Datasets:

just-108

/

C2

like 0

.yaa into ceria age agar unansknangr snosatiatansssasansa sumber: kernernd hari tgl. lita kol. kode: ix.xoocoi dea o naxazoncnn1dengar:: lonupapaganai kanygasasosssasasaar| mat pak snn known krn apa war otak pnas naa jajan ama a08 haa sea eta tag del pa: aga pan mere aan dia ana kanan taka yr: aan pma at re: jang payet. kana sean k32 tea ten len nan at ana mata loss nak ame pan bra ppm kafe arun ikea uan maa na. dam eaa mom! basa cun dan mak par ada renda aan tega ma. den sean sara nama kanan peng "ru ann teng ata oa, maan minat wera msn talas ena sem aan bener dear ti. uan mor kanan aan ana ata ain ig taj ken aan sela ana wan una per ere ann naura nusa era asa ana kompas ed menghadang sekelompok warga timor timur yang sekitar sebelah barat dili hari rabu mereka an pro integrasi menghadang kendaraan yang lewat dan menu tara lain bersenjatakan parang dan panah. kur para penumpangnya yang berambut panjang saudara, presiden habibie: cak afi tai pa. (@j jakarta, kompas ikut dalam pemilu ha president has it, tutur presiden habibie lebih memilih timor timur bibiemengatakan, oh,peri nya lagi. intim) diberi kemerdekaan dan lepas dari indo naa (ega komisi perdamaian kesia. selain itu habibie berhak: mulai januari dalam sidang umum mpr. pernyataan habibie tentang tahun pemerintah indonesia hanya akan disitu kan duduk wakil wa titik tersebut juga diam te. memusatkan perhatiannya pada propinsi dan kuilnya. pakan ketika menerima para habibie mengatakan pula, anggota komnas ham tem tidak diganggu lagi dengan masalah titik. kalau usulan otonomi kiper. pat yang sama pada sore dak luas ditolak, maka tidak harinya. kepada habibie, para kalau ditanya apa saran tim lagi. nggak mau kiper mempunyai kewajiban dan anggota komnas ham me pemerintah, maka sarangnya, .sukarolehmasalahyangszbe hak untuk menentukan. ka menyampaikan gagasannya un berikan kemerdekaannya dan nanya tidak perlu ada. rena yang memasukkan anda tuk membentuk komisi perda kita dikonsentrasikan pada presiden mengatakan, bila sebagai propinsi adalah wakil main timor timur yang akan propinsi yang sudah cukup rakyat titik tidak menteri rakyat nada mpr, maka saya banyak masalah. kan wajar tawaran otonomi yang di kembalikanlah. the next bersambung hlm kol dan fair, kata habibie de perluas, maka lebih baik will pan peserta musyawarah na yah itu berpisah sebagai ka ional kadin indonesia is wan. jadiselamatjalan. you tana merdeka, jakarta, ka teniukanlah sendiri, saya ti mis dak mau ikut campur. saya bicara tanpa teks, habibie 1cinta saudara saudara kita mengatakan, mengenai tim indonesia tidak turut cam yang x .ausanuanu ima. like nga sursnrns tim, insya allah, pokoknya pur, ujarnya. mulai januari kita ketika ditanya apakah dak mengenal masalah tim titik masih diperbolehkan oneonanon las rain kal lan mda sdi nak ann nasa sala areas sumber: hari tgl, hlm. kol, kode: tetelaintekenekesat dsentasia tete able teebiela ebiet iisairiaulah pen bata 5g. tgn pan her mea pilihan yang diberi "ie pemerintah dalam masalah januari sambungan dari halaman titik sepatutnya dilihat se cara jernih oleh rakyat titik. bertugas. mencegah terjadinya semua kelompok yang ada ' menurut dia, referendum pena dan pelanggaran timor timur, ujarnya. titik hanya akan penghasil asasi manusia ham) sela amarah juga mengatakan, kan intimidasi yang hebat ter. mal ses penyelesaian titik untuk pembentukan komisi hadap rakyat. referendum mas menjalan, habibie meng yang akan segera dilaksanakan akan mencelakakan rakyat harap pembentukannya itu, pihaknya akan mengapa titik," katanya. hadir da lakukan. kan pendekatan dengan serba lam kesempatan. itu sekjen menurut ketua komnas ,gsi pihak. sebelum meng reptans pph tamlicha ali. ham djoko sugianto, ko gubernur ability soares, ke. misi yang akan dibentuk kom usulkan pembentukan komisi tua dprd armando scares nas ham ini tidak akan men ini, kami juga telah bertemu mantan presiden fretilin xa campur tindakan politik. me dengan banana. diusetujudan vier amarah, para pimpinan mengenai penyelesaian masalah minta semua kelompok dima dati titik, serta sekitar titik. komisi ini hanya men sukan, ujarnya. tokoh reintegrasi: coba mencegah terjadinya per clementine juga mengapa penegasan ulang diberikan pecahan atau konflik wilayah kan, akan berusaha menemui hendropriyonosaat berkunjung itu selama proses penyelesaian ramos horta untuk dimintai satuan permukiman trans masalah titik berlangsung. pendapatnya. saya yakin dia migrasi rangkiang x g, ka." anggota komnas ham lain akan setuju, karena saya per kabupaten kampar. riau), .ke nya, mayjen purn) samsudin nah bertemu dengannya dunia pasokan harinya, kamis, saat mengatakan, potensi terjadi mengatakan keinginannya kunjungan: kerja riau itu, 'benturan dan pelanggaran agar semua tokoh titik du hendropriyono mengatakan, pi ii ham selama proses penyelam duk bersama membicarakan haknya tetap bertanggung ja |saran ini cukup besar. apa masalah titik, ujarnya. wab atas transmigran titik pun yang terjadi, apakah akan samsudin mengatakan, un yang kelak ingin kembali in diselesaikan dengan otonomi tuk pembentukan komisi ini, indonesia, jika titik merdeka. yangdiperluasatauharusmer kontras ham yang bertindak menurut dia, saat ini dep deka, komnas mtidakakan sebagai fasilitator dan mediator trans masih membina ke melibatkan situ, ujarnya. akan mengirimkan tim, yang pala keluarga transmigran sedangkan sekjen komnas terdiri dari dirinyalah mar yang tersebar dati se ham clementine dos reis bun,ke timtimpekandepan. tempat. samping itu sudah amarah mengatakan, misi ko lihat secara jernih menempatkan an misi ini untuk mempersatukan .transmigran. jika antara rakyat titik tanpa harus sementara itu, menteri mereka ada yang ingin tinggal api mencampuri urusan politik. transmigrasi dan permukiman sana, atau bergabung ne komisi akan terdiri dari ke merambah hutan hendro gara yang baru saja merdeka, lombok pro atau kontra terra prison pada acara sila kami persilakan. begitu pu disintegrasi. anggota komisi brahmi dengan para tokoh berlaku sebaliknya, jika dari unsur pemerintah, abri, masyarakat titik rabu ingin kembali tanah air. gereja, pemuda .pokoknya malam jakarta, me kita persiapkan permukiman baru. tanah indonesia masih cukup luas. terus hendro primo (osd dis ama pom) exo tun tabrak run kaca ser market sen kou oli iku ral muat rpersona toner inka ttu rad eran tnnukaduljokar rent adnsnatakesatarkss sumber: knee hari tgl. )maf malam kol, kode: imax.mmisrcy21200x525unz kanan knn sueoisakaken saawuaakasdorsosessar ana lirik pebisnis titik resah, sembako langka dea dapat alan. para pengusaha cemas atas gagasan tentang masa, tampaknya menyimpan po tangan apa tra lain maa masa transisi yang sangat tidak depan timor timur titik),' wni kerawanan. sebab, ma mtimberkurangtidakhanya jelas dan berbagai persoalan apakah otonomiluasataume harakat titik masih ter yang bakal timbul jika titik dept each antara yani toko karena prinsip. menunggu lepaskan diri dari ri,telah yang pro otonom dilepaskan dari ri. ai, dan prokemerdek kan pengiriman barang, tetapi timbulkan dampak langsung proxemerdekaan. ke juga karena permintaan beku kalau statusnya. otonomi bidang ekonomi. para pe ' #tegangan itu diperburuk oleh rang akibat calon konsumen luas, kanji tetap membangun bisnis umumnya resah, meski isu yang semakin santer ten meninggalkan titik. ribuan ekonomi, apalagi kalau ada ja belum sampai panik. belum tang pembentukan kelompok orang sudah meninggalkan minat keamanan dari aparat, ada pebisnis yang secara resmi ana kerawanan da tim sejak gagasan otonomi kata tanu. meninggalkan titik. jambidangkeamanandanpo atau kemerdekaan dion jika pilihannya melepaskan kelangkaan barang kebun litik membuat para pebisnis tarian pemerintah indonesia intim, ada masa transisi tuhan, termasuk sembilan ba mas. yang berat. untuk menganti pedang tanggal januari lalu. basa han pokok (sembako), diberi dagang pada dasarnya dia spasi perubahan yang drastis rakan akan terjadi bulan de menginginkan ketenangan dan kurangi pesanan sehubungan dengan penentu pan intim. pemasokan ba jaminan keamanan, kata pe para pengusaha titik status politik titik, para rang mulai berkurang drastis, milik toko asli mulai mengurangi dan mem pengusaha titik pun mulai karena para pengusaha cemas milik toko jascinto, yangtidek tikar, pesanan barang ba mengurangi dan membawa terhadap masa depan politik ingin disebut namanya. sejak kan barang barang yang di titik yang belum pasti, ka tawaran otonomi atau khmer tang yang men pesan tanu siswanto, ketua pa sekian dikeluarkan, omzet ban api ban menurut perhitungan tanu saat toko. toko baik luar titik seperti su gan lagu, guyuran pengusaha dili, sela akleitar pia cahaya. perkembangankondisi sudah persen pesanan dili, titik. politik titik membuat rang yang dikurangi. dampak tanu buru buru enam numenyata mereka tidak merasa pasti un nya sangat besar jika sebuah kan, korban utama dari si bahkan, para pengusaha tidak ar) seperti cakra menjadi santai tuas yang tidak ten: tuk yang hanya ingin mencari untung dana, setia ang ada meneruskan atau meng distributor barang barang dari uah lah rakyatdan ekonomi. ka hentikan seluruh barang ba la: prinsipal mengurangi peta titik. sus jawa jelas memberi rang yang telah dipesan. sopan barangnya. kami. juga ingin besar hatian hal itu. jika terjadi parapemasok barang meng. gje karena itu, tanu dapat disipasi dalam pembangunan kekacauan, rakyat dan antisipasi kemungkinan situasi memtiperidrakan sekitar bulan perekonomianlah yang paling memburuk dengan menang per titik. ada rekan pengusaha terpukul yang paling eng maret sembako seperti yang sudah berkiprah tim buku! dan menderita. bukan mengirimkan barang. gula dan minyak goreng akan tim sejak tahun an, mes ketidakpastian politik, sebaliknya, dam lag berkurang karena stok lama waktu itupeluru masih ber utama masa depan pemeran ' terpaksa mengirim sebagian sudah hampir habis. lazim dengan mana mana, ka tahan titik, membuat para stok barang atambua atau nya, barang cadangan pe tanu yang mengaku mem pengusaha sulit mengambil kupang sebagai upaya mena, tangga (buffer socks) disia "ig pekerjaan putra daerah putusan bisnis. antisipasi kemungkinan situasi ang sampai bulan. "intim dan orang lagi dari sekiranya kemerdekaan bertambah rawan. tetapi sementara itu, pemasokan wilayah indonesia lainnya. menjadi pilihan, pasti ada parapebisnismenyatakan,tin dia masa transisi. masih menjadi dak itu bukanlah ' us barang yang terms keadaan kota dili dan se hamrnardk ira! napak uga lambat dijual seperti kosmetik kitabnya kelihatan tenang. sanga kang pasa apakah ekspresi sikap oportunis. dak konsumen ande one dia. aktivitas masyarakat kerja yang bisa lakukan dalam para pengusaha umumnya ditangguhkan. pengusaha ende lan normal. toko dan pasar masa transisi itu? apakah ja menolak anggapan bahwa mme distribusi den, ja. reka hanya ingin berdagang wig hanya memesan dan men dibuka seperti biasa. hanya "ingin listrik engan will reka nanya ingin berdagang jal barang barang yangcepat lian yah jawa misalnya masih di dalam keadaan aman, dan me saja mana mana masyarat se me: terjual seperti instan dan kat semakin dalam member pertahankan, atau tidak lagi?" tinggalkan titik jika dalam barang barang sembako. bincangkan tawaran yang di tanya tanu, yang juga menjadi keadaan tak menentu. (bb kox ed rik) ajukan pemerintah presiden direktur cakra nusantara, kami para pengusaha su habibie, titik menerima agen utama prinsipal (pa dah sepakat untuk mamba ! otonomiluas'itaumelepaskan baik pemasok barang) kebun gun titik, kata tanu, yang pen anaepea diri dari negara kesatuan ri. bahan titik. kya paguyuban murai pai manapun perdagangan. pengusaha sedang dili yang terkesan tenang, ieyibutuhkap kejelasan kon dili. isi politik, sehingga seluruh namun mengakui pula, best take eps tolak karet sluelaknk tekak ikk soal kobarrensannbak22iker kau radar sel oem bam irn kanan mentegptakalapun "5d sumber: corners hari tgl. "camat plain ikon kode: iga orocoodes2nos2zs. coco ordanvsazaexniakanzn, nbetotetatedatetadatatasi perlukah intervensi bara catatan untuk amien rais idak ada yang meragukan nana jawab, yes, course amien, bahwa amien rais adalah tokoh reformasi oleh margono eng ear han yang berperan besar dalam igh tabu dan diharamkan, peta penambangan rezim soeharto. islam yang akan bangkit. nya as. karena itulah, persnya kana pi, khusus untuk menegakkan selama ini, amien juga dikenal dalam makalah yang dimuat than amien raistentang perlu ham, intervensi itu bisa dike sebagai tokoh yang senantiasa lengkap harian pelitaedisi18 intervensi dalam meng sampingan berbicara lugas, lurus, dan tegas november itu, amien kerusuhan ambon dan . dalam menyikapi berbagai ben habis habisan "menguliti ba wilayah lain, tentunya meru tuk ketidakadilan, baik yang rat. bila kita ikuti secara cer pakan hal yang mengagetkan. pakar penang berskala lokal, nasional, mau mat, hipokrisi baratmemanglu pernyataan amien itu keluar makan intervensi in pun global. biasa, tulisnya lagi. menu kan setelah berbicara dalam sa indonesia menimbulkan sejumlah sebagai pakar hubungan in tippendapat rony brahman,ke seminar csis, kamis persoalan yang perlu baal internasional, khususnya masalah tua bantuan kemana siaan pekan lalu. lebih jauh. timur tengah dan dunia islam, perancis medicine sans kemudian, setelah bertemu de pertama, ungkapan amien amien dikenal dengan benda #frontiers, amien mengatakan, ngan menlu madeleine alright bahwa tidak meminta inter #pat pendapatnya yang sangat bahwa aksi aksi kemanusiaan hotel borobudur jakarta, pada versi politik, ekonomi, atau mi kritis aan tajam. ketika gus dur yang dilakukan oleh para pe hari jumat amien.me liter, kepada adalah kon abdurrahman wahid) menjadi mimpi barat adalah sebagai nyatakan, saya katakan padanya adiktif dengan jangkauannya #anggota institut simon pers, topeng untuk menutupi kepe alright red) secara tegas, bah sendiri yang meminta me amien dengan lantang berpidato hasan politik yang mencer sebagai anak bangsa saya rekan pemerintah ri. bukan masjid azhar bahwa yang mainkan kepengecutan. mengharapkan adanya intervensi kah tekanan dari suatu negara namanya yahudi baik simon pikiran pikiran amien yang moral dari washington terhadap kepada negara lain merupakan pers,ataupun netanyahu itu sangat keras dalam mengkritisi indonesia. mendaki, bentuk intervensi politik? #sama saja kejamnya. ungkapan kemunafikan dan ketidakadilan namun, ketika memberi pe kedua, persoalan harga diri ungkapan "khas amien seperti barat semacam itu jugatersebar garapan ada acara silaturahmi dan martabat bangsa dan kaum yahuditengik ,selamainiturut bukunya, cakrawala islam. perempuan dan orientasi muslim indonesia. sebenarnya, membangkitkan semangat ri tentang kemunafikan mantan kader dpw pan dki jakarta, bee ribuan pemuda islam dalam me . dar ganda dalam soal demo sabtu amien manga tanpa diundang oleh amien pun, lawan gerakan zionism. rasi dan ham, amien menulis: akan bahwa dirinya atau pan sudah campur tangan dan pendapat pendapat amien amerika selalu bicara tentang tidak sedikit pun berkeinginan melakukan intervensi moral dan (tentang amerika serikat as) demokrasi dan hak hak asasi meminta agar mengintervensi politik indonesia. semua rak yang dipublikasi yan me manusia, dan memang mencoba secara politik, militer,ataupun yat tahu hal'itu dan sebenarnya sdiamassaselamainijuga sangat menegakkan hal hal itu ekonomi pada indonesia. sebab rakyat indonesia yang mencit tegas, lugas, dan galak. bisa di dalam negerinya. namun, ame hal itu tabu cian dilarang pem tai kemerdekaan dan kedalam #katakan, amien rais selama ini rika selalu tidak mempedulikan, bukaan uud dan jiwa an,pasti tidak suka dengan cam berperan besar dalam mamba bahkan tidak segan bekerja bangsa. bukan intervensi. saya pur tangan negara asing dalam gun persepsi para aktivis kisi sma dengan rezim rezim yang hanya meminta menekan urusan rumah tangga indonesia. dan umat islam pada umumnya antidemokrasi dan meremehkan jakarta, supaya kalau jakarta intervensi ituterpaksa dit ) tentang dan israel. hak hak asasi manusia, selama tidak bisa menyelesaikan perisai rima, karena memang meru sebagai contoh, dalam sebuah rezim rezim tersebut bersedia berdarah dimana inang,ma pakan adidaya yang menguasai makalahnya berjudul prospek melayani kepentingan ekonomi harta mungkin akan meng lembaga lembaga politik dan dunia islam pasca komunis amerika hadapi konsekuensi berat, kata ekonomi internasional. me yang dibacakan kampus sayang sekali, dalam menilai amien. kompas, seharusnya, intervensi dalam: ipb pada november terorisme timur tengah, pernyataan amien agar bentuk apa pun itu meru amien rais menulis bahwasete amerika serikat selalu minggu melakukan intervensi moral dan pakan hal yang disesali, lah uni soviet kalah dalam pe nsan standar ganda (double memberikan tekanan kepada meskipun terpaksa diterima. (rang dingin melawan barat, standard). jika israel pelaku pemerintah indonesia, te jadi, hal ini merupakan penis #tampak bahwa barat mencari kan terorisme resmi. amerika akan lagi dalam wawancara than martabat bangsa dan mar ' musuh baru. dan dunia islam melihatnya sebagai tindakan dengan majalah ' umat edisi jabat kaum muslim indonesia adalah musuh baru bagi barat. bela diri dan karena itu dapat maret mungkin dengan yangmerupakan negara muslim belum sampai dua tahun sete dibenarkan justified). seba menggunakan tangan amerika, terbesar dunia. lah komunisme ambruk uni linknya jika plo yang membuat pemerintah habibie lebih se ketiga, persoalan legitimasi soviet dan eropa timur, turnya teror, maka reaksi amerika ti ritus, katanya. intervensi as. permintaan dunia islam dihadapkan de dak kalah kerasnya dibanding tentang intervensi itu, amien rais agar melakukan 1ngan sebuah masalah besar, israel . tegaskan lagi, saya mengapa intervensi moral dalam bentuk yakni perang dingin baru yang kan: alright, dalam diskusi tekanan kepada pemerintah ri, digelar oleh barat terhadap is . kemarin csis saya dengan te telah memberikan legitimasi ba lam, tulis amien. rasanya belum terlalu la gas menyatakan bahwa saya "intervensi tersebut. tan tentang as, ditulisnya, amien rais maa mengharapkan adanya inter diminta alien pun, pasti amerika sebagai bidangnya ke kan pikiran pikiran yang mem | versi moral dari kepada melakukan intervensi negara buatan barat, merekayasa pbb, bangkitkan harga diri kaum indonesia. dan menlu yang yang dipandang penting oleh terutama dewan keamanannya, muslim indonesia dalam berau pernah disebut amien sebagai as. bahkan, terkadang, me untuk memukul setiap kekuatan hunian dengan barat, khusus sangat pro yahudi itu men lakukanrekayasa.agar hadir anon mere untan kanan ana luna man lin sara lansia goa rute sumber: hari tgl. blb. kol. kode (taxtaprecotessasasannanca aan nana ena enak nasosrsanaasas! tai tag pasukannya atau campur ta kita patut bertanya, jika ngan politiknya suatu negara tidak berubah sikapnya, manga atau kawasan menjadi absah. amien rais justru yang ber sebagai contoh, melakukan ubah sikapnya? jika amien se rekayasa perang teluk agar ke lalu mengatakan bahwa barat hadirkan pasukannya kawasan khususnya selalu menyerap mea itu menjadi absah. kan standar ganda dalam soal keempat, persoalan perubah ham, mengapa meminta in ya. sikap yang cukup mendasar intervensi indonesia untuk pada diri amien rais dalam hal membereskan soal ham am memandang as. amien selalu bon? ne, mengatakan bahwa barat dan jika kita mencoba berpikir adalah musuh islam, kare positif tentang sikap amien rais selalu memukul kekuatan is terhadap akhir akhir ini, iam yang akan bangkit dan bisa dicari logika untuk member buk munafik dan menerapkan stan akan tindakannya, bahwa dar ganda dalam menerapkan tampaknya amien sedang mela demokratisasi dan ham. opini bukan manuver politik untuk semacam itu sudah dikembang "mengambil hati negara adi kannya selama belasan tahun (kuasa itu. sebagai pakar politik berbagai penjuru dunia, sejak internasional dan telah berta menyelesaikan uniter hun tahun tinggal as, amien situs chicago tahun tentunya paham, bahwa be apakah sikap saat ini gitu berkuasa untuk senen telah berubah? apakah saat tukan hitam putihnya suatu ini menjadi bersahabat dengan negara, termasuk merestui atau islam dan tidak lagi memusuhi tidak merestui calon pemimpin "kekuatan islam? apakah suatu bangsa. sekarang tidak lagi menerapkan mungkin, amien sedang ker standar ganda dalam soz1l ham pikir sangat realistis, bahwa ka dan demokrasi? apakah su mau jadi presiden ri, maka dah menjadi dewa tergolong da mau tidak mau harusmendapat lam soal ham terhadap negeri kan restu dari dunia internasio negeri muslim? dan sederetper dan dalam sistem hubung tanyakan lainnya dapat kita aju internasional yang unicolor, kan tentang ada atau tidaknya maka saat ini adalah raja. perubahan sikap as. untuk itu, kiranya amien perlu menyimpan dulu pendapat melihat perkembangan dunia pendapatnya yang bernuansa internasional akhir akhir ini, anti barat, anti as, anti kris mulai kasus bosnia, kosovo, ten, atau anti israel. mungkin iran, sudan, libya, danseranga: akan lebih manjur lagi, jika yang bertubi tubi oleh dan amien juga mendukung sikap inggris terhadap irak, yang ke gus dur, agar indonesia segera median dikecam oleh dunia in membuka hubungan diplomatik internasional dan stetaptidak dengan israel. peduli menunjukkan bahwa hanya, kita patut bertanya, perilaku tetap tidak berubah, apakah cara berpolitik semacam yakni tetap tidak fair dan mu ini merupakan cara yang islami naik, seperti yang digambarkan atau machiavelis? amien rais selama ini. sikap terhadap negara zionis israel ju margono se, ketua tidak mengalami pergeseran pelaksana harian kisi ko yang berarti: tetap membedakan mite indonesia untuk solidarit melindungi kepentingan negara tas dunia slam). zionis israel. ra: terapan tank kun oku tal mama tot tland tebal bakul trik ura laki tet bukaaneta aan ana rara dana baterai sumber: x om2k( hartl.: x489 yim kot: bid: subyek sunan naga run pia ps7 curigai pihak ketiga antasari: ada ketidaksinkronan ancaman www jakarta, kompas antasari azhar, terdakwa pembunuhan direktur putra rajawali banjaran nasrudin zulkarnaen, menduga ada pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan persoalannya dengan nasrudin. hal ini terkait pertemuannya dengan rani julian, istri nasrudin, hotel grand mahakam. hingga kini, mengaku belum ketika jaksa penuntut umum mengetahui siapa pihak ketiga menanyakan apa tindakan ke yaaa hanya di ini halit pala polri, mengaku tidak tahu. tika apaan tuduh memiliki masalah dengan akan terbuka pada suatu saat. hanya, seminggu setelah perti perempuan hanya sekali hotel debian ungkapkan anta tuan denga kepala ol, malaka sari, :. dasar mengaku mendapat tele bang tem kanon benar pon dari pengusaha sigi hary bantah penyadapan negeri jaksel, selasa wibisono yang memberitahukan antasari juga membantah me sidang: img kia hip pembentukan tim yang dipimpin perintahkan penyadapan terra arus trah khairul anwar. diperkenalkan dap lima nomor yang diberikan tan hina dari dengan khairul rumahnya kepada pegawai kpk, budi ib anson. jalan pati unus rahim dan ina susanti. hanya tap kepada khairul, antasarikem meminta keduanya mendeteksi uap adi lan bali menceritakan gangguan yang nomor itu terutama pada jan gita diterimanya. meminta khairul ari antara pukul dan mental sms) dan timnya mendeteksi rangkai jika saya perintahkan punya kegetiaki da: itu semua. namun, pada per dapat, saya akan terima hasil nasrudin temuan ketiganya, khairul me penyadapan. tetapi, yang saya men toa era raba menyampaikan ternyatatakadama terima adalah flow chart (catatan aan aman. salah apa pun. keluar masuk telepon), ujarnya. hubungannya, saya yakin ada pihak ketiga antasari tegas membantah me seksual, terhadap rani ho yang memanfaatkan situasi ini. )lakukan pelecehan seksual ter tel grand mahakam, jakarta, ke sampai hari ini belum ketemu hadap rani julian. pada media massa dan dpr. siapa. semula saya asumsikan mengaku hanya menyentuh antasari juga menyampaikan nasrudin karena sms istri rani saat bersalaman. ketika di perihal sms ancaman itu kepada saya terkait perempuan, tetapi desak jaksa mengapa tidak me kepala polri. namun, menolak ternyata bukan, kata antasari. lakukan pertemuan terbuka de saat disebutkan melaporkan pe antasari kian yakin mengenai ngan rani, mengaku sedang rival ancaman itu kepala pal adanya pihak ketiga itu meng menunggu tamu. antasari kepe ri. hanya menyampaikan, bukan ingat ada ketidaksinkronan an ratan pula dengan beberapa per melaporkan, katanya. bidak aman yang diterimanya. pen tanyakan dari jaksa. ana) ketika didesak paparan lemon gelap (perempuan) yang membuat laporan resmi, mengganggu menelepon te sari mengaku persoalan sema xenon genggam istrinya saat me cam itu bukan hal baru baginya. eka berlibur bali menyatakan, hal nya sebagai ti | saya sudah capek, melayani su sik pekerjaan. ana bana ana bean gan dna opd ann . bangnaa tniad laten maa intortenatalan sumber: hartl.: r48y mm ko bd: subyek ebrey pemain crt pic penjara? ben oleh achmad ali ang am temuan adanya "istana di kin hingga tingkat tertentu atasannya, dalam penjara sung melainkan, menurut saya, kita pun harus guh sungguh merupakan memandang masalah ini secara lolos realitas yang teramat sangat me ane dana ampat tirto rahardjo. nyai akan diskon pan keadilan rak yang saya maksudkan secara lolos ada yat kecil. segelintir narapidana lah bahwa terjadi berbagai praktik suap berduet miliaran atau mungkin yang melahirkan lembaga lembaga peta triliunan rupiah mendapat fasi syarakatan pusat bandar narkoba, menjadi "istana dalam penjara , landa ketan santa opa pemberian remisi yang juga diskriminatif, fasilitas istana dalam penjara dan penyimpangan lain harus kita soroti ketimbang narapidana umumnya tidak sekadar dengan "kacamata yang kurang duit atau tidak ber kuda , melainkan mengkaji ba fm) duit sama sekali, yang harus ber gimana keseluruhan sistem pe desak desakan hingga puluhan hidangan kita dalam sistem peradilan kriminal indonesia orang dalam satu sel, jam be kf, sekarang. apakah realistis atau suk yang diperketat, dan seba malah kontras dengan realitas halnya. 'bangsa kita yang sebagian besar masih berada bawah garis tentu saja diskriminasi yang sangat kemiskinan, dengan kemampuan kerang tidak proporsional ini bukan hanya untuk pemerintah kita yang sangat terbatas? sea tetapi harus ada penis niat baik presiden susilo bambang yu akan te: hadap semua aparat yang yudhoyono memerintahkan menteri ke terkait dalang'penyimpangan superba tangan menyisihkan dana sekitar saat dan fantastis itu. komisi pemeran triliun untuk lebih memanusiakan para taman korupsi kpk) juga harus tanggap tahanan dan narapidana patut kita hargai menyelidiki kemungkinan (sangat besar) dan arungi jempol. namun, niat baik saja terjadinya praktik suap dalam berbagai tidak cukup apabila sistem pendanaan kasus "istana dalam penjara itu. kita sendiri tidak direformasi secara dras saya bisa membayangkan betapa ge tis. jamnya almarhum baharuddin lupa yang pernah menjadi menteri hukum dan kultur pemenjaraan ham andai menyaksikan fenomena ista hukum yang baik, kata brian tama dalam penjara ini. lantas pertanyaan naha, adalah hukum yang merupakan cer nya: siapa yang bersalah sehingga muncul iman dari masyarakatnya (law mirror fenomena diskriminasi superdahsyat itu? society). dan, hukum yang mampu mohon maaf, saya tidak ingin hanya menjadi cerminan masyarakatnya hanya terpaku pada kesalahan sosok sosok lah hukum yang sesuai realitas masala lembaga pemasyarakatan ataupun mung katanya bukan hukum yang lahir dari aan aan lana mana maa aan nana ana ana man mapan nan bean ann bebas c:bangko.doc pondok eta) sumber: hartl,: glikol,: bid: kekuatan asing dengan kata lain, dalam seberat beratnya. penerapan pidana per menghadapi kasus hukum, harus diperah cobaan bagi koruptor yang mengemban ' ikan: the felt necessities the time, jadi ikan kerugian negara juga dapat menjadi kusen empiris yang menjadi kebutuhan alternatif untuk mengurangi beban jumlah pada masanya. narapidana. jumlah dan fasilitas lembaga lembaga jadi, sistem pemidanaan kita pun pemasyarakatan indonesia sangat tidak turut bersalah sehingga lahir diskrit berimbang denganjumlah narapidanadan nasi dalam lembaga pemasyarakatan. tahanan yang setiap saat bertambah. pa seyogianya undang undang kita revisi. di halnya, sistem pemidanaan indonesia, mungkinkah mediasi untuk perkara per yang didasarkan pada berbagai peran kara pidana ringan, didamaikan dan itu dang undangan yang ada, baik yang pe takkan kepolisian saja, tidak perlu dite tinggalan kolonial belanda (dan ruslan pengadilan yang akhirnya mu paradigma kolonialnya) maupun. ara semuanya adalah lagi lagi lembaga perundangan yang dilahirkan pemasyarakatan. seyogianya undang un dpr era kemerdekaan, bah dang kita revisi sehingga diterapkan sis kan era reformasi, masih tem jaminan sehingga seorang terpidana menganut keras paradigma dan tidak wajibmasuk berdesak desakan sel kultur pemenjaraan. lembaga pemasyarakatan. anak kecil usia tujuh tahun tentu saja fasilitas semua lembaga pe yang mencuri telepon seluler masyarakat indonesia ditingkatkan rena harus makan pun dipidana penjara sehingga satu sel yang memang hanya sekian lama dan sebagian besar kultur cukup untuk duaorang memang ditempati bangsa kita sekarang memang masih kul dua orang: tidak ada lagi diskriminasi yang tur pengalgojoan . kalau ada terdakwa superfantastis seperti "istana dalam pen yang dibebaskan oleh pengadilan, diam jara itu kalau memang dana memang pastilah pengadilan yang membebaskan. ikan, semua sel tahanan difasilitasi tele alasannya sangat normatif dan, maaf, pri visi kecil, tidak perlu ada larangan mem |.motif: tidak ada perdamaian dalam per bawa laptop milik pribadi bagi narapidana kara pidana . padahal, negara hukum yang memilikinya, apalagi jika dia dapat lain yang bahkan sudah jauh lebih maju menghasilkan karya brilian selama meja hukumnya dibandingkan dengan indo lani masapemidanaannya kesia, contohnya jepang, banyak perkara akhirnya, prinsip distribution justice pidana ringan (bukan pembunuhan, mi nya aristotle harus diterapkan dalam halnya) yang didamaikan secara formal, lingkungan lembaga pemasyarakatan, ya antara pelaku kejahatan dan korban ke itu "memperlakukan sama yang sama dan jabatan. memperlakukan tidak sama yang tidak pengguna narkoba jangan dipenjara sama . kan, tetapi dimasukkan pusat pusat achmad ali rehabilitasi. sebaliknya, pengedar besar guru besar ilmu hukum dan bandarnyalah yang wajib dipidana universitas hasanuddin makassar pan nan

ya) departemen hukum dan !hitam badan pembinaan hukum nasional jl. may.jen. sutiyoso, civilian jakarta timur ina ana karena sara sumber: x0mp4f hartl.: x4 m kol: bd: meant mount cetamenanamenan masa ban mera men tenan nana subyek 236a eny ten kri mana anna penjara, sakit pun mewah oleh arswendo atmowiloto rthalyta suryani daan ayin ruang bimbingan terancam dipindah kerja atau ruang rumah sakit. nusakambang dua tempat itu yang paling ideal bagi yang berhasi istilah bagi pepe mentan potaklan, tapi bentuk induk bonek kalaupun berita itu dilas uhnuanar talent man meskipun selalu biasa kanakan, berkali untuk jaga jaga kalau ada kun tir. selama masih in jangan mendadak seperti yang indonesia dan bukan gu dilakukan satuan tugas member guantanamo, penjara bukan rantauan mafia peradilan. menjadi penjara. remisi kasus fasilitas mewah, sama nusakambangan juga ada salahnya dengan, misalnya, bagai peninggalan tommy soeharto mana mendapatkan remisi se atau bob hasan, yang kamarnya tiap agustus atau hari besar juga sudah apik. tinggal enam keagamaan atau juga tambahan bah aksesori, termasuk ruangan remisi sebesar sepertiga remisi untuk perawatan payudara, mi yang diterima atau tambahan lagi halnya, atau penambahan heli ketika donor darah. ini tata kra pad. lebih aman karenajauh dari yang ada dan, untuk itu, ada jakarta dan rencana sidak syarat syarat yang bisa menjadi sana biasanya bocor duluan. bisa luwes. belum lagi kemudian ber dipastikan, pesan tempat dapat obat: keluar penjara karena dilakukan jst sebelumnya. penjara tak ada dokter jantung, perpindahan napi, yang dalam paru paru, ginjal, atau penyakit bahasa bui disebut berlayar , dalam atau yanglebih parah. adalah peristiwa biasa, tetapi juga napi yang sehat pun nya bernilai ekonomi. ayin, yang su kit pura pura sakit atau dina dah jelas status hukumnya, ha akan sakit lalu diantar luar arusnya dibayarkan penjara penjara. bahwa yang diperiksa wanita di, tangerang atau ma sopirnya, bahwa pergi pagi pu lang bahwa bisa bertahan, atau lang sore (sebelum pergantian dipertahankan, tetap rutan, regu jaga), itu soal kepintaran pasti ada manfaatnya. misalnya, mengatur waktu dan memberi alasanklasik,banyak membran korban aturan yang lurus, asal napi lain. alasan yang sudah jangan patah. yang terakhir ini adalah sebelumnya. lah yang dilakukan eddy tampil urusan pelayaran inilah se dengan kabur. bahwa untuk nya benarnya salah satu sebabadanya iapun termasuk kemewahan ka over capacity karena semua napi rena tak semua napi punya duit atau orang tahanan, berjudul untuk melengkapi administrasi. tempat yangjelas bagaimana ber dengan kata lain, yang bisa transaksi. sebagaimana kereta dimainkan bukan hanya fasilitas, aan sea see arena man nan maa amd na. and kendala oma mana wei ons langit. doc seok ken ane nan ana 2e2 ken enn ena nan nan nan han la0 lan la1 eng ane ora yan ena yan ra0 e20 len aon yan o0e sumber: hartl,: hlm kol.: bid: bhi oli era man man ana anu mun aan ama man aan ona man can mun aan aan naa jan bukan nya ke pas ena aan ara

kementerian hukum dan ham insan hukum nasional antar ikan jakarta timur jl. may. jen. sutomo, civil ema ala jadi ama see mean kemana pena ol.:wv bd: sumber: kompas hari i pan jaa pres pray koil perantara, subjek korup penggemar pengusaha aan ane sena korupsi pemadam kebakaran selingkuh pengusaha: kamis siang. sidang pengadilan tipikor dengan agenda pemeriksaan terdakwa pengadaan mobil 'kebakaran daerah, hengky samuel daud, hampir berujung. ketua majelis hakim mariana ramp yung. menyampaikan agenda sidang berikutnya pada januari tentang pembacaan tuntutan jaksa. oleh ahmad arif iba dakwa pada akhirnya, hengky petis tahun penjara, denda angan bisa manga nyala. mohon izin bisa juta, dan uang pengganti kpk johan budi ra mem seperti mil far subsider hukum biasarde iga kata kata formal penjara .mer harga korupsi birokrasi ini masih jar usai. hir seorang bayi muka bumi jabat daerah terseret berhasil menyuplai mobil dam ini dalam keadaan bersih. gan pen tatar kar daerah dan mengeruk itu? mariana, taran miliar? dear patin lam. bersalah, misalnya mantan wali pra sua samuel hengky daud! ja kota makassar baso amirudin hari pada september wab hengky, tak kalah serius, maula, mantan gubernur riau ketika hengky menemui derek jawaban itu mengundang ta saleh wasit, mantan wali kota tur jenderal otonomi daerah seluruh majelis hakim, jaksa, medan abdillah dan wakilnya, depdagri kala itu, ontario ma dan para pengunjung sidang. ramli lubis, serta mantan gu wardi. hengky meminta gentar hengky tak hijau, dia haa jawa barat danny se membuat sandi berupa ra tuannya, peta gram perban saya ketan beberapa penyelenggara lain penjualan mobi akan 'rap hari ulang tahun nanti, nya menjadi tersangka dan me rah. ontario sendiri mengenal saya dituntut bebas! nunggu sidang, seperti mantan hengky dari hari sabar, itulah hengky. terdakwa kepala otorita batam, yang se saat sidang vonis hengky, ha yang selalu tampil sendirian karang gubernur kepulauan ri kim mariana menyebutkan, hari tanpa didampingi kuasa hukum au, smith abdullah. yang mengenalkan hengky ke ini terkesan kocak dan lugu. na kasus hengky juga menyeret pada ontario agar dibuatkan ra mun, pria yang selalu inang mantan menteri dalam negeri diagram ita. ini ada rekanan akan jaket dan celana hitam rap sabar, pan saya tolong dibantu, kata mar lana ego samadhi pekan tipis gaya militer, sangat tiha . turut serta sejak awal dalam radiogram bernomor hengky juga licin dan pernah korupsi ini. sejauh ini, hari otda tentang menjadi buron sehingga kpk memakai krn ana gal desember isinya, butuh waktu lebih dari dua ta namun, kasus ini belum se meminta kepala daerah in hun untuk menangkapnya. esai. kpk terus mengembang indonesia untuk segera menyepi bangko.doc dodo sumber: hartl,: hlm kol.: bid: akan alat damkar, lengkap de praktik korupsi damkar ini ngan lampiran spesifikasi ken sebenarnya lazim terjadi pada daratan yang harus dibeli. spe era orde baru. mana pusat sindikasi yang hanya dimiliki per memiliki peran penting dalam usahakan milik hengky, is menyetir pengadaan barang tana sarana raya dan fatal daerah, kata fahmi. hal ini se nusantara. nada dengan pengakuan hengky setelah penerbitan radio pengadilan bahwa dia telah gram, hengky beberapa kali menjadi rekanan kementerian mengikuti hari sabar kun dalam negeri lebih dari ta jangan daerah dan rapat ker hun dan menggunakan pola dengan kepala daerah se in sama dalam pengadaan. bahkan, indonesia. dalam rapat kerja na draf radiogram yang dibuat signal ataerrapat gubernur, ter " ontario berasal dari format dewa hadis saksi har naa yang dimilikinya dalam pro memperkenalkan terdakwa ke yek proyek sebelumnya. pada gubernur yang hadir se: anehnya, pola ini ternyata bagai rekanan pengadaan dam masih terjadi era sentra kar dan meminta agar terdakwa isasi keuangan pusat daerah. dibantu, lanjut hakim. walau aturan sudah berubah, berbekal radiogram dan lam pola korupsi pengadaan barang peran tersebut, hengky lemak ternyata belum banyak beru sakan dagangannya semua bah, tambah dia. daerah. dan, surat tersebut juga fahmi menambahkan, dalam dibawa hengky untuk menemui konteks desentralisasi, sebenar sejumlah kepala daerah agar me nya daerah bisa menolak proyek nga dari pusat. tetapi karena logika milih perusahaan terdakwa se proyek masih dipahami sebagai bagai rekanan dan membeli ba logika keuntungan, mereka (pe orangnya dengan harga yang dia jahat daerah) menyebutkan diri tentukan sendiri, bahkan die dan nyatanya, beberapa an kembangkan harganya, katarak caranya memang mendapat upe penuntut umum kms. roni. dari hengky, kata dia. beberapa daerah, hengky keppres dan mengirim terlebih dulu mobil keppres tentang dasarnya, sebelum mengirim pengadaan barang dan jasa, tanah yng dak menganggap memuat fahmi masih memliki kan pengadaan mobil damkar mengubah dalam ang pres, yang dianggap sebagai publik hanyalah kalangan aso garan pendapatan dan belanja sisi bisnis sehingga pengawasan daerah apbd) perubahan. publik secara luas sulit, kata tak hanya menikmati keun tangan dari hasil memaksakan penjualan barangnya daerah, kam bah pan (saran hengky juga mendapat member munculkan kongkaliko antar bahan bea masuk impor sebesar pengusaha serta pihak mer miliar: pembebasan itu jasa dan pengadaan lelang. diperoleh karena mobil damkar bahkan, beberapa'kelompok disebutkan diimpor oleh depan bisnis biasanya ikut perumus temen dalam negeri. kan anggaran dan nantinya ke kasus korupsi damkar ini, lombok bisnisnya yang akan menurut koordinator korupsi mengelolanya, kata dia. politik indonesia corruption kasus ini memberi pelajaran watch icw) fahmi bodoh, berharga mengenai pentingnya adalah contoh nyata tentang melibatkan publik dalam meng korupsi birokrasi, yaitu tindakan awasi pengadaan barang dan ja untuk mendapatkan keuntungan sehingga perselingkuhan ter pribadi kelompok kroni yang larang antara pengusaha dan pe dilakukan oleh birokrasi berkas penguasa tak lagi terjadi. ikan dengan pelaksanaan fungsi birokrasi yang berkolaborasi de ngan pengusaha. sumber: hartl,: hlm kol.: bi: aka, daerah yang terlibat ina cdi jai, korupsi aki naa yel 2g! merahan ai! iu. tn lan png na. san na, kat rana riau b6miliar kota medan miliar miliar tni bengkulu was mila nan lampung tengah s9juta juta bali an! smp jawa tengah miliar g13juta kota jambi y2kimia yk2liar kab batanghari miliar juta provinsi sumatera utara mesin kab tanggamus. 89juta kab tebo miliar 9a5juta otorita batam kota kendari |e64juta juta pohon marah kala kab miliar kab bolaang mongondow |78juta kab talaud iemitiar h3miliar kmp maen peak trd tar akan lvif duri t dl pera yaa tan fla siber: fakta persidangan monako kong aan sa mashmania teater metan #sumber: enm hari tgl. sabtu bum kol z kode: snnnannnenapunnnasannnn aman murid sun ona sen nunasakasi aaa0sosssssasaa presiden habibie soal titik de. po. berpisah atau otonomi sebelum pemilu jakarta, kompas sur presiden habibie megha nn rapikan rakyat timor timur ina sekai titik) sudah dapat senen nun prana . tukan sikapnya sebelum peri see ka, jihan umum juni ini, ap nia mete kah mau berpisah secara teror sea mat dari indonesia atau tetap ana! bergabung dengan otonomi luas. elabagap pernyataan habibie ini mun ka cul hari jumat setelah se kem ter ena hari sebelumnya kamis).ia me pia. sen are asan una ampat wan milih titik diberi kemerdekaan meeuwann sae pr. md dan lepas dari indonesia. se mpg#. lain itu, kamis, habibie juga ana, aap menyatakan harapannya gar sea san na. mulai januari pemeran gan dupa png tah tidal lagi diganggu masalah gw, ana namun demikian, kemarin, maka yan habibie tidak menyebutkan apa nana gua kah rakyat titik harus ikut masa pen ten pemilu juni dalam per "ga sun kenyataannya, februari lalu, pre ag. ana side habibie 'menyebutkan, tea titik tetap ikut pemilu juni karena titik masih me nona rupawan bagian dari negara ke ita satuan yen kita tidak menentukanharus na" not referendum, karena itu hanya tni anne una tana suatu cara memilih. bagi saya, otonomi atau berpisah secara tan terhormat. yang mana anda ten tukan, silakan pilih sendiri, ujar sun, ka. 00an habibie depan pimpinan majelis ulama indonesia mui), "ii pimpinan mui daerah tingkat . seluruh indonesia, para zu'ama, pekat ame dan cendekiawan muslim ista merdeka, jakarta, jumat. tertidur seorang bocah asal turiscai, kabupaten manufact, habibie mengatakan, tidak timor timur tertidur lelap hari jumat rumah kediaman mau menyebut referendum untuk manuel carrascalao, dili, yang menjadi tempat pengungsian. ke titik, karena itu berarti pe suaranya mengungsi karena merasa jiwanya terancam. perintah indonesia ikut campur menentukan cara memilihnya bicara dengan bekas yang meja syukur bila rakyat titik me atau ikut bertanggung jawab. jah dia tahun, boleh dengan nyatakan berpisah sekarang. kalau kita menentukan cara pbb. mau bicara dengan austria nya, kita bertanggungjawab,ri lia, silakan. tetapi tentukan sebe bersambung hlm kol buatlah. silakan. boleh berbicara lum pemilu, ujarnya. dengan dirinya sendiri, boleh habibiejuga menyatakan ber timur aman, hlm besi era asli rare sae sara nas set elsa san sales east .departemen! kehakiman badan pembina) hukum nasional jl. mayor jendral1., sutomo civilian jakarta timur sannnnas sr0naxuzeara0suranuni aiabunentetekebotakededeeadatenaeneeaebear sumber: hari tgl.: hlm. kol.: kode: i2.2r.orig21x1 1makanan danxgcaruna: inj0name socadkosanena akan nia ibarat sk, o gusman menilai, harapan hari bie bahwa sejak januari menurut dirjen politik deplu indarigah snyeayaw berpisah pemerintah tidak lagi dibebani nugroho wisnumurti, ternyata rakyat titik belum. tdp ata mada mek bie bahwa pada ja naga ata berharap, masalah timbi ini maa ana nara) 'nuri titik tidak lagi mengerti apa yang dimaksud segera selesai dengan tuntas dan rakyat titik menjadi beban pemerintah da pertama itu. kami belum tidak dipersoalkan lagi oleh du ",, pat memiliki dua interpretasi. sempat mempelajari barang apa per saya senang sekali monde sea ten aaa itu otonomi yang diperluas. se nia. kita tidak dihina, tu agar ucapan presiden hari arti titik tidak menjadi yang diperluas. se turnya. '., bie soal harapannya itu. dan 'bebanlagiitu mungkin presiden: tentara kami belum berpikir, pelajaran pahit memang sudah saatnya titik "menginginkan sebelum janda pemerintah sudah memberikan merdeka, ucap banana, jumat, segala macam urusan. opsi kedua, yakni bertekad me dalam sambutannya, ketua sat ritestitna kepala invest titik mengenai status khusus lepaskan titik. ini tidak fair le, umum mui prof ali yatim orion portugal untuk indon dengan otonomi luas telah sele dan menyakitkan, katanya. antara lain menyatakan, pen giorni cabang lem sai. bisa juga diharapkan jika sebaiknya tidak bicara sae sialan titik merupakan pela bagi pemasyarakatan lp) opsi pertama itu tidak diterima, jaran pahit tetapi sanga" berhak khusus percetakan negara pada waktu itu urusan melepas anggota dpr yusril bursa . bagi bangsa. para ulama vii jakarta pusat titik dari indonesia juga telah nurdin dari fraksi. karya pem yang cinta persatuan tetapi lebih pen bangunan f kp) kepada war cinta perdamaian, mendoakan naa tawan jakarta, jumat, me semoga rakyat titik dapat xx. balas selesai, yang tentunya setelah minta agar pembicaraan ten menentukan pilihan terbaik bagi mean akpajas melalui sidang umum mpr, tang timtimitu dilakukan hati masa depan mereka, katanya. kanna formulasi siarnya ketika ditemui kompas hati, untuk menghindari keran dalam kesempatan ini pula, alesi ik menlu tuang kerjanya, jumat. cuanpemahamanterhadap per khas yatim menyerukan penyu tan spa ketua umum pbnu ab sialan yang ada. desain persoalan aceh yang portugal yang akan lakukan rahman wahid juga manga permintaan yang dilontarkan sampai sekarang dirasakan .o .i &c gh$ghg$#ww akan, penyelesaian titik te anggota komisi dpr itu belum tuntas. para "ulama tap harus menunggu mpr. menanggapi pernyataan hari mendesak pemerintah agar da pembicaraan segi tiga dengan kalau pak habibie sekarang bie yang lebih memilih untuk lam situasi apa pun, hendaknya menlu ali alatas new york. bilang januari timtimle , memberi kemerdekaan kepada dihindari tindakan represif yang gomes juga berharap banana as, itu 'kan masih tergantung titik. kita tidak memberi bernuansakekerasan, tegasnya. dapat bekerja lebih aktif me mpr dan rakyat titik sendi kemerdekaan kepada titik, sementara ketua conselho mainkan perannya ber kaitan ujarnya. karena kitatidak pemahmenja pemmmmmmm seem dengan isyarat yang diajukan mantan gubernur titik ma jah titik, katanya. hague rio vegas carrascalaomalahme sementara itu, kepala staf halaman anna dapat berperan nilai, pernyataan habibie untuk umum kasum) abri letjen sambungan dari aktif lagi sebagai salah satu melepaskan tim itu kenya tni sugiana jakarta mene nacional resistensi ti tokoh titik untuk menyela kaitkan kati rakyat titik. ke akan, abri menginginkan morse (cnrj atau dewan na sahkan masalah daerahnya, putusan seperti itu mengejutkan terciptanya keamanan yang signal perlawanan bangsa ti tegas gomes. dan sekaligus menyakitkan, ka kondusif wilayah titik. mor) jose alexandre banana. dua arti carrascalao saat berbicara (osd dis uu ama ely ge bw) kata ni: ena sabun srna sae saya psa karo les luka anak nan dear sak .cc

.departemen kehakiman badan pembinaan hukum nasional j . mayor jendral sutomo civilian he, jakarta timur deel sale tai santa tan ant sta nata atasan salat busana delia sumber: (wi nf! hari tgl. satu bum kol: kode: on27227render222n1n a knanaaananaaa aap san dananya warganya imf tia una gan empat oltirontaul dengan soeharto . ban washington, jumat kesia pada tahun tahun terakhir itu terlalu sedikit memberikan sebuah laporan internal bank dunia man apu ang pemain pipa bara nan singa par mf)sempatsampaipa dunia mengaku, men ngga biang sej laga adanya problem problem verse soeharto untuk mereformasi tahap "konfrontasi terbuka dengan soeharto, dan: membela but namun memilih tutup mulut sistem hukum dan' awal tahun lalu. hal itu disebabkan soeharto karena takut menyinggung 'pe sistem politiknya. ketika menjabat presiden berusaha mati matian me rasakan pemerintahan soeharto, tati menyelamatkan keluarga dan kroni kroninya dari an dan kang gen mewaggan isu cara pemerintahan yang zaman kebangkrutan finansial, dengan mengorbit citra latar dar buruk (poorgovernance),tekan mengangkat indonesia sosial dan lemahnya sektor kan masa depan ekonomi negara. untung kemudian ikannya sebagai salah satu sosial sektor bawah tek finansial tidak disentuh, demi soeharto dipaksa mundur baw kanan de kisah sukses besarnya. bank jaan papan berbau me demonstrasi mahasiswa. dinda pra bukan. memorandum juga me ini lain keuangan. namun tida me tegaskan, "hubung khusus maa imf pernah meminta seba nyinygung pemerintahan soe bank dunia danur kejati dikutip the new york times, gian pinjaman untuk rusia dan demikian disebutkan. itu sendirilah sebagian. dari bai jumat memorandum negara negara lain appa bank dunia telah mengucur biang keladi masalah ini. yang baru diselesaikan pekan lak melaksanakan resep kan milyar dollar lebih penilaian kinerja bank dunia lalu ini memuat hasil evaluasi finansial, bahkan beberapa ali untuk indonesia. laporan itu yang hanya "sedikit memuat kegiatan operasi bank dunia bank duniamenghentikan ban juga menyimpulkan, perum kan itu mementaskan klaim indonesia. tuan bagi proyek proyek yang hutan ekonomi pesat indonesia bank dunia mengenai sukses memorandumitu disusunnya dianggap merusak lingkungan. telah menciptakan (halo effect) sukses yang telah dibuatnya unit yang ditugasi membuat bank dunia maupun imf se semacam dampak kereta indonesia, mana telah ba penilaian mengenai kinerja bank gan mengritik klien mereka matan atau keagungan dalam nyak membantu pembangunan dunia negara negara berke kutukan hubungan bank dunia dengan sistem sistem pembangkit lis bang, dan langsung dilaporkan 9span kuis soeharto. hal inilah yang mem trik, pelabuhan pelabuhan, ja pada dewan bank dunia, yang meracuni tea dan pena one buat para manajer atas bank: lan jalan raya, serta penyalur ngan para pemimpinnegara ne gay diberi wewenang lebih besar se dunia enggan menyampaikan kan milyaran dollar untuk pen jak presiden bank dunia, james sara naa tapi akan pesan pesan tegas soeharto. didikan dasar. wolfensohn, mulai melancarkan aksi jual para apnea bank dunia juga mencatat, para pejabat indonesia yang perombakan perombakan besar mistugslkan sektor teka teki bagaimana para analis bank sudah melihat versi sebelumnya tubuh bank dunia. sar permainan kata. bahwa kita mia terus membuat laporan. dari laporan ini, menolak isi da. unit tim independen bank tidak melakukan hal yang ben laporan yang mengungkapkan sekian banyak temuan temu dunia yang berkunjung in anna pan gambaran yang mengembara tersebut. dalam suratnya pa indonesia dalam laporannya itu memahami bahwa pelaku mengenai indonesia. bah bank dunia menang ppn kan hal benar indonesia itu sea kis kan berlanjut setelah krisis fi ketua bappenas boediono menyisipkanjugapesanimplisit sulit, demikian direktur stra handal "menyebar ie: sekte nyebiatkan. cami tida .mengenai pergulatan yang di tepi dan operasi bank dunia asia daa mua in | menerima beberapa dari analisis hadapi bank dunia dan asia timur julian schweizer. dotibaig pala penting bana ta. didalam laporan tersebut. dalam asian papa agi takut soeharto hun surat dimaksud, boediono juga menyan, ini menyisipkan pesan bank dunia nia dan imf harus penghenti lebih lanjut soal indonesia, aga iga cukup keras. mendiang kan bantuan negara negara dalam laporan itu, bank dunia nbaluuh bank dunia tae reformasi fundamental indo yang menolak mengikuti saran juga mengakui, para pejabatnya aan kesia , it rtr tat indonesia hanya "sedikit dtt rtr tat) saran lembaga lembaga itu, telah mengabaikan korupsi, ma luaskan (monyially satiafnce baik dalami kaitan dengan cara''haknya penindasan, dan am t0ry) serukiiia jepang destin pemerintahan maupun pengelola buruknya sistem finansial indo v), psk aka nik aka cao nga maan aka naa inn gene anaangga batak drs mona panda ena aki tan bia sumber: orang hari tgl,: ketan, hlm. kol, kode drag2agasassuansa aanlkaoniossosztecra sazeaxsrasosssssssass pan te. tuk tan ingin mat menkes mulai: iban depkes sedang susun tentang ham jakarta, kompas memiliki dasar hukum yang le merekomendasikan agar para komponen tindak kejahatan menteri kehakiman mulai bih mantap. penyerbu juga diadili,namun ke namun, belum bersedia me. mengemukakan, pihak departs mulai yang pernah menjadi nyatakan tidak dilakukan. malah, menyebutkan nama nama tapol men kehakiman sudah mem anggota komnas ham itu me pihak yang justru bertahan napoli tersebut sambil enam bentuk tim yang bertugas untuk tambahkan, dimasamendatang dalam kantor semuanya sudah bahkan, pengajuan pembebasan menyusun draft rancangan perlu dipikirkan landasan diadili dan dihukum. tersebut belum termasuk mana undang undang tentang hak hukum komnas ham editing soal tapol gusman. menurutnya, kasus asasi manusia ham). ditarget katakan menjadi undang un banana tergantung pada penyu kan, sebelum peringatan ke dang. seperti komnas ham fi berkaitan dengan member lesaianmasalah timor timur se: universal declaration human lipida landasan hukumnya juga bahan tapol napoli, mulai me cara menyeluruh. rights, desembernanti, ruu undang undang. mengemukakan, pihaknya sudah mulai menjelaskan, member itu sudah selesai. berbagai kalangan mulai mengajukan tahanan politik bahan tapol napoli tersebut su: demikian dikatakan mulai mempersoalkan kekuatan kom (tapol) dan narapidana politik dah dibicarakan antar instansi kepada pers usai bertemu de nas ham karena ada rekaman (napoli) kepada presiden untuk terkait, yaitu departemen lua ngan anggota dpr dari fraksi dasi komnas ham yangtidak'di mendapatkan abolisi dan am negeri, kejaksaan agung, pembangunan f kp) anggap oleh pemerintah. rekor mesti. namun, pembebasan ter dan koordinasi intelijen negar: departemen kehakiman, jumat mendaki yang diabaikan meme sebut akan diikuti dengan makin), dan departemen kena malam. muladimengemu lintah misalnya soa! kerusuhan langkah langkah yuridis. iman. berharap, pengajuan akan, kalau ada undang un juli yang diawali dengan mulai mengatakan, tapol pembebasan tapol napoli dapa dang tentang ham, komisi perebutan kantor dpp pdi dan napoli berasal dari sel disetujui presiden minggu "ip nasional ham sekaligus akan diponegoro komnas ham ruh indonesia dan dari seluruh pan. (bb) gasasuxo1bekas sss telat eessssl ata diesel efek atas tak passes:

departemen hukum dan !iam daan pembinaan hukum nasional may.jen. sutomo, civilian jakarta timur mana sumber: kop4c parut. kak bimukol.p) bd: subyek: g#p uku punya any p . oleh hifdzil alim keberadaan mafia mafia hukum sebagai target pun sebenarnya bukan asli ruang peradilan minggu hari kerja. tahanan, tetapi merupakan pro rita lini kei salah satu langkah cepat yang duk modifikasi ruang kerja rutan depan dan perilaku hu diambil adalah membentuk tim berukuran 8x8 meter yang isu kum republik ini. hasil pemberantasan mafia peradilan. lap menjadi kamar pribadi leng pada desember presi kap dengan ag, televisi layar da sadapan kpk atas anglo den sby menerbitkan keppres tar, kulkas, tempat bermain anak, widodo yang diputar nomor tahun tentang dan kamar mandi yang bersih. mahkamah konstitusi satuan tugas pemberantasan pendek kata, ada istana dalam memberikan mafia hukum satgas). anggota penjara. deskripsi satgas diambil dari internal is kalau boleh jujur, fasilitas psi yang sungguh ana, kejaksaan agung kepala yang diperoleh ayin itu bukan jelas bagaimana seseorang sian, ketua pusat pelaporan dan hal baru. seorang tua pojok luar hukum mampu analisis transaksi keuangan warung, misalnya, mengatakan, menyetir laju sistem dan plat), serta kalangan sipil. mereka akan dapatkan kondisi proses hukum, menengah yang sama yang lain. gu rugi penegak hukum dan bai dara maman itu setidaknya sebagai tak lama, satgas mulai be tanda, sejak dahulu tidak da anggota lembaga indexen kerja. aktivitas perdananya ada pat menjadi kamar penjara bagi den negara. bangunan hu lah melakukan inspeksi benda koruptor kelas kakap. malah kri kumtelah tercabik cabik dak (sidak) lembaga peta tik pembaca kompas me tak berarti hadapan ge saba anggi god seperti demang ena rombongan mafia hukum. diketahui, rumah tahanan ini jang bagi koruptor. ada beberapa terpidana kasus yang menjadi pertanyaan ada rekaman anggota juga korupsi hasil penindakan kpk lah, setelah temuan ini, lalu sat mengundang gemuruh gerakan yang dititipkan. gas mau apa? rakyat untuk menyuarakan pem saat sidak, disiarkan melalui berantakan mafia peradilan. ma . media elektronik, jutaan pasang tancap gas syarikat menyindir pemerintah mata pemirsa terbelalak, nyaris jika disimak, keppres nomor karena pembiaran yang dipaku tak percaya, ketika satgas me tahun hanya member kannya sehingga para mafioso temukan ruang tahanan artha ikan wewenang kepada satgas hukum bisa berjalan santai, bah ita suryani alias ayin, terpidana untuk menelaah, meneliti, dan kan bertolak pinggang kantor kasus suap bekas jaksa urip tri tindakan lain untuk mendapat para penegak hukum. kembung gunawan, yang ditangani kpk. kan informasi (butir keempat kanan besar, atas dasar sindiran dengan m@ngernyitkan dahi, huruf serta bekerja sama de rakyat ini, pemerintah meta kita menyaksikan ruang tahanan ngan lembaga lainnya dalam sukan program pemberantasan ayin begitu mewah. ruang ita memberantas mafia peradilan maa maa eblangito.doc pondok (en panen naa nan nana nan ken o0e pen aaaaaa a01 are k0) one yan ara tenan aan ne1 can sumber: hartl glikol bid: has (nya angsa pen mana nam maan ana hana man nan aan men man nan gau kam nnu lin osnbibassanaokisa tenatrkakalabitamidek: pebetmtarbuha e ngak sodok ebababuai babes sumber: ( hari tgl. yes, w a blm. kol. kode: z.omurazn4am sasananzoa1n kacanya1 undang cannon ena nakasadra ramnnananan., 2uk sea politik zakat pemerintah orde baru kerap muncul berkaitan cara pribadi bersedia mengurus dengan problema hubung oleh skal salim zakat. jadi, karena seruan presi islam dengan negara indo sma den itulah, maka pma esia adalah masalah pelembab tentang pembentukan amil za gaan zakat dalam struktur pe yang saran dan tanggapannya than lain. itu sebabnya, bachtiar kat seluruh wilayah indonesia pemerintahan. walaupun kini su tak pernah kunjung tiba, men sendiri ikut mempertanyakan batal diberlakukan. dah ada skb menteri dalam teri keuangan dalam surat ja bahwa keputusan tingkat men pertanyaan yang. relevan negeri dan menteri agama ta pamannya berpendapat agar teri sudah cukup mengatur ad muncul, mengapa presiden me hun yang mengatur pem masalah zakat tak perlu diatur administrasi zakat. mengeluarkan seruan pengumpul binaan badan amil zakat infak dalam bentuk uu, tetapi cukup dalam pandangan penulis, zakat semacam itu? kiranya dan sedekah baris), teratur dengan peraturan menteri aga pma 'itu dicabut secara mustahil bahwa selaku presiden itu oleh sebagian umat islam ma. saran yang disampaikan terpaksa karena menghadapi tidak: mengetahui keberadaan masih dipandang kurang api oleh menteri keuangan itu pa "benturan dengan seruan soe pma itu. sehinggakare ratio. sebab, belum menempati lingtidak merupakan salahsatu harto presiden saatitu) tentang nanya, presiden pada saat verse kan zakat sebagai bagian dari alasan dari sekian banyak fak pelaksanaan zakat yang diam but seharusnya memperhatikan lah sistem dan struktur negara ini, tor mengapa ruu zakat itu ti pasukannya dalam peringatan pula peraturan pemerintah ter . melainkan sekadar memandang dak ditindaklanjuti pada ting isra minaj tanggal oktober kait, dalam hal ini pma baris tak lebih sebagai lsm katlegislatif,danpadaakhirnya istana negara. dalam yang sudah ditetapkan.tiga bu (lembaga swadaya masyarakat), mendorong menteri agama me kesempatanitu presidenmenye lan sebelumnya. "yang dibina oleh pemerintah 'mengeluarkan peraturan menteri bukan: sebagailangkahperta jika pma tersebut dalam mengumpulkan dan agama pma) ter ma, sini saya akan meng mendapat perhatian presiden, mendistribusikan zis. tanggal juli tentang umumkan kepada seluruh"umat maka pernyataan presiden yang tulisan ini bermaksud meli pembentukan badan amil za islam indonesia, bahwa saya mesti muncul pada peringatan hat hubungan islam dengan ne kat pada tingkat desa dan ke pribadi bersedia mengurus isra minaj saat itu justru adalah gara, khususnya dalam konteks catatan diseluruh indonesia. pengumpulan zakat secara be dukungan afirmatif dan konser pelembagaan zakat. masalah ini dari sudut pandang kelima sar besaran ini. saya pribadi mati. memang, pernyataan pre cukup penting dijelaskan untuk gaan, apa yang diatur oleh pma mulaisaatinipulamenyediakan side sedikit pun tidak mempu melihat bagaimana sungguh itu sesungguhnya lebih diri untuk secara langsung me nyai nada negasi terhadap pma: nya kebijakan politik pemeran signifikan ketimbang skb men terima wesel pengiriman zakat tetapi dengan menyatu tah orde baru orb)menyahut teri dalam negeri dan menteri dalam bentuk uang darisegenap kan kesediaan presiden pribadi aspirasi umat islam tentang pe agama tahun atas. jika umat islam seluruh pelosok sebagai amil zakat, secara tak lembaga zakat negara ini. skb menteri menetapkan tanah air. insya allah saya se langsung mementaskan semua penting ditegaskan pula, tulisan kepengurusan baris adalah cara berkala akan mengukur konsep dalam pma itu. ini tidak berpotensi untuk umat islam yang dibina oleh pe kan kepada seluruh rakyat in mengapa hal demikian bisa ter mengambil posisi dalam pole perintah, maka pma indonesia berapa besar uang yang jadi? mungkinkah ada motivasi mik mengenai perlu atau tidak menegaskan bahwa kepeng saya terima dan akan saya per dan kepentingan lain yang ber perlunyazakatdiaturataudike rusak baris adalah aparatur tanggungjawabkan pengguna sembunyi balik seruan presi lola pemerintah, melainkan se pemerintah. dengan kata lain, annya. saya minta seruan saya den itu? tentu hanya soeharto ig! kadar mencoba melakukan des perlakuan pemerintah orbiter ini benar benar mendapatkan seorang yang dapat memberikan skripsi singkat tentang politik hadap masalah zakat pada ta perhatian dan tanggapan yang jawabannya secara persis. na zakat pemerintah orba span hun justru lebih maju dan positif dari pemimpin pemain mun, terhadap fenomena seperti jang lebih dari tiga dasawarsa. aspirasi, ketimbang perlakuan pin dan seluruh umat islam. itu tak urung muncul berbagai keke aan daa malin dam #pekiigsi tuannya: jika kita mencoba menengok menghadapi "benturan kan surat perintah kepada analisis faktual masa awal orde baru, sebe barangkali, karena terlalu ma mayjen tni alamsyah, kolonel berdasarkan periodisasi hu tuanya pengajuan ruu zakat itulah maka pma itu azwar hamid, dan kolonel ali bunga islam dengan negara sudah pernah dilakukan oleh tidak berumur panjang. melalui affandi untuk membantu presi pada masa orde baru yang dike menteri agama pada juli surat instruksi no1 tahun den dalam menangani admins makanan oleh abdul aziz tha selain ditujukan kepada pim menteri agama menetapkan pe rasi pengelolaan zakat. bahkan, maka peristiwa yang pinang dpr gr, ruu tentang penundaan pelaksanaan pma presiden mengeluarkan pula terjadi atas masuk dalam ka zakat tersebut juga disamai tentang pembentukan ba surat edaran) teori periode artagonistik kan kepada menteri sosial dan dan amil zakat atas hingga pres yang dialamatkan jika kita minggu menteri keuangan. menteri so batas waktu yang tidak daten kepada seluruh instansi pejabat 'akan kerangka periodisasi itu, sial diharapkan "memberikan tukan. apa gerangan yang me terkait, agar mereka turut mer tak pelak kita akan tergoda un saran dan tanggapan, karena menyebabkan peraturan yang se bantu dan berusaha karakter menganalisis bahwa meme zakatitumenuruthukumpeng demikian aspiratifituditunda? laksamana seruan presiden da lintah orba dalam menghadapi gunanya juga untuk keren bachtiar effendy mence lam wilayah atau lingkup kerja mat islam sepanjang waktuitu tangan dan tujuan sosial, semen laskar, pma itu dicabut masing masing. realitas atas menerapkan politik budaya tara harapanyangsamajugadi karena menteri keuangan me jelas merupakan "benturan , ka an, politik kebudayaan, seba nanti dari menteri keuangan, tolak gagasan legislasi zakat rena pma menetapkan gimana dijelaskan oleh hertz karena departemen keuangan yang dibuat setahun sebelum bahwa tugas pengumpulan dan adalah strategi male mempunyai pengalaman dan nya oleh departemen agama. penyaluranzakat dilakukanlah bahkan kekuatan publik yang wewenang dalam bidang semu hematpenulis, keterangan yang badan amil zakat tingkat diakukan oleh kekuasaan de hutan fiskal. diungkapkan oleh bachtiar itu desa kelurahan dan keramat ngan cara cara yang represif, berbeda dari menteri sosial kurang sinkron dengan kenya an, sementara seruan presiden besi anak dur sat esaerulrrotnkam ics sts kabel aka maas! bersambung hlm kol .departemen! kehakiman badan pembina hukum nasional il. mayor jendral, sutomo civilian jakarta timur ansnyesunai: 11022x0xrorananesexi tangnnkasna sara endarasnssalralaaii sumber: hari tgl. hlm. rol. kode: iman nun aun kerala rena rena kaki donamotaneneanan dana riana koni ernasers per a0. politik aap rep apa berikan ahw bag seperti membatasi kebebasan pemerintah ora dengan sadar berbicara, merampas hak asasi mencoba menunjukkan tang atau bahkan mematahkan akses gung jawabnya yang amat besar publik untuk akumulasi modal dalam pembangunan kehidupan dan konsentrasi kapital. keagamaan, seperti yang dike tag maka, berhubungzakatmeru 'hendak oleh uud pakan sarana akumulasi modal namun, tanggung jawab yang memungkinkan menu keagamaan yang diembannya nam akan bea (ditujukan merupakan tanggung maka maka perlu dikelola" jawab dalam kapasitas sebagai oleh las pain pep kalau tempe (negara) agama. itu ter pun pemberi: berhak 'that dari ungkapan yang dipilih sud manga niaga hal itu oleh soeharto yaitu ajakan seba ta mata untuk melakukan kon gsi pribadi atau sebagai seorang" tol atasnya. jadi, pengelola za muslim. agaknya hal itu singa kat lebih perlu diwaspadai ja dilakukannya agar pengelola ngan sampai karenanya umat zakat oleh dirinya sebagai ber presiden indonesia (saat itu) ti ama mia dakakandipahami sebagaian ekonomi politik yangserius bagi jelmaan negara agama. "pemerintah orba. dengan demikian, negara pan. analisis semacam atas, susila berusaha agar tetap kon yang oleh kuntowijoyo sistem berpendirian bahwa ka disebut sebagai consecration rena pelaksanaan zakat berupa theory, tidak banyak kegunaan kan kewajiban keagamaan, ma nya dan juga sulit dipegang jika negara turut: membantu gungjawabkan kebenarannya. pelaksanaannya tak lebih dalam adek ii lagipula, analisis seperti itu be kedudukannya sebagai lembaga rangka dari prasangka buruk politik yang sekadar menjadi fa (sw'u zhan), suatu perbuatan fasilitator, dan bukan sebagai lem yang harus dihindari oleh orang bagi agama yang dapat mengi bea yang beriman. karena itu, seba intervensi secara langsung. atau gai gantinya, analisis yang harus dalam ungkapan yang lebih tek dikembangkan, menurut nis, sebagaimana dikemukakan dalah lisis oleh munawar sjadzali pada saat sta heran tik pap dari masih menjabat menteri agama negara tidak bermaksud para baik "et untuk mengatur dan mengurusi aktual zakat, melainkan negara mem mutan sonata buk bk bata perannya hingga kat mana aparat acaranya hanya semata mata. di. mengawasi dan menuntun pen jika analisis faktual yang japan zakat. pergunakan dalam melihat fe asal salim gp, dosen nomina seputar zakat tahun otoritas syariah lain jakarta. na," sis tanganan run nona tan ran kamu (ct oma kaa sadar kan ran man sirho. annxotarsorecoto1daseoacasdns ara tan jimat laras bssisssssssassnsa sumber: kimk hari tgl. kapu rol kode: 2220205xczipo2ass 5n20xcananannas pulisnoosssosnd siang sana ., oto. "ey. la. . aan ajd hrd menkes mulai: uu contempt court sudah diperlukan adi jakarta,. kompas merendahkan martabat per masih sering kurang dibor menteri kehakiman mulai adilan, ujar menkes kepada mati. sebab itu, saya kira kita menegaskan, indonesia saat ini pers ketika mengadakan kun sudah butuh wae sudahmemerlukan undang un jangan mendadak contemptofcourt. ter "ai dang (uu) tentang contempt pengadilan negeri) jakarta sebut akan melindungi peng court yang akan melindungi pusat, selasa adilan sebagai institusi yang martabat peradilan. ini dirasa dalam kunjungan itu menkes penting dalam negara hukum. kan, sebab dalam beberapa ka didampingi dirjen peradilan selain itu, hakim sendiri harus sus sering pengunjung sidang ti umum dan tata usaha negara, lebih tegas, sehingga martabat dak menghargai peradilan dan paman suparman. mereka di pengadilan tetap terjaga, ujar membuat kegaduhan: te:ima wakil ketua jakpus, mulai lagi. dalam kasus tertentu peng pieter purba. menkes juga me dikatakan, masyarakat harus. adilan merasa kurang dihargai, mengunjungi jakarta selatan, menyadari bahwa pengadilan karena pengunjung hiruk dan diterima ketua jaksel, itu harus tertib dan dihormati, yg pikuk dalam ruang sidang burhan hussein. karena situ tempat orang kalau mancanegara, ini da menkes mengingatkan, mencari keadilan. saya minta pat dikenai sanksi, karena ada pengadilan bukanlah tempat hakim harus tegas. kalau perlu, mengenai contempt kampanye maupun penyuara pengunjung dapat disuruh ke court. kegaduhan ruang "kan kepentingan politik tertentu luar dari ruang sidang, papar sidang tersebut bisa dinilai tu. ada pengaduan, pengadilan menkes. (tra) ie. aa. sesi rei ene ale efek enak rain eka sanak lasstasesu:

keren era, bmkg nota kesepahaman batan antara badan tenaga nuklir nasional dengan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika nomor ka.batan kso001 nomor ks. kb xi pada hari ini rabu, tanggal tujuh bulan november tahun dua ribu delapan belas bertempat jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini: djarot sufistik wisnubroto, selaku kepala badan tenaga nuklir nasional batan), berkedudukan jalan kuningan barat, mampang prapatan, jakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama batan, selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. ii. dwikorita karyawati, selaku kepaldalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama bmkgtelah melakukan: ii dan nomor: ks. kb tanggal februari yang telah habis jangka waktu kerja samanya, dan bahwa para. berdasarkan hal hal tersebut, para pihak sepakat untuk memperbarui kerja sama, yang selanjutnya dirumuskan dalam nota kesepahaman ini, dengan ketentutenaga nuklir nasional nomor tahun tentang rincian tugas unit kerja organisasi badan tenaga nuklir nasional. tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk melakukan pengamatan dan penelitian bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika menggunakan aplikasi teknik nuklir untuk meningkatkan kesehatan dan lingkungan. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman ini, meliputi: pertukaran data bidang nuklir, meteorologi, klimatologi, dan geofisika penelitian dan publikasi bersama bidang nuklir, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang nuklir, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pemanfaatan sarana dan prasarana, dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak. pelaksanaan kegiatnota kesepahaman ini para pihak akan melakukan evaluasi secara berkala atasdengan memperhatikan ketentuan peraturan pertanggal pengakhiran nota kesepahaman iniota kesepahaman. korespondensi dan komunikasi setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan nota kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut: badan tenaga nuklir nasional kepala biro hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama bhk) jalan kuningan barat, mampang prapatan, jakarta telepon fax email badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sekretaris utama badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika up. biro hukum dan organisasi jalan angkasa nomor kemayoran, jakarta telepon fax email lain lain apabila dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan perubahan dalam nota kesepahamannota kesepahaman. (. pihak kedua san kesatu dera bke psn dwi ita karyawati swt hug der ran

tn, bmkg nota kesepahaman antara badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor: ks. kb iv nomor: k d1 tentang pada hari ini senin, tanggal dua puluh tiga bulan april, tahun dua ribu delapan belas, bertempat jakarta, yang bertanda tangan bawah ini:, dengan ketentuan sebagai berikut: babi: akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), dan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah spip) dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah api) dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik. bab ruang lingkup ruang lingkup kerjasama terdiri atas: kerjasama dalam pengembangan sistem meliputi monitoring evaluasi program dan hasil temuan audit, pemberian asistensi bimbingan teknis yang terdiri atas: penyelenggaraan sistem akuntansi instansi: revi laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah spip): peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah api). pemberian asistensi pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemberian pendampingan dan revi atas pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dan pembohongan jasa lainnya: mengevaluasi berbagai bentuk hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang melibatkan lintas sektoral serta evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan strategis: bantuan atas pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu: dan kegiatan lain berbentuk pendampingan dan pembimbingan teknis lainnya yang disepakati. bab iii mekanisme kerja sama mekanisme pelaksanaan kerja sama secara rinci akan dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh para pihak dan atau pejabat yang ditunjuk oleh pihak. petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini. pihak kesatu menunjuk sekretaris utama badan meteorologi, klimatologi, dan geofisikaerekonomian dan kemaritiman. bab pembiayaan semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahamanenienisatu, a@kritik kedua, na nan terang) gornalapah ts, cs) dapammm nyi kir adan diperdaya

an. mi! (kata ahli pesikatan ahli kebencanaan indonesia tentang penelitian, kajian, dan publikasi bidang kebencanaan nomor ks. kb iv nomor nabi iv pada hari ini senin, tanggal dua puluh tiga bulan april tahun dua ribu delapan belas bertempat jakarta,dwikorita karyawati, selaku kepala badan meteorologi, klimatologi, dan geofisikaikatan ahli kebencanaan indonesia, berkedudukan gedung ina drug building, indonesia peace and security isc) sentul bogor, dalam hal ini diwakili oleh harkunti pertiwi rahayu, selaku ketua umum nabi bertindak untuk dan atas nama ikatan ahli kebencanaanebuah organisasi profesi yang beranggotakan para ilmuwan, peneliti, merekayasa, akademisi dan praktisi yang bergerak bidang kebencanaan, dan bahwa para pihak memandang perlu untuk mengadakan kerja sama saling menguntungkan sesuai tugas dan fungsi masing masing pihakpenelitian, kajian, dan publikasi bidang kebencanaan, dengad) anggaran rumah tangga art) ikatan ahli bencana indonesia nabi) (peraturan terkait nabi) maksud dan tujuan maksud memorandum saling pengertiannsinergikan kemampuan para pihak dalam mengembangkan dan meningkatan profesionalisme personil dalam rangka pengurangan resiko bencana terkait cuaca, iklim dan kegempaan. ruang lingkup ruang lingkup memorandum saling pengertian ini meliputi penelitian, kajian, dan publikasi bersama terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kebencanaan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko bencana dan penanggulangan bencana.te ak.kesatu, meteran goa bitumertukaso ann aini bumi 6goo0 inn enambibu rupiah sin aka harkunti pertiwi rahayu dwikorita karyawati kebencanaan indonesia

nanmember dan geofisika sek at. "dn uas yo) ya) plt. pan joni herman dikota wartawati sektornovember fisika la, can pens epl un, menara pak kku (membelinya lan kan kesan #38e44ker01492352ja keb ngel ntar st ironi mana gas) karyawati nan rektor laa

bike nota kesepahaman antara kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisikanomor pks setjen roku kum. to nomor ks. mov.a8 su x pada hari ini rabu tanggal dua puluh empat bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan bawah ini: dr. ir, bambang hendroyono, m.m., selaku sekretaris jenderal kementerian lingkungan hidup dan kehutanan,, berkedudukan gedung manggala swarabakti jalan gatot subroto, senayan, jakarta pusat, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. drs. untung merdijanto, si., selaku sekretaris utama badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dalam jabatannya tersebut sah, bahwa pihak kedua adalah lembaga pemerintahanerdasarkan hal hal tersebut, maka para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam nota kesepahamandengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undang, undang undang nomor tahun tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisikakementerian lingkungan hidup,lingkungan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. maksud dan tujuan nota kesepahaman ini dimaksudkanmanfaatkan segala sumber daya yang ada pada para pihak untuk dan geofisika. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman ini, meliputi: penyediaan, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan data, pemanfaatan sarana dan prasarana, dan penyediaan, pemanfaatan data dan instrumen yang terkait dengan pengendalian perubahan iklim. pelaksanaan pelaksanaan teknis dari nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama oleh perwakilan para pihak sebagai bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini sesuai peraturan perundang undangan., diubah, maupudendum amandemen hal hal yang belum diatur dan atau belum tercakup dan dipandang perluketentuan peralihan dengan berlakunya nota kesepahaman ini maka: nota kesepahaman antara direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung dengan badan meteorologi, klimatologi dan geofisika nomor pks. ndash pedas dtn.i dan nomor ks. d2 vi tentang pengelolaan data dan informasi daerah aliran sungai, dinyatakan masih berlaku. perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya nota kesepahaman ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama. penutup demikianpihak kedua pan vw. pihak kesatu in meterai ha) akp j(yebmip pas fa moo enam rupiah ny . drs. untung merdijanto, nk penambang hendroyono, m.m

ain pena nota kesepahaman i bmkg tag lembaga administrasi negara dengan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nomor k. hkm. nomor ks. kb iv tentadi suyanto kepala lembaga administrasi negara,yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. dwikorita karyawati kepala badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, yang berkedudukan dan berkantorsepakat untuk menandatangani nota kesepahaman dan melakukan kerja sama bid, dengan ketentuanpenyelenggaraan kerja sama. tujuan nota kesepahaman ini untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dan menjalin hubungan kelembagaan antara para pihak dalam penyelenggaraan kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan penyebarluasan informasilatihan dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara, cc. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi: pemanfaatan sarana dan prasarana, penyebaran informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika: dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh para pihak. pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan nota kesepahaman akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disusun berdasarkan kesepakatan para pihak. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh para pihak dengan menunjuk unit kerja lingkungannya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama selanjutnya. pembiayaan semuperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap nota kesepahaman ini, maka pihak yang akan puluh) hari kalender sebelum nota kesepahaman ini berakhir dan atau akan diakhiri. status hukum selama belum dilakukan tindak lanjut oleh para pihak dalam bentuk perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum bagi para pihakyang dituangkan dalam penambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini. apabila terdapat ketentuan yang perlu diubah dalam nota kesepahaman ini, akan dilakukan perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatu pada awal nota kesepahaman, dibuat dalam rangkap (dua) masing masing bermeterai cukup untuk masing masing pihak. pihak kedua, pihak kesatu, pap bag nya peran (an detects) goo tn, mafornyan mor wartawati adi try

api pep tni bmkg nota kesepahaman bersama antara badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan lembaga penyiaran publik televisi republik indonesia nomor ks. kb iv nomor mou li tvri tentang kerja sama bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui media elektronik pada hari ini senin, tanggal dua puluh tiga bulan april tahun dua ribu delapan belas, bertempat jakarta, yang bertanda tangan bawah ini: prof. ir. dwikorita kepala badan meteorologi, karyawati, sc., ph.dasarkan keputusan presiden nomor tpa tahun tanggal oktober dol7, berkedudukan jalan angkasa nomor kemayoran, jakarta, selanjutnya disebut pihak kesatu. helmy yahya, mpa, ak., direktur utama lembaga penyiaran cuma, ca.berdasarkan surat keputusan dewan pengawas lpp tvri nomor tahun tanggal november yang berkedudukan jalan gerbang pemuda nomor senayan jakarta, selanjutnya disebut pihak kedua. pihak kesatu dan pihak kedua selanjutnya disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:ihak kedua merupakan lembaga penyiaran publik televisi republik indonesia adalah lembaga negara yang berada dibawah presiden dan memiliki fungsi penyelenggaraan penyiaran televisi dengan tvri stasiun penyiaran daerah wilayah negara kesatuan republik indonesia. sepakat menandatangani nota kesepahaman bersama mengenai kerja sama bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui media elektronik, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: maksud dan tujuan maksud nota kesepahaman bersama ini adalah sebagai landasan para pihak dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini. tujuan nota kesepahaman bersama ini untuk mensinergikan kemampuan para pihak dalam rangka penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui media elektronik untuk mendukung aktifitas masyarakat. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini meliputi: penyebarluasan informasi bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui media elektronik: peningkatan sumber daya manusia, cc.nota. jangka waktu nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu (lima).bersamapihak kesatu, pihak kedua, papan ket tgl. hpeposakiot asal ewamribu rupiah prof. orita karyawati, helmy yahya, mpa, ak., cuma, sc., ph. ca.

ng. tan leganes menteri pembangunan daerah tertinggal republik indonesia kesepahaman bersama antara menteri pembangunan daerah tertinggal dengan rektor universitas islam malang nomor m pdt kb ix nomor c. ix tentang pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan september tahun dua ribu dua belas, bertempat malang, kami yang bertanda tangan bawah ini:rahmat, rektor universitas islam malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama universitas islam malang yang berkedudukan jalan jl. mt. haryono malang yang selanjutnya disebut pihak keduarcepatan pembangunkesepahaman bersamaan daerah khusus,islam malang dan kementerian pembangunpihak pertama oya hai lia sta ran a n gsangyd (ae lama kemana ana prof. dr. rahmat, s.h helmy faisal zaini

tema its teknologi na, sepuluh november naskah akademik laporan akhir perlindungan dan pelestarian satwa beluk kabupaten paser peran pt a43 ha. kerjasama sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pemerintah kabupaten paser dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (lppm) its surabaya maag penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk pendahuluan latar belakang indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman terbesar dunia. namun, indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa satwa liarnya. international animal rescue iar) indonesia mencatat lebih dari persen satwa yang diperdagangkan secara daring atau melalui pasar gelap, merupakan tangkapan dari alam liar. hal ini dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. hal sama juga terjadi pada satwa yang hidup air laut. beluk merupakan kelompok reptil yang hidup air tawar atau sering disebut sebagai kura kura air tawar. ciri hidupnya bermigrasi aliran sungai pada bulan ke hingga sebelum masa bertelur tiba. kondisi saat ini, seperti kerusakan habitat sungai, rawa, mangrove dan raya pakan, kematian akibat interaksi dengan aktivitas perikanan, pengelolaan teknik teknik konservasi yang tak memadai, perubahan iklim, penyakit serta pengambilan beluk dan telurnya yang tak terkendali merupakan faktor faktor penyebab penurunan populasi beluk. salah satunya yang terjadi sekitar das kendil, saat ini habitat beluk digunakan sebagai aktivitas tambang pasir untuk kepentingan tertentu seperti tempat bertelur beluk yang sekarang digunakan sebagai area tambang pasir. hal itu yang menyebabkan populasi penyu terancam. pee penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu belukmaupun non yang saling bergantung dan pengaruh mempengaruhi. habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang hampir sama. pengawetansatwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. kawasan tertentu yang dilindungi yang selanjutnya disebut dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan yang dilindungi dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaman daerah. perlindungan satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian satwa. pengendalian satwa adalah usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan satwa penyusunan naskah akademik dan perda tentang pengelolaan alur teluk adang dan teluk agar yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari. pelestarian adalah upaya menjaga kelangsungan hidup satwa melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan penangkaran. pemanfaatan satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik satwa dan atau bagian bagiannya serta hasil daripadupati adalah bupati kabupaten paser pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah pemerintah kabupaten paser. pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh bupati bidang pelestarian satwa beluk. beluk adalah kura kura air tawar yang termasuk kelompok reptil air tawar dengan ciri diagnostik yaitu memiliki karakteristik punggung keras (karapas) dan adanya patron (bagian bawah yang lunak) dengan jari jari kaki depan (lima) dan jari jari kaki belakang (empat). kawasan perdagangan dan penemuan beluk adalah area yang harus dilindungi sebagai habitat perdagangan dan penemuan beluk pengunduhan telur beluk adalah kegiatan pemindahan telur beluk dari habitat alam tempat penetasan untuk ditetaskan menjadi tukik (anak beluk)penyusunan naskah akademik dan perda tentang pengelolaan alur teluk adang dan teluk agar daerah raya adalah lokasi yang dimanfaatkan oleh satwa belukpenangkaran beluk adalah upaya perbanyakan melalui penetasan telur beluk menjadi tukik dan pembesaran beluk dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. asas perda perlindungan dan pelestarian hewan beluk asas tanggung jawab negara.....hi.disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnyusunan naskah akademik dan perda tentang pengelolaan alur teluk adang dan teluk agartujuan dan ruang lingkup dalam perda perlindungan dan pelestarian beluk ini sebaiknya menyebutkan tujuan dan sasaran dari adanya perda pelestarian beluk. adapun tujuan dari adanya perda perlindungan dan pelestarian hewan beluk ini adalah sebagai berikut memberikan landasan hukum dalam perlindungan dan pelestarian beluk dari bahaya kepunahan akibat perburuan oleh masyarakat, memulihkan dan mempertahankan populasi dan habitat hewan beluk kabupaten paser, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian atas satwa yang dilindungi, meningkatkan keseimbangan ekosistem perlindungan dalam ketentuan ini memuat mengenai pengaturan perlindungan hewan beluk yang dimulai dari kegiatan pengetesan telur beluk menjadi tukik hingga siap untuk dilepaskan laut. dalam ketentuan ini memuat juga larangan yang berlaku bagi setiap orang dan atau badan untuk tidak melakukan perbuatan mulai menyimpan, memiliki, membunuh, dan memperagakan beluk, baik kulit, tubuh ataupun bagian bagian lain yang dilindungi. pelestarian dalam ketentuan ini memuat tentang upaya pelestarian beluk yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. aspek ini ada kewajiban bagi penyusunan naskah akademik dan perda tentang pengelolaan alur teluk adang dan teluk agar pemerintah daerah untuk membentuk badan pengelola konservasi beluk yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melestarikan beluk dan habitatnya. pemanfaatan dalam ketentuan ini mengatur pemanfaatan hewan beluk yang dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, yang untuk pelaksanaannya tetap harus mendapat izin dari bupati. ketentuan ini juga memberi wewenang kepada bupati untuk menetapkan kawasan konservasi beluk sebagai daerah ekowisata edukasi terbatas. pengawasan dalam ketentuan ini mengatur upaya pengawasan dalam perlindungan terhadap hewan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui tindakan preventif dan represif. pembiayaan dalam ketentuan ini mengatur bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelestarian beluk perlu didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), serta sumber dana lain yang sesuai peraturan perundang undangan. sanksi administratif dalam ketentuan ini memuat bentuk bentuk sanksi administratif yang wajib dipatuhi oleh masyarakat apabila mereka melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut ketentuan pidana dalam ketentuan ini memuat tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan yang sudah diatur. petantuan penutup ketentuan penutup memuat waktu mulai berlakunya peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan brlindungan dan pelestarian beluk dengan penempatannya dalam lembaran daerah. hal ini dimaksudkan agar semua orang mengetahuinya. mus penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk tia. penutup kesimpulan berdasarkan hasil survei lapangan didapatkan hasil bahwa buku das kendil merupakan beluk. hal ini didasarkan pada karaker diagnostik berupa jumlah jari jari kaki depan berjumlah dan jari jari kaki belakang berjumlah moncong mengarah keatas yang khas dengan nama ilmiah batur borneoensis, serta persebaran hewan beluk yang benar berada kalimantan, sedangkan persebaran buku daerah sumatra. dasar tersebut yang memperkuat peraturan daerah menggunakan nama yang benar yaitu beluk. jumlah dewasa beluk semakin menurun diakibatkan rusaknya ekosistem sekitar das kendil (area pertempuran untuk pertambangan pasir dan lalu lintas kapal penambang pasir) serta eksploitasi telur oleh masyarakat sekitar das kendil yang tiap musim bertelur selama bulan diperjualbelikan dan dikonsumsi dengan keuntungan ekonomis yang besar bagi masyarakat. siklus reproduksi beluk yang sangat lama, waktu dari tukik hingga dewasa (regenerasi) bisa mencapai hingga tahun. sehingga pelestarian tukik sampai dewasa perlu dijaga yang merupakan hewan khas daerah kabupaten paser. untuk itu, pengaturan mengenai rancangan peraturan daerah adalah perlindungan dan pelestarian hewan beluk, bukan buku. penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk saran perlu adanya penelitian lanjutan terkait populasi beluk dewasa daerah raya yang digunakan sebagai wilayah konservasi beluk khas kabupaten paser sebagai upaya konservasi ex situ. perlu adanya pemantauan aktivitas masyarakat sekitar daerah raya agar tidak mengganggu aktivitas hidup beluk. perlu adanya perhitungan telur area bantaran sungai per lahan sekitar das kendil supaya diketahui jumlah tukik yang akan berkembang alam.rk,, naskah ini setelah naskah akademik. penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk ketentuan undang undang tahun sejak itu naskah politis berubah menjadi naskah hukum.undang undangka undangan, rancangan peraturan daerah provinsiundang undang. naskah akademik harus disertakan dalam setiap rancangan peraturan perundang undangan rapper undang undangundang undang bidang tertentu sekaligus merupakan bahan pertimbangan dalam pengajuan penyusunan rapper undang undangundang undangndang undang undang undang, peraturan perpustakaan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri. dalam naskah pang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk,i5:yusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk teori hiebersifatantara lapis lapis tersebut terdapaterarki peraturan perundang undangan. tata urutan menunjukkan tingkat tingkat dari.pang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu belu, terdapat (dua)condition living under one's own laws. jadi,oeh karena itu, otonomi lebih menitik juga mengandung arti pemerintahan (best undang undangertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberirinsip konservasi sumber daya alam konservasi berawal dari kata conservation yang terdiri atas data con (together) dan service (keep save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (keep save what have), namun digunakan secara bijaksana (wise use). oxford dictionary menjelaskan konservasi atau conservation adalah protecting the natural environment and prevention loss, waste, etc. jadi, konservasi dapat dimaknai sebagai the act process concerning: preservation restoration from loss, damage, neglect: manuscripts saved from deterioration under the program library conservation, the protection, preservation, management, restoration wildlife and natural resources such forests, soil and water: atau the maintenance physical quantity, such energy mass, during physical chemical change konservasi sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya (selanjutnya disebut undang naas penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar das kendil, beluk dewasa terdata dari tahun tahun mengalami penurunan jumlah populasinya. menurut keterangan warga sekitarpengaruhi oleh aktifitas masyarakat sekitar yang memanfaatkan telur beluk untuk dikonsumsi.berdasarkan informasi ada beberapa warga das kandil yang sengaja menangkap beluk dewasa untuk dikonsumsi dagingnya dan ada pula yang memperjualbelikan kepada para kolektor hewandan perdaganganseperangkat peraturan perundang undangan tentang perlindungan satwa telah diberlakukan, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi kalimantan timur, yaitu undang undang nomor tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peraturan daerah perda) nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dalam rangka implementasi peraturan perundang undangan tersebut tingkat kabupaten paser, perlu adanya peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan beluk. perda ini akan mengatur tentang perlindungan dan pelestarian hewan beluk, yaitu pengaturan, penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk undang adalahonservasi sumberdaya alam dilakukan melalui tiga kegiatan yaitudaya alam dan ekosistemnya, dalam konteks ini konservasi keanekaragaman (biodiversity) merupakan bagian tak terpisahkan dari pengertian konservasi sumberdaya alam dengan adanya pengaturan ekosistem dan konservasi melalui undang undang nomor tahun menjadisana. ancaman kepunahan itutindak lanjut dari pelaksanaan undang undang pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. undang undang merumuskan bahwsecara serasi dan seimbang. tujuannya yakni untukpang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk perlindungan satwa menurut undang undang satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup darat, dan atau air, dan atau udara. adapun dari pengertian satwa ini, undang undang juga menggolongkan dalam (dua) jenis, yakni satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. syarat satwa yang dilindungi dedikasinya satwa itu dalam bahaya kepunahan. penetapan status jenis satwa yangknileden marpaung memberikan karakteristik dari satwa yang dilindungi dalam bahaya kepunahan itu dengan ciri ciri tertentu yakni: nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis. mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya. jarang, populasinya berkurang. karakteristik atas sebenarnya menjadi penanda bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan upaya pelestarian atas satwa yang dilindungi. meskipun tidak menutup kemungkinan ada upaya dari sejumlah pihak untuk melakukan perdagangan satwa tanpa izin. perdagangan satwa ini tidak hanya pada satwa yang masih hidup, tetapi juga mencakup kepada keseluruhan bagian bagian tubuh yang tidak terpisahkan dari satwa tersebut. pang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk bentuk bentuk perdagangan satwa ini biasanya diperjualbelikan untuk dipelihara oleh manusia dengan harga tinggi. umumnya, satwa yang diperdagangkan adalah satwa langka dan untuk jenisnya kebanyakan dari bangsa jenis burung kurungan (aves) dan mamalia atau primata seperti monyet hitam atau jenis lainnya yang kebanyakan dipelihara manusia sebagai unsur kesenangan terhadap hewan hewan tersebut. dari aspek hukum, perdagangan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun yang sudah mati ataupun bagian bagian tubuhnya adalah merupakan suatu tindak pidana. undang undang berbunyis barang barang yang terbuat dari bagian bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat indonesia tempat lain baik didalam maupun diluar indonesia.organisasi publik organisasi berasal dari bahasa inggris, organization, yang berakar dari bahasa latin organik (are), kemudian dalam bahasa inggris, organize, yang berarti membangun (membentuk) suatu kebulatan (kesatuan) dari bagian bagian yang berkaitan satu dengan yang lain. gagasan mengenai organisasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda. pertama, keberadaan organisasi lebih ditekankan sebagai entitas yang mengandung bobot kelembagaan. organisasi dianggap sepenuhnya sebagai suatu sistem kelembagaan yang konkrit dan berdiri sendiri. dalam perspektif ini, entitas sosial adalah juga termasuk organisasi. kedua, keberadaan organisasi lebih sebagai lembaga yang mengandung berbagai perangkat organisasi. dalam perspektif ini, perangkat organisasi dapat berbentuk struktur, prosedur dan batasan batasan mengenai tugas, wewenang maupun tanggung jawabnya. kaitkan dengan pengertian ini, maka suatu entitas sosial patut pula memiliki perangkat organisasi seperti ini. ketiga, keberadaan organisasi lebih ditekankan sebagai sebuah proses dari suatu pengorganisasian dan pada aktivitas organisasi itu sendiri. dalam kajian ini, sudut pandang organisasi ditinjau dari perspektif kelembagaan. perspektif ini menempatkan organisasi pada keadaan sebagai organisasi dengan sistem tertutup atau terbuka. pendekatan organisasi sebagai suatu sistem terbuka dapat dimaknai organisasi sebagai sistem bagi para pelakunya yang saling ketergantungan serta memiliki tujuan tujuan bersama. hal ini terkait pada upaya penciptaan dan pendistribusian nilai nilai yang berlaku lingkungan tersebut dan melalui interaksi keduanya. finalisasi dari keseluruhan penciptaan dan pendistribusian nilai nilai itu, maka dapat dikelompokkan menjadi (empat) jenis organisasi, yaitu: (a) organisasi publik sosial murni, (b) organisasi sosial ekonomi, (c) organisasi ekonomi sosial, (d) organisasi swasta perusahaan)keempat jenis organisasi atas, bila dikelompokkan lagi titik temannya adalah mendefinisikan organisasi publik dan organisasi swasta. afford memberikan elemen elemen dasar organisasi publik, antara lain: organisasi publik tidak saja harus menciptakan nilai swasta tetapi termasuk juga nilai publik, walaupun nilai nilai publik semisal keamanan dan kesejahteraan seringkali sulit untuk didefinisikan. organisasi publik bergerak dalam suatu lingkungan dinamis dengan berbagai sistem jaringan sosial berikut pelaku pelaku kemasyarakatan yang bersifat sedemikian kompleks. organisasi publik rentan bergantung pada ketersediaan sumber daya kewenangan publik yang luas cakupannya demi mendukung aktivitasnya. dalam artikel ring dan perry, strategic management public and, private organizations: implications distinctive contexts and constraints, mengemukakan secara rinci mengenai ciri ciri organisasi publik faktor faktor lingkungan tingkat ketergantungan ketentuan ketentuan hukum cc. pengaruh politik organisasi dan interaksi lingkungan pemaksaan wewenang keterbatasan ruang gerak cc. pengawasan publik kekhasan aspirasi publik faktor faktor dan struktur internal kompleksitas sasaran, evaluasi dan kriteria pengambilan keputusan hubungan hierarkis kinerja keorganisasian. pengambilan dan struktur imbalan. pang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk karakteristik para pekerja sektor publik. desain organisasi dalam mendesain organisasi ada empat keputusan dasar yang perlu diambil. keputusan itu mencakup pembagian pekerjaan division labor, pendelegasian wewenang authority delegation), pengelompokan tugas departmentalization), dan yang terkait dengan span control. setelah pekerjaan dibagi bagi, perlu dipertimbangkan bagaimana melakukan koordinasi. mekanisme koordinasi ini dapat dilakukan dengan lima cara yaitu mutual adjustment, direct supervision, work process standardization, standardization output, standardization skills input). struktur organisasi dapat dibagi menjadi lima bagian menurut tugas dan fungsinya, yaitu strategic apex yang berfungsi sebagai koordinator keseluruhan aktivitas organisasi, operating core yang bertugas untuk melakukan pekerjaan pokok dari organisasi, middle line yang menjembatani strategic apex dan operating core, technostructure yang berfungsi sebagai analis dan penyusun standard, serta support staff yang berfungsi sebagai pendukung kehidupan organisasi. sebagai konsekuensi dari authority delegation akan diperoleh kondisi sentralisasi atau desentralisasi. seberapa besar tingkat desentralisasi yang akan terjadi dapat dilihat dari seberapa banyak kewenangan pengambilan keputusan didistribusikan bawah vertical decentralization) atau samping horizontal decentralization). proses pengambilan keputusan memiliki lima tahapan yaitu mengumpulkan informasi, memproses informasi untuk memberi rekomendasi, memilih alternatif tindakan yang bisa diambil, pang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk memberi otorisasi untuk melaksanakan tindakan yang dipilih, dan melaksanakan tindakan. dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut akan dapat disusun lima model struktur organisasi, yaitu simple structure, machine bureaucracy, professional bureaucracy, divisionalized form, dan advocacy. tiap model memiliki karakteristik, kondisi lingkungan yang cocok dan permasalahannya. desain organisasi sebagai hasil keputusan pihak manajemen yang akan berujung pada pembentukan struktur, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sekali jadi atau model berkembang. model sekali jadi artinya struktur yang dibentuk sudah dipertimbangkan masak masak dengan memperhitungkan segala kemungkinan, kemudian diputuskan dan tidak diubah lagi. model berkembang akan lebih cepat diputuskan tetapi keputusan tersebut tidaklah bersifat tetap. dengan mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi lingkungan serta perubahan kebutuhan, struktur yang sudah dibentuk dapat diubah sewaktu waktu sesuai kebutuhan. namun demikian, isi dari keputusan itu kurang lebih akan sama, walaupun prosesnya bisa berbeda beda. tugas dan fungsi organisasi secara umum dapat digolongkan menjadi lima bagian, yaitu strategic apex, operating core, middle line, technostructure, dan support staff. strategic apex adalah pimpinan tertinggi dari suatu organisasi, sering juga disebut top management. ini merupakan satu dari (dua) fungsi inti dari sebuah organisasi bersama sama dengan operating core. strategic apex adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan. mereka terdiri dari ceo (presiden direktur atau direktur utama) dan dewan direksi, serta staff yang membantu mereka secara langsung, misalnya executive secretary, dan sebagainya. operating core dari sebuah organisasi adalah mereka yang melakukan tugas pokok dari organisasi tersebut dan berkaitan tang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk langsung dengan produk maupun jasa dari organisasi. misalnya, rumah sakit atau puskesmas, orang yang menjadi operating core adalah dokter dan perawat yang langsung menangani pasien, kantor kecamatan, operating core nya adalah petugas yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. the middle line merupakan penghubung antara strategic apex dan operating core yang memiliki kewenangan bersifat formal. termasuk dalam the middle line dimulai dari mandor (first line supervisor) sampai dengan senior manager. kewenangan mereka lazimnya ditandai dengan mekanisme direct supervision dan hubungan satu dengan yang lainnya bersifat scalar, yaitu berada pada jalur tunggal dari atas bawah, yang berarti bahwa setiap bawahan hanya akan memiliki satu atasan. technostructure adalah bagian dari organisasi yang berperan sebagai analis beserta staffnya, yang pekerjaannya akan mempengaruhi pekerjaan bagian lain dari organisasi tersebut. mereka adalah orang orang yang merancang, merencanakan, dan melatih orang untuk menjalankan operating core dari organisasi, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya secara langsung. technostructure menjamin kualitas pekerjaan operating core melalui standardisasi, baik proses, output, maupun skills. posisi mereka sering disebut dengan istilah analis, yang bisa digolongkan menjadi tiga, yaitu: work study analyst, yang melakukan standardisasi proses kerja, planning and control analyst, yang melakukan standardisasi output, dan personel analyst yang melakukan standardisasi skills (misal dengan pelatihan pelatihan). support staff adalah bagian dari organisasi yang relatif mandiri dibandingkan bagian bagian yang lain. mereka berfungsi sebagai support yang tidak langsung terhadap kehidupan organisasi tersebut. termasuk dalam support staff antara lain bagian kafetaria, bagian legal counsel, public relation, atau bagian hubungan industrial. masing masing berperan penting bagi kehidupan organisasi, tetapi tidak langsung berhubungan dengan bisnis utama dari organisasi penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk oka tersebut. peran support staff, seperti halnya technostructure, tersebar mulai pada tingkat bawah (seperti kafetaria) sampai dengan tingkat atas legal counsel atau public relation). kajian terhadap asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah perlindungan dan pelestarian beluk ini, asas yang digunakan adalah: asas tanggung jawab negarahi disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnaas penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk pengelolaan, kewenangan, pembinaan peran serta penegakan hukum dan pengawasan atas populasi dan kehidupan hewan beluk. diharapkan peraturan daerah ini akan menjadi landasan hukum bagi aparat daerah dalam melakukan pembinaan dan tindakan kepada masyarakat agar terwujud perlindungan hewan beluk. penyusunan peraturan daerah harus berlandaskan pada rasional yang tepat agar peraturan ini dapat diimplementasikan wilayah kabupaten paser. perlu dilakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan hewan beluk. hasil kajian ini disusun dalam bentuk naskah akademik yang akan menjadi landasan ilmiah bagi pemangku kepentingan penyusunan peraturan daerah. dengan dasar naskah akademik ini, selanjutnya akan disusun rancangan peraturan daerah yang akan menjadi bahan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif kabupaten pasenaskah akademik disusun sebagai kajian ilmiah untuk persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. melalui kajian akademis ini diharapkan dapat diketahui: tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur. hak dan kewajiban pihak pihak terkait. identifikasi masalah berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: masyarakat dan pemerintah kabupaten paser menghadapi permasalahan kepunahan hewan beluk akibat eksplorasi yang berlebihan. kabupaten paser belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan beluk. oleh karena itu penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk okafakta lapangan menunjukkan bahwa beluk yang terdapat kabupaten paser merupakan jenis batur borneoensis. jenis beluk yang mendiami alur sungai kendil telahberdasarkan aturan tersebut nama beluk yang teridentifikasi ilmiah adalah batur affinis bukan merupakan jenis kura kura air tawar yang berada kabupaten paser. nama lokal yang saat ini telah beredar masyarakat secara turun temurun perlu diperbaiki karena dari identifikasi lapangan berdasarkan ciri morfologi yang tampak adalah beluk. berdasarkan wawancara terhadap masayarakat pemerhati beluk desa pamit) terdata kura kura air tawar beluk dari tahun tahun mengalami penurunan jumlah populasinya. menurut keterangan warga sekitar das kendil, khususnya desa pamittengarai oleh aktifitas masyarakat sekitar yang memanfaatkan telur beluk ataupun menangkap beluk dewasa untuk dikonsumsi dan kondisi habitat yang semakin terancam. selain itu,warga sekitar das kandil yang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk sengaja menangkap beluk dewasa untuk dikonsumsi dagingnya dan ada pula yang memperjualbelikannya kepada para kolektor hewan. fakta lapangan hasil wawancara langsung dengan pemerhati beluk desa pamit, jumlah lahan untuk bertelur sekitar das kendil mulai dari sungai bagian hulu desa membusuk) dan hilir desa sangkulirang) adalah buah. satu lahan biasanya ditempati oleh sejumlah individu dewasa betina untuk bertelur. sekali bertelur individu dewasa berjumlah buah dalam satu kubangan paser. dalam satu lahan bisa didapatkan sekitar butir telur dalam satu hari selama bulan berturut turut. setelah bertelur beluk betina dewasa akan kembali air sungai untuk kembali bertelur kembali pada hari berikutnya malam hari pada tengah malam sekitar pukul sekitar satu jam. bulan beluk dewasa betina bertelur sekitar bulan ke sampai ke beluk dewasa akan bermigrasi daerah hilir sungai untuk bertelur. karakter habitat bertelur yaitu berpasir, dan beluk jantan akan menjelajahi wilayah tersebut. saat musim bertelur, hampir semua telur akan dimanfaatkan sebagai konsumsi dan perdagangan. harga jual telur antara butir. bisa diperhitungkan, misalnya satu warga memiliki satu lahan yang digunakan sebagai tempat bertelur beluk, maka kisaran nominal rupiah yang bisa didapatkan yaitu sampai dari harga penjualan terendahnya dalam satu hari. hal inilah sebagai salah satu memperkuat dibuatnya perda terkait konservasi dan pelestarian beluk. beberapa masyarakat menyampaikan bahwa pasar yang menjual telur beluk salah satunya yaitu semakin, melengkung, pamit, dan bekas. hasil penjualan telur beluk selama masa bertelur sangat laris, tidak ada sisa telur yang tidak terjual. dapat disimpulkan bahwa penjualan telur beluk merupakan komoditas ekonomi yang penting bagi masyarakat. tingginya aktivitas pengambilan telur dan konversi habitatnya oleh masyarakat yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap kelestarian populasi beluk sendiri. kajian etnozoologi terkait pang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk persepsi dan peran masyarakat dalam upaya konservasi beluk, karena pada prinsipnya keberhasilan konservasi beluk dan habitatnya sangat tergantung pada persepsi dan dukungan pemikiran, partisipasi serta penghargaan masyarakat terhadap nilai sosial ekonomi beluk dan kelestariannya sebagai salah satu sumberdaya alam yang penting bagi kehidupan masyarakat. beluk yaitu habitat yang semakin terancam. fakta lapangan menunjukkan bahwa kondisi habitat beluk semakin terancam, seperti: area bertelur yang beberapa digunakan sebagai aktivitas tambang pasir, air sungai yang semakin keruh, serta lalu lintas penambang pasir yang semakin meningkat. predator seperti biawak, buaya, ular juga menjadi ancaman terbesar kepunahan beluk khas kabupaten paser. keberadaan belukkegiatan ekowisata (penangkaran beluk, perilaku bertelur dan habitat beluk) yang dikelola dengan baik. kondisi sosial ekonomi telah menunjang perekonomian masyarakat sekitar das kendil. peraturan daerah perlu dibuat sebagai upaya pembatasan aktivitas masyarakat yang tidak terkontrol dan akan menyebabkan kepunahan beluk dewasa. upaya perlindungan perlu dianggap sebagai sesuatu hal yang memberi manfaat berkelanjutan, maka masyarakat setempat akan melindungi habitat dan jenis tersebut mac konon al. dengan demikian, konservasi beluk dan habitatnya harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. hingga saat ini, belum ada upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keberadaan beluk. meng kun kang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk its sri peter telur buku semakin keruh tambang pasir penambang individu buku n manusia ancaman terhadap habitat terhadap populasi kesejahteraan masyarakat keterangan: ancaman ki upaya konservasi gambar situasi permasalahan pentingnya konservasi beluk kabupaten paser kajian empiris beluk khas kabupaten paser beluk merupakan kelompok reptil air tawar. ciri diagnostik beluk yaitu memiliki karakteristik punggung keras (karapas) dan adanya patron (bagian bawah yang lunak). satwa ini tergolong hewan yang dilindungi dengan katagori appendix cites convention international trade endangered species), sehingga segala bentuk penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk kan sriti opener pemanfaatan dan peredarannya harus mendapat perhatian secara serius. karakteristik kondisi yang memperkuat beluk dilindungi yaitu siklus hidup beluk sangat panjang dan unik, sehingga untuk mencapai kondisi stabil (kondisi dimana kelimpahan populasi relatif konstan selama tahun terakhir) dapat memakan waktu cukup lama) sekitar tahun. identifikasi jenis beluk khas kabupaten paser ciri morfologi kura kura air tawar beluk yaitu tukik memiliki tempurung yang lunak, saat muda memiliki tempurung yang agak keras, dan dewasa memiliki tempurung yang besar, diantara jari jari kaki berselaput, namun saat dewasa jari jari kaki tidak nampak jelas seperti saat muda, sehingga nampak seperti golongan penyu. hal ini yang menjadikan persepsi sebutan masyarakat sebagai penyu karena tidak adanya jari jari kaki saat dewasa. adanya jumlah jari jari kaki depan dan belakang serta berselaput pada bagian jari jari menjadikan ciri diagnostik bahwa beluk yang terdapat kabupaten paser adalah batur borneoensis. saat masa tukik, tempurung memiliki lunas pada sisik punggung (ventral) dengan warna hitam keabu abuan, kepala relatif kecil dan sedang, moncong lancip mengarah keatas. semua jari jari kaki berselaput dengan jumlah cakar gambar warna kaki hitam kecoklatan. jumlah vertebral buah yang terletak tulang punggung atau terletak tengah tempurung bagian atas serta memiliki marginal acute. carapace dorsal) head penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk tekno member gambar ciri karapas beluk khas kabupaten paser head patron ventral) anterior) na, bin ane: general pectoral pectoral abdominal abdominal femoral femoral peni kas ta right dita" left tai. posterior) panjang tempurung dan lebar temurun saat tukik cm. individu dewasa memiliki tempurung yang datar pada bagian atas dan lebih halus dibandingkan dengan anakan yang memiliki tempurung bergerigi. moncong lancip mengarah keatas gambar bagian belakang kepala ditutupi oleh sisik sisik kecil. kepala jantan dewasa berwarna abu abu gelap dan pada musim kawin berubah menjadi putih dengan warna merah pada bagian atas kepala. kepala betina berwarna kehijauan. semua jari kaki berselaput. kaki depan dan belakang masing masing memiliki empat dan lima cakar. kat. itu, he. naa ke: il. km. penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk uea gambar ciri morfologi beluk dewasa khas kabupaten paser agung, keterangan: lingkaran merah moncong yang khas morfologi beluk muda yang siap dilepasliarkan sungai das kendil yaitu memiliki lunas pada sisik punggung dengan pada bagian tengah dengan warna coklat kehitaman gambar warna beluk muda coklat dan berbeda dengan saat tukik. sma pan ban lin nat sta gambar ciri morfologi beluk muda khas kabupaten paser berdasarkan ciri diagnostic yang telah diidentifikasi dapat disimpulkan klasifikasi dari beluk khas kabupaten paser yaitu kingdom animalia phylum chordata class reptilia order testudines batur borneoensis border cryptodira beluk family geoemydidae painted terrain genus batur spesies borneoensis status cites: appendix status iucn: terancam punah (critically endangered) kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, biologi reproduksi beluk reproduksi beluk pada umumnya sama dengan kura kura lainnya yaitu proses regenerasi yang dilakukan beluk dewasa jantan dan betina melalui tahapan perkawinan, penemuan sampai pang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk menghasilkan generasi baru yang disebut dengan (tukik). manfaat mengetahui siklus reproduksi beluk ini adalah pemahaman terkait upaya konservasi terhadap satwa tersebut. hal ini dikarenakan proses regenerasi yang sangat lambat. beluk membutuhkan waktu tahun untuk menjadi beluk dewasa yang mampu bereproduksi kembali. regenerasi penyu juga sangat kecil, hanya sekitar beluk yang mencapai masa dewasa. dengan rentang waktu tersebut, jika penyu tertangkap untuk kepentingan tertentu sebelum melakukan reproduksi, maka keberadaan beluk akan semakin berkurang. tingkah laku khas penemuan beluk sekitar das kendil tahapan bertelur beluk yaitu: beluk jantan pada bulan ke akan jelajah wilayah pesisir sungai yang akan digunakan untuk bertelur induk betina naik hulu sungai, diam sebentar dan melihat sekelilingnya, bergerak melacak pasir yang cocok untuk membuat sarang. jika tidak cocok, beluk akan mencari tempat lain. pada bulan ke sampai bulan ke setiap hari beluk betina akan menggali kubangan untuk tumpuan tubuhnya (body pit), dilanjutkan menggali sarang telur dalam body pit. beluk betina akan mengeluarkan telurnya satu per satu, kadangkala serentak dua sampai tiga telur. ekor beluk akan melengkung ketika bertelur. umumnya beluk membutuhkan waktu masing masing menit untuk menggali sarang dan menit untuk meletakkan telurnya. sarang telur ditimbun dengan pasir menggunakan kaki belakang, lalu menimbun kubangan (body pit) dengan empat kakinya. membuat penyamaran jejak untuk menghilangkan lokasi bertemunya. penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk uea tahap akhir penemuan beluk jantan akan menjaga beluk betina supaya dalam kondisi yang aman dengan posisi berjajar ujung hulu sungai. seni teng sap manga pe. tn, bea el) dea, nan gambar aktivitas penemuan beluk. beluk betina dewasa, area pasir tempat bertelur beluk hilir das kendil (desa pamit), telur beluk agung, hartono, konsumsi beluk untuk dikonsumsi (dimakan) telah menyebabkan mereka tidak dapat beregenerasi (berkembang biak). telur telur yang seharusnya menetas menjadi tukik (anakan) dan nan, penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk its san peter menjadi induk kini tidak ada lagi karena telurnya sudah dimakan dan diperjualbelikan oleh manusia. penyebaran dan habitat bertelur beluk pasir merupakan tempat yang mutlak diperlukan untuk beluk bertelur dan berkembang biak. habitat penemuan bagi setiap beluk memiliki kekhasan atau keunikan. umumnya tempat pilihan bertelur merupakan sungai yang luas dan tenang. seluruh spesies beluk memiliki siklus hidup yang sama. beluk mempunyai pertumbuhan yang sangat lambat dan memerlukan berpuluh puluh tahun untuk mencapai usia reproduksi. beluk dewasa hidup bertahun tahun satu tempat sebelum bermigrasi untuk kawin dengan menempuh jarak yang jauh dari raya pakan tempat penemuan. baik beluk jantan maupun betina memiliki beberapa pasangan kawin. beluk betina menyimpan sperma beluk jantan dalam tubuhnya untuk membuahi tiga hingga tujuh kumpulan telur (nantinya menjadi sarang) yang akan ditemukan pada musim tersebut. sina pen gambar kondisi habitat beluk khas kabupaten paser agung, peta lokasi penelitian kab. paser titik lokasi sampling penelitian m5 pee penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk diperlukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan beluk. dalam rangka pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan beluk perlu dilakukan kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis dalam bentuk naskah akademik. diperlukan rekomendasi hasil kajian yang mencakupmanfaat naskah akademik tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah. tujuan yang lain adalah dengan adanya naskah akademik ini dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah masyarakat mengenai urgensi prinsip prinsip dasar perlindungan dan pelestarian hewan penyu beluk yang dijadikan acuan dan diakomodasi dalam bentuk peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan beluk. samping itu, tersusunnya naskah akademisi yang mengakomodasikan berbagai kepentingan serta stakeholder maupun sektor terkait yang lain. secara khusus, kabupaten paser adalah: merumuskan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah kabupaten paser dalam mengatasi permasalahan ancaman kepunahan beluk sebagai akibat dari kegiatan masyarakaancaman kepunahan beluk. tang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk gambar penyebaran beluk khas kabupaten paser fakta lapangan) pada beluk jantan dewasa mengalami dimorfisme sexual (sexual dimorphism) yaitu perubahan warna pada musim kawin. jantan berubah dari warna coklat muda putih abu abu dengan corak merah oranye perlakukan tempurung. betina berwarna coklat muda. jantan betina: betina lebih besar dibandingkan jantan. saat survey lapangan, tim memantau penyebaran migrasi beluk daerah aliran das kendil yaitu sangkulirang (hilir), pamit, long pinang, bengkok, dan lembut (hulu) gambar pada daerah tersebut dijumpai daerah penemuan beluk dengan ciri khas berpasir. beluk jantan akan mencari daerah jelajah sebagai tempat bertelur betina dan saat betina bertelur, beluk jantan tetap berada sungai tidak ikut bermigrasi darat. karakteristik habitat beluk daerah yang cocok untuk menjadi tempat tinggal oleh makhluk hidup disebut habitat garis, habitat sangat menunjang populasi beluk mencakup komponen ruang, pakan, air dan lingkungan. habitat beluk sesuai dengan jenisnya, beluk bertelur pantai yang berpasir. beluk lebih menyukai tempat yang sepi untuk bertelur dikarenakan beluk termasuk hewan yang sangat peka terhadap gangguan pergerakan maupun penyinaran. jika terancam beluk akan kembali aliran sungai. komponen habitat beluk mencakup berbagai aspek seperti tempat berlindung dan berkembang biak, makanan, interaksi dengan satwa lain. beluk hidup dua habitat yang berbeda yaitu sungai sebagai habitat utama bagi keseluruhan hidupnya dan habitat darat yang penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk digunakan beluk pada waktu bertelur dan penetasan telur. umumnya tempat pilihan bertelur yaitu daratan luas dan landai. keadaan pantai penemuan harus dalam keadaan tenang, tidak ada badai ataupun angin yang kencang dan dalam keadaan gelap. kondisi tersebut sangat aman untuk beluk naik darat dan membuat sarang telur. sarang alami merupakan sarang yang memiliki kondisi temperatur dan kelembaban yang tepat. salah satu fungsi penting dari sarang adalah menjaga telur dan tukik dari kekeringan, pasang air laut dan fluktuasi suhu yang tinggi limus, beluk aktif pada siang dan malam hari. perilaku harian beluk lebih dipengaruhi oleh pasang surut air sungai dibandingkan dengan faktor faktor lainnya moll pada umumnya beluk menetap sepanjang tepian sungai dan anak sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut sepanjang tahun. pada saat air pasang naik, beluk turun sungai terbawa arus sungai menuju suplai makanan yang berlimpah. dalam kondisi alami, beluk dewasa cenderung herbivora, memakan tumbuhan riparian termasuk batang rumput, batang tumbuhan air, buah pandang spp dan bagian dari sonneratia spp. seperti buah, bunga dan tunas moll perilaku mencari makanan dilakukan pada saat pasang tinggi ketika bagian dari vegetasi seperti buah buahan mangrove yang tergantung rendah terkena air pasang moll prinsip konservasi beluk fokus biologi konservasi berkisar pada konservasi spesies tunggal, pola ekologis skala besar, ekologi restorasi, genetika molekuler, konservasi endocrinology, ekologi lansekap dan perubahan iklim, juga pada ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. selain itu, tujuan konservasi lebih jauh, bukan hanya untuk keanekaragaman tetapi juga untuk kesejahteraan manusiaenyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu belukatau cinderamata, degradasi kualitas tempat bertelur, dan polusikedua dampak negatif dari kegiatan manusia ini ditunjukkan oleh mortir pada kedua gambar berikut. pada gambar dapat dilihat pengaruh populasi beluk betina diambil sebelum bertelur. dengan asumsi dibutuhkan waktu tahun untuk menjadi dewasa, jika pada tahun setiap beluk betina yang datang pantai dibunuh sebelum mereka bertelur, pengaruh pada populasi beluk yang bertelur baru dapat diamati tahun persero ka, yna www wan ann 8bb xxx gambar diagram skematis yang menunjukkan dampak eksploitasi beluk betina yang berlebih terhadappopulasi mereka mortir, gambar memperlihatkan pengaruh pengambilan seluruh telur terhadap populasi beluk, yang menyebabkan kehancuran populasi ini dari bawah karena tidak ada tukik baru yang memasuki populasi. hal ini merupakan kebalikan dari skenario pada gambar yang memperlihatkan kehancuran populasi dari atas. pengaruh sampah plastik, styrofoam, dan sampah lain sungai terhadap beluk telah diketahui dan dipublikasi oleh banyak pakar. sampah sampah ini dimakan oleh beluk yang mengira itu adalah makanan kemudian masuk dalam saluran pernafasan mereka, atau menjerat mereka hingga tenggelam hara, committee sea turtle conservation, spotify, schumer al., "bug penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk |. ana lag yes xe3 iya ?he sis 0x. gambar diagram skematik yang menunjukkan kehancuran populasi beluk karena pengambilan telur (diadaptasi dari mortir, kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru pembangunan hukum melalui pembentukan peraturan perundang undangan pastilah membawa perubahan terhadap banyak hal. lawrence friedman mengidentifikasi pembangunan hukum itu melalui tiga aspek yakni pembangunan substansi hukum, pembangunan struktur hukum dan pembangunan budaya hukum. komponen dari struktur hukum itu meliputi kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, sedangkan substansi hukum komponennya meliputi norma norma hukum, baik peraturan peraturan, keputusan keputusan dan lain lainnya yang dipergunakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan hukum. mengenai budaya hukum komponennya meliputi ide ide, sikap sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala gejala hukum. tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai nilai dan perilaku hukum. jadi, suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan budaya yang diri masyarakat hilman hadikusuma: dari (tiga) komponen yang disebutkan oleh friedman tersebut, hal yang sangat berpengaruh terhadap berjalannya hukum adalah pembangunan budaya hukum. karena sebaik baiknya hukum dibuat,ada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. budaya hukum indonesia mempunyai karakteristik yang unik karena selalu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat indonesia itu sendiri. budaya hukum yang tumbuh dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tatanan nilai yang merupakan dasar pijakan dalam berbangsa dan bernegara. oleh karenanya, ketaatan masyarakat pada suatu aturan bukan karena takut pada aparat tetapi mereka menyadari akan arti penting dari tujuan aturan yang dibuat. dalam konteks inilah, naskah akademik dari rancangan peraturan daerah perlindungan dan pelestarian hewan beluk akan mempengaruhi cara pandang, perilaku masyarakat, kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas dari beluk. sinilah perlunya strategi bagi pemberi informasi mengenai aturan tersebut dengan cara pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. adapun pendekatannya bisa dilakukan dengan berbagai cara: persuasif pemberi informasi yang berkaitan dengan perda ini harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuruh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat atas hal hal yang disampaikan oleh penyuluh. edukatif pemberi informasimasyarakat yang disuruh arah tujuan pembangunan hukum. komunikatif pemberi informasi harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta sunan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik. akomodatif pemberi informasipenyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk akh revisi november dipahami terhadap permasalahan permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ud) evaluasi dan analisis peraturan perundang undanganterkait hasil inventarisasi peraturan perundang undangundang menjadi rujukan sebagai acuan pengaturan rancangan peraturan daerah secara umum materi muatan dalam rancangan peraturan daerah kabupaten paser tentang perlindungan dan pengelolaan beluk meliputi pengaturan mengenai perlindungan dan model pengelolaan beluk. berbagai materi yang dimuat dalam rancangan peraturan daerah kabupaten paser tentang perlindungan dan pengelolaan beluk ini secara hierarki berkaitan dengan berbagai peraturan perundang undanganundundang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan peraturan daerah kabupaten paser tentang perlindungan dan pengelolaan beluk, yaitu: undang undang dasar negara republik indonesia gg penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk pgg penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk pundbupati kabupaten paser tentang perlindungan dan pengelolaan beluk harus memperhatikan berbagai peraturan perundang undanganterkait yang lain, diantaranya: peraturan perundang undangundjalan. dengan menganalisis hubungan tersebut akan dapat dirancang dalam rancangan penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ud) peraturan daerah yang akomodatif dan aplikatif bagi masyarakat kabupaten paser.erundang undanganpee penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu belukologi naskah akademik disusun dengan menggunakan pendekatan metoda yuridis normatif dan metodadengan metoda ini dilakukan kajian terhadap peraturan perundang undangan yang terkait dengan perlindungan satwa, mulai dari undang undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait lingkungan hidup, kesehatan, dan lain lain), perda dan perlu provinsi kalimantan timur, dan perda lain kabupaten paser. metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, fgd (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. wawancara dan fgd dilakukan terhadap masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (lsm), aparatur pemerintah, dan anggota dprd kabupaten paser. metode yuridis empiris atau sosiologis adalah dengan observasi yang mendalam serta menyebarluaskdata nonhukum yang perlu dikaji adalah data fisik kabupaten paser, kondisi lingkungan, aktifitas masyarakat yang berpotensi mengancam keberadaan beluk, penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ud) dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangundang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya. peraturan perundang undangundang sesuai dengan karakteristik daerah dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang undanganundini, ada beberapa materi yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah perlindungan dan pengelolaan beluk, antara lain:ep. penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ' . gia. menyuruh berhenti se, pemeriksaan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan sepns) tertentu yang diberi wewenang khususdata, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakarahkukan kegiatanpada digolongkan dalam: tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan, tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang dan memperagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati:: mengambil, merusak, memusnahkan, memperagakan, menyimpan atau memiliki keluar dan atau satwa yang dilindungi penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ud)pengawetapat dilaksanakan dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, ep. penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ' . gia. perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat obatan, pemeliharaan untuk kesenangan. peran an , penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian belukpemanfaatan secara lestari, pertukaran informasi,naas penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk dan data terkait lainnya. data dapat berupa data sekunder (intensional) maupun data primpenyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten paser tentang perlindungan dan pelestarian hewan penyu beluk adalah sebagai berikut: babirlindungan dan pelestarian hewan penyu belukrlindungan dan pelestarian hewan beluk. geostrategi, geopolitik dan geoekonomi.penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ud)dan penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ud)dinyatakan sebagai milik umumgg penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk png penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ud)ep. penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ' . gia.ep. penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ' . gia.usunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ud)harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangundpee penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu belukbabi kajian teorerlindungan dan pelestarian hewan beluk kabupaten paser. pada bab ini diuraikan dalam beberapa subejelasan rumusan, dan keterbukaan materi muatan peraturan perundang undanganiloo. persandian:usunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk bet em undang undangansuatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam::, ep. penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ' . gia.:. pee penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu beluk bablengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dari instansi yang berwenang, lakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.',yusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian belukpeta penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluka. penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ud) landasan filosofis, sosiologis dan yuridis landasan filosofis salah satu tujuan dari bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. makna perlindungan terhadap segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia menunjukkan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh negara republik indonesia tidak hanya fokus pada manusianya, tetapi juga makhluk hidup secara keseluruhan, baik makhluk hidup flora dan fauna. keanekaragaman dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki indonesia merupakan potensi besar yang harus dijaga dan dilindungi. potensi keanekaragaman yang tumbuh dan berkembang merupakan bentuk anugrah dari tuhan yang maha esa atas karenanya terhadap bangsa indonesia. anugrah ini tentunya harus dimanfaatkan secara lestari dan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan, pertama, pangan, pakan dan energi. kedua, untuk meningkatkan taraf hidup. ketiga, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud nri tahun merupakan landasan bagi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. menyebutkan bahwanyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ko) ita. frase dikuasai oleh negara mempunyai makna yang cukup besar bagi negara. dengan frase itu, maka negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan mengurus seluruh sumber daya alam hi, termasuk langkah negara membuat pengaturan dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam hi. dalam hal ini pemerintah dipercaya untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. keseluruhan aspek dari keanekaragaman dan pengaturan serta pemanfaatan oleh negara merupakan salah satu nilai nilai yang terkandung dalam filosofi dasar dari bangsa indonesia yakni pancasila. bahwa nilai nilai pancasila yang berketurunan yang maha esa, dan nilai nilai lainnya berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat indonesia. untuk itu, dalam penerapannya dalam pengelolaan keanekaragaman hi, harus juga diperhatikan yakni kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya alam harus juga dimaknai ruang lingkup dari pemerintah negara kesatuan republik indonesia nkri). sebagai negara kesatuan, dalam pengelolaan pemerintahannya terbagi dalam daerah daerah provinsi, selanjutnya daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. daerah daerah ini diberkewenangan daerah dalam membuat peraturan merupakan filosofi dasar dari fungsi utama pemerintah, yakni membuat kebijakan publik. salah satu caranya adalah membuat peraturan. adapun landasan filosofis dalam pembentukan hukum merupakan perwujudan adanya harapan masyarakat terhadap hukum. ekspektasi masyarakat terhadap hukum sangat tinggi karena dengan hukum yang tegas, konsisten, adil, dan memberikan kepastian, maka keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kesejahteraan dapat tercapai. cita hukum itu seperti diketahui telah tumbuh dalam sistem nilai masyarakat yang bon sea penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ko) ita. baik dan buruk. hukum diharapkan mencerminkanoleh karena itu,hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya peraturan daerah kabupaten paser tentang pengelolaan dan pelestarian beluk diwarnai dan dialiri nilai nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. pada prinsipnya pengaturan rancangan peraturan daerah ini sangat berkorelasi dengan konsep sentral dalam ekologi yakni ekosistem. ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari komponen hidup biotik (hewan, tumbuhan, mikroorganisme) dan komponen tak hidup abiotik (tanah,air, udara, suhu, kelembaban) suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. sebagai sistem, maka selama masing masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerjasama dengan baik, keteraturan ekosistem itupun terjaga. keteraturan ekosistem menunjukkan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu. hal yang paling utama dari ekosistem adalah ketergantungan. setiap komponen akan mempengaruhi atau tidak bisa berdiri sendiri dengan komponen lainnya. jika salah satu komponen itu berubah, maka perubahannya akan membuat komponen lain juga berubah. apabila perubahan itu membawa komponen berada pada posisi yang tidak baik, maka perubahan pada komponen lain juga membawa implikasi yang sama. salah satu komponen ekosistem yakni komponen hidup seperti hewan dan tumbuhan merupakan komponen yang harus dijaga kelestariannya. dalam pandangan agama, allah swt telah memberikan karunia besar kepada semua makhluk dengan menciptakan gunung, mengembangbiakkan segala jenis binatang dan menurunkan partikel penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk hujan dari langit agar segera tumbuhan dapat berkembang dengan baik. dalam hubungannya dengan pemeliharaan dan keseimbangan lingkungan, syariat islam juga menekankan pada kekayaan hewani. kekayaan hewani harus dipandang sebagai aset manusia, serta salah satu penyedia jasa alam atau lingkungan yang penting, terutama jenis satwa yang jinak dan perlu dilindungi. seandainya jenis jenis hewan tersebut punah, maka punah pula sebagian dari aset manusia. melalui peraturan daerah mengenai pengelolaan dan pelestarian beluk ini, pemerintah daerah kabupaten paser berharap bahwa secara filosofis setiap makhluk hidup itu mempunyai peranan atau fungsi khusus yang tidak dapat digantikan oleh makhluk lainnya. kekhususan inilah yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. oleh karena itulah, manusia harus mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap makhluk makhluk lain sebagai komponen yang menunjang serta melestarikan kehidupan ini. landasan sosiologis indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia yang memiliki lebih dari pulau, dan letak geografis sepanjang ekuator dengan garis pantai lebih juta hektar area laut, merupakan lokasi yang baik bagi pertumbuhan sumber daya seperti terumbu karang, rumput laut dan keanekaragaman lainnya. indonesia juga mempunyai luas daratan sekitar o dari luas daratan dunia, namun kekayaan tumbuhan dan satwa mencapai sekitar biodiversitas dunia wri iucn unep, indonesia diperkirakan mempunyai jenis tumbuhan dan jenis hewan. pertumbuhan dan perkembangan sumber daya juga berbanding lurus dengan perkembangan komponen ekosistem lainnya yakni satwa. undang undang nomor tahun tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya menjelaskan bahwa satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewani yang hidup penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ko) ita. darat, dan atau air, dan atau udara. sedangkanjenis jenis satwa indonesia pun bervariasi dan beragam, baik dalam hal ukuran, maupun dalam warna. beberapa jenis sangat mudah karena ukuran tubuhnya besar, tetapi beberapa sangat sulit terlihat karena kecil atau sangat pemalu, dengan berbagai variasi warna. keanekaragaman satwa inilah yang diapresiasi oleh negara negara dunia dengan menyebutkan indonesia sebagai megabiodiversity country atau negara dengan kekayaan keanekaragaman tertinggi dunia. kalimantan merupakan salah satu pulau indonesia yang memiliki sumber daya dan ekosistem terbesar. pulau tersebut memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi bagi masyarakat. salah satu sumber daya kalimantan timur yang khas dan endemik (hanya dijumpai wilayah paser, kalimantan timur) yaitu kura kura air tawar beluk batur borneoensis). beluk merupakan salah satu famili dari geomydidae, termasuk kura kura air tawar yang masuk redlist international union for conservation nature and natural resources iucn) dengan kategori spesies hewan menuju kepunahan dan tengah menghadapi resiko tinggi alam liar, dan telah terdaftar dalam daftar apendiks conversion international trade endangered species cities). konvensi ini melarang semua perdagangan internasional atas semua produk yang berasal dari beluk baik itu daging, telur, maupun cangkang, apabila ada perdagangan jenis kura kura beluk merupakan illegal. kura kura air tawar beluk batur borneoensis) telah mengalami penurunan jumlah populasi dalam jangka waktu terakhir alam liar. alam, beluk yang baru menetas menghadapi ancaman predator alami seperti biawak, buaya, ular dan monyet. fakta lapangan penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk menunjukkan ancaman yang paling besar bagi beluk batur borneoensis) paser, kalimantan timur adalah manusia. pembangunan daerah, aktivitas tambang pasir, lalu lintas kapal penambang dan pencemaran daerah aliran sungai yang berlebihan telah mengurangi habitat beluk untuk bersarang. selain itu, penangkapan beluk untuk ambil telur, daging dan cangkangnya akan membuat tidak adanya penambahan populasi individu dewasa dalam sistem regenerasi. keberadaannyaekowisata, dan mensejahterakan masyarakat. hasil kajian survey terhadap perilaku masyarakat atas keberadaan beluk telah diidentifikasi berdasarkan aspek sikap dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. sampling dilakukan terhadap masyarakat yang berada sekitar das kendil kabupaten paser. aspek sikap yang dikembangkan menunjukkan nilai dengan presentase o, sedangkan aspek pengetahuan (semantik) masyarakat sebesar dengan presentase gambar hal ini menunjukkan masih sangat terbatas sikap dan pengetahuan masyarakat terkait beluk yang menjadi kekhasan satwa yang dimiliki kabupaten paser. sikap terendah dari beberapa aspek yang dikembangkan yaitu masyarakat tidak takut jika beluk punah, tidak takut untuk mengkonsumsi beluk baik daging maupun telur, dukungan masyarakat luas untuk konservasi beluk, tetap menangkap telur beluk karena sudah merupakan kebiasaan. dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat yang telah dilakukan secara turun temurun dengan mengkonsumsi telur beluk saat musim bertelur bulan ke akan menjadi suatu tradisi atau kebiasaan jika tidak dibuat suatu aturan perda). pee penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian penyu belukpenyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk fakta lapangan menunjukkan bahwa beluk merupakan sumber ekonomi yang dapat memperkuat pendapatan masyarakat sekitar. hal ini dapat dibuktikan dari penghasilan besar yang didapatkan masyarakat saat musim bertelur dengan menjual telur beluk seharga per telur. bisa dibayangkan dalam satu hari lahan bisa didapatkan uang sebesar juta hari selama bulan berturut turut. sosiologis terkait beluk semantik sikap masyarakat gambar grafik nilai semantik dan sikap masyarakat terhadap keberadaan beluk batur borneoensis) sekitar das kendil pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan beluk juga tergolong rendah (persentase o). hal ini dapat diidentifikasi dari hasil angket yang telah dikembangkan yaitu masyarakat masih belum tahu cara menjaga beluk agar tidak punah dengan prinsip konservasi, namun masih tetap dapat dimanfaatkan dan menunjang perekonomiannya. aspek tersebut yaitu cara hidup, cara penangkaran beluk, kondisi penetasan telur beluk, jenis beluk, dan cara pelepasan tukik dan karakteristik khas beluk dalam ekosistem. fakta lapangan menunjukkan adanya tradisi pelepasan beluk muda setelah ditingkatkan yang disesuaikan dengan adat istiadat penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk masyarakat sekitar. adanya beberapa ritual yang dilakukan sebelum pelepasan beluk das kendil yang dilakukan oleh sesepuh daerah sekitar desa pamit. telah diketahui bahwa desa pamit khususnya telah melakukan penangkaran beluk sejak tahun nama komunitas yang didirikan yaitu kelompok paser pantai beluk. hasil wawancara terhadap ketua kelompok tersebut yaitu kegiatan penangkaran beluk telah dilaksanakan sejak dengan menetaskan telur beluk diluar habitatnya konservasi ek situ) yaitu pasaran sesuai habitat beluk. beluk akan bertelur sesuai dengan habitatnya. jumlah telur yang ditetaskan sebesar buah dan berhasil menjadi tukik sebesar buah sedangkan tahun jumlah telur yang ditetaskan diluar habitatnya sebesar buah namun yang berhasil menjadi tukik sebesar buah. terdapat peningkatan tahun dari telur yang dibiarkan menetas habitat pasir yang dikondisikan sebesar buah dan yang berhasil menjadi tukik sebesar buah. upaya yang dilakukan oleh kelompok paser tersebut merupakan tindakan yang harus diteruskan dan diinisiasikan kepada masyarakat sekitar agar keberadaan beluk tetap lestari. konsep konservasi berbasis masyarakat yang bisa dikembangkan yaitu pendidikan konservasi berbasis masyarakat melalui wisata edukasi beluk. wisata edukasi yang bisa ditawarkan dengan tetap melestarikan keberadaan beluk yaitu masyarakat bisa melihat proses penemuan beluk, kondisi habitat asli beluk sekitar das kendil, jenis dewasa beluk, tempat penangkaran beluk, dan tahapan perkembangan beluk dari telur hingga dewasa. pengembangan wisata edukasi ini perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah sebagai upaya pelestarian dan konservasi beluk oleh masyarakat sekitar kabupaten paser. upaya konservasi beluk bisa dikembangkan seperti yang saat ini telah dilakukan oleh komunitas paser namun harus dengan izin dan dukungan oleh pemerintah daerah yaitu konservasi situ dengan penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk tujuan untuk menambah jumlah spesies beluk melalui penangkaran. kegiatan yang perlu dikembangkan yaitu pengumpulan telur beluk yang akan diinkubasi. telur diambil dari para pengumpul telur yang telah mendapat ijin dan diberikan insentif. kegiatan yang dilakukan adalah penetasan, pembesaran dan pelepasan alam. beluk dipelihara kolam kolam pemeliharaan yang dipisahkan menurut kelas umur, mulai dari umur sehari sampai dewasa. selain dilakukan oleh pihak pemerintah, kegiatan penangkaran beluk harus melibatkan masyarakat langsung. hal ini berkorelasi dengan kegiatan wisata edukasi yang dapat dikembangkan. daerah wisata edukasi yang dikembangkan bisa menjadi pusat penyelamatan beluk yang bisa menjadi destinasi wisata yang mampu mendatangkan pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat lokal. rencana kegiatan ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lsm dan dinas lingkungan hidup daerah, direktorat jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam, dinas pariwisata dan taman safari indonesia untuk memfasilitasi usaha pelestarian kura kura air tawar beluk, penelitian ilmiah dan penangkaran. upaya untuk mengatur agar konservasi beluk dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi banyak pihak adalah melalui pengaturan institusi (terdiri dari kajian peraturan perundangan serta pengaturan struktur hak masyarakat terhadap pengelolaan beluk dan habitatnya). beluk batur borneoensis)tujuan utama yang selaras dengan itu, yaitu tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan pancasila dan uud nri tahun dalam wadah nkri. memperhatikan hal tersebut, landasan sosial konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam adalah: penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ko) ita. penguasaan sumber daya alam beluk batur borneoensis) oleh pemerintah daerah diselenggarakan oleh pemerintah untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat masa sekarang maupun masa yang akan datang. penyelenggaraan konservasi sumber daya alam beluk batur borneoensis) dilaksanakan dengan tetap menjamin sepenuhnya hak hak ekonomi, sosial dan budaya sehingga menunjang upaya upaya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara materil dan spiritual, dengan menghormati keberadaan wilayah desa, masyarakat sekitar hutan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, dan pemangku kepentingan lain berikut dengan hak asal usul yang dimilikinya. pemanfaatan sumber daya alam beluk batur borneoensis) dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan serta penetapan wilayah keterwakilan ekosistem kabupaten paser, kalimantan timur, penetapan perlindungan pengawetan serta pengendalian pemanfaatan terhadap satwa tumbuhan liar yang menjadi kekayaan indonesia. perkembangan pembangunan wilayah yang menimbulkan wilayah administrasi baru (pemekaran) kawasan konservasi dan munculnya meningkatnya berbagai kepentingan non konservasi kawasan konservasi. landasan yuridis pengakuan atas keberadaan keanekaragaman dunia oleh negara negara lain tak serta merta menempatkan indonesia sebagai negara yang ramah terhadap keanekaragaman tersebut. sejumlah pendapat justru menyatakan indonesia juga merupakan biodiversity hotspot country myers al, yang artinya indonesia juga merupakan negara dengan keanekaragaman paling terancam dunia. hal ini menunjukkan indonesia masih belum maksimal dalam memanfaatkan kekayaan alam yang ada negeri ini. pemanfaatan penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ko) ita. lebih banyak digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa peduli akan dampak negatif atas rusaknya lingkungan dan keanekaragaman hi. upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah menerapkan undang undang nomor tahun tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. undang undang ini memberikan landasan yuridis atas perlindungan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, atau suaka margasatwa, atau taman nasional, atau taman wisata alam, tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. sedangkan perlindungan terhadap jenis satwa merupakan upaya untuk melindungi jenis jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dikhawatirkan kelanjutannya. satwa yang dilindungi adalah satwa endemik (khas kawasan, hanya hidup kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), terancam punah (populasinya tinggal sedikit), dan reproduksinya lambat. undang undang merupakan. ancaman kepunahansesuai menurut laden marpaung menjelaskan bahwa pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yang mana perlindungan dari bahaya kepunahan dengan cara pengawetan. pengawetan disini adalah upaya menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tersebut beserta ekosistemnya tetap terjaga dan tidak punah. penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk mengidentifikasi bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan, tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. penetapan status jenis tumbuhan dan satwa menjadiitukonsekuensi penetapan status jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menyebabkan jenis tumbuhan dan satwa lebih diperhatikan dalam segi proteksi atau perlindungan terhadapnya. aturan pelarangan atas kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan kabupaten paser, provinsi kalimantan timur dirumuskan dala dan yang berbunyi:kegiatan, dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. sedangkan pengaturan mengenai pelarangan jenis satwa langka endemik terdapat pada dan undang undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. bon penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian beluk ko) ita. menyatakan: setiap orang dilarang untuk: (a)(b)(c)(d), (e)dari ketentuan atas inilah, juga sudah mengatur mengenai ketentuan pidananya, yang diatur dalam bunyi dari adalah:penyusunan naskah akademik dan perda tentang perlindungan dan pelestarian belukperlindungan secara nasional melalui peraturan perundang undangan atas juga diikuti dengan kesepakatan internasionalnya, baik berdasarkan keterancaman populasinya oleh international union for conservation nature iucn), maupun berdasarkan kesepakatan perdagangan antar negara oleh the convention international trade endangered species cites). ketentuan iucn dan cites ini berlaku bagi indonesia karena indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut. naskah akademik dan raped pengelolaan alur teluk adang dan teluk oke penyusunan naskah akademik dan perda tentang pengelolaan alur teluk adang dan teluk agar ita.atas beluk yang merupakan satwa yang dilindungi kabupaten paser. hal ini merupakan perwujudan komitmen dari pemerintah daerah dalam menjaga keanekaragaman sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan kabupaten paser. arah dan jangkauan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian beluk ini untuk menjaga keanekaragaman berupa satwa yang dilindungi kabupaten paser. pengaturannya tidak hanya pada satunya, tetapi juga upaya melindungi dari perniagaan baik kulit, tubuh, telur dan sarang atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi tersebut. termasuk bagaimana partisipasi masyarakat dalam melindungi dan melestarikan beluk ini. jangkauan dari rancangan peraturan daerah ini adalah warga masyarakat wilayah kabupaten paser. mengingat, buku sebagai satwa yang dilestarikan dan dilindungi, namun mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, khususnya dari telurnya. harapannya dengan adanya peraturan daerah ini,berusaha melakukan konservasi dan ikut berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan beluk, baik satwa maupun telurnya. materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian blestarian b: satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup darat, dan atau air, dan atau udar

dahuluan latar belakang negara indonesia adalah.memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat diperlukan tatanan yang tertib bidang pembentukan peraturan perundang undangan. dengan demikian diperlukan undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan sebagai pelaksanaan dari perintah uud nri tahun yang menyatakan bahwa:tentang pembentukan peraturan perundang undangan diperluas tidak saja mengatur pembentukan undang undang tetapi mencakup pula peraturan perundang undangan lainnya. pembentukan peraturan perundang undangan dapat dilihat dari aspek formal dan aspek material. aspek formal mencakup teori, asas, dan prosedur pembentukan peraturan perundang undangan, sedangkan aspek material mencakup substansi atau materi muatan peraturan perundang undangan. dilihat dari aspek formal, maka untuk dapat membentuk peraturan perundang undangan maka terlebih dahulu haruslah dibuat rancangan yang merupakan suatu hal yang sulit dan memerlukan keahlian khusus bagi para perancangnya. secara umum, untuk merancang atau menyusun produk hukum, maka diperlukan persyaratan sebagai berikut: naskah akademik rancangan peraturan daerah ap) kabupaten batang tentang pembentukan produk hukum daerah menguasai materi yang diatur, mempunyai jangkauan jauh depan prospektif, mempunyai inventarisasi peraturan perundang undangan yang terkait langsung dengan materi yang diatur, mampu menuangkan materi yang akan diatur dengan redaksi yang singkat, jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda: menguasai bahasa hukum: menguasai teknik perundang undangan.! irawan soesilo lebih lanjut mengatakan bahwa: membuat peraturan perundang undangan merupakan pekerjaan yang sulit. oleh karena itu, samping harus memahami tentang hukum tata negara, khususnya teknik perundang undangan, juga diperlukan pemahaman materi yang akan diatur dan pengalaman yang memadai. berdasarkan uraian tersebut, maka kegiatan merancang peraturan perundang undangan bukan hanya masalah pengetahuan atau keilmuan saja, tetapi juga menyangkut aspek seni. masalah pengetahuan, mengharuskan pemahaman secara mendalam masalah yang akan diatur dan kecakapan untuk menguraikan bagian bagian yang esensial. sedangkan aspek seni mengharuskan untuk dapat mengemukakan gambaran yang diperoleh sehingga memberikan kepastian dan membuka kemungkinan perkembangan masa yang akan datang. van apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh irawan soesilo, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: kesenian perundang undangan termasuk kesenian hukum, dan dikelompokkan dalam politik perundang undangan dan teknik perundang undangan. politik perundang undangan adalah menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang undangan. sedangkan teknik perundang undangan adalah cara merumuskan peraturan perundang undangan sedemikian rupa sehingga maksud yang dikandung dalam peraturan tersebut dapat dengan jelas dipahami. rawan soesilo. teknik membuat peraturan daerah. bina aksara. jakarta. hlm. ibid.,bentukan produk hukum daerahpembentukan produk hukum daerahbentukan produk hukum daerahbentukan produk hukum daerahikonarnv kabupaten batang tentang pembentukan produk hukum daerahmbentukan produk hukum daerahkajian teoretis dan praktik empiris kajian teoretis konsep negara hukum terdapat dua tradisi besar gagasan negara hukum dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi eropa kontinental yang disebut rechtsstaat dan negara hukum dalam tradisi anglo saxon yang disebut dengan rule law. frederick julius stahl mengungkapkan setidaknya terdapat empat unsur dari rechstaat, yaitu: jaminan terhadap hak asasi manusia adanya pembagian kekuasaan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri (independent)! kemudian a.v. dicek mengemukakan unsur unsur rule law adalah sebagai berikut: supremasi absolut atau predominant dari aturan aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah, persamaan hadapan hukum atau penunjukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law the land yang dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti tidak ada orang yang berada atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. konstitusi adalah hasil dari the ordinary law the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi crown dan pejabat pejabatnya.!hlmketentuan uud negara republik indonesia menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum , sehingga tidak diragukan lagi bahwa indonesia adalah sebagai negara hukum karena secara tegas ditetapkan dalam bentuk norma hukum tertinggi. namun selama ini seringkali konsep negara hukum disamakan begitu saja dengan konsep rechtstaat dan konsep thetaat yang pernah diberlakukan belanda pada masa pendudukannya indonesia, pada perkembangan selanjutnya terutama sejak perjuangan menumbangkan apa yang dalam periodisasi politik disebut perjuangan menumbangkan orde lama negara hukum begitu saja diganti dengan the rule law. indonesia tidak begitu saja mengalihkan konsep the rule law atau konsep rechstaat sebagai jiwa dan isi dari negara hukum indonesia. hal ini dapat dilihat dalam hubungannya dengan alania ke pembukaan uud yang menyatacial, maka (untuk mencapai tujuan negara tersebut) disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia dalam suatu uud negara indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik yang berkedalaman rakyat dengan berdasar kepada pancasila. bid,cermati bunyi dari alania ke pembukaan uud nri atas dapat ditarik benang merah bahwa: sebenarnya konsep negara hukum indonesia merupakan perpaduan tiga unsur yaitu pancasila, hukum nasional dan tujuan negara. ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan utuh. pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional. hukum nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. tidak ada artinya hukum nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha ilahi. adapun unsur unsur negara hukum indonesia yang berdasarkan pancasila menurut sri sumantri martosoewignjo adalah sebagai berikut: adanya pengakuan terhadap jaminan hak hak asasi manusia dan warga negara, adanya pembagian kekuasaan negara, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka. sedangkan unsur unsur minimal yang harus dimiliki oleh negara hukum berdasarkan pandangan arya utama adalah sebagai berikut: semua tindakan harus berdasarkan atas hukum ada ketentuan yang menjamin hak hak dasar dan hak hak lainnya adanymenurut arief sidharth, scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur unsur dan asas asas negara hukum meliputi: irawan sudartsri sumantri martosoewignjo. bunga rampai hukum tata negara indonesia. alumni. bandung. hlm.it dengan kepastian hukum ituretroaktif, mana perundang undangan, sebelum mengikat,. dan objektif, rasional,the law) before the law) bahw: jaminan persamaan bagi semua orang hadapan hukum dan pemerintahan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama. asas demokrasi mana setiap orang memunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk memengaruhi tindakan tindakan pemerintahan. asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip: adanya mekanisme pemilihan pejabat pejabat publik yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan secara berkala, pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat, semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpatisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintahmua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak,, rancangan undang undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektifpemerintah harus secara rasional menata setiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmating). artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. muhammad tahir azhjprinsip: prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilanhlmori pembentukan peraturan perundang undangan peraturan perundang undangan menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan terutama dalam suatu negara hukum. pembentukan peraturan perundang undangan yang baik akan menunjang terjaminnya suatu kepastian hukum, karena dari suatu peraturan perundang undangan akan dapat diramalkan atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh subjek pengaturan dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan. pembentukan peraturan perundang undangan secara ideal dilandasi paling tidak oleh tiga hal, yaitu asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, politik hukum (peraturan perundang undangan) yang baik, dan sistem pengujian peraturan perundang undangan yang memadai. asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik untuk membentuk peraturan perundang undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas hukum yang berkembang. van der files membedakan antara asas asas formal dan material, yaitu: asas asas formal pembentukan peraturan perundang undangan, meliputi: asas tujuan yang jelas asas organ lembaga yang tepat asas perlunya peraturan asas dapat dilaksanakan asas konsensus asas asas materiil pembentukan peraturan perundang undangan, meliputi: asas tentang terminology dan sistematika yang benar asas tentang dapat dikenali asas pengakuan yang sama dalam hukum asas kepastian hukum asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individuallanjutnya asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik indonesia diatur dalam tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yang menegas, sebagaimana dikutip oleh restu cipta handoko, memperkenalkan enam asas undang undang, yaitu: undang undang tidak berlaku surutundang undang tidak dapat diganggu gugat, danatau pelestarian (asas welvaarstaat). rosyidi ranggawidjaja menyatakan adanya lima asas perundang undangan, yaitu:tingkatan hierarkis. undang undang tak dapat diganggu gugattidak berlaku surut. undang undang yang baru menyambungkan undang undang yang lama (lex posteriori derogat lex priori).? memperhatikan asas asas perundang undangan tersebut atas, maka ada satu persoalan yang dapat diketengahkan, yaitu apakah setiap undang undang tidak dapat diganggu gugat. kalau tidak dapat diganggu gugat, bagaimanakah kedudukan undang undang jika dikaitkan dengan keberadaan undang undang dasar yang tertulis. restu cipta handoko dalam hal ini berpendapat bahwa: apabila undang undang pada atasnya dianggap tidak dapat diganggu gugat, maka sini nampak adanya ketidakkonsistenan dengandan asas tingkatan hierarkis . apabila persoalan tingkat hierarkis peraturan perundang undangan itu tetap akan diindahkan, maka secara prinsipil setiap undang undang mestinya dapat diganggu gugat. hal ini mengingat dalam tataran tertib hukum indonesia, sebagaimana tertuang dalam tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, undang undang berada bawah uud oleh karena itu jika ada undang undang yang secara substansial melanggar norma norma kaidah kaidah hukum yang terdapat dalam undang undang dasar, maka undang undang tersebut harus dapat diganggu gugat atau diuji secara materiil terhadap uud rosyidi ranggawidjaja. pengantar ilmu perundang undangan indonesia. mandar maju. bandung. hlm.yaratan lainnya dalam perancangan peraturan perundang undangan yaitu harus berdasarkan asas asas perundang undangan dan nilai perundang undangan hukum. asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan diantaranya adalah asas legalitas, asas lex spesial derogat lex generali, asas lex superior derogat lex inferior, asas lex posteriori derogat lex priori, asas retroaktif. kemudian, nilai perundang undangan atau nilai hukum diantaranya adalah filosofis, yuridis, dan sosiologis. samping persyaratan tersebut, persyaratan lainnya yang berkaitan dengan berlakunya peraturan perundang undangan yaitu berlaku sahnya atau berlaku mengikatnya peraturan perundang undangan. bentuk bentuk peraturan perundang undangan suatu negara yang dapat dikeluarkan pada suatu masa tertentu dapat berbeda dengan bentuk bentuk peraturan perundang undangan yang dapat dikeluarkan pada suatu masa yang lain. hal ini tergantung pada macamnya penguasa serta kewenangannya untuk membentuk suatu keputusan peraturan perundang undangan. semuanya ini ditentukan dalam sistem ketatanegaraan yang dilaksanakannya. maka apabila terjadi perubahan ataupun pergantian sistem ketatanegaraan, akan terjadi pula perubahan atau pergantian penguasa yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu keputusan yang berbentuk undang undang atau peraturan perundang undangan lainnya. selanjutnya akan mengakibatkan perubahan atau pergantian macam macam perundangan yang dapat dikeluarkan.oalan yang perlu dikembangkan sini adalah organ atau badan apakah yang diberi kewenangan untuk menguji suatu undang undang, jika ternyata muatan substansinya dianggap melanggar ketentuan yang ada dalam uud sebagai hukum dasar tertulis indonesia. secara historis, pada saat penyusunan rancangan uud terdapat perbedaan pandangan mengenai pengujian terhadap undang undang. muhammad yamin menghendaki agar mahkamah agung diberi wewenang menguji undang undang. pandangan yamin tersebut ditolak oleh sutomo, dengan pertimbangan: hak menguji bertalian dengan ajaran pemisahan kekuasaan. dan pemisahan kekuasaan merupakan konsekuensi demokrasi liberal. sedangkan pemerintah indonesia tidak akan menjalankan ajaran pemisahan kekuasaan. secara teoritis tidak ada kesamaan pandangan mengenai hak menguji, karena pengujian itu pada umumnya menjadi persoalan politik bukan yuridis. ahli hukum indonesia belum berpengalaman dalam soal pengujian tersebut dan juga jumlahnya masih terbatas. merujuk pada, maka badan atau organ yang dapat melakukan pengujian terhadap undang undang yang menyimpang dari uud tentunya adalah badan atau organ penguasa yang mempunyai kedudukan atas organ atau badan pembentuk undang undang itu sendiri. dalam konteks indonesia, sebelum amandemen uud adalah majelis permusyawaratan rakyat. namun jika majelis permusyawaratan rakyat tidak diberi bagi manan. dasar dasar perundang undangan indonesia. ind. hill. cowewenang untuk itu, maka tentunya mahkamah agung hakim yang harus diberi kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pengujian (judicial review) pada setiap undang undang. setelah uud diamandemen, persoalan pengujian terhadap undang undang untuk saat ini sudah memperoleh porsi penyelesaian secara konstitusi. hal ini nampak jelas tertuang dalam ketentuan yangtahun tentang mahkamah konstitusi pada huruf juga menentukan tentang kewenangan mahkamah konstitusi untuk melakukan judicial review tersebutberlaku karena diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subjek hukum yang dekatnya. keabsahan berlakunya atau pemberlakuan suatu undang undang atau peraturan perundang undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. secara umum dapat dikemukakan adanya (empat) kemungkinan faktor yang menyebabkan hukum dalam undang undang atau peraturan perundang undangan dikatakan berlakunorma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, jurus, politis, dan pertimbangan sosiologis. simply asshiddigie menguraikan: pemberlakuan filosofis suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. seperti dalam pandangan hans kersen mengenai gerung norm atau dalam pandangan hans nawiasky tentang staatsfundamentalnorm , pada setiap negara selalu ditentukan adanya nilai nilai dasar atau nilai nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur dalam kehidupan kenegaraan yang bersangkutan. untuk hal ini, nilai nilai filosofis negara terkandung dalam pancasila sebagai staatsfundamentalnorm . pemberlakuan yuridis pemberlakuan yuridis adalah pemberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikannya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu memang ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau lebih tinggi seperti dalam pandangan hans kersen dengan teorinya stuffenbau theories des recht , ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya, ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku, dan ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. jika keempat kriteria tersebut telah terpenuhi, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis. pemberlakuan politis suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor faktor kekuatan politik yang nyata. meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan dengan cita cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. dengan kata lain, pemberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada pemberlakuatu norma hukum semata mata dari sudut pandang kekuasaan. apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi pemberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik. pemberlakuan sosiologis pandangan sosiologis mengenai pemberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu kriteria pengakuan (recognition theory), kriteria penerimaan (reception theory), atau kriteria aktivitas hukum. kriteria pertama (recognition theory) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. jika subjek hukum tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. kriteria penerimaan (principle recognition) pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat untuk menerima daya atur, daya ikat, dan daya paksa norma hukum tersebut baginya. hal inilah yang dijadikan dasar pemahaman bahwa jaman hindia belanda dahulu yang berlaku adalah hukum adat, bukan hukum islam. kalaupun hukum islam secara sosiologis dapat dikatakan berlaku, maka hal itu semata mata disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat hukum adat sudah meresepsikannya dalam tradisi hukum adat masyarakat setempat. sedangkan kriteria ketiga menekankan pada kenyataan faktual (aktivitas hukum), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. meskipun suatu norma hukum secara yuridis formal memang berlaku, diakui, dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada dan berlaku, tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak ada, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. oleh karena itu, suatu norma hukum baru dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila norma hukum dimaksud memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut. jimmy asshiddigie. perihal undang undang. konstitusi prescara prinsipil yang disebut sebagai peraturan perundang undangan jka suatu ketentuan itu berisi norma norma kaidah kaidah yang bersifat dan berlaku mengikat umum. artinya berisi aturan tingkah laku yang harus diindahkan ataupun dilaksanakan oleh setiap orang badan tanpa kecuali. satjipto raharjo mengemukakan bahwa suatu peraturan perundang undangan menghasilkan peraturan yang menghasilkan peraturan yang memiliki ciri ciri: bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat sifat yang khusus dan terbatas. bersifat universal. diciptakan untuk menghadapi peristiwa peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongresnya. oleh karena itu tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa peristiwa tertentu saja. berdasarkan pendapat tersebut atas maka dapat dijelaskan bahwa jika ada suatu peraturan tidak bersifat seperti itu, maka tidak dapat dimasukkan dalam kategori peraturan perundang undangan. restu cipta handoko dalam hal ini memberi contoh dan penjelasannya sebagai berikut: contoh yang dapat disebutkan sini adalah surat keputusan sk) atau administratif beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan yang berwenang, sebagai sebuah surat keputusan, maka sifatnya adalah konkrit, individual dan final. disebut konkrit karena hanya dikeluarkan dan menyangkut satu peristiwa hukum tertentu saja, sehingga tidak mungkin untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak bagi suatu peristiwa hukum yang lain. disebut individual, artinya surat keputusan tersebut hanya ditujukan kepada satu subyek hukum tertentu, baik itu orang atau badan hukum. sedangkan disebut final mengandung arti bahwa surat keputusan tersebut menimbulkan satu akibat hukum bagi subyek hukum yang terkena. oleh sebab itulah satu akibat hukum tersebut tidak akan mengenai subyek hukum yang lain, luar yang sudah satjipto rahardjo. ilmu hukumgaskan dalam surat keputusan tersebut. karena harus bersifat dan berlaku umum, maka peraturan perundang undangan harus mengindahkan landasan landasan bagi keberadaan dan kekuatannya. dalam kaitannya dengan hal ini, maka suatu peraturan perundang undangan yang baik sekurang kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dijelaskan lebih lanjut oleh restu cipta handoko sebagai berikut: landasan filosofis peraturan perundang undangan filosofis adalah sifat sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. karena menitikberatkan pada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yaitu nilai nilai moral atau etika yang berisi nilai nilai yang baik dan yang tidak baik. sehubungan dengan hal inilah, maka yang dimaksud dengan landasan filosofis peraturan perundang undangan adalah berkisar pada daya tangkap pembentukan peraturan perundang undangan terhadap nilai nilai yang terangkum dalam teori teori filsafat maupun dalam filsafat resmi dari negara yaitu pancasila. berdasarkan pemahaman ini, maka bagi pembentuk peraturan perundang undangan indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis pancasila, yaitu: nilai nilai religiusitas bangsa indonesia yang terangkum dalam sila pertama pancasiladua pancasila. nilai nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat dalam sila ketiga pancasila. nilai nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam sila keempat pancasila. nilai nilai keadilan, baik individu maupun sosial, seperti tercantum dalam sila kelima pancasila. landasan sosiologis peraturan perundang undangan peraturan perundang undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada dalam masyarakat. oleh karena itu agar diperoleh suatu pengaturan yang komprehensif danntegral, maka dalam membentuk suatu peraturan perundang undangan, persoalan persoalan yang ada dalam masyarakat dari bidang politik sampai sosial budaya harus menjadi pertimbangan utama. sehingga pada akhirnya penerapan terhadap peraturan perundang undangan tersebut tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusi kekuasaan untuk melaksanakannya. landasan teori sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum yaitu: teori kekuasaan machtth. teori pengakuan annerkennungstheorie). kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. berdasarkan landasan teori tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan perundang undangan ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan dari masyarakat dan tidak didasarkan pada faktor kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek memaksa dari penguasa. kendati demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan perundang undangan, sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah. landasan yuridis peraturan perundang undangan peraturan perundang undangai hukum pada umumnya,peraturan perundang undangaalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. persyaratan yuridis seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu peraturan perundang undangan. persyaratan yuridis tersebut adalah sebagai berikut: dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. adanya kesesuaian bentuk jenis peraturan perundang undangan dengan materi muatan yang akan diatur.? pada kenyataannya, suatu peraturan perundang undangan yang sudah mencerminkan dasar dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis belum tentu tidak ada kekurangannya, karena peraturan perundang undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya, sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuan (ambiguous) atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit belit sehingga sukar dimengerti dan sebagainya. selain unsur unsur yuridis, filosofis, politis, dan sosiologis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur lain yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang undangan yang baik. untuk membentuk peraturan perundangan yang baik, perlu juga diperhatikan berbagai asas. menurut van der lies, sebagaimana dikutip oleh attamimi,formal dan asas asas material. asas asas formal meliputi: asas tujuan yang jelas asas ini mencakup tiga hal, yaitu mengenai ketepatan letak peraturan perundang undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian bagian peraturan perundang undangan yang akan dibentuk tersebut.organ lembaga yang tepat latar belakang asas ini adalah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ lembaga lembaga yang menetapkan peraturan perundang undangan yang bersangkutan. asas perlunya pengaturan asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang undangan. asas dapat dilaksanakan mengenai asas ini, orang melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditetapkannya peraturan perundang undangan. sebab tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang undangan yang tidak dapat ditegakkan. asas konsensus konsensus adalah adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang undangan yang bersangkutan. hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. asas asas material meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar peraturan perundang undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata katanya maupun mengenai struktur atau susunannya. asas tentang apa yang dikenali alasan pentingnya asas ini ialah apabila suatu peraturan perundang undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih lebih oleh yang berkepentingan, maka akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. asas perlakuan yang sama dalam hukum peraturan perundangan tidak boleh berlaku hanya untuk sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang wenangan depan hukum terhadap anggota masyarakat. asas kepastian hukum asas ini merupakan salah satu sendi asas umum negara berdasarkan atas hukum yang dianut negara republik indonesilaksanaan hukum sesuai keadaan individual asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal hal atau keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah khusus. politik hukum yang baik pembentukan peraturan perundang undangan sebagai bagian dari konsep politik hukum berada pada ruang konfigurasi yang tidak bebas nilai. nilai nilai yang berasal dari aspek social, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. dengan demikian, pembentukan peraturan perundang undangan dalam konsep politik hukum tidak hanya memiliki satu konfigurasi, tetapi lebih. politik hukum nasional secara konstitusional dapat ditemukan dalam uud uud nri memberikan landasan bagi konsep politik hukum (peraturan perundang undangan) nasional indonesia yang hendak diimplementasikan. adapun ketentuan uud menyatakan: (l) negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. kedaulatan erdasarkan rumusan uud itu maka konsep politik hukum (pembentukan peraturan perundang undangan) nasional indonesia paling tidak dilandasi oleh tiga prinsip yang fundamental sebagai berikut: hamid attamimi. disertasi: peranan keputusan presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. ui. jakarta. hlerdasarkan ketentuan pada tahun tersebut terlihat bahwa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang undangan. kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah tersebut merupakan konsekuensi logis dalam pelaksanaan otonomi daerah. era otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah sendiri dengan maksud untuk memudahkan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tugasnya daerah, peraturan daerah juga sebagai salah satu bentuk peraturan perundangan undangan yang merupakan salah satu dasar bagi pembangunan nasional. harus dipahami juga bahwa pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang undangan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional. hamba halim, dkk berkaitan dengan peraturan daerah tersebut berpendapat bahwa: peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembantuan (medebewind). karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan bidang otonomi dan peraturan daerah tugas pembantuan. dapat dikatakan bahwa peraturan daerah bidang otonomi adalah perda yang bersumber dari atribusi sedangkan perda bidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber pada kewenangan delegasinsip negara hukum prinsip negara kesatuan dengan bentuk republik prinsip demokrasi prinsip negara hukum yang dianut dalam pembukaan uud nri adalah prinsip welfare state, dimana mengisyaratkan agar dalam pembentukan politik perundang undangan nasional berorientasi pada tujuan: melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah daranegara kesatuan mengisyaratkan agar setiap pembentukan politik perundang undangan nasional, bingkai dan limitasinya adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. maka pembentukan dan materi peraturan perundang undangan baik pusat maupun daerah tidak boleh lepas dari kedua hal tersebut. sedangkan prinsip demokrasi mengisyaratkan agar setiap pembentukan politik perundang undangan nasional senantiasa melibatkan peran serta rakyat. sistem pengujian peraturan perundang undangan yang memadai setiap peraturan perundang undangan harus dapat diuji keabsahan hukumnya melalui lembaga pengujian peraturan perundang undangan. lembaga pengujian ini dapat berupa lembaga yudisial, lembaga non yudisial, ataupun campuran, yaitu lembaga yudisial dan lembaga non yudisial. dalam sistem pengujian peraturan perundang undangan indonesia seharusnya yang dikembangkan adalah jenis pengujian secara yudisial oleh badan yudisial, karena dalam uud nri dengan jelas disebutkan bahwa negara indonesia adalah negara ibid, hukum . pengujian yang bersifat non yudisial dapat dilakukan oleh lembaga luar badan yudisial sepanjang lembaga tersebut menguji (meninjau) produk peraturan perundang undangan yang dibuatnya sendiri. peraturan daerah peraturan daerah sebagai relegated legislation istilah legislation berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu legis yang berarti hukum dan latm yang berarti membuat. legislasi adalah sumber hukum, berwujud aturan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. legislasi berarti pernyataan formal dari badan legislatif. terdapat dua jenis legislasi, yaitu legislasi utama (supreme legislation) dan legislasi delegasi (subordinate legislation). legislasi utama ditetapkan oleh lembaga pemegang kedaulatan dalam negara. legislasi utama ini tidak dapat dicabut, dihilangkan atau dikontrol oleh lembaga legislatif lain. lain pihak, legislasi delegasi merupakan produk dari lembaga lain luar lembaga pemegang kedaulatan. keberadaan dan keabsahan dari legislasi delegasi ini tergantung kepada lembaga yang mempunyai wewenang lebih tinggi. berbicara tentang legislasi tidak akan pernah terlepas dari pembicaraan tentang pembagian kekuasaan negara, dimana secara tradisional kekuasaan negara dibagi menjadi tiga utama, yaitu kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan eksekutif executive power) dan kekuasaan yudisial (judicial power). menurut montesguieu, agar tercapai suatu keadilan, ketiga kekuasaan inihlmus dipegang oleh tiga lembaga yang berbeda dan secara terpisah. namun demikian pada saat ini pemisahan kekuasaan secara mutlak tidak lagi diterapkan dalam negara negara modern. pembentukan undang undang (legislasi) indonesia dilaksanakan oleh dewan perwakilan rakyat bersama sama dengan presiden. hal ini sesuai dengan ketentuan uud konsep awal pembagian kekuasaan dimaksudkan bahwa lembaga legislatif adalah lembaga pembentuk undang undang, lembaga eksekutif adalah lembaga pelaksana undang undang, dan lembaga yudisial adalah lembaga yang menegakkan undang undang terhadap pelanggar undang undang. dalam perjalanan waktu ternyata pembagian tersebut telah mengalami pergeseran pergeseran terutama dalam pembagian wewenang legislatif, eksekutif (baca: pemerintahan), dan yudisial. lembaga pembentuk peraturan tidak hanya lembaga legislatif melainkan juga lembaga pemerintahan dan kekuasaan kehakiman. lembaga legislatif, misalnya, tidak dapat memprediksikan secara tepat kebutuhan perundang undangan masyarakat yang begitu cepat berubah. kenyataan ini membawa akibat kepada banyaknya undang undang yang memberikan delegasi kepada pemerintah (executive) untuk menjabarkan lebih lanjut terhadap isi undang undang yang tidak futuristik tersebut. menurut jain, dikutip suwardi, badan legislatif tidak mungkin melaksanakan pembentukan undang undang secara komplit dan detail paling tidak dikarenakan tiga hal, yaitulembaga legislatif pekerjaannya sudah terlalu banyak undang undang yang terlalu detail justru akan membingungkan rakyat pembacanya (penggunanya), dan pada saat ini dimana kemajuan bidang sosial ekonomi kemajuannya begitu pesat, maka hanya mereka yang tergolong kelompok eksport saja yang mampu memahami permasalahan secara detail. ketidakmungkinan lembaga legislatif dalam merumuskan undang undang yang futuristic inilah yang menyebabkan adanya kecenderungan pendelegasian pengaturan lebih lanjut undang undang (supreme legislation) dalam peraturan bawahan (subordinate legislation). keadaan yang demikian kemudian telah memunculkan konsep relegated legislation. produk hukum dari badan legislatif adalah undang undang (act parliament: law), sedangkan produk hukum yang timbul dari relegated legislation tiap tiap negara berbeda, misalnya: 'regulation', 'rule', 'regulations' 'order', notification , dan 'bye law'. berdasarkanid. isunan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam dilihat dari aspek negara kesatuan terlihat sangat logis dan mudah dipahami. namun demikian apabila dilihat dari logika hirarki, dengan menggunakan metode sistematis, maka tata susunan demikian akan sulit diinterpretasikan. pertama yang harus disepakati dalam relegated legislation adalah peraturan mana yang disebut primary rules, apakah uud atau undang undang, dan mana yang termasuk secondary rules. pertanyaan ini menjadi penting, terkait dengan perda, karena ketentuan tahun tentang pemerintahan daerah menyatakantanyaannya adalah peraturan mana saja yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dari perda. hal ini akan semakin kompleks dengan adanya ketentuan tahun terutama menyangkut pertanyaan apakah setiap peraturan menteri adalah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dari perda tanpa harus melihat ada tidaknya perintah untuk membentuk peraturan menteri oleh peraturan yang lebih tinggi? dari penelitan terhadap keputusan menteri dalam negeri tentang pembatalan perda dan putushkamah agung dalam hak uji materiil terhadap perda nampak bahwa setiap peraturan menteri dikategorikan sebagai peraturan yang lebih tinggi dari perda yang oleh karenanya harus diacu dalam pembentukan perda.hirarki peraturan perundang undangan yang demikian panjang dan kompleks sebagaimana diatur dalam tahun adalah tidak efisien dalam kerangka pemberian hak kepada daerah untuk membuat perda guna pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan dalam negara kesatuan. sudah tidak perlukah asas hukum delegates non notes delegate' materi muatan peraturan daerah diberlakukannya tahun tentang pemerintahan daerah mengakibatkan perubahan terhadap kebijakan daerah yaitu peraturan daerah. menentukan bahwa:penjabaran dari tersebut dapat ditafsirkan bahwa peraturan daerah mengatur tentang hal hal yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan hal hal yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. hal yang diatur dalamadalah sebagai akibat diterapkannya tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota hanya berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. sedangkan asas dekonsentrasi hanya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. ketentuikomentari oleh oleh bagi manan sebagai berikut: perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. tidak begitu jelas apa yang dimaksud penjabaran lebih lanjut peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. suatu penjabaran lebih lanjut peraturan atau kebijakan yang lebih tinggi oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah dapat dilakukan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi. kabupaten dan kota tidak mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan pemerintahan tingkat lebih tinggi. karena itu perda sebagai penjabaran lebih lanjut mestinya hanya mungkin dalam tugas pembantuan. provinsi mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan pemerintahan tingkat lebihinggi. tetapi hubungan ini tidak dengan pemerintah daerah provinsi melainkan dengan gubernur, sebagai wakil pusat. karena itu tidak mungkin dibentuk perda untuk melaksanakan tugas dekonsentrasi. sebenarnya ketentuan atas dapat dirumuskan secara lebih sederhana menurut standar baku lingkup perda, yaitu untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah bidang otonomi dan tugas pembantuan. perda bidang otonomi mencakup baik substansi maupun tata cara penyelenggaraannya. perda bidang tugas pembantuan hanya menangani tata cara penyelenggaraan urusannya. sedangkan mengenai prinsip peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dianalisa oleh bagi manan sebagai berikut: perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda lain, atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. dalam kaitan dengan pengawasan represif, perda yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. sepanjang perda bertentangan dengan uud dan undang undang akan batal demi hukum atau mesti dibatalkan. tidak demikian halnya dengan peraturan perundang undangan lain. apabila peraturan perundang undangan bawah undang undang ternyata mengatur hal hal bidang otonomi atau tugas pembantuan sebagai urusan rumah tangga daerah, maka peraturan itulah yang harus dibatalkan bukan peraturan daerah dengan alasan mengatur tanpa wewenang. kalau prinsip ini tidak dipegang dapat terjadi pergeseran terhadap urusan rumah tangga daerah arah sentralisasi. perda tidak boleh bertentangan dengan perda lain. ketentuan ini membingungkan . selanjutnya disebutkan, perda lain dapat berarti dalam lingkungan pemerintahan daerah yang sama, atau perda pemerintahan daerah lain yang sederajat, atau perda dari pemerintahan daerah kabupaten atau kota terhadap perda provinsi dalam wilayah yang sama. pada dasarnya memang tidak boleh ada pertentangan antar perda dalam pemerintahan daerah yang sama. apabila terjadi, akanselesaikan melalui prinsip ketentuan sederajat atau yang lebih tinggi baru mengesampingkan ketentuan sederajat atau lebih rendah yang lama . apabila ketentuan baru yang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan lama yang lebih tinggi, ketentuan baru harus dikesampingkan dengan memperhatikan lingkungan wewenang yang telah disebutkan muka.tersebut dapat dijelaskan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan peraturan daerah. keputusan tersebutdan pembentuk peraturan daerah negara republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan uud negara hukum menghendaki agar segala aspek kehidupan baik berupa hak dan kewajiban warga negara atau penduduk maupun tindakan kenegaraan atau pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. untuk mewujudkan fungsi negara hukum tersebut diperlukan tatanan hukum yang tertib, antara lain bidang peraturan perundang undangan. tertib peraturan perundang undangan bukan sekedar pada saat pelaksanaannya tetapi harus dirintis sejak saat pembuatannya atau pembentukannya. untuk membantu atau membentuk peraturan perundang undangan yang tertib diperlukan berbagai persyaratan baik yang berkaitan dengan sistem, tata cara maupun teknik penyusunannya. peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang undangan adalah merupakan hasil pekerjaan legislatif daerah. penetapan peraturan daerah berdasarkan tahun diatur dalam yang menegaskan bahwambentukan peraturan daerah merupakan pelaksanaan dari asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ridwan h.r. peraturan daerah dalam rangka otonomi itu mengatur substansi dan tata cara pelaksanaannya, sedangkan peraturan daerah dalam rangka tugas pembantuan atau penjabaran lebih lanjut dari perundang undangan yang lebih tinggi, hanya mengatur tata cara pelaksanaan tidak mengatur substansi, karena substansinya telah diatur oleh pihak yang dibantu atau telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. jika peraturan daerah tugas pembantuan mengatur pula substansi, akan ada dualisme norma dan peraturan daerah yang bersangkutan melampaui kewenangan dari segi muatan. peraturan daerah otonomi itu produk legislation, sedangkan peraturan daerah tugas pembantuan adalah relegated legislation. peraturan daerah sebagai hasil dari kesepakatan bersama antara dprd selaku wakil rakyat dengan pemerintah daerah. pemberlakuan suatu peraturan daerah adalah pada tingkat lokal atau wilayah dimana peraturan daerah tersebut ditetapkan. jimmy asshiddigie dalam hal ini menjelaskan bahwa:ve (executive acts). perbedaan antara peraturan daerah itu dengan undang undang dari segi ter daerah bersangkutan saja. atau locale wet, yaitu undang undang yang bersifat lokal (local legislation).$ ridwan h.r. hukum administrasi dan peradilan administrasi. uii press. yogyakarta. hlm. jimmy asshiddigie. perihal undang undangz7)erdasarkan tersebut atas, pada prinsipnya peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan bersama dprd. peraturan daerah yang telah ditetapkan selanjutnya dimuat dalam lembaran daerah, sebagaimana ketentuan pada tahugundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan berita daerah merupakan saat mulai berlakunya kedua peraturan perundang undangan tersebut, agar masyarakat mengetahui atau setiap orang dianggap mengetahui undang undang tersebut. pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah tersebut berdasarkan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan diatur dalam yang menegaskan sebagai berikut:: berita negara republik indonesia, tambahan berita negara republik indonesia, lembaran daerah: tambahan lembaran daerah: atau berita daerah. naskah akademik sebelum resmi disahkan menjadi undang undang, norma norma hukum yang terkandung dalamnya disusun dalam bentuk suatu naskah rancangan undang undang. rancangan atau draf undang undang itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu: rancangan yang bersifat akademik atau biasa disebut sebagai naskah akademis (academic draft) rancangan yang bersifat politik yang dapat disebut sebagai naskah politik. rancangan ini baru mengikat secara politik bagi pihak pihak yang terlibat dalam proses pembahasannya. rancangan yang sudah bernilai yuridis dapat dinamakan sebagai naskah yuridiri segi bentuk dan isinya, rancangan undang undang sebagai naskah akademis itu jelas berbeda dari rancangan undang undang yang sudah resmi. bentuknya tidak harus sama dengan bentuk atau format rancangan undang undang yang sudah resmi dibahas dpr. pengertian naskah akademis berdasarkan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undang, ditegaskan dalam angkamasyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan atas pembentukan suatu peraturan perundang undangan. hal ini sebagaimana ditegaskan dalam tahutahun tersebut mengisyaratkan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang undangan dan sebagai wujud nyatanya adalah berupa naskah akademik. berkaitan dengan hal tersebut, mahendra putra kurnia mengatakan sebagai berikut: keterlibatan pihak lain luar lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyusunan sebuah peraturan perundang undangan disebut sebagai partisipasi masyarakat. dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam penyusunan sebuah peraturan perundang undangan bisa diinterpretasikan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat yang wujud nyatanya berupa naskah akademik. jimmy asshiddigie. perihal undang undang. konstitusi press. jakarta. hlmaskah akademik dapat diartikan sebagai konsepsi pengaturan suatu masalah (objek perundang undangan) secara teoritis dan sosiologis, sebagaimana dikatakan oleh mahendra putra kurnia: naskah akademik secara teoritik mengkaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat. dengan demikian naskah akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan gagasan pengaturan dan materi muatan perundang undangan bidang tertentu.? harry alexander pihak lain memberikan pengertian tentang naskah akademik sebagai berikut: naskah akademik merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk hukum, karena dimuat gagasan gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan perundang undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistematik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. definisi lain dari naskah akademik adalah naskah uraian yang berisi penjelasan tentang: perlunya sebuah peraturan harus dibuat. tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat. materi materi yang harus diatur peraturan tersebut. aspek aspek teknis penyusunan. ! harry alexander menyatakan bahwa kedudukan naskah akademik merupakan: bahan awal yang memuat gagasan batasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah. bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan ruu kepada eksekutif presiden). bahan dasar bagi penyusunan ruu. ibid. hlm. harry alexander. panduan rancangan peraturan daerah indonesia. pt. sys solusinya. jakarta. hlm. mahendra putra kurnia. op. cit. hlm. harry alexanderony maulana s., mempergunakan istilah rancangan akademik dan mengatakan bahwa setidaknya terdapat (tiga) fungsi dari rancangan akademik: menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan rancangan peraturan daerah. memastikan bahwa perancang menyusun fakta fakta tersebut secara logis. menjamin bahwa rancangan peraturan lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta. pada dasarnya, naskah akademik bukan merupakan suatu keharusan dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan, akan tetapi keberadaan naskah akademik sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang undangan. naskah akademik ini juga, bahkan inisiatif penyusunan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat. pentingnya naskah akademik dalam penyusunan sebuah peraturan perundang undangan dikemukakan oleh abdul gani abdullah: naskah akademis diperlukan untuk memperjelas posisi ruu itu dalam sistem hukum nasional maupun sesuai tidaknya dengan kehidupan masyarakat. apakah kebutuhan masyarakat, penyelenggara negara atau bagaimana. keberadaan naskah akademik sangat diperlukan dalam rangka penyusunan ruu yang bertujuan agar undang undang yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta tidak menimbulkan masalah (misalnya dimintakan judicial review) kemudian haritanpa halaman. diakses tanggal desemberengan demikian urgensi naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan adalah. dengan terlibatnya masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan maka aspirasi masyarakat akan lebih terakomodasi. perserta masyarakat ini juga sesuai dengan perumusan tahun urgensi berikutnya dari naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan dikemukakan oleh mahendra putra kurnia sebagai berikut: bahwasannya naskah akademik memaparkan alasan alasan, fakta fakta atau latar belakang tentang hal hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan perundang undangan. aspek yang perlu diperhatikan dalam latar belakang ini adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. manfaat dari informasi yang ada dalam latar belakang bagi pembentuk peraturan perundang undangan adalah mereka bisa mengetahui dengan pasti tentang mengapa perlu dibuat sebuah peraturan perundang undangan dan apakah peraturan perundang undangan tersebut memang diperlukan oleh masyarakat. program legislasi daerah proliga propemperda) politik legislasi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara cara dalam proses pembentukan peraturan yang dengan sengaja dipilih oleh penguasa pada saat tertentu untuk mencapai tujuan tujuan tertentu yang diinginkan oleh penguasa tersebut. politik legislasi inilah yang membuat peraturan bisa diarahkan pada tujuan tujuan tertentu. politik legislasi, antara lain, berkisar pada soal sasaran pengaturan dan peran elite politik dan peran masyarakat dalam proses legislasi. mahendra putra kurniagram legislasi nasional (selanjutnya disebut prolegnas) disusun oleh dpr bersama pemerintah yang dalam penyusunannya dikoordinasikan oleh dpr. bahwa dpr yang mengoordinasikan penyusunan prolegnas ini merupakan konsekuensi logis dari hasil amandemen pertama uud yang menggeser penjuru atau titik berat pembentukan dari pemerintah dpr. seperti diketahui bahwa uud hasil amandemen pertama menentukan: dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang. bahwa prolegnas merupakan wadah politik hukum (untuk jangka waktu tertentu) dapat dilihat dari tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang dalam menentukan bahwa: perencanaan penyusunan undang undang dilakukan dalam program legislasi nasional. sedangkan untuk setiap daerah, sesuai dengan dan tahun digariskan juga untuk membuat program legislasi daerah (selanjutnya disebut proliga) agar tercipta konsistensi antar berbagai peraturan perundang undangan dari tingkat pusat sampai daerah. tahun menentukan sebagai berikut: perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam proliga provinsi. proliga kabupaten kota selanjutnya diatur pada tahun yang menentukan sebagai berikut: perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten kota dilakukan dalam proliga kabupaten kota. dengan demikian dari prolegnas dan proliga inilah dapat dilihat setiap jenis undang undang dan peraturan daerah yang akan dibuat untuk jangka waktu tertentu sebagai politik hukum. penyusunan prolegnas dan proliga tersebut berfungsi untuk menentukan skalaoritas pembentukan peraturan perundang undangan dan berfungsi pula untuk menggalang komunikasi dalam proses perencanaan penyusunan peraturan perundang undangan. proliga pada dasarnya adalah perencanaan program pembentukan peraturan daerah. keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penyusunan program legislasi daerah pada angka dalam hal ini menentukan sebagai berikutnyusunan proliga kabupaten kota disusun setiap tahun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten kota. keputusan menteri dalam negeri nomor tahun dalam hal ini menentukan sebagai berikut: (l) proliga kabupaten kota disusun setiap tahun. proliga kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai, kewenangan kabupaten kota yang meliputi: rancangan peraturan daerah kabupaten kota, rancangan keputusan bupati walikota. proliga disusun oleh pimpinan unit kerja untuk kemudian dikoordinasikan oleh bagian hukum sekretariat kabupaten kota dan selanjutnya diajukan kepada bupati walikota untuk ditetapkan. pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah seharusnya mempunyai proliga. harapannya, dengan adanya proliga akan diketahui dengan pasti mau dibawa arah mana pembangunan daerah. proliga menjadi penting karena dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat mempercayakan daerah dalam pembuatan peraturan perundang undangan. dengan demikian sudah mestinya daerah mempunyai program terarah. setiap daerah tentu punya kekhususan, akan membuat penekanan aturan yang menjadi priorliga ini menjadi penting karena berisi prediksi perda yang akan dibahas pada tahun yang bersangkutan. masyarakat dan para pemerhati kebijakan publik juga bisa ikut menyumbangkan saran dan mengetahui apa yang menjadi fokus pembahasan kebijakan setelah mengetahui proliga pada tahun yang bersangkutan. kajian terhadap asas asas prinsip prinsip terkait hierarki norma peraturan perundang undangan pembentukan norma peraturan perundang undangan pada prinsipnya harus berpegang pada pedoman bahwa norma peraturan perundang undangan lebih rendah mengacu pada norma peraturan perundang undangan lebih tinggi. hans kersen mengajarkan, bahwa: suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, norma ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian hal itu seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi melainkan diperkirakan atau ditetapkan terlebih dulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat sendiri. kersen menamakan norma yang tertinggi ini grundnorm, basic norm norma dasar). teori hans kersen yang mendapat banyak perhatian tersebut disebut hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie) yang mengatakan: suatu aturan dasar pokok negara dapat dituangkan dalam suatu dokumen negara yang disebut staatsverfassung, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar yang disebut dengan istilah staatsgrundgesetz. dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum (stufentheorie),teori nawiaky tersebutstaatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau uud (staatsverfassung) dari suatu negara. posisi hukum darihans nawiasky, sebagaimana dikutip oleh hamid attamimi, lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa: norma tertinggi yang? berdasarkan teori nawiaky tersebut, hamid attamimi membandingkanhlm. hamid attamimi. op. cit.wenangan membuat peraturan daerah, merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelengaraan otonomi daerah. menurut royal abdullah: peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama dprd, untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang miliki oleh provinsi kabupaten kota. serta tugas pembantuan, peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah. peraturan daerah yang dibuat oleh satu daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundangan undangan yang lebih tinggi, dan mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran negara. dari segi pembentukannya, sangat jelas ditentukan bahwa peraturan daerah itu dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama sama dengan kepala pemerintah daerah. satjipto raharjo, dikutip oleh sudan arif fakrulloh, mengingatkan bahwa: dalam pembentukan peraturan daerah bahwa hukum tidak berawal dari hukum itu sendiri, melainkan berawal dari manusia dan kemanusiaan. dengan demikian, yang menentukan pembentukannya bidang legislasi, indikasi, dan penerapannya adalah determinasi bahwa hukum adalah untuk manusia. artinya adalah bahwa manusia dan manusia menjadi wacana yang utama dalam proses proses tersebut.$ tahun sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu mengenai sistem, asas, jenis, materi muatan persiapan, pembahasan, pengesahan, mengundang, dan menyebarluaskan maupun partisipasi masyarakat. dengan demikian, tahun akanhal sudan arif fakrulloh. ilmu lembaga dan pranata hukumhamid attamimi memberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:udsuhendar abas berpendapat bahwa:. preposisi inilah yang disebut dengan istilah transendental logical pressuposition. ibid. hlm. bid. hlm.http: suhendarabas.blogspot.com stufenbau teori hans kersen dan.html naskah akademik rancangan peraturan daerah map! kabupaten batang tentang pembentukan produk hukum daerahhal ini sebagaimana dikatakan oleh suhendar abas:$ hamid attamimi lain pihak mengatakan bahwa: logika kersen:suatu tata hukum kehilangan validitasnya secara keseluruhan jika terjadi kudeta yang efektif. kudetaloc. cit. hamid attamimi. op. cit. hlm. suhendar abas. op. cit. tanpa halamsedangkan stats grundgesetz nya nawiasky adalah konstitusi dalam pandangan kersen. pertanyaan selanjutnya adalah apakah pancasila merupakan staatsfundamentalnorm atau merupakan bagian dari konstitusi? rm. a.b. kusuma memberikan penjelasan: pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan bucki asas asas penyusunan peraturan daerah hamid attamimi menyampaikanhlm. s7a. hamid attamimi. op,peraturan daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah, tahun menegaskan: untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda. peraturan daerah merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan urusan wajibnya. dengan demikian peraturan daerah ini berisi tentang ketentuan yang menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan. hal tersebut perlu dituangkan dalam suatu peraturan daerah mengingat bahwa era otonomi, peraturan daerahbidang tugas pembantuan, peraturan daerah tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. peraturan daerah bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. asas pembentukan peraturan perundang undangan, dalamnya juga termasuk peraturan daerah, berdasarkan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, ditegaskan dalambagi manan. menyongsong fajar otonomi daerah. psh. menjelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang undangan termasuk peraturan daerah, harus berdasarkan pada asas asas pembentukan yang baik,: aspek filosofis adalah terkait dengan nilai nilai etika dan moral yang berlaku masyarakat. perdadanaskah akademik rancangan peraturan daerah naa kabupaten batang tentang pembentukan produk hukum daerahharus mengandung asas asas sebagai berikut:nasional yang berdasarkan pancasila,:selanjutnya, tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menetapkan bahwa materi muatan peraturan perundangaktik empiris landasan hukum pembentuk produk hukum daerah kabupaten batang belum diatur dan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan terbaru, yaitusejalan dengan perubahan dasar hukum tersebut, maka dirasa perlu untuk segera membentuk peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah. kurniadi purbacarakan. dkk. perundang undangan dan yurisprudensipembentukan produk hukum daerahdasar hukum pengaturan mengenai pembentukan produk hukum daerah mengalami perubahan setelah ditetapkannyaadapun analisis keterkaitan peraturan perundang undangan dan peraturan daerah adalah sebagai berikutundang undang nomor tahun tentangraturan perundang undangan selain sebagaimana dimaksud dalam juga merupakan peraturan perundang undangan yang dapat menjadi acuan atau dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah. tahun menegaskan:(l)skah akademik rancangan peraturan daerah mei kabupaten batang tentang pembentukan produk hukum daerah tahun selanjutnya menegaskan tentang materi muatan perda sebagai berikut:undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tahun tentang pemerintahan daerah menyatakan: (l)tentang pemerintahan daerah secara implisit menentukan bahwa materi muatan peraturan daerah harus mengandung asas sebagaimana ketentuan pada (l)jadi arah dalam pembentukan peraturan perundang undangan indonesia baik ditingkat pusat maupun daerah. dalam pembentukan setiap pembentukan peraturan daerah, tidak dapat lepas tujuan pembentukan peraturan daerah. setiap peraturan daerah yang dibuat harus mewujudkan tujuan mengatur, antara lain: menciptakan kepastian hukum mewujudkan keadilan memberi kemanfaatan sosial.? untuk mewujudkan tujuan pengaturan tersebut atas, peraturan daerah harus dapat berfungsi sebagai alat: alat kontrol sosial alat rekayasa sosial mekanisme integrasi alat pemberdayaan sosial.' jadi dalam pembentukan peraturan daerah, pemerintah daerah bersama dprd tidak bisa menutup mata, harus memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang akan dibuatnya. proses pembentukan peraturan daerah pada dasarnya adalah sama dengan pembentukan undang undang, yaitu melalui penyusunan rancangan peraturan daerah yang dapat berasal dari pihak pemerintah maupun dari pihak dewan perwakilan rakyat daerah. berkaitan dengan hal tersebut, soesilo berpendapat: proses pembentukan undang undang dimulai dengan mempersiapkan ruu undang yang dapat berasal dari pihak pemerintah maupun dari pihak dpr. dalam negara yang berdasarkan demokrasi, adanya hak mengajukan ruu usul inisiatif dpr merupakan imbangan daripada hak pemerintah mengajukan rancangan undang undang. dengan demikian, prakarsa untuk mengatur sesuatu hal dengan undang undang tidak saja tergantung kepada kemauan pemerintah, tapi juga datang dari inisiatif dpr yang membawakan aspirasi rakyat yang diwakilinya.!! ibid. hlm. 10fbid. hlm. sochi hukum kartanegara: teknik perundang undangan. liberty(l)dnaskah akademik rancangan peraturan daerah bayi kabupaten batang tentang pembentukan produk hukum daerah permendagri tahun tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan permendagri tahun,:htibid hlmmbentukan produk hukum daerahlm. naskah akademik rancangan peraturan daerah has kabupaten batang tentang pembentukan produk hukum daer, dan berbagai sebutan lainnya. rosyidi ranggawidjajalandasan filosofis peraturan daerah kabupaten batang tentang pembentukan produk hukum daerah ini adalah. landasan sosiologiskeyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis dari suatu peraturan perundang undangan. hal ini sebagaimana dikat? berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah sebagai upaya untuk mengakomodasi pemikiran dan kehendak masyarakat. terakomodasinya pemikiran dan kehendak masyarakat, maka peraturan daerah yang dihasilkan dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan sehingga menjadi keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. hal ini sejalan dengan ketentuan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang merumuslandasan sosiologis peraturan daerah kabupaten batang tentang pembentukan produk hukum daerah ini adalahbagi manan dasar dasar perundang undangan indonesia. ind hill. co. jakarta.hipendapat soesilo atas, maka dapat dijelaskan bahwa pembentukan undang undang dalam hal rancangan undang undang yang diajukan untuk ditetapkan menjadi undang undang dapat berasal dari presiden dan dapat pula berasal dari usul inisiatif dewan perwakilan rakyat. irawan soesilo lain pihak berpendapat: membentuk peraturan daerah yang baik sama halnya dengan membuat undang undang adalah merupakan pekerjaan yang sulit. label, seorang ahli dalam bidang otonomi dan desentralisasi masa pemerintahan hindia belanda, mengatakan bahwa membuat undang undang itu merupakan pekerjaan yang sulit. untuk itu samping pengetahuan tentang hukum tata negara diperlukan juga penguasaan sepenuhnya materi yang akan diatur dan pengalaman.! pembentukan produk hukum daerah berdasarkan tahun tentang pemerintahan daerah diatur dalam dan mengatur tentang pembentukan peraturan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagai berikutselanjutnya menegaskan tentang penetapan perkara oleh kepala daerah dalam rangka melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang undangan:irawan soesilo,ndang undang dasarprpr. dalam ini ditegaskan dprpr, dialihkan menjadi dipegang oleh dprpratas tersebutewan perwakilan rakyatewan perwakilan rakyatdemikian juga misalnya peraturan daerah, dibentuk oleh kepala daerah dengan persetujuan dprd. kalau suatu peraturan daerah tersebut dibuat oleh kepala daerah tanpa persetujuan dprd maka peraturan daerah tersebut batal demi hukumberkaitan dengan pembentukan peraturan daerah kabupaten batang tentang pembentukan produk hukum daerah, merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturanrosyidi ranggawidjaja. op. cit. hlm. bagi manan,jangkauan pengaturan lingkup atau jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah ini adalah norma kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten batang untuk menetapkan pengaturan mengenai pembentukan produk hukum daerah dalam satu peraturan daerah. arah pengaturan suatu kebijakan publik yang baik dan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang undangan yang baik seharusnya memuat asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, seperti dirumuskan dalam tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangdaerah tentang pembentukan produk hukum daerah mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pembentukan produk hukum daerbentukan produk hukum daerpembentukan produk hukum daerah ini meliputi: produk hukum daerah perencanaan penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan penetapan, penomoran, pengundangan, autentikasi dan penggandaan teknik penyusunan produk hukum daerah partisipasi masyarakat ketentuan lain lain ketentuan penutuputup kesimpulan berdasarkan naskah akademik mengenai rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah, bentuk produk hukum daerah adalah: peraturan, yang terdiri atas: perda, perkara, peraturan dprd. penetapan, yang terdiri atas: keputusan kepala daerah: keputusan dprd, keputusan pimpinan dprd), dan keputusan badan kehormatan dprd pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan melalui pertahanan yaitu dari tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan, penetapan dan pengundangan. agar pertahanan pembentukan produk hukum daerah tersebut dapat terarah dan sesuai dengan mekanisme pembentukan, maka diperlukan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah sebagai pedoman dan arahan. saran anggota dprd perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan legal drafting, misalnya melalui pelatihan teknik penyusunan peraturan daerah yang disertai dengan praktek penyusunan naskah akademik dan peraturan daerah, sehingga diharapkan produktivitas dprd dalam menghasilkan perda inisiatif menjadi meningkat dan berkualftar pustakaabdulkadir muhammad. hukum dan penelitian hukum. citra aditya bakti. bandung.bagi mananrry alexander. panduan rancangan peraturan daerah indonesia. pt. sys solusinya. jakarta. irawan soesilo. teknik membuat peraturan daerah. bina aksara. jakartairawan soesiljjimmy asshiddigie. perihal undang undang. konstitusi preskurniadi purbacarakan. dkk. perundang undangan dan yurisprudensi. alumni. bandung. ridwan h.r. hukum administrasi dan peradilan administrasi. uii press. yogyakartasatjipto rahardjo. ilmu hukum. alumnichi hukum kartanegara: teknik perundang undangan. liberty. yogyakartasri sumantri martosoewignjo. bunga rampai hukum tata negara indonesia. alumni. bandungstufenbau teori hans kersen dan.htmlsudan arif fakrulloh. ilmu lembaga dan pranata hukum. rajawali perdan tahun tersebut maka dapat dijelaskan bahwa produk hukum daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan mencakup peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.mendagtentang perubahan atas permendagri nomor:mbentukan produk hukum daerah merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah dan tugas pembantuan yang mencakup peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. bentuk bentuk produk hukum daerah beserta proses pembentukannya mengalami perubahan seiring dengan ditetapkannya peraturan perundang undangan yang baru, dalam hal ini adalah dengan telah ditetapkannyaberdasarkan perubahan pengaturan atas pembentukan produk hukum daerah tersebut, maka dprd kabupaten batang merasa perlu untuk mengajukan hak inisiatif atau prakarsa dewan dalam rangka penyusunan naskah akademik perda tentang pembentukan produk hukum daerahmaka tujuan dan kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk: bertujuan untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan pengaturan mengenai pembentukan produk hukum daerah. berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan pengaturan mengenai pembentukan produk hukum daerah.

nota kesepahaman antara ombudsman republik indonesia dengan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor ori u iv nomor k.bawaslu hm. iv tentang: amzulian rifai, selaku ketua ombudsman republik indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ombudsman republik indonesia, berkedudukan jalan hr. rasa said kav jakarta selatan, selanjutnya disebut pihak kesatu. bahan, berkedudukan jalan thamrin nomor jakarta pusat,negara yang bersifat mandiri yang mempunyai kewenanganbahwa pihak kedua adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelengaraan pemilihan umum seluruh wilayah negara kesatuanpara pihak sepakat untuk mengadakmelalui nota kesepahaman sebagai berikut:, d. tujuan nota kesepahaman ini untuk meningkatkan kualitas penanganan laporan masyarakat melalui hubungan kelembagaan antar para pihak. bab ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pola hubungan dalam penanganan laporan masyarakat: mekanisme tindak lanjut laporan masyarakat: tukar menukar informasi terkait penanganan laporan masyarakat yang disepakati para pihak: dan memfasilitasi komitmen bersama untuk penyelenggaraan pelayanan publik. bab iii pelaksanaan berdasarkan kesepakatan para pihak. penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara para pihak sebagaimana dimaksud pada akan dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana ditunjuk kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dibentuk paling lama (dua) bulan setelah penandatanganan nota kesepahaman ini. bab pejabat penghubung para pihak menunjuk pejabat penghubung masing masing yang bertugas dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini. penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan oleh pimpinan masing masing dan diberitahukan kepada para pihak. bab monitoring dan evaluasi para pihak sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi nota kesepahaman ini minimal (satu) kali dalam setahun. monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut nota kesepahaman. babserta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuannota kesepahaman ini dapat diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh pihak yang akan memperpanjang kepada pihak lainnya, paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnya nota kesepahaman. bab viibelanja masing masing pihak dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vi. para pihak hanyaaturan perundang undangan. bab perubahan hal hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam nota kesepahaman ini,bab ketentuan lain lain apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini,buat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap (dua), masing masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap untuk dijadikan pedoman para pihak. nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak. kesatu, pihak kedua, pep kab sma goo eyd tea ketulian rifai ana 3han jan tenun

komisi penyiaran bawaslu kpid:: daerah badan pengawas pemilihan umum provinsi sulawesi tengah provinsi sulawesi tengah lembaga negara independen uaaaauaauauauauauauausususususususus#ss nota kesepahaman badan pengawas pemilihan umum provinsi sulawesi tengah deng, dan iklan kampanye pemilihan umum tahun nomor k.st pm. v nomor kpid st v pada hari ini selasa tanggal dua puluh dua bulan meihary azis, sos., selaku ketua komisi penyiaran indonesia daerah provinsi sulawesi tengah dalam hal ini bertindak dan atas nama komisi penyiaran indonesia daerah provinsi sulawesi tengah, yang berkedudukan jalan tanjung api nomor kecamatan palu selataniatur pada angka (satu) huruf iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet . bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka pihak kedua sebagai lembaga negara yang independen, yang memilki kewenangan dalam bidang penyiaran yang professional, netral, turut bertanggung jawab dalam pengawasan pemilihan umum, khususnya pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum tahunnyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum tahuundang undang nomor tahun tentang penyiaran, peraturan komisi penyiaran indonesia nomor, dan iklan kampanye pemilihan umum tahun,tim pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum tahunkomisi penyiaran indonesia daerah provinsi sulawesi tengah provinsi sulawesi tengah ika eropa of: 6uoo ruslan hasen, sh, mh. azis, .m.

th, lunas pap pat bupati blora provinsi jawa tengah peraturan bupati blora nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blora, menimbang bahwa merokok merupakan kebiasaan yang membahayakan bagi kesehatan individu, kelompok, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diperlukan upaya pengendalian rokok dan dampak produk tembakau lainnya terhadap kesehatan, bahwa untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan untuk mewujudkan serta meningkatkan budaya perilaku hidup sehat wilayah kabupaten blora, bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuamaka diperlukan peraturan yang mengatur mengenaibupati adalah bupati blorterkait sebagaimana dimaksud pada antara lainlindungan anakperindustrian, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olah raga kebudayaan dan pariwisata, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan ketertiban umum. guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dapat dibentuk tim pelaksana pengawasan dan pembinaan. pembentukan tim pelaksana pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksudokpanaskan diuapkan dan dihisap dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektronmanaskan menguapkan dan atau menghisap serta mengeluararea:etapan ktr bertujuan untuk:ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.penetapan ktr tempat atau area tertentu wilayah daerah ditetapkan sebagaitr sebagaimana dimaksud padadan tidak diperbolehkan didirikan tempat khusus merokok. ktr sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok yang: sabak tempat pembuangan puntung rokok dan abu: data dan atau informasi bahaya merokok bagi kesehatan, dan simbol tanda tempat merokok yang memuat gambar batang rokok yang dinyalakan dalam lingkaran merah yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan. tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada terlarang bagi: ibu hamil: anak anak bawah usia (delapan belas) tahun, dan cc. siswa siswi dengan seragam sekolah. bab iii tanda petunjuk peringatan dilarang merokok dan tata cara pemasangannya pada ktr dipasang tanda peringatan dilarang merokok. tanda peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada berbentuk: suara, dandapat berupaperingatan dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada berisikan pesan paling sedikit tentang: bahaya merokok bagi kesehatan manusia, dasar hukum pemberlakuan ktr, dan sanksi yang dikenakan bagi pelanggarkriteria sebagai berikut:bab hak, kewajiban, larangan dan tanggung jawab bagian kesatu hak, kewajiban dan larangan setiap orang berhak: menikmati udara yang bebas dari asap rokok, mendapat informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan, dan mendapatkan informasi mengenai ktr pimpinan, pemilik atau penanggung jawab ktr wajib: menyediakan tempat khusus untuk merokok, bagi ktr sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufperokok ktr, selain tempat khusus untuk merokok. setiap orang dilarang: merokok ktr, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan rokok lingkungan ktrbagian kedua tanggung jawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan ktr. perangkat daerah berkewajiban menindaklanjuti penetapan ktr dengan: mengumpulkan data dan informasi tentang ktr wilayahtentang ktr, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ktr. bab sanksi administratif setiap orang yang melanggar dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, dan atau teguran tertulis. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pengelola, pimpinan atau penanggungjawab ktr sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.atau dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin. tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikutiberi peringatan tertuliscabutan izin. sanksi sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati atau pejabat yang berwenangvii pembinaan dan pengawasan bupati melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan ktr. pengawasan dan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait

lembaran daerah kabupaten tabalong tahun nomor bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah kabupaten tabalong perda kabupaten tabalong nomor tahun nomor tahun tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan serta perubahan tentang status desa menjadi kelurahan, perlu ditetapkan dengan peraturan perubahan status desa sulingan daerah, menjadi kelurahan sulingan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan rahmat tuhan yang maha esa huruf dan huruf perlu membentuk peraturan daerah bupati tabalong, tentang perubahan status desa sulingan menjadi kelurahan sulingan, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan mengingat undang undang nomor tahun implementasi otonomi daerah yang tentang pembentukan daerah seluas luasnya, nyata dan beruang dal tingkat tanah laut, daerah sung jawab, mara cara upaya tingkat tapin dan daerah tingkat meningkatkan pelayanan publik dan berd kat tabalong lembaran negara pemberdayaan masyarakat yang republik indonesia tahun bercirikan perkotaan perlu dipaku gg. nomor tambahan lembaran kan perubahan status desa menjadi negara republik indonesia nomor kelurahan: bahwa dalam rangka menindak undang undang nomor tahun lanjuti aspirasi masyarakat desa tentang pemerintahan daerah sulingan yang telah disampaikan lembaran negara republik indonesia kepada pemerintah daerah perlu tahun nomor tambahan dilakukan perubahan status desa lembaran negara republik indonesia sulingan menjadi kelurahan nomor sebagaimana telah sulingan, diubah. c. bahwa. diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun undang undang nomor tahun tentang kelurahan lembarambentukan, nomor penghapusan, penggabungan desa dan undang undang nomor tahun perubahan status desa menjadi tentang perimbangan keuangan kelurahan, antara pemerintah pusat dan peraturan menteri dalam negeri nomor pemerintahan daerah lembaran tahun tentang pembentukan negara republik indonesia tahun produk hukum daerah berita negara nomor tambahantabalong undang undang nomor tahun berat rah tentang tentang pembentukan peraturan pembentukan, penghapusan, dan perundang undangan lembaran penggabungan desa, serta perubahan negara republik indonesia tahun status desa menjadi kelurahan nomor tambahan lembaran lembaran daerah kabupaten tabalong banana republik indonesia nomor tahun nomor peraturan daerah kabupaten tabalong peraturan pemerintah nomor nomor tahun tentang urusan tahun tentang desa lembaran pemerintahan daerah kabupaten negara republik indonesia tahun tabalong lembaran daerah kabupaten nomor tambahan tabalong tahun nomor lembaran negara republik indonesia tambahan lembaran daerah nomor kabupaten tabalong nomor peraturan. peraturan. peraturan daerah kabupaten daerah adalah kabupaten tabalong. tabalong nomor. tahu pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat centang organisasi rangka daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten tabalong daerah lembaran daerah kabupaten tabalong tahun nomor bupati adalah bupati tabalong. tambahan lembaran daerah kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai kabupaten tabalong nomor perangkat daerah kabupaten.dalam wilayah kerja kecamatan. dewan perwakilan rakyat daerah kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal kabupaten tabalongdan perolehan hak lainnya yang sah. bupati tabalong bab memutuskan tujuan perubahan status desa perubahan status desa sulingan menjadi kelurahan sulingan. tujuan perubahan status desa menjadi kelurahan bab adalah meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, melaksanakan fungsi ketentuan umumalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan bab il. desa. bab iii perubahan status desa dengan ditetapkannya perubahan status desa menjadi menjadi kelurahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam maka kewenangan desadesa sulingan diubah statusnya menjadi kelurahan sulingan. dengan diubahnya status desa sulingan menjadi dengan ditetapkannya perubahan status desa kelurahan sulingan sebagaimana dimaksud pada maka dibentuk kelurahan baru dengan menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam nama kelurahan sulingan dengan batas wilayah maka kekayaan desa diserahkan dan sebelah utara berbatasan dengan sungai menjadi kekayaan pemerintah daerah, yang tabalong pengelolaannya dapat dilakukan oleh kelurahan sebelah selatan berbatasan dengan: desa tanta yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat hulu setempat. sebelah barat berbatasan dengan sungai pengelolaan yang diserahkan kepada kelurahan tabalong ditetapkan dengan keputusan bupati. sebelah timur berbatasan dengan kelurahan pembatasan dengan berubahnya status desa sulingan menjadi bab kelurahan sulingan, maka luas wilayah kelurahan pemberhentian kepala desa sulingan tetap atau tidak berubah. perangkat desa dan anggota badan wilayah kelurahan sulingan sebagaimana permusyawaratan desa (bpd) serta dimaksud pada tergambar dalam peta pengisian pegawai negeri sipil dengan titik koordinat pil) kepala. . kepala desa dan perangkat desa serta anggota peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal bpd dari desa yang berubah statusnya menjadi diundangkan dan dilaksanakan selambat lambatnya kelurahan diberhentikan dengan hormat dari januari jabatannya. kepala desa dan perangkat desa serta anggota agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan bpd yang diberhentikan dengan hormat dari penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten jabatannya sebagaimana dimaksud pada diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan tabalong. penenang keuangan daerah, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati. ditetapkan tanjung desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, pada tanggal mei maka lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil yang tersedia daerah. bupati tabalong, cap. ttd. bab rachman rasi pembiayaan diundangkan tanjung pada tanggal mei pembiayaan atas perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan sekretaris daerah belanja daerah tahun berjalan. kabupaten tabalong, bab sen abdel fadilah ketentuan penutup lembaran daerah kabupaten tabalong peraturan. tahun nomor

pada parididikpendidikan tipe adalah dinas pendidikan tipe kabupaten minahasa tenggara: dan tenaga kependidikan pada jenjang sd, il. pelaksanaan tugas lain yung diberikan oleh kepada bidang sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pendidik dan tenaga kependidikan smp,mpmp:mp, pelaksanaan peningkatan mutu dan pengembangan profesi tenaga kependidikan pada jenjang smpmp, pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang smp, pelaksanaan pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi pada jenjang smpmp: penyiapan penyusunan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang smp: pemrosesan usulan pengangkatan dan mutasi kepala sekolah pada jenjang smp, k.pelaksanaan tugas ketatausahaan bidang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang smp: il.unit pelaksana teknis upt) dinas pendidikan tipe berbentuk cabang dinas dan sanggar kegiatan belajar,sebagian tugas urusan pendidikan bidang pelayanan umum, kepala unit pelaksana teknis pada dinas daerah, merupakan jabatan eselon atau jabatan pengawas, kepala tata usaha merupakan jabatan eselon atau jabatan pengawas.didikjabatan fungsional pada dinas pendidikan terdiri dari: jabatan fungsional pengawas jabatan fungsional penilik paud dan dikemas kelompok jabatan fungsional pengawas mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan sd, smp sesuai keahlian dan kebutuhan bawah koordinasi kepala dinas kabupaten. kelompok jabatan fungsional penilik mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyrakat sesuai keahlian dan kebutuhan bawah koordinasi kepalapendidikan, pemuda dan olahragtenggara james sumenep diundangkan patahan pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten minahasawtenggara harry free live berita daerah kabupaten minahasa tenggara tahun nomor bil lampiran peraturan bupati minahasa tenggara nomor: tahun tanggal masa tenggara ( bagan struktur organisasi dinas pendidikan kepala dinas sekretaris kelompok jabatan sub bagian sub bagian umum fungsional perencanaan dan dan kepegawaian keuangan bidang pembinaan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini bidang pembinaan pendidik dan tenaga dan pendidikan masyarakat pendidikan dasar kependidikan penyelenggaraan seksi seksi pendidik seksi pendidik seksi didik seksi seksi tugas seksi kelembagaan seksi sarana dan tenaga dan tenaga una pendidikan pendidikan pembantuan kurikulum dan peserta dan prasarana kependidikan kependidikan setelah anak usia dini masyarakat pandang didik pendidikan paud dan sekolah dasar menegah sarana prasarana dasar dikemas pertama unit pelaksana bupati minahasa ten cone teknis names siimendadidikan tipe merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah: dinas pendidikdidikdidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kependidikan. bagian ketiga fungsi dinas pendidikdidikpendidikanmbinaanmasyarakat, seksi penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan dan sarana prasarana. bidang pembinaan pendidikan dasar membawakan seksi kurikulum, seksi kelembagaan dan peserta didik, seksi sarana dan prasarana pendidikan dasar: bidang pembinabagan struktur organisasi dinas pendidikdidikan: penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan: penyelenggaraan urusan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat: penyelenggaraan urusan bidang pembinaan pendidikan dasar: penyelenggaraan urusan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan::, kepegawaian dan bmd, mengkoordinasikan absensi aparatur sipil negara)keuangan dan perencanaanmbinaan pendidikan anak usia dini paud) dan pendidikan masyarakat dikemas) bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,, dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mempunyai fungsi penyiapanpenyelenggaraan satuan dan atau program pendidikan, dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. cc.d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pondidikari anak usia dini dari pendidikan masyarakat.. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas. seksi pendidikan anak usia dini, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini. pemrosesan pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini paud). penyelenggaraan sosialisasi pendidikan kemasyarakatan tentang pentingnya pendidikan anak usia dini paud): pelaksanaan sosialisasi implementasi standar isi dan standar kompetensi pendidikan anak usia dini paud): penyelenggaraan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini paud), pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis tenaga pendidikan anak usia dini paud)an masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan masyarakat. pemrosesan pemberian ijin lembaga lembaga kursus dan lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat. cc. penyelenggaraan pendidikan kemasyarakatan berbasis keunggulan lokal pada semua aspek pendidikan anak usia dini. pelaksanaan sosialisasi implementasi standar isi dan standar kompetensi pendidikan masyarakat penyelenggaraan bantuan kegiatan pendidikan non formal dan informal, pengawasan, pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat.lenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan dan sarana prasarana mempunyai tugas: a.penyusunan bahan perumusb.penyusunan bahan koordinasinyusunan bahlaksanaan tugas administrasi seksi tugas pembantuan bidang pendidikan dan sarana prasarana. pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh kepala bidang. bagian keempat bidang pendidikan dasar bidang pendidikan dasar mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dasar. dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang pendidikan dasar mempunyai fungsi: penyusunmengkoordinasikan dan pelaksanapelaporan pelaksanaan tugas bidang kurikulum sd, smp, pembinaan kelembagaan dan peserta didik, sarana prasarana dan smp, pelaksanaan tugas lain diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. seksi kurikulum sekolah dasar mempunyai tugas: penyusunan dan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar:: cc. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, d.pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikanpeserta didik mempunyai tugas: penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kelembagaan sd, smp dan peserta didik. b.penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kelembagaan sd, smp dan peserta didik. cc. pengaturan dan pemantauan pengelolaan bantuan dari masyarakat komite sekolah. d.penyiapan pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi peserta didik dan smp. penyiapan fasilitas penyelenggaraan dan atau pengelolaan satuan pendidikan dasar bertaraf internasional. penyusunan pedoman, memantau dan evaluasi pelaksanaan ekstra kurikulum. penyusunan pedoman pengelolaan dan penilaian dan smp. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya. s5) seksi sarana dan prasarana pendidikan dasar mempunyai tugas: penyiapan penyusunan program pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar pelaksanaan perawatan dan pengaturan sarana dan prasarana dan smp pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar ec. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar pelaksanaan pembinaan dan pemantauan perpustakaan pendidikan dasar h.pelaksanaan tugas ketatausahaan bidang pendidikan dasardidik dan tenaga kependidikan bidang tenaga pendidikdan tenaga kependidika.perumusan kebijakan bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnyadalam kabupaten, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan. d.penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dibidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi pendidik dan tenaga kependidikan paud dan dikemaspaud dan dikemaspaud dan dikemas,paud dan dikemas, pelaksanaan peningkatan mutu dan pengembangan profesi tenaga kependidikan pada jenjang paud dan dikemas,paud dan dikemas, fi. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang paud dan dikemas pelaksanaan pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi pada jenjang paud dan dikemaspaud dan dikemas penyiapan penyusunan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang paud dan dikemas: pemrosesan usulan pengangkatan dan mutasi kepala sekolah pada jenjang paud dan dikemas: pelaksanaan tugas ketatausahaan bidang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang paud dan dikemasdd: cc.d: pelaksanaan peningkatan mutu dan pengembangan profesi tenaga kependidikan pada jenjang sdd: pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang sd: pelaksanaan pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi pada jenjang sd:d: penyiapan penyusunan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang sd: pemrosesan usulan pengangkatan dan mutasi kepala sekolah pada jenjang sd: pelaksanaan tugas ketatausahaan bidang tenaga

sali nan bupati magetan pro nsi awa mur peraturan bupati magetan nomor tahun tentang uang hari per alasan nas dalam rangka mengi cuti mbi ngan teknik 3 0 lokakarya, semi nar, mosi um, sisi sasi rapat atau se eni snya dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati magetan, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan bupati magetan nomor tahun tentang biaya peq'alasan dinas lingkungan pemerintah kabupaten magetan serta guna menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, maka perlu mengatur pemberian uang harian untuk pelaksanaan pe{alasent ang:ur,},ll3 pmk.os ulo2 2o14 tentang standar biaya masukanperaturan bupati magetan nomor tahun ol5o15 nomor memutuskan: menit akan peraturan bupati tentang uang hari per alasan nas dalam rangka mengi cuti mbi ngan teknik "r lokakarya, semi nar, mosi um, sisi ali sasi rapat atau se eni ,u; dan kegiatan bimbingan teknis, utda tnlfdail. untuk kegiatantabel uang hari.oer sekian luar'ry menrntahrrinva memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam d *it^ n^ar llalsrrataa lada+6n "t up vi pada angga1 api bupati mag ran, sumantri diundangkan magetan pada tanggal april o15 it. seks etr aris daerah kabupaten magetan, mei sugi ar beri daerah kabupaten magetan tahun nomor sal sesuai dengan sahnya bagi hukum lampu ran peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal api nci uang hari per alasan nas untuk segi atan mbi ngan teknik 70msi op lokakarya, semi nar, mosi um, sisi ali sasi rapat atau se eni snya dalam hal akomodasi dan atau konsumsi sudah tanggung oleh penyelenggara daerah wi ayah pelaksanaan mbi ngan teknik op lokakarya, semi nar, mosi um, sisi ali sasi rapat atau se eni snya uang hari pal gigi laksanakan dalam daerah dalam waktu lebih dar1 am. rp. laksanakan luar daerah kat god ngawi madi un, ponorogo) rp. kategori bojonegoro, nganjuk, kediri, trenggalek) rp. kat ego surabaya dan kab kot sel kat cgo rp. luar pro nsi kat aceh rp. sumatera utara rp. rp. kepulauan riau r . ami rp. sumatera barat rp. sumatera selatan rp. lampung rp. bungkul rp. bangka bel ung rp. banten rp. jawa barat ro. akar rp. awa tengah rp. yo` rp. bal r . nusa tenggara barat rp. nusa tentara timur rp. kal mant barat rp. kalimantan tengah r . kal mant scl rp. kalimantan timur rp. kalimantan utara rp. sul awasi ara rp. gorontalo rp. sul awasi barat rp. besi sel rp. zo. oul awal mal uku mal uku nra ro. rp. bupati magetan, 1 disalin sesuai dengan aslinya bag an hukum u u61 u32u02 ort undang undang nomor tahun tentang desa dan peraturan pelaksanaannya, sumber pendapatan desa diantaranya berasal dari bagian dari hasil pajakserta bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah provinsi dan atau dari pemerintah daerah kabupaten kota: bahwa ketentuan mengenaibab ketentuan umum dalam peraturan bupati landakndak. s5)elolaan keuangan desa bersumber dari alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan kepada desa sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggun kepada bupati landak melalui camat. bab sanksi bupati landak dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, penundaan penyaluran add pada tahun berikutnya, dan cc. pemotongan penyaluran add sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sanksi sebagaimana dimaksud berlaku apabila pemerintah desa yang melanggar ketentuan penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawabapabila terdapat lpa add lebih dari didalam rekening kas desa. adanya usulan penundaan dari inspektoratapabila dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan masih belum ada usulan penyaluran kembali dana yang tertunda, maka sisa dana tersebut menjadi lpa rekening kas pemerintah daerah kabupaten landak. apabila dana yang tertunda tersebut sudah disalurkan rekening kas desa namun belum dapat digunakan sesuai dengan rincian apb desa karena sesuatu dan lain hal, maka dana tersebut wajib menjadi lpa desa. segala akibat yang timbul dari pemeriksaan audit atasyang berupa pengembalian uang, dikembalikan rekening kas desa sebagai lpa. bab vii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan satuan perangkat kerja daerah yang membidangi urusan keuangan dan anggaran, urusan pemerintahan desa dan camat berkewajiban membina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing. pembinaan sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan keuangan yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta verifikasi kesesuaian penggunaan anggaran kegiatan dengan rencana anggaran biaya rab) kegiatan oleh tim verifikasi kecamatan. bagian kedua pengawasan satuan perangkat kerja daerah yang membidangi urusan pengawasan, berkewajiban mengawasipengawasan sebagaimana dimaksud pada berupa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan serta penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan desauari anak, karolinmareret natasha diundangkan ngarang pada tanggal, tehran sekretaris daerah kabupaten landak, berita daerah kabupaten landak tahun nomor . camat adalah camat kabupaten landakilai bobot desa adalah nilai yang ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis. bab tata cara pengalokasian dta cara pengalokasian alokasi dana desa alokasi dana desa untuk selanjutnya disingkat add, dialokasikan pemerintah daerah kabupaten landak dalam anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten landak setiap tahun anggaran,landak dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dak). pengalokasian add sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan penghitungan penjumlahan ketiga sumber penerimaan kabupaten landak. penghitungan besarnya add untukmemperhatikan alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90x (sembilan puluh persen) dan (sepuluh persen) untuk alokasi berdasarkan formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa untuk setiap desa dari add setelah dikurangi siap dan tunjangan. nilai bobot desa sebagaimana dimaksud hurufper seratus) untuk tingkat kesulitan geografis setiap desaiil keterangan add add untuk seluruh desa: add kab add yang diterima kabupaten, audisi add yang digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut pagu alokasi dasar add kab audisi pagu bagian formula add kab audisi bagian alokasi dasar add setiap desa, dihitung dengan rumus rasio jumlah penduduk desa rasio jp), dengan rumus: rasio jumlah penduduk desa total jumlah penduduk desa kab bobot jumlah penduduk desa bobot jp), dengan rumus: bobot rasio cc. rasio jumlah penduduk miskin desa rasio jpm), dengan rumus rasio jpm jumlah penduduk miskin desa total jumlah penduduk miskin desa kab bobot jumlah penduduk miskin desa bobot jpm), dengan rumus bobot jpm rasio jpm rasio luas wilayah desa rasio lw), dengan rumus rasio luas wilayah desa total luas wilayah desa kab bobot luas wilayah desa bobot lw), dengan rumus bobot rasio rasio indeks kesulitan geografis rasio ikg), dengan rumus rasio ikg ikg total ikg desa kab bobot indeks kesulitan geografis desa bobot ikg), dengan rumus bobot ikg rasio ikg total bobot, dengan rumus total bobot bobot bobot jpm bobot bobot ikg bagian alokasi add berdasar formula,dihitung dengan rumus: alokasi formula total bobot pagu bagian formula besaran add tahun anggaran 2016dari hasil perhitungan yang diberikan kepada masing masing desa, ditetapkan dengan keputusan bupati landak. bagian kedua tata cara pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah pemerintah daerah kabupaten landak mengalokasikan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa setiap tahu kabupaten landak. bagi hasil pajak dan retribusi diberikan kepada desa berdasar alokasi merata sebesar (enam puluh persen) dan alokasi proporsional sebesar (empat puluh persen). alokasi merata sebagaimana dimaksud merupakan bagi hasil pajak dan retribusi yang dibagikan secara merata kepada setiap desa. alokasi proporsional sebagaimana dimaksud merupakan bagi hasil pajak dan retribusi yang dibagikan kepada desa berdasar besaran realisasi pajak yang telah disetorkan oleh desa. bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa, dihitung dengan rumus. bagi hasil pajak dan retribusi desa realisasi pajak dan retribusi alokasi merata bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima desa, dihitung dengan rumus alokasi bagi hasil pajak dan bagi hasil pajak dan retribusi retribusi merata desa jumlah desa alokasi merata bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima desa, dihitung dengan rumus realisasi pajak dan alokasi bagi hasil retribusi per desa pajak dan retribusi realisasi pajak dan proporsional retribusi desa kabupaten bagian ketiga tata cara pengalokasian bantuan keuangan kepala desa bantuan keuangan kepada desa dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah provinsi kalimantan barat dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten landak. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada merupakan dana alokasi yang bersifat umum dan khusus. penghitungan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau dapat dibagi secara merata kepada setiap desa. besaran jumlah bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dihitung dengan rumus jumlah bantuan keuangan jumlah banker umum yang diterima desa jumlah desa kab. landak besaran bantuan keuangan setiap desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati landak. bab iii tata carahapan penyaluran seluruh pendapatan desa yang diterima dari alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan kepada desa disalurkan pemerintah daerah kabupaten landak dari rekening kas umum pemerintah daerah kabupaten penyaluran add, bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan kepada desadapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. penyaluran dana sebagaimana dimaksud dilakukan dalam (tiga) tahap tahap disalurkan paling cepat bulan maret dan paling lambat pada minggu (tiga)pada minggu (empat) bulan juni sebesar (empat puluh persen). tahap iii disalurkan paling cepat bulan juli dan paling lambat pada bulan november sebesar (empat puluh persen). penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan kepada desa tahap! peraturan desa mengenai apb desa tahun anggaran berjalan. peraturan desa mengenai pertanggungjawaban apb desa tahun anggaran sebelumnya serta laporan pertanggungjawaban apb desa yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang sah. cc. laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebelumnya. rencana pembangunan jangka menengah desa rpm desa). rencana kerja pemerintahan rkp) desa tahun anggaran berjalan. permohonan penyaluran apb des tahap yang dilengkapi dengan rencana anggaran biaya rab). surat keputusan kepala desa tentang penunjukan pelaksana teknis pengelola keuangan desa ppid). persyaratan sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf penyampaian laporan oleh camat sebagaimana dimaksud huruf disertai dengan lembar verifikasi yang ditandatangani oleh seluruh tim variasi kecamatan penyaluran tahapnyaluran tahap iiiraturan desa mengenai pertanggungjawaban apb desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu dua bulan januari tahun berikutnya. bagian kedua mekanisme penyaluran pemerintah daerah kabupaten landak melalui rekening kas umum daerah melakukan transfer dana rekening kas desa sesuai peraturan yang berlaku. babgunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi digunakan untuk mendukungtujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud adalah untuk(l) penggunan add penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. tunjangan bpd, jaminan pemeliharaan kesehatan, honorarium pejabat pengelolaan keuangan desa: honorarium operator siskeudes, operasional kantor desa, operasional bpd, operasional rt rw, pemilihan kepala desa perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan bpd, besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud huruf dan ditetapkan dengan keputusan bupati landak. besaran honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf mengacu pada standarisasi harga satuan peraturan perundang undangan yang berlaku. jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud (l) huruf diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, bpd dan temanggung desa. mekanisme keikut sertaan dalam jaminan pemeliharaan kesehatan mengikuti ketentuan yang berlaku. pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan peserta terdaftar dalam keikut sertaan jaminan pemeliharaan kesehatan ketentuan lain mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan pembayaran siap bagi perangkat desa dalam rangkap jabatan, maka dibayar sesuai dengan jabatan defenitif berdasarkan pengangkatan. ketentuan pembayaran tunjangan bagi perangkat desa dalam rangkap jabatan, dibayarkan sesuai dengan jabatan tertinggi. bagian kedua penggunaan bantuan keuangan desa dana bantuan keuangan digunakan sesuai peruntukannya berdasar keputusan gubernur kalimantan barat dan atau keputusan bupati landak. bab pengelolaan dan pertanggungjawabelolaan keuangan pengelol,,dan pengelolaan dana sebagaimana di

aha aasusun perubahan peraturan bupati tentang evaluasi jabatan, nilai dan kelas jabatan dilingkungan pemerintah kabupaten musi banyuasin, bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan danlingkungan pemerintah kabupaten musi banyuasin sesuai dengan hasil evaluasi jabatan, bahwa penetapan nilai dan kelas jabatan lingkungan pemerintah kabupaten musi banyuasin yang sesuai dengan hasil evaluasi jabatasebagaimana telah diubah peraturan bupati nomor taketentuan lampiran dan lampiran sebagaimana tercantum dalamtahun nomor diubah sebagaimana tercantumn surat edaran menteri dalam negeri nomor sj tanggal juni pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menerbitkan izin gangguan terhadap tempat usaha kegiatan, untuk penyesuaian tarif sesuai kondisi index perkembangan ekonomi duntuk diev tentang evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten malinau tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu: bahwa dalam. bahwa dalam rangka meningkatan pendapatan asli daerah pad) kabupaten malinau sektor retribusi izin trayek sehingga melakukan penambahan objek dan perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentudaerah.diubah sebagai berikut: ketentuan bab ketentuan umum angka angka angka angka dan angka dihapus: bab ketentuan umum dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. ketentuan bab jenis retribusi perizinan tertentu huruf dihapusretribusi izin trayek, dan menghapus. menghapus ketentuan bab izin gangguan bagian pertama kriteria izin gangguan bagian kedua persyaratan izin gangguan bagian ketiga kewenangan pemberian izin bagian keempat kewajiban pemberian izin bagian kelima kewajiban dan hak pemohon izin bagian keenam larangan bagian ketujuh kegiatan dan atau usaha yang tidak wajib izin bagian kedelapan masa berlaku, perubahan dan pencabutan bagian kesembilan retribusi izin gangguan paragraf pertama nama, objek, subjek dan wajib retribusi paragraf kedua cara mengukur tingkat penggunaan jasa paragraf ketiga prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi paragraf keempat struktur dan besarnya tarif retribusi dan paragraf keempat tata cara pemungutan ketentuan paragraf keempat struktur dan besarannya tarif retribusi diubah, sehingga keseluruhan paragraf keempat struktur dan besarannya tarif retribusi berbunyi sebagai berikut: paragrafbesarnya retribusi izin trayek ditetapkan menurut golongan sebagai berikut umum penumpang rp. unit sus umum penumpang rp. unit pus umum lebih penumpang rp. unit s ringan trayek rp. unit te. penggantian kendaraan batik nama rp. unit |izin usaha angkutan i armada so000000 eioarmaga rp. toko.o0000 s keatas rp. san taimoperasi tam umum penumpang rp. unit bus umum penumpang rp. unit aus umum lebih penumpang rp. unit angkutan barang rp yuni izin insidentil. bus mms penumpang rp. unit bus umum16 penumpang rp. unit bus umum lebih penumpang rp. unit angkutan barang rp, unit sikat pengawasan bus umum9 penumpang rp. unit bus umum penumpang rp. unt bus umum lebih penumpang rp: unit masa berlaku izin trayek, izin usaha angkutan, izin operasi adalah selama (lima) tahun. masa berlaku kartu pengawasan adalah selama (satu) tahun. masa berlaku izin insidentil adalah (satu) kali iziaye bupati musi banyuasin provinsi sumatera selatan peraturan bupati musi banyuasin nomor .$.operasional dan kegiatan teknis penunjang bidang laboratorium lingkungan perlu dibentuk unit pelaksana teknis, bn. sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf perlu. menetapkan peraturan bupati musi banyuasin tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas utd) laboratorium lingkungkepala unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat kepala utd adalah kepala pejabat yang memimpin organisasi utd setingkat eselolaboratorium lingkungan pada dinas lingkungan hidup maupun diluar kabupaten musi banyuasin, yang berkedudukan sedayu. bagian kedua kedudukan utd laboratorium lingkungan kabupaten musi banyuasin. utd laboratorium lingkungan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten musi banyuasin bagian ketiga tugaspengujian parameter kualitas lingkungan. bab iii susunan organisasi susunan organisasi utd laboratorium lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten musi banyuasin kelas terdiri dari kepala utd: subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional bagan susunan organisasi utd laboratorium lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten musi banyuasilaboratorium lingkungan mempunyai tugas memimpin organisasi utd laboratorium lingkungan dengan merencanakan, menggerakkan, melaksanakan dan mengendalikan sumber daya utd laboratorium dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menetapkan sistem manajemen mutu laboratorium untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala utd laboratorium lingkungan mempunyai fungsi penetapan program kerja dan rencana kegiatan utd. laboratorium lingkungan dengan mengacu pada kebijakan program program dlh kabupaten musi banyuasin dan program program laboratorium sebelumnya, pelaksanaan pengesahan prosedur pelaksanaan laboratorium: cc. penyusunan program bimbingan teknis utd. laboratorium lingkungan, pelaksanaan kaji ulang kebijakan mutu, sasaran mutu dan panduan mutu sebelum disahkan oleh kepala dlh kabupaten musi banyuasin, pelaksanaan kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium, pelaksanaan proses komunikasi seluruh personil berjalan efektif dan dapat dipahami, pelaksanaan penandatanganan sertifikat hasil uji shu), pemberian delegasi kepada beberapa orang yang memenuhi spesifikasi tertentudinas, dan pelaksanaan kerjasama antar laboratorium lingkungan.td laboratorium lingkungan dlh kabupaten musi banyuasin, mengkoordinir, memeriksa dan menyimpan dokumen dokumen yang berhubungan dengan utd. laboratorium lingkungan dalam jangka waktu tertentu: dan cc. melaksanaklaboratorium lingkunglaboratorium lingkunganlaboratorium lingkungan laboratorium lingkunganlaboratorium lingkunganpembentukan organisasi unit pelaksana teknis badan upt) laboratorium lingkungan badan lingkungan hidup dan penelitian pengembang: bupati musi bawang dodi reza alex noerdin diundangkan sedayu pada tanggal janda': sekretaris daerah kabupateni januar bagan struktur organisasi upt laboratorium lingkungdanyang yu. dodi reza alex noerdin

bupati subang peraturan03bupati subang nomor tahunbupati subang nomor tahunperlu merubah tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan perubahan bupati subang tentang perubahan tugas pokok, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten sualinan ttd ttdkeputusan ini. kedua dosen yunior melalui kegiatan pelatihan pembimbingak tor universitas lampung, (sak ine lor kena raih geng tembusan ffhasrjadi mat akin. para wakil rektor: p t95706291986031002 para kepala biro: universitas lampung. doc: amat, enunilanhtl 201nsk lp3mn . lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor un26 pn. agus sumatra, si. pembimbing dr. undang rosyidi, pd. iv c pembimbing dr. pujian, pd. ili d pembimbing dr. setyarini, si. pembimbing dr. seni munifatullah, hum. pembimbing dr. muhammad mona adha, pd., pd. ni b pembimbing ditetapkan bandar lampung rektor universitas lampung, selatan mat akin& r193706291986031002pembimbingoc: amat, enunilanhtl 201nsk lp3ma universitas lampung, s4ta 217nra tembusan hari adi mat akin,, para wakil rektor, nip t95706291986031002.nan prof. dr. agus sumatra, si. pembimbing dr. siswanto rini, si. iv a pembimbing dr. undang rosyidi, pd. pembimbing dr. abdurrahman, ni d pembimbing dr. pujian, pd. ii d pembimbing dr. setyarini, si. pembimbing dr. seni munifatullah, hum. h1 c pembimbing dr. muhammad mona adha, pd., pd. ii b pembimbing ditetapkan bandar lampung rektor universitas lampung, kno lan apk kop yen kaitan 4haryadi mat akin,, l. wni doc: amat, enunilanhtl nsk lp3m

keputusan dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung nomor :@i un26. kp.tenaga pendidik dan tenaga kependidikan fkip universitas lampung berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan kinerjanya: bahwa dipandang perlu menetapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi, agar memotivasi kinerja dapat ditingkatkanmemilki kinerja yang lebih baik untuk ditetapkan sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi fkip universitas lampung tahunkesatu menetapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi fkip universitas lampung tahun dengan nama nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini: kedua kepadanya berhak mendapat penghargaan dari fkip universitas lampung:in pada tanggal januari day, pan, gi ana ade satuan raja kes fans tembusan il. rektor universitas lampung (sebagai laporan): para ketua jurusan: para kasubbag. die surat pejabat, ketua unit lab tindik berprestaskependidikan berstatus pns terbaik bel aa mane, aim meaamstima adan umum tenaga pendidik dosen) non pns berprestasi "an met median agus p., pd. dosen non pns pendidikan biologi pon halengkara, dosen non pns pendidikan geografi ujang effendi, pal, dosen non pns pes tenaga kependidikan non pns terbaik eko ariyanto te1no1mzoasono1 gedung fkip dwi cahya, md. dekanat fkip penata usaha widianto, pd. dekanat fkip petugas keamanan terbaik nol nama tata tempat tugas haa bertugas kampus panglima ari junaidi pentas rta ged bertugas zidan adji saputra bin kampus mero ton tn, rae wan ibn sage onta nafa uan raja

eai keputusan rektor universitas lampung nomor un26 pn. tentang "rektor universitas lampung, menimbang: bahwa kualitas dosen dapat ditentukan oleh kompetensinya dalam pembelajaran, oleh karena itu, usaha pembinaan secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi khususnya kompetensi pedagogi dalam pembuatan video pembelajaran untuk mendukung sistem pembelajaran daring, bahwa untuk peningkatan profesionalisme dosen dalam merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan bahan ajar dalam bentuk video41satpersiapkan serta melaksanakan kegiattigaberikan materi serta bimbingempat xx, para wakil rektor, ini para kepala biro, universitas lampung. doc: amat, enunilanhtl 201nsk lp3mn ann lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor nt3v7e pengarah lida purba, s.t., sc., ph. iv b pengarah pen esa era drs. teguh budi raharjo, si. iv a penanggung jawab ketua terhitung wibawa sos, msi wak ketua sta yutta guna wibawa, kom, com anggota pafsmamisra o00. |oya jom anggota anggota anggota anggota pasan i a anggota desiadini adil, md. pegawai kontrak anggota pegawai kontrak anggota) anggota anggota nggu ditetapkan bandar lampung ht! lampung, mat akin,, nip doc: amat, enunilanhtl nama golongan jabatan drs. teguh budi raharjo, si. iv a narasumber agung wibawa, sos., si. it b narasumber hendro setiawan, s.h. radar tv) narasumber ditetapkan bandar lampung sila lampung, hariadhi mat akin, (rplae pma tau o1pu . mena tembusan hariadhi mat akin.engarah | pengarah lida purba, s.t., sc., ph. iv b pengarah iv a penanggungjawab. ketua wahyu eko sulistiono, st, sc. t b wakil ketua dr. seni munifatullah, hum. sekretaris sumardi, pd. ill d anggota dra. resmi eli sahara, sos. ii d anggota gunawan haryono, sos. n b anggota hermansyah lutfi ill a anggota | aliran, sos. il a anggota pasan desiadini adil, md. pegawai kontrak anggota anggota fadil arif pribadi, pd. pegawai kontrak anggota pegawai kontrak anggota pegawai kontrak anggota bavaria sinaga, md. pegawai kontrak anggota ket indah lestari, pd. pegawai kontrak anggota anggota deni saputra pegawai kontrak anggota anggota anggota tetapkan bandar lampung spektor universitas lampung, rike bandara akh #elata adi mat akin 1ntp doc: amat, enunilanhtl 201nsk lp3mn angir. hariadhi mat akin, m.p. narasumber tuak ba"mnh lida purba, s.t., sc., ph. iv b narasumber dr. siswanto rini, si. ngga dr. undang rosyidi, pd. narasumber dr. abdurrahman, si. ii d narasumber dr. pujian, pd. mi d narasumber dr. setyarini, si. narasumber dr. seni munifatullah, hum. narasumber dr. muhammad mona adha, pd., pd. it b narasumber rangga firdaus, kom., kom. narasumber wahyu eko sulistiono, s.t., sc. ii b narasumber ditetapkan bandar lampung s#rektor universitas lampung, notas "fee yan akan ora mat aki nge cip doc: amat, enunilanhtl nsk lp3m

rechtsregel jurnal hukum vol agustus p issn e issn raih aspek yuridis kewenangan pemerintah daerah kabupaten. slamet riyadh hendrik faso siregar nuri fakultas hukum, universitas pulang email received: jul revised: jul accepted: ags abstract kajian ini bertujuan mengetahui nilai strategis kewenangan dan peran pemerintah daerah sukabumi dalam mengatur serta mengelola kawasan berwisata geopark nasional ciledug pada kabupaten sukabumi provinsi jawa barat. geopark national ciledug merupakan suatu kawasan luas yang mempunyai unsur unsur geologi dimana masyarakat setempat dapat menciptakan aktivitas ekonomi, khususnya melalui pariwisata (berwisata), selain itu juga geopark nasional ciledug resmi ditetapkan menjadi bagian dari jaringan geopark dunia atau unesco global geopark ugg) pada tanggal april oleh dewan eksekutif executive boar) unesco. kata kunci geopark ciledug palabuhanratu, kewenangan kabupaten sukabumi jawa barat, berwisata. abstract this research aims determine the form authority and the role the local government sukabumi organize and manage the region ciledug ecotourism national geopark sukabumi regency west java province, which where national ciledug geopark vast area that has elements geology where local people can make economic activity, especially through tourism (ecotourism), and also national geopark ciledug officially set part the geopark network world unesco global geopark ugg) april the executive board executive boar) unesco. keywords: ciledug palabuhanratu geopark, sukabumi regency authority aspek yuridis kewenangan. java,berwisata, pendahuluan geopark ciledug palabuhanratu resmi ditetapkan menjadi bagian dari jaringan geopark dunia atau unesco global geopark ugg) tentu hal ini merupakan sejarah baru bagi dunia pariwisata jawa barat. proses penetapan geopark ciledug palabuhanratu menjadi jaringan geopark global unesco (ugg) terbilang cepat dan biasanya proses yang ditempuh sepuluh tahun setelah penetapan geopark nasional. melalui surat keputusan komisi nasional indonesia untuk unesco pada tanggal juni geopark ciledug palabuhanratu mencakup delapan kecamatan wilayah kabupaten sukabumi, yaitu kecamatan solok, cekakak, palabuhanratu, simpanan, cemas, saluran, cilacap, dan sirade, dengan luas wilayah ribu atau dari luas wilayah kabupaten sukabumi'. pengertian geopark (taman bumi) itu sendiri adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi (geosite), dan bentang alam yang bernilai, terkait aset warisan geologi geoheritage), keragaman biodiversity), kerangka rakuntuk mewujudkannya pembangunan dan pengembangan berwisata geopark ciledug tentunya perlu dukungan infrastruktur, fasilitas, regulasi atau aturan, kebijakan pemerintahan program pemberdayaan masyarakat. geopark memiliki semboyan memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat . pembangunan danpenumbuhan perekonomian berkelanjutan padakawasan geopark dikembangkan melalui paketpariwisata seperti: berwisata, wisata bahari,ekowisata, wisata petualangan, wisata budaya, wisata belanja, wisata kuliner, dan wisata buatan manusia. lampiran keputusan gubernur jawabarat kep. rek .tanggal13 september2016. peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengembangan taman bumi geopark) diunduh pada tanggal mei slamet riyadh, hendrik faso siregar nuri selain kewenangan dalam membentuk badan pengelola geopark ciledug kabupaten sukabumi, pemerintah kabupaten sukabumi juga mempunyai. setelah penulis teliti dan kaji terdapat objek yang dapat dipungut retribusi itu salah satunya adalah kawasan geopark ciledug palabuhanratu, meliputi: teluk palabuhanratu (mulai dari pantai palabuhanratu sampai dengan pantai cibareno), tempat rekreasi cipanas solok, cottage cipanas solok, pantai loji, pantai sangrawayang dan pantai cipunaga, pantai ujung genteng meliputi ujung genteng, ibunya dan pengubahan, pantai minahasa sirade, kawasan ciledug meliputi pantai palangpang, curug awang, curug cimarinjung, curug sorong, curug puncak manik dan puncak dharma, curug cikal, kawasan wisata alam perawat: tempat rekreasi pondok halimun, bumi perkemahan pondok halimun, cottage pondok halimun, tempat rekreasi penumpang, bumi perkemahan penumpang, cottage penumpang, kolam renang penumpang,dan j)) bumi perkemahan palagan bojongkokosan.? tentunya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapat pemerintah daerah. kendala yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten sukabumi dalam mengelola dan mengembangkan berwisata geopark nasional ciledug palabuhanratu setelah geopark nasional ciledug telah menyandang predikat ugg, atau sebagai bagian dari geopark dunia atau unesco global geopark, pemerintah provinsi daerah jawa barat dan pemerintah kabupaten sukabumi mempunyai kendala dalam mengelola bahkan mengembangkan geopark nasional ciledug palabuhanratu, yang dapat jabarkan berdasarkan wawancara tim penulis dengan beberapa pihak dan peraturan daerah kabupaten sukabumi nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga aspek yuridis kewenangan. anggota badan pengelola geopark nasional ciledug, dan dari hasil wawancara penulis dapat menemukan kendala yang muncul diantaranya adalah pertama tentang tupoksi dari taman dunia dan pariwisata, yang mana dalam mengelola geopark itu sendiri pemerintah daerah terjebak dalam regulasi dan kebijakan yang tidak sinkron dibuat oleh beberapa pemangku kepentingan misalnya saja tentang geopark dimaknai sebagai ranah geologi semata, dalam hal ini adalah kewenangan menteri mineral sedangkan pariwisata itu lebih kepada kementerian pariwisata, selain tugas pokok dan fungsi yang berbeda padahal apabila kita tarik keduanya mempunyai atau berada dalam satu kawasan hanya saja untuk taman bumi atau geopark diperlukan konservasi, edukasi ,dan pemberdayaan masyarakat. selain itu kendala pemerintah kabupaten sukabumi dalam mengelola berwisata geopark yang paling mendasar adalah tentang dana dalam mengelola harus menunggu persetujuan pemerintah provinsi jawa barat dan kurangnya kebebasan pemerintah kabupaten sukabumi mengelola geopark. sebagai penutup tulisan ini temuan yang penulis dapatkan dan tak kalah pentingnya adalah dari segi agraria pertanahan dan kepemilikan tanah adat rakyat dan kepentingan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan, yaitu kepemilikan lahan atau bentangan alam taman bumi atau geopark yang sebagian masih dikuasai oleh warga sekitarnya sehingga dalam mengelola geopark harus ada pembebasan yang mengeluarkan dana besar, dimana lahannya dikatakan produktif, serta pengetahuan masyarakat setempat yang masih minim tentang geopark sehingga masyarakatnya belum menyadari akan pentingnya konservasi taman alam atau geopark itu sendiri. kesimpulan dari hasil kajian penulis dapat disimpulkarekadalah dalam bentuk keputusan bupati sukabumi nomor kep .s59 disparbudpora tentang badan slamet riyadh, hendrik faso siregar nuri pengelola kawasan geopark ciledug kabupaten sukabumi, dengan struktur keanggotaan yang mempunyai tugas dan fungsi masing masing. peran pemerintah kabupaten sukabumi adalah sebagai induk rencana penetapan kawasan geopark sebagaimana masterplan sesuai dengan peraturan gubernur jawa barat nomor tahun tentang pengembangan kawasan geopark daerah provinsi jawa barat. daftar pustakajogjakarta, hadron, phillips. perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, pt. bina ilmu, surabaymarbun, mahfud md, pokok pokok hukum administrasi negara, libertyfirman te, hukum perlindungan konsumen, setara press, jakarta, rasjid,lili, filsafat hukum, remaja karya, bandung, jurnal jurnal inovatif, volume vii nomor iii september judul perlindungan hukum terhadap geopark merangin jambi yang berpotensi menjadi anggota global geopark network ggn) unesco. penulis rahayu repindowaty s.h., ll.m. aspek yuridis kewenangan. jurnal manajemen resort dan leisure vol. april judulpenulis darsiharjo, upi supriatna, ilham mohammad saputra internet profil ciledug palabuhanratu diunduh pada tanggal mei satria,pengertiandelegasi, november2012,diaksesdarihhtp satriogosatria. blogspot.co.id 0os pengertian delegasi ,htlslamet riyadh, hendrik faso siregar nuri dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah berwisata, pemerintah daerah sukabumi berkomitmen dalam menata, melindungi dan mengatur kawasan berwisata geopark nasional ciledug melalui aturan aturan dalam memelihara destinasi wisata berwisata sangat penting terlebih syarat utama sebuah berwisata geopark internasional, yaitu pelestarian biodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. pemerintah kabupaten sukabumi dalam hal ini melalui kewenangan yang dimilikinya diharapkan dapat segera membuat aturan aturan hukum termasuk membuat rencana detail tata ruang rdr) terhadap kawasan berwisata geopark ciledug, penataan yang ideal terhadap berwisata geopark ciledug harus ditata secara hukum dan penataan kawasan geopark harus ada landasan payung hukumnya, penetapan rdr oleh pemerintah kabupaten sukabumi terebut sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan daerah rencana umum tata ruang wilayah jawa barat. saat ini pemerintah daerah jawa barat terus menata dan mengembangkan kawasan geopark ciledug karena manfaat yang cukup besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya apabila destinasi geowiata ini terus dikembangkan. berdasarkan penjelasan atas kewenangan dan peran serta pemerintah daerah sukabumi dalam mengatur, menata, dan melindungi serta membuat landasan hukum sebagai payung hukum penataan kawasan berwisata geopark nasional ciledug untuk menjadi geopark global unesco adalah sangat penting karena hal tersebut merupakan konsep holistik dari kewenangan dan peran serta pemerintah daerah sukabumi, guna terciptanya perlindungan, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. sangat tidak diharapkan karena minimnya peran serta pemerintah daerah sukabumi dalam mengelola pengembangan berwisata yang berbasis keragaman alam geopark nasional ciledug justru pada akhirnya akan menjadi ancaman terhadap kelestarian alam geopark nasional ciledug. pembangunan kawasan berwisata ciledug diharapka, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji kewenangan dan peran strategis pemerintah daerah sukabumi dalam pengelolaan kawasan berwisata geopark nasional ciledug kabupaten sukabumi provinsi jawa barat. aspek yuridis kewenangan. permasalahan berdasarkan latar belakang kajian atas yang telah diuraikan penulis, terdapat pokok permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimanakah bentuk kewenangan stategis pemerintah daerah sukabumi dalam mengatur, menata dan melindungi berwisata geopark nasional ciledug bagaimanametodologi penelitian dalam kajian ini penulis telah melakukan penelitian yang berada wilayah pemerintah daerah kabupaten sukabumi dengan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari studi perpustakaan maupun dari penelitian lapangan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data dilapangan menurut kualitas kebenarannya yang dihubungkan dengan teori, asas asas dengan kaidah hukum yang berlaku sebagai dasar kajian kewenangan dan peran stategis pemerintah kabupaten sukabumi dalam mengatur, mengelola serta menata berwisata geopark nasional ciledug. pembahasan nilai strategis kewenangan pemerintah provinsi jawa barat mengelola geopark nasional ciledug palabuhanratu sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintahan pusat, kini setiap daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. penyerahan wewenang tersebut menjadikan pemerintah daerah mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang undangan. kewenangan pemerintah daerah provinsi sebagaimana penulis jabarkan dimulai dari perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan serta penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial danslamet riyadh, hendrik faso siregar nuri kabupaten kota, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. namun sebelum membahas kewenangan pemerintah provinsi lebih jauh perlu kita membahas pengertian dan penjelasan tentang kewenangan sebagaimana penulis penjabaran dibawah ini. kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan authority atau legal power, right command act, the right and power publik officers require obedience their orders lawful issued scope their public duties kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). sedang wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.' konsep teoritis tentang kewenangan. h.d. stood, seperti dikutip ridwan hb, menyajikan pengertian tentang kewenangan adalah keseluruhan aturan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hubungan hukum public .$ sedangkan indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang undangan. kewenangan itu, meliputi: atribusi delegasi, dan mandat. atribusi itu sendiri adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan berdasarkan undang undang tahun tentang administrasi pemerintahan administrasi pemerintahan yang mempunyai maknawewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainya berdasarkan administrasi pemerintahan, yang mempunyai arti pelimpahananton boediono, dkk., kamus umum bahasa indonesia, jakarta, balai pustaka, hal ridwan hr. hukum administrasi negara, jakarta: raja grafindo persada, ,hal. ibid, hal aspek yuridis kewenangan. kewenangan darisedangkan mandat itu sendiri mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, yang berdasarkan administrasi pemerintahan mandate memiliki makntetap berada pemberi mandat3. berkaitan pengertian pemberian kekuasaan diatas menurut hemat penulis dalam hubungannya dengan administrasi negara pemerintah provinsi jawa barat tentu memiliki kewenangan yang bersifat atribusi dalam mengelola potensi pariwisata yang berbentuk geopark sebagaimana yang tercantum dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kepariwisataan yang intinya menyatakan menggariskan pemerintah provinsi berwenang untuk9. setelah mendapatkan kewenangan yang bersifat atribusi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi jawa barat dalam menyusun dan menetapkan induk pembangunan berwisata geopark ciledug palabuhanratu, pemerintah provinsi jawa barat juga membentuk suatu badan yang mempunyai tugas melaksanakan pelestarian, pengendalian, pemanfaatan kawasan lindung khususnya kawasan geopark nasional ciledug daerah kabupaten sukabumi yang disebut badan pengelola kawasan geopark nasional ciledug, yang bertujuan menjamin penyelenggaraan pengelolaanadapunsid, hal undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kepariwisataan slamet riyadh, hendrik faso siregar nuri,4s6 rek tentang susunan personalia badan pengelola kawasan nasional geopark ciledug daerah kabupaten sukabumi: setelah lahirnya badan pengelolaan kawasan nasional geopark ciledug dengan beberapa keputusan gubernur atas, pemerintah provinsi jawa barat menyadari akan pentingnya pengembangan geopark jawa barat yang efektif dilakukan dengan cara koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan yang dilakukan secara kolaborasi pemangku kepentingan oleh sebab itu demi tercapainya pengembangan kawasan geopark tersebut gubernur jawa barat mengeluarkan barat, yang mana dilakukan dengan cara kolaborasi dengan pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah kota yang memilki potensi warisan geologi, keanekaragaman geologi, kerangka rakaman dan kerangka rakaman budaya. adanya kolaborasi atau kerja sama antar pemangku kepentingan dengan pemerintah provinsi jawa barat diharapkan sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi jawa barat tahun bahwa kawasan lindung geologi, terdiri atas: kawasan konservasi lingkungan geologi, yang antara lain kawasan cagar alam geologi, salah satunya pada point huruf (c) menetapkan bahwa kawasan geologi ciledug, terletak kabupaten sukabumi, sebagai kawasan cagar alam geologi kca). menurut hemat penulis karena dipandang bahwa kawasan tersebut memiliki sejumlah keunikan geologi. lalu, kab. sukabumi menetapkan dengan aspek yuridis kewenangan. sukabumi tahun dan perlu tahun tentang badan pengelolaan kawasan geopark nasional ciledug daerah kabupaten sukabumi. kewenangan pemerintah daerah sukabumi mengelola kawasan berwisata geopark nasional ciledug kabupaten sukabumi memiliki potensi geologi dan pariwisata dikawasan geopark ciledug dengan kelompok batuan yang memiliki nilai keunikan, kelangkaan, keragaman, serta estetika yang dapat menimbulkan daya tarik wisatawan lokal maupun asing, mengingat geopark ciledug amanat peraturan pemerintah daerah jawabarat nomor tahun tentang perlindungan lingkungan geologi yaitu melindungi kawasan kawasan lindung geologi yang ada dibawa barat termasuk kawasan ciledug, maka sangatlah dibutuhkan peranan pemerintah kabupaten sukabumi dalam membantu pengelolaan berwisata yang berada dalam geopark ciledug tersebut. salah satu objek berwisata yang berada dalam wilayah pemerintahan kabupaten sukabumi adalah macam macam keragaman diantaranya adalah keragaman geologi keragaman geologi menurut gray definisikan sebagai rentang keragaman keistimewaan dan tampilan dari geologi batuan, mineral dan fosil), pembentukan tanah, yang meliputi kumpulannya, hubungan, sifat, atau karakter yang dimiliki, yang mencangkup semua material, struktur dan proses yang menyusun dan mengendap dan membentuk bumi seperti air terjun sorong dan air terjun cumarunjing. keragaman keragaman adalah istilah yang diberikan berbagai kehidupan dibumi dimana kehidupan tersebut meliputi semua spesies tanaman, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem dimana mereka hidup dan berinteraksi contohnya saja adanya ekosistem yang alamiah dan ekosistem yang buatan manusia, ekosistem alamiah itu sendiri yang terbentuk secara alamiah seperti ekosistem sungai, gurun dan terumbu karang sedangkan ekosistem buatan manusia contohnya adalah ekosistem sawah, ekosistem perkebunan, ekosistem bendungan dan ekosistem lainnya, keragaman budaya ini adalah salah satu pilar sangat penting dalam geopark sendiri karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat disekitar geopark, karena budaya selaras dengan nilai nilai kemanusiaan dan memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, dan menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. kawasan berwisata geopark ciledug palabuhanratu memiliki konsep yang utama konservasi, dengan demikian kelestarian akan slamet riyadh, hendrik faso siregar nuri keragaman geologi dan haruslah dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan, pemerintah kabupaten membuat kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan surat keputusan bupati sukabumi nomor kep.sss disparbudpora tentang penetapan kawasan geopark ciledug, yang mana sebagian besar situs geologi merupakan bagian dari cagar alam banteng dan suaka margasatwa disepuh yang dikelola oleh laksda jawa barat. saat ini situs situs tersebutpun sedang diajukan sebagai kawasan cagar alam geologi pada kementerian energi dan sumberdaya mineral. adapu4s6 rek namun sebelum membahas kewenangan yang berbentuk delegasi dari pemerintah provinsi dalam mengelola berwisata geopark nasional ciledug peneliti ingin memperjelas dan mempertegas konsep yuridis delegasi yang dimaksudkan dalam nilai strategis kewenangan pemerintah daerah sukabumi. secara yuridis normative delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu . merujuk pengertian dia atas menurut penulis secara singkat delegasi dapat dikatakan sebagai pemberian sebagian pertanggungjawaban, yang dijelaskan dalam suatu penjabaran deskripsi tugas dalam organisasi, dalam penelitian ini maksud delegasi disini adalah pendelegasian wewenang oleh pemerintahan provinsi jawa barat kepada pemerintahan daerah kabupaten sukabumi dalam pengelolaan berwisata geopark nasional ciledug. kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota adalah., salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana umum, berkaitan dengan kewenangan dan peran pemerintahan daerah sukabumi dalam pengelolaan kawasan berwisata geopark nasional ciledug kabupaten sukabumi yang paling menonjol adalah rencana induk dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan geopark ciledug sesuai dengansatria,pengertiandelegasi, november2012,diaksesdarihhtp satriogosatria.blogspot t.co.id pengertian delegasi ,htl aspek yuridis kewenangan. tujuan dari penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten sukabumi adalah mewujudkan tata ruang yang efesien, produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing dibidang pariwisata dalam kawasan geopark untuk memajukan serta mensejahterakan masyarakat daerah kabupaten sukabumi. adapun kewenangan pemerintah daerah sukabumi dalam mengelola geopark ciledug antara lain: penyiapan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, pembangunan kawasan geopark, sosialisasi keberadaan geopark, pelaksanaan promosi geopark, pemeliharaan kelestarian geopark, pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan keindahan geopark, pengembangan perekonomian rakyat, peningkatan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan." selain sebagai induk rencana atau sebagai penetapan rencana kawasan geopark ciledug, pemerintah daerah kabupaten sukabumi juga mempunyai kebijakan membentuk badan pengelola kawasan geopark ciledug kabupaten sukabumi sebagaimana keputusan bupati sukabumi nomor: kep .ss9 disparbudpora tentang badan pengelola kawasan geopark ciledug kabupaten sukabumi, dengan struktur keanggotaan dan struktur keanggotaan, yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta teknis program penataan, pembangunan dan pengelolaan kawasan geopark ciledug dan sinergitas antar program kegiatan antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan mitra kawasan geopark ciledug sedangkan untuk fungsi mengkoordinasikan semua kegiatan lokasi kawasan geopark ciledug menggerakkan institusi terkait kecamatan dan desa dalam pelaksanaan kegiatan penataan kawasan geopark ciledug monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan kawasan geopark ciledug melaporkan kegiatan pelaksanaan kegiatan kawasan geopark ciledug kepada bupati.barat

rechtsregel jurnal hukum vol agustus p issn e issn raih aspek yuridis status hukum anak dalam sengketa perceraian dan pembatalan perkawinan nuri hendrik faso siregar fakultas hukum, universitas pulang email dan received: apr revised: apr accepted: ags abstract kasus perceraian meningkat sebagian besar kota indonesia, penyebab perceraian bervariasi dan individual, tetapi penyebab utama adalah ketidakpuasan dalam pernikahan yang bisa disebabkan masalah orang ketiga, ekonomi, ataupun ketidakcocokan yang dirasakan setelah menikah. dilain pihak ketika ada peningkatan kasus perceraian fenomena lain dalam sengketa perkawinan timbul yaitu sengketa pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan yang dilakukanlah pihak yang dirugikan karena terjadinya perkawinan, dengan adanya pembatalan perkawinan diharapkan perkawinan yang tidak diharapkan tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan. undang undang tahun tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang undangan. fakta ini tentu menjadi berbeda dengan perceraian, dimana perceraian dilakukan untuk pemutusan perkawinan dengan tetap mencatat pernah adanya perkawinan. kata kunci perkawinan, perceraian, pembatalan, peradilan, agama. abstract divorce cases are increasing most cities indonesia, the causes divorce vary and individuals, but the main cause dissatisfaction marriage can cause economic problems, people, compatibility that arise after marriage. the other hand compilation increase other cases divorce marital disputes arising, namely the dispute over marriages. this can seen legal action nuri dan hendrik siregar declare the illegally marriage through court decision that carried out party who armed marriage, with annulment marriage and never existed before, and they were considered that never marriages. article law number concerning marriage stimulates that "marriage can canceled the parties not meet the requirements for marriage regulated legislation". this certainly becomes different from divorce, where divorce done terminate the marriage while still recording the existence marriage. keywords: marriage, divorce, annulment, judiciary, religion. pendahuluan pembatalan perkawinan harus didasarkan pada alasan alasan yang nantinya harus dibuktikan muka pengadilan, hukum indonesia telah mengatur alasan pengajuan pembatalan perkawinan diantaranyaserta yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh (dua) orang saksi, dan perkawinan tanpa persetujuan istri yang sah, atau perkawinan dilakukan dengan menggunakan data diri yang bertentangan dengan hukum. faktual dalam beberapa kasus terdapat bebagai alasan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diantaranya apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, atausengketa perkawinan yang akan penulis kaji bermula dari kasus hukum seorang suami yang telah beristri sah melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku diantaranya tanpa ijin dan atau sepengetahuan istri pertama yang sah serta ada dugaan menggunakan data pribadi yang melawan hukum, atas dasar tersebut maka istri pertama yang sah mengajukan pembatalan perkawinan melalui pengadilan agama terhadap perkawinan suami sahnya dengan istri kedua, agar pengadilan memutuskan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, tetapi secara bersamaan istri kedua mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya dengan tujuan agar akibat hukum perceraian menjamin status anak yang dilahirkan menjadi sah secara hukum. nuri dan hendrik siregar pada tingkat pengadilan agama terungkap fakta hukum, yang menjadi pokok permasalahan dari kajian ini adalah istri sah memohon kepada hakim agar pernikahan suaminya dengan istri kedua yang tercatat kantor urusan agama setempat untuk dibatalkan dengan alasan pernikahan tersebut dilakukan suaminya dalam keadaan masih ada ikatan perkawinan dengan istri sah, sedangkan pernikahan itu dilakukan suami tanpa sepengetahuan istri sah dengan memalsukan identitasnya dalam putusannya hakim tingkat pengadilan agama ternyata menyatakan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan istri sah tidak dapat diterima niet intan kelijke verklaard), dikarenakan dalam salah satu pertimbangan hukumnya hakim menyatakan objek gugatan pada perkara pokok telah tidak ada lagi karena telah terbitnya putusan perceraian antara suami sah pemohon pembatalan (istri sah) dengan istri ke yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit akta gerainya, yang berdasarkan 19r7 kuh perdata sehingga menurut hakim pengadilan agama gugatan pembatalan tersebut mengandung unsur bis idem, tidak terima terhadap putusan pengadilan agama, istri sah mengajukan banding atas ditolaknya gugatan pembatalan perkawinan tersebut, ternyata hakim dalam putusan tingkat banding menyatakan kesimpulan yang berbeda dengan putusan tingkat pertama pengadilan agama). hakim pada tingkat banding memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dengan hakim pada tingkat pengadilan agama yang intinya menyatakan perkawinan suaminya pemohon pembatalan) dengan istri ke bertentangan dengan ketentuan 3jo. dan jo. undang undang nomor tahun tentang perkawinan jo. dan kompilasi hukum islam. fakta hukum yang terungkap pada tingkat banding ternyata perkawinan suaminya dengan istri ke tidak atas sepengetahuan dan seijin istri sah, sehingga bertentangan dengan undang undang tahun jo. kompilasi hukum islam. perkawinan suaminya dengan istri ke tidak atas izin lebih dahulu dari pejabat. sehingga bertentangan dengselain tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat terkait. perkawinan suaminya dengan istri ke juga tidak memenuhi syarat alternative dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun nuri dan hendrik siregar dalam kesempatan yang sama tentang gugatan pembatalan perkawinan terungkap fakta hukum pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi agama diantaranya berdasarkan pengakuan suami pemohon banding dinyatakan terbukti pemohon banding istri sah dan suaminya adalah suami istri sah atas dasar perkawinan yang dilaksanakan menurut agama islam dan tercatat kantor urusan agama setempat. sementara suami dari istri sah dan istri ke telah mengakui adanya perkawinan antara mereka dan perkawinan tersebut tercatat kantor urusan agama setempat, samping itu dari bukti surat yang ada serta keterangan kantor urusan agama setempat menerangkan mereka menikah dan telah dicatatkan serta pada waktu menikah status suaminya dengan istri ke dengan status masing masing jejaka dan perawan. perkawinan suami dari istri sah dengan istri ke yang telah terjadi dengan status masing masing jejaka dan perawan mengesankan perkawinan itu perkawinan yang pertama, padahal telah terbukti suaminya masih terikat perkawinan yang sah dengan istri sah yang menurut undang undang nomor tahun dilarang kawin, kecuali hal yang tersebut pada dan undang undang tersebut. dengan demikian suaminya telah melakukan poligami dengan istri ke tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan perundang undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun perkawinan lebih dari seorang (poligami) menurut hukum, samping harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam dan undang undang nomor tahun harus pula memperoleh ijin dari pengadilan sebagaimana atur jo. dan undang undang tersebut. oleh karena telah terbukti perkawinan suaminya dengan istri ke adalah perkawinan yang kedua tanpa ada ijin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat yang tentukan undang undang sehingga tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan batal. meskipun agama islam tidak secara tegas menyatakan bahwa untuk poligami harus ada ijin terlebih dahulu dari pengadilan, akan tetapi agama islam dapat menerima persyaratan tersebut sebagai hukum demi ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah fighiyah kaidah fighiyah dapat dilihat dalam kompilasi hukum islam yang menyatakan, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. sudah menjadi hukum yang dipedomani dalam hal perkawinan lebih dari seorang, karena itu sebagaimana dinyatakan dalam tesebut bahwa nuri dan hendrik siregar tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan alasan hukum atas maka hakim pengadilan tinggi agama mengabulkan pembatalan perkawinan istri sah terhadap suaminya dan istri ke perkawinan antara dua pihak dinyatakan batal dan akta nikah yang diterbitkan oleh kantor urusan agama setempat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. berkaitan dengan adanya bukti suami sah dengan istri ke sudah bercerai dengan dibuktikan adanya surat akta cerai dan salinan putusan pengadilan agama menurut hukum perceraian hanya dapat terjadi jika ada perkawinan. karena perkawinan antara suaminya dan istri ke dinyatakan batal sehingga dianggap tidak pernah ada, karena itu putusan pengadilan agama dan akta cerai yang diterbitkan oleh pengadilan agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. penulis mengajak pembaca untuk kembali pada rangkaian proses perceraian antara suami sah pemohon pembatalan dengan istri kedua ternyata diperoleh fakta pada saat istri sah mengajukan pembatalan perkawinan, istri ke dalam waktu yang bersamaan mengajukan gugatan cerai pada suaminya yang tak lain adalah suami dari istri sah yang sedang mengajukan pembatalan perkawinan. alasan istri ke z mengajukan gugatan gerainya adalah adanya perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun jo. huruf (?) kompilasi hukum islam. berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi saksi muka sidang dinyatakan terbukti antara para pihak telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dari perkawinan para pihak telah dikaruniai dikaruniai (satu) orang anak perempuan, tentang apa yang menjadi perselisihan antara kedua belah pihak berperkara berdasarkan keterangan saksi saksi dan orang dekat dari kedua belah pihak terungkap fakta para pihak sering bertengkar dan penyebabnya karena masalah suami telah mempunyai isteri dan kedua isterinya tidak mau diadu, sementara dalam persidangan suaminya mengakui telah beristri lebih dari seorang sehingga peristiwa ini akan terus memicu pertengkaran antara para pihak. salah satu akibat hukum perceraian ini sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan (huruf kompilasi hukum islam semua biaya halaqah dan biaya anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus dirinya sendiri tahun) nuri dan hendrik siregar mengakhiri kajian ini penulis menganalisa efektif hukum kedudukan anak sebagai akibat dari pembatalan perkawinan yang diajukan istri sah terhadap perkawinan suami sahnya dengan istri kedua dengan tujuan agar anak hasil perkawinan suaminya dengan istri kedua menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya, begitu juga perceraian yang diajukan istri kedua terhadap suaminya bertujuan agar anak hasil perkawinan menjadi sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya, kedudukan anak sebagai akibat pembatalan perkawinan dan perceraian ternyata tidaklah berlaku surut yaitu anak anak yang dilahirkan dari perkawinan istri kedua dengan suaminya tersebut tetap merupakan anak yang sah. anak yang sah berarti anak tersebut mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya, walaupun perkawinan kedua orang tuanya batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sebelumnya, anak tersebut tetaplah mendapatkan status sah sebagai anak yang lahir dari pernikahan kedua orang tuanyhukum menjamin status anak tersebut, sebagaimana penulis analisa dalam undang undang perkawinan dan dan kompilasi hukum islam, menyatakan bahwa kedua sumber hukum tersebut memberikan kepastian hukum bagi status anak akibat pembatalan pernikahan. dengan batalnya pernikahan kedua orang tuanya, tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya tersebut. anak tersebut tentu mendapatkan haknya sebagaimana anak sah yang lahir dalam perkawinan. kedua orang tuanya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan kepada anak tersebut, juga memberikan hak hak anak tersebut sebagaimana mestinya anak sah lainnya. sebagai penutup kajian ini menurut hemat penulis untuk menjamin kepastian hukum sang. dan hal ini menurut hemat penuliskesimpulan menurut hukum perceraian hanya dapat terjadi jika ada perkawinan yang sah secara hukum sedangkan keputusan pembatalan nuri dan hendrik siregarsaran menurut hemat penulis untuk menjamin kepastian hukum, dan hal iniperlu kiranya kajian yang lebih mendalam baik secara yuridis normative mengenai sengketa perkawinan (pembatalan perkawinan dan perceraian dikaitkan dengan asas personalitas dan kekuasaan peradilan agama. daftar pustaka abdulkadir muhammad, hukum perdata indonesia, citra aditya bakti,bandung,achmad mubarak, psikologi keluarga, penerbit bina rena pariwara,. jakarta ali affandi, hukum keluarga, yogyakarta, gajah mada, subjektif, pokok pokok hukum perdata, jakarta pt. intermeso, soetojo prawirohamidjojo, asis safioden, hukum orang dan keluarga, bandung, alumni, achmad usman, aspek aspek hukum perorangan dan kekeluargaan indonesia. penerbit sinar grafika. cet soemaiyati, hukum perkawinan islam dan undang undang perkawinan, liberty, yogyakarta, undang undang nomor tahun tentang peradilan agama dan instruksi presiden nomer tahun tentang kompilasi nuri dan hendrik siregar hukum islam, program kekhususan hukum islam bagian kepercayaan fakultas hukum universitas gajah mada yogyakarta, undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, fokusmedia, jakarta,nuri dan hendrik siregarbagaimana bentuk penyelesaian sengketa perkawinan yang memiliki kaitan dengan status anak dalam sengketa perceraian dan pembatalan perkawinan? bagaimana proses berlakunya hukum acara peradilan agama menyelesaikan konflik perceraian dan pembatalan perkawinan metodologi penelitian metode penelitian yang digunakan meliputi kepustakaan) dan pengamatan (observasi),sengketa perkawininstitusi perkawinan status anak dalam bingkai hukum indonesia. para ahli hukum, ahli agama, ahli sosiologi serta ahli psikologi tentu sepakat bila lembaga perkawinan merupakan institusi pembentuk keluarga yang memiliki ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing masing pihak untuk hidup bergaul secara intent guna memelihara kelangsungan manusia bumi. secara filsafat makna dari perkawinan merupakan suatu persatuan harapan dan keinginan manusia dan persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya. menurut undang undang tahun menegaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang nuri dan hendrik siregarmemahami undang undang perkawinan atas disimpulkan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan kebutuhan inter personal serta untuk membentuk keluarga sejahtera. menurut penulis institusi perkawinan merupakan pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. dalam hukum islam kedudukan perkawinan memiliki kedudukan yang penting sehingga diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci dan tentunya dijiwai dan dimaknai sebagaimana dimaksud dalam undang undang perkawinan tahun tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. ahmad azhar bashir berpendapat perkawinan yang dalam istilah agama islam disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara cara yang diridhoi oleh allah2. soemaiyat berpendapat hukum perkawinan dalam agama islam mempunyai kedudukan yang penting, oleh karena itu peraturan peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. hukum perkawinan islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. misalnya hak hak dan kewajiban kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara,h1m.hlm. nuri dan hendrik siregar cara untuk memutuskan perkawinan, biaya biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain lain. sependapat dengan kedua ahli atas menurut penulis perkawinan dalam islam tentunya memiliki tujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan ketentuan yang diatur dalam hukum islam. hingga pada akhirnya perjalanan suatu perkawinan dalam islam merupakan suatu perjalanan untuk hidup secara efektif dan bermanfaat dalam menghadapi tuntutan sehari hari, perubahan perubahan, tanggung jawab, relasi dan harapan harapan dengan mengunakan ketenangan hati dan segala sesuatu yang merupakan bagian dari perkawinan. menurut cantik saleh dalam perkawinan ikatan lahir batin itu harus ada. ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedang ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat. ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. dalam pandangan hukum islam suatu ikatan perkawinan merupakan hubungan sakral. perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsagan ghalizhan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. perceraian dan pembatalan perkawinan dalam kaitan kedudukan anak. tidak ada perkawinan yang menghendaki adanya perceraian atau perpisahan, perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak pihak yang terlibat, termasuk didalamnya anak anak. perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan yang baru dengan lawan jenis. perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. perceraian mengakibatkan status seorang laki laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. soemaiyati, hukum perkawinan islam dan undang undang perkawinan, liberty, yogyakarta, hlm. harumiati natadimaja. hukum perdata, mengenai hukum perorangan dan hukum benda, penerbit graha ilmu, cet hlm. nuri dan hendrik siregar secara normative perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak anaknya. hal ini karena hubungan antara ayah atau ibu dengan anak anaknya adalah hubungan darah yang non kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak para pihak yang bertikai. menurut hemat penulis perceraian merupakan titik balik dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak dan hendaknya perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian, para pihak memaklumi untuk mempertahankan perkawinan untuk kepentingan status hukum anak nantinya. menurut undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perkawinan dalam disebutkan perceraian terjadi apabila antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, sehingga para pihak dapat mengajukan gugatan pengadilan setempat. gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada pengadilan dengan alasan alasan yang dapat diterima oleh pengadilan yang bersangkutan. undang undang perkawinan nomor tahun secara limitation telah mengatur masalah perceraian sehingga untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri untuk tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. perceraian secara yuridis praktis menggambarkan keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan dan ada dua macam perceraian sesuai dengan undang undang perkawinan yaitu cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. cerai talak cerai talak menggambarkan putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang istri, sehingga mengakibatkan status suami atau istri berakhir. perceraian ini diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera. selain perceraian dalam hukum perkawinan dikenal pula lembaga pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah karena perkawinan yang terjadi dengan nuri dan hendrik siregar tanpa memenuhi syarat syarat sesuai undang undang, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. bagi perkawinan yang dilangsungkan secara islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam peraturan menteri agama republik indonesia nomor tahun tentang kompilasi hukum islam yang pada intinya menyatakan apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang undangan tentang perkawinan, pengadilan agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak pihak yang berkepentingan, sehingga dapat penulis simpulkan suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. perihal pembatalan perkawinan secara yuridis diatur dalam undang undang tahun tentang perkawinan yang pengaturannya termuat dalam bab vi, sampai dengan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya peraturan pemerintah tahun dalam bab dan adapun pengadilan yang berwenang secara relative dan absolut untuk membatalkan perkawinan yaitu pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. bagi mereka yang beragama islam lakukan pengadilan agama sedangkan bagi mereka yang beragama non islam pengadilan negeri. saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam undang undang tahun yang pada intinya menyatakanpembatalanperkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah. secara yuridis normative pembatalan perkawinan merupakan mekanisme yang dijamin hukum. undang undang tahun tentang perkawinan menyebut tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan . salah satu syarat yang dimaksud dalam undang undang atas adalah pemalsuan identitas atau memberikan nuri dan hendrik siregar keterangan palsu dalam dokumen sah yang dilakukan para pihak dengan sengaja. menurut abdul manan, biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri. berkait dengan hukum acara pembatalan perkawinan, mukti auto dalam bukunya praktek perkara perdata pada pengadilan agama, mencoba merangkum daryebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian . menggaris bawahi pendapat mukti auto diatas dan dihubungkan dengan nomor tahun yang menyatakan bahwa, menurut penulis perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. terlebih bagi anak yang dilahirkan dan harta kekayaan yang dimiliki selama perkawinan. maka ketentuan ini dibuat untuk menghindari terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi luar pengadilan sah negara. bentuk penyelesaian sengketa perkawinan dan akibat hukumnya bagi anak. para ahli dan praktisi hukum acara perdata mengambarkan hukum acara peradilan perdata sebagai cara atau alat untuk mencapai tujuan dan kehendak para pihak dalam rangka membela kepentingannya dan hak hak keperdataanya, begitu pula sebagaimana dimaksud alam hukum acara peradilan agama. menurut murti auto, undang undang tahun tentang peradilan agama, menegaskan hukum acara peradilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya hukumhal nuri dan hendrik siregar perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. bercermin dari kesamaan hukum acara yang berlaku pada hukum acara perdata dan acara peradilan agama maka menurut hemat penulis pada dasarnya azas kebebasan hakim dalam peradilan umum dan peradilan agama telah digariskjuga merujuk pada uud 194s dan jo. undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan kekuasaan kehakiman yang mer(arahan) atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan undang undang. dalam konstitusi disebutkan penyelenggardan peradilan negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila. secara spesifik peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum agama islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat basmalah yang diikuti dengan arah arah demi keadilan berdasarkan keluhan yang maha esa. salah satu asas cukup penting dalam peradilan agama adalah asas fleksibilitas, asas ini menyatakan pemeriksaan perkara lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. asas ini diatur dalam nomor tahun yang tidak diubah dalam undang undang nomor tahun tentang peradilan agama jo. dan nomor h.a. mukti auto, praktek perkara perdata pada pengadilan agama, pustaka pelajar, jakarta, hlm. nuri dan hendrik siregar tahun tentang kekuasaan kehakiman. asas ini menegaskan pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut. pada atasnya pengadilan agama mengadili menurut hukum agama islam dengan tidak membeda bedakan orang dan jenis perkaranya, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang muka persidangan pengadilan agama tidak terabaikan. berkait dengan sengketa perceraian dan pembatalan perkawinan selain asas yang penulis sebutkan dia atas, dalam kajian ini asas legalitas atau kepastian hukum sangat penting untuk kaji karena asas ini dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum bagipara pihak untuk mendapatkan keadilan dari peradilan yang seimbang. konsekuensi hukum dari asas legalitas ini semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, dimulai sejak tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan persidangan, putusan yang akan dan telah dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasar atas hukum. sehingga pada akhirnya putusan tersebut tidak dibenarkan menurut atau atas dasar keinginan hakim semata, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum. salah satu focus dalam kajian ini adalah hukum acara peradilan yang terkait dengan asas personalitas islam yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hal ini mengandung arti hanya mereka yang mengaku dirinya beragama islam. asas personalitas islam diatur dalam nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang peradilan agama penjelasan umum alania ketiga dan terbatas pada perkara perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. merujuk pada kajian teoritis normative atas maka kajian hasil penelitian penulis pada salah satu pengadilan agama terkait sengketa perkawinan antara pembatalan perkawinan dan perceraian dilain pihak, yang berimplikasi pada status hukum anak dimulai dari adanya gugatan pembatalan perkawinan istri sah terhadap suami sahnya karena menikah secara melawan hukum dengan istri keduanya, dan secara bersamaan diikuti dengan gugatan perceraian antara suami sah dari istri pemohon pembatalan perkawinan) dengan istri kedua yang telah dikaruniai seorang anak.mberikan pelayanan penyediaan dan atau penyediaan kakus bagi masyarakat kota bukittinggi, pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarananya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dipungut retribushukum, sehinggayang mengelola dan memungut retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus, kakusoleh masyarakat. kabin toiletdan dapat dipindahkan sesuai pada tempat yang dibutuhkan. penjelasan atasumum dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dimana salah satu bentuk pungutan tersebut adalah retribusi. sesuai dengretribusi jasa umum dan menjadi kewenangan daerah untuk mengatur dan menetapkan tarif retribusinya.nomor tahun saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti untuk disesuaikanpenyediaan kakus jenis pelayanan tarif kakus umum buang air kecil rp. orang buang air besar rp. orang kabin toilet buang air kecil rp. , orang buang air besar rp. , orang penyediaan kakus rp. , m3 walikota bukittinggi, dto ramlan nurmatiasterdiri atas penyediaan kakus umum, penyediaan kabin toilet, danyang menggunakan menikmati pelayanan penyediaan dan atau penyediaan kakus milik pemerintah daerahfrekuensi pemakaian kakus yang digunakan dalam pemberian pelayanan kepadapemanfaatan pelayanan yang disediakantata cara pemungutan retribusi masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (satu) kali penggunaan pemakaian penyediaan dan atau penyediaan kakus.wajib dibayar olehinsentif pemungutan satuan kerjaakus umum)

wali kota palu provinsi sulawesi tengah peraturan wali kota paluuntuk melaksanakan ketentuan, perlu menetapkan:. bab ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud denganu. pimpinan dprd adalah pimpinan dprd kota palu sebagai pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua dprd yang diangkat, diresmikan dan mempunyai tugas sesuai ketentuan dalam peraturan perundang undangan. anggota dprd adalah anggota dprd kota palu sebagai pejabat daerah yang diangkat, diresmikan sesuai ketentuan dalamlu dan jumlah pakaian dinas bersama atribut pakaian dinas: pin lambang daerah, kartu identitas dan name tag, dan cc. papan nama. atribut pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf disediakan (satu) kali dalam (satu) periode masa bhakti dengan bahan kuningan. apabila terjadi pergantian antar waktu, atribut sebagaimana dimaksud dalam huruf akan disediakan (satu) untuk (satu) orang dalam sisa masa bhakti. atribut pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf disediakan (satu) kali dalam (satu) tahun. bab iii standar harga satuan pakaian dinas dan atribut ketentuan nilai standar harga pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota dprd dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan. nilai standar harga pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada keputusan wali kota tentang standar harga barang pemerintah daerah. bab penyediaan penyediaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota dprd dilakukan melalui pengadaan barang jasa sekretariat dprd sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggapar kota bandung, menimbang bahwa penyelenggaraan kepariwisataan telah ditetapkan dengan peraturan daerah kota bandung nomor tahun namun dalam perkembangannya perlu dilakukan peningkatan pembangunan usaha kepariwisataan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, pemerintah dan pemerintah daerah kota, serta koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, destinasi pariwisata, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, bahwa sejalan dengan perkembangan sektor pendorong kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan perkembangan peraturan perundang undangan, maka peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang penyelenggaraan kepariwisata kota kota. pembangunan prasina dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dilakukan oleh pemerintah daerah kota: dan penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas daerah kota. pemerintah daerah kota mengembangkan pemasaran pariwisatasebagaimana dimaksud pada dilakukanketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan wali kota. pemerintah daerah kota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengelolaan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh pemerintah daer. kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek sosial, budaya, rencana detail tata ruang rdr) dan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: usaha perjalanan wisata dapat melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata baik dalam negeri maupun luar negeri. usaha perjalanan wisata dari luar daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan wisata daerah kota melakukan koordinasi dengan usaha perjalanan wisata yang ada daerah kota. usaha perjalanan wisata dari luar negeri yang akan menyelenggarakan kegiatan wisata daerah kota melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan usaha perjalanan wisata yang ada daerah kota. diantara dan disisipkan (dua) yakni (3a) dan (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:kota atau dalam bentuk kemitraan. ba) penyelenggaraan atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan surat pengantar pertimbangan teknis dari dinas kebudayaan dan pariwisata daerah kota. (3b) pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada (3a) diberikan untuk kegiatan atraksi wisata yang dapat mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. ketentuan lebih lanjut mengenai atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. diantara bab dan bab vii disisipkan (satu) bab yaitu bab via, serta diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: bab . bab via pengembangan ekonomi kreatif pemerintah daerah kotaketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:wali kota. diantara . diantara bab dan bab disisipkan (satu) bab baru yaitu bab ixa, serta diantara dan disisipkan (dua) baru yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bab ixa pengembangan kepariwisataan daerah kota pemerintah daerah kota melakukan pengembangan kepariwisataan. pengembanganekonomi kreatif dan kelembagaan kepariwisataan. pengembangan kepariwisataandalam melakukan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah kota dapat bekerja sama dengan gabungan industri pariwisata, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat asosiasi komunitas dan media. dalam pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah kota dapat membentuk tim percepatan pengembangan kepariwisataan daerah. tim percepatan sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari: perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kepariwisataan, lembaga pariwisata, akademisi: asosiasi dan dunia pariwisata, media: dan relawan dan atau komunitas pariwisata. tim . tim percepatan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan wali kota. diantara bab dan bab disisipkan (satu) bab yaitu bab xa, serta diantara dan disisipkan (satu) baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: bab insentif wali lam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha pariwisata, wali kota dapat membentuk tim pembinaan usaha pariwisata atau disingkat tiup. tiup . tiup sebagaimana yang dimaksud pada bertugas membantu wali kota dengan masa bakti (dua) tahun. keanggotaan tiup sebagaimana dimaksud pada dan terdiri dari unsur pemerintah daerah kota, tni, kepolisian, kejaksaan, kantor kementerian agama, perwakilan dari unsur lembaga keagamaan dan unsur asosiasi kepariwisataan, serta unsur lainnya yang terkait. tiupperan masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk:ota bandudiantara . diantara dan disisipkan (satu) yakniketentuan mengenai pemerintah daerah, daerah, dan walikota yang terdapat dalam peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang penyelenggaraan kepariwisataan harus dibaca dan dimaknai sebagai pemerintah daerah kota, daerah kota dan wali kotah: bambang sehari, sh. pembina tingkat nip. penjelasan atasumum perkembangan kepariwisataan dari tahun tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat hal itu disebabkan oleh perubahan struktur sosial dan ekonomi dunia, juga fenomena global yang menjadikan kepariwisataan kebutuhan suatu dasar dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. oleh karena itu semua pemangku kepentingan wajib untuk menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang tetap terjaga dan terlindungi sehingga terwujudnya harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan dan persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. untuk meningkatan pembangunan usaha kepariwisataan secara menyeluruh dan berkelanjutan, maka masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, dan pemerintahan harus memiliki visi yang sama, yang ditunjang dengan terwujudnya koordinasi lintas sector, pengelolaan kawasan pariwisata yang strategis, pemberdayaan usaha mikro, destinasi pariwisata, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata. berkembangnya hal tersebut, maka dalam rangka mendorong kinerja seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata, pengaturannya harus disesuaikan sehubungan dengan latar belakang demikian maka perlu perubahan regulasi. peraturan daerah ini harapkan dapat mengakomodir maksud dan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan dan dapat dipedomani untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan daerah kota bandung. ii. demi angka cukup jelas. angka peraturan (3a) cukup jelas. (3b) cukup jelas. cukup jelas. angka . beberapa ketentuan dalamdan diantara angka dan disisipkan (satu) angka yakni angka 2la, dan tambah. wali kota adalah walisa. kepala dinas kebudayaan dan pariwisata adalah kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kotas dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata. pemasaran 21ltanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat tiup adalah izin yang terbitkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atausistem teknologi informasi dan komunikasi selanjutnya singkat tik adalah suatu sistem kotatentuan dan diubah, serta ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: . pemerintah daerah kotaikusaha pariwisata, seni budaya dan ekonomi kreatif, dan data dan infomasi kunjungan wisatawan. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:kota membangun sistem tik kepariwisataan daerah kota. pembangunan sistem tik kepariwisataan daerah kota sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan bekerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi tik. penggunaan sistem tik kepariwisataan daerah kota. ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sistem informasi kepariwisataan daerah kota sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. diantara dan disisipkan (empat) yakni dan 7d, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah kota mendorong pembangunan industri pariwisata daerah kotambangunan dan penguatan struktur industri pariwisata yang berbatasan pariwisata sehat, berkelanjutan dan ramah wisatawan, pengutanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budayawali kota. pemerintah daerah kota membangun destinasi wisata daerah kota. pembangunan destinasi wisata daerah kota.

daa wali kota bandung provinsi jawa baratbandung, menimbang bahwa segala aspek kehidupan dan penghidupan, bahwa untuk mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga penyandang disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, bahwa peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat,b pelaksanaan bagian kesatu umumsesuai dengan kemampuan keuangan daerah. pelaksanaan keadilan dan perayanan publik, il. pelindungan dari bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi: konsesi, pendataan, berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan perempuan dan anak. bagian kedua keadilan dan perlindungan hukum pemerintah daerah kota dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum wa, menyediakan . cc. menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas yang mempunyai masalah dengan hukumkewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan melalui pemberian fasilitasi bantuan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum. pelaksanaan kewajibewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau publikasitiga pendidikan pemerintah daerah kota dalam pemberian kesetaraan, pelindungan dan pemenuhan hak pendidikan wajib:, menjamin kesamaan kesempatan penyandang disabilitas untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif: menjamin . menjamin kesamaan kesempatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif: memberikan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada selain dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota, penyelenggara pendidikan swasta dapat berperan serta secara aktif. penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak pendidikan oleh penyelenggara pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan paling sedikit melalui: penyelenggaraan pendidikan secara inklusif untuk penyandang disabili.:kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dilakukanempat pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi pemerintah daerah kota dan perusahaan swasta dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi wajib menjamin penyandang disabilitas untuk: memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota, atau swasta tanpa diskriminasi: memperoleh .mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, mendapatkanlaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada hurufkota dan badan usaha milik daerah. pelaksanaan ketenagakerjapelaksanaan kewajibanpenyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitascc. jaminatidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada hurufgian . bagian kelima kesehatan pemerintah daerah kota dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak kesehatan wajib menjamin penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan, paling sedikit meliputi: pelayanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses akanuntuk memperoleh pelayanan kesehatan, agar penyandang disabilitas dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomispenyediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya, penyediaan pelayanan psikiatri pada rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum sesuai dengan standar bagi penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa, dan pelayanan informasi tentang disabilitaslindungan . pelindungan dan pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan, perangkat daerah terkait, cc. masyarakat, dan atau swastasetiap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah kota dan swasta wajib menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi penyandang disabilitas sesuai ragam dan derajat kedisabilitasannya. setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah kota dan swasta wajib: memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien disabilitas mendapatkan hak kesehatan, membuat standar rujukan rehabilitasi lanjutan, dan bekerja sama dengan penyedia layanan rehabilitasi dan rehabilitasi. bagian keenam politik pemerintah daerah kota dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak politik wajib menjamin, serta bahasa isyarat, memilih ., berpartisipasidan wali kota, dan memperoleh pendidikan politik. pemerintah daerah kota memastikan keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam mengkaji pembahasan hasil musyawarah rencana pengembangan tingkat kecamatan. dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, pemerintah daerah kota memberikan bantuan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketujuh keagamaan pemerintah daerah kota dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak keagamaan wajib menjamin penyandang disabilitas, dalam: memeluk agama dan kepercayaanbagian kesatucc.kota membuat standar sarana dan prasarana pelayanan yang memastikan pemberian kesetaraan, pelindungan, dan pemenuhan hak keagamaan bagi penyandang disabilitas. ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. pelaksanaan kewajibandan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, dan melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadaptan. pemerintah daerah kotabagian . bagian kedelapan keolahragaan pemerintah daerah kota dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak keolahragaan wajib menjamin penyandang disabilitas, dalamkota wajibdalam olahraga. pemerintah daerah kota menyediakan peralatan dan perlengkapan cabang olahraga sesuai dengan pilihan dan potensi penyandang disabilitas. kewajiban pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud pada membentuk, membina, dan mengembangkan organisasi olahraga penyandang disabilitas melalui pusat pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas. pembinaan . pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya. bagian kesembilan kebudayaan dan pariwisata pemerintah daerah kota dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata wajib menjamin penyandang disabilitas,laksanaan kewajiban. pelaksanaan kewajibanpariwisata dan kebudayaan dan atau bidang terkait lainnyapemerintah daerah kota, klub dan atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, wajibderajat kedisabilitasannya. pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada dengan cara membangun serta memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana seni budaya. bagian kesepuluh kesejahteraan sosial paragraf umum pemerintah daerah kota dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak kesejahteraan sosial wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitasaragraf ukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu paling sedikit melalui kegiatalaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitaselaksanaan jaminuntuk: memberdayakan penyandang disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dan meningkatkan partisipasisosial penyandang disabilitasaksanaan . pelaksanaan pemberdayaan sosiallaksanakan paling sedikit: dan penguatan kelembagaan. pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada berpedoman padaadvokasi mberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalamindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam peraturan wali kota. paragraf sumber daya sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas meliputi: sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sumber pendanaan. sumber daya manusia sebagaimana maksud dalam huruf meliputi: tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, cc. relawan sosial: dan penyuluh sosial. sumber . sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat sebagai berikutsarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rumah singgah, dan rumah pelindungan sosial.tanggung dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengalokasian . pengalokasian, pengumpulan,erah kota wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. pemerintah daerah kota membuat standar infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang sudah adengan peraturan wali kota. bagian keduabelas pelayanan publik penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik. hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud padakota mewajibkan semua penyelenggara pelayanan publik yang dikelola swasta harus memiliki standar aksesibilitas dalam pemberian sertifikat laik fungsi. pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada termasuk pelayanan jasa transportasibagian ketigabelas pelindungan dari bencana penyandang disabilitas berhak memperoleh pelindungan dari bencana. hak pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud pada paling sedikitcc.. bagian keempatbelas rehabilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi dan rehabilitasi. hak rehabilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikitketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak rehabilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan wali kota. bagian kelimabelas konsesi pemerintah daerah kotapendataan penyandang disabilitas yang belum terdata dalam pendataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah tempat tinggalnya. lurah lalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan. wali kota melaporkan hasil data penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur. bagian ketujuhbelas berkomunikasi dan memperoleh informasi paragraf umum penyandang disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud padakotakotabelas. pemerintah daerah kotatentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan jaminan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan wali kota. bab, dan lingkungan sosial. penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk: fisik, dan atau non fisik.mendirikan bangunan dan izin lainnyahuruf dilaksanakan dengan menyediakan transportasi untuk: bekerja, sekolah, perawatan kesehatan, sosialisasi, rekreasi:cc. metoda lainnya yang meningkatkan aksesibilitas. . aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan dengan menyediakan:(l) dalam upaya penyediaan aksesibilitasviiviii partisipasi masyarakat masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasibadan usaha sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaitingkat pendidikan dasarrelawan untuk melaksanakan partisipasi masyarakatukan koordinasi antar lks. pelaksanaan koordinasi penyelenggar serta mandiri. pembentukan . pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab tim koordinasi koordinasi dan komunikasi dalam melaksanasanakan oleh tim koordinasi. susunan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari unsur: perangkat daerah, instansi penegak hukum, lks, organisasi penyandang disabilitas, dunia usaha: dan masyarakat. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: sebagai mediasimenerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus diskriminasi, dan cc. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas. tim koordinasindorong tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. pemerintah daerah kotalebih lanjut mengenai tata kerja tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan wali kota. babpemerintah daerah kota dapat dilaksanakan melalui: penyuluhan, bimbingan, dan atau cc. pemberian bantuan,. pemerintah daerah kota dalam melaksanakan pembinaan dapat: melakukan kerja sama daerah kotamemberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudklaksanaan pembinaan berupakerja sama. penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: piagam atau sertifikat, lencana atau medali kepedulian, dan piala kemanusiaan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan wali kota. bagian kedua pengawasan pemerintah daerah kotapaling sedikit (satu) tahun sekali. bab insentif dan kemudahan perizinan, penghargaan, dan fasilitasi penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses. ketentuan aon pada sekretariat daerah kota bandung, bambang sehari, s.h pembina tingkat nip. penjelasan atas rancanganumumnya segala aspek kehidupan dan penghidupan. penyandang disabilitas kota bandung belum sepenuhnya mendapatkan pelindungan dan pemenuhan hak yang sama dengan warga masyarakat kota bandung lainnya. selama ini, pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatursudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum penyandang disabilitas sehingga perlu diganti karena belum berparadigma hak asasi manusia. materi muatantersebut, mengacu pada undang undang nomor tahun tentang penyandang cacat yangberlakunya undang undang nomor tahun tentang penyandang disabilitas maka pemerintah daerah kota bandung perlu melakukan penyesuaian pengaturan tingkat daerah dengan mengganti peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat. berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas, yang jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: kepentingan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum, pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan serta menyusun program penanganan penyandang disabilitas daerah dengan memberi: dan cc. rujukan dalam menyusun peraturan wali kota. peraturan daerah ini antara lain mengatur mengena, partisipasi masyarakat, tim koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, dan insentif dan disinsentif dengan ditetapkannya peraturan daerah kota bandung tentang penyandang disabilitas diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak wilayah kota bandung, badan usaha, pengusaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatengan pemberian kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial, pemberdayaan,largumentatif adalah komunikasi yang menggunakan alat bantu. yang dimaksud dengan alternatif adalah pilihan antara dua atau beberapa kemungkinan dalam berkomunikasi bagi penyandang disabilitunit layanan yang ada dalam fasilitasimulan dapat berupa modal, peralatan usaha, tempat usaha dan atau bentuksi adalah pemberian hak, izin oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain berupa potongan harga bagi penyandang disabilitas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud berekspresi adalah kegiatan mengubah, menyatakan, serta merealisasikan suatu konsep kreativitas sebagai ekspresi dalam wujud yang bisa diraba dan bisa lihadalahcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bangunan umum adalah semua bangunan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah kota, bangunan komersial (antara lain: pusat perbelanjaan, bank, hotel), fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas olah ragndang disabilitas berat dan miskin adalah penyandang disabilitas yang segala aktivitasnya memerlukan bantuan orang lain dan tidak mampu memenuhi kebutuhan da kotakokoordinasiyang selanjutnya disebut tim koordinasi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untukgian . bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini, meliput penyandang disabilitas, partisipasi masyarakat, tim koordinasi penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, dan insentif dan insentif dan implementasi, melaksanakan kriteria, standar, prosedur.:..

tea laras wali . https: jdih.bandung.go.idrp601. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan rp601. cc. sisa lebih kurang pembiayaan anggaran lpa kpa) rp233. saldo anggaran lebih akhir rp233. neraca sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember adalah sebagai berikut: jumlah aset rp42. jumlah kewajiban rp299. jumlah ekuitas rp426. beban rp5. surplus defisit) kegiatan operasional rp512. surplus dari kegiatan non operasional rp381. pos luar biasa rp1. surplus defisit) rp380. . https: jdih.bandung601. arus kas bersih dari aktivitas operasi rp875. cc. arus kas bersih dari aktivitas investasi rp( arus kas bersih dari aktivitas pendanaan rp0, arus kas bersih dari aktivitas transistors rp( saldo kas akhir per desember rp2323. surplus defisit) rp380. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar rp18. ekuitas akhir rp4https: jdih.bandung.go.id pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi badan pemeriksa keuangan. https: jdih.bandung.go.id dan ikhtisar laporan keuangan bumyang merupakan bagian tidak terpisahkan darihttps: jdih.bandung.go.id5. belanja dan transfer rp6. surplus defisit rp( pembiayaan penerimaan rp601. pengeluaran rp193. pembiayaan neto rp408. sisa lebih pembiayaan anggaran rp2311. sembilan ratus sebelas milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut: anggaran pendapatan setelah perubahan rp6. realisasi rp5. selisih lebih kurang) rp( selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah rp1. satu triliun tiga ratus tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas koma enam nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut: anggaran belanja dan transfer setelah perubahan rp7. realisasi rp6. selisih lebih kurang) rp( selisih . https: jdih.bandung.go.id selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah rp392. tiga ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam koma enam nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut: surplus defisit setelah perubahan rp( realisasi rp( selisih lebih kurang) rp392. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah rp185. seratus delapan puluh lima milyar empat ratusnerimaan pembiayaan rp787. realisasi rp601. selisih lebih kurang) rp( selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah rp26. dua puluh enam milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan rp220. realisasi rp193. selisih lebih kurang) rp( selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah rp. seratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh empatmbiayaan neto setelah perubahan rp567. realisasi rp408. selisih lebih kurang) rp( . https: jdih.bandung.go.id

panamanatgeluaran semula rp210. bertambah (berkurang) jumlah pengeluaran setelah rp210. perubahan pembiayaan netto setelah perubahan rp233. bertambah (berkurang) jumlah pad setelah rp3. perubahan dana perimbangan semula rp2. bertambah (berkurang) jumlah dana perimbangan rp2. setelah perubahan lain lain pendapatan daerah yang semula bertambah (berkurang) jumlah lain lain rp. bertambah (berkurang) jumlah . jumlah pajak daerah rp2.rp1. bertambah (berkurang) jumlah dana alokasi umum rp1. setelah perubahan dana alokasi khusus semula bertambah (berkurang) jumlahdari pemda lainnya semula bertambah (berkurang) jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda3. bertambah (berkurang) jumlah belanja tidak rp3. langsung setelah perubahan belanja langsung semula rp3. bertambah (berkurang) jumlah . jumlah belanja langsung rp42. bertambah (berkurang) jumlah belanja pegawai rp2.keuanganrp2. bertambah (berkurang) jumlah belanja barang dan rp2. jasa setelah perubahan belanja modal semula rp1. bertambah (berkurang) jumlah belanja modal rp1.'.e: semula . semula bertambah (berkurang): semula bertambah (berkurang) rp. kota bandpelaksanaan .dimaksud pad"h) bambang sehari,rp545. jumlah penerimaan setelah rp233. perubahan pengeluaran .

eka. btn bmkg perjanjian kerja, tbk nomor: ks. su vi nomor: pks. dir psm vi tentang pelaksanaan masing masing: pidada tulisnya, selaku sekretaris utama badan meteorologi, klimatologi dan geofisika berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tanggal septemberebut pihak kesatu. ii. jerry dan angka wanadjati dana (disebut bank btn)busebagaimana terakhir kali diubah dengan akta pernyataan keputusan rapat perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar bank tabungan pensiunan nasional tbk) nomor tanggal april yang dibuat oleh dan dihadapan notaris hadiah, s.h., mkn., halaman dariuntuk selanjutnya disebut pihak kedua . pihak kesatu dan pihak kedua untuk selanjutnya secara bersama sama disebut para pihak, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama mengenaidengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: definisi dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan: aparatur sipil negara badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika asn bmkg) adalah pegawai pihak kesatu yang bertugas lingkungan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. program pembekalan pensiun adalah program corporate social responsibility csr) dari pihak kedua berupa program pemberdayaan dan pembekalan kepada peserta program layanan perbankan bank btn dalam bentuk pelatihan teknis kewirausahaan peserta program layanan perbankan bank btn adalah pegawai pihak kesatu yang akan memasuki masa persiapan pensiun dan pegawai yang masih aktif, yang telah menerima layanan perbankan dari pihak kedua. tujuan tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah: memberikan program pembekalan pensiun bagi peserta program layanan perbankan bank btn, dan memberikan layanan perbankan kepada peserta program layanan perbankan dari pihak kedua. ruang lingkup ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini meliputi: penyelenggaraan program pembekalan pensiun bagi peserta program layanan perbankan bank btn, halaman dari penyediaan layanan pinjaman, simpanan dan layanan perbankan lainnya kepada pegawai pihak kesatu sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan penyediaan data pegawai pihak kesatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. hak dan kewajiban para pihak pihak kesatu mempunyai hak sebagai berikut: menerimandapatkan informasi layanan pinjaman dari pihak kedua, mendapatkan informasi tentang penyebab penolakan permohonan pinjaman yang diajukan oleh pegawai pihak kesatu, memperoleh pengarahan dan atau sosialisasi dari pihak kedua tentang persyaratan, tata cara mekanisme pemberian layanan perbankan. pihak kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut: menyediakan data pegawai pihak kesatu yang diperlukan oleh pihak kedua dengan tetap mengacu peraturan perundang undangan yang berlaku, menyusun program pembekalan bagi pegawai pihak kesatu yang aktif dan yang akan memasuki pensiun, menyiapkan calon peserta pegawai pihak kesatu yang aktif dan yang akan memasuki pensiun yang akan mengikuti program pembekalan pensiun, memberikan surat keputusan pensiun pegawai pihak kesatu kepada pihak kedua sebagai jaminan, atas dasar surat kuasa khusus dari pegawai pihak kesatu yang masih memiliki pinjaman kepada pihak kedua sampai berakhirnya jangka waktu pinjaman, memfasilitasi upaya pengamanan dan atau pelaksanaan pelayanan simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya, yang telah dinikmati oleh pegawai pihak kesatu, unit kerja terkait pada pihak kesatu untuk memberikan rekomendasi persetujuan secara tertulis atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh pegawai pihak kesatu, berdasarkan pada informasi status kedudukan pegawai pihak kesatu kelayakan membayar, kemampuan membayar dan ketersediaan sisa gaji penghasilan lainnya dari pegawai pihak kesatu bersangkutan. unit kerja terkait pada pihak kesatu adalah biro umum dan sumber daya manusia pada kantor pusat bmkg, balai halaman dari bmkg, stasiun koordinator bmkg, dan stasiun bmkg daerah daerah, data dan informasi pemberi rekomendasi akan diserahkan kepada pihak kedua, menugaskan kepala bagian sumber daya manusia pada kantor pusat dan bendahara pengeluaran pada kantor selain kantor pusat pihak kesatu untuk melakukan pemotongan atau menginstruksikan dengan dokumen yang sesuai atas penyetoran hasil pemotongan gaji dan atau penghasilan lainnya terhadap pegawai pihak kesatu selama masih aktif sebagai asn bmkg secara transfer kepada pihak kedua sesuai tenggang waktu yang ditentukan dalam pihak kedua mempunyai hak sebagai berikut: melakukan verifikasi baik kepada calon peminjam ataupun atasan yang bersangkutan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan kelayakan pengembalian peminjam atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh pegawai pihak kesatu. jika diperlukan pihak kedua akan melakukan verifikasi dan meminta persetujuan kepada biro umum dan sumber daya manusia pihak kesatu, menolak permohonan pinjaman dari pegawai pihak kesatu jika permohonan pinjaman dimaksud tidak memenuhi persyaratan pihak kedua dan atau tidak mendapatkan rekomendasi persetujuan dari pihak kesatu: menerima penyetoran hasil pemotongan gaji dan atau penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai tenggang waktu yang ditentukan, pihak kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan program pembekalan asn bmkg yang aktif dan yang akan memasuki pensiun yang tidak tercakup dalam program pihak kesatu dan atau sesuai dengan kesepakatan para pihak, menyiapkan tenaga instruktur pelaksanaan program pembekalan yang aktif dan yang akan memasuki pensiun dan atau sesuai dengan kesepakatan para pihak: melakukan pengkajian secara berkala atas total plafon pinjaman, total plafon pinjaman dapat berubah berdasarkan kebijakan pihak kedua yang dipengaruhi oleh keadaan likuiditas pihak kedua, kondisi perekonomian indonesia dan atau perubahan suku bunga bank indonesia: pihak kedua akan memberitahukan nomor rekening tujuan transfer melalui surat terpisah dari perjanjian ini, pihak kedua berkewajiban menyerahkan dokumen dokumen sebagai berikut: daftar nama pegawai pihak kesatu yang memperoleh halaman dari pinjaman dari pihak kedua, ii. daftar potongan angsuran pinjaman pegawai pihak kesatu yang memuat: nama, induk pegawai, besar uang angsuran pinjaman, dan tahapan angsuran pinjaman masing masing pegawai, iii. copy surat kuasa memotong gaji dan atau penghasilan lainnya dari debitur atau peserta program layanan perbankan bank btn, yang berlaku sampai dengan pinjamannya lunas, kepada bendahara pengeluaran pihak kesatu selambat lambatnya tanggal (tujuh) setiap bulannya sebelum tanggal penyetoran sebagaimana tersebut dalam huruf atas, menyediakan layanan perbankan berupa simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya kepada pegawai pihak kesatu, melakukan sosialisasi kepada pegawai pihak kesatu tentang persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian layanan perbankan yang disediakan oleh pihak kedua, menyediakan bangko format permohonan peminjaman dan layanan perbankan lainnya serta kelengkapan persyaratan yang diperlukan serta memberikan layanan yang prima dalam pelaksanaan bimbingan tata cara pengisian bangko format permohonan pinjaman, persetujuan pinjaman, dan pencairan pinjaman tepat waktu sesuai yang diperjanjikan, dalam rangka corporate social responsibility csr) pihak kedua, maka pihak kedua menyediakanmberikan informasi penolakan permohonan pinjaman yang diberikan oleh pihak kesatu. mekanisme pelaksanaan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman kepada peserta program layanan perbankan bank btn adalah sesuai dengan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang berlaku pada pihak kedua. biaya transaksi penyetoran oleh pejabat yang berwenang dalam pengelolaan belanja pegawai pada kantor pusat bmkg, balai bmkg, koordinator stasiun bmkg, dan stasiun bmkg atas seluruh jumlah angsuran yang ditransfer menjadi beban pihak kedua. penyetoran sebagaimana dimaksud dalam huruf atas dilakukan secara sekaligus dan selambat lambatnya tanggal setiap bulan dilakukan secara tunai transfer. apabila tanggal penyetoran jatuh halaman dari hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dalam hal terjadi perubahan status pegawai yang menggunakan layanan perbankan seperti dimutasikan, mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai pegawai pihak kesatu, biro umum dan sumber daya manusia wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak kedua, selambat lambatnya (tiga) hari kalender sebelum pegawai bersangkutan pensiun, memberitahukan kepada pihak kedua, apabila pegawai pegawai pihak kesatu akan memasuki masa pensiun. pemberitahuan selambat lambatnya (dua belas) bulan sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun, pembiayaan pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dibebankan kepada pihak kedua. jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak. dalam hal perjanjian kerjasama ini akan dilakukan perpanjangan oleh para pihak, pihak yang ingin memperpanjang wajib mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerjasama ini. perjanjian kerjaperjanjian kerjasama ini. keadaan memaksa (force majeure) dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini yang disebabkan oleh tindakan dan atau diakibatkan oleh kejadian luar kekuasaan para pihak (force majeure) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan para pihak. apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada pihak yang mengalami force majeureforce majeure dalam waktu selambat lambatnya (tujuh) hari halaman dari kalender, dengan melampirkan bukti bukti yang sah atas terjadinya force majeure tersebut. apabila dalam (tujuhsetelah berakhir atau dapat diatasnya force majeure tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat force majeure wajib segera melaksanakan kewajiban kewajibannya yang tertunda secara musyawarah untuk mufakatmenyelesaikan melalui pengadilan negeri jakarta pusat. informasi rahasia para pihak sepakat tidak memberitahukan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga atau badan orang lain yang tidak berkepentingan. kewajiban merahasiakan informasi rahasia juga berlaku terhadap pegawai dari para pihak yang mempunyai akses terhadap informasi yang bersifat rahasia. addendumyang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. halaman dariikkpraar dua, saribu kesatu, ( ) meteran eeopatranubai pap dimana jerry #kepada tulisnya angka wanadjati dana halaman dari

po. bank btn kesepakatan ber tbk nomor ks. kb vi nomor dir psm vi tentang program pembekalan pensiun dan layanan perbankan kepada aparatur sipil negaramkg) berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tanggal septemberingkat bmkg, berkedudukan jalan. angkasa nomor kemayoran, jakarta pusat, yang selanjutnya disebut pihak kesatu?. bank tabungan pensiunan nasional, tbk. dalam hal ini diwakili oleh jerry dan angka wanadjati dana,, yang selanjutnya disingkat bank btnperubahan terakhir dimuat dalam akta pernyataan keputusan nomor tanggal april yang dibuat oleh dan dihadapan notaris hadiah, sh., mkn.,selanjutnya disebut pihak kedua . bata pihak kesatu dan pihak kedua yang selanjutnya secara bersama sama disebut para pihak, sepakat untuk membuat kesepakatan bersama tentang program pembekalan pensiun kepada pegawai negeri sipil badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika bmkg)aparatur sipil negara badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang selanjutnya disingkat asn bmkg adalah pegawai yang bertugas lingkungan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika peserta program pembekalan pensiun bank btn adalah asn bmkg yang akan memasuki masa pensiun.erjasama sebagaimana lingkup kerjasama yang akan dilakukan. tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memberikan pembekalan pensiun kepada asn bmkg yang akan memasuki masa pensiun dan memberikan layanan perbankan kepada asn bmkg. ruang lingkup ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi: penyelenggaraan program pembekalan pensiun bagi asn bmkg yang akan memasuki masa pensiun, penyediaan layanan simpanan, pinjaman, dan layanan perbankan lainnya kepada asn bmkg sesuai dengan peraturan perundang undangan, dankun jangka waktu kesepakatan bersama. kesepakatan berkesepakatan bersama ini tanpa terkait jangka waktu sebagaimana dimaksud pada penutup dalam hal terdapat berbagai substansi yang belum diatur atau belum cukup diatur, dapat diatur dalam aturan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini. apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para pihak. kesepakatan berkesepakatan bersama dan dibuat dalam rangkap (dua), masing masing sama bunyinya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. aws hak kedua pihak kesatu #tempel ann leela na! sen jerry andeekasakya angka wanadjati dana

anakan bmkg perjanjian kerja sama antara badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan gunung madu plantations tentang pemanfaatan lahan untuk layanan informasi cuaca dan iklim kabupaten lampung tengah nomor ks. kpu vi nomor gm vi pada hari ini senin tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu lima belas bertempat jakarta, yang bertanda tangan bawah ini mulyono ramadi prabowo, selaku kepala pusat meteorologi publik, berkedudukan jalan angkash.m jimmy mashup, selaku direktur, berkedudukan jalan kebon sirih jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pt. gunung madu plantationslampung tengalampung tengahseluas 10m? (sepuluh meter persegi)yediakan lahanpenempatan peralatan milik pihak kesatu berupa (satu) set system aws meson, pihak kedua menanggung biaya yang menjadi beban tanggung jawab pihak kedua yaitu: pajak bumi dan bangunan pbb) listrik untuk operasional peralatan aws perawatan kebersihan yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pihak kedua. keamanan yang dilaksanakan oleh security pihak keduahak kesatu sme pesat h.m jimmy mashup rambeyono ramadi prabowo

aan bmkg perjanjian kerjasamanomor ks. kbbiyang bertanda tangan bawah ini . drs, herry saros, selaku kepala balai besar meteorologi dan geofisika wilayah medan, berkedudukan jalan lumban berbakti selayang ii, medan, sumatera uthasil hasan siregar, selaku kepala biro umum,berdasarkan memorandum saling pengertian antara badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan pusat penelitian kelapa sawit, medan tanggal april nomor ks. kbbi iv dan nomor super pks iv tentang pemanfaatan sarana prasarana untuk layanan informasi iklim, sepakat untuk menindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasamadengan ketentuan sebagai berikut maksud dan tujuan maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi iklim tujuan perjanjian kerjasamasama ini meliputi: penyediaan sarana dan prasarana pengamatan unsur unsur iklim. pengoperasian sarana dan prasarana pengamatan unsur unsur iklim. pemanfaatan kemampuan, pengalaman dan sumberdaya para pihak.melihat, kecamatan siantar, kabupaten simalungun. memperoleh, setiap bulan secara teratur dan berkesinambungan, sesuai peraturan yang berlaku. cc. memanfaatkan. pihak kesatu mempunyai kewajiban: menyediakan peralatan pengamatan unsur unsur iklim untuk ditempatkan lahan milik pihak kesatu desa melihat, kecamatan siantar, kabupaten simalungun.( lampiran i). memberikan petunjuk pengamatan iklim. cc. mengganti peralatan pengamatan iklim yang rusak dengan yang baru. memelihara peralatan pengamatan iklim. memberikan pelatihan pengamatan iklim bagi petugas pengamat dari pihak kedua. menyediakan hasil analisis dan informasi iklim. 9g. memberikan honor per bulan bagi petugas yang melakukan pengamatan desa melihat, kecamatan siantar, kabupaten simalungun, apabila petugas pihak kedua telah memenuhi kewajibannya yaitu mengirim data hasil pengamatan iklim desa melihat. memanfaatkan data dan informasi iklim untuk kepentingan pihak kedua sendiri. cc. mendapatkan pelatihan dari pihak kesatu untuk melakukan pengamatan iklim bagi petugas pengamat. pihak kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut: menyediakan lahan untuk taman alat, seluas desa melihat, kecamatan siantar, kabupaten simalungun. menyediakan peralatan pengamatan unsur unsur iklim lokasi, desa aek pancur, kecamatan tanjung morawa, kabupaten deli serdang lampiran i), dan desa bukit tentang, kecamatan bakalan, kabupaten langkat lampiran ii). ec. menyiapkan petugas pengamatan iklim. melaksanakan pengamatan iklim. mengirim data hasil pengamatan setiap bulan secara teratur dan berkesinambungan kepada pihak kesatu, sesuai peraturan yang berlaku. memelihara lingkungan, keamanan alat dan taman alat. menyampaikan laporan kondisi dan fungsi operasional peralatan milik pihak kesatu yang berada desa melihat, kecamatan siantar, kabupaten simalungun,. pihak kedua menanggung biaya yang menjadi beban tanggung jawab pihak kedua.dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihaksama ini. penutup perjanjian kerjasli con dr. hasil hasan siregar des herry saros lampiran daftar alat meteorologi stasiun meteorologi pertanian khusus unit usaha melihat "mol. amanat catetanpengoperasian bee i mpoteiman baeikmulai1 maret2o05 gundul nee kedalaman oem rusak, diganti juni kedalaman2ocm baik been pengamat dicky ariyanto lampiran daftar alat meteorologi stasiun meteorologi pertanian khusus kebun aek pancur nama alat ben sea kan bee seperangkat termometer udara bee mena seperangkat termometer tanah gundul ) ne seperangkat termometer tanah rumput rusak tee bee eee meme po. cup counter anemometr busa hse easimelraa risk pengamat adi lampiran iii daftar alat meteorologi stasiun meteorologi pertanian khusus kebun bukit tentang ne. tie . ben efek sae seperangkat termometer udara nee bea ana gundul pen kediaman anom aa) kedalaman39cm rusak pee rumput tek bee bee beo se. ben . booting termometer ruko) | cup counter anemometer rusak ievapormeterpihs rusak pengamat hermanto husni thamrin saragih sekarang)

seakan peng mean age perjanjian kerja sama bmkg antara badan meteorologi, klimatologi dan geofisika dengan tentara nasional indonesia angkatan laut nomor ks. su nomor pks tentangpada hari ini jumat tanggal enam belas bulan februari tahun dua ribu enam belas bertempat jakarta, yang bertanda tangan bawah ini: badan meteorologi, klimatologi dan geofisika, dalam hal ini diwakili oleh dr. pidada tulisnya, dea, sekretaris utama badan meteorologi, klimatologi dan geofisika, berkedudukan jalan angkasa nomor kemayoran jakarta pusat bertindak dalam jabatannyakesatu. tentara nasional indonesia angkatan laut, dalam hal ini diwakili oleh haryanto, laksamana pertama tni, kepala dinas hidro oseanografi tentara nasional indonesia angkatan laut, berkedudukan jalan pantai kuta nomor ancol timur jakarta utara berdasarkan surat perintah kepala staf angkatan laut nomor spin x1 tanggal november bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama tentara nasional indonesia angkatan lautbahwa: pihak kesatu adalah lembaga pemerintah non kementerian lpnk) berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang mempunyai tugas pemerintah bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika. pihak kedua adalah lembaga yang bertugas melaksanakan tugas tni matra laut di dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. kerja sama ini merupakan tindak lanjut piagam kesepakatan bersama antara kepala staf tni angkatan laut dengan kepala badan meteorologi, klimatologi dan geofisika nomor pkb x1 dan nomor ks. kb x1 tanggal november tentang pemanfaatan dan pengembangan bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan hidro oseanografi. sehubungan dengan hal hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk mengadakan kerja dengan ketentuan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut: maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini dimaksudkan dalam rangka pemenuhan kebutuhperjanjian kerja sama ini bertujuan sebagai pedoman para pihak dalam rangka kerjaruang lingkup ruang lingkup kerja sama ini meliputi: pemanfaatan data dan informasi meteorologi maritim, klimatologi, geofisika dan hidro oseanografi. kalibrasi peralatan meteorologi. bimbingan teknis pengukuran meteorologi dan hidro oseanografi. hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: hak pihak kesatu. menerima data dan informasi pasang surut, arus, batimetri serta buku almanak nautika dari pihak kedua untuk mendukung analisa dan pemodelan cuaca iklim laut. menerimamenerima izin dari pihak kedua untuk memasang, mengoperasikan, dan melakukan observasi selama berlayar dari peralatan meteorologi kri dan kal pihak kedua. menerimadari pihak kedua. kewajiban pihak kesatu. memberikan data dan informasi meteorologi, klimatologi, serta geofisika kepada pihak kedua. memberikan izin pengolahan data meteorologi dan klimatologi serta penggunaan sistem informasi kepada pihak kedua untuk digunakan lingkungan pihak kedua. memberikan bantuan pelayanan kalibrasi peralatan meteorologi milik pihak kedua paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan. memberikan bimbingan teknis meteorologi dan klimatologi kepada pihak kedua. hak pihak kedua menerima data dan informasi meteorologi, klimatologi, serta geofisika dari pihak kesatu, untuk analisa meteorologi dalam rangka mendukung operasi dan latihan tni tni angkatan laut. mengolah data meteorologi dan klimatologi serta penggunaan sistem informasi dari pihak kesatu untuk digunakan lingkungan pihak kedua, dalam rangka mendukung operasi dan latihan tni tni angkatan laut. menerima bantuan pelayanan kalibrasi peralatan meteorologi dari pihak kedua paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan, untuk mendukung operasi survei dan pemetaan hidro oseanografi (daftar peralatan meteorologi terlampir). menerima bimbingan teknis meteorologi dan klimatologi dari pihak kesatu untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknisi pihak kedua. kewajiban pihak kedua memberikan data dan informasi pasang surut, arus, batimetri serta buku almanak nautika kepada pihak kesatu untuk mendukung analisa dan pemodelan cuaca iklim laut. memberikancc. memberikan izin pihak kesatu memasang, mengoperasikan, dan melakukan observasi dari peralatan meteorologi kri dan kal pihak kedua. memberikanpihak kesatu. data dan informasi data dan informasi meteorologi maritim, klimatologi, geofisika dan hidro oseanografi yang dipertukarkan para pihak dituangkan dalam lampiran tersendiri. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. data dan informasi yang diperoleh dari pihak kesatu maupun pihak kedua dilarang untuk diberikan kepada pihak lainnya tanpa seizin para pihak. para pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan serta kesinambungan pertukaran data dan informasipembiayaan anggaran pembiayaan yang ditimbulkan akibat perjanjian kerja sama ini dibebankan dalam anggaran belanja masing masing pihak sesuai hak dan kewajiban para pihak serta peraturan perundang undangan yang berlaku. evaluasi dan pengembangan para pihak melakukan evaluasi program kerja sama secara periodik minimal dalam waktu (satu) tahun sekali. hasil analisa dan evaluasi digunakan untuk pengembangan program kerja sama tahun berikutnya. berakhirnya perjanjian perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu. salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dengan ketentuan (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya. perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang undangan yang terbit kemudian. force majeure force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi luar kekuasaan para pihak yaitu bencana alam, huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran atau pemogokan masal. apabila terjadi force majeure maka para pihak dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlaku force majeure. apabila terjadi force majeure maka salah satu pihak tersebut disertai bukti bukti yang sah dari pihak yang berwenang mediator yang disepakati. pemberitahuan seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima, jika dikirimkan langsung atau melalui surat tercatat yang disertai dengan tanda penerimanya pada alamat sebagai berikut: pihak kesatu badan meteorologi, klimatologi dan geofisika pusat meteorologi penerbangan dan maritim jl. angkasa kemayoran jakarta pusat telp. faks. po. box jkt. email: infofatjbmkg.go.id pihak kedua tentara nasional indonesia angkatan laut dinas hidro oseanografi jl. pantai kuta ancol timur jakarta utara telp. faks. email: lain laiyang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini diatur dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh para pihak. demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap (dua) dan bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing masing dokumen diserahkan kepada para pihak.getaran sekretaris utama, aan. ani setan sail ding bebek, then ser haryanto dr. pidada tulisnya, dea laksamana pertama tni ag) ena mos markas besar tentara republik indonesia dinas hidro oseanografi lampiran kebutuhan dataran informasi meteorologi dan kalibrasi peralatan kebutuhan data meteorologi temperatur rata rata ' tahun bulanan temperatur maksimum udara ' tahun bulanan temperatur minimum udara ' | tahun bulanan kelembaban udara tahun bulanan tekanan udara tahun buatan arah angin tahun bulanan kecepatan angin tahun bulanan jumlah curah hujan tahun buatan hari hujan tahun buatan durasi matahari tahun buatan bmkg indonesia) gelombang maksimum tahun bulanan (seluruh stasiun bmkg indonesia atau peta angin dan gelombang seluruh indonesia) gelombang signifikangelombang swellkebutuhan kalibrasi peralatan meteorologi jenis alat periode kalibrasi tahun kali rusak menyesuaikan tahun kali rusak menyesuaikan tahun kali rusak menyesuaikan termometer bola basah tahun kali rusak menyesuaikan termometer bola kering tahun kali rusak menyesuaikan psychrometer semann tahun kali rusak menyesuaikan meteograph tahun kali rusak menyesuaikan sensor elektronik termometer aws tahun kali rusak menyesuaikan sensor elektronik barometer aws tahun kali rusak menyesuaikan sensor elektronik kelembaban aws tahun kali rusak menyesuaikan sensor elektronik curah hujan aws tahun kali rusak menyesuaikan sensor elektronik radiasi matahari tahun kali rusak menyesuaikan aws sensor elektronik anemometer aws tahun kali rusak menyesuaikansekretaris utama, ina haryanto dr. pidada tulisnya, dea laksamana pertama tni

perjanjian kerja sama bmkgpertama vii nomor bmkg u pertama vii tentang pengembangan sumberdaya manusia personel tni bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika pada hari ini, rabu tanggal delapan, bulan juli tahun dua ribu lima belas kami yang bertanda tangan bawah ini nama eko supriyanto, s.e., m.m. pangkat marsekal pertama tni jabatan kepala dinas pendidikan angkatan udara alamat gedung lantai mabes tni ditangkap jakarta timur, kode pos dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama tentara nasional indonesia angkatan udara, selanjutnya disebut pihak pertama. nama dr. masturyono pangkat pembina utama madya jabatan pit. sekretaris utama bmkg alamat jalan angkasa kemayoran jakarta pusatkodepos dalam kedudukan dan jabatan tersebut, bertindak untuk dan atas nama badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk selanjutnya disebut pihak kedua. pihak pertama pihak kedua : dalam kedudukan dan jabatan tersebut atas, pihak pertama dan pihak kedua yang secara bersama sama juga disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel tni angkatan udara bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak menyatakan mengikatkan diri untuk membuat perjanjian kerjasama yang selanjutnya disebut perjanjian tentang pengembangan sumber daya manusia personel tni bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan ketentuan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut dasar perjanjian dasar yang digunakan dalam penyusunan, dan geofisika. 9g. peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan, pengamatan dan pengolahan data. pihak pertama pihak kedua : ooc wwv vocal pure r. nusa naa. peraturan presiden tahun tentang badan meteorologi, klimatologi ,, dan geofisika. peraturan kepala bmkg nomor tahun tentang organisasi dan tatakerja sekolah tingginota kesepahaman bersama nomor nkb iv dan nomor ks. ni angkatan udara serta bmkg lingkup perjanjian ruang lingkup perjanjian ini meliputi: pendidikan sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika stake)., pendidikan dan pelatihan teknis meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. sertifikasi kompetensi aeronautical meteorological personnel amp) jenis pengembangan sumber daya manusia jenis pengembangan sumber daya manusia personel tni bidang meteorologi, klimatologi,dan geofisika adalah sebagai berikut: pihak pertama pihak kedua : pendidikan d iv meteorologi d iv instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika d i instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika pendidikan dan pelatihan: diklat teknis meteorologi: diklat teknis klimatologi diklat teknis geofisika diklat teknis instrumentasi cc. sertifikasi kompetensi amp ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan pelatihan teknis meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi akan ditentukan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dilaksanakan oleh sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika pihak kedua. pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan pihak kedua. sertifikasi kompetensi amp dilaksanakan oleh pusat meteorologi penerbangan dan maritim pihak kedua. dalam pelaksanaan sertifikasi sebagaimana disebut pada (tiga) pihak kedua dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain. pembiayaan pembiayaan pengembangan sumber daya manusia personel tni meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi ditanggung dan dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sesuai ketentuan yang berlaku. pihak pertama pihak kedua : cara pembayaran pembayaran biaya pengembangan sumber daya manusia personel tni sebagaimana dimaksud pada (lima) dalam perjanjian ini dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara. pembayaran untuk pendidikan stake dilaksanakan sebagai berikut pembayaran dilakukan persemester berjalan. penagihan pembayaran dilaksanakan minggu pertama bulan april dan september tahun berjalan. pembayaran untuk pendidikan dan pelatihan pusdiklat bmkg dilaksanakan setelah pelaksanaan pelatihan. para pihak sepakat bahwa pembayaran seluruh biaya pendidikan akan dilaksanakan setelah tagihan dibayarkan oleh pemegang kas bekas) pusat dinas keuangan angkatan udara dengan mekanisme sebagai berikut: tagihan dari pihak kedua akan diproses oleh pihak pertama sesuai ketentuan pertanggungjawaban keuangan yang berlaku lingkungan tni, setelah dokumen pertanggungjawaban keuangan lengkap (kwitansi umum bermeterai cukup pada lembar pertama yang disiapkan oleh pihak kedua dan kwitansi dinas tni au ku yang disiapkan oleh pihak pertama masing masing rangkap empat) yang telah dicap stempel asli dan ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani surat tagihan dari pihak kedua. apabila ada perbedaan pejabat yang menandatangani kedua berkas kwitansi tersebut dengan surat tagihan dari pihak kedua, maka pihak kedua harus melampirkan surat kuasa dengan bermeterai cukup. setelah semua berkas lengkap dan telah mendapatkan pengesahan dari pihak pertama, selanjutnya akan diajukan bekas pusat dinas keuangan angkatan udara untuk proses lebih lanjut. hak dan kewajiban pihak pertama berhak dan berkewajiban untuk hak mendapatkan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah diperjanjikan. pihak pertama pihak kedua nak mendapatkan pelayanan akademis, pelayanan kesehatan, menjalankan ibadah, bimbingan dari tenaga pengajar, memanfaatkan fasilitas diklat, buku buku literature, mengembangkan minat dan bakat serta terlibat dalam organisasi peserta diklat. mendapatkan ijazah, sertifikat diklat, dan atau sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya. kewajiban menyerahkan data personel peserta didik kepada pihak kedua sebelum pelaksanaan pendidikan membayar biaya pendidikan. kepada pihak. kedua sesuai dengan ketentuan seperti tercantum dalam dan perjanjian ini. personel peserta didik pihak pertama wajib mematuhi peraturan yang berlaku dilingkungan pendidikan pihak kedua. pihak kedua berhak dan berkewajiban: hak: mendapatkan data personel peserta didik sesuai persyaratan yang ditentukan. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai yang tercantum pada dan dalam perjanjian ini. kewajiban menyediakan fasilitas pendidikan, buku buku literatur dan dosen yang memenuhi syarat. menanggung akomodasi berikut makan pagi, siang, malam dan snack untuk personel peserta didik diklat teknis. melaksanakan proses belajar mengajar dan mengadakan evaluasi belajar atau ujian serta memberikan ijazah, sertifikat diklat, dan atau sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya kepada personel peserta yang dinyatakan lulus. pihak pertama pihak kedua force majeure keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang terjadi luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini maka pihak yang mengalami force majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis yang disahkan oleh pejabat berwenang setempat kepada pihak yang lain dalam waktu paling lambat lima belas hari kalender setelah kejadian tersebut. pihak yang menerima pemberitahuan force majeure harus memberikan jawaban kepada pihak yang lain dalam waktu paling lambat lima belas hari kalender setelah menerima pemberitahuan. yang termasuk force majeure yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, huru hara dan atau perang yang tidak memungkinkan kontrak perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh para pihak. dalam hal terjadi force majeure, maka para pihak dapat menunda pelaksanaan perjanjian ini dalam waktu selama force majeure berlangsung. pihak pertama maupun pihak kedua setuju untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan yang tertunda akibat keadaan force majeure, dalam waktu selambat lambatnya lima belas hari kalender setelah adanya pemberitahuan. penyelesaian perselisihan apabila dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara pihak pertama dan pihak kedua, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. masa berlaku perjanjian ini berlaku selama (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak. perjanjian ini akan dievaluasi setiap (satu) tahun sekali dan atau sesuai dengan kebutuhan para pihak. perjanjian ini dapat diperpanjang dan diakhiri dengan syarat syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. untuk perpanjangan perjanjian ini, para pihak terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan perjanjian yang baru selambat lambatnya (tigapuluh) hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian ini. pihak pertama pihak kedua dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksudperjanjian ini. lain lain dengan adanya perjanjianapabila terjadi perubahan status jenis pendidikan akibat adanya perubahan peraturan perundang undangan dan atau kebijakan pemerintah maka pihak kedua bertanggungjawab segera menyampaikan informasi perubahan kepada pihak pertama. hal hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam suatu addendum amandemen dengan persetujuan para pihak secara tertulis. perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak. demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani jakarta pada tanggal tersebut atas dalam rangkap (dua) bermeterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak kedua pihak pertama era hen a.n kepala bmkg ng3 ajt kepala ikatan udara pit. sekretaris utama, didikan, gp50 fo8520 b000 dr. masturyono supriyanto s e., m.m. pembina utama madya marsekal pertama tni pihak pertama pihak kedua

pon bmkg perjanjian kerja ro. iv nomor pertama ivpada hari ini, senin tangan bawah ini: soepriyo, dipl ait, si., sekretaris utama bmkgpertama. marsekal. pertama tni widianto, m.b.a., kepala dinas pengamanan dan persandian tni angkatan udara, berdasarkan surat perintah kasau nomor spin iv dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tentara nasional indonesia angkatan udara, berkedudukan markas besar angkatan udara ditangkap jakarta timur, selanjutnya disebut pihak kedua. .i oo.nnn0nn nun. pihak pertama pihak kedua bahwa perjanjian kerjasama ini disepakati dalam bid. sehubungan dengan hal hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk menindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasamaayung hukum bagi para pihak dalam rangka melakukan kerjasama dalam pemanfaatan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang teknologi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. nn5nnn0n0nnnnnnnnoan memanfaatkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kepentingan intelijen udara. 550m. meningkatkan kemampuan peralatan pendukung meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 0n00nnn lauuuanunnunuuununn ana obyek perjanjian objek perjanjian kerjasama ini meliputi: bidang peningkatan kemampuan sumber daya manusia terdiri dari: pihak pertama membantu melaksanakan pelatihan bagi personel pihak kedua dalam rangka memberikan pengetahuan bidang teknologi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai kebutuhan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku u. pihak kedua membantu pihak pertama untuk kepentingan sosialisasi kebijakan, perencanaan, program, dan informasi mengenai meteorologi, klimatologi, dan geofisika. n 552n0n5n0nn0n0nnnnnnnanaanaununuaan bidang pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika terdiri dari: pemanfaatan hasil pengelolaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika bagi pihak kedua. . . ooioiioiooooo pihak pertama pihak kedua pelaksanaan koordinasi dan pertukaran informasi antara para pihak terkait kepentingan intelijen udara. 555550500n00000000000 ala bidang pemenuhan peralatan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika terdiri dari: pihak kedua menyediakan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan penyimpanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika dari pihak pertama. pihak pertama memberikan dukungan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai kebutuhan kepada pihak kedua. . hak dan kewajiban pihak pertama pihak pertama berhak mendapatkan bantuan untuk melaksanakan sosialisasi mengenai meteorologi, klimatologi, dan geofisika lingkungan tni dari pihak kedua. kewajiban pihak pertama: memberikan dukungan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada pihak kedua sesuai permintaan atau kebutuhan. memberikan pendidikan dan pelatihan pengetahuan bidang informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika bagi personel pihak kedua sesuai kebutuhan. n55n 2nn ninnin nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan cc. menyediakan tenaga pendidik untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan bidang informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. menyusun program kegiatan pe20n02000 nnn melakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk kepentingan intelijen udara. 5222p melakukan pengkajian, kerjasama dan koordinasi bidang ilmu pengetahuan dan teknolog0n nnn00x memberiperbatasan negara tetangga. nn. pihak pertama pihak kedua hak dan kewajiban pihak kedua hak pihak kedua: mendapatkan dukungan jaringan dan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari pihak pertama. n0nn000000000000500nuansa mendapat dukungan pendidikan dan pelatihan bidang informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari pihak pertama. . . mendapatdiperbatasan negara tetangga. kewajiban pihak kedua: menyediakan calon peserta didik (siswa) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. . . membantu pihak pertama untuk melaksanakan sosialisasi bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika lingkungan tni au. . cc. menyusun program kegiatan pendidikan dan 5nnnnnnannn melakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk kepentingan intelijen udara. 22an melakukan pengkajian, kerjasama dan koordinasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasusai dengan kebutuhan untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama ini. . . pihak pertama pihak kedua :nenekublik bmkg, pihak kedua menunjuk kepala subdisintelud dispamsanau yang akan bertindak sebagai koordinator.an yang beranggotakan wakil wakil2n 252n5nn0n0nnn0nannnnununnununuaandan menyampaikan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dimilikinya kepada pihak kedua sesuai ketentuan yang berlaku. pihak kedua berwenang memanfaatkan dan menggunakan hasil pengolahan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dimiliki pihak pertama guna mendukung pelaksanaan tugas intelijen tni au. nn2n2 02n2 n0n00 nana222m bni. jaminan pihak pertama mendapatkan jaminan tidak ada penyalahgunaan data informasi mengenai meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari pihak kedua. . . pihak kedua mendapat jaminan tidak ada penyalahgunaan data informasi intelijen tni au. n n n n pihak pertama pihak keduperjanjian kerjasama mi. mmnanmnnmmnnnnnnn iii perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan dievaluasi sewaktu waktu berdasarkan kesepakatan para pihak selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian berjasa ini. n ninnin o.defa f. mnnnnmnannannnan nana salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir, dengan ketentuan (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepadaberjasa ini. keadaan force majeure sebagaimana tersebut . . . para pihak sepakat untuk untuk mengakhiri perjanjian. ke uf@. nn n nnn pihak pertama pihak kedua pes kerahasiaan seluruh isi perjanjian kerjasama ini serta pelaksanaannya bersifat rahasia. setiap personel dari para pihak yang terlibat wajib menjaga kerahasiaan segala data dan informasi yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini terhadap pihak lain luar dari para pihak baik selama pelaksanaan dan setelah selesainya perjanjian kerjasama ini. 22an aaaaaa maa lan allaala aal nan lan lanagian kerjasamadinas pengamanan dan persandian. . pihak pertama pihak keduann 22an ral lllllllllalllla lan lee llalall alta hal hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian berdasarkan musyawarah mufakat para pihak dan akan dituangkan dalam suatu amandemen addendum dengan persetujuan secara tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. .00n pihak kedua pihak pertama pala staf angkatan udara bmkg anal: dispamsan, tetap utama, pra nen sean npe aaa #idiantoro, m.b.a. soepriyo. diri ait, si. marsekal pertama tni pihak pertama pihak kedua

pp, te) nag gubernur sumatera barat, dan surat pernyataan status lahan oleh bupati walikota untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik.gubernur, bupati dan walikota penerima bantuan keuangan bersifat khusus bertanggungjawab secara formil maupun materil atas permohonan tertulis beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada dan format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf danri daerah calon penerima bantuan keuangan mengkoordinir dan rekapitulasi usulan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam dan menyampaikannya secara tertulis kepada gubernur melalui bukan. bukan menghimpun permohonan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada dan melakukan sinkronisasi dengan arah kebijakan pemberian bantuan keuangan khusus, program, kegiatan, sub kegiatan skpd ditahun berkenaan. hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada dibahas lebih lanjut dengan tapi untuk menetapkan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus kepada masing masing daerah pengusul. besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang ditetapkan oleh tapi sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar bagi bukan untuk dimasukkan sid dan sekaligus menjadi dasar pencantuman dan penetapan dalam rkd dan rkd perubahan. jadwal penyampaian usulan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut untuk apbd dilaksanakan mulai minggu januari sampai dengan minggu april, dan untuk apbd perubahan dilaksanakan mulai minggu maret sampai dengan minggu juni. penambahan usulan dan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus tidak diperkenankan diluar jadwal sebagaimana dimaksud pada khusus untuk apbd perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya mengakomodir kegiatan skala nasional dan atau kegiatan skala provinsi yang diselenggarakan kabupaten kota dan membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah. bagian ketiga penganggaran belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan pemerintahketentuan peraturan perundang undangan. daerah penerima dan besaran alokasi anggaran bantuan keuangan bersifat umum yang telah ditetapkan dalam rkd sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar pencantuman belanja bantuan keuangan bersifat umum pada rancangan kua pas tahun berkenaan. daerah penerima dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang telah ditetapkan pada rkd dan rkd perubahan sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar pencantuman belanja bantuan keuangan bersifat khusus pada rancangan kua pas dan kuda pas perubahan tahun berkenaan. rancangan kua pas dan rancangan kuda pas perubahan sebagaimana dimaksud pada dan disetujui bersama oleh gubernur dan dprd, sekaligus menjadi dasar pencantuman alokasi belanja bantuan keuangan dan calon penerimanya pada. belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan bersifat umum dan bantuan keuangan bersifat khusus, rincian objek dan sub rincian objek belanja bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan sesuai peraturan perundang undangan. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan dicantumkan dalam lampiran peraturan gubernur tentang penjabaran apbd dan atau penjabaran perubahan apbd. bab iii pelaksanaan dan ketatausahaan bagian kesatu pelaksanaan gubernur menetapkan alokasi bantuan keuangan bersifat umum melaluietapan alokasi bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada meliputi nama kabupaten kota penerima dan besaran alokasi anggaran untuk masing masing kabupaten kota. gubernur menetapkan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus melalui keputusan gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang apbd, peraturan daerah tentang perubahan apbd dan. penetapan alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi nama daerah penerima, nama uraian pekerjaan, lokasi pekerjaan dan besaran anggaran untuk masing masing uraian pekerjaan. keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada dan diproses oleh bukan dan sekaligus menjadi dasar pencairan bantuan keuangan. bukan sebagai skpd menyampaikan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam dan kepada pemerintah daerah penerima bantuan keuangan untuk dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing masing. dalam hal peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah penerima bantuan telah ditetapkan, penganggaran bantuan keuangan bersifat umum dan bantuan keuangan bersifat khusus dapat dilaksanakan mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan cara melakukan perubahan dan penetapan peraturan gubernur bupati walikota tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kabupaten kota penerima bantuan keuangan tahun berkenaan dan memberitahukannya kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kabupaten kota, menyusun dan mengesahkan dpa skpd atas alokasi bantuan keuangan bersifat umum dan bantuan keuangan bersifat khusus sebagai dasar pelaksanaan, dan untuk selanjutnya bantuan keuangan bersifat umum dan bantuan keuangan bersifat khusus ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kabupaten kota penerima bantuan atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran, apabila provinsi kabupaten kota penerima bantuan tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. jl) pemerintah daerah kabupaten kota daerah penerima bantuan keuangan bersifat umum wajib menggunakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar daerah akibat kesenjangan fiskal yang dialaminya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah provinsi kabupaten kota penerima bantuan keuangan bersifat khusus wajib menggunakan dana sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pemerintah daerah provinsi kabupaten kota penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah provinsi kabupaten kota penerima bantuan keuangan bersifat khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah. dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan bersifat khusus, dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk optimalisasi kegiatan yang sama. dalam hal provinsi kabupaten kota penerima bantuan keuangan bersifat khusus tidak dapat melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan tahun anggaran berkenaan, dapat menganggarkan kembali untuk kegiatan yang sama dan atau kegiatan yang sejenis pada tahun anggaran berikutnya. penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada dilaporkan secara tertulis oleh gubernur bupati walikota penerima bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah daerah. dalam hal provinsi kabupaten kota tidak dapat melaksanakan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus selama (dua) tahun anggaran berturut turut, pemerintah daerah provinsi kabupaten kota penerima bantuan keuangan bersifat khusus harus menyebarkannya kembali rekening kas umum daerah pemerintah daerah. bagian kedua ketatausahaan mekanisme pencairan bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. mekanisme pencairan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mengajukan permohonan pencairan secara tertulis kepada gubernur melalui bukan selaku bud. permohonan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan lampiran: nomor rekening kas umum daerah provinsi kabupaten kota, kwitansi dalam rangkap (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh gubernur bupati walikota penerima bantuan keuangan, surat pernyataan tanggung jawab gubernur bupati walikota penerima bantuan keuangan yang dilengkapi dengan materai yang cukup, dan peraturan gubernur bupati walikota tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan. format surat pernyataan tanggung jawab gubernur bupati walikan selaku bud melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam dalam hal permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap dan sah, bendahara pengeluaran bukan menerbitkan spp ls atas belanja bantuan keuangan bersifat khusus. berdasarkan spp ls sebagaimana dimaksud pada ppk skpd bukan menerbitkan spm ls dan diteruskan kepada bud kuasa bud untuk penerbitan sp2d ls. berdasarkan spp ls, spm ls dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada kuasa bud menerbitkan sp2d ls dan setelah otorisasi diteruskan bank nagari. bank nagari melakukan transfer bantuan keuangan bersifat khusus secara sekaligus melalui rekening kas umum daerah provinsi kabupaten kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam sp2d ls. bab pelaporan dan pertanggungjawaban bagian kesatu pelaporan bupati walikota menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan bersifat umum kepada gubernur melalui bukan dengan tembusan kepada inspektorat daerah. laporan penggunaan bantuan keuangan bersifat umumbupati walikota, rekening koran bukti penerimaan bantuan keuangan bersifat umum melalui rekening kas umum daerah kabupaten kota, dan rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan bersifat umum disertai penjelasannya yang ditandatangani oleh bupati walikota dan dibubuhi cap. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir. gubernur bupati walikota penerima bantuan keuangan bersifat khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada gubernur melalui biro administrasi pembangunan sekretariat daerah dengan tembusan kepada bukan. laporan penggunaan bantuan keuangan bersifat khususgubernur bupati walikota penerima bantuan, rekening koran bukti penerimaan bantuan keuangan melalui rekening kas umum daerah provinsi kabupaten kota, dan rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus meliputi realisasi fisik dan keuangan disertai penjelasannya yang ditandatangani oleh gubernur bupati walikota dan dibubuhi cap. laporan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada disampaikan per triwulan dengan waktu paling lambat (sepuluh) hari kerja triwulan berikutnya. format laporan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusurealisasi bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan dan objek, rincian objek, sub rincian objek belanja bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan bukan selaku ppid. laporan realisasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada dicantumkan sebesar sp2d ls yang telah ditransfer rekening penerima bantuan keuangan. bagian kedua pertanggungjawab: laporan penggunaan bantuan keuangan, surat pernyataan tanggung jawab dari penerima bantuan keuangan atas penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima, danadministrasi pembangunan sekretariat daerah dan tembusan kepada bukan, paling lambat (tiga puluh) hari kerjabiro administrasi pembangunan sekretariat daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan bukan. apabila daribersifat khusus tidak sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam penerima bantuan keuangan dipertimbangkan untuk tidak menerima pencairan pada triwulan berikutnya dan tidak mendapat alokasi bantuan keuangan bersifat khusus pada tahun berikutnya. bab sanksi apabila penerima bantuan keuangan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam pemerintah daerah pemberi bantuan melalui biro administrasi pembangunan sekretariat daerah wajib memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak (tiga) kali. teguran tertulis pertama diberikan apabila penerima bantuan keuangan tidak menyampaikan laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam dan teguran tertulis kedupertama. teguran tertulis ketigkedua. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada sampai dengan tidak ditindaklanjuti oleh penerima bantuan keuangan, maka dilakukan penundaan penyaluran dana bagi hasil pajak bagi pemerintah kabupaten kota daerah penerima bantuan keuangan. apabila setelah dilakukan penundaan penyaluran dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah kabupaten kota daerah penerima bantuan tetap tidak menindaklanjutinya maka penerima bantuan keuangan tidak dapat menerima bantuan keuangan periode berikutnya.kabupaten kota adalah kabupaten kota sumatera baratsumatera barat. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsibarat. inspektorat daerah adalah inspektoratbantuan keuangan bersifat umum adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten kota. bantuan keuangan bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi lain dan pemerintah kabupaten kota dalam provinsi dalam rangka kerjasama dan tujuanbantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten komahyeldi diundangkan padang pada tanggal januari sekretaris daerah provinsi sumatera barat, ttd hansastrcontoh surat permohonan bantuan keuangan kop surat nomor. knnnnanannnang menannnanananaannnnng lana lampiran, kepada yth, perihal paca permohonan bpk. gubernur sumatera bantuan bantuan barat keuangan cg. kepala bukan provinsi sumatera barat. di padang. dengan hormat, gubernur bupati walikota, gubernur sumatera barat, ttd. mahyeldi rekapitulasi usulan kegiatan bantuan keuangan sub kegiatanbupati walikota, lampiran kop surat surat pernyataan tanggungjawab saya yang bertandatangan bawah ini nama jabatan kabupaten kota dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan atas penerimaan bantuan keuangan yang bersifat . tahun anggaran . dari pemerintah provinsi sumatera baratkeuangan yang bersifat . tahun anggaran . dari pemerintah provinsi sumatera barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. saya bersedia memberikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat . kepada gubernur melalui badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi sumatera barat dan tembusan kepada bappeda dan inspektorat provinsi sumatera barat sesuai batas waktu yang telah ditentukan. demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. kenanga . gubernur bupati walikota gubernur sumatera barat, ttd mahyeldi lampiran ilaporan penggunaan bantuan keuangan bersifat . pada provinsi kabupaten kota . tahun anggaran . program, anggaran ket kegiatan dan keuangan fisik program: . kegiatan . sub kegiatan . uraian pekerjaan program . kegiatan . sub kegiatan . uraian pekerjaan program . kegiatan . sub kegiatan . uraian pekerjaan gubernur bupati walikota gubernur sumatera barat, ttd. mahyeldi tertentu lainnya untuk menunjang pencapaian program prioritas pembangunan daerah penerima bantuan. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera bsuailangsunglangsung yang selanjutnya disebut sp2d lslsperaturan gubernur ini bertujuan sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari apbd. ruang lingkup peraturan gubernurumum bantuan keuangan diberikan kepada daerah lainsebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan atau penerima bantuan keuangan. bantuan keuangan kepada daerah lain sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan kepada bantuan keuangan antar daerah provinsi, dan bantuan keuangan antar daerah kabupaten kota daerah. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dalam rangka kerja sama daerah dan tujuan tertentu lainnya. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanadalam terdiri dari: bantuan keuangan bersifat umum, danaerah penerima bantuan keuangan. bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota daerah dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan daerahaerah penerima bantuan keuangan. bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada pemerintah provinsi lain dan pemerintah kabupaten kota daerah dalam rangka kerja sama daerah dan tujuan tertentu lainnya. bagian kedua perencanaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah daerah kabupaten kota daerah sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk mendukung pen. program prioritas sebagaimana dimaksud pada harus sejalan dengan program prioritas dan program unggulan pemerintah daerah. program prioritas dan program unggulan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam merupakan program prioritas dan program unggulan tertentu yang menjadi arah kebijakan alokasi pemberian bantuan keuangan bersifat khusus untuk tahun anggaran berkenaan. program prioritas dan program unggulan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada harus dipedomani oleh pemerintah daerah calon penerima bantuan keuangan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan bantuan keuangan yang akan diusulkan. program prioritas dan program unggulan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada disusun oleh bappeda provinsi berdasarkan perencanaan pembangunan daerah dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. penetapan program prioritas dan program unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap tahun paling lambat bulan desember (dua) tahun sebelum tahun anggaran berkenaan. bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk kegiatan yang akan menambah aset atau belanja modal bagi penerima bantuan keuangan meliputi pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan, rehab sedang berat gedung kantor, serta sarana dan prasarana pelayanan publik, dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. peruntukan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan gubernur tentang alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah daerah provinsi lain dan pemerintah daerah kabupaten kota daerah tahun berkenaan., serta sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada hurufbantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan serta sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf sudah termasuk biaya administrasi kegiatan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan yang besarannya mempedomani ketentuan peraturan peraturan perundang undangan. bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa berbagi (sharing) pendanaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan. berbagi sharing) pendanaan sebagaimana dimaksud pada didasarkan kepada kesepakatan ber. proporsi dari berbagi (sharing) pendanaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan. perencanaan bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan hasil analisis kesenjangan fiskal antar daerah kabupaten kota yang dilakukan oleh bukan. analisis kesenjangan fiskal sebagaimana dimaksud pada dan indeks pembangunan manusia. hasil analisis kesenjangan fiskal yang dilakukan oleh bukan sebagaimana dimaksud dalam dibahas lebih lanjut dengan tapi. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada tapi menetapkan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum kepada pemerintah daerah kabupaten kota daerah. besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dimasukkan oleh bukan sid dan sekaligus menjadi dasar pencantuman dalam rkd. bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari pemerintah daerah provinsi lain dan pemerintah daerah kabupaten kota daerah calon penerima bantuan keukerja sama daerah disertai lampiran surat permohonan tertulis dari pemerintah daerah provinsi lain yangfoto copy dokumen kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan, foto copy dokumen perjanjian kerja tujuan tertentu lainnya, disertai lampiran surat permohonan tertulis dari pemerintah daerah provinsi lain yang

nana porn gubernur sumatera barat peraturan gubernur sumatera barat nomor tam join tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluarakardalam hal kewajiban pemindahbukuan dari rekening penerimaan rekening kas umum daerah secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dari rekening penerimaan rekening kas umum daerah dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalamnann kepala opd selaku pengguna anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari bud sebagai persyaratan dalam membuka rekening baru atau rekening lainnya pada bank umum. bab penetapan, penutupan dan pelaporan rekening organisasi perangkat daerah bagian kesatu penetapan penetapan rekening dilakukan terhadapdibuka dan rekening yang sudah ada untuk dipertahankan. penetapan rekening sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan: menginventarisir rekening yang sudah ada, dengan meminta kepala opd menyampaikan kebutuhan penggunaan rekening yang sudah ada atau untuk kebutuhan pembukaan rekening baru bila dibutuhkan, dan mengklasifikasikan rekening dalam kelompok yang masih akan dipertahankan ditambah atau dikurangi ditutup. rekening yang sudah disetujui ditetapkan dengan keputusan gubernur. sen bagian kedua penutupanrekening kas umum daerah. rekening yang tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh kepala opd dan solonya dipindahbukukan rekening kas umum daerah. rekening yang sudah ditutup oleh kepala opd sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada bud. apabila rekening yang tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya tidak ditutup oleh kepala opd selama (satu) bulan, maka bud akan memberikan teguran berupa peringatan kepada opd terkait. bud berwenang menutup rekening dan memindahbukukan solonya rekening kas umum daerah dalam hal rekening sebagaimana dimaksud dalam tidak ditutup oleh kepala opd. penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila rekening tidak lagi sesuai dengan tujuan peruntukannya dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penutupan rekening dan pemindahbukuan saldotempat rekening terdaftar, dengan tembusan dag nn, kepada kepala opd yang bersangkutan. bagian ketiga pelaporan kepala opd selaku pengguna anggaran wajib melaporkkepada bud, paling lambat (ima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekeniisajikan dalam laporan keuangan opd. daftarbeserta sisa saldo dari masing masing rekening wajib disampaikan kepada gubernur melalui bud setiap akhir tahun. kepala opd selaku pengguna anggaran wajib melaporkan posisi kas setiap bulan kepada bud paling lambat tanggal (sepuluh)bunga dan jasa girohasil jasa giro sebagaimana dimaksud pada disetorkan langsung rekening kas umum daerah. bab vii pendanaan pendanaan pelaksanaan pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran bersumber dari:luruh rekening opd yang telah dibuka sebelum berlakunya peraturan gubernur ini, harus dimintakan persetujuan bud kecuali untuk rekening yang telkebun gubernur sumatera barat, mahyeldi diundangkan padang pada tanggal feb sekretaris daerah provinsi barat, 19x hansastri beritadaerah provinsi sumatera barat tahun nomor tago nomor kepada sifat yth. kepala badan pengelolaan lampiran keuangan dan aset daerah hal permohonan persetujuan provinsi sumatera barat selaku pembukaan rekening bendahara umum daerah padang berdasarkan peraturan gubernur sumatera barat nomorgajukan permohonan persetujuan pembukaan penempatan rekening pada .oooooooooretttatan untuk keperluan penerimaan pengeluaran"kepala opd, coret yang tidak perlu nanaernyataan senagaennentenngeen banana berdasarkan peraturan gubernur sumatera barat nomor yatakan dengan sungguh sungguh, pembukaan rekening dimaksud pada .ooocoooetetea untuk keperluan .ooo (diisi sesuai dengan tujuan penggunaan. rekening). demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. padang, kepala opd, lampiran iiicoooooo nomor kepada sifat yth. kepala opd . lampiran di hal persetujuan penolakan" padang berdasarkan peraturan gubernur sumatera barat nomor ek. tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran, dan surat saudara tanggal ee. nomor . hal permohonan persetujuan, dengan ini kami menyetujui menolak" pembukaan rekening pada dgn amat dengan ketentuan bunga jasa giro yang timbul atas dana yang ditempatkan pada rekening dipindahbukukan secara otomatis setiap akhir bulan rekening kas umum daerah pemerintah provinsi sumatera barat. demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku bendahara umum daerah, nip. .become eno nesenasteneeeejang, lo. serena nomor kepada sifat yth. kepala badan pengelolaan lampiran keuangan dan aset daerah hal laporan pembukaan provinsi sumatera barat selaku rekening bendahara umum daerah di padang berdasarkan peraturan gubernur sumatera barat nomor tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluprovinsi sumatera barat selaku bendahara umum daerah tanggal . nomor . kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan pengeluaran lainnya" pada dengan nama rekening . dan nomor rekening . demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. kepala opd,laporan posisi kas periode . rek jenis nomor nama paga bank jumlah rekening rekening rekening uang lala layani padang, kepala opd, ditetapkan padang pada tanggal febrian gue sumatera barat, mahyeldi diundangkan padang smt padatanggal pekan sekretaris daerah provinsi sal barat, shansastri berita daerah provinsi sumatera barat tahun nomor tabendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut rekening bendahara pengeluaran opd adalah rekening bank yang dimiliki organisasi perangkat daerah digunakan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. rekening bendahara penerimaan organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut rekening bendahara penerimaan opd adalah rekening bank yang dimiliki organisasi perangkat daerah yang digunakan dalam menampung penerimaan opd yang menjadi kewenangauang lingkup peraturan gubernur ini, meliputi pembukaan rekening kas umum daerah, pembukaan rekening operasional: pembukaan.rekening opd, penetapan, penutupan dan pelaporan rekening opd: dan bunga dan jasa giro, babi pembukaan rekening kas umum daerah gubernur menunjuk bank umum yang sehat untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan membiayai pengeluaran daerah. bank umum yang sehat sebagaimana dimaksud pada adalah bank umum indonesia yang aman sehat sesuai ketentuan perundang undangan. kepala skpd selaku bud membuka rekening kas umum daerah pada bank umum sebagaimana dimaksud pada meliputi bank umum pemerintah, dan atau bank umum pemerintah daerah. penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur, dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut reputasi bank, b. pelayanan bank, manfaat. penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam perjanjian kerjasama,f .iii pembukaan rekening operasional bud dapat membuka rekening penerimaan pada bank umum yang ditunjuk oleh gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaankurang (satu) kali dalam (satu) pemindahbukuan secara berkala sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dalam hal terdapat keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, pemindahbukuan dari rekening penerimaan rekening kas umum daerah dapat dilakukan pada hari berikutnya paling lambat (satu) hari sejak diterima rekening penerimaan. dalam hal terjadi gangguan pada sistem bank indonesia yang menyebabkan pemindahbukuan dari rekening penerimaan rekening kas umum daerah tidak dapat dilakukan, bank umum yang ditunjuk memberitahukan kepada bud dan pemindahbukuan dapat dilakukan setelah sistem bank indonesia normal, dan atau dalam hal terdapat penerimaan luar hari kerja, hari libur nasional dan atau cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, pemindahbukuan dari rekening penerimaan rekening kas umum daerah dapat ditunda pada hari kerja pertama setelah hari libur nasional dan atau cuti bersama. kewajiban pemindahbukuan dari rekening penerimaan rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara bud dengan bank umum yang bersangkutan. pagu dana untuk membiayai kegiatan pengeluaran kas pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran yang terdapat dalam anggaran kas. rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan gubernur dilakukan atas perintah tn: bud kuasa bud. bab pembukaan rekening organisasi perangkat daerah untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada oopd pada bank yang sama dengan rekening kas umum daerah. untuk pembukaanbud melimpahkan kepada kepala opd selaku pengguna anggaran. untuk membukmelanjutkan penggunaan rekening yang sudah ada, kepala opd selaku pengguna anggaran mengajukan permohonan persetujuan kepada bud kuasa bud. kepala opd selaku pengguna anggaran dapat membuka rekening lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah mendapat persetujuan dari budan dalam bentuk giro. kepala opd selaku pengguna anggaran: dan bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu yang baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan. kepala opd selaku pengguna anggaran mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya kepada bud. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada danopd selaku pengguna anggaran dalamdalam dan harus melampirkan photo copy. surat pernyataan tentang penggunaan rekenipermohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya dari kepala opd sebagaimana dimaksud dalam bud dapat menyetujui atau menolak pembukaan rekening baru, rekening lainnya atau melanjutkan penggunaan rekening pengeluaran yang sudah adaud berwenang menolakru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah serta permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undanganerimaan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor bank) masih sangat diharapkan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat bahwa pandemi corona virus disease covid masih mempengaruhi ekonomi masyarakat dalam membayar pkb maupun bank, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah memberikan keringanan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pkb dan bank, bahwaperlu ditinjau dan disesuaikan kembalijunipada,dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sumatera barat, menimbang bahwa provinsi sumatera barat memiliki potensi hasil hutan bukan kayu luar kawasan hutan yang perlu dimanfaatkan, dipelihara, dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungan secara lestari dan dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat sehingga mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial bagi masyarakat provinsi sumatera barat, bahwa berdasarkan ketentu serta pemanfaatan hutan hutan lindung dan hutan produksi, pemungutan hasil hutan bukan kayu tumbuh alami dan hasil rehabilitasi yang berada hutan negara luar kawasan hutan ditetapkan gubernur, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan berbasis ekologis dan sosiologis, sehingga hutan tetap terjaga kelestariannya perlu diatur tata cara pemberian persetuju. lampiranmohonan persetujuan pemungutan hasil hutan bukan kayu nomor kanananananaka kanan anna anna kanan lampiran kepada yth. perihal permohonan pphh gubernur sumatera barat cg. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi sumatera barat di padang dengan hormat, yang bertanda tangan bawah ini nama umur pekerjaan alamat nomor telp mengajukan permohonan kepada bapak untuk dapat diberikan pphh lokasi kelurahan desa nagari kecamatan kabupaten kota luas areal jenis hbk jenis dan jumlah hasil hutan yang dipungut sebagai pertimbangan bapak,bersama ini kami lampirkan fotokopi ktp surat keterangan untuk pemohon perorangan ) fotokopi surat keputusan untuk pemohon kth") fotokopi nppsurat pernyataan bebas konflik dari pemerintahan setempahormat kami, pemohon, materai rp. tembusan kepala dinas kehutanan provinsi sumatera barat padang kepala kph . di. pilih yang sesuai gubernur sumatera barat, ttd. mahyeldi lampiran ii:setujuan pemungutan hasil hutan bukan kayu keputusan gubernur sumatera barat tentang persetujuan pemungutan hasil hutan bukan kayu blm. aan nna nana kabupaten kota. eni enanannannannnla gubernur sumatera barat, menimbang bahwa. bahwa. dstgubernur sumatera barat nomor.tentang ., dst. memperhatikan surat permohonan . surat kepala dinas kehutanan provinsi sumatera barat nomor. tanggal.perihal pertimbangan teknis permohonan pphh a.n. bee kabupaten kota. memutuskan menetapkan kesatu memberikan persetujuan pemungutan hasil hutan bukan kayu pphh) pada lokasi sebagaimana lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, kepada nama npp alamat lokasi jenis hbk luas jumlah target kedua pemegang pphh wajib menerapkan teknis pemungutan hasil hutan bukan kayu "): ketiga kepada pemegang pphh sebagaimana dimaksud dictum kesatu dalam menjalankan usahanya pemegang pphh wajib melaporkan kepada kepala kph setempat, setelah diterimanya keputusan persetujuan dari penerbit persetujuan menyusun rencana kerja untuk seluruh areal yang telah ditetapkan dalam persetujuan, melaksanakan kegiatan nyata lapangan (satu) bulan sejak pphh diterbitkan: membayar provisi sumber daya hutan pdh) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melindungi hutan dari kerusakan akibat illegal logging dan perambahan hutan, ternak dan kebakaran, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar lokasi pphh, melaksanakan ketatausahaan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pphh setiap bulan kepada kepala kph setempat. pemegang pphh dilarang melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu luar lokasi yang disetujui, melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu melebihi (lima keseratus) dari target yang telah ditetapkan dalam persetujuan, memindahtangankan dan atau memperjualbelikan pphh yang dimiliki tanpa persetujuan tertulis dari pemberi persetujuan, menggunakan peralatan yang dapat merusak hutan, dan menebang pohon berkayu pada pohon penghasil atau pelindung hasil hutan bukan kayu. keempat pemegang pphh dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi berupa pencabutan pphh, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka dictum ketiga dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan pada dictum ketiga. sanksi denda sebanyak (sepuluh) kali membayar provisi sumber daya hutan pdh), karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan dictum ketiga. kelima pphh berakhir, karena masa berlakunya telah berakhir, diserahkan kembali kepada pemberi persetujuan sebelum masa berlakunya berakhir: pemegang pphh tidak mengajukan perpanjangan pphh, atau dicabut karena pemegang persetujuan melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. keenam perpanjangan diajukan (dua) bulan sebelum pphh habis masa berlakunya. ketujuh pphh ini diberikan selama . (.) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang. ditetapkan padang pada tanggal . an. gubernur sumatera barat kepala dpm dan ptsp provinsi sumatera barat tembusan kepada yth. gubernur sumatera barat padang bupati. direktur jenderal pengelolaan hutan lestari jakarta kepala dinas kehutanan provinsi sumatera barat padang kepala balai pengelolaan hutan produksi wilayah iii pekanbaru teknis pihak menyesuaikan dengan jenis hbk yang dimohon (sesuai pertimbangan teknis dinas kehutanan) gubernur sumatera barat, ttd. mahyeldmungutan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu. persetujuan pemungutan hasil hutan bukan kayu selanjutnya disingkat pphh adalah pemberian persetujuan untuk kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu luar kawasan hutan dalam jangka waktu tertentu oleh pejabat yang berwenang. perpanjangan pphh adalah pemberian perpanjangan bagi pemegang pphh yang jangka waktunya akan berakhir. peroranganperizinan berusaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat bph adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan pemanfaatuntuk mencapai kesejahteraan anggota dan kelompoknya menjadi mitra bph. provisi sumber daya hutan yang selanjutnya disingkat dengan pdh adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan luar sektor kehutanan. dinas kehutanan adalah dinas kehutanan provinsi sumatera barat yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan provinsi sumatera barat. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi sumatera barat yang selanjutnya disingkat dpm dan ptsp adalah dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu provinsi sumatera barat. kesatuan pengelola hutan selanjutnya disingkat kph adalah unit pelaksana teknis dinas dinas kehutanan kabupaten kota. jenis hbk luar kawasan hutan yang dapat dimohonkan pphh, meliputi: rotan, madu: getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, umbi umbian, sarang burung walet, dan atau hasil hutan bukan kayu lainnya. pemungutan hbk sebagaimana maksud pada terhadap tumbuhan liar dan atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab tata cara pemberian persetujuan bagian kesatu umum yang dapat mengajukan permohonan pphh yaitu perorangan, atau kth. permohonan pphh sebagaimana dimaksud pada hanya dilakukan oleh masyarakat atau kth yang berada sekitar lokasi hbk. areal yang dapat dimohon untuk pphh adalah: a.areal luar kawasan hutan yang tidak dibebani persetujuan berusaha, dan b.areal hutan tanaman dari kegiatan rehabilitasi luar kawasan hutan yang dibiayai oleh negara. dalam hal lokasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada telah dibebani persetujuan berusaha, permohonan pphh harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang persetujuan berusaha yang bersangkutan. bagian kedua persyaratan permohonan dan pemberian persetujuan paragraf persyaratan permohonan pphh diajukan oleh pemohon kepada gubernur melalui kepala dpm dan ptsp dengan tembusan kepala dinas kehutanan. permohonan pphh sebagaimana dimaksud pada untuk perorangan harus dilengkapi dengan persyaratan foto kopi ktp surat keterangan dari lurah kepala desa wali nagaripermohonan pphh sebagaimana dimaksud pada untuk kth harus dilengkapi dengan persyaratan foto kopi keputusan pembentukan kthformat permohon dasar permohonan pphh yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam kepala dpm dan ptsp meminta pertimbangan teknis pphh kepada kepala dinas kehutanan. kepala dinas kehutanan meminta kepala kph untuk menerbitkan rekomendasi terhadap lokasi yang dimohon pphh paling lama jangka waktu (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan teknis dari kepala dpm dan ptsp. dalam jangka waktu (enam) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari kepala dinas kehutanan sebagaimana dimaksud dalam kepala kph menerbitkan rekomendasi untuk lokasi yang dimohon pphh. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada berupa persetujuan pemungutan hasil hutan, yang menyatakan: status dan luas areal yang dimohon, teknis pemungutan, estimasi target yang diperkenankan, jangka waktu persetujuan pemungutan, dan tidak adanya konflik sosial pada lokasi yang akan dimohonkan persetujuan pemungutan hasil hutan bukan kayu. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada disertai dengan berita acara pemeriksaan lapangan dan peta hard copy beserta soft copy dalam format file.shp. berdasarkan rekomendasi kepala kph sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas kehutanan menerbitkan pertimbangan teknis persetujuan atau penolakan permohonan pihak kepada kepala dpm dan ptsp dalam jangka paling lama (hari) hari kerja. pertimbangan teknis pphh sebagaimana dimaksud pada disertai dengan peta lokasi pphh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan teknis pphh. paragraf penerbitan pphh berdasarkan pertimbangan teknis kepala dinas kehutanan sebagaimana dimaksud dalam kepala dpm dan ptsp dalam jangka (tiga) hari kerja menerbitkan pphh dengan lampiran berupa peta lokasi pphh. format pemberirget dan jangka waktu pemberian pphh pphh diberikan target berdasarkan rekomendasi kph setempat jangka waktu berlaku pphh, diberikan paling lama (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang. bab iii perpanjangan pphh areal yang dimohon untuk perpanjangan pphh adalah areal kerja yang akan habis masa berlakunya. permohonan perpanjangan pphh sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (dua) bulan sebelum jangka waktu pphh berakhir. perpanjangan pphh sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan berdasarkan hasil rekomendasi kepala kph. dalam hal pemegang pphh tidak mengajukan permohonan perpanjangan pphh sebagaimana dimaksud pada maka pphh tidak berlaku lagi setelah jangka waktu berakhir. permohonan perpanjangan pphh diajukan oleh pemohon kepada gubernur melalui kepala dpm dan ptsp dengan tembusan kepada kepala dinas kehutanan. permohonan perpanjangan pphh sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: foto kopi keputusan pphh sebelumnya, dan bukti bayar pdh masa pphh sebelumnya. ketentuan mengenai tata cara permohonan, persyaratan permohonan dan penerbitan pphh sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap tata cara permohonan perpanjangan pphh. bab berakhirnya pphh pphh berakhir, karena: masa berlaku pphh telah berakhir, diserahkan kembali kepada pemberi persetujuan sebelum masa berlakunya berakhir, pemegang pphhebk tidak mengajukan perpanjangan pphh, atau dicabut oleh penerbit pphh karena melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan kepala dinas kehutanan melakukan supervisi dan pembinaan terhadap kph. kph melakukan pengawasan dan pengendalian, pembinaan serta evaluasi terhadap pemegang pphh wilayah kerjanya.bab pendanaan pendanaan pelaksanaan supervisi dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab vii kewajiban pphh setiap pemegang pphh wajib menyusun rencana kerja dan melaporkan realisasi produksi pphh setiap bulan kepada kepala kph:setiap pemegang pphh wajib melaksanakan ketatausahaan dan pembayaran pnb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. bab viii sanksi untuk menjamin status, kelestarian hutan dan kelestarian fungsi hutan, setiap pemegang pphh dalam hal melanggar ketentuan atas dikenakan sanksi administratif. jenis sanksi administratif terhadap pemegang pphh berupa: teguran tertulis, denda administratif: cc. pembekuan pphh, dan atau pencabutan pphh. tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang pphralihan pphh yang telah diberikan sebelum ditetapkannya peraturan gubernur ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. permohonan pphh yang telah diproses sebelum diberlakukannya peraturan gubernur ini, tetap berlaku dan dilakukan proses selanjutnya sebagaimantata cara pemberian dan perpanjangan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung dan hutan produksipenyesuaian kebutuhan standar satuan harga barang pemerintah provinsi sumatera barat dalam penyusunan dan pelaksanaan perubahtahun diubah sebagai berikut: ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:atau aturan lainnya.:september gubernur sumatera barat, dto mahyeldi diundangkan padang pada tanggal septdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sumatera barat, menimbang bahwa rencana kerja perangkat daerah tahun telah ditetapkan dengan peraturan gubernur nomor tahun bahwa dalam pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu melakukan penyesuaian kembali berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah sampai dengan triwulraturan gubernur sumatera barat nomor tahun tentang penetapan rencana kerja perangkatkerja perangkat daerah tahun beberapa ketentuan dalam lampiran peraturan gubernur nomor tahun tentang rencana kerja perangkat daerah tahun berita daerah provinsi sumatera baratdto mahyeldi diundangkan padang pada tanggal agustus pj. sekretaris daerah provinsi sumatera barat, dto benny waris berita daerah provinsi sumatera barat tahun nomor

ten peraturan gubernur sumatekas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam prenmenyusun apbpbd. rp. bertambah. rp. jumlah pendapatan daerah setelah perubahan . rp. belanja daerah semula. rp. bertambah. rp. jumlah belanja daerah setelah perubahan . rp. defisit).( rp. , ) pembiayaan daerah penerimaan semula. rp. bertambah. rp. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan. rp. pengeluaran semula. rp. berkurang. rp. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.rincian dana otonomi khusussumatera baratmaksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa kabupaten tanjung jabrincian dana desa untuk setiap desa kabupaten tanjung jabung barat tahun anggaran2015 sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan cara: keterangan: dana desa, penggunaan dan pelaporanh. sekretaris daerah kabupaten tanjung jabung barat, ttd gatot sudarskabupaten tanjung jabung barat tahun penghitungan dana desa setiap desa kabupaten tanjung jabung barat tahun anggaran (mem penduduk amen pendudukan sitaan makasih pagu dara desa nama desa alokasi dasar rasio jumlah rasio indeks rasio jumlah rasio luas total bobot| berdasarkan per desa sea penduduk miskin penduduk geografi ikecamatantungkalulu bob boh javana 2sis3n08a| o07e| gel o0oe| agol ora| o68r| o20x| odo| (ramungrayas os0g| oo ore oost| or6r| od3r| (kumabasat oo 2sas| ) gel oo ol0c| oo0a9| o89t| (pematangan os96| o ) oo ore oo o030ze| oo3t| o,s2x| (raman raa osi53n082| o8ose| 7al gel oo oa1| ost ol9r| o86r| jasa 25i531982| obat| ot3s| oo 69l ore oo1nge| o o o733| ot9re| oo2| sa2a| otot| oa7x| temurun sis3n082| sgg| 1a| gel oo os26| o0s9| 3g3al| o89e| jeematangtem8esu obat| oo )? 33l o o e68al ot7g| oa223| os7| jsapangseeakat 25ssio89| seo| oso| oo ) o o000x| oise| woong| o o6256| sss| oo,s59e| o oi7di2366| (kecamatan ntungkaliur | 00th too (om. (kecamatanpengabuan ) (sungamaung 17as| 40e| ' 2e| o63| o8at| lo. (kecamatan bet ara toto (pematangbuluh g3o| oli9e| oo oo )? o ol2| 9ogz| o76r| o,69ge| lv. (recamaranmerung toto toto feewvasungan ' 25iss1089| 99o| oso| o13s| o )sal o o08x| oasis| it3se| oa1g| o35,o1| o7og| o219| o,s30| o o lusuktap gii| ologie| oo s8si| o1sg| frawungpaku 25i531089| seal oil oo ) g6| o ? sel o oor3e| caa0| oo les ot7g| sesal li7g| oo3ss| oo76r| o o24326755| (tanungbenanak gge| orig| vo ot o0oe| o6s9l o7at| o0, jsurmmaapa ' 25iss1089| o21e| oo o ? o o002x| o o gil| oo2| oo o380s| ore| o4sx| ois3ga080| japipuwwa | ol79e| ot ooa| o0as| a2aol o99e| menang gap oo ) | 25i531089| ogs9| ood9| o ) as| ? o oo020| oo3g| oo o4soal oso| o2ag| (murung 2s15s31984| ss19| oo oral o6se| os14| ol59e| ,049e| tamungmakmur 25is31089| ti) dosen| o ) 2l os o000x| oo seal oo1g| goal oo os76| o o15137977| lv. (kecamatan8ingtingai too oo. apa kaos amanpendata amiohpendudakvisin obaswiaah meta pagu bana esa jumlah pasa jumlah rasio luas nee rasio total bobot| berdasarkan per desa penduduk jumlah bobot penduduk jumlah bobot wilayah bobot kesulitan indeks bobot penduduk miskin penduduk biografi |o4a purwodadi 2sn532989| 8e| o )9o0| o0130| segoe| o07e| ori9e| isuraamal ' 25r532989| o8a| o219| oo 0re| oan96| oaf| ol6r| joao jaya ol6r| o0l ) oon| o000e| oo3g| o8or| o2as| oa3y| |oa8 |evurpevgkamn o251532984| arp3| on| o0r20e| o8sye| o080| jratwwgmakmu o251532989| parsel os3g| oo o ) oo )? o0135| oo2age| oo2g| a1o3l| oo8as| 025y| o93y| (sungai run soil does 9on| orie| oo1e| o76r| o o9928e8| |batas nke aas ' ) | o251531989| o200| 2a| 00an o0ov| 3sial o21y| od6p| jeumpa ol6l oo o )?9on| o003ge| o o?49al o139| oo1e| 0s78| name| vu. kecamatanbatangasam | yo ooh isun 25n531989| g33| oo 40a| 20e 388s| |rawungsoso 1nsi| oas9| o oo )? o0| o009e| ogwx| oo9g| o93g| o2ese| o61y| o o19. juusukserwal oo o251532984| gagal ozo| on| o0r20e| as73| o921| o27e| (su ngai dosa o251531984| oral oa7e| o0osg| o7at| |rawang kompas 9rol gal ore o o0076| sar2| lage flag| o7ov| jiusuktwwas oo oon| o001e| oo7e| sga9| o08s96| sungai dar' asal oli9e| oo )o? o00an| o380e| oag| oso| (vm. frecamatanrenammeoawa poo ono rantaubenar ' oo )?9o0| oo17e| 095y| olor| o93g| o2es6| o827| jamesi o25n531989| o ss| ag8s| l26xe| o139| o,76se| o77| |ciwrabamal oo o25n531989| oa79| o o )? o00ag| oo8se| o1og| some| os7| isungaikoran ol8s| sol o08| google| o si78| s5o2| 110ge| muaradanau o42g6| olo| o 19e| 4a0ge| o4ag| g19al |tanah tum o251. 73o| oo9| oo o3age| |suram bak cool o 16g| oo ) l0age| blog| (kecamatannya rapapaik | pop ooh |obusunmupo ) oo8| ologie| o65r| jivranyaya o25n531989| oa3g| o o ) o ox| oo 00oe| ges| oase| o02g| o,76se| o23g| o38y| |surmiwvah ol39| o00| o00e| o o rate| oo1| kemangmanis sag| oa396| o oo o0026| 70o7| oas0e| oo2g| o25y| (rantausapakltamo o251. a6| o of| o o007e| o176| o6i9e| lusukssontan ' ) | o251531989| eog| oo8g| o ) 0g| oo o0ag| sza3| (sungapapaun oos| oot| 000ge| o4a7| oon szo2| liat o3ar| isungaimu luk o25n531989| 3n38| oos86| tag| o ) oo oo00o| goal ordre| o02g| google o36r| os39| pematang batam o251. sol oo8s| oo0| a25) olive| o01x| segel liat o3as| x.o (kecamatanseberangkota | ooh mekaralam 25r531989| g7ol o4ag| oan96| oo )o283) o 1e| o0o4ag| o1863| oase| o0sy| o82y| |maapanjaya o251. ' ) os9e| 9ee| o02996| (kua lak agar 7o0| oan6| oag| o o261|) o o19e o04one| o o5a1| 001p o7sy| .39a| xx. (kecamatan nbramitam | ooh jaramiramk anan dte| o409| elite| s268| j|ranjungsenju lang oo | o251531989| food| o436| lie| o8ose| o69r| .79a| jpemsevis 6se| o ) lo6 ie| o o2i9e| daf| |pantai jadi gos| lolos| 97l o j900| oo150| o4s3| o01| (kembung oo0| oo oo17e| roge| o01| semau ges| oda9| oli9e| o 1agl oo ) 399a| o80re| o2ar| xi. (kecamatankualabetara | ooh betarakanan o6s6| oa7g| oo ) o o19e| o0as9| page| oog| isungaaesar ' | go7| o si97| aso9| sof| alokasi berdasarkan formula nama dea atas dasi jumlah penduduk jumah penduduk wiski waswiayan lokasi pagu dana desa jumlah rasio bobot jumlah rasio bobot rasio luas bobot nee rasio bobot total bobot| berdasarkan per desa penduduk jumlah obo' penduduk jumlah wilayah kesulitan indeks formula penduduk miskin penduduk geografi ea) segel kuala indah |suak labu xiii. (kecamatan menyerang ann |sungai kayu aro (teluk ketapang |sungai rambai (margo rukun (kompas jaya ,03y2 (lumayan (sungai landak ). ,24y2 |sungsang sungai kepayang ,2s0o| as9a| kontrol penghitungan bobot pagu dana desa kabupaten |(c) pagu alokasi dasar |(d) (n) pagu bagian formula |(e) ( ) jumlah desa (f) ui) bupati tanjung jabung barat, ttd usman bermula

menimbang mengingat gubernur jawa barat peraturan gubernur jawa barat nomor tahun 2oi9 tentang kode etik pegawai biro pengadaan barang jasa sekretariat daerah provinsi jawa barat dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa barat, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, pelaksana pengadaan barang jasa harus menjamin melaksanakan prinsip dan etika pengadaan barang jasa; bahwa biro pengadaan barang jasa sekretariat daerah provinsi jawa barat sebagai unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah daerah provinsi jawa barat yang melaksanakan pengadaan barang jasadiperlukan kode etik pengadaan barang jasa bagi pegawai lingkungan biro pengadaan barang jasa sekretariat daerah provinsi jawa barat sebagai pedoman dalam melaksanakan prinsip dan etika pengadaan barang jasa;lool2391);o18rbj adalah kepalaro,fl bab ketentuan umum bagian kesatu pengertian dalam peraturan gubenur ini yang dimaksud dengan: daerah provinsi adalah daernengadaan barang jasa, pegawai biro pengadaan barang jasagian kedua maksud dan tujuan\juan kode etik adalahtiga ruang lingkupjabat struktural; dan pelaksana, terdiri dari pns dan non pns. kode etik pegawai biro pbj sebagaimana dimaksud pada meliputi nilai dasar, prinsip, dan etika. bab nilai dasar, prinsip, dan etika dalam melaksanakan penyelenggaraan pengadaan barang jasa, pegawai biro pbj,(, kredibilitas, adalah tingkat kepercayaan terhadap pegawai biro;; efisien,; adil tidak diskriminatif, adalah bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia; biro pbjbiro pbj; tidak melakukan penyimpangan standar operasional prosedur; dan tidak melakukan kegiatan apapun dalam upaya untuk menguntungkan salah satu pihak. bab iii pembentukan kelembagaan non struktural: sekretaris dijabat oleh kepala badan kepegawaian daerah pemerintah daerah provinsi; dan anggota dapat oleh kepala biro hukum dan hak asasi manusia sekretariat daerah pemerintah daerah provinsi.ode etik sebagaimana dimaksud dalam danr:g berkedudukan badan kepegawaian daerah pemerintah1r; majelis pertimbangan kode etik men)'sun telaahan;,e' bagian kedua tata cara pemanggilan dan pemeriksaan (l))iro pbj agar pegawai biro pbj teguran tertulis; pernyataan tidak puas; dan rekomendasi mutasi dari majelis pertimbangan kode etik. pegawai biro pbj;uni error jawa bara, mad ridwan kami1 diundangkan bandung pada tanggal .1uni ) t daerah provinsi barat, ::i bar karunia berita daerah provinsi jawa barat tahun nomorsosial asistensi lanjut usia terlantarlanjut usia terlantar kota kediri, perlu peran pemerintah daerah untuk memberikan asistensi kepada orang lanjut usiasistensi lanjut usia terlantar yang selanjutnya disebut bansos salut adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk tunai dari pemerintah daerah kepada lanjut usia terlantar setiap bulannya melalui mekanisme uang tunai yang disampaikan oleh pendamping bansos salut disetiap kelurahan. lanjut usia terlantar adalah orang berusia diatas (enam puluh) tahun dengan kondisi miskin yang merupakan penduduk kota kediri. pendamping adalah petugas dari kelurahan yang merupakan kepanjangan tangan dari perangkat daerah yang memiliki tugas menyalurkan bansos salut. bab tujuan dan manfaat bansos salut bertujuan untuk mengurangi beban lanjut usia terlantar melalui pemenuhan kebutuhan pangan. manfaat bansos salut adalah:lanjut usia terlantar dalam menghadapi resiko sosial. bab penerima bansos salut bansos salut diberikan kepada lanjut usia terlantar daerah. lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia diatas (enam puluh) tahun dan dalam kondisi miskin, terdaftar sebagai penerima bansos salut yang ditetapkan oleh pemerintah daerah: dan bukan penerima bantuan sosial program keluarga harapan pkh) pusat. bab besaran bansos salut pemerintah daerah memberikan bansos salut sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) orang bulan. pencairan bansos salut sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam setahun. pemberian bansos salut sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhitung mulai tanggal januari bab mekanisme penyaluran bansos salut kelurahan mengusulkan daftar nama calon penerima bansos salut kepada perangkat daerah. perangkat daerahansos salut. perangkat daerah melakukan edukasi dan sosialisasi penyaluran bansos salut kepada: perangkat kelurahan, pendamping, dan cc. penerima bansos salut. edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara: tatap muka, media elektronik. mekanisme penyaluran bansos salut dilakukan melalui tahapan: pencairan dana bansos salut: dan penyaluran dana bansos salut. pencairan dana bansos salutsalutsalut sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan secara tunai oleh pendamping kepada masing masing penerima bansos salut. penyaluran dana bansos saluttuan salut untuk disampaikan kepada perangkat daerah. dalam hal terdapat bansos salutsalut penghentian bansos salutninggal dunia, cc. memiliki kepesertaan ganda dengan pkh pusat. bab vii pendamping bansos salut pendamping bansos salut diutamakan berasal dari pekerja sosial yang berdomisili kelurahan tempat penerima bansos salut berada. pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari: pekerja sosial masyarakat, penyuluh sosial masyarakat, pendamping sosial pkh, potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya. penetapan pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. pendamping bansos salut sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: melakukan koordinasi dengan lurah mengenai pelaksanaan penyaluran bansos salut, melakukan penyaluran bantuan kepada penerima bansos salut, menyusun laporan penyaluran bansos salut, mengkoordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan dalam pelaksanaan penyaluran bansos salut. pendamping bantuan salut melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada kepada perangkat daerah. bab viii pembiayaan sumber pembiayaan dan operasional bansos salut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota kediri. bab pengelolaan pengaduan pengaduan atas pelaksanaan bansos salutsalut, data penerima bansos salut, dan proses administrasi untuk pemberian bantuan salutsalusalutsalutmuhesienxtlahuddin, sh.mh. penlalawan, provinsi riau tahun diajukan oleh: me: . nama zukuri jai" nang pekerjaan anggota dprd provinsi riau alamat jalan maharaja indra nomor rw oka ear kelurahan pangkalan kerinci kota, kecamatan pangkalan kerinci, kabupaten pelalawan nama drs. abdul anas badrul pekerjaan wiraswasta alamat jalan maharaja indra gg. melati nomor kelurahan pangkalan kerinci kota.e., ak., m.h., magma widjaja, s.h., pilipes tarigan, smegawati, s.h., robin hutagalung, s.h., ridho hid, s.h., m.h., sonny ray panjaitan, s.h., rian ringan bandar, s.h., peri andri maroko gultom, s.h., m.h., ridwan darmawan, merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] kuasa hukum pada kantorelalawan, beralamat jalan pamong praja, komplek perkantoran bakti praja, pangkalan kerinci pelalawan riau: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada suryadi, s.h., indra jaya, s.h., m.h., ali husin nasution, muhammad syukur, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor suryadi, s.h. associated, beralamat jalan pepaya nomor kelurahan jadirejo, kecamatan sukawati, kota pekan baru, provinsi riau, faxharris tempat tanggal lahir langgam februari alamat perumahan dinas bupati pelalawan rt. rw. kelurahan desa pangkalan kerinci barat, kecamatan pangkalan kerinci, kabupaten pelalawan nama drs. zardewan, m.m. tempat tanggal lahir pelalawan september alamat komplek perumahan bhakti praja rt. rw. kelurahan desa pangkalan kerinci baratpelalawan tahun nomor urut merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelalawan telah ikut menggunakan kesempatan untuk menggunakan hak pilih secara tidak sah, bahwa antara pengguna hak pilih secara tidak sah tersebut dapat dibagi dalam beberapa kategori, bahwa jumlah pemilih tidak sah dengan kategori sebagaimana diatas, mencapai bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kode data wilayah administrasi pemerintah, disebutkan bahwa kabupaten pelalawan menggunakan kode wilayah bahwa kode wilayah tersebut digunakan dan menjadi bagian dalam penomoran nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga untuk penduduk kabupaten pelalawan, bahwa didalam dpt kabupaten pelalawan ditemukan sebanyak orang yang bukan penduduk kabupaten pelalawan yang ikut menggunakan kesempatan untuk memilih, yang ternyata tidak memiliki nik atau nkk atau nik nya tidak menggunakan kode serta masing masing tersebar pada: kecamatan pangkalan kerinci org kecamatan langgam org kecamatan pangkalan lesung org kecamatan pangkalan kuras org kecamatan bandar petualangan org kecamatan ukur org total org bahwa kemudian diketahui adanya pemilih tanpa nik nkk dan atau pemilih dengan nik luar kabupaten pelalawan ternyata dikoordinir secara terstruktur, sistematis dan massif seluruh wilayah kabupaten pelalawan: bahwalalawan, provinsi riau tahun berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pelalawan nomor pts kpu kab(vide bukti pt serta keputusan komisi pemilihan umumbahwanomor urutpelalawmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idabupaten pelalawan berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) adalah jiwa (videlalawmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idseluruh tps kecamatan pangkalan kerinci seluruh tps kecamatan langgam seluruh tps kecamatan pangkalan lesung seluruh tps kecamatan pangkalan kuras seluruh tps kecamatan bandar petualangan seluruh tps kecamatan ukur dan atau setidaknya tps desa kesuma, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan riau, tps desa botol, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan riauya sangat berdemilih dan yang menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan nomor urut yang bernama harris dan drs. zardewan, mm. pemberian genset bahwa petahana incumbent selaku bupati kabupaten pelalawan telah memberikan bentuk pemberian hadiah dan bantuan sosial dengan memanfaatkan dana apbd, yaitu: desa terapung, kecamatan kuala kamparesa terapung, kecamatan kuala kampar, kabupaten pelalawan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dusun malahan jaya desa pangkalan gondii, kecamatan langgam(satu), pemberian tersebut dilakukan dusun malahan jaya, desa pangkalan gondii, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan, dusun sei moyang, desa kesuma, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan pemberian (dua) unit mesin genset pembangkit tenaga listrik masing masing berkapasitas kva berikut panel dua pintu sebanyak unit tanggal desemberusun ii, dusun iii, dusun sei moyang, desa kesuma, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan: bahwa beberapa unit mesin genset pembangkit tenaga listrik desa terapung kecamatan kuala kampar, desa pangkalan gondii dusun malahan jaya kecamatan langgam, desa kesuma dusun sei moyang kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan yang digunakan oleh incumbent petahana sebagai sarana kampanye pasangan calon adalah bersumber dari dana apbd p, sebagaimana anggaran penjabaran perubahan apbd tahun anggaran adalah bersumber dari mata anggaran:sub unit organisasi dinas pertambangan dan energi dengan nomor rekening anggaran: bahwa akibat pemberian beberapa unit mesin genset pembangkit tenaga listrik desa terapung kecamatan kuala kampar, desa gadai dusun malahan jaya kecamatan langgam, desa kesuma merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dusun sei moyang kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan, terjadi perolehan suara yang tidak wajar untuk pasangan calon nomor urut pemberian ambulance dusun toro, desa lubuk kembang bunga, kecamatan ukur, kabupaten pelalawan pemberian (satu) unit mobil ambulance dusun toro pada bulan november dengan disertai pesan agar memilih nomor urut apabila pasangan calon nomor urut menang maka ambulance tersebut tetap berada dusun toro, pemberian tersebut dilakukan dusun toro, desa lubuk kembang bunga, kecamatan ukur kabupaten pelalawan: bahwa dusun toro terletak dalam kawasan taman nasional testo nilo tnt) yang terlarang untuk pemukiman didiami dan ditambah: bahwa terhadap pemberian (satu) unit ambulance dusun toro ini bertentangan dengan aturan sebagaimana penunjukan kawasan testo nilo tnt) berdasarkan surat rekomendasi bupati pelalawan nomor dishub tertanggal juli tentang rekomendasi perluasan taman nasional testo neo, diperkuat dengan rekomendasi gubernur riau melalui surat nomor terbang tertanggal november juncto. pada tahun testo nilo diperluas melalui menhub nomor menhub l1 juncto kesepakatan besama departemen kehutananmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id junctojuncto jawaban pelaksanaan apbd kabupaten pelalawan tahun anggaran bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun pemberian pemerintah dari dana apbd dusun toro yang terdapat kawasan taman nasional test nilo tnt) telah dihapus pengangkatannya dan pemberian bantuan lokasi tersebut seharusnya tidak dapat dilaksanakan vide: tanggungjawab pelaksanaan apbd kabupaten pelalawan tahun anggaran bahwa akibat pemberian bantuan ambulance dusun toro, desa lubuk kembang bunga, kecamatan ukur, kabupaten pelalawan terjadi lonjakan suara yang tidak wajar untuk pasangan calon nomor urut pemberian raskin desa silakan hulu, kecamatan ukur, kabupaten pelalawan pemberian raskin (beras untuk rakyat miskin) gratis desa silakan hulu kecamatan ukur oleh pasangan calon nomor urut yang diserahkan pada masa kampanye oktober dalam rapat desa silakan hulu, kepala desa mengatakan bahwa beras raskin gratis berasal dari bantuan dari harris pasangan calon nomor urut dan apabila harris terpilih kembali menjadi bupati maka beras raskin akan gratis selamanya. apabila tidak terpilih beras raskin harus dibayar, oleh karena itu maka harus memilih nomor urut pemberian tersebut dilakukan desa silakan hulu kecamatan ukur, bahwa akibat pemberian bantuan raskin (beras untuk rakyat miskin) gratis dengan janji dan ancaman sebagaimana diatas desa merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo silakan hulu, kecamatan ukur, kabupaten pelalawan maka terjadi perolehan suara yang tidak wajar untuk pasangan calon nomor urut bahwa berdasarkan hal tersebut atas, ternyata telah terjadi pemanfaatan dana apbd dan atau apbd p oleh pihak terkait sebagai bupati petahanaberas raskin yang pelaksanaanya sangat ber csalah satu pasangan calon:hal tersebut atas, maka pasangan calon nomor urut harus dibatalkan didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan tahun atau setidak tidaknya harus diadakan pemungutan suara ulang di: seluruh tps, desa terapung, kecamatan kuala kampar, kabupaten pelalawan: seluruh tps, dusun malahan jaya, desa pangkalan gadai, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan: seluruh tps, dusun sei moyang) dan dusun iii kesuma), desa kesuma, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan, seluruh tps, dusun toro, desa lubuk kembang bunga, kecamatan ukur, kabupaten pelalawan, seluruh tps, desa silakan hulu, kecamatan ukur, kabupaten pelalawan. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bupati incumbent menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah dengan cara memanfaatkan fasilitas humas pemerintah kabupaten pelalawan yang mensosialisasikan pasangan calon nomor urut khususnya mensosialisasikan jargon lanjutkan dalam pemilihan bupati kabupaten pelalawan tahun bahwa incumbent selaku bupati kabupaten pelalawan telah memasang spanduk yang bertuliskan pelalawan cerdas melalui pendidikan gratis dilanjutkan", masing masing terdapat di: diketahui dan photo pada tanggal oktober puncak indah kelurahan sore satu kecamatan pangkalan kuras, kelurahan sore satu kecamatan pangkalan kuras, sma negeri kecamatan pangkalan kuras, kelurahan sore satu kecamatan pangkalan kuras, kelurahan sore satu kecamatan pangkalan kuras: diketahui dan photo pada tanggal oktober . desa simpang beringin kecamatan bandar sei kijang: desa lubuk ogung kecamatan bandar sei kijang, desa sungai solok kecamatan kuala kampar, bahwa incumbent selaku bupati kabupaten pelalawan telah me masing papan plang pembangunan yang bertuliskan ppid mandiri lanjutkan masing masing terdapat jalan meranti, kelurahan sore pangkalan kuras, pelalawan: bahwa jargon lanjutkan adalah jargon resmi pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut sebagaibahwa berdasarkan hal tersebut atas maka pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut telah menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah berupa penggunaan publikasi humas pemerintah kabupaten pelalawan untuk mensosiali merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id saksikan jargon lanjutkan dalam pemilihan bupati kabupaten pelalawan, nuseluruh tps, kelurahan sore satu, kecamatan pangkalan kuras,seluruh tps, desa sungai solok, kecamatan kuala kampar. bupati incumbent menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah berupa penggunaan kartu jamkesda untuk mensosialisasikan nama dan jabatannya dalam pemilihan bupati kabupaten pelalawan. bahwa incumbent selaku bupati kabupaten pelalawan telah meng ganti kartu jamkesda pelalawan sehat, yang masih aktif berlaku (belum berakhir), bahwa sebelumnya kartu jamkesda pelalawan sehat yang masih berlaku aktif tersebut, tidak terdapat photo bupati pelalawan, namun setelah diganti dan dibagikan kartu jamkesda pelalawan sehat yang baru, terdapat photo bupati kabupaten pelalawan yang juga pasangan calon nomor urut bahwa penggantian kartu jamkesda pelalawan sehat dengan kartu jamkesda yang memuat foto incumbent tersebut dilakukan pada bulan november atau beberapa minggu menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati pelalawan tahun bahwa pada saat pembagian kartu jamkesda pengganti yang memuat foto petahana incumbent, masyarakat diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut haris zardewan) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan tahun bahwa pembagian kartu jamkesda pelalawan sehat (kartu pengganti yang memuat foto petahana incumbent) ditemukan terjadi di: desa beringin makmur, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan, desa pangkalan tampoi, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan, kelurahan sore satu, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan, desa sering, kecamatan pelalawan, kabupaten pelalawan, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa akibat pemberian kartu jamkesda pelalawan sehat yang memuat foto bupati yang juga pasangan calon nomor urut desa beringin makmur, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan, dan kelurahan sore satu, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan terjadi perolehan suara yang tidak wajar untuk pasangan calon nomor urutdesa beringin makmur, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalaw, m.h., eddie mulyono, s.h., deni aulia ahmad, s.h., nur syamsiah duha, s.h. kn., roy fahmi, s.h., sururudin, s.h., gugur ridho putra, scasablanca kav. jakarta dan asep rumit, ag., s.h., mh, anderson, s.h., benny nofriza, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum asep rumit partners yang beralamat dan berkantor jalan handayani lt. angka atas, pekanbaru, dalam hal ini dibantu advokat magang paralegal: bayu nugroho, s.h., muhammad dul ikrardesa pangkalan tampoi, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan: kelurahan sore satu, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan: bahwa pasangan calon nomor urut (petahana incumbent) dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, aparatur sipil negara asn pns) bahwa pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut sebagai telah membuat brosur (leaflet) resmi sebagai alat peraga kampanye apk) nya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan: bahwa brosur (leaflet) resmi sebagai alat peraga kampanye apk) pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan yang telah disahkan disetujui kpu kabupaten pelalawan tersebut menampilkan gambar dan pernyataan dan atau testimoni dari salah satu tokoh masyarakat pelalawan yang bernama prof. dr. ir. tengku dari, sc. bahwa prof. dr. ir. tengku dari, sc. adalah aparatur sipil negara dan atau pegawai negeri sipil asn pns) sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, bahwa berdasarkan data badan kepegawaian negara republik indonesia, bahwa prof. dr. ir. tengku dari, sc. tercatat dalam database badan kepegawaian negara republik dengan data sebagai berikut: nama tengku dari jabatan guru besar nip nip lama tanggal lahir januari merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tmt cons february tmt pns february golongan ruang tmt): iv d pendidikan terakhir !doktor instansi kerja kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi unit kerja universitas riau unit kerja induk kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi kedudukan pns aktif nomor kep aa tanggal nomor persetujuan kenaikan pangkat bkn:. bahwa pada tanggal oktober kepala desa harapan jaya kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan melalui suratnya nomor umum telah menyampaikan undangan kepada masyarakat untuk menghadiri kampanye nomor pada hari selasa tanggal oktober lapangan samping kud,ketua tim relawan nomor harris telah menyampaikan undangan untuk, bahwa peristiwa adanya kepala desa harapan jaya membuat ti'adakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye, telah dilaporkan bawaslu dengan laporan tertanggal oktober dan tanda terima bukti penerimaan laporan05 lp pilkada bahwa berdasarkan hal tersebut atas, maka telah terjadi:seluruh tps, desa harapan jaya kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan: penggunaan ijazah yang tidak valid dalam pencalonan sebagai bupati pelalawan. bahwa memohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi persyaratan calon yang digunakan harris calon bupati nomor urut berupa surat keterangan pengganti ijazah nomor sdn tertanggal september yang keluarkan oleh kepala sdn langgam, bahwa harris calon bupati nomor urut mengajukan melengkapi persyaratan administrasi pasangan calon dengan surat keterangan pengganti ijazah tsanawiyah slip nomor e ppen merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tb yang dikeluarkan oleh pondok pesantren daun nanda thalib rangkiang, tertanggal maret bahwa sedangkan untuk tingkat sta, h.m. harris calon bupati nomor urut menggunakan ijazah paket yang dikeluarkan oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten rokan hulu tertanggal juli bahwa berdasarkan uraian atas maka ditemukan keanehan ijazah pendidikan harris calon bupati nomor urut yaitu: ijazah setingkat sd, dikeluarkan tahun ijazah setingkat slip, dikeluarkan tahun ijazah setingkat sta, dikeluarkan tahun bahwa berdasarkan hal tersebut, harris calon bupati nomor urut telah menggunakan ijazah yang tidak valid dalam pencalonan sebagai bupati pelalawanberdasarkan hal tersebut maka harris calon. bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut harris dan drs. zardewan, m.m.) melakukan kejahatan pelaksanaan pemilukada serentak tahun perbuatan tersebut adalah. pada tanggal desember pukul wib saudara salin tim pasangan calon nomor urut memanggil saudara jerman ketua kpps tps desa kesuma kecamatan pangkalan kuras untuk bertemu dan berbicara masalah pemilihan bupati dan wakil bupati besoktemuan tersebut saudara salin mengatakan bahwa dusun sei medang calon bupati harris akan membangun gedung sekolah sd, smp dan sma oleh sebab itu harris harus menang dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut saudara salin memaksa ketua kpps tps agar mengizinkan saudara riyadi alias lonceng masuk dalam tps bahwa saudara riyadi yang tergabung dalam tim pasangan calon nomor urut selanjutnya pada pukul wib datang dan masuk dalam tps mengambil tanda pengenal anggota kpps atas nama mayudistira dan duduk seolah olah sebagai petugas kpps dan melakukan kegiatan mencatat menulis, kemudian memberi isyarat kepada para pemilih yang datang agar memilih nomor dalam menggunakan hak suaranya, bahwa selanjutnya pada jam wib saudara salin datang tps memaksa ketua kpps tps untuk memberikan surat undangan kosong atas nama orang yang namanya ada dpt tetapi tidak datang tps, undangan tersebut untuk diberikan kepada orang lain yang namanya tidak terdaftar dpt untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa diketahui bahwa saudara riyadi alias lonceng bukan anggota kpps pada saat selesai pemungutan perhitungan suara dilakukan setelah selesai pada saat penanda tanganan seluruh dokumen oleh ketua dan anggota kpps dan saksi, ternyata saudara riyadi tidak ikut menanda tangani dan namanya tidak terdapat semua dokumen. bahwa pada saat penghitungan surat suara berakhir dan dilakukan penghitungan sisa surat suara pada saat itu diketahui bahwa sisa surat suara sebanyak lembar hilang dan tidak temukan, bahwa kasus tersebut sudah laporkan kepada panas kabupaten pelalawan dengan nomor tanda bukti penerimaan laporan lp pilkada dan lp pilkada akan tetapi tidak ada tindak lanjutnyamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. (tiga puluh tps desa kesuma kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan: politik uang (dan atau barang) untuk mempengaruhi persepsi pemilih. bahwa incumbent harris selaku bupati kabupaten pelalawan telah memberikan batik yang bertuliskan batik harris kepada masyarakat pelalawan untuk mempengaruhi persepsi pemilih, yang diterima beberapa orang yang terdapat di: tanggal desember berikan kepada masyarakat desa beringin makmur, kecamatan kerumunan kabupaten pelalawan: b. tanggal desember 2015di berikan kepada masyarakat desa banjar panjang kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan: cc. tanggal desember diberikan kepada masyarakat desa mayang sari, kecamatan pangkalan lesung, kabupaten pelalawan: bulan desember diberikan kepada masyarakat dusun iii bukit kesuma kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan: bulan desember ,diberikan kepada masyarakat dusun air kuning kelurahan kerumunan kecamatan kerumunan: tanggal november diberikan kepada masyarakat desa silakan hulu kecamatan ukur, kabupaten pelalawan: tanggal november diberikan kepada masyarakat desa beringin makmur, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa incumbent selaku bupati kabupaten pelalawan telah mem berikan uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) untuk mem pengaruhi persepsi pemilih, yang diterima beberapa orang yang terdapat di, tanggal desember diberikan kepada masyarakat dusun dan dusun iii desa kesuma, kabupaten pelalawan, bahwaerdasarkan hal tersebut maka harris calon bupatik kualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawpemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawkecamatan pangkalan kuras seluruh tps, dusun sei moyang, desa kesuma, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan: seluruh tps, kelurahan sore satu, kecamatan pangkalan kuras, seluruh tps, desa harapan jaya kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan: seluruh tps, dusun bukit kesuma kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan: seluruh tps, dusun iii. bukit kesuma kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan: kecamatan langgam seluruh tps, dusun malahan jaya, desa gadai, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan, seluruh tps, dusun tasik indah, desa sejati, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan, kecamatan kuala kampar seluruh tps, desa terapung, kecamatan kuala kampar, kabupaten pelalawan: seluruh tps, desa sungai solok, kecamatan kuala kampar. kecamatan ukur seluruh tps, dusun toro, desa lubuk kembang bunga, kecamatan ukur, kabupaten pelalawan: seluruh tps, desa silakan hulu, kecamatan ukur, kabupaten pelalawan. seluruh tps, dusun desa silakan hulu kecamatan ukur, kabupaten pelalawan: kecamatan bandar sei kijangmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan kerumunan seluruh tps, desa beringin makmur, kecamatan kerumunan kabupaten pelalawan: seluruh tps, desa banjar panjang, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan: seluruh tps, dusun air kuning kelurahan kerumunan kecamatan kerumunan bukit kesuma kecamatan pangkalan keras, kabupaten pelalawan: seluruh tps, desa pangkalan tampoi, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan kecamatan pangkalan lesung seluruh tps, desa mayang sari, kecamatan pangkalan lesung, kabupaten pelalawan, kecamatan pangkalan kerinci seluruh tps, kelurahan kerinci timur, kecamatan pangkalan kerinci, kabupaten pelalawan: selambat lambatnya (enam puluh) hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan,angkalan kuras tps desa kesuma kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan: tps desa kesuma, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan riau, kecamatan langgam tps desa botol, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan riau. kecamatan kerumunan tps desa bukit lembah subur, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan riau. selambat lambatnya (tiga) puluh hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan.elalawan untuk melaksanakan putusan ini. atau menyatakan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut harris dan drs. zardewan, m.m., sebagai calon bupati dan wakil bupati, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pelalawan tahun menetapkan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pelalawan tahun yang benar adalah: nama pasangan calon pan para zukuri dan drs. abdul anas badrul menetapkan zukuri dan drs. abdul anas badrul sebagai pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pelalawan tahun memerintahkan kepada kpu kabupaten pelalawp 1anama bukti keteranganlalawan, riaupelalawan, propinsi riau tahun dengan nomor urut berdasar nt bekas model db kaki, tanggal desember beserta seluruh laporannya fotokopieed tahun tanggal desember 2a fotokopi berita acara rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam rangka ikea bai vii desember bea lp pilkada aan lp pilkada pemilih model c6 kwk atas nama orang pemilih tanggal desember desember desember desember gadai, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan fotokopi photo panel dua pintu genset dusun sei moyang, desa kesuma, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan anggaran putra, tanggal desember kembang bunga, kecamatan ukur kabupaten pelalawan p8c1 fotokopi surat rekomendasi bupati perihal perluasan taman nasional testo nilo nomor dishub tertanggal juli testo nilo menjadi seluas provinsi riau nomor terbang tertanggal november fotokopi p 8c4 fotokopi kesepakatan besama departemen kehutanan rip 8c5 fotokopip 8c6 fotokopijawaban pelaksanaan apbd kabupaten pelalawan tahun anggaran nomor urut kabupaten pelalawan aa tentang pemberian kenaikan pangkat atas prof. dr. ir. tengku dari, puncak indah sore satu kecamatan pangkalan kuras p 10b2 fotokopi bukti photo yang diambil tangal oktober (ios keadaan kecamatan pangan kuras merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelalawan sdn sore satu kelurahan sore satu kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan p 10b5 fotokopi bukti photo yang diambil tangal oktober pangkalan kuras, kabupaten pelalawan p 10b6 fotokopi bukti photo yang diambil tangal oktober malas kabupaten pelalawan p 10b7 fotokopi bukti photo yang diambil tangal oktober desa lubuk ogung kecamatan bandar sei kijang, kabupaten pelalawan p 10b8 fotokopi bukti photo yang diambil tangal oktober pelalawan. ppid mandiri lanjutkan yang terdapat jalan meranti, kelurahan sore pangkalan kuras, pelalawan beringin makmur, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan tampoi kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan sering, kecamatan pelalawan, kabupaten pelalawan p 12a1 fotokopi undangan nomor umum oktober oleh kepala desa harapan jaya kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan p 12a2 fotokopi undangan pada tanggal oktober pilkada aan pra sikat tertanggal september yang keluarkan oleh kepala sdn langgam yang dikeluarkan oleh pondok pesantren daun nanda thalib rangkiang, tertanggal maret p 13a3 fotokopi ijazah paket nomor yang dikeluarkan oleh tertanggal juli merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dikeluarkan rangkiang tanggal september2000 setara sekolah menengah atas tertanggal juli p 13b1 fotokopi komisi pemilihan umum nomor v1 pelalawan provinsi riau tanggal juni p 13b2 fotokopi panitia pengawas pemilihan umum provinsi riau, hal: aan pilkada tanggal desember nen babak pilkada tanggal desember 20k bah kelurahan beringin makmur kecamatan kerumunan, yang tandatangani tanggal desember p 15a2 fotokopi surat pernyataan riyanto yang terdaftar tpsp 15b3 fotokopi surat pernyataan taufik yang terdaftar tps tandatangani pada bulan desember kelurahan banjar panjang kecamatan kerumunan, yang tandatangani pada bulan desember p 15b5 fotokopi surat pernyataan ganda ardiansyah yang terdaftar tandatangani pada bulan desember kelurahan mayang sari kecamatan pangkalan lesung, yang tandatangani pada tanggal desember p 15c2 fotokopi surat pernyataan sukowi yang terdaftar tps tandatangani pada tanggal desember nomor lp pilkada tanggal desember p 15e fotokopi surat pernyataan buyung tanggal desember desember pilkada tanggal desember merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id lp pilkada lalawan tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: . bahwa memohon menggaris bawahi berlakunya ketentuan dan nomor tahun sebagaimana yang telah diubah dengan, yang menetapkan bahw kota, ditegaskan sebagai berikut: menyebutkan objek dalam perkara perselisihan hasil peri labagai merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mana dimaksud dalam huruf b . faktanya dalam permohonan pemohon sudah dapat memohon pastikan dalil memohon tentang tidak wewenangnya mahkamah konstitusi dalam memeriksa permohonan pemohon dapat memohon sampaikan sebagai berikut: dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan pada halaman poin huruf dan adalah dalil pemohon yang merupakan pelanggaran pidana pemilu. berkaitan dengan hal tersebut,dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan pada halaman poin huruf kk, g,r, ss, dan adalah merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan panas kabupaten pelalawan untuk memproses pelanggaran tersebut sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan pada (halaman poin sampai dengan halaman poin adalah dalil pemohon yang merupakan pelanggaran pidana pemilu yangelalawan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan alasan: bahwa dalil pemohon yang menggunakan dasar permohonannya pada halaman poin dalam menyebutkan berdasarkan juncto pmk adalah dalil yang keliru, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id oleh karena bunyi pmk adalah dasar pemohon untuk calon gubernur dan wakil gubernur, bukan untuk calon bupati, oleh karena kesalahan dari dasar yang digunakan pemohon maka sepantasnya untuk dalil permohonan tersebut dikesampingkan oleh karena tidak berdasar, bahwa dalil pemohon pada halaman dalam permohonannya yang pada paragraf kedua yang mendalilkan tentang jumlah penduduk jiwa per februari adalah data yang tidak benar adapun yang benar menurut memohon adalah jumlah penduduk kabupaten pelalawan berjumlah jiwa dak2 per april oleh karena itu data dari pihak pemohon pantas untuk dikesampingkan oleh yang mulia hakim mahkamah konstitusi, bahwa dalil pemohon pada halaman paragraf menyatakan menurut pemohon, pemohon telah memenuhi ketentuan juncto pmk adalah tidak berdasar dan tidak benar adapun yang benar menurut memohon adalah sebagai berikut bahwa berdasarkbaandak per april kan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak suara. dengan demikian ambang batas pengajuan permohonan adalah suara. bahwmemohon, pemohon tidak me menuai ketentuan juncto pmkpelalawan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan tahun bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut atas mohon kepada yang mulia hakim mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan sela sebelum pemeriksaan pokok permohonan yang kamarnya: menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena ber tentangan dengan undang undang nomor tahun juncto pmk nomor tahunpemohon tidak menyebutkan berapa suara yang seharusnya diperoleh pemohon dan berapa suara juga yang diperoleh oleh pihak terkait, maka dengan demikian permohonan pemohon kaburpendahuluan bahwa memohon selaku penyelenggara pilkada kabupaten pelalawan telah melaksanakan pilperaturan perundangan yang berlaku: bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara diseluruh tps kabupaten pelalawan berjalan dengan tertib dan lancar dan tidak ada satu pun dokumen keberatan saksi saksi tentang perolehan suara (berdasarkan formulir c2 kwk), bahwa proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) diseluruh kecamatan se kabupaten pelalawan berlangsung tertib dan lancar dan tidak ada dokumen keberatan saksi tentang perolehan suara formulir d2 kwk), begitupun saat pleno penetapan suara kpu pelalawan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddesember pada pukul wib yang selanjutnya dituangkan dalammodel db kwk.kpu dan db kwk.kpu):, bukti tg keputusan kpu kabupaten pelalawan nomor pts kpu kab004. x11bukti tgharris dan drs. zardewan, mm. urut badrul sumber: formulir model db kwk.kpu, model db1 kwk.kpu. tanggaphal hal yangkeberatan pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman poin terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pelalawan tahun sebagaimanapelalawan tahun tanggal agustus 2015dan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupatenelalawan oleh kpu kabupaten pelalawarovinsiper februari (http: data jumlah penduduk ke disdukcapil)dengan demikian, menurut pemohon, pemohon telah memenuhi tertentupati kabupaten pelalawan dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan tahun pada tanggal desember jam wib, adalah dalil yang tidak benar dan tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya oleh pemohon karena dalam dalil dalil permohonan keberatannya tidak ada satupun dalil pemohon yang menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon sebagai bahan perbandingan untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon adalah salah dan tidak benar, bahwa dalam pokok permohonan pemohon pada halaman poin menyatakan bahwa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pelalawaadalah dalil yang tidak benar. bahwa menurut memohon, selaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan tahun telah melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan tahun sesuai dengan tahapansesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,serta kecamatan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan identitas nik luar kabupaten pelalawan bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan pada halaman poin huruf dan adalah dalil yang tidak benar adapun yang benar menurut memohon adalah terhadap perihal tiga orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yakni alfian, trisha dan mulyono mendapat kesempatan memberikan suara dengan menggunakan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kwk orang lain pada tps desa kesuma kecamatan pangkalan kuras, telah dilaporkan panas kabupaten pelalawan dengan nomor dan tanggal laporan lp pilkada pada tanggal desember dan pihak terlahir adalah asep ramadi ketua kpps tps desa kesuma. telah dilakukan kajian dan pemeriksaan alat bukti dengan hasil tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun pelanggaran administrasi. bahwamemohon, maka kami buktikan dengan: tc. tps desa kesuma kecamatan pangkalan kuras yang ditandatangani oleh saksi pemohon.kara pada halaman sampai dengan halaman huruf dan adalah dalil yang sangat mengada ada dan tidak berdasar,lp pilkada tanggal desember dengan dugaan penghilangan hak pilih oleh ketua dan anggota kpps. panas pelalawan telah melakukan kajian dan pemanggilan saksi dengan hasil kajian tidak adanya unsur kesengajaan oleh ketua dan anggota kpps untuk tidak menyampaikan undangan kepada pemilih tetapi dikarenakan tidak ditemukannya pemilih yang bersangkutan. namun dikarenakan undangan yang tidak ditemukan pemilihnya tidak diserahkan kepada pps oleh kpps maka dianggap telah terjadi pelanggaran administrasi oleh ketua dan anggota kpps sesuai dengan pkpu nomor tahun terhadap hasil kajian dan rekomendasi panas kabupaten pelalawan, kpu kabupaten pelalawan telah menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan terhadap ketua dan anggota kpps berupa teguran tertulis. untuk menguatkan dalil memohon dapat memohon buktikan dengan surat kpu pelalawan kepada ketua dan anggota kpps tps desa botol merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan langgam sertaterhadap pelaksanaan rekapitulasi suara tps desa botol kecamatan langgamdiatas kami buktikan dengan: bukti tc. surat kpu pelalawan kepada ketua dan anggota kpps tps desa botol kecamatan langgam. bukti tm.o2:bukti tc. kwk tps desa botol yang ditandatangani oleh saksi pemohon. bahwa dalil pemohon dalam pokok perkara pada halaman huruf dan adalah dalil yang sangat mengada ada dan tidak berdasar, karenjika formulir model c danatas kami buktikan dengan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti tc. kwk tps dan tps desa beringin makmur yang ditandatangani oleh saksi pemohon. bukti tc. kwk tps desa bukit lembah subur yang ditandatangani oleh saksi pemohon. bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman sampai dengan halaman point dan adalah dalil yang sangat mengada ada dan tidak berdasar, karena memohon kpu) kabupaten pelalawan pada saat pemutakhiran data pemilih telah melakukan koordinasi dengan disdukcapil kabupaten pelalawan dengan penjelasan bahwa penduduk luar kabupaten pelalawan yang telah memiliki nik kemudian pindah domisili kabupaten pelalawan, maka k nya tidak akan berubah dan yang akan berubah adalah keterangan identitas pendudukannya. untuk menguatkan dalil memohon dapat memohon buktikan dengan foto copy dan ktp pelalawan tetapi nik nya bukan kabupaten pelalawan. kemudian pada saat pleno rekapitulasi dps dan dpt sekaligus penyerahan softcopy dps. dan dpt kepada masing masing paslon pada tanggal september dan oktober yang hadiri oleh kedua tim paslon. memohon kpu) kabupaten pelalawan mengingatkan kepada masing masing tim paslon untuk mencermati dan meneliti setiap pemilih yang ada dps dan dpt apakah masih ada pemilih yang belum masuk dps dan dpt, padahal telah memenuhi syarat atau pemilih yang ada dps dan dpt tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. waktu untuk melakukan pencernaan dan meneliti dps lebih kurang satu bulan sebelum dps disahkan menjadi dpt yakni pada tanggal oktober memohon kpu) pelalawan juga mengingatkan bahwa pencernaan dan penelitian dps oleh setiap tim paslon sangat diperlukan agar pada hari pemungutan suara atau setelah pemungutan suara tidak ada persoalan, baik kalah maupun menang. sampai dengan penetapan dps menjadi dpt tidak ada satupun dari tim paslon yang menyampaikan laporan bahwa ada pemilih yang masuk dps dan dpt yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. dan pada saat rekapitulasi suara tingkat tps tidak ada ditemukan keberatan dari saksi pemohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id atau mengisi kwk serta kwk ditanda tangani oleh saksi pemohon. hal itu dapat memohon buktikan sebagaimana: bukti tb. foto copy dan ktp pelalawan tetapi nik nya bukan kabupaten pelalawan. bukti tb. tanda terima sofcopy dps dan dpt oleh pemohon. telah terjadi perolehan suara yang tidak wajar untuk pasangan calon nomor urut karena pemanfaatan dana apbd oleh pihak terkait sebagai bupati incumbent dinya sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan pilkada, sehingga secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pilihan pemilih yang menguntungkan pasangan calon nomor urut . bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman sampai denganihan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan didaerah yang didalilkan pemohon ternyata perolehan suara pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut hampir sama bahkan ada satu desa yang didalilkan pemohon yang justru perolehan suara terbanyak diperoleh oleh pemohon yakni desa kesuma, untuk menguatkan dalil kami tersebut maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: tabel perolehan suara yang tidak wajar untuk pasangan calon nomor urut yang didalilkan pemohon. untuk menguatkan dalil memohon maka dapat memohon sampaikan bukti berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti te. da kecamatan kuala kampar bukti te. da kecamatan langgam bukti te. da kecamatan pangkalan kuras bukti te. da kecamatan ukur incumbent melibatkan dengan segala asn, kades lurah serta adanya politik uang barang untuk mempengaruhi pemilih bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman sampai dengan halaman yang menyatakan incumbent melibatkan dengan sengaja asn, kades lurah serta adanya politik uang barang untuk mempengaruhi pemilih, bahwa incumbent dengan sengaja melibatkan atau mengutip pernyataan atau testimoni asn pns atas nama prof. dr. ir. tengku dari, sc. kutipan tersebut dimuat brosur pasangan nomor bahwnovember dengan dugaan pelanggaran ikut memberikan pernyataan yang memihak kepada salah satu calon. dengan hasil kajian terdapat pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada kpu kabupaten pelalawan. terhadapminta kepada paslon nomor urut agaruntuk menguatkan dalil memohon dapat memohon buktikan dengan bukti tm. surat kpu pelalawan kepada paslon nomor urut untukbahwa dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman sampai dengan halaman kepala desa kades) membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan salah satu calon adalah dalil yang tidak beralasan olehoktober dengan pokok perkara adanya undangan pelaksanaan. kampanye merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nomor urut yang ditandatangani oleh kades harapan jaya. telah dilakukan kajian, pemeriksaan alat bukti dan saksi, dengan hasil bukan merupakan pelanggaran pemilihan pidana maupun administrasi sebagaimana, dengan bukti:mohonannya pada halaman sampai dengan tentang politik uang barang untuk mempengaruhi persepsi pemilih adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena terhadap yang didalilkan pemohon telah dilaporkan kepada panas kabupaten pelalawan sebagai berikut: telah dilakukan kajian, pemeriksaan alat bukti dan saksi, dengan hasil tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan tidak memenuhi syarat materil sebuah laporan sebagaimanapenggunaan ijazah yang tidak valid dalam pencalonan sebagai bupati pelalawan bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman sampai dengan halaman yang menyatakan penggunaan ijazah yang tidak valid dalam pencalonan sebagai bupati pelalawan h.m. harris paslon nomor urut telah menggunakan ijazah yang tidak valid dalam pencalonan sebagai bupati, adalah dalil yang tidak benar adapun dalil yang benar. bahwa memohon telah melakukan verifikasi dan koordinasi dengan panas kabupaten pelalawan terhadap keabsahan ijazah atas nama harris adalah asli dan telah sesuai dengan aturan perundang undangan. verifikasi yang memohon lakukan ini telah sesuai peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dan telah diubah dengan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id psebagaimana bukti bukti berikut: bukti ta. foto copy ijazah paket atas nama harris bukti ta. petikan putus mengenai ijazah paket atas nama harris bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman yang menyataka, bahwa saudara riyadi yang tergabung dalam tim paslon nomor urut masuk tps desa kesuma kecamatan pangkalan kuras dengan melakukan tindakan seolah olah anggota kpps serta memberi isyarat kepada pemilih agar memilih pasangandan perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar suara. untuk menguatkan dalil memohon dapat memohon buktikan dengan kwk tps desa kesuma kecamatan pangkalan kuras. juga terhadap dalil pemohon tersebut dapat memohon sampaikan bahwa pada tps desa kesuma kecamatan pangkalan kuras, telah dilaporkan kepada panas kabupaten pelalawan dengan nomor dan tanggal laporan lp pilkada pada tanggal desember telah dilakukan kajian dan pemeriksaan alat bukti dengan hasil bukan merupakan tidak pidana pemilihan dan tidak memenuhi syarat materiil sebuah laporan.ani kwk, sebagaimana bukti tc. kwk tps desa kesuma kecamatan pangkalan kuras. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddalildalilbup xiv berkenan memutus dengan kamarnya sebagai berikut: ielalawan tahun yang benar adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suara selisih. pasangan nomor urut harris zardewan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nomor urut zukuri kemareo1 ta. tb. tb.o2, tc. tc. te. te. tg. tgo2, sampai dengan bukti tm. tm. yang telah disahkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal januari sebagai berikut: nol wometbuki denis bumi ta.o2 fotokopi petikan putusan mahkamah agung nomor atas nama harris bukan kabupaten pelalawan pemohon pangkalan kuras yang ditandatangani oleh saksi pemohon tc. fotokopi surat kpu pelalawan kepada ketua dan meses langgam ditandatangani oleh saksi pemohon tc. fotokopi kwk tps dan tps desa dana pemohon tc. fotokopi kwk tps desa bukit terima pemohon pangkalan kuras nomor pts kpu kab004. x1172015 pelanggaran pilkada pelalawan tahun yang merak bat jakarta to11o, teka fax era sekretarstmmahika mahkota nuyang diumumkan pada hari raburabu) adalah dalam hitungan waktu hari kamis, tanggal desember hari jumat, tanggal desember dan hari sabtenurut pemohon, per pm.o2 fotokopi kajian panas kabupaten pelalawan pelanggaran oleh ketua dan anggota kpps tps desa botol kecamatan langgam tm.o3 fotokopi surat kpu pelalawan kepada paslon nomor urut nomor kpu kab. x1 tentang menarik dan menghentikan penyebaran pernyataan asn tanggal novemberpelalawan tahun berdasarkpelalawan tahun pihak terkait adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan dengan nomor urutpelalawan tahun atas nama calon wakil bupatipelalawan tahun sebagai keputusan kpuelalawan tahun pelalawan dpelalawan tahunpelalawanpelalawan tahun dan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati pelalawan tahun bahwa komisi pemilihan umum kpu) kabupaten pelalawanpelalawan telah menetapkan pihak terkait sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pelalawan tahun memperoleh suara terbanyak,dapat diketahui: rincian perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati pelalawan tahun berdasarkan nomor urut perolehan suara memesan saman, bupati pelalawan periode perolehan suara pasangan nomor urut merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id il. eksepsi: mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara permohonan pemohon, karena faktanya seluruh dalil permohonan pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilukada (selanjutnya disebut nomorselanjutnya berdasarkan nomor tahun ". berbeda dengan prinsip common law system, putusan hakim adalah hukum atau undang undang yang wajib diikuti oleh semua warga masyarakat. oleh karena indonesia menganut prinsip civil law system, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara guo sesungguhnya bukanelalawan tahun karena hanya mendalilkan mengenai sengketa pelanggaran penyelenggaraan pemilu. dalil dalil pemohon tidak sama sekali mendalilkan adakahlah terang bahwa perkara guo bukan kewenangan mahkamah konstitusi. pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum legal standing)perbedaan perolehan suarak2 per april jumlah penduduk kabupaten pelalawanpelalawan tahun adalah sebagai berikut: bupati pelalawan periode perosotan suara bupati pelalawan periode perolehan suara pasangan nomor urut zukuri anas badrultersebut, maka perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebesar suarapelalawanbawah ini: perbedaan perolehan suara pemohon dengan suara pihak ketentuan,gasal nomor juncto terkait berdasarkan dan pmk nomor keputusan kpu kabupaten pelalawan pihak terkait pemohon suara suara (pembulata pemenang suara pemenang)pelalawanelalawan tahun oleh karenanya bedasarkan hukum yang berlaku seharusnya permohonan pemohon tidak dapat diterima, permohonan pemohon tidak jelas atau obscura libeldiantaranya: apakah pemohon sebenarnya pemenang dalam pemilukada kabupaten pelalawanmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dialihkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, sebagaimana disebutkan dalam dalil pemohon pada halaman huruf dan.ebutkanengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemohon sendiri sesungguhnya telah mengakui:div. dalam pokok perkara:ecuali terhadap hal hal yang diakui kebenaranohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi sebagai satu kesatuan yang utuh dengan bantahan dalam pokok perkara ini: bahwa pihak terkait menolak dalil dalil permohonan guo, antaranya sebagai berikut: bahwa dalil pemohon pada bahwa dalil dalil tersebut tidak halaman huruf dan yang disertai dengan bukti dan fakta pada pokoknya mendalilkan pe | konkret yang menunjukkan anggaran yang bersifat terstruktur, adanya pelanggaran yang basa maupun pasangan calon. pemohon tidak dapat meng hadirkan dan menunjukfakta fakta yangs kanakan. yang mana dalil dalil sumur seperti itu merupakan dali asumsi yang biasa di sampaikan oleh pihak yang kalah dan tidak mampu men dialihkan dirinya adalah meme nang peraih suara terbanyak setelah proses penyerang garapan pemilukada sampai pada rekapitulasi suara. bahwa dalil pemohon pada bahwa dalil pemohon tersebut halaman huruf angka sampai adalah merupakan asumsi, dengan halaman yang pada (tidak disertai bukti bukti yang pokoknya mendalilkan: pemilih sah, dan tidak pula dapat tanpa hak, orang tidak dapat terukur secara pasti bagaimana menggunakan hak pilih, sehingga dan sebesar apa dampaknya pemungutan suara tps tertentu terhadap perolehan suara harus diulang dalam pemilukada. bantahan secara khusus tentang nik penduduk pindah yang k nya tidak ber ubah, nik nya bukan (kode wilayah pelalawan), dalil pemohon ini adalah sangat menyesatkan, karena sesungguhnya dengan system single id, nik penduduk tidak akan berubah meskipun telah pindah alamat seluruh indo kesia, tentang peraturan menteri sebagaimana dialil kan oleh pemohon, hal tersebut sejatinya berlaku bagi pen duduk yang baru memiliki ktp bukan pemilik ktp sebelumnya sehingga tidak dapat menjadi pedoman dalam menentukan pemilih hanya berdasarkan nik atau nkk saja. bahwa sedangkan tentang pemilih yang memilih tanpa membawa kwk, padelalawkabupatenbeberapa pelanggaran tersebut antaranya:memilih tanpa hak) tps desa kesuma, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan riau bahwa pada saat pemilihan pencoblosan tanggal desember tps desa kesuma, kecamatan pangkalan kuras, kabupaterinsipnya adalah pemilih dapat dan dan terbukti atas pelaksanaan reka popbahwa mengingat setiap pemilih tidak dapat dipastikan pilihannya karena bersifat rahasia, maka tentunya dalil pemohon dalam bagian ini, meskipun dikonstruksi sede makian rupa, tetap saja tidak akan dapat membuktikan berapa besar dampaknya terhadap perolehan suara pemohon maupun pihak terkait. dalil pemohon yang seperti ini selain sumur juga menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah meru pakan kewenangan dari mah kalah konstitusi dalam seng kota perselisihan penetapan perolehan suara hasil peri laterjadi asumsi yang lahir dengan dari pemanfaatan dana apbd oleh| cara pandang politik. atas pihak terkait sebagai bupati keadaan ideal penyelenggarincumbent dalam bentuk pem |rain pemerintah kabupaten berikan hadiah dan bantuan social, pelalawan. sehingga akan sehingga menguntungkan pasang sangat aneh jika pemohon ter calon bupati dan wakil bupati kesan menghendaki petahana pelalawan nomor urut sehingga agar menyelenggarakan meme pemungutan suara tps tertentu rintihan dengan buruk agar harus diulang pemohon mendapatkan citra baik dari buruknya citra orang lain. lagi pula jika memang masyarakat memilih kembali petahana sebagai pilihannya karena prestasi petahana selama menjabat, maka hal ini seharusnya dinilai sebagai kemajuan peradaban politik yang menjadi idaman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. apabila ada banyak simpati yang diberikan baik dari aparat pemerintahan maupun masa rakyselain itu petahana telah non aktif sebagai bupati sebagai mana ketentuan hukum yang berlaku guna mengikuti seba gai calon dalam pemilik kabupaten pelalawan. bahwa dalil pemohon juga tidak pula dapat terukur secara pasti sebesar apa dampaknya ter hadap perolehan suara dalam pemilukada. lagipula yang dimaksud ten tang pemberian genset, fakta nya pemberian genset beberapa tempat tersebut ada lah merupakan realisasi dari permintaan dan kebutuhan masyarakat sesuai program pemda pelalawan terang untuk seluruh desa kab. pelalawan dan ternyata dari semua desa yang memperoleh manfaat atas program pela lawan terang tersebut ternyata banyak juga masyarakat yangmilih pemohon atau per bedakan suara pemohon dengan pihak terkait berbeda tipis seperti: desa kusuma yang pada saat itu mengalami musibah kebakaran atas mesin swadaya masyarakat yang terjadi pada tanggal dan maret meng diakibatkan lebih dari rumah tangga setempat tidak dapat terlayani listrik sehingga pemerintah daerah mengambil langkah kebijakan sesuai dengan program pelalawan terang yang bersinergi dengan ppid mandiri tidak mampu melayani desa ber penduduk padat tersebut dikarenakan lokasinya ber jatuhan dengan desa tetangga sehingga akan membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun insfrastruktur jaringan yang meng hubungannya, maka pem bangkit listrik tenaga diesel tersebut dapat diman dapatkan masyarakat desa kesuma tersebut, desa terapung merupakan daerah pulau yang tidak mungkin dibangun infra struktur jaringan dari desa tetangga dan dikarenakan cakupan wilayah yang luas dan jumlah pemakai yang relatif banya maka diesel yang sebelumnya ber kapasitas kva yang tidak mencukupi sehingga pemda pelalawan meng anggaran tahun pembelian genset dengan kapasitas kva untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desterapung, dusun malahan jaya desa pangkalan gondii merupakan dusun ber penduduk padat yang berjauhan dengan desa tetangga sehinga akan membutuhkan dana yang besar untuk membangun jaringan infrastruktur listrik, penempatan genset dusun tersebut adalah dengan memanfaatkan mesin genset sebelumnya yang digunakan pang jalan lesung yang telah menikmati listrik dari negara pln) sehingga terbukti pemberian genset dibeberapa dusun tersebut bukan disebabkan karena ada pemilukada namun atas kebutuhan dan per mantan masyarakat seba gai upaya pelayanan pemda kepada masyarakat sedangkan dalam pemilu kada menjadi hak kong situasional masing masing pribadi masyarakat untuk memilih: sebagai pertimbangan bagi majelis terbukti sebagian desa tersebut pemohon di tetapkan sebagai pemenang dalam pemilukada, dimana pemohon mendapatkan suara dan pihak terkait mendapatkan suara desa kesuma desa terapung pihak terkait menang tipis selisih suara dari total suara sah sedangkan desa pangkalan gondii pihak terkait menang tipis dengan selisih suara dari total suara sah dengan demi kian cukup membuktikan bahwa pemberian genset tersebut tidaklah berdampakasti memenangkan pasangan pihak terkait, terdapat program pelalawan sehat yang sudah diperlukan, yang menurut program ter sebut, seluruh masyarakat pelalawan harus mendapatkan pelayanan kesehatan murah, berkaitan dengan ambulans ter sebut, yang berada didusun toro, desa lebur kembang bungo, kecamatan ukur, dimulai dengan adanya per mantan dari masyarakat toro melalui kepala desa unutk menempatkan salah satu ambulans kecamatan ukur dusun toro karena jarak tempuh dari dusun toro desa mencapai jam per jalanan mobil, dan dusun toro tersebut memiliki penduduk lebih kurang penduduk, sehingga ambulans tersebut sangat dibutuhkan dusun tersebut dalam rangka pening kata pelayanan kesehatan masyarakat. bahwa tentang pemberian mobil ambulans tersebut fakta nya diperuntukan sebagai ambulans puskesmas ukur yang digunakan untuk pelayanan bergerak (mobile) kawasan tnt karena pemerintah daerah tidak diperbolehkan undang undang membangun puskesmas maupun pushes mas pembantu karena meng ingat kawasan tersebut adalah taman nasional yang terlarang untuk dimanfaatkan, namun pemerintah daerah maupun negara tetap berkewajiban me layani kebutuhan dasar masa rakyat termasuk bidang kesehatan sekalipun mereka menghuni dikawasan yang terlarang me turut undang undang bukan berarti melegalisasi beberapreka kawasan taman nasional tersebut, hal sama juga berlaku pada masyarakat sekitar taman nasional tersebut agar hak konstitusional masa rakyat tersebut tetap diberkati kan pemerintah daerah mau pun negara. bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan pada hal. yang menyatakan pemberi raskin desa silakan hulu dengan mengatakan akan gratis selamanya jika harris terpilih kembali adalah keliru dan tidak benar karena apabila digratiskan akan me timbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat, terbukti sesuai fakta setiap desa kecamatan ukur termasuk desa silakan hulu telah melakukan pembayaran sesuai bukti setor masing masing desa camat kemudian setoran camat kepada bulog sehingga tidak beralasan hukum tuduhan pe mohon terhadap kebijakan gratis tersebut.incumbent asumsi yang lahir dengan dari menggunakan fasilitas dan cara pandang yang sangat anggaran pemerintah daerah politis. cara pandang yang untuk mensosialisasikan jargon menilai sebuah kata lanjutkan lanjutkan merupakan kata yang bersifat sehingga pemungutan suara harus eksklusif terbatas milik pihak diulang terkait tentunya merupacara pandang dan penilaian yang sempit. padahal jika kata itu dianggap kata yang bagus, maka sesungguhnya siapa saja dapat menggunakannya, tidak terbatas pada pihak terkait saja yang boleh menggunakannya. bahwa terhadap spanduk, papan plang yang terdapat kata lanjutkan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, tidaklah pula dapat dikategori kan sebagai alat peraga kampanye milik pihak terkait. faktanya terkait pemasangan spanduk pelalawan cerdas melalui pendidikan gratis dilanjutkan bukanlah dari humas pemkab. pelalawan melainkan dibuat oleh masing masing sekolah saat penerima siswa baru yang bertujuan agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak meng enam pendidikan sesuai pro gram pelalawan cerdas. dengan kata lain, program pendidikan gratis merupakan program pemerintah daerah dan negara yang diamanatkan undang undang sebagai info masi kepada masyarakat se tiap tahun ajaran baru se hingga tidak dapat dituduhkan spanduk baliho dianggap se bagai alat untuk kepentingan pihak terkait incumbent. bahwa siapapun yang menjadi pemenang pemilukada kabu paten pelalawan, tentunya ber kewajiban untuk melanjutkan visi pelalawan sebagai mana yang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun perda nomor tahun tanggal februari dan kemudian diubah dengan perda nomor tahun tanggal julian rencana pembangunan jangka panjang daerah perda nomor tahun tanggal julipengguna asumsi yang lahir dengan dari kartu jamkesda untuk men | cara pandang yang sangat sosialisasikan nama dan jabatan politis. bupati pelalawan. bahwa dikenalnya nama bupati oleh masyarakat itu merupakan suatu hal yang wajar, sebagai mana wajar pula dihargainya seorang pemimpin ataupun calon pemimpin yang baik oleh masyarakatnya, karena memang pada hakikatnya dalam demokrasi yang ideal seharusnya dapat menemukan melahirkan pemimpin yang baik dalam masyarakat. terkait soal kartu jamkesda ini, faktanya penerbitan kartu jamkesda dilakukan sekali dalam setahun sampai desember. penerbitan kartu merupakan tindak lanjut keputusan bupatiyang diterbitkan se tiap tahun, bahwa setiap tahun kartu jamkesda yang berupa kan implementasi dari program pelalawan sehat selalu meuat lambang kabupaten, lambang kesehatan dan foto bupati, bukti kartu jamkesda tahun dan bahwa suatu hal yang tidak mungkin pembagian kartu dilakukan pada akhir tahun seperti bulan november sesuai dalil pe mohon karena tidak akan memberi manfaat bagi pe megang kartu sehingga meme lintah daerah membagikan kartu tersebut pada bulan mei dan juni agar memberi manfaat pada masyarakat, fakta lapangan, pembagian kartu jamkesda direalisasikan seluruh desa dan keramat kabupaten pelalawan ter masuk desa dan kecamatan yang dalam pilkada dikenang kan oleh pemohon, sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi menolak dalil pe mohon yang tidak terbukti dan tidak berpengaruh pada hak konstitusi masyarakat untuk mengunakan hak suaranyaadanya nama prof. dr. halaman angka sampai| ir. tengku dari., dengan halaman yang pada yang didalilkan pemohon ini pokoknya mendalilkan: pelibatan terhadap yang didalilkan pe pejabat badan usaha milik negara, mohon ini, faktanya telah aparatur sipil negara asn pns) diproses oleh yang berwenang dengan hasil kajian terdapat pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada kpu kabu paten pelalawan. terhadap minta kepada paslon nomor urut agar menarik dan meng hentikan penyebaran bahan kampanye berupa brosur yang memuat pernyataan asn tanggal november dan hal tersebut telah dilas kanakan pihak terkait dan ke jadian tersebut tidak ada pengaruh secara pasti ter hadap hasil penghitungan suara pemilih, sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim konstitusi menolak dalil permohonan pemohon pokoknya mendalilkan: adanya dan tidak beralasan oleh kepala desa lurah yang membuat karena terhadap yang dialil keputusan dan atau tindakan yang kan pemohon telah diproses menguntungkan salah satu calon panas kabupaten pelalawan selama masa kampanye. dengan dengan hasil bukan merupakan pelanggaran peri lahan pidana maupun admins rasi dan tidak ada pengaruh nya pada proses penghitungan dan hasil penghitungan suara: bahwa tuduhan pemohon pada hal. huruf adalah keliru karena faktanya: pembuatan undangan kampanye nomor oleh kepala desa namun hanya lah pertemuan biasa secara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelalawan riau, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain: bahwa atas peristiwa pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, telah dilakukan peneguhan yang disampaikan kepada ketua kpps atas nama asep ramadi jabatan desa ketua rw dalam dpt dengan nomor urut akan tetapi peneguhan yang disampaikan kepada ketua kpps dan anggota kpps terkesan sengaja membiarkan, bahwa peristiwa tersebut juga disaksikan oleh anggota kpps tersebut, dan telah melakukan peneguhan kepada ketua kpps yang juga tidak dihiraukan dan mengatakan itu tidak masalah. bahwa antara adapun nama yang ada dpt tersebut adalah: sdr. alfian tidak terdapat dalam dpt tetapi menggunakan surat undangan memilih atas nama hilman selamat zabur dengan nomor urut dpt, sedangkan hilman selamat zabur sudah pindah ujung batu, kabupaten rokan hulu, sdr. trisha tidak terdapat dalam dpt tetapi menggunakan surat undangan memilih atas nama yunita hulu dengan nomor urut dpt, sedangkan yunita hulu sudah pindah ujung batu, kabupaten rokan hulu, sdr. mulyono tidak terdapat dalam dpt tetapi menggunakan surat undangan memilih atas nama guntur hamdani siregar dengan nomor urut dpt, sedangkan yang bersangkutan sudah pindah provinsi aceh, bahwa, permasalahan tersebut atas telah disampaikan kepada ketua kpps asep ramadi agar yang dapat memilih hanya orang yang namanya terdapat dalam dpt dp tb. akan tetapi ketua kpps mengabaikannya bahkan mengarahkan untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (satu). bahwa, permasalahan tersebut atas telah dilaporkan panas kabupaten pelalawan dengan nomor tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pilkada tertanggal desember akan tetapi tidak pernah ditindak lanjuti oleh panas kabupaten pelalawan. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dalil pemohon bantahan pihak terkait spontanitas tim relawan yang tidak diketahui oleh pihak terkait dan tidak mempunyai sebagai tim relawan nomor :undangan kampanye dimaksud dibuat oleh kaur desa yang ber nama ngatiman, dan pada hari dan tempat yang di asumsikan oleh pemohon tersebut bukanlah kegiatan kampanye, tetapi kegiatan resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh bupati dan skpd dalam rangka peresmian program ppid, dan pada waktu itu pula bupati harris masih berstatus sebagai bupati aktif. dalam dalil permohonan huruf tidak disebut siapa yang dimaksud ketua tim relawan tersebut, apakah benar sebagai tim relawan, sehingga hal ini merupakan dalil yang sumur dan meng ada ada. dengan adanya dalil pe mohon dalam huruf tersebut semakin mem buktikan bahwa sebenar nya dalil pemohon huruf dan adalah dalil yang mengada ada, kerena ber pasarkan hasil dokumen dasi panwaslih atas lapor tersebut yaitu: tidak terbukti sebagai pelanggar penyelenggaraan pemilu dan bukan pula termasuk pidana pemilu. karena faktanya memang tidak ada kampanye sebagai mana didalilkan oleh pemohon. maka perihal tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kew tangan dari mahkamah kong titus dalam sengketa perberupa halaman angka sampai|kan dalil yang tidak benar dengan halaman yang pada mengada ada, karena faktanya pokoknya mendalilkan pengguna sesuai hasil verifikasi dan ijazah yang tidak valid dalam koordinasi dengan panas pencalonan sebagai bupati kabupaten pelalawan terhadap pelalawan keabsahan ijazah atas nama harris adalah asli dan telah sesuai dengan aturan per undang undangan. selain dalil tersebut mengada ada, sesungguhnya menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah perihal yang berupa kan merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi dalam sengketa perselisihan penedalil pemohon bahwa saudara halaman angka sampai riyadi yang tergabung dalam dengan halaman yang pada tim paslon nomor urut pokoknya mendalilkan adanya masuk tps desa kpps palsu yang bertindak kesuma kecamatan pangkalan layaknya kpps asli dengan kuras dengan melakukan maksud mempengaruhi persepsi tindakan seolah olah anggota pemilih kpps serta memberi isyarat kepada pemilih agar memilihperolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar suara, dengan demikijelas dalil pemohon merupakan dalil yang mengada ada, selain itu juga menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakmengenai tuduhan adanya halaman angka sampai politik uang tersebut, karena dengan halaman tentang tuduhan pemohon tersebut money politik diri. seharusnya jika ada politik uang, pemohon segera me laporannya kepada panwaslih bawaslu atau gakkumdu penegakan hukum terpadu), bukan menciptakan asumsi asumsi ketika mengajukan permohonan mahkamah konstitusi. bahwa dalil pemohon dalam huruf tentang batik haris adalah dalil yang keliru tidak sesuai dengan fakta yang se benarnya, yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga pihak terkait terkesan pelaku kan pelanggaran, fakta yang sebenarnya adalah bahwa pembagian batik bermerek haris tesebut dibagikan untuk seluruh aparatur desa dan beberapa tokoh masyarakat pada waktu lebaran idul fitri. dalil pemohon ini juga me rupawan dalil yang sumur karena tidak jelas siapa per orangan yang menerimanya kalaupun bukan. perangkatesa. sejatinya pembagian batik tersebut dilakukan di seluruh kecamatan, tetapi pem bagian batik tersebut tidaklah dapat menentukan pemenang pihak terkait, hal ini terbukti kecamatan yang dimaksud, pihak terkait kalah perolehan suaranya. yaitu: kecamatan pangkalan kerinci, kecamatan pelalawan, kecamatan bunut, kecamatan teluk meranti, kecamatan kuala kampar. selain itu juga dalil pemohon yang demikian menurut ketan tuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kew tangan dari mahkamah kong titusberdasarkan keterangan pihak terkait tersebut atas, membuktikan dalil dalil pemohon merupakan asumsi belaka yang dikonstruksi sedemikian rupa seolah olah pihak terkait menang dengan cara yang melawan hukum. faktanya perihal yang didalilkan oleh pemohon tersebut sesungguhnya telah dilaporkan kepada yang berwenang panwaslih dan telah ditindaklanjuti pula seluruhnya, tetapi tidaklah satupun dari laporan tersebut yang terbukti sebagai pelanggaran pihak terkait. pada dasarnya dalil pemohon ini karena tidak dapat menerima kenyataan atas kekalahan dalam pemilukada, sehingga penilaiannya sangat subyektif dan cenderung menyalahkan setiap keadaan ataupun keputusan penyelenggara pemilu yang tidak sesuai keinginan pemohon, meskipun kenyataanyaterkait dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam pokok permohonan tersebut sesungguhnya tidaklah tepat didalilkan dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan dan tidaklah puladengan demikian, dalil dalil pemohon dalam pokok permohonanpetit:dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pelalawan tahun tertanggal desember adalah sah dan mengikat secara hukum, menyatakan harris dan drs. zardewan, m.m., adalah bupati dan wakil bupati pelalawanyang telah disahkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal januari sebagai berikut: p.t fotokopi kartu tanda penduduk pihak terkait atas nama harris.artu tanda penduduk pihak terkait atas nama drs. zardewan, m.m.,wakiltertanggal desember pukul wib, menerangkan bahwa pihak terkait adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan tahun yang memperoleh suara terbanyak yaitu sebanyak enam puluh delapan ribu enam ratus delapan belas) suara. p.t fotokopi dak2 per april jumlah penduduk kabupaten pelalawan adalah jiwa. menerangkan bahwa pemohon hanya dapat mengajukan permohonan pembatalpemohon dengan perolehan suara pihak terkait adalah sama dengan atau kurang dari berdasarkan suara terbanyak suara). p.t fotokopi tanda terima penyerahan barang buktiterima penyerahan barang bukti relawan paslon dodi sailingdodi sidin) kepada panwaslih kabupaten pelalawan tanggal desember menerangkan justru pasangan pemohon adalah pasangan calon yang sangat terang telah melakukan pelanggaran money politicjunioktober p.t fotokopi daftar jumlah rumah tangga miskin desa kelurahan yang menerima raskin bulan oktober p.t fotokopi berita acara serah terimanovember p.t fotokopi daftar jumlah rumah tangga miskin desa kelurahan yang menerima raskin bulan november p.t fotokopi berita acara serah terimadesember p.t fotokopi daftar jumlah rumah tangga miskin desa kelurahan yang menerima raskin bulan desember p.t fotokopi berita acara serah terima beras raskin bulan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desember p.t fotokopi rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras raskin bulan desember menerangkan bahwa dalil atas tuduhan pemberian beras raskin yang dituduhkan oleh pemohon adalah tidak benar karena tidak ada kaitan nya dengan kampanye paslon nomor karena semua nya dijalankan sesuai prosedur pemerintah daerah. p.t fotokopi proposal pengajuan generator set (genset) ajukan oleh masyarakat dusun iii rt. , rw. desa kesuma kec. pangkalan kuras kab pelalawan. menerangkan bahwa sesuai dengan program pemerintah daerah pelalawan terang dan tidak ada kaitannya dengan pilkada. p.t fotokopi permohonan genset dan jaringan listrik desa ajukan oleh kepala desa pangkalan gondii kecamatan langgam tanggal agustus p.t fotokopi berita acara musyawarah masyarakat dusun bangun baru malahan jaya desa pangkalan gondii kecamatan langgam kabupaten pelalawan tanggal agustus menerangkan bahwa sesuai dengan program pemerintah daerah pelalawan terang dan tidak ada kaitan nya dengan pilkada. p.t fotokopi kartu (jamkesda) jaminan kesehatan daerah pemerintah daerah kabupaten pelalawan, p.t fotokopi keputusan bupati pelalawan nomor tahunp.t fotokopi keputusan bupati pelalawan nomor dinkesmenerangkan bahwa kartu jamkesda merupakan program pemerintah daerah pelalawan yang berkaitan dengan program pelalawan sehat p.elalawan tanggal agustus dan lampiran model ba.hp kwk, p.t fotokopi berita acara rapat plenonomor ba viii p.t fotokopi keputusan komisi pemilihan umump.t fotokopimenerangkan: bahwa pihak terkait adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan tahun dengan nomor urut (satu). p.t fotokopi surat edaran dari bupati pelalawan nomor pem tanggal agustus tentang netralitas aparatur dalam menghadapi pemilihan kepala daerah tahun kabupaten pelalawan: p.t fotokopi surat edaran dari bupati pelalawan nomor100 pem tanggal september tentang netralitas aparatur dalam menghadapi pemilihan kepala daerah tahun kabupaten pelalawan. menerangkan bahwa tuduhan pemohon kepada paslon nomor tentang menggunakan jabatannya untuk kegiatan kampanye dan atau politik praktis lainnya itu adalah tidak benar. p.t fotokopi proposal permohonan hibah pengadaan kendaraan operasional pelayanan kesehatan (ambulans) susun oleh pemerintahan desa lubuk kembang bunga kecamatan ukur kabupaten pelalawan tanggal agustus p.t fotokopi permohonan ambulance dari kepala dusun kuala kenangan,dan dusun toro jaya desa lubuk kembang bunga kecamatan ukur beserta daftar hadir rapatimusyawarahnya tanggal maret p.t fotokopi permohonan peminjaman ambulance puskesmas ukur dari kepala desa lubuk kembang bunga kepada bupati pelalawan tanggal oktober p.t fotokopi berita acara serah terima pinjam pakai antara kepala puskesmas ukur dengan kepala desa lubuk kembang bunga tanggal november menerangkan bahwa tuduhan permohonan yang mengatakan paslon nomor menggunakan fasilitas negara untuk kampanye berupa penggunaan mobil ambulance adalah tidak benar, terbukti bahkan proposal pengadaan pelayanan kesehatan (ambulans) pernah ajukan kepada pemohon tanggal agustus sebabkan karena kebutuhan pelayanan masyarakat yang mendesak namun tidak ditanggapi yang bersangkutan dan telah penuhi oleh pemerintah daerah kabupaten pelalawan melalui program pelalawan sehat. p.t fotokopi surat pernyataan tidak menerima undangan karena tidak berada ditempat atas nama senin nst alias seinen: p.t fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa botol kecamatan langgam tentang menyampaikan formulir kwk atas nama jamur kpps tps ds. botol: p.t fotokopi surat pernyataan kepala desa botol tentang distribusi undangan kwk, dan tidak pernah berdamai dengan tarmizi, p.t fotokopi surat pernyataan sekretaris desa botol tentang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id distribusi undangan kwk, dan tidak pernah menemui tarmizi untuk berdamai, p.t fotokopi surat pernyataan ketua bpd desa botol tentang distribusi undangan kwk, dan tidak pernah menemui untuk berdamai, p.t fotokopi surat pernyataan kepala desa silakan hulu kecamatan ukur tentang pembagian raskin desa silakan hulu, p.t fotokopi surat pernyataan bapak idar ketua rt), yang menerangkan orang orang yang tidak mendapatkan lingkungannya adalah karena yang bersangkutan tidak berada dirumah pada waktu dibagikan diantar kerumah masing masing orang yang namanya dalam surat pernyataan tersebut: menerangkan bahwa kenyataan lapangan setiap tuduhan yang ajukan pemohon mengenai adanya undangan yang sengaja tidak dibagikan kepada orang tertentu yang berdampak berkurangnya suara pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya seperti yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah tandatangani langsung oleh pihak yang bersangkutan tersebut membuktikan dalil pemohon mengada ada, dan lagi pula orang bersangkutan tidak mendapat formulir tersebut juga tidaklah dapat dipastikan akan memilih pasangan nomor tidak terkecuali juga terhadap orang orang lain yang tidak mendapat undangan formulir juga tidak dapat dipastikan akan memilih pasangan nomor urut pemohon).desa kesuma, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten pelalawan riau tps desa botol, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan riau bahwa pada saat pemilihan pencoblosan tanggal desember tps desa botol, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan riau, terdapat pemilih yang terdaftar dalam dpt tps desa botol yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, antaranya, devi partai: madani situmorang, hendra gunawan: len busana, sri rina julian, riyadi surano, ano hutasoit, ahmad sidin, seinen, afrizal, ritchie lumbantobing, rom mangungsong:, sari ariani, dwi romansa, eva yeni: kusmawadi, dewi studi, nika panggabean, lia ayu artista, bahwa saat pemilihan pencoblosan tanggal desember beberapa pemilih tps desa botol, kecamatan langgam tidak men dapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model c6 kwk) dari ketua kpps, j)) bahwa peristiwlesung kecamatan pangkalan lesungmpung baru kecamatan ukumodel c1 kwk) beserta lampiran tps desa kelurahan kesatuan kecamatan pangkalan lesuerusanteluk binjainodaanranjang kecamatan pelalawgambut mutiara kecamatan teluk meranti, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idulau mudabunuterbaumantan gajahgdalamlalawananjung beringin kecamatan pangkalan kurassungai solojati kecamatan langgamtanibagan lagu kecamatan bunut: p.t fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara diterap kecamatan bandar petualangan:tanduk kecamatan kerumunesung kecamatan pkl. lesung, menerangkan: membuktikan bahwa dalil pemohon tentang pemberian hadiah, jamkesda, program pelalawan terang, program pelalawan sehat, program pelalawan cerdas, pemberian raskin, pemberian batik berkaitan pemilukada yang akan mempengaruhi suara masyarakat tidak terbukti karena faktanya sebahagian tps tps atas yang merupakan daerah daerah yang berhubungan secara langsung dengan program program tersebut, justru pemohonlah yang sebagai pemenang mutlak dengan selisih relatif besar dengan pihak terkaitmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idkepada pemilih model c6 kwk) disebabkan ketua kpps tidak menyampaikan c6 kwk dengan alasan para pemilih tersebut sudah pindah: bahwa sesungguhnya para pemilih tersebut masih tinggal, menetap dan memiliki identitas kependudukan resmi pada wilayah tps tersebut, il) telah diketahui masyarakat luas, sehingga kemudian kepala desa botol bapak eka candra), sekretaris desa botol bapak jari dan ketua bpd bapak user ahmad) menemui saksi pelapor atas nama tarmizi ahmad, untuk meminta damai atas peristiwa tidak diserahkannya c6 kwk dengan sengaja tersebut, bahwa peristiwa adanykepada pemilih model c6 kwk), telah dilaporkan bawaslu dengan laporan tertanggal desember dan tanda terima penyerahan barang bukti nomor lp pilkada bahwa pada saat pemilihan pencoblosan tanggal desember tps dan tps desa beringin makmur, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan riau tps ,tps dan tps desa bukit lembah subur, kecamatan kerumunan, kabupaten pelalawan riau terdapat pemilih yang terdaftar dalam dpt tps tersebut yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya,, kecamatan, kabupaten pelalawan riau bahwa pada saat pemilihan pencoblosan tanggal desember seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten pelalawan, terdapat pemilih yang memiliki identitas kependudukan luar kabupatefide bukti bukti tg bukti p.lalawlalawan diumumkan oleh memohon berdasarkanpukul wib (vide bukti bukti tg bukti p.ppi, provinsi papua tahun yang diajukan oleh: mesti) nama drs. aminadab jumat seek warga negara indonesia peran ham alamat jalan kalimantan rt. rw. kelurahan karang indah, distrik merauke, kabupaten merauke nama stefan yermogoin, sos. warga negara indonesia alamat jalan tenemoghon tepi, distrik obat, kabupaten mappi pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi, provinsi papua tahun nomor urut (satu): berdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari memberi kuasa kepada from fangohoy, s.h., m.h., misteri muabuay, s.h., m.h., dan dewi dan capita, s.h., m.h., advokat penasihat hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum from fangohoy, s.h., m.h. rekan, beralamat jalan raya mandala nomor bambu pemali, meraukeppi, berkedudukan jalan kalimantan tepi, kabupaten mappi, provinsi papuah.php bertanggal maret memberi kuasa kepada either polda barang, s.h., m.h., dan jonathan weo solisi, s.h., advokat penasihat hukum pada law office either polda barang, beralamat kompleks pdk lambang sari blok nomor tambun selatan, bekaskristosimus agamamu, warga negara indonesia alamat jalan irian tepi, kampung mete, distrik obat, kabupaten mappi, provinsi papua nama jaya ibnu su'ud, s.t. warga negara indonesia alamat jalan mandala, gg. kelinci nomor rw kelurahan karang indah, distrik merauke, kabupaten meraukppi tahun nomor urut (dua), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret memberi kuasa kepada basalis lesson, s.h., m.h. dan dominus frans, s.h., m.h., advokat penasihat hukum pada kantor hukum basalis lesson, s.h., m.h. rekan, yang beralamat jalan karang grand il warna kelurahanbahwa berdasarkan berita acara memohon nomor ba rpl kpu mappi xi tertujuh puluh satu ribu dua ratus satu) yang terdiri dari laki laki dan perempuan, (vide bukti bahwa berdasarkan berita acara memohon nomor ba rpl kpu mappi xi1 yang terdiri dari laki laki dan perempuan, (vide bukti bahwa.badal mea esa aaa moral pet jasa aga 577p ben ben merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bea aan bahwa penyelenggaraan pilkada kabupaten mappi tahun telah berlangsung dengan banyak sekali pelanggaran yang dapat diindikasikan sengaja dibiarkan agar menguntungkan pasangan calon tertentu, misalnya adanya daftar pemilih tetap dpt) yang bermasalah dan telah dilakukan permohonan perbaikan dpt pilkada tahun yang telah pemohon tujukan kepada pengawas pemilihan umum kabupaten mappi dan dihembuskan pula kepada memohon namun tidak pernah dilakukan perbaikan oleh pemohon, bahwa surat pemohon sebagaimana dimaksud pada butir atas adalah menyangkut daftar pemilih tetap dpt) yang ganda dimana untuk distrik obat saja yang berada dalam kota kabupaten terdapat pemilih ganda sebanyak (dua ribu dua ratus tiga puluh enam) pemilih, (vide bukti bahwa samping adanya daftar pemilih tetap dpt) yang ganda bermasalah pada distrik obat ternyata terdapat pula banyak daftar pemilih bermasalah distrik lainnya dan menyebar hampir semua distrik dan pemohon telah mencoba untuk melakukan koreksi terhadap compact disk cd) yang berisikan soft copy dpt pilkada yang diberikan oleh memohon ternyata masih terdapat banyak sekali permasalahan seputar daftar pemilih tetap dpt) tersebut dan hal tersebut dapat terlihat pada hasil koreksi yang pemohon susun, (vide bukti bahwa samping banyaknya persoalan menyangkut daftar pemilih tetap dpt) masih terdapat pula pelanggaran lainnya baik pra pencoblosan maupun saat pencoblosan, salah satu contoh adalah pada salah satu pemilik kios jalan irian tepi pada tanggal pebruari pada jam wit oknum pemilik kios tersebut sedang melakukan pengisian sejumlah undangan dan hal tersebut telah pemohon laporkan kepada bawaslu kabupaten map melalui surat nomor pt amin ! tentang laporan dugaan kecurangan, (vide bukti namun sampai saat ini tidak ditindaklanjuti: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pada saat hari pencoblosan banyak sekali terjadi pelanggaran namun tidak ditindak oleh penyelenggara pemilu bahkan terkesan dibiarkan oleh penyelenggara antara lain banyaknya anak dibawah umur ikut mencoblos, (vide bukti bukti bukti bukti dan bukti ada orang sakit yang tidak diakomodir untuk mencoblos sekalipun sudah melapor kepada petugas untuk diakomodir namun tidak diberi kesempatan dan ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, bahwa tengah tengah berjalannya proses penyelenggaraan pilkada yang sarat dengan pelanggaran mulai dari, daftar pemilih sementara dps) yang bermasalah, daftar pemilih tetap dpt) yang bermasalah dan berbagai pelanggaran lainnya serta yang paling fatal adalah adanya pasangan calon yang bermasalah pada proses pengunduran diri dari status aparatur sipil negara asn) namun diakomodir dan diloloskan oleh memohon yaitu pasangan calon nomor maka hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun telah memperoleh hasil sebagaimana tersebut bawah ini:calon bupati nabi cetak minyak dan wakil bagi maju kabar oman gea lai |i7 drs. aminadab jumat dan stefan yermogoin, sos kristosimus yohanes ssaypmu. jaya ibnu su'ud, s.t. edwards annoying, dan andi amar, s.e. stefan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dan ir. mustafa salam jumlah seluruhnama perolehan suara untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati pasangan calon jumlah passe ti jumlah bupati dan pindahan obat passe bawah syahcame zain tenaga yakni wakil bupati org drs. aminadab jumat dan stefan yermogoin, sos kristosimu yohanes agamamu, md. dan jaya ibnu su'ud, s.t. edwards annoying, bos andi amar, s.e. stefan kaisha, sos dan ir. mustafa salam jumlah seluruh suara tidak sah jom pada bahwa oleh karena pasangan calon nomor urut khususnya calon bupati atas nama kristosimus yohanes agamamu yang selama menjadi anggota dprd kabupaten mappi mulai periode tahun dan periode belum pernah mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara asn) maka hal tersebut memperlihatkan adanya keberpihakan secara nyata dan terang terangan memohon mendukungbahwa calon bupati nomor urut kristosimus yohanes agamamu masih berstatus sebagai aparatur sipil negara asn) pada saat menjabat sebagai ketua dprd kabupaten mappi periode hal tersebut terlihat dari surat keterangan nomor bola xii tanggal desember (vide bukti yang mempertegas bukti bukti dan bukti bahwa berkaitan dengan bukti diatas dapat dilihat juga dengan adanya surat pelaksana tugas plt) bupati kabupaten mappi nomor bup ix tertanggal november dengan perihal permohonan pemberhentian ketua dan anggota dprd kabupaten mappi saudara kristosimus yohanes agamamu, (vide bukti danertanggal desember bukti bahwa oleh karena saudara kristosimus yohanes agamamu calon bupati mappi) nomor urut pada saat mengajukan pengunduran diri sebagai sipil negara asn), (vide bukti cacat karena tidak mencantumkan statusnya sebagai asn tapi sebagai ketua dprd kabupaten mappi maka proses selanjutnya yang didasari pada permohonan tertanggal agustus yaitu surat keputusan bupati mappi nomor bup mappi (vide bukti menjadi tidak sah, cacat hukum atau batal demi hukum: bahwa dengan fakta fakta tersebut atas maka secara hukum pasangan calon nomor urut tidak sah sebagai peserta dalam pemilihan kepala daerah kabupaten mappi tahun petit bahwa berdasarkan semua dalil dalil yang dikemukakan atas, maka pemohon mohon kepada yang mulia ketua mahkamah konstitusi untuk dapat memutuskan sebagai berikut: menyatakan pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan php kabupaten mappi tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god mengabulkan seluruh permohonan pemohon karena sangat beralasan: menyatakan memohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dengan meloloskan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut yang pengunduran dirinya dari apapun sipil negara asn) cacat hukum, menyatakan pasangan calon nomor urut tidak sah sebagai peserta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun menyatakantanggal pebruari yang menempatkan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum: menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama kristosimus yohanes agamamu, md. dan jaya ibnu su'us, s.t. menurut hukum: menetapkan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun yang memperoleh suara sah terbanyak dari pasangan calon yang sah sebagai peserta dalam pemilihan kepala daerah kabupaten mappi tahun atau menyatakan pemilihan bupati dan wakil bupati mappi tahun harus diulang semua distrik tanpa keikutsertaan pasangan calon nomor urut memerintahkan kepada memohon untuk menggelar ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun menghukum memohon agar menjalankan seluruh putusan mahkamah konstitusi: atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adilppi nomor pts kpu tentang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penetapan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati kabupaten mappi tahun tanggal februari bukti fotokopi surat model db kwk tentang berita acara penerimaan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun tanggal februari bukti fotokopi surat keputusan kpufotokopi salinan keputusan kpu kabupaten mappi nomor pts kpu kab. tentanghasil rekaman video tentang ketua kpu mendukung pasangan calon nomor urut (dihampiri dengan transkripnya): bukti hasil rekaman ketua kpu mengajak masyarakat memilih pasangan calon nomor urut bukti fotokopi keputusan bupati kabupaten mappi nomor mrk tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah atas nama kristosimus yohanes agamamu, md., tanggal januari bukti fotokopi surat keputusan nomor skep .a hanura papua"! tentang susunan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kepengurusan dewan penasehat partai hanura kabupaten mappi beserta laporannya tanggal maret bukti fotokopi surat pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil lingkungan pemda kabupaten mappi tanggal agustus yang diajukan oleh saudara kristosimus yohanes agamamu, bukti fotokopi keputusan bupati nomor bup.mappi tentang surat pemberhentian diri dari pns dan ikut pencalonan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tanggal desember bukti fotokopi tanda terima putusan panitia pengawas kabupaten mappi nomor ks psw x1 tanggal november bukti fotokopi berita acara nomor ba rpl kpu mappikpt s kpu kab. x1.pts kpu kab. x1 merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tanggal novemberukti fotokopi berita acara nomor ba rpl kpu mappi xi bukti fotokopi berita acara nomor ba rpl kpu mappi xi1 kabupaten mappi tahun bukti fotokopi permohonan dari tim pemenangan paslon amin tentang perubahan dpt pilkada mappi tahun surat nomor tp amin xi1 tanggal desember bukti fotokopi permasalahan dpt pada pilkada kabupaten mappi bukti fotokopi surat nomor tp amin ii tanggal februari dari tim pemenangan paslon urut amin panas kabupaten mappi tentang laporan dugaan kecurangan (dilengkapi dengan foto):perempuan dibawah umur ikut memilih kampung bade distrik cedera, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti foto gambar seorang perempuan bernama siri. cornelia gestur yang ditangkap kpps karena mencoblos tps bade, bukti terjadi pendistribusian surat undangan kwk) pada pemilih hari pencoblosan tanggal februari anak dibawah umur tahun yang mengikuti pencoblosan tanpa pengawasan petugas kpps dan panas tps kampung komedi distrik bangga, ada pemilih yang terdaftar dpt dalam keadaan sakit dan sudah dilaporkan kepada petugas kpps tps kampung komedi, namun sampai selesai perhitungan suara tidak ada petugas kpps yang datang melayani warga tersebut untuk memberikan hak suaranya, bukti fotokopi surat keterangan nomor bola xi1 tanggal desember tentang surat keterangan kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan aparatur kabupaten mappi: bukti fotokopi surat dari plt. bupati mappi nomor bup ix tanggal november tentang permohonan pemberhentian ketua dan anggota dprd kabupaten mappi a.n. sdr. kristosimus yohanes agamamu, bukti fotokopi salinan keputusan gubernur papua nomor tahun tanggal desember tentang peresmian pemberhentian pimpinan dprd kabupaten mappi periode tahumph.bup xv tanggal maretppi tahun dimana pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak karena dibantu oleh memohon yang secara khusus yang terlihat dan ada buktinya yang pemohon lampirkan dalam permohonan ini adalah keterlibatan saudara alexander nemo, s.e selaku ketua kpud kabupaten mappigubernur, bupati dan walikotapada pokoknya sebagai berikut: i. dalam eksepsi kewenangan mahkamah konstitusi bahwa atas dalil permohonan pemohon,ppi tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa obyek permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak terkait,mappi yang mempengaruhi terpilih atau tidak terpilihnya pemohon sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun bahwa permohonan pemohon tidak menjelaskan kesalahan perhitungan suara dari memohon. pemohon tidak mampu menjelaskan tps dan distrik mana terjadi kesalahan perhitungannya dan bagaimana perhitungan yang benar menurut pemohon: bahwa objek permohonan pemohon bukan perselisihan perappmappi sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasan: bahwa berdasarkan dak jumlah penduduk kabupaten mappi adalah jiwa sehingga berlaku ketentuan mengajukan permohonan perbedaan perolehan suara sebesar bukti tb. bahwa berdasarkan hasil perhitungan diperoleh suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: bukti td. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god una yermogoin, sos pemohon) jaya ibnu su'ud, terkait) amar, s.e. mustafa salam serta maan taraf saja cc. bahwy6, bahwa besarnylebih besar, dari ketentuan mengajukan permohonan perbedaan perolehan suara sebesar sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan, hasil perhitungan suara sah suara. perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak: suara atau dalam presentase kesimpulan:pemohon) dan paslon peraih suara terbanyak) sebesar suara atau y4. dengan demikian menurut memohon, permohonan pemohondengan demikian, tenggang waktu (tiga) hari kerja adalahbagaimana pengaruhnya dalam perhitungan suara. dalil dalil pemohon tersebut hanya berupa asumsi asumsi saja, yang tidak menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili: ii. dalam pokok permohonan pendahuluan bahwa pelaksanaan tahapan pendaftaran dan penetapan calon. pada saat pendaftaran pasangan calon terdapat (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi. pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu pasangan drs. aminadab jumat dan stefan yermogoin, sos. bukti ta. pasangan kristosimus yohanes agamamu dan jaya ibnu su'ud, s.t. bukti ta. pasangan edwards annoying, sos. dan andi amar, s.e. bukti ta. pasangan stefan kaisha, sos. dan ir. mustafa salam bukti ta. bahwa selanjutnya memohon melakukan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun hasil. verifikasi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god administrasi (tiga) pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat calon dan pencalonan. (satu pasangan calon tidak memenuhi syarat calon, namun memenuhi syarat pencalonan. selanjutnya panas pemilihan kabupaten mappi, mengeluarkan keputusan yang perintahkan memohon untuk menerbitkan ulang, keputusan tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi. berdasarkan keputusan panas pemilihan kabupaten mappi, memohon menerbitkan revisi penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tentang revisi penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun tertanggal oktober yang keputusan memohon yang menetapkan an. stefan kaisha, sos. dan ir. mustafa salam sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi. bukti ta. bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten mappi nomor pts kpu kab. x1 tertanggal november tentang revisi penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun sebagai berikut: bukti ta. bahwa melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi, telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan. pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tanpa adanya catatan kejadian khusus. bukti td. bahwa pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur: bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten mappi nomorberita acara serah terima data agregat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kependudukan per kecamatan dak semester tahun bukti tb.(tujuh puluh satu ribu dua ratus satu) yang terdiri dari laki laki dan perempuan. dps ini didasari dari data terakhir pemilihan presiden. bukti bahwa selanjutnya memohon melakukan pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran dilakukan secara transparan, terbuka dan akurat. setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih, memohon melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap yang dihadiri panas kabupaten mappi, pemerintah kabupaten mappi dan utusan calon. pada saat rapat penetapan daftar pemilih tetap tidak ada keberatan keberatan. pastilah setelah melampaui hari dari hari penetapan, baru pemohon memberikan data untuk perubahan pemilih. untuk melakukan perubahan itu memohon menyurati panas kabupaten mappi sebanyak kali, namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan, bahwa) yang terdiri dari laki laki dan perempuan bukti tb. bahwacolor distrik jumlah det jumlahtps ema merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god nmbowangapa pos |eassurbawan peswicawe asa woman speak bahwa memohon dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku. pemasangan baliho baliho pada titik pemasangan yang telah disepakati, penyebaran brosur brosur, sosialisasi lewat media massa, sosialisasi pendaftaran pemilih dan cara memilih, penyuluhan penyuluhan dalam upaya peningkatan peran masyarakat dalam memilih, hal ini memohon lakukan hingga pada tingkat tempat pemungutan suara tps: bahwa pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara, berlangsung dengan lancar, transparan dan damai. tidak ada laporan atau keberatan keberatan yang diajukan kepada panas maupun memohon pada saat pemungutan suara tps tps dan rekapitulasi perhitungan perolehan suara hingga kabupaten. tanpa adanya keberatan dari saksi paslon lain maupun keberatan dari pemohon. semua dokumen dokumen perhitungan suara rekapitulasi perhitungan peroleh suara ditanda tangani para saksi saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi bukti td. tanggapan terhadap permohonan bahwa terhadap dalil dalil pemohon dalam permohonannya, maka memohon mengajukan tanggapan sebagai berikut: bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god., karena kepemimpinan komisi pemilihan umum kabupaten mappi bersifat kolektif kolegial, yang tidak ditentukan oleh seorang saja, bahwa adanya perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut peraih suara terbanyak, semata mata hanya karena pilihan dari pemilih. bukan karena ketidaknetralan atau keberpihakan memohon. memohon sudah bertindak secara jujur, adil dan transparan. tanpa rekomendasi sengketa atau keberatan keberatan dari panas kabupaten mappi, maupun catatan kejadian khusus oleh saksi pemohon pada saat pleno kapitulasi perhitungan perolehan suara pada pleno kpu kabupaten mappi, bahwa dalil pemohon mengenai calon bupati nomor urut kristosimus yohanes agamamu adalah berstatus aparatur sipil negara asn). pada saat pendaftaran yang bersangkutan telah mengajukan surat poses pengunduran diri selaku aparatur sipil negara dan pengunduran diri selaku anggota dprd kabupaten mappi bukti ta. juga atasan langsungnya, telah menerbitkan surat keputusan pemberhentiannya selaku asn bukti ta. sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan: bahwa sesuai putusan panitia pengawas pemilihan kabupaten mappi nomor ks wsl mpp. x1 panitiaar, sos dan sdr. ir. mustafa haji salam sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, bukti ta.anggal november pasangan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god calon tersebut diakomodir sebagai pasangan calon dalam pilkada kabupaten mappi bukti ta.ertanggal november yang diakomodir sebagai peserta bukti ta.bukti ta. bahwa penyelenggaraan pilkada kabupaten mappi tahun telah berlangsung transparan, jujur, demokratis sesuai jadwal dan prosedur yang ditentukan. demikian juga dalam menetapkan daftar pemilih tetap dpt). pada saat penetapan tidak keberatan yang diajukan oleh pihak pasangan calon dan masyarakat termasuk pula pemohon. penetapan daftar pemilih tetap dilakukan secara terbuka dihadiri panas dan dan pihak terkait lainnya: bahwa dalil surat pemohon yang mengajukan permohonan perubahan dpt, diajukan setelah hari dilakukan penetapan daftar pemilih tetap oleh memohon. adapun dalil menyangkut daftar pemilih tetap dpt) yang ganda pada distrik obat, sebanyak (dua ribu dua ratus tiga puluh enam) pemilih,tanpa rekomendasi dari pegawai pemilu kabupaten mappi dan juga tidak disertai dokumen dan data yang jelas, bahwa dalil pemohon adanya pelanggaran pelanggaran pada saat pemungutan suara sangat tidak benar. dari semua yang diterima memohon semua ditandatangani saksi saksi pemohon tanpa keberatan. juga pelanggaran pelanggaran yang didalilkan pemohon tidak dilaporkan panas pemilu sebagai pihak yang berwenang: bahwa perhitungan perolehan suara mulai pada tingkat tempat pemungutan suara tps, juga saat rekapitulasi perhitungan perolehan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god suara pada distrik dan penetapan perhitungan perolehan suara pada pleno kpu kabupaten mappi, berlangsung secara transparan, jujur dan demokratis, tanpa keberatan dari pasangan calon saksi saksinya. rapat pleno kpu kabupaten mappi berlangsung, secara jujur, transparan dan demokratis, tanpa adanya catatan kejadian khusus. hadir pula saksi pemohon pada saat rapat tersebut. saksi saksi pasangan calon yang hadir tidak ada satupun yang mengajukan keberatan. selanjutnya ditetapkan perolehan suara sebagai berikut bukti td. s.d. bukti td. |nopan total suara sah suara bahwa dalil dalil yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya, hanya menyangkut dugaan pelanggaran pelanggaran pemilu. dalil dalil tersebut merupakan kewenangan dari panitia pengawas pemilu. permohonan pemohon bukan menyangkut perselisihan hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi, sehingga tidak menyangkut kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadil, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoidppi nomor ptsmenetapkan perolehan suara tahap akhir hasil calon bupati dan wakil bupati mappi tahun yang benar adalah sebagai berikut:kristosimus yohanes agawemun dan jaya ibnu su'ud, terkait): bukti ta. fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mappi nomor pts . kpu merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihst: bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten mappi nomor pts kpu kab. x tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun tertanggal oktober yang menetapkan pemohon sebagai pasangan calon (vide bukti bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten mappi nomor pts kpu kab. x tertanggal oktober tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun dengan nomor urut (vide bukti bahwa berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun juncto hurufbor kabupaten kota bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi dengan jumlah pendudukmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddrs. aminadab jumat dan stefan yermogoin, sos pemohon)edwards anyang, s,sos dan andi amar, s.e.: bukti ta.oo4 fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mappi nomor pts kpu ka x.tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat a.n. stefan kaisha, sos. dan ir. mustafa salam, bukti ta. fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mappi nomor pts kpu kab. x1 tentang revisistefan kaisha, sos. dan ir. mustafa salam, bukti ta. fotokopi keputusan memohon nomor kpt s kpu kab x tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun bukti ta. fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mappi nomor pts kpu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kab. x1 tentang revisi penetapan nomor urut dan daftarbukti ta. fotokopi surat keputusan gubernur papua nomor tahun peresmian pemberhentian pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mappi a.n. kristosimus yohanes agamamu: bukti ta. fotokopi putusan panitia pengawas pemilihan kabupaten mappi nomor ks wsl mpp. x1 bukti ta. fotokopi berita acara nomor ba rpl kpu mappi xi rapat pleno revisi penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun a.n. stefan kaisha, sos. dan ir. mustafa salam: bukti ta. fotokopi surat proses pengunduran diri dari pns lingkungan pemda kabupaten mappi a.n. kristosimus yohanes agamamu: bukti ta. fotokopi bupati mappi nomor bup.mappi tentang surat pemberhentian dari pegawai negeri sipil a.n. kristosimus yohanes agamamu:nomor dan nomor ba vii bukti tb. fotokopi berita acara serah terima data agregat kependudukan per kecamatan dak semester tahun nomor dukcapil dan nomor baik bukti tb. fotokopi keputusan kpu kabupaten mappi nomor merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godrekapitulasi daftar pemilih sementara pemilihan bupati dan wakil bupati mappi tahun bukti tb. fotokopibukti tc. fotokopi keputusan kpu kabupaten mappi nomor b pts kpu kab. x1 tentang penetapan jadwal kampanye pada pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten mappi: bukti tc. fotokopi keputusan kpu kabupaten mappi nomor c pts kpu kab. x1 tentang penetapan jumlah batasan dana kampanye pada pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten mappi, bukti tc. fotokopi keputusan kpu kabupaten mappi nomor d pts kpu kab. x1 tentang penetapan zona kampanye pada pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten mappi: bukti td.mappi tahun padaenyamar. distrik naimbioman badai, distrik obat, distrik passe, distrik passe merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bawah, distrik syahcame, distrik zain, distrik tenaga dan distrik yakni: bukti td. fotokopi keputusan kpu kabupaten mappi pts kpu .berita acara penerimaan dan sertifikatcatatan kejadian khususterhadap dalil pemohon yang menjelaskandalah sebagai berikut bahwa dalil pemohon tentang kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan pemilihan umum kepala daerah sebagaimana dimaksudhun nomor tambahan serta huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kehakiman, dapat kami tanggapi bahwa mahkamah konstitusi berwenang: bahwa dalil pemohon tentang pemberian amanah kepada mahkamah konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sebagaimanapat kami tanggapiampai adanya badan peradilan khusus yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil perselisihan perolehan suara: namun setelah membaca isi permohonan pemohon, menurut pihak terkait,mappi sesuai dengan tahapan yang berlangsungsehingga dengan demikian mahkamah konstitusi hanya memeriksa dan memutus perkara mengenai perselisihan hasil perhitungan saja dan mahkamah konstitusi tidak memeriksa dan memutus perkara berkaitan dengan hal lain diluar perselisihan hasil perhitungan. oleh sebab itu mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara guo sehingga permohonan ini haruslah tidak diterima mahkamah konstitusi ri: menurut pihak terkait, pemohon dalam permohonannya hanya mempersoalkan status asn atau kepegawaian pihak terkait calon bupati nomor urut yaitu kristosimus yohanes agamamu, dimana merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menurut pihak terkait sebagaima:,,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god,, oleh sebab itu permohonan ini haruslah tidak terima mahkamah konstitusi ri: lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah masalah tersebut diatas, lebih jauhmenurut pihak terkait bahwa pemohon salah alamat dan keliru memahami persoalan sehingga persoalan asn yang bukan kewenangan mahkamah konstitusi paksaan agar mahkamah konstitusi harus melampaui kewenangannya terkait masalah sengketa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemilihan sehubungan dengan pemikiran pemohon tentang status asn calon bupati dari pihak terkait, mana dalam undang undang nomor tahun tentangoleh sebab itu permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima mahkamah konstitusi ri: menurut pihak terkait bahwaengan nomor urut (dua) memperoleh suara terbanyak, dimana saksi saksi dari pasangan calon nomor urut (satu) tidak ada yang keberatan atas hasil perhitungan suara disemua distrik distrik) dalam pleno kpu tingkat kabupaten bahkan ikut menandatangani (vide bukti pt menurut pihak terkait, bilamana ada masalah masalah pelanggaran dalam pilkada kabupaten mappi apalagi menyangkut status kepegawaian calon bupati pihak terkait kristosimus yohanes agamamu, maka seharusnya pemohon sadar diri bahwa saksi saksi pasangan calon pemohon atas nama marselina wanopka yang hadir dalam rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara dari distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun tidak berkeberatan dari saksi dan ikut menanda tangani serta tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi nihil) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten mappi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati model db2 kwk), sehingga alasan pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi (vide bukti pt dan pt menurut pihak terkait, masalah masalah pelanggaran dalam pilkada kabupaten mappi, tidak pernah ada laporan panas tentang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait terutama tentang batas waktu sehingga hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, sehingga dianggap tidak ada pelanggaran dalam pilkada kabupaten mappi, dan menyangkut daftar pemilih tetap dpt) sudah ditetapkan pada tanggal desember bahkan hadiri oleh paslon nomor urut yang juga ikut menyetujui adanya penetapan dpt oleh memohon kpu kabupaten mappi tanpa dihadiri oleh paslon pihak terkait: menurut pihak terkait bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus persoalan persoalan pelanggaran dalam pemilihan bupati kabupaten mappi karenngka dalam ketentuan umum menyatakan bahwa: putusan mahkamah konstitusi yang selanjutnya sebut putusan mahkamah adalah putusan tentang perkara perselisihan hasil pemilihan , sehingga dengan demikian maka menurut pihak terkait mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara guo sehingga permohonan pemohon haruslahv5) dua persen dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang tetapkan oleh memohon, bahwa jumlah penduduk kabupaten mappi adalah jiwa, laki laki jiwa, perempuan jiwa, masih dibawah ketentuan (dua ratus lima puluh ribu) jiwa atau sebesar dua persen,: jumlah perolehan suara pasangan calon: pasangan calon perolehan suara drs. aminadab jumat dan stefan yermogoin, sos kristosimus agamamu dan jaya ibnu su'ud, pihak ia: clan andi amar, s.e mustafa salamyaitu suara, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa adalah benaradalah atas atau lebih besar dari (dua persen), bahwa ketentuan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud pada butir atas tentunya sangat baik terjadi pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara jujur oleh pasangan calon dan didukung dengan penyelenggara yang jujur dan netral serta tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon namun akan sangat riskan bagi pasangan calon yang ingin berkompetisi secara jujur bila berhadapan dengan pasangan calon yang akan memanfaatkan ketentuan ini dari sisi negatif yaitu dengan cara harus memperoleh selisih perolehan suara sekalipun diperoleh dengan cara yang tidak jujur oleh pasangan calon apalagi kalau sampai didukung oleh penyelenggara yang tidak netral, tidak jujur dan tidak adil sebagaimana yang terjadi pada pemilihan kepala daerah kabupaten mappi tahun bahwa selaku ketua kpud kabupaten mappi yang berulang kali secara terang terangan depan warga masyarakat menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut kristosimus yohanes agamamu, md. dan jaya ibnu su'ud, s.t. dan mengajak masyarakat untuk memilih saudara kristosimus yohanes agamamu dan peristiwa tersebut sempat direkam suaranya oleh salah satu warga masyarakat yang saat itu berbincang langsung dengan saudara alexander nemo, s.e. selaku ketua kpud kabupaten mappi, dan yang bersangkutan siap memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan yang mulia ketua mahkamah konstitusi, (rekaman suara dan transkrip terlampir) (vide bukti yang isi pernyataan tersebut antara lain sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godatau hurufmappimappi, pemohon banyak mempersoalkan status calon bupati nomor urut (dua) selaku pihak terkait yang merupakan tugas panas kabupaten mappi dengan batas akhir laporan adalah tanggal desember sedangkan mahkamah konstitusi sesuai dengan tugas dan wewenang adalah menyangkut sengketamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dimanrhitungan suara tahap akhir yang tetapkan oleh memohon: menurut pihak terkait sebagaimana dalil pemohon menyangkut keberpihakan memohon ketua kpu mappi) dalam memenangkan pihak terkait adalah sangat kabur dan tidak jelas, karena tidak dijelaskan secara rinci apa dan bagaimana serta dimana saja ketua kpu mappi berhasil mempengaruhi masyarakat untuk memilih pihak terkait: menurut pihak terkait, pihak terkait tidak pernah berhubungan dengan memohon ketua kpu mappi) apalagi bersepakat untuk menangkan pihak terkait dengan cara mempengaruhi masyarakat, bahkan pemohon sendiri mengakui bahwa masyarakat menolak ajakan maksud ketua kpu mappi) sebagaimana pernyataan pemohon dalam point (empat) halaman tentang kedudukan hukum legal standing) pemohon, dan untuk pemohon ketahui bahwa kepemimpinan kpu adalah kepemimpinan yang kolektif kolegial, sehingga kalau hanya dengan pernyataan satu orang saja maka dapat pastikan bahwa harus dikesampingkan,, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god maka secara mutasi mutans dianggap terulang pada bagian pokok perkara: menurut pihak terkait perihal point sampai point pokok permohonan pemohon tidak perlu pihak terkait tanggapi karena bukan kewenangan mahkamah untuk menilai sengketa perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi, menurut pihak terkait perihal point sampai point pokok permohonan pemohon tentang dps, dpt, pleno dpt tanggal desember dapat pihak terkait tanggapi bahwa persoalan dps, dpt sampai pleno dpt pemohon drs. aminadab jumat) sendiri selalu mengikuti pembahasan, koreksi koreksi sampai ikut menyetujui dan menandatangani dpt yang tetapkan memohon kpu mappi tanggal desember sedangkan pihak terkait selaku pasangan calon nomor urut tidak menghadiri pleno penetapan dpt dan juga pihak terkait sangat rujukan, namun tidak mempersoalkan penetapan dpt tersebut dan mematuhi pleno memohon: menurut pihak terkait perihal point dan point pokok permohonan pemohon tentang adanya salah seorang siapa ) selaku pemilik kios apa jalan irian tepi tanggal februari jam wit sedang melakukan pengisian undangan serta adanya anak anak dibawah umur yang ikut mencoblos, dapat pihak terkait tanggapi bahwa pernyataan dan laporan pemohon panas tidak dapat bukti kan karena tidak jelas untuk apa dan kepada siapa undangan undangan tersebut tulis sebab pihak terkait juga rujukan atas banyaknya undangan yang tidak terdistribusi sehingga perolehan suara pihak terkait tidak bisa maksimal, serta adanya anak anak dibawah umur yang ikut mencoblos juga memungkinkan bahwa anak anak dibawah umur tersebut mencoblos untuk pasangan calon nomor urut pemohon), sehingga pernyataan pemohon yang tanpa dasar tersebut haruslah dikesampingkan: menurut pihak terkait perihal point pokok permohonan pemohon tentang dps, dpt dan status kepegawaian calon bupati kristosimus agamamu dapat pihak terkait tanggapi bahwa persoalan dps dan dpt sudah penekan tanggal desember dan bilamana masih ada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god keberatan maka dilaporkan panas kabupaten mappi paling lambat hari setelah penetapan serta mengajukan gugatan tun, namun yang terjadi bahwa pemohon calon bupati drs. aminadab jumat sendiri sudah menandatangani pleno dpt tanggal desember dan setelah (dua) bulan lebih barulah pemohon mempersoalkan dpt setelah kalah dalam pemilihan bupati kabupaten mappi, bahwa menyangkut perolehan suara (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupatian, dimana pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (dua) selaku pihak terkait memperoleh suara terbanyak sesuai dengan model kwk, kwk dan lampiran kwk, demikian juga dengan perolehan suara pemohon sesuai dengan model kwk, kwk dan lampiran kwk yang diterima pihak terkait: menurut pihak terkait perihal point pokok permohonan pemohon tentang status calon bupati nomor urut (dua) selaku pihak terkait yang merupakan tugas nya panas kabupaten mappi dengan batas akhir laporan adalah tanggal desember bahkan seharusnya pemohon selaku calon bupati nomor urut (satu) yang bertanggung jawab terhadap status asn calon bupati nomor urut (dua) karena sebelum calon bupati nomor urut (dua) mencalonkan diri menjadi anggota dpr kab. mappi periode tahun calon bupati nomor urut (dua) kritosimus agamamu sudah mengajukan surat pengunduran diri pada tahun yang saat itu menjadi bupati definitif adalah drs. aminadab jumat yang juga saat ini sebagai calon bupati nomor urut (satu) selaku pemohon. (vide bukti p.t bahwa lebih lanjut menyangkut status asn calon bupati nomor urut (dua) kritosimus agamamu menjadi hal yang tidak mungkin bisa menjadi anggota dprd periode bahkan terpilih kembali dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menjadi ketua dprd periode kalau calon bupati nomor urut (dua) kritosimus agamamu masih mejadi pegawai negeri sipil, apalagihal yang sedemikian tersebut menunjukan bahwa pemohon yang saat itu menjabat sebagai bupati kabupaten mappi tidak menjalankan azas azas pemerintahan yang baik dan benar, menurut pihak terkait perihal point pokok permohonan pemohon tentang adanya surat dari bola nomor bola xi1 tanggal desember dapat pihak terkait tanggapi bahwakarena sudah diberhentikan status kepegawaian nya dari bank propinsi papua dan bilamana calon bupati nomor urut (dua) kritosimus agamamu tidak mendapatkan sk. pemberhentian adalah karena pemohon yang saat itu sebagai bupati kabupaten mappi tidak menjalankan azas azas pemerintahan yang baik dan benar sehingga proses pemberhentian calon bupati nomor urut (dua) kritosimus agamamu bukan menjadi tanggungjawabnya tetapi pemerintah daerah kabupaten mappi (saat itu pemohon), menurut pihak terkait perihal point pokok permohonan pemohon tentang permohonan pemberhentian calon bupati nomor urut (dua) kritosimus agamamu dari dprd dan selaku ketua dprd kabupaten mappi periode tahun adalah guna memenuhi persyaratan mencalonkan diri selaku bupati kabupaten mappi periode tahun dan penjabat bupati mappi menandatangani surat tersebut karena penjabat bupati mappi mematuhi azas azas pemerintahan yang baik dan benar karena sesuai dengan permendagri nomor tahun tentang cuti luar tanggungan negara berbunyimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama dewan perwakilan rakyat daerah:definitif serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil:dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pelaksana tugas gubernur, pelaksana tugas bupati, dan pelaksana tugas walikota bertanggung jawab kepada menteri, sedangkan dalam undang undang nomor tahunkotardeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menurut pihak terkait perihal point pokok permohonan pemohon tentang tidak mencantumkan diri sebagai asn namun selaku ketua dprd kabupaten mappi dapat pihak terkait tanggapi bahwa adalah sudah benar dan tepat sekali karena tidak mungkin calon bupati nomor urut (dua) kritosimus agamamu bisa menjadi anggota dprd kabupaten mappi selama (dua) periode kalau sebagai pegawai negeri sipil asn) sehingga yang diajukan adalah selaku dpr dan selaku ketua dpr kabupaten mappi periode tahun guna memenuhi persyaratan mencalonkan diri selaku bupati kabupaten mappi periode tahun (vide bukti pt dan pt menurut pihak terkait perihal point pokok permohonan pemohon tentang calon bupati nomor urut (dua) kritosimus agamamu tidak sah sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi periode tahun dapat kami tanggapi bahwa pemohon tersesat dan salah, karena sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka calon bupati nomor urut (dua) kritosimus agamamu sah sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kab. mappi periodeppi nomor pts kpu tanggal februariwit,ppi nomor pts kpucatatan kejadian khusus nihilberita acara penerimaanpernyataan mundur dari asn a.n. kristosimus yohanes agamamu. bukti pt fotokopi surat keputusan bupati mappi nomor bup.mappi tentang surat pemberhentian dari pegawai negeri dan ikut pencalonan bupati dan wakil bupati: bukti pt fotokopiahun bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mappi nomor pts kpu kab. x tentang penetapan calon sebagai peserta pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tahun bukti pt fotokopi radiogram atas nama mendagri oleh dirjen otda tentang penunjukan ir. benjamin ngawi selalu pelaksana tugas dan wewenang sebagai bupati kabupaten mapan ingat punya anak ini, kan jadi bagian dari rito, saya sudah bilang kalau rito tidak maju dia akan dukung jumat tapi rito dia maju jadi stop jumat jangan maju karena orang sudah sepakat untuk dukung rito, orang kampung sana sudah sepakat sampai bade sana sampai songgo orang sepakat besok orang akan color rito, menang mutlak: kalau saya tidak maju, jumat tetap jadi bupati, saya dibelakang dia, saya punya orang tua: kalau maju bapa dia harus dukung saya, ini permintaan anak, bicara dengan dia eeeeee bapa kan persiapkan kita baru bapa mau maju lagi itu bagaimana, kalau rito maju, bapa jumat tidak boleh maju . itu ., jumat tidak maju, rito maju itu habis orang mau pulang pungut pungut sampah dijalan, yang dimaksud dengan rito adalah kristosimus yohanes agamamu calon bupati nomor urut sedangkan yang dimaksud dengan jumat adalah aminadab jumat calon bupati nomor urut bahwa bukti keterlibatan memohon dalam mendukung pasangan calon nomor urut tengah masyarakat juga terlihat dengan adanya cek cok mulut antara saudara alexander nemo, s.e. selaku ketua kpud kabupaten mappi yang terekam dalam video singkat dimana masyarakat menolak ajakan dimaksud dengan mengatakan mereka punya hak untuk memilih siapa saja (vide bukti bahwa bukti keberpihakan memohon kepada pasangan calon nomor urut yang sangat nyata dan baru ketahui setelah selesai hari pemungutan suara dan sangat mengagetkan pasangan calon lainnya adalah sebagai berikut: calon bupati nomor urut kristosimus yohanes agamamu adalah berstatus aparatur sipil negara asn) sesuai keputusan bupati kabupaten merauke nomor mrk tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tertanggal januari padahal yang bersangkutan adalah ketua dprdppmappi diumumkan oleh memohon berdasarkanhari jum'at, tanggal februari pukul wit 'at, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tanggal februari pukul wit pukul wibkristosimus yohanes agamamu, dan jaya ibnu su'ud, s.t. (vide bukti ta. bukti pt 7j,drs. aminadab yume dan stefan yermogin, sos. (vide bukti bukti ta. danedwards annoying, sos dan andi amar, s.e. (vide bukti ta. yang ketiganya ditetapkan pada tanggal oktober dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mappi nomor pts kpu kab. x tentang revisi penetapan pasangan calon sebagai peserta padmappi tahun atas nama pasangan stefan kaisha, sos. dan ir. mustafa salam (vide bukti ta. bertanggal novembersebagai berikut: kristosimus yohanes agamamu, dan jaya ibnu su'ud, s.t.: drs. aminadab yume dan stefan yermogin, sos., edwards annoying, sos dan andi amar, s.e.: dan stefan kaisha, sos dan ir. mustafa salam: sebagai peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappi tahun serta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mappi nomor pts kpu kab.ertanggal november (vide bukti bukti ta. sebagai berikut: nama pasangan calon drs. aminadab yume dan stefan yermogin, sos. kristosimus yohanes agamamu, dan jaya ibnu su'ud, s.t. edwards annoying, sos dan andi amar, s.e. stefan kaisha, sos dan ir. mustafa salamppi tahun dengan nomor urut (satumappi adalah jiwa (vide bukti tb.o2)mappimapprdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kabupaten mappi periode (vide bukti bahwa calon bupati nomor urut kristosimus yohanes agamamu yang adalah seorang aparatur sipil negara asn) pernah menjadi anggota dprd kabupaten mappi periode tanpa mengundurkan diri dari status kepiawaiannya, bahwa pada tahun calon bupati nomor urut kristosimus yohanes agamamu selaku aparatur sipil negara asn) dalam posisi masih menjadi anggota dprd kabupaten mappi terpilih menjadi ketua dewan pimpinan cabang partai hati nurani rakyat hanura) kabupaten mappi berdasarkan reposisi dan revitalisasi ketua dpc partai hanura kabupaten mappi sebagaimana surat keputusan nomor skep .a dpd hanura papua!!!abupaten mappi tertanggal maret hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, (vide bukti bahwa pada tahun saudara kristosimus yohanes agamamu maju lagi dalam pemilihan anggota legislatif kabupaten mappi dan kembali terpilih menjadi anggota dprd kabupaten mappi dengan jabatan sebagai ketua dprd kabupaten mappi periode tanpa mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara asn) sebagaimana yang diisyaratkan undang undang, hal tersebut terlihat jelas dengan adanya permohonan pengunduran diri dari aparatur sipil negera asn) yang beru diajukan pada akhir tahun fakta tersebut atas menunjukan adanya sikap tidak netral dari memohon yang meloloskan saudara kristosimus yohanes agamamu untuk maju dalam pemilihan anggota legislatif dprd kabupaten mappi) periode tanpa menunjukan bukti telah mengundurkan diri dari statusnya sebagai aparatur sipil negara, bahwa pada saat mengikuti pemilihan kepada daerah pilkada) kabupaten mappi tahun barulah saudara kristosimus yohanes agamamu mengajukan pengunduran diri sebagai aparatur sipilappi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mappmerdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam onsnegara tertanggal agustus kangana sesungguhnya surat pengunduran diri tersebut juga mengandung cacat hukum karena beberapa hal antara lain: surat permohonan tersebut bukan ditujukan langsung kepada bupati kabupaten mappi tetapi di c.g. kan kepada kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten mappi, dan bukan di c.g. kan kepada kepala badan kepegawaian daerah kabupaten mappi, surat tersebut ditujukan kepada kepala bagian hukum setda mappi tapi pada bagian tembusan kembali tembusan kepada kabar hukum setda mappi: bahwa dalam surat pengunduran diri tersebut tidak menyebutkan status kepegawaian dari saudara kristosimus yohanes agamamu selaku asn lengkap dengan nip dan unit kerjanya namun menyebutkan saudara kristosimus yohanes agamamu sebagai ketua dprd kabupaten mappi sehingga seharusnya pengunduran diri tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh penjabat bupati kabupaten mappi. (vide bukti bahwa sekalipun surat pengunduran diri dari saudara kristosimus yohanes agamamu cacat secara yuridis namun anehnya dikabulkan oleh pelaksana tugas bupati mappi ir. benyamin ngawi dengan keputusan bupati mappi nomor bup.mappi tertanggal desember tetapi lagi lagi terdapat kejanggalan yaitu nip atas nama saudara kristosimus yohanes agamamu masih menggunakan nip lama dan lagi unit kerjanya disebutkan dinas perhubungan kabupaten merauke, instansi pemerintah kabupaten merauke bukan kabupaten mappi sebagaimana yang seharusnya. (vide bukti iimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godppyang diumumkan pada tanggal pebruari pukul wit atau sama dengankara bahwa berdasarkan keputusan memohon nomor. pts kpu kab x tertanggal oktoppi tahun dan keputusan memohon nomor pts kpu kab. x ter: nomor nama pasangan calon tetap bupati dan wakil bahwa sesuai tanda terima putusan panitia pengawas pemilihan kabupaten mappi nomor ks wsl mpp. x1 panitia merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godha, sos. dan sdr. ir. mustafa haji salam sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, (vide buktiha, sos dan ir. mustafa salam tanggal november pasangan calon tersebut diakomodir sebagai pasangan calon dalam pilkada kabupaten mappi, (vide buktiha, sos. dan ir. mustafa salam tertanggal november yang diakomodir sebagai peserta, (vide bukti(vide bukti bupati kabupaten mappi tahun jmamease s merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god

maa koowuwjdih.kemenkeu.go kiwjdihkemenkeu.goameliputi penerimaan dari visa dan izin keimigrasian. tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pelayanan keimigrkomonkona kementerian asianata visa kunjungan sekali per orang perjalanan paling lama hari visa kunjungan sekali per orang perjalanan paling lama hari cc. visa kunjungan satu kali per orang perjalanan dalam rangka visa kunjungan beberapa kali per orang perjalanan dihitung visa tinggal terbatas tidak per dalam rangka bekerja untuk permohonan rumah kedua visa tinggal terbatas tidak per orang rumah kedua bagi pengikut suami istri anak orang tua) nan izin tinggal kunjungan masa per amamamtanstntan tema izin tinggal kunjungan masa per berlaku paling lama hari permohonan untuk prainvestasi mama izin tinggal terbatas tidak per dalam rangka bekerja untuk permohonan rumah kedua dengan masa tinggal paling lama tahun izin tinggal terbatas tidak per orang dalammasa tinggal paling lama tahun izin tinggal tetap tidak dalam per orang:jangka waktu tidak terbatas wnwjdih.kemenkes.atc izin tinggal tetap tidak dalam per orang rangka bekerja untuk rumah kedua bagi pengikut suami istri anak orang tua) dengan jangka waktu tidak terbatas izin masuk kembali re entry izin masuk kembali berlaku per paling lama tahun dalam permohonan rangka rumah kedua izin masuk kembali berlaku per orang paling lama tahun dalam rangka rumah kedua bagi pengikut suami istri anak orang tuasaariyasi kementerian nah" mo. semu nin9ypemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak corona virus disease bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi corona virus disease perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas:bumi kementaoia pajak terdampak pandemi corona virus disease dinilai masih terdapat kekurangangganti peraturan menteri keu.pemberi kerjaberstatus pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian spt tahunan tahun pajak atau instansi pemerintah. ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada harukecualikan dari diberikan insentif ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada dalam hal penghasilan yang diterima pegawai berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. ditanggung pemerintah yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerjapegawai yang menerima insentif ditanggung pemerintah menyampaikan spt tahunan van ainkomonka moiurangan besarnya angsuran kode pertananpadi oo pertanian tanaman hortikultura sayuran buah pertanian tanaman hortikultura sayuran umbi ' ) ' dan obat lainnya bukan bunga pengganggu kode pengusahaan daun kayuputih' ' pemungutan rotan pemungutan daun kayuputih' ' pemungutan konon kepompong ulat sutera ' ' ' | penangkapan moluska dilaut ' ' penangkapan biota airlainnya laut penangkapan moluska perairan umum jasa pasca panen penangkapan ikan perairan umum ' ' | pembesaranikanlaut kode bijih besi unggas udang) dalam kaleng kode lainnya dalam kaleng sayuran bijian bukan kecap, tempe dan tahuainnya logam, metalurgi bubuk barang dari logam (rectifier) dan lampu ultra violet industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik) empat atau lebih dan tiga pribadi keperluan pribadi atau laboratorium konstruksi gedungorang pribadi tahun pajak dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari ditanggung pemerintah tidak dapat dikembalikan. contoh penghitungan ditanggung pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran contoh penghitungan ditanggung pemerintahkepada kepala kpp tempat pemberi kerjasebagaimana dimaksud pada untuk memanfaatkan insentif ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada merupakan wajib pajak berstatus pusat dengan kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan memiliki cabang, berlaku ketentuan: pemberitahuan pemanfaatan insentif ditanggung pemerintah baik untuk pusat maupun cabang dilakukan oleh wajib pajak berstatus pusat, dan kode klasifikasi lapangan usaha wajib pajak berstatus cabang mengikuti klasifikasi lapangan usaha pusatnya. sumjainkemenka boa lainnya. berbagai bentuk tangga lainnya ytd kosong pertanian perlengkapannya perlengkapannya(aim batam dromo dinding dan lantai toko peralatan penerangan dan perlengkapannya penbekas kodekodekodekode(emma ead) pemerintah penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakatinsentif ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam mulai dimanfaatkan sejak masa pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada disampaikan. kepala kpp menerbitkan surat pemberitahuan: berhak memanfaatkan insentif ditanggung pemerintah dalam hal pemberi kerja memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf atau tidak berhak memanfaatkan insentif ditanggung pemerintah dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalamberi kerja harus membuatjainkomonea voa kodekode jasa rumah sakit lainnya jasa pelayanan penunjang kesehatan evacuation) kegiatan pekerja seni gelanggang renang promotor kegiatan olahraga kegiatan taman bertema atau taman hiburan kodemenggunakan angsuran masa pajak desember| rp50. angsuran masa pajak april (yang seharusnya terutang) pengurangan besarnya angsuran masa pajak april s.d. juni rp20. kemang kma jean angsuran masa pajak aprilyang seharusnya terutang, menggunakan angsuran rp50. bai pengurangan besarnya angsuran masa pajak januari s.d. maret rp25. hama mena xenon angsuran masa pajak januari angsuran masa pajak april s.d. desember rp40. kamera desa masa pajak april s.d. juni angsuran masa pajak april rp20. s.d. jundan rp75. menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran pada tanggal januarda jani periode yang dilaporkan triwulan penghasilan neto rp2. rp4. terutang rp399. rp893324kar (dalam bulan rp174. rp444. angsuran yang seharusnya rp58. rp148. dibayar per bulan pengurang angsuran rp29. rp74. rp58. rp148. angsuran setelah pengurangan rp29. rp74pedaaanananaenan anal aan masa pajak dadanya kanan anna ana aan aan rincian pengurangan besarnya angsuran masa pajak. (a) terutang rp) pengurang angsuran rp) demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. kananananag katana . npp: an enrennnnntannnnembalian pendahuluan kelebihan pembayaran ppn kode pengusahaan hutan snorkeling pengusahaan hutan cendana pengusahaan hutan akasia jasa sarana produksi penangkapan ikan laut aplikasi pembuatan kode billing atas ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada harus diisi dengan data yang lengkap dan valid sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, antara lain nama dan npp pegawai penerima insentif ditanggung pemerintah. pemberi kerja yang menyampaikan laporan realisasi ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada dan membuat surat setoran pajak atau cetakan kode billing sebagaimana dimaksud pada termasuk wajib pajak berstatus pusat dan atau wajib pajak berstatus cabang yang telah memanfaatkan insentif ditanggung pemerintah. pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada paling lambat tanggal bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. pemberi kerjaditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam untuk masa pajak yang bersangkutan. pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasibetulan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan format lampiran formulir laporan realisasi ditanggung pemerintah dtp). pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada wajib menyetorkan terutang sebagaimana dimaksud dalam untuk masa pajak yang tumisan kemenyan hota kode s0| budidaya ikan hiasairtawar ' jasa pasca panen budidaya ikan diairtawar ' ' | pembenihanikanairpayau jasa sarana produksi budidaya ikan airpayau ' ' | pertambangan bijih bauksit besi pertambangan bijih logam mulia lainnya : jasa pertambangan dan penggalian lainnya kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas ' | unggas industri berbasis daging lumayan dan surimi ' ')') | industri pendinginan pangeran ikan udang) dalam kaleng kode lainnya dalam kaleng sayuran bukan kecap, tempe dan tahu kode atau laboratorium konstruksi gedung industribersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. bab: atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak. final sebagaimana dimaksud pada (l),wajib pajak sebagaimana dimaksud pada melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan dengan pemotong atau pemungut pajak, untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada wajib pajak harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi direktorat jenderal pajak. pemotong atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada s5) tidak melakukan pemotongan atau pemungutan terhadap wajib pajak yang telah bum jainkomenka masikode (akbp) bukan bus angkutan perkotaan (emma ead) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) kedai minuman internet service provider real estat yang dimiliki sendiri atau disewa ' hak cipta kode jasa salo:xyzmaretmaret karena tidak ada penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak selama masa pajak maretfebruari xyzmkementerian biro mus pe) nex diuji nana mep menyerahkan fotokopi surat keterangan dan telah terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada contoh penghitungan final ditanggung pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran contoh penghitungan final ditanggung pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. (l)ditanggung pemerintahseluruh final yang terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam yang diterima atau diperoleh wajib pajak termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diberikan berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada yang disampaikan oleh wajib pajaktransaksi sebagaimana dimaksud dalam wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada paling lambat tanggal bulan berikutnya vuainkomonea vote setelah masa pajak berakhir. wajibwajibs5). wajibnyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada bagi wajib pajak yang belum memiliki surat keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan surat keterangan dan terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat keterangan sepanjang memenuhi persyaratanbab insentif final jasa konstruksi atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan peraturan pemerintah mengenai atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai yang bersifat final. sun jainkomonea via:jasa konstrukotongjasa konstruksifinal ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pemotong pajak harus menyampaikan laporan realisasi final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud widi kemana maia pada paling lambat tanggal bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.pemotongotong:vumvisin meminta lunvjain kemenyformulirkepala kpp tempat wajib pajak terdaftar menerbitkan: surat keterangan bebas pemungutan pasal impor dalam hal wajib pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf huruf atau huruf atau surat penolakandimaksud dalam lampiran formulir surat keterangan bebas pemungutan impor atau formulir penolakanimpor sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak tanggal surat keterangan bebas diterbitkandengan sum jainkomonea dosa menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran formulir laporan realisasi pembebasan impor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.sun jainkomonka ljalima puluh persen) dari angsuran yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalamvumainkomoness lai angsurankepala kpp tempat wajib pajak terdaftar menerbitkan surat pemberitahuan: berhak memanfaatkan insentif dalam hal wajib pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf huruf atau huruf cc, atau tidak berhak memanfaatkan insentifdalam hal wajib pajak selaintelah memanfaatkan insentif pengurangasemi komeniceboi pmk. tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease besarnya angsuran untuk bulan bulan sebelum spt tahunan tahun pajak disampaikan sebelum batas waktu penyampaian spt tahunan tahun pajak sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak setelah pemanfaatan insentif angsuran bagi: masa pajak spt tahunan tahun pajak dilaporkan dalam hal pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud dalam disampaikan sebelum atau bersamaan dengan spt tahunan tahun pajak dilaporkan sampai batas waktu penyampaian spt tahunan tahun pajak atau masa pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud dalam disampaikan dalam hal disampaikan setelah spt tahunan tahun pajak dilaporkan. bagi wajib pajak selain masa pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud dalam disampaikan. contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran sebagaimana tercantum dalam lampiran contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. sustain kemeja batabulanrealisasi pengurangan besarnya angsuran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada paling lambat tanggal bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. bab vii insentif ppn pkpkp yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat:. pkp harus memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan (4c) undang undang ppn pada surat pemberitahuan masa ppn untuk memperoleh pengembalian pendahuluan pembayaran sebagaimana dimaksud pada selain syarat sebagaimana dimaksud pada pkp harus menyampaikan surat pemberitahuan masa ppn lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak rp5. (lima miliar rupiah).pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian sptabidin komentar pajak berstatus pusat maupun wajib pajak berstatus cabang. pkpkp yang disampaikan paling lama akhir bulan setelah masa pajak pemberian insentif berakhir. termasuk yang diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu kompensasi kelebihan pajak dari masa pajak sebelumnya yang diperhitungkan dalam surat pemberitahuan masa pajak yang dimintakan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada tetap diberikan kepada pkp meskipun kelebihan pajak disebabkan adanya kompensasi masa pajak sebelumnya.sam ainkomonkesaia pkp dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai pkp berisiko rendah,: dan pkppetunjuk bagi pkp berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan melalui surat pemberitahuan masa ppn sebagaimana tercantum dalam lampiranmerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri inmengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. bab viii kewajiban pemberi kerja atau wajib pajak (l) pemberi kerja atau wajib pajak yang memiliki kewajiban penyampaian spt tahunan tahun pajak yang sustain kemenkes doa akan memanfaatkmbebasan dari pemungutan impor sebagaimana dimaksud dalam pengurangan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud dalam dan atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pppajak yang memanfaatkan insentifsustain kemenpumn komune votebab ketentuan peralihan pemberi kerja atau wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif ditanggung pemerintah, mengajukan permohonan surat keterangan bebas impor, dan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran berdasarkan:n ataubum jainkomeness lai wajib pajak terdampak pandemi corona virus yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf atau huruf dan belum menyampaikan laporan realisasiditanggung pemerintah tahun pajak wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang belum menyampaikan laporan realisasi ph' finalotong pajak yang belum menyampaikan laporan realisasi final jasa konstruksidan tidak dapat memanfaatkan insentif ditanggung pemerintah atau insentif final ditanggung pemerintah untuk masa pajak yang belum dilaporkan pada tahun pajak pemberi kerja atau wajib pajak dapat memanfaatkan bumi kementesaia insentif ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dan insentif pengurangan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud dalam sejak masa pajak januari dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif ditanggung pemerintah dan pengurangan besarnya angsuran sampai dengan tanggal februariyang telah berjalan sebelum peraturan menteri ini berlakuumyjain kementesiaair, wb. plt kepala bagian pen east kementerian maa ardiansyah nin9y30213.insentif ditanggung pemerintah (dtp) sejorpo pemmamaneapl pertanian tanaman hortikultura sayuran buah o1i3a (pertanian tanaman hortikultura sayuran umbi pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang dan obat lainnya bukan bunga pengganggu kode eso22o2 feemunaoranroms (oo pemungutan konon kepompong ulat sutera osis penangkapan moluska dilaut oso penangkapan biota atr lainnya dilaut jasa sarana produksi penangkapan ikan perairan umum ' | jasa pasca panen penangkapan ikan perairan umum pembesaranikanlaut bijih besi unggas kode udang) dalam kaleng lainnya dalam kaleng sayuran sawit batu dan balok) bijian kakao roma) kacang kacangan, kode bukan kecap, tempe dan tahu lainnya) pribadi teknik industri hewan lainnyaadalah yang dipotong berdasarkan ketentuan undang undang ph. impor adalah yang dipungut berdasarkan ketentuan huruf vumvjain kemenpar pertanian pigmen, zat warna dan pigmen gas alam dan batu bara khusus termasuk furnitur)sejenisnya (odes00| konstruksi jaringan saluran irigasi ' ' ' ' air minum, air limbah dan drainase rambu sungai konstruksi sentral telekomunikasi lainnya kom sunah balok road komune bantande kei lainnya perdagangan besar susu dan produk susu perdagangan besar produk roti berbagai bentuk ben were tangga lainnya ytd kosong pertanian perlengkapannya kodeytdkode sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepabeanan. penyelenggara kawasan berikat adalah badan hukum vwmdinkomonka aoi kelompok s.d. bermotor bekasdan perlengkapannya palawija buahan sayuran peternakan kodekodepariwisata' angkutan ojek motorangkutan udara berjadwal domestik perintis untuk penumpang penumpang penumpang eni barang (jasajalantol seo jasa pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau (emma ead) penyediaan akomodasi jangka pendeklainya jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) ' ' | kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman pemerintahevacuation) contoh penghitungan pphturu adalah instansi vertikal direktorat jenderal pajak. wajib pajak berstatus pusat adalah wajib pajak yang terdaftar kpp dan memiliki npp dengan kode (tiga) digit terakhir wajib pajak berstatus cabang adalah wajib pajak yang terdaftar kpp dan memiliki npp dengan kode (tiga) digit terakhir selai, yang selanjutnya disebut spt tahunan adalah surat pemberitahuan yang oleh sam ainkomonka koi tuan (k o)anaaaaaa nana naa naas lampiran eocooekeakenaalke aekanaanananana aan npp bnnanaaannan anna jabatan balapan anna anna bertindak selaku pengurus dari wajib pajak: nama penataan npp maananaana nenek kode klu #nnedooen menanam alamat bkrantannaanetajuni demikian disampaikan. krnanannng mena . pemakaman petunjuk pengisian(ura)ioo.cbooo mna berkenaan dengan surat pemberitahuan yang saudara ajukan nomor serena tanggal |a.n. direktur jenderal pajak okts5)lenasponananannnnnnng ennnnnasasnn . a.n. direktur jenderal pajak ban(l)pnkaakaa nana aan npp panama anna aan kode klu penkaaaaannannaa akan anna aan s3) masa pajak bkannnananana anna nana aan jumlah pegawai yang berhak menerima dtp |. orang jumlah penghasilan bruto masa pajak . rp. jumlah dtp masa pajak . rp. daftar pegawai yang telah menerima dtp: jumlah rp) nama pegawai npp penuh. bruto dtp demikian laporan disampaikan. kenang kena . npp: saree den nkenannnnana pilih salah satu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. peraturan pemerintah nomor tahun adalahh. surat keterangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun yang selanjutnya disebut surat keterangan, adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak atas nama direktur jenderal pajak yang menerangkan bahwa wajib pajak dikenai berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahunsumvjain kemenyan petunjuk pengisian formulir laporan realisasi ditanggung pemerintah (dtp)normal cu) pembetulan wajib pajak bokaananananea nana aan npp panama ane masa pajak dedakaananakan nana kananbnn nan man man manmata kama ente pen demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. penanganan kemanan . li) npp: ldr kkn nenas(dtp) laporan realisasi final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (dtp) wajib pajak pemotong pajak dodakaanananaa nenek ana masa pajak bkakananna nana adenaananang kenlasana . npp: sen tnaneann petunjuk pengisian formulir laporan realisasi final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (dtp)(klu) wajib pajak yang mendapatkan insentif pembebasan impor pengusahaan hutan albania jenjang pengusahaan hutan cendana kode pembesaran ikan airpayau pembenihan ikan airpayau s0| pertambangan bijih timah hitam besi pertambangan emas dan perak jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam jasa pertambangan dan penggalian lainnya unggas industri pembekuanikan industri perapian fermentasi ikan industri berbasis daging lumayan dan surimi udang) dalam kaleng lainnya dalam kaleng sayuran bukan kecap, tempe dan tahudalam rangka pelaksanaan p3 tai direktorat jenderal sumber daya airpkpajak pertambahan nilai, negara. lainnya)! atau laboratorium konstruksi gedung perkantoranperdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan kodebab insentif penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai wajib dipotong sesuai dengan ketentuan dalam undang undang oleh pemberi kerja. sebagaimana dimaksud pada ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria tertentu. pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi' pajak yang mendapatkan insentif ditanggung pemerintah dtp)memiliki npp, dan cc.(dua ratus juta rupiah). kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf angkapemberi kerja yang memiliki kewajiban penyampaian spt tahunan sunusi kemenyan boa kodea7875' ' ' emma ead) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) rumah minum kab hak cipta kode nama kegiatan taman konservasi alamytd jasa pangkas rambut jasa salon kecantikan spa (sante par aqua) jasa kebugaran lainnya formulir permohonan surat keterangan bebas pemungutan impor nomor pandaan nana aan lampiran bonanaanannanaena nana pendananannannaa nana) npp beandanaanananananaaa as) jabatan dadakaanananaaaanana aa) bertindak selaku wajib pajak pengurus dari wajib pajak nama benaananaanaanan t7) npp pnkannanaannanananan kode klu pandakanananananaan alamat bkaananananan naainn (melampirkan keputusan menteri keuangan tentang izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin pkb). demikian permohonan ini kami sampaikan. kenananananan nanapaknamnamaama tanggal nee kepala kantor pelayanan pajak.deecooeen menerangkan bahwa orang pribadi badan tersebut bawah ini: nama wajib pajak bdakananaanalnnaka anna aan npp ann nan anta nan nan nan nana ann nea arena nata pangan kode klu dankaanaaanena alamat pannakaakananan anne: pilih salah satu petunjuk pengisian formulir surat keterangan bebas pemungutan impor nomormr, direktorat jenderal pajak kantor pelayanan pajak nomor aren enam aan)e.teenage tanggal .iiiiieeenankode verifikasi:anas npp bkananakennnaana nana anne kode klu pakan aan aan ananannannanaanaaananasasnsama sb) masa pajak dganaananananannana nenas(e) ariana demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. peminatan menaananasaan . npp. nomormengingat; bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik, perlu dilakukan penyempurna pelaksana program wajib belajar dan sebagai dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain serumrum dengan ketentuan peraturan perundang undanganrumrum, dan menengahsekolah adalah rekening yang digunakan sekolah untuk menerima dana bos. ketentuan diubahes1, kabupaten, dan kota; dana bop paud untuk kabupatenkabupatenkota; dan dana bop museum dan taman budaya untuk provinsi, kabupaten, dan kokurang jalur dan sisa dana rsud atas penyaluran dana tahun anggaran sebelumnya. penghitungan kurang jalur dkebudayatidak memperhitungkan kurang jalur dtriwulan untuk penyiapan data perkiraan kebutuhan sampai akhir tahun anggaran berjalan; dan triwulan iiiketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka pelaksanaan penyalur; direktur kapasitas dan pelaksanaan transfer sebagai kpa bun pengelolaan penyaluran todd;;dimaksud pada huruf berhalangan tetap, menteri keuangan menunjuk pejabat eselon pada ppn atau pejabat eselon iii pada kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan yang menjadi pelaksana tug kepala ppn bagai pelaksana tug kpa penyaluran dak fisik dan dana desa; ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:;; menyampaikan rencana kerja dan anggaran bun dak nonfisik beserta dokumen pendukung kepada aparat pengawasan intern pemerintah kementerian keuangan untuk direvisi; menandatangani rencana kerja dan anggaran bun dak nonfisik yang telah direvisi oleh aparat pengawasan intern pemerintah kementerian keuangan dan menyampaikannya kepada pemimpin ppa bun pengelolaan todd;kpa bun pengelolaan penyaluran todd sebagaimana dimaksud dalam huruf, mempunyai tugas dan fungsi: menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar; menyusun rencana dana pengeluaran bun todd sesuai penugasan pimpinan ppa bun pengelolaadan; menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dana bos kepada ppa bun pengelolaan todd;; menyelaraskan dan;lakukan verifikasi atas permintaan penyaluran dana bos; melaksanakan penyaluran dana bos;; menatausahakan dan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana bos kepada ppa bun pengelolaan todd melalui koordinator kpa penyaluran dak fisik dan dana sa;etentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kpa bun pengelolaan dana transfer khusus menyusun rencana kerja dan anggaran bun dak nonfisik serum dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rencana kerja dan anggaran bun dak nonfisik bag aim ana dimaksud pada disusun berdasarkan penetapan alokasi anggaran bendahara umum negarasa. dipa bun todd dan dipa induk dipa petikan bun todd untuk dana bos sebagaimana dimaksud pada. rekening sekolah sebagaimana dimaksud pada merupakan rekening kas setiap sekolahdalam hal terdapat perubahan rekening sekolah sebagaimana dimaksud pada pimpinan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan bidang pendidikan pada daerah prov1ns1 menyampaikan permohonan perubahan rekening sekolah kepada kpa penyaluran dak fisik dan dana sa. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(tiga puluh persen) dari pagu alokasi; tahap paling cepat bulan april sebesar (empat puluh persen) dari pagu alokasi; dan tahap iii paling cepat bulan september sebesar (tiga puluh persen) dari pagu alokasi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaanbulan juli untuk penyaluran dana bos reguler tahap dan paling lambat minggu kedua bulan desember untuk penyaluran dana bos reguler tahap iii. berdasarkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada kpa bun pengelolaan dana transfer khusus menyampaikan rekomendasi penyaluran dana bos reguler tahap tahap ii, dan tahap iipenyaluran dana bos reguler tidak diterima sampe dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada penyaluran dana bos reguler tidak dapat dilakukan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penyaluran dana bos afirmasi danbudayawmaret tahun anggaran berjalan. kpa bun pengelolaan dana transfer khusus menyampaikan rekomendasi penyalurandana bos kinerja. dalam hal rekomendasi penyaluran dana bos afirmasi dan dana bos kinerja tidak diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada penyaluran dana bos afirmasi dan dana bos kinerja tidak dapat dilakukanop museum dan taman budaydan kebudayaop museum dan taman budaytanggal juli untuk laporan realisasi dana bop museum dan taman budaya tahun anggaran sebelumnya; dan paling lambat tanggal november untuk laporan realisasi dana bop museum dan taman budaya tahap penyampaian laporan realisasi penyerapan dana bagaimana dimaksud pad huruf disertai dengan rekapitulasi sp2d penyaluran dana bop museum dan taman budaya. laporan realisasi dana bop museum dan taman budabop museum dan taman budaybop museum dan taman budaya, dengan ketentuan sebagai berikut: penyaluran tahap berupa laporan realisasi dana bop museum dan taman budaya tahun anggaran sebelumnya; dan penyaluran tahap berupa: laporan realisasi penyerapan dana bop museum dan taman budayabop museum dan taman budayop museum dan taman buday. dalam hal rekomendasi belum diterima sampai dengan batas waktu bagaimana dimaksud pad penyaluran dana bop museum dan taman budayak2ukmk2ukmk2ukm tahun anggaran sebelumnya; dan paling lambat tanggal november untuk laporan realisasi dana pk2ukmk2ukm. laporan realisasi dana pk2ukmk2ukmk2ukm, dengan ketentuan sebagai berikut: penyaluran tahap berupa laporan realisasi dana pk2ukm tahun anggaran sebelumnya; dan penyaluran tahap berupa: laporan realisasi penyerapan dana pk2ukmk2ukmk2ukmpaling lambat tanggal agustus. dalam hal rekomendasi belum diterima sampa1 dengan batas waktu bagaimana dimaksud pada penyaluran dana pk2ukm,admindukerintahan dalam negeri, terdiri atas: laporan realisasi penyerapan dana; dan laporan realisasi penggunaan dana laporan realisasi dana pelayanan admindukadmindukadmindukadminduk. laporan realisasi dana pelayanan admindukadmindukadminduk, dengan ketentuan sebagai berikut: penyaluran tahap berupa laporan realisasi dana pelayanan admindukadmindukadmindukadminduk dapat dilakukan setelah kernel tarian keuanganerintahan dalam negerikepariwisataariwisatakepariwisatakepariwisataankepariwisatakepariwisataan. laporan realisasi dana pelayanan kepariwisatakepariwisataankepariwisataan, dengan ketentuan sebagai berikut: penyaluran tahap berupa laporan realisasi dana pelayanan kepariwisataankepariwisatakepariwisatakepariwisataariwisataantuan bpslingkungan hidup dan kehutanantuan bpsbantuan bps tahun anggaran sebelumnya; dan paling lambat tanggal november untuk laporan realisasi dana bantuan bpsbantuan bps. laporan realisasi dana bantuan bps melalui aplikasi. penyaluran dana bantuan bps sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan setelah kementerian perimbangan keuangan c.q. keuangan direktorat jenderal menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: penyaluran tahap berupa: laporan realisasi dana bantuan bps tahun anggaran sebelumnya;penyaluran tahap berupa: laporan realisasi penyerapan dana bantuan bps tahap yang menunjukkan paling sedikit (lima puluh persen) dari dana yang diterima rsud; laporan realisasi penggunaan dana bantuan bps tahapantuan bpshutanan paling lambat tanggal agustus. rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: memperhitungkan perkiraan kebutuhan riil dana bantuan bps; paling tinggi sebesar pagu alokasi;november; dan dalam hal daerah pertama kali menerima dana bantuan bps, rekomendasi penyalurandan penyaluran dana bantuan bps tidak dapat dilakukan. dalam hal tanggal juli, agustus dana bos reguler, dana tpg pns, dana tamsil guru pns, dana tkg pns, dana bop paud, atau dana bop kesetaraan yang telah disalurkan rekening sekolah dan atau rsud fisik. sekolah dan atau pemerintah daerah menyampaikan permohonbudayawan melakukan perhitungan kebutuh. berdasarkan perhitungan kebutuhan penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada semen ta, tpg pns, tamsil guru pns, tkg pns, bop paud, dan atau bop kesetaraan kepada kementerian keuangan c.q direktorat jenderal perimbangan keuangan. rekomendasi penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada diterima oleh kementerian keuangan c.q direktorat jenderal perimbangan keuangan dengan ketentuan: paling lambat minggu pertama bulan september untuk dana cadangan bos reguler; dan paling lambat tanggal november untuk dana cadangan tpg pns, tamsil guru pns, tkg pns, bop paud, atau bop kesetaraan. penyampaian rekomendasi penyaluran dana cadangan bos reguler sebagaimana dimaksud pada huruf paling banyak (satu) kali dalam (satu) tahun anggaran. kpa bun pengelolaan dana transfer khusus menyampaikan rekomendasi penyaluran dana cadangan bos reguler sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan rekomendasi penyaluran dana cadangan bos reguler sebagaimana dimaksud pada huruf kpa penyaluran dak fisik dan dana desa menyalurkan dana cadangan bos reguler. berdasarkan rekomendasi penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruftamsil guru pns, tkg pns, bop paud, atau bop kesetaraanporkan kepada kementerian keuangan c.q. direktorat jenderal perimbangan keuangan. dalam hal terdapat sisa dana cadangan tpg pns, tamsil guru pns, tkg pns, bop paud, bop kesetaraan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dana bantuan bpskebudayabiintahan bidang pemerindan. h dana bantuan bps25, 27, 31, dan 33, sehingga dana tpg pns, dana tamsil guru pns, dana tkg pns, dana bop paud dan dana bop kesetaraan, dana bok, dan dana bombusun laporan keuangan tingkat kpa. laporan keuangan tingkat kpa sebagaimana dimaksud konsolidasi oleh pimpinan ppa bun pengelolaan todd menjadi laporan keuangan bun todd. penyusunan laporan keuangan tingkat kpa dan laporan keuangan bun todd sebagaimana dimaksud pada d?,huruf dan huruf dihapus serta huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan mengenai: dihapus; dihapus;isa dana bos yang terdapat rsud sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan kementerian keuangan c.q direktorat jenderal perimbangan keuangan melalui aplikasi pelaporan dana alokasi khusus nonfisik. sisa dana bos sebagaimana dimaksud pada disalurkan kembali oleh pemerintah daerah provinsi sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis dana bos yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan. sisa dana bos yang terdapat rekening sekolah sam par dengan akhir tahun anggaran digunakan sesuai dengan petunjuk teknis dana bos sebagaimana dimaksud pada ketentuan mengenai format laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan dana bos reguler, dana bos afirmasi, dan dana bos kinerja dalamrektur jenderalda song wali kota dumai provinsi riaujperangkat daerah yang terdapat lingkungan pemerintah daerah. pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. kecamatan adalah kecamatan lingkungan pemerintah daerah. pejabat eselon adalah pejabat eselon lingkungan pemerintah daerah. pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada dilakukan: paling lambat (empat) bulan sebelum berakhirnya waktu sewa untuk bmd yang memiliki jangka waktu sewa lebih dari (satu) tahun, paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu sewa untuk bmd yang memiliki jangka waktu sewa pertahun, paling lambat (sepuluh) hari sebelum berakhirnya waktu sewa untuk bmd yang memiliki jangka waktu sewa perbulan, dan sebelum berakhirnya waktu sewa untuk bmd yang memiliki jangka waktu sewa perhari. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana pengajuan permohonan pertama. perpanjangan jangka waktu sewa bmd sebagaimana dimaksud pada dan dapat diberikan kepada penyewa berdasarkan persetujuan: walikotabagian kedua belas perubahan bentuk barang milik daerah perubahan bentuk bmd dilakukan dengan persetujuan: walikota untuk barang yang berada pada pengelola barang pengelola barang untuk barang berada pada pengguna barang. perubahan bentuk bmd sebagaimana dimaksud dilaksanakan tanpa mengubah kontruksi dasar bangunan. dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksudgian ketiga belas sanksi penyewa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran apabila: belum menyerahkan bmd yang disewa pada saat berakhirnya waktu sewa: perbaikan sebagaimana dimaksud dalam belum selesai pada saat berakhirnya jangka waktu sewa, cc. pergantian bmd yang hilang sebagaimana dimaksud dalam dan belum dilakukan pada saat berakhirnya sewa. apabila penyerahan perbaikan pergantian bmd belum dilakukan oleh penyewa terhitung (satu) bulan semenjak mendapatkan sanksi administrasi teguran, penyewa dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan. apabila penyerahan perbaikan pergantian belum dilakukan oleh penyewa terhitung (satu) bulan semenjak mendapat sanksi adminstrasi berupa surat peringatan, penyewa dikenakan saksi denda sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii ketentuan peralihan semua perjanjian sewa bmd yang sudah ada masih tetap berlaku selamadan formulasi tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunannilai variabel indeks sewa barang milik daerah pemerintah daerah kota dumai lokasi kesimpulan jalan rambutan, pekanbaruaftar lampiran jenis usaha penyewa bentuk kelembagaan kategori bisnis:non bisnis: yayasan, koperasi, lembaga pendidikan formal: lembaga pendidikan anak usia dini formalkegiatan sosial:wali kota dumai, itd pasal lampiran iiifaktor penyesuaian sewa barang milik daerah pemerintah kota dumai kegiatan usaha. kategori 100y6 50y6 10y6ii: 100y6 yayasan, koperasi, lembaga pendidikan formal: lembaga pendidikan anak usia dini formal lembaga pendidikan dasar lembaga pendidikan menengah lembaga pendidikan tinggiiii: 100y6periodisitas sewa. untuk pembayaran pertahun sebesar (seratus persen). untuk pembayaran perbulan sebesar (seratus sepuluh persen). untuk pembayaran perhari sebesar (seratus dua puluh persen).contoh perhitungan formula tarif sewa tanah: tarif pokok sewa faktor indeks variabel sewa tanah luas tanah lt) nilai wajar tanah n4), faktor penyesuaian jenis kegiatan usaha periodisitas sewa, sewa barang milk daerah tarif pokok sewa faktor penyesuaian sewa so). bangunan: tarif pokok sewa faktor indeks variabel sewa bangunan luas bangunan( lr) nilai wajar bangunan ny), faktor penyesuaian jenis kegiatan usaha periodisitas sewa sewa barang milik daerah tarif pokok sewa faktor penyesuaian yo). tanah dan bangunan: tarif sewa tarif pokok sewa tanah tarif pokok sewa bangunan faktor penyesuaian sewa yo) dimana: faktor variable indeks sewa tanah dan bangunan besarannya ditetapkan oleh walikota: luas tanah dan bangunan, nilai wajar atas tanah, dan np nilai wajar atas bangunan. wali kota dumai, tid pasalnilai indeks adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penetapan tarif pokok sewa. tim penilai adalah tim yang ditugaskan untuk melakukan survei dan penelitian untuk memperoleh nilai pasar sewa. penyewa bmd diselenggarakan berdasarkan asas: fungsional, manfaat: keamanan, persamaan, akuntabilitas: kepastian nilai, dan kehati hatian. maksud penyewaan bmd agar pihak lain terhindar dari pemakaian barang milik daerah secara tidak sah dan melawan hukum. penyewaan bmd memiliki tujuan: untuk mengoptimalkan pendayagunaan bmd, memperoleh uang sewa sebagai pendapatan asli daerah yang sah, dan atau untuk memperoleh fasilitas lain yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah. ruang lingkup penyewaan bmd, meliputi: bmd yang dapat disewakan, pihak lain yang dapat menyewa, cc. tata cara pengajuan permohonan sewa, jangka waktu sewa, tarif sewa: jenis kegiatan usaha penyewa, perjanjian sewa, pembayaran sewa, pemeliharaan sewa, j . ganti rugi, berakhirnya sewa, il. perpanjangan jangka waktu sewa, dan m.sanksi. bab tata cara penyewaan bmd bagian kesatu bmd yang dapat disewakan bmd yang dapat disewakan berupa tanah dan atau bangunan dan sebagian tanah dan atau bangunan serta selain tanah dan bangunan dapat disewakan kepada pihak lain. bmd yang disewa berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang digunakan oleh pengelola barang, dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari wali kota. bmd yang disewa berupa sebagian tanah dan atau bangunan yangbmd yang dapat disewakan sebagaimana dimaksud pada adalah bmd yang tidak atau belum dimanfaatkan untuk penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. bagian kedua pihak lain yang dapat menyewa bmd pihak lain yang dapat menyewa bmd sebagaimana dimaksud dalam adalah: badan usaha milik negara daerah, badan hukum, yayasan, koperasi, organisasi internasional asing, perseroan terbatas: persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan perorangan. bagian tiga tata cara pengajuan permohonan sewa paragraf kesatu pengajuan permohonan sewa bmd pengelola barang calon penyewa mengajukan permohonan tertulis disertai dokumen pendukung kepada pengelol bagi calon penyewa perorangan cukup bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dan dan data pendukung lainnya jika diperlukan,disewa, dan perkiraan jumlah luas volume. pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan calon penyewa bmd untuk memastikan kelayakan penyewaan bmd kepada calon penyewa. pengelola barang berdasarkan keputusan wali kota menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian terhadap bmd yang akan disewakan berupa tanah dan atau bangunan guna memperoleh nilai wajar sewa. nilai wajar sewa sebagaimana dimaksud pada adalah nilai pasar pada saat bmd akan dilakukan sewa. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh pengelola barang untuk menentukan nilai sewa bmd kota untuk mendapat persetujuan. wali kota dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan usulan sewa bmd yang diajukan oleh pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam wali kota memberikan persetujuan atas permohonan sewa bmd yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam dan apabila wali kota mengabulkan permohonan sewa, walikota menerbitkan surat persetujuan penyewaan bmd yang sekurang kurangnya memuat: data bmd yang akan disewakan, data penyewa, dan data sewa yaitu, besaran tarif sewa dan jangka waktu sewa. apabila wali kota tidak menyetujui permohonan sewa, wali kota menerbitkan surat penolakan yang ditujukan kepada pihak yang mengajukan permohonan sewa dengan disertai alasan. paragraf kedua pengajuan permohonan sewa bmd pengguna barang calon penyewa mengajukan permohonan tertulis disertai dokumen pendukung kepada penggun: bagi calon penyewa perorangan cukup bukti fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga,, dan data pendukung lainnya jika diperlukan.sewa, dan perkiraan jumlah luas volume. pengguna barang membentuk tim internal untuk melakukan penelitian terhadap permohonan calon penyewa bmd untuk memastikan kelayakan penyewaan serta melakukan penilaian terhadap bmd yang akan disewakan. penilaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim penilai berdasarkan keputusan wali kota untuk memperoleh nilai wajar sewa bmd jika bmd yang akan disewakan berupa tanah dan atau bangunan. nilai wajar sewa sebagaimana dimaksud pada adalah nilai pasar pada saat bmd akan dilakukan sewa. berdasarkan hasil penelitian dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada pengguna barang mengajukan usulan permohonan sewa bmd kepada pengelola barang untuk mendapatkan persetujuan. usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada disertai: pertimbangan kajian internal dengan memuat: data bmd yang akan disewakan, jangka waktu sewa, nilai sewa bmd berdasarkan formulasi tarif: surat pernyataan dari pengguna barang bahwa bmd yang akan disewakan tidak sedang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah dan penyewaan bmd tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan cc. surat pernyataan dari calon penyewa jika usulan pengguna barang berasal dari calon penyewa yang menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk memelihara dan menjaga bmd serta mentaati ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku selama jangka waktu sewa. pengelola barang melakukan penelitian dan penilaian atas kelayakan penyewaan bmd yang diusulkan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam dalam melakukan penelitian dan penilaatau menugasi tim penilai untuk melakukan penilaian guna menghitung nilai wajar sewa. berdasarkan hasil penelitian dan penilaian, pengelola barang dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usul penyewaan bmd yang diajukan oleh pengguna barang. apabila pengelola barangpenyewaan bmdn data sewa antara lain besaran tarif sewa dan jangka waktu sewa. apabila pengelola barang tidakmberitahu pengguna barang melalui surat dengan disertai alasan. pengguna barang melaksanakan penyewaan bmd kepada calon penyewa berdasarkan persetujuan pengelola barang paling lambat (satu) bulan sejak persetujuan sewa dikeluarkan oleh pengelola barang. bagian keempat jangka waktu sewa jangka waktu sewa bmd paling lama (lima) tahun sejak perjanjian sewa ditandatangani kecuali. jangka waktu sewa bmdpaling lama (sepuluh) tahun. jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada dan dapat dihitung berdasarkan periodisitas sewa yakni: pertahun, perbulan, perhari, dan perjam. bagian kelima tarif sewa formula tarif sewa atau besaran tarif sewa bmd ditetapkan oleh walikota dengan mempertimbangkan nilai keekonomian, daya beli atausebagaimana dimaksud pada merupakan hasil perkalian dari: tarif pokok sewa, dan faktor penyesuaian sewamerupakan hasil perkalian antara nilai variable indeks bmd dengan luas tanah dan atau bangunan dengan nilai wajar tanah dan atau bangunan. nilai variable indeks adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penetapan tarif pokok sewdan bmd berupa sebagian tanah dan bangunan. tarif pokok sewa bmd ditetapkan oleh wali kotaindeks sewa tanah, luas tanah yang diperhitungkan dalam meter persegi, dan nilai wajar tanahindeks sewa bangunan, luas bangunan yang diperhitungkan dalam meter persegi, dan nilai wajarrhitungan tarif pokok sewa tanah dan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam berlaku mutasi mutans ketentuan danan dihitung dalam persentase dan ditetapkan oleh wali kota. contoh perhitungan formula tarif seenam jenis kegiatan usaha sewa jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kegiatan bisnis yaitu: perdagangan, jasa, dan industri, kegiatan non bisnis yaitu: pelayanan kepentingan umum dengan memungut biaya tertentu, pelayanan pendidikan nasional, dan kegiatan lain yang tidak termasuk kriteria bisnis, kegiatan sosial yaitu: pelayanan kepentingan umum dengan tidak memungut biaya, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kemanusiaan, kegiatan yang menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan, dan kegiatan lain yang memenuhi kriteria sosial. rincian jenis kegiatan usahujuh perjanjian sewa penyewaan bmd dituangkan dalam perjanjian pada kertas bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penyewa dan wali kota untuk bmd yang berada pada pengelola barang atau pengelola barang untuk bmdengan perjanjian, jenis luas volume jumlah, besaran sewa: jangka waktu sewahak dan kewajiban para pihak, dan hal lain yang dianggap perlu. biaya yang timbul dalam pembuatan perjanjian sewa ditanggung oleh penyewa. bagian kedelapan pembayaran sewa uang pembayaran sewa merupakan penerimaan daerah yang seluruhnya wajib disetorkan rekening penerimaan daerah. pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (dua) hari sebelum perjanjian sewa bmd ditandatangani. pembayaran uang sewa dibuktikan dengan bukti setor yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa bmd. bagian kesembilan pemeliharaan sewa dan ganti rugi penyewa berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap bmd yang disewa. pemeliharaan bmd sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menjaga kondisi bmd agar selalu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan. perbaikan bmd yang rusak harus sudah selesai dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. jika bmd yang disewa selain tanah dan atau bangunan hilang sebelum dikembalikan kepada pengelola barang atau pengguna barang, penyewa wajib membayar ganti rugi sesuai nilai bmd yang hilang. pembayaran ganti rugi bmd yang hilang sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui rekening penerimaan daerah setelah mendapat penilaian dari penilai pemerintah atas bmd yang hilang. bagian kesepuluh berakhirnya sewa sewa berakhir apabila: berakhirnya jangka waktu sewa, penyewa melanggar perjanjian sewa, dicabutnya persetujuan sewa oleh wali kota atau pengelola barang, dan ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan. bagian kesebelas perpanjangan jangka waktu sewa jangka waktu sewa bmd dapat diperpanjang. khusus jangka waktu sewa bmd untuk kerjasama infrastruktur hanya dapat diperpanjang satu kali. untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu sewa, penyewa dapat mengajukan permohonan kepada: walikota untuk bmd yang berada pada pengelola barang, pengelola barang untuk bmd yang berada pada pengguna barang.

salinanrmohonan para pemohon bertanggal maret yang diajukan oleh: nur santo, s.h., si., umur tahun, pekerjaan advokat, alamat bumn kulon dk. difoto rt rw: desa baturetno, kecamatan banguntapan, napas bantul kan airin harahap, s.h., si., umur tahun, pekerjaan imy arti dosen fakultas hukum universitas islam indonesia fh uii), alamat keparahan kidul rt rw: keparahan, merangsang, yogyakarta ahmad khairul s.h., hum., umur tahun, pekerjaan advokat, alamat jl. ronggo pekuncen, yogyakarta selamat juri, s.h., umur tahun, pekerjaan swasta, alamat gondok rt rw: ds. condongcatur, kec. depok, sleman. dalam hal inibanguntapan, bantul, yogyakarta, telp: yang terdaftar kepaniteraan mahkamah konstitusi dengan registrasi nomor puu v tanggal maretaprilpara pemohon, bertanggal april perihal pencabutan perkara nomor puu v tentang permohonanimbangapril panel hakim telah mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat kepada para pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonannya terutama mengenai kedudukan hukum legal standing) para pemohon: bahwa para pemohon pada persidangan tanggal mei telah menerangkan bahwa para pemohon menarik kembali, bahwa penarikan kembali permohonan para: mengingat undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tahun nomor dan tlntersebutttd jimmy asshiddi@ie

tenama sanusi affandi, s.h.,m.m. alamat kalibaru wetan rt rw kalibaru banyuwangi jawa timur dea nama saji, pd. alamat sumberkepuh rt rw tegaldlimo banyuwangi jawa timur nama ahmad aziz kanan, pd. i.,m. pd. alamat sumberkepuh rt rw tegaldlimo banyuwangi jawa timur nama mutz mahfud, pd. alamat gempoldampit rt rw tegaldlimo banyuwangi jawa timur nama erik yani sonhaji alamat toyama rt rw gambiran banyuwangi jawa timur nama abdul rahman, s.p. alamat jalan ahmad yani dusun krajan rt rw serut panti jember jawa timur merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id nama dedi rahmad, s.p. alamat jalan kartini rt rw ujung kalisat jember jawa timur nama ratih rose mery, pd. alamat sumberkepuh rt rw tegaldlimo banyuwangi, jawa timur dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus,alamat tegalsari rw muncar, banyuwangiperhimpunan penyuluh pertanian indonesia perhiasan!i), mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon dan ahli pemerintah: mendengar keterangan saksi pemohon, membaca keterangan ahli pihak terkait perhimpunan penyuluh pertanian indonesia perhutani), memeriksa bukti bukti pemohon:pokok pokok permohonan, dalil dalil dan alasan alasan permohonan bahwa pemohon menganggap yang ada dalam asn guo, yaitu angka dan huruf bertentangan dengan uud dasejak tahun seharusnya pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang berwenang lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer baik yang terdiri darisejenisnya sebagaimana tercantum dalam nomor tahun tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi cons (bukti bahwa sampai saat ini masalah tenaga honorer tersebut belum terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ago, bahwa ketentuan yang ada dalam angka dan huruf asn guo justru akan melegalkan keberadaan tenaga honorer dengan label baru yang disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp) yang bekerja atas dasar perjanjian kerja yang berbatas waktu tertentu pwt) yang dapat diberhentikan di phk sewaktu waktu apabila jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir, bahwa sistem pwt tersebut sejatinya sangan merugikan hak hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kepastian hukum agar memperoleh perlindungan untuk dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan serta agar dapat menjamin kelangsungan dan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id kontinuitas pekerjaan yang sewaktu waktu tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya, bahwa mahkamah konstitusi dalam putusannya (bukti bahwa pembuat undang undang pemohon anggap tidak memperhatikan putusan mahkamah konstitusi guo, bahkan sepertinya melegalkan lagi sistem pwt dalam asn guo: bahwa berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut, pemohon menganggap angka dan huruf menyatakan bahwamerdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id hubungan kerja dan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum,, sehingga pemohon tidak bisadari uraian uraian dan penjelasan tersebut diatas pemohon menganggap:republik indonesiarepublik indonesia huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara yang berbunyi,sebelum asn disahkan pemerintah melalui pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yag berwenang telah mengangkat tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah maupun diperbantukan pada instansi swastabahwa keberadaan mereka seharusnya langsung terakomodir dalam asn sebagai asn dengan status sebagai ppp yang tidak memakai sistem pwt, bahwa dalam asn ago, mulai ketentuan umum, uraian per sampai dengan peralihan dan penutup, keberadaan tenaga honorer yang pada saat ini sudah bekerja pada instansi pemerintah atau diperbantukan pada instansi swasta sama sekali tidak dibahas seakan akan asn diruang hampa atau ditetapkan pada saat instansi pemerintah tidak ada atau sudah tidak ada pegawai yang bersatu sebagai tenaga honorer tersebut, bahwa menurut kelahirannya dan sesuai dengan logika yang wajar seharusnya setiap ada perubahan undang undang harus mengatur tentang hal hal yang sebelum undang undang tersebut disahkan sudah ada dan seharusnya diatur dan diakomodir dalam peralihan: bahwa karena sebelum ditetapkan lingkungan pemerintah sudah ada pegawai honorermaka tenaga honorer tersebut harus terakomodir dalam merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id asn sebagai pegawai asn dengan status ppp yang tidak menganut sistem pwt, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebutkmenganggap apabila guo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyaratmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do iddi: dan menetapkan tenaga honorer menjadi ppp, maka pemohon secara otomatis berhak untuk ditetapkan sebagai ppp, bahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebut atasbahwa paddibawah upah minimum regional umr) yang tidak mencukupi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idbahwa seharusnya keberadaan mereka, bahwa sejak tahun pemerintah berusaha untuk meningkat kesejahteraan tenaga honorer yang pada saat itu tidak memperoleh gaji yang layak untuk dapat hidup sejahtera sebagai manusia yang bermartabat, maka antara pemerintah dan dpr sepakat untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berusaha menetapkan agar seluruh tenaga honorer dapat ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil cons), bahwa karena mayoritas tenaga honorer:tahun mendatang diharapkan tidak ada lagi guru honorer atau guru bantu merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id: bukti bahwa karena dalam nomor tahun ini ditentukan bagi tenaga honorer yang berusia atas tahun harus mempunyai masa kerja minimal tahun dihitung dari pengangkatannya, maka semua tenaga honorer dan guru bantu guru kontrak yang berusia atas tahun tidak ada yang dapat diangkat menjadi cons, bahwa karena nomor tahun tidak dapat mengakomodir tenaga honorer dan guru bantu guru kontrak pengangkatan guru honorer dan guru bantumerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id. (terlampir pengangkatan tenaga honorer menjadi cons diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas guru .b. dst. , bahwa seharusnya tenaga honorer dan:diangkat oleh pejabat lain yang berwenang yang bertugas instansi pemerintah atau gajinyamisalnya guru non pns yang angkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah (karena dalam tersebut tertera frasa atau bukan frasa dan seperti yang dipahami selama ini oleh bpk) demikian juga yang lainya dari apbnjapbd juga dapat merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go idsb. (lihat honoreryang berwenangmenetapkan bahwa pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud didasarkan pada: usia paling tinggi tahun dan paling rendah tahun: masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit tahun secara terus menerus, dengan adanya nomor tahun tersebut seharusnya guru honorer yang bekerja pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah sudah ditetapkan sebagai cons pada tahun atau selambat lambatnya tahun bahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebut pemohon menganggap dan yang berbunyi,yang dapat merugikan hak hak konstitusional pemohon yang tercantum dalam danundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi selanjutnya disebut mk : bahwa pemohon dan hak untuk memperoleh gaji dan jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan yang ada dala sy:tidak dinyatakan bertentangan uud merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do i atas pemohon menganggap:bahwa pemohon menganggap angka dan huruf yang ada dalam asn guo bertentangan dengan uud pemohon menganggap konstitusional secara bersyarat yang penjelasannya sebagai berikut: angka undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara yang berbunyi pegawai pemerintah dengan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go identu bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahunegara republik indonesia tahuhuruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara yang berbunyi, merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go idpetit berdasarkan uraian, penjelasan, dalil dalil,tidak mempunyai kekuatan mengikat:merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go idmempunyai kekuatan hukum mengikatk , menyatakan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negar,tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menyatakan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara bertentangan dengan uudrdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara bertentangan dengan uud menyatakan hurufsebagaimana mestinya,rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,honorer menjadi calon pegawai negeri sipil: fotokopi kesimpulan rapat kerja komisi dprbukti fotokopi laporan singkat komisi dpr pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan): bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional,hak asasi manusia, bukti fotokopi ktp pemohon dan kuasa pemohon, bukti fotokopi surat keterangan kepala sekolah sman darussalam singojuruh nomor sman x bertanggal oktober yang menerangkan bahwa father hadir utsman adalah wali murid dari ad. akar rara sma negeri darussholah singojuruh: bukti fotokopi surat keputusan kepala smk negeri kalibaru nomor smk. kp. bertanggal juli tentang pemberian tugas mengajar kepada guru pada smk negeri kalibaru tahun pelajaran bukti fotokopi surat keputusan kepala smu negeri muncar banyuwangi nomor smu. kp bertanggal juli tentang pengangkatan guru tidak tetap gtt) smu negeri muncar tahun pelajaran bukti fotokopi surat keputusan kepala smp negeri tegaldlimo nomor bertanggal juli yakni surat pemberian tugas kepada ahmad aziz kanan, pd. untuk menjadi guru tidak tetap gtt), bukti fotokopi penerimaan honorarium smp negeri tegaldlimo bulan oktober atas nama ahmad aziz kanan, pd. bukti fotokopi surat kepala smp negeri muncar satu atap kabupaten banyuwangi nomor bertanggal juli yakni surat keputusan kontrak atas nama mu'is mahfud, pd. sebagai guru tidak tetap gtt), bukti fotokopi petikan keputusan kepala dinas kesehatan provinsi jawa timur nomor tentang pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap, bertanggal juni bukti fotokopi lampiran keputusan kepala dinas kesehatan provinsi jawa timur nomor bertanggal juni bukti fotokopi surat keputusan kepala dinas pertanian tanaman pangan nomor tentang tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian thl tb pp) dan lokasi kerja kabupaten jember, bertanggal maret merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bukti fotokopi lampiran surat keputusan kepala dinas pertanian tanaman pangan dan ketahanan pangan kabupaten jember nomor bertanggal maret bukti fotokopi surat keputusan kepala sekolah dasar negeri sumberberas nomor tentang penetapan sebagai guru sukan, bertanggal juli bukti fotokopi surat keputusan kepala sekolah dasartahun pelajaran bertanggal juli bukti fotokopi lampiran keputusan kepala sekolahi,ii tahun pelajaran bertanggal juli bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, bertanggal17 januari bukti fotokopi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang penghentian kerja sama guru bantu, bertanggal oktober bukti fotokopi rapat kerja komite dan komite iii dpd dengan menpan, kesimpulan rapat kerja komite dan komite iii dpd ri. dengan dr. buddy chrisnandi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi) dan drs. eko sutrisno, si. kepala badan kepegawaian) berkenaan dengan tenaga guru honorer, bertanggal januari bukti fotokopi kontrak kerja tentang pemanfaatan tenaga harian lepas thl) sebagai tenaga bantu penyuluh pertanian angkatan ii, ill tahun bukti fotokopi artikel berjudul dpr segera tuntaskan nasib honorer yang tidak lulus tes , sumber kaltengpos.web.id detail dpr segera tuntaskan nasib honorer yang tidak lulus tes.html26 april selain itu, pemohon juga mengajukan seorang ahli dan (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal maret dan april yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ahli pemohon dr. sulit, si. permasalahan permohonan pemohon pada pokoknya adalah pppsatu tahun dan dapat di phk apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir sangat merugikan hak konstitusional pemohon. apabila terjadi phk dalam waktu tertentu maka pemohon akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan sehingga tidak bisa hidup sejahtera dan layak: permasalahan yang terkandung dalam asn adalah banyak pegawai kontrak, pegawai honorer, dan guru honorer yang bekerja pada instansi pemerintah tidak memiliki kepastian hukum untuk dapat ditetapkan sebagai ppk, permasalahan yang terkandung dalam dan asn adalah pegawai honorer, guru kontrak, guru bantu, guru wisata bakti, atau apapun nama lainnya yang saat ini sudah bekerja instansi pemerintah atau pemerintah daerah tidak otomatis dapat diangkat sebagai cons, ahli berpendapat bahwa asn yang dimohonkan pengujiannya oleh. pemohon bertentangan dengan uud ahli pemohon mengusulkan beberapa hal sebagai berikut: pegawai honorer yang terdiri dari pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, pegawai kontrak yang bekerja instansi pemerintah tidak ditetapkan sebagai pekerja dengan sistem kontrak dalam jangka waktu tertentu, tetapi ditetapkan sebagai pegawai tetap pemerintah yang berstatus pegawai asn yang tidak memakai sistem kontrak, seluruh pegawai honorer yang terdiri dari guru honorer, guru kontrak, guru bantu, pegawai tidak tetap pemerintah, pegawai kontrak, guru wisata bakti, dan apapun sebutannya yang saat ini sudah bekerja instansi pemerintah dapat diangkat sebagai ppp: cc. pegawai honorer yang sudah bekerja instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memenuhi syarat dapat ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil, saksi pemohon tarmizi saksi berasal dari forum honorer pagar nusantara, merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold saksi bekerja pemerintah daerah dki jakarta sebagai tenaga teknis administrasi bagian umum dan protokoler. saksi bekerja berdasarkan walikota dki jakarta, saksi mengetahui bahwa tenaga honorer juga berada lingkungan pemerintah seluruh indonesia, ada tenaga honorer guru daerah jawa tengah bernama ibu titi purwaningsih memperoleh gaji rp. per bulan dan tidak mendapatkan tunjangan sosial sebagaimana layaknya, sehingga tidak cukup untuk hidup layak indonesia. saksi mengetahui hal ini berdasarkan apa yang dilihatnya dan berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan, terdapat tenaga honorer indonesia yang belum terakomodir dalam peraturan pemerintah, yakni pegawai tidak tetap, guru kontrak, guru bantu, tenaga penyuluh, dan tenaga teknis lainnya. tenaga teknis tersebut antara lain tenaga tu, tenaga handal, tenaga kelurahan, tenaga kecamatan, dan tenaga lainnya. tenaga teknis tersebut sudah bekerja lebih dari (sepuluh) tahun, namun belum mendapatkan gaji dan tunjangan sosial yang layak. mereka berharap agar dapat diangkat sebagai pns, bukan tenaga p3k, saksi sudah bekerja selama lebih dari (sepuluh) tahun berturut turut. menurut saksi, berdasarkan peraturan semestinya saksi sudah layak menjadi pns, namun sampai saat ini saksi belum diangkat menjadi pns. absensi saksi pun juga diatur dalam skpd kantor pemerintahan, ir. nur samsul saksi adalah pegawai kontrak penyuluh pertanian, tempat dan tanggal lahir saksi adalah probolinggo, agustus saksi beralamat desa tikungan, kecamatan kota anyar, kabupaten probolinggo: saksi direkrut melalui mekanisme rekrutmen secara nasional melalui seleksi administrasi dan tes. setelah itu, saksi menjalani pendidikan dan pelatihan untuk persiapan menjalankan tugas, saksi termasuk thl bpp angkatan kedua pada tahun untuk diketahui, thl terdiri dari (tiga) gelombang, yang direkrut pada tahun dan perekrutan terakhir pada tahun sebanyak merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold bahwa karena objek permohonan pemohon adalah pengujian undang undang atau muatan dalam asn, angka dan dan huruf terhadap uud dol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id setelah diterima, saksi mengikuti pembekalan pada tanggal sampai dengan desember http malang. setelah itu, saksi bertugas wilayah binaan berdasarkan surat perintah kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian kabupaten probolinggo sebagai lembaga pemerintah yang menangani penyuluhan pertanian. berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor tugas pokok saksi adalah membantu penyuluh pertanian pns sesuai dengan program penyuluhan kecamatan dan program penyuluhan pertanian desa. pada kenyataannya, tugas yang dijalani saksi serupa dengan penyuluh pertanian pns: fakta menunjukkan bahwa thl bpp menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sama dengan penyuluh pertanian pns dan diberi kewenangan memegang wilayah desa binaan, thl bpp bersama penyuluh pertanian pns bekerja pada kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, basis koordinasi thl bersama penyuluh pns adalah balai penyuluhan pertanian bpp) tingkat kecamatan, saksi bekerja dengan sistem kontrak: thl bpp menjalankan kontrak kerja dengan kementerian pertanian selama (sepuluh) bulan setiap tahun, kecuali tahun dimana kontrak khusus untuk thl hanya selama (lima) bulan. meskipun saksi dikontrak selama (sepuluh) bulan, pada kenyataannya saksi bekerja selama (dua belas) bulan dalam setahun. oleh karena itu, badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kementerian pertanian pada setiap tahun anggaran selalu mengirimkan surat edaran kepada gubernur dan bupati yang berisi catatan permintaan dukungan pembiayaan honor dan bop selama (dua) bulan luar masa kontrak, realisasi dukungan pemerintah kabupaten kota tersebut ternyata beragam. pada umumnya, besaran honor hanya dari honor dan bop dari kementerian. untuk tingkat sta, honor sebesar rp. dan bop sebesar rp. , . untuk tingkat d3, honor sebesar rp. , .dan bop sebesar rp. untuk tingkat s1 d4 honor sebesar rp. dan bop sebesar rp. , . oleh karena dukungan dari pemerintah kabupaten kota hanya maka honor dan bop nya adalah merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id sebesar rp. sampai dengan rp. dengan demikian, menurut saksi jarang pemerintah kabupaten kota memberikan dukungan penuh seperti yang diberikan oleh kementerian pertanian, pada tahun terdapat tambahan honor dari kementerian pertanian untuk wilayah barat sebanyak rp. , , namun saksi lupa tambahan honor untuk wilayah timur, pada tahun terdapat tambahan honor sebesar rp. untuk tingkat s1 d4. untuk tingkat sta terdapat tambahan honor sebesar rp. , , sehingga tingkat sta mendapat honor rp. dan bop sebesar rp. , . untuk tingkat mendapat honor rp. dan bop sebesar rp. adapun untuk tingkat dan mendapat honor rp. dan bop sebesar rp. kontrak kerja saksi diperbaharui setiap tahun anggaran dan pihak thl bpp masing masing diperpanjang kontraknya atas dasar rekomendasi kinerja baik badan penyuluhan kabupaten, tetapi sebetulnya tidak ada jaminan bahwa tahun depan, saksi akan dikontrak seterusnya, sehingga saksi merasa cemas apakah tahun berikutnya saksi akan diperpanjang kontraknya, pembiayaan penyelenggaraan kegiatan thl termasuk honor dan bop berasal dari apbn: pembayaran honor dan bop antara tahun sampai dilaksanakan langsung oleh pejabat bpp smp kementerian pertanian. pembayaran honor dan bop disalurkan rekening masing masing thl se indonesia. sejak tahun sampai pembayaran honor dan bop dilakukan dengan mengikuti mekanisme dana dekonsentrasi, yakni dari pusat provinsi, dari provinsi kabupaten kota, kemudian masuk rekening thl pegawai kontrak penyuluh, menyangkut hak kepegawaian, saksi menerangkan sebagai berikut: dalam klausul kontrak kerja tidak termasuk atau tidak dimasukkan biaya tentang tunjangan kesehatan atau pun tunjangan kecelakaan maupun tunjangan kematian sejak kontrak tahun pertama hingga tahun terakhir, sehingga ketika seorang thl atau pegawai penyuluh kontrak harus berobat pada saat sakit, harus membiayai sendiri keperluan tersebut. banyak dari thl atau pegawai kontrak penyuluh yang meninggal dengan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id berbagai sebab, baik sakit maupun kecelakaan tidak mendapatkan tunjangan kematian atau uang duka resmi dari pemerintah: thl atau pegawai kontrak penyuluh tidak mendapatkan hak resmi terhadap peningkatan kompetensi, sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang sistem penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan, dimana tersebut hanya mengatur penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi untuk penyuluh pns, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, sedangkan saksi tidak termasuk dalam penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, atas dasar kesadaran bahwa menjadi pegawai kontrak penyuluh pertanian tidak memberikan jaminan kepastian kerja masa mendatang, maka saksi bersama rekan rekannya menghimpun diri dalam organisasi komunitas bernama forum komunikasi tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian, yang panjangnya mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. hal yang telah dilakukan oleh fkthltbpp sejak akhir tahun yakni mengikuti proses pembahasan penyelesaian tenaga honorer oleh panitia kerja gabungan dpr lewat audiensi dengan penjaga atau pihak pihak terkait. hasilnya adalah, pertama, penjaga mengeluarkan lima rekomendasi dimana dikatakan bahwa thltbpp termasuk kategori kelima untuk diusulkan kepada pemerintah untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. namun dalam realisasinya, pemerintah menerbitkan nomor yang mana thltbpp tidak masuk pada salah satu antara keempat kategori yang ada. kedua, mengikuti audiensi dengan menteri pertanian pada tanggal oktober hasilnya dijanjikan bahwa thltbpp akan diusulkan untuk menjadi pegawai asn, sementara pada waktu itu ruu asn sedang dalam pembahasan. ketiga, mengikuti audiensi dengan menteri pan dan tanggal oktober saksi menjadi thltbpp sejak tahun sampai dengan saat ini, berdasarkan data yang diperoleh dari penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian mengenai tabel jumlah kekurangan formasi penyuluh pertanian pns, tingkat pusat membutuhkan formasi penyuluh pertanian sebanyak namun yang dipenuhi baru sehingga masih dibutuhkan penyuluh: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id untuk menjadi ppp, pekerja thltbpp harus mengikuti tes. hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak memberikan apresiasinya, saksi memperoleh sebagai pekerja dari menteri, drs. jansen sibarani saksi menjelaskan status guru bantu dki jakarta. saksi adalah perwakilan guru bantu dki jakarta yang diangkat dengan menteri tahun menteri tahun menerbitkan (tiga) spk, yakni: spk pertama diberi honorarium sebesar rp. sebelum dipotong pajak, spk kedua diterbitkan tahun dengan diberikan honorarium sebesar rp. spk ketiga diterbitkan pada tahun pada tahun khusus dki jakarta, diangkat sebanyak guru bantu menjadi pns. namun kenyataannya, yang diangkat haya sekitar an guru bantu menjadi pns. beberapa bulan kemudian, gubernur dki jakarta, yang pada waktu itu dijabat oleh ir. jokowidodo mengangkat guru bantu menjadi pns, guru bantu seluruh indonesia adalah program pemerintah, sementara guru bantu dki jakarta yang diangkat menjadi pns hanya sekitar an orang, sehingga guru bantu lainnya tidak jelas statusnya, berita terakhir yang diketahui saksi, dalam menteri nomor disebutkan bahwa guru bantu dki jakarta berakhir pada desember sehingga berbenturan dengan spk ketiga yang menyebutkan bahwa guru bantu selesai kontraknya pada tanggal desember saksi menjadi guru honorer sejak tahun dan menjadi guru bantu pada tahunfebruari yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: landasan filosofis asn dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempatyang menyatiperlukan aparatur sipil negara atautujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan undang undang dasar, dilakukan melalui pembangunan bangsa, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat,, manajemen asn terdiri atas manajemen pns dan manajemen p3k, untuk manajemen p3k: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pikiran,lain itu asn berhak memperoleh jaminan sosial, tanggapan pemerintah terhadap dalil pemohondalil pemohon perkara nomor puu xiii yang pada intinya menganggap ketentuan butir keempat, dan undang undang asn bertentangan dengan dan undang undang dasar karena pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja p3k)tidak bisa hidup sejahtera dengan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. bahwa pegawai asn berdasarkan undang undang asn terbagi menjadi dua jenis, yaitu pns dan p3k. perbedaan antara pns dan p3k adalah sebagai berikut: pegawai negeri sipil pns) sebagaimana dimaksud dalam undang undang3kbutuhan undang undang asn bahwa pegawai p3kbagai ppk maka tidak memiliki nomor induk pegawai seperti layaknya seorang pns. oleh karena merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id itu, perbedaan yang umum antara pns dan p3k adalah pada kebutuhannya karena p3k adalah pegawai profesional, bahwa dalam undang undang asn ditentukan manajemen p3k meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji,, sehingga, seseorang yang ingin menjadi p3k seperti halnya untuk cons harus melalui pengusulan, dan penetapan formasi, serta kinerjanya juga terukur. seorang p3k, dan formasi, serta kualifikasinya, berdasarkan uraian atas, terhadap pemohon yang berstatus tenaga honorer dan tidak tetap, harus dibedakan karena pada umumnya untuk menjadi pegawai asn yang terdiri pns dan p3k harus melalui tahapan pengadaan dan penyeleksian, sehingga, terkait dengan kedudukan pemohon yang ingin disamakan dengan p3k, pemerintah tidak sependapat karena p3k adalah pegawai profesional yang dibutuhkan instansi pemerintah dengan perjanjian kerja. artinya, apabila tenaga honorer ingin diangkat dari tenaga honorer menjadi p3ksehingga, alasan pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan filosofi undang undang asn, petit berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut. menyatakan ketentuan butir keempat, dprof. dr. eko prabowo, mag.rer.publ, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal juni dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal juni yang pada pokoknya menguraikanakat,, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id,,,merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id seleksi berbasis kualifikasi, kompetensi, serta memperhatikan kinerja masa lalu yang telah dicapai,,,,(eselon ill), jabatan pengawas (eselon iv), dan jabatan pelaksana (staf) dan jabatan pimpinan tinggi jpt setara eselon dan ilihak konstitusional pemohon yang diatur dalam uud yang tercantum dalam sebagai berikut: dansebagaimana yang tercantum dalampemohon menganggap hak hak konstitusional pemohon yang diatur dalam uud guo dirugikan oleh berlakunya atau muatan yang ada dalam asn, angka dan huruf terhadap uud yang menyatakan sebagai berikut bahwa angka dan huruf menyatakan bahwa: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id masa yang akan datang sebagai syarat untuk mencapai pemerintahan dinamis::, pada dasarnya pns dan ppp sama, yaitu: berkedudukan sebagai unsur aparatur negara asn): melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, dan harus bebas dari pengaruh intervensi golongan dan partai politik,instansi dan ketentuan undang undang, serta melaksanakan tugas pemerintahan asn),merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id dan tingkat atas (top entry) untuk mengisi jpt:i,dua, pemerintahan federal. peleton act mensyaratkan adanya seleksi berbasis kompetensi::merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id,:: asn)): huruf, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id korea selatan, civil services terbagi menjadi (dua) kelompok,, melalui kebijakan ops, sebanyak jabatan senior position setiap instansi,: ppp negara jerman dikenal:imerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id: australia,)|.. untuk diangkat sebagai ongoing atau non ongoing employees. atau jabatan political appointed dan elected official jabatan politik terbagi dalam (dua) jenis,, yaitu pemilihan umum,,merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idpns berafiliasi dengan partai politik maka seorang pns harus mundur dari statusnya sebagai pns (bagi ppp otomatis kontraknya terputus), uuk)j: ketentuan ini ,. kepala daerah merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id,,,:dan disiplin menyebutkan bahwa: pns dilarang: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idcc.. dari penundaan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id::,ndukung calon tertentu. konsentrasi dan. netralitas pegawai terganggu ketiga melaksanakan tugasnya terutama menjelang pemilu, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id:, dengan demikian, seorang pegawai asn terikat oleh syarat syarat profesi asn,:,,merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id (bukti bahwa pada dasarnya tesebut mengandung norma hukum yang menetapkan bahwabahwa norma norma tersebut merugikan hak hak konstitusional pemohon yang tercantum dalam dan uud guo,merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id:::merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id,,merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id.:sembilan puluh hari) sebelum mencalonkan diri dalam pemilu. ketentuan ini menunjuk:merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold dan huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara terhadap uud adapun bunyi tersebut adalah sebagai berikutngadaan calon ppp merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintahdan:pemohon beranggapan ketentuan angka dan dan huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara bertentangan dengan ddan dan huruf asn bertentangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa putusan mahkamah konstitusibisa hidup sejahtera dengan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.maka dapatbawah upah minimum regional umr) yang tidak mencukupimerdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold bahwa keberadaan tenaga honorer atau pegawai tidak tetap: keterangan dpr terhadap daliltersebut, dpr berpendapat bahwa pada saat ini belum ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam asn. rekrutmen atau penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp) baru akan dilaksanakan oleh pemerintah setelah peraturan pelaksanaan asn mengenai ppp telah ditetapkan. sampai saat ini belum ada pegawai aparatur sipil negara asn) yang berstatus sebagai ppp. tidak ada pula ketentuan peralihan dalam yang menyatakan bahwa pegawai honorer atau pegawai tidak tetap sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian yang menyebutkan bahwa pegawai tidak tetap otomatis menjadi ppp dengan berlakunya asn. dengan demikian, mengingat belum adanya ppp maka pemohon tidak memiliki legal standing dalam permohonan ini: namun demikia. hakim mahkamah merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go idangka dan dan huruf asn, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa untuk mewujudkan sumber daya aparatur sipil negara asn) dengan jumlah, komposisi, dan mutu sesuai dengan strategi pemerintahan negara dan pembangunan nasional sesuai dengan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap dengan rencana pembangunan jangka panjang ipjp) tahun arah kebijakan dalam penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dari perspektif manajemen sumber daya aparatur sipil negara adalah dengan menetapkan asn sebagai suatu profesi terhormat yang bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan memiliki kualifikasi dan kompetensi, bahwa manajemen sumber daya aparatur sipil negara merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia asn untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga negara. paradigma ini mengharuskan perubahan pengelolaan sumber daya tersebut dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankanumber daya manusia secara strategis (strategic human resource management) agar selalu tersedia sumber daya asn unggulan selaras dengan dinamika perubahan misi asn: bahwa argumentasi pemohon terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix yang pada intinya melarang sistem pwt dan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id. dpr berpendapat,asn undang undang aparatur sipil negara)egawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp) masuk dalam rezim hukum ketenagakerjaan. dengan demikian putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix mengenai pwt tidak ada hubungannya dengan ppp, bahwa keberadaan aturan mengenai ppp dalam undang undang aparatur sipil negara membuka pintu kepastian hukum atas praktik pegawai kontrak atau honorer yang selama ini banyak diterapkan instansi pemerintah. dengan adanya pengaturan mengenai ppp maka pegawai dimaksud tidak diatur dalam rezim undang undang ketenagakerjaan tetapi dalam undang undang aparatur sipil negara dan peraturan pelaksananya yang akan diterbitkan, bahwa munculnya konsep ppp sebagaimana dimaksud dalam angka asn, disusun untuk menjaga agar struktur pegawai negeri sipil pns) lebih fleksibel dan selalu sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat serta memperbaiki kebiasaan atau keadaan sekarang ini, bahwa pejabat khususnya pejabat daerah dapat mengangkat tenaga honorer secara subjektif tanpa ada kriteria dan tahapan tertentu yang kemudian dijanjikan akan secara otomatis menjadi pns dalam jangka waktu tertentu. dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, sekarang ini masih dibutuhkan pegawai selain pns, dengan masa kerja tertentu namun tetap masuk sebagai asn, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa ppp sebagaimana dimaksud dalam angka undang undang guo diadakan dengan tujuan dasar untuk menumbuhkan kompetisi dan budaya kinerja bagi jabatan jabatan dalam birokrasi. selain itu ppp diadakan untuk memperkuat basis jabatan fungsional (bukan basis struktural) yang dapat ditempuh secara berjenjang dan disetarakan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, bahwa undang undang guo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kepegawaian, yaitu proses awal instansi melakukan 'analisis jabatan yang dibutuhkan kemudian mengajukan kebutuhannya kepada menteri. pengadaan ppp harus melalui beberapa tahapan, yakni perencanaan, pengumuman lowongan, pelajaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. pengadaan ppp harus berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan, sehingga tidak ada pertentangan dengan konstitusi sebagaimana dimohonkan oleh pemohon. ini tidak mengatur honorer secara otomatis menjadi ppp, namun mengatur manajemen ppp: bahwa berkenaan dengan undang undang guo, dalam hukum publik, masalah keuangan terkait dengan apbn apbd yang berdasarkan tahun anggaran. masa perjanjian kerja yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan tetap didasarkan pada peraturan pelaksanaan dari undang undang ini nantinya. masa perjanjian kerja yang dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja, dikarenakan statusnya sama dengan pns yaitu sama sama merupakan pegawai asn yang terikat pada hukum kepegawaian. antara pns dan ppp memang berbeda dari sisi manajemen, bahwa terhadap permohonan dan undang undang guo dpr berpendapat bahwa ppp diangkat dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian (ppk), dan diikat dengan perjanjian kerja minimal satu tahun, dan dapat diperpanjang. lamanya kerja kontrak yang dilakukan oleh ppp tersebut tidak menentukan bahwa kinerjanya bisa menjadi jaminan untuk menjadi pns. ppp tidak dapat diangkat otomatis menjadi pns dan apabila hendak menjadi pns, ppp harus mengikuti seleksi untuk menjadi pns. ppp harus ikut merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id bersaing atau memiliki persamaan dengan pelamar umum. seleksi dilakukan dengan menerapkan prinsip merit melalui perbandingan obyektif antara kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk setiap jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh calon. hal tersebut tidak merupakan suatu diskriminasi atau privilege tertentu dalam penerimaan pns karena penerimaan pns dilakukan secara objektif. hal yang wajar jika sesuatu yang berbeda diatur secara berbeda dan hal tersebut bukanlah ketentuan yang bersifat diskriminatif, bahwa terhadap permohonan undang undang guo, dpr berpendapat, istilah pemutusan hubungan kerja phk) tidak dikenal dalam hukum kepegawaian. ppp diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat pembina kepegawaian dan ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. berakhirnya masa kerja dalam jangka waktu tertentu tersebut berdasarkan kebutuhan instansi dan seharusnya akan dinyatakan pada saat pengadaan, pengumuman pendaftaran, sampai dengan pengangkatan melalui surat keputusan. dengan demikian, calon yang melamar sudah mengetahui dengan pasti jenis pekerjaan dan kompensasi yang didapatnya: bahwa perjanjian kerja menjadi dasar dalam penilaian kinerja, serta dalam perpanjangan perjanjian. penilaian kinerja juga menjadi dasar dalam pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi. masa kerja yang diberlakukan tergantung kebutuhan instansi terkait. perjanjian kerja yang dilakukan untuk satu tahun dan akan dilakukan perpanjangan jika instansi masih membutuhkan dan kualitas kinerja pegawai, bahwa pemberhentian selain karena masa kerja berdasarkan pengangkatannya berakhir, juga berdasarkan peraturan disiplin pegawai asn, karena ppp merupakan bagian dari pegawai asn bersama dengan pns. artinya, sekali lagi ini ranah hukum kepegawaian sehingga tidak ada istilah di phk sewaktu waktu , karena selama instansi masih membutuhkan, ppp akan terus bekerja, bahwa tenaga honorer atau pegawai tidak tetap tidak sama dengan ppp dan tidak pula otomatis menjadi ppp. sama halnya dengan istilah phk, dalam hukum kepegawaian tidak dikenal. istilah upah minimun regional umr), karena gaji dan tunjangan ppp ditetapkan merdeka barat jakarta telp fax email [email protected] hak hak konstitusional pemohon yang tercantum dalam dan uudmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dengan peraturan perundang undangan. berdasarkan asn, ppp berhak memperoleh: gaji dan tunjangan: cuti: perlindungan: dan pengembangan kompetensi, bahwa pegawai honorer yang ada sekarang ini diselesaikan dengan kebijakan saat ini, yaitu berdasarkandanons, dan surat edaran menteri dalam negeri nomor sj tentang larangan pengangkatan tenaga honorer sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah tentang ppp. berkenaan dengan ppp dalam undang undang asn saat ini belum diberlakukan, karena harus menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah: ooundang undangangka dan dan huruf asn. oleh karena itu,dan dan huruftidak bertentangan dengan ketentuan dan dan uud menyatakan angka dan dan huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, i2.5j menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon,gambaran perhutani perhutani sebagai organisasi profesi penyuluh pertanian yang bersifat keilmuan, keahlian, persaudaraan, kemasyarakatan, kemandirian dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik: tujuan didirikannya perhutani adalah mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, efisien, dan produktif, dilaksanakan bersama pemerintah dan masyarakat: mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu, teknologi, metode, dan manajemen penyuluhan pertanian: membina jiwa korea, mengembangkan profesionalisme dan menyebarluaskan aspirasi penyuluh pertanian: keanggotaan perhutani saat ini berjumlah orang dan tersebar seluruh wilayah indonesia, yaitu tingkat dpp pusat, dpw provinsi, dpd kabupaten kota, dpc kecamatan dan desa kelurahan. keanggotaan perhutani, dikelompokkan atas: anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. sebagaimana tertulis dalam ad rt perhutani bab anggota biasa didefinisikan sebagai penyuluh pertanian yang aktif dalam membina, mengembangkan ilmu dan kegiatan penyuluhan, seperti, penyuluh pertanian pns, penyuluh pertanian swasta, penyuluh pertanian swadaya, penyuluh pertanian pensiunan pns dan penyuluh pertanian kontrak honorer, thl bpp:, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sekilas rekrutmen thl bpp dalam rangka memenuhi kebutuhan penyuluh untuk pembangunan pertanian, kementerian pertanian merekrut thl bpp secara bertahap, yaitu: angkatan tahun sebanyak orang, angkatan tahun sebanyak orang, dan angkatan iii tahun sebanyak orang, dalam permintaan nomor permintaan ut. bab tentang pedoman pembinaan thl bpp dijelaskan, bahwa peran dan tupoksi thl bpp adalah sebagai penyuluh pertanian. permintaan tersebut memberi gambaran bahwa peran thl bpp sangat strategis dalam mendukung dan menentukan keberhasilan pembangunan pertanian, thl bpp direkrut melalui seleksi dengan persyaratan berpendidikan pertanian (pertanian, perkebunan, peternakan). sebelum ditugaskan dilapangan, mereka diberikan pembekalan dibidang penyuluhan pertanian melalui pelatihan, sebagaimana layaknya penyuluh pertanian pns. petunjuk pelaksanaan diklat pembekalan bagi penyuluhan pertanian thl bpp mengacu kepada permintaan nomor permintaan ut. j berdasarkan hasil laporan keberadaan thl bpp kepada perhutani, baik secara tertulis, lisan dan pemantauan disimpulkan, bahwa thl bpp sangat berperan dan berhasil membantu petani dalam mengembangkan usaha taninya, yang dilaksanakan thl bpp melalui pendampingan dan konsultasi, sehingga penerapan teknologi usaha tani dapat berjalan dengan baik. keberhasilan ini didukung oleh kemampuan thl bpp yang berasal dari latar belakang pendidikan pertanian, pelatihan serta pengalaman kerja yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan, fakta tentang thl bpp fakta kementerian pertanian kekurangan tenaga penyuluh menurut data badan penyuluhan dan pengembangan sdm pertanian, bahwa kekurangan formasi penyuluh pertanian pns masih sangat besar, yakni formasi untuk seluruh tingkatan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa. kekurangan formasi penyuluh pertanian ini terutama terletak pada tingkat desa kelurahan, yakni formasi. menurut data bppsdmk tahun terdapat thl bpp yang sudah mengabdi tahun dan siap untuk diangkat untuk menjadi penyuluh pns: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id diberlakukannya nomor tahun tentang aparatur sipil negara asn) tidak membuka peluang pemenuhan kebutuhan penyuluh dimaksud. menurut asn, baik sebagai pns maupun ppp, merupakan rekrutmen yang bersifat terbuka untuk umum tanpa ada kekhususan bagi kelompok tenaga kerja tertentu, seperti thltbpp yang telah memiliki pengalaman kerja tahun. kondisi ini menyebabkan peluang pengangkatan hl bpp menjadi sangat kecil. gambaran kebutuhan dan kekurangan formasi penyuluh pertanian pns, disajikan pada tabel terlampir, fakta peran thl bpp lebih besar dibanding penyuluh pns dalam penyuluhan desa berdasarkan data badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian bppsdmk) kementerian pertanian tahun penyuluh pertanian pns yang bertugas wilayah binaan tingkat kecamatan sebanyak orang dan bertugas wilayah binaan tingkat desa, sebanyak orang. sementara thl bpp yang bertugas wilayah binaan tingkat desa, sebanyak orang: data tersebut menunjukkan bahwa secara nasional rata rata thl bpp membina lebih banyak desa dibanding penyuluh pns artinya, bahwa thl bpp lebih berperan dalam melaksanakan penyuluhan kepada petani pedesaan dibanding dengan penyuluh pns. sebaran presentasi penempatan penyuluh thl bpp dan pns (empat) kabupaten, yaitu: kabupaten kutai timur, kalimantan timur sebanyak y6, kabupaten probolinggo, jawa timur sebanyak kabupaten serang, banten sebanyak dan bekasi, jawa barat sebanyak data selengkapnya tentang presentasi penempatan penyuluh thl bpp dan pns (empat) kabupaten disajikan pada tabel tabel tabel dan tabel terlampir, fakta batasan dan jenis penyuluh undang undang nomor tahun tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan disingkat sp3k, memuat ketentuan tentang batasan dan jenis penyuluh yaitu penyuluh pns, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, fakta thl bpp bukan penyuluh swasta dan bukan penyuluh swadaya karena penyelenggaraan, tata kelola serta honor dan biaya operasional merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id penyuluh bop) thl bpp berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn): fakta thl bpp bukan penyuluh pns karena thl bpp bukan pegawai tetap melainkan tenaga kerja berstatus kontrak. namun demikian, thl bpp menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan memiliki kewajiban yang sama dengan penyuluh pns yaitu: melakukan pengawalan program dan pendampingan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani binaan: fakta prioritas pengangkatan penyuluh sp3k beserta penjelasannya memberikan arahan dan penekanan khusus bahwa pengangkatan dan penempatan penyuluh pns harus menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penyuluh pns, fakta untuk memenuhi kekurangan tenaga penyuluh pns yang jumlahnya terus menyusut secara signifikan sejak tahun hingga saat ini, pemerintah merekrut thl bpp sejumlah orang pada (tiga) angkatan, yaitu tahun tahun dan tahun fakta kelembagaan penyuluhan sp3k menetapkan kelembagaan penyuluhan terdiri dari, fakta thl bpp bekerja pada instansi pemerintah yang membidangi penyuluhan pertanian tingkat kabupaten kota: fakta tupoksi thl bpp adalah mengawal program pembangunan pertanian melalui pembinaan dan pendampingan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani wilayah desa binaan masing masing: fakta hingga tahun thl bpp telah bekerja tahun bagi thl bpp angkatan tahun tahun bagi thl bpp angkatan tahun dan tahun bagi thl bpp angkatan iii tahun fakta perpanjangan kontrak thl bpp setiap tahun ditetapkan berdasarkan rekomendasi skpd penyuluhan pertanian kabupaten kota. perpanjangan ini menggambarkan bahwa thl bpp sangat dibutuhkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjalankan tugas penyuluhan seperti yang dilaksanakan oleh penyuluh pns: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id fakta thl bpp yang bertugas wilayah tingkat desa lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan penyuluh pertanian pns: fakta thl bpp menerima honor dan bop dari pemerintah sebanyak (sepuluh) bulan, sementara bulan lagi diminta untuk dibayar pemerintah daerah. faktanya, tidak semua pemerintah daerah mampu membayar tambahan honor dan bop (dua) bulan, sehingga banyak thl bpp hanya menerima honor dan bop bulan untuk penyelenggaraan tugas penyuluhan bulan atau setahun, dukungan perhutani terhadap thl bpp perhutani menaruh kepedulian besar kepada thl bpp. wujud dari kepedulian itu ditunjukkan dengan perjuangan tentang masa depan karier thl bpp, mendiskusikan dan mengirimkan setiap hasil rumusan rakernas perhutani tentang pengangkatan thl bpp menjadi pns kepada bapak presiden ri, ketua dpr ri, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta menteri pertanian, rakernas perhutani pada tanggal pebruari jakarta, menghasilkan butir rumusan. antara ke butir rumusan tersebut terdapat butir rumusan yang mengusulkan kelanjutan dan status kepegawaian thl bpp, yakni rumusan pada butir dan yang menyebutkan: butir mempertegas status thl bpp terkait dengan klasifikasi penyuluh sesuai penyuluh pns, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta): butir rumusan ini dimaksudkan untuk mempertegas status kepegawaian thl bpp agar dimasukkan pada klasifikasi penyuluh pertanian pns, bukan klasifikasi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. pertimbangannya adalah, tupoksi, kewajiban dan lembaga penyuluhan tempat bekerja thl bpp sama dengan penyuluh pns, serta sumber pembiayaan bagi thl bpp dan penyuluh pns sama sama berasal dari apbn: butir mengusulkan kepada pemerintah agar thl bpp yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi cons dengan payung hukum peraturan pemerintah rekrutmen penyuluh pertanian yang baru agar memprioritaskan thl bpp , merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menindaklanjuti rumusan butir ini, perhutani telah mengirimkan surat kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor adm perhiasan! tertanggal maret pertimbangannya adalah, sp3k menyatakan,: usul ini juga didasarkan atas amanat nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang menjelaskan kebutuhan penyuluh pertanian, : selain itu, nomor tahun tentang asn, merugikan thl bpp karena pengalaman kerja tidak bernilai. sebelum terbit nomor tahun tentang asn, pemerintah telah merekrut thl bpp dalam (tiga) angkatan, tahun tahun dan tahun permasalahan yang ditimbulkan oleh undang undang ini adalah implementasinya yang berlaku surut kepada thl bpp yang sudah memiliki pengalaman bekerja, tahun, tahun, dan tahun: atas dasar inilah perhutani mendesak pemerintah untuk mengangkat thl bpp melalui payung hukum sebagaimana terkandung dalam rumusan rakernas perhutani butir tersebut atas: pandangan perhutani terhadap nomor tahun tentang asn perhutani mengikuti perkembangan undang undang asn, mulai dari pembahasan draft ruu tersebut, termasuk daftar isian masalah dim) yang menggambarkan dinamika pembahasan antara pemerintah dan dpr ri: beberapa poin yang menjadi perhatian serius perhutani, yaitu: asn menetapkan (dua) kelompok pegawai pemerintah, yakni pegawai negeri sipil pns), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp), ann tidak mengatur rekrutmen pegawai secara khusus, baik untuk calon pns maupun calon ppp, tetapi menetapkan rekrutmen pegawai yang bersifat terbuka untuk umum. aturan ini merugikan kelompok thl bpp, mengingat masa pengabdian thl bpp yang sudah berlangsung selama tahun sebagai tenaga kontrak penyuluh pada kelembagaan penyuluhan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pemerintah. masa pengabdian tahun menjadi tidak berarti atau tidak bernilai apapun bagi upaya peningkatan status kepegawaian thl bpp, bila dibandingkan dengan calon pegawai yang belum memiliki pengalaman atau pengabdian, perhutani berpandangan bahwa bagi, sp3k hingga saat ini masih berlaku utuh pada keseluruhan ketentuannya, kontradiksi antara sp3k versus asn sesuai amanat sp3k, pemerintah dan pemerintah daerah memprioritaskan pengangkatan penyuluh pns untuk memenuhi kekurangan penyuluh lapangan. penjelasan menyatakan,selanjutnya, undang undang tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjelaskan formasi kebutuhan penyuluh pertanian, penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada paling sedikit satu) orang penyuluh dalam (satu) desa : dua aturan atas mendesak pemerintah agar mengangkat penyuluh untuk memenuhi kebutuhan penyuluh yang jumlahnya menurun secara signifikan. sejak era otonomi daerah hingga berlakunya sp3k, pengangkatan penyuluh pertanian pns masih jauh dari prioritas kebijakan pemerintah. sementara itu, penyuluh pertanian pns yang memasuki masa pensiun semakin banyak. pada tahun diperkirakan akan terjadi pensiun massal penyuluh pertanian pns. artinya, rekrutmen penyuluh pertanian pns melalui jalur umum tidak mampu mengimbangi laju berkurangnya penyuluhan pertanian pns karena faktor pensiun: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id atas dasar fakta fakta atas perhutani memandang, bahwa peraturan perundang undangan tentang kepegawaian yang berlaku saat ini, termasuk asn, belum mampu menjawab kebutuhan pemenuhan penyuluh pertanian pns, sebagaimana diamanatkan sp3k: tenaga kontrak penyuluh pertanian thl bpp yang telah mengabdi pada kegiatan kelembagaan penyuluhan pemerintah sejak tahun seharusnya dipandang sebagai tenaga cadangan strategis yang dapat dialihstatuskan menjadi pegawai asn dengan status ppp yang berstatus sebagai pegawai tetap penyuluh pertanian yang tidak berbatas waktu dan secara otomatis harus ditetapkan sebagai penyuluh pertanian pns. dengan skema alih status demikian, pemerintah dapat menambah jumlah penyuluh pertanian pns secara signifikan dan cepat, yakni sekitar orang dari thl bpp: pesan penting yang ingin kami sampaikan kepada majelis hakim yang mulia dan dimuliakan allah swt adalah, bahwa ketentuan rekrutmen pegawai asn dalam asn tidak memotret adanya kebutuhan khusus dan mendesak tentang perlunya prioritas rekrutmen penyuluh pertanian pns sesuai amanat sp3k. yang masih berlaku utuh, kesimpulan dari uraian fakta pandangan perhutani terhadap nomor tahun tentang asn serta kontradiksi nomor tentang sp3k dengan nomor tentang asn dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut: kebijakan pemerintah dengan penerapan nomor tahun tentang asn terhadap thl bpp menunjukkan ketidakadilan bahkan merugikan thl bpp yang jumlahnya banyak, kompeten, sudah lama mengabdi, tersebar seluruh wilayah desa indonesia, dalam hal status kepiawaiannya dan peran strategisnya mendukung swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani: terdapat sekurang sinkron aturan dan peraturan indonesia tentang pengangkatan thl bpp menjadi pns. nomor tahun dan nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani membuka peluang besar kepada thl bpp untuk diangkat menjadi pns, namun sebaliknya nomor tahun tentang asn memperkecil peluang tersebut, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id thl bpp adalah penyuluh pertanian, jumlahnya lebih besar dibanding penyuluh pns sangat memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam memenuhi kebutuhan penyuluh pns yang secara signifikan mengalami pensiun masal untuk mendukung program pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani: penutup demikianlah pandangan dpp perhutani tentang peran thl bpp dan status kepiawaiannya yang masih belum mendapatkan kepastian menurut nomor tahun tentang sp3k, nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani tentang maupun nomor tahun tentang asn: kepada majelis hakim yang mulia dan dimuliakan allah swt kami berharap dapat mengabulkan permohonan pemohon perkara nomor puu xiii agar mekanisme rekrutmen ppp atau cons dapat lebih adil dan memberikan penghargaan terhadap tenaga tenaga thl bpp melalui proses rekrutmen khusus dan otomatis, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perkara nomor puu xiii perhutani berharapperhutani yang menaungi thl bpp, mendapat beban yang sangat berat karena memikul harapan dari orang thl bpp se indonesia beserta keluarganya. kiranya majelis hakim yang mulia dan dimuliakan allah swt berkenan menjadikan paparan pandangan ini sebagai dasar penetapan keputusan atas perkara nomor puu xiii merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idmenganggap apabila guo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat,nini, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id lampiran lampiran tabel jumlah kekurangan formasi penyuluh pertanian pns jumlah tingkat kelembagaan jumlah penyuluh jpn kebutuhan kekurangan penyuluhan formasi pns formasi tersedia tingkat pusat bppsdmk b2ptp bpt tingkat provinsi tingkat kab kota kab kota desa kelurahan sumber peran dan fungsi, serta kebutuhan formasi penyuluh pertanian. sosialisasi kebijakan asn. badan bpsdm kementerian pertanian, tabel jumlah petugas penyuluh pertanian dan sebarannya wilayah kabupaten kutai timur, kalimantandaerah prosentase thl bpp desa keterangan jumlah kecamatan dan jumlah desa kebijakan khusus pemkab kutai timur adalah memberikan insentif maksimal sebesar rp. , bulan bagi penyuluh tergantung tingkat kesulitan wilayah tugas tabel jumlah petugas penyuluh pertanian dan sebarannya wilayah kabupaten probolinggo, jawaserang, banten merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id petugas penyuluh wilayah kerja jumlah (orang) penyuluh pertanian pns kabupaten penyuluh pertanian pns kecamatan bppbekasi, jawa baratp2bn prosentase thl bpp desa keterangan jumlah kecamatan dan jumlah selain itu, pihak terkait perhutani mengajukan (dua) ahli bernama prof. dr. sumardi dan dr. syahyuti yangengantar kami sebagai ahli penyuluhan pertanian merasa prihatin dengan keberadaan dunia penyuluhan saat ini, dan perlu menjelaskan kondisi yang dihadapi dan jalan keluar yang perlu diambil oleh pemerintah dalam tempo dekat ini, khususnya berkenaan dengan aspek ketenagaan. pemaparan berikut didasarkan atas tinjauan perspektif teori ilmu penyuluhan pertanian dan tinjauan empiris dari perspektif kesejarahan, dengan mengeksplorasi kondisi dan permasalahan saat ini, kebutuhan rail bangsa ini depan terkait misi mencerdaskan kehidupan berbangsa menuju masyarakat adil makmur yang menjadi cita cita hidup berbangsa bernegara ri, dan lalu mengusulkan jalan keluar yang semestinya diambil: sedikit banyak pandangan ini selain dari perspektif filosofi dan etika moral kehidupan berbangsa juga sejalan dengan apa yang sering kami rekomendasikan kepada kementerian pertanian, dimana kami yang bernaung dalam komisi penyuluhan pertanian nasional, secara rutin memberikan masukan, pandangan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dan saran kepada menteri berkenaan dengan dunia penyuluhan, khususnya penyuluhan pertanian. kami sangat berharap majelis hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan pandangan kami ini, butir butir utama yang disampaikan dalam naskah ini antara lain adalah fakta fakta bahwa: petani dan pertanian indonesia sangat membutuhkan kehadiran dan komitmen penyuluh pertanian untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat melalui pemberdayaan kemandirian petani, penguatan human capital dan social capital bidang pertanian. dalam waktu bersamaan dengan ini bangsa indonesia dihadapkan pada target target ketahanan pangan, swasembada pangan, kedaulatan dan kemandirian pangan, pada saat ini jumlah penyuluh pertanian sangat kurang memadai demikian pula ternyata dengan kondisi saat ini upaya pembangunan pertanian selain jumlah juga, karena status kepiawaiannya terkendala dalam pengembangan kompetensi profesional menyuruhnya: sebagian besar tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian thl bpp) telah secara nyata berperan aktif dengan penuh komitmen untuk membantu dalam pemberdayaan petani, serta telah nyata berkiprah: sebagai penyuluh pertanian sesuai tupoksi penyuluh pertanian: telah menunjukkan komitmen dan aktif mengabdi selama antara tahun terakhir hingga kini, kiprahnya diterima baik oleh masyarakat petani, pemerintah daerah (dalam hal ini sektor pertanian) dan pihak terkait dalam pembangunan pertanian, khususnya target target swasembada beras, telah berfungsi mengisi sebagian kekosongan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian desa atau lapangan yang jumlahnya kini masih kurang memadai, menerima imbalan yang relatif terbatas dalam pengabdiannya, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk bekerja sesuai tugasnya: kehadirannya telah berperan nyata mendukung upaya mencapai target target surplus beras yang telah ditetapkan oleh kementerian pertanian ri: secara etika moral, tidak perlu diragukan lagi dan menjadi suatu keniscayaan baik dari perspektif kebutuhan tenaga penyuluh pertanian dan kiprah nyata merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id thl bpp yang diterima oleh petani, maupun lembaga dinas terkait, untuk mempertimbangkan keputusan bahwa thl bpp layak menjadi prioritas utama, dalam pengangkatan pegawai tetap penyuluh pertanian dengan semangat asn namun dengan mempertimbangkan ketentuan tentang jenis penyuluh dan kelembagaan penyuluhan menurut sp3k sebagai undang undang yang masih berlaku utuh: kenyataan adanya keterbatasan jumlah sdm untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh pertanian dengan hanya mengandalkan dari lulusan perguruan tinggi dengan keahlian penyuluhan dalam jangka menengah, selanjutnya, butir butir tersebut dapat diikuti penjelasannya sebagai mana deskripsi berikut: peran penting penyuluh dalam pembangunan pertanian peran penyuluh pertanian sering kali dinilai hanya sekedar sebagai penyampai (diseminator) teknologi dan informasi petani. padahal peran penyuluh pertanian lebih luas dari itu, yakni sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, organisator dan sekaligus konsultan bagi petani. ahli penyuluhan lippitt al., rogers, bahkan menambahkan bahwa penyuluh pertanian juga mendiagnosis permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh klien (petani), membangun dan memelihara hubungan dengan sistem klien (petani), memantapkan adopsi, serta mencegah penghentian adopsi. untuk mendukung peran peran tersebut, penyuluh pertanian sudah harus menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi dan edukasi. bahkan berdasarkan hasil kajian kalangan pakar penyuluhan ipb dan asosiasi penyuluhan pembangunan penyuluhan dinyatakan bahwa penyuluhan merupakan media mewujudkan kebudayaan dan kemandirian melalui pendidikan non formal meningkatkan kualitas human capital dan social capital menuju kehidupan yang sejahtera dan bermartabat sesuai cita cita bangsa indonesia yang termuat dalam mukadimah uud dalam hal peran sebagai penguat solusi atas permasalahan dan kebutuhan petani, penyuluh telah secara aktif berperan nyata dalam mengidentifikasi permasalahan dalam kegiatan berusaha tani, termasuk juga mengidentifikasi kebutuhan petani dan keluarganya, serta aktif secara partisipatif mengembangkan solusinya. sesuai amanah nomor tahun sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan) dan nomor tahun (tentang merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id perlindungan dan pemberdayaan petani) sebagai fasilitator, penyuluh dituntut harus mampu merespon tantangan tantangan baru yang muncul dari situasi baru. dalam paradigma baru penyuluhan pertanian, maka pertanian yang berorientasi agribisnis memandang usahatani sebagai bisnis dengan motif mendapatkan keuntungan. selain itu, penyuluh juga harus mampu berperan sebagai penghubung dalam membangun kerjasama antara petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani dan asosiasi petani) dengan pihak swasta (pengusaha swasta) yang menangani pengolahan dan pemasaran produk olahan pertanian, selanjutnya, dalam hal peran sebagai mentransfer teknologi dan informasi, penyuluh dituntut menyampaikan pesan. yang bersifat inovatif yang mampu mengubah atau mendorong perubahan, sehingga terwujud perbaikan perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh masyarakat. pesan atau materi penyuluhan yang disampaikan internal, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan. materi penyuluhan tersebutdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan. unsur yang perlu diperhatikan dalam mengemas materi penyuluhan adalah pengembangan sumber insani dan peningkatan modal sosial, merespon pasar yang semakin dinamis, maka spesifikasi mutu produk pertanian yang diminati konsumen perlu diketahui petani sebagai penjamin mutu produk tingkat produsen. karena itu, materi penyuluhan selain memuat aspek alih teknologi, perlu diperluas tidak lagi terbatas pada teknologi produksi, namun juga memperhatikan teknologi panen, pengolahan, pengemasan, transportasi, informasi harga dan informasi pasar, sehingga usahatani yang dikelola petani menguntungkan dan berkelanjutan. materi penyuluhan yang dibutuhkan petani harus didasarkan pada kesempatan, kemauan dan kemampuan petani untuk menerapkan, bukan karena perhitungan ilmiah yang dinilai menguntungkan, menghadapi perubahan preferensi konsumen yang semakin dinamis, materi penyuluhan pertanian bergeser tidak hanya sekadar peningkatan produksi namun menyesuaikan dengan isu global yang lain. seperti upaya menyiapkan petani dalam mengatasi persoalan perubahan iklim global. petani perlu dikenalkan dengan sarana produksi yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap goncangan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id iklim. selain itu, materi penyuluhan depan perlu berorientasi pada teknik bertani yang ramah lingkungan, hemat air serta tahan terhadap rekaman suhu tinggi. kebijakan yang komprehensif diperlukan sebagai upaya menekan dampak negatif nino dan nina terhadap produksi pangan, yang mencakup: pengembangan sistem deteksi dini anomali iklim: pengembangan sistem diseminasi informasi yang efisien tentang anomali iklim, dan mengembangkan, mendiseminasikan dan memfasilitasi petani untuk menerapkan teknik budidaya tanaman yang adaptif terhadap situasi kekeringan, serta mengembangkan teknik pemanenan hujan. ketiga kebijakan tersebut perlu diacu sebagai materi penyuluhan dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan petani yang dituju dan kondisi wilayah: selama ini keberadaan penyuluh pertanian pns dipandang sangat diperlukan, terutama dalam tugas pendampingan dan konsultasi bagi para petani dalam mengembangkan kegiatan usaha tani. kementerian pertanian telah mengambil kebijakan menempatkan satu desa satu penyuluh pertanian. jumlah seluruh desa pertanian indonesia lebih dari ribu unit, sedangkan total tenaga penyuluh pertanian pns tahun ini sebanyak ribu lebih: pada era orde baru, pembangunan pertanian berbasiskan pendekatan revolusi hijau dan telah mampu mencapai produksi sehingga dunia terhindar dari kelaparan. namun, seiring perubahan kondisi dan permasalahan, penyuluhan pertanian juga ikut berubah. jika semula penyuluhan ditekankan pada bimbingan kepada petani dalam berusaha tani yang lebih baik, saat ini telah beralih menjadi semakin luas mencakup pengolahan, pemasaran, dan produksi pangan yang sehat dan ramah lingkungan. oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma dari paradigma lama yang lebih menekankan pada alih teknologi paradigma baru yang mengutamakan pada sumberdaya manusianya, yang dikenal dengan pendekatan farmer first, atau mengubah petani dan bukan mengubah cara bertani , yang memungkinkan terjadi pemberdayaan pada diri petani: chambers menyebutkan pendekatan pendekatan yang mendahulukan atau memprioritaskan petani sebagai pendekatan farmer first dengan ciri ciri: tujuan utamanya adalah memberdayakan petani, petani difasilitasi oleh pihak luar dalam menganalisis kebutuhan dan prioritas, alih teknologi dari pihak luar petani melalui prinsip prinsip, metode metode dan seperangkat pilihan pilihan, petani diberikan kesempatan untuk memilih materi yang dibutuhkannya, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id karakteristik perilaku petani dicirikan oleh pengaplikasian prinsip prinsip, memilih dari seperangkat pilihan pilihan dan mencoba serta menggunakan metode metode, hasil utama yang ingin dicapai oleh pihak luar adalah petani mampu meningkatkan kemampuan adaptasinya serta memberikan pilihan pilihan yang lebih luas bagi petani, karakteristik model penyuluhan yang utamanya yaitu dari petani petani, dan agen penyuluhan berperan sebagai fasilitator dan pencari serta memberikan pilihan: lebih jauh, beberapa hal yang harus diperankan penyuluh dalam mendorong terjadinya pembaruan pedesaan lippitt al., adalah: mendiagnosis permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh klien, tahapan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber lain atau mendiagnosis permasalahan klien secara langsung, mengenali sistem motivasi klien dan kapasitasnya untuk melakukan pembaruan, mengenali motivasi penyuluh dan sumberdaya yang tersedia dimana penyuluh harus mengacu kepada kebutuhannya, preferensi pribadi, dan keyakinannya terhadap hal yang benar dan yang salah, memilih tujuan pembaruan yang tepatbergantung pada interpretasi diagnosisnya dalam menentukan langkah awal dan sekuensi atas tahapan tahapan yang harus dilalui serta tujuan akhir yang hendak diwujudkan, menentukan peran yang tepat dengan memberikan suatu inisiatif tentang keputusan tujuan pembaruan, bagaimana mewujudkannya dan apa yang harus dilakukan pertama kali, membangun dan memelihara hubungan dengan sistem klien, mengenalkan dan memandu tahap tahap pembaruan, memilih teknik teknik yang spesifik dan model perilaku secara tepat, karena banyak teknik dan model perilaku yang dapat digunakan, dan penyuluh juga harus menstimulir dirinya untuk berkembang bersama sama dengan klien serta dapat memberikan kontribusi melalui penelitian dan perumusan konsep, merangkum ini semua, sesuai dengan rogers terdapat tujuh peran penyuluh sebagai agen pembaruan, yakni: mengembangkan kebutuhan untuk berubah, menetapkan suatu hubungan pertukaran informasi, mendiagnosis masalah, menciptakan suatu maksud pada klien untuk berubah, mewujudkan suatu maksud dalam tindakan, memantapkan adopsi dan mencegah penghentian, dan mencapai hubungan akhir (tujuan akhir penyuluh adalah mengembangkan perilaku memperbarui sendiri pada klien), merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ii. pembangunan pertanian membutuhkan mobilisasi penyuluh pertanian yang cukup secara kuantitas dan kualitas keberadaan penyuluhan pertanian saat ini diharapkan mampu mendukung empat sukses yang menjadi target kementerian pertanian, mengingat kegiatan penyuluhan pertanian merupakan instrumen penting dalam pembangunan pertanian pedesaan. hal ini bertolak dari fakta lapangan dimana tingkat penguasaan teknologi petani relatif terbatas tengah persaingan pasar dunia yang semakin ketat. petani membutuhkan pendampingan pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan. hal ini menuntut adanya kapasitas aparat pembina teknis yang mampu melayani bimbingan teknologi secara spesifik (komoditas) sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu berperan sebagai mediator terhadap sumber pembiayaan dan pasar. aparat tersebut dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan stakeholder) termasuk petugas lapang lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan keluarga. sosok aparat dimaksud adalah penyuluh pertanian: luasnya wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya petani dan kelompok tani yang harus dilayani membutuhkan rasio petani dan penyuluh yang ideal, dan masih harus terpenuhi pula sarana tranportasi, komunikasi, alat peraga dan biaya operasional pembinaan yang memadai. luar semua dukungan ini, untuk mewujudkan sistem penyuluhan yang efektif, kebutuhan tenaga penyuluh dengan kapasitas dan jumlah yang cukup dan proporsional adalah sebuah keniscayaan, pada undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani disebutkan secara jelas peran penyuluhan dalam pemberdayaan petani, yakni pada bagian penyuluhan dan pendampingan . beberapa poin yang perlu dicatat disini adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani dengan pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh bahkan dinyatakan secara tegas, bahwa penyediaan penyuluh paling sedikit (satu) orang penyuluh dalam (satu) desa: kondisi saat ini, dari dokumen bppsdmk kementan terbaca dimana jumlah desa potensial agribisnis sebanyak desa kelurahan, sedangkan jumlah penyuluh pertanian pns hanya orang, namun akan tinggal merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id separuhnya pada tahun jadi, kekurangan tenaga penyuluh pertanian pns saat ini adalah orang. tahun kekurangannya sangat mengkhawatirkan, dimana hanya tersisa lebih kurang ribu penyuluh pns melayani ribu desa. rasionya menjadi satu penyuluh untuk desa: iii. peran yang sudah dijalankan selama ini oleh penyuluh thl bpp pengalaman dari lapang, diskusi lingkup akademisi, kalangan pemerintah dan lain lain, serta temuan temuan penelitian akhir akhir ini menunjukkan hasil yang sama bahwa pada hakekatnya peran penyuluh pertanian thl bpp sangat signifikan. tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian thl bpp) sebagai tenaga kontrak penyuluh pertanian yang direkrut oleh kementerian pertanian melalui seleksi nasional, telah memainkan peran yang tidak diragukan lagi dalam tercapainya target target pembangunan pertanian termasuk target produksi komoditas komoditas strategis nasional, utamanya padi, jagung, kedelai, gula, dan daging: namun, kami juga mendapatkan kondisi yang cukup memprihatinkan, sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya. kita semua paham bahwa kedudukan jabatan penyuluh thl bpp tidak mendapatkan pengakuan secara pure dalam nomor tahun tentang sp3k pada ketentuan ketenagaan penyuluh, meskipun secara facto mereka telah menjalankan tupoksi penyuluhan dan pendampingan petani pada kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang menurut usp3k pelaksananya adalah penyuluh pertanian pns. jadi, mereka menjalankan tugas tugas penyuluh pns namun mereka sendiri tidak pns. mereka telah menjalankan kewajiban melebihi hak nya, karena kedudukan jabatan yang tidak diatur dalam ketentuan ketenagaan penyuluh menurut sp3k, akibatnya thl bpp tidak memiliki hak peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga honor dan bop yang rendah: penyuluh pertanian thl bpp telah menjalankan tugas yang sama persis dengan ppl pns, bukan lagi sekedar mendukung. penyuluh thl bpp diberikan wilayah kerja yang sama dan juga menjalankan berbagai jenis pekerjaan yang sama, mulai dari penyusunan programa, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi lapangan. mereka menjadi andalan dinas dinas teknis dalam mengawal seluruh program, memberikan sosialisasi, mengajarkan teknologi, memobilisasi petani, membereskan administrasi, mengumpulkan data untuk statistik, dan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id melaporkan kegiatan dinas dinas teknis meskipun mereka berada bawah koordinasi badan pelaksana penyuluhan kabupaten: thl bpp bekerja dengan tupoksi yang sama dengan penyuluh pertanian pns dalam bidang tugas penyuluhan dan pendampingan serta diberi kewenangan memegang wilayah binaan. thl bpp berperan secara nyata dalam pencapaian swasembada pangan nasional, terutama beras. thl bpp berperan secara nyata dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan (petani) melalui pendampingan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan uap), lembaga mandiri yang mengakar masyarakat lm3) serta membantu petani untuk mengakses permodalan (perbankan) melalui kkp e, kupu dan kur, serta membantu membuka akses informasi pasar dan menjadi mediator dalam upaya membangun kemitraan dengan pihak pihak terkait. dengan demikian thl bpp secara nyata telah memainkan perannya sebagai agen perubahan masyarakat wilayah kerjanya, iv. kebutuhan kepastian status kepegawaian thl bpp dengan segala produk kebijakan yang ada, khususnya dalam hal sistem rekrutmen pns yang berlaku saat ini, belum membuka peluang bagi thl bpp untuk dapat diangkat secara langsung menjadi pns. bahkan peraturan pemerintah nomor tahun yang merupakan perubahan kedua dari peraturan pemerintah nomor tahun tidak memasukkan thl bpp sebagai tenaga kategori ke karena thl bpp direkrut antara tahun tahun melewati batas maksimal tahun demikian pula dengan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara asn) yang tidak menetapkan pengaturan rekrutmen pns secara khusus bagi kelompok tenaga tertentu. akibatnya, penyuluh thl bpp tidak dapat mengandalkan rekrutmen pns secara reguler, meskipun pemerintah sangat membutuhkan kekurangan tenaga penyuluh pertanian pns, kebutuhan penyuluh pertanian pns yang besar tidak dapat dipenuhi dari ketentuan dan kebijakan yang ada, malah akan menimbulkan krisis ketenagaan yang sangat masif. karena itu, jika tidak bisa dipenuhi oleh kebijakan rekrutmen pns berbasis asn, maka perlu ditempuh jalan terobosan baru misalnya dengan penerbitan peraturan presiden tentang ketenagaan penyuluh: sementara, undang undang nomor tahun mengamanatkan dengan jelas bahwa pengangkatan penyuluh pns harus menjadi prioritas pemerintah dan, dan dengan menetapkan tenaga honorer menjadi ppp , maka pemohon secara otomatis berhak untuk ditetapkan sebagai ppp: bahwa dan yang berbunyi, ppp tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon pns pemohon anggaparapada instansi pemerintah yang seharusnya secara dapat ditetapkan sebagai consmerdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id pemerintah daerah untuk memenuhi kekurangan penyuluh pns yang ada. implementasi perpres nomor tahun tentang kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tidak akan terwujud jika personil yang merupakan elemen pokok dalam sistem ini tidak tersedia secara memadai, penutup pada bagian akhir ini sekali lagi disampaikan, bahwa keberadaan penyuluh pertanian adalah sesuatu yang tidak terbantahkan dalam pembangunan pertanian yang terus menghadapi tantangan yang sangat dinamis. selama tahun terakhir ini, ppl thl bpp telah terbukti menjalankan tugasnya dan berperan signifikan dalam operasional program program kementan lapangan, dan telah berperan dalam pencapaian produksi berbagai komoditas strategis nasional: fakta depan mata adalah bencana krisis ketenagaan penyuluh, dimana saat ini hanya ada ribu lebih penyuluh pns dan akan tinggal hanya menjadi ribu pada tahun sementara, pemerintah selama ini telah berhutang kepada puluhan ribu lebih penyuluh thl bpp yang telah bekerja lapangan sehari hari secara nyata, namun belum mendapatkan hak haknya sebagai pekerja secara adil sebagaimana mestinya sesuai dengan dan uud sisi lain, sistem perekrutan pns yang ada saat ini tidak memungkinkan bagi terpenuhinya kekurangan jumlah penyuluh pns dalam jumlah memadai dan bersifat segera: dengan segala kondisi ini, maka kami mengusulkan agar pemerintah segera mencarikan solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh dengan mengangkat para penyuluh thl bpp sehingga akan lebih mendukung dan memperkuat keberadaan sistem penyuluhan pertanian nasional secara kokoh dan mendasar. pemerintah sebaiknya segera bertindak jika memang untuk dapat mengangkat tenaga penyuluh non pns menjadi pns dibutuhkan payung hukum tersendiri berupa peraturan khusus: kesepakatan pemerintah bersama komisi dpr secara tertulis untuk mengangkat penyuluh non pns lingkungan (tiga) kementerian menjadi penyuluh pns merupakan langkah yang sudah kuat dan perlu direalisasikan. jika jalan melalui mekanisme yang ada tidak mampu memberikan solusi tuntas terhadap persoalan ini, maka perlu didorong mekanisme lain dalam berbagai bentuk misalnya berupa peraturan khusus atau apapun mekanisme lain yang dipandang sesuai: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id i2.6jsertud yang menjadi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id(vide bukti pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam dan uud menurut pemohon, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya angka dan serta huruf dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pemohon sebagai pegawai honorer yang terdiri dari guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, dan pegawai kontrak yang bekerja pada instansi pemerintah tidak ditetapkan secara otomatis sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja p3k) maka pemohon akan kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah pegawai asn. hal ini dikarenakan sama sekali tidak membahas keberadaan dan tindak lanjut dari tenaga honorer yang sudah bekerja pada instansi pemerintah. apabila pemohon yang telah bekerja pada instansi pemerintah sebagai pegawai honorer tidak ditetapkan secara otomatis sebagai pegawai asn maka pemohon akan kehilangan haknya sebagai pegawai asn yang dapat memperoleh penghasilan layak dan jaminan pensiun. oleh karena itu, yang dimohonkan pengujian tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil, bahwa berdasarkan dan putusan putusan mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon serta dikaitkan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go idangka dan serta huruf karena tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan pemohon untuk diangkat sebagai pegawai asnangka dan serta hurufahli sulit, serta saksi saksi tarmizi, nur samsul, dan jansen sibarani yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, i3.8j menimbang bahwa presiden memberikan keterangan lisan pada persidangan tanggal februari yang pada intinya menerangkan bahwa untuk menjadi pegawai asn yang terdiri dari pns dan p3k harus melalui tahapan pengadaan dan penyeleksian. p3k adalah pegawai profesional yang dibutuhkan instansi pemerintah dengan perjanjian kerja. apabila tenaga honorer ingin diangkat dari tenaga honorer menjadi p3k makamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id untuk memperkuat keterangannya, presiden mengajukan ahli eko prabowo, yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, i3.9j menimbang bahwa dewan perwakilan rakyatintinya menerangkan bahwa3k masuk dalam rezim hukum ketenagakerjaan. dengan demikian putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix bertanggal januari mengenai pwt tidak ada hubungannya dengan p3k, i3. menimbang bahwaintinya menerangkan bahwa thl bpp yang diangkat sebelum diterbitkan harus ditetapkan sebagai pegawai asn yang berstatus sebagai p3k3kangkamerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait perhutani mengajukan (dua) ahli bernama sumardi dan syahyuti yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara,ihak terkait perhutani, ahli pemohon, ahli pemerintah, ahli pihak terkait perhutani, saksi pemohon, dan bukti bukti pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3. menimbang, pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa melegalkan keberadaan tenaga honorer dengan label baru yang disebut p3k yang berbatas waktu tertentu (pwt) yang dapat diberhentikan sewaktu waktu apabila jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir. padahal, dalam putusan nomor puu ix mahkamah konstitusi melarang sistem pwt dan membatalkan yang terkait dengan perjanjian kerja yang berbatas waktu tertentu. menurut pemohon, keberadaan tenaga honorer tersebut seharusnya langsung terakomodir sebagai aparatur sipil negara dengan status sebagai p3k yang tidak memakai sistem pwt. norma yang menyatakan pegawai p3k. hal ini dikarenakan jikpenghasilan, sehingga pemohon tidak dapat hidup sejahtera dan layak. oleh karena itu, seharusnya tenaga honorer secara otomatis ditetapkan sebagai p3k asn pada saat disahkan tanpa melalui proses seleksi dan tes, berdasarkan alasan hukum tersebut, pemohon berpendapat bahwa yakni: angka yang menyatakmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pemerintahan sepanjang frasa untuk jangka waktu tertentu bertentangan dengan uud yang menyatakan, pengadaan calon ppp merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah: yang menyatakanbertentangan dengan uud yang menyatakan, ppp tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon pns sepanjang kata tidak bertentangan dengan uud yang menyatakanuud huruf yang menyatakan, pemutusan hubungan perjanjian kerja ppp dilakukan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir ngadaan calon p3k melalui proses seleksi yang pengangkatan dan pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu bertentangan dengan uud atau tidak? .merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold, yang dapat memperoleh penghasilan dan gaji yang layak serta mendapat jaminan pensiun sebagaimana tercantum dalam sistem jaminan sosial nasional (bukti. (buktiasn guo tidak dinyatakan bertentangan uuangka dan huruf terhadap undang undang dasar merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id:: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id,., berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, dalil pemohon terhadap dan tidak beralasan menurut hukum: bahwa p3k adalah pegawai yang dibutuhkan instansi pemerintah tertentu dengan jangka perjanjian kerja terpendek selama (satu) tahun, dan setiap p3k perjanjiannya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan berdasarkan patokan penilaian kinerja p3k itu sendiri, menurut mahkamah, p3k bukanlah tenaga outsourcing. oleh karena itu, tidak tepat jika pemohon menyamakan p3k dengan tenaga outsourcing merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id sebagaimana putusan mahkamah nomor puu ix bertanggal januari mengenai pengujian undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. meskipun p3k dibatasi oleh jangka waktu tertentu, namun p3k memiliki hak yang hampir sama dengan pns, yakni mendapatyang dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional (vide dan 2014j|: jabatan yang dapat diisi oleh p3k adalah jabatan yang membutuhkan kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu atau jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas kalangan pns dan diperlukan untuk peningkatan kapasitas organisasi, sehingga kebutuhan p3k pun disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. jika pelaksanaan pekerjaan p3k dinilai cukup maka perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dan p3k tidak perlu diperpanjang, seorang p3k dibayar dengan gaji yang layak berdasarkan beban kerja. selain itu, gaji yang diberikan akan dinilai berdasarkan tanggung jawab jabatan yang diembannya. gaji yang diterima seorang p3k juga ditentukan pula oleh besar kecilnya risiko pekerjaan yang dilaksanakannya. oleh karena itu, p3k yang satu dengan p3k lainnya memiliki gaji yang besarnya berbeda satu sama lain, karena gaji yang diterima oleh masing masing perorangan disesuaikan dengan faktor faktor yang mempengaruhi pekerjaan, risiko, dan jabatannya. samping itu, p3k juga diberikan tunjangan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, besaran tunjangan antara lain ditentukan oleh instansi yang merekrut p3k tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, dalil pemohon terhadap dan huruf sekretariat@mahkamahkonsitusi goldmenahan m.p. sitompul, maria farida indrawi, dan suhartonenahan m.p.perhutanienahan m.p. sitompul maria farida indrawi ttd. suhartono panitera pengganti, ttd. dewi nurul safitri merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusinizar pekerjaan swasta tang alamat: jalan zaitun raya blok nomor tag ke. an, islamic, kelurahan kelapa dua, kecamatan kelapa dua, kabupaten tangerang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal november memberi kuasa kepada habiburokhman, s.h., said bakrie, sos., s.h., m.h., dan munathsir musiman, s.h., advokat pada kantor advokat habib co, berkedudukan gedung area cikini, blok jalan cikini raya nomoril pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca keterangan presiden, membaca keterangan dewan perwakilan rakyatyang pada pokoknya sebagai berikut:. bukan berdasarkan merdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsituiluar biasanomor tahun telah membatasi hak pemohon untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan upaya hukum luar biasa mahkamah agung.persamaan hadapan hukum. bahwa hak konstitusional pemohon yaitu hak atas persamaan hadapan hukum dan pemerintahan sesuai dengakibat tidak bisa mengajukan upaya hukum lain mahkamah agung seperti yang diatur dalam undang undang nomor tahun merdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui goldkepastian hukum. bahwa hak konstitusional pemohon yaitu hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adiljelas menyatakan kepastian hukum yang adil. jikdihadapan hukum. dengan demikian jika upaya hukum lain dibatasi dalam tindak pidana pemilu jelas jelas bertentangan dengan konstitusi. bahwa secara logika, pengajuan upaya hukum lain sangatlah mungkin diajukan mengingat sangatlah mungkin pihak yang dirugikan oleh keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kembali menemukan bukti baru setelah beberapa lama. bahwa jika kemudian ada seseorang yang dirugikan oleh keputusan pengadilan negeridan uud menjadi terhalangi. merdeka barat jakarta tab, fax email sekretanal@mahkamahkonsitusi go.id bahwa dan undang undang dasar menyatakan indonesia sebagai negara hukum yangupaya hukum dalam tindak pidana pemilu hanya dibatasi sampai pada tingkat banding pengajuanbahwa dari uraian uraian diatas maka jelas sekali hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. bahwa dari uraian uraian ataslebih, bagmohon supaya ditambahkan frasa kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (ovum) dapat diajukan upaya hukum lain" sehingga semestinyamerdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus goldlengkapnyainggi banten nomor pid. pemilu pt.btn, tanggal juni menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, presiden menyampaiemohon memohon untuk menguji apakah: merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold pemilu yang"bertentangan dengan:ii. tentangmerdeka barat jakarta te, fax ema bahwa pengujian kelima syarat tersebut diatas terhadap polita pemohon sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang dirugikan adalah dan uud bahwa pemohon mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya disebabkan berlakunya pemilu. bahwa pemohon mendalilkan kerugiannya adalah tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. terhadap pengujian ini pemerintah berpendapat kerugian ini bukanlah kerugian yang bersifat konstitusional. bahwa iapun putusan mahkamah. menguntungkan pemohon, kerugian pemohon tidak dapat diperbaiki dengan dua alasan yaitu: pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan peninjauan kembali karena tidak mendalilkan sudah mempunyai bukti baru: pemohon sudah selesai menjalani hukumannya yang diputus oleh pengadilan tinggi banten pada tanggal juni dengan pidana penjara selama dua bulatas materi permohonadari keseluruhan dalil dalil keberatan pemohon, pemerintah berpendapat keberatan pemohon yaitu bahwa undang undang pemilu telah membatasi hak pemohon untuk melakukan peninjauan kembali mahkamah agung dan karenanya bertentangan dengan prinsip prinsip konstitusi adalah tidak berdasar. bahwa yang diuji adalah sebagai upaya pemerintah dan dpr menghadirkan penyelesaian tindak pidana pemilu yang cepat dan murah, merdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui gold dan karenanya pemerintah perlu menyampaikan secara lengkap pengaturan penyelesaian tindak pidana pemilu yang diatur pada pemilu pada sampai dengan sebagai berikut penyidik kepolisian menyampaikan hasil pendidikannya kepada penuntut umum paling lama empat belas hari sejak diterimanya laporan, dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, paling lama tiga hari penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik untuk dilengkapi, paling lama tiga hari penyidik mengembalikan berkas kepada penuntut umum: paling lama lima hari, penuntut umum melimpahkan berkas kepada pengadilan negeri, pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama tujuh hari setelah menerima berkas, banding diajukan paling lama tiga hari setelah putusan dibacakan, pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama tujuh hari setelah menerima permohonan banding. secara umum, tindak pidana pemilu anggota dpr, dpd dan dprd merupakan tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan tahapan pemilu. dalam pemilu, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagaiguo. bahwa pengaturan mengenai perkara pidana pada pemilu anggota dpr, dpd dan dprd dalam pemilu pada dasarnya dimaksudkan untuk menopang terwujudnya pemilu yang jujur, dan adil dengan melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih dari berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan pemilu, serta dengan menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. bahwa ketentuan khusus mengenai hukum acara,juga diterapkan dalam beberapa undang undang antara lain hukum acara peradilan pajak dan hukum acara peradilan niaga dibidang kekayaan intelektual. merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold sebagai bagian dari rezim hukum pidana, mekanisme peradilan perkara pidana pemilu anggota dpr, dpd dan dprdpemilu. pertama, dari segi hukum materil yang digunakan, sejumlah tindak pidana pada pemilu anggota dpr, dpd dan dprd merupakan tindak pidana umum, seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pemalsuan dokumen dan melakukan perbuatan pengrusakan hanya saja, pengaturan berbagai tindak pidana tersebut dalam pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu. konsekuensinya, tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilu. kedua, dari aspek hukum formil, ketentuan pidana pemilu anggota dpr, dpd dan dprd juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam kitab undang undang hukum acara pidana kurap), yakni bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu anggota dpr, dpd dan dprd menggunakan kurap, kecuali ditentukan lain dalam pemilu. bahwa kekhususan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemilu anggota dpr, dpd dan dprd sebagaimana diatur dalam sampai dengan pemilu yaitu terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan,anggota dpr, dpd dan dprdbahwaerdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui gold masyarakat demokratis (vide putusan mahkamah nomor puu ii dan nomor puu v sehingga merujuk pada pendapat mahkamah tersebut atas, pemerintah berpendapat justru pembatasan dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pada pemilu anggota dpr, dpd dan dprd serta pembatasan terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan, sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pada pemilu tersebut dapat segera memberi kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd dan dprd dan karenanya tidak bertentangan dengan dan uud pemerintah berpendapatu pada prinsipnya pemerintah berpendapat bahwa pemilu harus dapat menjadi instrumen hukum yang mampu menjamin proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan melembaga. bahwa pemerintah berpendapat frase final dan mengikat secara arti harfiahlebih lanjut, sifat final dan mengikat dari putusan pengadilan tinggi dalam perkara tindak pidana pada pemilu anggota dpr, dpd dan dprd artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya baik itu kasasi atau peninjauan kembali mahkamah agung. dengan demikian putusan pengadilan tinggi telah memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. bahwa menurut pemerintah sifat final terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh hakim pengadilan tinggi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in yacht), sehingga tidak ada lagi akses.merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold nomor tahunajukan uji materiil oleh pemohon ini. dengan tersebut, hak pemohon selaku warga negara untuk mencari keadilan terhambat baik karena alasan putusan pengadilan tinggi dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainmerdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui gold terkait hal tersebut, pemerintah mengutip pendapat prof. achmad ali, mengenai konsep fungsi hukum sebagai alat pengendali social (tool social control) fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap aturan hukum. dengan demikian putusan pengadilan tinggi yang bersifat final dan mengikat juga dapat digolongkan sebagai suatu bentuk pengendalian social guna memberi perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat. bahwa sifat final dan mengikat tersebut menurut pemerintah adalah salah satu upaya agar penyelesaian perkara pidana pada pemilu anggota dpr, dpd dan dprd tidak memakan waktu yang panjang sampai dengan kasus tersebut selesai. waktu yang panjang tersebut tentunya akan menimbulkan konsekuensi yakni para pihak akan tersandera baik waktu, tenaga, maupun biaya. tentunya hal tersebut bertentangan dengan asas hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. sehingga, tidak adanya upaya hukum lain dimaksudkan justru agar pengadilan tinggi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum sesegera mungkin, khususnya bagi para pihak dan masyarakat luas pada umumnya. sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka sampai dengan angka pemerintah berpendapat bahwa pemilu telah menjamin adanya kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan dan uud ivrdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold menyatakan undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan dan uudpemilu anggota dpr, dpd, dan dprd yang dimohonkan pengujian terhadap uud pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd yang dianggap bertentangan dengan dan uud bahwa isi ketentuan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd sebagai berikut:hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yangpemilu anggota dpr, dpd, dan dprd yang pada intinya sebagai berikut: bahwa menurut pemohonahkamah agung. (vide permohonan halaman angka dan halaman angka bahwa pemohon beranggapamerdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui gold(vide permohonan halaman angka dan halaman angka bahwa guo oleh pemohon dianggap bertentangan dengan dan uud yang mengamanatselengkapnya. merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethyangsebagaimanabarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan yangmengenainomor puu i11 dan nomor puu sebagai berikut: adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh vhak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telahtersebut, terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dpr menyerahkan sepenuhnya kepada merdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui golddan penjelasanmahkamah konstitusi nomor puu mengenai parameter kerugian konstitusional. pengujian materiil atas pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd pemohon dalam permohonan guo berpendapatmerdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus goldkonstitusigamanatiap orang yang sudah diberikan jaminan perlindungan hak aslinya, namun konstitusi juga mengamanatsetiap orang dalam menjalankan hak dan merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold kebebasannyamanatkan dalam uuddalam,yelesaian gugatan pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd telanggota dpr, dpd, dan dprd). bahwa pembentukan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd sesuai amanat dan uud bahwa filosofi pembentukan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd yaitu bahwasebagai landasan sosiologis pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd dibentuk berdasarkan pertimbangaadapun yang menjadi landasan yuridis dalam pembentukan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd yaitu untuk mengganti undang undang merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus goldgar sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakatpada dasarnya undang undang guo memberikan pengaturan penting mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu, persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu, batas waktu verifikasi partai politik calon peserta pemilu, mekanisme penggunaan hak memilih warga negara indonesia, sistem informasi data pemilih, penyusunan daftar pemilih, kampanye pemilu, pemungutan suara, kriteria penyusunan daerah pemilihan, penentuan ambang batas, sistem pemilu proporsional, penetapan calon terpilih, penanganan laporan pelanggaran pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan ketentuan pidana. bahwa pemohon dalam permohonan menyatakan bahwaerdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold mahkamah agung. bahwa hal ini menurut pemohobahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yang diatur dalam ketentuan undang undang guo tidak berdiri sendiri tetapi sangat berkaitan dengan ketentuan lain dalam s d dalam bagian keempat tindak pidana pemilu undang undang guo. bahwa oleh karena itu pemohon harus memahami rangkaian penyelesaian tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang undang undang guo mengatur.dalam undang undang ini . bahwa penyelesaian tindak pidana pemilu sudah diatur jangka waktunya mulai dari penyidikan sampai dengan putusan banding hinga kpu menetapkan hasil pemilu secara nasional ialah hari. bahwa ketentuan undang undang guo mengatur . bahwa ketentuan selanjutnya penyelesaian tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan undang undang guo yaitu pengadilan negeri memeriksa, mengadili,. bahwa ketentuan undang undang guo mengatur . bahwa selanjutnya perlu memahami ketentuan undang undang guo yang mengatur . bahwa memahami ketentuan s d undang undang guo,merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold pemilu, sehingga pembatasan oleh undang undang guokundang undang guo sudah sejalan dengan uud bahwa justru dengan pembatasan sesuai dengan amanat uud ketentuan undang undang guo untuk memberikan jaminan kepadsuai dengan amanat uud bahwa pembatasan waktu penyelesaian tindak pidana pemilu yang diatur dalam ketentuan undang undang guosetiap orang sebagaimana diamanatkan uud bahwa dengan demikian pembatasan upaya hukum penyelesaian tindak pidana pemilu sampai tingkat banding sebagaimana diatur dalam ketentuan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd merupakan aturan yang bersifat khusus (lex specialis) dari ketentuan kurap yang merupakan aturan yang bersifat umum (lex generalis) sehingga dapat dibenarkan menurut hukum. bahwa berdasarkan pandangan pandangan tersebut, sudah jelas bahwa ketentuan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd tidak bertentangan dengan dan uud bahwa berdasarkan dalil dalil tersebutpemilu anggota dpr, dpd, dan dprd tidak bertentangan dengan dan uud tahun menyatakan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprdab, empat: sekretariat omahkamahkoreth, cast jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui golerdasarkan pemohon tidak memiliki upaya hukum lagi untuk mencari keadilan untuk membersihkan namanya jika suatu saat pemohon menemukan bukti baru yang dapat memberikan putusan yang berbeda dengan putusan pengadilan negeri tangerang nomor perkara pinus pn.tng, juncto putusan pengadilan tinggi banten nomor pid. pemilu pt.btn tanggal juni bahwakarena norma tersebut telah membatasi hak pemohon untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi mahkamah agung. bahwa akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi mahkamah agung sebagaimana diatur dalam maka hal ini jelas menghilangkan hak konstitusional pemohon, yaitu hak atas persamaan merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold hadapan hukum dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam uud bahwa ketentu serta hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam uudmerdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold terhadap dan uud menurut pemohon,bahwa akibat dari tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi mahkamah agung maka hal ini jelas menghilangkan hak konstitusional pemohon, yaitu hak atas persamaan hadapan hukum dntaranya: bahwa sesuai dengan ketentuan uud pemilihan umum pemilu)ihan umum yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold:uudalam permohonannya, pemohon menyatakan dengan berlakunya ketentuankasasi mahkamah agung. akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum mahkamah agung seperti yang diatur dalam menurut pemohon, hal ituoleh dan uud menurut penjelasan yang dimaksud dengan upaya hukum lain adalah kasasi dan peninjauan kembaligandung makna bahwa uudtau aparatwalau dalam uud telah ditegaskan bahwa setiap orang diberikan jaminan perlindungan hak aslinya, namun uud jugtiap orangrdeka barat jakarta te, fax emnyatakan dalam uud bahwa memahami ketentuan pembatasan sebagaimana ditegaskan dalam dalam halperkara tindak pidana pemilu dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu. menurut mahkamah, pembatasan oleltelah sejalan dengan uud bahwa sebagai bagian dari rezim hukum pidana, mekanisme peradilan perkara pidana pemilubahwa kekhususan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam yaitu terbatasnya waktu penyidikan, penuntutanpembatasan ini dimaksudkan agar penyelesaian tindak pidana pemilu tidak mengganggu tahap penyelenggaraan pemilu yang dapat berakibat pada terganggunya agenda ketatanegaraan. selain itu, penyelesaian perkara pidana pemilu tanpa melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali juga sejalan dan memenuhi salah satu asas peradilan, yaitu asas peradilan cepat (speedy trial) sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. asas peradilan cepat tersebut dimaksudkan agar penyelesaian suatu perkara tidak memakan waktu yang terlalu lama dan harus dimaknai sebagai upaya strategis yang menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat. menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara tepat dan cepat tanpa mengabaikan prinsip kesaksamaan dan kehati hatian. merdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui gold bahwa dengan pertimbangan atas, pembatasan dalam telah sesuai dengan amanat dalam uud ketentuan dalam juga tidak bertentangan dengan uud karena berlaku sama terhadap setiap warga negara sehingga telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya. pembatasan waktu penyelesaian tindak pidana pemilu yang diatur dalamamanatkan uud pembatasan upaya hukum penyelesaian tindak pidana pemilu hanya sampai tingkat banding sebagaimana diatur dalam merupakan pengaturan khusus yang disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada terpenuhinya kepastian agenda ketatanegaraan sehingga dibutuhkan penyelesaian yang cepat. sebab lamanya proses penyelesaian dapat mengganggu agenda ketatanegaraan yang potensial mengancam ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. apalagi hak konstitusional pemohon sudah dipertimbangkan dengan disediakannya upaya hukum sampai tingkat banding. dengan demikian secara hukum pembatasan dimaksud dapat dibenarkanlmerdeka barat jakarta tab, fax email sekretanal@mahkamahkonsitusi menahan m.p sitompul, suhartono, maria farida indrawi, wahiduddin adams, santomerdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold anggota anggota, ttd. ttd. dewa gede lagunasaudi isra panitera pengganti, ttd. achmad edi subianto merdeka barat jakarta toke ema: seretanat@mahkamahkonsifuai gaiperseorangan yang menjadi calon anggota legislatif caleg) dprd provinsi banten dari partai gerindra nomor urut untuk daerah pemilihan dapil) banten pada pemilu legislatif tahun yang lalu. bahwa dalam pemilu legislatif tahun yang lalu, pemohon telah dilaporkan oleh lawan politiknya melakukan dugaan money politic untuk mempengaruhi pemilih daerah pemilihannya agar memilih pemohon dalam pemilu legislatif. bahwa setelah melewati pemeriksaan bawaslu tangerang, perkara dugaan money politic dilimpahkan gakkumdu polres tangerang dan kejaksaan negeri tangerang. bahwa kemudian perkara dugaan money politic yang dilakukan oleh pemohon dimajukan dalam persidangan pengadilan negeri tangerang dengan perkara nomor pinus pn.tng. bahwa setelah melalui beberapa kali persidangan majelis hakim perkara nomor pinus pn.tng membacakan putusan sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan terdakwa muhamad nizar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama bulan dan denda sebesar juta rupiah. menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama bulan. menetapkan barang bukti berupa buah flasdisk rekaman pembicaraan pernyataan dari uri syamsul, herry dan dari gugur permadihaja, lembar foto, lembar berita acara klarifikasi bawaslu kota tangerang dilampirkan dalam berkas perkara. membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar dua ribu rupiah," bahwa terhadap putusan pengadilan negeri tangerang nomor pinus pn.tng tanggal mei pemohon kemudian mengajukan upaya merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold hukum banding pengadilan tinggi banten dan diputus oleh pengadilan tinggi banten nomor pid. pemilu pt.btn tanggal juni dengan amar putusan sebagai berikut: menerima permintaan banding dari penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum: memperbaiki putusan pengadilan negeri tangerang tanggal mei nomor pid. sus pn.tng sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga kamarnya berbunyi sebagai berikut: menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (dua) bulan menguatkan putusan pengadilan negeri tangerang tanggal mei nomor pid. sus pn.tng tersebut selebihnya, membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar rp. (dua ribu rupiah)merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold agung, untuk perkara dengan ancaman hukum pidana bawah tahun tidak bisa dilakukan upaya hukum kasasi. bahwa dalam perkara yang telah diputus oleh pengadilan tinggi banten nomor pid. pemilu pt.btn tanggal juni pemohon dijatuhkan pidana selama (dua) bulan sehingga pemohon tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi mahkamah agung. bahwa perkara pemohon telah diputus oleh pengadilan tinggi banten nomor pid. pemilu pt.btn tanggal juni telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemohon tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi mahkamah agung. bahwa karena pemohon dibatasi oleh ketentuan dan pemohon tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemohon adalah upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali oleh mahkamah agung. bahwa berdasarkan kitab undang undang hukum acara pidanaab, empat: sekretariat omahkamahkorethus goldbahwa berdasarkan ketentuan kurap, jika terdapatataumaka perkara tersebut dapat dimintakan peninjauan kembali mahkamah agungoleh pengadilan tinggi banten nomor pid. pemilu pt.btn tanggal juni bahwa apabila dikemudian hari pemohon menemukan bukti tertulis baru atau keadaan baru (ovum) yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan pengadilan negeriupaya hukum luar biasa mahkamah agung. merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethushukum lain:v. pokok permohonan uji materiil28d uud,pengadilan tinggi banten nomor pid. pemilu pt.btn tanggal juni merdeka bari jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusi god

putusankhusus kepailitan) tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara pt. perkebunan indonesia lestari, berkedudukan menara bank mega lantai jalan kapten tendean kav. jakarta selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada dedi hadirat, sh., advokat penasehat hukum, berkantor pada biro hukum pt. perkebunan indonesia lestari beralamat menara bank mega lt. jl. kapten tendean kav. jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal februari kantor pelayanan lelang dan kekayaan negara (kekal) bandar lampung, berkedudukan jalan rahman basuki nomor bandar lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada syam 5s. chaidir,. se., kepala kekal bandar lampung), dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal januari pt, bank mega, tbk, berkedudukan menara bank mega lantai dan jalan kapten tendean jakarta selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada januari haribowo, sh., dkk., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum januari haribowo partners, berkantor plaza great river indonesia floor, jalan h.r. rasa said blok kuningan jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal februari para pemohon kasasi dahulu turut tergugat, tergugat ii, i para tergugat intervensi iv, yurtopradenec mahkamah agung melawan: titik kiranawati sebagi, sh. dan andri sadari, sh., ll.m., selaku tim kurator pt. tripanca group (dalam pailit) berkedudukan jalan mesjid bendungan hilir, pejompongan, jakarta pusat pt. bank mandiri persero) tbk., berkedudukan plaza mandiri, j1. end. gatot subroto kav. jakarta: indonesia eximbank (dahulu pt. bank ekspor indonesia persero) yang berkedudukan indonesia stock exchange building, ji. jendral sudirman kav. jakarta: para memohon kasasi dahulu penggugat tergugat intervensi penggugat intervensisebagai berikut kedudukan para pihak penggugat adalah tim kurator pt. tripanca group (dalam pailit) yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, perkara pailit pn. jkt. pst, tanggal agustus yang mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap permasalahan yang menyangkut harta pailit pt. tripanca group (dalam pailit) sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan kewajiban pembayaran utang, kepailitan") kepailitanbahwa tergugat adalah pihak kreditur separatis dalam kepailitan pt. tripanca group (dalam pailit) yang memegang hak jaminan didunia atas kopi yunepnadenae hakkamak agung tergugat sebagai pemenang lelang yang wajib. dilindungi. oleh hukum, maka sudah sepatutnya uang hasil lelang dimaksud tidak menjadi milik tergugat melainkan harus diserahkan kepada kurator dan:selanjutnya dimasukkan dalam model pailit pt. tripanca group dalam pailit). bana pena bahwa berdasarkan dan penjelasannya uuk diatur bahwa hasil penjualan milik debitur: pailit masuk dalam harta pailit dan tidak diadakan kepada tergugat dun uuk nan hap taka. kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit. aa. ana penjelasan uuk: . . ken ari hasil penjualan benda milik debitur masuk dalam harta. pailit dan: tidak diberikan kepada pemohon eksekusi. ama daa han bahwa sampai dengan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini pengadilan negeri tanjung. karang. dan tergugat menyatakan bahwa uang hasil lelang beserta bunganya saat ini berada dalam rekening pengadilan negeri tanjung karang. namun, apabila ternyata yang hasil lelang beserta bunganya telah disetor oleh ketua pengadilan negeri tanjung karang kepada tergugat sebagai pemohon lelang, maka sangat beralasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim perkara 'agar dapat.memerintahkan uang hasil lelang dan bunganya yang mungkin telah.berada di. dalam rekening tergugat. . atas aman adanya unsur kerugian botani tan bahwa dengan tidak dapatnya. penggugat. menguasai asset debitur pailit berupa kopi yang kemudian telah berubah wujud menjadi uang hasil lelang, yantapradenci mahkamah agung maka penggugat telah mengalami kerugian berupa hilangnya kesempatan penggugat untuk memaksimalkan model pailit dengan jumlah sebesar rp. (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) dan juga termasuk hilangnya kesempatan penggugat untuk mendapatkan seluruh bunga dari hasil uangbunga dimaksud nantinya, berdasarkan uraian penggugat tersebut atas, perbuatan tergugat dan tergugat telah memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum yakni suatu perbuatan melawan hukum adanya perbuatan tergugat dan tergugat yang melaksanakan lelang berdasarkan penetapan pengadilan negeri tanjung karang yang tidak sah dan cacat hukum kerugian adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri penggugat dikarenakan penggugat tidak dapat memaksimalkan model pailit kesalahan dan kelalaian adanya kesalahan atau kelalaian tergugat dan tergugat yang telah mengetahui kesalahannya sebelum pelaksanaan proses lelang, akan tetapi tetap menjalankannya hubungan kausal dengan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat berupa tidak dapat dimaksimalkannya model pailit dengan proses lelang yang cacat hukum yang dilakukan oleh tergugat atas permohonan tergugat provisi bahwa mengingat saat inijumlah tersebut masih berada dalam rekening pengadilan negeri tanjung karang, maka agar seluruh uang hasil lelang dan bunganya untuk tidak dialihkan oleh ketua pengadilan negeri tanjung karang kepada pihak tergugat yeriopnadenai hakkamak agung maka berdasarkan hal hal yang telah diuraikan dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikuthasil lelang dimaksud kepada tergugat dan atau tergugat maupu menyatakan penetapan ketua pengadilan negeri tanjung karang nomor eks. pn.tk, tanggal september tentang: pelaksanaan lelang atas objek jaminan didunia adalah penetapan yang cacat hukum dan tidak sah: menyatakan tergugat dan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, subsidi memerintahkan kepada ketua pengadilan negeri tanjungyantopnadenei mahkamah ageng group (dalam pailit) untuk dimasukkan dalam model pailit pt. tripanca group (dalam pailit)menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: subsidi apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono) menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugatexcept van onbeveogheid (eksepsi tidak berwenang mengadili) bahwa penggugat dalam dalil gugatannya huruf tentang alasan pemilihan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat sebagai tempat pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum angka (halaman hingga angka (halaman surat gugatannya telah menyadur ketentuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang kepailitan pkpu") yang menyebut", dan seterusnya sebagaimana dalil yang dikemukakannya dalam angka hingga (halaman surat gugatannya, bahwa selanjutnya dalam angka (halaman surat 'gugatannya, penggugat menyatakan bahwa dengan demikian pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum pengadilan niaga pada pengadilan negeri yurtopradenae halaman agung jakarta pusat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya harus diterima", bahwa dalil penggugat demikian harus ditolak atau dikesampingkan karena ketentuan yang diatur dalam sebagaimana penggugat dialihkan tersebut atas, sama sekali tidak menunjukkan atau mengatur tentang kewenangan pengadilan niaga untuk mengadili perkara dengan dasar hukum suatu perbuatan melawan hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut: kepailitan pkpu sebagaimana yang penggugat dialihkan sebagai dasar kewenangan pengadilan niaga untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan melawan hukum termasuk dalam lingkup pengadilan niaga, karena dalam kepailitan pkpu tidak mencantumkan bahwa perbuatan melawan hukum termasuk dalam lingkup kewenangan pengadilan niaga, dan kepailitan serta keputusan presiden tahun yang didalilkan penggugat dalam posisinya tidak juga. menyebutkan tentang kewenangan pengadilan niaga untuk mengadili perkara dengan dasar perbuatan melawan hukum, berdasarkan hal itu saja, tidak ada satupun ketentuan sebagaimana yang penggugat uraikan atau dialihkan dalam bagian huruf tersebut atas yang menunjukkan adanya kewenangan dari pengadilan niaga untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum artinya. penggugat tidak dapat membuktikan serta tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan niaga. oleh karena itu dalil dalil penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam polita huruf angka hingga tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan, bahwa berdasarkan ketentuan kepailitan pkpu dinyatakanyaniapradenei mahkamah agung memutus perkara lain bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang undang". selanjutnya dalam dinyatakan pembentukan pengadila"kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan": dengan demikian kewenangan pengadilan niaga berdasarkan kepailitan hanya terbatas pada perkara kepailitan dan pkpu serta perkara penjagaan. dalam hal pengadilan niaga akan memeriksa dan mengadili perkara yang luar lingkup tugas pengadilan niaga harus didahului dengan adanya keputusan presiden sesuai dengan pasai kepailitan bahwa dalam polita gugatannya, penggugat sama sekali tidak menyinggung sedikitpun tentang adanya suatu keputusan presiden yang menyatakan bahwa perkara perbuatan melawan hukum (eks kuh perdata) merupakan perkara yang dapat diadili oleh dan merupakan wewenang dari pengadilan niaga: bahwa dengan demikian sudah sepantasnya gugatan penggugat ago yang menyangkut adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan kuh perdata adalah merupakan ruang lingkup pengadilan negeri, dengan demikian gugatan penggugat ago ditujukan pengadilan negeri bukan pengadilan niaga jakarta pusat bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana penggugat dialihkan dalam gugatan ago adalah perbuatan melawan hukum yang terkait dengan penetapan ketua pengadilan negeri kelas tanjung karang nomor eks pn.tjk tanggal november terhadap komoditi kopi milik pt. tripanca group sejumlah metrik ton (dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma sembilan ratus tiga belas metrik ton) atau (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas kilogram) yang berada ketiga gudang milik pt. tripanca group yaitu gudang dharma, jalan yos sudarso, gudang lakon, jalan ir. sutan: gudang iperiopradenct uakkamak gang agenda, jalan h.l.m. salim (selanjutnya disebut obyek eksekusi! jaminan"), maka sudah seharusnya gugatan penggugat guo diajukan pengadilan gegen kelas tanjung karang bukan pengadilan niaga jakarta pusat. pengadilan niaga jakarta pusat sama sekali tidak berwenang untuk menjadi perkara gugatan penggugat guo. oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi tergugat tentang kewenangan mengadili eksepsi kompetensi absolut) dengan putusan menyatakan pengadilan niaga tidak berwenang mengadili perkara ini sebagaimana yang diatur dalam yang berbunyi dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang dan menyatakan gugatan penggugat sebagai tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard), except obscura libel (gugatan penggugat kabur) bahwa dalil gugatan penggugat a.guo tersebut sangat kabur, bertentangan satu dengan lainnya, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya serta tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena alasan alasan sebagaimana diuraikan bawah ini mengenai pihak yang mengumumkan lelang bahwa penggugat dalam butir gugatan guo menyatakan tergugat telah menyatakan dalam pengumuman iklan lelang eksekusi pada harian lampung post tanggal september dan pengumuman iklan lelang pada harian lampung post tanggal oktober. serta dalam butir gugatan guo . sebelum tergugat menerbitkan kedua iklan lelang tertanggal . dst", dalil penggugat atas sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya karena pengumuman lelang eksekusi tersebut jelas. dikeluarkan oleh pengadilan negeri kelas tanjung karang berdasarkan penetapan pengadilan negeri tanjung karang nomor 291eks. f 20081pn.tk tanggal september (vide bukti tergugat bukan diumumkan yaroprudenai mahkamah ajang rai sess atau diiklankan oleh tergugat maupun tergugat sebagaimana telah penggugat dialihkan: bahwa kekeliruan dalil penggugat demikian akan menjadikan dan mengakibatkan gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang mengakibatkan tidak jelasnya dasar gugatan guo. mengenai saling bertentangannya dalil dalam polita dan petit dalam gugatan penggugat. dalam dalil hukumnya satu sisi penggugat mempermasalahkan tentang pelaksanaan lelang berdasarkan penetapan pengadilan negeri tanjung karang eks. pn.tk. tanggal september yang dianggap tidak sah sebagaimana didalilkan penggugat dalam butir polita gugatan penggugat, sedangkan sisi lain dalam butir gugatan guo penggugat mengakui pelaksanaan lelang tersebut adalah sah dengan menyatakan" . maka sudah sepatutnya uang hasil jelang dimaksud tidak menjadi milik tergugat melainkan harus diserahkan kepada kurator dan selanjutnya dimasukan dalam model pailit pt. tripanca group dalam pailit) pihak lain turut tergugat sebagai pemenang lelang sudah selayaknya untuk mendapatkan obyek eksekusi. bahwa demikian itu juga apa didalilkan penggugat dalam posisinya tidak mendukung petitumnya, seperti dalil penggugat dalam butir jo. butir polita gugatannya tersebut atas yang pada intinya menyatakan bahwa "pelaksanaan lelang tidak sah", tidak sejalan dengan petit subsider angka yang menyebutkan ": sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi mari sip tanggal desember yang pada kaedah hukumnya menyatakan suatu gugatan perdata yang diajukan pengadilan menurut hukum yunioprudenet hakkamak ageng acara perdata, antara pelita dengan polita (fundamental petani) harus ada hubungan satu sama lain, dalam'arti bahwarpetitum haruslah didukung oleh polita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh pengadilan atau mahkamah agung akan diberikan putusan yang kamarnya: gugatan tidak dapat diterima". bahwa kemudian dalam angka petit subsider menyebutkan memerintahkan kepada ketua pengadilan negeri tanjung tripanca group (dalam pailit) untuk.dimasukkan dalam model pailit tripanca group (dalam pailit)" manan bahwa bagaimana mungkin dalam polita gugatan didalilkan bahwa "pelaksanaan lelang tidak sah" tetapi mengajukan' petit untuk memberikan hasil lelang kepada: tim .kurator tripanca group (dalam pailit) yang notabene adalah penggugat sendiri, yang mengandung arti bahwa pelaksanaan lelang adalah sah. dengan demikian berdasarkan uraian tergugat diatas, maka terbukti dalil dalil gugatan penggugat yang demikian adalah kabur atau tidak jelas atau obscura libel dan karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima n.o.) sos aah sebagaimana dipertegas dalam yurisprudensi mari tertanggal agustus reg. sip yang pada intinya menyatakan jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima" ii. error persona (keliru pihak 'yang ditarik sebagai tergugat dan gugatan kurang pihak bahwa gugatan penggugat yang ditujukan dan melibatkan tergugat sebagai pihak dalam gugatan guo adalah keliru dan mengandung cacat formil, dengan alasan bahwa hal pokok yang dipermasalahkan penggugat yeriopradenei mahkamah agung sebagaimana ternyata dalam butir adalah penetapan pengadilan negeri tanjung karang eks. pn.tk tanggal september setelah pt. tripanca group dinyatakan pailit agustus sedangkan tergugat hanyalah sebagai pihak pemohon lelang eksekusi terhadap obyek eksekusi, bukan merupakan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan, menyetujui serta melaksanakan lelang eksekusi bahwa eksekusi lelang terhadap obyek eksekusi jelas sekali telah dilaksanakan oleh kantor pelayanan piutang dan lelang negara kp2ln) bandar lampung tergugat ii) berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri kelas tanjung karang nomor eks. pn.tk. tanggal september bukan oleh tergugat sebagaimana penggugat dialihkan: bahwa selain itu, baik dalam polita maupun petitumnya penggugat selalu menyatakan bahwa penetapan pengadilan negeri kelas tanjung karang nomor eks. pn.tk. tanggal september yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri kelas tanjung karang adalah tidak sah. padahal untuk menyatakan suatu penetapan jtu sah atau tidak sah harus dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap sah tidaknya penetapan tersebut, dan sepanjang tidak ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa penetapan itu tidak sah, maka penetapan itu akan tetap sah dan berlaku mengikat kepada siapapun termasuk kepada penggugat: bahwa oleh karena itu penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada para tergugat, karena para tergugat tidak pernah menerbitkan penetapan apapun berkaitan dengan pelaksanaan lelang guo dan sepanjang penetapan guo berlaku, maka secara.hukum seluruh proses lelang hingga penjualan dan perolehan hasil lelang adalah tetap sah secara hukum: bahwa jika memang penggugat menghendaki adanya pertanggung jawaban atas penerbitan penetapan dimaksud, penggugat wajib menghadirkan ketua pengadilan negeri kelas tanjung karang (ex officio) sebagai pihak dalam perkara ini, karena penetapan guo yaniapradenei mahkamah ageng milik pt. tripanca group (dalam pailit), sebagaimana" dinyatakan dalam sertifikat jaminan didunia nomor .th. tanggal november dan sertifikat jaminan didunia nomor w6. .ht. th. std, tanggal karang secara melawan hukum dan oleh karena itu tidak sah secara hukum alasan pemilihan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat sebagai tempat. pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum. bahwa berdasarkan kepailitan dinyata berdasarkan kepailitan dinyatakan bahwa putusan dan permohonan dan hal hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang undang kepailitan diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur berdasarkan ketentuan kepailitan diatur bahwa yang dimaksudkan sebagai pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum bahwa pt. tripanca group (dalam pailit) beralamat di ji. way sekampung atas kel. rawa laut, kec. pahaman, bandar lampung bahwa berdasarkan keputusan presiden tahun menyatakan bahwa kota bandar lampung berada dalam wilayah kewenangan pengadilan niaga pada pengadilan niaga jakarta pusat dengan demikian pengajuan gugatan melawan hukum pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya harus diterima, . : yperiopradenei mahkamah agung diterbitkan oleh ketua pengadilan negeri kelas tanjung karang (ex officio), bahwa berdasarkan dalil tergugat atas, jelas terbukti demi hukum ml. gugatan penggugat guo yang melibatkan tergugat sebagai pihak dalam perkara gugatan guo mengandung cacat formil error persona) serta dengan tidak diikutsertakannya ketua pengadilan negeri kelas tanjung karang (ex officio) sebagai pihak maka gugatan penggugat menjadi tidak sempurna atau kurang pihak. oleh karenanya kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untuk menerima eksepsi tergugat dan menolak gugatan penggugat guo atau setidak tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard) eksepsi tergugat ii: bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya. eksepsi kompetensi absolut bahwa tergugat adalah lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan lelang sesuai dengan peraturan menteri keuangan. nomor a0 pmk. tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. termasuk dalamnya untuk melakukan lelang terhadap barang jaminan debitur macet yang diikat dengan jaminan didunia bahwa substansi gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan tergugat bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum adalah peradilan umum, dan bukan pengadilan niaga bahwa meskipun adanya pergeseran kewenangan mengadili oleh pengadilan negeri saat ini berkurang seperti. mengadili tenaga kerja, mengadili kepailitan dan lain lain namun apabila dilihat dari materi yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan yunioprudenei mahkamah ageng pembayaran utang tidak ado satu pun yang secara tegas mengatur baik secara formal maupun secara material mengenai perbuatan melawan hukum dengan demikian pengadilan niaga jakarta pusat tidak berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum onrechtmatigedaad) sebagaimana dalam kuh perdata sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara guo, karena sampai saat ini kewenangan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum adalah masih berada pada peradilan umum bahwa pengadilan negeri tanjungkarang telah menerbitkan penetapannomor eks. pn.tk, tertanggal november yang telah diletakkan sita eksekusi oleh pengadilan negeri tanjungkarang pada tanggal november bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang sudah dirubah dengan undang undang nomor tahun yang berbunyi mahkamah agung dalan" sehingga keputusan untuk menyatakan penetapan ketua pengadilan negeri tanjungkarang nomor: eks. pn.tk, tanggal september adalah penetapan yang cacat hukum dan tidak sah merupakan kewenangan dari mahkamah agung. maka kekal bandar lampung selaku pelaksana penetapan ketua pengadilan negeri tanjung karang tidak boleh diperkarakan dan diadili pada pengadilan niaga jakarta pusat yantopradenet hakkamak ajang eksepsi error persona . naa bahwsebutkan bahwa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang yang selanjutnya disebut kekal merupakan" bahwa gugatan penggugat yang ditujukan langsung kepada kekal bandar lampung adalah salah alamat karena kekal bandar lampung bukanlah badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan instansi pemerintah yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kantor wilayah djka bandar lampung, sedangkan kanwil djka bandar lampung merupakan instansi yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada direktorat jenderal kekayaan negara djka) dan djka berada bawah dan bertanggungjawab kepada departemen keuangan sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat adalah merupakan pelaksanaan atas kewenangan diberikan dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama departemen keuangan bahwa tidak sempurnanya penyebutan kekal tersebut merupakan gugatan error persona dan harus dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard). eksepsi obscura libel hai bahwa materi gugatan yang diajukan penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menyatakan cacat hukum dan tidak sahnya penetapan ketua pengadilan negeri tanjungkarang nomor eks. pn.tk tanggal september dan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum :. bahwa permohonan penggugat dalam surat gugatan ago tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi dasar gugatannya, sedangkan pelaksanaan lelang berupa kopi sejumlah (dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma sembilan ratus tiga.belas) metrik ton atau yelapradenci halaman ajang (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas) kilogram adalah berdasarkan pada undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia yang telah diklat oleh pengadilan negeri tanjungkarang bahwa dalam polita gugatan menyatakan tindakan tergugat dan tergugat adalah perbuatan melawan hukum sedangkan dalam petit gugatan penggugat melegalkan menerima hasil lelang yang dilakukan oleh tergugat menyebabkan antara polita dengan petit saling bertentangan maka gugatan yang diajukan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard) eksepsi litium itis consortium (kurang pihak) bahwa gugatan ago masih kurang pihak karena tidak melibatkan pengadilan negeri tanjung karang sebagai pihak. hal ini disebabkan pelaksanaan lelang oleh kekal bandar lampung didasarkan atas permohonan pengadilan negeri kelas tanjungkarang sesuai dengan suratnya tertanggal oktober dengan no, .u1 ht. x1 dan tanpa ada permohonan tersebut maka pelelangan kopi cast tidak akan pernah terjadi berdasarkan angka peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang petunjuk pelaksanaan lelang bahwa pelaksanaan lelang harus memenuhi unsur unsur lelang yaitu ada pemohon lelang (selaku subjek lelang), objek lelang: penawaran, dan pejabat lelang (dalam hal ini pejabat lelang kelas yang berkedudukan kekal) bahwa tergugat berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini disebabkan terdapat pihak lain yang mempunyai peran yang sangat menentukan dalam pelaksanaan lelang kopi milik pt. tripanca group (dalam pailit) yang telah diikat didunia oleh tergugat bahwa pihak lain yang sangat berperan dalam sengketa ini tetapi tidak ditarik sebagai pihak yang berperkara oleh penggugat adalah pengadilan negeri kelas tanjung karang, karena pelaksanaan lelang yang yuntepradenat mahkamah ageng disengketakan oleh penggugat adalah merupakan pelaksanaan atas permohonan pengadilan negeri kelas tanjung karang bahwa dengan tidak ditariknya pihak pengadilan negeri kelas tanjungkarang dalam perkara ini berakibat gugatan tidak sempurna dan kurang lengkap, oleh sebab itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaardi) bahwa dalil tersebut disampaikan tergugat berdasarkan pada yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia nomor sip tanggal juni yang menyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan bantahan ini adalah karena kesalahan fertil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat oleh karena pemohon lelang tidak diikutsertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard) eksepsi turut tergugat: bahwa turut tergugat menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat, terkecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh turut tergugat bahwa benar sebagaimana diakui penggugat dalam petit subsidi surat gugatannya, yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang ulang tanggal november adalah lelang yang dapat dilindungi hukum bahwa namun demikian dalil dalil selain dan selebihnya, yang diajukan penggugat layak untuk tidak dapat diterima berdasarkan kepada fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut kompetensi absolut, pas dah bahwa sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam surat gugatan penggugat yang menjadi pokok prinsip gugatan(periopradenei mahkamah agung hukum acara perdata pada umumnya pada pengadilan" negeri umum: sebagaimana diatur dan ditentukan dalam hukum acara perdata 2se si. bahwa kalaupun. penggugat mempersoalkan pelaksanaan lelang see yang dilakukan oleh pejabat: lelang kantor lelang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penggugat seharusnya see mengajukan pembatalan lelang kepada pengadilan negeri umum dengan dasar hukum dalil perbuatan melawan hukum, sebagaimana was ditegaskan oleh yahya harahap, dalam bukunya berjudul haa ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata yang menyatakan bahwa ". sehubungan dengan itu, apabila pihak yang berkepentingan berpendapat pelaksanaan lelang yang dilakukan pejabat lelang kantor lelang tidak. sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada pengadilan tan negeri dee dasar hukum dalil gugatan atau polita, bertitik tolak dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang bsa abuse authority) berdasarkan kuh perdata kenapa pengadilan negeri, bukan ptun? meskipun sepintas lalu pelaksanaan lelang merupakan tindakan yang bersumber dari brand bidang hukum tun, namun diterbitkannya bukan keputusan tun. tetapi risalah lelang yang berisi pelaksanaan penjualan lelang yang diminta kepadanya oleh penjual, sehingga tindakan yang dilakukannya berada lingkungan bidang hukum perdata." seus bahwa'demikian pula dalam undang undang sha tahun" tentang kepailitan dan penundaan kewajiban iss pembayaran: hutang uukpkpu"y menegaskan bahwa "tes pengadilan niaga" selain: memeriksa dan: memutus permohonan usus pernyataan pailit dari: pkpu, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain bidang perniagaan yang penetapannya yuriogradenat mahkamah ajang dilakukan oleh suatu undang undang.:. bahwa oleh karena itu, hanya dengan penetapan undang undangan pengadilan niaga dapat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara lain selain permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran bidang perniagaan bahwa perangkat hukum dengan :.suatu undang undang yang menentukan yurisdiksi pengadilan niaga sebagaimana dimaksudil, bahwa tentang yurisdiksi niaga untuk perkara lain di'bidang niaga ditegaskan pula oleh prof. dr. sutan remy. sjahdeini,. sh. dalam bukunya hukum kepailitan memahami undang undang tahun tentang kepailitan, halaman bahwa dengan adanya ketentuan. uukpkpu,. semua permohonan pernyataan pailit dan pkpu yang diajukan setelah berlakunya undang undang kepailitan hanya dapat diajukan pengadilan niaga. setelah keluarnya keputusan presiden sebagaimana dimaksud vukpkpu, perkara lain bidang.niaga hanya dapat pula diajukan kepada pengadilan niaga, perkara perkara di. bidang niaga apa saja yang nantinya harus diajukan dan hanya. diperiksa serta diputuskan oleh pengadilan niaga, tergantung dari ketentuan pemerintah dimaksud, bahwa dengan demikian, dalam hal perkara ini dipaksakan, diperiksa dan diputus oleh pengadilan niaga, jelas berpotensi terjadi suatu kesewenang wenangan yang berujung pada. suatu 'ketidakpastian hukum yang sangat merugikan bagi turut. tergugat.sebagai pembeli yang beritikad baik yang:seharusnya dilindungi oleh hukum bahwa oleh karena itu, peradilan niaga: sudah seharusnya tidak berwenang untuk memutus perkara ini, sehingga sudah selayaknya dan yuntoprudensi halaman agung dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila gugatan penggugat tidak dapat diterima, kurangnya para pihak para pihak tidak lengkap. bahwa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat tentang kedudukan para pihak butir yang menyatakankarang secara melawan hukum dan oleh karena itu tidak sah secara hukum." bahwa, berdasarkan fakta fakta publikasi yang ada, mara pengumuman lelang melalui media lampung post pada hari kamis tanggal september selanjutnya melalui lampung post dan media indonesia pada hari senin tanggal oktober yang diumumkan oleh panitera sekretaris pengadilan negeri tanjungkarangberdasarkan pernyataan penggugat sebagaimana tersebut dalam point atas bahwa tergugat adalah "pihak yang melaksanakan," dan fakta fakta publikasi sebagaimana tersebut dalam point atas pihak pengadilan negeri tanjungkarang adalah mutlak sebagai "pihak pemutus pihak yang menetapkan lelang" bahwa oleh karena itu, pihak pengadilan negeri tanjungkarang sebagai pihak pemutus pihak yang menetapkan lelang" seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, karena justru produk hukum pengadilan negeri tanjungkarang lah yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini bahwa kalaupun dipaksakan dengan tidak melibatkan pengadilan negeri tanjung karang sebagai pihak tergugat, maka dipastikan berpotensi menimbulkan suatu keputusan hukum yang salah dan berpotensi pula akan munculnya suatu putusan kontradiktif antara satu dengan yang lain, sehingga dalam hal ini jelas, kami sebagai turut yurisprudensi hakkamak agung tergugat akan menjadi korban ketidakpastian hukum dan akan sangat dirugikan bahwa karena kurang lengkapnya para pihak dalam gugatan penggugat, maka dapat dibenarkan secara hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima. gugatan kabur (obscura libel). bahwa sebagaimana secara tegas dan jelas dalam petit primaire penggugat disebutkan menyatakan penetapan ketua pengadilan negeri tanjungkarang nomor eks. pn.tk tanggal september tentang pelaksanaan lelang objek jaminan didunia adalah penetapan yang cacat hukum dan tidak sah." bahwa namun sisi lain surat gugatan penggugat menyebutkan dalam petit subsidi menyatakan pelaksanaan lelang ulang tanggal november adalah lelang yang dapat dilindungi hukum" bahwa sebagaimana nyata adanya, justru pelaksanaan lelang tanggal november adalahdemikian, sehingga dalam hal penggugat menyatakan pelaksanaan lelang ulang tanggal november adalah lelang yang dapat dilindungi hukum, maka sudah secara otomatis produk hukum yang melegalisasi pelaksanaan lelang ulang tersebut berupa penetapan ketua pengadilan negeri tanjung karang nomor eks. pn.tk tanggal september seharusnya dapat dilindungi hukum pula, karena sudah. merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan antara pelaksanaan dan produk hukum yang mendasari pelaksanaan tersebut bahwa oleh karena itu, petit gugatan tersebut jelas mengandung sesuatu hal yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, yang berakibat akan timbulnya suatu kerancuan tuntutan yang pada yeniopnudenot mahkamah ajang akhirnya akan menimbulkan kesuburan gugatan" bahwa dengan demikian, gugatan penggugat sudah selayaknya laga untuk tidak diterima karena mengandung suatu kesuburan dalam gugatan" obscura libel) jkt. pst. tanggal februari yang kamarnya sebagai berikut. bunga dari hasil lelang tersebut diserahkan kepada team kurator tripanca group dalam pailit) sebagai bagian dari model menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada turut tergugat dan tergugat pada tanggal februari kemudian terhadapnya oleh turut tergugat dan tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari dan tanggal januari diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal februari dan tanggal februari sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi kas pailit pn. niaga. jkt. pst. nomor o1 pailit lain tain pn. niaga. jkt. pst nomor pailit pn. niaga. jkt. pst. dan akte permohonan kasasi nomor kas pailit pn. niaga. jkt. pst. jo. nomor pailit lain lain pn. niaga. jkt. pst jo. nomer pailit'tersebut, pada tanggal yeniopradenet mahkamah agung latar belakang bahwa pt. tripanca group (dalam pailit) telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, perkara nomor pailit pn. niaga. jkt. pst, tertanggal agustus putusan pailit"), putusan mana telah dikuatkan oleh mahkamah agung republik indonesia dengan nomor putusan pdt. sus tertanggal oktober bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh asset kekayaan debitur pailit berlaku ketentuan ketentuan serta kepailitan, yang inti tersebut adalah mengatur tentang kewenangan untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan beralih dari debitur pt. tripanca group (dalam pailit) kepada kami selaku tim kurator yang diangkat berdasarkan putusan pailit tersebut, sebagaimana dikutip bawah ini.kepailitan tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberian harta pailit kepailitan bahwa atas permohonan tergugat kepada pengadilan negeri tanjungkarang, pengadilan negeri tanjungkarang telah menerbitkan penetapan yunepradenai mahkamah agung februari dan tanggal februari (hari itu juga) tang menimbang, bahwa sesudah putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya tergugat pada tanggal februarnomor kas pailit pn. niaga. jkt. pst. nomor pailit jain lain pn. niaga. jkt. pst. nomor pailit(hari itu juga), bahwa setelah itu oleh para memohon kasasi yang pada tanggal februari dan tanggal februarmaret tanggal maret dan,.: memori kasasi dart pemohon kasasi upt. perkebunan indonesia lestari keberatan terhadap putusan sela ena bahwa dalam pertimbangan putusan sela hakim peradilan niaga judex facts telah nyata keliru dan mengabaikan ketentuan perundang undangan yang berlaku yuriopnudenei mahkamah ageng bahwa dalam putusan sela halaman paragraf ketiga menyatakan bahwa menimbang bahwa pengertian kompetensi absolute adalah kewenangan mengadili antara badan peradilan berdasarkan pembagian wewenang mengadili contoh menyangkut masalah perceraian adalah wewenang mengadili peradilan agama, menyangkut masalah militer adalah peradilan militer, menyangkut tata usaha negara adalah peradilan tata usaha negara serta menyangkut sengketa kepemilikan peradilan umum" bahwa kalaupun judex facts hakim peradilan niaga berdasarkan pengertian kompetensi absolute sebagaimana dimaksud atas, maka seharusnya judex facts hakim peradilan niaga terlebih dahulu dapat menentukan dengan jernih menyangkut objek yang menjadi sengketa berupa stock kopi pt. tripanca group gudang kasenda, lakon dan dharma sejumlah metrik ton bahwa sebagaimana dapat dibuktikan oleh tergugat intervensi stock kopi sebagaimana dimaksud atas telah diikat oleh perjanjian didunia dengan akta tanggal agustus selanjutnya didaftarkan dengan sertifikasi jaminan didunia w6 ht. th. tanggal november akta jaminan didunia tanggal september sertifikat jaminan didunia w6 ht. .th. std tanggal desember bahwa telah nyata dan jelas disebutkan dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia secara tegas menyatakan bahwa: benda yang menjadi objek jaminan didunia berada luar kepailitan dan atau likuidasi.": bahwa dengan demikian jelas adanya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum objek sengketa dalam perkara nomor pailit lain lain pn. niaga. jkt: pst nomor pailit pn. niaga. jkt. psi, adalah stok kopi sejumlah metrik ton yang menjadi objek didunia dan berada luar kepailitan dan atau likuidasi, sehingga seharusnya judex facts dapat memutuskan bahwa perkara ini luar dari yenlapnadenet mahkamah ajang kewenangan peradilan niaga yang merupakan .peradilan khusus untuk menyelesaikan perkara perkara kepailitan: bahwa sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas yang menjadi pokok prinsip gugatan penggugat memohon kasasi penggugat intervensi memohon kasasi dan penggugat intervensi ii memohon kasasihukum acara perdata pada umumnya pada pengadilan gegen umum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam hukum acara perdata biasa dan bukan berdasarkan hukum acara kekhususan pailit bahwa demikian pula judex facts sama sekali telah mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang uukpkpu") menegaskan bahwa pengadilan niaga selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dari pkpuoleh suatu. undang undang bahwa perangkat hukum dengan suatu undang undang yang menentukan yurisdiksi pengadilan niaga sebagaimana dimaksud atas yang tersebuth keberatan terhadap penetapan permohonan intervensi bahwa sebagaimana ditentukan dalam uu. kepahitan menyatakan tuntutan mengenai hak dan kewajiban "yang menyangkut yaniaprudenat mahkamah agung harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator." bahwa dalam hal judex facts hakim peradilan niaga konsisten dalam menerapkan ketentuan ketentuan dalam undang undang kepailitan, seharusnya hanya oleh dan terhadap kurator yang berhak untuk, menuntut yang berkaitan dengan harta pailit, sehingga dengan penetapan dari majelis hakim niaga judex facts penggugat intervensi dan penggugat intervensi sebagai pihak adalah suatu putusan yang keliru dan tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan ketentuan sebagaimana adanya dalam undang undang kepailitan bahwa oleh karena, seharusnya majelis peradilan niaga menolak permohonan intervensi pemohon intervensi atau setidak tidaknya tidak dapat diterima keberatan terhadap putusan pokok perkara bahwa judex facts majelis hakim peradilan niaga telah terlalu berlebihan bahkan cenderung mendramatisir suatu persoalan dan terkesan tidak obyektif. mana karena pemohon kasasi turut tergugat memohon intervensi tidak dapat memberikan anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka judex facts hakim peradilan niaga dengan begitu mudah menyatakan bahwa pemohon kasasi turut tergugat memohon intervensi adalah sebagai pembeli pemenang, lelang yang beritikad tidak baik bahwa sebagaimana dinyatakannya dalam pertimbangan putusan halaman paragraf ketiga terakhir menyatakan bahwa ", sehingga akan jelas kedudukan dan status hukum turut tergugat termasuk dalamnya", siapa pengurus dan atau pemegang saham intinya siapa yang berwenang menandatangani surat untuk dan atas nama perusahaan bahwa sebagaimana dinyatakannya pula dalam pertimbangan putusan halaman paragraf kesatu pertama menyatakan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada turut tergugat untuk memperlihatkan dan yeriopradenet mahkamah gang membuktikan ad art persidangan telah ditunda dan memerintahkan turut tergugat untuk membawa ad art perusahaan, namun sampai persidangan terakhir turut tergugat tidak hadir dan tidak pula memperlihatkan ad art sehingga majelis berpendapattidak baik bahwa sebagaimana berlaku umum dalam persidangan yang berjalan normal, keraguan keraguan seperti tersebut atas seharusnya disampaikan oleh penggugat dalam surat jawab jawab formal dalam acara persidangan, sehingga turut tergugat merasa berkewajiban untuk membuktikan bahwa keraguan penggugat adalah tidak benar bahwa berdasarkan fakta yang ada, penggugat sama sekali tidak mempersoalkan keraguan status hukum turut tergugat pemohon kasasi dalam jawab jawabnya, sehingga turut tergugat pemohon kasasi memandang bahwa hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan memperlihatkan suatu anggaran dasar art bahwa sungguh merupakan suatu fenomena yang ironis, fakta yang terjadi dalam persidangan, justru majelis hakim peradilan niaga judex facts yang meragukan status hukum turut tergugat seolah olah berposisi sebagai pihak pihak yang bersengketa bahwa turut terduga pemohon intervensi telah hadir selama persidangan, terbukti adanya suatu penyerahan surat jawab jawab dan daftar bukti terkecuali dalam persidangan agenda menyerahkan kesimpulan turut terduga pemohon kasasi berhalangan hadir karena kuasa hukum turut tergugat sakit dan agenda terakhir hanyalah menyerahkan suatu kesimpulan yang tidak termasuk dalam rangkaian formal. ketentuan hukum acara perdata, bahwa judex facts hakim peradilan niaga seharusnya tidak bersikap meragukan seperti demikian, karena turut tergugat sudah demikian jelas dan terbukti sebagai pembeli beritikad baik dengan berdasarkan pada bukti bukti: yuniopradenci mahkamah agung asli kutipan risalah rapat lelang nomor tanggal november bukti asli akuntansi pembayaran dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bandar lampung nomor x1 tanggal november bukti bahwa sebagaimana nyata adanya dalam bukti mana kutipan risalah lelang ditandatangani oleh kepala kantor lelang selaku pejabat kantor lelang negara, sehingga jelas bahwa kutipan risalah lelang merupakan suatu akta otentik bahwa sebagaimana jelas diketahui bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau hadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu tempat mana akta itu dibuatnya, dalam hal mana akta otentik tersebut merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga akta tersebut harus dipercaya oleh hakim vide h.lr dan pendapat prof. subjektif, dalam buku hukum acara perdata ha! dan bahwa bahkan sungguh merupakan suatu fenomena ironis pula, bahwa turut tergugat diragukan sebagai pembeli beritikad tidak baik, sedangkan turut tergugat telah membayar lunas atas pembelian kopi objek lelang tersebut sejumlah rp. ditambah bea lelang pembeli sejumlah rp. sebagaimana nyata adanya dalam bukti selanjutnya uang pembayaran kopi tersebut diserahkan kepada kurator bahwa walaupun turut tergugat pemohon kasasi sudah tidak berkepentingan terhadap uang tersebut, karena barang sudah dapat dikeluarkan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri tanjung karang nomor eks. ht pn.tk tanggal januari bukti namun putusan judex facts hakim peradilan niaga yang menyatakan agar menyerahkan uang tersebut kepada kurator semakin jelas adanya, mana judex facts hakim peradilan niaga hanya semata mata berdasarkan ketentuan undang undang kepailitan nomor tahun dan telah mengabaikan ketentuan ketentuan lainnya yang yanriopradenai mahkamah agung antara jain sebagai berikut: dai nan aman ena akan bahwa dalam penjelasan undang:undang nomor tahun tentang jaminan didunia secara tegas menyatakan bahwa benda yang menjadi objek jaminan didunia berada luar kepailitan dan atau likuidasi" bahwa demikian pula dalam penjelasan undang undang tahun tentang kepailitan. dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyatakan. ..", aan para ata bahwa dalam undang undang. tahun tentang kepailitan dan. penundaan. kewajiban pembayaran utang ditegaskan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam . dan dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan.": bean anang bahwa dengan demikian, dalam hal judex facts hakim peradilan niaga hanya memutuskan hanya berdasarkan pada undang undang nomor tahun dan mengabaikan ketentuanketentuan lainnya, jelas akan terjadi suatu kekeliruan putusan . pesanan ii, memori kasasi dart . pemohon.:: kasasi kantor pelayanan lelang dan kekayaan negara: (kekal) bandar lampung aga amat menyatakan bahwa pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini, selain memeriksa dan menutup permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa. dan memutus .perkara lain: bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang undang menurut kepailitan bahwa kewenangan pengadilan niaga yunteprudensi mahkamah agung hanya terbatas kepada perbuatan debitur pailit, hal ini dipertegas oleh yang berbunyi bahwadengan demikian kewenangan pengadilan niaga hanya terbatas kepada perbuatan debitur pailit, sedangkan gugatan kurator menyangkut perbuatan hukum pengadilan negeri kelas tanjung karang kepailitan mengatakan bahw bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis menyatakan tergugat telah tidak melaksanakan sendiri haknya sebagai pemegang didunia sebagaimana diatur dalam padahal sudah jelas dan tegas serta tak terbantahkan lagi bahwa tergugat telah melaksanakan haknya sendiri dalam melaksanakan haknya yaitu dengan cara memohon parade eksekusi melalui pengadilan negeri kelas tanjung karang. perlu diketahui dalam teori maupun dalam praktek bahwa pelaksanaan eksekusi hak jaminan didunia dapat diajukan langsung oleh pemegang hak didunia kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang namun dapat juga dengan cara memohon parade eksekusi melalui pengadilan. bahwa yang dimaksud dengan kekuatan sendiri dalam tersebut adalah tidak diperlukan lagi persetujuan dari pihak debitur pemberi didunia ataupun kurator bila debitur telah dinyatakan pailit bahwa dalam pertimbangan hukum berikutnya majelis hakim menyatakan kecuali ditentukan lain dalam undang undang imi perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, perubahan hak tanggungan, hipotek atau jaminan didunia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pernyataan pailit bahwa ketentuan lain dalam undang undang ini yang dimaksud yuntopnudenet mahkamah agung tahun sudah sangat jelas dan tegas serta tak terbantahkan lagi bahwa ketentuan lain yang dimaksud adalah dan penjelasan yaitupenjelasanji. bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah secara tegas menyatakan bahwa ". pemberi didunia adalah bank tripanca group dan penerima didunia adalah pt. bank niaga tbk." bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman alinea pertama majelis hakim menyatakan sesuai dengan undang undang tahun menegaskan bahwa apabila debitur cidera janji, penerima didunia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek didunia atas kekuatannya sendiri bahwa yang dimaksud atas kekuatan sendiri dalam pasa! tersebut adalah tidak diperlukan lagi persetujuan dari pihak lain (debitur pemberi didunia ataupun kurator bila debitur telah dinyatakan pailit) judex facts pengadilan niaga jakarta pusat yang menyatakan bahwa pengadilan niaga jakarta pusat tidak berwenang untuk menilai apakah perbuatan melawan hukum sangat tepat, sehingga tidak ada alasan pengadilan niaga jakarta pusat untuk menghukum tergugat dan turut tergugat membayar ongkos perkara. selain ita judex facts tidak mempertimbangkan peraturan menteri keuangan pmk. tentang petunjuk pelaksanaan lelang bahwa dalam. poin amar putusan majelis hakim menyatakan "memerintahkan agar uang hasil lelang sejumlah rp. yeropradenci mahkamah agung dua ratus tujuh: puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) ditambah seluruh bunga dari hasil lelang tersebut diserahkan kepada tim kurator pt. tripanca group (dalam pailit) sebagai bundel pailit" namun tidak menyebutkan siapa yang diperintahkan, sehingga putusan tersebut tidak bersifat final dan individual. hal ini mengakibatkan putusan tersebut tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan dan dasar hukum yang kuat hi. memori kasasi dart pemohon kasasi iii pt. bank mega, tbk. judex facts tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terhadap putusan sela bahwa judex active dalam bagian pertimbangan hukum dalam putusan sela tanggal februari pada halaman alinea ke antara lain menyebutkan menimbang, bahwa dalam perkara ago setelah majelis mempelajari secara seksama maka kewenangan kompetensi absolut tidak terpenuhi karena dalil para tergugat dan turut tergugat adalah menyangkut peradilan umum dan peradilan niaga, sedangkan dali! gugatan penggugat adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat dan turut tergugat terhadap proses kepailitan yang notabene merupakan ruang lingkup pengadilan niaga bawah pengadilan negeri jakarta pusat dengan perkataan lain apakah tergugat tergugat dan turut tergugat sudah relevan diajukan sebagai pihak dalam perkara ago mengingat dan berkenaan dengan permohonan pelaksanaan lelang sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dan oleh pengadilan negeri tanjungkarang telah melaksanakan pelelangan terhadap objek dalam perkara kepailitan dalam hal wilayah hukum pengadilan negeri jakarta pusat meliputi wilayah hukum pengadilan negeri tanjungkarang dalam penanganan perkara kepailitan dengan demikian terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut seharusnya yuopradenet halaman agungpenetapan sita nomor eks. pn.tk, tertanggal november yang juga diterbitkan oleh ketua pengadilan negeri kelas tanjungkarang bahwa pada tanggal oktober dengan mendasarkan kepada penetapan nomor eks. pn:tk, tertanggal september pengadilan negeri tanjungkarang melaksanakan lelang eksekusi melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal) bandar lampung (dalam hal ini tergugat ii) atas model pailit milik pt. tripanca group (dalam pailit) berupa barang bergerak yakni kopi sejumlah (dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma sembilan ratus tiga belas) metrik ton atau (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas) kilogram yaitu berada di' ketiga gudang milik pt. tripanca group (dalam pailit), yakni gudang dharma, beralamat jl. yos sudarso, bandar lampung gudang lakon, beralamat jl. ir. suami, bandar lampung gudang agenda, beralamat jl. hl.m. salim bandar lampung, bahwa lelang eksekusi pada tanggal oktober tersebut atas ternyata gagal, mengingat sama. sekali tidak ada peserta lelang yang melakukan penyetoran uang jaminan rekening tergugat sehari sebelum hari pelaksanaan lelang eksekusi, yang merupakan syarat dari kepesertaan lelang bahwa kemudian pada tanggal november: pengadilan negeri tanjungkarang kembali melaksanakan lelang eksekusi melalui tergugat dengan dasar yang sama yakni penetapan nomor eks. pn.tk, tanggal september dan dalam hal ini tergugat menyatakan dan mensahkan turut tergugat sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar rp. (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) bahwa walaupun pelaksanaan lelang tersebut telah dinyatakan sah oleh tergugat ii, namun menurut pendapat kami, pelaksanaan lelang tersebut tetap yurisprudensi mahkamah agung dipandang sebagai kompetensi relatif," bahwa pertimbangan hukum judex facts tersebut 'harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena ketentuan kepailitan secara jelas. dan tegas mengatur secara hmitative pengadilan sebagaimana dimaksud dalam: undang undang ini, selam" bengawan bahwa berdasarkan. ketentuan tersebut atas, maka kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara diatur secara terbatas hanya atas perkara perkara sebagai berikut: . perkara permohonan pernyataan pailit4: |. perkara penundaan kewajiban pembayaran utang perkara lain bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan . dengan undang undang: .: dalam hal ini seperti perkara atau sengketa merek yang penetapannya ditetapkan melalui undang undang nomor. tahun tentang merek. anta bapa gta bahwa: berdasarkan ketentuan tersebut atas, maka perkara yang menyangkut perbuatan melawan hukum (terhadap proses kepailitan) tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga. bahwa terhadap pertimbangan judex facts'yang menyatakan terhadap eksepsi absolut yang diajukan pemohon kasasi seharusnya dipandang sebagai kompetensi relatif sangat keliru karena yang menjadi. keberatan pemohon kasasi terhadap eksepsi kompetensi absolut .adalah: tentang kewenangan pengadilan, dimana pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tidak. berwenang .mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh memohon kasasi, karena merupakan kewenangan pengadilan negeri: . yuriopradenci mahkamah agung bahwa sedangkan kompetensi relatif jelas berkaitan tentang kewenangan mengadili berdasarkan daerah hukum pengadilan yang memeriksa perkara, masing masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas batas wilayah hukumnya merujuk kepada asas asas yang ditentukan hir jo. rbg jo. rv, ss sebagaimana juga telah dinyatakan oleh judex facts pada halaman alinea ke yang menyatakan "pengertian kompetensi relatif adalah, kewenangan berdasarkan domisili dalam peradilan yang sama:" oleh karenanya, dalil judex facts yang menyatakan kompetensi absolut pemohon kasasi seharusnya dipandang sebagai kompetensi relatif nyata nyata bertentangan dengan ketentuan hukum dan juga membuktikan bahwa ditolaknya kompetensi absolut dari pemohon kasasi telah didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang keliru. sehingga mohon agar majelis hakim agung pada mahkamah agung republik indonesia dapat memeriksa dan mengadili kembali putusan judex fecit dan memberikan putusan yang seadil adilnya (ex ago bono) bahwa selain daripada itu, terkait dengan kompetensi absolut tersebut atas, judex facts juga perlu mempertimbangkan secara lengkap dan menyeluruh mengenai objek dari perkara atau sengketa. sebagaimana terbukti persidangan perkara ini, objek sengketa adalah benda berupa kopi sejumlah metrik ton atau kilogram yang dijadikan jaminan didunia, dan telah diikat dengan akta jaminan didunia tgl agustus jo. sertifikat jaminan didunia w6 836ht. .th. tgl. november serta akta jaminan didunia tgl sep jo. sertifikat jaminan didunia w6 1103ht. .th. std tgl desember bahwa dengan demikian, maka sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia didunia") yang mengatur bahwa" hal mana dijelaskan lebih jauh pada bagian penjelasan yurtopnudensi halikamak ajang didunia tersebut antara"lain bahwa ketentuan dalam" undang und" sehingga secara jelas ss. dan nyata terlihat bahwa objek sengketa dalam perkara guo adalah objek jaminan didunia yang berada luar kepailitan: oleh karena objek perkara yang menjadi sengketa berada luar kepailitan, maka secara otomatis perkara ini .berada .di luar kepailitan. dengan kata lain perkara ini tidak luis termasuk dalam kewenangan pengadilan: niaga, yang "berarti bahwa pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tidak berwenang sense untuk memeriksa dan mengadili 'berkata'ago::. . kerancuan penerapan hukum acara bahwa judex: facts: yang memeriksa dan memutus perkara guo'pada masa tingkat pertama, telah secara jelas dani nyata nyata :telah menimbulkan kekacauan penerapan hukum acara dalami mengadili 'perkara'a guo hal tersebut terlihat jelas dari fakta hukum sebagai berikut: . os. bahwa perkara guo adalah perkara gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan kuh perdata. sehingga'secara hukum, seharusnya perkara guo diadili dan diperiksa menurut ketentuan hukum acara perdata, bukan hukum acara khusus kepailitan sebagaimana diterapkan oleh judex facts pada perkara agung pena tana kara bahwa akibat dari tindakan judex facts' tersebut,: mengakibatkan ketidakjelasan penerapan hukum acara dalam perkara guo, yaitu hukum kana acara perdata atau hukum acara perdata khusus kepailitan. hal mana kemudian juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemeriksaan perkara guo judex facts pada tingkat pertama salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku terhadap penetapan permohonan intervensi bahwa judex facts telah keliru dan tidak konsisten dalam: menerapkan ketentuan hukum kepailitan. dalam hal ini, judex facts dalam 'penetapannya atas permohonan intervensi dari pemohon intervensi dan pemohon intervensi yunepnadenei mahkamah agung ji, telah salah menerapkan ketentuan kepailitan yang mengatur" bahwa berdasarkan ketentuan kepahitan tersebut atas, judex facts seharusnya menolak atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima, permohonan intervensi.dari pemohon intervensi: dan pemohon intervensi hl, gua non bahwa hal tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa baik pemohon intervensi (pt. bank mandiri persero), tbk.) maupun. pemohon. intervensi (pt. indonesia ezimbank), bidikan merupakan kurator sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan pasai kepailitan, yaitukepailitan vide pengertian kurator menurut angka kepailitan) bahwa oleh karena itu, maka secara jelas dan nyata judex facts telah terbukti salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini ketentuan kepailitan terhadap putusan dalam pokok. perkara bahwa putusan judex facts telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagai berikut bahwa judex facts pada halaman alinea ke putusan guo, menyatakan dan mengakui secara tegas dalam pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut . bahwa sebagai pemberi didunia adalah pt. tripanca group dan penerima didunia adalah pt. bank mega, tbk." bahwa pertimbangan hukum judex facts tersebut atas, secara jelas dan nyata mengakui dan menegaskan bahwa pemohon kasasi selaku penerima didunia adalah pihak yang menerima atau memegang jaminan didunia, sehingga berdasarkan dan bersesuaian dengan ketentuan didunia dan bagian penjelasannya yang antara lain berbunyi . yeriopradenei hakkbamak agung" maka perkara ini nyata nyata terbukti berada luar kepailitan, dengan demikian maka judex facts telah salah menerapkan ketentuan hukum tentang kepailitan dalam perkara ago. bahwa judex facts pada halaman alinea ke putusan guo memberikan pertimbangan tentang hukumnya sebagai berikut menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, tergugat sebagai pemegang didunia telah tidak melaksanakan sendiri bukti surat dan sedang diketahuinya bahwa sertifikat jaminan didunia mempunyai arah arah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa." bahwa pertimbangan hukum judex facts tersebut atas, didasarkan pada ketentuan didunia yang berbunyi apabila debitur cidera "janji penerima didunia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan didunia atas kekuatannya sendiri." dan ketentuan ketentuan yang berbunyi(a). . bahwa ketentuan tersebut atas telah ditafsirkan dan diterapkan secara keliru oleh judex facts sebagai berikut: tindakan pemohon kasasi (dahulu tergugat) yang memohon penetapan eksekusi lelang 'atas barang jaminan didunia kepada pengadilan negeri tanjung karang tidak dapat secara sempit diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan undang undang yang dipandang perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan judex facts pada halaman alinea ke putusan guo. hal ini karena secara hukum tindakan pemohon kasasi tersebut justru merupakan suatu bentuk pelaksanaan bak pemohon kasasi sebagai pemegang jaminan didunia untuk mengeksekusi atau menjual benda jaminan didunia atas kekuatannya sendiri. lebih jauh menistnadenai mahkamah hyung lagi, perlu ditegaskan bahwa ketentuan dan kepailitan tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang bersifat optional, yang berarti bahwa pihak pemegang atau penerima jaminan didunia cast pemohon kasasi, diberikan kebebasan atau hak untuk dapat mengeksekusi benda yang merupakan objek jaminan didunia atas kekuatannya sendiri. hal mana, tidak dapat selain diartikan sebagai sesuatu hal yang harus dilaksanakan sendiri, tetapi juga dapat dilaksanakan dengan perantaraan atau melalui pihak lain, cast pengadilan negeri tanjung karang dan atau kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal) bandar lampung dan sebagai pihak fasilitator lelang eksekusi jaminan didunia. penjualan muka umum atau lelang eksekusi yang telah dilakukan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal) bandar lampung tersebut sesuai dengandari ketentuan atas juga jelas dan tegas dinyatakan bahwa penerima didunia dapat mengeksekusi, hal ini berarti bukanlah merupakan suatu larangan dan bukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana pertimbangan hukum judex facts guo apabila penerima didunia melakukan eksekusi dengan mengajukan permohonan eksekusi pengadilan negeri kelas tanjung karang selain daripada itu penjualan obyek eksekusi telah dilakukan melalui penjualan umum yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan lelang dan kekayaan negara sesuaifakta dan praktek pelaksanaan hukum eksekusi, secara jelas yartoprudenat mahkamah agung menunjukkan bahwa prosedur dan tata cara: eksekusi: termasuk diantaranya eksekusi atas benda jaminan didunia dalam hal debitur cidera janji, dilakukan dengan memohon bantuan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan atau berwenang cast pengadilan negeri tanjung karang |. bahwa selain daripada itu, meskipun benda yang menjadi objek jaminan didunia sesuai ketentuan didunia tidak memerlukan penetapan ketua pengadilan negeri setempat untuk dieksekusi, namun dalam prakteknya eksekusi.benda yang menjadi objek jaminan didunia tidak dengan mudah dapat dilakukan: hal:ini mengingat bahwa penguasaan atas benda yang dijadikan objek jaminan didunia tetap berada tangan pihak pemberi jaminan didunia atau debitur. sehingga terlebih. dahulu diperlukan suatu tindakan pengambilalihan penguasaan atas benda yang menjadi objek jaminan didunia. oleh karena itu, maka untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan lelang eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan didunia, pada prakteknya lelang eksekusi atas benda yang menjadi . jaminan didunia selalu dimintakan penetapan melalui ketua pengadilan negeri setempat. hal ini sebagaimana dilakukan oleh pemohon kasasi yang memohon penetapan ketua pengadilan negeri 0s. tanjung karang untuk melakukan lelang eksekusi'atas benda yang menjadi objek jaminan didunia: l. bahwa pertimbangan hukum judex facts tersebut :di atas yang didasarkan pada ketentuan didunia'secara jelas dan nyata membuktikan bahwa pemohon: kasasi sebagai pihak pemegang jaminan didunia berhak untuk menjual atau melelang eksekusi benda yang menjadi objek jaminan didunia atas kekuatannya sendiri. hal ini berarti, judex facts pada dasarnya mengakui bahwa benda yang menjadi objek jaminan didunia bukan merupakan bagian dari harta pailit atau model pailit, sehingga dapat dieksekusi oleh kreditur pemegang jaminan didunia: atas kekuatan sendiri apabila yurtopradenei mahkamah agung ss debitur cidera janji: bahwa karena benda yang menjadi objek jaminan didunia pada faktanya telah dilelang eksekusi dan dibeli oleh pemenang lelang cast pt, perkebunan indah lestari sebesar rp. (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta seribu rupiah), maka uang hasil lelang eksekusi atas benda yang merupakan objek jaminan didunia tersebut, juga bukan merupakan bagian dari harta pailit atau model pailit, sehingga secara hukum, uang hasil lelang tersebut harus segera diserahkan kepada pihak pemegang jaminan didunia cast pemohon kasasi bahwa lebih jauh lagi, ketentuan didunia berbunyi" artinya bahwa benda jaminan didunia tetap dikuasai oleh debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah tangan kreditur atau dengan kata lain telah terjadi penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan atas benda jaminan (constitute poccessorium). namun demikian, walaupun hak milik atas benda berpindah, tetapi tidak menciptakan hak milik sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai debitur melunasi hutang atau kewajibannya kepada kreditur. oleh karena didunia merupakan hak milik terbatas yang berfungsi sebagai jaminan pelunasan hutang saja, maka dengan sendirinya jika pemberi didunia (debitur dinyatakan pailit maka benda yang dijadikan tersebut tidak masuk dalam harta pailit atau model pailit, ini berarti kurator pailit tidak berhak menuntut benda yang dijadikan tersebut dari kekuasaan pemberi jaminan didunia (debitur) bahwa judex facts pada halaman alinea ke alinea terakhir dan halaman alinea ke putusan guo memberikan pertimbangan tentang hukumnya sebagai berikut yeriopradensi hakkamak agung menimbang bahwa sehingga akan jelas kedudukan dan status hukum turut tergugat termasuk dalamnya siapa pengurus dan atau pemegang saham ."baik bahwa tindakan judex facts yang membebankan pembuktian kepada turut tergugat (pihak pemenang lelang) untuk membuktikan ad art dan selanjutnya menyatakan bahwa turut tergugat sebagai pihak pemenang lelang yang amat dan sangat diragukan beritikad baik, nyata nyata telah melanggar ketentuan sebagai berikut hir yang mengatur bahwa hakim wajib mengadili semua bagian dari petit dan hakim dilarang untuk memutuskan lebih dari apa yang diminta oleh penggugat hal ini karena faktanya pada bagian polita gugatan penggugat halaman angka penggugat secara jelas menyebutkan dan menegaskan bahwa sebagai pemenang lelang yang mempunyai itikad baik untuk membeli objek lelang tersebut . sehingga dengan demikian, maka pertimbangan hukum judex facts yang justru menyatakan pihak pemenang lelang sebagai pembeli yang beritikad buruk, secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa judex facts memutuskan atau mempertimbangkan melebihi apa yang diminta oleh penggugat lebih jauh lagi, judex facts juga secara nyata telah melanggar ketentuan hir yang pada atasnya mengatur bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya hal ini disebabkan oleh fakta bahwa judex. facts justru membebankan pembuktian kepada pihak pemenang lelang yang bukan merupakan pihak yang harus dibebani dengan beban periaprudenai mahkamah ajang pembuktian, karena: pihak" pemenang lelang secara jelas dan nyata (und tidak mendalilkan sesuatu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut atas menimbang, bahwa terhadap alasan alasan tersebut mahkamah agung berpendapat: bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut keberatan terhadap putusan sela bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facts tidak salah menerapkan hukum karena baik penggugat maupun tergugat mempersoalkan tentang obyek yang oleh penggugat dinyatakan sebagai obyek kepailitan, sehingga dalam putusan hakim ini akan ditentukan apakah obyek gugatan yang telah dilelang tersebut merupakan model pailit atau bukan keberatan terhadap penetapan intervensi bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan oleh karena kewenangan kreditur adalah mewakili debitur pailit, sehingga kreditur selalu mempunyai hak untuk bertindak muka pengadilan keberatan terhadap putusan pokok perkara: bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena bahwa tidak relevan untuk mempersoalkan kedudukan dari pembeli jelang, karena yang relevan dalam proses lelang adalah apakah penjual lelang tersebut berhak untuk menjual obyek lelang berupa kopi kg. adalah keliru pendapat judex facts apabila kedudukan turut tergugat dipersoalkan sebagai tidak beritikad baik hanya karena tidak menyerahkan ad art. yang seharusnya mempersoalkan kedudukan turut tergugat (i.c. sdr, abdul asis sebagai direktur) adalah pt. perkebunan indonesia lestari sebagai badan hukum, apalagi penggugat sama sekali tidak mempersoalkan status hukum turut tergugat pemohon kasasi) yuriogradenci mahkamah agung tidak sah, dengan alasandasar hukum gugatan penggugat bahwa penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur menurut ketentuan kitab undang undang hukum perdata kuh perdata): kuh perdata menyatakan bahwa tiap" berdasarkan ketentuan kuh perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut adanya perbuatan (melawan hukum onrechtmatige) adanya kerugian shades), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband) cc. kerugian disebabkan kesalahan (schulz): berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung r.i pdt tertanggal juli ditetapkan bahwa penggugat harus membuktikan adanya unsur unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan kuh perdata, yakni sebagai berikut suatu perbuatan melawan hukum adanya perbuatan tergugat yang bersifat melawan hukum kerugian adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri penggugat kesalahan dan kelalaian adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak tergugat hubungan kausal adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, berdasarkan putusan home raad negeri belanda tanggal januari disebutkan bahwa standard baku (standardarrest) home raad tertanggal yunlopradenet mahkamah agung bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara.ini adalah karena stock kopi yang semula milik pt. tri panca group pailit). stock kopi tersebut oleh pt. tri panca group telah difidusiakan kepada pt. bank mega sesuai dengan sertifikat jaminan didunia ht. .th. tanggal november akta jaminan didunia no' tanggal september sertifikat jaminan didunia w.6a ht. .th. std tanggal desember namun kemudian ternyata pt. tri panca group dinyatakan pailit bahwa persoalan dalam perkara ini adalah ada perjanjian dengan jaminan didunia antara pt, tri panca group dengan pt. bank mega, kemudian pt, tri panca group tersebut dinyatakan pailit. judex facts dalam pertimbangannya bersandar pada undang undang. nomor tahun yang berbunyi "kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini atau jaminan didunia yang telah diperjanjikan lebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan", bahwa pertimbangan judex facts tersebut tidak. mempertimbangkan ketentuan lain dalam undang undang yaitu undang undang kepailitan yang menentukan ee undang undang nomor tahun menentukan tata cara melaksanakan jaminan didunia yaitu: melaksanakan sesuai oleh penerima didunia penyerahan bawah tangan yang dilakukan berdasar kesepakatan penjelasan undang undang nomor tahun undang undang jaminan didunia) menyatakan benda yang menjadi obyek jaminan didunia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi", yeriaprudenet mahkamah agung penjelasan undang undang nomor tahun tentang kepailitan menyatakan "bahwa dengan pertimbangan atas, maka seolah olah ada pertentangan antara undang undang nomor tahun dengan penjelasan undang undang nomor tahun tentang kepailitan serta undang undang nomor tahun sehingga menurut mahkamah agung ketentuan undang undang nomor tahun haruslah diartikan bahwa yang tidak boleh dilaksanakan setelah adanya putusan pernyataan pailit adalah melakukan perjanjian yang bermaksud memindah tanganan hak atas tanah balik nama kapal pembebanan hak tanggungan hipotek jaminan didunia yang telah diperjanjikan lebih dahulu. artinya perjanjian yang ada tersebut tidak boleh diwujudkanmaka yang harus berlaku adalah undang undang kepailitan dan undang undang nomor tahun yaitu obyek jaminan tidak masuk dalam harta bundel pailit menimbang, bahwa dengan dasar dasar pertimbangan tersebut atas, maka proses pelelangan atas obyek jaminan didunia yang telah dilakukan oleh ketua pengadilan negeri tanjungkarang pada tanggal november tidaklah bertentangan dengan hukum menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, mahkamah agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan yuriopradenat hakkamak agung kasasi dari pemohon kasasi pt. perkebunan indonesia lestari, kantor pelayanan lelang.dan kekayaan negara (kekal) bandar lampung, pt. bank mega, tbk. dan membatalkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat pailit lainlain pn.niaga.jkt. pst pailit pn.niaga.jkt.pst, tanggal februari serta mahkamah agung mengadili sendiri perkara 'ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan bawah ini menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan para memperhatikan daript.: kanan pst pailit pn.niaga.jkt.pst. tanggal pebruari mengadili sendiri menolak gugatan penggugat untuk seluruhnyarp. (lima juta rupiah). demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah yuntopradenei mahkamah agung agung pada hari selasa, tanggal mei oleh dr. arifin jumpa, sh., mh. hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, dr. muhammad saleh, sh., mh. dan muhammad taufik, sh., mh. hakim hakim agung, masing masioleh hakim hakim anggota tersebut dan rita else, sh., mh. panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak hakim hakim anggota ketua ttd. ttd. dr. h.muhammad saleh,sh.,mh. dr. arifin a.jumpa,sh.,mh. ttd. muhammad taufik, sh., mh. panitera pengganti itd. rita else, sh., mh. biaya kasasi meterai saran rp. redaksi nenek rp. administrasi . rp. jumlah. rp. untuk salinan mahkamah agung ri. a.n panitera panitera muda perdata khusus, nip. yanopnadenee hakikamak agar pdt. sus pelelangan atas audisi yang perjanjiannya telah sempurna dengan adanya sertifikat dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum para pihak: pt. perkebunan indonesia lestari, kantor pelayanan lelang dan kekayaan negara, pt. bank mega para pemohon kasasi dahulu turut tergugat, tergugat dan para tergugat intervensi iv,iii dan melawan titik kiranawati sebagao,sh dan kawan, tim kurator pt, tripanca group (dalam pailit), pt. bank mandiri persero) indonesia eximbank dahulu. pt. bank. ekspor indonesia persero), han para memohon kasasi dahulu penggugat tergugat intervensi penggugat intervensi dan ii: duduk perkara: bahwa penggugat selaku tim kurator pt. tripanca group (dalam pailit) mengajukan tuntutan hukum terhadap permasalahan menyangkut harta pailit pt. tripanca group (dalam pailit), bahwa tergugat adalah kreditor separatis dari pt. tripanca group (dalam pailit) yang memegang jaminan disia atas kopi milik pt. tripanca group (dalam pailit) sebagaimana tercantum dalam sertifikat didunia tanggal november danyentopradenoi mahkamah agung jaminan didunia yang diterbitkan oleh ketua pengadilan negeri tangerang secara melawan hukum dan tidak sah secara hukum:: bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan kepada kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, karena perkara ini berkaitan dengan kepailitan, berdasarkan undang undang tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang uuk) dan keppres tahun bahwa pt. tripanca group telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat pailit pn. niaga. jkt. pst tanggal agustus dan dikuatkan dengan putusan mahkamah agung pdt. sus tanggal oktober bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, berdasarkan serta uuk. seluruh harta debitur dikuasai dan diurus oleh kurator. bahwa atas permohonan tergugat pengadilan negeri tanjungkarang mengeluarkan penetapan eks. pn.tkeks. pn.tk tanggal november bahwa pada tanggal oktober berdasarkan penetapan eks. pn.tk. tanggal september pengadilan negeri tanjungkarang melaksanakan eksekusi lelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal) bandar lampung terhadap model pailit pt, tripanca group (dalam pailit) berupa kopi yang berada ketiga gudang milik pt. tripanca group (dalam pailit). akan tetapi lelang tersebut gagal karena tidak ada peserta lelang yang menyetorkan uang jaminan rekening tergugat ii: yuniopradenat mahkamah agung bahwa tanggal november pengadilan negeri tanjungkarang kembali melaksanakan lelang eksekusi melalui tergugat il, saat itu tergugat menyatakan dan mensahkan turut tergugat sebagai pemenang lelang dengan nilai. penawaran sebesar rp. bahwa pelaksanaan lelang tersebut tidak sah karena penetapan eks. pn.tk.bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap undang undang tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran, bahwa tergugat telah menyatakan dalam: pengumuman iklan lelang eksekusi pada harian lampung post tanggal september dan oktober: bahwa objek.eksekusi yang akan dilelang hari kamis tanggal oktober:. melalui kekal bandar lampung adalah jaminan didunia berupa kopi? bahwa sebelum tergugat menerbitkan kedua.iklan lelang tersebut, tergugat dan telah terbukti mengetahui :pt. tripanea group telah dalam keadaan pailit sebagaimana telah diberitahukan oleh penggugat melalui. pengumuman putusan pernyataan pailit pt. tripanca group pada harian bisnis indonesian dan lampung post tanggal agustus surat pemberitahuan. kepada tergugat tanggal agustus tentang pemberitahuan kepailitan, undangan rapat dan pengajuan tagihan serta surat pemberitahuan kepada tergugat tanggal agustus perihal pemberitahuan kepailitan pt. tripanca group (dalam pailit), . paduan, bahwa dalam proses kepailitan tergugat telah :tunduk kepada uuk, terbukti. dengan adanya.tindakan tergugat mengajukan dan mendaftarkan tagihan kepada penggugat sebanyak. dua. kali, tergugat ikut dalam rapat kreditor tanggal agustus dan yurispnadenai mahkamah agung tergugat ikut dalam rapat pencocokan piutang tanggal september, dan oktober . bahwa dengan penunjukan tergugat dalam kepailitan pt. tripanca group (dalam pailit), tergugat telah mengetahui pt. tripanca group (dalam pailit) berada dalam sita umum: bahwa tergugat mengetahui adanya keberatan keberatan secara terbuka dari penggugat' maupun dari kreditor separatis dan pihak lainnya: bahwa menanggapi surat surat dan keberatan dari pihak penggugat baik tergugat maupun tergugat menyatakan bahwa rencana proses lelang sudah sesuai dengan ketentuan. bahwa sikap tergugat dan menunjukkan tidak adanya itikad baik keduanya menjalankan prosedur kepailitan kerena tetap melaksanakan lelang tanggal oktober dan november bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebuttidak sah: bahwa pelaksanaan kedua lelang dimaksud, penggugat maupun kreditor separatis lainnya pt. bank mandiri tbk) telah keberatan dantergugat melalui pejabat lelang tidak memberikan tanggapan atas keberatan dan interupsi tersebut, bahwa pelaksanaan lelang ulang tangggal november tergugat menyatakan dan mensahkan turut tergugat sebagai pemenang lelang: walaupun pelaksanaan lelang tersebut telah dinyatakan sah namun menurut penggugat, pelaksanaan lelang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang undang kepailitan, karenakarena pelaksanaan lelang dilakukan oleh tergugat didasarkan pada yuioprederei hakkamak agung penetapan yang salah maka secara hukum pelaksanaan lelang tidak sah dan patut dibatalkan, bahwa sebagai pemenang lelang yang mempunyai itikad baikuntuk membeli objek lelang, maka berdasarkan kuh perdata kedudukan turut tergugat tetap harus dipertimbangkan, bahwa seandainya pelaksanaan lelang. yang tidak sah dan cacat hukum tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai lelang yang dianggap sah secara hukum dan dengan mempertimbangkan kedudukan turut tergugat sebagai pemenang lelang yang wajib dilindungi hukum, maka sudah sepatutnya uang hasil. lelang dimaksud tidak dimiliki tergugat melainkan harus :diserahkan kepada kurator dan selanjutnya dimasukkan dalam model pailit pt. tripanca group (dalam pailit). di. nan bahwa berdasarkan pasar undang undang kepailitan dan penjelasannya diatur bahwa hasil penjualan. milik debitur pailit . masuk dalam harta pailit dengan tidak diberikankepada tergugat i,. bahwa sampai diajukan gugatan perbuatan melawan hukum 'ini, pengadilan negeri tanjungkarang dan tergugat menyatakan bahwa uang hasil beserta bunganya. saat ini berada di'dalam rekening pengadilan negeri tanjungkarang. apabila ternyata uang: hasil lelang beserta bunganya telah disetorkan oleh ketua: pengadilan negeri tanjungkarang kepada tergugat sebagai pemenang lelang, sangat beralasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hari perkara agar dapat memerintahkan uang hasil lelang dan bunganya yang mungkin telah berada rekening tergugat i, wah bahwa dengan tidak dapatnya penggugat menguasai asset debitur pailit berupa kopi yang telah berubah wujud menjadi yang hasil lelang, penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya yeioprudenat mahkamah ajang kesempatan untuk memaksimalkan model pailit dengan jumlah sebesar rp. dan juga termasuk hilangnya kesempatan penggugat untuk mendapat seluruh bungaibunya dimaksud nanti. bahwa mengingat uang hasil lelang dan bunganya masih berada rekening. pengadilan negeri tanjungkarang,: agar seluruh uang hasil lelang dan bunganya tidak dialihkan oleh ketua pengadilan negeri tanjungkarang kepada pihak tergugat': petit maka berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di.dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut: penata hain tanlelang dimaksud kepada tergugat dan atau tergugat maupun turut tergugat atau pihak manapun sebelum.:: menyatakan penetapan ketua pengadilan negeri tanjung karang nomor: eks. pn.tk, tanggal september tentang yantopradenei hakkamak ajang januari mengenai, pengertian perbuatan melawan hukum onrechtmatige dead ) pengertian onrechtmatige dead termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang jain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda": menurut m.a. regni djodjodirdjo dalam bukunya yang berjudul perbuatan melawan hukum", yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah keadaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang" uraian perbuatan melawan hukum para tergugat d.i. proses sebelum pelaksanaan lelang. bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni terhadap undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan kewajiban pembayaran utang bahwa tergugat telah menyatakan dalam pengumuman iklan lelang eksekusi pada harian lampung post tertanggal september dan pengumuman iklan lelang ulang pada harian lampung post tanggal oktober bahwa objek eksekusi yang akan dilelang pada hari kamis, tanggal oktober melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bandar lampung adalah jaminan didunia berupa kopi sejumlah metrik ton atau yang berada gudang dharma, beralamat jl. yos sudarso, gudang lakon, beralamat jl. ir. suami dan gudang agenda, beralamat ji. hl.m. salim bandar lampung bahwa sebelum tergugat menerbitkan kedua iklan lelang tertanggal september dan tertanggal oktober tergugat dan tergugat telah terbukti mengetahui pt. tripanca group (dalam pailit) telah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah diberitahukan yaniopnadensi hakkamak ajang pelaksanaan lelang atas objek jaminan didunia adalah penetapan yang cacat hukum dan tidak sah, menyatakan tergugat dan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum:, menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, subsidi il. menyatakan pelaksanaan lelang ulang tertanggal november adalah lelang yang dapat dilindungi hukum, memerintahkan kepada ketua pengadilan negeri tanjungkarang memberikan uang hasi! lelang sejumlah rp. (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus:untuk dimasukkan dalam model pailit pt. tripanca group (dalam pailit):.lelang tersebut, menetapkan biaya perkara ini. sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, subsidi apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono): salin amar putusan pailit lain lian pn. niaga. jkt.pst no, pailit pn. niaga jkt.pst. yunioprudenoi mahkamah agungjkt.pst. tanggal februari yang kamarnya sebagai berikut:sebagai bagian dari model,: mengadili: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi pt,,pst pailit pn.niaga.jkt.pst. tanggal februari mengadili sendiri menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum para memohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan tingkat kasasi ditetapkan rp. (lima juta rupiah) yuiopradenei hakkamak agung kaidah hukum: gin lang ana tara bra bahwa berdasarkan ketentuan: bin undang undang kepailitan: "undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia: "tata cara melaksanakan jaminan sosial yaitu: melaksanakan sesuai oleh penerima didunia penyerahan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan undang undang didunia: benda yang menjadi objek jaminan didunia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi penjelasan undang undang kepailitan dengan tidak mengurangi ketentuan ,dan ketentuan ini berlaku bai kreditor sebagaimana dimaksud dalam seolah olah ada pertentangan antara bunyi undang undang kepailitan dengan penjelasan undang undang kepailitan serta undang undang didunia, sehingga menurut mahkamah agung undang undang kepailitan haruslah diartikan bahwa yang tidak boleh dilaksanakan sesudah adanya putusan pernyataan pailit adalah melakukan perjanjian yang bermaksud: memindah tanganan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek dan jaminan audisi yang telah diperjanjikan lebih dahulu. artinya perjanjian yang ada tersebut tidak boleh diwujudkan'naka yang harus berlaku adalah undang undang kepailitan dan undang undang jaminan didunia yaitu objek jaminan tidak masuk dalam model pailit. yuniopredenat hakkamak ajang dengan demikian proses pelelangan atas objek jaminan didunia yang perjanjiannya telah sempurna dengan adanya sertifikat, dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum . bata rahim mulyani, sh., mh.) yuniopnadenei hakkamak agung oleh penggugat melalui: pengumuman putusan pailit pt. tripanca group melalui harian bisnis indonesia dan lampung post, keduanya edisi tanggal agustus surat pemberitahuan kepada tergugat pada tanggal agustus dengan surat skk tg tks jsnniil perihal tentang pemberitahuan kepailitan, undangan rapat dan pengajuan tagihan cc. surat pemberitahuan kepada tergugat pada tanggal agustus dengan surat skk tg tks js viii perihal pemberitahuan kepailitan pt. tripanca group (dalam pailit) bahwa dalam proses kepailitan, tergugat telah tunduk pada uuk terbukti dengan adanya tindakan dan perbuatan tergugat sebagai berikut tergugat mengajukan dan mendaftarkan tagihan sebanyak (dua) kali kepada penggugat, yaitu tanggal september dan oktober tergugat ikut dalam rapat kreditur yang diadakan oleh penggugat pada tanggal agustus cc. tergugat ikut dalam rapat pencocokan piutang yang juga diadakan penggugat pada tanggal september oktober dan oktober bahwa dengan penunjukan diri tergugat dalam kepailitan pt. tripanca group (dalam pailit), tergugat telah mengetahui bahwa pt. tripanca group (dalam pailit) berada dalam sita umum. bahwa pentingnya sita umum dalam kepailitan diatur dalam ketentuan sita sebagai berikut yuriopradenai mahkamah agung kepailitan kan. kepailitanbahwa tergugat sangat mengetahui adanya keberatan keberatan secara terbuka dari penggugat maupun dari kreditur separatis dan pihak pihak lainnya, tersebut bawah ini pengumuman peringatan dari penggugat pada harian lampung post pada tanggal september pengumuman dari angkatan muda indonesia bersatu harian lampung post pada tanggal september pengumuman pt. bank mandiri persero) tbk harian lampung post pada tanggal oktober dan pada harian kompas tanggal oktober pengumuman himpunan kerukunan tani indonesia harian lampung post pada tanggal oktober bahwa menanggapi surat surat dan keberatan dari pihak penggugat, baik tergugat maupun tergugat menyatakan bahwa rencana proses lelang sudah sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam pengumuman tergugat pada harian lampung post: surat tergugat kepada ketua pengadilan negeri kelas tanjung karang dengan nomor wkn. lnj. tertanggal september perihal lelang jaminan didunia pt. tripanca group, bahwa sikap tergugat dan tergugat menunjukkan tidak adanya itikad baik keduanya untuk menjalankan prosedur kepailitan karena tetap melaksanakan lelang pada tanggal oktober dan november yuriopradenei mahkamah agung pada saat pelaksanaan lelang bahwa dalam pelaksanaan lelang pertama tertanggal oktober dan pelaksanaan lelang tertanggal novemberoleh karenanya tidak sah bahwa dalam pelaksanaan kedua lelang dimaksud, penggugat maupun kreditur separatis lainnya dalam hal ini pt. bank mandiri tbk, telah menyampaikan keberatan keberatan ataudan tergugat melalui pejabat lelang sama sekali tidak memberikan tanggapan atas keberatan interupsi dimaksud, dengan kata lain keberatan diabaikan oleh pelaksana lelang bahwa kemudian pada pelaksanaan lelang ulang tertanggal november tergugat menyatakan dan mensahkan turut tergugat sebagai pemenang lelang bahwa walaupun pelaksanaan lelang tersebut telah dinyatakan sah, namun, menurut pendapat penggugat, pelaksanaan lelang tersebut tidak sesuai dengan kepailitan karenabahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh tergugat telah didasarkan pada penetapan yang salah, maka secara hukum pelaksanaan lelang adalah tidak sah dan patut dibatalkan bahwa sebagai pemenang lelang yang mempunyai itikad baik untuk membeli objek lelang tersebut, maka berdasarkan kuh perdata, kedudukan turut tergugat tetap harus dipertimbangkan oleh majelis hakim perkara bahwa seandainya pelaksanaan lelang yang tidak sah dan cacat hukum tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai lelang yang dapat dianggap sah secara hukum dan juga dengan mempertimbangkan kedudukan turut yantopnudenai mahkamah agung

hukum: dagang. pokok gugatan: pemohon memakai merk dagang jang mempunyai' per samaran dalam pokok jaitu merk kata shiki" (merk dagang memohon) sehingga dapat merayu2kan khalayak ramai. putusan mahkamah agung tgi. oktober sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa mahkamah agung tan mengadili dalam tingkat kasasi. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: maa shikishima spinning co, lid., atau dalam bahasa jepang shiki shima boneka, suatu perseroan menurut undang2 negara jepang. berkedudukan di. np. chome bingamachi, higashi, osaka, japan dalam hal ini menulis kedudukan di kantor pengacara oei tat way s.h., kali besar barat djakarta kota, pemohon kasasi, dahulu pemohon, tan melawan: fam kwok foe, djalan pintu air no: atau dialami pintu air djakarta, memohon kasasi, dahulu memohon. mahkamah agung tersebut, melihat surat2 jang bersangkutan, menimbang bahwa dari surat2 tersebut .ternyata, bahwa sekarang demo hon kasasi sebagai pemohon telah mengajukan permohonan kepada pena dilan negeri djakarta pada pokoknya didasarkan atas alasan2: bahwa ,pemohon adalah pemakai pertama indonesia dari 'nama nama perniagaan serta merek shiki".jang merupakan singkatan dari pada. nama nama perniagaan shikishima boneka dan oleh .karenanya pemohon. jang .mem punja hak tunggal untuk memakai merek tersebut indonesia: bahwa demo hon harus mengalami bahwa atas nama memohon telah didaftarkan merek2 pada tanggal oktober dibawah berupa merek kata shiki", pada tanggal mei dibawah berupa .merek kata shi kibor dengan gambar. "mermaid ,. dagang ban pada tanggal pebruari dibawah berupa merek kata ."ghikibo dengan'gambar "mermaid , bahwa pemohon sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek2 tersohor: tersebut oleh karena: merek pemohon bersamaan pada pokoknya dengan merek: memohon tersebut, bahwa persamaan itu adalah begitu besarnya, sehingga tida' bisa tidak pasti menimbulkan kekacauan dan kebingungan diantara shalawat ramai mengenai merek pemohon dan merek memohon: bahwa maksud termc hon untuk meniru merek. pemohon adalah jelas, maka berdasarkan alat undang? merek tahun pemohon menuntut supaja pengadilan negeri djakarta memberi putusan atau penetapan sebagai berikut: menyatakan sebagai hukum bahwa: merek dagang shiki pemohon sama pada pokoknya denga merck2 dagang shiki memohon dan dan dapat me ragu2kan khalayak ramai: pemohon adalah pemakai pertama indonesia dari nama nam: perniagaan serta merek shiki dan karenanya adalah satu2nja pihak indonesia jang berhak memakai nama nama perniagaan serta merek tersebut: menyatakan batal, se tidak inja membatalkan pendaftaran2 nos, tanggal oktober tanggal mei dan tang gal pebruari dalam daftar umum atas nama memohon, serta memberitahukan pula putusan tersebut kepada direktorat urusan paten bagian merek2): menghukum memohon untuk membayar segala biasa perkara: menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut pengadilan negeri: dakar. telah mengambil putusannya tanggal juni g., jang amarna berbunyi sebagai berikut: menyatakan bahwa eksepsi tergugat tepat dan beralasan: menyatakan tidak dapat menerima perkara ini untuk seluruhnya: menghukum pemohon penggugat membayar bida perkara ini lingga kini ditaksir sebesar rp. tiga ratus rupiah): menimbang bahwa menurut surat keterangan' panitera pengadilan negeri djakarta kas. pada tanggal agustus kepaniteraan pena dilan negeri tersebut telah diterima surat dari oei tat way s.h, sebagai kuasa khusus' dari pemohon jang maksudnya mengajukan permohonan "untuk pemeriksaan kasasi terhadap putusan pengadilan negeri djakarta tersebut, menimbang bahwa perkara ini mengenai merek dagang dan 'karenanya dalam hal ini berlaku peraturan jang khusus diadakan untuk itu, jaitu undang? tahun ln. tahun akan tetapi mengenai per pohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara tentang persen ketan dalam soal merek dagang karena hal .itu tidak belum diatur dalam undang2 tersebut mahkamah agung menganggap berlaku atara kasasi jang berlaku pada waktu sekarang, menimbang bahwa permohonan kasasi tersebut baru diterima pada tang zal agustus sedang putusan jang dimohonkan kasasi i.c. putusan pengadilan: negeri djakarta dijatuhkan pada tanggal juni dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, sehingga dengan demikian per pohonan kasasi tersebut menurut alat undang? mahkamah agung indonesia telah terlambat diajukan, bahwa lain dari pada itu menurut surat keterangan tertanggal juli jang dibuat oleh panitera pengadilan negeri djakarta soesilo demo hon kasasi djuga tidak mengajukan risalah kasasi jang ditentukan dalam alat undang2 mahkamah agung indonesia, menimbang bahwa oleh karena demikian maka permohonan kasasi jang diajukan oleh shikishima spinning co. ltd. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,mohon kasasi: shikishima spinning co. ltd. tersebut tidak dapat diterima. menghukum pemohon kasasi untuk membayar biasa perkara dalam ting kat ini ditetapkan sebanyak rp. delapan puluh rupiah). putusan pengadilan negeri istimewa djakarta keputusanper data dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai merge but dibawah ini dalam perkara antara: shikishima spinning co. ltd., atau dalam bahasa jepang shiki shima boneka atau perseroan menurut undang? negara depan, berkedudukan chome, bingomachi, rigashiku, osaka, japan, dalam hal ini memilih kedudukan kantor pengaturan ovi tat way s.h., kali besar barat djakarta kota, sebagai pemohon, lawan: tham kwok foe, djl. pintu air danfatau djalan pintu air djakarta, sebagai termahal. kami hakim pengadilan negeri tersebut: mendengar kedua belah pihak, telah membawa surat2 jang bersangkutan: tentang duduknya perkara menimbang, bahwa pemohon dengan surat gugat permohonannya tgl. maret telah mengemukakan sebagai berikut: bahwa pemohon adalah pemakai pertama indonesia dari namafnama perniagaan serta merek shiki jang merupakan singkatan dari pada nama mama penjagaan shikishima boneka: bahwa oleh karena pemakaian perkara pemohon mempunyai hak tanpa! untuk memakai merek tersebut indonesia, bahwa pemohon harus mengalami bahwa atas nama memohon telah di daftarkan merek2 dagang: pada tanggal oktober dibawah berupa merek kata shiki : pada tanggal mei dibawah berupa merek kata shi shiki dengan gambar mermaid : pada tanggal pebruari dibawah berupa merk kata shiki dengan gambar "mermaid", bahwa pendaftaran merek2 memohon telah diumumkan lebih dari bu lan jang lalu, sehingga perkataan ini haris diajukan terlebih dahulu menurut undang2 merek alat dengan memohon suatu keputusan de claratoire dahulu, sebagai termaksud dalam petit bahwa pemohon sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek 1er pohon: oleh karena merk pemohon adalah bersamaan pada pokoknya dengan merek2 memohon, dan lagi pula mengandung nama nama perniagaan pemohon: bahwa persamaan? adalah begitu besar, sehingga kekacauan antara gu layak ramai sangat dikhawatirkan: bahwa merek2 pemohon dan termbox jika dilihat sepintas lalu sama, sehingga tidak bisa tidak pasti mengatakan dan membingungkan khalayak ramai: bahwa maksud memohon untuk meniru merek pemohon adalah jelas, bahwa permohonan ini terlebih dahulu didasarkan atas undang2 merk alat tan bahwa berdasarkan atas alasan2 tersebut dengan segala hormat pemohon mohon kepada pengadilan negeri istimewa djakarta supaja berkenaan: sesuai dengan undang? merk alat menyatakan sebagai hukum dengan suatu putusan atau penetapan bahwa: tag merk dagang shiki pemohon sama pada pokoknya dengan merk2 dagang slikibo memohon no: dan dan dapat meragukan khalayak ramai: pemohon adalah pemakai pertama indonesia dari nama nama penjagaan serta merk shiki dan karenanya adalah satu2nja fihak indonesia jang berhak memakai nama nama serta merk tersebut: kan hi. sesuai dengan undang? merk pasa! alat menyatakan batal sc tidak?nja membatalkan pendaftaran? nes: ona tgl. oktober tgl. mei . . nan dan 1tgl. pebruari . dalam daftar umum atau. nama memohon, serta memberitahukan pula keputusan tersebut kepada direktorat utusan patent bahagian merk2), iii. dalam hal maupun menghukum :memohon untuk membayar segala biasa perkara. menimbang, bahwa dalam persidangan, kami telah mencoba membeda makan kedua belah pihak, akan tetapi usaha mana adalah sia2 belaka, dan selanjutnya dimulainya pemeriksaan perkara ini dengan membawakan surat permohonan tersebut diatas, jang mana ternyata isi dan maksudnya disertakan menimbang, bahwa sebagai jawabannya, memohon telah mengemukakan, sebagai berikut: dalam eksepsi: il. bahwa gugatan ini dimasukkan setelah bulan setelah pengumuman jang ditentukan dalam undang? no tahun sehingga peng gugat tidak. berhak lagi untuk mengajukan gugatan untuk pembatalan merk jang dipakai tergugat jang sekarang disengketakan: bahwa keketjualian atas jangka waktu bulan itu adalah, jika hal pemohon terbukti dari suatu putusan hakim jang telah berkekuatan pasti dan penggugat sekarang tidak atau belum dapat membuktikan menceraikan suatu keputusan hakim jang telah mendapatkan kekuatan pasti darimana terbukti hak pemohon: bahwa baik karena jangka waktu telah lampau maupun karena tidak ada kekuatan hakim jang telah memperoleh kekuatan pasti darimana terbukti hak penggugat. maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara: apabila pengadilan negeri istimewa djakarta bahwa eksepsi tergugat tidak dapat diterima, maka perkenankantah kami bersama ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara, sebagai berikut: bahwa apa jang diuraikan dalam eksepsi supaja dianggap termasuk pula sebagai bagian duri jawaban dalam pokok perkara: bahwa dalam penjelasan umum dari undang? tahun di tegaskan bahwa waktu untuk minta pernyataan batal itu dibatasi hingga bulan demi kepentingan ketentuan hukum : bahwa oleh karena jangka waktu bulan itu lampau tanpa adanja gu garam dari penggugat, maka tergugat telah membuat banjak sekali: etiket serta pembungkus dengan merk jang telah didaftarkan itu kalau sekarang setelah kl) lima tahun merk kata shiki didaftarkan dan empat tahun setelah merk kata shiki dengan gambar mermaid didaftarkan setelah satu tah sejak merk kata dan markas dan tahun setelah merk kata sli kibor dengan gambar mermaid didaftarkan dan setelah satu tahun sejak: merk, kata dan gambar tersebut diatas didaftarkan tekstil dsb, didaftarkan, maka tergugat rasa dirugikan sekali, apabila kalau diingat bahwa etiket kain. untuk kaanpeksi itu tidak murah harganya: bahwa barang? dagangan tergugat setelah ber tahun2 telah dikenal dan disukai oleh masyarakat dengan merk. shiki , maka tak ada kepastian hukum sama sekali bagi pemakai merk tertentu indonesia kalau. setelah jangka waktu menurut undang! lampau, toh masih dapat. diganggu gugat lagi: hal ini menghilangkan hasrat bekerja bagi industri nasional jang jus terussekarang mau diintensifkan oleh pemerintah: emas bahwa merk ini sama sekali tidak mengandung nama atau nama' per niaga penggugat jang sebenarnya adalah shikishima boneka, dari mana bu njak singkatan atau afkortingen mungkin sadja seperti: shio, shingeki shi bose, shikishibo, shisei dan demikian masih banjak kombinasi dapat dibuat jang tidak suda merupakan afkorting dari nama penggugat tetapi dari banjak nama lain: maka berdasarkan alasan? tersebut diatas tergugat mohon dengan hormat agar pengadilan negeri istimewa djakarta berkenan memutuskan menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tak dapat diterima: menimbang, bahwa untuk mengajukan dalilnya tergugat telah pula nic serahkan surat2 bukti berupa: tanda daftar dari kantor milik perindustrian djakarta, masing2 dengan dan dan dan menjerahkan pula etiket3 pada alat pembungkus dari merk tersebut, .sedangkan penggugat tidak ine serahkan surat2 bukti: menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon putusan: tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat permohonan penggugat. adalah seperti diuraikan diatas: menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengajukan ck sesi bahwa gugatan ini diajukan melampaui jangka waktu bulan, menimbang, bahwa karena diakui oleh kedua belah pihak, maka ternyata benar bahwa merk2 memohon tergugat: il. shiki telah terdaftar tanggal oktober shiki telah terdaftar tanggal mei shiki telah terdaftar tanggal pebruari shiki telah terdaftar tanggal pebruari menimbang, bahwa berdasarkan alat undang2 tahun maka permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga eksepsi tergugat tepat dan beralasan, menimbang, bahwa pemohon penggugat dipihak jang kalah, maka lurus membayar biasa perkara ini, mengingat undang2 jang bersangkutan. mengadili menyatakan bahwa eksepsi tergugat tepat dan beralasan, menyatakan tidak dapat menerima perkara ini untuk seluruhnya, menghukum pemohon penggugat membayar biasa perkara ini jang hingga kini ditaksir oleh kami sebesar rp. (tiga ratus rupiah).

perkara pdt duduk perkara wonodjojo wakilan almarhum, telah kawin kali, meninggalkan orang anak serta seorang anak lawan dan harta gong gini yang dikuasai oleh anak lawan dan suaminya tergugat dan ii). petit menyatakan tanah sengketa adalah tanah peninggalan almarhum wakilan. menyatakan para penggugat dan tergugat adalah ahli waris almarhum wakilan. putusan pengadilan negeri menyatakan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum wakilan, menyatakan para tergugat adalah ahli waris dari almarhum wakilan, yang berhak bagian dari tanah sengketa tersebut. putusan pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri. penggugat tidak bisa membuktikan tanah sengketa adalah gong gini wakilan dengan minah, dengan demikian tanah sengketa hak milik wakilan, berhak memberikannya kepada jemari tergugat ii). putusan mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. menyatakan tanah sengketa peninggalan almarhum wakilan. menyatakan dari harta berperkara jatuh menjadi bagian wakilan yang jatuh menjadi harta warisan para penggugat. menghukum tergugat dan menyerahkan harta berperkara kepada para penggugat. pertimbangan mahkamah agung harta berperkara adalah gong gini wakilan dengan cik mah, ternyata wakilan almarhum meninggal dunia tahun dan cik mah tahun para penggugat berhak menerima warisan dari apa yang menjadi bagian ayah menjadi bagian wakilan jatuh menjadi bagian para penggugat dan tergugat adalah anak tiri wakilan yang dibawa cik mahbahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri pati telah meng ambil putusan, yaitu putusannya tanggal januari: no: pdt. pn. pt. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut ana mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yaitu pn.pe., menyatakan, bahwa tanah sengketa c. luas kurang lebih (satu) bahu terletak desa karangwetan, kecamatan pucakwangi, ka kabupaten pati, dengan batas batas sebagai berikut: sebelah utara tanah milik mbah jamin ken sebelah timur tanah milik rasional boleh: . . sebelah selatan: tanah milik partye sebelah barat tanah milik sawi kemas wakilan, nan adalah tanah peninggalan dari wakilan sampling!diatas, panen'dari hasil pelelangan tanah sawah tersebut . menyatakan para tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara, yang sampai pada hari ini berjumlah rp. menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya:emarang dengan putusannya tanggal juni pdt pt. smg, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: pan pt yang dibanding tersebut: dan dengan mengadili sendiri: menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh jurusnya pengganti pengadilan negeri pati tanggal januari adalah tidak sah: memerintahkan mengangkat sita jaminan tersebut, menghukum para penggugat berbanding untuk membayar biaya pemeriksaan dalam kedua"ati: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat penggugat berbanding pada tanggal. agustus kemudian terhadap nya oleh penggugat penggugat berbanding mana ternyata dari akte permohonan kasasi pdt. pdt. pn. pt.) yang dibuat oleh panitera kepala pengadilan negeri patgugat penggugat berbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri pati,karena tanah tersebut milik wakilan sampling dan pemiliknya itu sudah beristeri dengan minah setelah meninggalnya wakilan sampling tahun maka ahli warisnya adalah ibu minah dan setelah ibu minah meninggal maka tanah sengketa jatuh pada anaknya yaitu penggugat asal dan ii, bahwa pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum acara karena dalam memutus perkara ini hanya berpegang pada keterangan seorang saksi saja yaitu saksi sucipto: :. bahwa pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum karena dalam buku desa, tanah tersebut tertulis diberikan kepada jemari tertanggal april padahal matinya wakilan sampling baik. menurut keterangan saksi penggugat penggugat serta saksi tergugat adalah tahun makanya pengadilan tinggi telah melanggar hir: bahwa pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum, karena mem pertimbangkan gugatan diajukan setelah tahun, sedang menurut hukum acara yang berlaku seseorang boleh mengajukan gugatannya tanpa ada batasan atau dasawarsa, menimbang po. mengenai keberatan keberatan ad. dan bahwa keberatan keberatan ini dapat dibenarkan, karena pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian baik yang menyangkut fakta pembagian maupun mengenai pemberian tanah berperkara oleh wakilan sampling kepada tergugat asal dan juga tentang masalah pengajuan gugat, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa sesuai dengan pertimbangan dan kesimpulan pengadilan tinggi, dasar yang dijadikan menolak gugatan salah: tentang telah adanya pembagian harta wakilan kepada para peng gugat, sehingga pengadilan tinggi menyimpulkan pemberian wakilan atas tanah berperkara kepada tergugat dianggap pengadilan tinggi tidak merugikan para penggugat. pendapat dan kesimpulan ini tidak dapat dipertahankan karena hanya didasarkan atas keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti lain, sehingga kesimpulan itu melanggar azas unus testis nullius testis. tidak benar keterangan saksi ini dibenarkan oleh para penggugat. pada halaman berita acara, keterangan saksi sucipto ini. disangkal para penggugat. dengan demikian keterbukaan azas peristiwa ini tidak mencapai batas minimal pembuktian). mengenai pemberian tanah berperkara dihubungkan dengan meninggal nya wakilan terdapat ketidak sesuaikan antara fakta yang satu dengan yang lainnya: berdasar bukti p.i pemberian dan peralihan hak yang tercatat dalamnya ialah pada tanggal april sebaliknya menurut keterangan saksi tergugat kemari, berita acara hal. diberikan pada tahun tetapi saksi tergugat sucipto, berita acara hal. diberikan pada tahun jadi antara alat bukti yang satu dengan yang jain terdapat saling perbedaan sehingga fakta mengenai peristiwa pem berikan tidak dapat dibuktikan oleh tergugat ii. apalagi jika fakta yang terdapat dalam dihubungkan dengan meninggalnya wakilan .: adalah pada tahun kurang. masuk akal jika pemberian dilakukan pada tahun. . tentang kesimpulan pengadilan tinggi yang menyatakan gugat baru diajukan setelah tahun, sehingga dijadikan dasar alasan bahwa para penggugat tidak. berhak atas tanah berperkara. pendapat.dan kesimpulan tersebut tidak. tepat. pertama menggugat sesuatu. menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. kedua apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak meng gugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal dasawarsa. atas alasan alasan yang dikemukakan, putusan pengadilan tinggi tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan serta mahkamah agung akan memberi putusan sendiri sesuai dengan fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan dikaitkan dengan gugat subsidiari guo bono yang diminta para penggugat. dengan demikian akan bertitik tolak dari petit subsidi, dan untuk itu masalah pokok utamaisteri kedua cik mah ibu tergugat setelah diteliti berita acara "pemeriksaan dikaitkan dengan alat alat bukti yang diajukan para pihak, dapat dikemukakan fakta fakta sebagai berikut? mei berdasarkan penegasan para tergugat (berita acara halaman tanah berperkara adalah harta gong gini antara wakilan dengan isteri kedua almarhumah cik mah ibu tergugat). penegasan tergugat dimaksud dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan tergugat. akan tetapi dalam berita acara tidak terungkap secara jelas bagaimana hal itu mereka ketahui sehingga tidak jelas sumber pengetahuan mereka." berdasar penegasan dalil gugat, tanah berperkara adalah harta gong gini wakilan (ayah para penggugat) dengan ibu kandung mereka yang bernama minah yang diberi sekitar tahun untuk menguatkan dalil tersebut, para penggugat mengajukan dua orang saksi. akan tetapi dalam berita acara tidak jelas terungkap dari mana sumber pengetahuan para saksi tentang .kebenaran harta berperkara harta gong gini. wakilan dengan minah:. dana dari fakta fakta alat bukti yang dikemukakan para penggugat dan tergugat sama sama tidak dapat membuktikan kepastian status tarian ter perkara apakah gong gini w.' wakilan dengan ibu para penggugat atau dengan ibu tergugat maka cara yang 'tepat untuk menentukan status tanah berperkara, harus bertitik tolak dari fakta keterangan saksi penggugat promo soket, berita 'acara' halaman dihubungkan dengan konversi rupa tahun peraturan menteri agraria tahun menurut keterangan saksi penggugat asli, tanah berperkara berasal dari tanah norowito wakilan. berarti tanah berperkara berasal dari tanah adat berupa sanggar, dan baru dikonversi menjadi hak milik wakilan pada tahun sesuai dengan ketentuan konversi peraturan menteri agraria tahun dengan demikian, tanah berperkara jatuh sebagai hak milik wakilan yang dapat diwarisi oleh para ahli waris terhitung sejak berlaku rupa. kalau begitu secara faktual tanah berperkara diperoleh wakilan ialah sekitar tahun yakni pada saat perkawinannya dengan isteri kedua cik mah, ibu tergugat asli il. sehingga tanah berperkara adalah harta gong gini wakilan dengan isteri kedua, bukan dengan isteri pertama ibu para penggugat asli. berdasarkan fakta yang dikemukakan dapat disimpulkan harta terperiksa adalah gong gini wakilan dengan cik mah. : maka cara penyelesaian harta berperkara antara para penggugat dengan tergugat hartaterperkara dibagidua. menjadi bagian wakilan jatuh menjadi bagian para penggugat, dan tergugat adalah anak tiri wakilan yang dibawa cik mah dalam perkawinannya dengan wakilan) yang menjadi bagian ibu tergugat jatuh sepenuhnya menjadi menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, maka putusan pengadilan tinggi semarang.tanggal juni pdt pt. smg. dan putusan pengadilan negeri pati tanggal januari pdt pn. pt. harus dibatalkan karena pengadilan tinggi dan pengadilan negeri telah salah menerapkan hukum, dan mah kalah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan seperti yang akan disebutkan bawah ini: menimbang, bahwa memohon memohon kasasi tergugat tergugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama tingkat banding maupun dalam tingkat kasasipemohon kasasi pasti binti wakilan sampling dan sampai binti wakilan sampling tersebut: dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat penggugat untuk sebagianati, menyatakan tanah sengketa luas bahu dengan batas batas sebelah utara tanah mbah jamin, sebelah timur tanah rasional boleh: sebelah selatan: tanah partye: . sebelah barat tanah sawi kemas wakilan yangterletakdi desa karangwetan, kecamatan pucakwangi, kabupaten pati adalah tanah peninggalan almarhum wakilan sampling: menyatakan para penggugat adalah ahli waris wakilan sampling, menyatakan dari harta berperkara jatuh menjadi bagian wakilan yang jatuh menjadi harta warisan bagi para penggugat, menghukum tergugat dan tergugat ii, untuk membagi dan me menyerahkan harta tanah berperkara kepada para penggugat, menolak gugatan penggugat penggugat untuk selain dan selebihnya: menghukum tergugat tergugat untuk, dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesarnovember dengan soerjani, sh. ketua muda yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, johar hari soemarno, sh: dan m. yahya harahap, sh. sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari sabtu, tanggal november oleh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh th. ketut saputra, sh. dan yahya, sh. hakim hakim anggota. dan. mawardi d. thaha, sh. panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.: sos hasan naa yang memeriksa dan mengadili per kara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding,mei pdt pt. smg. telah menjauh kan putusan sebagaimana tersebut bawah ini dalam perkara il. sarinah, umur tahun, bertempat tinggal desa karangwetan, kecamatan pucakwangi, kabupaten pati: jemari, umur tahun, alamat desa karangwetan, kecamatan pucakwangi, kabupaten pati, selanjutnya disebut semula tergugat sekarang para pembanding, melawan umur tahun, pekerjaan tani, alamat desa karangwetan, kecamatan pucakwangi kabupaten pati, pelanjut nya semula para penggugat sekarang para berbanding: pengadilan tinggi tersebut: telah membaca surat surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini: tentang kejadian kejadiankeputusan pengadilan negeri pati tanggal januari pdt. pn. pt. yang amar nya berbunyi sebagai berikut mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yaitu menyatakan sah dan .pe.: menyatakan, bahwa tanah sengketa luas (satu) bahu terletak desa karangwetan, kecamatan pucakwangi kabupaten pati, dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara tanah milik mbah jamin: sebelah timur tanah milik rasional boleh: sebelah selatan tanah milik partye, sebelah barat tanah milik sawi kemas wakilan sampling, menyatakan, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum wakilan sampling yang berhak bagian dari tanah sengketa tersebut diatas: menghukum para tergugat atau orang jain yang memperoleh hak dari para tergugat tersebut, untuk. menyerahkan bagian dari: tanah sengketa kepada para penggugat! pelelangan tanah sawah tersebut, menyatakan para tergugat serta tanggung menanggung untuk .mem bayar biaya perkara yang sampai pada hari ini berjumlah rp. (seratus dua puluh satu ribu rupiah). menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya: membaca akte permohonan banding yang dibuat oleh ymt. panitera kepala pengadilan negeri pati pdt. bahwa pada tanggal: januari para tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan pengadilan. negeri: tersebut diatas permohonan banding mana.telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan saksama pada tanggal pebruari oat menimbang, bahwa para tergugat pembanding' telah mengajukan memori banding tertanggal: maret. dan diterima di kepaniteraan pengadilan negeri. pati tanggal maret memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal: april dag ata metan ane menimbang, bahwa penggugat berbanding mengajukan kontra memori banding tanggal april dan diterima kepaniteraan: pengadilan negeri pati tanggal april kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal april has tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat pembanding telah diajukan dalam: tenggang waktu dan dengan cara yang. ditentukan dalam undang undang serta telah pula memenuhi syarat syarat lain dalam perundang undangan, karenanya dapat diterima: menimbang, bahwa pengadilan tinggi sependapat dengan hakim pertama bahwa penggugat berbanding tidak bisa membuktikan, bahwa tanah sengketa adalah gong gini wakilan dengan minah, dengan demikian yang terbukti ialah bahwa tanah sengketa adalah milik wakilan dan karena itu berhak memberikannya kepada jemari (anak menantunya): menimbang, bahwa pemberian tersebut dilakukan dengan sah yaitu muka kepala desa dan dicatat dalam buku tanah kelurahan (vide bukti menimbang, bahwa persidangan para tergugat pembanding me nyatakan bahwa sebelum wakilan meninggal dunia telah membagikan bidang tanah keras dan masing masing berdiri sebuah rumah kepada peng gugat dan penggugat hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi sucipto dibawah sumpah, pernyataan para tergugat tersebut tidak pernah dibantah oleh para penggugat sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti: sehingga dengan demikian pemberian tanah sengketa oleh wakilan kepada para tergugat tidak merugikan para penggugat: menimbang, bahwa para tergugat menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun sampai sekarang. kalau benar para penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa mengapa baru menggugat setelah tahun lewat (surat gugatan tertanggal november didaftar pengadilan negeri pati tanggal november menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, maka putusan pengadilan negeri pati tanggal januari pdt. pn. pt. haruslah dibatalkan dan pengadilan tinggi akan me diadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut bawah ini: '. menimbang, bahwa karena putusan pengadilan negeri pati tersebut atas dibatalkan maka sita jaminan yang telah dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam berita acara sita jaminan pdt. pn. pt. tanggal januari haruslah dianggap tidak sah dan'harus diangkat: menimbang, bahwa karena para penggugat berbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya pemeriksaan dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada mereka, kasus posisi bapak wakilan sampling alias wonodjojo wakilan kawin dengan ibu minah, keduanya telah meninggal dunia, bapak wakilan sampling meninggal tahun dan ibu minah tahun perkawinan melahirkan orang anak penggugat dan penggugat ii). bapak wakilan kawin yang kedua dengan ibu cik mah (telah me tinggal dunia tahun dan membawa anak lawan tergugat i). bahwa tergugat kawin dengan jemari tergugat il). penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari almarhum bapak wakilan sampling. bahwa almarhum meninggalkan harta gong gini dengan ibu timah yaitu, tanah bekas hak norowito yang sudah dikonversi, menjadi hak milik yaitu luas bahu. disamping meninggalkan tanah sengketa, juga meninggalkan tanah keras yang sudah dibagi oleh penggugat dan tergugat. tanah sengketa dikuasai tergugat dan tergugat ii. perbuatan tergugat dan tergugat adalah perbuatan melawan hukum. dalam gugatan perdata yang diajukan pengadilan negeri,luruhnya. menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut. menyatakan tanah sengketa dan luas bahu, dengan batas batas utara tanah mbah jamin timur tanah rasional boleh selatan tanah partye barat tanah sawi kemas wakilan adalah tanah peninggalan almarhum wakilan sampling. menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris wakilan samping. menyatakan para penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut. menyatakan tergugat dan tergugat menguasai tanah tersebut secara tidak sah. menghukum para tergugat atau orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut. menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar rp. (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). mengingat, dari undang undang serta peraturan perundang undangan dalam perkara ini: tlg mengadilip4. yang dibanding tersebut, . .: dan dengan mengadili sendiri: menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, lu. menyatakan sita jaminan yang dilakukan oeh. jurusnya pengganti pengadilan negeri pati tangal januari adalah tidak sah): memerintahkan mengangkat sita jaman tersebut: . menghukum para penggugat berbanding untuk. membayar biaya pe pemeriksaan dalam kedua' pati: demikian .diputus dalam sidangnya pengadilan tinggi semarang pada hari senin, tanggal juni sembilan puluh satu, oleh kami srono utomo, sh, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut atas telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk.umum oleh hakim tersebut dengan dihadiri panitera pengganti ny. soeharto, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. bag hen reg. pdt. pn. pt. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri pati, yang. memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama dilangsungkan gedung pengadilan negeri tersebut, telah mengambil putusan sebagai berikut bawah ini, dalam perkara antara, umur tahun, pekerjaan tani, alamat desa karangwetan, kecamatan pucakwangi kabupaten pati, selaku .: para penggugat diwakili kuasa mereka sutrisno, sh., lawan sarinah, umur tahun, alamat desa karangwetan, kecamatan puncak wangi, kabupaten pati: jemari, umur tahun, alamat desa karangwetan, kecamatan puncak wangi, kabupaten pati, selanjutnya disebut sebagai para tergugat, pengadilan negeri tersebut: setelah membaca surat surat dalam berkas perkara, setelah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa: tentang duduknya perkara menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya, ter tanggal november yang didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri pati, pada tanggal november bawah nomor register pdt. pn. pt. pada pokoknya berbunyi sebagai berikut il. bahwa pernah hidup desa karangwetan, kecamatan pucakwangi, kabupaten pati, bapak wakilan sampling alias wonodjojo wakilan yang kawin dengan ibu minah, yang keduanya telah meninggal seb dunia, bapak wakilan sampling meninggal'tahun sedangkan ibu minah meninggal tahun & asa ii. bahwa dari. hasil perkawinan pertama tersebut telah melahirkan orang anak yaitu pegas adan ibp eta pasti binti wakilan sampling penggugat ena sampai binti wakilan sampling penggugat hp iii. bahwa bapak wakilan sampling kawin: yang kedua dengan ibu cik mah yang kemudian tahun ibu cik mah'meninggal dunia: iv. bahwa dari hasil perkawinan yang kedua tidak. melahirkan seorang ataupun, namun cik mah membawa.anak lawan yaitu sarinah bahwa sarinah tergugat kemudian kawin dengan jemari tergugat vi. bahwa dengan demikian penggugat. dan tergugat adalah.ahli. waris dari almarhum bapak wakilan sampling,. :. vii. bahwa disamping almarhum wakilan. sampling meninggalkan ahli waris atas, juga meninggalkan harta gong gini dengan ibu minah yaitu tanah bekas hak norowito yang sudah dikonversi menjadi hak milik yaitu luas bahu, denganbatas batas: sos utara tanah mbah jamin oo. timur tanah rasional boleh pena selatan: tanah pariyems oo. barat tanah sawi kemas wakilan. . yang terletak desa karangwetan, kecamatan pucakwangi, kabur ten pati, yang selanjutnya disebut tanah sengketa. . viii.dan tergugat, . ix. bahwa dibuatnya sarinah tergugat dan suaminya jemari tergugat ii) karena tanah sengketa tersebut dikuasai dan. digarap oleh, tergugat. dan tergugat ii, mai aman bean bahwa dengan demikian perbuatan tergugat dan tergugat jelas merupakan perbuatan melawanhukumy .io xi. bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat dan mulai tahun sampai sekarang, sehingga para penggugat dirugikan dari hasil panen yang seharusnya dinikmati oleh para penggugat? xii. bahwa: dengan demikian para penggugat'dirugikan "sebesar tahun panen rata rata rp. , (tiga ratus ribu rupiah): tahun rp: , (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayar dan diserahkan kepada para penggugat dengan alat pembayaran yang sah: xii. bahwa. permasalahan tersebut telah dicoba untuk diselesaikan secara musyawarah namun tidak berhasil, xiv. bahwa untuk menjamin pemeriksaan agar tanah sengketa tersebut, tidak dipindah tanganan atau: dijual: pada pihak lain mohon pe pengadilan: pati. menjatuhkan: sita jaminan: conservation berlaga) terhadap tanah tersebut, berbatu uan berdasarkan alasan alasan tersebut atas para penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri pati untuk menerima gugatan ini dan selanjutnya memutuskatas tanah tersebut: menyatakan tanah sengketa luas bahu, dengan batas batas . utara tanah mbah jamin! timur tanah rasional boleh, selatan: tanah partye, barat tanah sawi kemas wakilan: yang terletak desa karangwetan, kecamatan pucakwangi, ka kabupaten pati, adalah tanah peninggalan almarhum wakilan sampling: menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris wakilan samping,: menyatakan para penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut, menyatakan tergugat dan menguasai tanah tersebut secara tidak menghukum para tergugat atau orang yang memperoleh hak dari pada nya untuk menyerahkan tanah tersebut, menghukum para tergugat dan untuk membayar ganti rugi sebesar rp. (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada para peng menghukum para tergugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ini, atau kan mohon keputusan yang seadil adilnya yang berdasarkan ideologi pancasila. menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak. hadir,: telah.dicoba. untuk. .mendamaikan mereka yang bersengketa.akan tetapi tidak.berhasil, oleh sebab mana pemeriksaan dalam perkara.ini.diteruskan dengan.membacakan surat gugat dari penggugat: menimbang, bahwa para penggugat menyatakan, bahwa mereka tetap dengan isi gugatan mereka, menimbang, bahwa para. tergugat menanggapi dalil dalil gugatan penggugat, masing masing memberikan jawaban secara lisan, pada pokok nya sebagai berikut ana bahwa para tergugat mengakui dalil dalil gugatan penggugat, kecuali atas dalil dalil sebagai berikut haa bahwa tanah sengketa tidak benar merupakan harta gong gini dari almarhum bapak wakilan sampling alias wonodjojo wakilan dengan almarhumah ibu minah, akan tetapi adalah merupakan gong gini dengan isterinya yang kedua, bernama almarhumah ibu cik mah: ana bahwa.tanah sengketa adalah hak milik dari para tergugat, oleh karena semasa hidupnya almarhum bapak wakilan sampling, telah diberikan kepada tergugat ii: bahwa sejak tahun sampai dengan tahun para tergugat yang menggarap tanah sengketa, dan pada tahun tanah seng kota telah dihasilkan oleh almarhum bapak wakilan sampling kepada tergugat ii, bahwa para tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun sampai sekarang: aah bahwa tergugat adalah isteri dari tergugat dan merupakan anak kandung dari almarhumah ibu cik mal yang dibawa dalam perkawinannya dengan almarhum bapak wakilan sampling, menimbang, bahwa penggugat menanggapi 'dalil dalil jawaban' dari para tergugat tersebut, penggugat menyatakan, bahwa penggugat menolak dalil dalil jawaban dari para tergugat tersebut'dan selanjutnya menyatakan tetap dengan dalil dalil gugatannya, ber maharana hah ana menimbang, bahwa penggugat untuk. mempertahankan dalil dalil dari gugatannya, depan persidangan telah menyerahkan surat bukti, berupa foto copy catatan buku c. desa karangwetari, atas nama wonodjojo wakilan: bukti p): menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama promo soket bin alwi, senen bin selasih, saksi saksi mana telah didengar keterangannya bawah sumpah, masing masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut saksi. promo soket bin wi:e nee edi jani camat bahwa saksi kenal dengan wakilan sampling, minah.maupun dengan cik mah, karena saksi bertetangga.dengan mereka,: bahwa. minah adalah isteri pertama dari. wakilan sampling dan mereka sudah bercerai, kemudian wakilan sampling kawin lagi dengan cik isu mah padatan19455. (sia boga enam doa bahwa dari perkawinan wakilan sampling'dengan. minah: mempunyai . dua orang anak yang sampai sekarang masih hidup, masing masing ber selama pasti dan sampit .bahwa dari perkawinan wakilan sampling.dengan cik mah tidak memperoleh keturunan. kecuali cik. mah membawa satu satunya anak kandung dalam perkawinan tersebut bernama sarinah: ". bahwa, wakilan sampling telah meninggal dunia. pada. tahun &. minah meninggal tahun sedang cik mah meninggal. dunia pada tahun saman akan neh bahwa tanah: yang dipersengketakan, adalah merupakan tanah norowito wakilan sampling denganristerinya minas : ae. . bahwa tanah tersebut: sekarang: dikuasai oleh: sarinah dan jemari suami isteri, pesan san saksi ii, senen bin selasih bengawan beta mes:bahwa. saksi. kenal dengan wakilan sampling. yang kawin dengan minah dan kemudian. mereka bercerai akan tetapi. saksi. tidak ingat dengan waktu perkawinan. dan perceraian mereka, bahwa dari perkawinan mereka itu, punya dua orang anak masing masing bernama pasti dan sampai yang sampai sekarang masih hidup: bahwa. setelah bercerai dengan, minah, wakilan sampling kawin lagi dengan: cik mah pada tahun , akan: tetapi dari. perkawinan mereka ini, tidak memperoleh anak: senaetenng phadodian enema bahwa: sarinah. adalah. anak tiri: dari: wakilan. sampling: dan: anak kandung dari cik mahi. duo ala bahwa tanah. sengketa adalah tanah norowito. dari wakilan sampling dengan minah, amin bahwa saksi dapat mengetahui, karena tetangga sawah dengan saksi: menimbang, bahwa para tergugat untuk memperkuat dalil dalil sang jalan" mereka, telah mengajukan saksi saksi bernama kemari bin sleman dan sucipto bin sopan, masing masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah depan persidangan, dan pada pokoknya masing masing menerangkan sebagai berikut: saksi kemari bin sleman' ten paa bahwa saksi hanya mengetahui perceraian mereka wakilan sampling dengan minah, sedang kapan mereka kawin saksi tidak ingat, bahwa dari perkawinan mereka itu: punya anak'dua orang, yaitu pasti dan sampai, yang sampai sekarang masih hidup, bahwa wakilan. sampling'kawin dengan musiman cik. mah) pada tahun sedang wakilan sampling cerai dengan minah pada tahun dan tanah sengketa adalah: merupakan gong gini dari: wakilan sampling:dengan musiman cik mah), nda bahwa. wakilan sampling tidak punya anak dengan musiman cik mah) akan tetapi musiman cik mah) mempunyai anak kandung satu) orang yaitu sarinah: bahwa jemari adalah'suami dari sarinah: mat hal .bahwa:tanah sengketa adalah'tanah pemberian dari wakilan sampling kepada jemari pada tahun ain aan bahwa musiman cik mah meninggal pada tahun sedang wakilan sampling dan minah, saksi tidak ingat lagi? saksi hi, sucipto bin sopan peni dasa . bahwa saksi kenal dengan wakilan sampling dan' isterinya,' bernama jika mah:: setua gesta padat mind bin sat maa bahwa: pada tahun wakilan sampling 'dan: isterinya: cik mah, membeli tanah sengketa'dari tanah, dan oleh' wakilan sampling dikuasai sampai pada tahun data bahwa pada tahun wakilan sampling menyerahkan tanah tersebut kepada jamais: ass maan aan .bahwa sesudah meninggalnya wakilan sampling pada::tahun' maka sejak saat itu jemari dan sarinah menggarap'tanah tersebut, bahwa sebelum wakilan sampling mati wakilan sampling me mengumpulkan: sarinah jemari: pasti 'dan sampai, dan pada waktu itu pasti dan sampai dikasih tanah keras sedangkan jemari sarinah dikasih: . bahwa pada waktu itu, saksi ikut hadir rumah jemari,'dan kemari bin: solemanjuga'hadir, akan tetapi berada luar, menimbang, bahwa untuk selengkapnya keterangan keterangan: dari kedua belah pihak dan saksi saksi mereka: ditunjuk sebagaimana: dimuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan termasuk menetapkan. bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini: terissnan sena dosa asu tentang pertimbangan hukum: menimbang, bahwa: maksud. gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut.di atas:: bea eng pama bari menimbang, bahwa para tergugat mengakui status dari para' peng gugat, sebagai ahli waris dari almarhum: wakilan sampling,: akan: tetapi para: tergugat. menyangkal, bahwa: tanah. sengketa merupakan' harta 'gong gini dari: wakilan sampling dengan'isterinya minah: one obe menimbang, bahwa para tergugat mendalilkan, bahwa:tanah sengketa adalah harta gong gini dari wakilan sampling dan isterinya cik mah dan para tergugat menguasai.tanah sengketa, dengan alasan, bahwa semasa hidupnya wakilan sampling tanah sengketa telah diberikan kepada: ter gugat il: bade onar panah asn menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut, maka penggugat ber kewajiban untuk membuktikan dalil dalil penggugat yang disangkal oleh para tergugat, nasa bana ata per menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti penggugat,: berupa catatan buku desa, yang diperlihatkan sendiri oleh kepala desa karangwetan, bernama matsuri: bin: surat, terdapat: fakta, bahwa tanah sengketa. tercatat atas.nama wonodjojo: wakilan, no, beli: dari: c. . dan kemudian pada tanggal april dikasih.ke. atas nama menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan dua: orang: saksi dari penggugat: masing masing: bernama. promo: soket: bin alwi dan senen bin selasih,: menerangkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan hak norowito dari wakilan sampling dan isterinya bernama minah: menimbang, bahwa keterangan dua orang: saksi dari: penggugat tersebut dihubungkan: dengan keterangan dua orang saksi. dari .para tergugat, masing masing bernama kemari bin sleman dan sucipto bin. sopan, ternyata .terdapat perbedaan: keterangan, dimana berdasarkan keterangan saksi, dari para tergugat tersebut, bahwa tanah sengketa adalah: berupa kan tanah gong gini dari wakilan sampling dengan isterinya cik mah: menimbang, bahwa oleh sebab itu" pengadilan negeritidak dapat mengambil kesimpulan keterangan saksi saksi dari kedua belah pihak tersebut, dan pengadilan negeri akan menilai bukti surat yang' diserahkan oleh penggugat sebagaimana tersebut diatas, menimbang, bahwa berdasarkan "surat bukti dari penggugat sebagai mana telah dipertimbangkan di' atas, maka pengadilan negeri berkesimpulan an, bahwa penggugat tidak berhasil untuk membuktikan, bahwa tanah sengketa berasal dari hak'norowito wakilan sampling dan isterinya minah, akan tetapi adalah merupakan tanah pembelian wonodjojo wakilan dari no: pada tanggal maret pane pan menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan surat bukti tersebut, nyata bahwa tanah sengketa adalah berasal dari harta peninggalan almarhum: wakilan sampling alias wonodjojo wakilan, menimbang, bahwa untuk selanjutnya pengadilan negeri akan member timbangan, apakah para tergugat berhasil untuk: membuktikan dalil sang jalannya, bahwa'tanah sengketa telah dihasilkan oleh almarhum wakilan' sampling kepada para tergugat melalui tergugat ii, semasa hidupnya wakilan sampling stan bai menimbang, bahwa kedua belah' pihak sama sama mengakui bahwa wakilan sampling meninggal dunia pada tahun ean alah menimbang, bahwa tentang waktu meninggalnya wakilan sampling pada tahun dihubungkan dengan 'catatan yang terdapat dalam buku desa karangwetani, bahwa pemberian itu dilakukan pada tanggal april maka pengadilan negeri berkesimpulan, balita:para teringat tidak berhasil untuk membuktikan, bahwa'tanah sengketa telah dihasilkan oleh wakilan sampling kepada jemari pada tahun menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dari' para ter gugat juga" tidak terbukti menurut hukum, bahwa tanah sengketa telah: dihasilkan kepada jemari oleh wakilan sampling semasa hidupnya, oleh karena antara saksi saksi tersebut, hanya saksi sucipto bin sopan yang hadir dalam rumah jemari, sedangkan kemari bin sleman berada di' luar rumah: dot kios menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, maka pengadilan negeri berkesimpulan,: bahwa para tergugat tidak berhasil untuk" membuktikan hak mereka'atas" tanah sengketa, berdasarkan pemberian wakilan sampling semasa hidup nya: binasa naa range mana ena tepi gan menimbang, bahwa dengan demikian, tanah sengketa adalah: berupa kan, harta: peninggalan. dari.almarhum. wakilan. sampling, yang belum pernah dibagi.waris oleh para ahli warisnya, menimbang, bahwa sehubungan. dengan tuntutan penggugat dalam surat, gugatannya, maka pengadilan negeri akan mempertimbangkan, apa kah.para penggugat berhak atas tanah sengketa: . lg. menimbang, bahwa kedua. belah. pihak sama sama. mengakui bahwa para penggugat adalah anak kandung:dari almarhum wakilan sampling:. menimbang, bahwa. kedua belah. pihak juga sama sama mengakui, bahwa wakilan sampling meninggal pada tahun punya isteri pertama bernama minah, cerai pada tahun dan telah meninggal dunia pada tahun. dan,kawin lagi dengan. cik mah pada tahun tanpa memperoleh keturunan, juga telah meninggal dunia pada tahun. menimbang, .bahwa .dengan: meninggalnya wakilan sampling pada tahun maka terbukti menurut hukum, bahwa para penggugat adalah merupakan ahli. waris dari wakilan sampling dan ikut berhak atas harta peninggalannya,. menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia, tanggal april sip bahwa janda adalah merupakan. ahli waris dari almarhum suaminya: . . . menimbang, .bahwa. dengan meninggalnya. almarhum: wakilan sampling pada.tahun sedang. cik. mah meninggal pada tahun maka setelah. meninggalnya: wakilan sampling tersebut. maka menurut hukum. harta peninggalannya harus dibagi oleh para ahli warisnya yang terdiri dari.dua orang anak kandungnya, yaitu para penggugat dan jandanya bernama cik mah: dapat menimbang, bahwa oleh. sebab itu, para penggugat berhak atas tanah sengketa berjumlah. sedangkan sisanya bagian merupakan bagian dari cik mah: tag beban menimbang, bahwa oleh karena cik mah sudah meninggal dunia pada tahun maka bagiannya atas tanah sengketa tersebut, akan menjadi hak dari ahli waris penggantinya: menimbang, bahwa dengan. demikian cukup alasan untuk.dengan ketentuan kalau mengalami kesulitan untuk menyerahkan bendanya, maka dilakukan dengan menyerahkan bagian dari hasil pelelangan atas harta.sengketa tersebut: menghukum tergugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara. bnn batam pengadilan negeri hakim pertama. yang. mengadili perkara ini. dalam putusannya, . memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, penggugat tidak berhasil membuktikan, bahwa tanah sengketa dari hak norowito wakilan sampling dan istrinya minah, tetapi merupakan tanah pembelian wonodjojo wakilan dari pada tanggal maret bahwa, jelas.tanah sengketa tersebut berasal dari harta peninggalan almarhum, wakilan sampling. bahwa, para tergugat tidak berhasil untuk membuktikan, bahwa tanah sengketa telah diberikan oleh. wakilan sampling kepada jemari pada tahun . bahwa, para tergugat tidak berhasil untuk membuktikan hak mereka |. atas tanah sengketa, berdasarkan pembagian wakilan sampling semasa hidupnya. dengan demikian. tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum wakilan sampling, yang belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya. bahwa, dengan meninggalnya wakilan sampling pada tahun terbukti bahwa para penggugat adalah ahli: waris dari wakilan sampling dan ikut berhak atas harta peninggalannya. bahwa, berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung ri.tanggal april sip bahwa janda adalah merupakan ahli waris dari almarhum suaminya. bahwa, maka menurut. hukum harta. peninggalan wakilan sampling harus dibagi oleh para ahli warisnya yang terdiri dari (dua) orang .@nak kandungnya, yaitu para penggugat dan jandanya bernama cik mah. bahwa, para penggugat berhak atas tanah sengketa. berjumlah sisanya bagian merupakan bagian dari cik mah. bahwa, karena cik mah meninggal dunia pada tahun maka bagiannya menjadi hak dari ahli waris penggantinya. bahwa, cukup alasan untukbila mengalami kesulitan dalam penyerahan tersebut, maka dilakukan menimbang bahwa tentang tuntutan penggugat itu ganti rugi dari hasil panen tanah sengketa, karena tidak pernah dibuktikan dalam proses per hidangan, maka tuntutan tersebut harus'dinyatakan tidak dapat diterima, menimbang, bahwa sita jaminan conservation berlaga) yang telah dilaksanakan, sesuai berita acara sita, tanggal januari pdt. pn.pe, oleh karena telah terbukti menurut hukum adanya hak para penggugat atas tanah "sengketa, maka cukup alasan: untuk menyatakan, bahwa 'sita jaminan conservation berlaga) tersebut sah dan berharga: dana kita menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat berada'di pihak yang dikalahkan, maka para tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini: memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkut paut dalam perkara ini. mengadili: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yaitut., menyatakan, bahwa tanah sengketa luas (satu) bahu terletak desa karangwetan kecamatan pucakwangi, kabupaten pati, dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara tanah milik mbah jamin, sebelah timur tanah milik rasional boleh, sebelah selatan: tanah milik partye: sebelah barat tanah milik sawi kemas wakilan: adalah tanah peninggalan dari wakilan sampling:,atas, ko, menyatakan para tergugat secara.tanggung menanggung untuk mem bayar.biaya perkara, yang. sampai.pada hari ini berjumlah rp. (seratus dua.puluh satu ribu rupiah): . menolak gugatan penggugat untuk. selain dan.selebihnya.: .s demikianlah.perkara perdata ini diputus pada hari: kamis: tanggal januari. oleh. kami. hasanuddin hasibuan,. sh. hakim pada pe pengadilan negeri pati, dan pada hari itu juga.diucapkan muka persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh soewoto sutomo, panitera pengganti, pada pengadilan negeri pati, dihadiri oleh para pihak. dengan menyerahkan bagian dari hasil pelelangan atas harta sengketa tersebut. bahwa, tuntutan ganti rugi panen tidak dapat diterima. bahwa, sita jaminan sah dan berharga. dengandoa mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yaitu, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah. dilaksanakan sesuai berita acara sita jaminan .tanggal januari pdt. pn. pt, menyatakan bahwa tanah sengketa no, luas (satu) bahu terletak desa karang wetan, kec. puncak wangi, kab. pati, dengan batas batas sebagaimana dalam gugatan adalah tanah peninggalan dari wakilan sampling. menyatakan.ter sebut. tan menghukum para tergugat atau orang lain .yang memperoleh hak: dari para tergugat tersebut, untuk menyerahkan bagian.. menyatakan para tergugat secara tanggung menanggung untuk. mem bayar biaya perkara sebesar rp. (seratus dua puluh satu ribu rupiah), menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. pengadilan tinggi terhadap putusan hakim pengadilan negeri tersebut atas, maka pihak tergugat mengajukan pemeriksaan banding kepada pengadilan tinggi. kanan hakim banding setelah memeriksa. perkara ini, dalam putusannya berpendirian. bahwa pertimbangan hakim pertama harus. dibatalkan, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut::. bahwa, penggugat berbanding tidak bisa membuktikan: tanah sengketa adalah gong gini wakilan dengan minah, dengan. demikian terbukti bahwa tanah sengketa milik wakilan dan berhak memberikannya kepada jemari. bahwa, pemberian itu dilakukan sah muka kepala adat dan dicatat dalam buku tanah kelurahan p.i). bahwa, pemberian tanah sengketa oleh wakilan kepada para tergugat tidak merugikan para penggugat. bahwa, berdasarkan pertimbangan atas putusan pengadilan negeri pati tanggal januari pdt. pn. pt. haruslah di batalkan. dengan dasar pertimbangan yang pokok pokoknya dikutip atas, maka hakim banding memberikan putusan yang diutusnya mengadili: menerima permohonan banding dari pembanding. membatalkan putusan pn. pati tanggal januari pdt. pn. pt. dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. menyatakan sita jaminan adalah tidak sah dan berharga. menghukum para penggugat berbanding untuk membayar biaya per kara dalam tingkat banding sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah). mahkamah agung atas putusan pengadilan tinggi tersebut dijudex factstertimbang hukum yang intisarinya dapat dikutip sebagai berikut atas alasan yang dikemukakan putusan pt. tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan. dancik mah (ibu tergugat i). dari fakta alat. bukti para penggugat dan tergugat sama sama tidak dapat membuktikan kepastian status tanah berperkara apakah gong gini wakilan dengan ibu para penggugat atau dengan ibu tergugat berdasarkan fakta dapat disimpulkan harta berperkara adalah gong gini wakilan dengan cik mah,, maka cara penyelesaian harta berperkara antara para penggugat dengan tergugat harta berperkara dibagi dua menjadi bagian wakilan jatuh menjadi bagian para peng gugat, dan tergugat adalah anak tiri wakilan yang dibawaputusan pt. semarang tanggal juni pdt pt. smg dan putusan pn. pati tanggal januari pdt. pt. harus dibatalkan. dengan pertimbangan hukum yang intisarinya dikutip atas akhirnya mahkamah agung memberikan putusan: mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi. membatalkan putusan pengadilan tinggi semarang tanggal juni pdt pt. semi. dan putusan pengadilan negeri pati tanggal januari pdt. pn. pt. dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.i. pn. pt. menyatakan tanah sengketa luas bahu dengan batas batas sebelah utara tanah mbah jamin sebelah timur tanah rasional boleh sebelah selatan tanah partye sebelah barat tanah sawi kemas wakilan .' yang terletak desa karang. wetan kecamatan puncak wangi, kabupaten pati, adalah tanah peninggalan almarhum wakilan sampling. ang menyatakan dari harta berperkara jatuh menjadi bagian wakilan ss yang jatuh menjadi harta warisan bagi para penggugat. menghukum tergugat dan tergugat ii'untuk membagi dan menyerah kan harta tanah berperkara kepada para penggugat. menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (dua puluh riburupiah), pengadilan negeri pati naa pdt. pn. pt. tanggal januari pengadilan tinggi semarang: pdt pt. smg, tanggal juni mahkamah agung: pdv1991, tanggal november majelis terdiri dari soeryono, sh., ketua muda mahkamah agung selaku ketua sidang, dengan didampingi anggota hakim agung, johar hari soe mario, sh., dan yahya harahap, sh. inn nan putusan dna reg. pdt demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa mahkamahagung memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi. telah" mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara: pasti binti wakilan sampling dan sampai binti wakilan sampling: kedua duanya bertempat tinggal desa karangwetan, kecamatan pucakwangi, kabupaten pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada sutrisno, sh., badan konsultasi dan bantuan hukum bako bakon) universitas. muria kudus kampus umk, gondang manis box kudus, pemohon pemohon kasasi dahulu penggugat penggugat berbanding, melawan: bana sarinah, ban jemari, kedua duanya bertempat tinggal desa karangwetan, kecamatan pucakwangi, kabupaten pati, memohon memohon kasasi dahulu tergugat tergugat pembanding, mahkamah agung tersebut, andasebagai penggugat penggugat asli telah: meng gugat sekarang memohon memohon kasasi di. muka: persidangan pe pengadilan negeri pada pokoknya atas balik dalil: bahwa penggugat penggugat asli dan tergugat asli adalah ahli waris dari wakilan sampling alias wonedjojo wakilan, yaitu sebagai anak'dari isteri pertama ibu minah) dan anak bawaan dari isteri kedua cik mah), sedangkan tergugat asli adalah suami tergugat asli bahwa disamping itu almarhum wajan sampling juga ada ime tinggalkan harta gong gini dengan ibu minah yaitu tanah: bekas hak norowito yang sudah dikonversi menjadi hak milik yang perincian nya tentang letak, luas dan batas batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan,asli dan tergugat asli: bahwa dibuatnya tergugat asli dan adalah karena tanah sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh tergugat asli dan yang merupakan perbuatan melawan hukum: bahwa tanah sengketa dikuasai tergugat asli dan mulai tahun sampai sekarang, sehingga para penggugat asli telah dirugikan hasil panen sebanyak rp. sebagaimana terperinci dalam surat gugatan, bahwa para penggugat asli telah berusaha untuk mencari penyelesaian sengketa secara damai tetapi tidak berhasil: bahwa untuk menjamin gugatan ini, maka para penggugat asli mohon agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan terhadap tanah tersebut: bahwa berdasarkan hal hal tersebut, maka penggugat asli menuntut kepada pengadilan negeri pati supaya memberitersebut atas tanah sengketa: menyatakan tanah sengketa luas bahu dengan batas batas sebelah utara tanah mbah jamin: sebelah timur tanah rasional boleh: sebelah selatan: tanah partye: sebelah barat tanah sawi kemas wakilan, yang terletak di. desa karangwetan, kecamatan pucakwangi, kabur ten pati, adalah tanah peninggalan almarhum wakilan sampling menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris wakilan sampling, menyatakan para penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut: menyatakan tergugat. i dan ik. menguasai tanah tersebut secara tidak sah: bakat naa ana menghukum para tergugat atau orang. yang memperoleh hak dari pada nya untuk menyerahkan tanah tersebut: menghukum para tergugat dan untuk membayar ganti rugi sebesar rp. kepada para penggugat: nan .:. menghukum para tergugat dani untuk membayar biaya: perkara yang timbulini: . jins atau pan mohon keputusan yang seadil adilnya berdasarkan ideologi pancasila,

perkara perdata putusan mahkamah agung pdt tentang tanah. jual beli tanah, sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikasinya tidak dapat diperjual belikan begitu saja berdasar kan surat lirik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang berupa kan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikan. nya, sedang surat lirik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak, justru berada atas tanah tersebut: sebaliknya tergugat asal yang telah membebaskan tanah dari ny. noflip binti jahitan, abdul rachman bin muhammad dan ny. danish binti gendut dengan akta notaris plat mohamad said tadjoedin hanya didasarkan atas kuat lirik (letter yang tidak jelas letak serta batas batasnya, 5s. bahwa sebidang tanah yang telah jelas ada sertifikasinya tidak dapat diperjual belikan begitu saja dengan berdasarkan surat lirik, meliar kan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan yang merupakan bukti otentik dan, mutlak tentang pemilihannya, sedangkan surat lirik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan verse but atas mohon kasasi pt. astra international inc. atas, dan untuk mamba taiwan putusan pengadilan tinggi jakarta tanggal oktober no, pdt pt.dki., sehingga mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini yang kamarnya berbunyi seperti yang disebut ba wah ini, menimbang, bahwaper kara baik yang jatuh pada tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, memperhatikan daript. astra international inc. tersebut, membatalkan putusan pengadilan tinggi jakarta tanggal oktober no, pdt pt.dki: dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian: menyatakan bahwa hak hak yang diperoleh penggugat dari akte pemindahan kuasa (bukti dan akte perjanjian penuh bukan (bukti p s) yang masing masing dibuat oleh dan di hadapan notaris plat jakarta, kartini mulyadi, s.h, tertanggal januari adalah sah menurut hukum: menyatakan tergugat dengan tanpa hak membangun bangunan jalan beraspal. atas tanah hak milik atas nama tergupaling lama (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan pasti menghormati dan mentaati putusan ini: menolak gugatan selebihnya, menghukum memohon memohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkanapril dengan proto gandasubrata, s.h. wakil ketua sebagai ketua, resmi, s.h. dan gunawan, s.h, sebagai hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari kamis, tanggal april oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh resmi, s.h. dan gunawan, putusan daftar pdt pt.dkl. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa,ter sebut bawah ini dalam perkara p.t. green garden, beralamat jalan tanjung duren barat blok timang barat, jakarta, selanjutnya disebut pembanding, semula tergugat lawan: p.t. astra international inc, beralamat jalan juanda ja karta, dalam hal ini memilih tempat domisili kantor advokat dan pengacara law office) baharuddin lubis, woo wibowo, sh. alamat jalan radio dalam kebayoran baru jakarta selatan, selanjutnya disebut terkandung, semula penggugat: danturut berbanding semula tergugat mabuk, beralamat kampung kandang sapi rt. sukamara jakarta utara, selanjutnya disebut turut berbanding ti, semula tergugat iii marzuki, beralamat jalan ipar raya rt. kampung baru cakung kelurahan cakung jakarta timur selain juta disebut turut berbanding iii, semula tergugat chotib, beralamat kampung kandang sapi rt. suka pura jakarta utara, selanjutnya disebut turut berbanding iv, semulaturut ter banding semula tergugat abdurrahman, beralamat kampung waru rt. cakung jakarta timur, selanjutnya disebut turut berbanding fi, semula tergugat vii ir, purwanto rachmat, beralamat pt. portanigra jalan let. jen. paman. kav, belakang, jakarta barat, selanjutnya disebut turut berbanding vii, semula tergugat viii pengadilan tinggi tersebut: mei pdt.g pn.ikt.pusat dalam perkara antara kedua belah pihak yang kamarnya berbunyi sebagai berikut nunukan nomor (bukti yang masing masing dibuat oleh dan hadapan notaris plat jakarta, kartini mulyadi, sh. ter, menghukum tergugat dan orang orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah berikut bangunan atasnya sebagai .biaya perkara, yang hing kini kami taksi sebesar rp. , menimbang, bahwa menurut akta permohonan banding yang di buat oleh djoko sarwono, s.h. panitera kepala pengadilan negeri jakarta pusat, yang menerangkan bahwa kuasa tergugat pada tang gal juni telah menyatakan naik banding terhadap putusan tersebut atas, permohonan banding mana pada tanggal dengan sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawannya: memperhatikan memori banding tertanggal agustus. dari kuasa pembanding dan kontra memori banding tertanggal septum ber dari kuasa berbanding dan dengan sempurna telah disamai kan kepada pihak lawannya: tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula tergugat telah diajukan dalam tenggang dan menurut cara cara yang ditentukan undang undang: menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohon banding beserta putusan guo, pengadilan tinggi dapat menyetujui putusan hakim pertama dalam bagian eksepsi, sehingga oleh karena itu dapat dikuatkan, akan tetapi bagian provisi dan pokok perkara pengadilan tinggi berpendapat sebagaimana yang akan diuraikan bawah ini: menimbang, bahwa berbanding semula penggugat mendalilkan bahwa turut berbanding semula tergugat adalah pemilik tanah dengan sertifikat hak milik desa pusaka rakyat luas p1), menimbang, bahwa atas tanah tersebut turut berbanding semula tergugat telah memberi kuasa dengan hak substitusi kepada turut berbanding vii semula tergugat viii (p untuk menjual, melepaskan hak dan kepentingan, mengobarkan, menyerahkan dan atau memindah kan hak dan kepentingan menjamin dan atau menyepakati dengan cara apapun juga dan dengan syarat serta ketentuan serta harga dan lain lain jaminan yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa: menimbang, bahwa selanjutnya turut berbanding vii semula ter gugat viii telah memindahkan kuasa tersebut kepada berbanding se mula penggugat (bukti menimbang, bahwaavling perumahan pembanding semula tergugat dan menurut ke terangan, sebagian dari tanah tersebut telah dijual oleh para turut ter banding semula tergugat ii, ini, tv, dan vii kepada pembanding semula tergugat bana karena itu berbanding semula penggugat menuntut agar jual beli tanah sengketa beserta bangunan atasnya dinyatakan tidak sah menurut hukum dan agar pembanding semula tergugat dihukum untuk mence bahkan tanah sengketa berikut bangunan atasnya kepada berbanding semula penggugat: menimbang, bahwa pembanding semula tergugat telah menang kal gugatan berbanding semula penggugat dengan mengemukakan bahwa pembanding semula tergugat telah membangun jalan raya untuk jalan masuk menuju kompleks perumahan rakyat dari btn berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah khusus ibukota, bkd.wk.viii tanggal juni (bukti ti berdasarkan tersebut pembanding semula tergugat telah membebaskan tanah dari pemegang haknya yakni tanah lirik persil s.i. seluas m2, persil s.ii seluas m2, persil s.i seluas m2. tanah lirik (ex. pers s.ii seluas m2. tanah lirik (ex. persil s.h! seluas m2. tanah lirik no, seluas m2. menimbang, bahwa oleh karena gugatan berbanding semula peng gugat disangkal oleh pembanding semula tergugat maka berbanding semula penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya: menimbang, bahwa oleh karena berbanding semula penggugat da lam petit gugatannya telah menuntut agar jual beli tanah sengketa beserta bangunan atasnya antara pembanding semula tergugat dengan para turut berbanding semula tergugat ii, hi, iv, dan vii dinyatakan tidak sah menurut hukum dan selanjutnya berbanding semula" penggugat menuntut agar pembanding semula tergugat dan orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa berikut bangunan atasnya kepada berbanding semula peng buat. maka berbanding semula penggugat harus membuktikan tanah dan bangunan sengketa adalah miliknya: karena untuk menuntut pembatalan jual beli harta sengketa dan menuntut penyerahan harta tersebut kepadanya haruslah dilakukan oleh pemilik tanah dan bangunan tersebut: menimbang, bahwa kini pengadilan tinggi akan meneliti pembuka tian berbanding semula penggugat, apakah dapat dipandang sebagai yang berhak atas tanah dan bangunan sengketa sehingga telah manga bukan pembatalan jual beli dan menuntut penyerahan atas obyek seng kota kepada dirinya, menimbang, bahwa menurut pp. tahun ten tang pendaftaran tanah, setiap perjanjian yang bermaksud memindah kan hak atas tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah: menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya berbanding semula penggugat telah mengajukan akta pemindahan kuasa substitusi (bukti dan akta perjanjian penunjukkan (bukti p s), menimbang, bahwa setelah meneliti pembuktian berbanding semula penggugat ternyata bukti dan bukanlah merupakan perjanjian pemindahan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pp. tahun melainkan hanya surat kuasa mengenai tanah, menimbang, bahwa oleh karena itu berbanding semula penggugat harus dipandang tidak dapat membuktikan haknya atas tanah dan ba agunan tersebut sehingga tuntutannya agar tanah beserta bangunannya diserahkan kepadanya dan pembatalan jual beli harta sengketa dari para turut berbanding semula tergugat ii, jii, iv, dan vii kepada pembanding semula tergugat harus ditolak: menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam petit gu atasnya agar bukti hak, sertifikat hak milik yang diuraikan dalam surat ukur tanggal (bukti p 1y adalah sah menurut hukum adalah tidak relevant oleh karena yang seharusnya memohon pengesahan tersebut adalah pemiliknya bukan berbanding semula penggugat. demikian juga mengenai tuntutan agar dinyatakan sah menurut hukum, hak hak yang diperoleh penggugat dari akta pemindahan kuasa no, (bukti dan akta perjanjian penunjukkan (bukti adalah tidak ada agensinya lagi, karena permohonan pengesahan tersebut dimaksudkan untuk dijadikan: dasar dalam menuntut pembatalan jual beli dan penyerahan harta sengketa kepadanya, pada hal seperti telah: diterangkan atas berbanding semula penggugat tidak dapatmembuk ikan haknya atas tanah sengketa sehingga tuntutannya tersebut di tolak: menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas maka berbanding semula penggugat harus dipandang tidak. lulus.menibukti kan kebenaran gugatannya karena itu gugatannya harus ditolak: menimbang, bahwa oleh karena gugatan: ditolak maka putusan da lam provisi harus ditolak pula: menimbang, bahwa oleh karena itu putusan guo tidak dapat di pertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya pengadilan tinggi akan memberikan peradilan sendiri sebagaimana akan tercantum dalam kamarnya, menimbang, bahwa oleh karena berbanding semula penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan peradilan: mengingat dari undang undang yang bersangkutan: mengadili.no, pdt.g pn. jkt,, dalam kepada ketua pengadilan negeri jakarta pusat: demikianlah diputuskan pada hari kamis, tanggal oktober oleh kami ny, t.s. alamiah sulaeman, s.h, wakil ketua pengadilan tinggi jakarta sebagai hakim tunggal berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan tinggi jakarta tanggal oktober pen pdt pt.dki. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucap kan oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ilmi jafri. panitera pengganti pada pena dilan tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri. keputusan akhir nomor pdt.g pn.jkt.pusat. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, pengadilan negeri jakarta pusat, mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan akhir sebagai berikut dalam perkara antara p.t. astra international inc, beralamat jalan juanda jakarta, dalam hal ini memilih tempat domisili.di kantor advokat dan pengacara law office) baharuddin lubis, woo wibowo, sh, alamat jalan radio dalam kebayoran baru jakarta selatan, selanjutnya disebut sebagai penggugat: melawan: pt. green garden, beralamat jalan tanjung duren barat blok. timang barat, jakarta dan selanjutnya disebut sebagai tergugatsebagai tergugat ii: mabuk, beralamat kampung kandang sapi rt. suka pura jakarta utara, selanjutnya disebut sebagai tergugat marzuki, beralamat jalan ipar raya rt. kampung baru cakung kelurahan cakung jakarta timur, selanjutnya disebut sebagai tergugat iv: chotib, beralamat kampung kandang sapi rt. suka pura jakarta utara, selanjutnya disebut sebagaisebagai ter gugat vi: abdurrahman, beralamat kampung waru rt. ca kung jakarta timur, selanjutnya disebut sebagai tergugat vii: ir. purwanto rachmat, beralamat pt. portanicra jalan let. jen. paman kav. belakang, jakarta barat, selanjutnya di sebut sebagai tergugat viii: pengadilan negeri tersebut: telah membaca gugatan penggugat: putusan:,t. astra international inc., beralamat jalan juanda jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasanya baharuddin lubis, s.h. dan woo wibowo, s.h, advokat, berkantor wisma bensin lantai a9, jalan jenderal sudirman kav. jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal januari pemohon kasasi, dahulu penggugat berbanding: melawan tan il: bet. green garden, beralamat jalan tanjung duren barat blok timang barat jakarta. usman, beralamat jalan ipar raya kampung baru cakung rt. s5, kelurahan cakung jakarta. mabuk, beralamat kampung kandang sapi rt, sukamara jakarta utara, bnn marzuki, beralamat jalan ipar raya rt. kampung baru cakung, kelurahan cakung jakarta timur. chotib, beralamat kampung kadang sapi, rt. suka pura jakarta utara, tan dali bin gaming, beralamat 'di kampung kandang sapi rt. sukamara jakarta utara! ir. purwanto rachmat, beralamat p.t, portanigra jalan let, jen. paman kav. belakang, jakarta barat. memohon memohon kasasi, dahulu tergugat pembanding, tergugat tergugat s d vi''seka per telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, setelah melihat dan mempelajari surat surat bukti: tentang duduknya perkara: menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal agustus yang didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat tanggal agustus nomor register pdt.g pn,jkt.pusat, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut positif: bahwa tergugat vi, adalah pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas m2, terletak desa pusaka rakyat (sekarang kel. sukamara) kecamatan cilincing, kabupaten bekasi (sekarang will yah jakarta utara), yang diuraikan dalam sertifikat (tanda bukti hak) hak milik desa pusaka rakyat, gambar situasi nomor tertanggal (bukti demikian berikut dengan bangunan yang sekarang telah ada dan atas kemudian hari akan didirikan diatasnya (selanjutnya disebut juga tanah dan ba agunan), bahwa pada tanggal agustus tergugat telah memberi kan kuasa dengan hak substitusi kepada tergugat viii (bukti untuk dan atas nama pemberi kuasa tergugat vi), menjual, male pasukan hak dan kepentingan, mengobarkan, menyerahkan dan atau memindahkan hak dan kepentingan menjamin dan atau menyewa kan dengan cara apapun juga dan.dengan syarat syarat serta ketan tuan ketentuan serta harga dan lain lain jaminan yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa: tan kana bahwa dengan diberikannya kuasa tersebut atas kepada tergugat vih, maka pemberi kuasa tergugat vi) tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penjualan pengodean dan atau menyewakan dan atau, menjadikan tanah dan bangunan itu kepada.orang atau pihak lain dan atau melakukan tindakan tindakan apapun juga yang baik dengan tanah dan bangunan tersebut: ben bahwa harga penjualan pengodean tanah dan bangunan tersebut ditetapkan oleh kedua belah pihak seharga rp. , (bukti dan uang mana telah diterima oleh tergugat seluruh nya dari tergugat viii! ong alas bahwa menurut persetujuan para pihak tersebut yaitu : bila pen rima kuasa dapat menjual mengobarkan tanah dan bangunan itu, lebih daripada harga yang telah ditetapkan tersebut atas, maka seluruh kelebihannya itu adalah menjadi keuntungan dan miliknya penerima kuasa dan bila kurang maka seluruh kekurangannya itu adalah menjadi kerugian dan dipikul oleh tergugat viii: bahwa pada. tangga! januari kuasa tersebut atas telah. dipindahkan oleh tergugat viii, kepada penggugat (bukti akta pemindahan kuasa substitusi)harga penjualan pengodean tanah dan bangunan tersebut telah diterima oleh pemberi kuasa substitusi dari penerima kuasa substitusi seharga rp. (bukti akta perjanjian penunjukan tanggal januariberdasarkan akta pemindahan kuasa substitusi (bukti dan akta perjanjian penunjukan, (bukti yang masing masing dibuat oleh dan dihadapan notaris pejabat pembuat akta tanah jakarta tertanggal januari peng gugat telah memperoleh hak: untuk dan atas nama pemberi kuasa, menjual, mengobarkan, menyerahkan dan atau memindahkan hak dan kepentingan, menjadikan dan atau menyewakan dengan cara apapun juga serta ketentuan ketentuan serta harga dan lain lain jaminan yang dianggap baik oleh penggugat atas tanah hak milik tersebut atas berikut bangunan yang ada diatasnya, bahwa bilamana penggugat dapat menjual mengobarkan tanah berikut bangunan diatasnya lebih daripada harga yang tetap kan atas maka seluruh kelebihannya itu menjadi keuntungan dan miliknya penggugat: bahwa bila penggugat menjual mengobarkan tanah itu kurang daripada harga yang telah ditetapkan atas, maka seluruh ke karangannya itu menjadi kerugian dan dipikul oleh penggugat: bahwa dengan diberikannya kuasa tersebut atas maka pem beri kuasa telah melepaskan semua haknya baik langsung mau pun tidak langsung untuk menjual mengobarkan dan atau mengasingkan tanah berikut bangunan diatasnya tersebut ke pada pihak lainnya: bahwa penggugat setelah mendengar berita adanya penerobosan atas tanah tersebut, maka penggugat telah mengadakan peninjauan lokasi tanah tersebut danopling perumahan. tergugat dan. penggugat mem peroleh keterangan bahwa sebagian: dari tanah tersebut atas untuk selanjutnya disebut tanah dan bangunan sengketa telah dijual oleh tergugat ii, ih, iv, dan vii kepada tergugat dalam propinsi. bahwa guna mencegah jangan sampai kerugian kerugian peng gugat berlanjut dan bertambah, sehingga diperlukan adanya .suatu pencegahan kegiatan kegiatan untuk membangun atas tanah tersebut oleh tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, maka mohon agar pengadilan negeri jakarta pusat berkenan untuk memerintahkan tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, selama perkara ini berjalan dilarang:nya, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, mohon agar pengadilan negeri jakarta pusat berkenan memberi keputusan se bagai berikut ba. petit primaire inn mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya: menyatakan bahwa bukti hak, sertifikat hak milik' yang diuraikan dalam surat ukur tanggal (bukti adalah syah menurut hukum: bantan menyatakan bahwa hak hak yang diperoleh penggugat dari akte pemindahan kuasa (bukti dan akta perjanjian penuh bukan no, (bukti yang masing masing dibuat oleh dan di hadapan notaris pejabat pembuat akta tanah, di jakarta, kartini mulyadi, sh. tanggal januari adalah syah menurut hukum: menyatakan jual beli tanah sengketa berikut bangunan: diatasnya antara tergugat ii, ini, iv,.v dan vii dengan tergugat adalah tidak syah menurut. hukum atau semenurut hukum3:.di atasnya sebagaimana seperti semula. kepada penggugat, paling lam bat (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan pasti: menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar rp. (lima juta: menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa kedua belah pihak hadir, dan hakim telah mengusahakan per damian akan tetapi tidak berhasil: menimbang, bahwa pihak penggugat tetap teguh pada dalil dalil nya dan pihak para tergugat bertahan pada dalil pangkalannya: menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, se gala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan jawaban, replika, publik, pembuktian dan kesimpulannya daripada pihak dipersilahkan memeriksa berita acara persidangan, yang dianggap telah termuat dalam putusan ini: tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti ter sebut diatas: menimbang, bahwa tergugat atas gugatan tersebut mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa penggugat dalam petit primaire titik menuntut agar jual beli tanah sengketa berikut bangunan diatasnya antara ter gugat ii, tergugat iii, tergugat iv, tergugat dan tergugat vii dengan tergugat dinyatakan tidak syah menurut hukum atau se sedangkan tergugat tidak kenal dan tidak pernah ada hubungan jual beli tanah bangunan dengan tergugat ii, tergugat iii, tergugat iv, dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, kecuali dengan tergugat vii, itupun atas tanah adat lirik nomor dan dan buku tanah hak milik nomor ex, lirik nomor dengan demikian gugatan penggugat keliru alamat: suatu gugatan yang keliru dialamatkan kepada pihak yang sebenar nya bukan fihak yang dimaksud oleh penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima: dalam pokok perkara tergugat menyangkal gugat penggugat, yaitu bahwa tergugat membangun jalan raya adalah untuk jalan masuk akses menuju kom pleas perumahan rakyat dari untuk itu tergugat telah mem peroleh surat keputusan gubernur kepala daerah khusus ibu kota sebagaimana nomor s.k, nomor bkd wk. ii1 tanggal juni ti bahwa atas dasar surat keputusan gubernur tersebut tergugat telah mengadakan pembebasan. tanah terhadap pemegang hak atas pemegang tanah tersebut. adapun.tanah yang dibebaskan adalah: tanah lirik anna versi! ss.i. seluas meterpersegis persil s.ii, seluas meter persegi, . persil s.i. seluas meter persegi, tanah lirik (ex persil s.il. seluas meter persegi! tanah lirik (ex c1216): persil s.il seluas meter persegi, tanah lirik seluas meter persegi! tergugat, iti dalam jawabannya mna bel bahwa betul pada tahun bulan agustus tanggalnya saya lupa telah terjadi pembelian tanah tanah hak milik para pemilik.masing masing (dengan kuasa) dihadapan notaris kartini mulyadi, sh. pada waktu itu dengan jumlah orang pemilik,dengan luas sel rohnya ha. dengan letak tanah tersebut pinggir jalan raya cakung cilincing kelurahan sukamara wilayah jakarta utara dan bertindak sebagai pembeli pada waktu itu ir, pur want rahmat (sekarang tergugat viii). . nana hal pelaksanaan pelepasan hak tersebut tidak termasuk daripada sertifikat a n h. haruslah luas di atas 'surat. m2. hal tersebut memang sengaja ditunda pelepasan haknya notaris kartini mulyadi, sh, karena ada masalah. yang tidak beres, karena itu notaris kartini mulyadi, sh, tidak berani.membuatkan pelepasan hak atas surat sertifikat tersebut: menurut sepengetahuan saya saat ini dianggap oleh pt. united tractor dan pt. astra intl inc. sebagai tergugat viii dan vii: maka dengan adanya perluasan wilayah dari jawa barat masuk dalam wilayah berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dan keputusan mendagri nomor tahun ten tang penetapan batas batas secara pasti wilayah dki dengan jawa barat dan keputusan gubernur dki jakarta tanggal desember d.i. a tentang penghapusan status desa otonom pembentukan, penggabungan dan perubahan nama nama dalam wilayah dki jakarta dalam rangka nomor hal ini sdr. haruslah dengan cara melawan hu kum, meng arsip dan membelot serta mengukur tanah tanah milik orang lain (yang menjadi tergugat sekarang ini) dan memohon desa pusaka rakyat pada waktu itu dan agraria bekasi, sehingga keluarlah sertifikat atas namanya sendiri dengan nomor sedang dalam surat sertifikat nomor a n haruslah adalah hak milik mutlak yang mereka dapat dari peninggalan orang tua masing masing yang terdiri dari marzuki luas mabuk luas usman abd. rahman dan rohil sehingga jumlah luasnya inilah sebenarnya yang menjadi pokok persengketaan akibat dari surat sertifikat nomor yang tidak ada dasar asal dan usul dari siapa tanah tersebut didapat, dan hal ini perlu dipertanyakan dari mana dan asal dari siapa sdr, marullal: memiliki tanah tersebut? hakim ketua majelis sidang yang terhormat. sejak selesainya transaksi kepada ir. purwanto rahmat (tergugat saya tergugat vii dan riil berulang kali memberitahukan dan me laporkan, yang saya katakan bahwa para pemilik (keempat orang tersebut atas) sampai saat ini tidak dibayar oleh sdr. haruslah dengan jawaban nanti saya selesaikan panggil sdr. haruslah. akibat itikad kurang baik sdr. haruslah para pemilik yang betul betul hak (yang ada dalam sertifikat nomor dijual kepada pt. green garden. dalam bentuk lirik berikut bedanya dan surat surat keterangan lainnya yang sah, sampai dengan bukti yang di ajukan oleh tergugat i(pt. green garden): mengenai sertifikat hak milik saya nomor yang ada asal usul nya yang saya beli dahulu dari pr. pisah muslimah dan dari sawi yah amanah saat, dengan tuas seluruhnya m2, tidak ada masalah: begitu juga sertifikat hak milik no, a n pr. tamah binti tahir dengan luas juga tidak ada masalah, karena itu tidak berlebihan walaupun tanah tanah tersebut diaper masakan kepada pt. united tractor dan pt. astra int"! inc. dari sdr. ir. purwanto rahmat, berapa harga dasar ganti rugi dari yang diberikan kepada ir. purwanto rahmat atas tanah tanah tersebut mohon penggugat jelaskan: mohon kepada hakim ketua majelis sidang pengadilan jakarta pusat, agar dan agar dimasukkan dalam pokok perkara ini. dan memohon pula kepada ketua majelis hakim pengadilan negeri se adanya berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil adilnya: tan menimbang, bahwa tergugat viii membenarkan gugat penggugat yang lain sebagaimana menyerahkan saja kepada keputusan' pengadilan dan sebagaimana menjawab namun jawabannya tidak relevant dengan pokok perkara, menimbang, bahwa berdasarkan hal atas pengadilan berpendapat sebagai berikut dalam eksepsi eksepsi tergugat harus tidak dapat diterima, karena gugat pengguna gat tidak salah alamat karena tergugat telah mengakui, bahwa ba agunan yang sedang dibangun adalah dibangun tergugat. sedangkan tanah, mana tergugat membangun tersebut menurut petikan peta yang dibuat dari kantor agraria jakarta utara dan ditanda tangani ir. gurita widodo adalah atas tanah, sertifikat hak milik nomor yang sekarang dikuasai oleh penggugat dengan demikian alasan tergugat bahwa gugatan penggugat salah alamat adalah tidak beralasan: dalam pokok perkara ben menimbang, bahwa terlebih dulu akan kami pertimbangkan kwalitas penggugat dalam perkara ini bahwa memang benar tergugat vi, adalah pemilik sebidang tanah tanah hak milik seluas terletak desa pusaka rakyat sekarang kelurahan sukamara kecamatan cilincing kab. bekasi (sekarang wilayah jakarta utara bukti .: ps1 bahwa pada tanggal agustus tergugat telah memberi kan hak sertifikat kepada tergugat viii (bukti yang isinya terperinci tersebut dalam bukti bahwa harga pengodean tanah dan bangunan sebesar rp. telah diberikan oleh tergugat viii kepada tergugat vi. bahwa pada tanggal januari kuasa tergugat viii, telah dipindahkan kepada penggugat (bukti bahwa harga penjualan pengodean tanah dan bangunan telah di bayar seharga rp. (bukti yang telah diterima oleh tergugat viii: menimbang, bahwa dengan demikian penggugat adalah orang yang berhak dan berkepentingan atas tanah sertifikat milik nomor atas nama tergugat (selanjutnya disebut tanah sengketa) oleh karenanya penggugat berhak dan dapat menjadi pihak dalam perkara ini: menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan, telah ter jadi penerobosan atas tanah sengketa oleh tergugat mana atas tanah tersebut telah dibangun jalan beraspal, dan sebagian tanahnya dibuat patok untuk perumahan: menimbang, bahwa atas dalil penggugat yang disangkal oleh ter gugat sebagaimana tersebut atas pengadilan berpendapat sebagai berikut menurut saksi juwana, sh. dari kantor agraria bekasi, bahwa sertifikat sertifikat nomor betul betul keluar kan oleh kantor agraria bekasi dan jalan yang sekarang ada, pada waktu penerbitan belum ada: saksi nursyirwan ramli, sh. kasus sie pengukuran dan pemetaan tanah kantor agraria jakarta utara dengan menunjukan peta lokasi tanah sengketa (peta lokasi mana kemudian kutipan petikan nya yang ditanda tangani irdalah atas sebagaimana tanah sengketa: menimbang, bahwa dengan demikian terbukti tergugat dengan tanpa hak telah membangun jalan beraspal atas tanah sengketa: menimbang, bahwa selanjutnya atas hak tersebut sehubungan de ngan petit penggugat perlu dipertimbangkan tuntutan mana yang patut dikabulkan: petit ini tidak dapat dikabulkan seluruhnya tetapi hanya dicabut kan sebagian, karena terdapat petit lain yang tidak berdasarkan hukum, yang rinciannya akan terurai nanti dalam dictum keputusan petit nomor dan tang karena ada bukti autentik tentang petit ini dan tidak ada bukti per layanan yang melemahkan maka petit dan patut dikabulkan: petit nomor petit patut ditolak, karena tidak ada jual beli sebagaimana didalilkan oleh penggugat, antara tergugat dengan tergugat ii, tergugat iii, ter gugat iv, tergugat tergugat vi, tergugat vi! yang berkaitan dengan tanah sengketa: petit menimbang, bahwa sebelum menyatakan keputusan atas petit haruslah dinyatakan lebih dahulu bahwa tergugat membangun bangunan atas tanah sengketa adalah tanpa hak, pernyataan mana tidak dicantumkan penggunaan dalam petitumnya, namun penggugat mencantumkan, tuntutan subsidi memberi keputusan yang seadil adilnya, dikabulkan dengan petit penggugat tidaklah male biji tuntutan dari penggugat: selanjutnya tentang petit karena berdasarkan hukum sebagai mana pertimbangan kami atas patut dikabulkan: petit tentang uang paksa sebesar rp. untuk setiap hari kelam batan kami berpendapat terlalu berat untuk kelalaian termaksud dan kami berpendapat terlalu berat untuk kelalaian termaksud dan kami menetapkan sendiri sesuai dengan keputusan provisi jalan rp. untuk setiap hari kelambatan untuk mencegah, kelam batan penyerahan yang akan berlarut larut, petit bahwa apa yang ditentukan penggugat dalam petit ini haruslah di tolak, karena dengan mengabulkan petit akan bertentangan dengan petit penyerahan kami tetapkan sebesar rp. setiap hari kelam batan, petit ." naa bahwa apa yang ditentukan penggugat tersebut pengadilan tidak perlu belum mengabulkan karena akan bertentangan dengan petit ke penggugat: menimbang, bahwa karena gugat dengan demikian dikabulkan se bagian maka tergugat ada dipihak yang kalah harus membayar ongkos perkara: menimbang, memerintahkan tergugat lain menghormati dan men taat keputusan ini: mengingat akan dalam bab hir dan peraturan yang bersangkutan: mengadilinuh bukan nomor (bukti p s), yang masing masing dibuat oleh dan hadapan notaris plat. jakarta, kartini mulyadi, sh, ter demikian putusan ini diambil dalam persidangan pengadilan negeri jakarta pusat yang dinyatakan terbuka untuk umum pada rabu tang gal mei oleh kami moerdjjatoen, sh, hakim pengadilan ne geri jakarta pusat, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa ter gugat dan tergugat ii, tergugat serta panitera pengganti mengatur siahaan, hidangan pengadilan negeri jakarta pusat pada pokoknya atas dalil dalil bahwa tergugat asli adalah pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas m2, dalam sertifikat hak milik desa pu saka rakyat, gambar situasi nomor tertanggal desember terletak desa pusaka rakyat, demikian berikut dengan ba agunan yang sekarang telah ada dan atas kemudian hari akan didirikan atasnya: bahwa pada tanggal agustus tergugat asli vi, telah mem beri kuasa dengan hak substitusi kepada tergugat asli viii untuk dan atas nama' pemberi kuasa tergugat asli vi), menjual, melepaskan hak dan kepentingan menjadikan dan atau menyewakan dengan cara apapun juga dengan syarat syarat serta ketentuan ketentuan serta harga dan lain lain jaminan yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa: bahwa dengan diberikannya kuasa tersebut atas kepada tergugat asli viii, maka pemberi kuasa tergugat asli vi) tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penjualan pengodean dan atau menyewakan dan atau menjadikan tanah dan bangunan itu kepada orang atau pi hak jain dan atau melakukan tindakarstindakan apapun juga yang baik dengan tanah dan bangunan sengketa: bahwa harga penjualan pengodean tanah dan bangunan sengketa ditetapkan oleh kedua belah pihak seharga rp. , uang mana telah diterima seluruhnya oleh tergugat asli dari tergugat asli vi: bahwa pada tanggal januari kuasa tersebut atas telah dipindahkan oleh tergugat asli viii kepada penggugat asli, akta pemain dahan kuasa substitusi) no, yang dibuat oleh dan dihadapan no baris plat jakarta, kartini mulyadi, s.h.: bahwa berdasarkan akta pemindahan kuasa substitusi dan akta perjanjian penunjukan no, yang masing masing dibuat oleh dan dihadapan notaris plat jakarta tertanggal januari penggugat asli telah memperoleh hak untuk dan atas nama pemberi kuasa, menjual, mengobarkan, me menyerahkan dan atau memindahkan hak dan kepentingan, menjamin kan dan atau menyewakan dengan cara apapun juga serta ketan tuan ketentuan serta harga dan iain lain jaminan yang dianggap baik oleh penggugat asli atas tanah dan bangunan sengketa: bilamana penggugat asli dapat menjual mengobarkan tanah dan bangunan sengketa lebih dari pada harga yang telah ditetapkan atas, maka seluruh kelebihannya itu menjadi keuntungan dan milik nya penggugat asli: bilamana penggugat asli menjual mengobarkan tanah sengketa kurang dari pada harga yang telah ditetapkan atas, maka seluruh kekurangannya itu menjadi kerugian dan dipikul oleh penggugat asli dengan diberikannya kuasa tersebut atas maka pemberi kuasa telah melepaskan semua haknya baik langsung maupun tidak lang sung untuk menjual mengobarkan dan atau mengasingkan tanah dan bangunan sengketa kepada pihak lainnya: bahwa setelah mendengar berita adanya penerobosan tanah seng kota, penggugat asli mengadakan peninjauan lokasi tanah sengketa dan ternyata atas tanah tersebut telah dibangun jalan aspal dan se bagian dari tanahnya telah dibuat patok patok untuk kopling berumah tergugat asli dan sebagian dari tanah dan bangunan sengketa telah dijual oleh tergugat asli ii, iii, iv, dan vii kepada tergugat asli bahwa guna mencegah jangan sampai kerugian kerugian penggugat asli berlanjut dan bertambah, sehingga diperlukan adanya suatu pence bahan kegiatan kegiatan untuk membangun atas tanah sengketa oleh tergugat asli atau siapa 'saja yang memperoleh hak daripadanya, maka mohon agar pengadilan negeri jakarta pusat memerintahkan tergugat asli serta siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, selama perkara ini berjalan dilarang nya: naa bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, penggugat asli menuntut kepada pengadilan negeri jakarta pusat supaya memberi putusan seba gai berikut primaire ban mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, kanan menyatakan bahwa bukti hak, sertifikat hak milik yang diuraikan dalam surat ukur tanggal no, bukti adalah sah menurut hukum, menyatakan bahwa hak hak yang diperoleh penggugat dari akte pemindahan kuasa no, (bukti dan akta perjanjian penuh bukan (bukti yang masing masing dibuat oleh dan hadapan: notaris pejabat pembuat akta tanah jakarta, kartini mulyadi, s.h. tanggal januari adalah syah menurut hukum: menyatakan jual beli tanah sengketa berikut bangunan atasnya antara tergugat asli ii, iii, iv, dan vii dengan tergugat asli adalah tidak sah menurut hukum atau setidak tidaknya menyatakan bahwa bukti kepemilikan tergugat asli atas tanah dan bangunan yang ada atasnya adalah tidak sah menurut hukum: menghukum tergugat asliasli, paling lambat hari setelah putusan berkekuatan pasti: menghukum tergugat asli untuk membayar uang paksa sebesar rp. (lima ribu, bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat asli mengajukan eksepsi yang pada.pokoknya sebagai berikut eksepsi bahwa penggugat asli dalam petit primaire titik menuntut agar jual beli tanah sengketa berikut bangunan atasnya antara tergugat asli iii, iv, dan vii dengan tergugat asli dinyatakan tidak sah menurut hukum atau setidak tidaknya menyatakan bahwa bukti ke pemilikan tergugat asli atas tanah dan bangunan yang ada atasnya adalah tidak sah sedangkan tergugat asli tidak kenal dan tidak pernah ada hubungan jual beli tanah bangunan dengan tergugat asli ji, iii, dan sebagaimana didalilkan oleh penggugat asli, kecuali dengan ter gugat asli vii itupun atas tanah adat lirik dan dan buku tanah hak milik ex. lirik dengan demikian gugatan penggugat asli keliru alamat, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima: dalam pokok perkara bahwa tergugat asli membangun jalan raya adalah untuk jalan masuk akses menuju kompleks perumahan rakyat dari btn., untuk itu tergugat asli telah memperoleh surat keputusan gubernur kepala daerah khusus ibu kota sebagaimana sk. bkd wk. tanggal juni t,i atas dasar sk. gubernur tersebut tergugat asli telah mengadakan pembebasan tanah terhadap pemegang hak atas pemegang tanah ter sebut, yaitu tanah lirik persil s.i luas kurang lebih m2, persil s.ii tuas kurang lebih m2: persil s.i luas kurang lebih m2: tanah lirik (ex. persil s,ii luas kurang lebih m2. tanah lirik (ex. versi! seluas kurang lebih m2, ka, tanah lirik luas kurang lebih m2)mei pdt. )pn. jkt. pusat, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut:. pindahan kuasa nomor (bukti dan akte perjanjian penuh bukan nomor (bukti p s) yang masing masing dibuat oleh dan hadapan notaris plat jakarta, kartini mulyadi, s.h. ter tanggal januari adalah '.nomor atas nama ter gugat yang dikuasai oleh penggugat, ..'h, menghormati dan mentaati keputusan ini: inna nan menolak gugat penggugat untukoktober s27 pdt pt.dki yang kamarnya berbunyi sebagai berikutpdt,g pn.ikt.: dalan: kepada ketua pengadilan negeri jakarta pusat: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pengguna gat berbanding pada tangga! pebruari kemudian terhadapnya oleh penggugat berbanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, ber pasarkan surat kuasa khusus tanggal januari diajukan pero conan kasasi secara lisan pada tanggal pebruari sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi srt. pdt. pn. ikt. pusat yang dibuat oleh panitera kepala pengadilan negeri jakarta pusat, permohonan mana dengan disertai oleh memori kasasi yang menjual alasan alasan yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tersebut: bahwa setelah itu oleh tergugat pembanding yang pada tanggal pebruari telah diberitahuperu ari menimbang, bahwa perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu undang undang no, tahun sudah berlaku, maka member ditahan isi putusan dan permohonan kasasi diberlakukan tenggang waktu kasasi menurutajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undangpemohon kasasi penggugat asal sangat berkeberatan atas putusan pengadilan tinggi jakarta yang dalam pertimbangan hu kaumnya menyatakan penggugat asal tidak dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa," pertimbangan mana adalah keliru, karena p1, adalah bukti sertifikat hak milik no, atas nama meme gang hak dali bin gaming tergugat asal vi: adalah bukti surat kuasa mutlak dari dali bin gaming ke pada insinyur purwanto rachmat tergugat asal viii), surat kuasa mutlak tersebut tidak terkena larangan instruksi menteri dalam negeri tahun karena instruksi men teri dalam negeri tersebut berlakunya terbatas pada surat kuasa mutlak yang sesudah dikeluarkannya instruksi menteri dalam negeri tahun yaitu mulai berlaku sejak tanggal maret tegasnya instruksi menteri dalam ne geri tersebut tidak berlakusurut. bahwa berdasarkan dari bukti kuasa tersebut atas dapat dialihkan kepada siapa penjaga, dan kuasa tersebut telah dialihkan kepada penggugat asal berdasarkan pemindahan ku asa (substitusi), bukti bahwa pengadilan tinggi jakarta tidak menilai keseluruhan bukti bukti yang diajukan penggugat asal, tetapi hanya menilai sebagian dari bukti bukti tersebut sehingga memberikan pertimbangan yang keliru. bukti bukti yang tidak dipertimbangkan: oleh pengadilan tinggi tersebut ialah bukti bukti sertifikat tanah, keterangan saksi juwana, s.h. dari agraria bekasi yang mene rangka bahwa sertifikat tanah bukti p f betul betul keluar kan oleh kantor agraria bekasi, dan jalan yang sekarang ada pada waktu penerbitan belum ada: keterangan saksi nursyirwan ramli, s.h. dari kasus sie penyu kurang dan pemetaan tanah kantor agraria jakarta utara de ngan menunjukkan peta lokasi tanah sengketa (peta lokasi mana kemudian kutipan pekannya yang ditanda tangani itsal adalah atas tanah sengketa: bahwa bukti surat lirik yang diajukan oleh tergugat asal lokasi tanahnya bukan atas tanah sertifikat bukti p i ,atau dengan kata lain lokasinya adalah tempat jain, karena itu jalan berikut patok yang dibuat oleh tergugat asal atas tanah sengketa adalah me rupawan pelanggaran terhadap hak haknya penggugat asal: menimbang mengenai keberatan ad. dan bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena men pelak santan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang tahun bahwa akan tetapi terlepas dari keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut atas, mahkamah agung dengan alasan sendiri berpendapat bahwa pengadilan tinggi jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena pengadilan tinggi jakarta dalam memeriksa perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa secara menyeluruh, bahwa menurut pengadilan tinggi jakarta, penggugat asal mendali kan bahwa mempunyai hak milk atas tanah sengketa, padahal penggugat asal hanya mendalilkan bahwa mempunyai hak atas tanah sengketa, yaitu hak kuasa mutlak atas tanah sengketa dan hal tersebut telah terbukti secara sah: letak (lokasi) serta luas tanah menurut sertifikat hak milik no, telah jelas (pasti), sedangkan jalan yang dibangun oleh tergugat asal

makan (onheetbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada pe sebab cekcok yang harus. dibuktikan, akan tetapi melihat dari: kenyataannya adalah benar: terbukti adanya cekcok yang terus (oke menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. febiedai. sebagai berikut dalam perkara emma lilin rose tuner, bertempat tinggal kampung lalu maesa), kecamatan palu timur, kota administratif palu, pemohon kasasi dahulu penggugat berbanding, melawan rudy hermanos tania, bertempat tinggal kampung lalu maesa) kecamatan palu timur, kota administratif palu, memohon kasasi dahulu tergugat pmb anj, telah menggugat se karang memohon kasasi sebagai tergugat asli muka persidangan pengadilan negeri palu pada pokoknya atas dalil dalil bahwa penggugat asli dan tergugat asli telah menikah manado tanggal maret akta perkawinan catatan indonesia nasrani koda manado sssbahwa: dari pernikahan tersebut telah diperoleh orang:anak, masing masing libya moody, donna, lahir manado tanggal maret. denny: kaisar, lahir palu tanggal15 desember: mendy jusuf, lahir manado tanggal mei musa victor easter, palu tanggal. april :.empat anak tersebut. dalam meme peliharaan penggugat asli: bahwa pada mulanya hidup rumah tangga antara penggugat asli. dan tergugat asli damai, terbukti dengan lahirnya. keempat. anak ter sebut atas, tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan seteru nya, karena sifat tergugat asli yang tidak jujur, hidup berfoya foya, se hingga terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat di ramaikan lagi untuk menempuh rumah tangga bahagia dan harmonis bahwa tergugat asli sudah tama tidak memberi jainiian hidup se hari hari bagi pengobat dan keempat anaknya tersebut, tergugat asli tahun atas kemauan sendiri telah menggadaikan dan menjual habis kental dan bangunan rumah yang merupakan harta satu satunya harta pendapatan untuk kepentingan sendiri, bahwa penggugat asli sama sekali sudah tidak mampu untuk me berzina dan hidup bersama dengan tergugat asli sebagai seorang suami yang baik, maka penggugat asli mohon agar pernikahan antara peng gugat asli dan tergugat asli putus karena perceraian: bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, penggugat asli mohon agar pengadilan negeri palu memberikan putusan sebagai primaire amends mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat: menyatakan terurai" karena perceraian "nikah antara penggugat. dan tergugat yang'dilangsungkan manado pada tanggal maret tersebut: bana basa menetapkan'menurut hukum bahwa keempat anak yang masih bawah timur tersebut. atas, tetap tinggal dalam pemeliharaan dan pendidikan langsung dari penggugat sampai mereka menjadi dewasa: anang bana pan asa ani menghukum tergugat untuk memberi jaminan hidup kepada peng gugat selama masih hidup dan belum kawin lagi dan kepada ke empat anak penggugat dan tergugat sampai mereka menjadi de masa sebesar bagian dari gaji dan penghasilan lain yang di terima karena jabatannya: " . kep utusan senna demi keadilan berdasarkan. ketuhanan yang pengadilan: negeri: palu, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut: dalam perkaranya:: see abah emma: lilly rose tuner, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal kampung lalu maesa) dalam hal ini disebut penggugat: daan dna rudy hermanos tania, pekerjaan pegawai dinas kehutanan propinsi sulawesi tengah, tinggal kampung lalu maesa), selanjutnya disebut pengadilan negeri tersebut: telah. membaca dan: meneliti berkas gugatan dan surat surat yang diperhadapkan dalam perkara ini. bnn telah mendengar kedua belah pihak serta saksi saksi muka sidang, mna menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal januari yang didaftarkan. bawah nomor pdt. telah mengajukan hal hal pokok sebagai berikut: akan bahwa penggugat. dan tergugat telah menikah. sah manado pada tanggal maret akte perkawinan catatan sipil indonesia nasrani kotamadya manado . bahwa dari pernikahan tersebut telah diperoleh (empat) orang anak masing masing libya moody donna, lahir manado tanggal maret denny kristal, lahir palu tanggal desember mendy jusuf, lahir manado tanggal mei musa victor easter, lahir palu tanggal april keempat 'anak tersebut kini dalam pemeliharaan dari penggugat: bahwa mula pertama hidup rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, terbukti dengan lahirnya keempat anak tersebut atas, akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan seterusnya, dikarenakansifat tergugat yang tidak jujur, hanya hidup berfoya foya, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi guna terbitnya kembali hidup rumah tangga yang baik, bahagia dan harmonis sebagaimana rumah: tangga yang'layak: bahwa selain'itu pula tergugat sudah'sejak lama tidak memberikan lagi jaminan hidup sehari hari bagi penggugat: bersama keempat: anak tersebut, sebagai seorang ayah suami yang baik dan bertanggung jawab, bahwa keadaan:cekcok yang: sudah: sedemikian itu malah lebih fatal lagi: dari sifat yang tidak bertanggung jawab itu, tergugat pada tahun atas kemauannya sendiri tanpa setahu penggugat, telah menggadaikan dan. terakhir sudah menjual habis tanah kental dan ba agunan rumah yang merupakan satu satunya harta peninggalan tersebut atas, dan digunakan untuk kebutuhan hidupnya sendiri, bukan untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga terutama kepentingan hidup anak anak. ane lan pasa ana bahwa dengan demikian penggugat sama sekali sudah tidak mampu lagi untuk. menerima dan untuk hidup bersama sama dengan tergugat sebagai seorang suami yang baik, sehingga adalah memenuhi:ketentuan bila penggugat memohon agar nikah penggugat dan tergugat tersebut di nyatakan putus karena perceraian. .:. dana san ara (su'bahwa' oleh dan" karena hak hal: tersebut diatas, mohon dengan hormat: kiranya: pengadilan negeri palu 'akan berkenan "memutuskan sebagai berikut pen per mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat: menyatakan terurai karena perceraian nikah antara'penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di manado pada tanggal maret menetapkan menurut "hukum bahwa keempat anak yang masih mudi 'bawah umur tersebut atas, tetap tinggal 'dalam pemeliharaan dan pendidikan langsung dari penggugat sampai 'mereka menjadi menghukum tergugat untuk memberi jaminan hidup kepada peng pusat selama masih hidup dan belum kawin lagi dan kepada ke empat anak penggugat dan "tergugat "sampai' mereka menjadi "dewasa sebesar bagian "dari gaji dan penghasilan lain yang diterima karenajabatannya. men !''' memberi kuasa kepada penggugat dengan kekuatan surat keputus jan ini, untuk langsing menerima pada bagian keuangan atau pem 'bayar' gaji pada'instansi' atau tempat 'inang saja 'tergugat be set kerja bun ngan danhonekeml ass asas biaya acara dipertanggungkan kepada tergugat pula tergugat tersebut, sehingga: rela berkorban menuntut cerai sus daripada penderitaan ini'harus pula melibatkan anak anak secara nyata karena makin hari sudah menginjak umur dewasa: use demikian: percekcokan dalam: suatu rumah tangga secara umum, maupun. dalam hal ini khusus terhadap rumah. tangga penggugat .dan tergugat tidak dapat diikat: dengan jumlah kelahiran anak seperti dari: keadaan hidup rumah tangga. yang aman tentram se bahtera: dan: bahagia yang: dibina bersama: antara :suami' isteri. #esu kiranya akan: menjadi. pertimbangan bapak hakim ketua, karena dengan, prilaku yang tidak jujur. tergugat itu: perlu sekali dipercaya kan: apakah. benar rumah.tangga penggugat dan tergugat masih dapat mewarnai suatu keadaan hidup rumah tangga yang:aman, rukun, damai bahagia dan sejahtera: seperti dimaksud oleh 'para ahli hukum dan undang undang yang wajib kita anut sebagai hukum positif. andaikata suasana aman, bahagia dan sejahtera itu masih mewarnai hidup rumah tangga penggugat dan tergugat, apakah penggugat harus dinilai sebagai isteri yang tidak waras membuat malu tergugat sebagai suami sendiri muka umum karena dengan tuntutan harus ditarik depan sidang dalam perkara ini: pesan berdasarkan hal hal tersebut di'atas, mohon: kiranya bapak hakim ketua akan berkenan memberi putusan: one sen mengabulkan:gugatan penggugat seluruhnya, lose membebaskan biaya acara kepada'tergugat. menimbang bahwa atas replika penggugat:tersebut: tergugat: telah menanggapinya lagi. dengan publiknya tertanggal maret1984, dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut l :. bahwa:'kalau: penggugat bertatap: pada: gugatan, maka saya ter (so gugat juga demikian halnya bertatap padajawabannya. bahwa tergugat sudah katakan apapun alasan penggugat, tergugat tidak mau tahu dan sama sekali tidak mau cerai karena hari depan ., @nak anak, . seandainya: penggugat: betul betul pemikir kepentingan dan hari depan anak anak seperti: dikatakan penggugat pada: gugatan dan jawabannya, masih perlu mempelajari usaha dan kegiatan apa su saja yang dibuat atau dilaksanakan "tergugat: sebagai seorang ayah, apakah itu usaha sudah berhasil atau belum. sejati dengan: permintaan. ceraiini malah dengan sendirinya: meng halangi usaha tergugat, malah sejauh:itu memalukan:dan.sekaligus membawa akibat yang jelek, akibatnya anak anak juga sendiri yang nee jadivalasan "untuk cerai, kecuali saja: kalau"nyata' tergugat sudah wesemelakukan halal atau :perbuatan' yang menjurus pelanggaran norma norma kesusilaan, karena tergugat masih: menyadari diri cepuntidak pernah melakukan hal hal. yang merusak 'nama'baik rumah pusntangga, sehingga alasan: dipakainya" rumah dan kental harta pen kse dapatan bersama dengan penggugat, dengan tidak ketahuan penggugat itu, agar tidak diterima sebagai alasan, malah sejauh itu harus menjadi tanggung jawab bersama antara suami isteri, sebab walaupun semula tidak diketahui penggugat, tetapi bila hasil usaha tergugat. dengan menggunakan modal rumah dan kental tersebut sudah berhasil, sudah barang tentu tergugat buktikan dan serahkan guna kepentingan rumah tangga dan kebutuhan anak anak #hal ini tergugat bersedia akan mengajukan bukti bukti dalam usaha o.s0tersebut. aan damn tan batas sehubungan dengan itu :dengan' penuh 'rendah hati,: tergugat minta agar bapak ketua tidak akan mengabulkan gugatan penggugat tersebut: pmr papan aan wamena pens menimbang, baliwasvatas jawaban tergugat: tersebut, penggugat telah menanggapinya dengan replikanya tertanggal pebruari' mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut bahwa penggugat bertatap pada gugatan: suda bahwa jawaban tergugat semata mata: merupakan alasan: yang se ngada dibuat buat, tidak didasari pada fakta menurut hukum oleh nya mohon dikesampingkan: asa . bahwa penggugat. bertatap pada dalih .gugatan' yang didasarkan pada percekcokan. ben eta bahwa batas kesabaran penggugat terhadap sikap tidak jujur dan tidak adanya. tanggung jawab dari tergugat. itu, setelah ketahuan bahwa.atas: kemauan sendiri tergugat sudah menyerahkan'rumah medan kental.yang satu satunya sebagai hasil: pendapatan bersama selama dalam pernikahan, kepada saudara dani adam, sebagai mana .nyata disengketakan dar berakhir dengan putusan perdamaian dari pengadilan negeri: palu ini dalam perdata pl9b1 pdt. gin bahwa andaikata tergugat benarjujur dan. mempunyai:rasa tang gung jawab, sudah tentu bentuk usaha tau upaya apa'saja yang me .menyangkut. kebutuhan :hidup atau memberatkan "tanggung jawab 'rumah tangga harus memerlukan ikut serta'atau' musyawarah dari penggugat sebagai isteri. basa megan aan bahwa penggugat tidak mampu lagi menahan derita batin akibat gula tergugat tersebut, shin gga rela berkorban menuntut cerai sn dari pada penderitaan ini harus pula melibatkan anak anak: secara nyata karena makin hari sudah menginjak umur dewasa. gigs demikian percekcokan dalam suatu rumah tangga secara umum, maupun dalam: hal ini: khusus: terhadap: rumahtangga: penggugat susunan tergugat tidak dapat: diikat dengan jumlah! kelahiran anak seperti dari' keadaan hidup rumah tangga yang 'aman:tentram se se bahtera: dan: bahagia yang dibina: bersama: antara. suami" isteri. wis kiranya. akan menjadi pertimbangan bapak hakim ketua, karena dengan prilaku. yang tidak jujur. tergugat: itu: perlu. sekali dipercaya kan apakah benar rumah.tangga penggugat dan. tergugat masih: dapat .mewarnai suatu. keadaan hidup rumah tangga yang aman: rukun, damai bahagia. dan: sejahtera' seperti dimaksud oleh' para ahli: hukum dan undang undang yang wajib kita anut sebagai hukum positif: andaikata suasana. aman, bahagia dan sejahtera itu: masih .mewarnai hidup "rumah tangga penggugat dari tergugat, apakah penggugat harus: dinilai sebagai isteri yang tidak waras membuat malu tergugat sebagai suami:sendiri dimuka umum karena.dengan tuntutan harus: ditarik depan" sidang dalam perkara ini iso aan ana ada berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon kiranya' bapak hakim ketua akan berkenan memberi putusan, sos mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya: membebaskan biaya acara kepada tergugat. menimbang bahwa atas replika penggugat tersebut' tergugat: telah menanggapinya lagi dengan: publiknya tartan gagal maret: ,.dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut io pita bahwa: kalau: penggugat bertatap: pada gugatan, maka: saya ter es gugat juga: demikian halnya bertatap: padajawabannya:: . bahwa tergugat sudah katakan apapun alasan penggugat::tergugat tidak mau: tahu: dan: sama: sekali tidak mau:cerai karena hari depan benganaksanaky (es one abe een item sama . seandainya penggugat: betul betul pemikir kepentingan: dan hari depan anak anak seperti dikatakan 'penggugat pada gugatan dan jawabannya, masih perlu mempelajari usaha. dan kegiatan apa sususaja yang dibuat atau dilaksanakan tergugat sebagai seorang ayah, kes apakah itu usaha sudah berhasil atau belum, done tian #sejati. dengan: permintaan cerai ini malah: dengan sendirinya meng halangi usaha :tergugat:, malah sejauh itu memalukan:dan sekaligus membawa akibat yang jelek, akibatnya anak anak: juga:sendiri yang menge tita: nee sal pemain dab been tergugat akan "selalu berusaha untuk terhindar "dari cerai yang akhirnya diputus pengadilan, akan tetapi kalau akhirnya cerai juga, maka tergugat tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, sebab apa gunanya tergugat masih 'mau bekerja membanting tulang, sedangkan anak anak akhirnya turut mem benci tergugat kalau saja sudah cerai. san 'hal ini bukan lagi pikiran belaka, tetapi sudah banyak kenyataan 'hya bila kita lihat akibat dari perceraian dan yang menimpa anak anak sesudahnya. 'sehubungan dengan itu, tergugat sangat. mengharapkan bantuan dan kebijaksanaan bapak hakim ketua, agar jangan sampai, penggugat dan tergugat dinyatakan cerai mengingat hari depan anak anak, dan pendapatnya "penyelesaian perkara ini dikembalikan untuk dimusyawa bahkan kembali antara penggugat dan tergugat. olehnya mohon bapak hakim memutuskan: menolak gugatan penggugat: biaya perkara sesuai hukum yangadil. bana menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya penggugat te lah mengajukan orang saksi yakni era baa aaa saksi bernama panel peta, atas sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: saksi tinggal rumah penggugat dan tergugat sejak tahun sampai sekarang. pan selama saksi tinggal rumah penggugat dan tergugat saksi melihat bahwa antara penggugat dan tergugat sering cekcok (bertengkar). bahwa menurut penglihatan dan pengamatan saksi, yang mence bahkan timbulnya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, 'karena tergugat bersifat sangat cemburu, juga tergugat sering mabuk dan pu lang larut malam. mena bahwa sering bila timbul pertengkaran juga dibarengi dengan per kelahiran antara penggugat dan tergugat. bahwa pada akhir akhir ini saksi melihat keadaan rumah tangga mereka, sudah sangat kacau, dan tergugat.sudah tidak tinggal lagi ru mah, dia hanya datang sekali sekali menjenguk anaknya. bahwa menurut penglihatan saksi, mereka agak sukar untuk ru: kun lagi, karena mereka sama sama keras pendirian, tidak ada yang rela untuk mengalah bila timbul cekcok antara mereka. saksi ii, bernama nyoman putu, atas sumpah menerangkan pada po kosnya sebagai berikut lss aksi: adalah. teman sekerja dengan, tergugat. pada kantor. dinas kehutanan propinsi sulawesi tengah palu. sy3 sebagai teman sekerja saksi sering datang bertamu rumah peng: gugat.dan tergugat. menurut penglihatan saksi antara penggugat dengan tergugat sering sekali timbulpertengkaran. what, yang menyebabkan timbulnya pertengkaran antara penggugat dan. tergugat. menurut pengamatan saksi ialah karena tergugat sering pulang larut malam dan juga tergugat sering mabuk. sekarang ini.keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat makin tambah kacau karena: saksi lihat tergugat sudah tidak tinggal lagi ru |. saksi iii, bernama petrus bongkar, atas sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: saksi sudah beberapa bulan tinggal di'rumah penggugat dan ter gugat. selama saksi tinggal rumah penggugat dan tergugat saksi lihat hampir. setiap hari.timbul percekcokan antara penggugat dan tergugat. yang menyebabkan timbulnya percekcokan tersebut ialah karena tergugat ,sering, pulang kerumah dalam. keadaan mabuk. dan juga. biasa pulang rumah sudah jauh malam. adan wu saksi melihat sering timbul perkelahian antara penggugat dengan tergugat, dan yang memulai pemukulan biasanya adalah tergugat. "en sekarang. ini. tergugat sudah tidak tinggal lagi rumah, dia hanya datang sekali sekali melihatanaknya. . . menimbang, bahwa. di.muka.sidang penggugat selain mengajukan .orang saksi, juga mengajukansuratyakni: . | . . satu fotokopi. akte. perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang diberi tanda pl. . satu fotokopi. akte kelahiran dari anak penggugat dan tergugat bernama, libya moody donna yang diberi tanda p2. . satu fotokopi akte kelahiran dari anak penggugat dan tergugat bernama denny kristal yang diberi tanda p3. satu fotokopi akte kelahiran dari anak penggugat dan tergugat bernama mendy jusuf yang diberi tanda p4. . satu fotokopi akte kelahiran dari anak penggugat dan tergugat bernama musa victor entre yang diberi tanda ps, menimbang bahwa tergugat tidak mengajukan saksi maupun surat surat sebagai bukti dalam perkara'ini. menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya penggugat tetap tidak mau rukun lagi bersama ise menimbang bahwa dengan berlakunya undang undang pokok per kawanan, undang undang no: tahun yang berlaku bagi semua warga negara indonesia, termasuk pula penggugat:dan tergugat, dan :de ngan mulai berlakunya peraturan pelaksanaannya yaitu dengan teratur ans pemerintah no:: tahun yang mulai berlaku sejak tanggal oktober dimana pada' 19nya'jelas tercantum alasan alasan: bercerai antara'lain: tea ena c6: bahwa:suami isteri teru menerus:terjadi perselisihan dan penting karan dan tidak ada harapan'akan hidup:rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbare tweespalt) maka alasan inipun dapat. digunakan oleh peng gugat untuk minta perceraian: (oa haha man menimbang bahwa oleh:karena itu harus dibuktikan dahulu apa: kah antara penggugat dari tergugat terdapat suatu percekcokan yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan dipersatukan menimbang, bahwa yang diartikan dengan onheelbare tweespalt,: bukan semata mata tidak adanya bersesuaian faham antara suami isteri melainkan perselisihan faham dan ketidak colokan yang sedemikian rupa) sehingga berdasarkan azas umum: keadilan. dan kepatutan tidak dapat:lagi dipertanggung jawabkan perkawinan'tersebut dilanjutkan ka: rena tidak adanya kerukunan yang:seharusnya terdapat dalam hubung suami isteri: seo deras pen menimbang bahwa invasi onheelbare, tweespalt.iii dapat disimpan kan dari hal hal seperti terurai bawah ini genes lu. bahwa percekcokan mereka sudah berbulan bulan ,dan dalam. percekcokan sini sering terjadi perkelahian antara mereka suami sans see ti) loo senna nila meh bahwa dengan percekcokan ini pihak tergugat tidak lagi tinggal rumah, melainkan sudah tinggal .di rumah teman atau rumah ke suaranya, tanpa setahu. atau seizin.dari penggugat sebagai .isteri . bahwa! kalau tergugat. datang ke. rumah, hanya, sekedar datang menjenguk anaknya, sedang terhadap pihak penggugat sama sekali 1tidak diharapkannya lagi: neo sana man bahwa' penggugat: dengan tegas menyatakan muka persidangan bahwasatas tindakan. dan perbuatan: tergugat ia sangat menderita lahir:dan bathin, s hingga apapun yang akan terjadi tetap tidak akan bagi rukun dengan tergugat sebagai suami isteri? menimbang 'bahwa' berdasarkan hal hal tersebut atas ini, maka terbukalah bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan satu sama'lain) tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam: rumah tangga sehingga sulit "untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut, maka oleh karena itu pengadilan negeri berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan. bea aan menimbang, bahwa oleh karena anak anak semua belum: dewasa dan menurut kenyataan mereka: sejak lahir hingga: kini tetap dalam pe peliharaan penggugat, sedangkan tergugat selama persidangan tak per nah: menyinggung menyinggung soal anak anak: maka "beralasanlah bila anak anak mereka:tetap bawah bimbingan penggugat. menimbang, bahwa: mengenai biaya penghidupan dan pendidikan anak anak adalah beban dan tanggung jawab dari penggugat: dan :ter gugat menurut kemampuan masing masing menimbang,: bahwa biaya perkara:hendaknya: dibebankan kepada tergugat: "es aiegsr memperhatikan peraturan serta undang undang yang ber angkutan: bang badan alan mengadili' tergugat rudy' hermanos tania, yang dilangsungkan manado pada tanggal maret putus 'dengan' perceraian dengan segala akibat akibatnya 'menurut un dang undang. hal pandan dna been pelihat bea menetapkan bahwa anak aria dari penggugat dan tergugat masing masing bernama libya moody donna, denny krista, mendy jusuf dan musa victor entre tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan penggugat. ang dane pam menetapkan bahwa biaya penghidupan dan pendidikan dari anak anak adalah" menjadi beban dan tanggung jawab dari penggugat dan tergugat menurut kemampuan masing masing. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang diri tung sejumlah rp. lima belas ribu rupiah). demikianlah dijatuhkan keputusan ini pada hari sabtu tanggal mei dan pada hari'itu juga" diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh: il. tabung: hakim pada' pengadilan negeri palu, dengan dihadiri oleh esther takasenserang, panitera pengganti serta penggugat sedang tergugat tidak hadir sena naas dan nasa ssimemberi kuasa kepada pen gugat dengan kekuatan surat keputus yan'ini, untuk langsung menerima: pada bagian keuangan atau pem bayar gaji pada instansi'atau tempat mana saja tergugat be biaya 'acara'dipertanggungkan kepada tergugat: bis subsidi: ai mohon'keadilan: nang pars agar tapa . bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri palu telah me mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal mei pdt. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut. emma lilly rose tuner. dan tergugat rudy hermanos tania, .yang dilangsungkan manado pada tanggal maret putus .dengan perceraian dengan segala akibat akibatnya menurut undang undang) menetapkan bahwa anak anak dari penggugat dan tergugat masing .masing bernama libya moody donna, denny krista, mendy jusuf .dan musa victor easter tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan penggugat, . menetapkan bahwa. biaya penghidupan dan pendidikan dari anak mak adalah menjadi beban dan tanggung jawab. dari penggugat dan tergugat menurut kemampuan masing masing: menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang di hitung sejumlah rp. (lima belas ribu rupiah): putusan mana dalam tingkat. banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh pengadilan: tinggi palu, dengan putusannya tanggal oktober pdt pt. palu. yang kamarnya berbunyi se bagai berikut nan. menerima permohonan. banding. dari tergugat. pembanding rudy hermanos tania tersebut: . membatalkan putusan pengadilan negeri palu tanggal mei pdf. yang dimohonkan banding itu: aas mengadili sendiri: menolak gugatan penggugat berbanding emma lilly rose. tuner ter kabut aan menghukum penggugat:sebesar rp. (limaribu rupiah). bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal maret. kemudian terhadapnya oleh peng gugat berbanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tang gal mei sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi pdt. pn. palu yang dibuat oleh panitera kepala pengadilan negeri palu, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alas an alasannya yang memuat alasan alasan kasasi yang diterima ke panitera' pengadilan" negeri" tersebut pada tanggal mei bahwa setelah itu pada tanggal juli telah diberitahu ten tang berpori kasasi dari' penggugat berbanding kepada "pihak lawan menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan di putus pada waktu undang undang no: tahun sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan 'diberlakukan tenggang tenggang waktu kasasi me turut undang undang yang jama (undang undang no:a oleh karena itu permohonan kasasi.: .bahwa pengadilan tinggi palu telah salah menerapkan hukum dengan alasan'sebagai berikut: . bahwa pengadilan tinggi palu, tidak mempertimbangkan dan me css putus tentang semua alasan alasan yang:dijadikan':dasar tuntutan cerai, pesan fee mai bahwa perbuatan memohon kasasi sebagaimana yang:terurai dalam celaka perdamaian: pengadilan negeri palu: no:: pdt. g pn: palu tersebut adalah.merupakan pelanggaran atas uu. tahun dan sangat relevant untuk 'alasan versi, mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persatu seruan kedua belah pihak, sus . bahwa.percekcokan seharusnya sudah.nyata terbukti berdasarkan keterangan saksi ketiga, pemohon kasasi sesuai dengan maka permohonan cerai sudah dapat dikabulkan . mengenai keberatan keberatan. dan3. |. ane tenaga bahwa keberatan keberatan ini dapat dibenarkan, karena pengaduk (an tinggi palu telah salah menerapkan hukum, dengan alasan alasan s0 bahwa pertimbangan pengadilan tinggi dalam putusannya halaman 3menyatakan bahwa selalu cekcok, disebabkan sering pulang ban rumah dalam keadaan mabuk, belum termasuk dalam pengertian beiebkeokan yang terus menerus yang tidak dapat. didamaikan bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat.dinamai kan (onheeibare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab (cekcok yang harus.dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan nya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus, sp hingga tidak dapat didamaikan lagi, |. bendyeden sen bahwa dari keterangan orang saksi saksi, yaitu panel peta, igoman putu, petrus bongkar telah terbukti adanya cekcok aleut terusmenerus, bahkan tergugat asal meninggalkan rumah dah hanya sekalisekali saja pulang menengok. anak anaknya, dosa sehingga dengan demikian gugatan penggugat asal harus dicabut bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena keberatan ter sebut tidak pernah. dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat per tag tama maupun: pada pemeriksaan tingkat: banding, dan tidaklah pada tempatnya untuk diajukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, maka ke beratap serupa itu dianggap ovum, gen menimbang," bahwa "berdasarkan 'pertimbangan pertimbangan ter sebut di atas, putusan pengadilan tinggi palu'yang membatalkan putus pengadilan negeri palu harus dibatalkan, sehingga mahkamah agung (ikan mengadili sendiri perkarainij sebut atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi emma lilly rouge tuner tersebut dapat ditoiina, dan mem batalkan amar putusan pengadilan tinggi palu tanggal oktober pdt. pt. palu yang membatalkan putusan pengadilan ne: geri palu tanggal' mei pdt. sehingga mahkamah agung akan mengadili sendiri,yang kamarnya berbunyi seperti.akan di menimbang, .bahwa. dalam perkara ini pihak memohon kasasi tergugat asal .adalah. pihak: yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilanmaupun biaya dalam ting kat kasasi, . kumal mal buas ata asas memperhatikan .pasak : dari. undang undang :tahun undang undang tahun dan undang undang tahun yang bersangkutan: oo. mengadili: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi emma lily rose tuner tersebut: membatalkan amar putusan pengadilan tinggi palu tanggal oktober pdt pt. palu. yang membatalkan putusan pengadilan negeri palu tanggal mei pdt. g.: mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian: menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara penggugat emma lilly rose tuner dan tergugat rudy hermanos tania yang dilangsungkan manado pada tanggal maret putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut undang undang: menetapkan bahwa anak anak dari penggugat dan tergugat masing masing bernama libya moody donna, denny kristal, mendy ju suf dan musa victor easter tetap dalam pemeliharaan dan bim ringan penggugat sampai mereka dewasa: menetapkan bahwa biaya penghidupan dan pendidikan dari anak anak adalah menjadi beban dan tanggungjawab dari penggugat dan tergugat menurut kemampuan masing masing: memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri palu untuk me menyerahkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatatan sipil tempat perkawinan dilangsungkan: menolak.gugatan penggugat untuk selebihnya: menghukum memohon kasasi tergugat asal membayar biaya per. kara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini dir tetapkan sebanyak rp. (dua puluh ribu rupiah): demikianlah diputuskan dalami rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari rabu, tanggal desember dengan ny. pour (bakti disko sodomi, sh. hakim agung yang ditunjuk oleh ketik pen mahkamah. agung sebagai ketua sidang, dany, sh: dan th. ketut saputra, sh. sebagai hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu tanggal januari oleh ketua sedih tersebut, dengan dihadiri oleh danny, sh. dan th, ketut saputra, sh: hakim hakim anggota, dan katar kuna, sh: panitera aas pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. pen spaktnd seb sae putusan nomor pdt. pt. palu. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang pengadilan" tinggi sulawesi tengah palu, mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding dengan hakim tunggal berda saran surat penunjukkan ketua pengadilan tinggi bertanggal sep member no: pen: ph menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara rudy hermanos. tania, "umur tahun, tinggal kampung lalu maesa) kecamatan palu timur, pekerjaan pegawai dinas kehutanan propinsi sulawesi tengah palu selanjutnya disebut tergugat emban ding: mena pon ban perak melawan feb can ena emma lilly rose tuner, pekerjaan tidak ada, bertempat:tinggal kampung lalu maesa) palu, selanjutnya disebut penggugat berbanding: pengadilan tinggitersebut, sni sedan s telah membaca'berkas perkara yang bersangkutan,: humas maa sus tentang duduknyaperkara . sum mengutip keadaan perkara yang tercantum dalam turunan putusan pengadilan negeri palu. tertanggal. mei.: pdt. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: . coco. mengabulkan gugatan penggugat.. tergugat rudy. hermanos tania yang dilangsungkan di. manado pada tanggal maret putus dengan perceraian dengan segala akibat akibatnya: menurut un dang undang, . bae musnah ananda menetapkan bahwa anak anak dari penggugat'dan tergugat'masing masing. bernama libya moody donna, denny krista: mendy jusuf ena dan musa victor master tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan penggugat: yana menetapkan bahwa biaya penghidupan dan pendidikan dari anak 'anak adalah menjadi beban dan 'tanggung jawab dari penggugat dan tergugat menurut kemampuan masing masing: good menghukum: tergugat untuk membayar. biaya perkara yang di hitung sejumlah rp. (lima belas ribu rupiah): bahwa menurut catatan yang. dibuat oleh small abdul karim . panitera kepala pengadilan negeri palu, ternyata bahwa pada tanggal juni tergugat rudy. hermanos tania telah menyatakan banding, terhadap putusan pengadilan negeri klas. palu tersebut dan, permohonan banding itu telah diberitahukan kepada 'pihak jalan nya pada tanggal juni bawahan bahwa tergugat. pembanding tidak mengajukan: memori banding, menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding dari rudy hermanos: tania, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara.yang ditentukan oleh undang undang serta dengan cara yang semi purna telah diberitahukan kepada pihak lawannya maka permohonan bandingtersebut dapat diterima, panas menimbang, bahwa. pengadilan negeri palu, dalam putusannya tanggal mei no: pdt: telah: menyimpulkan bahwa antara penggugat berbanding dengan tergugat pembanding tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mendapatkan kelanjutan rumah tangga tersebut sehingga pengadilan negeri tersebut mengambil kan gugatan penggugat berbanding tersebut: kan menimbang, bahwa: pengadilan tinggi sama sekali tidak dapat me .menyetujui kesimpulan dan putusan pengadilan negeri palu tersebut, menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan ketiga orang saksi penggugat berbanding benar. terbukti bahwa antara penggugat terbang ding dengan tergugat pembanding sering terjadi cekcok (pertengkaran) yang disebabkan karena tergugat pembanding sering pialang rumah larut malam dalam keadaan mabuk: hanan esa menimbang, bahwa hal demikian. itu, menurut pendapat pengadilan tinggi keadaan seringnya cekcok disebabkan karena' sering: pulang rumah dalam keadaan mabuk, belumlah termasuk dalam pengertian percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi untuk terbitnya rumah tangga yang baik seperti yang didalilkan oleh penggugat berbanding dalam surat tugasnya tersebut, menimbang, bahwa berdasarkan 'hal tersebut maka seharusnya dalil penggugat berbanding harus dinyatakan tidak terbukti sehingga gugatannya harus ditolak: el menimbang, bahwa berdasarkan" pertimbangan pertimbangan atas, putusan pengadilan negeri palu tanggal mei pdt. harus dibatalkan dan pengadilan tinggi mengadili'sendiri: . menimbang, bahwa .karena. penggugat. berbanding: berada. pada pihak yang kalah, maka:ia' dihukum untuk: membayar biaya perkara, memperhatikan dari undang undang dan ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan). menerima permohonan banding dari tergugat pembanding rudy hermanos tania tersebut: bara pap ana membatalkan putusan pengadilan negeri palu tanggal mei pdt. yang dimohonkan banding itu (ena lon. mengadili sendiri |. menolak gugatan penggugat berbanding emma lilly rose tuner menghukum penggugat berbanding untuk membayar biaya perak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di demikianlah diputus pada, hari rabu tanggal. oktober dan diumumkan pada hari itu juga oleh, achmad wajib, sh. wakil ketua pengadilan tinggi sulawesi: tengah ,selaku hakim tunggal dengan di hadiri oleh alilin tahir, panitera pengganti pada pengadilan tinggi sulawesi tengah .di. palu tanpa dihadiri oleh. pihak. yang: berperkara. nan

penyusunan kaidah hukum mahkamah agung kaidah hukum bahwa berdasarkan tahun kepala kantor pertanahan tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa pengadilan: nomor register k tun tanggal putusan maret majelis prof. dr. paulus effendi tulung, sh. ny. min aminah achadiat, sh, ny. asma sami ibrahim, sh. klasifikasi pertanahan duduk perkaranya bahwa pada tanggal juni menteri negara agraria telah membawa kan pendaftaran hak milik para penggugat, dengan menerbitkan surat keputusan xi tentang pembatalan pendaftaran hak milik dan dukuh pakis atas nama ny. daily aida, terletak kotamadya daerah tingkat surabaya propinsi jawa timur, bahwa terhadap keputusan tersebut ataso72 g.tun ptun. jkt, atas gugatan tersebut ketua pengadilan tata usaha negara jakarta telah mengeluarkan penetapan g.tun ptun. jkt. yang salah satu isinya memerintah kan kepada menteri negara agraria untuk menunda pelaksanaan surat keputusan menteri negara agraria guo dengan tidak mengalihkan menjadikan tanah para penggugat kepada pihak lain sertifikat hak milik dukuh pakis, dukuh pakis, dukuh pakis, dukuh pakis dan dukuh pakis akan tetapi ternyata pada tanggal oktober tergugat akan pertanahan koda surabaya), yurisprudensi mahkamah agung pertimbangan hukum ma: bahwa keberatan keberatan ad. dan ad, pada alasan kasasg.tun ptun.jkt, jo. pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta b.tun pt.tun.jkt. dan masih pemeriksaan kasasi,j(2c), tergugat tidak seharusnya menerbitkan sertifikat hak milik tersebut: amar putusan mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi ny. daily aida dan hendra santoso tersebut, membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya tanggal mei b tun pt.tun.sby., dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, memerintahkan tergugat untuk menghentikan seluruhnyayurisprudensi mahkamah agung.c), tergugat:tidak seharusnya menerbitkan sertifikat hak milik tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan ad. ddaily aida dan hendra santoso dan membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya tanggal mei nomor b tun pt.tun.sby, maupun dalam tingkat kasasi in: mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi ny. daily aida dan hendra santoso tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya tanggal mei b tun pt.tun.sby.: dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnyayurisprudensi mahkamah agungprof. dr. paulus effendi tulung, sh. ketua muda mahkamah. agung, sebagai ketua sidang, ny. min aminah achadiat, sh. dan ny. asma sami ibrahimny. min aminah achadiat, sh. dan ny. asma sami ibrahim, sh. hakim hakim anggota tersebut, serta r.m. husni thamrin, sh. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak, hakim hakim anggota ketua, ttd. doa esai. ny, min aminah achadiat, sh. prof. dr. paulus effendi tulung, sh. ttd. bah ny. asma sami ibrahim, sh: panitera pengganti, ttd. r.m, husni thamrin, sh. biaya biaya perkara meterai . rp. redaksi. rp. ashar administrasi . rp. ,. . hal batas jumlah seo. rp. (seratus ribu rupiah) yurisprudensi mahkamah agung sii putusan nomor b tun pt.tun.sby demi keadilan bedasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini dalam perkara antaranip kepala sub seksi penyelesaian masalah pertanahan: petrus kuda, ba., nip staf sub seksi penyelesaian masalah pertanahan anies widjajanti, sh. nip staf sub seksi penyelesaian masalah pertanahan: abdul latief dairi, se., nip staf sub seksi penyelesaian masalah pertanahan masing masing nomor sampai dengan nomor atas pada kantor pertanahan kotamadya surabaya yang berkedudukan jalan kembangan barat surabaya, selanjutnya disebut dengan pihak tergugat pembanding, melawan nyonya daily aida, warga negara indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal daro park blok iic dan jalan mayjen singkong, surabaya hendra santoso, warga negara indonesia, pekerjaan swasta bertempat tinggal daro permai selatan nama, surabaya, dahulu jalan tembakan surabaya: berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tanggal oktober memberikan kuasa kepada sudirman sidabukke, sh., cn., yurisprudensi mahkamah agung justin malam, sh., keduanya pengacara penasehat hukum pada sidabukke sh, associates", berkantor sentra dagang dan pertokoan angkut megah raya blok jalan kalirungkut surabaya, selanjutnya disebut sebagai pihak para penggugat berbanding, pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya tersebut telah membaca il. penetapan ketua pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya nomor pen.tun pt.sby. tanggal tentang penetapan majelis hakim, salinan resmi putusan pengadilan data usaha negara surabaya nomor g.tun ptun.sby. tanggal desember telah memeriksa berkas perkara dan membaca surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, tentang duduknya sengketa memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tersebut dalam putusan pengadilan tata usaha negara surabaya tanggal desember nomor g.tun ptun.sby dalam sengketa antara kedua belah pihak tersebut),drs. mulai abdul somad,yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa putusan pengadilan tata usaha negara surabaya nomor g.tun ptun.sby telah diucapkan pada tangga! desember dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa hadirnya tergugat atau kuasanya, maka tenggang waktu (empat belas) hari untuk mengajukan banding dari pihak yang hadir terhitung setelah tanggal desember dan bagi pihak yang tidak hadir terhitung setelah menerima surat pemberitahuan putusan pengadilan tata usaha negara surabaya tersebut (vide undang undang nomor tahun menimbang, bahwa sesuai akte permohonan banding dari panitera pengadilan tata usaha negara surabaya ternyata tergugat pembanding telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara surabaya pada tanggal januari dan oleh panitera pengadilan tata usaha negara surabaya dengan surat pemberitahuan pernyataan banding nomor g.tun ptun, sby. telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya pada tanggal januari menimbang, bahwa kuasa tergugat pembanding tidak mengajukan memori banding: menimbang, bahwa sesuai menurut surat pemberitahuan melihat dan memeriksa berkas perkara nomor .d,tun.k. per. tanggal februari ternyata kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya, tentang hukumnya menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding oleh kuasa tergugat terhadap putusan pengadilan tata usaha negara surabaya nomor g.tun ptun.sby tanggal desemberdalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima: menimbang, bahwa putusan pengadilan tata usaha negara surabaya tersebut yang dalam kamarnya pada pokoknya dinyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengar amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam tentang duduknya sengketa atas: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa kuasa tergugat pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan permohonan bandingnya, menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dengan mempelajari secara seksama berita acara persidangan dengan acara cepat dan putusan hakim tunggal pengadilan tata usaha negara surabaya serta meneliti surat surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan bawah ini: menimbang, bahwa obyek gugatan para penggugat yaitu sertifikat hak milik nomor dukuh pakis tanggal oktober atas nama drs. mulai abdul somad yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan kotamadya surabaya (sekarang tergugat pembanding) sesuai fakta surat bukti yang pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu (sembilan puluh) hari, menurut hakim pengadilan tata usaha negara surabaya adalah sebagai obyek sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara surabaya untuk menghadirinya sesuai menurut ketentuan dan jo. angka undang undang nomer tahun menimbang, bahwa mengenai persidangan dengan acara cepat oleh hakim tunggal pengadilan tata usaha negara surabaya berdasarkan penetapan ketua pengadilan tata usaha negara surabaya k pen.tun ptun.sby. tanggal november adalah mengabulkan permohonan para penggugat untuk berbicara cepat sesuai menurut ketentuan jo undang undang nomor tahun jo. pasai undang undang nomor tahun tetapi ternyata mengenai lamanya waktu proses persidangan yaitu dari tanggal november sampai dengan desember (kurang lebih (empat puluh enam) hari) adalah bertentangan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tersebut, maka menurut majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya semestinya ketua pengadilan tata usaha negara surabaya menerapkan ketentuan undang undang nomor tahun dalam eksepsi: bantai menimbang, bahwa kuasa tergugat dalam eksekusinya sebagiannya menyatakan pada pokoknya bahwa mengenai obyek gugatan para penggugat berbanding dalam sengketa ini yang dikaitkan dengan gugatan para penggugat pengadilan tata usaha negara jakarta yang yurisprudensi mahkamah agung menggugat menteri agraria kepala badan pertanahan nasional dengan obyek gugatannya yaitu surat keputusannya nomor x1 tanggal dalam perkara pengadilan tata usaha negara jakarta nomor g.tun ptun.jkt. dengan putusannya tanggal menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat, menyatakan batal. surat keputusan tergugat,. menteri agraria kepala badan pertanahan nasional nomor xi tanggal tentang pembatalan pendaftaran hak milik nomor nomor nomor nomor dan nomor dukuh pakis tercatat atas nama ny. daily aida dan kawan kawan kotamadya tingkat surabaya, putusan tersebut yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dalam perkara nomer b.tun pt.tunjuk tanggal (vide bukti dan yang hingga saat sekarang ini masih dalam proses kasasi, jadi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan eksepsi tergugat yang selebihnya adalah sudah menyangkut pokok sengketanya, selanjutnya tergugat memohon putusan hakim pengadilan tata usaha negara surabaya agar menyatakan menerima eksepsi tergugat tersebut: menimbang, bahwa hakim tunggal pengadilan tata. usaha negara surabaya ternyata tidak mempertimbangkan dan tidak memberi putusan tentang eksepsi tergugat tersebut, sedangkan menurut majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya eksepsi tergugat tersebut semestinya dipertimbangkan dan diputus, maka majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya perlu memberikan pertimbangan hukum dan putusannya sebagai berikut menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya dengan putusan sela nomor b.tun2000 pt.tun.sby. tanggal maret sesuai menurut ketentuan undang undang nomor tahun telah melakukan persidangan untuk pemeriksaan tambahan pada tanggal april terhadap pemegang sertifikat hak milik kelurahan dukuh pakis yaitu sdr. drs. mulai abdul somad yang menjadi obyek gugatan para penggugat dalam sengketa ini untuk didengar sebagai saksi, yang bersangkutan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agamanya islam telah memberikan keterangannya dan. penjelasannya serta mengajukan surat surat buktinya, yang diberi tanda dengan sampai dengan begitu pula kuasa dari para penggugat berbanding dan kuasa tergugat pembanding telah menanggapi keterangan saksi dan surat surat bukti dari saksi tersebut serta telah bertanya kepada saksi tersebut sebagaimana yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan tambahan yang terlampir dalam berkas perkara: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa setelah eksepsi tergugat tersebut. atas dikaitkan dengan fakta fakta keterangan saksi drs. mulai abdul somad dengan surat surat buktinya sampai dengan tersebut yang diajukannya dalam persidangan pemeriksaan tambahan pada tanggal maret tersebut, majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya telah memperoleh fakta fakta hukum yang relevan yang dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak milik nomor kelurahan dukuh pakis atas nama drs. mulai abdul somad yang menjadi obyek gugatan para penggugat berbanding dalam sengketa ini ternyata benar ada kaitannya dengan surat keputusan menteri agraria kepala badan pertanahan nasional nomor xi tanggal: tentang pembatalan pendaftaran hak milik nomor dan dukuh pakis terletak kotamadya daerah tingkat surabaya tercatat atas nama ny. daily aida dan hendra santoso (vide surat bukti yang menjadi obyek gugatan para penggugat ny. daily aida dan hendra santoso dalam sengketa tata usaha negara pengadilan tata usaha negara jakarta nomor g.tun ptun.jkt. perkara banding nomor b.tun pt.tun.jkt. yang menyatu kan mengabulkan gugatan para penggugat, juga menyatakan batal surat keputusan menteri agraria kepala badan pertanahan nasional tersebut atas, ternyata hingga saat sekarang ini masih dalam proses kasasi mahkamah agung ri, jelas belum 'ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diuraikan atas dan demi untuk menghindari tidak terjadinya tidak. adanya putusan yang kontroversial dalam sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara jakarta dan pengadilan tata usaha surabaya yang sama sama berpuncak terhadap putusan mahkamah agung dalam sengketa ini, majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya berpendapat bahwa sebelum adanya putusan kasasi mahkamah agung yang berkekuatan hukum tetap terhadap putusan "sengketa tata usaha negara pengadilan tata usaha" negara jakarta nomor g.tun1998 ptun.jkt. jo. putusan perkara banding pengadilan tinggi tata usaha jakarta nomor g.tun pt.tun. jkt. tersebut yang sampai sekarang ini masih dalam proses kasasi mahkamah agung berarti gugatan para penggugat dalam sengketa tata usaha negara pengadilan tata usaha negara surabaya nomor g.tun ptun.sby. adalah belum waktunya (prematur), maka dinyatakan tidak dapat diterima, pena menimbang ,bahwa dengan demikian eksepsi dari tergugat tersebut adalah sudah tepat dan dinyatakan dapat diterima oleh karena itu putusan yurisprudensi mahkamah agung, harus dibatalkan. dalam pokok sengketa menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dinyatakan diterima dan putusan sebagaimana dipertimbangkan atas, maka majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya membatalkan putusan hakim pengadilan tata: usaha negara surabaya tersebut dan dengan mengadili sendiri. dalam pokok: sengketa. secara. formil menyatakan gugatan para penggugat tidak: dapat diterima, maka selanjutnya mengenai materi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diputus dalam putusan tingkat banding: menimbang, bahwa para penggugat berbanding adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini oleh karena itu menghukumnya supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan bawah ini, memperhatikan ketentuan undang undang nomor tahun dan peraturan perundang undangan yang terkait serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini: mengadili menerima permohonan banding dari tergugat pembanding,nomor g.tun ptun.sby. tanggal:: demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya pada hari kamis, tanggal yurisprudensi mahkamah agung mei oleh kami sofyan abbas, sh. sebagai ketua majelis, ricardo iman, sh. dan suprajitno katai, sh. masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana: diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal mei oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu sri asmaraning wulan, sh. sebagai panitera pengganti pada pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau kuasanya: hakim anggota ketua majelis, ttd. ttd. ricardo iman, sh, sofyan abbas, sh. ttd. har ana suprajitno katai, sh. kan panitera pengganti, srlasmaraning wulan, sh. perincian biaya perkara tan redaksi sev.media. rp. meterai . rp. kepaniteraan .: rp. .:.: jumlah rp. (seratus dua puluh ribu'lima ribu rupiah) yurisprudensi mahkamah agungpembuat kaidah hukum ttd. arief ismail, sh. yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor g.tun ptun.sby demi keadilan bedasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tata usaha negara surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara nya nyonya daily aida, warga negara indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal daro park blok nomor dan jalan mayjen singkong, surabaya, sebagai penggugat hendra santoso, warga negara indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal daro permai selatan kala, surabaya, dahulu jalan tembakan no, surabaya, sebagai penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada sudirman sidabukke, sh.cn.: justin malam, sh.: keduanya pengacara penasehat hukum pada sidabukke, sh. associates'", berkantor sentra dagang dan pertokoan angkut megah raya blok nomor jalan raya kalirungkut nomor surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tanggal oktober selanjutnya disebut sebagai para tergugat, melawan: kepala kantor pertahanan kotamadya surabaya, berkedudukan jalan kembangan barat nomor surabaya, dalam hal ini diwakili oleh haryono saros, sh., dkk. dari sub seksi permasalahan pada kantor pertanahan kotamadya surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november nomor ska x1 selanjutnya disebut sebagai tergugat pengadilan tata usaha negara surabaya tersebut: yurisprudensi mahkamah agung telah membaca gugatan para penggugat, telah membaca penetapan ketua pengadilan tata usaha negara surabaya tanggal november nomor k pen.tun ptun.sby. tentang pemeriksaan dengan acara cepat dan penunjukkan hakim tunggal, telah membaca penetapan hakim tanggal november nomor h pen.tun ptun.sby. tentang hari sidang: telah membaca berita acara sidang, telah membaca surat surat lain dan mendengar para pihak, tentang duduk perkaranya menimbang, bahwa para penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal oktober dan diterima serta didaftarkan pada tanggal oktober dengan nomor g.tun ptun,sby. yang mengemukakan 'hal hal sebagai berikut maa il. bahwa penggugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas sebidang hak atas tanah berstatus hak milik, yang dahulu terletak kelurahan dukuh pakis, kecamatan karangpilang, kotamadya surabaya, sebagaimana terbukti dari sertifikat hak milik dukuh pakis, tanggal agustus dan surat ukur nomor tanggal november bukti dengan luas m?, yang diperoleh penggugat berdasarkan akta: jual beli karangpilang ! tanggal september yang dibuat hadapan susanti, sarjana hukum, notaris plat surabaya bukti tnpilang, sekarang kecamatan dukuh pakis,. kotamadya surabaya dengan uraian sebagai berikut sebidang hak atas tanah, bersertifikat hak milik nomor dukuh pakis, seluas m?, gambar situasi. m', gambar situasi tanggal februari bukti yang diperoleh penggugat yurisprudensi mahkamah agung'dino,tangga!bahwa terhadap hak hak atas tanah milik para penggugat tersebut atas, secara yuridis dan factual, sejak dibeli sampai dengan gugatan ini diajukan, adalah milik sah dari para penggugat dan para penggugat pun hingga saat ini masih menguasai secara fisik tanpa ada keberatan dan gugatan dari pihak lain. dan bahkan penggugat telah pula mendirikan bangunan atas tanah miliknya tersebut berdasarkan. surat izin mendirikan bangunan nomor tertanggal maret bahwa berdasarkan ketentuan tahun tentang pendaftaran tanah, terhadap kelima bidang tanah itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang mutlak (positif) sehingga tidak dapat diganggu gugat lagi oleh siapapun: bahwa selanjutnya, pada tanggal juni secara tibatiba menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional dengan menyala gunakan kewenangan yang ada padanya, propinsi jawa timur bukti bahwa terhadap keputusan menteri negara agraria tersebut atas para penggugat,yurisprudensi mahkamah agung pengadilan tata usaha negara jakarta, dengan register perkara nomor g.tun ptun.jkt bukti bahwa selanjutnya, berkaitan dengan gugatan para penggugat ptun jakarta tersebut, sebelum diputus, atas permohonan para penggugat, ketua pengadilan tata usaha negara jakarta, pada tanggal september telah mengeluarkan penetapan g.tun ptun.jkt, yang salah satu isinya adalah memerintahkan kepada menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional untuk menunda pelaksanaan surat, keputusan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor x1 tertanggal juni dengan tidak mengalihkan menjadikan tanah tanah para penggugat kepada pihak lain yang dikenal sebagai sertifikat hak milik dukuh pakis, dukuh pakis, dukuh pakis, dukuh pakis, serta dukuh pakis, dan atau tidak melakukan tindakan administratif lainnya yang merugikan para penggugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, kecuali ada penetapan lain setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara persidangan bukti p3) bahwa atas penetapan ketua pengadilan tata usaha negara jakarta tersebut atas, maka pada tanggal. september olehsedangkan untuk tergugat badan pertanahan koda surabaya), copy penetapan tersebut telah disampaikan oleh kuasa hukum para penggugat pada tanggal september dan telah diagendakan oleh tergugat dengan nomor dan nomor urut bukti .dan ),. . bahwa selanjutnya terhadap perkara para penggugat pengadilan tata usaha negara jakarta nomor g.tun ptun.jkt. tersebut pada tanggal desember telah diputus bukti. dengan amarputusannya: mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya,no: na. no,yurisprudensi mahkamah agung: puluh enam ribu rupiah), bahwa lebih lanjut, putusan pengadilan tata usaha negara jakarta tersebut atas, telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta, dengan putusannya nomor b.tun pt.tun.jet, tanggal mei dan selanjutnya terhadap perkara tersebut, saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional bukti dan bahwa pokok persoalannya sekarang adalah,mentara sesungguhnya sejak tanggal september tergugat sudah mengetahui bahwa terhadaptersebut sampai dengan proses perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, dan fakta bahwa tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor dukuh pakis atas tanah sengketa milik para penggugat, baru para penggugat ketahui pada tanggal juli yakni dari terbitnya surat keterangan pendaftaran tanah nomor ket vi bahwa keputusan tergugat tersebut atas, yang menerbitkan sertifikat hak milik nomor dukuh pakis atas nama drs. mulai abdul somad atas tanah milik para penggugat tersebut atas adalah merupakan perbuatan sewenang wenang dan penyalahgunaan kewenangan dari tergugat serta terlebih lebih pula amat bertentangan dengan hukum, khususnya (le) peraturan pemerintah nomor tahun yang menentukan bahwa yurisprudensi mahkamah agung: merupakan obyek had sengketa pengadilan bebe ear dan oleh karenanya keputusan tergugat tersebut harus :dinyatakan batal dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan alasan sebagai berikut inn aan bahwa terhadap tanah milik para penggugat tersebut atas, saat deh penerbitan keputusan dari tergugat dan sampai sekarang ini ng masih dalam sengketa mahkamah agung antara para penggugat dengan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional, yang merupakan atasan dari tergugat, dan sebelumnya telah ada penetapan penundaan pelaksanaan keputusan menteri negara agraria kepala bpn, yang copy penetapan tersebut telah diterima pula oleh tergugat: keputusan tergugat tersebut atas sangat bertentangan dengan ketentuan (le) peraturan pemerintah tahun tentang pendaftaran tanah, yang menentukanena oran bahwa ada kekhawatiran yang sangat berdasar, yakni tergugat akan melakukan tindakan tindakan perbuatan perbuatan .hukum :. lain sebagai tindak lanjut atas keputusan tata usaha negara yang: telah dikeluarkan nya tersebut, misalnya dengan memproses peralihan hak atas keputusan tata usaha negara tersebut sementara proses perkara ini masih diperiksa dan disidangkan, maka adalah amat beralasan manakala penggugat memohon kepada pengadilan tata usaha negara surabaya agar memeriksa dan memutus perkara 'ini dengan acara cepat serta. .mengeluarkan. penetapan. agar tergugat menghentikan tindakan tindakan perbuatan perbuatan hukum lain apapun sebagai pelaksanaan atas keputusan tata usaha negara yang disengketakan ini, ona ang bahwa oleh karena para penggugat baru mengetahui bahwa tergugat telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa penerbitan sertifikat dukuh pakis atas nama drs: mulai abdul somad dari surat keterangan pendaftaran tanah nomor ket vi1 pada tanggal juli .maka gugatan yang diajukan oleh para penggugat ini adalah masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang undang tahun tentang peradilan tata usaha negara, yurisprudensi mahkamah agung berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka para penggugat memohon dengan hormat kepada ketua pengadilan tata usaha negara surabaya agar berkenan memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya: menetapkan pemeriksaan dengan acara cepat!oret dari daftar buku tanah sertifikat hak. milik dukuh pakis atas nama drs. mulai abdul. somad: menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang letimbuk bnn menimbang, bahwa' pada hari sidang yang ditetapkan, para pihak tidak hadir sendiri, tetapi diwakili oleh kuasa masing masing: menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat, pihak tergugat mengajukan jawaban tertanggal november yang mengemukakan hal hal sebagai berikut dalam eksepsi dan dalam pokok perkara bahwa, tergugat menolak dalil dalil gugatan penguat karena dapilnya tidak mengandung kebenaran, kecuali terhadap hal hal yang diakui tergugat kebenarannya dalam masalah ini: bahwa, tergugat dalam tindakannya yakni membatalkan pendaftar terhadap hak milik kelurahan dukuh pakis atas nama penggugat adalah telah memenuhi kewajibannya kewenangannya berdasarkan keputusan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional no: xi: tanahnya" kembali kepada' keadaan semula yaitu bekas tanah milik adat yurisprudensi mahkamah agung bahwa, tergugat dalam tindakannya yakni membatalkan pendaftar terhadap sertifikat no, dan kelurahan dukuh pakis atas nama penggugat adalah telah memenuhi kewajibannya sesuai kewenangannya yang ada dan berdasar keputusan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional xi tanggal yangbahwa, berkaitan dengan gugatan para penggugat ptun jakarta dengan maksud untuk menunda pelaksanaan keputusan menteri negara agraria kepala badan pertahanan nasional xi tanggal dan dihubungkan dengan gugatan penggugat angka yang antara lain menyatakan bahwa terhadap keputusan ptun jakarta nomor g.tun ptun.jkt tangga! yang telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dengan putusannya b.tun pt.tun,jkt tanggal yang perkara tersebut hingga saat ini masih dalam proses kasasi. jadi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa, keputusan tergugat dalam menerbitkan sertifikat dukuh pakis atas nama drs. mulai abdul somad adalah telah memenuhi aturan yang berlaku.no,, berdasar atas hal hal yang terurai atas maka kiranya dalil penggugat tidak terbukti dan tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan sewenang wenang menyala gunakan kewenangan sebagai pejabat tata usaha negara sehingga tidak pula terbukti menyalahi (le) peraturan pemerintah tahun yang dituduhkan penggugat tangga! yang perkara tersebut hingga saat gugatan ini masih dalam proses kasasi, jadi belum mempunyai kekuatan hukum tetap). maka dengan hormat kami sebagai kuasa hukum tergugat kepala kantor pertanahan kotamadya surabaya, maka kepada bapak ketua pengadilan tata usaha negara cg. bapak hakim pemeriksa perkara ini memutuskan yang kamarnya sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung menerima eksepsi dan jawaban tergugat,, menimbang, bahwa kuasa penguat tidak menanggapi jawaban tergugat (replika), menimbang, bahwa penggugat, yang diberi tanda sampai dengan berupa il. bukti p l copy sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik nomor dukuh pakis, tanggal agustus atas nama nyonya daily aida, bukti copy sesuai dengan aslinya, akta jual beli nomor karangpilang tanggal september yang dibuat hadapan susanti, sarjana hukum, notaris plat surabayayurisprudensi mahkamah agungll. bukti p i1 copy sesuai dengan aslinya, surat izin mendirikan bangunan nomor tanggal maret atas nama hendra santoso, . bukti copy sesuai dengan aslinya surat. keputusan menteri agraria kepala badan pertanahan nasional.di kotamadya daerah tingkat surabaya, propinsi jawa timur, bukti copy sesuai dengan aslinya, penetapan ketua pengadilan tata usaha negara jakarta, nomor g.tun ptun.jkt tanggal september bukti p i4 copy sesuai dengan .aslinya, surat nomor .ptun,jkt. prk. tanggal september perihal penetapan penundaan pelaksanaan surat keputusan nomor xi tanggal juni dari panitera pena dilan tata usaha negara jakarta kepada menteri negara agraria jakarta, kan bukti copy sesuai dengan aslinya, surat nomor tx gds w tanggal september perihal pemberitahuan dari kuasa hukum para penggugat kepada tergugat badan pertahanan nasional kotamadya surabaya), . bukti copy sesuai dengan aslinya, tanda terima surat nomor ax gds w tanggal september yang telah diagendakan. oleh tergugat dengan nomor dan nomor urutnyonya daily aida, bertempat tinggal daro park blok dan jalan mayjen sungkar, surabaya hendra santoso, bertempat tinggal daro permai selatan v i1a, surabaya, dahulu jalan tembakan surabaya: dalam hal ini keduanya diwakili oleh para kuasanya sudirman sidabukke, sel, cn., justin malam, sh., dan kasmintarawati, sh., pengacara penasehat hukum, berkantor sentra dagang dan pertokoan angkut megah raya blok jalan kalirungkut surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juni para pemohon kasasi dahulu para penggugat berbanding. melawan kananpetrus kuda, ba., anies widiajanti, sh. dan abdul latief dairi, se., keempatnya karyawan pada kantor pertanahan kotamadya surabaya, berkantor di. jalan kembangan barat surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal novemberkyurisprudensi mahkamah agung bukti copy sesuai dengan aslinya, putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor g.tun ptun.jkt. tanggal desember bukti p i8 copy sesuai dengan aslinya, putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta nomor b.tun pt.tun. jkt., tanggal mei bukti copy sesuai dengan aslinya, sertifikat hak milik nomor dukuh pakis, tanggal oktober atas nama drs. mulai abdul head: bukti copy sesuai dengan aslinya, surat keterangan pendaftaran tanah nomor ket v11 tanggal juli menimbang, bahwa tergugat juga telah yang diberi tanda sampai dengan berupa bukti copy sesuai dengan aslinya, keputusan menteri agraria kepala badan pertanahan nasional xi tentang pembatalan pendaftaran hak milik nomor: bukti copy sesuai dengan aslinya, pengumuman hari surya terbit tanggal september pengumuman tentang pembatalan sertifikat hak milik dan dukuh pakis berdasarkan keputusan menteri agraria kepala badan pertanahan nasional tanggal juni x1 bukti copy sesuai dengan aslinya, buku tanah sertifikat hak milik dukuh pakis tanggal agustus atas nama nyonya daily aidayurisprudensi mahkamah agungt s! kepala badan pertanahan nasional x1tanggal juni .bukti copy sesuai dengan aslinya, buku tanah sertifikat hak milik dukuh pakis atas nama drs. mulai abdul somad tanggal oktober bukti copy sesuai dengan aslinya, daftar isian tanggal juli tanda daftar pencabutan pendaftaran pembatalan sertifikat hak milik bukti copy sesuai dengan aslinya,. daftar pengantar dan hampir an pengumuman data yuridis dan data sidik peng ph viii tanggal18 agustus yaitu pengukuran akan'diterbitkannya sertifikat hak milik dukuh pakis atas nama drs. mulai abdul somad tanggal oktober . bukti copy sesuai dengan aslinya, risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tanggal oktober atas nama drs. mulai abdul somad, bukti copy sesuai dengan aslinya, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik) tanggal juni atas nama drs. mulai abdul somad yurisprudensi mahkamah agung beserta tampilan petak dan riw tanah serta surat surat pernyataan,i oktober nomoriw tanah dari lurah dukuh pakis tanggal juli bukti copy sesuai dengan aslinya, surat keterangan dari lurah dukuh pakis tanggal september bukti copy sesuai dengan aslinya, surat kanwil bpn propinsi jawa timur tangga! novembel maret perihal permohonan pembatalan sertifikat hak milik tan kel. dukuh pakis, bukti copy sesuai dengan aslinya, surat keputusan kantor pertanahan kotamadya surabaya tanggal september pang. perihal panggilan kepada para penggugat: menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi, menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan tergugat mengajukan kesimpulannya yang diterima kepaniteraan pada tanggal desember menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap disatukan pula dengan putusan ini: pertimbangan hukum menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalan surat gugatan: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa argumentasi yang diajukan .oleh penggugat dalam perkara nomor g,tun ptun.sby. adalah sebagai berikut bahwa penggugat adalah pemilik tanah, yang terletak dukuh pakis, kecamatan dukuh pakis, kotamadya surabaya, tersebut dalam sertifikat hak milik nomor dukuh pakis tanggal agustus dan surat ukur nomor tanggal november dengan luas m?, yang diperoleh penggugat berdasarkan akta jual beli nomor karangpilang tanggal september yang dibuat oleh notaris plat susanti, sh.: bahwa penggugat adalah pemilik (empat) bidang tanah, yang terletak kelurahan dukuh pakis, dahulu kecamatan karangpilang dengan perincian sebagai berikut sebidang hak atas tanah, hak milik nomor duduk! beli nomor tanggal juni yang dibuat oleh gandaredja, sh.hadapan notaris pldi hadapan gandaredja, sh. notaris plat surabaya, menimbang, bahwa atas kepemilikan tarian hak milik oleh penggugat dan penggugat ii, dimana penggugat telah pula mendirikan bangunan atas tanah miliknya tersebut berdasarkan surat izin mendirikan bangunan nomor tertanggal maret yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa pada tanggal juni meter negara agraria kepala badan pertanahan nasional,nomor dukuh pakis tercatat atas nama nyonya daily aida, dkk terletak kotamadya daerah tingkat surabaya propinsi jawa timur, menimbang, bahwa atas keputusan menteri negara agraria tersebut atas para penggugat, dengan register perkara nomor g.tun ptun.jika.: menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pengadilan tata usaha negara jakarta pada tanggal september telah mengeluarkan penetapan scoring nomor g.tun ptun.jkt (mohon diperiksa bukti menimbang, bahwa atas penetapan scoring tersebut,dan copy penetapan tersebut telah disampaikan oleh kuasa para penggugat pada tergugat kantor pertanahan kotamadya surabaya) tanggal september dan telah diagendakan dengan nomor dan urut bukti dan menimbang, bahwa terhadap perkara para penggugat pengadilan tata usaha negara jakarta nomor g.tun ptun.jkt., pada tanggal desember telah diputus dengan amar sebagai berikut mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya:, yurisprudensi mahkamah agung' puluh enam ribu rupiah), menimbang, bahwa putusan pengadilan tata usaha negara jakarta tersebut telah diajukan permohonan banding pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta telah diputus pada tanggal mei nomor: b.tun pt.tun.jkt dengan kamarnya menguatkan putusan pengadilan tata usaha negara jakarta, tapi ternyata pada tanggal oktober tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik na: ag: dukuh pakis atas nama drs. mulai abdul somad atas tanah milik para penggugat tersebut atas, menimbang, bahwa tergugat menerbitkan sertifikat hak milik dukuh pakis atas tanah sengketa milik para penggugat, baru penggugat ketahui tanggal juli yakni dari terbitnya surat keterangan pendaftaran tanah ket hi99o menimbang, bahwa dilihat jangka waktu dalam meneliti pengajuan perkara ini pengadilan tata usaha negara adalah (sembilan puluh) hari telah terpenuhi sebagaimana tersebut dalam hir yaitu para penggugat baru mengetahui tanggal juli dan gugatan diajukan tanggal oktober adalah tidak melanggar ketentuan undang undang tahun tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, semen ama han uas has menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti baik dari pihak penggugat dan tergugat yang berbentuk fotokopi, dan telah dicocokkan keasliannya dalam persidangan dan semuanya adalah cocok dan sesuai dengan aslinya, ananda menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat oleh pengadilan tata usaha negara surabaya, memang dalam surat bukti tidak diajukan oleh penggugat (bukti adalah merupakan surat. keterangan pendaftaran tanah ket viii tanggal juli menimbang, bahwa dalam penjelasan didalam undangundang nomor tahun terutama butir bahwa yang dimaksud keputusan tata usaha negara, adalah tidak hanya yang memuat pertimbangan pertimbangan secara lengkap,: baik berbentuk memo asal, memenuhi beberapa kriteria, yaitu adu uan il. pejabat siapa yang mengeluarkan, . mess siapa yang dituju, aib san isinya apakah merugikan pihak lain, dengan yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa ternyata dari surat keterangan pendaftaran tanah nomor ket vh tanggal juli yang dikeluarkan oleh atas nama kepala kantor pertanahan kotamadya surabaya, adalah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana tersebut dalam butir' undang undang nomor tahun menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh pihak penggugat sebanyak surat bukti, pengadilan tata usaha negara surabaya berkeyakinan berdasarkan hukum dan keadilan, lebih lebih atau yang sangat dominan adalah surat surat bukti bahwa tergugat melakukan suatu tindakan perbuatan yang sewenang wenang atau melanggar suatu prinsip pemerintahan yang baik maka segala perbuatan tergugat adalah batal demi hukum, dan lebih lebih segala perbuatan tergugat adalah sangat merugikan pihak penggugat: menimbang, bahwa karena batal demi hukum perbuatan tergugat maka sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat atas nama mulai abdul somad tangga! oktober dukuh pakis adalah batal: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dipentingkan oleh pengadilan tata usaha negara surabaya, maka gugatan dikabulkan seluruhnya: menimbang, bahwa karena tergugat adalah dipihak yang kalah, maka dibebani membayar biaya perkara yang timbul: mengingat, butir jo. jo. jo. dari undang undang yang bersangkutan jo. mengadili: il.yurisprudensi mahkamah agungdemikianlah diputus pada hari kamis, tanggal desember oleh hi. dongeng hardjowinoto, sh. hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh rapikan hasyim sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa hadirnya tergugat kuasanya, panitera pengganti, hakim, ttd, ttd. rapikan hasyim dongeng hardjowinoto, sh. perincian biaya perkara il. redaksi . rp. meterai. rp. kepaniteraan . rp. jumlah rp, (delapan puluh ribu lima ratus rupiah) catatan dicatat disini, bahwa putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tergugat pada tanggal januari telah mengajukan permohonan pemberitahuan pada tingkat banding: surabaya, januari panitera ttd. wahidin, sh. nip yurisprudensi mahkamah agung inai iakrakdaniiai ale aek raba ama nba keraton aan bae akn aaa rap era rena han sea era yo, sekarang memohon kasasi sebagai tergugat dimuka persidangan pengadilan tata usaha negara surabaya pada pokoknya atas dalil bahwa penggugat pemilik dan pemegang hak yang sah atas sebidang hak atas tanah berstatus hak milik yang dahulu terletak kelurahan dukuh pakis, kecamatan karang pilang, kotamadya surabaya dari sertifikat hak milik dukuh pakis tanggal agustus dan surat ukur tanggal november dengan luas yang diperoleh penggugat berdasarkan akta jual beli karang pilang tanggal september yang dibuat hadapan susanti, sh., notaris plat surabaya pilang, sekarang kecamatan dukuh pakis kotamadya surabaya dengan uraian seperti tersebut dalam surat gugatan: bahwa hak hak atas tanah milik para penggugat, secara yuridis dan factual adalah milik sah dari para penggugat dan para penggugat masih menguasai secara fisik tanpa ada keberatan pihak lain, bahwa ketentuan peraturan pemerintah tahun tentang pendaftaran tanah terhadap kelima bidang tanah mempunyai kekuatan hukum yang mutlak, bahwa tanggal juni menteri negara agraria menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya membatalkan pendaftaran hak milik para penggugat, dengan menerbitkan surat keputusan x1 tentang pembatalan pendaftaran hak milik dan dukuh pakis atas nama ny, daily aida, terletak kotamadya daerah tingkat surabaya propinsi jawa timur: bahwa terhadap keputusan menteri negara agraria,g.tun ptun. jkt.: bahwa ketua pengadilan tata usaha negara jakarta, tanggal september telah mengeluarkan penetapan g.tun ptun. jkt. yang salah satu isinya memerintahkan kepada menteri negara agraria untuk menunda pelaksanaan surat keputusan menteri negara kepala badan pertanahan nasional x1 tanggal juni dengan tidak mengalihkan menjadikan tanah para penggugat kepada pihak lain, sertifikat hak milik dukuh pakis, dukuh pakis, dukuh pakis, dukuh pakis, serta dukuh pakis, yurisprudensi mahkamah agung bahwa pokok persoalansungguhnya tanggal september tergugat sudah mengetahui bahwasampai perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa terhadap hal hal tersebut atas para penggugat memohon kepada pengadilan tata usaha surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ii. mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya, menetapkan pemeriksaan dengan acara cepat, memerintahkan tergugat untuk menghentikan: seluruh perbuatan perbuatan tindakan tindakan hukum jnan:kan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, nan bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut tana bahwa tergugat dalam tindakannya membatalkan pendaftaran terhadap hak milik dukuh pakis atas nama penggugat adalah telah memenuhi kewajibannya berdasarkan keputusan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional. x1 tanggal juni menyatakan sertifikat tersebut tidak berlakuyurisprudensi mahkamah agung bahwa tergugat membatalkan pendaftaran terhadap sertifikat hak milik hak milik hak milik hak milik dan hak milik kelurahan dukuh pakis atas nama penggugat adalah telah memenuhi kewajibannya yang ada dan berdasarkan keputusan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional xi tanggal juni yang menyatakan sertifikat tersebut tidak berlaku lagi, bahwa keputusan tergugat menerbitkan sertifikat hak milik dukuh pakis atas nama drs. mulai abdul somad adalah telah memenuhi aturan yang berlaku terhadap gugatan tersebut pengadilan tata usaha negara surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal desember nomor g.tun ptun.sby.no,tata usaha negara surabaya dengan putusannya tanggal mei b tun pt.tun.sby, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung menerima permohonan banding dari tergugat pembanding,:g.tun ptun.sby. tanggal desember,, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pemohon kasasi pada tanggal juni kemudian terhadapnya oleh para pemohon kasasijuni sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi srt. g.tun p.tun. sby. yang dibuat oleh panitera pengadilan tata usaha negarauli bahwa setelah itu memohon kasasi yang pada tanggal juli telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para pemohon kasasi dengan tidak mengara pemohon kasasi dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknya ialah bahwa disatu sisi, dalam pertimbangan hukumnya halaman majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa! . yang menjadi obyek gugatan para penggugat berbanding para pemohon kasasi) dalam sengketa ini ternyata benar ada kaitannya dengan surat keputusan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional x1 tanggal . yang yurisprudensi mahkamah agung menjadi obyek gugatan . dalam sengketa tata usaha negara pengadilan tata usaha negara jakarta g.tun ptun.jkt. jo. perkara banding b.tun pt,tun.jkt, ternyata hingga saat ini masih dalam proses kasasi mahkamah agung republik indonesia . bahwa seharusnya, secara yuridis, apabila majelis telah mempertimbangkan bahwa: benar atas obyek gugatan perkara ini masih dalam proses kasasi mahkamah agung republik indonesia, maka majelis harus menerapkan ketentuan (le) peraturan pemerintah tahun yang menentukan bahwa: bahwa pokok persoalan gugatan para penggugat para pemohon kasasi adalah karena ternyata tergugat' memohon kasasi telah melakukan pendaftaran peralihan hak atas obyek gugatan, sementara pada saat itu terbukti bahwa terhadap obyek gugatan yang masih dalam sengketa tersebut secara tegas dan jelas telah diketahui oleh tergugat memohon kasasi oleh karena adanya penetapan dari pengadilan tata usaha negara jakarta yang isinya menetapkan agar tidak dilakukan pengalihan ataupun pendaftaran hak atas tanah sengketa (obyek gugatan) tersebut sampai dengan proses perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan yang sekarang sedang diperiksa mahkamah agung republik indonesia. bahwa tergugat memohon kasasi telah menerima penetapan pengadilan tata usaha negara jakarta tersebut pada tanggal september namun pada tanggal oktober tergugat memohon kasasi tetap menerbitkan sertifikat atas obyek gugatan. padahal seharusnya berdasarkan ketentuan (le) peraturan pemerintah tahun tergugat memohon kasasi harus menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas obyek gugatan, namun ternyata justru tergugat memohon kasasi tidak melakukan penolakan pendaftaran peralihan hak, tetapi justru mendaftar peralihan hak atas obyek gugatan ini, bahwa majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya didalam pertimbangannya halaman secara kontradiktif justru mempertimbangkan bahwa gugatan penggugat . belum waktunya (prematur) maka dinyatakan tidak dapat diterima , padahal seharusnya dengan berpijak pada pertimbangan majelis halaman tersebut atas yang pada intinya majelis berpendapat yurisprudensi mahkamah agung bahwa obyek gugatan masih dalam sengketa, maka tergugat memohon kasasi harus menolak melakukan pendaftaran peralihan haknya, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang tahun telah ditentukan bahwa gugatan harus diajukan dalam tenggang waktu hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan pejabat badan tata usaha negara , bahwa oleh karena para penggugat para pemohon kasasi mengetahui terbitnya sertifikat atas obyek gugatan pada tanggal juli maka sebelum hari terhitung sejak tanggal juli para penggugat para pemohon kasasi telah mengajukan gugatan untuk membatalkan sertifikat tersebut pengadilan tata usaha negara surabaya, bahwa apabila para penggugat para pemohon kasasi harus menunggu sampai putusan mahkamah agung republik indonesia atas perkara g.tun ptun ikt. jo. b.tun pt.tun.jkt., sementara berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah ket vii tanggal para penguat para pemohon kasasi sudah. mengetahui. mengenai terbitnya sertifikat tersebut, bukankah justru gugatan para penggugat para pemohon kasasi akan dinyatakan kadaluwarsa, bahwa dengan demikian jelas dan tegas bahwa pertimbangan majelis pengadilan tinggi tata usaha negara pada halaman dan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, menimbang mengenai keberatan keberatan. dan25 bahwa keberatan keberatan 'innegaratun ptun jkt. jo. pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta b.tun pt.tun. jkt. dan masih dalam pemeriksaan kasasi, .yyurisprudensi mahkamah agung

ngawi penggugat asal, tergugat asal telah melanggar norma ke susulan.dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan ter gugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian. . 'sedangkan "tuntutan 'ganti rugi. yang, diajukan penggugat asal. . terhadap semua biaya yang. telah dikeluarkan selama'hidup ber : | . sama itu, haruslah ditolak karena tidak diperjanjikan sebelum nya. ona sos yangmahaesa . o000. mahkamah agung. memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil pu: tuan sebagai berikut dalam perkara:.: ore ata masudiati, bertempat: tinggal. kampung akan: desa lereng wilayah kecamatan praya daerah: tingkat lombok. tengah, pemohon kasasi dahulu penggugat berbanding, oce gusti lanang reg, bertempat tinggal karang pendem, kelurahan cakranegara barat daerah tingkat lombok barat, memohon kasasi dahulu tergugat pembanding, |.yang pemohon kasasi sebagai penggugat. asli telah 'menggugat sekarang memohon kasasi: sebagai tergugat asli muka'persidangan pengadilan. negeri mataram pada pokoknya atas dalil dalil ssi .bahwa penggugat asli dan, tergugat asli telah hidup bersama sejak tanggal desember sampai dengan tanggal april di gugat asli sekolah tempat penggugat asli mengajar, dan berjanji akan mengambil penggugat asli sebagai isterinya dan sebagai bukti cintanya tergugat asli menyerahkan kepada penggugat asli kartu aspen, karpet, dan sebuah sepeda rotor honda yang masih baru) disertai janji bahwa setelah penggugat asli dibawa lari kiri oleh'tergugat'asli (sejak tanggal desember #'jim tergugat asli'akan menikahinya4'secara adat maupun secara agama dalam waktu bulan: bana .bahwa.ternyata walaupun. penggugat asli telah. mendesak untuk. nikah dengan tergugat asli, tergugat asli tidak uga mau hingga berulang sung sampai tahun bulan: bahwa penggugat asli :telah menghubungi pamong desa cakra negara barat, tetapi tidak.berhasil:. . . bahwa selama hidup bersama itu penggugat asli lah yang menang gung biaya penghidupan keluarga penggugat asli, tergugat asli serta ke larga tergugat asli (orang tua dan anak tergugat asli), hingga tergugat asli membujuk penggugat asli untuk pulang praya pada tanggal april bahwa kemudian penggugat asli mendesak lagi tergugat asli untuk nikah, tapi dijawab oleh tergugat asli "kalau tergugat asli nikah dengan penggugat asli, maka dibuang oleh keluarganya, hingga tergugat asli tidak bisa menikah dengan penggugat asli prensa hen tee bahwa oleh: karena pernyataan tergugat' asli tersebut "penggugat sli'memutus kan hubungan suami isteri tanpa nikah tersebut, dari pada menanggung malu: year pend temuan jatuh hem aan bahwa karena tergugat.asli,tidak memenuhi perjanjian untuk me nikahi penggugat asli, maka tergugat.asli menuntut kerugian, yang.telah penggugat asli keluarkan selama hidup bersama tersebut yaitu biaya hi dup rp. (satu juta empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah) ditambah ongkos pulang pergi tergugat asli bali dengan menggadaikan t.v. seharga rp. tape. rp. ,. mesin jahit rp. serta radio.tape rp. hingga keseluruhan nya berjumlah rp. .iyi1y2 (el poni suite wewubahwarpenggugat asli juga menuntut: kerugian sebagai pemulihan nama: baik penggugat asli sejumlah. rp: , . (lima juta rupiah) dan sebagai jaminannya penggugat :asli diletakkan:sita jaminan: peka .makanan oleh pengadilan: tinggi'di bawah.ini pada sma menimbang: bahwa 'maksud dan tujuan: surat gugatan: penggugat berbanding adalah sebagai tersebutidi atas ons ian css menimbang, bahwa penggugat berbanding mendalilkan bahwa penggugat .berbanding dengan tergugat. pembanding telah .hidup bersama sejak. tanggal. desember sampai. dengan tanggal (us bahwa selama hidup berwarna: dengan tergugat, periggigat' telah mengeluarkan biaya sebesar rp. satu juta empat ratus senam pulihdima ribu'seratus enam puluh rupiah) bahwa karena tergugat pembanding tidak' mau menikahi pengguna gat berbanding, maka penggugat berbanding menuntut "ganti rugi atas pengembalian nama baik penggugat berbanding sebagai seorang "guru sejumlah rp: lima juta hadiah)? psa menimbang, bahwa para pihak sama sarah mengakui bahwa mereka pernah hidup bersama'tanpa sawit sejak tanggal de&ember t9s1 sampai dengan tanggal april' serta karena'diakui riakabenar adanya dan tidak perlu dibuktikan: ham elang hina ends menimbang, bahwa juga diakui penggugat, bahwa tergugat pem banding dan penggugat terbaridirig tidak pernah nikah'syah hadapan pejabat nikah serta tidak dibantah oleh tergugat pembanding serta benar adanya: aan ' meninibangbahwa juga penggugat berbanding meninggalkan tem pat bersama "serta hal'ini diakui tergugat pembanding dan 'karena' di menimbang, bahwa penggugat berbanding menuntut panti rugi dari tergugat pembanding sejumlah rp: satu'juta empat ratus .enam puluh lima bibir'serius enam puluh rupiah), jumlah mana adalah pengeluaran" penggugat berbanding' selama penggugat" terbang ding hidup bersama dengan tergugat pembanding tempat kediaman tergugat pembanding, serta atas jumlah tersebut adalah sesuai catatan penggugat terbandirig serta " dibantah oleh tergugat pembanding, atas bantahan mana penggugat berbanding tidak dapat membuktikan ke besarannya, karenanya gugatan penggugat berbanding untuk itu tidak dapat dikabulkan: menimbang, bahwa disamping penggugat berbanding menuntut kerugian materiel, juga penggugat berbanding menuntut kerugian atas nama baiknya' karena tidak jadi" dikawini oleh tergugat pembanding sebesar rp.' lima juta rupiah): berbanding adalah seorang yang sudah pernah kawin kemudian ber (cerai: dengan: suaminya pertama, dengan demikian pada'saat. penggugat terbangun dan tergugat pembanding 'berkenalan, penggugat terbang bahwa seandainyapun tergugat pembanding melamar penggugat berbanding, hal ini bukan berarti mereka sudah kawin melainkan baru akan kawin. jika dilanjutkan dengan tindakan tindakan menghadap pegawai penjabatakta nikah, ane seal (bahwa: seandainya benar tergugat pembanding membujuk peng tana gugat berbanding untuk hidup bersama tanpa kawin, maka penggugat berbanding sebagai seorang yang sudah. mengalami: perkawinan, tidak begitu saja menerima bujukan kecuali sudah menikah dengan .syah: mes bahwa tindakan penggugat berbanding mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan tergugat pembanding serta tinggal ru mah tergugat pembanding. dengan resiko. tidak jadi nikah adalah tang gunman penggugat berbanding sendiri serta tidak. dapat dibebankan tergugat pembanding, pane aan dab keenan menimbang, bahwa.dari. apa yang telah diuraikan atas, maka telah: tidak: terbukti 'terbesarnya nama. baik. penggugat. berbanding tersebut, oleh karenanya gugatan penggugat berbanding untuk: itu wajib ditolak, lena aga menimbang, bahwa, sita jaminan. yang. diletakkan pengadilan ne geri mataram, .oleh juru. sita much. yassin syam, sm. hk. tertanggal september o12.a pn. mtr sid. pdt oleh karena gugatan penggugat berbanding ditolak, maka sita tersebut adalah tidak berharga serta karenanya harus diangkat: san bana menimbang, karena gugatan penggugat berbanding: ditolak, maka hanya dihukum untuk. membayar biaya perkara, ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggap: sebesar rp.:: lima ribu rupiah): elo lena mengingat undang undang serta peraturan yang berkenan. mengadili: laba menerima. permohonan. banding: dari tergugat pembanding ter sebut diatas, sea anton bts ana naa membatalkan putusan pengadilan negeri mataram tertanggal ma oon yet. nomor: pn. mtr pdt . yang dimohonkan. banding dan dengan mengadili sendiri nan taram, oleh: jurusnya much. yassin syam sm. hk. tertanggal. septum ber o012a. pn. mtr s tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggap sebesar rp. limariburupiah): demikian diputus mataram pada hari kamis tanggal juli delapan puluh empat, oleh kami: pasaribu, s:h. hakim ting pada pengadilan tinggi nusa. tenggara barat mataram selaku hakim tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang ter buka untuk umum dengan dihadiri oleh buana muhammad panitera pengganti pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, yang mahesa perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara masudiati, perempuan berumur tahun, pekerjaan guru ta naa man kanak kanak, bertempat tinggal .di kampung akan desa peleng wilayah kecamatan praya dati lombok tengah, untuk dog gusti lanang reg: lakilaki berumur tahun, pekerja aan pegawai bpi propinsi ntb mataram, bertempat tingal dl. karang pendem. kelurahan cakranegara: barat wilayah kecamatan pengadilan negeri tersebut, setelah membaca.surat surat perkara: setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta saksi saksi dalam persidangan, menimbang, bahwa penggugat dalam: surat gugatannya yang diadu kan dan. ditandatanganinya tertanggal agustus pada pokoknya mengemukakan: pig maa suami isteri sejak tanggal desember sampai dengan tanggal april dimulai dengan. saling mengenal yang kemudian berlanjut menjadi masa pertunangan: pena ben les bahwa. dalam. pertunangan antara penggugat dengan tergugat, maka pada suatu hari tepatnya pada tanggal desember ter gugat mendatangi penggugat sekolah tempat penggugat mengajar, dalam kelas tergugat menyatakan keinginannya untuk mengambil oka penggugat menjadi isterinya". nan bahwa keinginan tergugat untuk 'memperistrikan penggugat nyatakan oleh tergugat dengan sumpah bahwa apabila telah menjadi" isteri tergugat maka tergugat sanggup untuk membina rumah tangga dengan baik baik sebagaimana selayaknya suatu rumah tangga yang' bahagia dan harmonis serta tergugat sanggup bertanggungjawab tere hadap isteri dan keluarganya, dan'sebagai bukti cinta tergugat kepada penggugat, tergugat menyerahkan kartu aspen dan karpet serta sebuah' sepeda motor honda yang masih baru kepada penggugat, dan sam ping itu tergugat berjanji kepada penggugat bahwa 'setelah penggugat: dibawa lari kawin oleh tergugat maka dalam tempo' (empat) bulan' tergugat akan menikahi penggugat' baik nikah secara agama maupun secara adat. berdasarkan janjijanji tersebut penggugat percaya serta menyetujui keinginan tergugat untuk hidup bersama dan selanjutnya pada tanggal desember jam. penggugat dibawa lari kawin oleh tergugat dari praya cakranegara dan sejak saat itu ter gugat dengan penggugat hidup bersama rumah tergugat di' karang pendem" cakranegara sementara menunggu pernikahan atau 'pengusaha perkawinan sebagaimana janji tergugat tersebut di'atas: sasa bahwa setelah 'penggagas' dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama' (empat) bulan, tergugat tidak dapat menyelesaikan pernikahan atas perkawinan penggiat dengan tergugat, maka peng: gugat mendesak kepada tergugat agar tergugat segera menepati janji: iya kepada penggugat yakni agar segera melangsungkan pernikahan supaya perkawinan tergugat dengan penggugat menjadi syah, baik:sah menurut agama maupun menurut adat:akan.tetapi:desakan penggugat tidak' berhasil: karenastergugat:selalu: menunda 'pernikahan tersebut: de ngan berbagai alasan: yang dibijatsbuat sehinggashidup: bersama peng: gugat:denganytergugatsberlangsungsselama tahun: (empat) bulan: das dbahwaspenggugatstelah menghubungi pamong: desa gakranegara barat dengan:harapan:kiranya dapat ikut. menangani masalah pernah: an" tergugat dengan penggusafs namun tidak: 'berhasil walaupun demi: kian penggugat tetap mendesak kepada tergugat agar segera menikahi penggugat: supaya perkawinan:penggugat dengan tergugat: menjadi sah, isbahwardalanf hidup bersama sebagai suami isteri antara penggugat dengan tergugat: tanpa" nikah: tersebut berlangsung: semua biaya'peng: hidupkan keluargarditanggung:sendirilah penggugat dan setelah pergi gugat tidak: sanggup asi untuk tembi penghidupan:penggugat'de: ngan 'tergugatiserta keluarga tergugat. (orang'tua'dan anak tergugat) maka tergugat dengan cara halus membujuk penggugat:supaya' peng: gugat pulang kembali.ke praya dan penggugat pun pulang.ke praya pada tanggal april pidana tanda massa ada . bahwa: setelah penggugat pulang praya, penggugat mendesak lagi kepada tergugat 'untuk menikahi penggugat tetapi desakan ter sebut. dijawab .oleh tergugat bahwa: "kalau tergugat nikah dengan penggugat maka dibuang oleh keluarganya sehingga tergugat tidak bisa menikah dengan penggugat , oleh. karena. pernyataan. tergugat. tersebut maka penggugat me putuskan. hubungan, isteri antara. penggugat: dengan tergugat tanpa: nikah: tersebut daripada menanggung malu, karena masyarakat telah mengetahui. bahwa .perkawinan. penggugat. dengan tergugat adalah perkawinan yang tidak sah karena tidak nikah: bahwa menurut catatan penggugat, uang yang telah dikeluarkan oleh penggugat. untuk membiayai penggugat dengan tergugat dalam menghidupkannya serta biaya orang tua dan anak tergugat selama peng gugat dan tergugat masih hidup bersama berjumlah rp. satu juta empat puluh ribu seratus enam. puluh rupiah) ditambah dengan ongkos. pulang pergi tergugat bali dengan menggadaikan t.v. seharga rp. sebuah tape seharga rp. de ngan menjual mesin jahit seharga rp. , , sebuah radio tape seharga rp: giwang: dan cincin emas seharga rp. sehingga keseluruhan: pengeluaran penggugat adalah berjumlah rp. satu: juta: empat. ratus.syafii puluh.lima ribu seratus enam pulutsrupiah): bahwa oleh karena tergugat tidak memenuhi janji untuk menikah penggugat maka penggugat menuntut supaya tergugat membayar kembali uang penggugat yang telah dipergunakan untuk membiayai kehidupan selama masih hidup bersama tersebut serta ongkos untuk pulang pergi bali yang. katanya untuk mengurus pernikahan bali tetapi ternyata tergugat bali bukan untuk mengurus pernikahan, kerugian penggugat seluruhnya berjumlah rp. sebagaimana tersebut diatas: bahwa tindakan tergugat melarikan penggugat untuk hidup ber sama: selama" tahun bulan tanpa nikah mengakibatkan penggugat menanggung malu yang luar biasa, hal mana mempengaruhi penggugat sebagai guru, sehingga untuk mengembalikan nama baik penggugat menuntut pula: agar tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah rp. lima juta rupiah) sebagai pemulihan nama baik penggugat:: naa bahwa penggugat mengkhawatirkan: iktikadbaik tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat maka sebagai jaminan gugatan. terhadap tergugat mohon agar setempat tanah pekarangan milik ke larga tergugat yang terletak: di.: karang. pendem. kelurahan cakra negara barat seluas (enam) are dengan batas batas: sebelah utara tanah pekarangan yang dikontrak cina. sebelahtimur gang, sebelahselatan tanah pekarangan gusti lanang mantra, sebelahbarat. tanah pekarangan dikontrak cina: . disita lebih dahulu untuk dijadikan jaminan gugatan penggugat apabila dikabulkan berdasar hal hal tersebut mohon agar pengadilan negeri memberi kan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. oa. menyatakan hukum bahwa karena tergugat tidak menepati janji nya untuk menikahi penggugat dalam tenggang waktu yang telah kehidupan tergugat bersama. orang tua hanya termasuk anak tergugat selama tergugat hidup bersama dengan penggugat sebagai suami isteri tampanikah:. . menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah rp. (satu juta empat ratus enam puluh lima rbersama orang tuanya termasuk anak tergugat selama penggugat masih hidup bersama dengan tergugat. menghukum pula kepada teringat untuk membayar ganti rugi se bagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah rp. lima juta rupiah) ban menyatakan hukum bahwa apabila tergugat tidak sanggup untuk membayar ganti rugi tersebut kepada penggugat maka tanah peka tangan milik keluarga tergugat yang terletak karang pendem kelurahan cakranegara barat seluas are dengan batas batas: sebelahutara tanah pekarangan yang dikontrak cina, sebelah timur : gang sebelah selatan tanah pekarangan gusti lanang mantra, sebelah barat tanah pekarangan yang dikontrak cina, disita untuk dijadikan jaminan tuntutan ganti rugi tersebut di nyatakan sah dan berharga ada menghukum tergugat untuk membayar" segala biaya:yang timbul atau mohon putusan yang seadil adilnya: dana menimbang, bahwa pada hari sidang yang pertama pihak peng gugat datang menghadap persidangan sedang pihak tergugat tidak datang dan oleh karenanya setelah dipanggil sekali lagi, kedua belah pihak telah datang menghadap persidangan dan oleh majelis hakim diusahakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil yang oleh karena nya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan. menimbang, bahwa atas jawaban dari gugatan tersebut pihak ter gugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal oktober yang pada pokoknya mengemukakan: neu evils ena bahwa gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam halaman surat gugatan penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa tergugat pertama berkenalan dengan penggugat sekitar tahun dan memakai isteri tidak sah pada tahun pula se lama kurang lebih delapan bulan, kemudian penggugat pergi lagi dari rumah tergugat dan dipakai isteri orang lain: bahwa sekitar tahun penggugat dipakai isteri tidak resmi sah lagi oleh tergugat sampai bulan april dan selama itu penggugat sering berbuat menyimpang dengan orang lain tetapi tergugat sendiri memaklumi sebab penggugat seorang perempuan maka bahwa gugatan penggugat sebagaimana terdapat pada halaman surat gugatan pada alinea semuanya tidak benar, yang . benaradalah sebagaimanatersebut diatas: bahwa gugatan penggugat sebagaimana pada halaman surat gu gatal pada alinea dan halaman alinea adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa selama tergugat bersama penggugat hi dup bersama tanpa nikah (kebendaan) selama tahun bulan, penggugat tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun untuk ke pentungan tergugat dan keluarga tergugat, bahkan sebaliknya harta milik tergugatlah yang dikupas habis oleh penggugat: bahwa tuntutan penggugat untuk ganti rugi pemulihan nama baik sebesar rp. lima juta rupiah) merupakan sesuatu yang aneh dan mentah, bahkan tergugat sebaliknya yang akan menuntut penggugat karena memberikan keterangan yang tidak benar: dan melakukan: penghinaan terhadap: nama baik.terpusat. cspan keluarga tergugat'serta pemerasan terhadap tergugat: bagas . bahwa" permohonan penyitaan terhadap tanah pekarangan karang pendem, dan kemudian. telah dilakukan penyitaan oleh pengadilan negeri mataram berdasar penetapan pn. mtr sld. pdt adalah kurang tepat sebab tanah pekarangan tersebut bukan milik tergugat melainkan hak milik orang lain. berdasarkan hai tersebut tergugat mohon putusan: menolak gugatan penggugat secara keseluruhan, menyatakan dan menetapkan bahwa tergugat tidak pernah me diadakan suatu perjanjian untuk menikah dengan penggugat: menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tergugat tidak sewajarnya untuk membayar ganti rugi kepada penggugat akibat hubungan suami isteri tidak sah. menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tergugat tidak sewajarnya untuk .membayar ganti rugi sebagai semu lahan nama baik penggugat karena penggugat adalah orang soonakal. ame bas dana nana menyatakan dan menetapkan secara hukum .bahwa penggugat tidak sewajarnya untuk menyita tanah pekarangan milik ke larga tergugat karena tanah pekarangan tersebut bukan hak milik tergugat, . inn pan menghukum penggugat untuk. membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini: t.atau memberikan putusan yang seadil adilnya, menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut diatas, pihak penggugat telah pula mengajukan replikanya. tertanggal ok tower yang pada pokoknya menolak :jawaban: tergugat. sebagai jawaban yang tidak benar.dan penggugat. menyatakan .tetap. pada menimbang, bahwa atas replika pihak penggugat tersebut pihak ter gugat telah pula menyampaikan publiknya tertanggal november yang pada pokoknya menyatakan bahwa replika penggugat seluruhnya tidak benar, bahkan isi uraiannya ngelantur tidak ada sangkut pautnya dengan pokok gugatan dan karenanya tergugat tetap memohon untuk menolak seluruhnya gugatan penggugat, menimbang, bahwa dalam persidangan tergugat menjawab serta nyaman majelis hakim dengan menerangkan pada pokoknya sebagai ber ikut: haa bahwa tidak benar tergugat pada tahun membawa lari peng: pat yang benar pada waktu itu penggugat datang sendiri ketemu sen bat tergugat dan kemudian hidup bersama selama lima bulan. doge kemudian penggugat versi dan kawin dengan orang lain, dan sete (nu kemudian penggugat bercerai dengan 'suaminya barulah ke alasan mulai akhir tahun tergugat dan penggugat kembali was hidup bersama tanpa nikah yang: sah selama satu tahun empat bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah kawin secara:sah ka rena hidup bersama tersebut atas dasar senang sama senang saja, walau pun tergugat pernah atau benar menjanjikan untuk mengawini peng gugat akantetapi karena menurut penilaian' tergugat maupun keluarga tergugat bahwa ternyata penggugat dilihat dari cara caranya.dan tingkah bakunya sehari hari adalah 'tidak baik dari tidak cocok untuk djadi kan isteri tergugat, dan. semuanya ini diketahui sejak waktu dicoba selama satu tahun empat bulan hidup bersama tanpa nikah yang sah, bahwa tergugat mengetahui sebagai seorang pegawai negeri se kenal harusnya tidak boleh menyimpan perempuan untuk. digali' seperti lori tanpa nikah yang sah, dan itu diakui sebagai kekeliruan (tergugat hana menimbang, bahwa untuk: membuktikan dalil gugatannya pihak (es penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat surat ona berupa foto copy yang masing masing dalam persidangan telah diperiksa bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan :aslinya oleh majelis hakim dan ditunjukan dalam persidangan'sebagai berikut: hata bea foto copy surat keterangan kepala kampung: karang pendem ke mess arahan. cakranegara barat tertanggal desember: , selangit foto copy surat keterangan "kepala kampung karang pendem tanggal oktober. selanjutnya diberi tanda: p2) dot. fotokopi daftar angsuran pinjaman koperasi. serba. usaha kantor foto copy surat untuk masudiati tertanggal januari gan foto copy karpet an. gusti lanang reg nip. selanjutnya diberi tanda palsu 6x. foto: copy, kartu peserta aspen a.n. gusti lanang reg pelanjut ayadiberi tanda di. fotokopi kwitansi atas nama ny. gusti lanang reg . tangani' milik keluarga tergugat 'asli yang perincian tentang letak, luas dan batas batasnya seperti disebut dalam gugatan, mosbahwa'berdasarkan hal hal'tersebut'di 'atas, maka penggugat asli: menuntut kepada pengadilan negeri mataram'agar memberikan putusan sebagai berikut teen sat sarat lag mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan hukum: bahwa: karena tergugat 'tidakimenepati janji nya untuk menikahi penggugat: dalam tenggang waktu yang telah so: kehidupan: tergugat bersama orang tua: nya termasuk'anak tergugat:selama tergugat hidup bersama dengan penggugat sebagai suami isteri'tanpa'nikah (nun lebih . menghukum, kepada tergugat untuk ,membayar, ganti rugi kepada pengingat sejumlah rp. (satu juta empat ratus enam (puluh, lima . bersama orangtuanya termasuk anak tergugat selama penggugat masih hidup bersama dengan tergugat: nan menghukum pula tergugat.untuk membayar ganti rugi sebagai pe .pilihan nama. baik penggugat.sejumlah rp. (lima juta menyatakan hukum bahwa apabila:tergugat. tidak sanggup mem bayar ganti rugi tersebut kepada.penggugat maka. tanah sekarang yan milik. keluarga tergugat. yang.terletak karang pendem: keju s5 tahan cakranegara: barat seluas .6are.dengan batas batas jaya sebelah suara? ji. 'tanah'pekarangan yang dikontrak cina: sebelah timur gang: sebelah. selatan tanah: pekarangan gusti lanang: antara, #sebelah. barat tanah pekarangan yang dikontrak cina, disita untuk dijadikan jaminan: tuntutan ganti. rugi tersebut:dina cetakan:sah dan berharga, mewujud alasan pena menghukum tergugat: untuk membayar segala. biaya: yang: timbul jsakibatperkara ini: soon panda esa tel atau mohon putusan yang seadil adilnya) jua ain bahwa terhadap'gugatan tersebut pengadilan negeri mataram telah mengambil putusan, yaitu putusannya. tanggal maret: pn: mtr pdt :yang kamarnya berbunyi sebagai.berikut: mengabulkan gugatan penggugat sebahagian, on unuk asih sabet sebesar. rp:: . . tanggal: desember selanjutnya di and beri:tanda4 tx: anna pan una isa fotokopi. surat kepada. g:l:: reg: tertanggal oktober 'se gg: lanjutnya diberi tanda p8), gap bsa paus . fotokopi surat kepada g.l. reg tertanggal telanjur "nya diberi tanda fotokopi catatan pengeluaran uang tgl. seterusnya, se selanjutnya diberi tanda (p. nn, dota li: fotokopi surat tertanggal dari rejeguntuk sudiati, se ukenjutnya diberi tanda phi) aga ata fotokopi surat keterangan dari pt. perkebunan xxvii unit kapas lombok no: tanggal oktober selain ienjutnyadiberi tanda p1) bana ingkar vina fotokopi surat keterangan tentang terjadinya talak no: kt. tertanggal maret tanda ). fotokopi surat lurah cakranegara barat tertanggal juli no, cb selanjutnya diberi tanda (p. fotokopi buku catatan penggunaan uang tanggal sampai dengan bulan april sebanyak dua puluh sembilan lembardiberitanda menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan.oleh pihak penggugat tersebut, diatas dalam. persidangan secara lisan pihak ter buat menanggapinya.yang pada pokoknya bahwa. alat.bukti surat ter sebut benar kecuali alat bukti catatan pengeluaran uang. (tanda. p. dan buku catatan keuangan'(alat bukti p. sebab semua.catatan ke tangan tersebut. dibuat sendiri.oleh penggugat dan karenanya, tergugat tidak mengakui kebenarannya .,. knee pasa . menimbang,.bahwa selanjutnya pihak penggugat telah.pula manga bukan .saksi saksi yang masing masing didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan.sebagai berikut: . ata eat tekan saksi drs. nanang muhamad, laki laki umur tahun), bahwa saksi selaku atasan dari tergugat di kantor gubernur. per nah menerima. pengadaan. dari penggugat tentang salah: hubungannya dengan tergugat. dan meminta 'agar saksi dapat. mengusahakan agar tergugat:dapat menikahi penggugat): (os cneisni selatan .bahwa.atas pengakuan tersebut, kemudian: saksi: menugaskan. pc .awalnya untuk mengusut diri tergugat. dan petugas tersebut yang me lakukan pengusutan melaporkan bahwa'benar tergugat mengakui telah hidup bersama dengan penggugat tanpa nikah selama satu tahun lebih ditahun dan bahkan juga ditahun tergugat pernah hidup bersama dengan penggugat tanpa nikah, dan tergugat mengaku tidak mau menikahi penggugat karena keluarga tergugat tidak menyetujui nya 'bahwa saksi juga menanyakan langsung kepada tergugat dan ter gugat mengaku terus terang pernah hidup bersama dengan penggugat tanpa. nikah ditahun dan tahun .selama lebih dari satu'tahun, dan tergugat mengaku benar telah memberikan janji kepada penggugat untuk mengawini secara sah akan tetapi tidak jadi dikawini karena me turut tergugat bahwa penggugat itu dinilai tidak baik untuk dijadikan isteri dan keluarga tergugat tidak menyetujui jika tergugat mengawini penggugat: saksi siti kisah als. ny. tobias, perempuan umur tahun) bahwa saksi adalah isteri pimpinan penggugat ptp praya, tahu punya mengenal tergugat sebagai suami dari penggugat, sebab mereka berdua pernah datang rumah saksi dan mengenalkan sebagai suami isteri dan baru belakangan setelah terjadi kasus pengadilan menge tahun bahwa mereka bukan suami isteri yang sah melainkan hanya hi dup bersama tanpanikah. bahwa penggugat pernah meminjam uang kepada saksi sebesar empat puluh ribu rupiah yang menurut penggugat uang tersebut akan digunakan untuk biaya tambahan dalam melaksanakan perkawinannya dengan tergugat dan beberapa hari setelah pinjam uang tersebut kamu dian penggugat sore hari datang bersama tergugat rumah saksi dan mereka memperkenalkan kepada saksi serta suami saksi bahwa mereka berdua habis melaksanakan perkawinan bali, pada waktu itu yang memperkenalkan adalah penggugat dan tergugat hanya diam saja ke lipatan malu malu, dan sejak itulah saksi mengenal tergugat sebagai suami dari penggugat dan mereka tinggal bersama karang pendem cakranegara: saksi iii dewa made sena laki laki umur tahun): bahwa saksi selaku perangkat kelurahan cakranegara barat pernah menerima pengaduan dari penggugat perihal hubungan penggugat de ngan tergugat yang menurut penggugat bahwa tergugat telah melarikan penggugat akan tetapi tidak jadi dikawini, dan penggugat minta agar saksi memanggil tergugat, dan benar saksi telah memanggil tergugat dan. menurut.keterangan tergugat benar bahwa mereka.telah:hidup ber sama. dan tergugat tidak. mau .mengawini: penggugat. karena keluarga tergugat tidak menyetujuinya. nan bahwa oleh karena saksi tidak berhasil mendamaikan tergugat dengan penggugat kemudian saksi menyarankan kepada penggugat untuk. mengajukan masalahnya dengan tergugat tersebut pengadilan negeri. ngt na. saksi gusti made oka. laki laki berumur tahun) bahwa saksi. selaku kepala lingkungan mengetahui tergugat dan penggugat sama sama tinggal karang pendem, mereka mengaku se bagai suami isteri akan. tetapi saksi tidak pernah mengetahui berkawin mereka, dan baru kemudian penggugat datang kepada saksi mesin agar saksi memberitahukan kepada tergugat untuk menyelesaikan perkawinannya yang menurut penggugat belum sah, bahwa kemudian saksi telah menyampaikan hal tersebut kepada tergugat dan tergugat memberitahukan bahwa memang penggugat itu belum dikawini secara sah dan untuk mengawini penggugat itu tet gugat masih perlu persetujuan keluarga tergugat dan perlu pembawa bahwa saksi mengetahui sebelum tergugat hidup. bersama dengan penggugat, tergugat pernah mempunyai isteri tetapi sudah diberi dan mereka mempunyai seorang anak yang ikut tinggal. bersama: keluarga tergugat: . aman bahwa saksi mengetahui rumah tinggal bersama yang ditempati tergugat dan penggugat sewaktu hidup bersama tanpa nikah adalah rumah milik keluarga tergugat: bahwa saksi pernah menjadi kepala lingkungan sejak tahun akan tetapi baru tahun saksi mengetahui bahwa penggugat ting gal bersama dengan tergugat tanpa nikah, yaitu sejak penggugat me laporkan masalahnya dan meminta untuk mengurutkan perkawinannya dengan tergugat, . pecahan menimbang, bahwa terhadap keterangan masing masing saksi ter sebut penggugat maupun tergugat sama sama menyatakan bahwa ke terangan saksi saksi tersebut adalah'benar: menimbang: bahwa selanjutnya pihak tergugat telah pula meng ajukan saksi saksi yang masing masing didengar keterangannya ba wah sumpah dan dalam persidangan pada pokoknya telah menyerang kam sebagai berikut . saksi ang can min als gde: sekali. (laki laki umur: 55tahun) bahwa saksi mengetahui penggugat pernah tinggal rumah ke suara tergugat karang pendem oleh karena saksi juga tinggal menu pang rumah keluarga tergugat tersebut) duusyahwa saksi menerangkan penggugat tidak menanggung kehidupan keluarga tergugat karena saksi melihat setiap harinya antara penggugat dan tergugat berlainan dapur dengan keluarga tergugat dan keluarga ter gugat itu ditanggung oleh neneknya (ibu tergugat), bahwa saksi ikut tinggal menumpang rumah keluarga tergugat sejak tahun dan saksi: mengetahui penggugat tidak dinikahi secara sah oleh' tergugat, mereka hidup bersama selama lebih kurang dari dela pan bulan sampai tahun waktu penggugat pergi dari rumah ke juara' tergugat dengan membawa barang barang berupa miliknya meja kursedan' t.v.: dagang emperan had bahwa saksi mengetahui selama penggugat hidup: bersama dengan tergugat rumah" keluarga tergugat karang pendem itu mereka hi dup' bersama' dalam satu kamar'sedang keluarga tergugat yang lain yaitu anak 'adik dan ibu tergugat tinggal bangunan rumah yang lain. saksi tengah shweta laki laki berumur tahun), bahwa saksi mengetahui penggugat itu bukan isteri tergugat me mainkan: hanya piaraan saja, mereka hidup bersama tanpa nikah hanya kebendaan 'saja,' saksi "mengetahui yaitu karena saksi adalah tetangga dan sering main main serta tidur rumah keluarga tergugat karang pendem: dab ser denga kuat pramana hahwasaksi tidak mengetahui apa alasan atau sebabnya tergugat tidak menikahi penggugat, saksi hanya mengetahui penggugat telah berada" rumah tergugat dan' mereka hidup bersama dan' saksi tidak pernah mengetahui mereka menikah bean saksi mengetahui bahwa kehidupan keluarga tergugat (ibu dan adik adik serta anak tergugat) hidupnya sehari hari ditanggung oleh adik tergugat yang bernama gusti lanang dingin menjadi polisi maka saksi mengetahui. gusti lanang dingin selalu memberikan uang untuk ke hidupkan keluarga tergugat tersebut sampai sekarang bulan november ini saksi selalu melihat gusti lanang dingin menyerahkan uang ter sebut kepada ibu. tergugat atau kadang kadang kepada adik tergugat yang bernama gusti ayu rais. . "saksi mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari hari antara peng gugat dengan tergugat berlainan dapur dengan keluarga tergugat karena saksi rumah keluarga tergugat itu sudah seperti rumah sendiri: saksi mengetahui bahwa sebelum'hidup'bersama:tanpa nikah an tara: penggugat: dengan tergugat:itu tergugat pernah mempunyai isteri sah bernama: gusti: ayu" lindu akan tetapi sudah sejak lama" berpisah, saksi tidak mengetahui apa sebabnya mereka berpisah, :saksinya me mengetahui bahwa isteri sah tergugat tersebut tinggal ditempat lain dekat rumah saksi yang agak jauh dari rumah keluarga tergugat. . menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terigu gat menyatakan benar, sedang penggugat menyatakan tidak benar ket tangan saksi tersebut antara jain keterangan saksi yang mengatakan bahwa anak tergugat tinggal bersama. ibu tergugat, itu adalah tidak be nar, sedang yang benar adalah anak tergugat tinggal bersama penggugat dan tergugat, tentang keterangan saksi tergugat menyatakan bah ada yang tidak benar yakni keterangan saksi il:yang mengatakan bahwa .bekas isteri tergugat tersebut:tinggal. dekat rumah saksi yang jauh dari rumah .keluarga. tergugat, yang benar bahwa . bekas isteri tergugat yang bernama gusti ayu lindu tersebut: tinggal:di:kom lek rumah keluarga tergugat dekat dengan rumah tempat tinggal ter gugat: sedang penggugat menyatakan bahwa :keterangan 'saksi ter sebut adalah tidak benar, ::: betah asa rap sanak menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal jain yang'tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini, beat ba: menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan sama sama tidak mengajukan apa apa lagi dalam pemeriksaan perkara ini'dan sama sama memohon putusan, aah bata tentang hukumnya menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat.adalah sebagaimana terurai diatas . lee seh ema menimbang, bahwa isi pokok.gugatan penggugat.adalah tuntutan ganti rugi materiel maupun .materiel sebagai, akibat. dari perbuatan tergugat yang telah membawa lari penggugat dengan janji akan dinikahi, tetapi kemudian hanya menjalankan hidup bersama tanpa nikah selama lebih kurang satu tahun empat bulan dari bulan desember sampai dengan april yaitu kerugian .itu terdiri .dari.biaya biaya. yang dikeluarkan untuk hidup sehari hari selama hidup bersama sejumlah rp. satu juta empat ratus enam puluh lima ribu. seratus enam puluh rupiah): adha anin nyai pengesahan samping''itu' juga kerugian ganti rugi tentang: pengembalian nama baik: penggugat:sebagai seorang: guru," sebagai pemulihan. nama baik:penggugat:sejumlah rp: lima juta rupiah) . un menimbang, bahwa tuntutan penggugat:untuk membayar kembali biaya biaya yang pernah dikeluarkan penggugat selama hidup bersama dibantah:oleh:tergugat, dan: karena itu menurut:hukum adalah wajib can penggugat:untuk membuktikannya: pan lena menimbang, bahwa penggugat: untuk: membuktikannyastentang 'adanya penggugat telah mengeluarkan biaya biaya hidup tersebut, telah dibuktikannya dengan surat surat.fotokopi produk p. yang berupa 'kar.catatan dari penggugat sendiri, ana menimbang, bahwa menurut hukum yurisprudensi bahwa catatan yang dibuat: sendiri tidak dapat:dipakai sebagai alat bukti yang me .menguatkan dalilnya penggugat, lebih lebih dalan:hal ini tidak ada bukti bukti lain:yang dapat mendukungnya, dan berhubung oleh karena itu .gugatan: penggugat terhadap. itu, tidak. cukup: terbukti dan karenanya harus ditolak ooo sana abs asn nana menimbang, bahwa selanjutnya: pengadilan negeri akan:member timbangan gugatan penggugat tentang ganti.rugi: untuk pemulihan nama baik.karena tidak jadi dinikahi eos gea mess menimbang, bahwa pada awalnya tergugat membenarkan. pengguna gat dipakai: sebagai.isteri tidak sah oleh tergugat sampai: bulan april yang selama ini penggugat sering berbuat serong dengan orangan .dan: hal: itu dimaklumi oleh tergugat, karena penggugat adalah orang nakal, tetapi. akhir akhirnya: tergugat mengakui bahwa. benar men janjikan untuk dinikahi secara sah, tetapi hal.itu tidak jadi. karena ke juara tergugat tidak setuju, menimbang, bahwa.alasan. tergugat bahwa penggugat adalah orang nakal dan sering berbuat serong selama hidup bersama dibantah oleh penggugat" dan' tergugat sendiri tidak dapat membuktikannya secara sah menurut hukum, dan karena itu tergugat terlalu serampangan menuduh penggugat tanpa bisa dibuktikannya, nina menimbang, bahwa keterangan dan' tergugat yang membenarkan bahwa" menjanjikan" untuk menikahi penggugat secara sah, dan ke terangan tersebut telah didukung oleh 'keterangan saksi saksi penggugat yang telah didengar bawah sumpah dalam persidangan, sehingga pengadilan negeri menilai bahwa apa yang didalilkan penggugat telah cukup terbukti aan menimbang! bahwa karena telah terbukti tergugat telah menjalan kan hidup bersama tanpa nikah dengan penggugat selama kurang lebih :satu tahun: empat: bulan dari'tergugat pernah memberikan janji'akan menikahi penggugat, dan oleh karena menurut penilaian tergugat:bah penggugat tidak baik untuk dijadikan: isteri dan pula keluarga ter gugat tidak menyetujui tergugat menikahi penggugat, eos menimbang, bahwa perbuatan tergugat sebagai seorang taki laki yang berstatus pegawai negeri yang telah mengajak hidup bersama de ngan. seorang perempuan .(penggugat) tanpa nikah selama" satu: tahun empat bulan dengan:janji akan: dinikahi tetapi tidak: jadisdinikahi se perti tersebut di atas, maka pengadilan negeri berpendapat bahwa per buatan tergugat: telah: melanggar: hak subyek tif'orang tain yaitu kelor matan dan: nama baik penggugat yang berstatus sebagai seorang 'guru dan bertentangan dengan. kesusilaan: sebagai'norma moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat, pula bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat: (oo sung ana manna menimbang, bahwa oleh 'karenanya maka perbuatan tergugat tersebut" adalah merupakan "perbuatan melawanhukum yang menit bulan kerugian pada orang jain: yang mewajibkan'kepadanya untuk mengganti kerugian orang" diri yang ditimbulkannya dari 'akibat per buatannya: menuangkan abal bana men ber menimbang, bahwa kesalahan: tergugat dalam melakukan per buatan melawan hukum sebagai terurai atas telah terbukti pula da lam persidangan yaitu tergugat mengakui sebagai" kekeliruannya dan menyadari bahwa atasi perbuatannya:tersebut akan tribus keadaan sebagaimana yang diderita dan dirasakan oleh penggugat yakni men cemaran kehormatan dan nama'baik penggugat sebagai persoon mau pun sebagai seorang guru, menimbang, bahwa oleh karenanya pengadilan ngeri berpendapat tuntutan penggugat atas pembayaran ganti rugi sebagai pemulihan nama baik penggugat adalah patut untuk dikabulkan, mena menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi untuk pemulihan nama baik penggugat yang dikabulkan itu, tidak sepenuhnya seperti yang di tuntut oleh penggugat karena mengingat dalam hal ini penggugat sendiri tidak terlepas dari kekeliruannya yaitu penggugat tidak menyadari per buatan semacam itu pernah terjadi juga pada tahun sampai dari pengalaman janji palsu tahun sampai dan harus disadari jangan sampai terulanglagi: menimbang, bahwa ganti rugi yang akan dibebankan kepada ter gugat: adalah harus: disesuaikan juga dengan 'kemampuan tergugat dan pengadilan negeri berpendapat bahwa ganti rugi itu adalah wajar dan (pantas dibebankan sejumlah rp (dua juta lima ratus.) menimbang,: bahwa tergugat: telah membantah. telah dilakukan sita conservation: atas: tanah pekarangan yang terletak di karang pendem kelurahan. cakranegara barat seluas:: (enam).are dengan. alasan bahwa tanah itu adalah tanah orang jain juni dar menimbang, bahwa: menurut penggugat bahwa: tanah itu adalah tanah peninggalan ayah:tergugat yang akan diwarisi tergugat: iki menimbang, bahwa persidangan tergugat tidak dapat mem bukti 3kan kalau tanah yang telah diletakkan sita conseryatoir tersebut sebagai milik orang iain dan samping itu tidak ada orang lain yang mengacu ikan verzet atas conservation besar tersebut, dan karena itu pengadilan negeri: berpendapat: bahwa conservation besar yang: dilakukan: oleh pengadilan negeri dengan penetapan ketua: pengadilan negeri mataram :tanggal september. no: pn: mtr sld.: pdt dan berita acara penyitaan tanggal: september:. .a pn. mtr sid. pdt adalah sah dan benar adanya: hanan .s. menimbang, bahwa dengan pertimbangan: tersebut atas.berarti gugatan penggugat hanya dikabulkan sebahagian: beng menimbang, bahwa pada dasarnya .tergugat adalah. pihak yang dikalahkan maka biaya perkara yang timbul dalam putusan ini haruslah dibebankan kepadatergugat ban out gan ana ogan mengingat undang undang dan: hukum:yang berlaku, anas kebun sai mengadili:: lebanon pnan il. mengabulkan gugatan penggugat sebahagian. menyatakan tergugat tidak menepati janji untuk menikahi pen gugat: menata ena salib gas meghan dsn . menghukum. tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pengguna gat sebagai pemulihannya baik penggugat sejumlah rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah). ken menyatakan sita jaminan yang telah. dilakukan. berdasarkan. pe sess tetapan ketua: pengadilan. negeri mataram tanggal: september pn:. mtr id. pdt ,.berita acara tanggal. september pn. mtr sid. pdt adalah sah dam berharga. soo ata kan ws. menghukum tergugat untuk membayar. ongkos perkara sejumlah rp. (empat puluh lima ribu.lima puluh rupiah): . d6. menolak gugatan penggugat selebihnya. demikian putusan ini diambil berdasarkan musyawarah majelis hakim "pada. tanggal maret. hari kamissdan putusan'ini:diucap kan.pada. persidangan terbuka untuk 'umum pada hari kamis:tanggal maret. oleh kami itoe abdullah, sh. sebagai hakim ketua: ma jenis, hartono,: sh. dan r. effendi: kosasih masing masing sebagai hakim anggota dengan dihadiri oleh sumardijatmo:: sh panitera pengganti luar biasa pengadilan negeri tersebut serta dihadiri. oleh. penggugat dan tergugat: menyatakan tergugat:tidak menepati janji untuk menikahi peng 'menghukum tergugat 'untuk. membayar ganti. rugi kepada peng gugat sebagai: pemulihan nama baik penggugat sejumlah rp. (dua juta hima ratus ribu rupiah), menyatakan sita jaminan yang:telahdilakukan berdasar penetapan s1 ketua pengadilan: negeri mataram tanggal: september:: css no: pn mtr sid. pdt berita acara: tanggal sep sumber no:' :a pn. mtr sid: pdt adalah sah dan menghukum tergugat untuk: membayar: ongkos perkara sejumlah pas rp: (empat puluh lima ribu lima puluh rupiah): menolak gugatan penggugatataram dengan putusannya tanggal juli pdt pt.ntb. yang kamarnya berbunyi se menerima permohonan banding dari tergugat pembanding tersebut atas: dan man nas ,.: membatalkan putusan pengadilan negeri mataram tertanggal ma ret pn. mtr pdt yang dimohonkan banding itu: pipata ram, oleh jurusnya much. yassin syam sm. hk tertanggal sep member o12. pn. mtr ' tingkat peradilan yang: dalam tingkat banding dianggap sebesar: rp5. (lima ribu''keterangan pdt. kasasi pn. mtr. yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri mataram, permohonan mana kemudian 'di di kepanite rain pengadilan negeri mataram pada'tanggal oktober menimbang terlebih: dahulu, :bahwa'dengan berlakunya undang (undang: . hun: tentang ketentuan ketentuan pokok: kekuasaan kehakiman (yang:lama):"perluuntuk menegaskan: hukum acara' kasasi yang harus dipergunakan, wani ssebahwa mengenai hal: ini. berdasarkan: undang undang tahun maka 70 undang undang. :: telah diatur. dalam undang undang tahun kecuali kalau bertentangan dengan undang undang tarian beta tamsessilese bahwa memohon kasasi terbukti telah berbuat melanggar hukum, karena memohon' kasasi dalam persidangan telah terbukti yang juga didukung oleh keterangan saksi, bahwa tergugat sanggup nikah secara sah, hingga terbukalah perbuatan memohon kasasi melawan hukum, yang bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat dan beaten tangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat: 'bahwa pertimbangan pengadilan tinggi mataram tidak, adil dan .bertentangan dengan filsafat pancasila, sila kedua kemanusiaan . yangadil dam beradab: . bahwa' memohon 'kasasi telah melanggar'hak subyektif.orang lain, jersamenjatuhkan: kehormatan dan nama: baik, 'sebagai seorang guru, sedan bertentangan.dengan kesusilaan sebagai:norma: moral: (ie bahwa' pengadilan tinggi mataram dalam pertimbangannya sangat es dangkal sekali mengatakan bahwa pemohon kasasi: sebagai orang yang sudah mengalami perkawinan 'tidak "begitu" saja: menerima 'bujukan, kecuali sudah: menikah dengan syah: (ob nee "se bahwa pengadilan tinggi mataramslupa bahwa adanya suku bangsa (se indonesia, sangat banyak: dengan'aneka ragam adat:istiadatnya a55 masing masing, terutama: mengenai adat agama tersohor kasasi (nd sendiri suntuk: menikah "secara" syah lebih dahulu melalui kawin lari (raksasa wisata), barus kemudian dilakukan pernikahan: (res hadapan pejabat: yang: berwenang, (terlampir: bukti kecurangan memohon kasasi dan pmi dae sob sesuai bahwa 'memohon 'kasasi'tidak menepati janjijanjinya mengkilat kan kerugian berupa material maupun'moril tersebut: sudah sepa tuanya menurut hukum dan kepatutan memberikan 'ganti" rugi rp padahal dalam keputusan pengadilan tinggi ma taram, tidak disinggung sama sekali, name bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena pengadilan. tinggi mataram salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut: bahwa dari keterangan saksi drs. nanang muhamad sebagai atas spm tergugat asal, ternyata tergugat asal telah mengakui bahwa berjanji untuk mengawini penggugat asal, tetapi karena dinilai tidak baik untuk dijadikan isteri tergugat asal dan lagi pula tidak mendapat persetujuan dari keluarganya, maka tergugat. asal tidak . jadi mengawini penggugat asal, . bahwa dari surat bukti yang diajukan penggugat asal sebagai pe l. unjuk terbukti tergugat asal telah selalu menyebut penggugat asal sebagai isterinya, sehingga. dapat disimpulkan tergugat asal ber .keinginan untuk mengawasinya: .bahwa. es j hadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib memberi ganti kerugian seperti apa yang tertera dalam amar putusan nanti: bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugatasal s terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama. hidup ber sama itu, oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya, maka tun hutan tersebut haruslah ditolak, use isbn mengenai keberatan keberatan ad. dan5. ., bahwa keberatan keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, menimbang, bahwa. berdasarkan pertimbangan pertimbangan ter sebut di atas, 'maka putusan pengadilan tinggi mataram yang item batalkan putusan pengadilan negeri mataram harus dibatalkan, sehari mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini, .,ma 'sudiati tersebut dapat diterima dan membatalkan, putusan pengadilan tinggi mataram tanggal juli pdt pt. mtr. yang membatalkan putusan pengadilan negeri mataram tanggal maret pn. mtr pdt sehingga mahkamah agung akan meng adil sendiri berkata ini yang kamarnya berbunyi seperti yang akan sebut bawah ini menimbang, bahwa memohon kasasi tergugat asal adalah pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang tim bul dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun biaya perkara serta undang undang tahun mengadili: menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: masudiati tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi mataram tanggal juli pdt pt. mitra, yang membatalkan putusan pengadilan negeri mataram tanggal maret pn. mtr pdt mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat sebahagian,sebagai pemulih nama baik penggugat sejumlah rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah), menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan berdasarkan pen tapan ketua pengadilan negeri mataram tanggal september o1pn. mr. sid: pat berita acara tanggal september o12a pn. mtr sld. pdt adalah sah perkara dalam semua tingkat peradilan, yang mana biaya perkara dalam . didekat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp. (dua puluh ribu agung pada hari kamis tanggal desember dengan ny. poerbowati djoko sodomi, sh, hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, th. ketut saputra, ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh th. ketut saputra, dan danny, hakim hakim anggota dan fatimah akhyar, panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. nomor: pdt pt. ntb. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa" pengadilan tinggi nusa tenggara barat mataram yang 'meng adil perkara perkara perdata dalam: tingkat banding telah:menjauh kan putusan'sebagai tertera bawah ini dalam perkara: gusti lanang reg: laki laki berumur' tahun, pekerjaan pegawai bp, propinsi n.t.b: mataram, bertempat tinggal karang pendem kelurahan cakranegara barat, wilayah kaca "matan cakranegara, kabupaten dati lombok barat, dahulu 'se bagai tergugat sekarang sebagai pembanding: kampus bee wang masudiati: perempuan berumur tahun, pekerjaan guru ta man kanak kanak, bertempat tinggal kampung makam' desa lereng, wilayah kecamatan: praya, kabupaten dati il: lombok tengah, dahulu sebagai penggugat sekarang sebagai: berbanding: pengadilan tinggi nusa tenggara barat tersebut: mengingat surat penetapan wakil ketua pengadilan tinggi nusa tenggara barat mataram tertanggal mei pen pdt pt. ntb, yang menetapkan bahwa perkara ini akan diperiksa dan diadili oleh hakim tunggakan telah membaca dan memperhatikan segala surat surat dalam ber kas perkara dan semua surat surat lain yang berhubungan dengan permataram tertanggal maret nomor: pn. mtr pdt yang amar nyaberbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat sebahagian, menyatakan tergugat tidak menepati janji untuk menikahi peng: gugat, sae puja menghukum tergugat.untuk membayar ganti rugi kepada pengguna gat sebagai: pemulihan, nama, baik penggugat sejumlah: rp. dua juta lima ratusriburupiah),) menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan berdasar penetapan ketua pengadilan negeri mataram tanggal september pn. mtr sid. pdt berita acara tanggal sep member o12a pn. mtr id. pdt adalah sah dan sotberhargas p3. (en masa span sal menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah rp. empat puluhlima ibu lima'puluhrupiah) mie mas menolak gugatan penggugat selebihnya: aga bat . menimbang, bahwa.menurut surat permohonan banding yang di 'buat oleh abas: ali, panitera kepala pengadilan negeri, mataram tertanggal maret nomor bdt. band pn. mtr,bahwa pada tanggal tersebut. tergugat. telah. menyatakan permohonan untuk "pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan pengadilan ne geri mataram, dan permohonan tersebut telah pula diberitahukan de ngan seksama kepada (penggugat berbanding (pada tanggal maret ag8a nba dang taun lan menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding ter sebut, kedua belah pihak yang berperkara:tidak ada mengajukan risalah risalah banding. gea sesi mat aka kena mann menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat bandingdari pembanding tersebut telah.diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukan oleh undang undang serta telah dengan sempurna diberitahukan kepada pihak lawan, maka pemohon banding tersebut dapat diterima. menimbang, bahwa. setelah. pengadilan. tinggi nusa tenggara barat mataram mempelajari serta meneliti berkas perkara dan turunan pu tuan: pengadilan negeri mataram dengan, seksama, antara kedua belah pihak berperkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat ban tidak, sependapat dengan pertimbangan sera putusan pengadilan negeri mataram tanggal maret nomor:. pn. mtr pdt atas dasar pertimbangan pertimbangan sebagaimana akan dike

pengiklan resort tidak berwenang menit tindakan pole lintah daerah mengenai tanah yang berada di bawah" pengawasannya, kecuali' kalau tindakan itu melanggar pers. aturan hukum yang berlaku atau melampaui batas wewenang putusan mahkamah agung tg. maret sip ae demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa! . mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai. berikut dalam perkara: ends bok kromoredjo,: berumah desa, langsiran, kelurahan sau maduro, kapanewon prambanan, kabupaten sleman, yogya '.'. karta, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat pembanding, djopawiro, berumah desa langsiran tersebut, tergugat dalam: kasasi, dahulu penggugat berbanding: mahkamah agung tersebut: melihat suratsurat yang bersangkutan . menimbang bahwa dari suratisurat tersebut ternyata, bahwa. sekarang: tergugat dalam' kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat. sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli muka pengadilan. negeri. yogyakarta pada pokoknya atas dalil dalil, bahwa semenjak. adanya perubahan kekekalan daerah yogyakarta menjadi meme . rintihan kalurahan penggugat asli mempunyai hak sanggar pukulan berupa sebidang tanah pekarangan dan bidang sawah terletak desa langsiran, kalurahan maduro dengan batas batas seperti disebut dalam. surat gugatan, bahwa penggugat asli mempunyai paman bernama. kromoredjo yang karena tidak mempunyai sanggar sendiri pada waktu. masih hidupnya oleh penggugat asli diberi garapan sawah lebar yang hasilnya dapat dimiliki dan dimakannya dan juga tanah pekarangan untuk dialaminya, bahwa pada tahun saudara penggugat asli. bernama karioredjo pulang dari tanah seberang dan karenanya sawah . garapannya kromoredjo tersebut yang separo global penggugat asli minta. kembali untuk diberikan kepada karioredjo dan tentang hal ini tidak ada. tentangan suatu apa: 'bahwa' setelah kromoredjo: meninggal dunia hak . wewenang" atas global sawah garapan tersebut juga penggugat asli. minta kembali, akan tetapi jandanya kromoredio, yaitu tergugat asli. menolaknya 'karena 'dianggap sebagai hak warisan almarhum suaminya, bahwa kemudian penggugat asli dan tergugat asli mengajukan persoalan hen manah tersebut kepada pemerintah kelurahan" dan dpr kelurahan c0. maduredjo untuk diselesaikan dan: putusannya 'ialah' tanah sengketa" menjadi hak. warisnya tergugat. asli dan anak anaknya, bahwa penggugat boot asli tidak. menerima .putusan. desa. dan karenanya. menuntut. supaya (eno pengadilan negeri yogyakarta memberi putusan sebagai berikut: (es el, menghukum: tergugat menyerahkan: kembali: tanah: sengketa. kepada penggugat: ane iis menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini, bahwa' terhadap gugatan' tersebut pengadilan negeri. yogyakarta' telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal. maret. pdt., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: tas mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian: (ea menetapkan bahwa penggugatlah yang mempunyai hak milik atas tanah tanah perselisihan, dengan ketentuan bahwa selama hidupnya .tergugat,: penggugat tidak berhak: melakukan penggarapan sawah dan 'penempatan pekarangan perselisihan, aas terasa me. menetapkan bahwa tergugat: berhak menempati. pekarangan yang pada waktu diajukan gugatan. penggugat. sedang ditempati olehnya (dan berhak pula menggarap sawah yang sedang garap pada waktu diajukannya gugatan penggugat dari' tanah tanah perselisihan, penemu papan pekarangan dan. penggarapan sawah perselisihan mana akan berakhir pada waktu meninggalnya tergugat. dan. setelah, meninggalnya tersebut. ihi, penempatan pekarangan: dan penggarapan sawah persen pilihan akan beralih pada yang berhak salah penggugat, menetapkan bahwa biaya dalam. perkara ini yang hingga pada hari ini direncanakan sejumlah (seratus sembilan pulih rupiah) akan dipikul oleh kedua belah pihak bersama. dengan ketetapan masing masing! sepatunya atau masing masing (sembilan pukul: lima putusan mang dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh: pengadilan tinggi surabaya dengan putusannya tanggal bahwa sesudah. putusan: terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah.pihak pada tanggal juli kemudian terhadapnya oleh tergugat, pembanding diajukan permohonan untuk, pemeriksaan kasasi secara lisan pada.tanggal juli sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh panitera pengganti. pengadilan negeri yogyakarta, permohonan. mana kemudian, disusul oleh memori alasan alasannya yang diajukan dengan perantaraan kuasanya khusus suwitoredjo. dan' yang diterima .di' kepaniteraan. pengadilan negeri . tersebut pada tanggal juli gps bahwa 'setelah itu oleh. penggugat berbanding yang pada tanggal. juli telah" diberitahu: tentang permohonan kasasi: dari: tergugat pembanding: diajukan: jawaban: memori: kasasi. yang: diterima kepaniteraan' pengadilan negeri yogyakarta: pada .tanggal. agustus uni menimbang! bahwa oleh penggugat dan tergugat masing masing diajukan stat'daftar pajak penghasilan tanah perselisihan persil, sl. (bukti i merah:dan biru) dalam stat mana ternyata bahwa tanah tanah. perselisihan mulasmula termasuk atas nama penggugat (bukti i merah) kemudian setelah putusan dewan termaksud atas termasuk atas narnia tergugat (bukti biru), staf mana kemudian dirubah lagi: et. as) menimbang, bahwa. oleh penggugat lalu dimajukan turunan putusan dewan kelurahan maduro tertanggal oktober menimbang,: bahwa oleh" penggugat lalu' diajukan saksinya, yaitu. kan karsosentono alias dio, yang bawah sumpah muka persidangan menerangkan: . lai bahwa' mula mula tanah perselisihan semua hak kepunyaan penggugat yang dapat dari kartoredjo alias tukimins kartoredjo alias mukmin merasa tidak kuat lagi, maka lalu pergi ke : deli (luar jawa) dan kebetulan lalu disiarkan kepada penggugat, . bahwa pada waktu itu penggugat masih kecil, maka pekerjaan bekel dilakukan oleh kromoredjo (ngembani):. . menimbang, bahwa kemudian. diperiksa saksi karena jabatannya benama: abdulkadir prijosudarmo, yang dibawah sumpah muka persidangan menerangkan: ., bahwa saksi dulu menjadi ketua dewan kelurahan maduro,antara "bahwa :tanah:tanah perselisihan: pernah diputus oleh dewan. kelurahan maduro dalam bulan tahun swuwbahwa' dalam putusan 'itu didapat keterangan bahwa mula mula. pada jaman kebetulan yang menggarap tanah tanah perselisihan seorang bernama kromodrono, seorang beken,. " bahwa: kromodrono ini. mempunyai dua, orang, anak. yaitu. margorejo ayahnya penggugat dan kromoredjo, almarhum suami. tergugat. peenoyah see use bai . bahwa setelah kromodrono meninggal dunia, bekel diganti, oleh. margorejo tersebut yang selain memegang kebetulan juga memegang. tanah tanah perselisihan . bahwa setelah margorejo sudah tua, dan tidak kuat lagi, bekellalu diganti oleh anaknya yang sulung bernama kartoredjo alias mukmin, . yang kemudian, karena kartoredjo alias mukmin ini pergi luar jawa, .: kebekelannya diserahkan' kepada penggugat, adiknya kartoredjo alias. mukmin tersebut, sedangkan tanah:tanah perselisihan dipegang juga oleh bahwa penggugat waktu itu masih kecil, pekerjaan bekel dibantu (diemban) oleh' pamannya bernama kromoredjo, almarhum. suami tergugat dan adik kandung dari martoredjotersebus bahwa ketika zaman kelurahan stat dari tanah tanah perselisihan. satu dimasukkan atas nama. penggugat, tetapi terus. digarap oleh kromoredjo hingga meninggalnya kromoredios sob abad bahwa setelah persoalan ini diajukan dewan kelurahan maduro: maka dewan itu membagi tanah tanah ini antara penggugat bahwa pertimbangan dewan kelurahan untuk memecahkan wes persoalan di'atas (masing masing: mendapat separo bagian), didasarkan pada jasa jasa dari suami tergugat waktu.masih hidupnya see, menimbang,: bahwa kemudian: diperiksa saksi karena"jabatannya selamat tan puasa suratan,. dust ola das haa .dan sambil menunjukkan: putusan asli dari dewan kelurahan maduro tertanggal' oktober yang.ternyata setelah diselidiki sesuai engan .putusan turunan yang diajukan penggugat, lalu saksi, bawah sumpah muka persidangan pengadilan negeri menerangkan seperti bahwa:a tidak mengerti betul persoalan dalam perkara ini, karena hanya mengerti dari orang orang yang mengajukan keterangan padanya, sewaktu persoalan ini akan diputus dewan kelurahan maduro, offhahwa' dewan tersebut memutus tanah tanah perselisihan dibagi . dua, masing masing dari kedua belah fihak mendapat sepatunya, bahwa setelah putusan dewan ini diputus oleh majelis maka saksi (sa dalu merubah stat dari tanah perselisihan) wook edan anna bahwa saksi lalu dapat perintah dari pemerintah daerah yang memerintahkan supaya stat jangan dirubah dahulu karena: putusan dewan dianggap tidak benar, nan hws bahwa tentang perubahan stat saksi mendapat perintah juga untuk menunggu putusan pengadilan "on sen l .bahwa kekeliruannya salah karena dalam putusan dewan kelurahan dtu'ada kalimat kalimat yang satu' dengan: lainnya bertentangan: salah ran lestantun kaos ingkang sampun (langsung seperti tadinya) , dados making waris kromoredio (menjadi haknya. ahliwars fpssbahwa kalimat tersebut.a bermaksud hak tetap pada semula ketika (masih masuk atas nama penggugat, pesan bee bahwa saksi, tahu bahwa tanah tanah perselisihan belum. pernah masuk atas nama. tergugat, atau almarhum suami tergugat, baik sebagai kuli kencang maupun kuli ganda, tetapi mengapa ada kalimat tersebut bahwa selain itu ada kalimat lagi seperti berikut: dota. yang hasilnya dipungut olehnya sendiri, maka almarhum suami tergugat . . menimbang bahwa. setelah saksi abdulkadir prijosudarmo tersebut atas. mendengar keterangan saksi suratan lalu menerangkan: |". bahwa keterangan saksi suratan itu betul, aan fusi berimbang) bahwa' kemudian penggugat menerangkan, bahwa. tanahitanah perselisihan tadinya digarap terus oleh suami tergugat waktu masih hidupnya: bahwa: penggugatiah" yang menyuruh pada: kromoredjo untuk membayar: pajaknya, dan penggugat membolehkan seluruh tanah tanah. perselisihan terus digarap dan'terus dipungut seluruh hasil bunyinya oleh kromoredjo,: selama.ia.masih' hidup hingga .meninggalnya,. tapi tidak membolehkan mengakui tanah tanah tersebut: . dos js menimbang, bahwa penggugat 'kemudian mengajukan saksinya lagi, yang dibawah sumpah muka persidangan menerangkan: bahwa saksi mengerti, bahwa tanah tanah perselisihan semulatanah kebetulan mula mula dipegang oleh seorang bekel bernama margorejo: . |. bahwa martoredio ini mempunyai dua orang anak, salah mukmin bahwa kemudian kebetulan dipegang oleh mukmin, tetapi karena. mukmin ini pergi luar jawa maka bekel disiarkan pada penggugat, bahwa penggugat waktu mengganti bekel.ini masih kecil baru berumur tahun, oleh, karena mana diwakili (diemban) oleh. almarhum suami tergugat, sedang tanah tanahnyapun digarap terus oleh. menimbang bahwa kemudian tergugat mengajukan saksinya: . yang bawah sumpah muka persidangan menerangkan, bahwa tanah tanah perselisihan dulu digarap oleh, ayahnya penggugat kemudian penggarapan itu dilakukan oleh penggugat, bahwa bekel waktu itu langsung diserahkan oleh kromoredjo,ayah penggugat kepadapenggugat, gta menimbang bahwa tergugat kemudian mengajukan saksi lagi seorang bernama: mangunkarso alias djamin, len lan nan yang bawah sumpah muka persidangan menerangkan: haa bahwa saksi tidak mengerti apapun dalam perkara ini melainkan bahwa penggugat dulu menjadi bekel, dan karena waktu jadi bekel itu penggugat masih kecil, lalu diemban oleh kromoredjo, almarhum suami menimbang "bahwa kemudian tergugat mengajukan 'saksinya lagi seorang bernama st. wirjosetiko, bea ana yang bawah sumpah muka persidangan menerangkan: bahwa 'ia tidak mengerti hak siapakah' tanah tanah perselisihan, tetapi mengerti bahwa tanah tanah itu digarap terus oleh almarhum suami tergugat hingga meninggalnya, bon sanasnasan sana bahwa persoalan ini kemudian''diputus oleh: dewan kelurahan maduro yang memutuskan :tanah tanah itu diperbolehkan digarap terus oleh tergugat, hawa dgn 's11s menimbang bahwa atas permintaan tergugat kemudian diperiksa lagi saksinya tergugat, salah mangunkarso: alias. djamin, yang. telah diperintahkan akan sumpahnya, lain menerangkan: sesat sebelas, bahwa tidak mengerti sedikitpun tentang asal usul 'titah tanah perselisihan, tetapi hanya mengerti bahwa tanah tanah itu terus digarap oleh almarhum'suami tergugat dan penayangannya. ditempati terus hingga meninggalnya dan sepeninggalnya ini sawah:sawah digarap oleh tergugat dan pekarangan. terus ditempati.oleh tergugat: . dusenii wrn menimbang, bahwa kemudian. diperiksa. lagi, saksi. yang sudah diperiksa salah: hardjonawiroredjo alias minun, tersebut yang: setelah kepadanya diperingatkan akan sumpahnya, maka lalu menerangkan bahwa.saksi tetap pada keterangannya semula, bahwa tanah tanah pekarangan dan sawah sawah yang tadinya digarap oleh ayah penggugat bernama margorejo didaftar.dalam register letter c'atas nama penggugat semua, antara. mana'tanah:tanah yang bahwa tanah tanah yang digarap "suami tergugat dan tergugat hasil bumi seluruhnya dipungut oleh almarhum suami tergugat dan tergugat: bahwa dalam wilayahnya saksi, orang orang yang mempunyai hak atas sebidang. tanah atau lebih, selalu tercatat dalam register letter seperti juga penggugat atastanah perselisihan, menimbang,,.bahwa kemudian diperiksa lagi, saksi suratan tersebut di muka, yang. setelah kepadanya diperingatkan akan sumpahnya lalu menerangkan seperti berikut: "564i nani bahwa menurut pendapatnya, tanah tanah perselisihan adalah hak penggugat,' karena" tertulis. sebagai" hak: penggugat, sungguhpun:tanah tanah perselisihan digarap oleh.dan hasil bibinya dipungut seluruhnya 0leh.almarhum suami tergugat dan tergugat,.? .i bios math menimbang, bahwa kedua belah fihak kemudian menerangkan:tidak akan mengajukan apapun lagi.dan.mohon, putusan: . (co ibn tentang hukum? ana menimbang, bahwa 'gugatan penggugat bermaksud supaya tergugat ., menyerahkan seluruh tanah tanah hak penggugat yang digarap oleh tergugat, nana jean tete puan menimbang, bahwa masing masing dari kedua belah fihak mengajukan pendiriannyaatas tanah tanah perselisihan, letak perselisihan. dalam perkara ini salah tentang hak atas tanah tanah perselisihan) bahwa penggugat 'berpendirian, bahwa tanah tanah perselisihan. adalah haknya dan bukan hak tergugat, sedang tergugat berpendirian sebaliknya, salah bahwa tanah tanah perselisihan adalah hak tergugat . . sendiri dan bukan hak penggugat, menimbang bahwa untuk mengajukan pendirian. penggugat . penggugat telah mengajukan saksisaksinya: |. dari saksi saksi mana dapat kesimpulan, bahwa tanah perselisihan tercatat. dan tersiar sebagai hak penggugat yang dapat.sebagai bekas bekelpada zaman 'kebetulan, asal dari ayah dan kakaknya penggugat, tanah tanah. mana kemudian pada zaman kelurahan ditetapkan atas nama penggugat". 'bahwa soal penggarapan tanah tanah itu sejak jaman kebekeln dilakukan oleh suami tergugat dan tergugat, sedang hasil buminya yanga garap seluruhnya selalu dipungut dan dimiliki oleh suami almarhum. tergugat dan tergugat: bahwa soal penggarapan ini memang disetujui oleh penggugat untuk digarap oleh suami almarhum tergugat dan tergugat selama hidupnya, tetapi penggugat tidak membolehkan suami tergugat atau tergugat. mengajukan saksi saksinya:. yang tiada seorangpun dari saksi saksi tergugat ini menegaskan akan hak: tergugat terhadap tanah tanah perselisihan, tetapi hanya mengerti bahwa tanah tanah perselisihan digarap oleh almarhum suami tergugat dan". tergugat, sedangkan saksi saksi wongsodimedjo alias daro" dan. marigunkarso' alias: djamin menerangkan, bahwa penggugat dulu. menjadi bekel mengganti kromoredjo, yang maula memegang. tanah tanah perselisihan? menimbang, bahwa saksi saksi yang diperiksa karena jabatannya hardjopawiroredjo, lurah maduro, abdulkadir prijosudarmo, menerangkan bahwa tanah tanah, perselisihan dalam. buku buku ke. un ultraman selamanya tercatat sebagai haknya penggugat, bukan haknya oon tergugat: tes (ane menimbang: bahwa: selain semua:'termuat diatas: ini: terdapat (usb keterangan dari saksi saksi karena: jabatannya' ditambah: dengan saksi penggugat dan juga saksi saksi tergugat .sendiri. yang berikan (s0 tanah tanah perselisihan itu mula mula pada jaman kebetulan dipegang oleh bekel kromodrono,, kemudian jatuh kepada bekel anaknya iss kromodrono, salah margorejo alias radja dan dari padanya dipegang (sus oleh bekel kakak kandungnya dari penggugat yang bernama mukmin alias kartoredjo dan akhirnya pada penggugat, sebagai bekel juga, ghe menimbang, bahwa dari saksi hardjopawiroredjo,didapat keterangan (es juga, bahwa dalam wilayahnya, mana letak tanah tanah perselisihan, orang dapat.mengetahui akan hak seseorang atas sebidang atau beberapa bidang tanah jika dalam register kemarahannya' terdapat nama dari orang (ee itu yang mempunyai hak atas tanah yang dimiliki) bahwa nama penggugat yang selalu tercatat mamanya sebagai seorang yang berhak atas tanahdatar perselisihan bunuh menimbang, .bahwa, .sebagaimana. dibentangkan diatas, maka o00 didapat kesimpulan, bahwa penggugatlah satu satunya yang mempunyai hak milik.atas.tanah tanah perselisihan). | . lau menimbang .bahwa dari saksi saksi. .tersebut .di atas. didapat keterangan bahwa almarhum suami, tergugat adalah.seorang pada waktu (s3 hidupnya pada: jaman kebetulan yang menyumbangkan tenaganya (0s kepada penggugat dalam menunaikan pekerjaan bekel, maka pengadilan negeri berpendapat, bahwa seadiladilnyalah penggarapan tanah tanah perselisihan yang sedang digarap oleh tergugat dilanjutkan penggarapan: nya dan pengambilan hasilnya hingga meninggalnya tergugat . oasis menimbang bahwa: dalam menentukan hak atas tanah tanah perselisihan pengadilan negeri berpendapat seperti berikut: pos sai bahwa pengembangan tenaga dari almarhum suami tergugat sebagai bekel. hanya meliputi waktu adanya kebetulan saja, pengembangan tenaga mana berakhir kira kira antara tahun dan tetapi setelah itu almarhum suami tergugat dan tergugat, meskipun sumbangan tenaga" itu telah berakhir, almarhum: suami tergugat: dan tergugat dibolehkan menggarap' dan memungut: hasilnya terus hingga kini.sudah lebih'dari: .tahun penggarapan .dan pemungutan hasil bumi mana akan diteruskan selama hidupnya. tergugat, maka: almarhum suami tergugat udan tergugat: telah: mendapat. keuntungan yang: cukup. banyak: dalam bersamanya terhadap penggugat: wudageua ala balas bahwa' sungguhpun ada jasa itu, tetapi sebaliknya penggugat harus dilindungi terhadap hak miliknya: isa wak oat ese bahwa oleh karena itu penggugat seharusnya tetap.mempunyai hak milik atas" tanah tanah" perselisihan, yang ia dapat menggarap: dan menimbang, bahwa dalam persoalan ini linda seotangpuli dari kedua belah fihak yang dapat" kemenangan penuh dalam pendirian: mereka masing masing maka pengadilan negeri berpendapat. dan menentukan bahwa kedua belah fihak ikan memikul bersama. semua biaya dalam perkara ini, dengan ketetapan masing masing separuhnya, nanang mengingat akan futsal futsal yang bersangkutan: dat mengadili: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian: ann menetapkan bahwa penggugatlah yang mempunyai hak milik atas. tanah tanah perselisihan, dengan ketentuan bahwa selama hidupnya . tergugat, penggugat tidak berhak. melakukan penggarapan sawah dan penempatan pekarangan perselisihan). menetapkan bahwa tergugat berhak menempati pekarangan yang pada waktu diajukan gugatan penggugat sedang ditempati olehnya, dan berhak pula menggarap sawah yang .sedang ia garap .pada waktu diajukannya gugatan penggugat dari tanah tanah perselisihan, penemu papan pekarangan dan penggarapan :sawah perselisihan. mana akan berakhir pada waktu meninggalnya tergugat, dan setelah meninggalnya: tergugat ini, penempatan pekarangan dan penggarapan sawah perselisihan. akan beralih pada yang berhak salah penggugat,. adaa menetapkan bahwa biaya dalam perkara ini, yanghinggapada hari. ini direncanakan sejumlah (seratus sembilan puluh rupiah) akan. dipikul oleh kedua belah fihak bersama dengan'ketetapan masing masing. sepatunya atau masing masing (sembilan puluh lima rupiah): demikianlah putusan ini ditetapkan. pada hari senen, tanggal kanan maret oleh kami meister raden hadipoernomo, hakim pengadilan. . negeri yogyakarta dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan . muka umum oleh hakim tergugat dengan dihadiri oleh panitera. pengganti raden soeharto dan kedua belah fihak. tana: dari undang undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan.' ada, maka mahkamah agung berpendapat, bahwa . dari undang undang tersebut di 'atas harus ditafsirkan . sedemikian, sehingga: yang dinyatakan tidak berlaku (itu bukanlah. undang undang mahkamah agung indonesia dalam keseluruhannya, melainkan,: diajukan dalam tenggangtenggang "waktu :dan dengar .cara yang ' ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena'itu dapat diterima, menimbang bahwa keberatan'keberatan yang diajukan oleh . penggugat untuk kasasi dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknya: bahwa: karena:suami penggugat:untuk kasasi berjasa penuh terhadap. dirinya tergugat dalam kasasi dengan mempertahankan jasa ayah. tergugat dalam kasasi sebagai wakil bekel, maka pepatah keputusan. dewan kelurahan yang menetapkan tanah sengketa tetap menjadi'hak baik penggugat untuk kasasi turun temurun? bahwa penggugat untuk kasasi tidak dapat menerima putusan. pengadilan negeri yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi yang "menetapkan bahwa penggugat untuk kasasi selama masih hidup dapat. menempati tanah pekarangan yang ditempatinya dan menggarap dan memungut hasil sawah sengketa, karena dengan melihat segi sosial. serta mengingat tanah tanah' sengketa adalah unsur :pokok peng #hidupnya maka kalau sesudah: penggugat untuk kasasi meninggal. dunia tanah:tanah itu harus diserahkan kepada tergugat dalam kasasi: anak serta cucu cucunya akan mengalami penderitaan penderitaan: sae menimbang: mengenai keberatan ad ooh bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena setelah perubahan kebetulan menjadi pemerintah kelurahan, maka pemerintah daerah. istimewa yogyakarta berwenang untuk menentukan kebijaksanaannya dan merubah memberikan tanah sengketa sebagian: kepada penggugat untuk kasasi serta ahliwarisnya almarhum kromoredjo, bahwa dalam hal ini pengadilan negeri tidak berwenang untuk :. menilai tindakan pemerintah: daerah mengenai tanah yang berada'di bawah pengawasannya, kecuali kalau tindakan: itu melanggar peraturan .:' hukum yang berlaku atau melampaui batas wewenangnya: mengenaikeberatanad2: bahwa keberatan ini tidak dapat.dibenarkan, karena keberatan itu tidak mengenai. yang menjadi pokok perselisihan dalam. perkara ini sel menimbang. bahwa: berdasarkan: pertimbangan ad: tersebut. maka putusan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan mahkamah agung. akan menghadirinya. sendiri dengan menyatakan gugatan dari penggugat semula tidak dapat diterima, done menimbang: bahwa' tergugat dalam kasasi sebagai:(so memperhatikan undang undang yang bersangkutan, peraturan. mahkamah agung indonesia tahun dan nani han menerima permohonan: kasasi: dari penggugat untuk kasasi: bok kromoredja, tersebut: int non olah bsa tebang membatalkan. putusan. pengadilan tinggi surabaya tanggal oktober. pdt: dan: putusan": pengadilan negeri sur yogyakarta tanggal maret. upk ita dan dengan mengadili sendiri: menyatakan gugatan penggugat, sekarang: tergugat dalam kasasi tidak dapat diterima . uks maka pebaeene menghukum tergugat dalam |kasasi membayar semua biaya. perkara baik yangjatuh dalam tingkat pertama. dan tingkat banding maupun yang 0ss jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara. dalam. tingkat. kasasi.ini ditetapkan sebanyak (delapan puluh rupiah). isian wes demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada'hari: rebo, tanggal maret. dengan prof. r. subjektif, sh' sebagai:. ketua, miskin kusumah, armada, sh.dan. .d.h. lumbanradja, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rebo, tanggal maret oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh miskin kusumah armada, dan d.h. lumbanradja, sh, hakim hakim anggota dan, m. moekandar, panitera pengganti: i b.,.dengan, tidak dihadiri oleh keduabelas pihak. east putusan pengadilan tinggi surabaya: no: pat. pengadilan tinggi surabaya mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat bandingan, dalam persidangan permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai "tertera bawah. ini dalam moh perkaranya: kan bok kromoredjo, berumah desa langsir, kelurahan maduro, kapanewon prambanan, kabupaten sleman yogya: karta tergugat pembanding. mana maan hua djopawiro, berumah desa langsiran tersebut, penggugat . pengadilan tinggi pes ban lan telah membaca: berkas "surat perkara dani semua surat yang tentang kejadian kejadian: mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan sela" pengadilan tinggi surabaya tanggal januari pdt. dengan putusan mana kepada pengadilan negeri yogyakarta diperintah kan untuk membuka kembali pemeriksaan 'perkara'ini dalam tingkat . . pertama dan selanjutnya melaksanakan perintah pengadilan tinggi termuat dalam putusan selanjutnya tersebut, menimbang, bahwa untuk memenuhi akan perintah' pengadilan tinggi sebagai termuat dalam putusan selnya tersebut diatas pengadilan negeri yogyakarta telah mendengar kembali kedua belah pihak seperti. ternyata dalam berita berita acara persidangan pengadilan negeri tersebut . tanggal agustus dan agustus naa tentang hukum: nan sada mengutip uraian tentang hal ini, yang termuat dalam putusan sela tersebut atas dan selanjutnya: ane menimbang, bahwa kedua belah pihak telah "memenuhi pada syarat syarat yang diwajibkan dalam" mengajukan: surat surat bukti . mereka masing masing yaitu bagi penggugat berbanding: turunan putusan dewan kelurahan maduro dan produksi merah, sedang'bagi tergugat pembanding produksi biru sehingga surat surat .tersebut "dapat . dipergunakan oleh pengadilan tinggi sebagai alat pembuktian yang syah, menimbang, bahwa pengadilan negeri yogyakarta dengan putusan: nya tanggal maret atas dasar dasar yang diuraikan. dalamnya sudah tepat.dan benar menjatuhkan putusannya dan oleh . karena itu putusannya tersebut dapatlah dikuatkan, man ana menimbang, bahwa biaya perkara yang jatuh dalam peradilan. tingkat bandingan ini, harus dibebankan kepada tergugat pembanding us sebagai pihak yang dikalahkan, ana mengingat spain akan pasakpasak yang bersangkutan" dari (el undang undang tahun juga akan dari undang undang darurat' i.tahun' dan hir, bersambung: dengan aturan peralihan undang undang dasar bei menguatkan putusan pengadilan. negeri. yogyakarta. tanggal menghukum tergugat pembanding supaya: membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini, sebesar (seratus tujuh belassetengah rupiah), memerintahkan. pengiriman sehelai turunan putusan 'ini, beserta berkas perkaranya kepada kepala pengadilan negeri yogyakarta. sxs demikianlah, putusan: pada: hari selasa: tanggal oktober oleh kami mas suprapto, hakim pengadilan: tinggi: surabaya, dan pada hari dan tanggal tersebut.di atas.terus diucapkan muka umum oleh ce. kami, hakim tersebut, dengan. dihadiri oleh. rr: soeharto, panitera putusan pengadilan negeri yogyakarta no pat: ena dis aus bas atas nama keadilan perdata, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan" putusan sebagai ' . tertera.di bawah ini dalam perkara adanya: ay come maha situs djopawiro, berumah" didesa: langsiran, kelurahan maduro,. kapanewon prambanan kabupaten sleman, yogyakarta, bok" kromoredjo, ceramah.di desa langsiran tersebut, iin pengadilan negeri yogyakarta: ana longest tentang kejadian kejadian: |. menimbang, bahwa: penggugat dalam surat tugasnya tertanggal maduro april majukan seperti berikut: png a.semenjak.ada,,.perubahan' bekel,! berganti dengan pemerintahan. kalurahan, kami ada mempunyai hak wewenang yang disebut'sanggar pukulan berupa tanah sawah dan pekarangan seperti tercatat dalam buku letter yang tersimpan dalam kelurahan madurejoj sebagai pengakuan yang penuh atas hak wewenang kami tersebut 'maka oleh pemerintah diberikan akhir desa )sebagai'besluit( menjadi. . apa yang tertulis dalam buku letter 'atau dalam koki desa pemerintah. mengakui penuh atas, batas batas dan hak wewenang kami. .tersebut, adapun macam dari tanah pekarangan dan sawah. yang . menjadi hak kami tersebut salah: ata sebidang pekarangan yangbatas batasnya:. utara jalan, timur. penayangannya darmowiarjo, selatan peka . sebidang sawah yang batas batasnya: utara .sawahnya kartoredjo, timur, kaleng, selatan sawahnya penggugat, barat kaleng,). sebidang sawah yang batas batasnya: utara sawahnya" kromosentono, timur jalan, selatan sawahnya kami mempunyai bopo paman bersama' kromoredjo' juga desa. langsiran, berhubung pak kromoredjo itu tidak mempunyai sanggar: sawah global untuk dimiliki hasilnya dan hasilnya tsb: supaya dapat. dimakan, begitu pekarangan agar dapat didiami.: |. adapun pemberian kami ini secara persoonlijk menjadi tidak ada . ketika kurang lebih tahun berhubung kami empunya saudara lelaki bernama kartoredjo pulang dari tanah seberang maka sawah garapannya kromoredjo' mathrm kami minta yang separo global). untuk kami berikan saudara kami tersebut, dengan tiada ada setelah kromoredjo. meninggal dunia maka hak wewenang sebagai milik kami, kami minta kembali berhubung akan kami pergunakan dana sendiri mena map sesama kromoredjo' bini. dari almarhum kromoredjo mempunyai perasaan keberatan jika menyerahkan kembali hak milik kami yang sudah agak, lama. dikenal. enaknya, zonder. memikul risiko apa apa itu, malahan mempunyai rasa bahwa hak milik kami.tersebut dianggap malaria (ketinggiannya kromoredjo yang resmi). maka" tindakan selanjutnya mereka "menghadap ke pemerintah kelurahan. maduro' dan kepada: dpr: kelurahan: maduro: untuk (bo minta malaria ketinggiannya. kromoredjo mathrm. (tentu saja dengan alasan alasan yang tidak syah). dpr: kelurahan maduro yang bersidang pada tanggal telah "dapat ambil keputusan yang maksudnya hak hak kami, berdasarkan asal usul. lihat putusan dpr yang penghabisan) gi perlu'kami terangan disini, bahwa hak kami tersebut lepas bebas dari hak miliknya orang lain menjadi hak milik kami yang utuh sekianlah pemandangan kami tentang duduknya perkara atas hak 'kami tersebut, maka kami mohon supaya pengadilan negeri memutuskan: tergugat dihukum menyerahkan. kembali tanah tanah tersebut kepada menghukum tergugat supaya membayar biaya dalam perkara ini. menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan kedua belah fihak datang menghadap. menimbang, antara kedua belah fihak tidak didapat perdamaian, setelah mana dibacakan surat gugat penggugat.tersebut diatas. menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan penggugat, penggugat menerangkan tetap pada gugatannya, sedang tergugat: memajukan keterangannya seperti berikut: ana dan bahwa gugatan penggugat itu tidak benar, naa #bahwa.tanah tanah perselisihan. adalah.hak tergugat sendiri yang dapat mewarisi dari almarhum suaminya. ewe oneeiaa sn) bahwa tanah tanah perselisihan telah diputus oleh dewan kelurahan maduro dengan putusan tanggal oktober . si. bahwa dewan kelurahan maduro memutus kemenangan fihak menenangkan' bahwa betukbetul persoalan ini telah diputus oleh dewan kelurahan maduro tersebut, akan tetapi putusannya dewan itu tidak menimbang, bahwa penggugat: kemudian, guna menguatkan gugatannya lalu mengajukan saksi:saksinya' kartoredjo.dan kromodirjo: menimbang, bahwa saksi penggugat berirama kartoredjo bawah . sumpah'di muka persidangan:menerangkan seperti berikut: bep bahwa tanah:tanah perselisihan kiri, penayangannya ditempati oleh . tergugat, dan sawah sawahnya digarap oleh tergugat, "bahwa tergugat dapatnya tanah itu dari suaminya yang telah meninggal dunia, tahun dari waktu persoalan 'ini diperiksa dalam persidangan pengadilan negeri (meninggalnya kira kira dalam tahun tana bahwa kartoredjo, suami tergugat'ini menempati tanah pekarangan itu mulai jaman kekekalan, ana dewasa bahwa saksi" tidak "mengerti apakah: kromoredjo pegang: stat . bahwa, mula mula yang jadi bekel salah kromodrono, kemudian diganti oleh anaknya salah martoredjoy bahwa kemudian bekel diturunkan dari margorejo kepada anaknya yang sulung bernama kartoredjo (oa bee reel bahwa kartoredjo ini lalu pergi luar jawa, dan kemudian: kebetulan'diserahkan kepada penggugat, anak kedua dari margorejo, bahwa waktu itu penggugat masih 'kecil, sedang ayah penggugat karena merasa sudah tidak kuat lagi, karena sudah tua'tidak sangguplagi menjadi bekel, dan dalam pekerjaannya diemban: (dibantu) oleh pamannya salah almarhum suami tergugat bernama kromoredjo:. bahwa, sebagai. pembantu: bekel kromoredjo diperbolehkan menempati pekarangan perselisihan dan mengerjakan sawah perselisihan. unt ia:s diri, madu bea . menimbang, bahwa saksi karena jabatannya bernama hardjopawiro radio mad lana can dai lurah kelurahan maduro, di: bawah: sumpah muka (sidang: menerangkan: sneak bahwa kira kira dalam tahun saksi menerima permintaan dari. bok kromoredjos tergugat, yang minta tetapnya 'hak, warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia, kira kira dalam tahun sssbahwa "yang ia' maksud sebagai warisan salah tanah tanah perselisihan: pesan pen man bae masa bahwa persoalan ini kemudian diajukan dewan kelurahan: bahwa, dewan kelurahan dengan putusannya tanggal oktober dewan tersebut menetapkan tanah tanah perselisihan menjadi hak. waris dari almarhum kromoredjo, salah tergugat bahwa pada waktu itu tergugat masih menempati "pekarangan" perselisihan, "yang :tadinya" ditempati olehnya bersama sama: dengan suaminya, waktu masih hidup, dan sawah sawah perselisihan juga terus sig bahwa,:tanah tanah perselisihan mula mula yang menggarap seorang: dog bahwa kebetulan. lalu diturunkan pada anaknya: bernama torpedo, begitu" juga. penggarapannya tanah tanah. perselisihan .dilakukan. oleh meredam asn ini senang bahwa dari. torpedo ini lalu kebetulan diturunkan kepada anaknya yangsulung benama kartoredjor. mete jaminan tang sj bahwa kartoredjo ini tidaklah menjadi bekel, karena kemudian pergi keluar jawa. uban mesebahwa: dari kartoredjo kebetulan: lalu: diturunkan, pada adiknya |. s kandung salah djopawiro, penggugat, sedangkan mean bebas 3essa bahwa, karena penggugat waktu itu masih kecil, maka.kerjaan bekel diwakili oleh. adiknya torpedo: atau. pamannya penggugat, yaitu kromoredjo, suami dari tergugat, tetapi yang jadi bekel tetap penggugat: bahwa sekembalinya kartoredjo' dari luar jawa, kartoredjo: lalu menempati pekarangan perselisihan sebelah selatan: |. ws. bahwa: sejak. masa" perubahan" "hingga" sekarang, tanah tanah perselisihan masih termasuk atas nama penggugat: .oo.o menimbang, bahwa saksi. penggugat. bernama resowidjojo alias mukmin, yang diperiksa di.bawah.sumpah menerangkan:, . bahwa saksi menjadi carik desa'kelurahan: kebondalemy salah,carik pertama kalinya sejak adanya:kelurahan, antara tahun. .dan ,. bahwa sebelum tahun saksi menjadi orang tani biasa bahwa saksi' tahu, bahwa yang jadi bekel desa langsiran, mana letak tanah tanah perselisihan, salah torpedo, yang. memegang tanah tanah perselisihan. sebagai tanah tuduhan: bekel,. kemudian 'bekel gitiirunkan dari padanya kepada penggugat: unnbbnsa . bahwa penggugat adalah bekel terakhir dari desa langsiran ciu musbahwa kebetulan berakhir" pada tahun setelah mana tanah tanah perselisihan: yang dipegang oleh. penggugat, lalu dicatat dalam.register letter sebagai hak penggugat. menimbang, bahwa 'guna penjelasannya penggugat lalu menyerang: bahwa penggugat penggugat dulu menjadi bekel:dan tanah tanah adalah tanah tuduhan dari pemerintah yang dipegang penggugat sebagai bekal jendela des edeadaa rusia sntsosnd seas bahwa penggugat.menjadi bekel berhenti. dalam tahun karena kebetulan diganti kelurahan, selanjutnya penggugat mendapat. stat atas tanah tanah perselisihan, dan jadi, kuli kencang, dari tanah tanah (og siperseliaihang:

ribarnabas sumbu, s.h. pekerjaan swasta alamat jalan hangtuapura, nomor t fa rt. rw. komplek bhayangkara kota jayapura, provinsi papua nama dr. hc) john tabo, s.e., mba. pekerjaan swasta alamat jalan angkasa indah nomor rw angkasa pura, kota jayapuraii. pemohon nama dr. john janes karbala, sc. pekerjaan swasta alamat jalan kri macan tutul nomor dok atas, kota jayapura, provinsi papua nama willy radius malay, sos. pekerjaan pns alamat jalan panti asuhan, kelurahan wonorejo, nabirelll.l.llherman, s.h., m.h., kn., adolf paramore, s.h., dan semi latunussa, s.h., m.h., para advokat dan penasehat hukum beralamat pada kantor hukum suherman partners law office, jalan prof. dr. soepomo, s.h., nomor lt. suite, m.h.e, m.m pekerjaan bupati kabupaten mimika alamat jalan timika indah blok nomor timika cetak tebal dan miring dari para pemohon) pada pokoknya juga menyatakanhalyang berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal pasangan calon:terkait dengan apa yang disampaikan para pemohon pada bagian pendahuluan atas, dihubungkan dengan kedudukan hukum dan kepentingan para pemohon, maka dalam hal ini mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan sengketa hasil pemilihan umum yang diajukan pada perkara ini. il. kedudukan hukum (legal standing pemohon) bahwa para pemohon adalah bpc gubernur dan wakil gubernur papua yang tidak dapat mengikuti pilgub papua sebagai akibat dari pelanggaran dan atau tidak dilaksanakannya norma norma konstitusi, demokrasi, dan demokrasi oleh memohon dalam verifikasi bpc, dan atau tidak melaksanakan putusan sebagaimana yang disinggung pada bagian pendahuluan atas. bahwa memperhatikan pula pertimbangan hukum dalam perkara nomor php.d vi yang sudah diputus oleh mahkamah konstitusi, mana dinyatakan bahwa . mahkamah berwenang memutus perkarapelanggaran atas prinsip prinsip pemilu dan pemilukada.demikian pula pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii sebagaimana telah dikutip atas, yang diantaranya menyatakan, hak konstitusional warga,pu karena alasan alasan yang dapat melanggar norma norma konstitusi, demokrasi, dan demokrasi, bahwa menunjuk pada pertimbangan hukum mahkamah konstitusi atas, dan sebagaimana disinggung pada bagian pendahuluan, bahwa pemohon sebagai warga negara indonesia orang asli papua yang ingin menggunakan hak konstitusional sebagai calon gubernur dan wakil gubernur papua, senantiasa mengikuti hukum dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak hak konstitusional pemohon bahkan walaupun proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua telah dimulai oleh dprd (lembaga yang tidak berwenang, dan pada waktu yang bersamaan kpu provinsi papua tidak menjalankan tugasnya dan membiarkan dprd mengambil alih kewenangannya itu, pemohon tetap tidak mendaftar kepada dprd sebagai bpc dalam pilgub papua karena pemohon tidak ingin mengikuti proses yang pemohon yakni sebagai proses inkonstitusional. bahwa tetapi pemohon diperlakukan tidak adil dalam proses verifikasi bpc karena memohon mengesampingkan tata hukum dan tata cara verifikasi serta dan membuat keputusan hasil verifikasi dengan tidak benar, mana pemohon dinyatakan tidak cukup dukungan untuk menjadipasangan calon, sehingga tidak dapat mengikuti pemilukada papua tahun bahwa lain halnya dengan pemohon ii, yang harus mendaftarkan diri sebagai bpc kepada dprd karena pemohon merasa tidak adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang menyelenggarakan pilgub papua, apakah dpr berdasarkan pegasus nomor tahun yang tidak dibatalkan oleh mendagri meskipun mendagri menyatakan pegasus itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii atau apakah kpu, cast memohon, berdasarkan pemilu dan peraturan kpu nomor tahun oleh karena khawatir tidak dapat melaksanakan hak konstitusional pemohon dalam suasana ketidakpastian hukum tersebut, pemohon mendaftarkan diri sebagai bpc kepada dprd dari jalur perorangan. bahwa dalam perkembanganya kemudian ternyata kpu pusat mengajukan skin kepada mahkamah konstitusi. selanjutnya mahkamah konstitusi dalam putusannya tanggal september nomor skin x menyatakan bahwa (tujuh) bpc yang mendaftar kepada dprd, termasuk pemohon ii, dinyatakan sebagai bpc yang sah dan memerintahkan kepada memohon untuk meneruskan kepada mrp untuk verifikasi mengenai orang asli papua. pada faktanya mrp menyatakan bahwa pemohon memenuhi syarat sebagai orang asli papua. dengan demikian seharusnya pemohon harus dinyatakan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dapat ikut serta dalam pilgub papua tanggal januari akan tetapi memohon mengingkari dan tidak melaksanakan putusan tersebut atas dan hasil verifikasi mrp mengenai orang asli papua terhadap pemohon ii. bahwa berdasarkan pertimbangan mahkamah konstitusi dan permasalahan yang dihadapi oleh para pemohon dalam menggunakan hak konstitusional para pemohon karena tindakan pelanggaran dan atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan undangan dan putusan mahkamah konstitusi tersebut atas dengan benar serta menyeluruh oleh memohon, maka para pemohon mempunyai legal standing terhadapperselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi papua tahun iv. tenggang waku pengajuan permohonan.berlangsung pada hari rabnomor ba b15 tanggal februari dcalon terpilih gubernur dan wakil gubernur provinsi papua periode dengan demikian batas waktu pendaftaran permohonan seharusnya adalah tanggal februari bahwa akan tetapi, karena tanggal februari jatuh hari sabtu (hari libur), demikian pula tanggal februari merupakan hari minggu, maka batas waktu (tiga) hari kerja yang dimaksud pmk guo, adalah menjadi tanggal februari bahwa dengan demikian, pendaftaran permohonan ini tidak melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pmk alasan dan keberatan para pemohon alasan pemohon bahwa tidak diikutsertakannya pemohon sebagai pasangan calon dalam pilgub papua tanggal januari oleh memohon adalah atas alasan sebagaimana penetapan memohon nomor tahun tanggal desember dan surat memohon nomor p set kpu xii tanggal desember perihal pemberitahuan penetapan pasangan calon, yaitu: atas dasar tersebut atas dengan ini diberitahukan bahwajumlah dukungan kursi (terlampir) sebagai dukungan dari partai politik gabungan partai politik tidak mencukupi jumlah dukungan minimal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan. bahwa keputusan memohon tersebut timbul dari serangkaian tindakan memohon yang secara sistematis untuk menghalangi pemohon menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilgub papua tanggal januari dengan melanggar peraturan perundangan dan putusan mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal september yang dijelaskan bawah ini. samping itu kpu pusat dalam suratnya kepada memohon nomor kpu xii tanggal desember masih mempersoalkan masalah syarat masa jabatan calon gubernur dan wakil gubernur papua yang ditujukan kepada pemohon barnabas sumbu. meskipun dalam prakteknya memohon dapat menyadari kekeliruan kpu pusat tersebut dengan menyatakan bahwa pemohon barnabas sumbu tidak menjadi calon pasangan bukan karena masalah syarat masa jabatan akan tetapi tidak bukunya dukungan minimal yang diperlukan menurut perundang undangan yang berlaku, namun tidak berlebihan kiranya mengenai penyelesaian pengakhiran perdebatan syarat masa jabatan tersebut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan dibahas pula pada permohonan ini, mengingat kpu pusat masih berbeda pendapat mengenai hal tersebut, padahal sebelumnya kpu pusat sendiri sudah pernah menjadi pihak dalam judicial review terhadap peraturan kpu yang terkait dengan syarat masa jabatan tersebut pada mahkamah agung. bahwa alasan permohonan ini secara sistematis dapat disebutkanmohon tidak melaksanakan putusan mahkamah konstitusi nomor skin 1ix secara konsekuen dan menyeluruhtelah melakukan tender pencetakan surat suara sebelum penetapan pasangan calon.. selanjutnya disampaikan pembahasan perihal tersebut atas sebagai berikutngenai pernyataan memohon bahwa pemohon tidak mencukupi jumlah dukungan minimal ini kemudian dijelaskan memohon pada lampiran dan lampiran berita acara komisi pemilihan umum provinsi papua tersebut atas. dari lampiran berita acara tersebut diketahui bahwa ternyata dari (enam) partai politik yang mendukung pemohon memohon hanya menyebutkan dukungan dari partai kedaulatan dan partai peduli rakyat nasional ppen ) yang memenuhi syarat mendukung pemohon atau sama dengan (empat) kursi. sedangkan (empat) partai lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. selanjutnya pada lampiran ii, memohon menjelaskan alasan kenapa (empat) partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat mendukung pemohon karena telah lebih dahulu memberikan dukungan kepada bpc lainnya, yaitu: partai bintang reformasi pbr ). partai pengusaha dan pekerja indonesia pipi) partai nasional indonesia marhaenisme pni m) partai amanat nasional pan )bahwa tindakan memohon tersebut merupakan suatu pelanggaran yang sangat berat terhadap peraturan kpu nomor karena memohon tidak menerapkan hukum pada kondisi dan fakta yang diatur dengan peraturan kpu itu. lebih lanjut dijelaskan bawah ini. bahwa berdasarkan memohon semestinya hanya melakukan penelitian terhadap partai politik setelah menerima surat pencalonan. surat pencalonan yang dimaksudkan pada atas adalah surat pencalonan yang didaftarkan oleh partai politik gabungan partai politik kepada memohon menurut dalam waktu pendaftaran yang diatur jadi bukan pendaftaran kepada lembaga selain memohon, cast dprd, bahkan pendaftaran oleh partai politik kepada memohon tetapi diluar waktu pendaftaran yang ditetapkan, tidak termasuk surat pencalonan yang akan diteliti atau diverifikasi oleh memohon. bahwa pada faktanya memohon bukan hanya melakukan verifikasi terhadap bpc yang mendaftar kepada memohon dalam masa pendaftaran menurut dan tapi juga melakukan penelitian atau verifikasi terhadap (tujuh) bpc yang mendaftar pada dprd pada tanggal mei lagi pula putusan nomor skin x tanggal september telah menyatakan (tujuh) bpc tersebut harus diteruskan untuk hanya diverifikasi mengenai nya oleh mrp, termasuk pemohon ii. bahwa oleh sebab itu adalah sangat tidak logis apabila partai politik yang mendaftar pada waktu yang dibuka lebih awal oleh dprd (lembaga yang tidak berwenang), dijadikan sebagai pembanding untuk memverifikasi pendaftaran atas nama para pemohon yang masa pendaftarannya baru dibuka oleh memohon (lembaga yang berwenang). hal itu berarti pula memohon menggunakan peraturan kpu nomor tahun untuk menguji keadaan atau perbuatan yang tidak diatur oleh peraturan kpu itu sendiri. tindakan memohon yang demikian merupakan tindakan yang sewenang wenang. bahwa oleh sebab itu pertimbangan, pendapat, pendirian dan atau hasil verifikasi yang dilakukan oleh memohon, yang menganggap (empat) partai politik yang mendukung pemohon tersebut atasterlambat mendaftar, adalah kekeliruan yang nyata, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan kpu itu sendiri. bahwa oleh karena pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik yang mendukung pemohon dilakukan dalam masa pendaftaran menurut dan dan pendaftaran mana dilakukan oleh pimpinan yang sah dari partai politik pendukung pemohon maka tidak dapat diterapkan dalam persoalan verifikasi ini dalam hubungannya dengan (tujuh) bpc yang mendaftar kepada dprd jauh sebelum masa pendaftaran yang dibuka oleh memohon. j)) bahwa oleh sebab itu dukungan kepada pemohon dari (empat) partai politik yang dianggap tidak sah oleh memohon haruslah diterima sebagai dukungan yang memenuhi syarat untuk pemohon yaitu: partai bintang reformasi dengan (tiga) kursi: partai pengusaha dan pekerja indonesia dengan (satu) kursi: partai amanat nasional dengan (tiga) kursi: partai nasional indonesia marhaenisme dengan (satu) kursi: dengan demikian pemohon didukung oleh kursi sah dprd atau lebih besar dari jumlah minimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa pada faktanya, memohon telah meneruskan verifikasi pemohon kepada mrp untuk verifikasi mengenai oap. dengan kata lain, memohon tidak akan meneruskan verifikasi pemohon kepada mrp apabila verifikasi administrasi menurut memohon dianggap lolos atau sah sebagaimana halnya perintah putusan nomor skin x kepada memohon untuk meneruskan (tujuh) bpc kepada mrp untuk verifikasi opa karena mereka oleh putusan tersebut dianggap sah sebagai bpc, meskipun atas pertimbangan stabilitas dan demi kemanfaatan hukum. bahwa pada faktanya mrp tidak mempersoalkan atau tidak menyatakan pemohon bukan oap. artinya pemohon sudah memenuhi syarat administrasi dan syarat oap sebagaimana yangdimaksudkan dalam otsus papua. sehingga seharusnya pemohon dinyatakan sah sebagai pasangan calon untuk mengikuti pilgub papua pada tanggal januari yang lalu. bahwa akan tetapi karena pelanggaran peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh memohon, pemohon dinyatakan tidak sebagai pasangan calon dalam pemilukada papua tahun. bahwa perkara skin tersebut diputus oleh mahkamah konstitusi dengan amarbakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh dprd, yaitu drs. menace robert kamu, dan, si,: lukas enembe, s.i.p, m.h dan elemen final, s.e., m.m,: dr. noah nadia, ed. dan yohanes wob, ph. b., si: dr. john janes karbala, dan willy radius malay, sos: dan alex hesegem, s.e. dan ir. marten kayo, m.m..prd untuk mengikuti tahapan mrp..:bernama timotius murid dalam persidangan tanggal maret pada pokoknyaumum gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa dalam amar putusan tersebut, setidaknya terdapat (dua) hal pokok yang sangat penting untuk dipahami dalam penyelenggaraan pilgub papua, yaitu: mahkamah konstitusi menyatakan memohon sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan semua tahapan pilgub papua dan memerintahkan memohon untuk membuka kembali pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (amar putusan angka dan angka meskipun mahkamah konstitusi memerintahkan kepada memohon untuk menerima (tujuh) bpc yang mendaftar pada dprd, mana hal ini tidak sesuai dengan kehendak konstitusi, hal itu tidak berarti bahwa mahkamah konstitusi mengakui dprd sebagai lembaga yang sah untuk menyelenggarakan pilgub papua, karena putusan tersebut adalah atas dasar pertimbangan kemanfaatan hukum dan stabilitas dan hanya untuk pilgub papua sekali ini saja (einmalig) (pertimbangan hukum putusan angka hlm. dan hlm. bahwa memutuskan perkara skin antara kpu dengan dprd dengan amar sebagaimana tersebut atas. putusan ini bersifat final dan tidak dapat ditafsirkan lain. para pihak yang diperintahkan oleh putusan mk, termasuk tergugat, harus melaksanakan putusan tersebut dengan tanpa syarat. sebaliknya tidak ada pembenaran bagi memohon untuk mengesampingkan, mengurangi, apalagi menguji kembali putusan tersebut. bahwa putusan tersebut atas setidaknya menegaskan beberapa hal sebagaimana diterangkan bawah ini. bahwa memohon pemohon dalam putusan tersebut) adalah satu satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan semua tahapan pilgub. oleh sebab itu amar ke dari putusan tersebut, memerintahkan memohon untuk membuka kembali pendaftaran dan meneruskan pelaksanaan pemilukada sesuai peraturan perundang udangan yang berlaku.2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan pemerintah provinsi papua yang diwakili oleh pejabat sementara gubernur papua bernama constant karma dalam persidangan tanggal maret yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pemerintah provinsi papua telah menyerahkan dp4 kepada komisi pemilihan umum provinsi papua untuk dimutakhirkan,ara pemohon adalah sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pemilukada)dengbahwa dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonannya dalam petit permohonannya para pemohon memohon kepada mahkamah untuk membatalkanpada,gubernur dan wakil gubernur provinsi papua tahun tarayang menurut para pemohon adalah berita acaraara pemohon telah salah menuliskan judul berita acara nomor ba b15 tanggal tiga belas bulan februari tahun dua ribu tiga belas yang oleh para pemohon disebut tentang rekapitulasi hasil perolehan suara sahara pemohon adalah pembatalan berita acargubernur daeksepsi pihak terkait tentang permohonan para pemohon salah objek beralasan menurut hukumi4.mendengar keterangan pemerintah provinsi papuabahwa oleh karena memohon diperintahkan membuka pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka konsekuensi hukumnya adalah, semua ketentuan yang terkait dengan verifikasi bpc dalam pilgub papua ini, haruslah dihubungkan dengan pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik kepada memohon dalam masa pendaftaran yang ditetapkan oleh memohon sebagaimana dan pkpu nomor termasuk dan tidak terbatas pada: penentuan masa pendaftaran: penentuan status keabsahan syarat dukungan oleh partai politik dan keabsahan syarat calon: pengertian tentang dukungan ganda karena adanya pendaftaran oleh partai politik kepada lebih dari bpc: perubahan dukungan dari partai politik, dengan demikian, pendaftaran kepada dprd oleh partai politik yang mendukung bpc sebelum putusan nomor skin x tidak dapat dihubungkan, diuji atau dibanding dengan bpc yang mendaftar kepada memohon setelah putusan tersebut, karena verifikasi oleh memohon harus dilakukan sesuai peraturan kpu nomor termasuk terhadap ketentuan dan yang juga disebutkan tergugat sebagai dasar hukum dalam yang digunakannya dalam verifikasi guo. (lihat surat memohon nomor p set kpu xi tanggal november vide bukti dan jawaban memohon tanggal januari memohon diperintahkan untuk meneruskan (tujuh) bpc pada amar ke putusan tersebut kepada mrp untuk verifikasi mengenai oap. oleh karenanya ke bpc tersebut tidak perlu lagi diverifikasi oleh memohon, meskipun pada faktanya dari bpc tersebut, bpc sebelumnya dinyatakan tidak lolos oleh dprd, dan bpc belum diverifikasi sama sekali dukungannya. dengan demikian amar ke dan ke putusan yang menyatakan ke bpc tersebut sebagai bpc yang sah untuk mengikuti verifikasi tentang orang asli papua adalah tanpa memperhatikfadzlun budi legalitas kewenangan dprd sebagai lembaga yang melakukan verifikasi: keabsahan dan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bpc yang bersangkutan, kecukupan dukungan, serta kebenaran dari prosedur verifikasi yang dilakukan oleh dprd. bahwa pada faktanya memohon tidak melaksanakan putusan tersebut yaitu dengan cara: memohon tidak menetapkan (tujuh) bpc yang sudah dinyatakan sah oleh putusan sebagai pasangan calon, termasuk pemohon ii, padahal (tujuh) bpc tersebut telah melewati proses verifikasi pada mrp dan dinyatakan sebagai orang asli papua, mana (satu) bpc dinyatakan tidak lolos. memohon dalam praktiknya telah memperhitungkan waktu pendaftaran pada dprd sebelum putusan sebagai bagian dari waktu pendaftaran pada memohon, meskipun memohon sendiri baru membuka pendaftaran bagi partai politik setelah putusan november akibatnya adalah, dukungan dan pendaftaran pemohon sebagai bpc oleh partai politik kepada memohon dianggap terlambat, karena partai politik yang bersangkutan sebelumnya telah memberikan dukungan kepada bpc lain waktu dprd membuka pendaftaran. memohon mengabaikan fakta hukum bahwa pendaftaran bpc oleh partai politik kepadanya tunduk dan diatur dengan pemilu dan peraturan kpu nomor sedangkan pendaftaran kepada dprd (lembaga inkonstitusional) dilakukan berdasarkan pegasus papua nomor yang sudah dinyatakan oleh mendagri (surat tanggal januari bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. penetapan kapan dibukanya waktu pendaftaran oleh memohon ini penting, karena akan menjadi pedoman bagi memohon dalam meneliti berkas bpc termasuk jika terdapat dukungan ganda sebagaimana dimaksudkan dan peraturan kpu nomor yaitu hanya terbatas pada partai politik yang mendaftar kepada memohon dan dalam masa pendaftaran yang dibuka oleh memohon. j)) waktu pendaftaran pilgub papua haruslah diartikan sebagai waktu pendaftaran menurut peraturan kpu nomor yaitu setelah dilakukannya pengumuman pendaftaran oleh memohon, bukan waktu pendaftaran yang dilakukan oleh dprd (lembaga yang tidak berwenang), sehingga partai politik atau calon perseorangan, baru dianggap mendaftar pada saat kpu membuka pendaftaran pilgub papua tanggal november selanjutnya, memohon hanya akan melakukan verifikasi terhadap bpc yang mendaftar pada memohon, yaitu yang dibuka pada tangal november s.d november bukan sejak pendaftaran dibuka oleh dprd atau bukan terhadap bpc yang mendaftar pada dprd, karena mereka sudah ditetapkan oleh mahkamah konstitusi sebagai bpc yang dapat meneruskan pada tahapan pilgub berikutnya. memohon melakukan verifikasi terhadap semua bpc, baik yang sudah dinyatakan sah sebagai bpc oleh putusan mahkamah konstitusi maupun yang mendaftar kepada memohon pasca putusan mahkamah konstitusi. seharusnyalah memohon hanya melakukan penelitian atau verifikasi terhadap bpc yang mendaftar kepada memohon saja, karena putusan hanya dan telah memerintahkan memohon untuk menerima (tujuh) bpc yang sebelumnya mendaftar dprd, meskipun mahkamah konstitusi tidak mempersoalkan mengenai keabsahan dan atau terpenuhinya persyaratan para bpc tersebut dan bagaimana proses verifikasi yang dilakukan oleh dprd, karena mahkamah konstitusi memberikan putusannya atas alasan kemanfaatan dan stabilitas papua, tapi cara yang demikian hanya untuk pilgub satu kali ini saja (einmalig). oleh karena memohon melakukan verifikasi kembali terhadap semua berkas bpc tersebut, dan dalam praktiknya memohon memperhitungkan waktu pendaftaran yang dibuka oleh dprd sebagaimana dibahas atas, maka memohon menganggap partai politik yang sudah mendaftar melalui dprd seolah mendaftar kepada memohon sendiri, dan menyatakan partai politik tersebut telah lebih dahulu mendukung bpc lain, sehingga dukungan kepada pemohon diartikan sebagai pendaftaran yang terlambat. akibatnya adalah sebagaimana yang sudah pemohon sampaikan atas, pemohon dianggap terlambat mendaftar. padahal sesuai dengan berita acara verifikasi yang dibuat oleh memohon sendiri, (enam) partai politik yang mengusung pemohon terbukti benar memberikan dukungannya kepada pemohon, bukan kepada bpc lain yang oleh memohon dinyatakan sah mendukung bpc yang bersangkutanapabila memohon konsisten dengan pendiriannya bahwa parpol yang mendaftarkan bpc kepada dprd yang akan diterima sebagai bpc, maka secara matematis, dari (delapan) partai politik yang mengusung pemohon, hanya tersisa (dua) partai politik yang dapat bergabung untuk mengajukan pemohon sebagai bpc dalam pilgub papua ini, yaitu partai bintang reformasi pbr) dan partai kedaulatan, karena beberapa partai politik sudah mendaftarkan bpc lain kepada dprd sebelumnya, dengan demikian apabila memohon berpandangan demikian, maka tentu tidak ada artinya pertimbangan serta amar ke dan ke putusan tersebut atas, yang memerintahkan berbanding untuk membuka kembali pendaftaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena bagaimanapun juga, gabungan pbr dan partai kedaulatan kursi sah dprd) tidak akan pernah memenuhi syarat minimal untuk mengajukan bpc kepada berbanding. oleh karenanya tindakan memohon yang membuka pendaftaran khusus bagi bpc yang didukung oleh parpol pada tanggal november tentu juga tidak ada artinya dan merupakan kegiatan yang sia sia. dengan kata lain, secara tidak langsung memohon dapat dianggap menerjemahkan amar ke putusan tersebut atas sebagai putusan yang non executable karena kalaupun dilaksanakan tidak akan ada artinya, karena tidak akan pernah ada lagi bpc yang mendaftar atas dukungan dari partai politik'gabungan partai politik. kalau demikian halnya, dapatkah kegiatan pengumuman, pendaftaran, verifikasi dan rapat rapat yang terkait dengan itu, yang menggunakan keuangan negara, merupakan kegiatan yang cenderung terindikasi korupsi, bahkan tindakan penipuan kepada publik?berdasarkan peraturan kpu nomor tahun maka memohon seharusnya hanya menyampaikan hasil penelitian administrasi atau verifikasi sementara kepada partai politik gabungan partai politik yang mengusung bpc, termasuk pemohon. bukan kepada pihak lain, apalagi media, karena pemberitahuan hasil verifikasi tersebut ada hubungannya dengan pemenuhan kelengkapan syarat bpc atau kesempatan untuk melakukan perbaikan oleh bpc. penegasan ini penting karena hanya hasil penelitian ulang terhadap berkas perbaikan yang dapat diumumkan kepada masyarakat peraturan kpu nomor akan tetapi karena memohon telah mempublikasikan hasil verifikasi yang masih bersifat sementara tersebut kepada publik, diantaranya melalui beberapa media cetak dan elektronik pada tanggal november bahkan memohon turut aktif dalam talk show yang diselenggarakan oleh tvri lensa papua yang membahas hasil verifikasi tersebut. khusus terhadap pemohon, publikasi verifikasi sementara tersebut sungguh sangat merugikan dan terkesan menyudutkan pemohon karena dianggap sebagai bpc yang tidak sah. lagi pula dasar penilaian memohon tersebut dihubungkan dengan persyaratan dukungan dari partai politik gabungan partai politik kepada bpc lain yang mendaftar kepada dprd, mana berdasarkan putusan mk, terhadap bpc tersebut tidak perlu diverifikasi lagi oleh memohon. tindakan publikasi hasil verifikasi sementara tersebut oleh memohon patut diduga merupakan pelanggaran etika yang sengaja mengkondisikan opini publik bahwa pemohon tidak memenuhi syarat, yang pada akhirnya opini publik tersebut sejalan dengan penetapan memohon pada tanggal desember yang menyatakan pemohon tidak lolos verifikasi dan tidak dapat mengikuti pilgub papua, padahal berdasarkan peraturan kpu nomor hasil sementara itu dimaksudkan sebagai pemberitahuan dan memberikan kesempatan untuk perbaikan dan penyempurnaan. berkenaan dengan pemberitahuan hasil verifikasi sementara tersebut, memohon juga diduga telah melanggar peraturan kpu nomor mana memohon menggunakan terminologi sah dan tidak sah atas penilaian hasil verifikasi tersebut, bukannya menggunakan kata kata belum lengkap dan tidak memenuhi syarat" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan yang mengaturnya. istilah sah dan tidak sah yang digunakan oleh memohon ini dapat berdampak negatif kepada pemohon karena seolah olah dukungan partai politik kepada pemohon adalah tidak benarhanya memberikan waktu (dua) hari kepada mrp untuk melakukan verifikasi bpc, padahal menurut nomor tahun mrp dapat diberikan waktu selambat lambatnya selama (tujuh) hari. setelah batas waktu penyampaian hasil verifikasi tentang orang asli papua oleh mrp kepada memohon pada tanggal desember memohon menetapkan tanggal desember sebagai waktu pengumuman pasangan calon tanpa memberikan jeda waktu atau kesempatan kepada bpc yang mungkin tidak lolos verifikasi tentang orang asli papua, mana yang bersangkutan harus mengajukan penggantinya untuk diverifikasi kembali oleh mrp, padahal menurut nomor tahun kesempatan untuk memperbaiki persyaratan bpc diberikan waktu paling lambat (tujuh) hari. pada faktanya memohon hanya menetapkan waktu selama (dua) hari bagi mrp melakukan verifikasi, dan memohon tidak memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk memperbaiki persyaratannya jika terdapat pasangan calon yang tidak mendapat persetujuan mrp. bahwa penjadwalan tahapan pilgub mengenai verifikasi orang asli papua ini ditengarai sengaja dilakukan oleh memohon secara khusus terhadap bakal pasangan calon dari pemohon karena bakal calon wakil gubernur yang pemohon daftarkan ramai dibicarakan publik papua karena diduga bukan orang asli papua, walaupun hal itu adalah tidak benar dan tidak bisa dibuktikan sebagaimana hasil verifikasi dari mrp yang menyatakan no opinion karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh memohon. penetapan jadwal yang demikian bagi pemohon mengindikasikan tidak profesional dan tidak independennya memohon. bahwa oleh karenanya pemohon berpandangan bahwa tindakan memohon sebagaimana disampaikan atas bukan hanya terbatas pada persoalan pelanggaran hukum dan etika belaka oleh memohon, tetapi tidak tertutup kemungkinan merupakan kelanjutan atau setidak tidaknya menjadi bagian dari persoalan persoalan hukum dan politik sebagaimana pemohon sampaikan atas dalam pilgub papua yang terindikasi dilakukan dengan cara yang tidak fair untuk menjatuhkan pemohon. memohon telah melakukan tender pencetakan surat suara sebelum penetapan pasangan calon. penetapan pasangan calon dilakukan memohon pada tanggal desember logikanya, sebelum waktu tersebut belum dapat diketahui berapa ukuran dan kertas serta biaya yang dibutuhkan untuk mencetak surat suara karena jumlah bpc yang lolos verifikasi dan menjadi pasangan calon seyogianya belum diketahui. akan tetapi faktanya, memohon telah melakukan tender pencetakan surat suara sebelum penetapan pasangan calon tersebut atas lampiran dan beberapa hari kemudian, memohon memberitakan bahwa surat suara yang demikan banyaknya sudah dicetak. analisa dan dugaan terkait masalah transparansi dan independensi memohon adalah bahwa seolah olah memohon sudah memastikan bpc yang tidak akan lolos verifikasi, termasuk pemohon, sehingga tender pencetakan surat suara yang demikian besar biayanya itu tidak perlu menunggu penetapan pasangan calon pada tanggal desember masih berkenaan dengan tender pencetakan surat suara ini, seharusnya memohon mengutamakan percetakan lokal yang kemampuannya sama dengan percetakan yang ada luar papua dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. akan tetapi memohon menunjuk percetakan luar papua sebagai pelaksana, padahal apabila pencetakan surat suara dilakukan papua, maka akan lebih efisien, baik harga maupun waktu yang dibutuhkan untuk menyerahkannya kepada memohon. oleh karenanya dalam pencetakan surat suara tersebut patut diduga melanggar keppres nomor tentang tata cara pengadaan barang dan jasa yang berlaku sejak tanggal oktober bahwa persoalan syarat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur papua sangat menganggu pemohon barnabas sumbu sejak kpu pusat memberlakukan peraturan kpu nomor tahun karena ketentuan syarat masa jabatan tersebut sama dengan syarat masa jabatan yang diatur pada pemda yang berlaku secara lex generalis dan bertentangan dengan syarat masa jabatan yang diatur dalam otsus papua yang berlaku secara lex spesialis sejak diberlakukannya otsus papua bahwa syarat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur yang diatur dalam huruf pemda selengkapnyapersyaratan masa jabatan pada pemda tersebut tidaklah sama dengan syarat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur pada otsus papua., bahwa sebelumnya peraturan kpu nomor tahun dan kemudian diikuti pula oleh huruf pegasus papua nomor tahun membuat rumusan syarat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur yang sama dengan huruf pemda atas. bahwa akan tetapi baik peraturan kpu nomor tahun maupun huruf yang sejatinya adalah peraturan operasional yang juga merujuk kepada otsus papua akan tetapi isinya bertentangan dengan otsus papua itu sendiri, cast bahwa baik kpu nomor tahun maupun huruf pegasus nomor tahun telah pernah diajukan uji materi kepada mahkamah agung oleh pemohon barnabas sumbu, s.h. dalam putusannya mahkamah agung sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, yaitu putusan mahkamah agung nomor p hum tanggal mei dan putusan nomor p hum tanggal mei yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan otsus papua. bahwa mengenai otsus papua sendiri juga sudah pernah diuji materil oleh mahkamah konstitusi, dan sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan menyatakan bahwa otsus papua tidak bertentangan dengan uud bahwa sesungguhnya kpu telah menyadari kekeliruannya tersebut pada saat membuat peraturan kpu nomor tahun mana meskipun pada huruf rumusan syarat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tetap sama dengan rumusan peraturan kpu nomor tahun dan huruf pegasus nomor tahun telah dinyatakan bertentangan dengan otsus papua, tetapi kpu pusat masih mengakui pengecualian untuk daerah daerah tertentu sebagaimana peraturan kpu nomor tahun bawah ini dapat dilihat perbandingan ketentuan ketentuan syarat masa jabatan tersebut dapat dilihat bawah ini. nomor peraturan per uu an materi muatan huruf pemda, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku umum (lex| adalah warga negara republik generalis), tidak termasuk indonesia yang belum pernah provinsi papua yang tunduk menjabat sebagai kepala daerah atau pada otsus papua| wakil kepala daerah selama (dua) sebagai lex specialist. kali masa jabatan dalam jabatan sama. huruf n kepala daerah dan wakil kepala daerah peraturan kpu nomor adalah warga negara republik tahun yang sudah indonesia yang belum pernah dibatalkan oleh putusan menjabat sebagai kepala daerah atau nomor p hum wakil kepala daerah selama (dua) tanggal mei kali masa jabatan dalam jabatan ang sama. huruf kepala daerah dan wakil kepala daerah pegasus pilgub papua, |adalah warga negara republik yang sudah dibatalkan indonesia yang belum pernah dengan putusan nomor menjabat sebagai kepala daerah atau p hum tanggal wakil kepala daerah selama (dua) mei kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. huruf kepala daerah dan wakil kepala daerah peraturan kpu nomor|adalah warga negara republik yang indonesia yang belum pernah pemberlakuannya menjabat sebagai kepala daerah atau dikecualikan dengan wakil kepala daerah selama (dua) kali masa jabatan dalam jabatan ang sama. undang masa jabatan gubernur dan wakil undang nomor gubernur adalah (lima) tahun dan tentang otsus papua yang dapat dipilih kembali untuk satu masa mahkamah pada tanggal februari pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: i. pendahuluan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada ) provinsi papua tahun oleh memohon adalah setelah perdebatan hukum yang sangat panjang, yaitu apakah pemilukada merupakan kewenangan memohon atau menjadi kewenangan dewan perwakilan rakyat papua dprd ). bahkan setidaknya tercatat putusan mahkamah konstitusi mk ), yaitu putusan tanggal maret nomor puu viii dan putusan tanggal september nomor skin x serta (satu) penetapan dan putusan pengadilan tata usaha negara ptun ) jakarta, yaitu penetapan tanggal mei dan putusan ptun jakarta tanggal september nomor ptun. jkt. samping masalah kelembagaan yang berwenang menyelenggarakan pilgub, juga terjadi permasalahan atau perdebatan mengenai syarat masa jabatan atau periodisasi calon gubernur dan calon wakil gubernur papua, yang juga diperiksa dan diputuskan oleh lembaga peradilan. setidaknya juga terdapat putusan mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah agung yang berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya terkait dengan syarat masa jabatan atau periodisasi jabatan dan syarat pasangan calon yang harus merupakan orang asli papua oap ), yaitu: putusan mahkamah konstitusi tanggal oktober nomor puu ix putusan ini berkenaan dengan pengujian terhadap undang undang nomor tahun otsus papua ) mengenai masa jabatan gubernur dan wakil gubernur provinsi papua, yangterhadap uud mahkamah konstitusi dalam putusannya menolak membatalkan atau menafsirkan lain maksud dari ketentuan tersebut. putusan mahkamah agung tanggal mei nomor p hum putusan ini merupakan pengujian terhadap peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan konstitusional orang asli papua, termasuk pembanding barnabas sumbu, sebagai gubernur papua. bahwa kedua putusan mahkamah agung tersebut menegaskan kepada kita bahwa mahkamah agung sebagai peradilan tertinggi melalui putusannya juga mengakui sifat khusus dari masa jabatan gubernur dan wakil gubernur papua menurut otsus papua, yang tidak dapat ditafsirkan lain, sebagaimana pemohon barnabas sumbu, s.h bahas pada angka s.d angka atas. bahwa pembatasan masa jabatan gubernur papua sebagaimana otsus papua tersebut atas, yaitu selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya atau secara berturut turut adalah dalam ruang lingkup otsus papua itu sendiri. konsekuensinya adalah seseorang yang pernah menjadi gubernur atau wakil gubernur pada provinsi lain (termasuk provinsi irian jaya) dan pada masa jabatannya itu tidak dalam rangka melaksanakan otsus papua, tidak dapat dihitung sebagai satu kali masa jabatan untuk gubernur papua bawah otsus papua, apalagi terdapat persyaratan tambahan bagi calon gubernur atau wakil gubernur papua, yaitu harus orang asli papua. bahwa merujuk pada kamus besar bahasa indonesia ed. ii), kata berikut mengandung pengertian (a) yang datang sesudah itu, atau (b) yang menjadi lanjutannya, sehingga pemakaian kata berikut dalam dimaksud mengandung pengertian bahwa kedua masa jabatan tersebut berlangsung tanpa adanya jeda (interval) antara keduanya, atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah consecutive . dalam black's law dictionary 6th ed.), istilah consecutive mengandung pengertian: successive, succeeding one another regular order, follow interrupted succession. bahwa oleh sebab itu, pengertian satu masa jabatan berikutnya dalam tersebut juga memberikan makna bahwa pada saat pencalonan itu calon yang bersangkutan sedang menjabat gubernur papua , bukan tidak sedang menjabat dan apabila sedang menjadi gubernur pada provinsi lainnya selain provinsi papua, tidak termasuk dalam pengertian ini . bahwa oleh karenanya pembatasan masa jabatan gubernur atau wakil gubernur yang diatur atau ditafsirkan secara lain daripada otsus papua, akan menghilangkan hak konstitusional orang asli papua untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur papua untuk (dua) masa jabatan berturut turut sebagaimana ketentuan tersebut atas. bahwa selanjutnya berkenaan dengan diberlakukannya pemda setelah otsus papua yang juga mengatur masa jabatan gubernur atau wakil gubernur papua, tidak dapat menjadi alasan bagi berlakunya adenium hukum lex posterior derogat legi priori atau undang undang yang baru mengesampingkan undang undang yang lama, karena adenium tersebut hanya berlaku untuk undang undang yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu pemda terhadap undang undang yang mengatur tentang pemda yang juga berlaku umum atau otsus papua terhadap undang undang yang mengatur otsus papua pula, sedangkan dalam hal ini pemda bersifat umum, sebaliknya otsus papua adalah undang undang yang bersifat khusus. bahwa dalam hubungannya dengan pemohon barnabas sumbu, sh., pemohon adalah gubernur provinsi irian jaya pada tahun provinsi irian jaya tidak sama dengan provinsi papua saat ini, dan pada saat itu belum berlaku otsus papua. selanjutnya setelah jeda waktu selama tahun, pemohon barnabas sumbu, s.h. menjadi gubernur papua yang dipilih secara langsung oleh rakyat papua bawah pelaksanaan otsus papua, yaitu untuk periode adapun pencalonan pemohon barnabas sumbu, saat ini adalah untuk masa jabatan gubernur papua (lima) tahun berikutnya, sebagaimana dimaksud otsus papua tersebut atas. bahwa berdasarkan pembahasan pemohon barnabas sumbu, tentang otsus papua atas, dan perbedaannya dengan huruf pemda dan huruf peraturan kpu nomor maka pencalonan pemohon barnabas sumbu, pada pilgub papua tahun tidak bertentangan dengan otsus papua dan peraturan kpu nomor bahwa dengan fakta yang demikian, maka tindakan memohon merupakan pembangkangan dan atau pelanggaran yang berat dalam penyelenggaraan pemilukada terhadap pemilu, peraturan kpu nomor tahun putusan mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal september yang sekaligus adalah pelanggaran prinsip prinsip demokrasi dan demokrasi. apa yang disampaikan tersebut atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan sepanjang terkait dengan pembahasan alasan pemohon bawah ini alasan pemohon pada pokoknya keberatan pemohon dalam permohonan ini adalah: bahwa pelaksanaan pemilukada provinsi papua yang telah dilakukan oleh memohon pada tanggal januari tanpa melibatkan pemohon selaku bakal calon gubernur wakil gubernur provinsi papua yang telah diloloskan tanpa syarat langsung majelis rakyat papua mrp) untuk penelitian keaslian orang papua oleh mahkamah konstitusi sebagaimana putusan nomor skin x tanggal september dan oleh karena faktanya pemohon adalah orang asli papua, maka seharusnya diloloskan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang dilibatkan mengikuti pemilukada tanggal januari bahwa memohon telah menguji ulang putusan nomor skin x tanggal september dengan cara melakukan verifikasi ulang terhadap pemohon dan tidak mencantumkan nama pemohon pada surat keputusan kpuhal mana memohon telah melakukan pelanggaran hukum. selanjutnya disampaikan bawah ini. bahwa pemohon telah mendaftar sebagai bakal calon balon) independen perseorangan yang diselenggarakan oeh dewan perwakilan rakyat papua dprd) dan majelis rakyat papua mrp) pada tanggal mei sesuai dengan berita acara tanggal mei yang ditandatangani oleh ketua paksa pendaftaran ibu yakni, sh: bahwa pemohon telah mendapatkan penetapan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua tahun berdasarkan keputusan hasil verifikasi dan penetapan nomor mrp tanggal juli bahwa komisi pemilihan umum pusat merasa keberatan kewenangannya diambil alih oleh dprd, kemudian mengajukan gugatan kewenangan antar lembaga negara mahkamah konstitusi nomor skin x dan selanjutnya mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan tersebut, bahwa dengan dikabulkannya gugatan nomor skin x tersebut, maka terjadi pelimpahan kewenangan penyelenggara pelaksanaan pemilihan kepala daerah papua sebagaimana amar putusan berikut: amar putusan: drs. menace robert kamu, dan drs.: dan alex hesegem, s.edalam amar putusan angka nyata nyata tercantum nama pemohon ii, dan dari redaksi kalimat dalam amar putusan angka ini tidak dapat ditafsirkan lain lagi selain kepastian bahwa pemohon adalah termasuk bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya , karena dalam amar putusan angka ini berupa kalimat yang utuh dan tidak dipisahkan dan tidak dijelaskan antara pasangan yang sudah diverifikasi dan pasangan yang belum diverifikasi, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi, sehingga ke pasangan balon dimaksud harus langsung diajukan mrp tanpa perlu diverifikasi ulang, akan tetapi pemohon telah digugurkan oleh memohon tanpa kewenangan, sehingga pemohon tidak dapat mengikuti pemilukada pada tanggal januari bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal september adalah suatu putusan konstitusi tanpa syarat (unconditional constitutional) yang terjadi hanya sekali saja terhadap seluruh proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya putusan tersebut dimaknai sebagai suatu konsensus dan kompromi politik yang mengedepankan kepentingan nasional demi stabilitas politik dan keamanan papua dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia nkri). hal ini berarti tergugatteknis (tentang lengkap tidaknya persyaratan) dan aspek hukum, akan tetapi perlu juga memperhatikan dengan seksama aspek sosial politik dalam arti luas yang saat ini sedang berkembang masyarakat papua demi stabilitas politik dan keamanan papua dalam bingkai nkri: bahwa ketua mrp timotius murid telah memberikan pertimbangan terhadap ketujuh bakal calon gubernur dan wakil gubernur papua tersebut, dan ketujuhnya dinyatakan sah keasliannya sebagai orang papua yang sudah diputuskan melalui pleno mrp dengan penetapan nomor imp tanggal juli kemudian hasilnya beserta seluruh berkas verifikasi dikembalikan dprd dan oleh dprd dilanjutkan kpu provinsi papua. hal ini sesuai dengan ketentuan khusus huruf huruf dan huruf nomor tahun tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah yang berbunyi sebagai berikutdari dewan perwakilan rakyat daerah provinsi papua, kpud provinsi papua menyelenggarakan pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur: sebelum melaku: bahwa memohon membuka kembali pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua pada tanggal oktober dan pada saat itu telah mendaftar (dua) bakal calon gubernur dan wakil gubernur, yakni: pasangan barnabas sumbu, sh hc) john tabo, se., mba: pasangan yan pieter demise hemskercke bona: bahwa memohon seharusnya hanya melakukan verifikasi terhadap kedua pasangan bakal calon yang baru mendaftarkan diri pada memohon, namun luar dugaan ternyata memohon tetap melakukan verifikasi ulang terhadap ke tujuh bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua yang telah diakomodir secara sah oleh mahkamah konstitusi, sehingga memohon telah melakukan pelanggaran hukum tanpa kewenangan dan memohon dengan sendirinya telah menguji putusan mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal september yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak diucapkan dalam sidang mahkamah konstitusi yang terbuka untuk umum, bahwa surat keputusan kpu provinsi papua memohon)yang diterbitkan memohon ternyata tidak mencantumkan nama pasangan pemohon sebagai calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua, sehingga keputusan tersebut dapat dimaknai sebagai keputusan yang inkonstitusional karena tidak seutuhnya melaksanakan putusan mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal september yang telah berkekuatan hukum tetap. iv.0d30sebagai calon wakil gubernur provinsi papua terpilih. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi papua untuk melakukan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang yang juga diikuti oleh para pemohonprovinsi papua untuk mengawasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang tesebut sesuai dengan kewenangannya, apabila majelis hakim mahkamah konstituspenetapan pengadilan tata usaha negara ptun") jakarta nomor ptun jkt, tanggal mei bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x tanggal oktober bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor p hum tanggal mei bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor p hum tanggal mei bukti fotokopi surat memohon nomor p set kpu xn tanggal desember perihal pemberitahuan penetapan pasangan calon yang ditujukan kepada dr. barnabas sumbu, dan (hc) jhon tabo, se, mba bukti fotokopi data penggelembungan dpt. bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pilgub papua bukti fotokopi berita acara nomor ba b15 n tanggal februari bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum provinsi papua nomor pts kpu prov. tanggal februari mengenai penetapan sdr. lukas enembe, sip, sebagai calon gubernur provinsi papua dan sdr. elemen final, s.e., m.m sebagai calon wakil gubernur provinsi papua terpilih. bukti fotokopi surat keputusan kpu provinsi papua, cast memohon,ukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh ilah. tahun tanggal juni. bukti fotokopi surat dpp pbr nomor a dpp pbr x tanggal oktober yang ditujukan kepada ketua dpw pbr provinsi papua, perihal rekomendasi pasangan calon gubernur provinsi papua. bukti fotokopi surat rekomendasi dari dpp pbr nomor a39 dpw abbr sk papua x tanggal oktober yang temuannya juga disampaikan kepada memohon. bukti fotokopi surat dpp pbr nomor b dpp pbr xi tanggal november yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi papua,sambas sumbu, sh., dan (hc) john tabo, se., mba. bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m.hh .ah.o1 tahun tanggal april tentang pengesahan susunan pengurus dewan pimpinan pusat partai nasional indonesia marhaenisme tahun bukti fotokopi surat keputusan dpp pni m nomor cg r dpp pni m l ix tanggal september tentang penetapan dr.(hc) barnabas sumbu, sebagai calon gubernur dan dr. (hc) john tabo, se., mba pemohon sebagai calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi papua periode bukti fotokopi surat keputusan dpp pni m e sa dpp pni m vin tanggal november tentang susunan pengurus dpd pni m provinsi papua periode bukti fotokopi surat dpp pni m kepada kpud provinsi papua nomor dpp pni m d x1 tanggal novemberyaitu pemohonsurat keputusan dpp pipi nomor sk dpp ppp1 i tanggal januari tentang pengangkatan pengurus dewan pimpinan daerah partai pengusaha pekerja indonesia provinsi papua yang temuannya ditujukan kepada kpu provinsi papua. umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang juga diberlakukan sebagai syarat gubernur dan wakil gubernur papua, yang diajukan oleh pemohon barnabas sumbu, sh. tersebut identik dan sama bunyinya dengan huruf juncto pemda yang berlaku secara lex generalis. ketentuan tersebut berbeda bunyi dan konsekuensinya dengan otsus papua sebagai lex specialis yang telah diuji kebenarannya terhadap uud sebagaimana putusan mahkamah konstitusi pada angka atas. oleh karena peraturan kpu nomor tahun tersebut saat itu juga diberlakukan papua dan menggunakan otsus papua dalam konsiderannya, maka peraturan kpu nomor tahun tersebut bertentangan dengan otsus papua. mahkamah agung dalam putusannya pada perkara tersebut telah menerima seluruh tuntutan pemohon barnabas sumbu, dengan amar: menyataentangan dengan undang undang nomor tahun putusan mahkamah agung tanggal mei nomor p hum dprd melalui huruf pegasus nomor sebagai landasan hukum penyelenggaraan pilgub papua oleh drop, mengulang kembali kesalahan syarat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur papua sebagaimana dilakukan oleh kpu melalui peraturan kpu nomor tahun tersebut atas karena membuat dan merumuskan syarat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur papua sama dengan huruf pemda sebagaimana disinggung atas. terhadap ketentuan ini juga diajukan uji materil oleh pemohon barnabas sumbu kepada mahkamah agung. mahkamah agung dalam putusannya pada perkara ini juga menyatakan bahwa huruf pegasus tersebut bertentangan dengan otsus papua. dengan demikian peraturan kpu nomor dan huruf pegasus nomor mengenai syarat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur papua yang sam rumusan, waktu pemberlakuan, dan wilayah berlakunya dengan huruf pemda, dan oleh bukti fotokopi surat keputusan dpp pipi nomor sk rekor dpp pipi v111 tanggal agustus tentang persetujuan dukungan terhadap calon kepala daerah provinsi papua dalam pemilu kepala daerah periode bukti fotokopi surat dpp pipi nomor rg dpp pipi v111 tanggal agustus yang ditujukan kepada memohon tentang rekomendasi gubernur dan calon wakil gubernur. bukti fotokopi surat dpp pipi nomor rg dpp pipi xi tanggal november yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi papua tentang penegasan dukungan terhadap bakal pasangan calon gubernur wakil gubernur provinsi papua, sambas sumbu, dan dr(hc) john tabo, se, mba.embuahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pengurus dewan pimpinan pusat partai amanat nasional periode bukti fotokopi surat keputusan dpp pan nomor pan a pts ecu sj .a x tanggal oktober tentang pembatalan dan pencabutan surat keputusan dpp pan nomor pan a pts wku sj v tentang penetapan drs. menace robert kamu, sebagai calon gubernur provinsi papua periode bukti fotokopi surat keputusan dpp pan nomor pan a pts ku sj x tanggal oktober tentang penetapan barnabas sumbu, sebagai calon gubernur provinsi papua. bukti fotokopi surat tugas dari dpp pan nomor pan a rgs ku sj x1 tanggal november yang ditujukan kepada yan piet many selaku wakil ketua dpw pan provinsi papua dan andri ayumi, selaku wakil sekretaris dpw pan provinsi papua, bukti fotokopi surat dpw pan provinsi papua kepada ketua kpu provinsi papua memohon) nomor oi r.dpw.pan. papua xi tanggal november tentang pemberitahuan dan rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua periode untuk pemohon bukti fotokopi surat dpp pan kepada kpu provinsi papua nomor pan b ku sj x1 tanggal november perihal penegasan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi papua dari partai amanat nasional untuk pemohon bukti fotokopi surat keputusan dpp pan nomor pan a pts ku sj! iii x1 tanggal november tentang pemberhentian ketua dan sekretaris dpw pan provinsi papua dan pengangkatan pelaksana tugas ketua dan pelaksana tugas sekretaris dpw pan provinsi papua. bukti fotokopi surat dpp pan kepada saudara benny seni selaku ketua kpu provinsi papua nomor pan b ku sj x11 tanggal desember perihal pemberitahuan. bukti fotokopi putusan ptun jayapura nomor g.tun p.tun.jpr tanggal januari bukti fotokopi akta penyataan permohonan peninjauan. kembali yang diajukan oleh pemohon bertanggal februari nomor ptun. jayapura terhadap putusan ptun jayapura nomor g.tun p.tun.jpr tanggal januariperiode tahun tanggal mei atas nama dr. john kamboja, se, dip. sci., dan well radius malay, sos pemohon ii). bukti fotokopi surat tim sukses calon gubernur dan wakil gubernur dr. john kamboja, se, dip. sci., dan well radius malay, sos, nomor tim sukses tanggal juni tentang pengajuan data dukungan pasangan perorangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur papua bukti fotokopi surat dprd nomor tanggal juli kepada pemohon ii, yang menyatakan bahwa dprd telah melakukan verifikasi dan akan ditemukan pada tahapan verifikasi tentang orang asli papua kepada mrp. bukti fotokopi berita acara kpu papua nomor c ba kpu papua nomor c ba kpu papuaixi tanggal novemberditingkat provinsi papua. bukti fotokopi surat kpu papua nomor p set kpu xn tentang pemberitahuan penetapan pasangan calon, tanggal desember yang ditujukan kepada pemohon ii. bukti fotokopi surat mahkamah konstitusi nomor pan.mk tanggal desember perihal jawaban atas permohonan penjelasan kepada pemohon selain itu, pmir mahmud maupun saksi adalah ketua partai bintang reformasi provinsi papua dan sekaligus sebagai ketua tim koalisi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur barnabas sumbu dan john tabo, ketiga keputusan mahkamah konstitusi tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara antara komisi penyelenggara pemilihan umum dengan perwakilan rakyat papua yang telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi. untuk kewenangan itu diserahkan kepada komisi pemilihan umum, saksi adalah salah satu yang mendaftar lewat lembaga komisi penyelenggara pemilihan umum provinsi papua yang dilakukan pada tanggal november komisi pemilihan umum provinsi papua: setelah saksi mendaftar, saksi mendaftar dengan sejumlah partai politik. kalau presentasi seorang kandidat lolos dalam pilgub dari anggota dpr provinsi papua, maka itu menjadi sembilan kursi kalau dihitung berdasarkan kursi, maka sembilan kursi. berdasarkan dukungan dari gabungan partai politik, mencapai kursi, dari hasil proses keberlanjutan komisi pemilihan umum, kemudian kpu melalui surat menyatakan bahwa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur barnabas sumbu dan john tabo dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi kuota dukungan partai politik: kemudian, saksi disampaikan surat oleh lembaga penyelenggara, saksi mendatangi komisi pemilihan umum dengan beberapa kawan kawan koalisi, saksi berdebat dengan komisi penyelenggara kantor kpu provinsi papua dengan mendasarkan kepada putusan mahkamah konstitusi tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara. karena dalam amar putusan skin, jelas menyebutkan bahwa bakal pasangan calon yang dibacakan forum ini, ditindaklanjuti oleh komisi penyelenggara pemilihan umum tanpa melakukan verifikasi. karena pkpu berdasarkan peraturan kpu nomor tahun adalah bagi bakal pasangan calon yang hanya mendaftar lembaga penyelenggara pemilihan umum, bukan mau mendaftar dewan perwakilan rakyat provinsi papua. oleh karena itu, perdebatan yang dilakukan dengan komisi pemilihan umum, kpu provinsi papua memutuskan bakal pasangan saksi tidak lolos karena tidak memenuhi kecukupan dukungan partai. salah satu partai yang tidak lolos adalah saksi. saksi selaku ketua dewan pimpinan wilayah dinyatakan tidak sah mengusung bakal pasangan calon barnabas sumbu dan john tabo dengan beberapa partai yang lain: oleh karena itu, saksi ingin tanyakan untuk apa komisi pemilihan umum melakukan verifikasi faktual dewan pimpinan pusat partai politik. ada dua hal yang dilakukan verifikasi, pertama adalah verifikasi terhadap dukungan partai politik kepada pasangan calon gubernur atau bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung atau bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung. itu yang pertama yang diverifikasi adalah lembaga penyelenggara seluruh indonesia, kedua adalah verifikasi faktual yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara adalah terkait dengan kepengurusan yang sah apakah itu tingkat provinsi atau apakah itu tingkat kabupaten dan kota. hasil berita acara verifikasi faktual dari masing masing partai politik dewan pimpinan pusat mendapatkan dan kpu pun demikian, ketika saksi tidak dinyatakan lolos saksi menggugat lembaga peradilan tata usaha negara. dalam perkara yang disengketakan dengan lembaga penyelenggara pemilu adalah persoalan ketidakcukupan dukungan partai. dalam keputusan peradilan tata usaha negara sangat merugikan saksi karena bukan tentang perkara, tetapi menyangkut perkara yang luar perkara yang disengketakan, ketiga, terkait dengan daftar pemilih yang tetap. walaupun tidak diikutkan dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, saksi melihat bahwa terjadi kenaikan lebih suara yang tidak tahu itu dari mana, sebuah hal yang sangat tidak masuk akal ketika tahun yang lalu pilkada dpt yang dipakai kenaikan mencapai hampir kenaikan beberapa kabupaten dan itu jelas jelas tidak masuk akal.i. dalam eksepsi bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan pemohon dan pemohon ii, memohon mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum atau legal standing dan eksepsi salah objek atau error object, dengan dasar dasar dan alasan alasan sebagai berikut: pemohon dan pemohon ii, keduanyaerhadap keputusan komisi pemilihan umum provinsi papua memohon)erikut lampiran berita acara komisi pemilihan umum provinsi papua nomor ba kpu papua xii tanggal desember putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor perkara g.tun ptun. jpr. dalam amar putusannya menyatakan: dalam penundaan: menolak permohonan penundaan: dalam pokok perkara: menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, .dst putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun. jpr ini, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht). dengan mendasarkan pada putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun. jpr, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht) tersebut atas, maka secara hukum pemohon dalam kapasitasnya tidak lagi sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua, yang berhak mengajukan permohonan keberatan dan untuk itu maka pemohon "tidak memiliki legal standing dalam perkara guobakal pasangan calon dan juga bukan merupakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi papua, karena y6), putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor tun ptun. jpr, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht), juga telah menolak gugatan pemohonprosestun jayapura nomor g.tun ptun. jpr, tanggal januari terhadap gugatan pemohon tersebut, isinya menolak permohonan penundaan dan menolak gugatan penggugat pemohon untuk seluruhnya demikian juga putusan ptun jayapura guo pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa terhadap pemohon ii, setelah memohon melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas pendaftaran yang diajukan oleh pemohon il,tidak dilakukan verifikasi faktual, melalui pps pps se provinsi papua. selanjutnya karena pemohon tidak memenuhi syarat dukungan maka memohon menetapkan pemohon atas nama pasangan bakal caloprovinsi papua sebagai peserta dalam pemilukada provinsi papua dan selanjutnyamemohon memberitahukan kepada pemohon ii. mendasarkan pada uraian tersebut atas, maka baik pemohon dandan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan guo tidak dapat diterima. permohonan salah objek atau error object bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan pemohon dan pemohon dalamdan pemohon sebagaimana permohonan tertanggal februaridan pemohon memohon kepada mahkamah konstitusimm. sebagai calon gubernur provinsi papua terpilihdan dimohonkan pembatalan dalam petitumnya oleh pemohon dan pemohon ii, keduanya berisi,emohon danidalam petit karenanya tidak dapat diberlakukan dalam pilgub papua, karena bertentangan dengan otsus papua adapun putusan lembaga peradilan yang terkait dengan lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pilgub papua sebagaimana disebutkan atas adalah: putusan mahkamah konstitusi tanggal maret nomor puu vin perkara ini merupakan pengujiotsus papua ). ketentuan tersebut merupakan penghapusan tugas dan kewenangan dprd dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua pilgub ). permohonan pengujian terhadap ketentuan yang menghapuskan tugas dan kewenangan dprd dalam pemilukada papua ini ditolak oleh mahkamah konstitusi. sebaliknya mahkamah konstitusi menyatakan huruf otsus papua tidak bertentangan dengan uud penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara tun ) oleh ptun jakarta tanggal mei nomor ptun. jkt dan putusan ptun jakarta tanggal september penetapan ini berkenaan dengan sengketa tun antara pemohon barnabas sumbu, sh., melawan menteri dalam negeri mendagri) karena mendagri sebagai pengawas pemberlakuan pegasus telah membiarkan dprd melaksanakan pilgub papua, sebagaimana suratnya tanggal april nomor sj, perihal tindak lanjut hasil klarifikasi pegasus provinsi papua nomor tahun padahal sebelumnya mendagri melalui suratnya tanggal januari menyatakan bahwa pegasus tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang lebih tinggi dan putusan mahkamah konstitusi tanggal maret nomor puu vii tersebut atas. meskipun ptun jakarta telah mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tun sebagaimana surat mendagri tersebut, akan tetapi dprd tidak memindahkannya dan terus melaksanakan tahapan demi tahapan pilgub papua, diantaranya dengan menerima pendaftaran bakal pasangan bpc ) gubernur dan wakil gubernur dan melakukan verifikasi sebagian dari bpc yang pemohon dandi. dalam pokok permohonan bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari pemohon dan pemohon ii, maka permasalahan pokok yang dipersoalkan adalah sebagai berikut: pemohon mendalil. pemohon mendalilpemohon mendalil. pemohon mendalil. pemohon mendalilpemohon mendalilkan bahwa memohon telah melakukan tender pencetakan surat suara sebelum penetapan pasangan calon. pemohon mendalilpemohon mendalildan pemohon yang menyata, dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalam surat pencalonan nomor kpb ii x1 tanggal november partai politik gabungan partai politik yang mengajukan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua dari pemohon barnabas sumbu, dan hc) john tabo, se, mba) adalah sebanyak (delapan) partai politik, yakni masing masingpartai damai sejahtera pds), partai bagian nasional barnes). selanjutnya setelah dilakukan penelitian pemenuhan syarat bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum provinsi papua yang telah diberitahukan melalui surat kpu provinsi papua nomor394 p set kpu xi tanggal november beserta lampiran hasil penelitian berkas, maka pada tanggal november partai politik'gabungan partai politik pendukung pasangan bakal calon barnabas sumbu, dan hc) john tabo, se, mba, melakukan perbaikan dalam pencalonan dengan mencantumkan partai pendukung menjadi (enam) partai politik gabungan partai politik yang mendukung, masing masing sebagai berikutterhadap pencalonan tersebut atas, komisi pemilihan umum provinsi papua, melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap partai politik pendukung pasangan bakal calon barnabas sumbu, dan hc) john tabo, se, mba dan hasilnya adalah sebagai berikut: partai bintang reformasi pbr). berdasarkan surat pencalonan model b.kwk.p) yang diajukan oleh partai politik pendukung alex hesegem dan marten kayo, partai bintang reformasi pbr) yang pada saat itu diketuai oleh zainuddin dan sekretaris oleh bethsie pesiwarisa, sh, tanggal mei adalah mendukung alex hesegem dan marten kayo. setelah kpu provinsi papua melakukan verifikasi administrasi dan factual dengan memeriksa berkas dan melakukan pengecekan kementerian hukum dan ham dan dewan pengurus pusat dpp) partai bintang reformasi, maka dinyatakan bahwa kepengurusan wilayah pbr provinsi papua bawah zainuddin dan sekretaris oleh bethsie pesiwarisa, sh, tanggal mei adalah sah, dan dinyatakan pula bahwa kepengurusannya berhak dan sah memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon alex hesegem dan marten kayo. sisi lain setelah ada pergantian kepengurusan mana dpw pbr provinsi papua bawah kepemimpinan amir mahmud maupun, sh. ketua) dan reza fauzan hamid sekretaris) dinyatakan sah juga oleh dpp partai bintang reformasi, karena diangkat oleh dpw yang sah, dan sah juga mendukung bakal pasangan calon barnabas sumbu, dan hc) john tabo, se, mba pemohon i). terhadap adanya dukungan ganda yang dilakukan oleh partai politik yang sah menurut hukum terhadap pasangan bakal calon, maka komisi pemilihan umum provinsi papua, mendasarkan pada ketentuan hukum yaitu ketentudengan mendasarkan pada ketentuan tersebut atas, maka kpu provinsi papua mengesahkan dukungan dari partai bintang reformasi kepada pasangan bakal calon alex hesegem dan marten kayo pasangan calon nomor urut pemohon dalam perkara nomor php.d xirtai kedaulatankedaulatan, didapat data yang sah bahwa partai kedaulatan mendukung pasangan calon barnabas sumbu dan jhon tabo. partai pengusaha dan pekerja indonesianisme pipi). berdasarkan verifikasi kementerian hukum dan ham, bahwa sesuai dengan kemenkumham nomor m.hh ah. tahun tanggal juli periode sebagai ketua umum dpp pipi adalah daniel hutapea dan sekretaris jenderal adalah rudy prayitno yang telah mengeluarkan dpp pipi nomor033 sk ii dpp pipi tanggal januari tentang pengangkatan dpd pipi provinsi papua, dengan kepengurusan replika tambunan sebagai ketua dan selfiana gambar sebagai sekretaris, yang mendukung pasangan bakal calon alex hesegem dan marten kayo. dengan demikian pipi sah mendukung pasangan bakal calon alex hesegem dan marten kayo. partai peduli rakyat nasional ppen)partai peduli rakyat nasional ppen), didapat data yang benar bahwa dpd ppen provinsi papua yang sah adalah mendukung pasangan bakal calon barnabas sumbu dan jhon tabo. partai nasional indonesia marhaenisme pni m): dalam dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, partai nasional indonesia marhainisme pni m) yang ditandatangani oleh ketua dpd provinsi papua batrik key dan sekretarisnya yohanes damaserunus reda, mendukung pasangan bakal calon lukas enembe dan klementinal. setelah kpu provinsi papua melakukan verifikasi administrasi dan faktual, kementerian hukum hukum dan ham dan dpp pni m didapat data yang benar bahwa ketua umum dpp pni m yang sah adalah sukawati sukarno berdasarkan kemenkumham nomor m.hh .ah. tahun tanggal april yang menetapkan batrik key dan yohanes damaserunus reda sebagai ketua dan sekretaris dpd pni m provisi papua. sedangkan kepengurusan partai politik dpd provinsi bawah dance tenure, ketua) dan markus key sekretaris) dinyatakan tidak sah oleh dpp pni m. partai amanat nasional pan): kepengurusan dpw pan provinsi papua bawah kepemimpinan bner andi ketua) dan rina yuniarti noisey sekretaris) pada tanggal mei yang mendukung pasangan bakal calon mr. kamu dan package, berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh kpu provinsi papua kementerian hukum dan ham dan dpp partai amanat nasional adalah sah. demikian juga kepengurusan dpw provinsi papua bawah kepemimpinan bock busur, ketua) dan dan anies magang, sos, sekretaris) sebagai pengganti bner andi ketua) dan rina yuniarti noisey sekretaris), adalah sah juga. terhadap adanya dukungan yang ganda oleh partai politik pan) terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, maka komisi pemilihan umum provinsi papua mendasarkan pada ketentuan hukumendasarkan pada ketentuan tersebut atas, dengan demikian dukungan yang sah dari partai amanat nasional pan) adalah dukungan terhadap bakal pasangan calon mr. kamu dan package. partai damai sejahtera pds): berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual komisi pemilihan umum provinsi papua, didapatkan data yang benar bahwa kemenkumham nomor m.hh .ah. tahun tanggal november tentang pengesahan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pengurus dpp pan periode menetapkan magic les denny teau sebagai ketua umum dan sahat hanggoluan mari tua sinaga sebagai sekjen, periode sedangkan berdasarkan dpp pds nomor sk dpp pds vi ketua dpd pds provinsi papua periode yang sah adalah gerald bahabol ketua) dan edy sutanto jaya sekretaris) yang mendukung pasangan bakal calon label meluas suara dan yop korona. partai bagian nasional barnes). hasil verifikasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum provinsi papua memberikan data yang benar bahwa partai barisan nasional memenuhi syarat sah mendukung lukas enembe dan elemen final hal ini didasarkan pada kemenkumham nomor m.hh .ah. tahun tanggal januari yang mengesahkan ketua umum partai barisan nasional adalah muhammad irfan dan sekretaris jenderal adalah steven rumangkang, yang mengangkat dan menetapkan jimmy mabel sebagai ketua dan jason tty sebagai sekretaris dpd partai barnes provinsi papua, yang mendukung pasangan bakal calon lukas enembe dan elemen final.provinsi papua tersebut atas terhadap partai pendukung pasangan bakal calon barnabas sumbu dan hc) john tabo, se.mba pemohon i), dari (delapan) partai yang bergabung dan yang telah diperbaiki menjadi (enam) partai pendukung yang memenuhi syarat dukungan hanyalah dua partai, yaitu partai kedaulatan yang memiliki jumlah kursi (tiga) setara dengan (persen) dan partai peduli rakyat nasional ppen) yang memiliki jumlah kursi (satu) setara dengan (persen). atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka berdasarkansangan bakal calon barnabas sumbu, dan hc) john tabo, se, mba, dinyatakan bahwprovinsi papua memberitahukan kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua melalui surat nomor p set kpu xii perihal pemberitahuan penetapan pasangan calon, tanggal desember jawaban terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa memohon tidak melaksanakan putusan mahkamah konstitusi nomor o3 skin ix secara konsekuen dan menyeluruh. bahwa dalil pemohon dan pemohon adalah tidak benar dan keliru, hal ini dapat memohon jelaskandengan demikian tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dan tahapan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua, dalam hal ini putusan mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal september tidak menetapkan pasangan calon sebagai peserta pemilukada provinsi papua dan tidak melarang kpu provinsi papua melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan faktualmemohon komisi pemilihan umum provinsi papua) memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon perseorangan dan bakal pasangan calon yang mendaftar kpu provinsi papua, hal ini tidak bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal september hal ini juga sesuai dengan ketentuan hurufnyatakan dalam melaksanakan tahapan pertama, dprd mempunyai tugas dan wewenang :. menyampaikan kepada kpu provinsi papua bakal calon perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual,. tersebut. seharusnyalah mendagri membatalkan pegasus papua nomor tahun dan menghentikan tindakan dprd menyelenggarakan pilgub tersebut, karena selain adanya penetapan penundaan dari ptun jakarta, mendagri juga mempunyai kewenangan represif untuk membatalkan pegasus berdasarkan otsus papua apabila pegasus bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. penetapan penundaan ptun jakarta tersebut atas jauh sebelum putusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara nomor skin x tanggal mei bawah ini. dalam perkembangannya kemudian ptun jakarta dalam putusannya tanggal september menyatakan bahwa keputusan tun yang dikeluarkan oleh mendagri melalui suratnya tanggal april tersebut atas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan telah berkekuatan hukum tetap. oleh karenanya demi hukum, seharusnya apapun yang dilakukan oleh dprd dalam rangka pilgub papua, termasuk dan tidak terbatas pada pendaftaran dan verifikasi bpc setelah adanya penetapan penundaan dari ptun jakarta tersebut atas, adalah tidak sah. selanjutnya karena dprd adalah lembaga yang tidak berwenang dalam menyelenggarakan pilgub papua, maka pemohon tidak mau mendaftar kepada dprd seraya menunggu memohon sebagai lembaga yang berwenang membuka pendaftaran menurut peraturan perundang undangan. namun akhirnya pemohon sangat kecewa dan sangat dirugikan oleh sikap konsisten dari mendagri dan sikap dprd tersebut atas karena upaya hukum yang pemohon tempuh untuk mengoreksi tindakan mendagri dan dprd tersebut menjadi tidak ada artinya negara hukum ini, karena proses pilgub terus berlangsung, bahkan pada akhirnya juga proses pilgub yang terjadi pada dprd yang dianggap sah oleh putusan nomor skin juga dianggap sebagian data pembanding dalam verifikasi bpc yang dilakukan memohon. tidak adanya tindakan nyata dari mendagri dalam hal ini, sikap dprd yang tidak mengindahkan penetapan ptun jakarta, serta sikap memohon yang membiarkan pengambilalihan kewenangannya oleh dprd dan pelanggaran yang dilakukan memohon dalam verifikasi, patut diduga sebagai konspirasi dan atau rencana yang faktanya bahwa pemohon dr. john janes karbala, dan willy radius malay, sos) mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur papua kepada komisi pemilihan umum provinsi papua memohon) dengan menyerahkan berkas pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan kepada komisi pemilihan umum provinsi papua pada tanggal, oktobersebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan huruf undang undang nomor tahun pemohon hanya mendapat dukungan sebesar orang, tersebar (tiga) kabupaten dari yang seharusnya memperoleh dukungan minimal sebesar dan tersebar kabupaten kota,bahwadengan demikian maka sangat naif jika pemohon dan pemohon menyataoleh karena dalil pemohon dan pemohon tidak beralasan hukum. jawaban terhadap dalil pemohon yang: dengan alasan sebagai berikut: bahwa semestinya pemohon telah mengetahui bahwa semua partai politik provinsi papua telah menyatakan dukungannya kepada masing masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar dprd papua, dan hanya tinggal partai kedaulatan dan partai peduli rakyat nasional ppen) yang belum mendukung pasangan calon. adapun partai kedaulatan memiliki kursi dprd atau setara dengan jumlah dukungan yo, dan partai peduli rakyat nasional ppen) memiliki kursi dprd atau setara dengan jumlah dukungan yo. dengan demikian sebenarnya pemohon telah mengetahui bahwa dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik untuk dirinya tidak mencukupi jumlah batas minimal, namun pemohon memaksakan untuk memasukan partai politik (pbr, pipi, anim dan pan) yang telah mendukung pasangan calon lainya dan yang telah mendaftar dprd. karena adanya dukungan ganda dari partai politik terhadap pasangan calon dari pemohon maka memohon harus berpedoman pada ketentuan hukum yaitu. dengan demikian maka keliru jika pemohon dan pemohonya. jawaban terhadap dalil pemohon yang menyata, dengan alasan sebagai berikut: bahwa adalah tidak benar dan keliru jika pemohon dan pemohon menyatakan dalam penyampaian pemberitahuan hasil verifikasi berkas pasangan calon, memohon dianggap melanggar dan peraturan kpu nomor9 tahun karena faktanya setelah memohon melakukan verifikasi administrasi dan faktual pada tanggal november sampai dengan tanggal november dua hari kemudian pada tanggal november hasil verifikasi diberitahukan kepada pemohon dan pemohon ii, melalui surat memohon nomor p set kpu xi dan nomor p set kpu xi tertanggal november perihal pemberitahuan hasil verifikasi administrasi dan faktual pemenuhan syarat bakal calon gubernur wakil gubernur, beserta laporannya. bahwa terkait dengan terpublikasinya hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh memohon media massa dan adanya talk show tvri, hal ini tidak menyalahi aturan karena memang publik harus mengetahui tentang hasil penyelenggaraan pemilukada papua oleh memohon terhadap tahapan demi tahapan. sangatlah naif, jika pemohon dan pemohon dalam era keterbukaan sekarang menganggap keliru pemberitaan mass media yang memberitakan tentang proses penyelenggaraan pemilukada provinsi papua dan hasilnya, apalagi jika pemohon dan pemohon menganggap bahwa hal ini sebagai pelanggaran etika yang sengaja mengkondisikan opini publik. dalil pemohon dan pemohon hanyalah mengada ada. mendasarkan pada uraian tersebut atas, maka sangat tidak benar jika pemohon dan pemohon mendalilkan memohon melanggar dan peraturan kpu nomor tahun jawaban terhadap dalil pemohon yang menyatabahwa putusan mahkamah konstitusi nomor skin x memerintahkan kepada m putusan dan melanjutkan tahapan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur papua. dengan waktu yang sangat singkat tersebut, maka waktu (dua) hari bagi mrp untuk memeriksa tentang orang asli papua atau bukan adalah sangat cukup, hal ini telah memohon dikonsultasikan kepada pimpinan dan anggota mrp dan mrp menerimanya dan dalam pelaksanaanya mrp juga tidak mengalami kesulitan dan berjalan secara lancar. adapun waktu yang ditetapkan oleh nomor tahun selama (tujuh) hari adalah waktu maksimal, dan jika dalam pelaksanaanya dapat diselesaikan kurang dari waktu hari bukan berarti melanggar hukum atau melanggar etika. bahwa memohon sebagai penyelenggara pemilukada pilgub papua selalu mendasarkan pada ketentuan hukum dan tidak pernah melakukan kesengajaan untuk menjatuhkan pemohon dan pemohon dalam melakukan penerimaan pendaftaran bakal calon. jawaban terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa memohon telah melakukan tender pencetakan surat suara sebelum penetapan pasangan calon. bahwa terkait dengan waktu tender pencetakan surat suara, sangatlah berbeda dengan waktu pencetakan surat suara. tender terhadap pencetakan surat suara telah dilaksanakan sesuai dengan keppres nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang dan jasa, dan sudah tentu harus dilaksanakan jauh sebelum tahap penetapan pasangan calon dan tahap pencabutan nomor urut. namun faktanya pencetakan surat suara oleh memohon dicetak pada saat setelah bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ditetapkan sebagai pasangan calon dan setelah dilakukan pencabutan nomor urut pada tanggal desember bahwa terkait dengan pencetakan seharusnya mengutamakan pencetak lokal, hal ini bukan kapasitas memohon untuk menjawabnya karena terkait dengan pengadaan logistik pemilu, apalagi masalah kebijakan terhadap siapa yang akan mencetak surat suara adalah bukan kewenangan memohon, tetapi merupakan kewenangan sekretaris kpu sebagai pengguna anggaran. bahwa untuk lebih jelasnya perlu memohon sampaikan kronologis pengadaan surat suara: pengadaan kartu pemilihs: dan pengadaan, sebagai berikut: jadwal pengadaan surat suara kode lelang ino| tahap mulai jam sampai jam november penawaran evaluasi penawaran november november evaluasi dok. november november kualifikasi dan pembuktian kualifikasi upload berita acara november november hasil pelelangan penetapan pemenang november november pengumuman november november pemenang masa singgah hasil november november lelang surat penunjukan sesuai penyedia dokumen ppk barang jasa penandatangan desember desember sesuai kontrak dokumen ppk catatan jumlah peserta yang mendaftar dalam paket pengadaan surat suara sebanyak peserta. pemenang berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga maka pemenang lelang adalah pt. setia jaya perkasa nilai pagu paket rp. nilai hps paket rp.kode lelang dan mess kana| november penawaran evaluasi penawaran november| november evaluasi dok. kualifikasi november| november dan pembuktian kualifikasi upload berita acara november| november hasil pelelangan penetapan pemenang november| november pengumuman november| november pemenang masa singgah hasil november| november lelang surat penunjukan sesuai penyedia dokumen barang jasa ppk penandatangan kontrak desember| desember sesuai dokumen ppk catatan jumlah peserta yang mendaftar dalam paketpt. setia jaya perkasa nilai pagu paket rp. nilai hps paket rp.kode lelang tahap mulai jam sampai jam pengumuman oktober november download oktober november dokumen pengadaan pemberian november november penjelasan upload november november dokumen penawaran pembukaan november november dokumen penawaran evaluasi november november penawaran evaluasi dok. november november kualifikasi dan pembuktian kualifikasi upload berita november november acara hasil pelelangan penetapan november november pemenang pengumuman november november pemenang masa singgah november november hasil lelang penunjukan dokumen penyedia ppk barang jasa penandatangan desember desember sesuai ppk catatan jumlah peserta yang mendaftar dalam paketcv. dell oro, direktori theresia b.n ayumi (pengusaha lokal atau orang asli papua). nilai pagu paket rp. nilai hps paket rp. beranjak dari uraian tersebut atas, maka dalil dalil pemohon dan pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam angka permohonan adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. jawaban terhadap dalil pemohon yang menyatabahwa terhadap dalil pemohon tentang pembahasan mengenai kepastian hukum syarat masa gubernur dan wakil gubernur sebagaimana tersebut atas, adalah tidak relevan dengan pokok permohonan dan memohon menolaknya. jawaban terhadap dalil pemohon yang menyatari pemohon sebagaimana dimaksud atas, perlu memohon jawab dan tanggapi|).seterhadap tidak memenuhi syarat dukungan calon, memohontelah memberitahukan kepada pemohon ii. dengan demikian maka pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal calon perseorangan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua. ddan pemohon tidak dapat diterima. dalam pokok permohonan menolak permohonan keberatan dari pemohon distematis untuk menggagalkan pemohon menjadi gubernur dan wakil gubernur papua, setidak tidaknya sebagai pasangan calon yang dapat mengikuti pemilukada papua. putusan mahkamah konstitusi tanggal september nomor skin x perkara ini merupakan sengketa kewenangan lembaga negara skin ), antara komisi pemilihan umum kpu ) dengan dprd. skin ini adalah mengenai diambil alisnya kewenangan kpu oleh dprd dalam menyelenggarakan pilgub papua dengan terlebih dahulu membuat pegasus nomor tahun dan menunjuk kepada peraturan pemerintah pp ) nomor tahun mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa memohon adalah lembaga yang berwenang menyelenggarakan seluruh tahapan pemilukada papua, bukan dprd. meskipun mahkamah konstitusi dalam putusan yang sama juga menyatakan (tujuh) bpc yang sudah mendaftar kepada dprd, termasuk pemohon yang mendaftar atas dukungan perorangan, harus diterima sebagai bpc yang sah dan memerintahkan memohon untuk meneruskan kepada mrp untuk klarifikasi tentang oap, mahkamah konstitusi juga memerintahkan memohon sebagai lembaga yang berwenang untuk membuka kembali pendaftaran pemilukada dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. perintah mahkamah konstitusi kepada memohon untuk menyelenggarakan pemilukada, cast pilgub papua menurut peraturan perundang undangan yang berlaku tersebut, pemohon tanggapi dengan segera mendaftar kepada memohon pada tanggal november setelah memohon membuka pendaftaran pilgub menurut peraturan komisi pemilihan umum peraturan kpu ) nomor tahun akan tetapi dalam perkembangannya kemudian memohon juga melanggar pemilu, peraturan kpu nomor tahun dan putusan mahkamah konstitusi nomor skin x serta menggunakan bpc yang didaftarkan oleh partai politik kepada dprd setelah adanya penetapan penundaan dari ptun jakarta atas, sebagai data untuk menguji apakah terdapat dukungan ganda pada pendaftaran yang dilakukan oleh parpol yang bersangkutan pada saat mendaftarkan pemohon sebagai bpc kepada memohon, padahal konsekuensi hukumiutusan tersebut atas adalah bahwa dalam pelaksanaannya tidak boleh merugikan pihak manapun juga, termasuk pemohon yang senantiasa tunduk pada tata cara pendaftaran pemilukada kepada kpu provinsi papua, dan terus menunggu memohon melaksanakan tugas dan kewenangan itu. pertimbangan dan amar putusan mahkamah konstitusi tersebut dalam pelaksanaannya juga tidak boleh merugikan pemohon sebagai bpc yang oleh putusan tersebut dinyatakan sah sebagai bpc dan hanya tinggal menunggu verifikasi tentang oap dari majelis rakyat papua. faktanya, memohon tidak mengindahkan putusan mahkamah konstitusi tersebut karena melakukan verifikasi kembali terhadap pemohon ii. selanjutnya meskipun mrp menyatakan bahwa pemohon adalah orang asli papua, memohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang dapat mengikuti pemilukada papua tahun fakta bahwa memohon dengan sengaja mengabaikan putusan dari lembaga peradilan sebagaimana disinggung atas (akan dibahas lebih lanjut pada bagian alasan gugatan),demokrasi dan demokrasi (kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat). dengan demikian hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan dijamin oleh dan uud serta keadilan bagi warga negara, cast para pemohon, telah dilanggar oleh memohon dengan sadar. bahwa tindakan memohon yang demikian telah mencederai penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal januari karena para pemohon tidak dapat menggunakan hak konstitusional para pemohon, sehingga pemilukada menjadi cacat hukum. oleh karena pemilukada adalah cacat hukum, maka hasil pemilukada tersebut juga menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan kembali. bahwa oleh karena sengketa mengenai hasil pemilihan umum merupakan kewenangan absolut dari mahkamah konstitusi, maka tindakan memohon yang melanggar hukum tersebut atas menjadi bagian dari kewenangan mahkamah konstitusi.

ul, serta undang undang nomor tahun tentang kitab undang undwan kurniawan, s.h.: pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jalan sumatera nomor rt. rw. kelurahan ilir kecamatan ilir barat kota palembang. dalam hal ini memberi kuasa kepada bahru ilmi yaku, sh. mh. cgl, dan meizaldi mufti, sh. keduanya advokat konsultan hukum pada palembang international law office, bahru ilmi yaku partners: beralamat jalan demang lebar daun nomor palembang. berdasarkan surat kuasa khusus berpada tanggal februari dengan registrasi perkara nomor puu ix dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal maret sebagai berikut: obyek pengujian dengan ini, pemohon mengajukan permohonan uji materiil judicial review) terhadap:peradilan tata usaha negara ptun), antara lain putusan majelis hakim ptun palembang nomor ptun plg: munculnya interpretasi yuridis atasncto undang undang nomor tahun bahwa sengketa sertifikat hak milik shm) masuk dalam kewenangan absolut ptun secara yuridis telah menimbulkan permasalahan serius dalam sistem peradilan indonesia serta menimbulkan ketidakpastian hukum (onrechtzekerheids) dengan nalar hukum yang rational sebagai berikut: bahwa, menurut juncto juncto dan undang undang nomor tahun sertifikat hak milik merupakan bukti hak atas tanah. ketentuan guo juga diatur lebih lanjut dalam butir juncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah, sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor tahun bahwa, hak milik atas tanah merupakan hak kebendaan yang dapat dimiliki orang pribadi atau badan hukum. oleh karena itu, sengketa atas hak milik atas tanah sejak lahirnya kodifikasi hukum code) napoleon bonaparte merupakan sengketa perdata, yang masuk kompetensi absolut peradilan perdata pada pengadilan umum cg. pengadilan negeri. masuknya sengketa hak atas tanah dalam kompetensi absolut peradilan perdata pada pengadilan umum berdasarkan ratio legis, bahwa peradilan jumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subyek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas, serta bentuk tanah. oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum, maka peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara guo demikian pertimbangan mahkamah agung dalam putusan nomor k tun pertimbangan yang senapan juga dibuat mahkamah agung dalam putusan nomor k tun yang berbunyi: .maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum pengadilan negeri. (vide bukti putusan mahkamah agung nomor k tun vide bukti putusan mahkamah agung nomor k tun namun, yurisprudensi mahkamah agung dalam putusan nomor k tun dan putusan nomor k tun serta yurisprudensi lainnya, seringkali dikangkangi oleh hakim ptun tingkat pertama dengan berbagai dalih, antara lain, peradilan indonesia tidak menganut sistem precedent atau jurisprudential binding. atau alasan yang sangat pragmatis kalau putusan kami salah keliru, biar nanti ptun atau mahkamah agung yang memperbaikinya. itulah alasan klise yang sering diucapkan oleh para hakim ptun tingkat pertama untuk mengangkangi yurisprudensi mahkamah agung. kedua alasan atas sungguh merupakan alasan klise. sedangkan alasan sebenarnya adalah hakim ptun tingkat pertama sering memanfaatkan peluang hukum ini (loopholes) guo untuk tujuan korupsi dan suap. oleh karena itu, hakim ptun tingkat pertama seringkali membuat pertimbangan hukum aneh untuk membenarkan bahwa perkara pembatalan sertifikat masuk kewenangan absolut ptun atau sebaliknya tidak masuk kewenangan absolut ptun. pertimbangan aneh hakim ptun dapat disimak dalam pertimbangan berikut: contoh untuk pertimbangan hukum yang menyatakan sengketa pembatalan sertifikat masuk kewenangan absolut ptun: menimbang, bahwa mengenai eksepsi tergugat angka dan eksepsi tergugat intervensi angka yang mendalilkan permasalahan pokok perkara ini adalah sengketa hak kepemilikan, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan gugatan para pihak sebagaimana didalilkan dalam posisinya maupun petitumnya, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bukan masalah hak kepemilikan melainkan surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat (vide angka undang undang nomor tahun berupa sertifikat hak guna bangunan nomor kelurahan rappocini tanggal juli gambar situasi nomor tanggal april luas atas nama yayasan rumah sakit islam faisal, oleh karena itu merupakan kewenangan absolut dari peradilan tata usaha negara pengadilan tata usaha negara makassar) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. pertimbangan hukum guo bagi orang mengerti hukum sungguh aneh dan asal membuat pertimbangan sebab, bagaimana mungkin pertimbangan hukum hakim didasarkan pada polita dan petit penggugat? bukan karena berdasarkan ratio legis dan nalar rational ketentuan norma hukum atau perundang undangan? berikut pertimbangan hukum aneh majelis hakim ptun palembang dalam perkara nomor ptun.plg: eksepsi tergugat dan tergugat intervensi tentang kompetensi absolut menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat dan tergugat intervensi yang menyatakan bahwa ptun palembang tidak berwenang mengadili sengketa guo, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan undang undang tahun tentang peradilan tata usaha negara menyatakan, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara: menimbang bahwa angka nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan55nnn55n22nnnnnnnnnnn menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah sertifikat hak milik nomor kelurahan demang lebar daun tanggal desember surat ukur nomor d.l daun tanggal november atas nama iwan kurniawan, untuk tanah seluas (vide bukti permulaan penggugat, bukti dan dan bukti int ) nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah secara seksama, majelis hakim berpendapat objek sengketa guo telah memenuhi unsur unsur keputusan tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam angka nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam dan undang undang peran tersebut, n 2nnn n menimbang bahwa dengan mengamati surat gugatan penggugat, majelis hakim menyimpulkan inti gugatan tersebut adalah memohon agar objek sengketa guo dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, n nn nnnnnnnnnnnnnn mna menimbang bahwa atas dasar alasan atas, maka sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana diaturimbang, bahwa terhadap yurisprudensi yang dipakai dasar oleh tergugat dalam eksekusinya terkait dengan adanya kaidah hukum yang menyatakan bahwa meskipun sengketau tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu peradilan umum karena merupakan sengketa perdata . majelis hakim terlebih dahulu perlu meluruskan bahwa yang benar adalah putusan perkara nomor k tun tertanggal september (vide himpunan putusan mahkamah agung tentang kewenangan mengadili, hasil kerja sama mahkamah agung dengan the asia foundation. hal. bukan putusan perkara nomor tun tertanggal september sebagaimana didalilkan tergugat dalam eksekusinya (vide jawaban tergugat halaman ) 5n2 2n2nn5nn555nnnnnnnnnnnnnnn. menimbang bahwa terhadap kaidah hukum dalam yurisprudensi diatas majelis hakim berpendapat bahwa penerapannya tidak dapat dilakukan secara serta merta terhadap semua sengketa yang objeknya sertifikat hak milik melainkan harus diterapkan secara kasuistis berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu apakah yang menjadi pokok sengketa merupakan masalah kepemilikan ataukah keabsahan sertifikat hak milik sebagai keputusan tata usaha negara, oleh karena sertifikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (vide juncto nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria): menimbang, bahwa untuk mencegah disalah digunakannya sertifikat hak milik yang cacat hukum yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan dikemudian hari, maka menurut hemat majelis hakim untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan, pengadilan harus menggali rasa keadilan yang hidup masyarakat karena hakekatnya keadilan tidak saja dilihat dari perspektif legalitas formal yang bisa dimungkinkan melalui rekayasa melainkan juga harus dilihat dari segi substansinya dengan mempertimbangkan fakta fakta yang mempengaruhinya. oleh karena itu, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dalam kasus kasus tertentu sepanjang dapat dibuktikan adanya petunjuk petunjuk yang mengarah pada adanya rekayasa atas dokumen dokumen serta kesalahan formal maupun materiil dalam proses penerbitan sertifikat, maka pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a guo, sehingga pemeriksaan atas keabsahan sertifikat sebagai sebuah keputusan tata usaha negara tidak dapat dihentikan hanya karena adanya justifikasi kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut, menimbang, bahwa kewenangan ptun dalam menguji dan menyelesaikan sengketa yang objeknya berupa sertifikat hak milik tidak hanya dilihat dari perspektif sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak (vide nomor tahun melainkan juga dari segi fungsi peradilan tata usaha negara sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan i.c urusan pendaftaran tanah ptun berperan untuk mengawasi aparatur dibidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu berdasarkan hukum (vide konsideran menimbang huruf a,b,c,d dan juncto nomor tahun maka untuk itu ptun sudah seharusnya berwenang mengadili sengketa guo agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang tidak profesional dari aparatur pertanahan terlepas siapa nantinya yang terbukti secara sah sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan jika diajukan badan peradilan yang berwenang mengadili sengketa kepemilikan menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat fakta fakta yang mengarah pada adanya cacat formal maupun materiil dalam proses penerbitan objek sengketa yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara karena sudah menyangkut materi pokok perkara. dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum atas (vide supra) majelis hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum apabila ptun palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa guo, oleh karena itu eksepsi tentang pengadilan tata usaha negara palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini patut untuk dinyatakan tidak diterima menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas secara mutasi mutans dijadikan pertimbangan juga untuk menjawab eksepsi tergugat intervensi tentang gugatan penggugat pengadilan tata usaha negara palembang adalah premature, sehingga eksepsi tentang gugatan penggugat premature patut juga untuk dinyatakan tidak diterima, nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnann.pada pokoknya adalah mengenai apakah pengadilan lingkungan peradilan tata usaha negara berwenang untuk mengadili sengketa ini atau tidak maka majelis hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut sebelum nantinya dilanjutkan dengan pertimbangan hukum terhadap eksepsi lain lain yang diajukan oleh tergugat dan tergugat intervensi: contoh untuk pertimbangan hukum hakim ptun palembang yang menyatakan sengketa pembatalan sertifikat hak milik bukan kewenangan absolut ptun: eksepsi tergugat intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan. menimbang, bahwa dalil eksepsi kompetensi absolut pengadilan yang diajukan oleh tergugat intervensi pada pokoknya menyatakan pengadilan tata usaha negara palembang tidak berwenang mengadili sengketa ini karena pokok sengketanya adalah perselisihan hak antara tergugat intervensi dengs tanah yang merupakan kewenangan peradilan umum. dimana perselisihan hak tersebut terjadi antara tergugat intervensi yang memperoleh tanah sertifikat hak milik objek sengketa melalui cara hibah dari orang tua tergugat intervensi yang bernama anwar zailani berdasarkan akta hibah nomor tahun tanggal agustus dihadapan notaris desi arisan, yang mana orang tua tergugat intervensi memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari zuri buatan berdasarkan akta jual beli camat plat talang kelapa tanggal mei dengan harga (tujuh juta rupiah) sementara zuri buatan sendiri memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli berdasarkan transaksi jual beli tertanggal november dari rumah bin budi sebagai pemilik tanah asal berdasarkan surat keterangan tanah usaha tanggal november sedangkmemperoleh tanah yang luasnya yang berlokasi desa talang kelapa berdasarkan tanah hak usaha milik amir bin muhamad selaku kuasa dari akustik dan rumah dengan surat kuasa tertanggal desember yang mana terhadap tanah tersebutlah dilimpahkan kepemilikannya diantaranya sekarang telah dimiliki oleh penggugat dan penggugat ii menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan yang diajukan oleh tergugat intervensi oleh penggugat telah ditolak secara tegas yang pada pokoknya menyatakan penggugat bukan mengajukan sengketa mengenai perselisihan hak dan tergugat intervensi sangat keliru menentukan gugatan penggugat dan penggugat dikarenakan yang digugat adalah keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat dan penggugat terutama dikarenakan tergugat telah menandatangani suatu sertifikat tanah kepada seseorang tanpa memperhatikan syarat syarat yang harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan ter sebut: 5n552525525555 menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari peradilan(vide angka nomor tahun tentang perubahan kedua nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara)j nnnnnnnnnnnnon menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa tata usaha negara pengadilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara berupa(vide angka nomor tahun tentang perubahan kedua nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara) atau keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif negatif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, menimbang, bahwapihak lain dalam sengketa ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya keputusan tata usaha negaraoleh tergugat atas bidang tanah yang diantara bagian bidang tanah tersebut adalah bidang tanah kopling milik penggugat dan penggugat yang didapat secara hibah pembagian dari kantor administrasi veteran sumatera selatan bengkulu sehingga penggugat dan penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan sehingga mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini pengadilan tata usaha negara palembang dengan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan batal dan atau tidak sah surat keputusan tergugatdengan alasan tergugat dalam menerbitkan shm objek sengketa selain tidak mengindahkan asas asas umum pemerintahan yang baik terutama asas objektif, transparan dan akuntabel tergugat juga tidak memperhatikan gambar tanah nomor tanggal juni dengan luas tanah yang dibuat sendiri oleh tergugat atas permohonan dari kantor administrasi veteran sumatera selatan bengkulu yang mana terhadap tanah tersebut oleh kantor administrasi veteran sumatera selatan bengkulu pada tanggal maret telah dimohonkan pendaftaran haknya kepada tergugat sebagai instansi yang berwenang sehingga oleh karenanya tergugat telah melanggar ketentuan nomor tahun tentang pendaftaran tanah serta tidak mengindahkan ketentuan ketentuan tentang pendaftaran tanah sebagaimana telah ditentukan dalam dan nomor tahun 1961j 252552522522555nnnnnnannannnnnnnnnnna menimbang bahwa sebelum majelis hakim memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara penggugat satu pihak dengan tergugat dan tergugat intervensi lain pihak dalam sengketa ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara shm objek sengketa apakah menjadi kewenangan hakim pengadilan tata usaha negara untuk menghadirinya ataukah menjadi kewenangan hakim perdata peradilan umum untuk menghadirinya maka terlebih dahulu majelis hakim akan mengungkapkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari hasil proses pemeriksaan muka persidangan sebagai berikut: bahwa penggugat memiliki tanah seluas kopling blok yang berlokasi desa talang kelapa talang buruk palembang (vide bukti lampiran bukti surat p.i p. dan p.i p. juncto pai 5nnnnnnnnnnnnnnnn bahwa penggugat memiliki bidang tanah kopling masing masing nomor ukuran dengan luas yang diperoleh melalui pengalihan hak dari gemuk buyung selaku pemilik kopling sebelumnya dan nomor ukuran dengan luas yang diperoleh dengan cara menerima pelimpahan hak hibah dari alpine htp ny. tambunan yang sebelumnya menerima hibah dari induk hidayat yang ke bidang tanahnya berlokasi desa talang kelapa talanguryang diubah dengan undang undang nomor tahun (selanjutnya disebut buruk palembang (vide bukti p.1i lampiran bukti surat p.1l juncto .p.i p.1i p.1i jo. p.wp. dan p.a1 ). bahwa tergugat intervensi memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalamseluas yang terletak desa karya baru dahulu desa talang kelapa kecamatan sukabumi dahulu kecamatan banyuasin yang diperoleh melalui hibah dari orangtua tergugat intervensi atas nama anwar zailani yang mana anwar zailani sendiri memperoleh tanah tersebut melalui proses jual beli dari zuri buatan yang sebelumnya memperoleh tanah tersebut melalui proses jual beli dari rumah bin budi (vide bukti juncto intervensi juncto t.ii intervensi juncto t.ii intervensi dan t.ii intervensi ). bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh penggugat seluas dan penggugat seluas adalah merupakan bagian dari bidang tanah yang dimiliki oleh tergugat intervensi seluas sebagaimana yang dimaksud dalam shm objek sengketa (vide keterangan saksi penggugat dan penggugat atas nama ahmad fattah, fahmi nazaruddin dan bahan, saksi tergugat intervensi atas nama makmur saleh serta vide keterangan penggugat penggugat ii, tergugat dan tergugat intervensi dalam pemeriksaan setempat lokasi bidang tanah sertifikat hak milik objek sengketa). bahwpernah memiliki sebidang tanah yang diperoleh melalui proses jual beli antara letkol hutagalung yang bertindak atas nama pemerintah cg. komisariat urusan veteran dan demobilisasi sumatera selatan dengan amir bin muhamad sebagai kuasa dari pemilik tanah usaha atas nama agusijik dan rumah seluas dan setelah dibuatkan gambar situasinya diketahui luasnya hanya (vide bukti p.i p. dan o7). n n2n5nnn2nnnnnnnnnnnanaaaanlakukan pengukuran dan dibuatkan gambar situasinya oleh kantor pendaftaran dan pengawasan pendaftaran tanah dan pernah dilakukan sidang pemeriksaan tanah oleh kantor agraria kabupaten musi banyuasin terkait dengan permohonkepada kepala kantor agraria kabupaten musi banyuasin palembang (vide bukti p.y p. jo. dan ).rencanakan untuk dibangun perumahan pegawai kantor adminyang kemudian atas bidang tanah tersebut oleh kepalihapuskan hak kepemilikannya dan atas bidang tanahnya dibagi bagikan kepad(vide bukti p.i p. dan ). bahwa bidang tanah yang pernah dimiliki olehtersebut lokasinya adalah sama dengan bidang tanah yang dimiliki oleh tergugat berdasarkan shm objek sengketa sehingga menimbulkan permasalahan hukum antarupunatu pihak terkait dengan permohonan pendaftaran hak yang pernah dimohonkanengan tergugat) yang telah menerbitkan sertifikat hak milik objek sengketa atas nama zuri buatan yang sekarang kepemilikannya telah beralih kepada tergugat intervensi pihak lain (vide bukti p.i p. p.w p. juncto p.yp. p.yp. juncto p.1i p.1l p.1l juncto t.ii intervensi intervensi dan serta vide keterangan saksi tergugat atas nama pahatan hasibuan, keterangan saksi tergugat intervensi atas nama makmur saleh, dan keterangan saksi penggugat dan penggugat atas nama ahmad fattah, fahmi nazaruddin dan bahan). menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut atas majelis hakim mengambil suatu kesimpulan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketseluas oleh tergugat telah menimbulkan adanya perselisihan hak sengketa mengenai kepemilikan bidang bidang tanah antara penggugat dan penggugat satu pihak dengan tergugat intervensi lain pihak mana penggugat dan penggugat mendalilkan bidang tanah yang dimilikinya adalah bagian dari sebidang tanah milikyang tanahnya diperoleh dari pembelian yang dilakukan oleh letkol. hutagalung dari amir bin muhamad sebagai kuasa dari pemilik tanah usaha atas nama agusijik dan rumah seluas yang mana terhadap tanah tersebut telah dibagikan diantaranya kepada penggugat dan penggugat il, sedangkan tergugat intervensi sendiri mendalilkan sebagai orang yang memiliki alas hak yang sah atas keseluruhan bidang tanah yang dahuluebagaimana yang telah dibagi bagi kopling kaplingnya kepada parmasuk pula dalamnya tanah kalangan yang dimiliki oleh penggugat dan penggugat berdasarkan sertifikat hak milik objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat atau dengan kata lain berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat dan penggugat satu pihak dan alat bukti surat yang diajukan tergugat dan tergugat intervensi lain pihak masing masing mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut: menimbang, bahwa dikarenakan sejak saat sertifikat hak milik objek sengketa diterbitkan oleh tergugat telah menimbulkan sengketa kepemilikan antara penggugat dan penggugat satu pihak dengan tergugat intervensi lain pihak atas bidang bidang tanah yang sama dengan menyelaraskan pada kaidah kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi putusan mahkamah agung bawah ini: nomor perkara k tun tanggal februari kaidah hukum: bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru. nomor perkara k tun tanggal februari kaidah hukum: bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya. nomor perkara k tun tanggal juli kaidah hukum bahwa keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan menghadirinya, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. kanal. nomor perkara k tun tanggal september kaidah hukum: meskipun sengketa yangs tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu peradilan umum karena sengketa perdata. maka majelis hakim berpendapatlain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara sertifikat hak milik objek sengketa oleh pejabat tata usaha negara (vide angka dan angka nomor tahun tentang perubahan kedua nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara) namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan bidang bidang tanah yang sama diakui kepemilikannya oleh penggugat penggugat dan tergugat intervensi sehingga oleh karenanya adalah merupakan kompetensi dari hakim perdata peradilan umum untuk menghadirinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah sertifikat hak milik objek sengketa oleh tergugat telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya sehingga terhadap sertifikat hak milik tersebut harus dinyatakan batal oleh pengadilan tata usaha negara dikarenakan diterbitkan oleh tergugat atas nama pemegang hak yang tidak sah secara hukum kepemilikannya. menimbang, bahwa hal mana juga menurut pendapat majelis hakim dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang bidang tanah yang disengketakan antara penggugat dan penggugat satu pihak dengan tergugat intervensi lain pihak oleh hakim perdata peradilan umum akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu sertifikat hak milik atas nama pihak lainnya, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari putusan lembaga pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari (di satu sisi berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara akibat hukumnya membatalkan keputusan pendaftaran pemberian hak atas tanah dari seseorang yang oleh putusan lain sebaliknya orang tersebut dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah term sebut)j n n nnn nnn2n2n2 menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara kepercayaan peradilan umum maka majelis hakim berpendapat beralasan hukum terhadap eksepsi kompetensi absolut pengadilan yang diajukan oleh tergugat intervensi dalam sengketa ini dinyatakan diterima, 2nnn2nnnnnnnnnnnnnnnannununnunnnnnununnnnnnnnnneksepsi lain yang diajukan oleh tergugat dan tergugat intervensi beserta pokok sengketanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh majelis hakimmenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan nomor25n55n55n5555 menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara mengenai bukti bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini nnnannnnnnnnnnooo menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dan penggugat dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan maka berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara kepada pihak penggugat dan penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putu san ini, mengingat, dalam undang undang peradilan tata usaha negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini: mengadili dalam eksepsi: menerima eksepsi tergugat intervensi: dalam pokok perkara: menyatakan gugatan penggugat dan penggugat tidak diterima, menghukum penggugat dan penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa secara tanggung renteng ini sebesar (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tata usaha negara palembang pada hari kamis tanggal oktober oleh kami, indra kesuma nusantara, s.h. sebagai hakim ketua majelis, gede eka putra sarana, s.h., m.h. dan berat sudiro, s.h.elasa tanggal oktober oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh alkodar, s.h., sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara palembang dengan dihadiri oleh kuasa penggugat penggugat ii, kuasa tergugat dan kuasa tergugat intervensi. bukti putusan ptun palembang nomor ptun.plg munculnya putusan ptun palembang yang saling bertentangan antara putusan nomor ptun.plg yang menyatakan sengketa pembatalan sertifikat hak milik masuk kompetensi absolut ptun palembang, dengan putusan nomor ptun.plg yang menyatakan sengketa pembatalan sertifikat hak milik bukan tidak masuk kewenangan absolut ptun palembang, menjadi lebih aneh dan pantas dieksaminasi ketika pemohon dihadapkan dengan fakta bahwa ketua majelis hakim kedua perkara tersebut sama yaitu, indra kesuma nusantara, sh. faktor apa yang membuat seorang hakim indra kesuma nusantara, pada saat yang sama, membuat putusan yang berbeda untuk sengketa yang sama, berbagai praktik penyalahgunaan dan korupsi dengan memanfaatkan loopholes norma hukum seperti dicontohkan atas, membuktikan adanya permasalahan konstitusionalitasambiguitas penafsiran apakahmencakup sertifikat hak milik) atas tanah atau tidak, telah beberapa kali coba diatasi dan dibahas oleh jajaran mahkamah agung salah satunya dalam rakernas mahkamah agung dan jajaran pengadilan bawahnya makassar tahun yang menyimpulkan bahwa bila menyangkut prosedur dan kewenangan penerbitannya, maka pengujian sertifikat hak milik) atas tanah masuk kewenangan ptun, namun bila menyangkut sengketa kepemilikan hak atas tanah, maka pengujian sertifikat hak milik) atas tanah masuk kewenangan peradilan umum. pendirian demikian juga telah ditegaskan mahkamah agung dalam berbagai yurisprudensinya. namun, berbagai upaya dan yurisprudensi tersebut ternyata tidak mempan untuk menggiring hakim ptun konsisten. sebab, hakim ptun selalu membangun berbagai dalil exit superficial. permasalahan ini baru dapat diatasi, bila norma undang undang secara tegas dan limitation menyatakan. dengan demikian, tidak terbuka lagi interpretasi kondisional sebagaimana yang terjadi saat ini. penegasan konstitusionalsecara legal dan faktual memang sangat urgen, sebab faktanya semua sengketa pembatalan sertifikat hak atas tanah bersubstansi sengketa hak milik atas tanah. tidak ada yang murni karena ada pihak hendak menguji keabsahan kewenangan dan prosedur penerbitannya. selain tidak memberi kepastian hukum (onwetzekerheids) sebagaimana diuraikan atastelah mengalami pemohon karena perkara yang menyangkut tanah hak milik pemohon menjadi tidak berkesudahan dan sangat melelahkan, oleh karena itu merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kemudahan memperoleh keadilan sebagaimana diatur uud padahal, undang undang nomor tahun telah menetapkan bahwa peradilan indonesia bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan. implikasi yuridis demikian telah merugikan hak konstitusional pemohon yaitu mendapatkan kemudahan memperoleh keadilan sebagaimana diatur uud dapat dijelaskan pemohon sebagai berikut: untuk mempertahankan hak miliknya ataspemohon terpaksa harus mengajukan gugatan terhadap dra. hj. nurani binti wahab dkk pengadilan negeri palembang, sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa hak atas tanah. gugatan didaftarkan pn. palembang september gugatan baru diputus pada oktober karena tergugat dra. hj. nurani binti wahab dkk tidak menerima putusan pn. palembang nomor pdt. pn.plg, tergugat mengajukan banding, dan pada majelis hakim pengadilan tinggi palembang baru memutus permohonan banding tergugat pada juni artinya, untuk pemeriksaan tingkat pengadilan negeri dan pemeriksaan tingkat banding, perkara perdata nomor pdt. pn.plg sudah memakan waktu sebelas bulan lebih. karena tergugat dra. hj. nurani binti wahab dkk tidak menerima putusan pengadilan banding pengadilan tinggi nomor pdt pt.plg: tergugat mengajukan permohonan kasasi mahkamah agung, sampai permohonan uji materiil ini didaftarkan mahkamah konstitusi, putusan kasasi belum turun. artinya, kendati sampai saat ini perkara perdata nomor pdt. pn.plg sudah memakan waktu (dua) tahun (lima) bulan, belum sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap (in yacht van gewijsde) belum lagi kalau setelah putusan kasasi para pihak masih mengajukan upaya hukum peninjauan kembali request civil), sangat mungkin perkara perdata nomor pdt. pn.plg baru memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap setelah memakan waktu lebih dari (lima) tahun. selain lama dan melelahkan dari aspek waktu, proses perkara perdata nomor pdt. pn.plg tentunya memakan pikiran dan biaya yang tidak sedikit. hal ini menyebabkan proses peradilan perdata tidak sesuai dengan asas. kendati proses perkara perdata nomor pdt. pn.plg nanti sudah sampai pada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap (inuji konstitusionalitayacht van gewijsde), pemohon pasti belum memperoleh keadilan yang diharapkan, oleh karena berdasarkan ketentudra. hj. nurani binti wahab telah mengajukan permohonan pembatalan sertifikat hak milik pemohon atas tanah obyek sengketa ptun dan telah terdaftar ptun palembang nomor ptun plg, yang telah diputus pada oktober yang sekarang dalam pemeriksaan banding pengadilan tinggi tun medan. iso jureterbuka, multi tafsir, dan meluas telah menyebabkan proses peradilan indonesia menjadi rumit, tidak efisien, tidak sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana digariskan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. selain itu, juga membawa implikasi sengketa hak atas tanah dapat diadili oleh dua lembaga peradilan yang berbeda sekaligus, baik secara paralel maupun berlanjut (voorgezette) yaitu oleh pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, yang membuka peluang munculnya putusan pengadilan yang saling bertentangan, antara yang satu dengan yang lain sebagaimana telah terbukti dengan putusan nomor pdt. pn.plg versus putusan ptun palembang nomor ptun plg. hal ini telah menghilangkan kepastian hukum dan keadilan yang bermartabat dalam sengketa hak atas tanah indonesia. oleh karena itulah merugikan hak konstitusional pemohon baik aktual maupun potensialapuskan kerugian hak konstitusional pemohon, baik aktual maupun potensial guo, secara konstitusionalharuslah dinyatakan inkonstitusional, kecuali dimaknabahwa, dalam mengadili perkara pembatalan sertifikat hak milik) atas tanah pemohon nomor ptun plg hakim ptun palembang memutus soal eksepsi kompetensi absolut bersamaan dengan putusan akhir. praktik demikian juga dilakukan oleh hakim hakim ptun dalam perkara pembatalan sertifikat hak (milik) atas tanah yang lain. hal ini terbukti dalam putusan ptun makassar nomor g.tun ptun.mks, putusan ptun palembang nomor ptun plg, putusan ptun palembang nomor ptun plg. padahal, cara mengadili seperti ini keliru menurut hukum acara (due process), sebab dengan cara mengadili demikian, prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan yang dimaksud undang undang nomor tahun menjadi terabaikan, sebab para pihak yang berperkara dipaksa mengikuti proses pembuktian pokok perkara yang melelahkan padahal, putusan akhir kelak hanya berupa pendirian deklaratif bahwa ptun tidak berwenang mengadili sebagaimana cara mengadili majelis hakim ptun palembang dalam perkara nomor ptun plg. sebetulny77 tambahan lembaran negara nomor secara implisit telah mengatur kapan eksepsi tentang kewenangan ptun harus diputus dengan rumusan norma yang berbunyi:namun rumusan demikian tidak diatur dalam norma. akibatnya,padahal, cara mengadili demikian tidak benar menurut asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan yang ditentukan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. ketidakbenaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: kepastian akan pengadilan mana yang berhak mengadili suatu perkara haruslah diputus oleh hakim sedini mungkin, sebab pencari keadilan harus membawa sengketa tersebut lembaga peradilan yang memang berwenang menghadirinya. praktik demikian sudah lazim dilakukan dalam sengketa perdata peradilan umum. apabila eksepsi tentang kompetensi absolut diputus bersamaan dengan putusan akhir untuk pokok perkara, artinya para pencari keadilan diwajibkan mengikuti proses pembuktian dan kesimpulan yang melelahkan, memakan waktu, dan biaya yang tidak sedikit. padahal, dari awal hakim sejatinya sudah mengetahui bahwa sengketa guo bukan kewenangannya. muncul praktik mengadili demikian, dikarenaktidak merumuskan secara pasti atau tidak memberi kepastian hukum (wetzekerheids) kapan eksepsi tentang kompetensi absolut harus diputus oleh hakim. hal ini dapat dapat dibaca dalam rumusan yang berbunyi sebagai berikutrumusan guo kontras sekali dengan rumusan yang mengatur tentang eksepsi kompetensi relatif yang secara limitation menentukan hakim ptun harus memutus eksepsi tentang kompetensi relatif harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. ratio legis tersebut tepat, yaitu untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta untuk memberi kepastian kepada para pihak pengadilan mana sengketa ptun guo harus diajukan. seharusnya ratio legis juga termaktub dalam ketentuan yang mengatur kompetensi absolut yang justru lebih substantif sifatnya. oleh karensecara limitation tidak mengatur kapan eksepsi kompetensi absolut harus diputuskan oleh hakim ptun, maka ketentuan guo telah bersifat ambigu serta tidak mengandung kepastian hukum (wetzekerhedis), sehingganya secara faktual maupun potensial merugikan hak konstitusional pemohon yaitu hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dimaksud uud selain itu, oleh karena bantuan guo membuka interpretasi bahwa eksepsi kompetensi absolut dapat diputus bersamaan dengan putusan akhir terhadap pokok perkara, maka ketentuan guo juga telah merugikan hak konstitusional pemohon, yaitu hak mendapat kemudahan untuk memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud uud kerugian hak konstitusional pemohon baik aktual maupun potensial guo dapat dicegah atau dihilangkan apabilsecara tegas merumuskan bahwa eksepsi kompetensi absolut harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara. hal demikian mutasi mutans dengan ketentuan yang memang telah menentukan demikian. iso constitution,pemberian makna konstitusional bersyarat atas sangat urgen dari aspek proses penegakan hukum yang adil, karena akan menghilangkan melenyapkan peluang hakim ptun untuk menjadikan kewenangan memutus kompetensi absolut sebagai obyek dagangan dengan para pihak yang berperkara. praktik demikian dicurigai terjadi selama ini, dengan modus hakim ptun dapat berpura pura berwenang mengadili padahal sekedar untuk memperpanjang proses persidangan seraya mencari peluang transaksional dengan pihak berperkara. karena secara yuridis substansial sejatinya hakim ptun sudah mengetahui bahwa putusan akhirnya akan menyatakan ptun tidak berwenang mengadilisecara faktual salah satu kesulitan pemohon dalam mencari keadilan adalah sulitnya memperoleh putusan secara cepat, segera setelah putusan diucapkan oleh hakim. putusan ptun nomor ptun plg baru dapat diperoleh pemohon sekitar hari setelah sidang putusan tanggal oktober itu pun baru diperoleh pemohon setelah bolak balik mendatangi panitera pengganti dan berkirim surat kepada ketua ptun palembang. kesulitan pemohon atas terjadi, karena adanya norma undang undang ptun yang menormalkanlasan yang selalu muncul sebagai kendala pemohon memperoleh putusan pengadilan secara cepat seketika setelah putusan dibacakan adalah hakim belum mengoreksi dan menandatangani putusan. praktik seperti ini sangat berbeda dengan praktik mahkamah konstitusi, yang memberikan putusan lengkap seketika putusan usai dibacakan oleh majelis hakim konstitusi. praktik ptun dan peradilan umum yang tidak memberikan putusan lengkap kepada para pihak yang berperkara seketika putusan selesai diucapkan sangat merugikan pemohon baik faktual maupun potensial. karena pemohon kehilangan kesempatan untuk menelaah isi putusan dalam rangka menentukan sikap apakah akan mengajukan upaya hukum atau tidak. dalam hal pemohon mengajukan upaya hukum, pemohon juga telah kehilangan waktu yang layak untuk menyusun memori banding atau kasasi, hanya gara gara naskah lengkap putusan tidak diberikan oleh pengadilan. pengalaman demikian menimpa pemohon dalam perkara nomor ptun plg. ketentuan norma undang undang ptun guo secara sekuensial bertentangan dengan ketentuan pembatasan waktu banding yang diatugatur permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. legal issue nya, bagaimana mungkin pemohon dapat menentukan sikap mengajukan upaya hukum banding atau tidak, sementara pemohon belum memperoleh dan membaca putusan secara utuh? selain ituternyata memberi peluang kepada hakim yang mengadili untuk merubah dan mengutak atik isi putusan. pengalaman demikian pernah terjadi pengadilan negeri palembang, yang mana satu perkara praperadilan memunculkan dua versi putusan yang berbeda. iso constitutiooleh karena telah merugikan hak konstitusi pemohon, yaituilangkan kerugian hak konstitusional pemohon guotentangberbunyiebagai pembanding,muka, pemohon mohon pula agarsecara mutasi mutansiv. tentang pokok permohonan bahwa, dalam permohonan pengujian ini, pemohon mohon mahkamah konstitusi melakukan uji konstitusionalitas materi: butirkeempat norma perundang undangan guo merupakan norma obyek pengujian nop) dalam permohonan ini. bahwa nop guo telah merugikan hak konstitusional pemohonsebabbersifat meluas dan multi tafsir, sehinggmencakup atau memasukkan sertifikat hak milik) atas tanah sebagai obyek pemeriksaan pengadilan tata usaha negara ptun). padahal, sengketa pembatalan sertifikat hak milik) atas tanah tidak pernah berdiri sendiri sebagai sengketa yang hanya menyangkut kewenangan dan prosedur penerbitannya sich, tapi pasti memiliki substansi sebagai sengketa hak atas tanah yang menurut sistem peradilan masuk kewenangan absolut peradilan umum pengadilan negeri). karenanya, sengketa hak atas tanah dapat diadili oleh dua pengadilan yang berbeda baik secara paralel maupun secara berlanjut (voorgezette), yaitu ptun dan pengadilan negeri. akibatnya, terbuka peluang munculnya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan antara putusan ptun dan putusan pengadilan negeri yang secara niscaya memunculkan ketidakpastian hukum (onrectzekerheids), sebagaimana terbukti dengan putusan nomor pdt. pn.plg versus putusan ptun palembang nomor ptun plg. selain itu, juga menyebabkan sengketa hak atas tanah tidak berkesudahan yang artinya tidak tercapai peradilan indonesia yang, sehingganya merugikan hak konstitusional pemohon yaitu hak mendapat kemudahan untuk memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud uud oleh karena itu, seyogianyalahinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan dan uud sepanjang norma guobahwa,amun, rumusan norma guo secara tidak mengatur secara tegas dan limitation kapan eksepsi kompetensi absolut harus diputus, sehingganyacara mengadili demikian telah merugikan hak konstitusional pemohon baik faktual maupun potensial, yaitunorma inilah yang menjadi rujukan hakim ptun selalu menunda memberikan putusan lengkap kepada pihak berperkara seketika putusan selesai diucapkan. padahalmemberi peluang kepada hakim yang mengadili untuk merubah dan mengutak atik isi putusan setelah sidang selesai. oleh karena itu, mutasi mutans dengan argumentasi mukatelah merugikan hak konstitusional pemohon, baik aktual maupun potensial yaitudalam sebelumnya, pemohon mohon pula agar jl), dan wajib diberikan kepada para pihak berperkara segera seketika setelah putusan diucapmenerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. menyatakan butir undang undang nomor tahun yang diubah dengan undang undang nomor9uudmenyatak,dalam hal majelis hakimertifikat hak milik shm) nomor kelurahan demang lebar daun palembang tanggal desember surat ukur su) nomor d.l. daun tanggal november bukti fotokopi putusan perkara perdata majelis hakim pengadilan negeri palembang nomor pdt pn. plg, bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi palembang nomor pdt pt.plg, bukti fotokopi surat pemberitahuan mahkamah agung nomor pdt bukti fotokopi putusan ptun palembang nomor g tun ptun plg, bukti fotokopi akta permohonan banding nomor ptun plg tanggal oktober bukti fotokopi surat penerimaan berkas banding dari ptun medan:utusan ptun palembang nomor ptun.plg: bukti fotokopi surat mohon turunan putusan ptun palembang: bukti fotokopi beberapa persoalan dalam penyelesaian perkara perdata terkait asas peradilan cepat dan solusinya suatu kajian empiris: bukti fotokopi putusan nomor puu viii tentang pertimbangan hukum mahkamah menyangkut pemaknaan norma undang undang menurut konstitusi (conditional constitutional) terhadap norma yang multi tafsir dan tidak memberi kepastian hukum: bukti fotokopi rekapitulasi perkara tanah yang menyangkut sertifikat hak milik) atas tanah ptun palembangemohon adalah menguji angka dtungka pt: ptun, ptun , dkurappersamaan dan keadildan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap): i3. menimbang bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia (vide bukti yang pernah berperkara pengadilan tata usaha negara sebagai tergugat intervensi dalam perkara nomor g tun ptun plg (vide bukti dalam putusan perkara guo, ptun palembang memutus. (vide bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon). tentang kerugian hak konstitusional pemohon dan konstitusionalitas norma butir undang undang nomor tahun yang diubah dengan bahwa sertifikat hak milik termasuk dalam kewenangan absolut ptun berdasarkan angka ptun. hal ini merugikan pemohon karena guo seringkali diterapkan secara konsisten oleh hakim ptun dalam menyatakan apakah sertifikat hak milik termasuk kewenangan absolut ptun atau tidak. pemohon juga mendalilkan tidak adanya aturan mengenai putusan eksepsi kompetensi absolut dalam ptun membuka kemungkinan bahwa putusan guo dapat diputus bersamaan dengan putusan akhir. hal ini merugikan hak konstitusional pemohon yang diatur dalam uud selain itu, pemohon mendalilkan bahwa hukum acara ptun tidak mengatur secara jelas mengenai waktu penyerahan putusan akhir. tidak adanya aturan tersebut merugikan pemohon karena telah kehilangan kesempatan untuk menelaah isi putusan dalam rangka menentukan sikap untuk mengajukan upaya hukum atau tidakemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan guo, i3i3. menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan pemohon adalah menguji angka dan ptun: serta kurap terhadap dan uud i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan, ketentuan angka ptun telah merugikan hak konstitusional pemohon: i3 menimbang bahwa menurut mahkamah, pemohon telah merujuk pada yang tidak lagi berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ptun telah diubah dua kali dengan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun ptun telah diubah dengan undang undang nomor tahun pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur pada angka ptun mengalami perubahan menjadi angka undang undang nomor tahun sehingga dalil pemohon yang meminta mahkamah untuk membatalkan angka ptun yang mengatur mengenai pengertian keputusan tata usaha negara adalah tidak tepat karena adanya kesalahan mengenai objek permohonan, i3. menimbang bahwa pemohon juga mendalilkan bahwa ptun telah merugikan hak konstitusional pemohon karena tidak merumuskan secara pasti mengenai waktu bagi pengadilan untuk memutus eksepsi tentang kewenangan absolut. secara umum, hukum acara ptun tidak menyinggung mengenai batas waktu untuk menjatuhkan putusan eksepsi tentang kompetensi absolut. hal ini disebabkan kompetensi absolut ptun terkait dengan pokok sengketanya (fundamental petani). untuk menilai apakah ptun memiliki kompetensi absolut, majelis hakim harus memeriksa pokok perkaranya terlebih dahulu. oleh karena itu, permintaan pemohon untuk menambah norma bahwa adalah tidak beralasan hukum: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan kurap bertentangan dengan dan uud terhadap dalil pemohon, menurut mahkamah kekuasaan kehakiman memiliki asas untuk menyelenggarakan peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yang diadopsi dalam undang undang kekuasaan kehakiman, namun pada praktiknya, penerapan prinsip peradilan tersebut tidaklah sama. oleh sebab itu, ketentuan kurap yang menetapmerupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (opened legal policy) dari pembentuk undang undang berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta kepentingan para pencari keadilan. dengan demikian permohonan pemohon tidak beralasan hukum, i3.embilan belas bulan septemberfadzlun budi s.n.bahwa hak konstitusional pemohon telah dirugikan karena berlakunya norma undang undang itispat berupa kerugian aktual maupun kerugian potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dan rational dapat dialami pemohon: dengan uraian sebagai berikut:uud pemohon mempunyai sebidang(vide buktbahwa, pemohon tidak ada menjual atau mengoper tanah guo kepada pihak lain, namun kemudian tanah guo telah diakui oleh dra. hj. nurani binti wahab sebagai miliknya, kemudian oleh dra. hj. nurani binti wahab dijual diaper kepada nico area utama, kom akta pengodean hak nomor ph tanggal april yang dibuat oleh drs. kaharuddin hajar, si, camat ilir barat palembang yang bertindak sebagai plat pejabat pembuat akta tanah) sementara. padahal menurut hukum, dra. hj. nurani binti wahab tidak berhak mengalir, mengoper, atau menguasai tanah guo, karena bukanlah pemilik sah atas tanah guo: bahwa, untuk mempertahankan haknya atas tanah guo, pemohon telah mengajukan gugatan perdata terhadap dra. hj. nurani binti wahab pengadilan negeri palembang registrasi perkara nomor pdt pn.plg, bahwa, perkara perdata nomor pdt pn. plg telah diputus majelis hakim pengadilan negeri palembang pada rabu, maret (vide bukti putusan perkara perdata majelis hakim pengadilan negeri nomor pdt pn. plg): dra. hj. nurani binti wahab dan para tergugat lainnya, mengajukan permohonan banding pengadilan tinggi palembang terhadap putusan perkara perdata majelis hakim pengadilan negeri nomor pdt pn.plg guo, kemudian, pengadilan tinggi palembang memutuskan permohonan banding dra. hj. nurani binti wahab dan para tergugat lainnya pada juni dengan putusan nomor pdt pt.plg. (vide bukti putusan pengadilan tinggi palembang nomor pdt pt.plg): oleh karena tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi palembang nomor55 pdt pt.plg guo, dra. hj. nurani binti wahab dan tergugat lainnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi palembang nomor pdt pt.plg tersebut: berkas permohonan kasasi dra. hj. nurani binti wahab dan tergugat lainnya telah diterima mahkamah agung dengan register nomor k pdt yang sekarang sedang diperiksa dan disidangkan oleh mahkamah agung. (vide bukti surat pemberitahuan mahkamah agung nomor pdt bahwa, kendati mahkamah agung sedang memeriksa dan menyilangkan permohonan kasasi yang diajukannya dalam perkara perdata nomor pdt. pn.plg:, dra. hj. nurani binti wahab kemudian mengajukan pula gugatan pengadilan tata usaha negara ptun) palembang dengan permintaan agar sertifikat hak milik shm) pemohon nomor kelurahan demang lebar daun palembang tanggal desember berikut surat ukur su) nomor60 d.l. daun tanggal november dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan tata usaha negara palembang. gugatan guo terdaftar ptun palembang nomor g tun ptun plg dan sudah diputus oleh ptun palembang tanggal oktober dengan majelis hakim indra kesuma nusantara, sh., benny blantika, sh.mh dan ayi solehuddin, sh.mh. (vide bukti putusan ptun palembang nomor g tun ptun plg): bahwa, pemohon saat ini sedang mengajukan permohonan banding pengadilan tinggi tata usaha negara ptun) medan terhadap ptun palembang nomor g tun ptun plg guo. (vide bukti akta permohonan banding nomor ptun plg tanggal oktober (vide bukti surat penerimaan berkas banding dari ptun medan): bahwa penerimaan gugatan dra. hj. nurani binti wahab oleh ptun palembang sebagai perkara tata usaha negara nomor g tun ptun plg berdasarkbersifat terbuka dan multi tafsir, sehingganya tidak memberi kepastian hukum (onwetzekerheids)dibatasi oleh norma undang undang nomor tahun:namun, pembatasan yang diatur undang undang nomor tahun guo tersebut masih bersifat terbuka, yang memberi pengertian yuridis bahwa keputusan tata usaha negara yang dimaksudmeliputi mencakupi sertifikat hak milik shm) atas tanah, akibatnya, peradilan tata usaha negara ptun) cast ptun palembang seringkali menyatakan berwenang memeriksa serta mengadili gugatan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dengan menyatakan bahwa sengketa hak atas tanah yang kepemilikannya dibuktikan dengan sertifikat hak milik masuk dalam kompetensi absolut

dgcnneekelurahan mayang menguraibahwa pada kelurahan solok sipilbukti p1 jambi dan p1 jambi bahwa pada kelurahan selamat terdapat tps yang salah dalam penjumlahan yaitu tps dimana dalam penjumlahan suara bila dijumlahkan seharusnya sejumlah suara tetapi oleh petugas kpps ditulis sehingga pada saat rekapitulasi tercatat suara: bukti p1 jambi dan p1 jambi bahwa pada kelurahan legodans.d p1 jambi bahwa pada kelurahan sungai putri terdapat tps yang salah dalam penjumlahan yaitu tps dimana dalam penjumlahan suara tercatat sejumlah yang seharusnya bila dijumlahkan terdapat suara suara sehingga pada saat rekapitulasi tercatat hanya suara bukti p1 jambi dan p1 jambi tps dimana dalam penjumlahan suara tercatat sejumlah dan pada saat rekapitulasi tercatat hanya suara bukti p1 jambi dan p1 jambi bahwa pada kelurahan payo lincah terdapat tps yang salah dalam pencatatan yaitu pada tps tercatat suara tetapi pada saat rekap tercatat hanyakung, kecamatan jambi selatan (vide bukti p1 jambi .dprd.prov jambi .dprd.prov jambi perihal dalil pemohon mengenai berkurangnyamenurut mahkamah bukti formulir plant adalah bukti yang valid dan diyakini kebenarannya daripada bukti lainnya. oleh karenanyauara dari (delapan belas) suara menjadi enamatu suara dari tujuh suara menjadi enam suara tps solok sipilplant,(satu) suara dari (sebelas) suara menjadi (sepuluh) suara tps legorolehan suara pada bukti yang diajukan pemohon dan memohon sama menurut mahkamah memang benar telah terjadi pengurangan (satu) suara pemohon. mengenai dalil berkurangnya (empat) suara dari (tujuh) suara menjadi (tiga) suara tps sungai putrimpatdalil berkurangnya (satu) suara dari (tujuh belas) suara menjadi (enam belas) suara tps payo lincah, kecamatan jambi timuremohon mengajukan bukti bertanda .dprd.prov jambi berupa formulir plant bukti fisik plant tidak ada)memang benar telah terjadi pengurangan (satu) suara pemohon, apalagi memohon tidak mengajukan bukti formulir dan bukti formulir plant sebagai bukti pembanding. hal ini bersesuaian dengan keterangan bawaslu provinsi jambi yang memastikan perolehan suara pemohon adalah suara. mengenai dalil berkurangnya (sembilan) suara dari (enam belas) suara menjadi (tujuhpertandingan bukti tersebut menurut mahkamah perolehan suara pemohon bukan berkurang suara sebagaimana didalilkan, bahkan sebaliknya, berdasarkan bukti plant, dan yang diajukan oleh memohon, terbukti bertambahnya (sepuluh) perolehan suara pemohon. dengan demikiansepuluh) suara dari (delapan belas) suara menjadi (delapan. formulir plant yang diajukan olehperolehan suara pemohon yang benar adalah (sembilan) suara sebagaimana bukti plant yang diajukan memohon, karena bukti plant merupakan bukti yang valid dibandingkan bukti lainnya. berdasarkan pertimbangan tersebut, perolehan suara pemohon berkurang (satu) suara dan bukan berkurang (sepuluh) suara sebagaimana didalilkan pemohon. mengenai dalil berkurangnya (lima) suara dari (sepuluh) suara menjadi (limaada bukti formulir dan bukti formulir yang diajukan pemohon dan memohon adalah sama. dipastikan dengan bukti formulir plant yang diajukan memohon, menurut mahkamah memang benar terjadi pengurangan (lima) suara pemohon. mengenai dalil berkurangnya (satu) suara dari (dua belas) suara menjadi (sebelasemohon pada bukti formulir plant yang diajukan memohon sama dengan formulir yang diajukan oleh pemohon, yakni (dua belas suara) dan perolehan suara pemohon pada bukti formulir yang diajukan pemohon dan memohon adalah sama, yaitu menurut mahkamah memang benar terjadi pengurangan (satu)enam) suara dari (enam) suara menjadi (nol) suara tps pasir putinamkesalahan penjumlahan tps kelurahan mayang menguraid a1 yang diajukan oleh pemohon, perolehan suara pemohon adalah suara, bukti formulir pada tps jumlah perolehan suarauntuk tps tidak ada, berdasarkan fakta tersebut atas, mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar karena ketidaklengkapan bukti yang diajukan baik pemohon maupun memohon. mengenai kesalahan penjumlahan tps kelurahan legoengan bukti memohon yang diberi tanda. yang diajukan oleh pemohon dan memohon, perolehan suara pemohon adalah suara: berdasarkan fakta tersebut atas, perolehan suara pemohon pada bukti yang diajukan pemohon dan memohon adalah sama, yaitu sehingga menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut mahkamah memang benar terdapat pengurangan dan penambahan perolehan suara pemohon. namun apabila perolehan suara tersebut dijumlahkan, tidak memengaruhi keseluruhan perolehan suara pemohon secara signifikan untuk mendapatkan kursi, sehingga daliladanya petugas kpps dan petugas pps yang melakukan pencatatan formulir berhologram tempat ppk. pemohon melaporkan bawaslu kota sungai penuh atas kejadian tersebut. untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surattulisan yang diberi tanda p1 jambi sungai penuh. i dan saksi zaskia hendri yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat informalain mengenai perolehan suara partai nasdem adalah yang paling tinggi dapil sungai penuh terhadap dalil pemohon, memohon menyangkalnya dengan mengajukan bukti kota sungaipenuh berupa surat bawaslu kota sungai penuh nomor bawaslu spn iv yang menegaskan surat pemohon tidak dapat dijadikan bukti permulaan tentang dugaan pelanggaran yang dibanggakan dan tuntutan untuk melakukan psu kelurahan dusun baru, kecamatan sungai bungkal tidak memenuhi unsur unsur undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprddan keterangan saksi, menurut mahkamah bukti yang diajukan oleh pemohon tidak meyakinkan karena sebenarnya keberatan pemohon sudah diteliti oleh panas dan dinilai tidak memenuhi syarat untuk melakukan psuterjadi pelanggaran pelanggaran sebagai berikut: adanya petugas kpps yang membagikan sisa surat suara untuk dicoblos oleh penyelenggara secara tidak sah dengan maksud memenangkan calon dari partai tertentu dapil sungai penuh yang terjadi seluruh tps desa koto limau manis, kecamatan koto baru, anggota ppk kecamatan koto baru memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa orang calon, yaitu ajaran partai demokrat), armada ppp), bubarkan partai gerindra), pasaran. partai hanura), sehingga para calon ini mendapatkan perolehan suara yang tidak wajar terutama kecamatan koto baru dan mendapatkan kursi dprd kota sungai penuh dari daerah pemilihan kota sungai penuh, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda p1 jambi sungai penuh. il dan saksi kasmir mashandal jaya terdapat tps yang salah dalam pencatatan diantaranya pada tps tercatat suara tetapi pada saat rekap tercatat hanya suara bukti p1 jambi dan p1 jambi b.lebak bandung terdapat salah dalam penjumlahan tps yang mana seharusnya bila dijumlah terdapat suara tetapi oleh petugas kpps dijumlah hanya suara sehingga pada saat rekap hanya tercatat suara bukti p1 jambi bahwa pada kelurahan lingkar selatan terdapat tps yang bermasalah yaitumenerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari orang lain tentang adanya pencoblosan massal tps desa kota limau manis, kecamatan kota baru dan tps desa kota baru, kecamatan kota baru. memohon menyangkal dalil pemohon dan mengajukan saksi yang bernama fahri ketua ppk kecamatan kota baru, kota sungai penuh) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi belum menerima laporan dari partai apa pun terkait kasus pencoblosan massalserta keterangan saksi, menurut mahkamah bukti foto yang diajukan pemohon tidak membuktikan adanya pencoblosan massal yang dilakukan kpps. lagipula saksi yang diajukan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi karena tidak mengalami sendiri kejadian yang sebenarnya. oleh karenanya permohonan pemohon tidak beralasan hukum. mengenai anggota ppk kecamatan koto baru yang memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa orang calon sehingga menurut pemohon mempengaruhi perolehan suara calon tersebut mahkamah berpendapat pemohon tidak membuktikan adanya hubungan kausalitas antara hubungan kekeluargaan dengan keterpilihan para calon tersebut,i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pelanggaran dapil sungai penuh sebagai berikut: seorang bawah umur memilih: ketua bawaslu kota sungai penuh yang bernama toni indrayadi,saksi rizal yang pada pokoknya menerangkan adanya warga kabupaten lain memilih kota sungai penuh yang berjumlah orang. saksi yang bernama aldi agnopiandi pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat anak bawah umur yang memilih dan saksi yang bernama awards yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membenarkan keterangan saksi rizal. memohon menyangkal dalil pemohon dan mengajukan saksi bernama dodi solpianto ketua kpps tps desa debat, kecamatan debat, kota sungai penuh) yang pada pokoknya menerangkanwarga desa debat, tercatat dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap tps saksi juga menerangkan tidak ada anak bawah umur yang mencoblos. mengenai ketua bawaslu kota sungai penuh yang memiliki kedekatan dengan walikota kota sungai penuh dari partai demokrat, pemohon juga tidak membuktikan relevansinya dengan pelanggaran yang didalilkan. setelah mahkamah.mencermati bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, mahkamah menilai bukti yang diajukan pemohon tidak meyakinkan untuk membuktikan dalil dalil permohonannyadan dalam hal ini memohon juga salah dalam penjumlahan yang mana seharusnya suara pemohon bila dijumlahkan sebanyak suara tetapi oleh memohon dicatat suara bukti p1 jambi bahwa pada kelurahan lingkar selatan tergugat telah melakukan revisi yang mana pemohon kehilangan suara sebanyak suara kelurahan lingkar selatan dan oleh memohon telah diperbaiki dan dikembalikan tetapi hanya dikembalikan sebanyak suara sehingga masih tetap ada selisih suara kelurahan lingkar selatan bukti p1 jambi bahwa pada kelurahan all merah terdapat tps yang salah dalam pencatatan yaitu pada tps dimana terdapat kesalahan dalam penjumlahan dimana pada bila dijumlah seharusnya suara tetapi tulis oleh petugas kpps hanya suara dan pada saat terjadi rekap tercatattalang bakung terdapat tps yang salah dalam pencatatan dan penjumlahan yaitubahwa pada kelurahan pasir putih terdapat tps yang salah dalam pencatatan yaitu tps pada terdapat suara tetapi pada saat rekap tercatatkebpersatuan pembangunan yang pemohon gambarkan dalam sebuah tabel table jambi perolehan suara nama partai selisih alat bukti pi jambi partai s d p1 jambi nas dem dan p1 jambi ae20 ta020 prrsambis bahwa berdasarkan hal tersebut maka perolehan suara pemohon yang benar adalah suara melebihi perolehan suara ppp, sehingga pemohon berhak mendapatkan satu kursi untuk dprd provinsi jambjambi sebagai berikut. dapil perolehan suara pemohoncc jambi sampai dengan jambi dan alat bukti tambahan jambi sampai dengan jambi sebagai berikut. bukti p1 jambp1 jamb1 jambrekapitulasi formulir kelurahan kenali besar.rekapitulasi formulir kelurahan mayang mengurai bukti p1 jambi fotokopi formulir tps kelurahan solok sipil bukti p1 jambi fotokopi formulir kelurahan solok sipil bukti p1 jambi fotokopi formulir tps kelurahan selamat bukti p1 jambi. fotokopi formulir kelurahan selamat bukti p1 jambi fotokopi formulir tps kelurahan lego . bukti p1 jambi fotokopi formulir tps kelurahan lego bukti p1 jambi fotokopi formulir kelurahan lego bukti p1 jambi fotokopi formulir tps kelurahan sungai putri bukti p1 jambi fotokopi formulir tps kelurahan sungai putri bukti p1 jambi fotokopi formulir kelurahan sungai putrikelurahan payo lincahkelurahan handal jaya bukti p1 jambi fotokopi formulir tps kelurahan lebak..kelurahan lingkar selatankelurahan all merah bukti p1 jambi fotokopi formulir tps kelurahan talang bakung bukti p1 jambi fotokopi formulir tps kelurahan talang bakung bukti p1 jambi fotokopi formulir kelurahan talang bakung bukti p1 jambi fotokopi formulipasir putih bukti p1 jambi fotokopi formulir kelurahan pasir putih bukti p1 jambi fotokopi hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan kota baru formulir da bukti p1 jambi fotokopi hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan tekanan pura formulir da bukti p1 jambi fotokopi hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan jambi timur formulir da bukti p1 jambi fotokopi hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan belitung formulir da bukti p1 jambi fotokopi hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan jambi selatan formulir da bukti p1 jambi fotokopi formulir db rekapitulasi ditingkat kota jambi bukti p1 jambi fotokopi keputusan komisi pemilihan umum provinsi jambi nomor pts kpu prov tahun tentang penetapan perolehan suara sah partai politik perolehan kursi dan calon terpilih anggota dprd provinsi jambi hasil pemilihan umum tahunbukti p1 jambi fotokopi formulir tps solok sipil bukti p1 jambi fotokopi formulir tps selamatpayo lincah bukti p1 jambi fotokopi formulir tps all merah bukti p1 jambi fotokopi formulir tps all mtalang bakung bukti p1 jambi fotokopi formulir tps talang bakungwan hid saksi adalah saksi partai nasdem pleno kpu kota jambi saksi menghadiri pleno kpu jambi, pada tanggal sampai dengan april yang dihadiri juga oleh panas dan saksi partai politik lain saksi mengajukan keberatan secara lisan untuk kelurahan lingkar selatan, kecamatan kota baru. dalam hal ini, saksi melihat tingkat pps dan ppk. ditulis memakai pulpen dan banyak coretan, ada kesalahan penjumlahan, tps lingkar selatan kpu mempergunakan data yang ditulis tangan. setelah dihitung, terjadi kesalahan penjumlahan. saksi meminta formulir db untuk mengajukan keberatan, meski pada awalnya saksi sempat mengajukan keberatan secara lisan tetapi oleh kpu dianjurkan mengisi db sesuai mekanisme yang ada saksi menjelaskan ada penghitungan ulang untuk kelurahan lingkar selatan atas dan form yang dipegang oleh panas, kpu, dan saksi, dan ditemukan terkoneksi saksi menerangkan berdasarkan hitungan saksi untuk kelurahan lingkar selatan seharusnya perolehan suara partai nasdem tetapi menurut hitungan kpu partai nasdem memperoleh suara. pada saat ketiga disandingkan, hasilnya cocok, akan tetapi berdasarkan penetapan kpu dengan perubahan keputusan kpu nomor partai nasdem kekurangan suara, dalam hal ini suara partai nasdem yang ditetapkanpada saat pleno kpu provinsi hotel abadi, perubahan atas hasil penghitungan ulang ini tidak dirubah langsung dalam rekaman kpu provinsi saksi menerangkan pada saat hasil dari kelurahan lingkar selatan dihitung ulang, partai nasdem masih kekurangan suara, jadi seharusnya akan tetapi kurang suara saksi menambahkan bahwa masih ditemukan berbagai kesalahan khusus untuk dan termasuk lingkar selatan sebanyak kelurahan kota jambi pada saat pleno ditingkat kota. bahkan setelah selesai pleno masih ditemukan kesalahan lagi, akan tetapi waktu untuk mengajukan tidak ditanggapi lagi karena waktunya yang sudah habis. saksi menerangkan dari kelurahan termasuk lingkar selatan, suara partai nasdem yang semestinya setelah direkam oleh kpu provinsi dan dibawa kpu pusat sesuai dengan keputusan kpu nomor menjadi muhamad sofyan saksi adalah pemantau resmi dari himpunan insan pers seluruh indonesia saksi pada saat pemilu bertugas kota jambi sekaligus koordinator seluruh provinsi jambi saksi menyaksikan protes dari partai nasdem atas nama awan hid terkait penghitungan ulang suara secara manual yang berlangsung hotel golden harvest pada tanggal april sehingga pada sidang pleno, dilakukan penghitungan ulang dan hal ini disetujui oleh partai partai yang lain saksi menerangkan untuk lingkar selatan, saksi mengajukan db keberatan kpu kota jambi, akan tetapi perhitungannya dibawa tingkat provinsi, karena waktu pleno kpu kota sudah habis saksi menerangkan bahwa penghitungan ulang yang pertama berlangsung hotel golden harvest, tanggal april dan penghitungan ulang selanjutnya berlangsung hotel abadi oleh kpu provinsi saksi menyatakan pada saat hitung ulang tingkat pleno kota, seluruh kecamatan ada yang dihitung ulang, dan saksi fokus hanya untuk ling. meski demikian menurut saksi pada saat pleno kota, seluruh kecamatan, tapi yang diingat oleh saksi adalah kecamatan danau teluk atas permintaan nasdem. tapi waktu itu yang difokuskan hanya lingkar selatan untuk diminta hitung ulang. untuk sebagian danau teluk dianggap selesai karena sudah dihitung disitu. saksi menyatakan saat pleno kpu kota jambi, kesalahan penjumlahan danau teluk juga sudah dihitung dan itu sudah selesai, serta tidak saksi tidak mengajukan db ada kotak suara yang dibuka segel khusus danau teluk, pada saat sidang pleno, kotak itu diambil oleh bawaslu dari gudang kpu. tapi dibawa hotel dalam keadaan kosong. bawaslu sudah mengatakan bahwa itu ada unsur pidana tps kel. pasir panjang, kec. danau teluk) perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kota untuk daerah pemilihan daerah pemilihan sungai penuh daerah pemilihan sungai penuh bukti p1 jambi|. partai gerindra partai demokrat |. partai amanat nasionalerah pemilihan sungai penuh telah ditemukan oleh pemohon bahwa memohon telah melanggar.dan dprd kabupaten kota, dimana para petugas kpps dan petugas pps melakukan pencatatan berhologram tempat ppk, sehingga dalam hal ini pemohon melakukan laporan bawaslu kota sungai penuh atas kejadian tersebut bukti p1 jambi sungai penuh. p1. jambi sungai penuh. i sampai dengan jambi sungai penuh. i yaitu sebagai berikut. bukti p1 fotokopi berita acara nomor: ba iv jambi sungai model tentang rekapitulasi hasil penuh penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr, dprd1 fotokopi surat dewan pimpinan daerah partai jambi sungai nas demi kota sungai penuh penuh. i iv nas dem bukti p1 fotokopi model da dapil sungai penuh jambi sungai kecamatan sungai bungkal penuh. skia hendri saksi adalah saksi partai nasdem saksi menerangkan bahwa pada pemilu april nasdem mendapat suara teratas berdasarkan saksi menjelaskan bahwa tps yang ada kecamatan sungai penuh ada tps desa kejang, dan saksi memegang untuk desa gedang tps, untuk desa sungai penuh tps, dan untuk desa pasar baru tps. dan ini merupakan laporan sms dari saksi yang bersangkutan saksi menyatakan bahwa salah satu partai caleg lain, drs. mulyadi yakub yang berasal dari partai demokrat mencari kelemahan kelemahan partai yang tidak mempunyai saksi. keberadaan caleg tersebut menyebabkan naiknya suara partai demokrat secara drastis, yaitu sampai sehingga bpp nya menjadi tinggi dan kebetulan kepala daerah kota sungai penketua dari partai demokrat. saksi menyatakan informasi ini dari masyarakat saksi menjelaskan bahwa dalam sidang pleno kecamatan sungai bungkal ada perubahan tally pada tanggal april dan saksi saat itu sebagai pemantau diluar pleno, akan tetapi saksi mempunyai bukti awards saksi adalah saksi mandat kpu untuk dapil sungai penuh kota sungai penuh saksi menghadiri rapat pleno kpu, tanggal april dan saksi mengajukan keberatan secara tertulis dalam db dari rekapitulasi kecamatan bukti mengenai kejadian dapil segel kotak terbuka, banyak perubahan tally kpps, pendiriannya dilakukan pleno ppk perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kota untuk daerah pemilihanberat tersebut dicurigai terjadmana diketahui secara bukti foto dan video, petugas kpps membagikan sisa surat suara untuk dibagikan dan dicoblos oleh penyelenggara secara illegal untuk melakukan penggelembungan dan memenangkan seorang caleg dari partai tertentu. bukti p1 jambi sungai penuh. i! bahwa diketahui pula anggota ppk kecamatan koto baru memiliki hubungan kekerabatan dengan caleg tertentu, diantaranya fahri, pt. adalah adik kandung ajaran, sp, (caleg urut partai demokrat) urban, adalah kakak kandung dari armada (caleg urut partai persatuan pembangunan) feri aikhandra, sos adalah keluarga dari bubarkan, (caleg urut gerindra) zmir, adalah tetangga dekat pasaran. (caleg urut hanura) bahwa caleg yang disebut diatas, ajaran, sp, si, armada, bubarkan, pd, pasaran. mendapatkan perolehan suara yang tidak wajar terutama kec. koto baru sehingga mendapatkan kursi dprd kota sungai penuh dari daerah pemilihan kota sungai penuh: bahwa petugas kpps beberapa tps ada yang tidak mau menyerahkan yang tersegel hologram kepada saksi saksi termasuk saksilakukan pengaduan kepada bawaslu kota sungai penuh tertanggal april melalui salah satu tim pemenangan salah satu caleg pemohon dan dewan pimpinan cabang partai demokrasi indonesia kota sungai penuh juga membuat laporan tertulis dengan nomor dpc tertanggal mei (p1 jambi sungai penuh. ii bahwa pemohon menemukan banyak pelanggaran kota sungai penuh baik dapil sampai dapil sehingga pemohon keberatan untuk menerima hasil pemilucaleg dari partai demokrat yaitu caleg bernama ajaran sp.m. dan drs syahril aksi penyusunan dps dan dpt yang tidak wajar. bahwa diketahui terdapatnya pemilih dari luar kota sungai penuh memilih desa depan kota sungai penuh yang merupakan wilyah perbatasan kota sungai penuh dengan kabupaten kerinci. terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh petugas kpps dengan cara melakukan pencoblosan yang illegal. bahwa kota sungai penuh juga telah ditemukan oleh pemohon dibeberapa tempat terdapat segel kotak terbuka, sehingga terindikasi telah terjadi penggelembungan suara atau perubahan suara untuk memenangkan caleg tertentu dari partai tertentu bukti berupa cd. (bukti p1 jambi sungai penuh. ii. jambi sungai penuh. ii sampai dengan jambi sungai penuh. ii yaitu sebagai berikut. bukti p1 jambi sungai fotokopi rekapitulasi formulir da penuh. ii kecamatan kota baru bukti p1 jambi sungai kumpulan foto kecurangan penuh. ii bukti p1 jambi sungai video penuh. ii bukti p1 jambi sungai fotokopi surat dari pdip dpc penuh. ii tanggal mei perihal laporan pelanggaran pemilu kec. koto baru, sungai penuh provinsismir masak saksi adalah saksi partai nasdem saksi menerangkan bahwa berdasarkan jumlah surat suara yang tidak digunakan untuk dapil pesisir bukit adalah rawang sejumlah kota baru sejumlah saksi menerangkan bahwa ada dokumen foto tentang pencoblosan masal tps desa koto limau manis kecamatan kota baru berdasarkan informasi yang diperoleh dari relawan saksi menjelaskan bahwa menurut informasi yang diperoleh dari relawan tps desa kota baru kecamatan kota baru ada surat suara yang sudah dibilang digunakan kembali awards saksi adalah saksi khusus kota baru rawa, sungai penuh saksi mempunyai bukti vcd dan foto foto tentang pelanggaran pelanggaran kota baru runtuk daerah pemilihan sungai penuh daerah pemilihan sungai penuh bukti p1 jambi. sungai penuh. partai perolehan suaraseorang pemilih dibawah usia dan beberapa saksi partai yaitu saksi dari partai amanat nasional dan saksi pemohon memprotes pemilih tersebut tetapi petugas kpps membentak dan memerintahkan kepada saksi untuk diam bila tidak akan diusir dari tps. bahwa atas kejadian kejadian tersebut saksi pemohon mengajukan keberatan dan menemui bawaslu untuk melaporkan jadian tersebut, bahwa diketahui oleh pemohon ternyata ketua bawaslu kota sungai penuh yang bernama toni indrayadi, adalah seorang yangbahwartai politik yang ditetapkan oleh memohon dari hasil proses kecurangan bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena pemiluuntuk daerah kota sungai penuh untuk dilakukan pencoblosan ulang diseluruh dapil atau setidak tidaknya pada dapil dan sungai penuhtidak mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnzal saksi merupakan saksi sungai penuh saksi melihat kecurangan desa debat kecamatan kurun debat, tanggal april yaitu, orang warga dari kabupaten memilih kota sungai penuh tps dan tps yang jarak antara tps tersebut berdekatan, kurang lebih meter saksi menyatakan kembali jumlah orang yang memilih tps menjadi orang, sedangkan tps menjadi saksi menyatakan ada yang memiliki tempat, yaitu kabupaten dan kota sumenduh yang diketahui saksi dari dpt aldi agnopiandi saksi adalah kader nasdem saksi melihat tps desa debat ada anak dibawah umur memilih, yaitu atas nama intan ratnadewi, berumur tahun yang diketahui berdasarkan ktp yang bersangkutan dan merupakan anak kelas smp saksi menerangkan masalah kecurangan dan daftar hadir yang susah untuk diperoleh diseluruh tps dapil saksi melaporkan hal ini bawaslu tapi tidak ditanggapi oleh pihak bawaslu saksi setelah mengikuti pleno provinsi, yang berlangsung kota sungai penuh mengajukan sanggahan tapi oleh ketua kpu dianjurkan untuk dituangkan keberatan saksi karena karena waktu mepet. saksi menjelaskan beberapa hari kemudian banyak perubahan rekapitulasi suara, khususnya untuk suara partai demokrat, yang mengalami kenaikan hampir seluruh dapil awards saksi adalah saksi dapil sungai penuh saksi membenarkan keterangan saksi saksi sebelu.:,terhadap dalil pemohon pada angka point s d adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum karena apa yang disampaikan oleh pemohon sudah perbaiki oleh kpu provinsi jambi melalui rapat pleno terbuka perbaikan rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal mei bertempat aula kpu provinsi jambi dengan keputusan kpu provinsi jambi nomor pts kpu prov tahun vide bukti .dprd.prov jambivide bukti .dprd.prov jambi bahwa hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh memohon sesuai keputusan kpu provinsi jambi nomor pts kpu provinsi tahun tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum provinsi jambi nomor pts kpu provinsiadalah sesuai dengan hasil keberatan dari saksi pemohon yang kemudian menjadi rekomendasi bawaslu provinsi jambi untuk mengecek seluruh tps kelurahan lingkar selatan kecamatan jambi selatan vide bukti .dprd.prov jambi bahwa hasil rekomendasi bawaslu provinsi jambi tersebut ditindak lanjuti dengan cara memohon memerintahkan kpu kota jambi bersama dengan bawaslu kota jambi serta saksi pemohon melakukan prospek dan mengadu data vide bukti .dprd.prov jambi bahwa dari hasil prospek kpu kota jambi bersama saksi partai nasdem dan bawaslu kota jambi ditemukan suara yang tidak terjemahkan dalam formulir d i kelurahan lingkar selatan dalamota jambi dan model dc kpu provinsi jambi yang disaksikan oleh bawaslu kota jambi, kpu kota jambi, bawaslu provinsi jambi dan saksi dari partai politik peserta pemilu. dapil jambi perolehan suara pemohon partai nasdem menurut memohon provinsi jambi untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi bahwa perolehan suara pemohon berdasarkan hasil keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu provinsi tahun pada dapil jambi adalah sebagai berikut tabel1perolehan suara alat bukti jambi depot ron jambi: keterangan .dprd.prov jambi dc dprd prov jambi bahwa setelah dilakukan perubahan berdasarkan surat keputusan nomor pts kpu prov tahun tabel2dapil perolehan suara alat bukti memohon jambi dprd.provjambi: keterangan .dprd.prov jambi kpu prov jambi nomor pts kpu provil pemohon pada angka yang menguraikan lokasi kelurahan kelurahan yang menurut pemohon terdapat kekeliruan yang dibuat oleh memohon adalah tidak benar bukan seperti yang pemohon tampilkan, dan dapat memohon sampaikan sebagai berikut tabel3. alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon partai nasdem kecamatan kota baru perolehan suara alat bukti memohon mayang .dprd.prov jambi mengurai tabel4. alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon partai nasdem kecamatan telanipura kecamatan perolehan suara alat bukti kelurahan memohon kelurahan .dprd.prov jambi kelurahan .dprd.prov jambi selamat kelurahan .dprd.prov jambi lego kelurahan .dprd.prov jambi tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon partai nasdem kecamatan jambi timur kecamatan perolehan suara alat bukti kelurahan memohon kelurahan payo .dprd.prov jambi linc6. alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon partai nasdem kecamatan belitung kecamatan perolehan suara alat bukti kelurahan memohon kelurahan .dprd.prov jambi kelurahan lebak pap aeon jambi: bandung tabel7. alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon partai nasdem kecamatan jambi selatan kecamatan perolehan suara alat bukti kelurahan memohon kelurahan lingkar .dprd.prov jambi selatan kelurahan all .dprd.prov jambi kelurahan .dprd.prov jambi kelurahan .dprd.prov jambi bahwa terhadap dalil pemohon pada angka adalah tidak benar dan tidak berdasar hal ini dapat memohon sampaikan sebagai berikut bahwa pada tps kelurahan kenali besar yang menurut pemohon seharusnya memperoleh suara adalah tidak benar, karena sesuai dengan formulirtidak terdapat perbedaan dengan formulir dimana pemohon( .dprd.prov jambi dan .dprd.prov jambi bahwa tps kelurahan kenali besar yang menurut pemohon pemohon mendapat suara tetapi ditingkat kelurahan tertulis suara, bahwa benar ada perbedaan, karena adanya kesalahan pengisian suara caleg formulir bukti .dprd.prov jambi tertulis seharusnya tertulis, bahwa hal tersebut tuangkan dalam berita acara yang dibuat oleh pps kelurahan kenali besar pada tanggal mei bukti .dprd.prov jambierdapat perbedaan dengan formulir bukti .dprd.prov jambi dimana pemohon memperoleh suara: bahwa perbedaan tersebut karena dilakukan rekap penghitungan dengan membuka plant bukti .dprd.prov jambi yang disebabkan oleh adanya masukan dari saksi partai keadilan sejahtera pks)pegang oleh pps sama dengan yang tertulis pada yaitu berjumlah suara, tps kelurahan kenali besar yang menurut pemohon bukti .dprd.prov jambi pemohon mendapat suara tetapi ditingkat kelurahan d1) tertulis suara bahwa benar ada perbedaan, karena adanya kesalahan pengisian formulir bukti .dprd.prov jambi )yang seharusnya tertulis suara untuk calon nomor urut urut kelurahan tps total total keterangan terdapat kenali f.49g das (kesalahan besaradalah benar tetapi perubahan tersebut disebabkan karena adanya proses penghitungan surat suara ulang tps yang disebabkan karena kpps melakukan kesalahan dalam penyalinan suara sah pada plant dan yaitu color pada partai dan caleg terjalin dalam plant berupa untuk partai dan untuk caleg: berdasarkan keterangan pps bahwa menurut panas kecamatan plant tidak boleh diubah sehingga menyebabkan plant belum menyesuaikan dengan hasil penghitungan surat suara ulang. terkait kejadian khusus ini dibuatkan berita acaranya bukti .dprd.prov jambi )dan ditandatangani oleh panas dan saksi parpol: ada kesalahan dalam penyalinan suara sah kenali besar pada plant dan berupa untuk partai dan untuk caleg bahwa dalil pemohon pada angka tidak jelas dan kabur (obscura libel) karena pemohon tidak menguraikan secara jelas tps mana terdapat perbedaan perolehan suara versi pemohon, akan tetapi dapatmpaikan perolehan suara pemohon sesuai dengan hasil rekapitulasi yaitu sebagai berikut tabel8perolehan suara alat bukti memohon mayang .dprd.prov jambi mengurai bahwa adalah benar data memohon kelurahan mayang mengurai untuk suara pemohon adalah kemudian telah dilakukan perbaikan data kecamatan kotabaru pada saat rapat pleno rekapitulasi kpu kota jambi pada tanggal april sehingga perolehan suara pemohon menjadi sebagaimana dalam tabel berikut tabel9setelah perbaikan perolehan suara alat bukti memohon mayang .dprd.prov jambi mengurai bahwa data untuk suara pemohon telah dilakukan dengan prosedural yang benarkan formulir model dan dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kab kota mencatat hasil rekapitulasi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi: bahwa prosedur tersebut diatas telah dilakukan oleh memohon dan diketahui oleh semua saksi partai politik setiap tingkatan dan juga pihak pihak pengawas pemilu setiap tingkatan bahwa menanggapi dalil pemohon pada angka dapat memohon sampaikan bahwa tps kelurahan solok sipil yang menurut pemohon terdapat perbedaan antara perolehan suara yaitu tertulis suara dan pada rekapitulasi tercatat suara adalah tidak benar, karena sesuai dengan formulir (: kalurahan tautan pemakan! tamatan memohon janin aaron. sipil tps .dprd.prov jambi bahwa menanggapi dalil pemohon pada angka dapat memohon sampaikan bahwa tps kelurahan selamat yang menurut pemohon terdapat perbedaan antara penjumlahan perolehan suara yaitu bila dijumlahkan tertulis suara tetapi oleh petugas kpps tertulis sehingga rekapitulasi tertulis suara adalahidak terdapat perbedaan dengan formulir dimana pemohon memperoleh suara,lok .dprd.prov jambi sipil tps bahwa menanggapi dalil pemohon pada angka dapat termohonsampaikan sebagai berikut tps kelurahan legobahwa perbedaan antara dan tersebut terjadi karena adanya rekapitulasi penghitungan tingkat pps dengan membuka plant, karena adanya perbedaan perolehan suara caleg nomor urut atas nama tina sofa, sesuai dengan formulir bukti .dprd.prov jambi sebanyak 11dan dengan formulir bukti .dprd.prov jambi dimana pemohon memperoleh suara: perolehan suara alat bukti memohon lego tps .dprd.prov jambi bahwa menanggapi dalil pemohon yang menyebutkan bahwa tps pada kelurahan lego bila dijumlahkan total suara pemohon sebanyak tetapi oleh memohon jumlah total suara adalah sebanyak dalil tersebut adalah tidak benar dan dapat memohon sampaikan hasil rekapitulasi tps kelurahan lego adalah sebagai berikut tabel10. alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon partai nasdem kelurahan lego perolehan suara alat bukti memohon kelurahan legomemohon sampaikan sebagai berikut, tetapi pada rekapitulasi tertulissungai .dprd.prov jambi putri tpssuara, perolehan suara alat bukti memohon sungai putri tps .dprd.prov jambi bahwa menanggapi dalil pemohon pada angka dapat termohonsampaikantps kelurahan payo lincah tertulis suara tetapi tercatat suara, bahwa benar ada perbedaan karenapada tps tertulis suara tetapi tercatat suara, bahwa tidak ada perbedaan antara bukti .dprd.prov jambi dan bukti .dprd.prov jambi perolehan suara alat bukti memohon .dprd.prov jambi trs dan .dprd.prov jambi pada tps tertulis suara tetapi tercatat suara, bahwa benar ada perbedaantermohonsampaikan bahwa apa yang dimuat pada hasil rekap oleh pps sesuai dengan data hologram dan plant tps dan bukti .dprd.prov jambi sebagai berikut pada tps tertulis suara tetapi tercatat suara, bahwa benar ada perbedaan karena ada dua formulir pada hasil rekapitulasi pps handal jaya yaitu versi yang ditulis tangan (manual) dan versi print excel). perolehan suara alat bukti memohon handal .dprd.prov jambi jaya tps1 bahwa dilakukan rapat pleno tingkat pps handal jaya pada tanggal sid april bertempat kantor lurah handal jaya, selanjutnya pps menyalin secara manual (tulis tangan) hasil penghitungan tiap tps pada formulir d1: bahwa hasil rekapitulasi tersebut pada point ditandatangani oleh pps dan saksi parpol pada tanggal april bahwa pps setelah selesai rapat pleno pps handal jaya melaporkan hasilnya kepada ppk belitung, kemudian ppk meminta kepada pps untuk menyalin tersebut kedalam format excel karena ditemukannya kesalahan dalam penjumlahan: bahwa plant dan hologram jumlah suara partai nasdem tps adalah pada tps berhologram tertulis suara dan plant tercatat suara, bahwa alasan yang sama dengan dalil dalil diatas, perolehan suara alat bukti memohon handal .dprd.prov jambi jayps tertulis suara dan plant suara, perolehan suara alat bukti memohon handal jaya tps .dprd.prov jambi bahwa menanggapi dalil pemohon pada angka dapat memohon sampaikan bahwa pada dalil pemohon menyatakan tps lebak bandung tertulis suara tetapi tercatat suara, bahwa perolehan suara pemohon sebanyak suara tetapi tertulis .dprd.prov jambi sementara pada tertulis suara, ada calon nomor urut pada memperoleh suara sedangkan pada tidak mendapat suara, perolehan suara alat bukti memohon lebak bandung tps .dprd.prov jambi bahwa menanggapi dalil pemohon pada angka dapat memohon sampaikan bahwa apa yang dimuat pada hasil rekap oleh pps sesuai dengan data hologram dan plant dengan uraian sebagai berikut dalil pemohon pada tps kelurahan lingkar selatan tertulis13 suara tetapi tercatat suara, perolehan suara alat bukti memohon lingkar .dprd.prov jambi selatan tps keterangan: .dprd.prov jambi lampiran kelurahan lingkar selatan pad: bahwa wilayah provinsi jambijambi provinsi jambi tetapi menjadi hilang karena kesalahan rekapitulasi yang dilakukan memohon, dan kota sungai penuhertulis suara tetapi tercatat suara peroleveakelelaperolehansuara alat bukti memohon lingkar selatan tps .dprd.prov jambi bahwa benar telah dilakukan pertandingan data atas dasar keberatan pemohon. kemudian, memohon menindaklanjuti keinginan pemohon untuk dilakukan pertandingan data pada saat rapat pleno kpu provinsi pada tanggal april bertempat hotel abadi. hal tesebut berdasarkan keberatan pemohon yang sudah dituangkan dalam forda saat pleno kpu kota jambi dan direkomendasikan secara lisan oleh bawaslu provinsi untuk dilakukan pertandingan data bahwa pertandingan data tersebut dilaksanakan dengan menghitung ulang yang dimiliki oleh memohon kpu kota jambi) dan bawaslu kota jambi, bahwa pada saat pertandingan data tersebut, saksi pemohon tidak memperbaiki yang dimilikinya berdasarkan hasil penghitungan ulang sebagaimana dimaksud point diatas, bahwa, kemudian, memohon bersama pemohon serta pihak panas kota jambi secara bersama sama melakukan pertandingan data dengan membuka form dan kemudian ada berita acara yang tandatangani oleh pihak pemohon dan memohon serta pihak bawaslu kota jambi bahwa menanggapi dalil pemohon pada angka dapat memohon sampaikan sebagai berikut bahwa pada tanggal april dini hari telah dilakukan perbaikan data yan hadiri oleh pihak pemohon memohon dan bawaslu kota jambi dan pemohon pada dasarnya sudah mengetahui adanya perbaikan tersebut, bahwa dengan adanya perbaikan data adalah benar angka suara yang dikembalikan kepada pemohon sehingga kelurahan lingkar selatan jumlah perolehan suara pemohon adalah sebanyak suarapada tps all merah seharusnya tertulis tetapi oleh petugas kpps hanya ditulis suara tetapi tercatat suara, bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar karena setelah disandingkan data antara clean yang ada kpu kota jambi data dan adalah salat bukti memohon all .dprd.prov jambi merah dan .dprd.prov jambi pada tps seharusnya tertulis suara tetapi tercatat suara, bahwa adanya perbedaan tersebut karena pada saaat rekapitulasi tingkat kelurahan pps terjadi kesalahan pada penghitungan suara yaitu color partai dan caleg dihitung dua suara, sehingga menyadari kekeliruan tersebut pada saat rapat pleno pada tanggal april kelurahan kpps menyampaikan perbaikan yang dihadiri oleh seluruh saksi partai dan panas, far pelan suaka alat bukti memohon all merah tps .dprd.prov jambi bahwa menanggapi dalil pemohon pada angka dapat memohon sampaikan sebagai berikut tps kelurahan talang bakungterdapat perbedaan antara dan d1,perolehan syara alat bukti memohon talang bakungo pada tpsada perbedaan antara dan d1, sertatamatan .dprd.prov jambi mae cc. bahwa dengan demikian data yang disampaikan pemohon tidak benar dan haruslah dikesampingkan, membacakan formulir model dan dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kab kota, mencatat hasil rekapitulasi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasibahwa kelurahan pasir putih pada tps tertuliscatat suara, bahwa benar ada perbedaan tersebut karena adanya faktor kelalaian pada saat rekapitulasi tersebut. perolehan suara alat bukti memohon all .dprd.prov jambi merah tps.prov jambi sampai dengan .dprd.prov jambi i. bukti .dprd.prov fotokopi kpu prov jambi nomor jambi pts kpu prov tahun bukti .dprd.prov fotokopi kpu prov jambi nomor jambi pts kpu prov tahun bukti .dprd.prov fotokopi rekomendasi bawaslu provinsi jambi jambi fotokopi berita acara penyelesaian pena dprd prov keberatan terhadap rekapitulasi perolehan suara pemilu tanggal april bukti .dprd.prov fotokopi dc dprd bukti .dprd.prov fotokopi kpu prov jambi nomor jambi pts kpu prov tahun bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan kenali jambi besar bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan jambi mayang mengurai bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan solok jambi sipil bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan lego jambi bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan sungai jambi putri bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan payo jambi lincah bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan handal jambi jaya bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan lebak jambi bandung bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan lingkar jambi selatan bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan paal jambi merah bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan talang jambi bakung bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kelurahan pasir jambi putih bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov tps kelurahan jambi kenali besar bukti .dprd.prov fotokopi plant dprd prov tps kel. jambifolio dan plant dprd jambi prov tps kel. kenali besar bukti .dprd.prov fotokopi berita acara pps kel. kenali jambi besar tanggal mei bukti .dprd.prov fotokopi lampiran dprd prov tps jambi kel. kenali dprd prov kel. kenali besar jambi tps bukti .dprd.prov fotokopi plant tps dan kel. jambi kenali besar bukti .dprd.prov fotokopi lampiran folio dan plant jambi dprd prov tps kel.berita acara pps kel. kenali jambi besar tanggal april dan plant tps bukti .dprd.prov fotokopi dan tps s d dprd jambi prov kel. mayang mengurai bukti .dprd.prov fotokopi da dprd prov. kec. kota baru jambi bukti .dprd.prov fotokopi lampiran dan plant jambi dprd prov tps kel. solok sipil bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kel. solok sipil jambi bukti .dprd.prov fotokopi lampiran dan plant jambi dprd prov tps kel. selamat bukti .dprd.prov fotokopi lampiran dprd prov tps jambi kel. lego bukti .dprd.prov fotokopi dprd prov kel. lego tps jambpayo lincah bukti .dprd.prov fotokopi lampiran dan plant jambi dprd prov tps kel. payo lincah bukti .dprd.prov fotokopi dprd prove. payo lincah jambi bukti .dprd.prov fotokopi plant dprd prov tps kel. jambi payo lincah bukti .dprd.prov fotokopi hologram dan plant dprd jambi prov tps dan kel. handal jaya bukti .dprd.prov fotokopi plant tps kel. lebak jambi bandlampiran dprd prov tps jambi kel. paal merah bukti .dprd.prov fotokopi plant tps dan dprd jambi prov kel. paal merah bukti .dprd.prov fotokopi lampiran dan plant jambi dprd prov tps kel. paal merahpasir putihsubhan saksi adalah ketua kpu provinsi jambi saksi menerangkan bahwa saat pleno kpu provinsi jambi, tanggal april ada rekomendasi secara lisan dari bawaslu provinsi jambi terhadap keberatan dari nasdem saksi menjelaskan bahwa rekomendasi itu ditindaklanjuti dengan memerintahkan kpu kota jambi agar bersama sama dengan panas kota jambi dan saksi dari nasdem untuk melakukan penelitian ulang terhadap perolehan suara partai nasdem kecamatan lingkar selatan. hasilnya dilaporkan kpu provinsi, kemudian perolehan suara nasdem ditetapkan kembali. dalam hal ini perolehan suara nasdem hasil prospek adalah yang sebelumnya ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi dari bawaslu saksi menerangkan bahwa dalam pleno kpu provinsi jambi kpu, pihak kpu mengakomodir keberatan keberatan dari partai partai politik sebagai perserta pemilu tetapi keberatan itu harus didukung dengan bukti. dalam hal ini, nasdem hanya mengajukan keberatan lingkar selatan. tidak ada keberatan kecamatan kecamatan yangusi saksi adalah divisi teknis penyelenggara pemilu saksi mempertegas apa yang telah disampaikan saksi atas nama subhan selaku ketua kpu wein arifin saksi adalah ketua kpu kota jambi saksi menerangkan bahwa partai nasdem pada saat pleno rekapitulasi kota jambi tanggal april telah mengajukan keberatan saksi, dibuktikan dengan db akan tetapi data data penunjang yang akan disinkronkan itu belum diserahkan ketika pleno kota, baru diserahkan pada malam harinya, tanggal jam wib kantor kpu. dalam artian pleno sudah ditutup saksi menerangkan bahwa tanggal april rapat pleno tingkat provinsi. saksi nasdem menyampaikan hal yang sama. kemudian, berdasarkan rekomendasi. dari bawaslu provinsi secara lisan, kpu provinsi memerintahkan kepada kpu kota untuk menyandingkan data lingkar selatan, yaitu data yang dimiliki oleh kpu kota jambi, bawaslu kota jambi, dan saksi partai nasdem. saksi menjelaskan bahwa kegiatan pertandingan data tersebut dilaksanakan dari tanggal april dan dilaksanakan pada ruangan berbeda, yaitu bukan pada ruangan rapat saat pleno provinsi sedang berlangsung. data yang disandingkan adalah yang dimiliki oleh bawaslu kota jambi dan kpu kota jambi dan saksi partai nasdem. saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil pertandingan tersebut seluruh perolehan suara nasdem tps kelurahan lingkar selatan kecamatan jambi selatan dihitung kembali, dan hasil dari penghitungan ulang seluruh semula perolehan suara nasdem pada kelurahan lingkar selatan adalah namun pada form menjadi bertambah saksi menyatakan bahwa hasil penambahan tersebut sudah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kpu kota jambi, bawaslu kota jambi, dan saksi partai nasdem atas nama awan hid. artinya, sudah disetujui hasil pertandingan data tps tersebut. sehinasdem, awalnya, untuk kota jambi adalah berubah menjadi saksi menegaskan bahwa berita acara tersebut sudah masukkan sebagai daftar alat bukti yanto terkait pernyataan saksi pemohon nasdem atas nama sofyan selaku relawan yang menyatakan bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota jambi, golden harvest tanggal april ada kejadian kotak terbuka pps kecamatan danau teluk (kecuali pasir panjang), saksi menjelaskan proses tersebut sudah diselesaikan bawaslu melalui sentra gakkumdu saksi menjelaskan, setelah kpu kota jambi. seluruh ppk termasuk ppk danau teluk membacakan hasi perolehan suara, terdapat perbedaan dengan yang ada pada saksi pemohon saksi menerangkan terhadap perbedaan tersebut, terjadi adu argumentasi dan kpu kota jambi meminta pendapat bawaslu kota jambi yang kemudian mengusulkan agar membacakan plant untuk seluruh kelurahan yang ada kecamatan danau teluk, dan proses itu dapat diselesaikan tingkat kpu kota jambi saksi menjelaskan bahwa baik seluruh saksi maupun bawaslu tidak lagi mengajukan keberatan setelah plant dibacakan dan tidak ada perbedaan dengan hasil yang sebelumnya.bukti kota sungai penuh pdip' dan partai kota sungai penuh golkar partai gerindemilihan sungai penuh sungai penuh sungai penuh terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif selama pelaksanaan pemilu yang mempengaruhi perolehan suara anggota dprd perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi untuk daerah pemilihan jambi bahwa pemohon mengajuo. keputusan komisi pemilihan umum provinsi jambi,bahwa sebelumnya, pemohon telah melakukan keberatan kepada memohoyang mana secara jelas terjadi kekeliruan penjumlahan suara yang merugikan suara pemohon. bahwa kemudian, memohon telah melakukan perbaikan kembali dan memohon akhirnya merevisi keputusan tersebut dan mengeluarkan surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi jambi, nomor: pts kpu prov tahun tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum provinsi jambi nomor:(vide bukti p1 jambi dan p1 jambi bahwa walaupun terdapat perubahan dan pengembalian beberapa suara suara pemohon yang hilang akibat kebiruan hasil rekapitulasi tingkat kelurahan desa, kecamatan dan kota wilayah daerah pemilihan|pan hanura bahwa berdasarkan dalil yang diajukan pemohon pada dapil sungai penuh pada angka memohon menyatakan bahwa penjelasan pemohon daerah pemilihan sungai penuh benar, karena proses pengisian berhologram itu menurut aturannya dilakukan tps pada hari pemungutan dan penghitungan suara. bukti kota sungai penuh bahwa hasil dari klarifikasi bawaslu kota sungai penuh berdasarkan keberatan dari memohon bahwa perkara ago tidak terbukti bukti kota sungai penuhdb berita acara hasil sungai penuh rekapitulasi dan hasil penghitdan calon anggota dprd kota sungai daerah pemilihan sungai penuh dan bukti kota fotokopi laporan pengaduan caleg partai sungai penuh nasdem atas nama drs. zaskia hendri bukti kota fotokopi surat bawaslu tentang tanggapan sungai penuh laporan caleg partai nasdem an. drs. zaskia hendrsungai penuh saksi menjelaskan berkenaan dengan keterangan saksi nasdem dapil atas nama zaskia hendri yang menyatakan bahwa kelurahan, ppk kecamatan sungai bungkal dilakukan pengisian tally ppk pada dasarnya menurut saksi sudah berpedoman pada surat daripada bawaslu atas laporan saksi zaskia hendri sendiri dan sudah dijawab oleh bawaslu yang oleh kpu sudah dianggap selesai karena sudah dilaporkan bawaslu dengan proses, dengan surat tertanggal april nomor bawaslu sungai penuh iv dan sudah dilampirkan dalam alat buktisid (pdip kota sungai penuh partai golkar partai gerindra dan partai kota sungai penuh demokratpan |. kota sungai penuh bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon pada point yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berat adalah tidak benar dan berdasar karena foto dan video yang dicurigai oleh pemohon tersebut adalah, dokumentasi pada tahapan pemungutan suara yang sedang berlangsung dan dilaksanakan oleh kpps hal ini dapat dilihat tidak adanya keberatan pada formulir c2. bukti kota sungai penuh s d dan bukti kota sungai penuh s d bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon pada point yang menyatakan bahwa antara ppk dan caleg mempunyai hubungan kekerabatan adalah benar tetapi hubungankota sungai penuh bahwa dalil pemohon pada point yang menyatakan caleg ajaran, sp,. si, armada, bubarkan, pd, pasaran. mendapatkan perolehan suara yang tidak wajar dengan dasar memiliki hubungan kekerabatan dengan ppk kecamatan koto baru, menurut memohon juga sebagai bentuk penilaian yang subjektif dan tidak berdasar atas hukum, karena tidak ada hubungannya perolehan suara caleg tersebut dengan keberadaan anggota ppk baik ppk koto baru maupun ppk pada kecamatan lain. bukti kota sungai penuh s d dan bukti kota sungai penuh s d bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada poin adalah benar karena berhologram bukan untuk diberikan kepada para saksi tetapi hanya untuk dimasukkan kedalam kotak suara untuk pleno rekapitulasi tingkat pps. bukti kota sungai penuh bahwa apa yang didalilkan pada poin sangatlah kabur dan tidak berdasar hal ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan kepada bawaslu sebagaimana dimaksudlaporan dugaan tindak pidana pemilu. bukti kota sungai penuh bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada poin adalah kabur karena semua penyelenggara pada semua tingkatan dalam wilayah kota sungai penuh telah, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum. bukti kota sungai penuh bahwa menurut memohon pernyataan pemohon pada angka tidak dapat dijadikan dasar terjadinya pelanggaran dan menjadi patut untuk diperselisihkaberita acara klarifikasi atas sungai penuh rekomendasi panas kota sungai penuh bukti kota fotokopi dpt tps desa debat sungai penuh bukti kota fotokopi dpt tps desa debat sungai penuh bukti kota fotokopi pkpu nomor tahun sungai penuh bukti kota fotokopi s d pkpu nomor sungai penuh tahun bukti kota fotokopi dan pkpu nomor sungai penuh tahunecamatan kota baru, kota sungai penuh saksi membantah pernyataan saksi nasdem, kasmir masak yang menyatakan adanya pencoblosan massal tps desa kota manis dan tps desa kota baru. saksi menyatakan sebagai ketua ppk kecamatan kota baru sampai saat ini belum menerima laporan dari partai apa pterkait kasus ini. bahkan sampai pleno ppk sendiri tidak satu pun saksi yang merasa keberatan terhadap hasil pemilu aprilmeme dip dan partai golkar kota sungai penuh partai gerindra partai demokrat (pan pre partai hanura bep nge ubin pkpi bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada angka adalah tidak benar dan berdasar karena semua pemilih yang terdapat pada daftar pemilih desa debat telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih bukti kota sungai penuh dan bukti kota sungai penuh bahwa atas dalil pemohon pada angka dan angka memohon merasa tidak memiliki kewenangan untuk menjawab hal tersebut. bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada angka memohon sangat keberatan karena apa yang didalilkan pemohon tersebut tidak berdasarkan atas pakta yang terjadsungai fotokopi daftar pemilih tetap tps penuh desa debat bukti kota sungai fotokopi daftar pemilih tetap tps penuh desa debatodi solpianto saksi adalah ketua kpps tps desa debat, kecamatan debat, kota sungai penuh saksi membantah pernyataan saksi partai nasdem yang menyatakan bahwa desa debat terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. karena menurut saksibenar adanya sebagai warga desa debat dan tercatat dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap tps saksi membantah tuduhan pemilih yang memilih selain dari tps desa debat, menurut saksi hal itu bukanlah kewenangan saksi selaku ketua kpps tps orang yang menurut saksi nasdem berasal dari luar daerah ternyata ada dalam dpt warga desai deterkait adanya pemilih bawah umur atas nama intan ratna dewi. berdasarkan daftar pemilih tetap, yang bersangkutan tidak berumur tahun karena lahir pada tanggal mei tahun serta bukan seorang pelajar kelas smp.secarapil jambi.:aman pamaperolehan suara partai nasdem tingkat provinsi dapil jambi semula suara menjadi suaradapil jean ambil (sapa nomor ooec. kel. ket pohon hon asli baru besar kt.o3 jumlah tps rumus excel jumlah tps rumus exctetap saja pemohon merasa keberatan hasil rekapitulasi tersebut karena memohon tetap saja melakukan kekeliruan yang berakibat merugikan hak pemohon. bahwa perselisihan suara terjadi berawal dari rekapitulasi tingkat kelurahan yang dilakukan oleh memohon, dimana terdapat (tigabelas) kelurahan yang terjadi kekeliruan dalam penjumlahan dan pencatatan rekapitulasi bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota dprd daerah pemilihan jambi sebagai berikut pengisian keanggotaan dprd provinsi jambi perolehan suara pemohon provinsi jambi untuk pengisian keanggotaan dprd perolehan suara pemohon versi memohon berdasarkan surat keputusan nomor pts kpu prov tahun dan versi pemohon: table jambi dapil perolehan suara sisi alat bukti mal law p1 jambi jambi s.d p1 jambi setelah dilakukan perubahan berdasarkan surat keputusan nomor pts kpu prov tahun table jambi dapil perolehan suara sisi alat bukti p1 jambi jambi s.d p1 jambi bahwa berdasarkan table yang pemohon buat diatas, pemohon juga menguraikan lokasi kelurahan kelurahan yang menjadi masalah terdapatnya kekeliruan yang dibuat oleh memohon seperti dibawah ini table'#e salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman:terisi ang kt. tps dan mangu berdasarkan rai tela solok bukti tps tidak ada, nai sipil kt. tps dari web kpu pura tps tidak ada tps dari web kpu mat kt. tps blm copy lego bukti tps tidak terisi kt. tps dari webai bukti tps tidak terisi putri kt. tps tidak ada tps tidak ada tps tidak terisi tps tidak ada tps tidak terbni cah tung jaya kt. website kpu lebak bukti tps tidak ada ban kt. perolehan suara partai dung10tidak terisi sela kar kt. tps tidak ada tan sela perolehan suara partai tan dan caleg tps tidak ada perolehan suara partai dan caleg paal bukti tps jumlah c1 merah kt. rumus excel tail.? tps tidak terisi tps tidak ada tps tidak terisi tal bukti lengkap ang kt. bak ung putih kt. angka hal. kelurahan kenali besar tps term pem nama calon matan anon anon wasit. kota kenali drs. lukman dan pemohon dan baru besar jafri, mba bawasludam.imanudin danjambi, tina sofa dewi cristina simbolon dahlia, armada asnawi, dan pemohon dan bsc bawaslu kota jambi. partai nasdem dan pemohon dan bawaslu kota jambi. simbolon angka hal. kelurahan mayang mengurai matan pemohon hon kota mayang pemohon bawaslu kota baru mengurai jambi,ota mata term nama calon hon telan solok dahlia, amd dan pemohon adipura sipil dan bawaslu kota jambi, kelurahan selamat angka hal. kaca ter pem nama calon tan moh pohon pera, mat pemohomata ter pem nama calon pcon|angka hal. kelurahan handal jaya kaca ter nama mata pem calon pohonelurahan lingkar selatan angka hal.mata tps term nama ekor calon hon jambi paal tina sofa dan pemohon sela merah dan tan bawaslu kota jambi nama calon pohon hon jam jalantamatan penatjumlah perolehan suara partai nasdem tingkat provinsi dapil jambi semula suara menjadi suara,on asinan tomohon pemohon! sih aat bukti law kota baru p1 jambi kelurahan s.d p1 jambi kenali besar dan p1 jambi p1 jambi kelurahan s d p1 jambi mayang dan p1 mengurai jambi tekanan pura p1 jambi im b kelurahan dan p1 jambi solok sipil dan p1 jambi selamat s.d p1 jambi lego s d p1 jambi sungai putri jambi timur s.d p1 jambi payo lincah belitung p1 jambi kelurahan s.d p1 jambi handal jaya kelurahan p1 jambi lebak bandung jambi selatan kelurahan p1 jambi lingkar jambi selatan kelurahan pi jambi17perolehan suara alat dapil np,aca keju perolehan suara bukti mata raha term pan ket oho was kota (kena bukti tps rumus excel baru (li jumlah besa kt.0o3 tps rumus excel jumlah tps rumus excelang terisi mang kt. tps urai dan berdasarkan |tela |solo bukti tps tidak ada, nai tps dari web kpu pura sipil kt. tps tidak ada tps dari web kpu sela bukti tps tidak ada mat tps bim kt. copy lego bukti tps tidak terisi tps dari web kt. bukti tps tidak terisi tps tidak ada putri kt. tps tidak ada tps tidak teristps tidak terisi jambi payo bukti lengkap timur selain cah kt.o9 tung website kpu jaya kt. lebak bukti tps tidak ada ban perolehan suara dung kt. partaitidak terisi sela kar tps tidak ada tan sela kt. perolehan suara tan partai dan caleg tps tidak ada perolehan suara partai dan caleg paal bukti tps jumlah c1 mera rumus excel kt. asal.? tps tidak terisi tps tidak ada tps tidak terisi tal bukti lengkap ang bak kt. ung pasir bukti lengkap putih kt. angka hal. kelurahan kenali besar kaca mata term pan nama calon pohon untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat marak diajari hamba kena pai nasa, fax email: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: icon|lu io. hoo0000000000000001 kota kenali drs. dan pemohon baru besar lukman dan bawaslu jafri, mbajafimanudin dan pemohon dan bawaslu kota jambi, tina sofa dewi cristina simbolon dahlia, armada dan pemohon asnawi, bsc dan bawaslu kota jambi. partai nasdem dan pemohon dan bawaslu kota jambi. dewi cristina simbolon angka hal. kelurahan mayang mengurhon hon kota mayang pemohon bawaslu kota jambi, baru menguraiaca mata ian pama nama calon ket pohon hon telan solok dahlia, amd dan adipura sipil pemohon dan bawaslu kota jambi, kelurahan selamat angka hal. kaca ter pem nama calon moh tan pohon telan sela awan hid tps dan mat pemohon danpohon honka hal. kelurahan handal jaya kaca ter nama mata pem calon pohon aloada para kpps. kelurahan lingkar selatan angka halisa mata tps term hon jambi paal tina sofa dan pemohon sela merah dan tan bawaslu kota jambi.| keluar tps| nama serasah kterm pan pohon was hon jam jalan im.kaca nama tps term calon hon jambi pasir partai dan pemohon sela putih nasdem dan bawaslu tan kota jambi dapil sungai penuh sehubungan dengan laporan pemohon pada nomor dan terkait dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh memohon, dimana pemohon merasa keberatan karena terindikasi adanya pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh pihak memohon yang mana pelanggaran ini berpengaruh pada perolehan suara pemohon didaerah pemilihan sungai penuh dancal man ban spasi kelurahan p1 jambi bakung kelurahan p1 jambi jia bas bahwa berdasarkan table berikan memohon kepada pemohon pada saat tiap tiap tps terdapat selisih sebanyak (dua ratus enam puluh dua) suara, dari kelurahan, sehingga suara yang diperoleh pemohon daerah pemilihan jambi seharusnya sebanyak suara sah, bukan suara sah yang ditetapkan oleh memohon melalui surat keputusan nomor pts kpu prov tahun bahwa pada kelurahan kenali besar terdapat tps yang salah dalam perhitungan diantaranya tps dimana dalam penjumlahan suara seharusnya memperoleh suara tetapi tercatat suara yang diperolehingkat kelurahan ditulisapabila dijumlah maka selisih kehilangzas pemilu yang uber dan judul. dalam hal ini bawaslu kota sungai penuh belum menemukan bukti bukti kongkrit terkait adanya dugaan pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dilaporkan oleh pihak pemohon dan bawaslu kota sungai penuh belum menerima laporan secara resmi dari pihak pemohon sesuai dengan tata cara pelaporan yang diatur dalam perbawaslu tahun lampiran bukti p kt sehubungan dengan permohonan pemohon pada nomor bahwa didaerah pemilihan sungai penuh telah ditemukan oleh pemohon dimana petugas kpps dan petugas pps melakukan pencatatan berhologram ditempat ppk. dalam hal ini bawaslu kota sungai penuh telah melakukan pengkajian dan penelitian dari beberapa berkas yang terlampir dalam surat nasdem tanggal april nomor: iv nasdem dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang dugaan yang dibanggakan serta telah memberitahukan hasil pengkajian kami kepada yang bersangkutan tertanggal april lampiran bukti p kt sehubungan dengan permohonan permohonan pada nomor yang mana dicurigaketahui secara bukti foto dan video petugas kpps membagikan sisa surat suara untuk dibagikan dan dicoblos oleh penyelenggara secara ilegal untuk melakukan penggelembungan dan memenangkan seseorang dari partai tertentu. dalam hal ini bawaslu kota sungai belum menerima laporan secara resmi dari pihak pemohon terkait dengan laporan pembagian sisa surat suara diseluruh tps desa koto limau manis kec. koto barunomor yang menyatakan bahwa diketahui anggota ppk kecamatan koto baru memiliki hubungan kekerabatan dengan caleg tertentu. dalam permasalahan ini proses perekrutan ppsehubungan dengan laporan pemohon yang diduga caleg a n ajaran, sp, dan armada, serta pasaran, mendapatkan perolehan suara yang tidak wajar terutama kec. koto baru. dalam hai ini bawaslu kota sungai penuh tidak menemukan ketidak ajaran dari perolehan suara tiga caleg tersebut dan berdasarkan penetapan hasil suara oleh kpu kota sungai penuh untuk dapil sungai penuh sebagai berikut rae suara s.pd ajaran,sp.m.si| pasaran,k lampiran bukti p kt sehubungan dengan laporan pemohon nomor yang menyatakan bahwa petugas kpps dibeberapa tps ada yang tidak mau menyerahkan tersegel hologram kepada saksi saksi termasuk saksi pemohonlampiran bukti p kt sehubungan dengan laporan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah melakukan pengaduan kepada bawaslu kota sungai penuh pada tanggal april terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. dalam hal ini bawaslu kota sungai penuhatas nama tim sukses rizal urut partai nasdem yang serialnya pengusutan tindak pidana pemilu april dapil ill kecamatan tanah kampung kurun debat dansu desa debat, koto demo dan koto tudung tps ii. lampiran bukti p kt sehubungan dengan laporan pemohon pada dan yang menyatakan bahwa pemohon menemukan banyak pelanggaran kota sungai penuh baik dapil sampai yang salah satu substansi pokok permasalahannya adalah keterlibatan pns dan penyelenggara pemerintah untuk memenangkan caleg dari partai demokrat, penyusunan dps dan dpt yang tidak wajar, pemilih ganda serta kecurangan yang dilakukan oleh petugas kppsdan yang menyatakanpemilih dibawah umur dan saksi pemohon telah melapor kejadian ini bawaslu kota sungai penuh. dalam hal ini bawaslu kota sungai penuh pernah menerima laporan pemohon atas nama supardi asri perihal pemilih ganda dan pemilih dibawah umur, akan tetapi laporan ini sudah kami tindak lanjuti dan diteruskan kepada sentra gakumdu dan hasil sentra gakumdu tersebut bahwa perkara ini tidak bisa ditindak lanjuti pidana pemilu atau penghentian perkara dikarenakan keterbatasan waktu dalam pemprosesan perkara dan tidak bukunya syarat materiil. yang dimaksud dengan tidak terpenuhinya syarat materil adalah dimana sentra gakkumdu meminta kepada pemohon agar melengkapi bukti bukti berupa form dan daftar hadir pemilihan pada tps desa peerinci yang berarti membenarkan dugaan yang dibanggakan pemohon. tetapi permintaan sentra gakkumdu tidak dapat dipenuhi oleh pemohon. berkaitan dengan saksi pemohon yang diajak duel oleh bawaslu kota sungai penuh, bahwa bawaslu adalah sebuah lembaga pengawasan pemilu yang tugas dan wewenang telah diatur oleh undang undang tidak akan memungkinkan untuk mengajak duel berkelahi seseorang. memang saksi pemohon pernah melapor kantor bawaslu kota sungai penuh dan kami sudah menjawab apa yang menjadi keberatan saksi pemohon, akan tetapi saksi pemohon menolak jawaban dari kami dan ingin menuntut kami serta memaksa untuk mengeluarkan rekomendasi psu daerah tersebut. lampiran bukti p kt sehubungan dengan laporan pemohon yang menyatakan bahwa diketahui pemohon ternyata ketua bawaslu kota sungai penuh yang bernama toni indrayadi adalah seorang yang berstatus pegawai negeri sipil dan memiliki kedekatan dengan walikota sungai penuh yang merupakan kader demokrat. dalam hal ini bawaslu kota sungai penuh membenarkan pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa ketua bawaslu kota sungai penuh toni indrayadi, adalah berstatus pegawai negeri sipil, akan tetapi perekrutan bawaslu kab kota provinsi jambi sudah sesuai dengan prosedur dan undang undang tahun tentang persyaratan menjadi anggota bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kab kota, bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan yang dimana dalam tersebut tidak ada yang melarang untuk pns ikut serta masuk menjadi anggota bawaslu kab kota. dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor. tahun disebutkan tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik. adapun hubungan kedekatan ketua bawaslu kota sungai dengan walikota sungai penuh hanya bersifat profesional antar dua lembaga, yaitu lembaga penyelenggara pemilu dengan lembaga pemerintahan. lampiran bukti p kt sehubungan dengan laporan pemohon yang menyatakan proses rekapitulasi kota sungai penuh tidak dihasilkan dari proses pemilu yang jujur dan adil dan nilai cacat hukum. berdasarkan peragawngai penuh proses rekapitulasi suara tingkat pps, ppk dan kpu kota sungai penuh sudah sesuai dengan prosedur penetapannya, khususnya daerah pemilihan dapil) jambi dprd provinsi), dan dapil sungai penuh sungai penuh sungai penuh dprd kota sungai penuhdprd provinsi) i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara pemohon adalah suara, sedangkan perolehan suara pemohon menurut memohon adalah suara, sehingga terdapat pengurangan suara yangkibat kekeliruan penjumlahan suara oleh memohon tps tps tps tps tps kelurahan kenali besar, pada tps kelurahan mayang mengurai, tps kelurahan solok sipil: tps kelurahan selamat, tps kelurahan lego, kesalahan penjumlahan pada tps kelurahan lego: tps tps kelurahan sungai putri: tps tps tps kelurahan payo lincah: tps tps tps kelurahan handal jaya:di tps kelurahan lebak bandung: tps tps tps tps tps kelurahan lingkar selatan: tps tps kelurahan all merah, tps tps kelurahan talang bakung, tps kelurahan pasir putih. pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi, pemohon mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut memohon telah melakukan perbaikan dengan mengeluarkan surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi jambinamun setelah dilakukan perbaikan perolehan suara pemohon menurut memohon adalah padahal menurut pemohon seharusnya memperoleh suara, sehingga masih terdapat selisih suara. setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, jawaban memohon, bukti bukti surat tulisan yang diajukan para pihak, keterangan saksi pemohon dan memohon, keterangan bawaslu serta kesimpulan para pihak, mahkamah berpendapat sebagai berikut: mengenai tps tps kelurahan lingkar selatan yang diperselisihkan oleh pemohon, menurut mahkamah terhadap tps tps tersebut telah dilakukan penelitian ulang sebagaimana rekomendasi bawaslu provinsi jambi dibuktikan dengan surat (vide bukti jambi1. bersesuaian dengan keterangan saksi pemohon dan saksi memohon. saksi pemohon yang bernama awan hid saksi partai nasdem) dan muhamad sofyan pemantau resmi dari himpunan insan pers seluruh indonesia) pada pokoknya menerangkan bahwa ada kesalahan penjumlahan tps dan dilakukan penghitungan ulang untuk kelurahan lingkar selatan atas formulir dan formulir dari panas, kpu, dan saksibaikan. saksi memohon yang bernama subhan ketua kpu provinsi jambi) dan wein arifin ketua kpu kota jambi) pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan saksi pemohon tentang adanya penelitian ulang tps kelurahan lingkar selatan dan telah setujui oleh saksi partai nasdem yang bernama awan hid. oleh karenanya menurut mahkamah, dalil permohonan mengenai tps, kelurahan lingkar selatan, tidak beralasan menurut hukum: setelah mahkamah memeriksa secara saksama bukti surat tulisan pemohon dan memohon karena perolehan suara pemohon baik pada bukti formulir maupun formulir adalah sama dengan bukti formulir plant, formulir dan bukti formulir yang diajukan oleh memohon, yaitu pada tps kelurahan kenali besar, kecamatan kota baru (vide bukti p1 jambi p1 jambi t .dprd.prov jambi t .dprd.prov jambi . .dprd.prov jambi ):tps kelurahan payo lincah, kecamatan jambi timur (vide bukti p1 jambi p1 jambi t .dprd.prov jambi t .dprd.prov jambi t .dprd.prov jambi menurut mahkamah, ada pula tps tps yang juga tidak bermasalah karena bukti formulir plant sama dengan bukti formulir yaitu tps kelurahan selamat, kecamatan tekanan pura (vide bukti p1 jambi .dprd.prov jambi tps kelurahan sungai putri, kecamatan tekanan pura (vide bukti p1 jambi .dprd.prov jambi .dprd.prov jambi tps kelurahan payo lincah, kecamatan jambi timur (vide bukti p1 jambi .dprd.prov jambi .dprd.prov jambi tps kelurahan handal jaya, kecamatan belitung (vide bukti p1 jambi .dprd.prov jambi .dprd.prov jambi tps kelurahan lebak bandung, kecamatan belitung (vide bukti p1 jambi .dprd.prov jambi .dprd.prov jambi tps kelurahan talang bakung, kecamatan jambi selatan (vide bukti p1 jambi .dprd.prov jambi .dprd.prov jambi tpsl [email protected] woo komlia suko mulyo zubaidah suko mulyo ramah suko mulyo syahril suko mulyo syahrial suko mulyo ibnu hajar suko mulyo master suko mulyo yanti suko mulyo halimahtusa diah suko mulyo sulaiman suko mulyo syaiful bahri suko mulyo nur hasen suko mulyo peri rwanda suko mulyo juliana suko mulyo hasil suko mulyo ismail suko mulyo samsuwarni suko mulyo dewi russia suko mulyo mariana suko mulyo faisal suko mulyoemohon(bukti(bukti yang mana dapat dipastikan undangan yang disalahgunake salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: tersebut adalah undangan pendukung simpatisan dari pemohon yang tidak disampaikan kepada yang berhak,(bukti kemazaropi alias kopi, saksi partai gerindra (bukti arif sumbar jaya, saksi pdi perjuangan bukti dan andy, saksi partai keadilan sejahtera bukti, fahmi, supriyadi: afrizal, jalan: hajar, alek candra, dil(bukti data pemilih, pengguna hak pilih, dan surat suara jumlah pemilih terdaftar dalam dpt pemilih khusus tambahan dpk tb) jumlah data pemilihemohon tidak memberikan reaksi dan catatan keberatan keberatan, karena saat kejadian saksi tps dari pemohon sedang tidak ada tempat, yang bersangkutan sedang istirahat makan siang dan sholat (bukti bahwa pemohonemohonbahwa. pada tanggal april pemohonemohon untuk mendapatkan kursi ke dprd kabupaten sarolangun dapil sarolangun yang manadiunduh dari laman: suara pemohon hanya berselisih suara dibandingkan dengan partai politik lain (surat pernyataan masyarakat yang terdaftar dalam dpt s.d.surat pernyataan fahmi rizal, mencoblos berulang ulang bukti p surat pernyataan andi mulya, mencoblos berulang ulang: bukti surat pernyataan priadi, mencoblos berulang ulang bukti surat pernyataan helmi, mencoblos berulang ulang bukti surat pernyataan ahmad jaelani, saksi tps bukti surat pernyataan kopi, saksi tps bukti surat pernyataan arif sumbar jaya, saksi tps bukti surat pernyataan andy, saksi tps bukti formulir model tps desa pelawsurat pernyataan afrizal, saksi pemohon tps bukti laporan pemohon bawaslu kabupaten bukti p formulir db terkait keberatan keberatan pemohon bukti pengaduan pemohon bawaslu kabupaten bukti surat pernyataan kurniawan, ketua tps berdasarkan fakta hukum dsepanjang daerah pemilihan sarolangumbi perolehan suara pemohon (partai politik) provinsi jambi untuk pengisian keanggotaan dprd dapil sarolangutokopfotokopi surat pernyataan masyarakat yang terdaftar dalam s.d. dptp fotokopi surat pernyataan fahmi rizal, mencoblos berulang ulang bukti p fotokopi surat pernyataan andi mulya, mencoblos berulang ulang: bukti fotokopi surat pernyataan priadi, mencoblos berulang ulur salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: bukti p fotokopi surat pernyataan helmi, mencoblos berulang ulang bukti fotokopi surat pernyataan ahmad jaelani, saksi tps bukti fotokopi surat pernyataan kopi, saksi tps bukti fotokopi surat pernyataan arif sumbar jaya, saksi tps bukti fotokopi surat pernyataan andy, saksi tps bukti fotokopi formulir model tps desa pelawan: bukti fotokopi surat pernyataan afrizal, saksi pemohon tps bukti fotokopi laporan pemohon bawaslu kabupaten bukti fotokopi formulir db terkait keberatan keberatan pemohon bukti fotokopi pengaduan pemohon bawaslu kabupaten bukti fotokopi surat pernyataan kurniawan, ketua tps. jawa barat illwoomooo.o memohon, membaca permohonan pemohon, mendengar dan membaca jawaban1x11 yang selanjutnya untuk provinsi jambi dicatat dengan nomor php.dpr dprd xii sebagaimana.:laksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa pelawan sesuai ketentuan dan prosedur yang ada dan tidak terdapat kecurangan (bukti kab sarolangun bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan ada kecurangan tidak diberikan undangan pemberitahuan pemilih atau formulir sebanyak orang adalah tidak benar, karena diantara orang itu terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak orang dan disaksikan oleh masyarakat setempat bukti kab sarolangun lebih lebih formulir model bukan suatu syarat untuk menggunakan hak pilih: tabulasi pemilih yang memilih imam rawa ti | suko tuo jasoorwocok 1s050ss000sso001 suko tuo amman rm |16080810005s0005 sukomtuylah satu dari nama yang disebut oleh pemohon yang bernama sri hambarawati, menurut pemohon tidak mendapatkan undangan tidak benar adanya dengan adanya surat pernyataan sri hambarawati bukti kab sarolangun bahwa tidak benar sdr andi mulya, sdr priadi, sdr helmi mencoblos berulang ulang menggunakan surat undangan yang telah salah gunakan berdasarkan pengamatan saksi tps bersangkutan(bukti kab sarolangun bahwa terjadinya pencoblosan berulang ulang oleh sekelompok orang yang disaksikan oleh ahmad jaelani saksi dari partai demokrat, tema berapi saksi partai gerindra, arif umbarjaya saksi partai pdi p, tidak benar adanya karena nama yang disebutkan pemohon bukan saksi partai yang bersangkutan( bukti kab sarolangun bahwa ada keterangan dari ppl desa pelawan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terdapat kecurangan( surat pernyataan ppl, bukti kab sarolangun bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara desa pelawan tidak ada keberatan saksi dari partai amanat nasional (bukti kab sarolangun petitmohonan menerima dalil dalil memohon untuk seluruhnya menolak permohonan memohon untuk seluruhnyaokok permohonan untuk provinsi jambi kabupaten sarolangun bawaslu kabupaten sarolangun menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa berdasarkan keberatan pemohon pada poin dan bahwa bawaslu kecamatan pelawan dan bawaslu kabupaten sarolangunyang serialnya pengaduan terindikasi kecurangan pemilu legislatif tahun tps desa pelawan kecamatan pelawan yang mana alamat surat tersebut tujukan ke kecamatan pelawan dan surat lainnya ditujukan kepada bawaslu kabupaten sarolangun. surat tersebut diterima oleh bawaslu kecamatan pelawan dan bawaslu kabupaten sarolangun pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal mei sedangkan tanggal pada surat tersebut adalah tertanggal april kemudian pemohon juga tidak meminta untuk dibuatkan pengaduan secara resmi dan hanya memberi tahu bahwa pemohon siap akan mendaftarkan sengketa perselisihan hasil perolehan suara php) mahkamah konstitusi. lampiran bukti bahwa terhadap permasalahan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu kecamatan dan ppl tidak ada temuan dan atau laporan terkait pokok permohonan tersebut. bahwa terhadap pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan memilih berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bahwa undangan pemilih bukanlah suatu syarat mutlak untuk menggunakan hak pilih, sebagaimanamengatur banten dapil tangeranguntuk dapil sarolangun dprd kabupaten), diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan sebagaimana telah diputus mahkamah konstitusi dengan ketetapan nomor php dpr dprd xii bertanggal mei menimbang bahw. permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yaitupmkt waktusarolangbuktiahwa keberatan ini diajukan karena keputusan, berita acara, dan sertifikat rekapitulasi yang dikeluark(dapil) sarolangun yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini: bahwa pemohon adalah caleg partai amanat nasional (pan) untuk dprd kabupaten sarolangun nomor urut daerah pemilihan sarolangun meliputi wilayah pelawan singkat atas nama susi ariyanto, s.p.(vide bukti (aj emtesaraa esa hancur wan cofpanaibemora agrahanura partai kebangkitan bangsa ane| fta' amanat nasehat 1sre| toolsarolangun sebanyak kursi, maka dapat diperhitungkantersebut atasemohon) yang memperoleh suara sebanyak (dua ribu tiga ratus tujuhpuluh delapan) suara, bahwa pemohonnamun pemohonemohon:emohon, karena mengakibatkan potensi perolehan suara pemohonemohon sebanyak sekitar (seratus tiga) ormana bisa lebih dari suara jika diperhitungkan dengan masyarakat lain yang sampai diajukannya permohonan ini belum sempat membuat pernyataanemohons.d. bukti febrian dalahurianti suko mulyo irwan saputra suko mulyo sri hambarawati suko mulyo suko mulyo hasil suko mulyo mugi suko mulyo pasta defrawindo suko mulyo rupa yahya suko mulyo lis ariska suko mulyo seni eka maria suko mulyo rizki akbar suko mulyo wind eka putri suko mulyo surai suko mulyo nazaruddin suko mulyo latif suko mulyo angga suko mulyoja. tarmizi,hm suko mulyo gayasalim ' suko mulyo rudi suko mulyo ' |6o adnan suko mulyo ismail suko mulyo saddamhusen suko mulyo srl suko mulyo lisa suko mulyo rahim suko mulyo untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat senada man konettus resume indononda waskita uus tab.h., rusdianto matulatuwa, sh., lim abdul halim, s.cara tidak sah) yang diduga dilakukan oleh memohon bekerjasama dengan caleg nomor urut muntalia, sh. berjumlah suara berdasarkan bukti p . ,p dan bahwa berdasarkan pleno ppk siulak mukai dan kpu kabupaten kerinci suara caleg nomor urut muntalia, (dua) tps tersebut bertambah menjadi suara dan itu merupakan penjumlahan yang keliru dan merupakan pelanggaran hukum dan merusak proses demokrasi yang dilakukan oleh pihak memohon. padahal berdasarkan saksi dan bawaslu berjumlah suara terjadi kelebihan suara caleg nomor urut muntalia sebanyak suara dan sudah selayaknya suara tersebut dikurangi menurut hukum bahwa berdasarkan berita acara kpu provinsi jambisetelah menggabungkan suara pada dapil jambi antara kabupaten kerinci dan kota sungai penuh menetapkan suara caleg dan caleg terpilih sebagai berikut caleg urut damri, pd, sejumlah (empat ribu enam suara) caleg urut muntalia, sejumlah (empat ribu tiga puluh empat suara) maka berdasarkan hal tersebut caleg terpilih nomor urut muntalia, unggul (dua puluh delapan) suara dari caleg nomor urut damri, pd, si. dari perhitungan yang dilakukan oleh pihak memohon jelas merupakan bentuk kekeliruan karena belum melakukan pengurangan suara caleg terpilih yang melakukan penggelembungan suara sejumlah (empat puluh delapan) suara yang terdapat desa mukai tengah kecamatan siulak mukai kabupaten kerinci dan sudah seharusnya penetapan calon terpilih anggota dprd provinsi tersebut batal demi hukum: seharusnya perhitungan suara yang benar setelah dilakukan pengurangan suara berdasarkan bukti yang dimiliki saksi, dari saksi partai lain, yang dimiliki bawaslu desa mukai tengah kecamatan siulak mukai dan berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon sudahmuntalia, dikurangi sejumlah (empat puluh delapan) suara sehingga menjadi caleg urut damri, pd, sejumlah suara caleg urut muntalia, sejumlah suara bahwa selisih untuk keunggulan suara urut damri sejumlah suara bahwa setelah pengurangan suara sebagaimana bukti bukti yang diajukan oleh pemohon sudah seharusnya sesuai dengan hukum, mahkamah konstitusi menetapkan suara caleg urut damri pd, si. berjumlah caleg urut muntalia, berjumlah bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon sangat jelas dan nyata bahwa yang berhak menjadi anggota dprd provinsi jambi terpilih daerah pemilihan jambi empat) kabupaten kerinci dan kota sungai penuh adalah nomor urut damri, pd, sijambjambi untuk perolehan suara pemohon perseorangan damri, pd.,sampai dengan sebagai berikut. bukti fotokopleno dilaksanakan pada hari sabtu tanggal april bertempat gedung nasional sungai penuh bukti fotokopi model db berita acara nomor: ba kpu krc v2014 tentang hasil. rapai ini dilaksanakan aula kantor kpu kabupaten kerinci pada hari rabu tanggal mei bukti fotokopi model yang diperoleh saksi pada saat pemilihan pada tanggal april lalu tps desa mukai tengah, kecamatan siulak mukai bukti fotokopi model yang diperoleh saksi pada saat pilihan pada tanggal april lalu tps desa mukai tengah, kecamatan siulak mukai bukti fotokopi model da hasil pleno ppk kecamatan siulak mukai yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal april bukti fotokopi mode versi bawaslu provinsi jambi pada tps dan tps desa mukai tengah, kecamatan siulak mporan saksi damri, pd., a.n. heri aldi, kepada bawaslu provinsi jambi, penerimaan laporan nomor: bawaslu jbi lp pileg bulan iv bukti fotokopi rekomendasi bawaslu propinsi jambi nomor: bawaslu jbi iv tertanggal april tentang tindak lanjut rekomendasi bawaslu agar dilaksanakan penelitian ulang terhadap perolehan suara pada setiap tingkat, dan bawaslu kabupaten kerinci diminta untuk mengawasinya bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum nomor: ba kpu prov tertanggal meibukti fotokopi berita acara pleno komisi pemilihan umum kota sungai penuh nomor iba iv tanggal april tentangbukti fotokopi model versi kpu kabupaten kerinci yang diperoleh dari website resmi kpud kerinci untuk tps dan tps desa mukai tengah, kecamatan siulak mukai bukti dokumentasi (photo photo) rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pleno ppk kecamatan siulak mukai, yang diambil (photo) oleh saksi partai gerindmuman yang ditempelkan oleh wanita pada saat plenldi saksi adalah saksi caleg pkb provinsi jambi atas nama damri pd., dan sekretaris dpc kabupaten kerinci saksi juga merupakan koordinator desa mukai tengah saksi menyatakan bahwa ditandatangani oleh kpps dan saksi, dan perolehan suara untuk caleg nomor urut atau damri berdasarkan tps adalah sedangkan caleg nomor urut adalah untuk tps perolehan suara caleg nomor urut adalah sementara caleg nomor urut adalah saksi melapor panas pada tanggal april dan direkomendasikan agar melapor bawaslu provinsi jambi. hasil rekomendasi bawaslu adalah kpu provinsi melakukan penelitian ulang atau penghitungan ulang beberapa kecamatan saksi menyatakan bahwa kpu kemudian melakukan penghitungan ulang, tetapi tps desa siulak mukai tidak dihitung ulang isme tepi saksi adalah saksi rekap mandat ppk kecamatan siulak mukai untuk partai gerindra. saksi menerangkan rekap ppk pleno dilaksanakan (tiga) hari yaitu tanggal april sampai dengan april saksi menyampaikan bahwa hasil rekap pleno ppk kecamatan siulak mukai, suara untuk caleg nomor urut damri adalah sedangkan untuk caleg nomor urut muntalia suaranya saksi menerangkan bahwa perolehan suara muntalia suaranya tps adalah dan tps adalah untuk caleg nomor urut tps adalah dankecamatan koto baru yang merupakan salah satu kecamatan daerah pemilihan sungai penuh telah terjadi penggelembungan suara secara sistematis khusus untuk dprd kota sungai penuh dengan rincian pelanggaran sebagai berikut bahwa seluruhbahwa ppk kecamatan koto baru telah sengaja memperlambat pengiriman c1 hologram kepada kpu kota sungai penuh, yakni diterima oleh kpud kota sungai penuh pada tanggal s d april sehingga pelaksanaan scan pada website pemilu kpu.id menjadi terlambat pula. dengan demikian kpps pps ppk mempunyai kesempatan merubah dprd kota sungai penuh. sehingga yang diterima oleh saksi partai telah berubah. bahwapil kota sungai penuh terdapat kursi dengan peroleh suara dan kurisa kursi jum kursi partai suara kursi suara nasdem pkb pks pdip golkar gerindra demokrat pan ppp hanura pbb pkpi nas ag. bahwa perbedaan suara pkb dengan demokrat untuk kursi kedua adalah sebanyak suara. keunggulan suara demokrat ini diperoleh dengan cara cara yang tidak sah dan melanggar hukum. bahwa seharusnya jika tidak terjadi pelanggaran, maka satu kursi pada hitungan kedua diberikan kepada pemohon, bukan kepada partai demokrat. bahwakamarnya sebagai berikut memerintahkan memohon untuk melakukan penghitungan suara ulang wilayah kecamatan koto barotad kabupaten kota dprk sepanjang daerah pemilihan kota sungai penuhamann,memohon jas aceh s.d. . dst. jika kita lihat permohonan dari pemohon, maka banyak sekali. tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohoupatenantri, pd. si) untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi daerah pemilihan jambihalaman adalah agar mahkamah konstitusi menetapkan pemohon menjadi anggota dprd propinsi jambi terpilih. bahwa mahkamah konstitusi dalam sengketa hasil pemilu ada sepanjang mengenai sengketa hasil perhitungan suara partai politik atau calon anggota legislatif, bukan untuk menetapkan seorang calon anggota legislatif menjadi anggota dpr dprdbahwa terhadap dalil pemohon, terdapat perbedaan hasil penghitungan suara dengan pihak memohon dan berdasarkan bukti bukti yang diajukan pemohon seharusnya yang berhak menjadi anggota dprd provinsi adalah nomor urut damri, pd., adalah tidak benar sebagaimana hasil rekapitulasi perolehan suara pkb dapil jambi kabupaten kerinci dan kota sungai penuh), sebagaimana berikut: (asean| temon posodalil pemohon, banyaknya kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak memohon yang mengakibatkan suara damri, pd, sehingga pemohon melapor bawaslu provinsi jambi, dan bawaslu provinsi melalui surat bawaslu jubi iv tanggal april merekomendasikan kepada memohon untuk melakukan penelitian dan penghitungan ulang (lima) kecamatan, kpu provinsi jambi telah menginstruksikan kepada kpu kabupaten kerinci untuk melakukan penelitian ulang (lima) kecamatan. berdasarkan peraturan yang berlaku, memohon telah menindaklanjuti rekomendasi bawaslu provinsi dengan melaksanakan penelitian ulang perolehan suara tanggal mei yang dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri saksi parpol kecamatan tersebut, dengan hasil sebagai berikut: setelah alat bukti nama caleg memohon rekomendasi won memohon damri, pd, .provinsi muntalia, jambi4. bahwa dalil pemohon, berdasarkan pleno kpu provinsi jambi setelah mengabungkan suara kabupaten kerinci dan kota sungai penuh, memohon telah mengumpulkan bukti bukti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diperoleh hasil sebagai berikut: perolehan alat bukti nama caleg suara memohon damri, pd, provinsi jambi4. muntali prov jambi sampai dengan .dprd prov jambi sebagai berikut. bukti .dprd prov fotokopi kpu prov jambi pts kpu jambi prov tahun tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol dan calon anggota dprd prov jambi pemilu dan model dc dprd prov bukti .dprd prov fotokopi berita acara komisi pemilihan umum jambi tahunu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tingkat provinsi jambi bukti .dprd prov fotokopi berita acara model da kecamatan jambi siulak mukai dprd provinsi jambi dapil jambi bukti .dprd prov fotokopi kpu prov jambi nomor jambi pts kpu prov tahun tentang perubahan atas kpu prov jambi pts kpu prov tahun selain itu, memohon juga mengajukan orang saksi yang telah diambil sumpahnya dihadapan majelis hakim konstitusianggota ppk kecamatan siulak mukai saksi menyampaikan bahwa saksi pemohon bernama isme tepi bukan merupakan saksi mandat pkb tingkat kecamatan melainkan saksi gerindra saksi mandat yang sebenarnya adalah saudi calvin saksi yang datang saat pleno tingkat ppk tidak ada yang mengajukan keberatan perolehan suara untuk keanggotaan dprd provinsi daerah pemilihan sungai penuh bahwa memohon dengan ini menolak dalil pemohon pada angka permohonan pemohon. tidak ada penggelembungan suara secara sistematis yang dilakukan memohon sebagaimana didalilkan oleh pemohon. bahwa permohonan pemohon pada point tidak didasarkan pada fakta hukum, akan tetapi hanya didasarkan pada asumsi dan dugaan pemohon semata yang tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya alat bukti yang dirujuk oleh atas setiap dalil pemohon. pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana dan dengan carilik pemohon diambil oleh partai demokrat sebagaimana dalil pemohon. pemohon malah menguraikan pelanggaran pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksanya. hal tersebut dapat kita lihat dalam dalil pemohon, dimana pemohon malah menguraikan tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu. lebih jauh lagi, pemohon juga menyampaikan alasan yang tidak masuk akal, dengan mempermasalahkan adanya angota kpu yang merupakan saudara salah satu caleg. padahal tidak ada larangan seorang anggota kpu mempunyai saudara seorang caleg. bahw, yang nantinya akan kami buktikan pada tahap persidangan untuk pemeriksaan bukti bukti. bahwa memohon terhadap sangat keberatan terhadap dalil pemohon, karena tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, karena berdasarkan data dari formulir c1, plant, d1, dan uraian pelanggaran bahwa terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif. bukti oleh karena itu dapat dilihat dengan jelas bahwa tidak ada penggelembungan yang terjadi seperti apa yang didalilkan oleh pemohon. bahwa apa yang yang didalilkan oleh pemohon pada angka poin adalah tidak benar karena kpps telah memberikan kepada semua saksi yang hadir setelah penghitungan suara tps. bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada angka poin adalah tidak benar karena yang berhologram bukanlah untuk diserahkan kepada kpu kota sungai penuh melainkan untuk dimasukkan kedalam kotak suara untuk pleno ditingkat pps. bukti bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada angka poin adalah tidak benar karena surat suara beserta semua kelengkapan pemungutan suara tps telah disampaikan melalui pps pada tanggal april untuk selanjutnya didistribusikan kepada masing masing kpps. bukti bahwa apa yang didalilkan pemohon yang menyatakan yaitu antara ppk dan caleg mempunyai hubungan kekerabatan adalah benar tetapbahwa apa yang dialihkan pada angka point adalah tidak benar karen.( kota sungai penuh sampai dengan t kota sungai penuh sebagai berikut. bukti t kota fotokopi model eb, eb lampiran eb sungai penuh berita acara penetapan calon terpilih anggota dprd kota sungai penuh daerah pemilihan sungai penuh bukti t kota fotokopi model dan db dprd kota sungai penuh sungai penuh daerah pemilihan sungai penuh berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kotapermai indah bukti t kota fotokopi formulir model dan lampiran sungai penuh tps desa permai indahmodel desa koto baru sungai penuh bukti t kota fotokopi model desa permai indaht kota fotokopi model desa baru sri menanti sungai penuh bukti t kota fotokopi model desa ujung sakti sungai penuh bukti t kota fotokopi model desa kampung tengah sungai penuh bukti t kota fotokopi model da kecamatan koto baru sungai penuh bukti t kota fotokopi pkpu nomor tahun sungai penuh bukti t kota fotokopi. lampiran pkpu nomor tahun sungai penuh bukti t kota fotokopi dan pkpu nomor tahun sungai penuhota baru. saksi menerangkan bahwa hingga pleno ppk tidak ada satu saksi pun yang merasa keberatan hasil pemiludaerah pemilihan jambi bahwa permohonan partai kebangkitan bangsa nomor php dpr dprd xi1 tanggal mei keberatan terhadap penetapan memohon terhadap hasil pemilu, bawaslu kabupaten kerinci menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa terhadap permohonan angka halaman sampai dengan bawaslu kabupaten kerinci telah melakukan pengawas, bawaslu kabupaten kerinci telah melakukan pengawasan penelitian ulangkecamatan kabupaten kerinci yang terdiri dari kec air hangat timur, kec siulak, kec. gunung kerinci, kec. kayu aro dan kec. gunung tujuh. lampiran, p.kt. bahwa pokok permohonan nomor halaman sampai dengan perolehan suara pemohon perseorangan damri, pd. si) terhadap penelitian ulang perolehan suara calon dprd provinsi jambi kecamatan kabupaten kerinci, dengan hasil (sesuai berita acara kpu kabupaten kerinci nomor ba kpu krc v tentang, rapatsebagai berikut: rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian anggota dprd provinsi jambi partai kebangkitan bangsa berdasarkan rekapitulasi perbaikan lima kecamatan kec air hangat timur, kec siulak, kec. gunung kerinci, kec. kayu aro dan kec. gunung tujuh) berdasarkan model hologram dan pla patil nama caleg hasil semula hasil perbaikan mawardi iya era human ansa atase lampiran, p.kokok permohonan nomor halaman sampai dengan angka, dam penghitungan kecamatan siulak mukai desa mukai tengah tps dan tps adalah: rekapitulasi perolehan suara pkb untuk pengisian anggota dprd provinsi jambi berdasarkan hologram kec. siulak mukai desa mukai tengah tps dan yang dimiliki oleh bawaslu kab. kerinci yang telah diserahkan bawaslu provinsi jambi. perolehan suara partisan galon tps1 tps2 jumlah panai kebangkitan bangsa mzamspamsi darimu haanidan dam. akhmad usman jafekasusani oo 'elmamavaaiiyassa sman ne. lampiran, p.kt. daerah pemilihan sungai penuh permohonan nomor php.dpr dprd xi1 sehubungan dengan laporan pemohon angka bahwa namun pernah dilaporkan oleh pdi perjuangan an. cardinal sos tanggal mei dan gerindra an. haryadi rusli, tanggal mei dan telah kami rekomendasikan pada rapat gelar perkara sentra gakkumdu kota sungai penuh pada tanggal mei lampiran bukti p kt sehubungan bahwa ppk kecamatan koto baru telah sengaja memperlambat pengiriman hologram kepada kpu kota sungai penuh, yakni diterima kpud kota sungai penuh pada tanggal s dlaksanaan scan pada website pemilu kpu.id menjadi terlambat pula. dalam hal ini bawaslu kota sungai penuh telah merekomendasikan kepada kpu kota sungai agar mengevaluasi kinerja ppk dan pps kecamatan koto baru dan memberikan sanksi administrasi kepada ppk dan pps yang bermasalah. lampiran bukti p kt sehubungan memohon telah sengaja memberikan kertas.( lampiran bukti p kt sehubunganerdasarkan pengawasan panwascam dan ppl tidak menemukan peristiwa tersebut. dan panwascam kota sungai penuh belum menerima laporan secara resmi baik dari pemohon ataupun temuan dari panwaslucam dan ppl yang sesuai dengan peraturan gakkumdu tahun tentang tata cara penanganan pelanggaran pemilu.( lampiran bukti p kt sehubunganlam permasalahan ini proses perekrutan ppk tidakperbedaan suara pkb dengan demokrat untuk kursi kedua adalah sebanyak suara dan sehubungan dengan jika tidak terjadi pelanggaran maka satu kursi pada hitungan kedua diberikan kepada pemohon, bukan kepada partai demokrat. dalam hal ini bawaslu kota sungai penuh telah merekomendasikan kepada kpu kota sungai penuh dengan nomor: bawaslu spn v tanggal mei agar dilakukan rekapitulasi suara ulang pada tps dan desa koto limau manis dan tps desa ujung sakti sebelum rapat pleno kpu secara nasional berakhirjambi (perseorangan calon dprd provinsi) dan sungai penuh dprd kotdamri, pd., si. untuk daerah pemilihan jambidamri, pd., si.bahwa permohonan pemohon mempermasalahkan pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif dan bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum sehingga mahkamah tidak berwenang menghadirinya. selain itu, memohon juga mengemukakan bahwa pemungutan suara ulang yang dimohonkan pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas, terhadap eksepsi pemohon atas, menurut mahkamah perihal kewenangan mengadili pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah kewenangan mahkamah sebagaimana termuat dalam putusan putusan yang telah menjadi yurisprudensi mahkamah. mengenai pemungutan suara ulang, mahkamah sebagai pengawal demokrasi (the guardian democracy) dan pengawal konstitusi (the guardian constitution) dapat saja memerintahkan pemungutan suara ulang apabila terdapat pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mencederai prinsip prinsip demokrasi dan penyelenggaraannya bertentangan dengan uud berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah eksepsi malam pokok permohonan dapil sungai penuh dprd kota sungai penuh) i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara secara sistematis dapil sungai penuh dengan rincian sebagai berikut: seluruh kpps kecamatan koto baru tidak memberikan salinan formulir pada saat perhitungan suara dan baru diberikan pada tanggal april ppk kecamatan koto baru telah sengaja memperlambat pengiriman formulir berhologram kepada kpu kota sungai penuh, sehingga proses upload pada web site kpu menjadi terlambat. kpps pps ppk mempunyai kesempatan mengubah formulir dprd kota sungai penuh, sehingga formulir yang diterima oleh saksi partai telah berubah.. dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara tidak dilaksanakan pada tanggal april kpps menggunakan sisa suara kepada calon anggota dprd kota sungai penuh tertentu dari partai demokrat nomor urut caleg partai gerindra, calon partai persatuan pembangunan ppp) dan lainnya yang berdomisili kecamatan koto baru. ketua ppk kecamatan koto baru adalah saudara kembar dari calonon anggota dprd tertentu. pemohon tidak mengajukan alat bukti. memohon menyangkal dalil pemohon dan mengajukan saksi yang bernama fahri ketua ppk koto baru) pada pokoknya menerangkan bahwa semua proses rekapitulasi tps dan ppk wilayah kota baru dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan sesuai dengan peraturan kpu. dengan demikian menurut mahkamahdamrpermohonan pemohon perseorangan atas nama damri pd.,ns) untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi daerah pemilihan jambi bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh pemohon yaitu berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum php) untuk kursi dprd provinsi jambi yang akan diduduki salah satu calon legislatif dari partai kebangkitan bangsa daerah pemilihan jambi (empat) yaitu kabupaten kerinci dan kota sungai penuh, bahwa dprd provinsi jambi yang disebutkan oleh calon legislatif nomor urut damri pd. dan nomor urut muntalia, sh, bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon terdapat perbedaan perhitungan suara dengan pihak memohon dan berdasarkan bukti bukti yang ajukan pemohon seharusnya yang berhak menjadi anggota dprd provinsi jambi adalah caleg urut damri pd, tetapi yang ditetapkan oleh memohon sebagai anggota dprd provinsi jambi terpilidari dapil jambi dari partai kebangkitan bangsa adalah caleg nomor urut muntalia, sh: bahwa perolehan suara yang benar menurut pemohon dan berpengaruh pada terpilihnya damri pd. adalah berdasarkan hasil perolehan suara antara lain: bahwa berdasarkan pleno kpu kabupaten kerinci yang pertama pada hari sabtuadapun hasil untuk caleg dprd, provinsi jambi dari partai kebangkitan bangsa pkb) dapil jambi kabupaten kerinci dan kota sungai penuh) antara caleg nomor urut damri dan nomor urut muntalia yaitu: n0| manatsag penetansua ata caleg nomor urut damri, pd. memeroleh suara suara caleg nomor urut muntalia, memeroleh suara suara terdapat selisih suara untuk keunggulan muntalia, suara bahwa banyaknya kelalaian dan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh pihak memohon yang mengakibatkan banyaknya suara caleg nomor urut damri, pd, yang hilang sehingga pemohon melaporkan bawaslu provinsi jambi, dan terhadap laporan tersebut bawaslu provinsi jambi mengeluarkan surat nomor: bawaslu jbi vh bukti merekomendasikan kepada memohon untuk penelitian perhitungan ulang (ima) kecamatan yaitu kecamatan gunung kerinci, kecamatan siulak, kecamatan kayu aro, kecamatan gunung tujuh dan kecamatan air hangat timur. adapun hasil perhitungan ulang tersebut berdasarkan pleno perbaikan berita acara nomor: ba kpu krc v tentang rapat plenoolehan suara pemilu anggota dpr,dpd,dprd provinsi dan dprd kab kota terdapat perbedaan hasil yang menunjukkan pihak memohon telah melakukan penggelembungan suara yaitu rama (pian tangan (tea nomor urut damri, pd. mendapatkan suara suara nomor urut muntalia, mendapatkan suara suara terdapat selisih suara untuk keunggulan damri, pd, suara bahwa dari hasil perhitungan ulang menunjukkan banyaknya terjadi kecurangan dengan melakukan penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon bekerjasama dengan caleg nomor urut muntalia, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap caleg nomor urut damri, pd, si: bahwa kecurangan dengan penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon dan caleg nomor urut muntalia, masih ada yang belum dilakukan perhitungan ulang oleh pihak memohon dikarenakan pihak memohon hanya sebatas melakukan perhitungan ulang (lima) kecamatan tersebut. adapun pihak memohon masih melakukan kesalahan perhitungan dan penggelembungan suara yang mengakibatkan kerugian dari pihak pemohon dan caleg urut damri, pd, si, dan hal tersebut menguntungkan caleg nomor urut muntalia, seperti yang terjadi kecamatan siulak mukai dua) tps desa mukai tengah yaitu tps suara caleg urut muntalia, berjumlah suara tps suara caleg urut muntalia, berjumlah suara total keseluruhan tps seharusnya berjumlah suara berdasarkan bukti asli yang dimiliki oleh pemohon, dari saksi partai lain, dan yang dimiliki oleh bawaslu kabupaten kerinci seharusnya suara caleg terpilih nomor urut muntalia, berjumlah suara, tetapi dalam pleno ppk (da1) kecamatan siulak mukai dan pleno kpu kabupaten kerinci db) suara caleg terpilih nomor urut muntalia, bertambah menjadi suara. jelas ini membuktikan adanya penggelemtiga)oodariaksi ino| nama identitas keterangan pekerjaan swasta anggota kpps curia alamat pada tps desa desa baru pulau sangkar baru pulau sangkar pekerjaan swasta saksi pks tps zepriyandi alamat pada tps desa desa seberang merangin seberang merangin pekerjaan swasta alamat saksi pps sekali desa baru pulau sangkar desa rt. desa pondok pulau sangkar beringin kerinci rupawan. pekerjaan tani ppk kecamatan desa baru pulau sangkar ditinjau laut tekanan pura jambi saksi pks tpsnomor pts kpu tahun tanggal mei tentang penetapan hasil pemilihan umum legislatif tahun untuk perolehan suara dan kursi anggota dprd kabupaten kerinci dari daerah pemilihan (duagolkar gerindra nasdem pra loop . |.dua) kabupaten kerincfotokopi tps tarutung bukti fotokopi tps sampai bukti fotokopi tps sampai bukti fotokopi data kesbangpol kerinci bukti fotokopi form keberatan ppk bukti fotokopi form keberatan kpu .d. fotokopi tanda terima laporan pada bawaslu tanggal bukti april bukti fotokopi bawaslu propinsi jambi nomor: bawaslu dsbpriandi saksi adalah mandat untuk koordinator saksi kecamatan batang merangin saksi melihat asli tps tarutung. tidak ditandatangani oleh semua kpps dan saksi karena sudah larut malam. berdasarkan catatan saksi pks tps sampai, suara pks menjadi hilang dan saksi pks tps tersebut yaitu, muhammad jafar tidak menandatangani tersebut. saksi menerangkan tps pasar sampai ini, suara pdi namun pleno desa menjadi hendrianto saksi adalah saksi tps desa baru pulau sangkar. saksi menerangkan bahwa penghitungan suara tps selesai pada jam wib saksi tidak menandatangani namun menandatangani plant saksi menerangkan bahwa saat penghitungan suara, suara pks adalah namun menjadi rasi saksi adalah saksi pleno desa seberang merangin. saksi menyaksikan pleno tps dan tps tanggal april jam wib sampai dengan wib saksi menjelaskan bahwa desa terdapat dua tps. data saksi, suara pks adalah pps hanya suara. saksi mengajukan protes tetapi tidak ditanggapi saksi tidak menandatangani saksi juga mengajukan keberatropinsi jambia)).pokok permohonan propinsi jambiii. dalam pokok permohonan bahwa terhadap dalil pemohon adalah tidak berdasar karena penghitungan dan rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, hasil penghitungan dan rekapitulasi tersebut sebagaimanaalat bukti nama partai suara memohon golkar kerinci gerindra nasdem aro nya bahwa dalil pemohon tidak benar pada angka dan yang menyatakan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suaraabupaten kerinci, hasil penghitungan tersebut sebagai berikut: perolehan suara dapil .kerinci kerinci kering kerinci bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan suara terhadap partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) tps desa pasar sampai, yang ada adalah kesalah oleh kpps didalam penjumlahan perolehan suara partai dan suara calon pdip yang terdapat didalam formulir tps desa pasar sampai sebagaimana buktidapil kerinci desa pasar sampai tps dan perolehan suara partai dan suara calon pdip adalah sebagaimana dibuktikan dengan formulir plant dprd kabupaten desa pasar sampai tps senang temon powo aal pasar sampai tps kerinci kerinci bahwa dalil pemohon pada huruf telah terjadi pengurangan suara pemohon adalah tidak benar karena (dua) obyek sengketa tidak tepat dan tidak berdasar karena tps desa pulau sangkar dan tps desa pulau sangkar tidak berada pada dapil kerinci kecamatan batang merangin tetapi adalah dapil kerinci kecamatan bukit kerman sehingga tidak berpengaruh terhadap suara pks dapil kerinci bahwa dalil pemohon pada huruf telah terjadi pengurangan suara pemohonpps desa tarutung, sampai dan seberang merangin, dengan perolehan suara sebagai berikut: kerinci kerinci bahwa dalil pemohon telah terjadi perbedaan perolehan suara dikarenakan adanya upaya terstruktur dan masif yang dilakukan penyelenggara adalah tidak benar dan tidak berdasar dikarenaada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat ppk batang merangin berlangsung tidak pernah ada keberatan yang disampaikan atas hasil rapat pleno tersebut, dibuktikan dengan telah ditanda tangani formulir model da dprd kabupaten untuk kecamatan batang merangin (bukti kerinci oleh saksi (satu) dari pks, dan dengan paksaan telah dicoret dibilang oleh saksi (kedua) dari pks, dilakukan setelah rapat pleno rekapitulasi perolehan suara selesai dilaksanakan dan saksi kedua pks tersebut memaksa untuk menyampaikan keberatan dalam bentuk da bahwa memohon telah menindaklanjuti rekomendasi bawaslu provinsi jambi tanggal april pada saat rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perolehan suara tingkat provinsi jambi (bukti kerinci berita acara komisi pemilihan umum) bahwa dalil pemohon yang menyatakan rekomendasi bawaslu provinsi jambi nomor bawaslu jbi iv tanggal april pada pokoknya agar dilakukan penghitungan ulang pada tps yaitu: tps desa pulau sangkar, tps desa seberang merangin, tps desa sampai dan tps desa pasar sampai adalah salah dan tidak benar, yang mana surat bawaslu provinsi jambi tanggal april nomor bawaslu sbi iv merekomendasikan untuk melakukan penelitian ulang bukan penghitungan ulang, (bukti kerincierinci. ii. sampai dengan kerinci il. sebagai berikut. bukti fotokopi model db dprd kabupaten kota kerierinciplant dprd kabupaten kota kering catatanga plant dprd .kerinci ii.bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kering ii. bukti fotokopi surat bawaslu provinsi jambi nomor kerinci bawaslu jbi iv tanggal april perihal tindak lanjut rekomendasistana saksi adalah anggota ppk kecamatan batang merangin, kabupaten kerekap dilakukan tanggal april, pukul wib sampai dengan pukul wib saksi menerangkan berdasarkan surat mandat ada saksi pks, yaitu rusdi masam, heri susanto, dan irianto, akan tetapi yang masuk ruangan pleno hanya heri susanto dan irianto. saksi menyatakan saksi pks mengajukan keberatan tentang selisih suara sah keseluruhan desa tarutung, desa pasar sampai, dan desa sampai. saksi menghadirkan pps dari masing masing desa tersebut untuk mengklarifikasi langsung keberatan dari saksi partai pks, dan dalam proses itu ketua pps menjelaskan terjadi kesalahan penjumlahan baik saksi pks sendiri maupun pps. semua saksi dapat menerima penjelasan tersebut dan dan pleno dilanjutkan. saksi menyatakan bahwa para saksi kemudian menandatangani plant termasuk saksi pks, tetapi sesaat setelah pleno ditutup saksi pks, irianto, mengajukan da dan menyilang tanda tangannya plant saksi.menjelaskan dari pokok permasalahan yang disampaikan oleh saksi pks dalam da hanya satu subtansi yang bisa dipahami saksi, yaitu berdasarkan saksi pks hasil scanner kpu, jumlah suara pks tps sampai adalah dengan rincian suara partai dan suara caleg nomor juga tetapi saat pleno suara tersebut hilang. untuk poin selanjutnya saksi tidak mengetahui maksud keberatan saksi pks yang tertuang dalam tersebut, yaitu pada poin berdasarkan lampiran saksi pks jumlah total suara sah pdip adalah sedangkan caleg pdip nomor memperoleh sehingga saksi pks berkesimpulan bahwa suara caleg pdip nomor telah ditambah: berdasarkan input data kpu kabupaten kerinci, total jumlah suara sah pdip adalah dengan rincian suara partai pdip caleg nomor dan caleg nomor sedangkan berdasarkan lampiran berita acara total suara partai pdip dari menjadi dengan rincian suara partai pdip suara caleg nomor suara caleg nomor berdasarkan lampiran berita acara yang ada pada saksi, suara caleg nomor artis, partai nasdem, berjumlah sedangkan berdasarkan lampiran plenotang merangin suara tersebut berpindah caleg nomor jadi. tanggapan saksi terhadap keterangan saksi pemohon tentang selisih suara tps tarutung, tps sampai, tps pasar sampai, tps desa baru pulau sangkar, dan tps seberang merangin berdasarkan hologram dan plant adalah sebagai berikut: tps tarutung pks memperoleh suara, bukan suara. tps sampai pks memperoleh suara, bukan suara. tps pasar sampai, plant, pdip memperoleh sementara suara. tps seberang merangin, suara pks adalah bukan keterangan bawaslu i2.5j: bahwa terhadap permohonan angka halaman php pks sampai dengan php pks bawaslu kabupaten kerinci telah melakukan pengawasan atas. lampiran p.kt bahwa terhadap permohonan angka halaman php pks sampai dengan php pks berdasarkan hologram rekapitulasi penghitungan suara pemilu dpr, dpd dan dprd untuk pengisian anggota dprd kabupaten kerinci yang dimiliki oleh bawaslu kabupaten kerinci dan telah diserahkan bawaslu provinsi jambi adalah sebagai berikut: lampiran p.kt rekapitulasi penghitungan suara pemilu untuk pengisian anggota dprd kabupaten kerinci berdasarkan yang dimiliki oleh bawaslu kabupaten kerinci tps (sebagai mana permohonan pemohon angka halaman php pks angka huruf dan halaman php pks dan angka halaman php |tps tps (tps (bs (tes nama pasar baru pulau siber siber jumlah partai tami tami tami taru pulau sanak lang ang tung sang mera mera ngin ngin jae pas pasa dafoe apes esa pora sea larsjelar2 sol teleomaa taraf san peran ane demokrat jam (moon pepe cepa |ao| |bela o|pep jas |to|o|laj| |e| sultana (oejafmjolenfejan ape mojo poni ofoe keojofmohonan pemohon karena permohonan pemohon berkaitan dengan penetapan kpu dan merupakan sengketa tata usaha negara sehingga mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan guo. selain itu, memohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa sepanjang tps dan tps pulau sangkar yang merupakan objek sengketa terletak pada dapil kerinci terhadap eksepsi mengenai kewenangan mahkamah, mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf dan paragraf sehingga eksepsi memohon tidak beralasan menurut hukum: terhadap eksepsi memohon mengenai locus sengketa pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, menurut mahkamah hal tersebut merupakan materdapil kerinci dprd kabupaten kota i3.9j menimbang bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara partai demokrasi indonesia perjuangan pdip)sementara itu, perolehan suara pemohon menurut pemohon adalah suara sedangkan menurut memohon adalah suara, sehingga terdapat pengurangan suara. penambahan suara pdip menurut pemohon terjadi tps pasar sampai dari suara menjadi suara,urangan suara pemohon terjadi lima tps sebagaimana tabel berikut: pemohon memohon tps sampai tps pulau ( ) sangkar ( ) tps pulau ( ) sangkar tps seberang merangin aina setelah mahkamah memeriksa secara saksama jawaban memohon, bukti surat tulisan pemohon yang diberi tanda sampai dengan dan bukti surat tulisan memohon yang diberi tanda .kerinci sampai dengan .kerinci il10 serta keterangan saksi dari pemohon yang bernama hendrianto, zepriandi, dan rasi dan saksi dari memohon yang bernama astana, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: mengenai dalil penambahan perolehan suara pdip dari suara menjadi suara, setelah mahkamah menyandingkan bukti formulir pemohon dan memohon diperoleh fakta hukum bahwa perolehan suara pdip yang tercatat pada bukti formulir pemohon adalah sama dengan perolehan suara pada formulir memohon, yakni suara bukti bukti .kerinci namun terdapat ketidaksesuaian penjumlahan antara perolehan suara partai dengan perolehan suara caleg baik pada bukti pemohon maupun bukti memohon yang apabila dijumlahkan total perolehan suara pdip adalah suara. berdasarkan formulir plant (vide bukti .kerinci diperoleh fakta hukum bahwa terdapat kesalahan penjumlahan antara perolehan suara partai dengan perolehan suara calon anggota dprd kabupaten kerinci sehingga perolehan suara pdip yang benar adalah suaraoleh karena itu tidak terdapat penambahan suara pdip sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. mengenai dalil pengurangan suara pemohon tps tarutung dari suara menjadi suara sehingga ada pengurangan suara pemohon. setelah mahkamah menyandingkan bukti formulir pemohon dan memohon, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan suara pada formulir pemohon dan memohon. namun mahkamah meyakini perolehan suara pemohon yang benar adalah suara karena bersesuaian dengan keterangan tertulis bawaslu provinsi banten nomor bawaslu jbi vi bertanggal juni dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi memohon yang bernama astana anggota ppk kecamatan batang merangin). dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. mengenai dalil pengurangan suara pemohon tps sampai dari suara menjadi suara sehingga ada pengurangan suara. setelah mahkamah menyandingkan bukti formulir yang diajukan pemohon dan yang diajukan memohon, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti formulir pemohon dan bukti formulir memohon. pada bukti formulir pemohon, perolehan suara pemohon adalah suara, sedangkan pada formulir memohon, perolehan suara pemohon adalah suara. bukti formulir pemohon hanya satu lembar yang memuat perolehan suara pks dan formatnya pun berbeda dengan bukti memohon sehingga tidak dapat meyakinkan mahkamah mengenai pengurangan suara pemohon. mahkamah meyakini kebenaran bukti formulir memohon karena selain merupakan bukti yang lengkap, juga bersesuaian pula dengan keterangan bawaslu provinsi banten yang memastikan perolehan suara pemohon adalah suara. dengan demikianpulau sangkar dari suara menjadi suara sehingga ada pengurangan suara, pemohon tidak mengajukan bukti surat tulisan dan hanya mengajukan saksi yang bernama hendrianto (saksi tps desa baru pulau sangkar) yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara pks saadalah namun pada formulir tercatat menjadi suara. berdasarkan fakta tersebutmengenai dalil pengurangan suara pemohon tps pulau sangkar dari suara menjadi suara sehingga ada pengurangan suara. pemohon tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, sehinggadesa seberang merangin dari suara menjadi suara sehingga ada pengurangan suara. pemohon tidak mengajukan bukti surat'tulisan dan hanya mengajukan saksi yang bernama rasi (saksi pada pleno desa seberang merangin) yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara pks menurut data saksi adalah suara, namun pada formulir menjadi suara.kerincimana table berikut tabel hasil rekapitulasi versi kpu (memohon) perolehan nama partai suara golkar gerindra nasdem pen naa ap pra asn rea bahwa pemohon berkeberatan terhadap keputusan kpu nomor: pts kpu tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd tahun tanggal9 mei secara nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota dprd kabupaten kerinci dari daerah pemilihan (duige3 podapil tps tarutung kabupaten kerinci tps sampai tps pasar sampai data kesbangpolimas rekomendasi bawaslu provinsi jambi nomor, bawaslu jbi iv tanggal april form keberatan ppk form keberatan kpurat terhadap partai demokrasi perjuangan pdip) dan adanya pengurangan suara pemohon pks), penggelembungan suara pdip perolehan suara nama tps versi pks versi rekap kpu tps3 pasar tamil dengan demikian terjadi penambahan suara pdip sebanyak 60suara (urangan suara pemohon pks): perolehan suara nama tps versi pks versi kpu (tps tarutung tps sampai tps pulau sangkar tps pulau sangkar tps seberang merangin dengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon suara (bukti &yang benar versi pks (pemohon) perolehan nama partai suara golkar gerindra nasdem suke kongsi olo indvunesi poo dan massif, terbukti manakala saksi pemohon mengajukan keberatan, keberatan saksi ditolak pemohon bahkan disertai tindakan pengusiran. akibat pelanggaran tersebut pemohon telah mengajukan keberatan serta melapokepada pihak bawaslu kabupaten kerinci namun keberatan maupun laporan pemohon tidak diproses sebagaimana mestinya bukti bahwa pemohon akhirnya melaporkan serangkaian pelanggaran pemilu kepada bawaslu provinsi jambi berdasarkan laporan pemohon akhirnya bawaslu provinsi mengeluarkan rekomendasi nomor bawaslu jbi iv tertanggal april bukti yang pada pokoknya agar dilakukan penghitungan ulang pada beberapa tps sebagai berikut tps desa pulau sangkar tps desa seberang merangin cc. tps desa sampai tps desa pasar sampakabupaten kerinci jambi surat nrp pkm kode alat bukti keterangan ung suara pks hilang psa famili suara pks hilang tps pasar sampai suara pdip nambah data kesbangpol kerinci pks dapat kursi tanda terima laporan pada bawaslu tanggal april rekomendasi bawaslu provinsi jambi nomor, bawaslu jbimomooo mbukti fotokopi lampiran model dpr desa jenjang, kecamatan jambi timur, kota jambi, daerah pemilihan jambi.bukti fotokopi lampiran model da1 dpr kecamatan jambi selatan, kota jambi, daerah pemilihan jambi. bukti fotokopi lampiran model da1 dpr kecamatan jambi timur, kota jambi, daerah pemilihan jambi. bukti fotokopi lampiran model da1 dpr kecamatan pasar jambi, kota jambi, daerah pemilihan jambi. bukti fotokopi lampiran model da1 dpr kecamatan belitung, kota jambi, daerah pemilihan jambi. bukti bukti pleno tingkat kpu kabupaten muara bungo, jambi perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten daerah pemilihan bungobungo provinsi jambi untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota dapil perolehan suara alat bukti m1929 bungo ( ) (o| bumi were rancangpenjelasan alat bukti: keterangan alat bukti bahwa berdasarkan rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh memohon db. dprd kabupaten kota bukti pada tanggal april suara pemohon mendapatkan suara dari rekapitulasi empat kecamatan dapil bungo yaitu dari dprd kecamatan rantau pandan bukti dprd kecamatan muko muko bathin vii bukti dprd kecamatan bungo dani bukti dan dan dprd kecamatan bathin iii ulu bukti rekapitulasi dprd tersebut tentunya sangat merugikan suara pemohon, suara pemohon yang seharusnya suara menjadi suara, bahwa hilangnya suara pemohon sebesar suara ternyata terjadi pada saat rekapitulasi suara ditingkat ppk kecamatan bungo dani dprd bukti dan bukti karena berdasarkan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh ppk kecamatan bungo dani suara pemohon hilang desa sungai kerja. berdasarkan perhitungan suara yang dilakukan oleh pps desa sungai kerja d.i dprd kabupaten kota bukti perolehan suara pemohon mendapatkan suara: bahwa perolehan suara pemohon pada saat rekapitulasi tingkat pps desa sungai kerjpkp indonesia berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja bukti s d suara caleg |ekpinoonesia 'j) (lo (3s (so las ii. |2a |olas laa (lo iis |ss |ao bnn wrp avr (sa hs ma | tc. l08) (mt .ic lola jonas m3 aro kp, jadieeros wo. jo cko | saw mana jan o|o 4s. sar. lo. (ss maa apn nesarigas |3a total |e27 bahwa hilangnya suara pemohon tersebut tingkat ppk kecamatan bungo dani diduga dilakukan oleh oknum oknum panitia pemilihan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral sehingga suara pemohon pada saat rekapitulasi tingkat ppk kecamatan bungo dani khususnya perolehan suara pemohon desa sungai kerja menjadi suara, perolehan suara pemohon yang seharusnya suara berdasarkan rekapitulasi suarbahwa kehilangan suara pemohon desa sungai kerja mengakibatkan berkurangnya perolehan suara pemohon menjadi suara: dan hilangnya suara pemohon itu berdasarkan rekapitulasi yang ada pada lampiran model dprd kab kota bukti sampai diduga diberikan masing masing partai yang mendapatkan perolehan suara tertinggi olehberdasarkan rekapitulasi yang ada pada lampiran model dprd kab kota bukti sampai adalah sebagai berikut suara nasdem berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja suara dres ana depag papa dman jul lan lo aman nation aan alg'ulo.| e ro |o oo use j2aso jo. |o.( dai mimelbmsi2. o s|o ko bmw asa jorong oo mis dlu 0etp tpa nona polo mera aks esa ae solo jola lo. lola lo.lo lola oo. fo.lo i2. lola pole tal |s9 jig suara pkb berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja suara ama lo a00 tlg(mt .| a. ia. .lo kota ) ' (9s isa. suara pks berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja suara nara gaga jee jumat else jo. lo. . ala solo jan amors areas . lo. mem trap io. lo.le le. . aa. lolo lolo lolo las hakim kio kota |a7o suara pdi perjuangan berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja suara daa taat jet human . (lo (s5la je lola (9g je .la lola lola javolannaso ory, tea abis to kota '|ea |9g |ie7 suara golkar berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja suara depapepe papan postal .lo (lo is. (za i3s ola lo. lola je |a3 laju |2s jas ssi eumalaldr bone adalah sanaa (aws ieo bila haiti induksi las |aa i83 las kota |6e8g ' jet |a"3g salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: suara gerindra berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja anna aan ola (gs koe ape noer ss. hehe (as (se tema laeayakiyt mac kab i2 . bea la.fo lo. fa. jas, bag saad ermusaamgmo pete eho joke oma anam at o t a2da se mer aam mad seo las olah (total(ss |ea iss (so jas (s2 suara demokrat berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja iso jas i3o fas jas iso |ua .|6o laa fan joe lo. pnretatn ena pin nie deh anji pee jol imo (ss ah leo iso las |to2 ola io. pena kesan esa des tora. |ars |ern jam (tes |3n berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja suara age aan jas i2o fo. is. fo. f2. se. la. iso jas ba. .lo aa l3 iso lo. fa. (js jas nat tep momepamalo a is low. onta bos london ab wee milo gigi pr ako elo total |a2 (me isi see suara ppp berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja suara ganga tapa jan van uran jeroan korea lahan jar ovo ijo adat saat mma bgl aldol oma mbdomlida o o serta induk jak suka (lo faa |. las (2siota jas |2e suara hanura berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja lo. pns sionerto as) jan nan aero ni, ana momen aan am| membikin il) . l' arun misa . iss lom loko lo bars24 emang alot all a.ro eeo meme span auto o.sero get aka . . i83 (s8 pala yara aa. is. iso. i83 h.l2 lo.la lo. lolo |tora . |an jaa jaga suara pbb berdasarkan lampiran model dprd kab kota desa sungai kerja suara pena is. ia? jaa s5. . jo. jas fao . jamemohon, lo lola jols ole total |a0 jap jaa jar iga |a7 bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut suara pemohon pkp indonesia) seharusnya peringkat ke (enam) dan mendapat bukan pks yang menempati suara dan peringkat suara tersebut, vi.pemilihan anggota dprd provinsi dpra sepanjang daerah pemilihan bungorolehan suara dapil pemohon bungo iifotokopi model da dprd kab kota, kecamatan: bungo dani, kabupaten kota: bungo, provinsi. jambi, daerah pemilihan:buktiorang saksi yang memberikan keterangan tertulis bertanggal juni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: mariana saksi adalah saksi kabupaten rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal april yang dihadiri oleh panas dan saksi partai partai lain saksi mengajukan keberatan secara lisan yaitu meminta untuk membuka tps kecamatan bungo dani ketika rekapitulasi baru akan dilakukan untuk tps dari tps yang diminta saksi, penyelenggara menghentikan penghitungan langsung dengan alasan sudah selesai pkpi mengalami perubahan suara, dari menjadi dengan bukti flash disk flag saksi adalah saksi kecamatan bungo dani rekapitulasi bungo dani mulai dari tanggal april suara pkpi adalah kecamatan bungo dani, dihadiri saksi parpol tanpa ada sanggahan dan saksi menandatangani da akan tetapi tidak menandatangani plant tanggal april ada pleno ulang, tetapi saksi pkpi tidak diundang dan suara pkpidang irianto saksi adalah saksi mandat ppp kabupaten rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal april saksi membenarkan kesaksian ibu mariana, yakni pembukaan tps, tapi baru berkisar kotak, hanya dibuka dan belum dihitung dan setelahnya diketik palu saksi mariana protes, dan kpu dan bawaslu tidak menindaklanjuti protes mitra deni saksi membenarkan keterangan saksi saksi sebelumnya tentang perolehan suara pkpi tris hartono saksi membenarkan keterangan saksi saksi sebelumnya tentang perolehan suara pkpidalam pokok permohonan perolehan suara pemohon (pkpi) untuk pengisian keanggotaan dpr daerah pemilihan jambi bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyebutkan bahwa pada dapil jambi terdapat selisih perolehan suara atau kehilangan sebesar suara, namun pemohon tidak menyebutkan bukti yang sah untuk itumbi. sampai dengan .jambi. sebagai berikutfotokopirajawali, kecamatan jambi timur, kota jambi dalam pemilutalang banjarbudiman kecamatan jambi timur kota jambi bukti fotokopi lampiran model dpr kelurahan telanaipura jambi. kecamatan telanaipuralingkar jambi. selatan kecamatan jambi selatan kota jambi bukti fotokopi lampiran model dpr kelurahan kenali jambi. besar kecamatan kota baru kota jambi bukti fotokopi lampiran model dpr kelurahan tudung jambi. laut kecamatan pelayanan kota jambi bukti fotokopi lampiran model dpr kelurahan cempaka jambi. putih kecamatan belitung kota jambi bukti fotokopi lampiran model dpr kelurahan sepanjang jambi.belitungpelayanankota baru kota jambi bukti fotokopi lampiran model dpr kecamatan jambi jambi. selatan, kota jambi, daerah pemilihan jambi bukti lampiran model dpr kecamatan jambi timur, kota jambi. jambi, daerah pemilihan jambi bukti fotokopi lampiran model dpr kecamatan pasar jambi. jambi, kota jambi, daerah pemilihan jambi bukti fotokopi lampiran model dpr kecamatan belitung, jambi. kota jambi, daerah pemilihan jambi bukti fotokopi lampiran model dpr, daerah pemilihan jambi.li saksi adalah anggota pps kelurahan talang banjar saksi menjelaskan pelaksanaan rekap pps talang banjar hari kamis, kamis, tanggal april sampai dengan sabtu, tanggal april saksi menjelaskan talang banjar ada tps, dan hadir partai politik bermanfamenerangkan selama proses rekap tidak ada keberatan secara lisan atau tulisan saksi menyatakan ditanda tangani partai politik, terkecuali pkpi saksi menerangkan suara pkpi untuk dpr nur suami saksi adalah ketua ppk kecamatan jambi timur saksi menjelaskan jambi timur rekapitulasi dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal dan april saksi menyatakan untuk jambi timur dihadiri saksi parpol dan saksi dpd saksi menerangkan bahwa saksi dari pkpi hadir atas nama raden nur saksi menyatakan tidak ada satu partai politik pun yang mengajukan keberatan, termasuk pkpi saksi tidak mengetahui secara pasti masalah yang dipersoalkan pkpi karena hanya ada lampiran model dpr ri dari kelurahan tanpa menyebutkan angkanya berapa saksi menyatakan suara pkpi ppk jambi timur syukur saksi adalah ketua pps kelurahan payo lincah saksi menjelaskan rekap dilaksanakan pada tanggal sampai tanggal saksi menerangkan jumlah keseluruhan payo lincah ada tps saksi menjelaskan tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan semua menandatangani akan tetapi plant besar dibuka, plant tidak dipakai saksi menjelaskan khusus untuk pkpi, tidak ada saksi tps perolehan suara pemohon (pkpi) untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota daerah pemilihan kabupaten bungo bahwa perolehan suara pemohon pkpi) kabupaten bungo provinsi jambi untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota bahwa tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa pada dapil bungo terdapat selisih perolehan suara atau kehilang(terjadi saat rekapitulasi tingkat ppk kec. bungo dani hilang desa sungai kerjanggota dprd kabupaten bungo daerah pemilihanbungo4 .2349hpada tanggal april dilaksanakan pemungutan suara dan sekaligus penghitungan suara tingkat kpps. begitu juga yang dilaksanakan oleh kpps kecamatan bungo dani. pada saat rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari partai pkpi. tanggal sampai dengan tanggal april dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat pps. pada rekapitulasi tingkat pps ini juga tidak ada keberatan dari partai pkpi. selanjutnya tanggal sampai dengan tanggal april rekapitulasi dilaksanakan tingkat kecamatan. termasuk kecamatan bungo dani. pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan bungo dani ini tidak terdapat kesepakatan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh saksi dari partai keadilan sejahtera karena terdapat perbedaan antara dan yang dipegang oleh saksi dengan yang dibacakan oleh pps. perbedaan ini terjadi kelurahan sungai kerja tps sampai tps karena tidak terdapat kesepakatan hingg maka pada tanggal april panwaslucam kecamatan bungo dani mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan dan untuk tps yang ada kelurahan sungai kerja. setelah rekapitulasi ulang penghitungan perolehan suara dilakukan oleh ppk kecamatan bungo dani. dan setelah dilakukan rekapitulasi tidak ada lagi keberatan dari saksi partai politik. pada tanggal april kpu kabupaten bungo melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten bungo. pada saat rekapitulasi, tidak ada terdapat keberatan dari pkpi dan juga tidak ada bantahan dari bawaslu kabupaten bungo. bahwa untuk meneguhkan dalil dalil memohon tersebut atas, maka dalil dalil tersebut didukung dengan bukti bukti, antara lain sebagai berikut: model dprd kabupaten tps. sampai dengan tps kelurahan sungai kerja, dapil bungo kabupaten bungo, . model plant dprd kabupaten tps sampai dengan tps kelurahan sungai kerja, dapil bungo kabupaten bungo, lampiran model dprd kabupaten kelurahan sungai kerja, dapil bungo dprd kabupaten, kecamatan bungo dani. dapil bungo db. dprd kabupaten, dapil bungo surat rekomendasi panwaslucam tanggal april berdasarkan uraian memohon tersebut, sesungguhnya pokok pemohon pemohon bukanlah termasuk katagori perkara yang menjadi kompetensi mahkamah, sehingga demikian oleh karenanyaungo sampai dengan .bungo sebagai berikut. bukti .bungo31.bungo3..bungo3. fotokopi model da dprd..bungouddin saksi adalah ketua ppk kecamatan bungo dani saksi menerangkan bahwa rekapitulasi kecamatan bungo dani diselenggarakan pada tanggal april saksi menjelaskan bahwa dikarenakan ada perbedaan hasil rekapitulasi yang dipegang oleh saksi dari partai pks yang bernama anchor maka pihak bawaslu rekomendasi untuk melaksanakan rekapitulasi ulangyatakan bahwa dari ada perubahan hasil rekap untuk tanggal april dan april perolehan suara pkpi yang awalnya adalah menjadi hal ini terjadi karena ada kesalahan dalam penjumlahannya saksi menerangkan bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi tanggal april saksi dari pkpi hadir, namun tidak demikian pada rekapitulasi tanggal april marawi saksi adalah anggota ppk bungo dani saksi membenarkan pernyataan ketua ppk, alauddin saksi menyatakan dalam pleno kpu tingkat kabupaten bungo tidak ada yang namanya buka kotak suara, hal ini sekaligus membantah kesaksian mariana. menurut saksi yang benar adalah kotak suara model yang dibuka dari kecamatan se kabupaten bungo tidak benar, yang benar model yang dibuka saksi membantah bahwa ada permintaan dari saksi pkpi untuk membuka kotak suara tps pribadi saksi adalah ketua pps sungai kerja, kelurahan sungai kerja, kecamatan bungo dani saksi membenarkan pernyataan ketua ppk, alauddin, tidak ada penambahan atau pengurangan suara pkpi. berdasarkan dan pleno pps itu dari pps sungai kerja adalah saksi menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi pps tidak ada saksi dari pkpi saksi menjelaskan bahwa suara pkpi pps sungai kerja berdasarkan keterangan pihak terkait partai keadilan sejahtera i2.5jmerubah manipulasi perolehan suara permohonan dialihkan kepada beberapa partai oleh. panitia pemilih kecamatan ppk) kecamatan bungo dani b. orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yangmenyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilaiatau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat4 (empat) tahun dan denda paling banyak rp. (empat puluh delapanaparataka pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi. bahwa dengan diajukannya permohonan mahkamah konstitusisementara permohonan pemohon tidak didukung dengan alasanhal ini tidak dapat dibenarkan disisi hukum, karena diajukannya permohonan tanpa didukung alasan yuridis yang syah dan otentik adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakubungo daerah pemilihan3: sebagai berikut.(bukti pt s d bukti pt sama jawatan peer oman demokrat sol. pt 3i lean asal . |ee rin pr lewat ser |mantra s27el prs oo. nasdem arah keanstiti ppp aed blk injures ips lpk | jumlah bukti s d bukti merupakan didapat pada masing masing tps yang menggambroleh suara pks, angka perolehan suara pks pada saat disandingkan bersama versi (c pks, kpu, bawaslu. pkpi)juga dihadiri langsung oleh kapolres bungo ternyata angka yang tertera pada pks sama dengan angka kpu dan pangulu hanya angka pkpi yang berbeda. bukti .16s d bukti bukti ini merupakan resmi yang downloadpadasitus resmi kpu dengan demikian karena merupakan situs resmi kpu maka sudah barang tentu semua (bukti pt s d berlaku sebagai bukti yang syah dan otentik serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sementara angka perolehan suara pkpi dalam permohonannya ternyata berbeda jauh dengan kpu bawaslu pks, fakta ini membuktikan adanya penggelembungan suara pada pkpi bukti kelurahan sungai sarjana: perolehan angka pks pada sinkron dengan angka pada pks, kpu serta bawaslu, sedangkan angka perolehan pkpi berdiri sendiri bukti da ppk bungo dani hasil rekapitulasi perolehan suara pada ppk kecamatan bungo dani, bahwa perolehan suara pihak terkait pks) berada dua tingkat diatas perolehan suara pemohon dan pks berhak memperoleh yang merupakan kursi terakhir, dengan demikian petit permohonan pemohon sangat berpotensi merugikan pihak terkait, disamping itu diantara serta da tidak ada perbedaan angka sedikitpun artinya suara pks sudah sesuaidengan fakta bandara yang otentik bukti berita acara rekapitulasi perolehan kursi pada dapil bungo, dimana pks memperoleh kursi (kursi terakhir), sesaat setelah rekapitulasi suara pemohon ajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut, dan atas kesepakatan semua peserta perlu dan bawaslu juga dihadiri langsung oleh kapolres bungo, maka disandingkanlah semua yakn, pihak terkait serta bawaslu. namun pada kenyataannya suara pks tetap dan suara pemohon akhirnya ditetapkanlah kursi jatuh partai pks. bahwa pemohon pkpi) mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam perkara nomor php dpr dprd xi1 khususnya terhadap daerah pemilihan kabupaten bungo provinsi jambi, pada pokoknya berkenaan perolehan suara pemohon yang dihilangkan oleh ppk kecamatan bungo dani yakni perolehan suara pemohon pada tps s d tps desa kelurahan sungai karan. bahwa dengan diajukannya permohonan guosudah barang tentu pihak terkait pks) mempunyaiketerkaitanlangsung terhadap dampak diajukannya permohonan tersebut, sebab bilamana dikabulkan akan sangat berpotensi merugikan pihak terkait pks), sebab bilamana dikabulkan permohonan maka perolehan suara pakan berada diatas perolehan suara pks.saksi pemohon serta semua saksi partai peserta pemilu pun dihadiri langsung oleh kapolres bungos d kel. sungai karan tidak pernah ada diajukan keberatan dari semua partai peserta pemilu termasuk partai pemohon. masing masing ketua kpps tidak pernah menandatangani form keberatan (c baik form maupun form perolehan suara setiap partai peserta pemilu ternyata sama termasuk dengan data yang ada pada kpu dan bawaslu hanya form dan form pemohon yang beda angkhasil pemeriksaan disimpulkan bahwa dugaan tindak pidana pemilu merubah menghilangkan suara pemohon adalah fiktif dan merupakan hasil rekayasadari oknum pihak tertentu. bahwa dari hasil pertandingan beberapa didapat indikasi kuat telah terjadi penggelembungan pada form pemohon, penggelembungan ini dapat dipastikan terjadi manakala dari pemohon terbukti jumlah pemilih ataupun surat suara yang dicoblos melebihi dari fakta yang sebenarnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut (bukti pt s d pt suara dan tidak sah s d pt stru diduga kuat pemohon sendiri yang telah merubah form yang ada pada pemohon, terbukti hanya form pemohon sendirian beda angkaperolehan suara dengan total penggelembungan mencapai suara. bahwa dengan adanya penggelembungan suara tersebut maka dengan sendirinya telah terjadi perubahan perolehan suara pemohon yakni dari menjadi suara, akibatnya perolehan suara yang demikian, otomatis akan merebut kursi yang diraih pks sebagai kursi terakhir (kursi ke bahwa dengan terbukanya manipulasi angka perolehan suara oleh pemohon maka bukti pemohon berupa ataupun bukti lainnya tidaklah bernilai didepan hukum sehingga pantas dan beralasan menurut hukum permohonan pemohon untuk dikesampingkan. bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak didukung dengan fakta hukum dan. alat bukti yang syah, maka sangat patula permohonan pemohon untuk ditolak secara keseluruhasecara keseluruhbungo provinsiuinsungai karansungai karanmodel saksi partai politik peserta pemilu fotokopi lampiran model dprd kab kota tps . kelurahan . kecamatan . dani kabupaten bungo provinsi jambi dapilbungoa dprd kab kota kecamatan bungo dani kabupaten bungo provinsi jambi dapil bungoungo provinsi jambi dapil bungo selain itu, pihak terkait juga mengajukan orang saksi yang telah disumpah pada tanggal juni dansaksi pks tingkat pps sungai kerja saksi menyatakan tidak ada penambahan atau pengurangan suara saksi menghadiri rekap pps sungai kerja, yang juga dihadiri oleh semua partai politik hadir, akan tetapi keberadaan saksi pkpi tidak diketahui oleh saksi saksi menyatakan ditanda tangani oleh masing masing saksi, kecuali pkpi, dengan perolehan suara untuk pkpi dan pks royal saksi menjelaskan bahwa pada tanggal april telah diadakan sidang pleno ppk kecamatan bungo dani. saksi menyatakan bahwa da dari ppk hasilnya tidak sama dengan dan yang ada pada partai pks saksi membenarkan keterangan dari ketua ppk alauddin jami saksi adalah saksi mandat pks kpu kabupatenpemohon pkpi, mariana, mengenai permintaan agar kotak suara dibuka dan ada buka kotak suara tps saksi membenarkan bahwa saksi pemohon mengajukan protes keberatan secara lisan mengenai pengurangan suara pkpi kelurahan sungai kerja. saksi menjelaskan bahwa antara yang ada pks disandingkan yang ada pada saksi saksi partai politik, begitu pula dengan yang ada bawaslu kabupaten dan yang ditingkat ppk kabupaten, hasilnya adalah sama, kecuali pkpi saksi menjelaskan bahwa keberatan pkpi ditanggapi dengan melakukan cross check, disandingkan yang ada saksi parpol lainya dan bawaslu kabupaten, tapi pkpi tidak puas dengan hasil tersebutartai keadilan dan persatuan indonesia permohonan angka untuk dprd kabupaten bungo sebagaimana tercantum dalam permohonan nomor: php.dpr dprd xii bahwa terhadap pokok permohonan perolehan suara pkp indonesia kabupaten bungo halaman diterangkan dengan tabel berikut: bungo tabel perolehan suara menurut memohon, pemohon dan bawaslu kabupaten bungo). bahwa untuk pokok permohonan pada dengan keterangan alat bukti halaman bahwa suara pemohon yang seharusnya suara dan perolehan suara yang dikeluarkan oleh kpu bungo pada saat rapat pleno rekapitulasi tanggal april sejumlah maka ditlampiran model dprd kab kota bawaslu kabupaten bungo, maka suara pkpi dapil bungo adalah sejumlah suara bahwa data yang bawaslu bungo berdasarkan data lampiran model dprd kab kota yang diterima dari ppl lampiran bukti p kt untuk pokok permohonan dengan keterangan alat bukti halamanbahwamengalami penambahan peningkatan sejumlah suara bahwa untuk suara pkp indonesia kelurahan sungai kerja kecamatan bungo dani berdasarkan data lampiran model dprd kab kota bawaslu kabupaten bungo adalah sejumlah suara. bahwa untuk pokok permohonan pada dengan keterangan alat bukti halaman diterangkankelurahan sungai kerja kecamatan bungo dani diterangkan mengalami penambahan peningkatan sejumlah suara (diperoleh dari: suara suara), yang diterangkan lebih lanjut dengan tabel berikut: ipe (pa suara suara |pa pel (mo |nw inw jasa pemohon ((bawaslu)i fase jas last| last last uin uin laf a48 jolojoj|o |3s|fool|o|o |lo2| ojo j2a| ojo l08| o|o j2e| ojo loa| tol|ojojojas|foto|o| los| |ololojojojol|o|oj|ojo| lo6f| jala l|oj|ofjafaj|ol|o| ojo lor |sl|aj|o|ojarfja|ol|o| los| jaja o|o loo jai |j2r|jan| jas l'sjaejaja| o|oj| ojo jas|a7 jual|oj|ojanjojo|o| ojo |a3 |o|oj|i2| |o|o| j22j| jojo jofjaojo|o| j21n|2n2 |ol|oj ojo j2rjan| o|o |sa| ls| jalal ojojaj|o|o|oj ojo |se| a6| jas|jas|o|o j|ojo|o| limit 'suara pkp indonesia berdasarkan lampiran model dprd kabupaten kota bawaslu bungo yang disandingkan dengan data lampiran model pemohon kelurahan sungai kerja) ket: angka yang ditebalkan adalah perolehan suara menurut data lampiran model dprd bawaslu kabupaten bungo ii. bahwa untuk pokok permohonan dengan keterangan alat bukti halaman diterangkan bahwa suara pkp indonesia dapil bungo tidak mengalami kehilangan tidak berkurang. bahwa untuk pokok permohonan pada dengan keterangan alat bukti halaman diterangkan bahwa perolehan suara perolehan suara total untuk pkp indonesia tps kelurahan. sungai kerja adalah sejumlah suara. bahwa untuk pokok permohonan dengan keterangan alat bukti halaman diterangkan bahwa tidak ada pemberian suara parpol yang lain. i. bahwa untuk pokok permohonan dengan keterangan alat bukti halaman diterangkan melalui tabel tabel berikut suar suara (oa) (oe) (pa res partai partai |pe (pa demo pan |mo (mo |nw (mo nnw (mo jasa asli) (asli |asl jas jas |as asl aa| (j2 |oflofjolojoflopalafa jelelofojoloj2|2pooja l2 o lo|ofoyolojojo|lula 0o4| jala raja jala raja o5| jolojofojolojlofloyolojojolal|a loe| |3e o|o lo7r| |o|o|o|oj|olok2 lo8e| (sja |jojfojolojofojalajojo| 0o9o| (s5 (5s|flora|j mayor|logo|o| 10o| |o|lojajfajolojofoyalajfojo| jolojafajolojajajolojojo| jaja jafjolojoflojolojojojal|a jaja |jolojajayolojojo| |foa |of|oyolojojojalja a5| |raja |o|ol|logo j|aaaa |foa |of|loyal|ajo|ol|lel|e kei ikal kodi hindi kosi kkg dan meh kane tabel. suara nasdemr suara os) (pe (pa partai partai demo (pan asl hon asli) asl asl asli laa lo|jai jojo l@| logo|ai (ifa |ojo| oj|o| oj|o|a lo6| ojo| ojo| ojo loe| |ojojojojo| lol raja jaa|aa lol |o|o|o| oj|a| aja |of|o|oj|o| aaa o|o| mla lol|ojojojfojo|ija aja |o| ojo oj|o|uja tolol|ofo|ojo|ija a5l ljajyojojojo|aja |o|ojo|ai lima| tabel. suara pkipa para paris tps (pan mot imo inw asl pem asli) asl| asl asl |asl| task (asli oho oo|oj| ojo o|a oj| 5s|oj|ojo|o|o|oj2 |o|o| |alajoj|oja |ojo| |aj| lo| laa |oj|ol| ojo |uoa ojo |a7 lo5| |oja |lo|o| ojo le| |o|oise |ojojojo|ojo| ojo lor fojojol|o| o|oj ojo lo8| |o|o oj|o|a ojo |o0| |a| jajojojojo|jogja |n|n | 0j| |l2j1 lai |o|o|ojo| ojo data |o|o| ojo|ojo|ojo|uj|n loj|jojo|ai |ol|ojojoja |a| |ojo|oja jala logo| |e| |o|o| ojo| ojo a35 |o|o oj|o| oj|o|a1 ojo e| o|o| ojo ojo |17o| tabel. suara pks| loj|ojojojo|o|o|oj| ojo o|o| |o|jojo| oj|o| ojo ojo jan jan jojo jo|a jala |ojo| lol ojo jo| jogja lo5| |ojo|jojo| ojo|ojo|ojo| ojo lo6| |o|a|jajafalo|o|e| pas |o|o jojo |j2|a ojo lo8| jojo jojo|fol|ojo| ojo lo| |oj|jojo|aijaloj|o| pagi lol|oj ojo oj|aj|a 1ya i71|olojojol|ojo|oj|o| ojo halal|ol|loj|ool|a jali l|ojo| ojo |o| |o|o| |a|ja |oj|o| ofo| ojo kajol|a|i1fo|o| elu |ai jala loo ojo jmi |ea| tabel. suara pdimot imo inw asl pem asli) asl| asl asl asli |asl (asli oho lo| foi1|label|ojojojo|e| |a|j aal9 oj|o| hanya ojo |jaa lo| |a|raja |oj|o| los jaja aalojoj|a ojo| loe l|o| o|oj|a lor |n|n| o|o| ojo l08 o|o| |a1 jaja ojo |u|a3 |l2ja1 |ofo|ojo| |n|n lao ojo |jaa| |oja ojo ojo jas las| raja ojo jua jaa ( a| lala ojo |ua |a| |ja ojo ojo lim |ae tabel. suara golkaror motor motor mot imo (nw asl pem asli) asl asl asl| asl task |asli oho lo| 320o|o |o|o|o|o| lou |a| |2n a42 |u|n fjojualu|o|jaja| |7e jaja ooo ja3|a3| |a|of|o| |e| |a|a |ao jaya o|o |o| |o|o| oj| jas|a5 ojo |a5 im1| o|o|a |jojo| o|o je|o? |l2|2j|ja| o|oj|a lol j|o|a1|a |a|a|a jojo jojo1|lo|juj| oj| ojo |a9 |a9 jmi tabel. suara gerind(nw motor mot imo (nw asl pem asli) asl asl asl asl |asl |asli oho |o|o|jogja| ojo jas l08 loa| |eja |juara o|oj| ojo |oja |area|oj| ola |ai ojo jee loe jaa j2a jae jae| o|o |21r |oo|ao|a |ao |a9 |6ej|meja |raja s0| |af aa|j o| |a83| jas |a9g ja9| jan jas jas jar(n| |oj|oj aay mu| jajak a|a1 |oj|aej|jas (ri |i1|jo|o 5j| |aa|a hampa bjaajaa|a jar jmi tabel. suara demokratsuara (o1) para partai tps (pan motor motor motor mot imo (nw asl pem asli) asli asl asl asl task (ho jalin oho loyal jala oo|jojo|o|oj|of|i o|oj ojo ojo ojo ojo loa|a a|lo|jojo|o|oj| ojo loo |o|oj| oo|jojo|o|o| ojo loe |ofojfojol|a ojo |o| |ai|jogja|o|o ojo lo8| |aja |flora| in1| sia fol|o| of|o jas |a5 |oj joo jalur|pooja ojo jojo ojo jaar|aa |o|o|ojojojo|la lai |oj|o |26e| |jogja jala l|oj|o| jali laa ojo lim |6e nn| see tabel. suara panpara partai tps (pan lnw imo (nw asl pem asli) asli asl task asl task (ho jalin oho loo |ofojolo|ojojojo|o|jai j|a |l2| jujajolo|jojo39|ai |jojo|n |o8| jojo ojo ojo loa| |o|jojo|o| ojo j|oja lo5| |jojo|o j|oj|o|o|oja lola jaja |oj|jojo|o|oj|a1 |o|o|o|o|ojojojol|o|oj| ojo loo| |joj|jojo|ojo| ojo |ojo| aa| |(si|is|lol|o|oj|jojo|o|oj| ojo |ao|ao| ojo jua |aa im1yaya tojojol|o|ojojojo|o|ojojoja |a|ol|o| ojojojo|o|oj|ai |uo| i3| j|ojojojojo|ojo|ojo|ojo|o|o| ai| jaojasj| o|o| j|ojo|of|aijajojo|o|ojojoja |o|o|oj|jojo|o|oj|oj|oja|a lim |ua| tabel. suara pp daerah pemilihan jambjambi untuk pengisian keanggotaan dpr. dapil selisih alat bukti ag. jambi penjelasan alat bukti bukti keteranganla |ol|oj| ojo o|o| ala| ojo ojo o|o| ojo loa| (sela ojo jajak lo6| |jala|o ojo ojo loe |acara|jo|o|e| lor |olo| |j2ja l|ojo|n|m lo8s| |ua| o|o| ojo ojo lo| aa|oj|o|awfj kalo|o| joe jasa |ol|oj ojo (an j|ol|ojo| ojo jala| calon|o| ojo ala al| ofo| ojo |2yi1 jala |ofo|i e| |jaja j|o|ojo| ojo |u|n jmi 9a| tabel. suara hanuipa para partai tps (pan lnw motor imo inw asl pem asli) asl| asl asl asl| |asl (asli oho lo|o |(3jol|jojo|ojo| ojo ojo ooo apa ojo |aa |oj|oja |logo|ojo| ojo loa |o|o| ojo lo5| |ojo|jojo|oj|8s| ojo ojo| logo| |o|ojojojojol|la l|ojo|ojo|a1 |o|ojojojojol|ojo|ojo|ojo| ojo ja83| a83 0o|ao| lo| |o|ojojojojolojfol|jogja jala (10o| |ojojojojo|ojo|ojo|ojo| ojo (la jojojojol|ejs|ojo|ojo| |oj|jojo|a ojo aja |ol|oj|ojfoji1|a (aya |o|oja oj|o| ojo ojo |ojojojojol|ejo| ojo e|f |oj| |oj|o| |j2|aja ojo lam tag juara| tabel. suara pblampiran model dprd kabupaten kota bawaslu kabupaten bungo atas, maka untuk pokok permohonan dengan keterangan alat bukti halaman diterangkan bahwa suara pemohon pkp indonesia) dengan total suara dapil bungo sejumlah suara menempati rangking (jumlah kursi dprd kabupaten bungo yang diperebutkan untuk dapil bungo sebanyak kursi) bahwa rangking suara pemohon tersebut telah sesuai dengan hasil rapat pleno rekapitulasi kpu kabupaten bungo tanggal april dan hasil rapat pleno penetapan anggota dprd kabupaten bungo terpilih tanggal mei i2. menimbang bahwa memohon d: jambi (dpr ri) dan bungo(dpr ri) i3perolehan suara pemohon suara dari suara menjadi suara dapil jambiuntuk membuktikan dalilnya pemohon hanya mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda sampai dengan memohon menyangkal dalil permohonan pemohon dan mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda .jambi. sampai dengan .jambi. dan saksi yang bernama ramli anggota pps talang banjar), nursyamsi ketua ppk kecamatan jambi timur), syukur ketua pps kelurahan payo lincah pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan saksi pemohon saat rekapitulasi tingkat pps kelurahan talang banjar, ppk kecamatan jambi timur, dan pps kecamatan payo lincah. setelah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban memohon, bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan memohon, kesimpulan memohon, diperoleh fakta hukum bahwa pemohon tidak menjelaskan dalam permohonannya mengenai selisih suara yang disengketakan. dalam permohonannya, pemohon hanya memuat tabel penghitungan perolehan suara menurut pemohon dan memohon tanpa disertai dengan polita, sehingga mahkamah tidak dapat menilai kebenaran adanya selisih perolehan suarbungo dprd kabupaten) i3.ri suara menjadi suara dapil bungo hilangnya perolehan suara pemohon terjadi desa sungai kerja dan diduga diberikan kepada masing masing partai politik yang mendapatkan perolehan suaranya banyak. untuk membuktikan dalilnya, pemohon hanya mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda sampai dengan dan saksi yang bernama mariana, dadang irianto, dan flag. memohon menyangkal dalil permohonan pemohon dan mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda .bungo sampai dengan .bungo dan mengajukan saksi yang bernama salahudin, marawi, dan pribadi. menurut mahkamah, bukti bukti yang diajukan oleh pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah mengenai adanya pengurangan suara pemohon dan bertambahnya perolehan suara partai politik lain. hal ini bersesuaian dengan keterangan bawaslu yang mengemukakan bahwa tidak ada pengurangan suara pemohon, tidak ada peralihan suara pemohon partai lain dan perolehan suara pemohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi pleno kpu kabupaten bungo.4.yaalampiran model dpr desa telanaipura, kecamatan telanaipura, kota jambi, daerah pemilihan jambi.desa kawasaki, kecamatan kota baru, kota jambi, daerah pemilihan jambi.lampiran model dpr desa kenali besar, kecamatan kota baru, kota jambi, daerah pemilihan jambi. lampiran model dpr desa tudung laut, kecamatan pelayanan, kota jambi, daerah pemilihan jambi.lampiran model dpr desa jenjang, kecamatan jambi timur, kota jambi, daerah pemilihan jambi. p 15a7lampiran model da1 dpr kecamatan jambi selatan, kota jambi, daerah pemilihan jambi. lampiran model da1 dpr kecamatan jambi timur, kota jambi, daerah pemilihan jambi. lampiran model da1 dpr kecamatan pasar jambi, kota jambi, daerah pemilihan jambi. lampiran model da1 dpr kecamatan belitung, kota jambi, daerah pemilihan jambi. bukti pleno tingkat kpu kabupaten muara bungo,jambimohop15. fotokopibukti fotokopibukti fotokopibukti fotokopibukti fotokopi lampiran model dpr desa telanaipura, kecamatan telanaipura, kota jambi, daerah pemilihan jambi. bukti fotokopidesa kawasaki, kecamatan kota baru, kota jambi, daerah pemilihan jambi. bukti fotokopibukti fotokopi lampiran model dpr desa kenali besar, kecamatan kota baru, kota jambi, daerah pemilihan jambi. bukti fotokopi lampiran model dpr desa tudung laut, kecamatan pelayanankinerja, prestasi kerja, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten bagian kedua sasaran sasaran pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten indramayu adalah pns yang menduduki. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten indramayu diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. tambahan penghasilan tidak diberikan kepada calon pegawai negeri sipil cons): pns yang diberhentikan karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang undangan, pns yang ditahan oleh pihakpekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain luar lingkungan pemerintah daerah, pns yang mengambil cuti besar atau luar tanggungan negara, pns yang mengikuti tugas belajar, dan pns yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas. bagian ketiga komponen penghitungan tambahan penghasilan komponen perhitungan tambahan penghasilan statis sebagaimana dimaksud huruf didasarkan pada aspek tugas pokok dan fungsi setiap jabatan struktural dan pelaksana, tipe perangkat daerah. komponen perhitungan tambahan penghasilan dinamis sebagaimana dimaksud huruf dipengaruhi oleh aspek tingkat kehadiran, sasaran kinerja pegawai, hukuman disiplin. bab pengukuran bagian kesatu pengukuran tingkat kehadiran pengukuran terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud huruf meliputi pengukuran terhadap hadir terlambat: pulang lebih cepat, tidak masuk kerja. pengukuran terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada diberlakukan sebagai berikut hari kerja lingkungan pemerintah daerah kabupaten indramayu adalah (lima) hari, jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut senin sampai dengan kamis pukul s.d. waktu istirahat pukul s.d. jumat pukul s.d. waktu istirahat pukul s.d. tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada didasarkan tingkat kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan absensi atau presensi berbasis elektronik (finger print) yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian (satu bulan). toleransi keterlambatan yang terdapat pada absensi atau presensi berbasis elektronik adalah (sepuluh) menit dari jam kerja. penghitungan daftar hadir secara elektronik dan atau manual per bulan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan disampaikan kepada perangkat daerah pada awal bulan berikutnya. bagian kedua pengukuran sasaran kinerja pegawai pengukuran terhadap sasaran kinerja pegawai skp), sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud jikatingkat ketercapaian sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada target output hasil ditentukan setiap tahun dengan kategori kurang, sedang, baik, dan baik sekali. penentuan capaian kinerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai dievaluasi setiap tahun oleh perangkat daerah yang membidangi fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan disampaikan kepada perangkat daerah pada awal tahun berikutnya. bagian ketiga hukuman disiplin hukuman disiplin sebagaimana dimaksud huruf meliputi hukuman ringan, sedang, dan berat. hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin. jika dalam tahun berjalan terdapat pegawai yang mendapat hukuman disiplin, perangkat daerah yang membidangi fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan akan menyampaikan surat keputusan bupati kepada perangkat daerah sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pada bulan berikutnya. bab pemberian, pengurangan, perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan bagian kesatu pemberian tambahan penghasilan pns diberikan tambahan penghasilan statis dan dinamis setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang undangan. besaran tambahan penghasilan statis sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada tugas pokok dan fungsi jabatan, tipe perangkat daerah dengan memperhatikan nilai jabatan. besaran tambahan penghasilan dinamis sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada nilai jabatan, dan faktor penyeimbang untuk jabatan pelaksana dengan memperhatikan tugas tambahan setiap jabatan. bagian kedua pengurangan tambahan penghasilan pengurangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil hanya dilakukan terhadap tambahan penghasilan dinamis, sedangkan tambahan penghasilan statis tidak dilakukan pengurangan. pengurangan tambahan penghasilan dinamis sebagaimana dimaksud pada diberlakukan kepada pns yang tidak masuk bekerja, pns yang terlambat masuk bekerja, pns yang pulang lebih cepat, pns yang menjalani cuti, pns yang memiliki capaian penilaian kinerja kurang, pns yang mendapat hukuman disiplin. pengurangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam (persen), pengurangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada dihitung secara kumulatif dalam (satu) bulan. pns yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dikenakan pengurangan dikarenakan sebab sebab sebagai berikut tidak masuk bekerja karena melaksanakan tugas kedinasan luar kantor (perjalanan dinas luar daerah) dan ada bukti surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan, tidak masuk kerja karena ada keluarga (suami istri anak kandung orangtua) yang meninggal dunia selama satu hari, dibuktikan dengan surat izin, tidak masuk bekerja karena menjalani penobatan untuk diri dan keluarganya suami istri anak kandung orangtua) selama satu hari dibuktikan dengan surat izin. pns yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan pengurangan (empat persen) per hari dikarenakan tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, pns yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan pengurangan (dua persen) per hari: pns yang pulang lebih cepat sebelum jam kerja selesai sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan pengurangan (satu persen) per hari, pns yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan pengurangan sebagai berikut cuti tahunan, cuti bersama, cuti alasan penting dan hari libur tidak dikenakan pengurangan, cuti bersalin hanya mendapat tunjangan statis, cc. cuti sakit lebih dari (tiga) hari dikenakan pengurangan (satu persen) per hari. pns yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) kurang dari (empat) bulan maka tidak dikenakan pengurangan, pns yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf setelah selesai harus melaporkan kepada atasan langsung, kepala perangkat daerah, dan perangkat daerah yang membidangi fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. pns yang dimutasi dan atau pindah tugas dari instansi pusat provinsi kabupaten kota lain pemerintah kabupaten indramayu, diberikan tambahan penghasilan pada penetapan anggaran berikutnya. laporan kinerja yang disusun oleh pegawai berbentuk laporan capaian dari sasaran kinerja pegawai tahunan. pns yang memiliki capaian penilaian kinerja kurang sebagaimana dimaksud huruf dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar (sepuluh persen) pada tahun berikutnya selama (satu) tahun. dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, tidak dikenakan pengurangan, teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebanyak (sepuluh persen) selama (tiga) bulan, dan pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan (lima belas persenanyak (lima belas) selama (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun dikenakan pengurangan sebanyak (dua puluh persen) selama (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun dikenakan pengurangan sebanyak (dua puluh lima persen) selama (satu) tahun. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan berupa: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (tiga) tahun dikenakan indramayu, perlu memberikan tambahan penghasilan kepadamerintah daerah dapat memberikan penghasilan tambah, bahwa sehubungan dengan ketentuan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana telah diatur dalamngurangan sebanyak (tiga puluh persen) selama (satu) tahun. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pengurangan sebanyak (tiga puluh lima persen) selama (satu) tahun. pembebasan dari jabatan dikenakan pengurangan sebanyak (empat puluh persen) selama (satu) tahun. bagian ketiga perhitungan besaran tambahan penghasilan statis dihitung sebagai berikut tambahan penghasilan nilai jabatan indeks rupiahindeks rupiah dapat berubah setiap tahun dan akan dilakukan penyesuaian secara bertahap. indeks rupiah ditetapkan dalam keputusan bupati. besaran tambahan penghasilan dinamis dihitung sebagai berikut tambahan penghasilan nilai jabatan indeks rupiah faktor penyeimbangfaktor penyeimbang angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan dinamis bagi pelaksana yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola keuangan metode penghitungan tingkat kehadiran dilakukan melalui sistem informasi atau perangkat kehadiran elektronik. besaran tambahan penghasilan yang diterima (satu) bulan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran sebagai berikut tambahan jumlah presensi) penghasilan besaran tambahan yang diterima penghasilan keterangan jumlah penerimaan dalam (satu) bulan (dalam bentuk prosentase) akumulasi jumlah presensi (dalam bentuk prosentase)erhitungan tambahan penghasilan bagi pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin sebagai berikut tambahan penghasilan prosentase pengurangan hukuman disiplin tambahan penghasilan) jumlah presensi) keterangan prosentase pengurangan besaran prosentase yang berdasarkan hukuman sudah ditentukan disiplin tambahan penghasilan besaran tambahan penghasilan yang sudah dihitung jumlah presensi akumulasi jumlah presensi (dalam bentuk prosentase) pembayaran tambahan penghasilan terhadap pegawai yang mendapat hukuman disiplin dilakukan setelah penetapan surat keputusan bupati terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan. bagian keempat pembayaran pembayaran tambahan penghasilan statis dan dinamis diberikan setiap bulan yang dibayarkan pada bulan berikutnya. dikecualikan terdapat peraturan pemerintah mengenai pemberian tambahan penghasilan bagi pns, maka akan disesuaikan. pembayaran tambahan penghasilan dinamis kepada pegawai setiap masa penilaian (satu bulan) adalah total besaran tambahan penghasilan dikurangi pengurangan tambahan penghasilan. pembayaran tambahan penghasilan bagi pns yang mengalami mutasi lingkungan pemerintah kabupaten indramayu diberikan tambahan penghasilan dengan jabatan yang baru pada bulan berikutnya. pengajuan surat perintah membayar spm) tambahan penghasilan disampaikan oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah kepada kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran dengan dihampiri daftar hadir masuk kerja dan atau print out kehadiran elektronik, laporan kinerja pegawai, dan laporan pelanggaran disiplin pegawai. pada daftar penerimaan tambahan penghasilan pegawai sudah diperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bab sumber pembiayaan pembiayaan tambahan penghasilan kepada pegawai lingkungan pemerintah kabupaten indramayu dibebankan pada apbd. bab vii pengawasan dan pembinaan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan, setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan pengawasan kehadiran, laporan kinerja pegawai, dan kedisiplinan kepada pegawai yang menjadi bawahannya. setiap kepala perangkat daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada bawahan atas capaian presensi, kinerja pegawai dan kedisiplinan pegawai. apabila tidak melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan tidak melakukan pembinaan sebagaimana maka kepada kepala perangkat daerah tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab vii ketentuan peralihan bagi pns yang melaksanakan tugas sebagai guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan yang bekerja pada instansi dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah akan diberikan tambahan penghasilan oleh pemerintah kabupaten indramayu dengan besaran tanpa perhitungan statis dan perhitungan dinamis. pengurangan pemberian tambahan penghasilan dinamis pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten indramayu sebagaimana dimaksud pada tidak diberlakukan dalam masa percobaan selama (tiga) bulan. bab ketentuan penutup pada saatsuspenlinan seyrigi dengan aslinya kpa katingan hukum setda indramayu |setda) xli fiv ri, sh., aap. 10dgp2a ran pemerintah kabupaten indramayu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, maka dipandang))perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten indramtambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah yang selanjutnya disebut tpxsd adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari tambahan penghasilan statis dan tambahan penghasilan dinamis. tpxsd statis adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada pegawai negeri sipil setiap bulan tanpa dilakukan pengurangan. tpxsd dinamis adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil setiap bulan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran, sasaran kinerja pegawai, dan hukuman disipl. indeks rupiah adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatandinamis bagi jabatan pelaksana yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola keuanganresensi. laporan kinerja pegawai adalah laporan kegiatan yang dibuat oleh setiap pegawai pada akhir tahun anggaran berjalan berupa capaian dari sasaran kinerja pegawai sebagai salah satu dasar pembayaran tambahan penghasilan. bab maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai atas prestasi kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada perangkat daerah lingkungan pemerintahan kabupaten indramayu. pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. bab iii ruang lingkup, sasaran, dan komponen penghitungan tambahan penghasilan bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai sipil yang bekerja lingkungan pemerintah kabupaten indramayu mencakup tambahan penghasilan statis, dan tambahan penghasilan dinamisim) nama muhammad ridho ricardo alamat jalan dr. susilo nomor rt rw ana kelurahan sumur batu, kecamatan teluk betung utara, kota bandar lampung, provinsi lampung. nama bachtiar basri alamat jalan turi raya perum adinda permai blok nomor rt rw kel desa pematang wangi, kecamatan tanjung senang, kota bandar lampung, provinsi lampungni memberi kuasa kepada ahmad handoko, s.h., m.h, kopi hendro, s.h, m.h, poppy irian, s.h., novia anggiani lt, s.h., advokat yang beralamat jalan pangeran antasari, kali balau kencana perum bukit kencana ruko blok kota bandar lampunglampung yang berkedudukan jalan gajah mada nomor kota bandar lampung, provinsi lampung berdasarkan surat kuasa khusus nomor hk. su prov vii tanggal juli memberi kuasa kepada royal umar, s.h., m.h, suharto, s.h., m.h., juta ramadan, s.h., m.h, formel, s.h. dan dina adhaerens, s.h., m.h., para advokat pada kantor advokat konsultan hukum royal umar, s.h rekan beralamat jalan flamboyan nomor lk. bandar. nama ir. arial junaidi alamat jalan sultan agung, nomor rt. kelurahan sepang jaya, kecamatan labuhan ratu, kota bandar lampung. nama hj. chusnunia halim, kn., ph. alamat karang anom, rw kel desa karang anom, kecamatan away karya, kabupaten lampung timuri bertanggal julidan yudha sumo nugroho, sh. advokat konsultan hukum yang tergabung(vide putusan nomor php.d viii bahwa pendapat mahkamah dalam putusannya nomor php.d viii "mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama ir. arial junaidi dan chusnunia, ph. sebagai pemenang pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung.,9g), bahwa pada hari kamis tanggal juni dalam rangka mendapatkan informasi dari terlahir ii,, j)),ditandatangani oleh ibu halimah istri sdr. suman),(i dengan kesimpulan dilanjutkan proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.:: terlahir a.n armani: terlahir a.n sri sri susanti): pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung nomor urut arial junaidi unik:, saksi a.n anggita saputra,amatan talang padang terhadap: terlahir a.n sri sri susanti), saksi a.n sri fidiawati:samsul hadi nuzul iran namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung nomor urut: terlahir a.n lina, terlahir a.n armani, saksi a.n anggita saputra,j)) (suami istri) dan berikan undangan klarifikasi:,: terlahir a.n armani: saksi a.n anggita saputra: tangani kepala pekon sinar betung),,:nomor lp pg kab. v1bahwa pada hari selasa tanggal juni sentra gakkumdu kabupatenupaten,:pada hari jumat tanggal juni sentra gak, bahwa pada hari jumatsendi pelapor) dan sdr. haryono saksi), j)) bahwa pada hari sabtumigrants (saksi) dan sdr. haryono (saksi), dan sdr. cim (saksi), bahwa pada hari sabtu tanggal juni sentra gakkumdu kabupatenp pg kab. vi,l juni bertempat kantor bawaslu kabupaten tanggamus kepada sdr. makmur roni, sdr. rian, sd,,iri. winaih, seri. susanti, seri. priyayi, seri. darat, bahwa pada hari jumat tanggal juni para undangan tidak hadir untuk dimintai keterangan klarifikasi antara lainmemerintahkan kpu kabupaten provinsi lampung untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung diseluruh provinsi lampu: . bukti fotokopibukti fotokopi keputusan kpu provinsi lampung nomor hk. .i pts prov 1l tentang penetapanukti fotokopi keputusan kpu provinsi lampung nomor ihk.o03bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pg kab viasabtu tanggal juni saksi a.n dadang, a.n nanda,a.n rhino,j)) ,:erhadap pokok permohonan (satu) tentangsesuai dengan amanat) bawaslu provinsi maupun bawaslu kabupaten kota memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawasi setiap tahapan pemilihan, dan melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran pemilihan. bahwa terhadap pokok permohonan tersebut bawaslu provinsi lampung menerangkan bahwa baik jajaran pengawas ditingkat provinsi sampai dengan pengawas tingkat tempat pemungutan suara tps) tidak pernah melakukan intimidasi atau menakut nakuti pelapor yang melaporkan adanya dugaan money politic sebagaimana dibanggakan oleh pemohon. bahwa bawaslu provinsi lampung menekankan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan kegiatan kegiatan lain yang pada pokoknya berisi tentang himbauan kepada seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung, masyarakat dan stakeholder untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang danuber dan judul sebagaimana amanat undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor tahun juncto peraturan bawaslu nomor.: kapolda lampung, kejati::,,: pimpinan media massa cetak elektronik, pimpinan partai politik tingkat kabupaten kota, pimpinan ormas lsm dan okp kepemudaan (::. bawaslu la pm. viii, pada tanggal desember bawaslu provinsi lampung menyampaikan surat edaran nomor. bawaslu la pm. viii perihal pencegahan.. fungsi pengawasan terhadap ketentuan netralitas asn,, ketentuan penyebaran bahan kampanye kepada umum dan iklan kampanye:panwaskam vi tanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal juni bukti dokumentasi foto, bukti fotokopi penerimaan laporan nomor tm pg cam. mataram baru vi bukti fotokopi penerimaan laporan nomor kla. pw vi panwascam candipuro: bukti fotokopi berita acara tanggal juni bukti fotokopi berita acara pengaduan tanggal juni bukti fotokopi berita acara penitipan tanggal juni bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pg kab vi bukti fotokopi bawaslu kecamatan way lima tanda bukti penyerahan, bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten pesawaran nomor k.la pm. vi1 tanggal juni perihal undangan klarifikasi:g pg kab vi tanggal juni bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten tanggamus nomor kla pn. vi tanggal juni bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp kab v1 tanggal juni::: batasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana keputusan kpu provinsi lampung nomor. hk. kpt prov 1l, penertiban alat peraga kampanye menjelang masa tenang,nomor k la pm. vi perihal.,i2. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, badan pengawasjuli sebagai berikut: bukti fotokopi salinan putusan sm.um.gbw wsl. vii bukti pk fotokopi berkas penanganan pelanggaran pidana pemilihan nomor lp pg prov v1 (bukti fisik tidak segel): bukti fotokopi berkas penanganan pelanggaran pidana pemilihan nomor lp pg prov v1 bukti fotokopi berkas penanganan pelanggaran pidana pemilihan bawaslu kabupaten tulang bawang barat nomor tm pg kab vi1 (bukti fisik tidak segel): bukti fotokopi berkas penanganan pelanggaran kabupaten lampung selatan nomor tm pg kab vi (tidak ada bukti fisik), bukti fotokopi berkas penanganan pelanggaran pidana pemilihan bawaslu kota bandar lampung nomor tm pg kot v1 bukti pk fotokopi berkas penanganan pelanggaran pidana pemilihan bawaslu kabupaten pesawaran nomor lp pg kab v1iringsewuesisir barat nomor lp pgi vi bukti fotokopi berkas penanganan pelanggaran pidana pemilihan bawaslu kabupaten lampung timur nomor lp pgi1 (bukti fisik tidak ada),i3.( .:money politics dan intimidasi terhadap masyarakat yang bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menghadirinyabukti fotokopi berita acara penitipan barang tanggal juni bukti dokumentasi foto: bukti fotokopi tanda penerimaan laporan nomor lp pg tanggal juni bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan terkait dengan pembagian uang, kecamatan metro timur, kabupaten metro (tanpa nomor): bukti fotokopi cek list laporan temuan dugaan tindak pidana pemilihan tahun dari gakkumdu kabupaten tulang bawang barat tanggal juni bukti fotokopi berita media cetak dan elektronik terkait dengan materi pemberitaan adanya money politic dalam pilgub lampung, i2. menimbang...gubernur dan wakil gubernur lampunglebih dari suara: i3..provinsi lampuperti dimaksudmemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. pemohon justru mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran money politic yang bersifat terstruktur, sistematis massif tsm) dan adanya intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung tahun serta dalil tentang dana kampanye. pokok pokok permohonan guo bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memproses dan menindaklanjutinya partai pengusung nama pasangan calon dan jumlah kursi nomor muhammad ridho ricardo, demokrat pi,., serta keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor hk. kpt kpu 1: hk. kpt prov vii tanggal juldengan hasil sebagai berikut: (vide bukti tean.dan peraturan mahkamah konstitusi(legal standing)membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar dan badan pengawas pemilihan umum provinsi lampungvi tanggal juli sebagaimana dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari kamis, julikursi dr. ir. mustafa, m.h. nasdem meme dengan pks nui nemnandatan sea m.m., nui dengan syarat ir. sutomo, m.m ir. arial junaidi golkar meme dengan pkb nui ph. ricardo, pi,. si. ppp nui dengan gerindra syarat,no, nama pasangan calon dan jumlah kursi brandpdip m.m., dan ir. sutomo, m.m ir. arial junaidi golkar dan pkb hj. chusnunia, si, kn., pan: ph. total dr. mustafa nasdem dan pksyaitu ir. arial junaidi dan hj. chusnunia, ph. sedangkan perolehan suara pemohon berada urutan ketiga. jawaban terhadap dalil dalil pemohon tentang money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urutpada tanggal juli s.d.k yang menurut pemohon dilakukan oleh pasangan calon nomor urut ir. arial junaidi dan hj. chusnunia, ph. dan atau tim kampanyenya. amar putusan bawaslu provinsi lampung nomor tsm.um.gbw wsl. vii tanggal juli menyatakan: (vide bukti tfberdasarkan fakta fakta hukum tersebut atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa memohon tidak berwenangjawaban terhadap dalil dalil pemohon tentang intimidasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bahwa menurut pemohon, pasangan calon nomor urut (tiga) ir. arial junaidi dan hj. chusnunia, ph. melakukan intimidasi kepada masyarakat yang melaporkan pelanggaran pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung tahun pemohon menuduh memohon terkesan mendiamkan pelanggaran pelanggaran dimaksud. bahwa kpu provinsi lampung adalah penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam undang undang pemilihan umum yang diberi tugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang undang dan aturan pelaksana teknis lainnya. bahwa tuduhan pemohon yang menyatakan memohon mendiamkan pelanggaran pelanggaran sebagaimana dimaksud atas, perlu memohon sampaikan kerangka penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah sebagai berikut leonis sengketa lembaga yang berwenang administrasi pemilihan menerbitkan rekomendasi pemilihan melalui penyelesaian administrasi bawaslu pemilihan neo perselisihan hasil pemilihan bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya intimidasi dalam kamus besar bahasa indonesia kbbi), arti kata intimidasi adalah tindakan menakut nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu), gertakan: ancaman. merujuk wikipedia bahasa indonesia, intimidasi adalah perilaku yang akan menyebabkan seseorang akan merasakan takut cedera atau berbahaya. bahwa berdasarkan pengertian intimidasi tersebut atas dan dikaitkan dengan hukum yang berlaku indonesia, maka perbuatan menggertak atau mengancam pihak lain termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, pihak yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran pidana adalah bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dari tingkat pusat sampai daerah, sebagaimana termaktub dalam peraturan bawaslu republik indonesia nomor tahun tentang sentra penegakan hukum terpadu. bahwa memohon tidak mempunyai kewenangan memproses tindak pidana yang terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun tuduhan intimidasi terhadap masyarakat yang didalilkan pemohon bukan pula kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan menghadirinya. oleh karena itujawaban terhadap dalil dalil pemohon tentangbahwa hal hal yang berkaitan dengan dana kampanye pilkada merupakan wewenang memohon sebagaimana termaktubmenyatakan: pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye yang terdiri atas lady: sdk, dan lapak bahwa memohon telah melakukan bimbingan teknis dan rapat koordinasi dengan pasangan calon melalui liaison officer tim kampanye pasangan calon berkaitan dengan penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye. bahwa pada tanggal februari kpu provinsi lampung memohon) dan liaison officer' tim kampanye masing masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung tahun melakukan kesepakatan bersama berkaitan dengan pembatasan pengeluaran dana kampanye yaitu sebesar rp. (tujuh puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). bahwa hasil kesepakatan dimaksud dituangkan dalam keputusan komisi pemilihan umum provinsi lampung nomor hk. kpt prov 1l tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun bahwa berdasarkan peraturan kpu nomor tahun maka jadwal pelaporan dana kampanye sebagai berikut: lady: laporan awal dana kampanye diserahkan tanggal februari sdk laporan penerimaan sumbangan dana kampanye diserahkan tanggal april lapak laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye diserahkan tanggal juni bahwa (empat) pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun telah melaporkan dana kampanye masing masing kepada memohon sebagaimana ketentuan tersebut atas. bahwa sesuai ketentuan sampai dengan peraturan kpu nomor tahun dana kampanye (empat) pasangan calon (termasuk pemohon) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun telah dilakukan audit kepatuhan oleh akuntan publik yang diseleksi dan ditunjuk oleh memohon, yaitu kantor akuntan publik mahligai public accountant firms mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon nomor urut (satu) muhammad ridho, pi, dan bachtiar basri, s.h., m.m. kantor akuntan publik zk subsidi, kaharuddin mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon nomor urut (dua) drs. hi. herman sanusi, m.m., dan ir. sutomo, m.m. kantor akuntan publik eddie ariyanto muhaimin registered public accountant mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon nomor urut ir. arial junaidi dan hj. chusnunia, ph. kantor akuntan publik djoko, sidik indra audit, tax and business consultants mengaudit laporan dana kampanye pasangan. calon nomor urut (empat) dr. mustafa, m.h., dan ahmad juli, s.i.p., si. bahwa hasil audit kepatuhan (empat) akuntan publik tersebut atas mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu: laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku. bahwa hasil audit kepatuhan oleh akuntan publik telah disampaikan oleh memohon kepada masing masing pasangan calon. memohon juga telah mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye pada laman memohon serta menyampaikan softcopy hasil audit kepada kpu ri. bahwa oleh karena hasil audit kepatuhan menyimpulkan bahwa laporan dana kampanye (empat) pasangan calon telah sesuai peraturan perundang undangan, maka sangat jelas dan nyata dalil dalil memohon tentang pelanggaran jumlah dana kampanye tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga harus diabaikan dan ditolak oleh majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara guo:.. harus ditolak untuk seluruhnya atau setidak tidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima. nama pasangan calon perolehan suara muhammad ridho ricardo, pi., msi. dan bachtiar basri, sh.,provinsi lampung nomor hk.o3.i ptskeputusan kpu provinsi lampung nomor hk. (netapan perolehan suara hasil pemilihan oleh kpu provinsi lampung,tahun yang diumumkan pada hari minggu tanggal (delapan) bulan juli tahun(vide bukti herman sanusi, mm., dan ir. suto, junaidi dan hj. chusnunia, ph.d mustafa dan ahmad juli, s.ip, si. total suara sdengan yang disahkan dalam persidangan tanggal juliiberita acara pleno nomor pk. ba prov 1l tanggal februari bukti ta. fotokopi keputusan komisi pemilihan umum provinsi lampung nomor hk. kpt prov ! tanggal februari tentang penetapan pasangan calon: bukti ta fotokopi berita acara rapat pleno terbuka nomor pk. ba prov l!gi1c fotokopi berita acara kesepakatan bersama tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun tanggal februari bukti tc fotokopi keputusan kpu provinsi lampung nomor hk. kpt prov !l tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun tanggal februari bukti tf fotokopi laporan asuransi independen audit atas laporan dana kampanye untukaudit dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung, an. dr. mustafa, m.h. dan ahmad juli, s.ip, si.: bukti tf fotokopi salinan putusan nomor tsm.um. gbw wsl. vi1 tanggal juli,intimidasi, serta ketidaksesuaian dana kampanye pihak terkait::karun wajah ahmad, s.h. dan levi junaidimedia massa.lnama ahli bambang eka maruarar hamdan zelda cahya siahaan reply harun margarita kamis margarita kamis nur hid nelson nelson sardinia oeirepublik indonesiaterkait dengan tuduhan pemohon dalam pokok perkara permohonannya mengenai intimidasi, juga tidak terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi. tuduhan ini sangat tidak berdasar dan akan pihak terkait bantah dalam pokok perkara, karena berdasarkan fakta persidangan bawaslu provinsi lampung, justru yang terbukti dan terjadi adalah adanya upaya intimidasi yang dilakukan oleh saksi saksi pelapor pemohon) dalam persidangan bawaslu lampung terhadap saksi saksi terlahir pihak terkait) sebagaimana dapat dibaca dalam risalah sidang atau putusan bawaslu lampung mengenai fakta persidangan (vide putusan bawaslu nomor tsm.um.gbw wsl. vi1 bahwa terkait tuduhan pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian dana kampanye pihak terkait, juga bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. hal ini secara jelas diatur dalam, mana kpu provinsi lampung telah menyampaikan serta mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik kap) yang telah ditunjuk sesuai ketentuan. mana hasil audit terhadap laporan dana kampanye tiga paslon yakni nomor urut dan dinyatakan patuh, kecuali nomor urut masih dinyatakan belum patuh,esuara basri, sh., mm. ir. sutomo, mm. ph. bahwa berdasarkan data sensus bps tahun penduduk provinsi lampung adalah sebesar jiwasuara, bahwa berdasar tabel atas, dapat diketahui selisih perolehan suara paslon nomor urut pemohon), paslon nomor urut dan nomor urut dengan pihak terkait paslon nomor urut adalah sebagai berikut: terkait si. bachtiar basri, sh., mm. mm. ir. sutomo, mm. bee chusnunia, ph. juli, sip. tomasuarasam |aoa272 nama pasangan gaon peran sisair. arial junaidi dan chusnunia, ph. d.,provinsi lampung terdiri dari kabupaten kota yaitu: kota bandar lampung kota metro lampung barat lampung selatan lampung tengah lampung timur lampung utara mesuji pesawaran pesisir barat permohonan kabur (obscura libel) bahwa permohonan pemohon hanya didasarkan pada dalil asumsi dan imajiner tanpa memberikan gambaran tentang fakta kejadian yang kongkrit, yakni keterkaitannya dengan memohon ataupun pihak terkait, bahwakeseluruhannya: bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil pemohon dengan petit, mana tanpa addalam petitumnya, pemohon langsung meminta untuk mendiskualifikasi pihak terkait. terhadap petit,keterangyang diajukan bersifat asumsi dan imajinatif tanpa berdasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. dus, dalil dalil pemohon dalam pokok perkara tidak disertai dengan fakta fakta yang jelas terkait dengan siapa yang melakukan tuduhan dugaan pelanggaran money politics (apakah langsung paslon, tim kampanye, relawan, atau orang per orang), mana kejadiannya, serta, kalaupun terjadi (good non), bagaimana korelasinya dengan perolehan suara pemohon dan paslon lainnya,media massa, telah menyatakan akan mengajukan keberatan bawaslu ri: bahwa jika dilihat dari sebaran perolehan suara per kabupaten kota sebagai berikut: kabupaten kota perolehan suara per kabupaten kota paslon paslon paslon paslon ridho herman arial mustafa ricardo sutomo junaidi ahmad basri chusnunia juli halim bandar lampung kotametro lampung barat lampung selatan lampung tengah lampung timur lampung utara usul pesawaran pesisir barat pringsewu tanggamus tulang bawang tulang bawang barat way kanan sesal kata masa kesan suara tergambar secara nyata dan faktual bahwa pemohon memenangkan perolehan suara kabupaten dari total kabupaten kota provinsi lampung. pemohon meraih suara terbanyak kabupaten: lampung barat, lampung utara, pesawaran, pesisir barat, tanggamus, tulang bawang barat, dan way kanan. pasangan nomor urut menang kota yaitu bandar lampung dan pasangan nomor urut pihak terkait) menang kabupaten kota yaitu kota metro, lampung selatan, lampung tengah, lampung timur, mesuji, pringsewu, tulang bawang. artinya, secara komposisi dan sebaran wilayah perolehan suara, tidak ada paslon yang mendominasi wilayah sebaran suara sebagai pemenang karena faktanya pemohon unggul wilayah, sama dengan pihak terkait. bahwa berdasarkan pada fakta perolehan dan sebaran suara atas, adalah sangat absurd tuduhan yang didalilkan oleh pemohon kepada pihak terkait. ditambah, pemohon adalah pasangan incumbent (petahana) gubernur dan wakil gubernur lampung yang masih memegang kekuasaan hingga pertengahan tahun mendatang, dan karenanya justru berpotensi untuk melakukan tindakan tindakan yang dituduhkan kepada pihak terkait: bahwa terkait dengan dalil dalil pemohon tentang tuduhan money politics yang dituliskan dalam dalil nomor hingga nomor permohonan, pihak terkait tidak dapat memberikan jawaban secara langsung karena dalil dalil tersebut bersifat umum, kabur, dan tidak menjelaskan tentang sebuah fakta yang jelas. karenanya terhadap dalil dalil tersebut, patut kiranya dinyatakan dikesampingkan karena kabur: bahwa seandainya pun dalil dalil yang dimaksud pemohon tersebut adalah sama dengan dalil dalil yang telah pemohon sampaikan dalam laporan yang telah disampaikan bawaslu provinsi lampung yang tertuang dalam laporan dan putusan nomor tsm.um.gbw wsl. vii maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti dalil dalil tersebut mengada ada, hanya didasarkan pada keterangan saksi yang tidak langsung melihat, mendengar, dan menyaksikan peristiwa tapi hanya mendengar dengar dari orang lain, bahkan ada yang mendengarkan warung kopi, dan juga ada yang didasarkan pada upaya intimidasi terhadap saksi saksi. atas dasar inilah, mungkin, pemohon tidak mencantumkan kembali dalil dalil yang telah diajukan dalam laporan bawaslu lampung dalam permohonan permohonan mahkamah konstitusi ini karena dalil dalil tersebut telah dibuktikan tidak benar dalam persidangan bawaslu lampung, selain untuk menyamarkan fakta yang sesungguhnya dan mengesankan bahwa seakan akan telah terjadi peristiwa money politics yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif persidangan mahkamah konstitusi, bahwa terkait dengan tuduhan dalil pemohon mengenai adanya intimidasi (paragraf poin nomor sampai dengan nomor adalah poin yang mengada ada. dalam persidangan bawaslu provinsi lampung, atas permintaan pemohon pelapor) sendiri, bawaslu lampung telah memanggil paniaikab atau sentra gakkumdu dari kabupaten kota untuk memberikan klarifikasi dan keterangan seputar proses, mekanisme dan tahapan laporan laporan yang disampaikan warga terkait adanya dugaan money politics. mana dalam persidangan secara terbuka sejak pagi hari hingga malam hari pada hari jum'at tanggal juli semua pihak pelapor dan terlahir) diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengklarifikasi terkait laporan laporan yang disampaikan warga. juga mengklarifikasi tuduhan pemohon pelapor) mengenai dirinya atau pembiaran yang dituduhkan kepada paniaikab seluruh wilayah. faktanya, tuduhan tersebut tidak benar karena seluruh komponen paniaikab panwascam telah berusaha semaksimal mungkin memproses laporan atau temuan yang ada hingga dengan cara mendatangi rumah rumah pihak pelapor terlahir secara langsung dengan didampingi kadus kades setempat (vide putusan bawaslu nomor tsm.um.gbw wsl. vi1 bagian nomor mengenai keterangan lembaga terkait). ada beberapa kasus yang telah masuk dan divonis oleh, pengadilan setempat seperti kasus keterlibatan kepala sekolah negeri yang diduga terlibat dalam mobilisasi siswa untuk kampanye pemohon (videyang telah melakukan kampanye untuk kepentingan pemohon): bahwa selain itu, dalam fakta persidangan bawaslu lampung, terbukti adanya upaya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh saksi pelapor pemohon) terhadap warga biasa agar mengaku mengaku menerima uang dari orang yang disebut sebagai relawan atau tim kampanye pihak terkait vide keterangan saksi terlahir atas nama eko muda setiawan dan akronim yang bersesuaian dengan keterangan saksi pelapor atas nama hartanto andanawari, putusan bawaslu nomor tsm. um.gbw wsl. vii dan nomor tsm.um.gbw wsl. vi1 bahwa terkait dengan dalil dalil pemohon paragraf iii dalam poin nomor sampai dengan nomor yang pada pokoknya menuduh dana kampanye pihak terkait tidak sesuai dengan jumlah kegiatan kampanye yang dilakukan pihak terkait, pada prinsipnya pihak terkait menyatakan menolak dalil tersebut. bahwa faktanya: setiap kegiatan kampanye yang dilakukan pihak terkait selalu melalui proses dan prosedur yang ditetapkan dalam junctiona sebelum melakukan kegiatan, selalu diajukan pemberitahuan kepada kpu lampung, bawaslu lampung, polda lampung, dan kepolisian wilayah terkait kabupaten kota. seluruh bukti surat tanda terima pelaporan http) yang diajukan oleh pihak terkait berada pihak kpu lampung, bawaslu lampung, dan kepolisian dan dapat diakses secara publik karena merupakan dokumen umum. karena intensitas permohonan http untuk kampanye yang sangat transparan, pihak keamanan sangat mengapresiasinya dalam rangka mempermudah proses pengamanan serta membantu penyelenggara pemilu untuk mengawasi kampanye yang dilaksanakan oleh pihak terkait setiap wilayah, bahwa terkait dengan laporan dana kampanye, pihak terkait telah menyampaikannya kepada memohon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pkpu nomor tahun bahwa audit laporan dana tersebut merupakan kewenangan memohon yang diserahkan kepada kantor akuntan publik kap) yang telah ditunjuk. mana pihak terkait sendiri baru mengetahui auditor dan hasilnya setelah diumumkan oleh memohon pada tanggal juli berdasarkan pengumuman nomor hm. prov vii mana dinyatakan bahwa terhadap laporan dana kampanye pihak terkait dikategorikan patuh, sebagaimana laporan dana kampanye paslon lainnya, kecuali nomor urut karena ada kelebihan sumbangan dana kampanye yang harus dikembalikan kas negara: laporan dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung dilihat terakhir tanggal juli bahwa pemohon sebagai pasangan petahana telah berupaya menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya dalam pilgub lampung tahun dengan langkah langkah sistematis yang melibatkan struktur negara antara lain dengan cara: melibatkan kepala sekolah negeri untuk memobilisir siswa siswi sebagai peserta kampanye, antara lain kecamatan pardasuka sebagaimana telah disidangkan dan diputuskan dalamkarena dianggap terlibat dalam kampanye pemohon, mengarahkan pemilih, kepala sman pardasuka dihukum penjara ) melibatkan panas provinsi untuk membagikan dana zakat dengan mengatasnamakan muzakki gubernur ridho ricardo wilayah kabupaten pringsewu sebagaimana telah dilaporkan oleh warga atas nama aris daro mana ketua panas provinsi lampung mahfud santoso yang juga ketua jamaah relawan ridho jrr) dilaporkan paniaikab pringsewu karena diketahui membagikan ekor kambing dan ekor ayam kepada warga atas nama gubernur lampung pada saat bulan puasa lalu, kambing dan ayam ridho bachtiar ke bawaslu) (vide bukti tanda terima laporan paniaikab pringsewu oleh pelapor aris harmoni) mengundang seluruh kepala desa se lampung melalui kegiatan audisi asosiasi kepala desa seluruh indonesia) dengan mengklaim posisi sebagai pembina karena officio sebagai gubernur, padahal dalam masa cuti, sebagaimana disampaikan oleh kepala desa kabupaten lampung selatan atas nama mukhlis dan sugandi bawah sumpah dalam persidangan bawaslu lampung. mana dalam acara tersebut setiap peserta kepala desa diberikan ongkos transport sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) vide putusan bawaslu nomor tsm.um.gbw wsl.o08. vii bagian keterangan saksi wilayah kab. lampung selatan nomor dan melakukan mobilisasi asn dan masyarakat melalui instruksi bupati kabupaten mesuji pada hari minggu tanggal juni gedung serba guna gsg) taman kehati desa mekarjaya, kecamatan tanjung raya kabupaten mesuji, yang dikemas dalam acara halal bil halal dengan gubernur lampung dan launching program beras sejahtera daerah rostrata), mampu adakan program beras rostrata.html (vide tanda bukti penerimaan berkas bawaslu provinsi lampung, tertanggal juni camat negara bathin telah menyebarkan informasi yang tidak benar melalui pesan whats app group aparat desa, mengenai tim pemenangan pihak terkait yang akan membagikan uang dan atau bahan kampanye lainnya, dalam pesan tersebut camat negara bathin juga menyampaikan ancaman sanksi yang akan diberikan oleh bupati, apabila ada aparat desa yang tidak melaporkan aktivitas kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor urut sedangkan untuk pasangan calon yang lain tidak ada himbauan dan ancaman apapun dari camat tersebut, kanan panggil onm camat negara batin (vide tanda terima laporan nomor lp pg kab v1 akun instagram resmi dprd lampung (@dprd lampung) yang dikelola oleh sekretaris dewan dprd provinsi lampung yang bernama hermani dalam instastory cerita pada pukul wib tanggal juni atau satu hari menjelang pencoblosan, telah memposting foto gubernur dan wakil gubernur lampung, dengan tulisan satu #membangun lampung (vide bukti lapor nomor lp pg prov vi tertanggal juni ini akun instagram dprd lampung dilaporkan ke bawaslu penggunaan mobil dinas dprd untuk kepentingan kampanye kabupaten way kanan pada saat kampanye sekitar bulan juni (vide tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pg kab vi1 tanggal juni bahwa berdasarkan pada fakta dan uraian atas, permohonan pemohon tidak berdasarkan pada fakta serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, karenanya patut kiranya majelis mahkamah konstitusi menyatakan menolak seluruh dalil dalil pemohon serta menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, ilartu tanda penduduk a.n ir. arial junaidi, bukti pli bukti pt fotokopifotokopi berita online inilampung senin, tanggal juli judul warga laporkan bagi bagi kambing dan ayam ridho bachtiar , bukti pt fotokopi surat tanda terima laporan aris harmoni, paniaikab pringsewu tanggal mei bukti pt fotokopi surat tanda terima laporan aris harmoni, bawaslu provinsi lampung tanggal juni bukti pt fotokopi penerimaan laporan nomor lp plg vi atas nama junaidi tanggal juni bukti pt fotokopi surat tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pg kab vi atas nama mollis anggiani tanggal juni bukti pt fotokopi surat tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pg prov vi atas nama rinaldi tanggal juni bawaslu provinsi lampung, bukti pt fotokopi surat tanda bukti penerimaan berkas atas nama rinaldi tanggal juni bawaslu provinsi lampung, bukti pt fotokopi berita online rmol.co tanggal juli judul terbukti mengarahkan pemilih, kepala sman pardasuka dihukum penjara, (diakses tanggal juli bukti pt fotokopi salinan putusan bawaslu lampung nomor sm.um.gbw wsl. vi1 bukti pt fotokopi salinan putusan nomor tsm.um.gbw wsl. vi1 bukti pt fotokopi surat bawaslu nomor bawaslu pm. vi1 tanggal juli i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, badan pengawas pemilihan umum provinsi lampungringsewu tanggamus tulang bawang tulang bawang barat oo. way kanan bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarkan oleh memohon banyak sekali terjadi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan pasangan calon nomor urut (tiga) ir. arial junaidi dan chusnunia, ph. yang pelanggaran pelanggaran tersebut secara terstruktur, sistematis dan masif tersebar diseluruh kabupaten kota, desa tps provinsi lampung, yang sangat mempengaruhi perolehan suara urut atas nama ir. arial junaidi dan chusnunia, ph. yang bila tidak ada pelanggaran pelanggaran atau kecurangan kecurangan guo maka perolehan suara urut (tiga) atas nama ir. arial junaidi dan chusnunia, ph. tidak lah seperti yang tertera dalam1 pelanggaran pelanggaran dan atau kecurangan kecurangan yang terjadi selama pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara adalah sebagai berikut money politicasangan calon nomor urut atas nama ir. arial junaidi dan chusnunia, ph. melakukan money politic dengan cara membagi bagikan jilbab pada masa kampanye dan membagi bagikan uang pada masa kampanye dan masa tenang yang dilakukan sistematis, masih dan terstruktur dengan melibatkan relawan, orang seorang dan atau tim kampanye.karun wajah ahmad, s.h dan levi junaidi yang merupakan ketua dan tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung nomor urut a.n muhammad ridho ricardo dan bachtiar basrinomornomorterhadap pokok permohonan (satu) tentang money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas nama ir. arial junaidi dan hj. chusnunia, ph.d bahwa terhadap pokok permohonan tersebut bawaslu provinsi lampung menerangkan bahwa jajaran pengawas pemilu ditingkat kabupaten kota telah menindaklanjuti adanya laporan dan atau temuan terkait dengan adanya tindak pidana pemilihan politik uang. temuan dan atau laporan tersebut diantaranya: tindaklanjut hasil pengawasan atas laporan dan atau temuan yang ditangani oleh bawaslu provinsi lampung laporan nomor lp pg prov viterdapat seorang yang merupakan tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) a.n saringan mengakui telah membagikan uang dari tim paslon nomor urut sejumlah rp. (lima puluh ribu rupiah) per orang, dengan jumlah sebanyak amplop: badan pengawas pemilihan umum provinsi lampung dapat menjelaskan bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh sdr. subur sentra gakkumdu provinsi lampung dan telah registrasi dengan laporan nomor lp pg prov v1 bawaslu provinsi lampung melakukan rapat pembahasan pertama sentra gakkumdu dengan berita acara nomor sg prov. la vi tanggal juni yang pada pokoknya menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran dan penyelidikan. namun dalam proses penanganan dan penyelidikan selama (lima) hari saudara terlahir a.n saringan serta saki a.n sholeh, saidi, hitam tanto, jaman, origin,, berdasarkan surat undangan klarifikasi nomor k.la pm. vi1 dan nomor k.la pm. vi1 demikian juga terhadap pelapor. a.n subur yang menjelaskan bahwa dalam keterangannya tidak melihat, mengetahui, maupun mendengar secara langsung saat terlahir membagi bagikan uang.kedua sentra gakkumdu provinsi lampung dengan berita acara nomor sg prov. la vii yang pada pokoknya didalam berita acara tersebut sentra gakkumdu provinsi lampung menghentikan proses penanganan laporan dikarenakan: pendapat bawaslu provinsi secara patut dan layak tidak hadir, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa ibu saringanhwa dengan tidak hadirnya ibu saringan sebagai terlahir, dan saksi saksi yang diundang sebanyak (dua) kali secara patut dan layak, serta pelapor dalam hal ini bpk. subur tidak mengetahui secara langsung terhadap peristiwa pembagian uang sebagaimana yang telah dilaporkan, maka tidak terbukti bahwa terlahir telahdengan demikian unsur:: terhadap saksi saksi yang menerima uang dari seri. saringanaringan. pendapat kejaksaan tingg1 pelapor dan terlahir diundang tidak hadir untuk memberikan keterangan klarifikasi, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti::tindak pidana pemilihan. berdasarkan pokok uraian tersebut diambil kesimpulan bahwaaringanprov vi bahwa pada hari selasa tanggal juni pukul wibbahwa terhadap peristiwa tersebut bawaslu kabupaten lampung timur telah melakukan penelusuran terkait peristiwa tersebut. penelusuran dilakukan bawaslu kecamatan way bungur pada tanggal juni dengan. kemudian dilakukan penelusuran kedua kalinya dengan membawa bukti berupa pernyataan dan video, namun siti purina sudah tidak bisa ditemui, bahwa terhadap hal tersebut pelapor atas nama subur melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan politik uang kepada bawaslu provinsi lampung dengan registrasi nomor lp pg prov vi pada tanggal juni terhadap laporan tersebut sentra gakkumdu provinsi lampung melakukan pembahasan pertama dengan berita acara nomor sg prov. la vi tanggal juni yang pada pokok pembahasan atas laporan tersebut diduga terjadi tindak pidana pemilihan berupa pembagian uang untuk memilih salah satu pasangan calon berdasarkan dan juncto undang undang nomor tahun dan ditindaklanjuti proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan oleh penyidik gakkumdu: bahwalarifikasi k.la pm. vii dan nomor k.la pm. vi1sentra gakkumdu provinsi lampung dengan berita acara nomor sg prov. la vii yang pada pokoknya menghentikan proses penanganan laporan dikarenakan: pendapat bawaslu provinsi lampung terhadap peraturan tentang dugaan tindak pidana pemilihan kepala daerahunsur,undangan nomor k.la pm. vii: unsur yang dengan sengaja melakukan:. yang bahwa pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses, maupun relawan nomor urut kepada para pemilih dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif seluruh kabupaten kota yang ada provinsi lampung. bahwa dihampiri seluruh kabupaten kota yang ada provinsi lampung pasangan calon nomor urut menggerakan perangkat desa, maupun untuk melakukan money politic dengan cara setiap kepala desa diberikan beban tanggung jawab (enam puluh persen) suara daerahnya masing masing untuk pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa panas kabupaten, kecamatan dan juga gakumdu cenderung pasif serta membiarkan adanya pelanggaran pelanggaran terkait money politic yang menyeluruh seluruh kabupaten kota yang ada provinsi lampung. bahwprovinsi lampung. il.masyarakat secara kasat mata melihat adanya money politic bagi bagi uang agar yang menerima uang memilih pasangan calon nomor urut (tiga) karena pembagian uang dilakukan ditempat tempat terbuka yaitu dipasar, jalanan dan keramaian masyarakat.. pendapat kejaksaan tinggi lampungundangan nomor k.la pm. vii dan nomor k.la pm. viterhadapiti purinaulang bawang barat bahwa pada hari selasa tanggal juni pukul wib bertempat desa tiyuh penuangan baru rk. kecamatan tulang bawang tengah diduga tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung tahun nomor urut melalui ibu, dimana hadi prayitno kon waspada kbh mas ski stok info.mulai mau wes bagi duet.shiki jek berlangsung posisi nang ndi posisi dimana) chat susanto tidak dijawab oleh hadi prayer?) sebanyak lembar bergambar gusti ngurah rai dengan nomor seri bn762867:temuan nomor tm pg kab v1 atas nama terlahir siti fitnah. bahwa pada tanggal juni sentra gakkumdu kabupaten tulang bawang barat melakukan pembahasan pertama sentra gakkumdu kabupaten tulang bawang barat dengan nomor berita acara tanggal juni yang pada pokok kesimpulannya dinyatakan terlahir atas nama siti fitnah diduga melakukan tindak pidana pemilihan berdasarkan ditindaklanjuti dengan dilakukan proses penanganan dan proses penyelidikan. bahwa terlahir atas nama siti fitnah telah diundang klarifikasi sebanyak (tiga) kali secara patut dan layak dengan undangan klarifikasi nomor k.la pm. vi undangan klarifikasi kedua dengan nomor k.la pm. v1 dan undangan klarifikasi ketiga dengan nomor k.la pm. v1 tetapi yang bersangkutan tidak hadir. bahwa saksi atas nama dewi ratna sari berdasarkan surat undangan klarifikasi nomor k.la pm. vi diklarifikasi oleh bawaslu kabupaten tulang bawang barat pada hari jum'at tanggal juni saksi hadi prayitno berdasarkan surat undangan klarifikasi nomor k.la pm. v1 diklarifikasi oleh bawaslu kabupaten tulang bawang barat jumat tanggal juni saksi atas nama susanto berdasarkan surat undangan klarifikasi nomor k.la pm. v1 telah dilakukan klarifikasi pada hari sabtu juni bahwa pada hari senin tanggal juli sentra gakkumdu kabupaten tulang bawang barat melakukan pembahasan kedua, dengan memaparkan hasil kajian terhadap dugaan tindak pidana pemilihan, laporan hasil penyelidikan serta berita acara hasil pembahasan kedua yang pada pokoknya terhadap temuan tersebut tidak memenuhi tindak pidana pemilihan sebagaimanikarenakan: pendapat bawaslu tulang bawang barat berdasarkan hasil kajian, fakta dan keterangan terhadap temuan nomor tm pg kab vi bawaslu kabupaten tulang bawang barat menyimpulkan bahwa tindakan. pendapat kepolisian resor tulang bawang agar dilakukan klarifikasi terhadap terlahir a.n siti fitnah, terlahir a.n siti fitnah dan pelapor masih memiliki hubungan kekeluargaan (sepupu), agar dicari saksi lain dan dilakukan klarifikasi: waktu penyelidikan telah habis cantelan diupayakan secara maksimal tetapi terlahir a.n siti fitnah belum diketahui keberadaannya dan belum dapat dilakukan klarifikasi. sehingga belum dapat ditingkatkan tahap penyidikan karena subyek hukum yaitu orang yang akan dimintai pertanggung jawaban secara hukum tidak ada. pendapat kejaksaan negeri tulang bawang bahwa terhadap dugaan tindak pidana pemilukada sebagaimana juncto undang undang nomoragar sentra gakkumdu memaksimalkan waktu yang masih tersisa untuk melakukan klarifikasi terhadap terlahir yaitu siti fitnah, bahwa terhadap dugaan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah yaitu memberikan uang atau materi lain, sebagaimanmenurut kami masihterdapat unsur yang belum terpenuhi yaitu unsur setiap orang , dimana unsur setiap orang dikualifikasikan yaitudan unsur mempengaruhi pemilih belum tergambar, karena sentra gakkumdu belum bisa menghadirkan terlahir siti fitnah, dimana siti fitnah telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali namun yang bersangkutan tidak berada tempat, kemudian sentra gakkumdu telah melakukan upaya untuk melakukan klarifikasi dirumah terlahir, namun di (tetangga). terhadap temuan nomor tm pg kab v1 tanggal juni atas nama penemu hadi prayitno dengan terlahir siti fitnah:selatanamatandi kepada masyarakat desa batu liman indah.berita acara nomorjum'at tanggal juni dan bahwa masyarakat yang melihat kejadian pembagian uang atau masyarakat yang menerima uang tersebut takut untuk melaporkan panas karena mendapat ancaman dari tim pasangan calon nomor urut bentuk ancaman yang dilakukan oleh tim pasangan nomor urut adalah mengancam masyarakat yang apabila melaporkan adanya money politic maka diancam akan dilaporkan polisi, dan tidak dijamin keselamatan keluarganya. bahwa beberapa money politic yang berhasil ditangkap oleh warga dan dilaporkan panas justru tidak ditindak lanjuti oleh panas dan malah ditakuti takuti bahwasanya penerima dan pemberi uang kana dipenjara selama tahun. bahwa kenapa pasangan calon nomor urut ini adalah pasangan calon yang kerap dikaitkan dengan politik uang karena jelas dan terang praktek money politic pasangan calon nomor urut dilakukan dengan terang belerang dan pasangan calon nomor urut diduga dibiayai oleh perusahan besar provinsi lampung hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran orang orang perusahaan tersebut diacara kampanye dan maupun sosialisasi dalam rangka pemenangan nomor urut bahwa memohon selaku penyelenggara pemilukada terkesan mendiamkan dan tidak pernah melakukan tindakan tindakan pencegahan dan juga penindakan, memohon seolah menutup mata akan kejadian kejadian pelanggaran yang serius terkait makanannya pemilukada guo, padahal memohon diberikan kewenangan yang cukup besar dalam undang undang untuk melakukan pencegahan dan juga penindakan terhadap pelanggaran dimaksud. bahwa tindakan diam memohon dan aparatur penyelenggara lainya misalkan panas dan atau bawaslu terhadap pelanggaran pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut yaitu money politic yang massif menyebar keseluruh wilayah provinsi lampung dapat juga dikategorikan atau dapat juga dikatakan terstruktur karena dirinya penyelenggara pemilukada dapat juga diartikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan penyelenggara dalam membiarkan kejahatan pemilukada tersebut berlangsung. bahwa dirinya memohon dan penyelenggara lainya dapat dilihat dari begitu banyaknya temuan money politic dan pelaporan money politic tidak ada satu pun yang merupakan temuan panas yang sampai diproses digakumdu, semua aduan adalah dari masyarakat, dan lebih sedih sekaligus. dirinya keterlibatan memohon aparatur penyelenggara pemilukada adalah adanyasurat nomor k.la pm. v1surat nomor k.la pm. v11:,, waktu hari penanganan pelanggaran bawaslu kabupaten lampung selatan dan penyelidikan telah habis. bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkota bandar lampung.:,j)) bahwa pada tanggal juni bawaslu kota bandar lampung melakukan kajian temuan nomor: tm pg kot v1 bahwa pada hari sabtu tanggal juni pukul wib. sentra gakkumdu kota bandar lampung melakukan pembahasan terkait dengan temuan nomor: tm pg kot v1 dan merekomendasidan meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan kapolres kota bandar lampung tertanggal juni sebagaimana tertuang dalam berita acara pembahasan kedua nomor la sg vii perihal penerusan pelanggaran tindak pidana pemilihan:awaran:, bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh.hallidampingi penyidik dan jaksa teregistrasi laporan dengan nomor.:surili) tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang kedua kalinya: j)),shall'l, s.h, m.h, guna mendapatkan informasi terkait penanganan pelanggaran pidana pemilihan,, . .i u , bisa engah laporan nomor lp pg kab vi bahwa pada tanggal juni pukul wib pelapor: dan registrasi dengan nomor lp pg kab vi kemudian memberikan form tanda terima laporan kepada pelapor:,::g:beberapa laporan masyarakat panas malah ditolak dan pelapor diintimidasi. bahwa begitu kuatnya pengaruh pasangan calon nomor urut sehingga memohon dan lembaga lainya yang terkait dengan proses pemilukada terkesan tidak berkutik dan diam dalam mengawasi jalannya proses pemilukada, diam terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut menunjukan kekuatan diluar nalar yang wajar, dan kami menduga ini dalah kekuatan materiil yang digunakan pasangan calon nomor urut karena support penuh oleh sebuat perusahaan besar lampung. bahwa kejadian money politic pilkada gubernur dan wakil gubernur lampung pada tahun ini begitu berbeda dimana pada ini money politik sudah bukan rahasia lagi dimasyarakat akan tetapi banyak masyarakat mengetahui dan menyaksikan dan dapat merasakan adanya guo, il.ublik lampung mengetahui kegiatan sosialisasi dan kampanye calon gubernur nomor urut sangat massif tersebar provinsi lampung dengan kegiatan yang mewah mengundang artis ibukota dan menyediakan hadiah doorprice yang mahal satu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut memakan biaya miliaran dan kegiatan tersebut dilakukan dengan jumlah ratusan kegiatan. bahwa kegiatan yang mewah dan mahal tersebut menjadi tidak sesuai dan jombang antara laporan dana kampanye dengan jumlah kegiatan dan jumlah biaya kampanye pasangan calon nomor urut bahwa melihat profile calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut yaitu arial junaidi adalah mantan pns sekda provinsi lampung) tidak memiliki background pengusaha serta wakilnya chusnunia juga seorang bupati lampung timur yang baru menjabat dan bukan juga seorang pengusaha, yang berdasar lakon harta mereka tidak sesuai dengan biaya kampanye yang dikeluarkan. bahwa oleh karenanya peran sentral perusahan besar yang berada dibelakang pasangan calon nomor urut sangat pengaruh, dimana kita ketahuiiri. nurani, sdr. sugi riyanto dan sdr. ahmad fauzi tidak menghadiri undangan klarifikasi ketig melapo:hari minggu tanggal juni pukul wib, bapak suryo mendengar ada pembagian uang dari sdr. rizki dan purwanto yang beralamatkan sinar seputih, dan pada hari yang sama pukul wib bapak suryo menemui rizki dan mengklarifikasi mengenai berita tersebut dan sdr. rizki mengakui ada amplop yang sudah yang sudah dipersiapkan untuk dibagi, dan yang sudah dibagikan ada amplop dan masih tersisa amplop, terhadap laporan tersebut dilaporkan oleh sdr sukarno bawaslu kabupaten lampung tengah pada hari senin tanggal juni pukul wib, dengan terlahir atas nama rizky dan purwanto dan registrasi dengan nomor lp pg kab v1berupa memberikanduatiga kepada pelapor a.n sukarno, saksi saksi a.n suryo dan a.n hasanuddin dan terlahir a.n rizky dan purwanto pada tanggal juni terkait laporan tersebut untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal juni dengan tempat kantor sekretariat panwascam bangun rejo namun tidak hadir, bahwa kemudian tim sentra gakkumdu bawaslu kabupaten lampung tengah mendatangi rumah kepala kampung sinar seputih untuk meminta didampingi dirumah saksi a.n hasanuddin dan terlahir a.n rizky, bahwa kemudian tim sentra gakkumdu bawaslu kabupaten lampung tengah mendatangi rumah kediaman pelapor a.n sukarno dan saksi a.n suryo namun keduanya tidak berada dirumah masing masing. dirumah pelapor a.n sukarno hanya bertemu dengan istrinya dan dia menjelaskan bahwa suaminya sedang ada kerjaan travel. dirumah saksi a.n suryo juga hanya bertemu istrinya dan dia mengatakan bahwa suaminya sedang pergi kerumah teman urusan kerjaan: i). bahwa kemudian tim sentra gakkumdu bawaslu kabupaten lampung tengah mendatangi rumah kediaman terlahir a.n risky namun rumah dalam keadaan tertutup: j)) bahwa setelah dilakukan klarifikasi, ditemukan nama saksi baru yang menerima amplop berisi uang tersebut, maka diperlukan keterangan tambahan. pada tanggal juni timgundang saksi a.n kediri, saksi a.n tentram, saksi a.n taken, saksi a.n yong, saksi a.n nasrul, saksi a.n warisan, saksi a.n saring sekretariat panas kecamatan bangunrejo. namun saksi saksi tersebut tidak datang sekretariat panas kecamatan bangunrejo. makadatangi rumah saksi saksi tersebut akan tetapi setelah sampai dilokasi sentra gakkumdu bawaslu kabupaten lampung tengah bawaslu kabupaten lampung tengah lampung tengah tidak dapat menemui saksi saksi tersebut dikarenakan mereka tidak ada kediamannyatanggal juni pukul wib pelapor a.n sar. ketut surabaya dirasa mendatangi sentra gakkumdu. bahwa dalam uraian dengan registrasi nomor lp pg kab v1 bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada sentra gakkumdu dansatu buah amplop berisi uang pecahan rp. , :pembahasan pertam, j)) dan ternyata memang tidak ada dajajak yang bersangkutan tidak berada dirumah kemudian yang bersangkutan tidak berada dirumah kemudian, dikarenakan: pendapat bawaslu kabupaten lampung tengah berdasarkan penelusuran bersama penyidik kepolisian dan jaksa yang tergabung dalam sentra gakkumdu,. berhasil mendapat alat bukti keterangan pelapor atas nama ketut agus surabaya dinas dan keterangan saksi atas nama gede pujaan, suratan, bowman dan suwardi serta pelapor atas nama suratan. berdasarkan alat bukti tersebut unsur dari memang benar terjadi, pendapat kepolisian resor lampung tengah berdasarkan fakta yang didapat dari hasil penyelidikan dapat disimpulkan bahwa dugaan tindak pidana pemilulum dapat ditingkatkan tahap penyidikan, karena belum terpenuhinya alat bukti dan unsur yang dibanggakan, pendapat kejaksaan negeri gunung sugih berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh sentra gakkumdu unsur belum terpenuhi karena belum ada keterangan saksi yang dapat dipergunakan untuk menerangkan peristiwa yang dilaporkan yaitu pembagian uang berdasarkan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan sesuai dengan kualifikasi saksi. terlebih belum adanya kesesuaian antara keterangan saksi saksi yang ada ditempat kejadian sehingga didapat alat bukti keterangan saksi serta petunjuk mengenai kejadian yang terjadi. bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti.ringsewu1iperusahan besar ditampung yang asetnya triliunan tersebut diduga ikut bermain politik dengan menjadi penyokong utama calon nomor sehingga kekuatan uang mereka dapat memainkan politik uang yang masih, sistematis dan terstruktur kabupaten kota provinsi lampung. bahwa berdasarkan dalil dalil dan bukti bukti tersebut maka kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut sangat berpengaruh atas hasil perolehan suara pemohon maupun pasangan calon nomor urut sehingga dalil dan bukti sangat relevan untuk dipertimbangkan untuk dijadikan dasar dalam memutus bahwa hasil pemilukada gubernur dan wakil gubernur lampung cacat hukum karena hasil suara yang diperoleh oleh pemenang peraih suara terbanyak dilakukan dengan cara cara yang melawan hukum. bahwa dalam peraturan perundang undangan yang baru saat ini seolah olah mahkamah hanya memeriksa kesalahan penghitungan suara semata tanpa melihat adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama pemilukada berlangsung, namun kami pemohon tetap yakin mahkamah akan mengadili dan mempertimbangkan serta memutus perselisihan pemilukada ini bukan hanya berdasar atas kesalahan hitung hitungan suara semata melainkan akan mengadili segala proses pemilukada yang berakibat atas suara yang diperoleh oleh pasangan calon, sebagaimana yurisprudensi mahkamah pada sengketa pilkada sebelumnya, karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung tahun yang telah berlangsung sangat menyedihkan karena masih maraknya money politic masyarakat.saksi, akronim bin saudi selaku terlahir, udin selaku saksi, dan lina selaku saksi,,i atas,nomor, setelah dilakukan pemeriksaan ini terlahir tidak mengakui adanya politik uang:dapat dijadikan suatu petunjuk dalam peristiwa yang dilaporkan,pada tanggal juli bawaslu kabupaten pringsewu mengumumkan tentang status laporisir barat, rusli bin abu bakar, bahwa pada hari kamis tanggal juni pelapor melaporkan bawaslu kabupaten pesisir barat,imur bahwa pada hari sabtu tanggal juni pukul wib bertempat dirumahyang diawali dengan adanya bagi bagi amplop kepada ibu ibu peserta yasinan dan diakhiri dengan kalimat jangan lupa pilih nomor dari saudari uum (ketua kelompok pengajian), bahwa terhadap peristiwa tersebut dilaporkan kepada bawaslu kabupaten lampung timur pada hari rabu tanggal juni pukul wib dan telah registrasi dengan nomor lp pg vi dengan pelapor atas nama dewa aji putu oka dan terlahir atas nama uum, bahwa pada hari kamis tanggal juni pukul wib sentra gakkumdu kabupaten lampung timur melakukan pembahasan pertama terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan, dengan nomor berita acara sg pg kab vi dimana pada pokoknya menyimpulkan terlahir atas nama saudari uum diduga melakukan tindak pidana pemilihan junctombahasan pertama tersebut, pengawas pemilu mengundang klarifikasi saksi atas nama sdr. ida bagus nyoman rai dengan surat undangan nomor k.la pm. v1 yang dilaksanakan pada hari jum'at tanggal juni saksi atas nama seri. widieri. ngatiyem zainal dengan surat undangan nomor k.la pm. v1 yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal juni pelapor atas nama sdr. dewa aji putu oka dengan surat undangan nomor k.la pm. v1 yang dilaksanakan pada hari jum'at tanggal juni terlahir atas nama seri. uumdr supriyadi. yahya nuri dengan surat undangan nomor k.la pm. v1 yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal juni hasil dari keterangan saudari nur pemamah terlahir) bahwa terlahir mengakui membagikan amplop untuk para jama'ah yasin sebesar rp. , ( lima puluh ribu rupiah) per orang, bahwa amplop tersebut berasal dari kepala desa rajasa lama untuk thr atas nama widi dan saksi atas nama ngatiyem selaku jama'ah yasin, bahwa saksi membenarkan telah menerima amplop, bahwa saksi tidak mendengar ada kalimat ajakan untuk memilih calon tertentu, bahwa menurut keterangan saksi iii atas nama amat zainal abidin selaku tuan rumah yasinan, bahwa saksi tidak mendengar ada kalimat ajakan untuk memilih calon tertentu pada saat terlahir membagikan amplop berisi uang: bahwa menurut keterangan saksi atas nama subak selaku warga yang pada saat pelaksanaan yasinan sedang berada rumah saksi supriyadi) yang terletak sebelah kediaman saudara amat zainal abidin, bahwa saksi tidak mendengar ada ajakan untuk memilih pada saat yasinan, bahwa saksi menyatakan baru mendengar keesokan harinya pada amplop tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa menurut keterangan saksi atas nama ida bagus nyoman rai selaku relawan pasangan calon nomor urut dua orang yang bernama ngatiyem dan widi datang posko membawa (dua) amplop yang berisi uang lima puluh ribu rupiah) dan saat itu diterima oleh tim relawan yang diketuai oleh bapak dewa aji putu oka, menurut saksi bahwa saksi widi dan saksi ngatiyem menyampaikan kalau duit itu berasal dari terlahircalon nomor setelah itu saya sampaikan kalau ini adalah pelanggaran dan jangan sampai ibu mendapatkan masalah lalu setelah itu kami bersama sama melaporkan panwascam labuhan ratu menggunakan mobil, j)) bahwa menurut keterangan saksi atas nama yahya nuri selaku kepala desa rajasa lama bahwa saksi mengakui pembagian amplop untuk para jama'ah yasin sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) per orang, untuk thr (vii atas nama supriyadi selaku tetangga dari amat zainal abidin saksi iii), bahwa saksi tidak mendengar ada kalimat ajakan untuk memilih calon gubernur tertentu, bahwa menurut keterangan pelapor atas nama dewa putu aji oka mendapat laporan ada pembagian amplop yang berisi uang labuhan ratu, lalu kami langsung terjun lokasi dan dari lokasi, kami mendapatkan barang bukti sejumlah amplop yang dalamnya masing masing berisi rp. (lima puluh ribu rupiah) dari ibu ngatiyem dan widi. lalu kami melaporkan kepada pawascam labuhan ratu bersama barang bukti tersebut. setelah itu kami mendapatkan kembali dari warga yang ikut menyerahkan sebesar rp. (satu juta rupiah) dan kami serahkan kepada panwascam labuhan ratu, bahwa menurut keterangan pelapor bahwa keterangan ibu ngatiyem dan widi menyampaikan kalau duit itu berasal dari ibu uumpasangan calon nomor urut bahwa pada hari senin tanggal juli pada pukul wib, bawaslu kabupaten lampung timur melakukan pembahasan kedua untuk menentukan laporan tersebut telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihkarenakan: bawaslu kabupaten lampung timur: bahwa pada hari sabtu, tanggal juni terlahirrutin yang diisi dengan adanya bagi bagi amplop kepada ibu ibu peserta yasinan, bahwa terlahir memberikan keterangan bahwa amplop yang dibagikan kepada peserta yasinan merupakan thr tunjangan hari raya) dari kepala desa rajasa lama, bahwa saksi widi) dan saksi ngatiyem) peserta yasinan pada hari sabtu, tanggal juni membenarkan telah menerima amplop berisi uang dari saudari terlahir, tetapi saksi dan saksi tidak mendengar langsung adanya ajakan terhadap memilih salah satu pasangan calon gubernur, bahwa menurut keterangan saksi iii nuri yahya) pekerjaan sebagai kepala desa rajasa lama, kecamatan labuhan ratu membenarkan bahwa telah memberikan amplop berisi uang senilai rp. (tiga juta rupiah) kepada saudari nur pemamah untuk dibagikan kepada jama'ah yasin sebagai thr tunjangan hari raya): bahwa menurut keterangan saksi amat zainal abidin) selaku tuan rumah yasinan rutin, membenarkan bahwa telah terjadi kegiatan yasinan dirumahnya, dan melihat pembagian amplop untuk peserta yasinan, tetapi tidak mendengar ajakan untuk memilih paslon nomor urut bahwa menurut keterangan saksi ida bagus nyoman rai) selaku tim relawan herman hn, bahwa pada tanggal juni menerima kedatangan dari saksi widi) dan saksi ngatiyem rumah saksi dan menyampaikan kalau amplop itu berasal dari terlahir dan menyampaikan bahwa amplop itu adalah thr tunjangan hari raya) dari pak kepala desa dan setelah itu mengatakan mohon doa restu kepada pasangan calon nomor urut bahwa menurut keterangan saksi supriyadi) selaku tetangga saksi amat zainal abidin) membenarkan bahwa ada kegiatan yasinan rutin kediaman bapak zainal dan menurut keterangan saksi bahwa yang bersangkutan hanya mendengar suara gaduh jama'ah yasinan, dan bahwa menurut keterangan saksi vii subak) bahwa pada tanggal juni tidak mengetahui kalau ada bagi bagi amplop pada kegiatan yasinan tersebut, dan hanya mengetahui setelah keesokan pagi harinya, karena masyarakat bertanya kepada saudari uum itu amplop isi uang dari siapa, jawab terlahir menurut keterangan saksi vii bahwa amplop itu adalah thr yang berasal dari kepala desa, yang belum sempat dibagikan jama'ah yasin, menurut saksi subak bahwa terlahir menyampaikan mohon do'a restu untuk paslon nomor urut sehingga terhadap laporan olisian resor kabupaten lampung timur bahwa benar pada hari sabtu tanggal juni sekitar jam wib terdapat kegiatan yasinan rutin ibu ibu dirumah saudara amat zainal abidin dusun subang putra desa raja basa lama kecamatan labuhan ratu kabupaten lampung timur, yang mana dalam kegiatan tersebut terdapat pembagian amplop yang berisikan uang sebesar , (lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan oleh saudari nur mammal alias uum kepada ibu ibu jama'ah yasin: bahwa dari keterangan pemberi seri. nur mammal alias uum) serta penerima seri. widi dan seri. ngatiyem) amplop berisikan uang yang dibagikan dalam yasinan tersebut adalah thr dari kepala desa rajasa lama kecamatan labuhan ratu kabupaten lampung timur yahya nuri dan hal tersebut dibenarkan oleh kepala desa a.n yahya nuri, terdapat (satu) orang saksi subak yang menjelaskan bahwa saksi mendengar dari pengeras suara dalam acara yasinan tersebut saudari uum, berkata ini ada uang thr dari bapak kepala desa karena bapak kepala desa kegiatannya padat jadi saya disuruh menyampaikan kepada ibu ibu dan nomor urut minta doa restu dari ibu ibu , namun keterangan saksi tersebut tidak ada saksi lain yang mengatakannya. sehingga terhadap laporan diurangnya alat bukti dalam perkara tersebut. kejaksaan negeri sukadana bahwa laporan nomor lp pg cam. labuhan ratu vi tanggal juni dari bapak dewa aji putu oka tentang adanya dugaan money politic yang bertempat disediakan sdr. zainal yang terletak subang putra rajasa lama labuhan ratu tanggal juni maka berdasarkan laporan dari penyidik tentang hasil pelaksanaan klarifikasi terhadap orang responden bahwa hanya orang saksi responden yang menyatakan adanya perbuatan tersebut. maka dengan ini kami berpendapat bahwasanya laporan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti yakni keterangan saksi sebab berdasarkan hir rbg disebutkan bahwa satu saksi bukan saksi. saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. (unus testis lulus testis)anggamusupaten,: pelapor a.n iskandar, saksi a.n sukajaya, saksi a.n deri ardiansyah:opa im) nama herman sanusi alamat jalan cut nyak dien nomor lk.ii desa palapa, kecamatan tanjung karang pusat, kota bandar lampung, provinsi lampung, nama sutomo, alamat perumahan ragam blok nomor way urang rt. rw. desa way urang, kecamatan kalinya, kabupaten lampung selatan, provinsi lampung,l.h., wayan sudirman, s.h., zakaria maria tomb, s.h., m.h., noni purwaningsih, s.h., m.hlvin palma, s.h., prison purba, s.h., m.h., benny hutabarat, s.h., aries surya, s.h., ace kurnia, ag., s.h., dini fitriyani, s.h., m.h., c.l.a., fernando rusdi, s.h., rizky, s.h., samuel david, s.h., octianus, s.h., made suka artha, s.h., heri perdana tarigan, s.h., c.l.a., roy valiant sembiring, s.h., feri donald silaen, s.h., prasetyo utomo, s.h., mulyadi phillips, s.h., b.i.l., si., penistaan nainggolan, s.h., tahuna malahan, s.h., m.h., joni anwar, s.h., nova eva khofifah, s.h., m.h., dan resimen hadapi, s.h., m, yang berkedudukan hukum perkantoran golden centrum jalan majapahit blok ag, jakarta pusat,lampung, berkedudukan jalan gajah mada nomor tanjung agung raya, tanjung karang timur, kota bandar lampung, provinsi lampung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor hk. su provinsi tanggal juli memberi kuasa kepada royal umar, s.h., m.h., suharto, s.h., m.h., juta ramadan, s.h., m.h., formel, s.h., dan dina adhaerens s.h., m.h., advokat dari kantor advokat konsultan hukum royal umar, s.h. rekan yang berkedudukan hukum jalan flamboyan lk. bandar lampung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . memohon: il. nama ir. arial junaidi, alamat sultan agung, nomor kelurahan sepang jaya, kecamatan labuhan ratu, kota bandar lampung: nama hj. chusnunia halim, kn., ph. d.: alamat karang anom, rw kel desa karang anom, kecamatan away karya, kabupaten lampung timur, pasangan calo1 bertanggal juli telahyudha sumo, nomor:ditetapkan pada minggu, tanggal juli bahwa hari kerja sejak hari minggu, juli adalah hari rabu, tanggal julima matan si. dan bachtiar basri, s.h., m.m. sutomo, m.m si., kn., ph.erlahis bawaslu kabupaten lampung tengah (bukti pk bahwa sebelum kami menjelaskan, perlu kami koreksi terlebih dahulu dalam pokok permohonan bahwa seputih banyak bukanlah daerah yang termasuk dalam wilayah lampung timur, melainkan masuk dalam wilayah lampung tengah. bahwa pada tanggal juni pukul wib pelapor sdr. ketut surabaya dirasa. bahwa dalam: bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada. dalam laporannya(seratus dua puluh satu) buah amplop yang terbuka satu buah amplop terlihat berisi uang pecahan rp. (lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian sentra gakkumdu bawaslu kabupaten lampung tengah melakukan pembahasan pertama yang dilaksanakan pada tanggal juni sekira pukul wib, bahwaketut agus surabaya dirasa dan saksi saksi a.n gede pujaan, bowman, dan suratan: bahwa,dri basuki, namupada tanggal juni sentra gakkumdu bawaslu kabupaten lampung tengah sekira pukul .09w mendatangi rumah sdr. jajak, namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. kemudian timdi unsur pelanggaran dan undang undang tahun bahwa kemudian sentra gakkumdu (bukti pk pada tanggal juni sekira pukul wib bapak sutrisno dan ibu siti rupiah didatangi olehsebagai berikut: bahwa pada tanggal juni pukul wib pelapor a.n sutrisnosutrisno tersebut apakah sudah memenuhi syarat formal maupun material sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan, namun karena syarat formal dan material belum lengkap maka sentra gakkumdu memberikan waktu untuk melengkapinya, bahwa syarat formal dan material yang belum. terpenuhi adalah kelengkapan identitas terlahir, saksi saksi yang mengetahui tentang peristiwa tersebut, dan barang bukti yang diperlukan. bahwa dalam kesaksiannya, sdr. sutrisno tidak menerima amplop tersebut langsung melainkan istri sdr. sutrisno yakni siti rupiah yang menerima amplop tersebut sementara sdr. sutrisno sedang menonton televisi. bahwa pada tanggal juni sdr. sutrisno kembali hadir sekretariat sentra gakkumdu lampung tengah untuk melanjutkan memberikan keterangan terkait peristiwa yang akan laporkan.kampung gunung batin udik kecamatan terusan punyai terjadi pembagian amplop berisi uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak amplop oleh nurhasanah. amplop yang diberikan sdr. nurhasanah tersebut berasal dari sdr. logo. bahwa sentra gakkumdu belum melakukan registrasi terhadap laporan dengan pelapor a.n sutrisno dikarenakan sdr. sutrisno tidak menyerahkan barang bukti untuk memenuhi syarat materil. bahwa pada tanggal juni pelapor menarik laporannya. bahwa sdr. sutrisno menuliskan surat pernyataan atas pencabutan laporan tersebut karena diperintahkan oleh sdr. ali shock untuk melaporkan hal yang sebenarnya tidak benar dan amplop berisi uang tersebut tidak jelas asal usulnya: bahwa pada tanggal juni bawaslu kabupaten lampung tengah memerintahkan kepada panas kecamatan terusan punyai untuk melakukan penelusuran terkait laporan yang dicabut tersebut dengan mendatangi rumah dari sdr. sutrisno pelapor), namun sdr. sutrisno tidak berada kediamannya serta rumah terlihat kosong. kemudimasih saja tidak berada kediamannya dan rumah terlihat kosong: dtidak berada kediamannya dan rumah terlihat kosong. maka panas kecamatan terusan punyai menghentikan penelusuran kerumah sdr. sutrisno mengingat identitas sdr. logo (terlahir) hanya sdr. sutrisno .yang mengetahui tetapi sdr. sutrisno tidak dapat ditemui (bukti pkterhadap pokok permohonan kabupaten lampung tengah telah dijawab bersama dengan permohonanuntuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urutni pukul wib pelapor atas nama sugianto mendatangi bawaslu kecamatan sendang agung untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang: bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan pelapor, peristiwa terjadi pada tanggal juni pukul wib kampung sendang mulyopelapor tidak membawa barang bukti berupa uang sebesar rp. , , dikarenakan uang tersebut sudah tidak adabawaslu kecamatan sendang agung tidak bisa memproses dan teregistrasi laporan tersebut dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat materiel suatu laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan juga kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ada sentra gakkumdu kabupaten lampung tengah yang berada sekretariat bawaslu kabupaten lampung tengah, bahwa kemudian bawaslu kecamatan seputih agung kabupaten lampung tengah menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya kepada bawaslu kecamatan sendang agung kabupaten lampung tengah hingga tanggal juli terhitung hari dari tanggal diketahuinya peristiwa yaitu pada tanggal juni pp) bahwa sampai tanggal juli bawaslu kecamatan sendang agung kabupaten lampung tengah tidak mendapatkan pelapor untuk melengkapi laporannya, bahwa kemudian pada tanggal juli bawaslu kecamatan sendang agung kabupaten lampung tengah menelusuri laporan saudara sugianto, dengan mendatangi rumah sar. sugianto: bahwa hasil penelusuran bawaslu kecamatan sendang agung kabupaten lampung tengah dengan sdr. sugianto peroleh informasi bahwa penerima yaitu khotbah yang merupakan mertuanya sugianto menerima uang rp. dari orang yang tidak dikenal dan uang tersebut sudah habis tak tersisa yang digunakan untuk belanja: bahwa hasil penelusuran tidak ditemukannya identitas pemberi uang rp. kepada mertua pelapor sehingga tidak dapat diteruskan menjadi temuan dugaan pelanggaran (bukti pksebesar kepada istrinya bera yang bernama arti.bawaslu kabupaten lampung tengah mendapatkan informasi dari bawaslu provinsi lampung bahwa ada laporan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh berat bahwa bawaslu kabupaten lampung tengah bersama sama dengan panas kecamatan sendang agung menelusuri laporan tersebut, bahwa sdr. bera tidak mengetahui tentang laporan dugaan pelanggaran politik uang yang telah sampai bawaslu provinsi lampung: bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, pelapor tidak mengetahui jika laporan tersebut diteruskan oleh sdr. use bawaslu provinsi lampung. sdr. bera tidak merasa melaporkan dugaan pelanggaran politik uang tersebut bawaslu provinsi lampung karena tidak diketahui siapa yang memberikan dan tidak adanya barang bukti. bahwa sdr. bera tidak melanjutkan laporan dugaan pelanggaran politik uang tersebut. bahwa karena tidak terpenuhinya syarat materil maka laporan tersebut tidak dilanjutkan oleh panas kecamatan sendang agung kepada panas kabupaten lampung tengah (bukti pk bahwa pada tanggal juni bapak sulit bertemu dengan sdr. mungil relawan calon gubernur nomor urut diaterhadap peristiwa dimaksud bawaslu kecamatan sendang agung kabupaten lampung tengah. pnomor urut atas nama arial unikpanwascam bandar mataram melakukan penelusuran sekira pukul wib, ketiga komisioner panwascam bandar mataram kutim, spa.i, tari zzi, cahyono dan bersama seorang staf panwascam bandar mataram yang bernama budiyono), berangkat menuju way terusan kampung mataram udik kecamatan bandar mataram kabupaten lampung tengah, guna menelusuri informasi adanya peristiwa pembagian uang untuk memilih paslon nomor kampung mataram udik kecamatan bandar mataram kabupaten lampung tengah, bahwa saat perjalanan menuju way terusan kampung mataram udik kecamatan bandar mataram kabupaten lampung tengah, panwascam menghubungi terlahir a.n kameo melalui telpon seluler bahwasanya mereka akan mendatangi rumahnya. terlahir a.n kameo menerangkan bahwa dia sedang tidak berada dirumah karena sedang provinsi untuk melengkapi berkas pencalonannya sebagai calon anggota dprd kabupaten lampung tengah: bahwa setelah jam perjalanan sekira pukul wib sampai kediaman bapak ngadiman kepala umbul kampung mataram udik kecamatan bandar mataram untuk berkoordinasi dan mempertanyakan tentang apakah sar. ngadiman mengetahui tentang peristiwa pembagian uang yang dilakukan oleh sdr. kameo kepada warganya, bahwa kemudian sdr. ngadiman menghubungi sdr. kaluryanto dan sdr. amino melalui telepon seluler untuk datang kerumahnya menjelaskan, karena mereka berdua yang lebih paham atas peristiwa tersebut, sebab sebelumnya pada tanggal juni sekira pukul wib pernah bercerita kepadanya terkait peristiwa tersebut, bahwa setelah sekira menit sdr. kaluryanto dan sdr. amino tiba dirumah sdr. ngadiman dengan membawa surat pernyataan pengakuan yang ditanda tangani diatas materai oleh sdr. mastani, sdr. santo, sdr. riyadi, sdr. suparno dan sdr. ali saputra), buah amplop berisi uang pecahan rp. dan buah amplop kosong. selanjutnya sdr. kaluryanto dan sdr. amino menjelaskan bahwa memang ada kejadian pembagian uang yang terjadi pada tanggal juni sekira pukul wib yang dilakukan oleh sar. mastani, sdr. santo, sdr. riyadi, sdr. suparno dan sdr. ali saputra. yang sekira pukul wib kelima orang tersebut ditangkap tangan oleh sdr. kaluryanto dan sar. amino: bahwa selanjutnya sdr. kaluryanto dan sdr. amino menjelaskan bahwa sdr. mastani, sdr. santo, sdr. riyadi, sdr. suparno dan sdr. ali saputra sudah membagi amplop kepada warga way terusan kampung mataram udik kecamatan bandar mataram kabupaten lampung tengah, sedangkan masih tersisa amplop: pas berdasarkan tabel atas pemohon berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak bahwa menurut pemohon telah terjadilampung tahun yang dilakukan oleh pasangan calon lain yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara pemohon dengan uraian sebagaimana berikut:pelanggaran undang undang nomor tahun kabupaten lampung timur bahwa seseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) diketahui bernama saringan telah membagi uang dari team paslon nomor urut sejumlah rp. (lima puluh ribu) per orang, dengan jumlah sebanyak amplop, peristiwa ini dilakukan pada hari selasa juni pukul wib desa totoprojo, kecamatan way bungur lampung timur, bahwa seseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) diketahui bernama siti suriah telah membagikan uang rp. (lima puluh ribu rupiah) per orang yang dibagikan untuk orang, peristiwa ini terjadi pada hari selasa tanggal juni pukul wib dusun totoprojo kecamatan way bungur lampung timur, bahwa pada hari senin sekitar pukul wib tanggal juni bertempat rumah bapak jadi dusun iii desa teluk dalam seseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) diketahui bernama bapak ribut memberikan uang sejumlah berbentuk pecahan rp. dua lembar dan rp. satu lembar. bahwa bapak ribut meminta ibu muamalah untuk milih paslon nomor 9g) bahwa kemudian panwascam meminta bantuan sdr. kaluryanto dan sdr. amino membantu untuk mencari sdr. mastani, sdr. santo, sdr. riyadi, sdr. suparno dan sdr. ali saputra, namun setelah didatangi kerumahnya masing masing mereka tidak ada dirumah: bahwa setelah berusaha mencari tahu dan menemui sdr. mastani, sdr. santo, sdr. riyadi, sdr. suparno dan sar. ali saputra, namun tidak diketemukan juga orang orangnya maka panwascam bandar mataram pulang sekira pukul wib, namun sebelum pulang surat pernyataan dan amplop diserahkan pada anggota panwascam dengan diberikan surat penitipan barang, bahwa selanjutnya pada tanggal juli panwascam bandar mataram melaporkan hasil penelusuran kepanwaslu kabupaten lampung tengah terkait peristiwa pembagian uang yang terjadi diwilayah kerjanya yang memang jaraknya luas dan jalanya masih tanah dengan membawa surat pernyataan dan amplop yang tersebut diatas, karena belum jelasnya peristiwa yang terjadi berdasarkan penelusuran panwascam, maka panwascam diminta untuk melakukan penelusuran kembali memperjelas peristiwa yang terjadi terkait kapan dan dimana kameo membagikan uang rp. kepada sdr. mastani, sdr. santo, sdr. riyadi, sdr. suparno dan sdr. ali saputra. sebagai keterpenuhan awal syarat formil maupun material laporan temuan dugaan pelanggaran pemilihan, karena berdasarkan keterangan sdr. kaluryanto dan sar. amino yang membagikan uang memasyarakat adalah sdr. mastani, sdr. santo, sdr. riyadi, sdr. suparno dan sdr. ali saputra, maka perlu memperjelas pula peristiwa pembagiannya, siapa saja yang menyaksikan pembagian tersebut, apa yang dikatakan atau hal apa yang menjadikan pembagian uang tersebut dapat diduga sebagai pelanggaran pemilihan, bahwa pada tanggal juli panwascam bandar mataram mencari tahu keberadaan sdr. mastani, sdr. santo, sdr. riyadi, sdr. suparno dan sdr. ali saputra dan berencana untuk mendatangi rumah mereka masing masing dengan sebelumnya menghubungi sdr. ngadiman melalui telpon untuk menanyakan keberadaan sdr. mastani, sdr. santo, sdr. riyadi, sdr. suparno dan sdr. ali saputra. sdr. ngadiman menerangkan bahwa kelima orang tersebut belum kelihatan dirumah. bahwa pada tanggal juli panwascam bandar mataram selanjutnya menghubungi sdr. kameo melalui telpon seluler untuk menanyakan keberadaanya, namun sdr. kameo menerangkan bahwa dia masih tidak berada dirumah. bahwa pada tanggal tanggal juli sdr. kaluryanto dan sdr. amino menghubungi salah satu anggota panwascam bandar mataram a.n tarmizi untuk meminta barang bukti yang dititipkan, setelah itu antara sdr. kaluryanto dengan sdr. tarmizi bersepakat untuk bertemu jl. lintas timur guna menyerahkan barang bukti titipan berupa surat pernyataan dan amplop yang sebagian besar berisi uang pecahan rp. karena sdr. kaluryanto dan sdr. amino akan pergi bandar lampung. selanjutnya mereka bertemu jl. lintas timur dan sdr. tarmizi menyerahkan surat beserta amplop dan meminta kembali surat penitipan barang, bahwa kemudian panwascam bandar mataram tidak bisa menahan barang bukti yang dititipkan, bahwa pada tanggal juli ppl kampung mataram udik menemui ngadimwarromanaudin namun. yang bersangkutan tidak ada dirumahnya, bahwa pada tanggal juli ppl kampung mataram udik menemui mbah slametanik namun yang bersangkutan tidak ada dirumah, bahwa pada tanggal juli ppl kampung mataram udik menemui yuni namun yang bersangkutan tidak ada dirumah (bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan. saudara sukarno (seseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) rumah saudara raul pada tanggal juni pukul wib blok madura bahuliman kecamatan candipuro. bahwa pada hari senin tanggal juni sekitar pukul wib sdr. sukarno sedang bekerja bersama kawan kawannya antar lain sdr. agus dan dia mendengar informasi adanya pembagian uang. lalu sdr sukarno mendatangi rumah bapak rahul yang membagikan uang tersebut selanjutnya sdr.. bahwa terhadap peristiwa dan yang merupakan satu peristiwasebagai berikut:,. kepada masyarakat desa batu liman indahnomor berita acarapp)i dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari jum'at tanggal juni dan'nomor surat k.la pm. vinomor surat k.la pm. viii::: waktu hari penanganan pelanggaran bawaslu kabupaten lampung selatan dan penyelidikan telah habis (bukti pk sdr. rudi oktana pada tanggal juni sekitar pukul sore dan sdr. rudi oktana disuruh mencoblos pasangan ca.. pk dapat dijelaskan bahwa peristiwa dimaksudaksitidak dapat dijawab karena tidak menunjukkan saksi dan tempat.timureseorang didatangi oleh seorang lainnya diberikan sebuah amplop berisi uang sebesarpada tanggal juni pukul tiba tiba ada orang yang mengebor geor pintu, pas bukaan pintu orang tersebut menyerahkan amplop berisi masing masing sebesar dengan rincian dua lembar uang pecahan dan satu lembar uang pecahan dan menyatakan agar memilih pasangan gubernur nomor urut pilih bapak arial chusnunia. saksi ingin melaporkan panas tetapi panas menyatakan baik pelapor dan terlahir sama sama dikenakan sanksi sehingga saksi tidak jadi untuk membuat laporanzulkarnain mengetahui adanya salah satusebagai berikut: bahwa pada tanggal juni pukul wib pelapor a.n zulkarnain mendatangi bawaslu kabupaten lampung selatan untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran money politic (pembagian uang) yang terjadi pada hari selasa tanggal juni sekira nya pukul wib rti rw lingkungan (tiga) desa candi girang kelurahan way urang kecamatan kalinya, bahwa pada tanggal juni pukul wib pelapor a.n zulkarnain datang bawaslu kabupaten lampung selatan untuk menitipkan barang bukti berupa uang sejumlah rp. dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu lembar stiker berlogo pasangan calon gubernur nomor urut (tiga) kepada bawaslu kabupaten lampung selatan: bahwa tim sentra gakumdu kabupaten lampung selatan telah menerima laporan adanya dugaan money politic (pembagian uang) yang disampaikan oleh saudara pelapor zulkarnaen sebagai informasi awal untuk ditelusuri: bahwa sentra gakkumdu kabupaten lampung selatan tidak teregistrasi laporan yang disampaikan oleh pelapor dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat formil dan materil suatu laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang atur dalam huruf identitas terlahir dan huruf saksi yang mengetahui peristiwa tersebut: bahwa bawaslu kabupaten lampung selatan menjadikan laporan yang disampaikan pelapor a.n saudara zulkarnain menjadi informasi awal atas adanya dugaan money politic dan ditelusuri oleh bawaslu kabupaten lampung selatan. f . bahwa dalam penelusuran yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten lampung selatan dilokasi kejadian dan menemui beberapa warga rt rw lingkungan (tiga) desa candi girang kelurahan way urang kecamatan kalinya tidak ada yang bisa memberikan informasi terkait dugaan pembagian uang dimaksud (bukti pk bahwa ibuurut yaitu arial junaidi unik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun bahwa pada hari senin tanggal juni rumah bapak jadi didatangi tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) diketahui bernama bapak ribut dan bapak selamat, mereka memberikan uang kepada bapak jadi dan ibu pakem yang disaksikan isteri bapak jadi yang bernama widianingsih uang diberikan oleh bapak selamat dan bapak ribut dan mereka meminta untuk memilih pasangan calon nomor urut atas nama arial unik: bahwa seseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) diketahui bernama siti purina pada hari selasa tanggal juni sekitar pukul telah membagikan uang kepada orang yang masing masing orang diberikan pembagian uang dilakukan rumahnya yang beralamat dusun totoprojo dengan tujuan untuk, bahwa seseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) diketahui bernama abdurrahman bersaksi melalui rekaman video yang menyatakan bahwa dia mengambil uang dari pak andre sebesar juta,: bahwa telah terjadi dugaan money politik, hal ini diketahui oleh saksi suhani: kabupaten lampung tengah pada hari sabtu malam tanggal juni pukul wib, bahwa seseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) diketahui bernama putri, yang merupakan team sukses paslon nomor urut masuk dalam rumah nuri dengan memberikan satu buah nomor urut,uyanto yang beralamat irw,menerangkan sebagai berikut: bahwa benar pada tanggal juni komisioner bawaslu kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan yakni sdr. wazzaki dan sdr. bambang kemari serta beberapa ppl pengawas pemilihan lapangan), sedang berkeliling melakukan patroli pengawasan pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung tahun tepatnya desa marga agung tepatnya pada pukul wib sar. wazzaki ketua panwascam jati agung) menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang menanyakan alamat sekretariat panwascam jati agung, yang dalam percakapan, menelpon menyampaikan akan melaporkan dugaan money politic yang terima, bahwa pada hari selasa tanggal juni sekira pukul wib bertempat kantor bawaslu kecamatan jati agung desa jati mulyo telah datang seseorang laki laki yang bernama tri wahyudi asyari, tempat tanggal lahir trikora tanggal juli agama islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat dusun desa karang anyar jati agung kabupaten lampung selatan, nomor hitp yang bertujuan untuk melaporkan tentang adanya dugaan money politic pembagian uang) yang diterimanya: bahwa dalam keterangan yang disampaikan pelapor sdr. tri wahyudi ansari menjelaskan pada tanggal juni pukul wib, seorang laki laki yang tidak dikenal datang kerumahnya yang beralamat dusun desa karang anyar jati agung memberikan amplop berwarna putih yang berisikan uang rp. lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan rp. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak (dua) lembar dan pecahan rp. (sepuluh ribu rupiah) sebanyak (satu) lembar: bahwa bawaslu kecamatan jati agung menanyakan apakah ada saksi lain yang melihat secara langsung kejadian tersebut, saudara pelapor menerangkan tidak ada, hanya sendiri yang menyaksikan, bahwa bawaslu kecamatan jati agung menanyakan siapakah yang akan saudara laporkan, saudara pelapor menerangkan bahasan nya tidak tahu dan tidak mengenal siapa yang akan dilaporkan, bahwa pada tanggal juni pukul wib bawaslu kecamatan jati agung melaporkan kejadian dugaan money politic yang telah dilaporkan oleh sdr. tri wahyu ansari tersebut kepada bawaslu kabupaten lampung selatan: bahwa bawaslu kecamatan jati agung telah menerima barang bukti yang diserahkan oleh pelapor atas nama sar. tri wahyudi ansari berupa amplop putih berisi uang dengan jumlah rp. (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan rp. , (dua puluh ribu rupiah) (dua) lembar dan rp. , (sepuluh ribu rupiah) (satu) lembar, bahwa bawaslu kabupaten lampung selatan telah menginstruksikan kepada bawaslu kecamatan jati agung untuk menelusuri dan mengecek lokasi kejadian. i. bahwa bawaslu kabupaten telah berkoordinasi dengan tim gakumdu kabupaten lampung selatan terkait adanya informasi dugaan money politic kecamatan jati agung, bahwa sentra bawaslu kabupaten lampung selatan menjadikan laporan yang disampaikan oleh sdr. triwahyudi ansari menjadi informasi awal atas dugaan money politic untuk lakukan penelusuran, bahwa bawaslu kecamatan jati agung bersama ppl panitia pengawas lapangan) pada tanggal juni telah melakukan penelusuran lokasi kejadian, dan telah meminta informasi dari beberapa warga sekitar, dari keterangan beberapa warga yang temui didapatkan bahwa mereka tidak merasa mendapatkan amplop yang berisi uang seperti yang dialami oleh sdr. tri wahyudi ansari: bahwa pada saat penelusuran bawaslu kecamatan jati agung lokasi kediaman sdr. tri wahyudi berdasarkan alamat yang tertera ktp bersangkutan namun dalam penelusuran tersebut sdr. tri wahyudi tidak berada tempat kediamannya dan ketika dicoba hubungi melalui via ponsel, namun saat dihubungi nomor hp tlp sdr. tri wahyudi sudah tidak dapat dihubungi lagi. bahwa sentra gakumdu kabupaten lampung selatan tidak teregistrasi laporan yang disampaikan oleh terlahir dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dan materil suatu laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sesuai dengyarat formil dalam huruf identitas pihak terlahir dan syarat materil huruf saksi yang mengetahui peristiwa tersebut: bahwa dalam kegiatan penelusuran yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan jati agung tidak temukan adanya dugaan money politic seperti yang dilaporkan oleh sdr. tri wahyudi asyari (bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonantim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) desa cimanuk kecamatan way lima kabupaten pesawaranawaran (bukti pk dapat diterangkan sebagai berikut:,urili,amping penyidik dan jaksa teregistrasi laporan dengan nomor)khalili) tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang kedua kalinya,khalili., s.h, m.h, guna mendapatkan informasi terkait penanganan pelanggaran pidana pemilihan:r.i..:bisahasil pengawasan atas pokok permohonan. peristiwa ini telah dilaporkan bawaslu kabupaten pringsewu. dengan nomor laporan lp pg kab v1 terjelaskan sebagai berikut:b).1saksi, akronim bin saudi selaku terlahir, udin selaku saksi, dan lina selaku saksi.. pp)1 atas:: setelah dilakukan pemeriksaan ini terlahir tidak mengakui adanya politik uang.amplop berisikan uang rp. (lima puluh ribu rupiah) dengan menyatakan besok nobles nomor urut bahwa seagar penerima uangbahwa pada tanggal juni sekira pukul wib bapak sutrisno dan ibu siti rupiah didatangi oleh seseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) diketahui bernamabahwaseseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) diketahui bernamabahwaagar masyarakat memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urutdapat dijadikan suatu petunjuk dalam peristiwa yang dilaporkan.dinyatakan bahwa status laporan dengan nomor lp pg kab vi tertanggal mei tentang dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan kurap terkait dugaan tindak pidana pemilihan pada hari sabtu tanggal juni pekon krisnomulyo perihal"j)) bahwa setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran yang dituangkan dalamrap, maka dugaan tindak pidana pemilihan berupapada hari sabtu tanggal juni pekon krisnomulyo belum dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana. bahwarekomendasi atas laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor lp pg kab v1 tertanggal juni dengan pelapor atas nama hartanto andanawarih, dan terlahir atas nama akronim, sentra gakkumdu kabupaten pringsewu merekomendasikan agar dihentikan penanganannya (bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonanampok berisi uang telah dibagikan oleh salah satu warga pekon singosari kecamatan talang padang berinisial.:, pelapor a.n iskandar, saksi a.n sukajaya, saksi a.n deri ardiansyah:: pd). bahwa pada hari kamis tanggal juni dalam rangka mendapatkan informasi dari terlahir il.:,pk bukti pk dengan kesimpulan dilanjutkan proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan:, terlahir a.n armani terlahir a.n sri sri susanti) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung nomor urut arial junaidi unik saksi a.n anggita saputra. talang padang terhadap: terlahir a.n sri sri susanti) saksi a.n sri fidiawatidua) samsul hadi nuzul iran namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung nomor urut tiga) terlahir a.n lina terlahir a.n armani saksi a.n anggita saputra(suami istri) dan berikan undangan klarifikasi.., terlahir a.n armani saksi a.n anggita saputra.tangani kepala pekon sinar betung)....n:. bahwa pada hari selasa tanggal juni sentra gakkumdu kab...verifikasi.pada hari jum'at tanggal juni sentra ga: bahwa pada hari jum'at tanggal juni bertempat kantor bawaslu kab. tanggamus telah dilakukan klarifikasi terhadap sdr. sendi pelapor) dan sdr. haryono saksi). bahwa pada hari sabtu tanggal juni bertempat kantor bawaslu kab. tanggamus telah dilakukan klarifikasi terhadap sdr. migrants saksi) dan sdr. haryono saksi), dan sdr. cim saksi): sebesar kepada istrinya bera yang bernama arti dan disuruh mencoblos pasangan gubernur nomor urut arial chusnunia, bahwa pada tanggal juni bapak sulit bertemu dengan sdr. mungil relawan calon gubernur nomor urut lalu, bahwa seseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) diketahui bernamacalon nomor urut atas nama arial unik, saudara sukarno (seseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik), dirumah saudara raul pada tanggal juni pukul wib alamat blok madura bahuliman kecamatan candi pro lampung selatan: bahwa pada hari senin tanggal juni sekitar pukul wib sdr. sukarno dan agus yang sedang bekerja mendengar informasi adanya pembagian uang. lalu sdr sukarno mendatangi rumah seseorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) diketahui bernama bapak rahul yang membagikan uang tersebut selanjutnya sdr: bahwa saudara rudi oktana pada tanggal juni sekitar pukul sore dibahwa pada hari sabtu tanggal juni sentra gakkumdu kab..1dapat dijelaskan sebagai berikut (bukti pk.:. juni bertempat kantor bawaslu kabupaten tanggamus kepada sdr. makmur roni, sdr. rian, sa.a9g)eri. susanti, seri. priyayi, seri. darya ti: bahwa pada hari sabtu tanggal jun:,. unsur undang.cbarat dapat dijelaskan sebagai berikut (bukti pk bahwa pada hari selasa tanggal juni pengawas tps tiyuh penuangan baru kecamatan tulang bawang tengah kabupaten tulang bawang barat a.n hadi prayitno melakukan pengawasan terhadap masa tenang tanggal s.d juni pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung tahun: hadi prayitno:" kon waspada kbh mas ski stok info.mulai mau wes bagi duet.shiki jek berl ingsun: posisi nang ndi posisi dimana) chat susanto tidak dijawab oleh hadi prayer. sebanyak lembar bergambar gusti ngurah rai dengan nomor seri bn762867,nomor temuan tm pg kab v1 atas nama terlahir siti fitnah:ofit ketua koordinator sentra gakkumdu kabupaten tulang bawang barat mengeluarkan surat perintah tugas sebagai berikut: dalam rangka kajian, pendampingan dalam rangka kajian, dalam rangka penyelidikan: pendampingan dalam rangka penyelidikan, bahwa pada hari jum'at tanggal juni pukul wib, sentra gakkumdu kabupaten tulang bawang barat telahhasil pembahasan yaitu temuan pelanggaran nomor tm pg kab vi tanggal juni atas nama penemu hadi prayitno dengan terlahir siti fitnah, diduga melakukan tindak pidana pemilihan berupberdasarkan juncto huruf undang undang nomor tahun temuan pelanggaran nomor tm pg kab v1 tanggal juni atas nama penemu hadi prayitno dengan terlahir siti fitnah, dilanjutkan proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan,penemu sekaligus saksi atas nama hadi prayitnodewi ratna sarisusanto dengan nomor. surat k.la pm. vi tertanggal junisatu kepada terlahir siti fitnah dengan surat nomor k.la pm. vi tertanggal jundewi ratna sarpenemu sekaligus saksi a.n hadi prayitno,susanto ppl tiyuh penuangan baru kecamatan tulang bawang tengah kabupaten tulang bawang baratdua) kepada terlahir siti fitnah dengan surat nomor k.la pm. vi bahwa pada tanggal juli bawaslu kabupaten tulang bawang barat telah mengirimkan surat undangan klarifikasi iii (tiga kepada terlahir siti fitnah dengan surat nomor k.la pm. vii bahwa bawaslu kabupaten tulang bawang barat telah mengirimkan surat undangan klarifikasi sebanyak (kali) secara patut dan layak kepada siti fitnah, tetapi terlahir atas nama siti fitnah tidak memenuhi undangan klarifikasi bawaslu kabupaten tulang barat. bahwa tim sentra gakkumdu kabupaten tulang bawang barat yang terdiri dari unsur bawaslu kabupaten tulang bawang barat, kepolisian resort tulang bawang dan kejaksaan negeri tulang bawang melakukan upaya untuk melakukan klarifikasi dirumah terlahir, namun : bahwa berdasarkan bukti bukti, keterangan saksi, dan keterangan penemu, temuan nomor tm pg kab v1 bawaslu kabupaten tulang bawang barat telah menuangkannya dalam bentuk kajian, bahwa kepolisian resor tulang bawang telah menuangkan hasil penyelidikan, dalam bentuk laporan hasil penyelidikan lhp): bahwa pada hari senin tanggal juli pukul wib sentra gakkumdu tulang bawang barat,adapun hasil pembahasan yaitu formulir temuan nomor tm pg kab v1 tanggal juni atas nama penemu hadi prayitno dengan terlahir siti fitnah tidak memenuhi unsur unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan jo: formulir temuan nomor tm pg kab vi tanggal juni atas nama penemu hadi prayitno dengan terlahir siti fitnah dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan dan mengumumkan status temuan: bahwa pada tanggal juli bawaslu kabupaten tulang bawang barat telah mengumumkan status temuan nomor tm pg kab v1. bahwa bawaslu kota bandar lampung mengungkap money politicdapat dijelaskan sebagai berikut (bukti pk:p)9g),dan sdr. rudi oktana disuruh mencoblos pasangan calon nomor urut arial chusnunia:, bahwa:calon nomor urut arial chusnunia:, bahwa saksi zulkarnain mengetahui adanya, bahwa saksi, bahwa saksinomobahwa pada tanggal juni bawaslu kota bandar lampung melakukan kajian temuan nomor tm pg kot v1 bahwa pada tanggal juni sentra gakkumdu kota bandar lampung melakukan pembahasan terkait dengan temuan nomor tm pg kot v1 dan merekomen pasu1 perihal penerusan pelanggaran tindak pidana pemilihan.bukti(bukti.hasil pengawasan atas pokok permohonan kabupaten pringsewu bawaslu kabupaten pringsewuertemuan para kepala pekon yang berasal dari kabupaten pringsewu, kabupaten tanggamus d. komisioner bawaslu kabupaten pringsewu yang bernama azis irwan dalam jumpa persnya menyatakan adanya pertemuan antara kepala pekon kepala desa) dan tim kampanye atau partai politik pengusung atau pendukung paslon gubernur nomor urut hotel balung kurang. pertemuan dimaksud dibubarkan oleh bawaslu pringsewu bersama sama dengan bawaslu pesawaran dan bawaslu tanggamus: pada hari selasa tanggal mei bawaslu kabupaten pringsewu melakukan pengawasan langsung terhadap kegibeberapa oknum kepala. pekon kabupaten tanggamus dan beberapa oknum kepala pekon kabupaten pesawaran hotel balong kurang, jalan jendral ahmad yani sidoharjo kecamatan pringsewu, kabupaten pringsewu, surat penerusan dengan nomor la pm. dari bawaslu kabupaten pringsewu tertanggal metelah teregistrasi temuan dengan nomor tm pg kab tanggal mei tentang dugaan tindak pidana pemilu terkait dengan oknum kepala pekon dari kabupaten tanggamus dan oknum kepala pekon dari kabupaten pesawaran yang ikutl.dengan penemu atas nama fajar fakhlevi, pd. anggota bawaslu kabupaten pringsewu koordinator divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga. bawaslu kabupaten pringsewu juga meminta agar temuan tersbut ditindak lanjuti oleh tim sentra gakkumdu sentra gakkumdu kabupaten pringsewu. pada hari selasa tanggal mei pukul wib sentra gakkumdu melakukan pembahasan yang dibuka oleh pimpinan olehterhadap penerimaan formulir temuan dugaan tindak pidana dengan nomor tm pg kab tanggal mei panas kabupaten pringsewu akan melakukan klarifikasi dan tim penyidik akan melakukan penyelidikan. bahwa berdasarkanmelakukan melakukan klarifikasi terhadap saksi saksi antara lain: teja suasana (pemilik hotel), nur iman ppl pekon fajar agung barat kecamatan pringsewu), edi sutomo ppl pekon sidoharjo), saifuddin dan budi hermawan (jurnalis yang meliput kegiatan tersebut). melakukan klarifikasi terhadap kepala pekon yang sudah identifikasi ihsan menuju kepala pekon tangkis. serdang kecamatan pucung kab. tanggamus): rizal, kepala pekon way barong, kecamatan pucung, kab. tanggamus: madi kepala pekon babakan kecamatan air jaringan kab. tanggamus. mengklarifikasi azuwansyah, ag, ketua dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten tanggamus yang beralamat jalan. juanda pekon tiba kec. kotaagung timur tanggamus: salaman, pengurus partai golkar provinsi lampung yang beralamat listing permai blok kecamatan listing kabupaten tanggamus: zuki @kurniawan, anggota dprd kab. tanggamus dan sekaligus sekretariat dpc pkb kabupaten tanggamus, heri hermawan, anggota dprd kab. tanggamus dari partai golkar: nursahbana, anggota dprd kab. tanggamus dari partai golkar 9g) kepolisian negara republik indonesia resort kabupaten tanggamus: pendapat terkait kasus yang hotel balong kurang difokuskan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam unsur sesuai kurap (3i mengidentifikasi pembicara yang ada dalam rekaman terkait capanuntuk mendukung paslon pilgub arial unik) melakukan permintaan keterangan terhadap orang orang yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen balong kurang dan manajemen rm. puti minang pringsewu, wartawan dicari daftar team pemenangan paslon baikuntuk golkardan pkb i6j. jika keterangan saksi saksi ada kesesuaian terhadap peristiwa terkait dukungan paslon perlu dilakukan permintaan keterangan ahli hukum pidana. melakukan pendampingan dan penyelidikan. kejaksaan republik indonesia kabupaten pringsewu: identifikasi terhadap kepala pekon yang hadir (2l. meminta keterangan terhadap kepala pekon yang telah teridentifikasi mencari dangan terhadap kegiatan atau cara tsb. mi. identifikasi suara yang menganjurkan untuk mendukung paslon sebagaimana rekaman yang telah diperdengarkan oleh bawaslu. identifikasi panitia penyelenggaraan cara atau kegiatan tersebut dan penyedia tempat tsb. identifikasi maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan acara tersebut. melakukan monitoring dan koordinasi dengan bawaslu kabupaten pringsewu dan pihak kepolisian resort tanggamus. pada hari minggu tanggal mei pukul sentra gakkumdu melakukan pembahasan yang dibuka oleh koordinator sentra gakkumdu,berpandangan bahwa temuan deng, kabupaten pringsewu pada hari selasa tanggal meibahwa kepolisian negara republik indonesia resort kabupaten tanggamus berpendapat berdasarkan hasil penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan dalam hal ini tim kesulitan untuk memenuhi (dua) alat bukti untuk melanjutkan setahap penyidikan, terutama kendalanya adalah sebagian besar saksi dan terlahir tidak dapat dimintai keterangan. berdasarkja tentang sentra penegakkan hukum terpadu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam waktu penyelidikan hari sehingga penanganan pelanggaran dihentikan: bahwa setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran yang dalam hal ini dituangkan dalam hasilhp, makaaparat kepala pekon kabupaten tanggamus. hotel balong kurang jalan jendral ahmad yani sidoharjo, kecamatan pringsewu, kabupaten pringsewu pada hari selasa tanggal mei belum dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana sebagai mana dimaksud dalam junctotemuperihalterhadap penerimaan formulir temuan dugaan tindak pidana nomor tm pg kab tanggal mei tim sentra gakkumdu kabupaten pringsewu merekomendasikan untuk menghentikan temuan dimaksud dan tidak melanjutkan setahap penyidikan. bahwa berkas proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksudtulang bawangtanggal juniersebut berasal dari tim paslon calon gubernur dan wakil gubernur nomor sumber: kumpastuntas.com tanggal juni bahwa setelah membaca berita online tanggal juni dengan judul jelang pilgub, dugaan money politic tulang bawang . maka pada hari itu juga bawaslu tulang bawang langsung mengambil tindakan untuk menelusuri informasi awal tersebut bersama panwascam dan ppl kecamatan rawajitu selatan. penelusuran tersebut guna mencari: mencari identitas terlahir pelaku, mencari waktu dan tempat peristiwa: uraian kejadian mencari saksi. yang mengetahui peristiwa dan alamatnya, mencari barang bukti: hasil penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran money politic kampung kecamatan rawaidak ditemukan adanya pembagian uang (money politic) oleh tim paslon calon gubernur dan wakil gubernur nomor informasi awal berita online kompas tuntas.com tanggal juni tidak dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil berupa identitas pelaku terlahir tidak ada, waktu dan tempat peristiwa tidak ada, uraian kejadian tidak ada, saksi yang mengetahui tidak ada, dan barang bukti tidak ada (bukti pkairununia halim yang diadakan dibahwa pada hari jum'at tanggal mei pukul wib panwascam menggali tulang bawang dirumah kediaman hanan razak jl. talang tembus kelurahan ujung gunung kecamatan menggali tulang bawang menemukan dirumah hanan razak ramai dengan tamu yang baru keluar dari rumah beberapa orang masyarakat dan ada beberapa orang kepala kampung yang berasal dari tulang bawang barat, kemudian panwascam menggali langsung mengambil foto para tamu yang keluar dari rumah dan mengkonfirmasi hanan razak bahwa beliau memberikan keterangan pertemuan tersebut tidak ada hubungan dengan paslon gubernur dan wakil gubernur lampung pertemuannya bertujuan bersosialisasi untuk memperkenalkan dirinya sebagai calon anggota dpr ri: temuan tersebut oleh panwascam menggali dibuatkan laporan hasil pengawasan dan diteruskan bawaslu kabupaten tulang bawang. bukti bukti yang disampaikan oleh panwascam berupa foto hanan razak berdiri didepan pintu rumahnya, foto para tamu yang keluar depan rumah hanan razak, saksi panwascam dan tetangga), bahwa hasil pleno bawaslu tulang bawang temuan dugaan pelanggaran yang disampaikan panwascam menggali harus dilakukan penelusuran terlebih dahulu untuk menentukan uraian kejadian, mencari saksi yang mengetahui peristiwa dan alamatnya, mencari dan mengumpulkan barang bukti. selain mencari saksi yang mengetahui peristiwa dan alamatnya, mencari dan mengumpulkan barang bukti, selanjutnya penelusuran juga meminta keterangan kepada terlahir hanan razak. bahwa terlahir pengurus partai golkar provinsi lampung: bahwa terlahir bukan tim sukses atau tim pemenangan calon gubernur nomor bahwa terlahir berniat mau mencalonkan dan sebagai anggota dpr ri: pada tanggal mei sekitar pukul wib dirumah terlahir kedatangan tamu tokoh masyarakat dari tbb dengan jumlah sekitar orang, mereka bersilaturahmi: bahwa pertemuan silaturahmi tersebut ngobrol biasa tidak ada sosialisasi calon gubernur dan wakil gubernur lampung, bahwa pertemuan tersebut bukan sosialisasi calon anggota dpr bahwa sampai dengan batas akhir temuan hari)jadi uraian kejadiannya bukan merupakan dugaan pelanggaran (pidana atau administrasi), bahwa temuan tersebut tidak teregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil berupauraian kejadiannya bukan merupakan dugaan pelanggaran (bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan kabupaten mesujimesuji (bukti pk dapat diterangkan bahwa: bahwa beredar issue masyarakat terdapat dugaan politik uang didesa sidomulyo kecamatan mesuji. tim patroli masa tenang segera melakukan penelusuran terkait kabar tersebut: bahwa pada tanggal juni sentra gakkumdu kabupaten melakukan penelusuran terkait kabar yang beredar tersebut: bahwa berdasarkan hasil penelusuran bawaslu kabupaten mesuji berhasil mengamankan amplop berisi uang rp. yang diduga disebarkan oleh oknum rk, kronologinya sekira pukul seorang memberikan amplop kepada warganya dan berkata untuk uang rokok , bahwa kemudian bawaslu kabupaten mesuji, dan panwascam kecamatan mesuji melakukan penelusuran lebih lanjut guna mencari indikasi indikasi terkait politik uang desa sidomulyo kecamatan mesuji, bahwa berdasarkan penelusuran bawaslu kabupaten mesuji menyatakan bahwa temuan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dikarenakan peristiwa yang ditemukan tidak menunjukkan adanya indikasi indikasi yang mengarah pada politik uang yangbahwa sampai dengan tanggal juli tidak ada pihak yang melapor bawaslu kabupaten mesuji terkait isu. yang urut dan disuruh mencoblos pasangan gubernur nomor urut arial chusnunia, bahwa saksi:uyanto yang beralamat rtsaksiberedar tentang adanya politik uang desa sidomulyo kecamatan mesuji (bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan kabupaten pesisir baratisir barat (bukti pk dapat diterangkan bahwa:: rusli bin abu bakar: bahwa pada hari kamis tanggal juni pelapor melaporkan bawaslu kabupaten pesisir barat:9g) (bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonanota metro (bukti pk dapat diterangkan bahwa: bahwa pada tanggal juni pukul wib pelapor a.n hadir mendatangi bawaslu kecamatan metro timur untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang dengan membawa saksi a.n restu singgih, kemudian restu singgih menjelaskan bahwa telah menerima uang sejumlah (seratus ribu rupiah) dari sdr sugiarto alias butik. pada saat ditanya dimana barang bukti uang tersebut sdr restu singgih menyatakan uang tersebut sudah habis dibelikan beras sehingga tidak dapat dibawa menjadi barang bukti. kemudian bawaslu kecamatan metro timur meneruskan laporan pelapor a.n hadir tersebut bawaslu kota metro yang dikarenakan kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ada sentra gakkumdu kota metro yang berada sekretariat bawaslu kota metro, bahwa benar pada tanggal juni pelapor a.n hadir datang bawaslu kota metro untuk melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi dan diketahui pada tanggal juni bahwa pada tanggal juni sentra gakkumdu kota metro yang terdiri dari bawaslu kota metrojl. gabus kel. yosodadi kecamatan metro timur tepatnya tps terjadi pembagian uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) oleh tim paslon a.n sugiarto alias butik kepada warga yosodadi bernama restu singgih, bahwa dalam hasil laporan yang disampaikan oleh pelapor terhadap sentra gakkumdu, pelapor hanya mengusulkan satu saksi yang menerima secara langsung uang yang diberikan oleh butik yang bernama restu singgih dan tidak memiliki bukti lain selain saksi tersebut: bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada sentra gakkumdu, sentra gakkumdu menyampaikan kepada pelapor bahwasanya belum bisa teregistrasi laporan yang disampaikan olehnya kepada sentra gakkumdu dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat materiel suatu laporan dugaan pelanggaran pemilihan, yang dikarenakan saksi yang disampaikan oleh pelapor hanya satu dan tidak membawa bukti bukti lain sehingga tidak bisa dinyatakan lengkap syarat materialnya sesuai dengsyarat materiel sebagaimana dimaksud pada meliputi: peristiwa dan uraian kejadian: tempat peristiwa kejadian: saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan bukti. bahwmelengkapi persyaratan. kemudian sentra gakkumdu menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya kepada sentra gakkumdu hingga tanggal juli pukul wib terhitung hari dari tanggal diketahuinya peristiwa yaitu pada tanggal juni pukul wib yang dipada tanggal setelah tanggal juli tahun pukul wib bawaslu kota metro tidak mendapatkan pelapor untuk melengkapi laporannya: bahwa kemudian pada tanggal juli bawaslu kota metro menginstruksikan kepada bawaslu kecamatan metro timur untuk menelusuri laporan saudara hadir untuk mencari saksi saksi lain dan bukti bukti untuk melengkapi syarat materiel sehingga dapat ditindak lanjuti sebagai temuan akan tetapi dari hasil penelusuran dan serta telah mewawancarai beberapa warga kelurahan yosodadi tepatnya daerah tps bawaslu kecamatan metro timur tidak mendapatkan indikasi dugaan politik uang terjadi karena beberapa warga tidak mengetahui secara jelas ada atau tidaknya indikasi politik uang tempat tersebut: bahwa berkas proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihanlampung utarautara (bukti pk dapat diterangkan bahwa: pada hari jumat tanggal mei sekitar pukul wib bawaslu kabupaten lampung utara dampingi bareskrim polres lampung utara mendatangi gudang ruslan kecamatan bukit kemuning berdasarkan informasi masyarakat adanya perkumpulan warga dari luar kabupaten lampung barat, way kanan dan lampung utara) sampai dilokasi kami mendapatkan sekelompok pekerja sedang mengepak alat praja kampanye berupa sarung tenun jaya hebat dan jilbab yang terbungkus plastik paris liter dan stiker arial unik. tidak kama dari situ datanglah pemilik gudang ruslan efendi bersama bpk. neutron wahid. menurut penjelasan sdr. neutron wahid pada tanggal mei tepatnya hari jumat dia melaksanakan kunjungan dinas lampung tengah dalam rangka sosialisasi penempatan dan perlindungan tki, usai kegiatan tersebut sdr. neutron melanjutkan perjalanan desa trimulyo lampung barat untuk memenuhi undangan warga nahdlatul ulama untuk menjadi pembicara ramadhan dan memberi tausiah. dalam perjalanan lampung barat sdr. neutron wahid bertemu dengan anggota dprd lampung utara ruslan, dan mampir kerumah nya yang kebetulan bukit kemuning kurang lebih menit sdr. ruslan mendapat informasi dari pekerja gudang tempat penyimpanan alat praja kampanye greek oleh polisi dan mereka langsung lokasi, sempat terjadi insiden kecil antara neutron dan pihak kepolisian terkait surat tanda terima pemberitahuan http) dari polda lampung. setelah permasalahan selesai neutron wahid meninggalkan gudang. (menurut keterangan dari neutron wahid) (bukti pk i2. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, badan pengawasanpk pk sampai dengan pk pk pk pk sampai dengan pk dan pk yang disahkan dalam persidangan pada tanggal juli sebagai berikut: bukti pk scan iklan media cetak: bukti pk foto pelaksanaan kegiatan deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara, bukti pk o3 fotobukti pk foto pelaksanaan kegiatan rekor stakeholders pengawasan pemilu, bukti pk fotobukti pk foto rapat kerja evaluasi fase pertama pengawasan kampanye pemilihan: bukti pk foto kegiatan media gathering pengawasan pemilu, bukti pk foto kegiatan rekor sentra gakkumdu, bukti pk o9 foto, bukti pk fotokopi fgd penanganan tindak pidana politik uang bersama jajaran pemangku kepentingan terkait, bukti pk fotokopi putusan tsm.um.gbw wsl. vi1keterangan tertulis bawaslu kabupaten pringsewu, bukti pk fotokopi berkas penanganan pelanggaran pidana pemilihan kabupaten pringsewu, bukti pk fotokopi keterangan tertulis bawaslu kabupaten tanggamus: bukti pk fotokopi keterangan tertulis bawaslu kabupaten tulang bawang barat, bukti pk fotokopi berkas penanganan pelanggaran pidana pemilihan bawaslu kabupaten tulang bawang barat: bukti pk fotokopi keterangan tertulis bawaslu kabupaten mesuji bukti pk fotokopi berkas penelusuran: bukti pk47 fotokopi keterangan tertulis bawaslu kabupaten pesisir barat, bukti pk48 fotokopi berkas penanganan pelanggaran pidana pemilihan bawaslu kabupaten pesisir barat: bukti pk fotokopi keterangan tertulis bawaslu kota metr.tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) desa cimanuk kecamatan way lima kabupaten pesawaran, oleh tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik). peristiwa ini telah dilaporkan bawaslu kabupaten pringsewu dengan laporan nomor lp pg kab vi tertanggal juni amplop berisi uang telah dibagikan oleh salah satu warga pekon singosari kecamatan talangpadang berinisial yang merupakan tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik)gubernur dan wakil gubernur lampungpelanggaran money politic dan keterlibatan aparatur sipil negara asn), sehingga hal tersebut bukanlahkeputusan komisi pemilihan umumhuruf pmkjauh melampaui suara: i3.10j'lampung,, salah satu tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik):knggota tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik): bahwa bawaslu kota bandar lampung mengungkap money politics,calon nomor urut atas nama arial unik, i. kabupaten pringsewu bahwapasangan calon nomor urut telah dengan sengaja melibatkan kepala desa atau sebutan lain lurah serta perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan, bahwa telah terjadi pertemuan kepala para kepala pekon yang berasal dari kabupaten pringsewu, kabupaten tanggamus dan nugroho, sh., kesemuanya masing masing advokat konsultan hukum yang tergabung pada zia partners law firm, yang berkedudukan hukumaik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai .lampu hotel balung kurangkabupaten tulang bawang bahwa telah terjadi, bahwa: kabupaten mesuji bahwakabupaten pesisir barat bahwa,kabupaten lampung utara bahwa pasangan calon nomor urut telah dengan sengaja melibatkan pejabat negara:.fr.berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, maka pasangan calon nomor urut arial junaidi dan chusnunia halim haruslah dibatalkan didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan kil gubernur lampung tahun petit berdasarkan alasan alasan tersebut atas, mohon kepada mahkamah konstitusi provinsi lampungnetapkan pasangan calon herman sanusi dan sutomo sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan suara menetapkan pasangan calon herman sanusi dan sutomo sebagai pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur lampung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampungmerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps provinsi lampung, atau setidak tidaknya kabupaten kota sebagai berikut: kabupaten lampung timur kabupaten lampung tengah kabupaten lampung selatan kabupaten pesawaran kabupaten pringsewu kabupaten tanggamus kabupaten tulang bawang barat kota bandar lampung kabupaten tulang bawang .kabupaten mesuji kabupaten pesisir barat .kota metro .kabupaten lampung utaraeputusan kpukeputusan kpu provinsi lampung nomor hk. kpt prov if vii berikut lampiran,bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan. nomor: lp pg prov vi pelapor: subur, bukti fotokopi berita acara penitipan barang bukti, . bukti fotokopi surat pernyataan tertulis tangan: bukti dokumen foto: bukti dokumen visual: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan, nomor lp pg prov v1 pelapor: subur, bukti fotokopi surat pernyataan tertulis tangan, bukti dokumen foto: bukti dokumen visual: bukti fotokopi penerimaan laporan, pelapor: nurani, bukti dokumen visual: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan. nomor lp pg prov v1 pelapor: ketut agus subarmata dirasa, bukti fotokopi berita acara penerimaan barang bukti laporan nomor bawaslu la. pw. bukti fotokopi undangan klarifikasi tertanggal juni ditujukan kepada saudara gede pujaan, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan. pelapor: agus: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pg kab v1 pelapor: deva riyadi: bukti fotokopi tanda bukti penyerahan barang bukti money politic atas nama deva riyadi: bukti fotokopi tanda bukti penyerahan surat undangan klarifikasi dari bawaslu kabupaten pesawaran kepada agustina, bukti fotokopi undangan klarifikasi ditujukan pada saudara huzairi (saksi), bukti fotokopi undangan klarifikasi ditujukan pada saudara agustina (saksi): bukti dokumen foto: bukti dokumen visual: bukti fotokopi penerimaan laporan nomor lp pg kab v1 pelapor: hartanto andanawarih, sh: bukti fotokopi radar lampung online, tanggal juni bukti fotokopi kupastuntas.com tanggal juni bukti fotokopi lampungrilis.com tanggal juni bukti fotokopi undangan klarifikasi ditujukan pada saudara herman hasbullah (saksi): bukti fotokopi tanda terima, bukti dokumen visual: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pg v1 pelapor: dewa aji putu oka, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pg vi pelapor: dewa aji putu oka bukti fotokopi tanda terima penyerahan uang, tertanggal juni bukti dokumen foto, bukti foto, bukti dokumen visual: bukti fotokopi tanda buku penerimaan laporan nomor img cam. mataram. baru vi pelapor: muamalah, bukti fotokopi penerimaan laporan nomor img cam. mataram. baru v1 pelapor: muamalah, bukti fotokopi tanda bukti laporan, tertanggal juni pelapor: kradenan: bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal: juni bukti dokumen foto: bukti fotokopi berita acara tentang pengaduan, tertanggal juni atas nama: zulkarnain: bukti fotokopi berita acara penitipan, tertanggal juni bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor: lp pg kab vi1 tertanggal: juni pelapor: nirari: bukti fotokopi berita acara penitipan barang, sholihin: bukti fotokopi berita acara penitipan barang, tersurat bawaslu kabupaten tanggamus nomor k.la pm. v1 perihal: pemberitahuan status laporan, bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten tanggamus nomor k.la pm. vi1 perihal: pengembalian barang bukti, bukti media line rmollampung:iskandar bin june: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan, tertanggal juni nomor lp pg kab v1 pelapor atas nama sendi, bukti fotokopi undangan klarifikasi, tertanggal juni bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pg vi pelapor: nurzaman: bukti fotokopi surat tanda terima, tertanggal juni bukti dokumen foto: bukti dokumen visual: bukti media line lampost.co, bukti fotokopi penerimaan laporan, tertanggal juni pelapor: hadir: bukti media line inspiratif.co.id: bukti media line kupastuntas.co, bukti media line fajar sumatera, bukti media line inilampung.com: bukti dokumen visual: bukti media line medsos lampung, bukti media line harian lampung.com, bukti media line roll lampung, bukti media line fajar sumatera, bukti dokumen foto: bukti dokumen visual:oleh memohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. pemohon hanya mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran money politic yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung tahunasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung tahun bahwa berdasarkan keputusan kpu provinsi lampung nomor hk. kpteserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur1l: partai pengusung mama tee muhammad ridho ricardo, pi,. si. demokrat dan ppp bachtiar basri, s.h., m.m gerindra, serta hk. kpt prov vii tanggal juli tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun (vide bukti te dengan hasil sebagai berikut:total nama pasangan calon pengusung dan kursi kursi jumlah kursi dr. ir. mustafa, m.h. nasdem memenuhi dengan pks syarat ahmad juli, s.ip., si. hanura drs. herman sanusi, memenuhi m.m., syarat dengan ir. sutomo, m.m ir. arial junaidi golkar memenuhi dengan pkb syarat hj. chusnunia, si, kn., pan ph. muhammad ridho demokrat memenuhi ricardo, pi,. si. ppp syarat dengan gerindradan(pelimustaa nasgomsa famewssraa pama.(tiga) yaitu ir. arial junaidi dan hj. chusnunia, ph. sedangkan perolehan suara pemohon berada urutan kedua. jawaban terhadap dalil dalil pemohon tentangkerangka penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah sebagai berikut: pelanggaran bawaslu provinsi panas kab kota paman peta eta women sengketa tun pemilihan tun mahkamah agung setelah melalui penyelesaian administrasi izi eo damai penyelesaian mahkamah konstitusi perselisihan hasilprovinsi lampugubernur dan wakil gubernur provinsi lampung dengan jumlah penduduk jiwa berdasarkan data agregat kependuduktotal suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh kpu provinsi lampu pada tanggal juli s dc yang menurut pemohon dilakukan pasangan calon nomor urut ir. arial junaidi dan hj. chusnunia. amar putusan bawaslu provinsi lampung nomor tsm.um.gbw wsl.o8. vii tanggal juli (vide bukti tf menyatakan:memohon tidak mempunyai kewenangan untuk (vide bukti te harus ditolak untuk seluruhnya atau setidak tidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima. ikeputusan komisi pemilihan umum provinsi lampung nomor:pasangan calon nomor urut an. muhammad suara ridho ricardo, pi., msi. dan bachtiar basri, sh., pasangan calon nomor urut an. drs., herman suara sanusi, mm., dan ir. suto, pasangan calon nomor urut an. ir. arial junaidi suara dan hj. chusnunia, ph.d pasangan calon nomor urut an. dr. mustafa suara dan ahmad juli, s.ip, si. total serasah aog2721:berita acara pleno nomor pk. ba prova fotokopi berita acara rapat pleno terbuka nomor pk. ba prov 1.6), bukti tf fotokopi salinan putusan bawaslu provinsi lampung nomor tsm.um.gbw wsl. vi1 tanggal jul:yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, tsm.um.gbw wsl. vii serta putusan nomorminggu umay, sh., mh.langsung setelah pengucapan putusan,ipelapor pelapor terlahir saksi ahli nama ahli bambang maruarar hamdan zelda eka cahya siahaan reply harun margarita margarita nur hid kamis kamis sardinia nelson nelson simanjuntak simanjuntakridho ricardo, pi., si. mes mani ir. sutomo, mm. hj. chusnunia, ph.lampung tahun.'mad laut sp. bahwa berdasarkan data sensus bps tahun penduduk provinsi lampung adalah sebesar jiwa penduduky46 suara: bahwa berdasar tabel atas, dapat diketahui selisih perolehan suara paslon nomor urut paslon nomor urut pemohon), dan nomor urut dengan pihak terkait paslon nomor urut adalah sebagai berikut: terkait bachtiar basri, sh., mm. ir. sutomo, mm. momamapo hj. chusnunia, ph. ahmad juli, sip. toratsuarasanpihak terkait menolak sekaligus tidak dapat memahami dari mana dasar dalil yang disampaikan pemohon dalam poin legal standing huruf tentang jumlah total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir sebesar suara. sehingga berdasarkan angka yang tidak jelas dasar hubungannya ini, pemohon menarik kesimpulan bahwa patokan selisih suara untuk perkara ini adalah sebesar suara. adapun angka ini dapat diterima, tetap saja fakta selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait melampaui atau lebih besar daripada angka yang dibuat oleh pemohon sendiri:tersebut telah diperiksa dan diputus oleh bawaslu provinsi lampung sesuai dengan kewenangan bawaslu provinsi sebagaimana dimaksud dalam dan nomor tahunsetelah pembacaan putusan, telah menyatakan akan mengajukan keberatan bawaslu ri: bahwa jika dilihat lebih dalam, seluruh dalil dalil yang diajukan pemohon adalah dalil dalil yang diajukan oleh pemohon lain atas nama paslon ridho ricardo bachtiar basri pemohon sebelumnya pelapor bawaslu lampung) yang diwakili oleh tim kampanyenya yang bernama karun wajah ahmad, s.h. dan levi junaidi dan telah register dengan nomor tsm.um.gbw wsl. vii artinya, pemohon sini menggunakan dalil dalil yang telah digunakan oleh pemohon lainnya atas nama paslon ridho ricardo bachtiar basri dalam laporan bawaslu provinsi lampung. seluruh dalil pemohon dalam pokok perkara cast adalah salin tempel (copy paste) dalil dalil pemohon paslon atas nama ridho ricardo bachtiar basri dalam perkara bawaslu lampung: bahwa telah terjadi pertukaran berkas laporan yang diajukan oleh paslon ridho ricardo bachtiar basri bawaslu lampung menjadi permohonan atas nama paslon herman hn sutomo mahkamah konstitusi. entah apa maksud dari pertukaran berkas dan dalil ini persidangan mahkamah konstitusi, padahal laporan tersebut telah diperiksa dan diputuskan pula oleh bawaslu lampung? bahwa oleh karena dalil dalil yang diajukan oleh pemohon adalah dalil dalil yang telah diajukan oleh pemohon lainnya serta telah pula diperiksa dan diputus oleh bawaslu lampung, maka pihak terkait akan membantah dalil dalil tersebut dengan merujuk pada fakta fakta persidangan yang telah diperiksa bawaslu lampung berdasarkan putusan nomor tsm.um.gbw wsl. vii serta putusan bawaslu nomor tsm.um.gbw wsl. vii bahwa adapun pertimbangan majelis pemeriksa bawaslu terhadap dalil dalil yang diajukan oleh pemohon sebagaimana fakta persidangan majelis hakim pemeriksa bawaslu adalah sebagai berikut: ana men (kamuantampung tim pokoknya menyatakan saringan timur melakukan pembahasan yang mengakui telah membagikan uang dihadiri oleh koordinator sentra dari tim paslon nomor urut gakkumdu lampung timur, lailatul sejumlah rp. sebanyak khoiriyah, s.hi, anggota sentra amplop, peristiwa ini dilakukan gakkumdu, sulih, pd. serta anggota pada hari selasa tanggal juni sentra gakkumdu lampung timur yaitu sekitar pukul wib penyidik kepolisian resor lampung desa totoprojo kecamatan way timur, itu ketut darmayasa, brick bungur lampung timur arif darmawan dan jaksa kejaksaan negeri lampung timur, wibisono anwar, sh., serta (tiga) orang staf bawaslu kabupaten lampung timur yang membidangi penanganan pelanggarvide putusan bawaslu nomor sm. um. gbw wsl. vii halaman bahwa dalil pemohon pada nomor bahwa berdasarkan fakta persidangan siti dan pada pokoknya purina yang diduga merupakan pemberi menyatakan siti suriah pada hari tidak diketahui identitasnya. begitu juga selasa tanggal juni dengan saksi penerima yang didalilkan sekitar pukul telah pelapor dalam pokok laporannya: bapihafai bahwa berdasarkan fakta persidangan, diberikan pembagian pelapor tidak memberikan bukti lain selain uang dilakukan dusun surat pernyataan diatas materai tertanggal totoprojo kecamatan way bungur juni dan video pengakuan, tidak lampung timur terverifikasi karena saksnomor dan dari bahwa majelis pemeriksa telah telah pemohon yang pada pokoknya memberikan pertimbangan yang pada menyatakan bahwa pada hari pokoknya menyatakan berdasarkan fakta senin sekitar pukul wib persidangan ribut dan selamat yang tanggal juni bertempat diduga merupakan pemberi tidak diketahui rumah bapak jadi dusun iii identitasnya. begitu juga dengan. saksi desa teluk dalam, seseorang tim yang dihadirkan oleh pelapor a.n kampanye pemenangan paslon muamalah tidak melihat atau mendengar arial unik) diketahui bernama langsung saat ribut menyerahkan uang bapak ribut memberikan uang kepada jadi. demikian juga muamalah sejumlah berbentuk tidak melihat atau mendengar langsung pecahan rp. dua lembar saat selamat memberikan uang kepada dan rp. satu lembar. pakem. bahwa dalam keterangannya bahwa bapak ribut meminta ibu muamalah tidak melihat atau mendengar muamalah untuk milih paslon langsung dugaan pelanggaran politik nomor urut yaitu arial uang. naik bahwa berdasarkan keterangan lembaga lampung tahun terkait bawaslu kabupaten lampung timur, menyatakan syarat formil dan materil laporan belum terpenuhi oleh karena itu telah menyarankan kepada pelapor untuk melengkapi dalam waktu hari. namun setelah sampai batas waktu habis pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil: vide putusan bawaslu nomor sm.um.gbw wsl. vii halaman bahwa dalil pemohon pada bahwa berdasarkan fakta persidangan pokoknya menyatakan abdurrahman yang merupakan saksi penerima tidak diketahui identitasnya. bana seseorgakhi kempahysi demikian halnya dengan andre yang pemenangan, paslon ana, diduga sebagai pemberi uang dan saksi unik) diketahui bernama suhani. abdurrahman bersaksi melalui rekaman video yang menyatakan vide putusan bawaslu nomor bahwa dia mengambil uang dari tsm.um.gbw wsl. vi1 pak andre sebesar juta halaman. bahwa dalil pemohon pada bahwa dalam fakta persidangan pokoknya menyatakan: suhani menerangkan tidak mengetahui, melihat, maupun mendengar secara bahwa suhani menyatakan langsung adanya dugaan pelik uang bahwa dia mengetahui adanya kecamatan jabung kabupaten lampung dugaan money politic yang terjadi timur: kecamatan jabung kabupaten lampung timur yang dilakukan bahwa berdasarkan keterangan saksi, relawan orang untuk saksi telah melakukan interogasi terhadap mengarahkan para pemilih agar orang warga yang diketahui namanya memilih pasangan calon nomor adalah pak jah, pak sinar, mbah jan, urut atas nama arial unik. dan pak paman. bahwa pada fakta persidangan saksi penerima yaitu pak jah, pak sinar, mbah jan, dan pak paman, tidak diketahui identitasnya. begitu juga terhadap suwardi yang diduga sebagai orang yang membagi uang tidak diketahui identitasnya, bahwa berdasarkan fakta persidangan bukti surat pernyataan tertanggal juni juga tidak dapat diverifikasi karena identitas saksi tidak diketahui: vide putusan bawaslu nomor sm. um.gbw wsl. vii halaman '(kampaantamung tangan bahwa dalil pemohon poin ke bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pada pokoknya saksi yang disampaikan oleh pelapor dan menyatakan: terlahir diperoleh fakta persidangan bahwa putri bukan merupakan bagian dari bahwa pada far sabtu, malam tim. pemenangan terlahir. adapun minggu tanggal juni terhadap perbuatan putri tidak ada pukul wib, bahwa seorang kejelasan siapa yang menyuruh tim kampanye pemenangan melakukan perbuatan tersebut, darimana paslon arial unik) diketahui putri mendapatkan uang tersebut berasal, aan, yang pakan hal ini dikarenakan putri oleh pelapor tim sukses paslon nomor urut tidak bisa dihadirkan dan tidak ada orang peak rumah libri lain yang menyaksikan perbuatan tersebut dan memberikan satu buah selain nuri. amplop berisikan uang rp. dengan menyatakan besok bahwa terhadap laporan atas nama nobles nomor urut pelapor bernama ketut agus surabaya dirasa, pelapor muka sidang pemeriksaan tidak melakukan pembuktian, danpada tanggal juni pengawas pemilu kabupaten lampung tengah telah mengeluarkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa laporan nomor lp pg kab telah diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana. vide putusan bawaslu nomor sm. um.gbw wsl. vii halaman bahwa dalil pemohon pada poin bahwa pihak terkait: menolak dengan ke pada pokoknya menyatakan: tegas dalil. pemohon dengan alasan perbuatan tersebut bukan perbuatan seorang. kapas money politic melainkan pencurian dan enwiki perampasan yang dilakukan oleh diketahui bernama suratan telah pendukung pemohon: tertangkap tangan membagikan amplop berisikan uang bahwa pada awalnya suratan sedang sebesar rp. dst. tidur rumah, tiba tiba datang mobil adanya warna hitam dengan nomor yang tidak diketahui oleh suratan, kemudian turun (tiga) orang yang bernama gede pujaan, ketut agus, bowman), orang langsung masuk dalam rumah suratan langsung membakar isi rumah dan menggeledah (tiga) kamar tidur pribadi dan mengambil tas berwarna hitam berisi sejumlah uang dari dalam kamar sebesar rp. (enam juta lima puluh ribu) sementara suratan ditahan depan pintu rumah, setelah itu langsung dimasukan dalam mobil, dibawa rumah wayan kupu, dirampas dan dipaksa kantor panas untuk dijadikan terlahir dengan dugaan money politic, disana hanya diam saja atas kejadian tersebut. saudara suratan melapor polres lampung tengah sebagaimana laporan polisi nomor lp b vi skt bahwa terkait dengan permasalahan iniselama sidang bawaslu pemohon tidak bisa menghadirkan saksi dan bukti terkait dalil nomor sehingga tidak dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa: bahwa dalil pemohon point ke bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam permohonan pada tidak diketahui identitas saksi saksi yang pokoknya menyatakan: disebut dalam pokok laporan seperti sutrisno dan siti rupiah sebagai penerima, bahwa pada tanggallet juna maupun nurhasanah yang diduga sebagai sekira pukul wib bapak pemberi. juga terhadap nama nama lain sutrisno dan ibu siti rupiah seperti aliwansyah, dan logo. dalam didatangi oleh aan fakta persidangan juga tidak ada alat bukti memberikan buah amplop yang jain selain tanda terima laporan pasukan masing masing uang panwascam terusan punyai, yang setelah sejalan opo pon nada dikonfirmasi berdasarkan keterangan nun ingngalanan tang lembaga terkait yaitu bawaslu kabupaten tersebut berasal dari bapak lampung tengah bahwa perkara aliwansyah yang dititipkan kepada dimaksud telah dihentikan karena sdr bapak logo, lalu dititipkan kembali sutrisno tidak dapat ditemui. kepada nurhasanah untuk diberikan kepada bapak sutrisno vide putusan bawaslu nomor dan ibu siti rupiah. nurhasanah tsm.um.gbw wsl. vi menyampaikan pesan dari bapak halaman logo agar bapak sutrisno dan ibu siti rupiah memilih pasangan calon nomor urut bahwa dalil poin permohonan bahwa berdasarkan fakta persidangan pemohon, pada pokoknya dalam pokok laporan dimaksud tidak menyatakan: ditemukan identitas relawan nomor bahwa pada hari minggu tanggal yang diduga juni bertempat desa sendang mulyo terjadi pembagian bahwa dalam fakta persidangan uang yang dilakukan relawan atau pelapor hanya menghadirkan sugianto orang perseorangan yang tidak yang merupakan saksi yang tidak melihat diketahui identitasnya rumah | atau mendengar secara langsung rumah masyarakat dengan tujuan terhadap peristiwa untuk memilih pasangan calon vide putusan bawaslu nomor gubernur dan wakil gubernur sm.um.gbw besi. .00mii nomor urut halaman bahwa dalil poin permohonan bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemohon, pada pokoknya identitas marino yang diduga merupakan menyatakan: relawan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tidak diketahui. bahwa pada nasi minggu tanggal demikian juga terhadap arti yang juni sdr. marino relawan merupakan saksi penerima, tidak calon gubernur nomor urut dihadirkan oleh pelapor. memberikan sebuah amplop berisi uang sebesar kepada bahwa terhadap pokok laporan nomor istrinya bera yang bernama arti pelapor juga tidak menghadirkan bukti lain dan disuruh mencoblos pasangan persidangan. bahwa terhadap dugaan gubernur nomor urut arial pelanggaran dimaksud berdasarkan chusnunia: keterangan dari lembaga terkait, bawaslu kabupaten lampung tengah telah melakukan penelusuran dan harus dihentikan karena sdr. pelapor a.n bera tidak mau melanjutkan laporandr. mungil yang diduga merupakan orang menyatakan: yang membagikan uang tidak diketahui identitasnya. begitu juga dengan saksi baling pacar tangga uni, yang didalilkan dalam pokok laporan oleh bapak sulit kop pelapor a.n sulit beserta anaknya tidak rena mungil rawan calon dapat dimintai keterangan karena tidak gubernur nomor urut dia diketahui identitasnya. adapun bukti bukti mempberikasa sebuah ida yang lain juga tidak dihadirkan oleh warna putih berisi uang sebesar pelapor. kepada anaknya dan disuruh mencoblos pasangan bahwa terhadap peristiwa dimaksud gubernur nomor urut arial bawaslu kecamatan sendang agung chusnunia,kameo yang diduga merupakan pemberi menyatakan: uang tidak diketahui identitasnya, dan tidak ada saksi yang didalilkan pelapor bahwa pada tanggal juni dalam pokok laporan seperti mastani, mastani, haryadi, santo, haryadi, santo, suparno, dan ali suparno dan ali saputra tanah saputra yang dapat menjelaskan sdr. mengakui menerima uang yang kameo, karena saksi dimaksud juga tidak berasal kameo sebesar rp. diketahui identitasnya. bahwa untuk dibagikan kepada berdasarkan keterangan lembaga terkait warga upt terusan bandar bawaslu kabupaten lampung tengah mataram, kabupaten lampung telah melakukan penelusuran sema hari, tengah agar memilih pasangan dan menyatakan tidak dapat registrasi nomor urut atas nama arial karena tidak memenuhi syarat formil dan unik,: materil sampai waktunya habis: vide putusan bawaslu nomor sm. um.gbw wsl. vii halaman bahwa dalil poin dan bahwa berdasarkan fakta persidangan permohonan pemohon, pada saksi a.n rahul yang diduga membagikan pokoknya menyatakan: uang tidak diketahui identitasnya. bahwa saksi a.n sukarno yang diduga rata pada hari seng enggan25 merupakan saksi penerima dan yang juni sekitar pukul wib membagikan uang tidak diketahui sdr. sukarno sedang bekerja identitasnya, bersama kawan kawannya antar lain sdr. agus dan dia mendengar bahwa berdasarkan fakta persidangan informasi adanya pembagian pelapor tidak menghadirkan bukti bukti uang. lalu sdr sukarno lain. mendatangi rumah bapak rahul yang membagikan uang tersebut bahwa berdasarkan fakta persidangan, selanjutnya sdr sukarno diminta terhadap peristiwa tersebut lembaga bantuan oleh bapak rahul untuk terkait yaitu sentra gakkumdu kabupaten membagikan amplop sekitar lampung selatan telah teregistrasi. amplop yang berisi uang per adapun dalam prosesnya pelapor dan amplop dan sdr. agus saksi tidak menghadiri undangan mendapatkan bagian: klarifikasi dan tidak ada tempat saat tim sentra gakkumdu mendatangi rumah yang bersangkutan sehingga proses dihentikantidak diketahui bahwa sdr. rudi oktana pada dentiaanya. tanggal juni sekitar pukul bahwa berdasarkan fakta persidangan sore didatangi oleh seseorang rudi oktana yang merupakan saksi yang dia tidak mengenalnya lalu penerima tidak diketahui identitasnya, adan ann alang rookie bahwa terhadap bukti berupa pengakuan sebesar dan sdr. melalui video yang dilakukan oleh saksi rudi oktana disuruh mencoblos tidak dapat diverifikasi karena saksi tidak pasangan calon nomor urut diketahui identitasnya, arial chusnunia. vide putusan bawaslu nomor sm. um.gbw wsl. viigasnawi pada tanggal diketahui identitasnya. juni sekitar pukul sore bahwa berdasarkan fakta persidangan didatangi oleh seseorang yang asnawi yang merupakan saksi penerima tidak dikenal dan diberikan tidak diketahui identitasnya: dekan bahwa berdasarkan keterangan lembaga konstan ada lembar uang terkait, bawaslu kabupaten lampung pecahan dan satu lembar selatan telah melakukan penelusuran uang pecahan dan ibu dengan menemui warga lingkungan menanyai disuruh new alias desa candi girang, dan tidak menemukan pasangan gubernur nomor urut kurma.dugaan poitikueng, arial chusnunia. bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh saksi tidak dapat diverifikasi karena saksi tidak diketahui identitasnya, vide putusan bawaslu nomor sm. um.gbw wsl. vii halaman bahwa dalil poin permohonan bahwa terhadap hal tersebut pihak terkait pemohon tidak jelas locus dan menolak dengan tegas dalil pemohon tempus, serta pelapor dan yang mengada ngada seperti pada terlahir. laporan sebelumnya yang akhirnya tidak juga majelis hakim pemeriksa pertimbangkan:ida uswatun hasanah diketahui identitasnya, pada hari selasa tanggal juni bahwa berdasarkan fakta persidangan didatangi oleh seseorang ida uswatun hasanah yang merupakan yang tidak dikenal dan orang saksi penerima tidak diketahui tersebut memberikan amplop yang identitasnya, berisi uang sebesar kemudian ibu ida uswatun bahwa terhadap bukti berupa pengakuan hasanah disuruh mencoblos melalui video yang dilakukan oleh saksi pasangan nomor urut arial tidak dapat diverifikasi karena saksi tidak chusnunia.(ramon pada pokoknya saka pompa an. adat ketan menyatakan: identitasnya, bahwa ibu muslihat pada bahwa berdasarkan keterangan saksi tanggal juni didatangi penerima, saksi diberikan uang rp. seseorang yang tidak dikenalnya untuk memilih paslon gubernur diberi sebuah amplop berisi nomor urut a.n arial unik: aer ngan bahwa dalam fakta persidangan tidak dan satu lembar uang ada saksi yang melihat langung saat sri pecahan dan disuruh memberikan uang kepada saksi: mencoblos pasangan gubernur bahwa dalam fakta persidangan pelapor nomor urut arial chusnunia, tidak menghadirkan saksi saksi ataupun alat bukti lain: bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkaitditemui adanya politik uangnomor urut menyatakan: tidak diketahui identitasnya, bapak zulkarnain mengetahui bahwa berdasarkan fakta persidangan adanya salah satu masyarakat saksi a.n zulkarnain menerangkan telah yang menerima amplop berisi diberi uang oleh lilin untuk memilih uang sebesar dengan pasangan calon gubernur nomor urut rincian dua lembar uang pecahan a.n arial unik: maa pn, bahwa saksi pemberi a.n lilin tidak nomor urut untuk mencoblos diketahui identitasnya, paslon nomor urut arial bahwa berdasarkan fakta persidangan chusnunia, tidak ada yang melihat dan mendengar secara langsung saat lilin memberikan uang kepada zulkarnain, bahwa berdasarkan fakta persidangan pelapor melampirkan barang bukti berupa berita acara penitipan barang bukti uang tunai dan berita acara pengaduan dugaan pelanggaran politik uang, bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait bawaslu kabupaten lampung selatan telah dilakukan penelusuran terhadap peristiwa dimaksud. dan tidak ditemukan adanya dugaan politik uangakan: bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ibu septi menyatakan telah saksi penerima tidak diketahui menerima amplop yang berisi identitasnya: sep papa pa, bahwa terhadap bukti berupa surat juni dan disuruh pernyataan yang dibuat oleh saksi tidak mencoblos pasangan gubernur dapat diverifikasi karena saksi tidak nomor urut arial chusnunia:sutanto tidak diketahui menyatakan: identitasnya, bahwa sdr. bahri menerima kain bahwa berdasarkan fakta persidangan sarung laki laki dan perempuan saksi penerima a.n bahri tidak diketahui sebanyak (empat lembar) dari identitasnya: sena bahwa terhadap bukti berupa surat mencoblos pasangan gubernur pernyataan yang dibuat oleh saksi tidak nomor urut arial chusnunia: dapat diverifikasi karena saksi tidak diketahui identitasnyaorang tim menyatakan: pasangan calon nomor urut tidak diketahui identitasnya, bahwa sdr. irawan pada tanggal juni beralamat jalan bahwa berdasarkan fakta persidangan raden intan penengahan saksi penerima a.n irawan tidak diketahui kabupaten lampung selatan telah identitasnya, menerima uang sebesar rp. dari tim relawan tim bahwa terhadap bukti berupa surat pasangan calon nomor urut pernyataan yang dibuat oleh saksi tidak dengan pesan agar memilih dapat diverifikasi karena saksi tidak pasangan nomor urut atas diketahui identitasnya, nama arial unik, vide putusan bawaslu nomor sm. um.gbw wsl. vii g bahwa dalil poin permohonan bahwa berdasarkan fakta persidangan pemohon, pada pokoknya saksi a.n iskandar menerangkan bahwa menyatakan: telah menerima uang rp50. dari sdr lilin untuk memilih pasangan calon bahwa sdr. iskandar pada tanggal juni sekira jam gubernur dan wakil gubernur nomor urut beralamat banjarmasin, kecamatan penengahan, bahwa dalam fakta persidangan lilin kabupaten lampung selatan telah yang diduga merupakan saksi pemberi menerima uang sebesar identitasnya tidak dapat diketahui. bahwa rp. dari relawan tim saat lilin memberikan uang kepada pasangan calon nomor urut iskandar tidak ada yang melihat maupun dengan pesan agar memilih mendengar secara langsung. pasangan nomor uea rare bahwa terhadap peristiwa pemberian uang nama arial unik, oleh lilin kepada iskandar pelapor tidak menghadirkan bukti yang lain. bahwa terhadap peristiwa dimaksud pelapor hanya melampirkan surat pernyataan tertanggal juli dan amplop berisikan uang sejumlah rp. , tim relawan orang tim menyatakan: pasangan calon nomor urut tidak diketahui identitasnya: bahwa pada tanggal juni sekira jam hasbullah yang bahwa berdasarkan fakta persidangan beralamat banjarmasin, saksi penerima a.n hasbullah tidak kecamatan penengahan, diketahui identitasnya: kabupaten lampung selatan telah menerima uang sebesar rp. bahwa terhadap bukti berupa surat dari tim relawan tim pernyataan yang dibuat oleh saksi tidak pasangan calon nomor urut dapat diverifikasi karena saksi tidak dengan pesan agar memilih diketahui identitasnya: pasangan nomor urut atas vide putusan bawaslu nomor nama arial unik, tsm.um.gbw wsl. vi1 halaman bahwa dalil poin permohonan bahwa dalam fakta persidangan saksi pemohon, pada pokoknya atas nama sopan syah menerangkan menyatakan: telah menerima uang dari sdr. sholihin sebesar rp. , . namun saat bahwa pada tanggal juni terjadinya peristiwa tidak ada saksi lain sekira jam sopan syah yang melihat maupun mendengar secara yang beralamat barjgimasin, langsung saat sholihin memberikan. uang kecamatan penengahan, kepada sopan syah. bahwa. identitas kabupaten lampung selatan telah sholihin yang diduga merupakan pemberi menerima uang sebesar rp. juga tidak terverifikasi, ala bahwa dalam fakta persidangan pelapor dengan pesan agar memilih hanya menghadirkan barang bukti berupa pasangan nomor urut atas uang berjumlah rp. dan surat nama arial unik: pernyataan tertanggal julitanggal juni saksi penerima a.n riyanto tidak suyanto yang beralamat rt diketahui identitasnya, dusun induk, desa hatta, kecamatan bakauheni, bahwa terhadap bukti berupa pengakuan kabupaten lampung selatan telah melalui video yang dilakukan oleh saksi menerima uang sebesar rp. tidak dapat diverifikasi karena saksi tidak dari tim relawan tim ketahui identitasnya, pasangan calon nomor urut bahwa terhadap bukti berupa pengakuan dengan pesan agar memilih melalui surat pernyataan tanggal juni pasangan nomor urut atas yang dibuat oleh saksi, tidak dapat nama arial unik, diverifikasi karena saksi tidak diketahui identitasnya. menyatakan: bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi pemberi memberikan tiga buah bahwa bapak tri wahyudi amplop berisi uang masing masing rp. mendapatkan uang dari yang diperuntukkan untuk saksi, segera kena finengakad istri saksi, dan mertua saksi. paslon untuk memilih paslon nomor urut bahwa berdasarkan fakta persidangan istri saksi dan mertua saksi yang merupakan saksi penerima tidak diketahui identitasnya, bahwa saat saksi pemberi sedang memberikan amplop berisi uang masing masing rp. tidak ada saksi yang melihat maupun mendengar secara langsung: bahwa dalam fakta persidangan pelapor memberikan barang bukti laporan panwascam jati agung berupa uang rp. namun berdasarkan keterangan lembaga terkait bawaslu kabupaten lampung selatan terhadap peristiwa dimaksud telah dilakukan penelusuran dan tidak ditemukan identitas terlahir dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang dimaksud. vide putusan bawaslu nomor sm. um. gbw wsl. vii halaman ulama bahwa dalil poin permohonan bahwa dalam uraian laporan yang pemohon, pada pokoknya disampaikan oleh pelapor, peristiwa terjadi menyatakan: pada tanggal juni pukul wib desa cimanuk, bahwa pembagian usg dari ter kecamatan way lima kabupaten nomor urut , paga dati minggu pesawaran terjadi pembagian uang oleh tanggal jung ang our" saudara sukai shall) sebesar rp. wib yang dilakukan oleh dengan rincian rp. sea (dua pulu ribu) sebanyak lembar dan rp. kampanye sembarangan , (sepuluh ribu) sebanyak einglnunik3 ami lembar yang dibagikan kepada orang kecamatan way kabupaten masing masing rp. (lima puluh rage saranbenar pada tanggal juni badan pengawas kabupaten pesawaran telah mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan temuan yang menyatakan bahwa laporan nomor lp pg kab v1 telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana, vide putusan bawaslu nomor sm. um.gbw wsl. vii halaman ampat pangan bahwa dalil poin permohonan bahwa berdasarkan keterangan akronim pemohon, pada pokoknya bawah sumpah memberikan keterangan menyatakan: yang pada pokoknya saksi bekerja bahwa pada hari rabu tanggal sebagai lintas dan betul memberikan juni pukul wib, uang milik saksi pribadi kepada lina yang sejumlah uang dalam amplop merupakan kakak sepupu dari saksi untuk telah dibagikan kepada berobat suami lina (kaka saksi) sebesar masyarakat trisnomulyo rp. (lima pulu ribu) saksi bukan kecamatan ambarawa, merupakan tim relawan paslon nomor pringsewu, oleh tim kampanye malahan saksi pada saat pemilihan pemenangan paslon arial memilih nomor saksi didatangi dan unik), peristiwa ini telah dipaksa oleh suryo dan teman dilaporkan kepada panas temannya untuk memberikan keterangan kabupaten pringsewu dengan uang tersebut berasal dari pasangan nomor laporan lp pg kab calon nomor sampai saksi mau dipukuli v1 tertanggal juni oleh orang orang pdip apabila tidak mau ikut melapor panas, kemudian saksi dibawa bawaslu kabupaten pringsewu untuk membuat laporan, saksi hanya diam saja bahwa terhadap laporan yang dibuat oleh hartanto andawarih ini, panas kabupaten pringsewu telah mengeluarkan surat pemberitahuan laporan temuan model a13) yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjutiterhadap peristiwa dugaan pelanggaran menyatakan: dimaksud, saksi penerima tidak diketahui identitasnya, bahwa seorang warga melaporkan kepada panas bahwa berdasarkan fakta persidangan pringsewu bahwa mendapat terhadap peristiwa dugaan pelanggaran titipan uang sejumlah rp. dimaksud, saksi pemberi tidak diketahui yang berasal dari relawan arial identitasnya: san lahan hal aru bahwa berdasarkan keterangan dari pihak tersebut. sumber: lampung terkait bawaslu kabupaten pringsewu tanggal juni tidak ada laporan dari masyarakat maupun temuan terhadap dugaan pelanggaran dimaksudidentitas tim kampanye pasangan calon menyatakan: gubernur dan wakil gubernur lampung pertemuan kepala para kepala serta identitas kepala pekon yang pekon yang berasal dari menghadiri acara tersebut tidak kabupaten pringsewu, kabupaten seluruhnya diketahui: tanggamus dan kabupaten pesawaran dengan tim bahwa berdasarkan fakta persidangan kampanye paslon gubernur dan pelapor menghadirkan nasirwan dan wakil gubernur nomor urut atas bulanan. pada pokoknya nama arial junaidi chusnunia menyampaikan bahwa telah terjadi halim. komisioner bawaslu pertemuan di. balung kurang yang kabupaten pringsewu yang dilakukan oleh tim paslon arial unik: bernama azis irwan dalam bahwa berdasarkan fakta persidangan jumpa persnya menyatakan pertemuan tersebut melibatkan kepala adanya pertemuan antara kepala pekon se kabupaten tanggamus untuk pekon kepala desa) dan tim mendukung arial unik: kampanye atau partai politik pengusung atau pendukung bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n paslon gubernur nomor urut nasirwan dan bulanan yang diajukan hotel balung kurang. pertemuan pelapor, tidak ada tindak lanjut setelah dimaksud dibubarkan oleh pertemuan tersebut, bawaslu pringsewu bersama: bahwa berdasarkan keterangan lembaga sana dengan bawaslu terkait sentra gakkumdu kabupaten pesawaran dan bawaslu pringsewu pertemuan balong kurang tanggamus, telah dihentikan proses penanganannya karena belum terpenuhinya unsur menguntungkan merugikan salah satu pasangan calon, karena acara pada saat bawaslu kabupaten pringsewu datang untuk membubarkan belum dimulai. vide putusan bawaslu nomor sm. um.gbw wsl. vii halaman (aman tanam bahwa dalil poin dan bahwa berdasarkan fakta persidangan permohonan pemohon, pada saksi pemberi yaitu relawan tim paslon pokoknya menyatakan: nomor mantan kepala pekon singosari tidak diketahui identitasnya. selain itu bag pada hari minggu tanggal saksi a.n iskandar juga tidak diketahui juni ada pembagian uang identitasnya. pekon singosari, kecamatan talang padang oleh relawan tim adapun terhadap bukti penerimaan paslon nomor urut laporan yang disampaikan pelapor bawaslu kabupaten tanggamus yang dijadikan bukti, telah dijawab oleh lembaga terkait dalam hal ini sentra gakkumdu kabupaten tanggamus bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran politik uang tersebut telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada bukti dan saksi lain yang dihadirkan oleh pelapor terhadap peristiwa tersebutsholihin rahman tidak diketahui menyatakan: identitasnya, saksi a.n ija tidak diketahui identitasnya, saksi a.n budi hartawan bahwa pati kari minggu, tanggal tidak diketahui identitasnya, saksi a.n juni v18 sekitar irianto tidak diketahui identitasnya, dan wib sholihin mendapat vai saksi a.n santri tidak diketahui telepon dari ija bahwa ada identitasnya, pembagian uang pekon sinar betung. sekira jam wib, bahwa berdasarkan fakta persidangan ija, budi hartawan, dan irianto saksi penerima uang a.n hanafi tidak menuju pekon sinar betung serta diketahui identitasnya, saksi penerima a.n bertemu dengan sarana kardes rusa tidak diketahui identitasnya: dan bahwa berdasarkan fakta persidangan dibagikan uang dari paslon saksi pemberi lina tidak diketahui nomor urut lalu dijawab hanafi identitasnya, saksi pemberi a.n mah tidak bahwa dirinya mendapatkan diketahui identitasnya, dan saksi pemberi uang berisi lalu, a,n amin tidak diketahui identitasnya, sholihin rahman menanyakan bahwa berdasarkan fakta persidangan ibu rusa sebenarnya siapa yang berdasarkan keterangan lembaga terkait membagikan uang tersebut. ibu dalam hal ini adalah sentra gakkumdu rusa menyatakan uang kabupaten tanggamus menerangkan tersebut berasal dari lina dan bahwa terhadap peristiwa dugaan menurut keterangan ibu lina pelanggaran pidana politik uang dimaksud, amplop tersebut berasal dari pak telah dihentikan prosesnya karena tidak mah yang beralamat betung memenuhi unsur: pekon sinar banten. pak mah mengatakan amplop ini berasal vide putusan bawaslu nomor dari ustad amin dan berpesan sm. um. gbw wsl. vii kepada masyrakat agar memilih halamandalil poin permohonan bahwa dari pemeriksaan majelis pemohon, pada pokoknya pemeriksa pada pokoknya menyatakan: menyatakan: bahwa pemohon persidangan. tidak bahwa pembagian uang oleh tim dapat membuktikan adanya hubungan pasangan calon nomor urut antara pelaku dengan pasangan calon pekon marga mulya kecamatan nomor urut lumayan barat dan saksi telah melaporkan kejadian money politik bahwa pasangan calon nomor urut tersebut bawaslu kabupaten tidak pernah menyuruh melakukan hal tanggamus nomor lp pg tersebut, kab. vi bahwa berdasarkan keterangan dari panas kabupaten tanggamus, kasus ini prosesnya tersebut sudah ditingkatkan proses penyidikan. bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ada pembagian amplop saksi penerima tidak diketahui berisi uang yang pekon rantau identitasnya, "laku bahwa berdasarkan fakta persidangan pasangan calon gubernur nomor saksi nirari tidak melihat dan mendengar urut dengan jumlah amplop secara langsung saat saksi pemberi sebanyak buah yang berisi membagikan amp'op berisi uang uang masing masing sebesar dan uang tunai yang belum bahwa berdasarkan fakta persidangan dimasukan dalam amplop |tanda bukti penerimaan laporan yang sejumlah dan saksi dijadikan bukti oleh pelapor, telah telah melaporkan kejadian money diterangkan oleh lembaga terkait dalam politic tersebut bawaslu hal ini ialah sentra gakkumdu kabupaten kabupaten tanggamus nomor tanggamus. bahwa berdasarkan lp pg kab. vi keterangan lembaga terkait peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud, telah dihentikan proses penanganannya karena tidak memenuhi unsur, vide putusan bawaslu nomor sm. um.gbw wsl. vii halaman rama mangahari selasa tanggal saksi penerima tidak diketahui juni sekira jam identitasnya, wib warga melaporkan adanya pembagian uang yang dilakukan bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat saksi saksi dan bukti buktioleh siti fatimah: yang dihadirkan oleh pelapor. bahwa berdasarkan fakta persidangan pelapor hanya melampirkan bukti berupa print out berita media online kupastuntas.co pada tanggal juni bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan lembaga terkait sentra gakkumdu kabupaten tulang bawang barat menerangkan bahwa terhadap peristiwa tersebut telah dihentikan prosesnya karena tidak memenuhi unsur dan. mengumumkannya dalam status laporan, vide putusan bawaslu nomor akan: tiba)? bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada tanggal juni saksi penerima tidak diketahui gakkumdu kabupaten tulang identitasnya: barat telah aa ari rea bahwa berdasarkan fakta persidangan petugas pengawas tps) dengan tidak dan bukti bukti saksi saksi yakni dewi sari, dan yang, ajakan gini pelapor. susanto. laporan tersebut bahwa berdasarkan fakta persidangan berkaitan dengan dugaan berdasarkan keterangan lembaga terkait pelanggaran money politik yang terhadap peristiwa dimaksud, sentra terjadi penuangan baru, gakkumdu kabupaten tulang bawang kecamatan tulang bawang barat telah menghentikan proses tengah, kabupaten tulang penanganan dugaan tindak pidana bawang barat. barang bukti yang pemilihan karena tidak memenuhi unsur disita oleh gakkumdu dan telah diumumkan dalam status kabupaten tulang bawang barat temuan: berupa pemberian uang sejumlah rp. yang berasal tim vide putusan bawaslu nomor relawan tim sukses pasangan tsm.um.gbw wsl. vii calon nomor urut halaman kota bandar lampung bahwa dalil poin dan bahwa benar panas kota bandar permohonan pemohon, pada lampung dan tim sentra gakkumdu kota pokoknya menyatakan: bandar lampung, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah dimuka bahwa pada hari selasa tanggal versi persidangan pada hari jumat tanggal juni pukul wib, juli yang pada pokoknya lapas rajasa, telah menyampaikan bahwa pada tanggal mengamankan sejumlah uang juni panas mewawancarai orang sebesar yang diterima orang yang ada video tersebut ada oleh orang atas nama sn, orang yaitu bapak herman hasbullah, dan ip. ketiga orang tersebut apin, dan suami, bahwa dari hasil menerima uang yang diduga penelusuran yang dilakukan oleh panas berasal dari pasangan calon uang tersebut diterima oleh mawardi nomor urut atas arial unik. rp. , , rp. dan rp. uang tersebut berasal dari uang pribadi intan darmawan untuk membeli rokok awalnya tapi kemudian disertai ajakan untuk memilih paslon bahwa ditemukan juga fakta keterangan saksi bahwa pembagian uang yang terjadi lapas bukan dilakukan oleh tim paslon nomor dan atau paslon nomor bahwa benar faktanya pada tps lapas rajasa, perolehan suara paslon nomor sebanyak paslon nomor sebanyak paslon nomor sebanyak dan paslon nomor sebanyak suara.saaani bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berdasarkan pokok tidak ada saksi ataupun bukti lain yang laporan pelapor, bahwa satuan dihadirkan oleh pelapor. nang peta peka bahwa berdasarkan keterangan lembaga seseorang yang berinisial yang terkait terhadap peristiwa dimaksud, membawa uang dari rumah yang bawaslu kota bandar lampung berlokasi menerangkan bahwa setelah melakukan tanjungkarang barat. sejumlah penelusuran diketahui bahwa informasi uang tersebut diduga berasal dari tersebut tidak benar, karena hanya pasangan calon nomor urut ditemukan ibu ibu yang masuk alfamart atas nama arial unik yang akan membawa uang untuk membelikan jajan dibagikan kepada masyarakat. anaknya, sumber: rilisidcom, juni|ence tidak diketahui menyatakan: identitasnya, bahwa minin marina diminta oleh bahwa berdasarkan keterangan saksi sepupunya yang bernama en'ce penerima a.n minin marina diberi uang yang merupakan koordinator tim oleh ence untuk memilih pasangan calon relawan tim pasangan calon gubernur nomor urut pada kelurahan bahwa berdasarkan keterangan saksi, sebanyak orang warga saat ence memberikan uang kepada minin sekitar kelurahan jayabaya marina disaksikan oleh anak saksi yang untuk dibagikan uang dengan benama indah, tujuan agar memilih pasangan bahwa berdasarkan fakta persidangan nomor urut atas nama arial identitas indah yang merupakan saksi saat unik, ence memberikan uang kepada minin marina tidak diketahui identitasnya, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi a.n rudi adrian, dan saksi a.n rio pahlavdugaan pembagian uang saksi penerima tidak diketahui sejumlah rp. kepada identitasnya, masyarakat pada kurang lebih kampung kecamatan rawa jitu bahwa berdasarkan fakta persidangan selatan yakni kampung meda bukti uang sejumlah rp. yang sari, karya mukti, muda karya didalilkan pelapor dalam pokok laporannya jitu, hargo rejo, hargo mulyo, tidak melampirkan bukti dimaksud serta agung dan bumi ratu. uang bukti lainnya, tersebut berasal dari tim bahwa berdasarkan fakta persidangan pasangan calon gubernur dan bukti yang diberikan adalah print out berita wakil gubernur nomor yang diambil dari laman sumber: kumpastuntas.com dan berdasarkan tanggal juni keterangan lembaga terkait bawaslu kabupaten tulang bawang tidak dapat dijadikan temuan karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materilhanan razak tidak dihadirkan menyatakan: persidangan: bahwa pada hari jumat, tanggal bahwa berdasarkan fakta persidangan mei ada pertemuan tim saksi saksi yang hadir pada pertemuan pasangan calon gubernur dan dimaksud tidak diketahui identitasnya, wakil gubernur nomor urut atas nama arial junaidi chusnunia bahwa berdasarkan fakta persidangan halim yang diadakan rumah tidak ada saksi yang melihat ataupun hanan razak yang merupakan mendengar langsung pertemuan tim pemenangan paslon nomor dimaksud: urut yang dihadiri oleh para bahwa berdasarkan keterangan lembaga kepala kampung se kabupaten terkait bawaslu kabupaten tulang tulang bawang. komisioner bawang peristiwa tersebut tidak dapat bawaslu kabupaten tulang dijadikan temuan karena tidak bawang yang bernama desi terpenuhinya syarat materil berupa saksi ariana menyatakan pada tanggal saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, mei telah mengirimkan vide putusan bawaslu nomor surat panggilan klarifikasi kepada tsm.um.gbw wsl. vi hanan razak atas dugaan halaman pelanggaran kampanye. rekberdasarkan pokok saksi penerima tidak diketahui laporan pelapor, dugaan identitasnya, peng yan, haha yang) kang bahwa berdasarkan fakta persidangan gubernur dan wakil gubernur bukti pokok perkara yang didalilkan dalam nomor urut kepada warga desa laporan, tidak dilampirkan oleh pelapor, sidomulyo kabupaten mesuji. bahwa berdasarkan fakta persidangan uang yang dibagikan sejumlah bukti yang diberikan adalah print out berita yang dilakukan oleh yang diambil dari laman berita online rukun kampung atas nama sgy dan anggota lintas yang bernama turin dengan pesan bahwa berdasarkan keterangan lembaga agar memilih pasangan calon terkait bawaslu kabupaten mesuji nomor urut sumber: terhadap peristiwa dugaan pelanggaran inspiratif.co.id, tanggal juni dimaksud tidak dapat dijadikan temuan dan registrasi setelah penelusuran hingga juli karena tidak terpenuhinya syarat materilmp. giat kk: bahwa berdasarkan fakta persidangan korupsi, melaporkan kepada saksi penerima tidak diketahui bawaslu kabupaten pesisir barat identitasnya: tentang pembagian amplop, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebanyak buah yang masing saksi a.n nurzaman, robi surya masing sejumlah rp. yang busana, dan samsudin tidak diketahui berasal dari tim sukses arial identitasnya: unik dusun bumi agung pekon tanjung setia bahwa dalam fakta persidangan pelapor melampirkan bukti berupa rekaman audio visual tidak dapat diverifikasi, bahwa dalam fakta persidangan pelapor tidak menghadirkan saksi saksi dan bukti terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud, bahwa pada tanggal juli badan pengawas kabupaten pesisir barat telah mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan temuan, yang menyatakan bahwa laporan nomor lp pg vi telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat materil pelaporan, laporan juga tidak memenuhi tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran: vide putusan bawaslu nomor sm. um.gbw wsl. vii halaman beammenyatakan: bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari senin tanggal saksi a.n chaidir menerangkan bahwa juni sekira jam |ia telah mendengar dari restu singgih bertempat jalan gabus bahwa menerima uang dari sugiarto kelurahan yosodadi, tepatnya untuk memilih calon gubernur lampung tps viii terjadi pembagian uang nomor urut a.n arial unik: sebesar bahwa berdasarkan fakta persidangan yosodadi yang dilakukan putih tidak ada saksi yang melihat atau dengan pesan agar memilih mendengar secara langsung saat sugiarto pasangan calon nomor urut memberikan uang kepada saksi: bahwa dalam persidangan pelapor melampirkan bukti berupa foto dan penerimaan laporan bawaslu kota metro: bahwa dalam fakta persidangan pelapor tidak menghadirkan saksi saksi dan bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud, bahwa saksi a.n restu singgih yang didalilkan oleh pelapor dalam pokok laporannya tidak diketahui identitasnya: bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan lembaga terkait yaitu bawaslu kota metro menerangkan, terhadap peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud sentra gakkumdu tidak teregistrasi laporan yang disampaikan oleh pelapor karena tidak terpenuhinya syarat materil: vide putusan bawaslu nomor sm. um.gbw wsl. vii halaman kabupaten lampung utara bahwa dalil poin permohonan bahwa berdasarkan fakta persidangan pemohon, pada pokoknya pelapor hanya melampirkan bukti video menyatakan: rekaman peristiwa dimaksud: bahwa pada saat dilakukan bahwa berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan gudang atau rumah keterangan lembaga terkait, bawaslu kecamatan bukit kemuning kabupaten lampung utara menerangkan kabupaten lampung utara oleh terhadap peristiwa dimaksud tidak gakkumdu yang diduga diteruskan karena logistik tersebut berisikan logistik pasangan calon merupakan bahan kampanye yang nomor urut atas nama arial dibenarkan oleh peraturan: unik lokasi tersebut bertemu dengan sdr. neutron wahid gagas bew esi do.ovn sebagai pejabat negara yang hal dai menjabat sebagai kepala badan dana nasional penempatan dan tenaga kerja indonesia bnp2tki). bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas, maka jelas dan terang dalil dalil yang pemohon ajukan hadapan yang mulia majelis mahkamah konstitusi hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah pemohon dan pemohon lain perkara nomor php. gub xvi sampaikan sebelumnya laporan majelis pemeriksa bawaslu, akan tetapi karena dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon prematur dan sangat dipaksakan dengan proses yang diduga manipulatif, sehingga pada akhirnya pemohon sendiri tidak dapat membuktikan dalil dalil yang disampaikan hadapan majelis pemeriksa bawaslu lampung: bahwa perlu kiranya kami sampaikan dan tegaskan kembali sebagaimana yang tercantum dalam putusan bawaslu nomor tsm.um.gbw wsl. vi1 2018dan002 t sm.um.gbw wsl.o8. vii pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masifwalikota bandar lampung sebagaimana dapat terlihat dalam hasil perolehan suara kota bandar lampung, selain itu pemohon telah diduga menggerakkan dan untuk melakukan unjuk rasa setiap hari kota andar lampung saat sidang pemeriksaan bawaslu lampung dilakukan, hingga adanya dugaan menekan warga masyarakat agar membuat laporan palsu tentang money politics, bahwa demi kepastian hukum dan keadilan bagi pihak terkaitii.n ir. arial junaidi: bukti pt bukti ptsalinan putusan bawaslu lampung nomor: tsm.um.gbw wsl. vi1 bukti pt salinan putusan nomor tsm.um.gbw wsl. vi1 bukti pt fotokopi surat bawaslu nomor bawaslu pm. vii tanggal julimenimbang bahwa badan pengawas pemilihan umum provinsi lampung telah memberikan keterangan tertulis bertanggal juli dan diterima oleh kepaniteraan mahkamah tanggal juli yang pada pokoknya sebagai berikut: upaya pencegahan terjadinya politik uang bahwa tercintalangsung, umum, bebas, dan rahasia uber) serta jujur dan adil judul) sebagaimana amanat undang undang pemilihan juncto peraturan bawaslu nomor):, kapolda lampung: kejatijuncto pmk tidak membatasi permohonan: pimpinan media massa cetak elektronik,::, pimpinan media massa cetak elektronik, pimpinan partai politik tingkat kabupaten kota: pimpinan ormas lsm dan okp kepemudaanf,:, bawaslu la pm. vii1:: pada tanggal desember bawaslu provinsi lampung menyampaikan surat edaran nomor bawaslu la pm. vi1172017 perihal pencegahan fungsi pengawasan terhadap ketentuan netralitas asn:: ketentuan penyebaran bahan kampanye kepada umum dan iklan kampanye,, pada tanggal febr ,,,:, batasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana keputusan kpu provinsi lampung nomor hk. kpt prov !: penertiban alat peraga kampanye menjelang masa tenang:nomor k la pm. vi perihal:minggu umay sh, yang merupakan ketua tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung nomor urut a.n herman hn sutomohasil pengawasan atas pokok permohonan kabupaten lampung timur bahwa dalam pokok permohonan kabupaten lampung timur, bawaslu provinsi lampung dapat menerangkan sebagai berikut: pada pokoknya dalam permohonan pemohon menjelaskanada seorang yang merupakan tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) a.n saringan yang mengaku telah membagikan uang dari tim pasangan calon nomor urut sejumlah rp. (lima puluh ribu rupiah) per orang, dengan jumlah sebanyak amplop. badan pengawas pemilihan umum provinsi lampung dapat menjelaskan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pidana politik uang tersebut telah dilaporkan oleh sdr. subur badan pengawas pemilihan umum provinsi lampung pada tanggal juni pukul wib dan telah registrasi dengan laporan nomor lp pg prov vi adapun tahapan proses penanganan dugaan pelanggaran pidana dimaksud meliputi:, terlahir, dan saksi saksi, bahwa pada tanggal juli bawaslu provinsi lampung mengirimkan., karena tidak menghadiri undangan klarifikasi pertama: terlahir a.n saringan serta saksi a.n sholeh, saidi, hitam tanto, jaman, origin, dan bahwa dalam pembahasan kedua diperoleh tanggapan pendapat sebagai berikut:alam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahunmenurut pemohon, pengawas pemilu berpendapat bahwa: unsur setiap orang dalam kasus ini tidak terpenuhi karena terlahir a.n saringan dan saksi saksi a.n sholeh, saidi, hitam tanto, jaman, origin, dan agus riyanto tidak hadir dalam undangan klarifikasi sebanyak dua kali: barang bukti berupa video dan surat pernyataan terlahir tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ada saksi yang dapat menerangkan bukti tersebut, dan keterangan hanya diperoleh dari pelapor: pelapor a.n subur, dalam keterangannya tidak melihat, mapun mendengar secara langsung saat terlahir membagi bagikan uang. sehingga unsur memberikan uang secara langsung m. penyidik berpendapat bahwa:. terhadap barang bukti video dan surat pernyataan yang diberikan oleh pelapor a.nsaksi saksi yang menerima uang dari sdr saringan setelah diundang oleh bawaslu sebanyak duaaringan. kejaksaan tinggi berpendapat: bahwa terhadap terlahir a.n saringan dan juga saksi saksi setelah diundang sebanyak dua kali tidak hadir untuk memberikan keterangan klarifikasi sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti,,enuhi unsur tindak pidana pemilihan. bahwa pada pembahasan dimaksud diperoleh kesimpulan dari ketiga unsur sentra gakkumdu ialah terhadap laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dengan register nomor lp pg prov vi yang dilaporkan oleh pelapor a.n subur dan terlahir a.n saringan tidak cukup bukti tindak pidana pemilihan dan undang undang tahuno vi (bukti pk pada pokoknya dalam permohonan pemohon menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal juni pukul wib, a.n subur, terlahir a.n siti purina, dan saksi saksi a.n wanita, survei, romli dan sari: bahwa pada tanggal juli bawaslu provinsi lampung mengirimkan karena tidak menghadiri undangan klarifikasi pertama: terlahir a.n siti purina serta saksi a.n wanita, survei, dan romli tidak menghadiri undangan klarifikasi setelah diundang sebanyak (dua) kali secara patut dan layak: demikian juga terhadap pelapor a.n subur, dalam keterangannya pelapor tidak melihat, mengetahui, mapun mendengar secara langsung saat terlahir membagi bagikan uang. dengan demikian, pada tanggal juli berdasarkan hasil pembahasan sentra gakkumdu provinsi lampung menghentikan proses laporan karena tidak cukup buktii adapun tanggapan ketiga unsur sentra gakkumdu sebagai berikut: pengawas pemilu berpendapat.la pm. vi1, unsur yang dengan sengaja melakukan.:yidik berpendapat, kejaksaan tinggi berpendapat bahwa terhadap terlahir yang dilaporkan oleh atas nama ibu.nomor undangan k.la pm. v11 dan k.la pm. v1:bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua dimaksud laporan dugaan pelanggaran nomor. lp pg prov v1 dinyatakan tidak memenuhi unsur karena tidak cukup bukti:vi (bukti pk bahwa pada hari senin, tanggal juni sekitar pukul wib bertempat rumah jadi dusun iii desa teluk dalam, seorang tim kampanye pemenangan paslon nomor urut a.n arial unik bernama ribut memberikan uang sejumlah rp. (lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan rp. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, dan rp. (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar. bahwa bapak ribut meminta kepada ibu muamalah untuk memilih paslon nomor yaitu arial junaidi unik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun terhadap pokok permohonan kabupaten lampung timur, badan pengawas pemilihan umum provinsi.sebagai berikut: bahwa pada hari jumat tanggal juni sekira pukul wib bawaslu kabupaten lampung timur menerima laporan dari saudari muawamanah atas dugaan tindak pidana pemilihan berupa politik uang: bahwa karena syarat materil laporan belum lengkap bawaslu kabupaten lampung timur meminta kepada pelapor untuk melengkapi pada tanggal juli bahwa pada tanggal juli sekira pada pukul wib pelapor tetap tidak hadir untuk melengkapi berkas, bahwa pada hari selasa tanggal juli sekira pukul wib pelapor hadir kantor sekretariat bawaslu kabupaten lampung timur untuk melengkapi laporan. namun bawaslu kabupaten lampung timur beserta penyidik sentra gakkumdu berdasarkan teknis penerimaan laporan menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil pelaporan sehingga tidak dapat registrasi. bahwa pada hari senin tanggal juni ribut dan selamat mendatangi rumah jadi, kemudian mereka memberikan uang kepada jadi dan pakem, disaksikan widianingsih (istri jadi), dan mereka meminta, bahwa pada hari selasa tanggal juni sekitar pukul seorang tim kampanye pemenangan paslon arial unik) bernama siti purina telah membagikan uang kepada orang yang masing masing mendapatkan rp. (lima puluh ribu rupiah). pembagian uang tersebut dilakukan dirumahnya yang beralamat dusun totoprojo dengan tujuanbahwa bawaslu kabupaten lampung timur telah melakukan penelusuran yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan way bungur pada tanggal juni bahwa dalam penelusuran pertama bawaslu kecamatan way bungur sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan. kemudian. bawaslu kecamatan way bungur kembali mendatangi siti purina guna mendapatkan keterangan lebih lanjut dengan membawa bukti berupa pernyataan dan video yang bersangkutan, namun siti purina sudah tidak bisa ditemui (bukti pk bahwa seorang tim kampanye pemenangan paslon arial dan unik) bernama abdurrahman bersaksi melalui rekaman video yang menyatakan bahwa dia mengambil uang dari andre sebesar (enam puluh juta rupiah) gedung golkar bandar lampung yang akan dibagikan kepada masyarakat kecamatan jabunguhani menyatakan bahwa dia mengetahui adanya dugaan money politic. dari masyarakat dan atau memperoleh temuan berdasarkan. hasil pengawasan. hasil pengawasan atas pokok permohonan kabupaten lampung tengah pada hari sabtu malam tanggal juni pukul wib, nuri sedang duduk diruang tamu kemudian seorang bernama putri yang merupakan team sukses paslon nomor urut masuk dalam rumah nuri dengan memberikan satu buah amplop berisikan uang rp. (lima puluh ribu rupiah) dengan menyatakan besok noblespokok permohonan dimaksud sama dengan pokok permohonan bahwa saksi penerima sekaligus pelapor dalam laporan dimaksud bukanlah nuri sebagaimana yang didalilkan didalam pokok permohonan melainkan saksi penerima sekaligus pelapor tersebut bernama nurani. adapun penjelasan berkenaan dengan peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud sekaligus menjawab permohonan sebagai berikut: bahwa pada tanggal juni pukul wib pelapor a.n,, kemudian memberikan form tanda terima laporan kepada pelapor,.,, v,tig

tee anya pakan b3. spa, sae peka nan partai pemerintah kabupaten merangin ana aan gang ani peraturan daerah kabupaten merangin pen ta: nomor tahun "3g tentang retribusi pelayanan pasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati merangin, dna menimbang :a. bahwa sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, aan situasi nan perekonomian sekarang, ketentuan.mengenai tarif retribusi 3nol kadang, an. nat tari atribusi dasar oak aan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten merangin tata nomor tahun sudah tidak sesuai bagi dengan perkembangan hat pembangunan saat ini, maka dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan pemerintah dewasa iri, hb. bahwa untuk kelancaran pemungutan retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada huruf atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah: sera mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah kal eta eraea dengan mengubah undang undang nomor tahun tas bar tentang pembentukan daerah otonom kabupaten propinsi ben bangs. da1 lembaran negara republik indonesia tahun nomer air krb tbk. tambahan lembaran negara pemilik indonesia nomor eter taga bara esai: mrborn abbr bab tata cara pembayaran anda bata asa pmb: retribusi sang terang harus dilunasi sekaligus: ema retail yang terusan: diluar si selambat lambatnya (lima belas hari) sejak sena diterbitkannya skr atw dokumen lain yang dipersamakan. hasil pemuriutta eesuusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan bai tea jan cara bruto daerah. (hj .aten mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran lari lo. retribusi diatur dengan peraturan bupati. ku) pembayaran retribusi dilakukan kas atau ditempat jain, yang ditunjuk oleh bupati ber waktu yang ditentukan dengan menggunakan. skr dan std: tee sam hal pembayaran dudukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi nan peta us disetor kas selambat lambatnya 1x24 jam atau waktu yang ditentukan oleh bur 3g bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan vang ditentukan per sea dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengatur retribusi pes pardua persen) setiap bulan, pan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengatur dan tau pan na: nantn kru psi eri, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan bukti pembayaran sea ditetapkan kran peraturan bupati tetap angan gerakan umat. bab kih p5. 3ab khi men pan pen sha nintama seal anda dara: pengembalian kepada bupati: r20 sung permohonan pengembali.an ke!era masa retribusi: besarnya kelebihan pembayaran, dan atau alasan yang singkat dan jelas. nan lan ind(b) apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran bnr tag retribusi dapat, dan atau apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat ban pan waktu (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb. bupati memberikan imbalan depe bunga sebesar (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan para retribusi. pa. pengembalian kelebihan:bean lainnya sebagaimana dimaksud dalam pembayaran dilakukan tere dengan cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. sen. ben tan san been bab xiv tata cara pena'han (v)sada sebagai awal tindakan lab pelaksanaan penagihan retribusi d:keluarkan selama (tiga puluh) hari sejak jatuh jan png tempo pembayaran. panp5. lain yang ditunjuk. (s5) ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan peraturan bupati. b3, "ag retribusi yang terutang berdasarkan skr, atau dokumen jain yang disamakan, r33 snn . std, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan yang serhaag keberatan pe. e. wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah alau pejabat yang ditunjuk atas skr atau dokumen lain yang dipersamakan dan skrdlb. eng keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alas an 'alasan yang jelas. dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan dananta keberatan harus diajak salary tamat keberatan harus diajukan. dalam jangka waktu paling nama (dua) bulan sejak re: tangga! skr atau dokumen lain yang u'persamale) diterima harus member.member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut tan dianggap dikabulkan. serimengembalikan kepada rupatsa) ini telah dilaporkan kepada bupati danr.a apabila wajib retribusi mempunya! utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran bat retribusi sebagaimana dimaksud alat langsung diperhitungkan untuk melunasi nwaktu paling kuma (dua) bulan sejak diterbitkan skrdlb. f g nun "5g lan srg ena benar apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan: peng sman pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat tila yaaa gan: waktu aeng masa retribusi dena besarnya kelebihan pembayaran alas yang singkat dan jelas oa. sea permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara kata san langsung ata melalui tercatat dea pang pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat. perintah:eng lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasa! pembayaran dilakukan dengan cara memindah bujukan dan bukti pemindah bukan juga berlaku sebagai nan bukti pembayaran xvii pong pengurangan, keringanan dan pen pembebasan retribusi aan (v) bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. ben tana sasingatan tribus tata cara pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh rupa!! han be. babesmfr. keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas: d.. p. . menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkanr. daerah: memanggil orang untuk dengar keterangannya dan diperiksa . sebagaimanalensa recap bab xvi harian" pen ang rta ata ann aon pets kiss aaa tata cara penghapusan piutang ret!busi yang kadaluarsa tea ken pap eka bea pagename (d0) hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah kang bae pan ina, pan magna melampaui waktu (tiga) tahun terhitung sejak terulangnya retribusi, kecuali apabila pan aan pet siap puan wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi. bea tea ketikan deras saham rar ami pia tarbernama ataema aed utang retribusi dan belum meluasnya kepada pemerintah daerah. (sy pengakuan utang retribusi secara dak langsung sebagaimana dimaksud beer nga huruf dapa:tak batak ken pra kai ban piutang retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan bag sudah kadaluarsa dapat dihapus. bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudahbal ang kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati. bab xix ban la. lama sanksi lomnistras! pan san pasa!note bab xxi sanksi pidana bb!centang retribusi pelayanan pasar (lembaran daerah kabupaten kon merangin nomer seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ta peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal undangan. agar setiap orang: dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan: peraturan daerah ini menempatkannya dalam lembaran daerah kabupaten merangin. non disahkan bangko padatanasal fr. . bupati merangin salim r.a diundangkan bangko pada tanggal ba. pen sekretaris daerah kabupaten merangin khalid morin pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten merangin tahun nomer mg. pee arapet lingkungan pemerintah daerah, keputusan menteri dalam negeri lanagai tata cara pemeriksaan bidang retribusi daerah: tn, bi: peraturan daerah kabupaten merangin nomor tahun srs tentang retribusi pasar lembaran daerah kabupaten merangin tahun corner seri dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten merangin bupati merangin menetapkan peraturan daerah tentang retribusi! pelayanan pasar psn bab pas atan bupati adalah bupati merangin. dinas tata perkotaan adalah dinas tata perkotaan kabupaten merangin. aas. aa dinas pendapatan adalah dinas pendapatan kabupaten merangin. kas adalah kas pemerintah kabupaten merangin. pejabat adalah pegawai yang diberi #ios anta jabat adalah pegawai yang diberi tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dasar adalah saksi ant pasar adalah tempat transaksi antara pedagang dan pembeli yang diberi batas tertentu ane tas isolat: yang dibeantjang era jusii. ruko adalah bangunan rumah: toko permanen dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang memiliki beberapa lantai keatas dan beberapa bangunan yang jo) samping di: pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah serta pergunakan untuk tempat usaha dan rumah tinggal huniben pribadi.atau badan. ata ang retribusi pelayanan pasar adalahpelataran.los dan atau kids dan bentuk lainnya yang dikelola pemerintah daerah dan khusus se. disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (pd) pasar. dan yaa wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang tax pal k23 undangan retribusi daerah!ier. mi dao selain: isi cat word eng surat pendaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat sen huai rentang sebagai adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebaga! dasar penghitungan dan bea ani? arat angan pembayaran retribusi yang berhutang menurut peraturan perundang undang: retribusi daerah. nana tamat disingkat ld: urat keputusan surat ketetapan retribusi daerah yang dapat disingkat 2d. adalah surat kcr ya kunyah retribusi yang berhutang. yang menentukan besarnya jumlah re'ritus yang hutang mash lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang seranjunnys tan hanya ana kelebihan pembayaran skrdlb adalah surat keputusan yan? menentukan julian len tan pena tribus karena kredit retribusi lebih besar daring #busi retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang tan pan tata . atau dokumen iain yang dipersamakan dan yang diajukan oleh wajib retribusi. nett keren paya badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan data komanditeryayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. lambert pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data:tni: retribusi daerah. pent ana petebet yagasn bab sea dan ini bus san nama, objek dan subjek retribusi b3. ben dengan nama retribusi pelayanan pasar pungut retribusi sebagai pembayaran besaran sme. pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa halaman pelataran bangunan, losp5. yang berupa halaman pelataran bangunan, los dan atau kios seria bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. be. keras pel apa lek pai. sea sena ena paha bet tidak suntik tak nag data ann aya tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang bara dikelola oleh bumn, bumi dan pihak swasta. see bean nag senapan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. sang bab gran spn tea golongan retribusi sana sana p3. retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa unum. pes bet ena asa bab nana cara mengukur tingkat penggunaan jasa pada set ana pak aan bei edan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas. pasar yang bean digunakan. bara bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif p2. prinsip lan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pan prinsip gan sasaran penetapan seru: catnya ari dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas tata ata pn! non gaga pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keamanan pena bia saat agent ctn pend ten text mati tai bias: biaya sebagaimana dimaksud pada aya: ini meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan. era beban bag hara struktur dan besarnya tarif san renda ajaran career bea s1) sen (i) struktur tarif, dan jangka waktu pemakaian. mea lokasi sebagaimana dimaksud pada (!) digunakan untuk menentukan kelas pasar kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing masing pasar kios los see dan lainnya wc) ditetapkan sebagai berikut pasar bawah bangko pasar lereng bangko permai permanen) e. pe. sa) bawah bagian depan.ooooooo woooooo woo rp. pat per m' har: jb) bagian bawah belakang.oecococoooo rp. per m hari ses. bagian aas. dee rp3 per m? hari xd) bagian atas los terbuka).ooo.o rp. per m" hari se) kios pasar lereng non permanen. rp. per m hari j2. ruko pasar jalan mayor syamsudin uban. rp. per m hari ruko pasar jalan daud. rp. per hari pasar simpang empat) permanen hari aa) bagian atas lantai in). .ooo.oo.#o.# woo rp. per m' hari kena dh) bagian bawah belakang. rp. per my hari ter 0x2 tc) bastian bawah depan.oco.o#otonom rp. per m" hari lean ben daan naa pata bagian atas lantai ). rp. c00. , per tahun papan gan pasar masukan permanen). wow rp. per m'than tt. berarti pasar pasar terbakar bangko ena blok pena ebnratn kana maen saman rp. per in. hari: p5. vb) blok per cabai mari blok ban? bagian tas m" hari in si) blok bagian bawah lensa mma tee gab mmm rp. per sen ppa m hari so) bor rp. per mari pasar ex. pasar terbakar bangko. rp. , per tahun pedagang kaki lima ex. pasar terbakar bangko rp. per m hari payung tempat jualan enkaneaman menata taman tas per payung hari ega bener papan tempat jualan 2x2 meenenetanaaaaaa rp. per hari ps: san nya can. pasar harian. meeenaananaaaanaannn rp2 per hari pasar baya jln. kedipan bap was bay una onaamarn ternama oom per maha boa los buah buahan rp. per hari pasar parak kelapa kios parak kelapa.oooooooooooo. rp. per bee nana ku. m hari beni pas los sayur bawah. rp. per m hari los ikan ayam potong. rp. per dip m hari ko) daging. rp. per aa. m hari beat pasar baru bangko mv hari kios pasar batu rp. , per m hari los pasar ikan ayam potong loop. , per m hari (era sea m' har iai dasar sayur l.oomooooseamuanunne rp. per mari dihari dos sayur daratan anna rp3 per m hari dang be. los grosir sayur seceeeeeenennanenaana rpl , per petak pasar mapan lord ennnnnnnnnnnaaan rp. per hari lan per nan tana 0g. por ml: kaos daging lha rp. . per m4 hari pala anta brad par ban digi nan cc. pasar rantau panjang ana bora pasar harian meri pasar inpres. biani ane bila mina rp. per m' hari teres pasar baru tabir ani pasar ex. marga pasar ex. marga satu raa tmn kugangntnnanana tapi, per hari kios pasar seraya kios pasar serayo hanna mana da. per hari l bei. pasar tabir selatan tau beer a2. kios pasar ma. elang ari kios pasar ma. kalong lencana rp3 per m' hari team lime pasar maria. v0nan nenek ena rp, perhari ye bai peran pan pi. pasar pamenang die pasar harian. benngnesanwakneaarkaenasesan kanan . per hari tadi loss came rp. per. m hari epa semi permanen year kos sem permanen nama rp. per m hari kios permanen depan. stan nan ean yan anenannan 90c, per m hari seru ias belakan: yaaa kios permanen belakangan co.ooooooo. rp. per hari yos pasar eks. hari kios pasar eks. marga. .ii.io.i.i.i. rp. c00, per m hari pasar sungai mana dsa maan rp. per hari permanen rp. per mari pembenaran nara sem mang dna per m hari ter kios permanen lana, per m" hari nat hari kios kios permanen lainnya. rp. per my hari kan pasar masukan bagan asin notenbanga: lena uda semua umma sa, per hari ter bana los pemanen. look anna per m hari bapa nn. nari r35 lon semi per cerna antar tanaman per m hari bea ph. snow perkamen kesan tentaranya iea nur aanamnanne ta! ). per m hari ptn kios kios permanen lainnya loco rp. per m hari pasar muara siau ada dosa meriam ancient new enam mamnennee menahan rana kp: per hari los permanen.on.nnnnnntn mena rp. per m hari los semi permanen.ooo wom nana rp. per m hari pon sung ru. bab surat pendaftaran teng e . 22k era pes sara wajib retribusi wajib mengisi sport sport sebagaimana dimaksud pada harus diisi dengan jelas benar ben dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi dan kuasanya ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian ord lana sebagaimana dimaksud pada aya! ditetapkan dengan peraturan bupati bab sea penetapan retribusi aan seat d). berdasarkan spd sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan deng littera tai retribusi terutang dengan menerbitkan skr atau dokumen lain yang dipersamakan tai serba bean! ketentuan lebih lanjut menganti bentuk. isi, serta tata cara penerbitan skr atau. mere dokumen lain vang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati hunt tera bab tata cara pemungutan ben ana ana pemungutan retribusi tidak boleh digolongkan dan dipungut dengan menggunakan skr atas dokumen isin yang dipersamakan, gan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada disetor secara bruto ee. kas daerah: server snake tati sebagai v3) ketentuan lebih lanjut menganti tata cara pemungutan retribusi sebagaimana diatur peraturan dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati

kj)at: im) nama hj. rolling rahim fat era warga negara indonesia alamat jalan syekh abdul wahid, kelurahan nanga mat anomala, kecamatan batupoaro, kota baubau, sulawesi tenggara nama ode yasin warga negara indonesia alamat jalan perjuangan, kelurahan kalo, kecamatan kokalukuna, kota baubau,ian afrika, s.h., m.h., muhammad taufan achmad, s.h., unto dwi yulianto, s.h., m.h., leni grace orem mastianna, s.h., jadi naufal, s.h., rika ekawati, s.h., eka puji lestari, s.nomor1pada kantor bosan law firm, advokat konsultan hukum, yang beralamat btn kendari permai blokmemohon: il.:ade banyan hasbullah, s.h., advokat konsultan hukum pada kantor advokat konsultan hukum dr. abdul rahman, s.h., m.h rekan, yang beralamat jalan malaka, komp. citra land blok b15, kota kendari, provinsi januari bersama dengan lampiran tanda terima pendaftaran calon yang selanjutnya kemudian memohon mengeluarkan berita acarabaubau tahun bahwa saat pendaftaran tersebut ada beberapa yang harus kemudian dilengkapi oleh pemohon untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur padbah dengan peraturan kpu nomor tahun . bahwa dalam proses pendaftaran tersebut pemohon melampirkan berkas pencalonan walikota dan berkas pencalonan wakil walikota yang kemudian diverifikasi oleh memohon, yang selanjutnya ditetapkan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut pemilihan walikota dan wakil walikota tahun bahwa selanjutnyol. nama pasangan galon | perolehan suara berdasarkan tabel atas pemohon berada diperingkat ketigcontoh sebagai berikut: menara, sos junsantsmai betoamban oatpoao tatum ami ordo suk 7j) ortu aan joreahmad betoamban patupoao | tum hpa kan asam agpeojesaaa roraturana tia ilyas sos betoamban okkmau korea tis ? moto | buruk indonesia rotatukannisuatsua kembar| tae prem gaoegam arema dajkarroongapantes tametcorosdan bacaan dont tekartpengiat toman tetemperett tan postman tan tesrisatmear woman tesodakear woman tesamoutromurc dota (see joe rusak one mess sampul surat serasah buah sampul anak kunci bun mess hadir dan daftar pemilih remuk tamoacroogan temosecitoogan kembar tomodachi tomar model plant ana pama model2 kembar| ie. modesta kembar model oo kembar| movies o | tembi| model set pemeseasoen jiwa anoda kantong pesisir besar dawan don alat perlengkapan pemungutan suara tps pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun tanda pengenal model yang ditempel boom kunciape karet pengikat buah lembek asa daun formulir ce kwk lembar ppo (kantong klasik besaruntuk kotak suara | bulan ju. (ka rupa ten karet sengit bun kantong klasik besar o|loss bulan kantong pasi keci do25a puan kantong klasik sedang oo|o25a bulan kantong klasik besaruntuk kotak suara bulan joemorroaksuara sundan ode yasin rolling rahim dan dan ode danamon thamrin ahmad montase hj. ode bank bni pasangan februari masa menara calon dan ikhsan ismail ode zulfikar yusra rahim, bank mandiri yusra februari dan drs. rahim ahmad,: tabel sdk pasangan calon walikota wakil walikota baubau tahun hj. rolling rahim dan rp. sudah ode yasin perorangan klarifikasi dr. as. thamrin dan rp. ode ahmad montase pribadi pasangan calon hj. ode masa menara rp. sudah dan ikhsan ismail klarifikasi yusra rahim, dan drs. rp. ahmad, pribadi pasangan calon drs. ibrahim marvel dan rp. sudah ilyas, sos perorangan : tabel nama pasangan galon perolehan suara berdasarkan tabel atas pemohon berada diperingkat pertama dengan perolehan suara sebanyak suara.pada tanggal juni seluruh pasangan calon diundang oleh memohon serta pemerintah kota baubau untuk persiapan pungut hitung bertempat disalah satu aula kota baubau metro entertaiment), dan yang disepakati saat itu soal surat keterangan pengganti e ktp dari buah suket sudah tersebar para pemilih namun yang tersisa suket yang belum tersalurkan nama pemilih: bahwa apa yang menjadi kesepakatan antara para pasangan calon tersebut atas menjadi blur dan tidak jelas terkait jumlah suket yaitu memohon telah menegaskan kepada dikdukcapil kota baubau jika memang masih mengeluarkan suket wajib berkoordinasi dengan kpu kota baubau memohon) untuk segera disampaikan kepada para pasangan calon walikota dan wakil walikota: bahwa pada tanggal juni dinas dikdukcapil kota baubau mengeluarkan surat keterangan pengganti e ktp sebanyak buah tanpa ada koordinasi dengan memohon memohon sama sekali tabel lapak masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota baubau tahun.ik politik uang dan tidak melakukan aktivdibawah ini: tabel rincian formulir kwk yang tidak terdistribusi meninggal dunia| ' s1| 2a2| pindahalamat ta7|(. pk dan bukti pk sampai dengan pk sebagai berikut: bukti pk dokumen laporan dugaan pelanggaran panas kota baubau nomor: lp pw vi1 bukti pk formulir hasil pengawasan tanggal juni daftar pencetakan suket tanggal juni bertanggal juni bukti pk berita acara klarifikasi saharan bertanggal juli bukti pk laporan hasil pengawasan rapat koordinasi dengan stakeholder persiapan pelaksanaan pilkada serentak sulawesi tenggara bertanggal juni bukti pk laporan hasil pengawasan pemilihan bertanggal juni bukti pk dokumen laporan dugaan pelanggaran panas kota baubau nomor lp pw kot vi1 bukti pk formulir hasil pengawasan dokumen administrasi pelantikan sekretaris daerah kota baubau tanggal januari surat menteri dalam negeri nomor bertanggal januari perihal persetujuan penetapan dan pelantikan jpt pratama kota baubau, surat gubernur sulawesi tenggara nomor bertanggal januari perihal rekomendasi pengangkatan jtp sekretaris daerah kota baubau, surat menteri dalam negeri nomor otda bertanggal januari surat menteri dalam negeri nomor perihal persetujuan penetapan dan pelantikan sekretaris daerah kota baubau,vide bukti bukti td. bukti ptdan pihak terkait yang pada dasarnyalah terkait dengan pokok permohonan sehinggaidak mengetahui soal keluarnya suket oleh dikdukcapil kota baubau): bukti bahwa tindakan dikdukcapil kota baubau mengeluarkan buah surat keterangan pengganti e ktp secara hukum bertentangan dengan petunjuk teknis kpu yang tertuju pada surat bernomor tahun bukti bahwa faktanya dikdukcapil kota baubau mengeluarkan buah suket tersebut tidak berkoordinasi dengan memohon yang berakibat memohon dan juga pemohon kemudian tidak mengetahui sebaran suket tersebut per tps dan atau sama sekali tidak ditempel pada papan informasi yang ada seluruh tps kota baubau, bahwa berdasarkan surat edaran kpu tersebut, seharusnya kpps mencatat berapa jumlah pemegang suket dan pemilih dengan e ktp sehingga dapat pastikan sebarannya pada setiap tps yang ada diseluruh kota baubau, faktanya kpps tidak menjalankan surat edaran dimaksud: bahwa fakta jika dikdukcapil tidak mengindahkan surat edaran kpu bernomor tahun tersebut, maka jelas keberpihakan dikdukcapil untuk membantu paslon yang ditetapkan sebagai pemenang dengan menggelembungkan suara atau suket yang beredar dimasyarakat hampir mencapai suket: bahwa indikasi kuat dikdukcapil kota baubau bermain untuk memenangkan calon incumbent adalah nyata terlihat pada bukti beserta lampiran buktinya sengaja menunjukkan bahwa yang tercetak oleh dikdukcapil kota baubau hanyalah suket namun dikdukcapil tidak memperlihatkan sebarannya pada tps mana saja, bahwa berdasarkan rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkatan rekapitulasi kpu kota baubau sebaran pemilih yang menggunakan ktp el suket pada masing masing kecamatan kota baubau sebagai berikut: kecamatan betoambari berjumlah orang: kecamatan batupuaro berjumlah orang,(vide bukti bukti td. bukti pt. lagipula terhadap pelanggaran tersebut yang nyata nyata terjadi telah dilakukan langkah langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan'llkota baubau tahun (vide bukti bukti ta. bukti pt sert1pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota kota baubau tahun nomor urut (videkecamatan museum berjumlah orang, kecamatan polio berjumlah orang, kecamatan kokalukuna berjumlah orang, kecamatan bunga berjumlah orang: kecamatan lea lea berjumlah orang, kecamatan sorawolio berjumlah orang, sehingga jika ditotal semua pemilih yang menggunakan ktp el suket seluruh kota baubau menjadi orang pemilih: bahwa sebelum pemungutan suara memohon melantik kpps untuk tps yang tersebar kota baubau yang kemudian telah lakukan pelatihan terkait tugas dan bagaimana pelaksanaan pungut hitung pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota baubau sebagai kpps oleh memohon: bahwa untuk diketahui propinsi sulawesi tenggara pada tanggal juni laksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubenur bersamaan dengan pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun i. bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal juni oleh memohon terdapat beberapa pelanggaran administrasi serta pelanggaran pidana yang dilakukan oleh memohon dalam hal ini para kpps yang tersebar pada kecamatan kota baubau, bahwa adapun yang menjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang lakukan oleh kpps dilakukan dengan cara cara sebagai berikut bahwa dari tps yang ada kota baubau sekitar tps tersebar pada kecamatan kota baubau, kpps tersebut dalam hal melaksanakan pemungutan suara sengaja melakukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang bersifat fatal dan mempengaruhi perolehan suara yang menguntungkan pihak terkait atau pasangan calon yang ditetapkan oleh memohon sebagai pemenang, bahwa bentuk pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif tsm) dengan cara sengaja tidak mengeluarkan daftar hadir c7 kwk pemilihan walikota dan wakil walikota baubau khusus kepada para pemilih, yang hanya dikeluarkan saat pencoblosan hanyalah daftar hadir c7 kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi tenggara yang saat itu bersamaan pelaksanaan pemilihannya, bentuk pelanggaran administrasi lainnya yaitu para kpps yang bertugas dengan sengaja tidak mengeluarkan daftar hadir c7 kwk untuk pemilihan walikota dan wakil walikota baubau yang kemudian daftar hadir dimaksud kemudian ditulis sendiri oleh anggota kpps serta ketua kpps pada tps tersebut, yang mana seharusnya daftar hadir c7 kwk wajib ditulis sendiri dan ditandatangani oleh para pemilih bukannya oleh para kpps atau anggota kpps pada tps tersebut: bahwa hal ini berpotensi terjadi penggelembungan suara sampai pada penggunaan surat panggil pemilih yang bukan orangnya serta memberikan ruang bagi kpps untuk mencoblos sendiri kertas suara para pemilih yang menguntungkan pasangan calon yang ditetapkan oleh memohon, bahwa perilaku kpps pada beberapa kelurahan seperti kelurahan bataraguru dan wangkanapi kecamatan polio kota baubau ada pemilih yang memilih hanya menggunakan secarik kertas bermodal stempel kpps yang ditanda tangannya kemudian meminta pemilih seolah terdaftar dalam pemilih tambahan (dpt), bahwa demikian halnya kecamatan batupuaro kota baubau pada kelurahan bone bone tps pada kelurahan cameo pada tps pada kelurahan nganganaumala tps kecamatan betoambari pada kelurahan sulap tps kecamatan museum pada kelurahan lamanya tps pada kelurahan tanganapada tps pada kelurahan badia tps pada kelurahan mulai tps serta kecamatan polio pada kelurahan wangkanapi tps pada kelurahan tomba tps pada kelurahan bataraguru kecamatan kokalukuna, pada kelurahan waruruma tps pada kelurahan kadolomoko tps pada kelurahan lito tps bahwa pasca pemungutan suara tanggal juni kota baubau telah terjadi beberapa kecurangan kecurangan serta pelanggaran pada beberapa tps yang ada kota baubau khusus polemik terkait surat keterangan dan daftar pemilih tetap dpt) serta tidak adanya daftar hadir c7 kwk khusus untuk pemilihan walikota dan wakil walikota baubau, bahwa kwk merupakan bahan awal bagi semua paslon walikota baubau untuk dapat menentukan bersesuaian jumlah yang hadir dengan kertas suara yang mencoblos, ditambah lagi jika daftar kwk itu tidak ada lantas bagaimana cara kpps menyesuaikan hitungan rekapitulasi tingkatan kpps dengan kertas suara yang mencoblos dengan pemilih yang hadir. yang dapat menjawab ini hanya majelis hakim yang mulia mahkamah konstitusi,walikota dan wakil walikota kota baubau, namun faktanya pelaksana dalam hal ini memohon tidak melaksanakan pemungutan suara secara profesional bahkan terkesan amburadul dari sisi administrasi serta sumber daya manusia khusus kpps dan anggota kpps seluruh tps yang tersebar kota baubau: bahwa berdasarkan alasan yuridis dan bukti yang cukup sebagaimana tersebut j: pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait: bahwa pihak terkait adalah merupakan incumbent yang kemudian maju sebagai calon walikota baubau dimana pihak terkait tercatat sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota baubau tahun nomor urut sebagaimana ditetapkan oleh memohon, bahwa kemudian penghujung penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota baubau tepatnya akhir januari dr. a.s. thamrin, m.h., melantik sekretaris daerah kota baubau dr. roni mustar, si. yang notabene adalah kemenakan dari dr. h.a.s. thamrin, m.h. selaku pasangan calon nomor incumbent, bahwa pasca dilantiknya sekretaris daerah kota baubau tersebut kemudian menggunakan kekuasaan dan jabatannya melalui berbagai program pemerintah untuk memperoleh dukungan. sosialisasi program, mengkoordinasikan pegawai negeri sipil hingga melakukan intimidasi kepada jajaran bawahnya dengan tujuan mendominasi perolehan suara. politisasi terhadap birokrasi tidak hanya digunakan untuk memenangkan incumbent sendiri pasangan calon nomor urut namun juga digunakan untuk mensukseskan pamannya sebagai walikota baubau yang sedang mencalonkan diri. bahwa sekda kota baubau incumbent dengan kekuasaannya mengkoordinir ketua rt, kepala kelurahan, ketua kpps. dikoordinir oleh kepala kelurahan, ketua kpps, mendistribusikan spot gratis kepada pemilih. incumbent juga memanfaatkan ketua untuk membagikan raskin gratis dan pemasangan pipa dam gratis. hal inihak terkait incumbent juga memanfaatkan jabatan kemenakannya selaku sekda kota baubau untuk mengangkat dan mengerahkan pegawai dilingkungan pemerintah daerah kota baubau dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa bukan hanya itu saja jaringan yang sudah terorganisir yang dilakukan oleh sekda kota baubau mampu untuk melakukan pengerahan pegawai daerah kota baubau juga seperti dilakukan lingkungan dinas bukan kota baubau. baik itu dalam grup whatsapp kepegawaian kota baubau. agenda pengarahan ini kemudian ditindaklanjuti pada beberapa pegawai magang kota baubau dengan membuat simpul tim pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa terkait masyarakat kota baubau mempersoalkan suket pada dikdukcapil kota baubau mengapa harus ada sekda kota baubau atas nama dr. roni mustar, pada ruangan kepala dinas dikdukcapil yang kemudian menutup pintunya, namun setelah didesak oleh masyarakat barulah kemudian sekda kota baubau bersama dikdukcapil kota baubau keluar dengan menyampaikan bahwa suket yang kami keluarkan hanyalah lembar suket dan ketika tanya apakah hal ini diketahui oleh panas kota baubau dan kpu kota baubau jawaban dari dikdukcapil kota baubau file suket itu hilang karena virus: bahwa yang menjadi anehnya lagi mengapa harus ada sekda dr. roni mustar, si. kantor dinas dikdukcapil tersebut. pertanyaan kami dalam kapasitas apa dan mengapa ada pembicaraan mata antara sekda kota baubau dengan kadis dikdukcapil tersebut dalam ruangan yang tertutup: bahwa pemerintah daerah kota baubau, telah sengaja melakukan intervensi dan menggerakkan aparatur sipil negara pegawai kota baubau dalam proses pemilukada serentak tahun bahwwalikota dan wali kota masing masing sebagai kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kota baubau dengif yang mempunyai keterkaitan antara satu sama lainnya..menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon walikota dan wakil walibenar menurut pemohon adalah sebagai berikut: no|. nama pasangan calon perolehan suarabaubau:selisihan keputusan komisi pemilihan umum kota baubau nomor pl. kpt kota vii memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kota baubau untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dr. h.a.s thamrin, m.h. dan ode ahmad montase, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kota baubau untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps se kota baubauy. kpt kota!! tentang perubahan kedua atasformulirfotokopi rekapitulasi daftar pemilih tetap kota baubau pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi sulawesi tenggara dan pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun oleh kpu kota baubau, bukti fotokopi surat rekomendasi panitia pengawasan pemilihan umum kecamatan batupuaro kota baubau dengan nomor bawaslu prov sg. pmo05. v1 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang psu) tertanggal juni bukti fotokopi surat pemberitahuan oleh kpu kota baubau dengan nomor py. sd kota vi tertanggal juni perihal pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi sulawesi tenggara, bukti fotokopi formulir model da. kwk pada kecamatan lea lea kota baubau, bukti foto ktp elektronik atas nama wartawati: bukti fotokopi formulir model da. kwk kecamatan museum kota baubauc2 kwk kecamatan batupuaro, khusus untuk kelurahan bone bone tentang tindakan kpps tps kelurahan bone bone kecamatan batupuaro kota baubau: bukti fotokopi klarifikasi bawaslu kota baubau tanggal juni atas penyampaian keterangan tentang muhammad taufan achmad, tindakan kpps tidak mempersiapkan c1 kwk berhologram tps nganganaumala,idak mempersiapkan c1 kwk berhologram tps nganganaumala: bukti fotokopi formulir model c2 kwk kecamatan batu paro, kelurahan nganganaumala tps bukti fotokopi formulir model da2 kwk kecamatan batupuaro, khusus untuk kelurahan bone bone tps tps tps tps tps bukti fotokopi formulir model da2 kwk kecamatan kokalukana, khusus untuk kelurahan waruruma tps tps ,tps ,tps,tps tps tps formulir model c7 kwk kecamatan kokalukuna, kelurahan kadolomoko, tps bukti foto bukti daftar hadir kecamatan kokalukuna kelurahan kadolomoko yang terdapat luar kotak suara tersimpan dalam kantong plastik hitam: bukti rekaman audio pada saat pleno kecamatan kokalukana ada beberapa tps yang berkas form berhologram berada luar kota kotak suara, bukti fotokopi formulir model da2 kwk kecamatan kokalukuna, khusus untuk kelurahan lito tps tps bukti fotokopi formulir model db2 kwk kecamatan museum, khusus untuk kelurahan mulai tps kelurahan badia tps kelurahan lamanya tps ,tps ,tps kelurahan tanganapada tps ,tps bukti fotokopi formulir model db2 kwk kecamatan sorawolio, khusus untuk kelurahan ganda tps ,tps serta beberapa tps yang tersebar kecamatan sorawolio, bukti fotokopi formulir model db2 kwk kecamatan betoambari, khusus untuk kelurahan sulapps kelurahan sulap kecamatan betoambari, bukti formulir model c2 kwk kecamatan polio, khusus untuk kelurahan wangkanapi tps bukti foto dokumentasi anggota kpps tps tomba, bukti foto dokumentasi secarik kertas yang ditanda tangani oleh kpps yang ditujukan kepada nama wd. isnawati sebagai pemilih dpt untuk mencoblos tps bataraguru kecamatan polio kota baubau, bukti foto dokumentasi surat keterangan pengganti e ktp atas nama asam abd. abjad ismail: bukti foto dokumentasi surat keterangan pengganti e ktp atas nama ode ahmad khairul mubarak.s, bukti foto dokumentasi daftar pencetakan suket yang dikeluarkan oleh dikdukcapil kota baubau tertanggal juni sebanyak orang, bukti fotokopi bukti rekaman suara pada grup yang mana dalam rekaman tersebut menginstruksikan agar seluruh pns kota baubau untuk memilih paslon nomor urut bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum republik indonesia dengan nomor pl. sd kpu vi tertanggal juni perihal penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan bukti fotokopi formulir model da2 kwk kecamatan polio kota baubau, untuk kelurahan wangkanapi pada tps ,tps tps tps tps bukti fotokopi formulir model db2 kwk pada tingkatan pleno kpu kota baubau,.::walikota dan wakil walikotamengabaikan ketentuan berdasarkanjuncto junctojunctojuncto juncto.medi.. dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan pihak lainubah dan ditamadalah para pihak. bahwa berdasarknomor py. kpt kota ll1 tentang perubahan kedua atasabai:1l1 (in cast pemohon dalam perkara guo)as thamrin, dan sd, pasangan calon nomor urut sdr. yusra rahim, dan sd: pasangan calon nomor urut sdr. dr. a.s thamrin, dan sd,:,: suara suara (lima ribu dua ratus enam:dano (enam koma delapan (meskipun dengan hasil penghitungan yang agak keliru)lalu menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya, serta petit permohonan pemohon yang terkesan ragu ragu, satu sisi meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan mendiskualifikasi pihak terkait, tetapi sisi lain meminta penghitungan suara ulang,laksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku:::hj. rolling rahim dan likoremam oscar |koremmnomwse semusamiknsasmau sos, dan ikhsan ismail siapa soonama pasangan calon kesanama pasangan calon perolehan ket urut suara hj. rolling rahim dan dr. a.s thamrin, dan(bukti pemohon adalah peserta pemilihan calon walikota dan wakil walikota kota baubau tahun dengan nomor urut dengan persentase dukungan sebesar (dua puluh persen) atau sekitar (lima) kursi, bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum(bukti dimana pemohon sebagai peserta pemilihan calon walikota dan wakil walikota kota baubau tahun dengan nomor urut dengan presentase dukungan sebesar (dua puluh persen) atau sekitar (lima) kursi: bahwa berdasarkan huruf nomor tahun juncto huruf pmkmenggariskan sebagai berikut: tingkat kota baubau perbedaan perolehan suara oleh komisi pemilihan umum bahwa terdapat selisih suara sebanyak (empat koma tiga persen) antara pasangan calon nomor urut dengan pasangan calon nomor urut sebagai pihak terkait) dalam hal ini pemohon dan pasangan calon nomor urut atas nama dr. h.a.s. thamrin, m.h. calon walikota dan ode ahmad montase calon wakil walikota kota baubau. maka apabila kita mengacu pada ketentuan huruf undang undang tirodearmad romansa gama (ol sos, dan ikhsan ismail pata di. drs. ahmad, semana ilyas, sos ( tambah serasah goeskane jam ode yasin |ikooenamowonsee toe ode ahmad montase arema doa sos, dan ikhsan ismail jaman drs. ahmad, mama ilyas, sos jumlah sura sah aas6 formulir model da1 kwk oleh panitia pemilihan kecamatan kokalukukeenam |from ode yasin fikooenmuonomuae | ode ahmad montase game polgrnmuseummus nama pasangan calon perolagomor nama pasangan calorge nama pasangan calon perojumlah panitia pemilihan kode urut urut urut| suara batupoaro |2ibetoambari ' | |bunga ads ikokalukuna (is ilealea rum tisorawolio 7e6 |8woo sort| jumlah |.terkait dalil polita dan petit permohonan mengenai perolehan suara yang benar menurut pemohon, yang bila dibandingkan dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon memperlihatkan perbedaan sebagaimana tabel berikut: perolehan suara nama pasangan calon penetapan versi urut selisih memohon pemohon hj. rolling rahim dan odeyasin dr. a.s thamrin, dan ode ahmad montase ame hj. ode masa menara, sos, dan ikhsan ismail dhami asw| saw| drs. ahmad, jika torsi om| sam) jumlah suara san bahwa dari tabel tersebut pada angka atas, pemohon dengan tanpa dasar yang jelas mengurangi perolehan suara pihak terkait sebesar (enam ribu dua ratus enam) suara, lalu menambahkannya langsung pada perolehan suara pemohon tanpa mengubah perolehan suara pasangan calon lainnya, sedemikian rupa sehingga perolehan suara pemohon melampaui perolehan suara seluruh pasangan calon adalah dalil yang mengada ada dan spekulatif, sehingga dalil pemohon terkait hal ini tidak berdasar menurut hukum dan haruslah dikesampingkan:dua) hal yang dipersoalkan oleh pemohon yang berhubungan langsung dengan wewenang memohon yaitu: ()) penggelembungan surat keterangan suket): dan (ii) dugaan pelanggaran administrasi dan atau pidana tidak dibuatnya c7 kwk daftar hadir pemilih tps) oleh kpps,masif'terkait petit pemohon yang meminta untuk memerintahkan memohon agar mendiskualifikasi pihak terkait adalah permohonan yang salah alamat, karena mestinya permohonan tersebut merupakan sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan dan atau sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi wewenang bawaslu dan jajarannya, peradilan tata usaha negara dan atau mahkamah agung sebagaimana telah diatur dalam juncto juncto sehingga sudah sepatutnya, dalil pemohon terkait hal ini haruslah dikesampingkan, bahwa selanjutnya, terkait petit permohonan pemohon yang memohon untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang psu) pada seluruh tps se kota baubau, sebelum menanggapinya, memohon terlebih dahulu mengutip ketentuan junctojtidak satupun yang memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang seperti permohonan pemohon, sehingga dengan demikian petit permohonan pemohon terkait hal ini sangat tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak,seluruh tps sebagaimana dalil pemohon. namun memohon justru hanya menerima, dan memohon kemudian menetapkan psu sebagaimana keputusan memohon nomor py. kpt kota vi bertanggal juni (bukti tf yang telah memohon laksanaka, permohonan untuk mendiskualifikasi pihak terkait tidak berdasar serta petit psu yang dimohonkannya tidak memenuhi syarat dengan alasan alasan yang telah memohon kemukakan atas, namun memohon akan menanggapi dalil dalil dugaan pelanggaran tersebut satu persatu sebagaimana diuraikan pada paragraf selanjutnya, bahwa terhadap dalil dalil pemohon mengenai dugaan pelanggaran penggelembungan surat keterangan suket), memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa sebelumnya, memohon perlu menegaskan bahwa penerbitan surat keterangan suket) bukanlah wewenang memohon, namun penerbita.: , bahwa oleh karena penerbitan surat keterangan suket) bukan wewenang memohon, maka memohon tidak berkompeten untuk menanggapi proses penerbitan surat keterangan suket) oleh dinas kependudukan dan catatan sipil beberapa hari menjelang pemungutan suara, karena memohon menyadari sepenuhnya bahwa surat keterangan suket) dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pilkada pemilu semata: bahwa faktanya, berdasarkanpengguna hak pilih dalam tb pengguna ktp el surat keterangan adalah sejumlah jiwa sebagaimana pula telah diakui oleh pemohon dalam permohonannya: bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam sebagaimana tersebut atassehingga pengguna surat keterangan sudah pasti lebih kecil dari angka tersebut, dan berdasarkan monitoring memohon dan para anggota panitia pemilihan kecamatan pada hari pemungutan suara menunjukkan jumlah pengguna surat keterangan rata rata jauh lebih kecil daripada jumlah pengguna ktp elektronik: bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka dalil pemohon sepanjang mengenai dugaan penggelembungan surat keterangan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu sangat tidak berdasar menurut hukum:menjadi peraturan mahkamah konstitusi nomor tahunpemohon) berdasarkan tabel diatas pemohon berada diperingkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak suara. bahwa daerah pemilihan kota baubau propinsi sulawesi tenggara berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2). bahwa namun demikian tidaklah mungkin dalam: undang bahwa selanjutnya, terkait dalil pemohon mengenai dugaan pelanggaran administrasi berupa kpps tidak membuat mengeluarkan c7 kwk daftar hadir pemilih tps) khusus untuk proses pemungutan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota baubau, memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa pemohon menuding terdapat dari tps pada rapat pemungutan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tidak mengeluarkan c7 kwk yang berpotensi terjadinya penggelembungan suara, karena tidak dapat menentukan jumlah pengguna hak pilih: bahwa pemohon tidak menyebutkan tempat terjadinya dugaan pelanggaran tersebut, hanya menuding terjadi pada tps. menurut memohon, dalil pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar dan spekulatif, karena bila benar tudingan pemohon tersebut, dapat dipastikan terjadi kekacauan administrasi pemungutan suara, karena terjadi setengah dari jumlah tps yang ada kota baubau, yang sudah barang tentu pada saat rapat penghitungan suara tps, kpps akan banjir keberatan dari saksi pasangan calon (termasuk saksi pemohon) dan pengawas tps, tetapi faktanya justru tidak satupun ada keberatan tps terkait mengenai c7 kwk ini, bahwa terkait dalil pemohon yang menganggap penentuan jumlah pengguna hak pilih yang seakan akan hanya bisa ditentukan dari c7 kwk adalah anggapan yang tidak berdasar, karena pengguna hak pilih dapat ditentukan dari jumlah c6 kwk yang dibawa oleh pemilih saat memilih tps (pengguna hak pilih yang terdaftar tps yang bersangkutan) dan a5 kwk (pengguna hak pilih pindahan) serta pengguna hak pilih yang menggunakan ktp el surat keterangan suket), bahwa faktanya, jumlah pengguna hak pilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota baubau dapat ditentukan secara berjenjang, serta berdasarkan formulirjumlah pengguna hak pilih adalah sebesar pemilih, yang bersesuaian dengan jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana tercantum pada formulir db1 kwk (bukti td. khususnya halaman sejumlah lembar terdiri atas lembar surat suara sah dan lembar surat suara tidak sah, bahwa dengan demikian, terhadap tudingan pemohon ini, memohon hendak menegaskan bahwa dalil dalil yang telah dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya terkait hal ini tidak benar adanya, sehingga tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkanode yasin suara dr. a.s thamrin, dan ode ahmad montase suara hj. ode masa manarffa, sos, dan ikhsan ismail suara yusra rahim, dan drs. ahmad, suara drs. ibrahim marvel, dan ilyas, sos suara0o0o1 fotokopifotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota baubau nomor ifotokopifotokopi kumpulan formulir model da1 kwk panitia td. pemilihan kecamatan seluruh kecamatan se kota baubau kecamatan batupoaro: kecamatan bunga: kecamatan betoambari, kecamatan kokalukuna: kecamatan leader: kecamatan museum: kecamatan sorawolio, dan kecamatan polio. bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan td. suara tingkat kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun model db kwk), bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan td., bukti fotokopi daftar hadir peserta rapat rekapitulasi td. penghitungan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun model db7 kwk), bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota td.00o1 fotokopikeputusan komisi pemilihan umum kpu) kota baubau nomor:dr. als thamrin sebagai calon walikota dan ode ahmad montase sebagai calon wakil walikota,(vide bukti pt dan berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota baubau nomor pl. kpt kota !pasangan calon dr. a.s thamrin sebagai calon walikota dan ode ahmad montase sebagai calon wakil walikota dengan nomor.urut (dua): (vide bukti pt selanjutnya setelah proses sengketa pemilihan pada panitia pengawas panas) kota baubau, kpu kota baubau kembali menerbitkan surat keputusan nomor py. kpt kota l1maret kpu kota baubau kembali menetapkan dr. h.as thamrin, m.h sebagai calon walikota dan ode ahmad montase sebagai calon wakil walikota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun (vide: pihak terkait, selanjutnya sebagaimana ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menjelassebagaimana dimaksud pada bahwa berdasarkanwalikota dan wakil walikota baubau nomor urut (satu) seri. hj. rolling rahim dan sdr. ode yasinwalikota dan wakil walikota baubau nomor urut (dua) sdr. dr. h.as. thamrin, m.h. dan sdr. ode ahmad montasewalikota dan wakil walikota baubau nomor urut (tiga) seri. hj. ode masa menara, sos, si. dan sdr. ikhsan ismail dengan perolehan suara sebanyak (empat ribu lima ratus tiga) suara, pasangan calon walikota dan wakil walikota baubau nomor urut (empat) sdr. yusra rahim, s.e. dan sdr. drs. ahmad, m.m.walikota dan wakil walikota baubau nomor urut (lima) sdr. drs. ibrahim marvel, m.m. dan sdr. ilyas, sos. dengan perolehan suara sebanyak (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu) suara, (vide bukti pt bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut atas, dr. h.as. thamrin, m.h dan ode ahmad montaseselanjutnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun pasangan calon dr. h.a.s. thamrin, m.h. dan ode ahmad montase mendapatkan perolehan suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lainnya dengan jumlah suara atau sebesar (tiga puluh satu koma sebelas persen) dari total suara: oleh karena itu mohon mahkamah konstitusi menyatakan pasangan calon walikota dan wakil walikota baubau nomor urut atas nama dr. h.a.s. thamrin, m.h. dan ode ahmad montase memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak terkait dalam perkara guo, i. dalam eksepsi kewenangan. bahwa dalil pokok permohonan pemohon hanya menguraikan mengenai kesalahan perhitungan suara yang gambarkan oleh memohon, namun pemohon tidak menjelaskan secara detil tps mana saja yang salah dalam melakukan perhitungan suara, sehingga dapat menguraikan kesalahan penghitungselanjutnya pemohon hanya menguraikan pelanggaran administratif dari memohon serta adanya dugaan peristiwa yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan pihak terkait, sehingga berdasarkan undang undang nomor tahun yang pada pokoknya menjelaskan kewenangan untuk memeriksa pelanggaran administrasi serta pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif bukan pada mahkamah konstitusi namun berada pada panas kota baubau, bawaslu provinsi sulawesi tenggara dan mahkamah agung:y6,(videota baubau., kedudukan hukum legal standing) pemohon: padanya tan urut nama pasangan calon perolehan persentase suara ode yasin pemohon) sdr. ode ahmad montase pihak terkait) hj. ode masa menara, sos, dan sdr. ikhsan ismail sdr. yusra rahim, s.e dan sdr. drs. ahmad, sdr. drs. ibrahim marvel, dan sa pihak terkait liiperkara nomor php.d vi pertimbangan mahkamah dalam putusan perkara nomor php.d ivlanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pertimbangan hukum masa lalu,:permohonan pemohon tidak jelas obscura libel) bahwa pemohon telah menjelaskan perhitungan memohon dan perhitungan yang benar menurut pemohon. namun dalam perhitungan pemohon tidak menjelaskan dari mana pemohon dapat menyimpulkan perolehan suara setiap pasangan calon yang benar menurut memohon, bahwa meskipun pemohon telah menjelaskan perhitungan yang benar menurut pemohon. namun karena pemohon tidak menguraikan asal muasal perhitungan pemohon tersebut, secara substansi konlil pemohon yang menjelaskan perhitungan yang benar menurut pemohon adalah dalil ilusi, yang akan membingungkan memohon dan pihak terkait untuk mengajukan pembelaan hadapan mahkamah terkait kesalahan hasil perhitungan suara, bahwa berdasarkan penjelasanuntuk menyatakan permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) dan beralasan hukum untuk tidak diterima,:tiga setelah pasangan calon walikota dan wakil walikota baubau tahun nomor urut mahkamah perlu mengetahui, bahwa calon wakil walikota yang saat ini sebagai pemohon dalam perkara guo pernah berstatus sebagai terlahir kepolisian resort baubau oleh korban yakni laporan nomor lp iv sultra res baubau, tertanggal april dalam dugaan melakukan tindakan perzinahan. hal tersebutkarena pernah dilaporkan dalam dugaan melakukan perzinahan, bahwa sebagaimana dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan nomor sampai dengan yang secara substansial menyebutkan terjadi kesalahan disdukcapil kota baubau dalam menerbitkan surat keterangan bagi pemilih, namun tidak secara rinci menyebutkan jumlah surat keterangan yang diterbitkan lalu digunakan untuk melakukan pencoblosan, oleh karena itu dalil pemohon tersebut adalah khayalan pemohon saja. pemohon hanya menyebut penggunaan ktp el suket sejumlah orang pemilih, tanpa memisahkan berapa jumlah pemilih yang menggunakan ktp el, dan berapa jumlah pemilih yang menggunakan surat keterangan. lalu pemohon menghubungkan dengan dalil disdukcapil menerbitkan hampir suket yang beredar masyarakat. secara logis dapat disimpulkan, pemohon tidak berdasarkan data akurat atau dapat disebut hanya menduga duga saja: tidak tegasnya dalil pemohon tersebut, menyebabkan ketidakjelasan hubungan hukum antara peristiwa dan perbuatan melawan hukum (rechtsverhouring) yang dilakukan oleh disdukcapil kota baubau serta memohon untuk digunakan sebagai dasar tuntutan pemohon, sebagaimana ketentuan pkpu nomor tahun yang menjelaskan pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat menggunakan ktp el atau surat keterangan , selanjutnya sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun yang pada pokoknya menjelaskanmaka tindakan memohon yang mengakomodir pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan ktp el dan surat keterangan adalah sudah benar berdasarkan ketentuan perundang undangan. oleh karena itu dalil pemohon sebagaimana dijelaskan pada nomor sampai dengan sangat beralasan untuk diabaikan, bahwa kemudian pemohon menuding memohon dalam hal ini para kpps yang tersebar pada kecamatan se kota baubau, melakukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, terhadap dalil tersebut, pihak terkait berpendapat pemohon telah salah membawa masalah pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan pada mahkamah konstitusi. karena pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan haruslah diselesaikan melalui lembaga panas kota baubau, selain salah membawa masalah tersebut mahkamah konstitusi, dalil pemohon tersebut bukan pula dalil pelanggaran yang menyebabkan pemilihan suara ulang psu) sebagaimana tuntutan dalam petit pemohon, oleh karena itu, pihak terkait berpohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara guo, agar menyatakan permohonan pemohon patut untuk dikesampingkan, bahwa sebagaimana dalil permohonan pemohon pada nomor sampai dengan nomor yang pada pokoknya menyatakan dr. as. thamrin, m.h sebagai pihak terkait dalam perkara guo, penghujung jabatan sebagai walikota baubau periode tahun telah mengangkat keponakannya atas nama dr. roni mustar, si. sebagai sekretaris daerah kota baubau, majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan memutuskan perkara guo perlu mengetahui, dr. roni mustar, bukanlah keponakan dari dr. h.a.s. thamrin, m.h. sebagai pihak terkait dalam perkara guo, selain hal atas, pengangkatan dr. roni mustar, si. sebagai sekda kota baubau adalah melalui proses penjaringan yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan, oleh karena itu dalil dalil pemohon yang menuding sekda kota baubau atas nama dr. roni mustar, si. menggunakan kekuasaan dan jabatannya dengan cara membuat program pemerintah serta melakukan intimidasi kepada bawahannya untuk memenangkan pihak terkait, agar dianggap khayalan pemohon saja, bahwa fakta sebaliknya, suami hj. rolling rahim sebagai pihak pemohon dalam perkara guo atas nama abdul rahim, s.e selaku kepala badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kota baubau, terlibat dalam politik praktis mendukung pemohon dalam proses pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun selain abdul rahim, s.e., salah satu mantan pejabat tinggi kota baubau atas nama dr. hasanuddin, sp. yang saat ini masih sebagai pegawai negeri sipil pns) pada lingkup pemerintah daerah kota baubau juga terlibat dalam politik praktis mendukung pemohon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun (vide bukti pt bahwamenolak dalil dalil pemohon mengenai keterlibatan sekda kota baubau dalam pemenangan pihak terkait pada pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun kemudian menyatakan sebaliknya, suami dari hj. rolling rahim atas nama abdul rahim, s.e. dan dr. hasanuddin, sp. terlibat dalam politik praktis membantu pemohon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun bahwa dalil dalil pemohon yang menunjuk memohon atau pihak terkait melakukan pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tsm) namun sebenarnya dalil dalil dimaksud bukanlah merupakan pelanggaran pelanggaran tsm sebagaimana ditentukan juncto undang undang nomor tahun oleh karena itu, terhadap dalil dalil permohonan pemohon mengenai pelanggaran pelanggaran tsm, mohon kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan memutuskan perkara guo, agar mengesampingkan serta tidak perlu mempertimbangkan dalil dalil permohonan pemohon tersebut: bahwa sebagaimana dalil dalil pemohon selanjutnya,tansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture):... bahwa putusan nomor php.d vi tentang perselisihan hasil pemilukada jawa timur tahun bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka mahkamahmasif, sistematis dan terstruktur dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu.lah hal signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih: hal tersebut dapat terlihat dalil dalil pemohon yang menyatakan memohon melakukan pelanggaran namun tidakserta memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima niet ontvankelijke verkl.fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota baubau nomor py. kpt kota !!fotokopi suratfotokopi putusan penyelesaian sengketa permohonan nomor ps pw bukti pt fotokopi print out screen shot berita media online metro baubau dengan judul diduga politik praktis, bawaslu rekomendasikan empat pns kain hasil pengawasan terhadap pemilih yang menggunakan surat keterangan suket) bahwa panitia pengawas pemilihan kota baubau pernah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait penerbitan suket yang dilaporkan oleh sdr. rendy saputra pada tanggal juli yang registrasi dengan nomor lp pw kot vi1 setelah dilakukan penanganan pelanggaran, pelapor tidak menghadirkan saksi sehingga penanganan pelanggaran terkait hal tersebut, dihentikan, karena tidak cukup bukti. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kota baubau terhadap pengawasan pemilu yang menggunakan suket adalah sebagai berikut: bahwa jumlah warga pemilik suket pada pemilihan walikota dan wakil walikota baubau yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota baubau adalah sebanyak (sembilan puluh tujuh) orang yang disampaikan kepada pengawas pemilihan kota baubau pada tanggal juni bukti pk bahwa pada tanggal juni panitia pengawas pemilihan kota baubau mendapatkan data tambahan pemilik suket sebanyak (tiga) orang yang baru diterbitkan pada tanggal juni oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota baubau dan berdasarkan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kota baubau ketiga orang tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilih kota baubau. (bukti pk bahwa dengan demikian, jumlah pemilik suket yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota baubau sebanyak (seratus) orang dan pengawas pemilihan kota baubau memastikan semuanya benar benar telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun bahwa terkait pelayanan ktp elektronik dan surat keterangan kepada penduduk kota baubau yang dilakukan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota baubau pada tanggal dan juni telah sesuai dengan instruksi lisan yang disampaikan oleh pj. gubernur sulawesi tenggara pada tanggal juni dalam kegiatan rapat koordinasi bersama stakeholder persiapan pilkada serentak juni bertempat aula bahteramas kantor gubernur provinsi sulawesi tenggara yang salah satu pesertanya adalah panitia pengawas pemilihan kota baubau. bukti pk hasil pengawasan terhadap dugaan pelanggaran administrasi terkait c7 kwk bahwa pada tanggal juni panitia pengawas pemilihan kota baubau melakukan pengawasan pada seluruh tps yang ada kota baubau dan berdasarkan hasil pengawasan, semua tps yang ada kota baubau memiliki formulir c7 kwk daftar hadir pemilih) padabukti pk bahwa pada tanggal juni berdasarkan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kota baubau bersama sama panitia pengawas pemilihan kecamatan dan ppl, ditemukan bahwa adanya c7 kwk untuk pemilihan walikota dan wakil walikota baubau yang tidak diisi oleh kpps pada tps kelurahan tanganapada kecamatan museum dan tps kelurahan nganganaumala. terhadap tps tersebut, pengawas pemilihan langsung merekomendasikan pada saat itu juga untuk dilakukan perbaikan dan langsung ditindaklanjuti oleh kpps. bukti pk bahwa pada tanggal juli panitia pengawas pemilihan kota baubau menerima laporan dugaan pelanggaran ketua kpps tps nganganaumala yang tidak mengisi daftar hadir pemilih c7 kwk) untuk pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun yang registrasi dengan nomor lp pw kot vii dan telah dilakukan penanganan pelanggaran dengan hasil sebagaimana uraian diatas. bukti pk pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait bahwa pada tanggal januari walikota baubau dr. as. thamrin, m.h. melantik sekretaris daerah kota baubau dr. roni mustar, pd. bahwa pelantikan sebagaimana dimaksud diatas telah memperoleh rekomendasi dari gubernur sulawesi tenggara sesuai surat gubernur sulawesi tenggara nomor perihal rekomendasi pengangkatan jtp sekretaris daerah kota baubau tanggal januari dan persetujuan menteri dalam negeri sesuai surat menteri dalam negeri nomor: perihal persetujuan penetapan dan pelantikan sekretaris daerah kota baubau tanggal januari bukti pk bahwa sekretaris daerah kota baubau, dr. roni mustar, pd. tidak pernah melakukan pelanggaran baik yang berasal dari temuan pengawas maupun laporan1(i). rosfiani sebagai anggota kpps tps kelurahan santo kec.bukti pk laporan nomor lp pw kot v1.atas maka mahkamah konstitusi tetap dapat mengadili perkara guubauwalikota dan wakil walikota kota baubau. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan ketentuan nomor tahunela (betoamban a22 zoo aware foto nsrersasa| se2ro |surano 27o7 ss2e musi jasa farm kokalukuna || asa49 (museum 7ee1 areas |tea tea oma (acer aon oara (matupoaro |item |t2s72 2agar).ano:fer (es be, solo fit200paso2e masakan| ena ama 27an in msnd:d kota baubau dan dikdukcapil. berdasarkan hasill tersebut atas dapat diketahui:cccc kota baubau,ddbetoambari ego cars 126es |won proses teaser |surawoio sasi bunga 257i sa2a kokalukuna 6sse (umum emo |olas (asas wisata |20so| sam |matupoaro seo |tons|d(. bahwadiumumkan pada hari kamisadalah sebagai pasangan calon yang mendaftar atau didaftarkan komisi pemilihan umum kpu) kota baubau oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon yang telah terima oleh kpu kota baubau pada tanggal januari bahwa setelah pemohon mendaftar dan didaftarkan kpu kota baubau oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon kemudian saat itu pula laksanakan verifikasi faktual dan administrasi oleh memohon, bahwa seketika itu kemudian kpu kota baubau mengeluarkan surat tanda terima pendaftaran pasangan calon pada hari selasa tanggal tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan tergambar dalam table berikut ini tabel hasil verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebarannya drs. ibrahim betoambari marvel, m.m. akbp ilyas, sos. museum lea lea kokalukuna bunga batupoaro polio sorawolio jumlah nurussalam norman dani jumlah a80ktual yang dilaksanakan oleh pps dan ppk. adapun hasil verifikasi facnama walikota drs. ibrahim marvel, nama wakil walikota akbp ilyas, sos(sutra baubau beteamban 4as0 to) mam foto sitearea isomwoto pas nama wakil walikota norman dani,isoman eapoaro esa dan eng ben kta bean eng wisata pep few sorawoto dr org.c: tabel jumlah dukungan akhir bakal pasangan calon perorangan bee dataran surga tee waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan pelaksanaan verifikasi administrasi dan facs.e. dan drs. ahmad, m.m.vinsi nama profil paslon keterangan calon calon calon calon persona partai jumlah jumlah jumlah jumlah parpol jumlah jumlah syarat| ms| tms wakil wakil ngan politik dukungan| minimal sebaran minimal pendukung| kursi minimal yang dukungan)| sebaran dukungan diserah kursi baubau ana ilyas, pengusaha polri kec kec marvel, mms sos hi. ode wari anggota bolbeeeen sos baubau sultra ode pan ahmad baubau uas. ema walikota swasta amin, baubau evan hj. rolling model dprd baubau bhi kota api hanura| baubau baubau bas r27 yusra pensiunan baubau phim pengusaha ratd baubau tanggal januari panas kotadibawah ini. tabel nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota baubau ismail liaodeyasin betoamban | iamwoto | bea toratuana kalah konstitusi apem pama ami ioraturananama yusra rahim, s.e. nna warga negara indonesia alamat jalan bursa tongkat nomor tag, kelurahan wajo kecamatan museum kota baubau provinsi sulawesi tenggara nama drs. ahmad, m.m. warga negara indonesia alamat jalan serangga nomor kelurahan bone bone kecamatan batupoaro kota baubaunomor bertanggal juli memberi kuasa kepada dr. kaharuddin, s.h., m.h., nui, s.h., m.h., dan nadin, s.h., advokat pada kantor hukum nui, kaharuddin partners, beralamat jalan betoambari nomor kota baubau provinsi sulawesi tenggara, berdasarkan surat kuasa substitusi bertanggal juli dan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada andi darwin ranking, s.e., s.h., drs. taufik, c.h., m.h., sunarko margono judicial doctor, ocean herman abdullah, s.h., dan dadi suwardi, s.h., advokat pada perkumpulan posbakum wicaksana, beralamat jalan ir. juanda nomor lantaidanihukum pada kantor advokat dan konsultan hukum bosan law firm, beralamat btn kendari permai blokdan ade banyan hasbullah, s.h., advokat konsultan hukum pada kantor advokat lebih lanjut. bahwdiumumkan pada hari kamis tanggal juli bahwa pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi pada hari senin, tanggal juli pukul wib. bahwa berdasarkan uraian poij. rolling rahim dan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tenggara. berdasarkan hasil penanganan pelanggaran, saksi pasangan calon yang berkeberatan sampai dengan berakhirnya rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota baubau dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tenggara. bahwa selanjutnya setelah penghitungan suara, formulir c1 kwk untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur telah dilengkapi oleh pps kelurahan nganganaumala kecamatan batupoaro, sehingga bawaslu kota baubau merekomendasikanlakukan pembinaan internal kepada struktur bawahbahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap tps kelurahan wangkanapi kecamatan polio, tidak pernah dilaporkan panitia pengawas pemilihan kota baubau, dan berdasarkan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kota baubau, tidak ditemukan kejadian sebagaimana didalilkan oleh pemohon. (bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelanggaran pelanggaran terkait surat keterangan pengganti ktp elektronik pada tanggal juli panitia pengawas pemilihan kota baubau menerima laporan yang dilaporkan oleh tim penghubung pemohon atas nama rendy saputra dan terlahir kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, saharan dengan nomor laporan lp pw kot vi1 setelah dilakukan penanganan pelanggaran pelapor tidak menghadirkan saksi, sehingga penanganan pelanggaran terkait hal tersebut dihentikan, karena tidak cukup bukti. (bukti pk ilieri). rosfiani sebagai anggota kpps tps((bukti pk laporan nomor: lp pw kot vi(di(al l7i betoambari .ose polio surawolio bunga kokalukuna asal9g museum as. lea leabtlesteambanil |oce osn jasa solo 3sa3a| bunga sasa kokatukuna |1sa00| (se umum rara player dajesuamo (og mesjaass|dihj. ode masa menara, ikhsan ismail yusra rahim, dan oral suara sah berdasarkan tabel diatas pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak suara, (vide bukti bahwa kecurangan d dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota kota baubau tahun yang dilakukan oleh memohon dan pasangan calon nomor urut pada (delapan belas) tps (sembilan) kelurahan (tiga) kecamatan. adalah sebagai berikut (vide bukti bahwa pada tanggal juni bertempat tps kota baubau kecamatan polio kelurahan wangkanapi perhitungan suara pada pukul malam, ditemukan nama pemilih ganda dan surat suara melebihi jumlah pemilih, saksi yang melihat dalam hal ini adalah nuranipemilih atas nama mutasi dan apron memilih tps bataraguru dan tps kelurahan santo kecamatan batupoaro kota baubau. saksi dalam hal ini atas nama ege hp. bahwa pada tanggal juni bertempat kota baubau kecamatan polio kelurahan wangkanapi diketahui saudara kamal memilih kali masing masing tps kelurahan wangkanapi dan tps kelurahan bataraguru dalam hal ini saksi yang melihat megawformulir. atas:d kota baubau dan dikdukcapil. berdasarkan hasi tersebut atas dapat diketahuid kota baubaujbeoamban |eno|eas free foto |cases ra001| |surano sasi bunga 257i 2ssa sa2a kokalukuna 6ss8e museum caso |aaaaaa |tea tea 2es0| sam (batupoaro os20tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan tergambar dalam table berikut ini: tabel hasil verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebarannya drs. ibrahim betoambari marvel, akbp ilyas, sos museum lea lea kokalukuna bunga batupoaro polio sorawolio jumlah nurussalam norman dani jumlahctual yang dilaksanakan oleh pps dan ppk. adapun hasil verifikasi fakjumlah jumlah pendukung jumlah pendukungfaktual lanjutan pertama penelitian kedua faktual lanjutan kedua sultra baubau betoambari ' !. batupoaro album ll. woo kokalukuna ilealea ll. bunga oo| sorawolio kmakantibaman. wat jumlah man na . kar nmr jumlah jumlah pendukung jumlah pendukung keseluruhan memenuhi syarat tidak memenuhikedua faktual lanjutan kedua |. betoambai batupoaro lil album polio kokalukuna teater bunga o o220 oo sorawolio lo. jumlahk tabel jumlah dukungan akhir bakal pasangan calon perorangan .namnmasp s5) pena aas1 joranwaktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan pelaksanaan verifikasi administrasi dan faknama asmat taslim digunakan oleh kamila tps bataraguru.formulir atas nama arat digunakan oleh asap untuk memilih tps bataraguru sementara arat menggunakan ktp elektronik tps kelurahan bataragurutomba pada tps ditemukan oknum yang memilih menggunakan formulir atas nama radiasi melakukan pencoblosan tps kelurahan tomba sementara radiasi tidak menggunakan hak pilihnya karenakan berada pasarwajo. saksi dalam hal ini atas nama ringgit cornelia pada oknum yang melakukan pencoblosan sebanyak kali saksi dalam hal ini atas nama berlin hp. dan jasminkelurahan santo pada tps atas nama mutasi dan apron memilih tps kelurahan bataraguru dan tps kelurahan santo. bahwa pada tanggal juni bertempat kota baubau kecamatan polio kelurahan bonebone pada tps ditemukan pemilih atas nama muslimin muzu memiliki ktp provinsi papua kota jayapura memilih tps bonebone. jj. bahwa pada tanggal juni bertempat kota baubau kecamatan polio kelurahan taraf pada tps ditemukan pemilih atas nama ode kasum menggunakan formulir memilihdan drs. ahmad,fil paslon provinsi nama pasangan incumbent tni p keterangan kab kota calon polri pengusaha (mengusung perseorangan pang objek pendaftaran dil calon calon calon calon persen partai jumlah jumlah jumlah jumlah parpol jumlah jumlah tms wakil wakil orangan| politik duku minimal sebaran| minimal penyu kursi syarat ngan duku sebaran| kung minimal yang ngan dukung diserah kursi kan drs. dean pakan bes hang dari tua ode wakil baubau masa walikota bai baubau sutra gerindra dr. a.s. ahmad walikota baubau timur monianses| baubau soem| in, nasdem ketua ketua a18 laude dprd dpr baubau ay rasi yasin kota hantu baubau kota bab yr, drs. pens baubau phi ahmad, eng sunan ahi saha pns baubau tanggal januari panas kota.bawah ini. tabel nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota baubau. hj. rolling rahim dan ode yasin dr. as. thamrin, dan ode ahmad montase, hj. ode masa menara, sos, dan ikhsan ismail yusra rahim, dan drs. ahmad, drs. ibrahim marvel dan akbp. ilyas, sos!!(ia ode yasin betoambai eatupoao arm bnn ben sorawoio oratutana om. tattoo bus 77y) ssk aan a7 ina arts jiraratukna apaan sos insantemat betoamban palopo | kalo soo (net yan serasi arang ore. ahmad betoambai apa ani ena era ser ukir jp, isoramoio | ortu ilyas, sos betoambai teatapoao ami isoramoio matoa oratutana ampp..ditps kelurahan taraf sementara yang bersangkutan berada wakatobiseri febrian tps sementara yang bersangkutan berada kabupaten raha. ilode nurani tps sementara yang bersangkutan berada kalimantan. bahwa pada tanggal juni bertempat kota baubau kecamatan museum kelurahan mulai pada tps ppk mengeluarkan kotak suara dari tps melewati jam wita untuk mengakomodir pemilih yang sakit dan tidak datang tps atas inisiatif kpps mulai walapun tidak mendaftar terlebih dahulu dan ada pemilih yang memilih diatas jam tanpa mendaftar terlebih dahulu. bahwa pada tanggal juni bertempat kota baubau kecamatan museum kelurahan mulai pada tps ada anak dibawah umur atas nama aprilia pratiwi menggunakan pemilih atas nama azida yang diketahui pemilik atas nama azida telah meninggal dunimuseum kelurahan badia pada tps terdapat orangjumlah jumlah jumlah surat suara surat surat sisa surat diterima suara suara suara baik rusak lembar lembar lembart.tambahan surat suara ne) amor ten amajumlah surat suara surat suara sisa surat surat suara kondisi baik rusak suarachecklist jenis barang kuantitas satuan tidak ket ada ada lagi pas bea re, st anyer kera oo alat color dan buah bantalan tem segar 1d. appoint kaca pasien aka yakeoeritrilor buah rusak sampul surat suara sampul surat suara sampul surat suara buah sah le.sampusainan puh poo daftar hadir dan daftar pemilih aam ptp mana ban ema pap beo bea jalan dota pem hologram ikat here aya nan moderen mna lembar mada matan remota aer moderat asem neo anu e maa jaseammanaa asma alat perlengkapan pemungutan suara tps pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun ee. pearasares fpamarsn petugas ketertiban fanaa pengenatsakei (bii uan avatar pasangancaen peter pmeserresasabiemea comparespep own dan ter ver tfeapaaat too (ang pemmapesnear pang apa emaremw ane amal iptek komoro pestkesaruntur kok suara buah feet panama sos buang emonapesik besar buang pkamepanea jam decorata fono pesta bosaruntuk kotak suara buah oeemorrearsuaa pangnama pasangan nama saldo kas asal saldo tanggal calon bank audit rp) pembukaan ket rek rekening hj. rolling rahim bank hj. rolling februari dan ode yasin mandiri rahim dr. as. thamrin bank dr. februari dan ode ahmad danamon thamrin montase hj. ode masa bank bni pasangan februari menara dan ikhsan calon ismail ode zulfikar yusra rahim, bank yusra februari se.dan drs. ahmad, mandiri rahim tabel sdk pasangan calon walikota wakil walikota baubau tahun sumber penerimaan nama pasangan calon dana kampanye hj. rolling rahim dan ode rp. sudah yasin perorangan diklarifikasi dr. as. thamrin dan ode rp. ahmad montase pribadi pasangan calon hj. ode masa menara dan rp. likhsanismail diklarifikasi yusra rahim, dan drs. rp. ahmad, pribadi pasangan calon drs. ibrahim marvel dan ilyas, sos perorangan di tabel lapak masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota baubau tahun aan keterangan calon kampanye..ek politik uang dan tidak melakukan aktifbawah ini: tabel rincian formulir kwk yang tidak terdistribusi keterangan makanan keterangan rincian batupoar jumlah pengembalian betoambari sorawolio lea lea akhir formulir desa mom| pindahalamat se1| tar| tidak dikenal se7| a7|. lain lain 3a7| per desa kelurahan yang tidak terdaftar dalam dpt menggunakan suket atas nama zaman dan zambia (ibu dan anak). bahwa pada tanggal juli bawaslu kota baubau telah menindak lanjuti laporan pelapor atas nama muhammad taufan achmad mengenai adanya kelalaian petugas penyelenggara dalam hal ini petugas tps kelurahan sulap kecamatan betoambari, tps kelurahan nganganaumala kecamatan batupoaro, tps kelurahan nganganaumala tps kelurahan bone bone kota baubau. bahwa ditemukan rekaman ajakan memilih pasangan calon nomor urut dr.as thamrin,m.h. ode head montase yang dilakukan oleh pegawai bukan atas nama ode wati urbana grup whats app wa) pns kategori yang sebelumnya adalah arahan dari atasan asn tersebut. (vide bukti berita media cetak lokal buton pos mengenai golput diawali kota baubau tembus angka ribu, dan pemilih ktp suket yang mencapai yang terbit hari sabtu tanggal juli (vide. tertanggal juni (vide bukti tanda bukti terima surat mengenai laporan pengaduan dugaan penerbitanpolres baubau brick kaharuddin nur. (vide bukti terdapat perselisihan suara sebanyak suara antara dan hasil rekapitulasi suara tps kelurahan wangkanapi kecamatan polio, dimana jumlah pada tps yaitu suara sedangkan hasil pleno kecamatan polio total suara sah sebesar suara. (vide buktiajian awal dugaan pelanggaran bertanggal juli bukti pk dokumen laporan dugaan pelanggaran panas kota baubau nomor: lp pw vi1 bukti pk surat panas kota baubau nomor k.bawaslu prov.sg pm. vi1 perihal pemberitahuan status laporan bertanggal juli bukti pk laporan hasil penelusuran pengawas pemilihan lapangan dan pengawas tps formulir hasil pengawasan pengawas pemilihan lapangan kelurahan wangkanapi kecamatan polio tanggal junpenerimaan laporan formulir a1) dan status laporan nomor lp pw kot vi1 bukti pk penerimaan laporan formulir a1) dan status laporan nomor lp pw kot v11 bukti pk penerimaan laporan formulir a1) dan status laporan nomor lp pw kot v1vide bukti bukti td. bukti pt meskipun dalam petit permohonannya pemohon juga meminta pemungutan suara ulang selain memohon pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kota baubau nomor pl. kpt kota vi1 tersebutyangrkait dengan pokok permohonan sehinggavide bukti bukti td. bukti pt 4. dan terhadap pelanggaran pelanggaran yang nyata nyata terjadi telah pula dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. i3.8jta. pt 3j, sertanomor urut (vide bukti ta.004j, .3jbahwa terhadap temuan temuan pelanggaran yang sudah kami laporkan kepada bawaslu kota baubau dan saat ini sedang tindak lanjuti oleh bawaslu kota baubau sebagaimana dalam tanda bukti penerimaan laporan bawaslu yang telah disertai bukti buktinya, yang kesemuanya sebagaimana pemohon uraikan bawah ini:(vide(videyang mengingatkan pesan arahan dari atasan asn tersebut agar jangan lupa untuk memilih calon yang yang telah mengangkat mereka sebagai pns. (vide buktiorang akan engganosusurwalikota dan wakil walikota kota baubau tahunbaubau karena tindakuskota baubau tahun sangat beralasan untuk menegakkan prinsip nemo est supra legis (no body above the law). dan oleh karenanya, u maka dengan ini pemohon memohon kiranya keputusan memohon yaitdibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum.memeriksa perkara guo. membatalkan keputusan kpu(vide bukti menyatakan tidak sah dan batalmemerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh (delapan belas) tps (sembilan) kelurahan dan (tiga) kecamatan kota baubau paling lambat hari setelah putusan mahkamah konstitusi terhadap perkara guo meliputi, tps kelurahan bataragurutomba kecamatan polio: tps kelurahan badia kecamatan museum: tps kelurahan mulai kecamatan museum: tps kelurahan lamanya kecamatan museum: tps kelurahan badia kecamatan museum: tps kelurahan bone bone kecamatan batupoaro: tps kelurahan taraf kecamatan batupoaro, tps kelurahan santo kecamatan batupoarosurat keputusan kpu kota baubau nomor pl. kpt kota vii tanggal juli buktbaubau tahun (model db kwk) tanggal juli bukti keputusan kpupemberitahuan status laporan mengenai laporan pelanggaran pemilu nomor k.bawaslu prov.sg pm. vi tertanggal juli bukti penerimaan laporan formulir model mengenai laporan pelanggaran penyelenggara pemilu hari jumat, tanggal juni bukti rekaman ajakan ode wati urbana grup whats app wa) pns kategori memilih pasangan nomor urut dr.as thamrin,m.h. ode ahmad montase yang dilakukan oleh pegawai bukan, bukti berita media cetak lokal buton pos mengenai pengakuan ode wati urbana mengenai rekaman yang terdapat pada grup pns kategori hari sabtu tanggal juli bukti berita media cetak lokal buton pos mengenai golput diawali kota baubau tembus ribu, dan pemilih ktp suket yang mencapai hari sabtu tanggal juli, tertanggal juni bukti tanda bukti terima surat mengenai laporan pengaduan konsultan hukum imam partners, yang beralamat lorong mekar, pos jalan serangga, rt rw kelurahan taraf, kecamatan batupoaro, kota baubaubaubau,. oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus: dugaan penerbitbrick kaharuddin nur: bukti pemberitahuan tentang status temuan laporan pelapor atas nama muhammad taufan achmad pada bawaslu kota baubau, bukti fotokopi hasil dokumentasi dan rekapitulasi suara tps kelurahan wangkanapi kecamatan polio pada rapat pleno kecamatan polio, bukti.i2017,walikota dan wakil walikotahanya berdasarkan pada ketentuan huruf dan huruf pmk dengan mengabaikan ketentuan huruf pmk adalah argumentasi hukum yang keliru, karena ketentuan ketentuan tersebut berlaku kumulatif, sehingga apabila salah satunya tidak dipenuhi oleh pemohon, maka dengan sendirinyabahwa selanjutnya, terkait argumentasi hukum pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya meminta agar mahkamah konstitusi mengesampingkan ketentuan dengan dasarlll,.s thamrin, dan si: pasangan calon nomor urut sdr. yusra rahim, dan sibaubbaubau tahun bahwa terkait dengan hal yangsistematis. dengannomor urut sdr. dr. a.s thamrin, dan sa:: suara suara (tiga ribu enam ratus empat belas(empat koma tujuhrta petit permohonan pemohon tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut:ditindaklanjuti dan laksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku,.perolehan hj. rolling rahim dan ode yasin dr.c1a0e1kokalukunnomunsur yangaka pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi yangubau provinsi sulawesi tenggara tahunota vii tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan formulir model da1 kwk oleh panitia pemilihan kecamatan museumamomor nama pasangan calon pergenyayibahwa formulir da1 kwk pada (delapan) panitia pemilihan kecamatan ppk) kota baubauformulirwalikota dan wakil walikota baubau tahunlima) hal yang dipersoalkan oleh pemohon yang berhubungan langsung dengan wewenang memohon sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut: tempat kejadian adanya pemilih yang gunakan polio wangkanapi ditemukan nama pemilih ganda (tdk hak pilihnya lebih dari sekali disebutkan nama pemilihnya) pemilih atas nama mutasi dan batupoaro santo apron memilih dua tps berbeda polio wangkanapi pemilih atas nama kamal memilih dua tps berbeda ada pemilih (tdk ada nama) yang memilih dua kali adanya oknum tidak pemilih asmat taslim terdaftar sebagai pemilih, digunakan oleh kamila mendapat kesempatan pemilih arat digunakan memberikan suara tps oleh asap termasuk oknum yang polio tomba pemilih radiasi digunakan menggunakan pemilih oleh oknum lainnya lainnya batupoaro taraf pemilih ode kasum digunakan oleh oknum lainnya batupoaro bonebone oknum muslimin muzu memiliki ktp kota jayapura, provinsi papua museum lamanya pemilih ode nurani digunakan oleh oknum lainnya museum lamanya pemilih seri febrian digunakan oleh oknum lainnya museum mulai pemilih azida digunakan oleh aprilia pratiwi adanya pemilih yang memilih polio bataraguru pemilihan arat memilih menggunakan ktp elektronik menggunakan ktp elektronik surat keterangan suket) museum badia pemilih zaman dan zambia memilih menggunakan suket adanya pemilih yang museum mulai ada pemilih yang memilih melewati menggunakan haknya tidak pukul. tanpa mendaftar sesuai prosedur terlebih dahulu kpps mengakomodir pemilih yang sakit terdapat selisih pengguna polio wangkanapi penggunaan surat suara lebih hak pilih dan penggunaan besar dari pada pengguna hak pilih surat suara polio wangkanapi jumlah sebesar sementara total surat suara sebesar selisihmencermati dalil permohonan pemohon dikaitkan dengan petit permohonannya, ternyata pemohon memohon untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang psu) pada (kedelapanbelas) tps dimana pelanggaran tersebut dianggap terjadi. terhadap hal ini, sebelum menanggapi lebih jauh permohonan psu pemohon, memohon terlebih dahulu mengutip ketentuanyang dapat dianggap memenuhi syarat terdapat (satu) atau lebih keadaan dimanaadalah dugaan pelanggaran tps kelurahan santo, kecamatan batupoaro dan tps kelurahan bataraguru, kecamatan poliolah dugaan pelanggaran tps kelurahan bataraguru, kecamatan polio, bila anggapan ini benar, maka psu dapat terpenuhi untuk dilaksanakan pada (tiga) tps, yaitu tps dan tps kelurahan bataraguru, kecamatan polio dan tps kelurahan santo, kecamatan batupoaro, sehingga petit pemohon untuk dilakukan psu pada (delapan belas) tps tidak beralasan menurut hukum: bahwa bila mencermati data pengguna hak pilih berdasarkan berita acara model c kwk (bukti td. pada (tiga) tps yang dianggap memenuhi syarat tersebut, maka diperoleh jumlah pengguna hak pilih sebagaimana tabel berikut: jumlah pengguna hak pilih ' bahwa dari tabel tersebut atas, jumlah pengguna hak pilih hanya mencapai pemilih, maka andaikanpun dugaan pelanggaran tersebut terbukti benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak, mengingat selisih perolehan suaranya mencapai suara sebagaimana telah diterangkan pada angka tersebut atas, sehingga dalam konteks sengketa perselisihan hasil pemilihan guo, permohonan pemohon agar dilaksanakan pemungutan suara ulang sangat tidak beralasan menurut hukum:tps sebagaimana dalil polita dan petit pemohon. namun justru yang memohon terima hanyalah. terhadap rekomendasi tersebut, memohon kemudian telah menetapkan pelaksanaan psu sebagaimana keputusan memohon nomor py. kpt kota vi bertanggal juni (bukti tf dan telah dilaksanakan oleh memoho serta permintaan pemungutan suara ulang yang dimohonkannya tidak beralasan menurut hukum dengan alasan alasan yang telah memohon kemukakan atas, namun memohon akan menanggapi dalil dalil permohonan pemohon tersebut satu persatu sebagaimana akan diuraikan secara rinci pada paragraf selanjutnya dalam jawaban memohon ini, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekaliada pemilih ganda tps kelurahan wangkanapi kecamatan polio, dan ada pemilih yang memilih (dua) kali tps tps dan tps kelurahan bataraguru kecamatan polio, namun pemohon tidak menyebutkan siapa nama pemilih tersebut. terhadap dalil ini memohon menegaskan tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali (pemilih ganda) tps tps tersebut, terlebih lagi dalam rapat pemungutan dan penghitungan suarabukti tf bukti tf dan bukti tf bahwa selanjutnya, pemohon mendalilkan adanya pemilih atas nama mutasi dan apron memilih dua tps berbeda, yaitu tps kelurahan bataraguru kecamatan polio dan tps kelurahan santo kecamatan batupoaro. terhadap dalil ini, memohon menegaskan bahwa tidak ada pemilih atas nama mutasi terdaftar dalam daftar pemilih tetap baik tps kelurahan bataraguru maupun tps kelurahan santo, sementara pemilih atas nama apron hanya terdaftar pada nomor urut dalam daftar pemilih tetap tps kelurahan bataraguru (vide bukti tb dan bukti tb bagaimana mungkin ada pemilih yang tidak terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya?lebih lanjut, pemohon mendalilkan pemilih atas nama kamal memilih dua tps berbeda yaitu tps wangkanapi kecamatan polio dan tps kelurahan bataraguru kecamatan polio. terhadap dalil penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun tanggal juli (vide bukti bahwa berdasarkanpemohon berkeberatan hasil yang ditetapkan oleh memohon. bahwa berdasarkan keputusan kpukeputusan kpu kota baubau nomor pl. kpt kota tentang penetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota baubau tahun bertanggal februariubau tahun dengan ketentuan sebagai berikut: manah mora angga jumlah penduduk penetapan perolehan surat hasil pemilihan oleh kpu kabupaten kota bahwa pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota baubau dengan jumlah penduduk jiwa (tutur kepala ini, memohon menegaskan bahwa tidak menemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali dan tidak menemukan pemilih atas nama kamal dalam daftar pemilih tetap, baik tps kelurahan wangkanapi, maupun tps kelurahan bataraguru kecamatan polioterhadap dalil permohonan pemohon tentang adanya oknum tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara tps termasuk oknum yang menggunakan pemilih lainnyasmat taslim digunakan oleh kamila dan pemilih arat digunakan oleh asapmenegaskan pula tidak ada pemilih atas nama arat dalam daftar pemilih tetap tps kelurahan bataraguru, kecamatan polio (bukti tb sehingga dapat dipastikan tidak ada c6 kwk atas nama arat tps iniomba kecamatan polio, pemilih atas nama radias.araf kecamatan batupoaro, pemilih atas nama ode kasumterkait dalil pemohon yang menuding pemilih atas nama muslimin muzu yang memilih tps kelurahan bonebone, kecamatan batupoaro dalam menggunakan hak pilihnya menggunakan ktp kota jayapura, provinsi papua, memohon menegaskan bahwa pemilih atas nama muslimin muzu adalah memang pemilih yang terdaftar pada nomor urut dalam daftar pemilih tetap tps kelurahan bonebone, kecamatan batupoaro (bukti tb sehingga berhak memilih tps tersebutode nuranseri febrian digunakan oleh oknum lainnyaseri febrian, karena tidak ada pemilih atas nama seri febrian dalam daftar pemilih tetap tps kelurahan lamanya, kecamatan museum, kota baubau (bukti tb sehingga dapat dipastikan tidak ada c6 kwk atas nama seri febrianmulai kecamatan museum, pemilih atas nama azida digunakan oleh aprilia pratiwiazida, karena tidak ada pemilih atas nama azida dalam daftar pemilih tetap tps kelurahan mulai kecamatan museum, kota baubau (bukti tb sehingga dapat dipastikan tidak ada c6 kwk atas nama azidapemilih yang pada saat memilih menggunakan ktp elektronik surat keterangan suket)rat memilih menggunakan ktp elektronik. terhadap dalil ini, memohon menegaskan bahwa arat adalah pemilih yang terdaftar pada nomor urut dalam dalam daftar pemilih tetap tps kelurahan bataraguru, kecamatan polio (bukti tb sehingga berhak menggunakan hak pilih dengan atau tanpa ktp elektronik tps tersebut, bahwa pemilih atas nama zaman dan zambia memilih dengan menggunakan surat keterangan suket) tps kelurahan badia, kecamatan museum, hal tersebut tidaklah melanggar peraturan perundang undangan, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai prosedur tps kelurahan mulai, kecamatan museum, yakni adanya pemilih yang memilih melewati pukul tanpa mendaftar terlebih dahulu serta kpps mengakomodir pemilih yang sakit, memohon menegaskan bahwa dalil ini sangat tidak berdasar, karena faktanyaselisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara tps dan tps kelurahan wangkanapi, kecamatan polio, memohon perlu menegaskan bahwa hal ini merupakan pelanggaran administrasi yang sudah diselesaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat panitia pemilihan kecamatan dan tingkat kpu kota baubau (bukti tf yang sudah diperbaiki dalam rapat pleno terbuka tingkat kpu kota baubau sebagaimana termuat dalamkecamatan polio (bukti td. bahwa tanggapan memohon atas dalil dalil permohonan pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran sebagaimana telah diuraikankan tersebut atas, terangkum dalam tabel berikut ini: tempat kejadian polio wangkanapi ditemukan nama dalil ini tidak berdasar, hanya pemilih ganda (tdk klaim pemohon, tidak ada disebutkan nama keberatan tps bukti tf pemilihnya) polio bataraguru tidak ada pemilih mutasi baik tps bataraguru maupun tps santo bukti batupoaro santo pemilih atas nama tb dan bukti tb apron hanya terdaftar tps mutasi dan apron memilih dua tps bataraguru bukti tb berbeda dan tidak terdaftar tps santo bukti tb tidak ada keberatan tps bukti tf dan bukti tf polio wangkanapi pemilih atas nama tidak ada pemilih atas nama kamal pada dua tps tersebut, kamal memilih polio bataraguru dua tps berbeda dan tidak ada keberatan tps bukti tf dan bukti tf o ada pemilih (tdk ada dalil ini tidak berdasar, hanya nama) yang memilih klaim pemohon, tidak ada polio bataraguru dua kali keberatan tps bukti tf bukti tf dan bukti tf polio bataraguru pemilih hanya klaim pemohon, tidak asmat taslim ada keberatan tps bukti digunakan oleh tf kamila pemilih arat arat bukan pemilih tps digunakan oleh bataraguru, sehingga tidak ada asap arat tps bataraguru bukti tb dan bukti tf polio tomba pemilih hanya klaim pemohon, tidak radiasi digunakan ada keberatan tps bukti phat saman sentra atom batupoaro taraf pemilih hanya klaim pemohon, tidak ode kasum ada keberatan tps bukti digunakan oleh tf oknum lainnya batupoaro bonebone oknum muslimin muslimin muzu adalah muzu memiliki ktp pemilih yang terdaftar tps kota jayapura, bonebone bukti tb dan provinsi papua bukti tf sehingga berhak menggunakan hak pilih tps tersebut museum lamanya pemilih hanya klaim pemohon, tidak ode nurani ada keberatan tps bukti digunakan oleh tf oknum lainnya museum lamanya pemilih seri seri febrian bukan pemilih febrian digunakan tps lamanya, sehingga oleh oknum lainnya tidak ada seri febrian tps lamanya bukti tb dan bukti tf museum mulai pemilih azida bukan pemilih tps azida digunakan mulai, sehingga tidak ada oleh aprilia azida tps mulai bukti pratiwi tb dan bukti tf polio bataraguru pemilih arat arat adalah pemilih yang memilih terdaftar tps bataraguru menggunakan ktp bukti tb sehingga berhak elektronik menggunakan hak pilih tanpa ktp dan zambia memilih perundang undangan, menggunakan suket demikianlah aturannya museum mulai ada pemilih yang pemilih yang menggunakan hak memilih melewati pilih atas pukul adalah pukul tanpa pemilih yang menggunakan ktp mendaftar terlebih elektronik suket dan tetap dahulu dimuat dalam daftar pemilih kpps mengakomodir tambahan, tidak ada keberatan pemilih yang sakit tps bukti tf polio wangkanapi penggunaan surat pelanggaran administrasi yang suara lebih besar dari telah diperbaiki pada pada pengguna hak rekapitulasi tingkat ppk pilih dan atau rekapitulasi tingkat polio wangkanapi jumlah sebesar kpu kota baubau bukti tf sementara total dan bukti td. surat suara sebesar selisihlaude yasin suara dr. a.s thamrin, dan ode ahmad montase suara hj. ode masa menara, sos, dan suara ikhsan ismail yusra rahim, dan drs. ahmad, 1gp suara drs. ibrahim marvel, dano1keputusan komisi pemilihan umum kota baubau.:santoonebonelamanya, kecamatan museummulai, kecamatan museum, kota baubau:kumpulan formulir model c kwk kpps: td. tps kelurahan bataraguru, kecamatan polio, tps kelurahan bataraguru kecamatan polio, dan tps kelurahan santo, kecamatan batupoaro. bukti kumpulan formulir model da1 kwk panitia pemilihan td. kecamatan seluruh kecamatan se kota baubau: kecamatan batupoaro, kecamatan bunga, kecamatan betoambari: kecamatan kokalukuna, kecamatan leader, kecamatan museum: kecamatan sorawolio, dan kecamatan polio. bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara td. tingkat kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun model db kwk), bukti sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari td.:, bukti daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan td. perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota dinas kependudukan dan catatan sipil kota baubau tanggal februari pada media online lokal inilahsutra.com). bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh kpu kota baubatau suara, bahwa perolehan suara yang diraih oleh pasangan calon nomor urut dr. as. thamrin, dan ode ahmad montase) sebanyak suara diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut dr. as. thamrin, dan ode ahmad montasememenuhi ketentuan huruf juncto huruf pmk dimana pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dr. as. thamrin, dan ode ahmad montase) dilakukan secara terstruktur, sistematis,disamping itu memohon juga baubau tahun model db7 kwk), bukti keputusan komisi pemilihan umum kota baubau nomor td.wangkanapi, kecamatan polio) an. halidharun baharusanto, kecamatan batupoaro) an. haaswangkanapi, kecamatan polio) an. ajufudrs. pianharyantode muh amir, agbataraguru, kecamatan polio) an. much fadly aziomba, kecamatan polio) an. samaranaraf, kecamatan batupoaro) an. suhartomutu dimmulai, kecamatan museum) an. abdul anappk kecamatan polio) an. ode muhammad sama'atode andrianonebone, kecamatan batupoaro) an. suriah, tanggal jul,bahwa dalil pokok permohonan pemohon sebagaimana dijelaskan pada point menguraikan mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tanpa menguraikan kesalahbahwa terkait dengan pelanggaran administratif pelaksanaan pemilihan yang terstruktur sistematis dan masif sebagaimana diatur dalam ketentuan dan undang undangdalam rangka melaksanakan amanat undang undang nomor tahun bawaslu telah mengelupemohonpun telah secara sadar memahami dan mengakui pelanggaran selama proses pemilihan dilaporkan kepada bawaslu provinsi, panas kabupaten kota, panwascam sebagaimana laporan yang diajukan pemohon kepada panas kota baubau dan telah registrasi dengan laporan nomor tm pw kot vi1 tertanggal juli (vide, dalil pemohon poin halaman bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas, maka pihak terkait berpendapat dalil dalil yang diajukan oleh pemohon tidak terkait dengan kewenangan mahkamah, tetapi lebih tepatnya merupakan kewenangan bawaslu provinsi sulawesi tenggara, bawaslu ri, dan mahkamah agung,,(vide,: kedudukan hukum legal standing) pemohonnama pasangan calon jumlah persentase perolehan suara seri. hj. rolling rahim dan sdr. ode yasin sdr. dr. h.as. thamrin, m.h dan sdr. ode ahmad montase pihak terkait) menara, sos, dan sdr. ikhsan ismail s.e dan sdr. drs. ahmad, pemohon) marvel, dan sd: pihak terkaitnomor php.d vi pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor php.d x pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor php.d vii1 pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor php.d ix pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor php.d vii1 dan, pertimbangan dalam putusan mahkamah yang tidak pernah ada yakni putusan nomor php.d vi:"pemilihan gubernur, bupati, dan walikota'rtimbangan hukum pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pertimbangan hukum masa lalu:,: oleh karena itu,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor tahun juncto pmk nomor tahun atau pmk nomor tahun permohonan pemohon tidak jelas obscura libel) bahwa dalam pokok permohonan pemohon, hanya menguraikan tentang hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh memohon, tanpa, kontruksi permohonan pemohon tersebut,elain pokok permohonan pemohon yang bertentangan dengan ketentuan huruf ke peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun terdapat dalil petit yang tidak sesuai dengan dalil polita (fundamental petani) dalam pokok permohonan pemohon,seluruhnya, bahwa ketidak sesuaikan antara dalil pemohon dengan petit, adalah tanpa adanytiba tiba pemohon langsung meminta mahkamah untuk memutuskan pemilihan suara ulang psu) pada tps kelurahan badia kecamatan museum tidak jelas (obscura libel):kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan huruf diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematistent bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan mahkamah yang terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) diantara putusan putusan nomor. permohonan pemohon bertentangan dengan lampiran peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa sebagaimana risalah persidangan perkara guo tanggal juli pada pokoknya pemohon membacakan permohonan yang ditandatangani advokat andi darwin rangrang, s.h., s.e., advokat sunarko margono, j.d., advokat dadi suwardi, s.h., advokat drs. taufik, c.h., m.h., orang herman abdullah, s.h: sedangkan pihak terkait menerima permohonan pemohon melalui kpu ri, dalam permohonan pemohon tersebut tandatangani oleh dr. kaharuddin, s.h., m.h., nui, s.h., m.h., dan nadin, s.h berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juli dan tidak terdapat nama advokat andi darwin rangrang, s.h, s.e., advokat sunarko margono, j.d, advokat dadi suwardi, s.h., advokat drs. taufik, c.h., m.h., orang herman abdullah, s.h: bahwa sebagaimana ketentuanpada pokoknya menyatakan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon adalah tanggal sampai dengan tanggal juli oleh karena itu, pada persidangan mahkamah tanggal juli pemohon tidak dapat lagi melakukan perubahan dalil dalil permohonan: bahwa penyebutan dalil kuasa pemohon yang berubah secara signifikan, substansinya sudah merubah dalil dalil permohonan, oleh karena itu, pihak terkait berpendapat pembacaan permohonan tersebut bertentangan dengan lampiran peraturan mahkamah konstitusi nomor tahunagar menyatakan permohonan pemohon bertentangan dengan lampiran peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan beralasan hukum permohonan pemohon dinyatakan gugur: ., bahkan pada tanggal juni sekitar pukul wita, pemohon sempat merayakan kemenangan sekitar jalan poros bataraguru kelurahan wajo kecamatan museum, atas hasil quick count yang menurut pemohon telah memperoleh suara terbanyak dibandingkan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota baubau lainnya. walaupun sebenarnya hasil quick count internal pihak terkait, sejak awal perhitungan tidak pernah menunjukan pemohon melebihi perolehan suara pihak terkait hingga selesai perhitungan seluruh tps se kota baubau, (vide, bukti pt sehingga menurut pihak terkait, setelah berakhirnya pemungutan suara seluruh tps tps se kota baubau, pemohon sebenarnya tidak pernah keberatan terhadap hasil pemungutan suara pada tanggal juni pemohon barulah mencari cari alasan tentang pelanggaran memohon setelah mengetahui hasil akhir perolehan suara yang sebenarnya. sikap ini sangat tidak terpuji, untuk keberlangsungan pesta demokrasi negara republik indonesia,dua setelah pihak terkait: mahkamah perlu mengetahui, bahwa dalam proses pendaftaran pasangan calon, calon wakil walikota yang saat ini sebagai pemohon dalam perkara guo berstatus sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi nomor lp 1x spk, tanggal september tentang tindak pidana korupsi proses tender lelang paket reklamasi pantai pasar cameo. perihal status tersangka calon wakil walikota yang saat ini sebagai pemohon dalam perkara guo,,masih berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi proses tender lelang paket reklamasi pantai pasar cameo pada saat proses pendaftaran calon, bahwa sebagaimana dalil permohonan pemohon pada nomor yang mempersoalkan beberapa tps se kota baubau kemudian memohon kepada mahkamah untuk memutuskan psu beberapa tps tersebut. pihak terkait akan menanggapi berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun dalam ketentuan tersebut, klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya psu adalah berikan suara pada tps, selanjutnya pihak terkait akan menanggapi secara sistematis dengan menghubungkan dalil polita pemohon tersebut dengan petit pemohon, sebagai berikut: tps kelurahan wangkanapi kecamatan polio, bahwa sebagaimana dalil permohonan pemohon pada nomor huruf yang menjelaskan terjadinya nama pemilih ganda dan surat suara melebihi jumlah pemilihpolio, tps kelurahan bataraguru kecamatan polio, sebagaimana dalil permohonan pemohon nomor huruf pada pokoknya menjelaskan telah terjadi lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali tps yang berbeda, atas nama saudari mutasi dan saudara apron. yakni pada tps kelurahan bataraguru kecamatan polio dan tps kelurahan santo kecamatan batupoaro, dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudara ege, berdasarkan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun tidak tercatat nama saudari mutasi pada dpt tps kelurahan bataraguru. sedang saudara apron tercatat pada dpt tps kelurahan bataraguru. kemudian, saksi pihak terkait pada tps kelurahan santo atas nama marwan, tidak melihat saudari mutasi dan saudara apron memilih tps kelurahan santo, (vide, bukti pt dan bukti pt selanjutnya dalam data c1 kwk tps kelurahan bataraguru dan c1 kwk tps kelurahan santo seluruh saksi pasangan calon telah bertandatangan dan tidak menyatakan keberatan dalam form c2 kwk, serta berdasarkan bukti surat c1 kwk, saksi pemohon pada kedua tps tersebut bukan atas nama ege, namun saksi pemohon pada tps kelurahan bataraguru kecamatan polio adalah ld. awan, dan pada tps kelurahan santo kecamatan batupoaro adalah dinda mesti novena, (vide, bukti pt dan bukti pt berdasarkan penjelasan tersebut atas, dalil pemohon nomor huruf hanyalah rekayasa pemohon dan sangat beralasan hukum untuk diabaikan karena tidak berdasarkan bukti bukti yang relevan: oleh karena itucc. tps kelurahan santo kecamatan batupoaro, bahwa uraian dalil pemohon yang berpohon psu pada tps kelurahan santo kecamatan batupoarsanto kecamatan polio, tps kelurahan wangkanapi kecamatan batupoaro: sebagaimana dalil permohonan pemohon nomor huruf pada pokoknya menjelaskan telah terjadi seorang pemilih (tidak lebih dari orang) atas nama kamal menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, tps yang berbeda. yakni pada tps kelurahan wangkanapi dan tps kelurahan bataraguru, dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudari megawati: faktanya pada tps kelurahan wangkanapi dan tps kelurahan bataraguru, tidak ditemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh memohon pada proses pemungutan dan perhitungan suara tanggal juni dibuktikan seluruh saksi saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan. kemudian saksi pemohon atas nama megawati adalah saksi pemohon pada tps kelurahan bataraguru, oleh karena itu sangat tidak relevan jika keterangan saksi megawati digunakan sebagai dasar dalil tersebut, (vide, bukti pt dan bukti pt selanjutnya, meskipun pemohon dapat membuktikan dalil permohonabatupoaro, tps kelurahan bataraguru kecamatan polio,wangkanapi kecamatan batupoar, bahwa sebagaimana dalil permohonan pemohon nomor huruf dan huruf pada pokoknya menjelaskan telah terjadi lebih dari seorang atas nama saudari kamila yang menggunakan c6 kwk pemilih atas nama saudari asmat taslim, dan asap yang menggunakan c6 kwk orang lain atas nama arat untuk melakukan pencoblosan pada tps kelurahan bataraguru kecamatan polio, dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudara ode mahmudi: berdasarkan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun saudari asmat taslim tercatat sebagai pemilih dalam dpt tps kelurahan bataraguru. sedangkan arat tidak tercatat dalam dpt tps kelurahan bataraguru, namun tercatat sebagai pemilih pada dpt tps kelurahan bataraguru, (vide bukti pt dan bukti pt sangat tidak masuk akal dalil pemohon yang menyatakan saudara arat mendapatkan c6 kwk (surat pemberitahuan pemungutan suara) dari kpps tps kelurahan bataraguru, lalu digunakan oleh saudara asap. oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan pemohon tidak dapat membuktikan terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada tps kelurahan bataraguru: selain hal itu, faktanya setiap pemilih yang mencoblos pada tps bataraguru harus menyesuaikan nama dalam c6 kwk dengan ktp el yang diperlihatkan kepada kpps serta saksi saksi pasangan calon. selanjutnya dalam data c1 kwk tps kelurahan bataraguru saksi pemohon atas nama ode mahmudi telah bertandatangan, dan tidak mengajukan keberatan pada form c2 kwk, (vide, bukti pt dan bukti ptkarena tidak lebih dari (satu) orang yang mencoblos tps kelurahan bataraguru namun tidak terdaftar pada dpt tps kelurahan bataraguru. oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila dalil pemohon nomor huruf dan huruf untuk diabaikan, oleh karena itu, dalil pemohon nomor huruf dan huruf sangat beralasan hukum pula untuk diabaikan karena tidak berdasarkan bukti yang relevyang menggunakan ktp el untuk melakukan pencoblosan pada tps kelurahan bataraguru atas nama arat, dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudara mahmudimengenai penggunaan ktp pada nomor huruf diabaikan: selain penjelasan atas, tindakan arat yang melakukan pencoblosan tps kelurahan bataraguru kecamatan polio dengan menggunakan ktp el dan terdaftar pada dpt tps kelurahan bataraguruserta setiap rangkaian kegiatan pemungutan suara pada tps bataraguru, telah disepakati oleh kpps dan saksi saksi pasangan calontomba kecamatan polimenggunakan c6 kwk orang lain atas nama radiasi untuk melakukan pencoblosan pada tps kelurahan tomba kecamatan polio, dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudari ringgit cornelia patiombatomba, sehingga oknum pengguna c6 kwk atas nama radiasi tidak diizinkan melakukan pencoblosan pada tps kelurahan tomba. serta saksi ringgit cornelia pati, tidak mengajukan keberatan dan ber ombaoknum (tidak lebih dari orang) yang mencoblos kali pada tps dan tps kelurahan bataraguru. dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudari berlin dan saudara jasminlakukan pencoblosan tps kelurahan bataraguru. serta saksi atas nama berlin bukanlah saksi tps kelurahan bataraguru namun merupakan saksi tps kelurahan bataraguru, sehingga tidak masuk akal apabila menyaksikan kejadian pada tps kelurahan bataraguru. selanjutnya saksi pemohon pada tps bataraguru atas nama jasmin tidak mengajukan keberatan serta bertandatangan pada formphp.d viii tanggal november putusan nomor php.d ixdadalam kasus ini harus. bahwa sesuai dengan fakta fakta yang terjadi pada pertahanan,as. thamrin, dan ode ahmad montase) maupun oleh penyelenggara pemilihan yaitu mulai dari kpps, ppk dan kpu kota baubau dimana pelanggaran pelanggaran tersebut telah laporkan secara resmi kepada bawaslu kota baubau dan jajarannya dan telah registrasi bawah nomor tm pw kot vi1 tanggal juli dan sedang ditindak lanjuti sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang perubahan tps kelurahan bataraguru kecamatan polio:ncoblos tps kelurahan bataraguru. serta saksi pemohon tps kelurahan bataraguru tidak mengajukan keberatan dan bertandatangan padaone bone kecamatan batupoaratas nama saudara muslimin muzu yang memiliki ktp provinsi papua kota jayapura melaksanakan pencoblosan tps bone boneone boneberdasarkan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun saudara muslimin muzu tercatat sebagai pemilih dalam dpt pada tps kelurahan bone bone kecamatan batupoaro. tindakan saudara muslimin muzu melaksanakan pencoblosan tps kelurahan bone bone, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan: (vide, bukti pt faktanya,one bone sehingga tidak ada satupun pemilih yang tidak memiliki hak mencoblos tps kelurahan bone bone. serta saksi pemohon tps kelurahan bone boneone bone kecamatan batupoaro, i. tps kelurahan taraf kecamatan batupoarmenggunakan c6 kwk atas nama ode kasum untuk melakukan pencoblosan pada tps kelurahan taraf kecamatan batupoaro, meskipun pemohon dapat membuktikan peristiwa sebagaimana dalil pemohoarafkpps dan saksi saksi pasangan calon menyesuaikan c6 kwk dengan ktp el pemilih yang mencoblos pada tps kelurahan taraf. selanjutnya pada proses pemungutan dan perhitungan suara, saksi pemohonaraf kecamatan batupoaro, tps kelurahan badia kecamatan museum: bahwa sebagaimana dalil permohonan pemohon nomor huruf pada pokoknya menjelaskan zaman dan zambia tidak terdaftar dalam dpt dan melaksanakan pencoblosan pada tps kelurahan badia kecamatan museum dengan menggunakan suket, berdasarkan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun saudari zaman terdaftar sebagai pemilih dalam dpt pada tps kelurahan badia kecamatan museum. sehingga tindakan saudari zaman yang melaksanakan pencoblosan pada tps kelurahan badia kecamatan museum tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, (vide, bukti pt oleh karena itu penjelasan pemilih atas zaman telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka hanya terdapat seorang (tidak lebih dari satu orang) yang memilih tps kelurahan badia kecamatan museum namun tidak terdaftar dalam dpt atas nama zambia.pada tps kelurahan baditindakan zambia yang melakukan pencoblosan tps kelurahan badia kecamatan museummulai kecamatan museum:, bahwa sebagaimana dalil pemohon nomor huruf pada pokoknya menjelaskan pada tanggal juni pukul wita, ppk bersama kpps. selain itu pada tps kelurahan mulai juga terdapat pemilih yang menggunakan ktp el atas jam faktanya ppk bersama kpps beserta ppl dan seluruh saksi saksi pasangan calon dengan pengawalan dari petugas kepolisianbukan pukul wita namun pukul wita. setelah mengakomodir (dua) orang sakit untuk memilih, barulah pemilih pemilih yang menggunakan ktp el melakukan pencoblosan: (vide, bukti pt tindakan kpps yangtelah sesuai dengan surat edaran kpu nomor kpu.ii. dan pemilih yang menggunakan ktp el tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan sebagaimana disebutkan pada pkpu nomor tahun oleh karena itu dalil pemohon nomor huruf sangat beralasan oleh hukum untuk abaikan, selanjutnya sebagaimana dalil pemohon nomor huruf yang pada pokoknya menjelaskan terdapat anak bawah umur atas nama aprilia pratiwi (tidak lebih dari orang) menggunakan c6 kwk atas nama azida. dalil tersebut adalah rekayasa dari pemohon, fakta yang sebenarnya aprilia pratiwi tidak menggunakan c6 kwk atas nama azida, namun aprilia pratiwi telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam proses pemilihan walikota dan wakil. walikota baubau tahun selain itu meskipun pemohon dapat membuktikan peristiwa peristiwa tersebut atas, namun dalil pemohon itu tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya psu pada tps kelurahan mulaian diabaikan, lagi pula, seluruh prosedur dan tahapan pemungutan suara tps kelurahan mulai, diawasi oleh saksi saksi pasangan calon. faktanya seluruh kejadian pada tps kelurahan mulai kecamatan museum, telah disepakati oleh seluruh saksi pasangan calon serta panitia pengawas lapangan yang hadir pada saat itu, dan saksi pemohon bertandatangan pada c1 kwk, (videoo. tps kelurahan lamanya kecamatan museum: bahwa sebagaimana dalil pemohon nomor huruf pada pokoknya menjelaskan tps kelurahan lamanya terdapat oknum yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan c6 kwk milik ode nurani, sementara yang bersangkutan sedang berada kalimantan. dalil tersebut adalah rekayasa dari pemohon saja: faktanya, kpps dan saksi saksi pasangan calon sangat berhati hati dalam memeriksa syarat administrasi pemilih saat akan melakukan pencoblosan pada tps kelurahan lamanya. sehingga tidak pernah didapati kejadian oknum yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan c6 kwk milik ode nurani: (vide bukti ptlamanylamanya kecamatan museum: tps kelurahan badia kecamatan museum, bahwa permohonan pemohon yang meminta psu tps kelurahan badia, tidak disertai dengan alasan alasan yang menunjukkan terjadinya pelanggaran pada tps kelurahan badia. dan faktanya tidak terdapat tps badia pada daftar tps kelurahan badiabataraguru kecamatan polio, bahwa sebagaimana dalil pemohon nomor huruf pada pokoknya menjelaskan pada tanggal juni panas menemukan oknum yang melakukan pencoblosan dua kali tps dan tps kelurahan bataraguru: perlu kami jelaskan kepada mahkamah, pada proses pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun panwascam batupoaro, panwascam museum dan panwascam polio telah menerbitkan rekomendasi pemungutan suara ulang psu), lalu kpu kota baubau memutuskan psu tps yang dilaksanakan pada tanggal juli sebagaimana rekomendasi panwascam tersebut berdasarkan keputusan kpu nomor py. kpt kota vi (empat) tps tersebut adalah sebagai berikut: tps kelurahan cameo kecamatan batupoaro, tps kelurahan lamanya kecamatan murhumj, tps kelurahan tomba kecamatan polio: tps kelurahan bataraguru kecamatan polio, (vide bukti pt sangat tidak masuk diawal, apabila pemohon berpendapat panas mendapati pelanggaran pada tps dan tps kelurahan bataraguru namun tidak merekomendasikan psu tps tersebut. oleh karena itu menurut pihak terkait, dalil permohonan nomor huruf adalah rekayasa dari pemohon sajaanggapan pihak terkait secara sistematis tersebut atas, secara terang benderang menjelaskan memohon telah melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara dengan benar sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku, sehingga dalil dalil pemohon tidak dapat menjadi dasar mahkamah untuk memutuskan psu pada tps tps yang memohonkan oleh pemohon, bahwa sebagaimana dalil pemohon nomor huruf yang pokoknya menjelaskan terdapat ajakan memilih pihak terkait dari seorang pegawai negeri sipil bukan atas nama ode wati nurani, pada media whatsapp grup pns kategori yang sebelumnya adalah arahan dari atasan asn tersebut, dalil tersebut adalah rekayasa dan tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran dari pihak terkait serta bukanlah pula sebagai tindakan pelanggaran bagi memohon. selain itu, persoalan pelanggaran etik dari seorang pegawai tidak relevan jika diajukan pada mahkamah konstitusi atau dapat disebut permohonan pemohon salah kamar, bahwa pada pokoknya, pihak terkait sama sekali tidak pernah melibatkan asn sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, justru terdapat pegawai negeri sipil pns) atas nama ode muhammad ishak, yang menjabat sebagai staff kantor kelurahan katobengke terlibat dalam politik praktis mendukung pemohon dengan cara menghadiri kampanye tatap muka yang dilaksanakan oleh pemohon, berdasarkan penjelasan tersebut atas, permohonan pemohon nomor huruf sangat beralasan hukum untuk diabaikan: bahwa sebagaimana dalil dalil pemohon pada nomor huruf nomor nomor nomor nomor dan nomorstansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture),cc.nlah hal signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih: hal tersebut dapat terlihat hanya dalil tps yangri, bawaslu provinsi, panas kabupaten kota, panas kecamatan, ppl dan pengawas tps wajib menindak lanjuti laporan paling lama (tiga) hari setelah laporan diterima , dibuktikan dengan pemberitahuan status laporan oleh panas kota baubau. (vide buktipada pilkada serentak mahkamah konstitusi konsisten dengan menega. diperiksa:menyatakan permohonan permohonan pemohon bertentangan dengan lampiran peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun serta memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklarkeputusan komisi pemilihan umum kota baubau nomor pl. kpt kota llsurat keputusan komisi pemilihan umum kota baubau nomor video perayaan kemenangan pemohon: bukti pt keputusan panas kota baubau mengenai putusan penyelesaian sengketa nomor permohonan ps pw bukti pt dpt tps kelurahan bataraguru kecamatan polio: bukti pt surat pernyataan saksi pihak terkait atas nama marwan bukti pt form c1 kwk tps kelurahan bataraguru kecamatan polio, bukti pt form c1 kwk tps kelurahan santo kecamatan batupoaro: bukti pt surat pernyataan saksi pihak terkait atas nama sofia febrian bukti pt surat pernyataan saksi pihak terkait atas nama surat bukti pt dpt tps kelurahan bataraguru kecamatan polio, bukti pt dpt tps kelurahan bataraguru kecamatan polio, bukti pt surat pernyataan saksi pihak terkait atas nama rajin amrun bukti pt form c1 kwk tps kelurahan bataraguru kecamatan polio, bukti pt surat pernyataan saksi pihak terkait atas nama hasanuddin bukti pt surat pernyataan saksi pihak terkait atas nama ode abdul salam bukti pt form c1 kwk tps kelurahan tomba kecamatan polio bukti pt form c1 kwk tps kelurahan bataraguru bukti pt form c1 kwk tps kelurahan bataraguru bukti pt surat pernyataan saksi atas nama fitria bukti pt form c1 kwk tps kelurahan bataraguru kecamatan polio bukti pt dpt tps kelurahan bone bone kecamatan batupoaro: bukti pt surat pernyataan saksi pihak terkait atas nama muhammad ihram bukti pt form c1 kwk tps tps kelurahan bone bone bukti pt surat pernyataan saksi pihak terkait atas nama ode ferdiyanto saputra bukti pt form c1 kwk tps kelurahan taraf bukti pt dpt tps kelurahan badia kecamatan murhumj, bukti pt surat pernyataan saksi pihak terkait atas nama asian bukti pt surat pernyataan saksi pihak terkait atas nama rahmania bukti pt form c1 kwk tps kelurahan mulai kecamatan museum bukti pt surat pernyataan saksi pihak terkait atas nama resmi bukti pt dpt seluruh tps kelurahan badia kecamatan museum bukti pt keputusan kpu kota baubau nomor py. kpt kota vi i2dalam perkara nomor php.kot xvi hasil pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan pemohon bahwa panitia pengawas pemilihan kota baubau pada tanggal juni telah menerima laporan dari pasangan calon nomor urut namun berdasarkan hasil pemeriksaan panitia pengawas pemilihan kota baubau laporan tersebut tidak dapat registrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam perbawaslu tahun (bukti pk bahwa berdasarkan perbawaslu tahun maka panitia pengawas pemilihan baubau menjadikannya sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran. (bukti pk bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan kota baubau diperoleh informasi sebagai berikut: bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih ganda tps wangkanapi kecamatan polio kota baubau. berdasarkan keterangan ppl kelurahan wangkanapi, tidak ditemukan adanya pemilih ganda. fakta yang terjadi adalah adanya perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah daftar hadir pemilih pada saat penghitungan suara yang disebabkan oleh kelalaian kpps yang mencatat pemilih yang sama sebanyak (dua) kali c7 kwkmutasi dan apron tps bataraguru kecamatan polio kota baubau dan tps santo kecamatan batupoaro kota baubau. berdasarkan keterangan ppl kelurahan bataraguru atas nama muh. yunus menyatakan bahwakamal tps bataraguru kecamatan polio kota baubau dan tps wangkanapi kecamatan polio kota baubau. berdasarkan keterangan ppl kelurahan bataraguru dan ppl kelurahan wangkanapi atas nama suherman menyatakan bahwa tidak ditemukan pemilih atas nama kamalsmat taslim digunakan oleh kamilarat digunakan oleh asap dan arat menggunakan ktp elektronik tps kelurahan bataraguru,dantomba kecamatan polio kota baubau, yakni c6 kwk atas nama radiasi sementara yang bersangkutan berada pasarwajo. berdasarkan keterangan ppl kelurahan tomba, tidak ditemukan pemilih yang menggunakan c6 kwk milik orang lain atas nama radiasi tps tombaadanya pemilih yang tidak berhak memilih karena memilikiberdasarkan keterangan ppl kelurahan bone bone, tidak ditemukan pemilih yang tidak berhak memilih karenay. berdasarkan keterangan ppl kelurahan taraf, pada saat pleno tingkat ppk pada tanggal juni kantor camat batupoaro, pps taraf atas nama prisma alam menyampaikan adanya c6 kwk atas nama ode khasan yang dicurigai digunakan oleh orang lain. (bukti pk bahwa berdasarkan informasi awal terdapat mobilisasi aparatur sipil negara untuk memihak pada pasanga. panitia pengawas pemilihan mendapatkan bukti tambahan berupa berita koran yang berisi pengakuan dari ode wati urban yakni c6 kwk atas nama seri febrian sementara yang bersangkutan berada raha kabupaten muna. berdasarkan keterangan pengawas tps kelurahan lamanya dan daftar hadir pemilih model c7 kwk, tidak ditemukan pemilih atas nama seri febrian, yakni c6 kwk atas nama ode nurani sementara yang bersangkutan berada kalimantan. berdasarkan keterangan panitia pengawas pemilihancam museum, tidak ditemukan pemilih atas nama ode nuraniatas jam wita dengan cara didatangi oleh kpps rumahnya dengan alasan sakit tanpa mendaftar terlebih dahulu tps mulaipenyandang disabilitas dan pemilih yang sakit dan didatangi rumahnya satu per satu telah didaftar sebelumnya oleh kpps tps mulai sebelum jam witmulai kecamatan museum kota baubau, yakni c6 kwk atas nama azida sementara yang bersangkutan telah meninggal duniatidak ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya atas nama azidatidak terdaftar dalam dpt menggunakan hak pilihnya tps badiabadia dan daftar hadir pemilih model c7 kwk, diperoleh keterangan bahwa zaman terdaftar dalam dpt dan mariah merupakan daftar pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya dengan surat keterangan. (bukti pk bahwa berdasarkan hal atas, maka peristiwa dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan temuan adalah: terdapat pemilih yang menggunakan c6 kwk milik or yang register dalam buku register temuan nomor tm pw kot vi1 tanggal juli (bukti pk terdapat mobilisasi aparatur sipil negara untuk memihak pada pasangan calo yang register dalam buku register temuan nomor tm pw kot vii tanggal juli (bukti pk bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kpps, telah dilaporkan dan ditindaklanjuti sebagai berikut: laporan nomor lp pw kot vi. yang merupakan penduduk kota baubau, terkait dugaan pelanggaran kpps tps kelurahan sulap tidak menandatangani kertas suara sehingga kertas suara yang digunakan pemilih dianggap tidak sah. bahwa terlahir dalam laporan ini adalah seri. ode ani salina sebagai ketua kpps tps kelurahan sulap kecamatan betoambari1 tanggal juli dengan dugaan yang dilanggar adalah pkpu nomor tahun huruf bahwhuruf peraturan kpu nomor tahun selanjutnya panitia pengawas pemilihan kota baubau memberikan rekomendasirekomendasikan kepada kpu kota baubau untuk melakukan pembinaan internal kepada jajaranlaporan nomor: lp pw kot v1, terkait dugaan pelanggaran ketua kpps tps kelurahan nganganaumala kecamatan batupoaro tidak menyediakan c1 kwk berhologram tps untuk pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun bahwa terlahir dalam laporan ini adalah sdr. ode iki zulkarnain sebagai ketua kpps tps kelurahan nganganaumala kecamatan batupoaroterlahir tidak benar tidak menyediakan c1 kwk berhologram tps untuk pemilihan walikota dan wakil walikota baubau tahun yang tidak tersedia tps kelurahan nganganaumala kecamatan batupoaro adalah formulir c1 kwk berhologram pada pemilihan

gasnama ir. mohammad ramadhan komando pekerjaan walikota ngan jalan afifullah nomor rt irw aha alamat kelurahan maricayya selatan, kecamatan memajang, kota makassar: nama indira mayasari paramastuti ilham pekerjaan karyawan swasta alamat kompleks putri mutiara nomor kelurahan rappocini, kecamatan rappocini, makassar, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk mk vii tanggal juli dan surat kuasa khusus nomor sk mk vii tanggal juli masing masing memberi kuasa kepada normal, s.h., datang, s.h., ardiansyah kantor, s.h., dr. antar mahakuasa, s.h., m.h., bakal asri, s.h., m.h., rahmatullah, s.h., dan dr. reply harun, s.h., m.h., ll.m., para advokat penasihat hukum tim hukum pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun moh. ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilham, beralamat jalan afifullah nomor:penutur pro alien depicts, yang artinya tidak ada seorangpun yang boleh dihukum karena perbuatan orang lain amir ilyas muh. normal, bahwavide bukti adalah produk hukum cacat yang terus menerus dipertahankan hingga lahirnya keputusan perolehan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota makassar nomor t1 p.kwk hk. kpt kpu kot! vii (vide bukti dikatakan cacat karena tidak mengakomodasi pemohon sebagai pasangan calon berdasarkan putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor ps wsl. mks. v vide bukti bahwa karena cacatnya(vide bukti maka secara mutasi mutans yang harus menjadi pegangan adalah putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar yang menyatakan kalau pemohon pada sesungguhnya harus ditetapkan kembali sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar, bahwa pemohon tidak hanya memperjuangkan hak, kepentingan dan ego sektoral sebagai pribadi yang tidak mengakui semua produk hukum kpu kota makassar. adalah pemohon sebagai calon perseorangan dibebani amanah dan hak konstitusional hak pilih pasif rakyat pemilih untuk menyalurkan hak hak mereka. kurang lebih penduduk wajib pilih kota makassar telah menyerahkan mandatnya kepada pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar melalui jalur perseorangan, namun hak itu kemudian seolah menghilang udara, seperti asap ditembus angin, tidak tentu arahnya. semuanya disebabkan tindakan subordinasi kpu kota makassar yang tidak menindaklanjuti putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar, bahwa berdasarkan dalil dan uraian atas kepada pemohon tetap danp.kwk pl. ba kpu kot tentang perubahan berita acara nomori p.kkw hk. kpt kpu kot!menari syarifuddin, sh. dan drg. imamommacomesamerespon peristiwa tersebut menjadi temuan dengan register nomor. kedua,kota dan wakil wali lp pw kota v1i2. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, panitia pengawas pemilihanomisi pemilihan umum kota makassar nomor p.kwk pl. ba kpu kot bukti pk fotokopi permohonan penyelesaian sengketa pasangan calon menari syarifuddin, s.h. dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal, bukti pk fotokopi registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor register nomor ps wsl.mks. bukti pk fotokopi putusan panitia pengawas pemilihan umum kota makassar nomor registrasi permohonan nomor ps wsl. mks. tanggal februari bukti pk fotokopipk fotokopi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tertanggal april yang dimohonkan oleh ir. moh. ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilham: bukti pk fotokopi putusan panitia pengawas pemilihan umum kota makassar nomor register permohonan ps wsl.mks. v tertanggal mekamis, tanggal agustusmengaju karena dalil permohonan pemohon terkait dengan yang merupakan materi pengujian undang undang serta pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun serta tidak mempersoalkan mengenai perolehan dan penghitungan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun menimbang bahwa terlepas dari eksepsi memohon,omenjadi wajib secara hukum dilekatkan kepada dirinya sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar sebagaimana putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor ps wsl.mks. (vide bukti bahwa berdasarkan dalil dan uraian atas pula pemohon adalah tetap sah secara hukum sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar sebagaimana dalambahwa berdasarkan keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot vii tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun bertanggal juli pemohon adalah peserta pemilihan calon walikota dan wakil walikota kota makassar, dengan nomor urut (dua) (vide buktio3. kpt kpu kot vi1hari jumat, tanggal juli pukul wita (vide bukti bukti ta.001j.: dan selasa,pemohon bukanlah pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahupemohon dalam permohonannya menyatakan pemohon haruslah dimaknai sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun berdasarkan putusan panitia pengawas pemilihan umum kota makassar nomor ps wsl.mks. v tanggal mei terhadap dalil tersebut, setelah mahkamah memeriksa dengan cermat permohonan pemohon, jawaban memohon, keterangan pengawas pemilihan kota makassar, dan keterangan para pihak dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut: tanggal februari memohon mengeluarkan keputusan nomor p.kwk hk. kpt'februari pasangan calon menari arifin dan rachmatika dewi justicia mengajukan permohonan pembatalan surat keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot panas kota makassar dengan alasan petahana) mohammad ramadhan komando telah melakukan pelanggaran juncto kepada panitia pengawas pemilihan kota makassar, tanggal februari panitia pengawas pemilihan kota makassar melalui putusan nomor register permohonan ps wsl.mks. v menolak permohonan pasangan calon menari syarifuddin dan rachmatika dewi justicia iqbal serta menyatakan bahwa surat keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor p.kwk hk.o3. kpt kpu kot adalah sah dan mengikat (vide bukti bukti ta 007j: tanggal februari pasangan calon menari arifin dan rachmatika dewi justicia iqbal mengajukan gugatan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar dengan nomor pilkada ptun. mks memohon pembatalan surat keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot dan telah diputus pada tanggal maret dengan amar mengabulkan gugatan pasangan calon menari syarifuddin dan rachmatika dewi justicia iqbal (vide bukti bukti ta.008j, tanggal maret komisi pemilihan umum kota makassar mengajukan kasasi mahkamah agung dan telah diputus oleh mahkamah agung melalui putusan nomor k tun pilkada pada tanggal april dengan amar menolak permohonan kasasi yang diajukan komisi pemilihan umum kota makassar (vide bukti bukti ta.009j, tanggal april komisi pemilihan umum kota makassar menerbitkan surat keputusanapril pasangan calon mohammad ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilham mengajukan permohonan keberatan kepada panitia pengawas pemilihan kota makassar atas terbitnya:anggal mei panitia pengawas pemilihan kota makassar melalui putusan panitia pengawas pemilihan umum kota makassar nomor register permohonan ps wsl.mks. v antara lain: mengabulkan permohonan pasangan calon mohammad ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilham: menyatakan batal surat.cc. memerintahkan memohon untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan calo, (vide bukti bukti ta. bukti pk 7j: bahwa hingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal juni komisi pemilihan umum kota makassar tidak melaksanakan putusan panitia pengawas kota makassar nomor register permohonan ps wsl.mks. .011v guo dengan alasan berdasarkan hasil konsultasi dengan kpu ri, putusan panas kota makassar tersebut tidak berhubungan dengan ketentuan mengingat keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv guo merupakan tindak lanjutapat dimintakan pembatalan, (vide bukti ta. bahwa bawaslu dalam keterangannya secara lisan pada persidangan mahkamah tanggal agustus menyatakan bahwa apa yang diputuskan panitia pengawas pemilihan kota makassar dalam putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor register permohonan ps wsl.mks. .011v telah sesuai dengan konsultasi yang dilakukan bawaslu dengan panitia pengawas pemilihan kota makassar, bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf atas, dan menyata. dengan demikian, tidak ada alasan bagi memohon untuk tidak menindaklanjuti putusan mahkamah agung nomor k tun pilkada tanggal april ago. selanjutnya mengenai keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv yang terbit sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan mahkamah agung nomor k tun pilkadademikian, keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv guo adalah bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam peran. oleh karena itu mahkamah dapat menerima pendirian memohon yang menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar dimaksud adalah karena memohon melaksanakan putusan mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat final dan mengikat serta harus dilaksanakan oleh memohon (vide dan dan hal tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar sebagaimana yang diatur dalam dan dengan demikian, apabila logika pemohon dipertahankan maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip asas itis finir potret (setiap perkara harus ada akhirnya). iapun mengikuti jalan pikiran pemohon terkait dengan keberatan pemohon atas tidak dilaksanakannya putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor register ps wsl.mks. v tanggal mei oleh memohon, dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pemohon tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap hal itu. terlebih lagi, walaupun objek permohonan pemohon yang diajukan kepada panitia pengawas pemilihan kota makassar sebagaimana tertuang dalam putusan nomor register ps wsl.mks. v berbeda dengan objek perkara dalam putusan mahkamah agung nomor k tun pilkada namun keduanya saling berkaitan karena berkenaan dengan substansi yang sama, yaitu mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh petahana) mohammad ramadhan komando. lagipula terhadap tindakan memohon tersebut, pemohon tidak pula melakukan upaya apapun, baik secara hukum maupun secara etik. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat, pemohon bukandan karenanya tidak memenuhi ketentuan angka dan huruf pmk dengan demikian, eksepsi memohon berkenaan dengan kedudukan hukum pemohonkeseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu kabupaten kota, bahwa pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar dengan jumlah penduduk atas jutamakassar, bahwa pemohon tidak mungkin terikat dengan angka persentase tersebut karena pemohon mempermasalahkan pada cacatnya hasil pemilihan, karena kpu kota makassar tidak menindaklanjutibahwa sekiranya kpu kota makassar menindaklanjuti putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor ps wsl.mks. v (vide bukti dengan menetapkan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar, barulah pada titik itu pemohon menjadi wajib terikat dengan syarat selisih perkara perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam undang undang pemilihan guo, bahwa pemohon sama sekali tidak bermaksud menjerumuskan mahkamah konstitusi untuk melanggar tahun kami sebagai pemohon berharap agar mahkamah konstitusi menjaga arwahnya dengan konsisten menegakkan ketentuan persentase tersebut. dalam perkara guo, pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi agar ketentuan persentase tersebut diterapkan setelah mengikutsertakan pemohon sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan walikota dan wakilwalikota makassar. sebab dalam konteks perkara ini faktanyakan : bahwa atas tindakan memohon yang tidak melaksanakan putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor ps wsl.m menjadi alasan yang rasional mahkamah untuk mencermati perkara ini, dan menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana tahun dan menyatakan seharusnya memohon melaksanakan pemungutan suara ulang terlebih dahulu dengan mengikutkan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa mahkamah konstitusi dalam perkara php kabupaten kepulauan yapen php.bup xv pernah menghidupkan pasangan calon yang telah didiskualifikasi oleh kpu dengan memberikan legal standing untuk hadir dan mengajukan permohonan mahkamah konstitusi, menunda memberlakukan ketentuan ambang batas tahun setelah menelaah dan mencermati permohonan tersebut mahkamah mengeluarkan putusan progresif, memerintahkan kpu kepulauan yapen untuk pemungutan suara ulang disemua tps dengan mengikutsertakan pemohon yang awalnya telah dibatalkan sebagai pasangan calon. andai pada saat itu mahkamah konstitusi memakai kaca mata kuda maka tentu terlanggarlah hak konstitusional warga negara hadapan the guardian construction itu sendiri, dalam perkara 22n0550 nanah nan nan ann nan serupa walau tak sama, pemohon tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilihan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun oleh memohon padahal berdasarkantentu pengharapan pemohon sama dengan suasana kebatinan, pemohon dalam perkara no: php.bup xv agar menghidupkan pemohon dengan memberikan legal standing untuk hadir dan mengajukan permohonan dan pembelaan mahkamah konstitusi, menunda memberlakukan ketentuan ambang batas tahun butir pengharapan itu juga pemohon sadarkan kepada mahkamah untuk menelaah dan mencermati permohonan tersebut, mengeluarkan putusan progresif, memerintahkan memohon untuk pemungutan suara ulang disemua tps dengan mengikutsertakan pemohon. apakah kita semua ingin melihat terbunuhnya hak konstitusional pemohon hadapan the guardian construction itu sendiri. bahwa demikian pula mahkamah konstitusi dalam perkara php kabupaten kepulauan yapen php.bup xv tersebut, bahwa yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa guo adalah nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv telah dinyatakan batal berdasarkan putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor: ps wsl.mks. v (vide bukt php kabupaten kepulauan yapen php.bup xv atas:walikota dan wakil walikota makassarbahwa berdasarkan uraian tersebut. atas, menurut pemohon, mohon kiranyavide buktulang dengan mengikutsertakan pemohon sebagai pasangan calon putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor ps wsl.mks. v (vide pu kota makassar nomor p.kwk hkmakassar dalam pemilihan calon walikota dan wakil walikota tahun bertanggal juli yang diumumkan pada tanggal juli pukul wita (vide bukti bahwa hari kerja sejak hari jumat tanggal juli adalah selasa juli sedangkan pendaftaran permohonan dilakukan pada tanggal juli bahwa berdasarkan uraianpasangan calon dan suara tidak setuju (kolom kosong) sebagai berikut: vide bukti mak mara pegagan sisa drg. rachmatika dewi justicia iqbal aa hf berdasarkan tabel atas pemohon tidak dapat menentukan peringkatnya, karena kpu kota makassar telah melakukan tindakan hukum yang cacat atau insubordinatif, denganyang bertentangan dengan uud nri juncto undang undang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota beserta dengan peraturan pelaksanaannya). bahwa, perolehan suara tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum yang dapat ditunjukkan sebagai berikut: wamapasangan calon perolehan suara nemaetowanawa drg. rachmatika dewi justicia iqbal naas ben berdasarkan tabel atas maka semua jumlah perolehan suara harus didoakan karena surat keputusan perolehan hasil pemilihan telah cacat hukum). bahwa menurut pemohon tidak sahnya hasil perolehan suara hasil pemilihan walikota dan wakil walikota makassar disebabkan:dengan uraian sebagai berikut: bahwa setelah melakukan penelitian persyaratan pencalonan atas diri pemohon dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon maka pada tanggal februari memohon mengeluarkan keputusan kputerhadap(vide bukti mengajukan permohonan pembatalan keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot ll panitia pengawas pemilihan kota makassar dengan alasan pemohon sebagai petahana telah melakukan pelanggaran junto tahun tentang pemilihan sehingga pemohon harusnya dibatalkan sebagai pasangan calon.(vide bukti yang pada pokoknya menolak permohonan pembatalan menari syarifuddin, s.h. dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal dan menyatakan pemohon. tidak melanggar junto tahun tentang pemilihmenyatakan pemohon tidak melanggar tahun (vide bukti tetapi pasangan calon menari syarifuddin, s.h. dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal tetap melakukan upaya hukum berupa mengajukan permohonan sengketa tun pemilihan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar. bahwa setelah proses pemeriksaan dan persidangan, pengadilan tinggi tata usaha negara makassar dalam putusannya nomor pilkada pt.tun.mks (vide bukti pemohon dinyatakan telah melakukan pelanggaran berdasarkan tahun dan membatalkan pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun dengan demikian keputusan kpuinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat. bahwa putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor pilkada pt.tun.mks (vide bukti kemudian diperkuat oleh putusan mahkamah agung dengan nomor perkara k tun pilkada tertanggal april (vide bukti yang pada pokoknya tetap menyatakan keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot ll (vide bukti batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat, dan memerintahkan memohon kpu kota makassar membatalkan pemohon sebagai peserta pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa atas kedua putusan tersebut memohon menindaklanjuti (eksekusi) dengan menerbitkandengan pasangan calon menari syarifuddin, s.h.guo sejalan dengan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xi paragraf yang menyatakansejalan dengan ituutasi mutans syarat selisih sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang undang pemilihan guo adalah berlaku juga untuk perselisihan hasil pemilihan yang hanya terdapat satu pasangan calobahwa secara konkretsebagaimana yang dimaksudkan atas (huruf adalah mempersoalkan hasil pemilihan tersebut karena terjadi cacat hukum" atas keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal tanpa mengikutsertakan pemohon (vide bukti bahwa tindakan memohon menerbitkan keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv (vide bukti yang tidak mengikutsertakan pemohon sebagai peserta pemilihan melanggar hak konstitusional pemohon, sehingganya pemohon mengajukan keberatan gugatan hadapan panitia pengawas pemilihan kota makassar dengan alasan sebagai berikut:dan mahkamah agung, pemohon tidak pernah dilibatkan sebagai pihak, sehingga pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti yang menunjukkan pemohon tidak melanggar tahunmaupun mahkamah agung, pemohon tidak pernah dilibatkan sebagai saksi untuk menjelaskan kedudukan pemohon kalau tidak melanggar tahunv (vide bukti yang pada pokok kota dan wakil walikota makassar tahun tertanggal april (vide bukti dan berita acara nomor i,v (vide bukti menyatakan pemohon tidak melanggar tahun dan memerintahkan memohon kpu makassar mengikutsertakan memohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun tetapi memohon kpu makassar tidak mematuhi (disney) amar atau perintah dari putusan nomor ps wsl.mks. v (vide bukti bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya (right candidate) dilanggar oleh memohon dengan tidak menetapkan pemohon sebagai pasangan calon dan tidak mencetak gambar foto dan nomor urut pemohon dalam surat suara, padahal telah diperintahkan oleh panitia pengawas pemilihan kota makassar: melalui putusan nomor ps wsl.mks. v (vide bukti bahwa panitia pengawas pemilihan kota makassar juga tidak menandatangani berita acara sample contoh surat suara sebagai bentuk pernyataan panitia pengawas pemilihan kota makassar memohon telah melakukan kekeliruan dengan tidak mengikutsertakan pemohon sebagai peserta pemilihan. hal itu mengindikasikan bahwa tindakan memohon adalah tindakan yang cacat hukum.sebagai berikut (vide bukti (vide bukti berdasarkan surat s0888 k. bawaslu pm. vi dari bawaslu vide bukti tersebut atas semakin menegaskan bahwa proses pemeriksaan dan terbitnya putusan nomor ps wsl.mks. v tidak lagi berkaitan dengan putusan mahkamah agung dengan nomor perkara k tun pilkada tertanggal april (vide bukti sebagaimana yang selalu dialihkan memohon bahwa putusan nomor ps wsl.mks. v (vide bukti tidak dapat dilaksanakan oleh memohon karena bertentangan dengan putusan mahkamah agung dengan nomor perkara k tun pilkada vide bukti bawaslu juga berpendapat putusan tersebut harus atau wajib dilaksanakan hari setelah dibacakan, namun dalam perkara guo memohon tidak melaksanakan putusan nomor ps wsl.mks. v (vide bukti hal ini sesungguhnya semakin membuat terang kalau tindakan memohon bukan hanya merugikan hak konstitusional pemohon tetapi telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan. bahwa secara hukum tindakan memohon yang tidak menindaklanjuti putusan nomor ps wsl.mks. v (vide bukti bahkan sampai saat dilaksanakannya pemungutan suara membuat proses pemilihan menjadi cacat hukum. bahwa adapun argumentasi hukum pemohon menyatakan proses pemilihan walikota makassar dan wakil walikota makassar tahun cacat hukum adalah: berdasarkan tahun juncto perbawaslu tahun bahwa putusan nomor ps wsl.mks. v wajib dilaksanakan memohon dengan cara pemohon diikutsertakan sebagai peserta pemilihan. namun dalam perkara ini memohon mengangkangi ketentuan tersebut. bukankah. adalah batal demi hukum. oleh karena itu produk hukum yang batal demi hukum dan menjadi dasar dalam proses pemilihan membuat semua tahapan menjadi cacat hukum karena jiwanya telah dicabut malaikat hukum yang bernama batal demi hukum bahwa memohon telahdan kolom kosong berdasarkan surat keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv tertanggal april (vide bukti padahal surat surat keputusan kpu kota makassar nomor: p.kwk hk. kpt kpu kot iv tertanggal april (vide bukti tersebut telah dibatalkan oleh panitia pengawas pemilihan kota makassar melalui putusan nomor ps wsl.mks. v adapun amar putusan putusan nomor ps wsl.mks. v (vide bukti mengenai pembatalan surat keputusan kpu kota makassar nomor: p.kwk hk. kpt kpu kot iv (vide bukti' kpu kot iv 2018tertanggal april tidak sah atau batal demi hukum, jika mencermati amar putusan nomor ps wsl.mks. v (vide bukti tersebut atas terang benderang telah menyatakan keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv (vide bukti adalah batal atau tidak sah. padahal batu pijak memohon melakukan pemungutan suara dengan calon tunggal adalah keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv ( tahun. bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut atas, maka sudah sangat jelaspadahal pemohon memiliki legal standing sebagai peserta pemilihan berdasarkan putusan nomor ps wsl.mks. v (vide bukti proses pemungutan suara dengan calon tunggal tidak sah atau cacat hukum bahwa memohonyaitu pasangan calon menari syarifuddin dan gramatika dewi justicia dan kolom kosong. bahwa pada tanggal juni memohon melaksanakan pemungutan suara dengan. bahwa alas hukum yang dijadikan dasar memohon melaksanakan pemungutan suara adalah didasarkan pada surat keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv (vide bukti bahwa berdasarkan putusan nomor ps wsl.mks. v vide bukti surat keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv (vide bukti telah dinyatakan dibatalkan atau tidak sah sebagaimana amar putusan yang menyatakankpu kot iv 2018tertanggal april tidak sah atau batal demi hukum, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas maka sangat jelas pasangan calon menari syarifuddin dan gramatika dewi tidak memiliki legal standing untuk mengikuti proses pemungutan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun karena surat keputusan yang menjadi dasar pasangan calon tersebut sebagai peserta pemilihan telah dibatalkan atau tidak sah oleh panitia pengawas pemilihan kota makassar sebagaimana putusan nomor ps wsl.mks. v . kpu kota makassar tidak menindaklanjuti putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar agar menetapkan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar: bahwa sebagai warga negara yang baik, taat hukum, dan taat prosedur maka sejak itu pemohon tetap bertindak berdasarkan koridor hukum dengan memperjuangkan hak dan kepentingan politik berupa hak pilih aktif melalui mekanisme yang telah disediakan dan diatur berdasarkan perundang undangan yang berlaku, bahwa pada tanggal april pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar mengajukan permohonan sengketa panitia pengawas pemilihan kota makassar atas surat keputusan kpu kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv tertanggal april vide bukti bahwa pada pokoknya pemohon menilaikeputusan melalui tindak lanjut dari badan peradilan berdasarkan huruf (e) undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah terakhir melalui undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara undang undang peran), bukanlah keputusan yang dikecualikan dari objek sengketa, bahwa pemohon menilai surat keputusan tersebut tidak terikat dengan objek sengketa yang dikecualikan, karena lahirnya putusan tun dan putusan guo telah meninggalkan atau mengabaikan atau mengosongkan keadilan satu orang warga negara" yang semestinya diakomodasi dalam pemeriksaan objek sengketa tun makassar. bahwa sengketa tun pemilihan yang diatur berdasarkan undang undang pemilihan pada hakikatnya terikat pula dengan dengan undang undang peran. express verbs undang undang pemilihan menegaskanaka dalam konteks itu pemohon yang pada sesungguhnya dapat mengajukan diri sebagai pihak intervensi seharusnya diakomodasi dalam objek sengketa keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot vide bukti namun pada kenyataannya pemohon tidak diperkenankan untuk masuk dalam perkara guo. padahal berdasarkan undang undang peran menyatakan(a) pihak yang membela haknya, atau (b). peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. bahwa dengan tidak diperkenankan dan atau tidak perannya pemohon dilibatkan dalam sengketa tun object itis keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot ll vide bukti baik tun makassar maupun mahkamah agung. maka pada konteks itu pemohon menilai kalauproduk hukum yang tidak memenuhi syarat pengecualian sebagai bukan dari objek kun yang dapat digugat. bahwa atas dasar pertimbangan adalah kemudian pemohon mengajukan sengketa pemilihan panitia pengawas pemilihan kota makassar, dan pada akhirnya putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar melalui putusan nomor ps wsl.mks. v dalam kamardan berita acara nomor: ip.kwk pl. ba kpu kot iv tentang pelaksanaan penetapan putusan mar, memerintahkan memohon untuk menerbitkan keputusan, bahwa putusan yang sifatnya mengikat itu bagi kpu kota makassar malah diindahkan hingga melewati batas yang telah ditentukan. kpu kota makassar tetap pada pendiriannya dengan tetap mempertahankan keputusannya nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv tertanggal april (vide bukti bahwa alasan memohon kpu makassar tidak menindaklanjuti putusan nomor ps wsl.mks. v (vide bukti berhubung karena dianggap bertentangan dengan putusan mahkamah agung nomor perkara k tun pilkada tertanggal april (vide bukti padahal putusan nomor ps wsl.mks. v sama sekali tidak berhubungan dengan putusan mahkamah agung nomor perkara k tun pilkada dengan argumentasi hukum sebagai berikut: bahwa putusan mahkamah agung nomor perkara k tun pilkada telah dilaksanakan oleh memohon melalui pembatalvide bukti dan berita acara nomor p.kwk pl. ba kpu kot iv vide bukti tentang pelaksanaan penetapan putusan terkait pembatalan penetapan pasangan kpt kpu kot! vii tentang vide bukti bahwa faktanya pemohon tidak. padahal pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun berdasarkan putusan panitia pengawas pemilihan makassar nomor ps wsl. mks. v vide bukti demikian pula menurut pendapat badan pengawas pemilihan umum republik indonesia dalam surat nomor s0888 k. bawaslu pm. vi (vide bukti yang pada pokoknya menyatakan putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor ps wsl. mks. (vide bukti mengikat dan wajib dilaksanakan oleh memohon kpu makassar. oleh karena itu berdasarkan kedua dasar hukum tersebut maka secara hukum pemohon harus dimaknai merupakan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa dengan berlandaskan pada kenyataan dan praktik demokrasi yang semakin tumbuh kembang dari demokrasi yang prosedural menuju titian demokrasi substansial, mengunci rapat atau memahami kewenangan secara tekstual dan literliik berdasarkan rumusan kalimat baik dalam undang undang pemilihan guo maupun dalam peraturan guo, hanyalah dimungkinkan jika proses penyelenggaraan pemilihan itu hingga penetapan hasil pemilihan berjalan secara normal, tidak ada kejadian insidentil. dalam arti penyelenggara pemilihan kpu ri kpu provinsi kpu kabupaten kota tidak mengindahkan "pribadi jabatannya" dalam asas asas penyelenggara pemilihan yang berlandaskan pada landasan etis, moril dan filosofis: bahwa keadaan tidak normal sebagaimana yang dimaksudkan atas, adalah kpu kota makassar seharusnya menindaklanjuti putusan panitiabahwa dengan dikeluarkannya keputusan tersebut atas maka putusan mahkamah agung telah dilaksanakan dan perkara sepanjang mengenai peristiwa pembatalan pemohon karena melanggar tahun secara hukum dianggap telah selesai. oleh karena itu jika dalil memohon yang menyatakan tidak melaksanakan putusan nomor ps wsl.mks. v karena bertentangan dengan putusan mahkamah agung nomor perkara k tun pilkada (vide bukti tidak dapat diterima berdasarkan penalaran hukum yang rasional, bahwa salah satu pertimbangan putusan nomor ps wsl.mks. v vide bukti yang menyatakan cacat hukum keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv (vide bukti adalah karena pada saat proses persidangan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar pemohon tidak pernah dipanggil sebagai pihak atau saksi untuk membela kepentingannya, sebagaimana yang termuat dalam putusan guo sebagai berikut menimbang bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang peran dimungkinkan seorang yang merasa berkepentingan dapat masuk dalam sengketa pihak lain dan berkedudukan sebagai peserta yang membela haknya ataupun peserta yang yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa menimbang bahwa masuknya pihak ketiga intervensi dalam peradilan tata usaha negara didudukkan sebagai saksi sesuai dengan jumlah mahkamah agung nomor td.tun x tanggal oktober memberikan anjuran bahwa pihak ketiga yang bukan badan atau pejabat tata usaha negara seyogianya didudukkan sebagai saksi. menimbang bahwa pemohon adalah pihak yang seharusnya dilibatkan dalam proses persidangan pengadilan tata usaha negara sebelum dikeluarkannya putusan nomor pilkada p.t.tun mks tertanggal maret yang dijadikan rujukan oleh komisi pemilihan umum kpu kota makassar dalam keputusan p.kwk hk. kpt kpu kot iv tertanggal april menimbang bahwa diberikannya kesempatan bagi semua pihak untuk masuk dalam proses persidangan yang merasa mempunyai kepentingan atas hal itu merupakan perwujudan dari asas audit ltere parte yaitu setiap orang wajib didengarkan dan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu perkara yang dalamnya terdapat kepentingan hukum orang tersebut. menimbang bahwa telah terbukti pemohon tidak diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, menjawab. dan membantah seluruh tuduhan yang diajukan kepadanya secara berimbang dalam perkara nomor pilkada p.t. tun mks berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya putusan guo dan terhadap seluruh tindakan hukum atas dasar putusan guo dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yurisprudensi mahkamah agung sip tanggal oktober menimbang bahwa dengan merujuk kepada yurisprudensi mahkamah agung tersebut maka tindakan memohon yang mengeksekusi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor pilkada p.t.tun mks juncto putusan mahkamah agung nomor perkara k tun pilkada dengan menerbitkan dan mencabut kpu kota makassar nomor nomor p.kwk hk.0o3. kpt kpu kot l ii tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun tertanggal februari merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya objek sengketa batal demi hukum. bahwa tindakan memohon dalam hal ini komisionernya yang tidak mematuhi putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar merupakan tindakan yang melanggar undang undang sehingga tidak layak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan kerja kerja pemilihan masa yang akan datang, bahwakeputusan yang cacat hukum karena telah dibatalkan melalui proses abdikasi hadapan sidang panitia pengawas pemilihan kota makassar: bahwa karena cacatnya surat keputusan kpu kota makassar nomor: p.kwk hk. kpt kpu kot iv tertanggal april vide bukti berarti secara mutasi mutans surat keputusan perolehan hasil pemilihan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot vii vide bukti juga telah cacat hukum, sehingganya sangat berdasar jika melalui mahkamah dalam fungsinya menjaga daulat rakyat pemilih agar memerintahkan kepada kpu kota makassar memulihkan hak pilih aktif pemohon atau: bahwa tindakan memohon yang tidak mengikutsertakan pemohon sebagai pasangan calon padahal memohon telah diperintahkan oleh panitia pengawas pemilihan kota makassar untuk menetapkan pemohon sebagai peserta pemilihan akan berakibat hukum, proses pemungutan suara termasuk obyek sengketa dalam perkara ini menjadi cacat hukum, bahwa akibat hukum obyek sengketa guo yang cacat hukum maka hak hak pemohon sebagai peserta pemilihan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh panitia pengawas pemilihan kota makassar sudah seharusnya dikonversi menjadi penetapan pasangan calon peserta pemilihan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun oleh karena itu, sudah seharusnya memohon melakukan pemungutan suara ulang semua tempat pemungutan suara (tps) yang ada kota makassar dengan mengikutsertakan pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun memohon tidak menerapkan prinsip audit elem parte bahwa salah satu pertimbangan panitia pengawas pemilihan kota makassar melalui putusan nomor ps wsl.mks. v menyatakancacat karena memohon tidak pernah dilibatkan dalam proses sengketa untuk membela hak dan kepentingan pemohon. selain itu pemohon tidak pernah diberikan kesempatan untuk menguraikan bahwa pemohon tidak melanggar tahun dengan cara menjadi saksi atau mengajukan alat bukti: bahwa jika mencermati putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor pilkada pt.tun.mks (vide bukti memohon kpu makassar sama sekali tidak pernah meminta kepada pemohon alat bukti yang dapat diajukan sebagai alat bukti untuk menunjukkan pemohon tidak melakukan pelanggaran tahun adapun alat bukti yang diajukan oleh memohon dalam proses persidangan nomor pilkada pt.tun.mks (vide bukti sebagai berikut: dokumen syarat pencalonan pemohon: rekapitulasi dukungan pasangan calon: dokumen syarat calon pemohon, model tt, model kwk: berita acara nomor p.kekal. ba kpu kot keputusan kpu tentang penetapan pemohon sebagai pasangan calon, daftar hadir pleno desember putusan bawaslu kota makassar nomor ps wsl.mks. tanggal februari surat panas nomor sn. hm. pkpu nomor tahun l t pkpu nomor tahun perbawaslu nomor tahun perbawaslu nomor tahun bahwa tidak ada satupunjika pemohon diberikan kesempatan menjadi saksi atau setidak tidaknya diminta oleh memohon untuk menyiapkan alat bukti yang dapat menunjukkan pemohon tidak melakukan pelanggaran tahud.(vide bukti surat badan perencanaan pembangunan daerah kota makassar nomor k xii perihal laporan pengusulan pengadaan handphone (hp) rt irw (vide bukti dan alat bukti lain seperti ahli dan saksi. bahwaselama pemohon dilibatkan dan diberikan kesempatan membuktikan bahwa pemohon tidak melakukan pelanggaran tahun maka pemohon dapat menunjukkan bahwa pemohon tidak melakukan pelanggaran tahun hal tersebut dapat dilihat dari kali proses persidangan panitia pengawas pemilihan kota makassar yang melibatkan langsung pemohon dan hasilnya panitia pengawas pemilihan kota makassar menerbitkan putusan yaitu putusan panitia pengawas pemilihan umum kota makassar nomor ps wsl.mks. dan putusan panitia pengawas pemilihan umum kota makassar nomor ps wsl.mks. v yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak melakukan pelanggaran tahun (vide bukti dan bahwa pemohon tidak pernah dilibatkan oleh memohon dalam proses persidangan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai saksi untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan mengenai perkara tahun andaikata memohon melibatkan pemohon dalam proses persidangan maka pembelaan pemohon akan kami uraikan sebagai berikut: syarat dan prosedur pembatalan berdasarkan undang undang nomor tahun pada sesungguhnya melanggar asas legalitas: dalam pencernaan dan perhatian pemohon dan undang undang pemilihan adalah ketentuan ketentuan yang tidak memenuhi asas legalitas. suatu ketentuan yang abstrak, multitafsir, tidak ketat (strict), sehingga ketentuan ketentuan itu merupakan karet yang dapat menjerat secara serampangan pejabat kepala daerah, padahal kepala daerah tersebut telah bertindak berdasarkan wewenang yang telah diberikannya oleh undang undang (atribut), agar tidak bias dan dapat menjadi pelajaran kita bersama masa mendatang, bahwa betapa ketentuan tersebut telah menyebabkan terlepasnya hak hak konstitusional tanpa memperhatikan aspek etis dan nilai moral yang wajar, maka pemohon akan mengutip secara utuh bunyi dari undang undang pemilihan guo sebagai berikut:,,, berdasarkan guo yang menyebabkan kemudian pemohon dibatalkan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar terletak pada junto guo, pemohoetentuan tersebut dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum atau menyimpang asas legalitas sebagai asas hukum yang berlaku umum dengan alasan alasan sebagai berikut: undang undang pemilihan guo, pada pokoknya melarang petahana menjalankan kewenangannya jika menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain, adalah suatu contradiction intervensi, ketentuan tersebut ibarat buah simalakama" bagi seorang pejabat kepala daerah. satu sisi dia menjadi wajib menjalankan kewenangannya, namun sisi lain jika konsisten untuk menjalankan kewenangannya itu, akan berakibat pada hak aslinya berupa hak politik untuk maju sebagai calon kepala daerah dapat dibatalkan atau tidak memenuhi syarat (tms) sebagai calon kepala daerah: bahwa ketentuan tersebut telah melanggar asas legalitas sebagai ketentuan yang akibat atau sanksi hukumnya digantungkan pada suatu syarat masa mendatang. seorang kepala daerah hari ini hanya akan dikenakan sanksi pembatalan berupa pencabutan hak pilih aktif, jika telah dinyatakan sebagai pasangan calon melalui penetapan oleh kpu provinsi, kpu kabupaten kota, bahwa ketentuan tersebut sudah sering dipraktikkan terlepas dari teks aslinya. kerapkali dimaknai secara kontekstual sehingga tidak ada kepastian hukum dapat diterapkan atau tidaknya ketentuan bahwa mensyaratkan untuk dikenakannya sanksi pembatalan kepada petahana secara literliik harus dimaknai secara kumulatif. dalam arti, petahana harus terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan dan secara sekaligus. expresses verbs undang undang pemilihan guo menyatakan bahwnamun dalam praktiknya sebagaimana yang menimpa pemohon, hanya dengan tuduhan pada satu bentuk pelanggaran saja, yaitu bahwa dalam praktik atau penerapan ketentuan dan guo sudah banyak yang menunjukan disparitas atau diskriminasi atas satu kasus dengan kasus lainnya. dalam kasus pembatalan calon walikota dan wakil walikota pare pare nomor urut satu, taufan page pangerang rahim (tp pr) terbukti menyalahgunakan kebijakan berdasarkan rekomendasi panitia pengawas pemilihan kota pare pare, kemudian ditindaklanjuti oleh kpu kota pare pare. dan pada akhirnya berdasarkan putusan mahkamah agung nomor p pap pembatalan tersebut dinyatakan tidak sah. kasus perkakas berdasarkan penerapan guo telah nyata menimbulkan keresahan dan kegelisahan atas suatu ketentuan yang tidak memiliki kepastian hukum, gampang menjerat dan gampang pula tidak menjerat pelakunya, bahwa dalam praktiknya, mekanisme hukum penyelesaian atas pelanggaran berdasarkan dan tidak memiliki pula kepastian hukum, atau tepatnya tidak ada syarat kompetensi absolut yang jelas untuk menyelesaikannya. pelanggaran atas dan undang undang pemilihan guo, satu sisi bisa dalam bentuk laporan bisa pula dalam bentuk sengketa pemilihan yang pada hakikatnya menghasilkan dua produk hukum yang berbeda. satu produk hukumnya dalam bentuk rekomendasi, dan satunya lagi produk hukumnya dalam bentuk putusan, bahwa letak ketidakpastiannya penyelesaian bentuk pelanggaran dari dan pemilihan guo, terjadi dalam suatu keadaan jika pelanggaran itu diselesaikan dalam bentuk pelaporan panitia pengawas pemilihan namun berdasarkan hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak terbukti. adalah masih terbuka proses hukum yang lain dalam bentuk permohonan sengketa panitia pengawas pemilihan, tun, hingga mahkamah agung. ironisnya seringkali melalui putusan pengadilan pelanggaran itu malah dikatakan terbukti, pemohon menyadari secara patut duduk permohonan ini bukanlah dalam bentuk permohonan judul review undang undang terhadap uud nri namun terlepas dari semua itu mahkamah yang menjalankan fungsi guardian constitution tidak akan terlepas dari roh dan jiwanya untuk menimbang ketentuan ketentuan tersebut sebagai ketentuan pengawas pemilihan kota makassar nomor ps wsl.mks. v (vide bukti yang bersifat mengikat paling lambat (tiga) hari kerja sejak selesainya putusan guo dibacakan, namun kpu kota makassar mengindahkan putusan guo hingga melewati batas yang telah ditentukan (vide: dan pemilihan), sebagaimana pendapat badan pengawas pemilihan umum republik indonesia dalam surat s0888 k. bawaslu pm. vi1 (vide bukti yang pada pokoknya menyatakan putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor: ps wsl. mks. v (vide bukti mengikat dan wajib dilaksanakan oleh memohon kpu makassar, bahwa dengan dipindahkannya putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar tersebut menunjukan kalau penetapan hasil pemilihan kpu kota makassar menjadi cacat hukum sebab terdapat pasangan calon atas nama pemohon ir. moh. ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilham) yang seharusnya diikutkan sebagai peserta dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun namun pada kenyataannya tidak diikutkan,, bahwa seharusnya memohon kpu makassar melaksanakan putusan yang telah merampas hak konstitusional banyak warga negara dari satu orang yang telah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik atau sejumlah penduduk wajib pilih melalui jalur perseorangan dalam syarat syarat seleksi calon kepala daerah: berdasarkan dalil dalil dan uraian atas kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan pula bagi mahkamah, bahwa surat keputusan penetapan perolehan hasil pemilihan telah menjadi cacat hukum karena surat keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv tertanggal april (vide bukti yang membatalkan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar, berpijak dari ketentuan yang bertentangan dengan asas legalitas dan tidak memiliki kepastian hukum berdasar, agar pemohon dapat dipulihkan hak haknya, agar kiranya kpu kota makassarbahwa dugaan perbuatan atau tindakan penyalahgunaan program kebijakan tidak terbukti sebagaimana uraian bawah ini: bahwa kepada pemohon telah dituduh atau dianggapdalam bentuk bentuk sebagai berikut: pemohon sebagai pasangan calon yang berstatus petahana pada waktu itu dianggap telah melanggar guo karena melakukan pembagian kepada rt rw se kota makassar, pemohon melakukan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas, pemohon menggunakan penggunaan tagline makassar dua kali tambah baik: bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon dalam status sebagai walikota makassar pada waktu itu tidak dengan serta merta dapat dikatakan sebagai tindakan atau menjalankan kewenangan yang telah merugikan pasangan calon lain: bahwa pemohon menjalankan kewenangan tersebut yaitu pembagian kepada rt rw se kota makassar merupakan tindakan atau keputusan yang tidak memenuhi sebagai penyalahgunaan program atau kebijakan karena kewenangan itu merupakan perwujudan visi dan misi walikota dan rpm yang telah disahkan dalam peraturan daerah tahun rpm kota makassar tahun sebagai keputusan atau tindakan yang sah sehingga menjadi kewajiban pemerintah kota makassar untuk dilaksanakan (vide bukti bahwa pemohon menjalankan kewenangan tersebut yaitu pembagian kepada rt rw se kota makassar dengan mengacu pada surat badan perencanaan pembangunan daerah kota makassar nomor: k xi1 perihal laporan pengusulan pengadaan handphone (hp) rtrw (vide bukti juga merupakan tindakan yang sah wajib bagi pemerintah kota makassar untuk melaksanakannya, bahwa pengangkatan tenaga kontrak adalah merupakan program yang direncanakan tahun sebagaimana tertuang dalam perda nomor tahun rpm kota makassar tahun (vide bukti bahwa pemohon menjalankan kewenangan berupa pembagian kepada rt rw se kota makassar dan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas merupakan tindakan hukum yang sudah sesuai dengan fungsi check and balance pemerintahan daerah. bukan semata mata tindakan sepihak pemerintah daerah cg. walikota, sebab telah terkonfirmasi melalubahwa penggunaan slogan dua kali lebih baik itu, sudah merupakan condition sine gua non bagi seorang petahana. tidak dapat dinilai apakah memberikan keuntungan bagi dirinya atau merugikan pasangan calon lainnya, sebab masih dalam tingkatan probabilitas rakyat pemilih yang dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan kebijakannya masa lalu, bahwa terkait dengan program atau kegiatan tersebut dianggap memenuhi unsur dapat merugikan atau menguntungkan pasangan calon lain pada dasarnya tidak memenuhi syarat karena berdasarkan laporan survei pilkada kota makassar oleh lembaga survei celebes research center crc) bulan maret vide bukti tidak menunjukan pengaruh terhadap elektabilitas pemohon pada waktu itu, bahwa berdasarkanvide bukti juga memberikan petunjuk kalau seluruh tindakan pemohon sebagai walikota makassar pada waktu itu bukan dalam kategori tindakan yang dapat berakibat hukum berupa pembatalan pasangan calon petahana, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan panitia pengawas pemilihan kota makassar melalui putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor ps wsl. mks. (vide bukti dan putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor: ps wsl. mks. v (vide bukti pada dasarnya sudah dua kali kasus tersebut diperiksa, namun hasil pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti: bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah dikemukakan atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi mahkamah bahwa surat keputusan hasil perolehan pemilihan walikota dan wakil walikota makassar adalah cacat hukum, oleh karena dari awal apa yang dituduhkan kepada pemohon tidak berdasar hukum untuk dibatalkan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar sehingga berimplikasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota makasar hanya terdapat satu pasangan calon yang melawan kolom kosong kiranya pemohon dapat dipulihkan hak haknya oleh kpu kota makassar,batalan terhadap pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tidak sah: bahwa pada tanggal februari pemohon digugat oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (satu): menari syarifuddin, s.h dan drg. gramatika dewi justicia iqbal melalui proses sengketa pemilihan hadapan panitia pengawas pemilihan kota makassar. dan setelah melalui proses pemeriksaan abdikasi, putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar dalam kamarnya juga menyatakan tidak terbukti pelanggaran pemohon, bahwa berdasarkan hasil putusan pengadilan tata usaha negara makassar nomor pilkada ptun. mks (vide bukti dalam pertimbangan dan kamarnya pada pokoknya menyatakan kalau perbuatan pemohon dalam hubungannya dengan terbukti, mutasi mutans memerintahkan kepada kpu kota makassar agar membatalkan surat keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot 1membatalkan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar, bahwa pasca putusan pengadilan tata usaha negara makassar nomor pilkada ptun. mks (vide bukti memohon kpu kota makassar kemudian mengajukan upaya hukum kasasi atas dinyatakannya surat keputusan kputidak sah. dan putusan mahkamah agung nomor: k tun pilkada menguatkan putusan ptun makassar guo: bahwa menurut pemohon putusan tun makassar nomor: pilkada ptun. mks vide bukti dan putusan mahkamah agung nomor k tun pilkada tidak dapat menjadi sandaran hukum atas pembatalan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar dengan dasar argumentasi sebagai berikut: bahwa sejak awal permohonan sengketa tun pemilihan guo yang diajukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar nomor urut satu dengan objek sengketa surat keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot merupakan permohonan yang cacat formil, tidak memenuhi sebagai syarat syarat gugatan, concrete pemohon pada sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atas surat keputusan kpu kota makassar guo: bahwa berdasarkan syarat gugatan tun hanyalah kepada individu atau badan hukum yang dituju secara langsung atas suatu keputusan yang pada aslinya menimbulkan kerugian bagi individu atau badan hukum perdata tersebut yang dapat mengajukan permohonan dalam kompetensi sengketa tun pemilihan: bahwayang mengajukan gugatan atas surat keputusan kpu kota makassar guo tidak ada kerugian secara langsung yang dapat dibuktikannya: bahwa dengan merujuk kembali pada esensi dari peradilan administrasi adalah bertujuan menegakkan atau memulihkan hak asasi setiap orang akibat tindakan hukum pejabat eksekutif, dalam hubungannya dengan perkara guo telah keluar dari tujuan hakikatnya peradilan administrasi. peradilan administrasi hadir adalah karena melawan absolutisme kekuasaan sang raja, maka muncullah peradilan tersebut untuk menguji apakah tindakan eksekutif yang menyebabkan terjadi perampasan hak terhadap individu tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, atau kesewenang wenangan, bahwa dalam hubungannya dengan mekanisme sengketa yang telah menyebabkan mencabutnya hak politik pemohontelah menyebabkan piranti peradilan administrasi berubah derajat. dari yang dulunya bertujuan memulihkan hak individu menjadi peradilan yang memerintahkan kepada pejabat eksekutif agar berlaku sewenang wenang: bahwa prosedur atau mekanisme sengketa tun pemilihan yang benar adalah seyogianya terjadi pada suatu keadaan pasangan calon yang dibatalkan oleh suatu keputusan atau ketetapan (beschikking) pejabat eksekutif kpu kabupaten kota, kemudian kepada pasangan calon bersangkutan dapat mengajukan permohonan atau gugatan tun pemilihan peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara, bahwa apa yang terjadi sebagaimana permohonan yang diajukan olehtelah keluar dari koridor hukum administrasi, kepada dirinya sebagai individu tidak pernah dibatalkan statusnya sebagai pasangan calon atas suatu keputusan kpu kota makassar, bahwa dengan memperhatikan secara cermat pula bunyi dari undang undang pemilihan yang menyatakan: bahwa dengan berdasarkan guo juga telah memberikan defenisi secara expresses verbs kalau yang dapat mengajukan sengketa tun pemilihan adalah pihak pasangan calon yang sudah dibatalkan statusnya sebagai pasangan calon oleh penyelenggara pemilihan kpu. hal tersebut dapat dicermati dengan adanya frasa . menindaklanjuti putusan pengadilan. tentang penetapan pasangan calon. apakah makna frasa penetapan dalam ketentuan guo? tidak ada yang lain dapat dimaknai kalau pada sesungguhnya terdapat pasangan calon yang pernah dibatalkan statusnya sebagai pasangan calon oleh keputusan kpu kabupaten kota, kemudian harus ditetapkan kembali sebagai pasangan calon atau peserta pemilihan karena putusan pengadilan, bahwa putusan tun dan putusan guo yang pada dasarnya menjadi dasar hukum bagi kpu kota makassar menerbitkan surat keputusan nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv tertanggal april (vide bukti adalah putusan yang tidak memperhatikan aspek keadilan para pihak. hal itu disebabkan gugatan atas objek sengketa suratsecara esensial akibat hukumnya berdampak kepada pemohon, namun tak sekalipun kepada pemohon dulunya diberikan kesempatan untuk membela diri atas gugatan tun pemilihan dalam pemeriksaan dan pembuktian hadapan tun makassar, bahwlah dengan keras mengunci rapat hak bela diri semacam itu kepada pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai pihak intrevenin dengan alasan para pihak dalam sengketa tun pemilihan hanya ditujukan antara pasangan calon dengan penyelenggara pemilihan kpu, bukan peserta dengan peserta vide: pemilihan), bahwa dengan tidak adanya ruang bagi pemohon untuk mengajukan diri sebagai pihak intervensi, sudah jelas hak dan kepentingan pemohon dirampas secara semena mena tanpa diberikan hak yang sama hadapan hukum, bahwa dengan berdasarkan seluruh dalil dalil yang telah pemohon uraikan atas maka dapatlah menjadi gambaran secara jelas dan terang benderang bahwa surat keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv tertanggal april (vide bukti sebagai keputusan yang menindaklanjuti putusan pengadilan merupakan keputusan yang cacat hukum dan berimplikasi pula pada cacatnya surat keputusan perolehan hasil pemilihan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot vii (vide bukti0o3. kpt kpu kot vii kepada mahkamah, kiranya kepada pemohon dapat dipulihkan hak haknya oleh kpu kota makassarungutan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar adalah tidak sah. bahwa pemungutan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar pada rabu, juni merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang harus dimaknai sebagai tahapan yang tidak sah, cacat prosedur atau cacat formil, karena tidak mengikutsertakan pemohon(vide bukti bahwa dengan cacatnya pemungutan suara yang berlangsung pada juni itu, menjadi alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan agar diadakan pemungutan suara ulang seluruh tps kota makassar dengan terlebih dahulu kepada memohon agar menetapkan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar, bahwa berdasarkantentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, kemudian diubah lagi melalui undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menegas.rujuk pada undang undang pemilihan guo, sepintas lalu memang tidak terdapat keadaan yang menyebutkan bahwa pemungutan suara ulang menjadi wajib dilaksanakan karena terdapatnya pasangan calon yang harus diikutsertakan, namun oleh penyelenggara pemilihan kpu kota tidak mengejutkannya. akan tetapi terlepas dari itu semua, dengan berlandaskan pada postulat hukum actus repugnus non protest esse product yang berarti tindakan yang berlawanan dengan asas tidak menghasilkan tujuan yang hakiki, maka ketentuan tersebut harus dikembalikan pada atasnya sebagai jantung dari ketentuan itu, bahwa ketika asas itu telah melembaga sebagaimana dalam undang undang pemilihan guo, maka demi keperluan hukum praktikal, asas yang tersembunyi itu mutlak harus diketemukan, dengan jalan mempreteli serta membongkar kaidah kaidah itu dengan suatu pendekatan pendekatan teoretikal, dan cara mempreteli kaidah itu adalah dengan suatu metode yang dalam teori hukum diistilahkan sebagai analisis hukum herman bakar, bahwa dengan berpijak pada perlunya analisis pada kaidah hukum yang sudah dilembagakan (diposisikan), maka masalah fundamental sehingga dihadapkan pada sifat imperatifnya atau perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang yaitu: asas perlindungan berupa hak pilih. prinsip electoral justice yang bertujuan menjaga keadilan pemilih menjadi dasar pokok perlunya pemungutan suara ulang. jika hak pilih pasif harus dilindungi dari pelanggaran asas keadilan, asas kepastian, asas kerahasiaan, asas perlakuan sama (one man one vote) dan asas kepantasan atau kelayakan memilih. maka sejalan dengan itu harus diperlakukan secara beriringan dan berkesinambungan pula untuk hak pilih aktif yang pada hakikatnya berlaku prinsip reciprocity dengan hak pilih pasif sebagaimana dalam pertimbangan putusan mahkamah nomor: puu xiii yang menyatakan: laksanakan, uud juga mendapatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. kata dipilih menunjukan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus nomor ps wsl.mks. v (tiga) hari setelah keputusan tersebut dikeluarkan. bahwa mahkamah konstitusi tidak selamanya terikat dengan kewenangan sebagaimana yang ditegaskan dalam undang undang pemilihan guo dan peraturan mahkamah konstitusi guo, mahkamah konstitusi akan membuka pintu kewenangan dalam menjaga daulat rakyat pemilih dengan membuka hak konstitusional bagi pasangan calon calon yang memang secara nyata dan tegas memiliki hak pilih aktif berdasarkan syarat dan prosedur seleksi yang ditentukan dalam undang undang: bahwa dalam praktik, pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan oleh mahkamah konstitusi sudah pernah menerima permohonan yang pada dasarnya tidak berkenaan dengan perolehan hasil pemilihan, dengan dasar argumentasi penyelenggara pemilihan kpu kabupaten telah melakukan tindakan subordinasi. ada suatu keadaan yang cacat prosedural sehingga menyebabkan hasil perolehan suara itu menjadi cacat pula, dan berakibat tidak diterapkannya ambang batas atau persentasi hasil perolehan suara. hal tersebut dapat dicermati dalam putusan nomor: php bup xvi2017 paragraf yang menyatakan: ".menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum atasrovinsi merupakan tindakan subordinasi yang tidak boleh terjadi."' bahwa bilamana yang dimaksudkan putusan atas dalam kasus pemilihan calon bupati dan wakil bupati kepulauan yapen tahun adalah kpu kabupaten yang tidak menindaklanjuti rekomendasi kpu dan kpu provinsi, kemudian tidak terikat pada syarat persentase dan kewenangan mengadili hanya pada perolehan hasil pemilihan semata, maka pertimbangan yang berdasarkan prinsip moral dan rasional itu sudah semestinya diperlakukan sama pula secara ekstensif dalam permohonan ini yang mempersoalkan surat keputusan perolehan hasil pemilihan nomor p.kwk hk.o3. kpt kpu kot vii (vide bukti yang sebenarnya harus dianggap "cacat hukum pula karena terdapat pasangan calon atas nama pemohon harus ditetapkan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar berdasarkan putusan panitiademokrasiparagraf. bahwa hak pilih pasif dari rakyat pemilih tidak hanya selesai pada digunakannya hak tersebut pada pasangan calon yang telah disediakan atas kertas suara. akan tetapi menjadi berhak pula untuk mendapatkan menu prasmanan pasangan calon terhadap mereka yang memang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. dan dalam konteks ini pemohon memenuhi syarat formil dan materil untuk ditetapkan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar, untuk selanjutnya dimuat dalam surat suara pemilihan, bahwa selain terikat pada asas perlindungan hak pilih sebagaimana yang diuraikan atas, sehubungan dengan kasus ini adalah permintaan pemohon agar diadakan pemungutan suara ulang semata mata bertujuan mewujudkan demokrasi secara berkeadilan dan berkeadilan. pemohon tidak semena mena meminta agar pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar atas nama menari syarifuddin, s.h. dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal dibatalkan atau tidak memenuhi syarat atau tidak perlu lagi diikutkan sebagai peserta pemilihan sebab musabab telah terbentang dengan jelas, tidak mendapatkan suara terbanyak persen plus satu dibandingkan dengan suara pemilih tidak setuju (kolom kosong) berdasarkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh kpu. kota makassar dan seluruh jajarannya. alangkah esoknya jika pemungutan suara menyajikan dua pasangan calon atau lebih, sehingga dapat dipastikan ada pasangan calon yang terpilih, dilantik dan disumpah untuk mengisi jabatan walikota dan wakil walikota makassar, bahwa pemohon menyadari secara patut mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota satu pasangan calon melalui mekanisme setuju dan tidak setuju adalah konstitusional berdasarkan putusan nomor puu xiii dalam pertimbangan putusan guo dinyatakan: . makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut menurut uud berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. dengan demikian sebagai pelaksana kedaulatan rakyat maka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,tangan rakyat itu. oleh karena itu undang undang nomor tahun yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya yang berada tangan rakyat itu sesuai dengan amanat uud .( paragraf . namun dalam hubungan ini, mahkamah tidak sependapat dengan pandangan pemohon yang meminta mahkamah pasangan calon tunggal dengan pasangan calon kotak kosong yang ditampilkan pada kertas suara vide: permohonan halaman sebab: pertamakedua, pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan, maka pasangan calon sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. sebaliknya apabila lebih banyak rakyat (pemilih) yang memilih tidak setuju maka dalam keadaan demikian,, sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutus penundaan itu melalui pemberian suara tidak setuju tersebut . paragraf ). bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dari putusan guo, pemohon tidak akan mempertentangkan antara mekanisme pemilihan yang dianjurkan dalam putusan guo yaitu plebisit, sementara yang dianut dalam undang undang pemilihan yaitu menggunakan kolom kosong. pertentangan demikian hanyalah dimungkinkan dianulir melalui judicial review undang undang pemilihan hadapan mahkamah. yang lebih penting untuk kembali ditelaah dalam hubungannya dengan permohonan ini, yaitu: pemilihan berdasarkan undang undang nomor tahun harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya yang berada tangan rakyat. termasuk dengan adanya frasa pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir. demikian pula dengan frasa rakyatlah yang telah memutus penundaan: bahwa pemohon meminta kepada mahkamah agar memerintahkan secara patut kepada memohon cg. kpu kota makassar untuk mengadakan pemungutan suara ulang, dengan mengakomodasi pemohon(lr. mohammad ramadhan komando adalah berpijak dari cita cita atau itikad baik pemohon agar kiranya pemilihan calon walikota dan wakil walikota makassar terlaksana atau terselenggara berada tangan rakyat. nullius nemo commedum opere protest injuries sua propria recht yang artinya janganlah melakukan ketidakadilan karena kebencian itu, karena t, bahwa pemohon tidak meminta lebih dari apa yang menjadi haknya, namun dengan setidak tidaknya mengakomodasi dua pasangan calon untuk diselenggarakannya pemungutan suara ulang adalah bahagian dari pertimbangan mahkamah kalau: bahwa pemohon menyadari secara patut perihal apa yang terjadi dari hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota makassar kemarin. rakyat telah membuktikan kedaulatannya? untuk menunda pemilihan hingga pemilihan kepala daerah serentak berikutnya tahun akan tetapi terlepas dari itu semua, pemohon menilai kalau penundaan itu masih memungkinkan untuk diprakondisikan sebagai bagian dari upaya hukum terakhir dalam mewujudkan pemilihan yang efektif dan efesien:prasyarat terdapat dua pasangan calon akan menjadi efektif, karena pengisian jabatan walikota dan wakil walikota sudah pasti akan terjadi,setidak tidaknya biaya penyelenggaraan pemilihan dapat menekan anggaran sehebat hematnya, se efesien mungkin sebagaimana yang memang dikehendaki dari esensi dan tujuan dari penyelenggaraan pilkada serentak itu sendiri, bahwa yang namanya perwujudan hak daulat rakyat tidak boleh ditunda tunda, maka demikian pula berlaku untuk pengisian jabatan pemerintahan daerah. sedetikpun tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan. negara akan hilang identitasnya jika tidak bertuan, maka demikian pula dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang tunduk dalam asas negara kesatuan kalau tidak ada pejabat personal pemerintah daerahnya sama saja dengan negeri yang tiada bertuan: bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang berbunyi. atau penjabat walikota, adalah memang dibuka peluang pengisian jabatan pemerintahan daerah dalam hal terjadi penundaan karena rakyat pemilih menyatakan ketidaksetujuannya pada satu pasangan calon kepala daerah, namun yang demikian menyimpan sejumlah persoalan dalam pendiriannya yang menggunakan mekanisme pengangkatan. hal itu disebabkan dari pejabat yang diangkat tersebut tidak dapat mengambil kebijakan yang sifatnya strategis karena harus berdasarkan persetujuan menteri, padahal kita sudah sepakat bersama kalau piranti otonomi daerah mewajibkan kepala daerah harus bertindak secara cepat dan tepat demi hajat dan kesejahteraan rakyatnya. huruf dan huruf permendag(d)(e)bahwa berdasarkan putusan nomor: puu xi yang pada pokoknya menyatakan meskipun pemilihan kepala daerah tidak terkualifikasi dalam rezim pemilu, namun demi menghindari terjadinya kekosongan hukum (kepastian dan kemanfaatan) penyelesaian sengketa hasil pemilihan, maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah untuk sementara menjadi kewenangan mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus pilkada. maka sejalan dengan itu, mahkamah yang selalu melindungi hak dan kepentingan warga negara, sekiranya dapat mempertimbangkan kepastian dan pemanfaatannya permintaan pemohon, agar memerintahkan kepada kpu kota makassar menetapkan pemohon ir. mohammad ramadhan komando., kemudian diselenggarakan pemungutan suara ulang seluruh tps kota makassar demi kepastian dan manfaatnya pengisian jabatan pemerintahan defenitif tersebut.seluruhnya: menyatakan surattertanggal juli batal: memerintahkan kepada kpu provinsi sulawesi selatan untuk mengambil alih proses pemungutan suara ulang seluruh tps kota makassar karena memohon kpu makassar telah melanggar peraturan perundang undangan dengan tidak menjalankan perintah panitia pengawas pemilihan kota makassar berdasarkan putusan nomor ps wsl.mks. v dengan mengikutsertakan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar sebagai pasangan nomor urut (dua): ir. mohammad ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilhabukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kota makassar nomor, bertanggal juli bukti fotokopmodel db kwk), bertanggal juli bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor p.kwk hk.o3. kptfebruari bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umumbukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama moh. ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilham: bukti fotokopi putusan panitia pengawas pemilihan umum kota makassar nomor ps wsl.mks. v bertanggal mei bukti fotokopi putusan panitia pengawas pemilihan umum kota makassar nomor ps wsl.mks. bertanggal februari bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara nomor pilkada ptun. mks, bertanggal maret bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor k tun pilkada bertanggal april bukti fotokopilaksanamakassar tahun bertanggal januari model ba. kwk perseorangan): bukti fotokopihari selasa, oktober bukti fotokopi, bukti fotokopi surat badan perencanaan pembangunan daerah kota makassar nomor k xi1 perihal laporan pengusulan pengadaan handphone (hp) rt rw, bertanggal desember bukti fotokopi surat dari badan pengawas pemilu bawaslu) republik indonesia nomor s0888 k. bawaslu pm. vi perihal keberatan atas tidak dijalankannya putusan panas kota makassar nomor ps pls.mks. v bertanggal juni bukti fotokopi laporan survei pilkada kota makassar oleh lembaga survei celebes research center crc) bulan maret bukti fotokopi pokok pikiran pendapat ahli dalam sidang mahkamah konstitusi dalam perkara pilkada kota makassar tahun oleh dr. nur hid sardinia, sos., s. bahwa kewenangan mahkamah konstitusi dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana dimaksud dalamketentuanpengawas pemilihan kota makassar nomor ps wsl.mks. (vide bukti bahwa jika dalam putusan perselisihan hasil pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan yapen adalah kpu kabupaten telah melakukan tindakan insubordinatif kerena tidak menindaklanjuti rekomendasi kpu dan rekomendasi kpu provinsi. terlebih lagi dalam perkara yang dimohonkan ini, sebab musabab putusan panitia pengawas pemilihan merupakan putusan yang keberlakuannya mengikat kpu kota makassar yang tidak dapat diindahkan, karena kpu kota makassar adalah tidak memiliki wewenang untuk melakukan kajian lagi (seperti produk hukum berupa rekomendasi) atas produk hukum yang diterbitkan oleh panitia pengawas pemilihan berupa putusan yang pada intinya memerintahkan kepada kpu kota makassar menetapkan pasangan calon atas nama pemohon sebagai peserta pemilihan pasangan calon walikota dan wakil walikota makassarratio legis penyelesaian perselisihan hasil oleh mahkamah dapat pulbahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun jo.mencermati permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa ketentuan guo bertentangan dengan hak atas setiap orang mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan nri dan melanggar asas legalitas suatu ketentuan yang abstrak, multi tafsir, tidak ketat (strict) merupakan materi pengujian undang undang terhadap uud nri tahun (judicial review), sehingga seharusnya pemohon mengajukan permohonan uji materi (judicial review) kepada mahkamah konstitusi terkait tahun dan bukan sebaliknya mengajukan permohonan pembatalan atas surat keputusan kputa. bahwa permohonan pemohon yang mempermasalahkan beberapa hal, yakni: tidak diikut gerakannya pemohon sebagai peserta dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun proses pemungutan suara tidak sah, memohon tidak menindaklanjuti putusan panas kota makassar agar menetapkan pemohon sebagai pasangan calon, memohon tidak menerapkan prinsip audit elem parte, pembatalan pemohon sebagai pasangan calon tidak sah, dan pemungutan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tidak sah bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili melainkan pokok permohonan tersebut atas telah selesai ditingkat panas dan pengadilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung ri. selain itu pokok permohonan tersebut atas bukanlah obyek sengketa yang dimaksud dalam pmk tahun bahwa huruf peraturan mahkamah konstitusi tahun tentang pedoman berbicara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan satu pasangan calon telah menegaskan bahwa pemohon dapat mengajukan perselisihan perolehan suara untuk penduduk lebih dari jiwa jika terdapat perbedaan paling banyak sementara pemohon bukanlah pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota sehingga tidak memiliki perolehan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa permohonan pemohon yang tidak mempersoalkan perolehan dan penghitungan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun menegaskan bahwa permohonan pemohon bukanlah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf undang undang tahun dan pmk tahun bahwa uraian dalil pemohon yang mengkonstatir perkara pilkada kabupaten yapen dengan perkara guo adalah tidak benar, oleh karena dalam perkara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten yapen pembatalan terhadap pasangan calon oleh kpu kabupaten yapen tidak melalui proses penyelesaian sengketa baik ditingkat panas maupun pengadilan sehingga oleh kpu dan kpu provinsi memberikan surat kepada kpu kabupaten yapen untuk membatalkan surat keputusan kpu kabupaten yapen yang membatalkan pasangan calon, akan tetapi surat kpu dan kpu provinsi tersebut tidak ditindaklanjuti, sedangkan dalam perkara guo pembatalan terhadap pemohon dilakukan setelah melalui proses penyelesaian sengketa mulai ditingkat panas sampai mahkamah agung ri. sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah agungpembatalan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun karena menindaklanjuti putusan yang bersifat final dan mengikat dan telah yacht. bahwa terhadap putusan panas kota makassar nomor ps wsl.mks. v memohon secara kelembagaan melakukan konsultasi secara berjenjang sampai kepada kpu sebagaimana tertuang dalam surat kpu kota makassar nomor: p.kwk hk. sd kpu kot tentang konsultasi terkait putusan panas makassar (vide bukti ta. bahwa atas surat memohon kemudian kpu mengeluarkan surat kpu nomor: hk. sd kpu v bertanggal mei (vide bukti ta. yang menyebutkansehingga atas surat kpu tersebut maka memohon tidak menindak lanjuti putusan panas karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan.berdasarkanpilkada pt.tun. mks, sehingga menurut ketentuan nomor tahun pemohon bukanlah peserta pemiliha.uu. peserta pemilihan bupati.anjumlah penduduk yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota makassar, berdasar padaitu jiwa, bukan berdasar pada data badan pusat statistik sebagaimana yang digunakan oleh pemohon tahun. bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor: p.kwk hk.o3tetapkan perolehan suara sebagai berikut: menari syarifuddin, (dua ratus enam puluh drg.a. rachmatika dewi justicia empat ribu dua ratus empat iqbalsuara (lima ratus enam puluh bahwa dalil pemohon yang mengutip yurisprudensi putusan mahkamah konstitusehingga pemohon yang bukanlah pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun tidakta atau pukul wib sampai dengan tanggal juli pukul wita atau pukul wib. bahwa permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal juli pukul wib, namun permohonan pemohon telah keliru sebab dalam uraian dalil permohonannya yang menguraikan tentang dan yang tidak memenuhi asas legalitas atau suatu ketentuan yang abstrak, multi tafsir, tidak ketat (strict) sehingga merupakan.mohon sangat menghormati dan menaati kewenangan mahkamah dalam mengadili perolehan hasil pemilihan dengan prasyarat presentase yang telah diatur dalam undang undang pemilihan, sebab selain hal itu sebagai bagian dari upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa juga sesuai dengan putusan nomor puu xiii serta dalam upaya membatasi penumpukan perkara mahkamah. mahkamah bukanlah keranjang sampah dimana semua perkara yang menyangkut proses akan berakhir mk. tapi atas segalanya, dimana lagi pemohon harus memperjuangkan hak hak konstitusionalnya sebagai hak pilih aktif, jika karet. dengan uraian dalil tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota makassar. selain itu pemohon bukanlah peserta pemilihan yang memiliki kompetensi untuk mengajukan perselisihan hasil kepada mahkamah konstitusi sebab pemohon telah dibatalkan pencalonannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga walaupun pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi, pemohon tetap tidak memiliki legal standing dan terhadap permohonan pemohon juga bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus bahwa dalil permohonan pemohon yang menguraikan pelanggaran sebenarnya telah selesai diproses mulai dari penyelesaian sengketa pemilihan ditingkat panas kota makassar, pengadilan tinggi tata usaha negara makassar dan mahkamah agung ri, kangana berdasarkan putusan pengadilan yang telah krachtmenyatakan pemohon terbukti melakukan pelanggaran dan tahun sehingga pencalonannya sebagai pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun dibatalkan (didiskualifikasi) dan terhadap pelanggaran tersebut tidak ada kaitan dengan obyek sengketa dalam perkara guo sehingga permohonan pemohon adalah kabur. bahwa dalil pemohon yang menyebutkan memohon tidak menerapkan prinsip audit elem parte adalah dalil yang kabur oleh karena prinsip tersebut tidak dapat disematkan kepada memohon sebab memohon dalam perkara pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor pilkada pt.tun. mks merupakan pihak memohon dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harus atau tidaknya dilibatkan pemohon dalam perkara sebagai pihak intervenient. yang menentukan dapat diterimanya pemohon sebagai pihak dalam perkara guo adalah majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara guo bukan memohon, sehingga dengan demikian permohonan kabur dan berkonsekuensi yuridis permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima niet onvankelijk verklaard). bahwa dalil pemohon yang menguraikan tentang tahun sebagai ketentuan yang tidak memenuhi asas legalitas, suatu ketentuan yang abstrak, multi tafsir, tidak ketat (strict) sehingga ketentuan tersebut merupakan karetadalah uraian dalil yang kabur oleh karena setelah mencermati uraian tersebut maka sesungguhnya dalil pemohon diatas merupakan dalil pengujian undang undang terhadap undang undang dasar nri tahun sementara dalam perkara guo dalam tahun menyebutkan obyek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa terhadap dalil pemohon yang menyebutkan memohon melakukan tindakan yang insubordinatif sehingga menyebabkan pemohon tidak dapat menentukan peringkatnya adalah dalil yang kabur karena pemohon bukanlah pasangan calon dan tentunya tidak memiliki suara dalam pemilihan, selain itu pemohon tidak menguraikan dimana letak insubordinatif yang dilakukan memohon sehingga mengakibatkan permohonan pemohon kabur, oleh karena itu berdasar hukum permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). ii. dalam pokok permohonan. bahwa memohon memohon agar seluruh dalilnolak seluruh dalil permohonan pemohon. dan menyatakan seluruh dalil permohonan pemohon adalah tidak benar kecuali yang diakui secara tegas dan jelas. bahwa pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun memohon menetapkan pasangan calon yakni pasangan urut yakini menari syarifuddin, drg. rachmatika dewi justicia iqbal dan pasangan urut yakni mohammad ramadhan komando indira mayasari paramastuti ilham. bahwa kemudian pasangan calon urut andi menari syarifuddin, drg. rachmatika dewi austini iqbal mengajukan permohonan penyelesaian sengketa panas kota makassar terkait pelanggaran undang undang tahun yang selanjutnya oleh panas kota makassar menolak permohonan pemohon cast pasangan calon andi menari syarifuddin, drg. rachmatika dewi austini iqbal sebagaimana tertuang dalam putusan nomor ps wsl.mks. tanggal februari (vide bukti ta. bahwa terhadap putusan panas kota makassar guo oleh pasangan calon urut andi menari syarifuddin, drg. rachmatika dewi austini iqbal. melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar dengan register perkara nomor pilkada pt.tun. mks tertanggal maret (vide bukti ta. adapun pada persidangan pengadilan tinggi tata usaha negara pemohon cast moh. ramadhan komando tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara makassar untuk dilibatkan sebagai pihak intervenient, sehingga pihak dalam sidang pengadilan tinggi tata usaha negara makassar hanyalah pasangan calon urut dengan memohon. bahwa amar putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor: pilkada pt.tun. mks tertanggal maret menyebutkan: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya: menyatakan batal keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu p.kwk hk. kpt kpu kot iunatfri syarifuddin, s.h.bahwa atas pembatalan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun sebagaimana tersebut dalam putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar atas atas, oleh memohon melakukan upaya hukum kasasi mahkamah agung ri, yang oleh dalam amar putusannya nomor tun pilkada tertanggal april (vide bukti ta. menolak permohonan kasasi memohon dan menguatkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor: pilkada pt.tun. mks tertanggal maret bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang tahun berbunyifahwa berdasarkan ketentuan atas, memohon kemudian menindaklanjuti putusan mahkamah agungtelah berkekuatan hukum tetap dengan. menerbitkan surat keputusan nomorjuncto berita acara pleno(vide bukti ta. sehingga dengan demikian pemohon cast moh. ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilham bukan lagikemudian pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada panas kota makassar atas surat keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk.o3dengan register perkara nomor ps wsl.mks. v bahwa permohonan penyelesaian sengketa tersebut kemudian diputus oleh panas kota makassar sebagaimana tertuang dalam putusan panas nomor ps wsl.mks. v yang amar putusannya sebagai berikut: menerima permohonan pemohonncalonan pemilihan gubernur, bupati:tertanggal april dan berita acara nomor: tahun tertanggal apriladalah batal demi hukum.unatfri syarifuddin, dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal pasangan calon ir. moh. ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilham.putusan panas kota makassar nomor ps wsl.mks. v (vide bukti ta. atas merupakan putusan yang tidak memenuhi persyaratan prosedural yang mengatur pelaksanaan kekuasaan (ultra vires) oleh karena dalam putusan panas kota makassar telah mengadili obyek sengketa yang yang terbit dari hasil pemeriksaan badan peradilan dan tidak termasuk dalam definisi keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam huruf undang undang tahun tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah menjadi undang undang tahun tentang perubahan kedua atas undang undang tahun tentang peradilan tata usaha negara). selain itu dalam amar putusan panas kota makassar guo menyebutkan memerintahkan sementara dalam undang undang dan perdak pernah memberikan kewenangan kepada panas maupun bawaslu agar dalam putusannya menyebutkan memerintahkan melainkan hanya meminta. bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada angka yang menyebutkan memohon telah melakukan tindakan hukum yang cacat atau insubordinatif karenadan bertentangan dengan uud nri juncto undang undang tahun pemilihan gubernur, bupati dan walikota beserta dengan peraturan pelaksanaannya. oleh karena pembatalan tersebut adalah menjalankan perintah undang undang, yaitu berdasar pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor g pilkada pt.tun.mks. tertanggal maret yang dikuatkan dengan putusan mahkamah agung nomor k tun pilkada yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pemohon terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam tahun bahwa dalil pemohon pada angka yang menyebutkan perolehan suara tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum dan jumlah perolehan suara harus didoakan adalah penalaran hukum yang keliru oleh karena(vide bukti ta. terbit berdasarkan perintah pengadilan sebagaimana tertuang dalamsangat tidak tepat apabila pemilihan yang telah sesuai mekanisme hukum harus dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum, selain itu dalil permohonan pemohon mengenai jumlah suara harus didoakan sama sekali tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang jelas sebab pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun berdasarhanya diikuti satu pasangan calon yakni menari syarifuddin, drg.a. rachmatika dewi justicia iqbal dan masyarakat kota makassar yang terdaftar sebagai pemilih telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa dalil pemohon tentang tidak sahnya hasil perolehan suara disebabkan: pemohon tidak diikutsertakan sebagai pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahuntidak diikut gerakannya pemoho: k tun pilkada tertanggal april junctodan mengikat dengan menerbitkan surat.dan proseduralsebagai pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa dengan hanya satu pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun sehingga berdasar padayang terdiri atas (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dalam hal ini pasangan calon menari syarifuddin, sh drg.a. rachmatika dewi justicia iqbal dan (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. bahwa panas kota makassar, kpu kota makassar dan tim pasangan calon hadir dan bertandatangan dalam spesimen surat suara sebelum dilakukan pencetakan, selain itu panas kota makassar juga hadir saat pencetakan awal surat suara dan pada saat penerimaan surat suara pelabuhan, sehingga dengan hadir dan bertandatangannya panas kota makassar dalam proses tersebut merupakan bentuk persetujuan panas kota makassar serta tim pasangan calon atas surat suara yang akan digunakan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa terkait dengan putusan panas kota makassar nomor: ps wsl.mks. v adalah tidak benar oleh karena panas kota makassar memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa yang telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. putusan panas guo yang mengadili surat keputusan yang terbit karena perintah pengadilan telah mencederai tujuan hukum yakni kepastian hukum (rechts zekerheid). sebaliknya apabila putusan panas guo dilaksanakan oleh memohon mengakibatkan pelaksanaan tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan (vide tahun tentang pengadilan tata usaha negara sebagaimana diubah menjadi tahun perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara) bahwa tindakan panas yang mengadili surat keputusan kpuyang terbit karena tidak membuka pintu keadilannya. adalah tidak mungkin pemohon mempersoalkan persentase itu, sebab dari awal sudah dirampas hak politiknya oleh penyelenggara pemilihan dengan terjadinya subordinasi terhadap putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor ps wsl. mks. v (vide bukti bahwa upaya pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi adalah lorong terakhir keadilan yang akan ditempuh setelah tak ada lagi lembaga yang berwenang meneguhkan hak konstitusional right candidate) pemohon yang tak ingin dipenuhi oleh memohon kpu makassar, pengharapan akan terwujudnya hak konstitusional tersebut kini digantungkan oleh mahkamah konstitusi untuk menguatkan dan melegitimasi putusan panitia pengawas pemilihan kota makassar nomor ps wsl. mks. v (vide bukti bahwa berdasarkan uraian atas, maka menurut pemohon, adalahil. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa berdasarkan huruf dan huruf d, gubernur, bupati dan walikota menyatakan: (i) para pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah pemohon: pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota, bahwa berdasarkan keputusan kpu kota makassar nomor: p.kwk hk. kpt kpu kot i1berdasarkan keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv tentang penetapan pasangan calon perintah pengadilan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karena surat keputusan guo merupakan obyek tun yang kebalikan. dalam putusan panas kota makassar nomor ps wsl.mks. v angka dan menyebutkan: angka memerintahkan kepadaandi munattri syarifuddin, dan drg rachmatika dewi justicia iqbal pasangan calon ir. mohammad ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilham. angka frasa memerintahkan dalam amar putusan panas kota makassar atas menunjukkan arogansi panas kota makassar dalam mengadili, memeriksa dan memutus dengan telah melampaui kewenangannya dan tidak sesuai(vide formulir model psp putusan penyelesaian sengketa pemilihan). melainkan dalam lampiran formulir psp perbawaslu tahun menyebutkan meminta bukan memerintahkan. tentang pemungutan suara dengan calon tunggal tidak sah atau cacat hukumberdasarkan. yang menetapkan satu pasangan calon yakni andi menari syarifuddin, drg. rachmatika dewi justicia ilham pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa surat keputusan kpu guo merupakan perintah pengadilan yang sifatnya final dan mengikat dan tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum, sehingga dengan adanya kpu kota makassar guo maka pemilihan walikota makassar tahun diikuti pasangan calon andi menari syarifuddin, sh drg. andi rachmatika dewi justicia iqbal dan kolom kosong. bahwatentang kpu kota makassar tidak menindaklanjuti putusan panas kota makassar agar menetapkan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar bahwa pemohon telah dibatalkan pencalonannya sebagai pasangan calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap castnamun terhadap putusan pengadilan guo oleh panas kota makassar memeriksa dan memutus obyek sengketa guo, sehingga menurut hukum surat keputusan tun yang terbit dari hasil pemeriksaan badan peradilan tidak termasuk dalam defenisi keputusan tata usaha negara. bahwa terhadap putusan panas kota makassar nomor: ps wsl.mks. v maka memohon harus dikonsultasikan terlebih dahulu secara berjenjang kepada komisi pemilihan umum kpu) sebab putusan panas kota makassar guo mengadili obyek sengketa yang telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in yacht van gewijsde) dan bersifat final dan mengikat sehingga melanggar ketentuan tahun tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana diubah menjadi tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana tertuang dalam surat komisi pemilihan umum kpu) nomor hk. sd kpu v bertanggal mei perihal jawaban atas putusan panas kota makassar nomor ps wsl.mks. v bahwa setelah melakukan konsultasi secara berjenjang maka menurut kpumengingat keputusan kpu nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv merupakan tindaklanjut dariketentuan huruf tahun tentang perubahan atas tahun tentang peradilan tata usaha negara. sehingga dengan surat kpu tersebut maka memohon tidak menindaklanjuti putusan panas kota makassar guo. bahwa sebagaimana dalam dalil permohonannya halaman angka menyebutkan bahwa batal demi hukum, maka apabila putusan panas kota makassar yang mengadili obyek sengketa yang telah putus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap ditindaklanjuti oleh memohon secara hukum bertentangan dengan peraturan perundang undangan dalam hal ini undang undang tahun tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana diubah menjadi undang undang tahun tentang perubahan kedua atas undang undang tahun peradilan tata usaha negara dan konsekuensi hukumnya adalah keputusan yang terbit adalah batal demi hukum. tentang memohon tidak menerapkan prinsip audit elem parte. bahwa dalil pemohon tentang memohon tidak menerapkan prinsip audit elem parte adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab makna dari prinsip tersebut adalah keseimbangan atau kedua belah pihak harus didengarkan dan diberikan kesempatan yang sama, sehingga prinsip tersebut tidak dapat dibebankan kepada memohon karena bukanlah kewenangan memohon untuk melibatkan pihak lain dalam perkara untuk menjadi pihak intervenient melainkan menjadi kewenangan pengadilan cast majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. bahwa dalam persidangan perkara nomor pilkada pt.tun. mks pengadilan tinggi tata usaha negara pemohon tidak pernah melakukan upaya dengan mengajukan diri sebagai pihak intervenient, sehingga tidak benar prinsip audit altera parte tidak bisa dibebankan kepada memohon sebab bukan kewenangan memohon. bahwa tidak menjadi kewenangan memohon untuk melakukan pembelaan atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada pasangan calon oleh karena menurut undang undang tahun memohonb. meng:hwa dalil pemohon tentang tahun adalah ketentuan yang tidak memenuhi asas legalitas, suatu ketentuan yang abstrak, multitafsir, tidak ketat (strict) sehingga ketentuan tersebut merupakan karet yang dapat menjerat secara serampangan kepala daerah dadalam uud nri merupakan dalil permohonan yang keliru untuk diterapkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, oleh karena dalil tersebut lebih tepat disematkan untuk dimohonkan uji materi (judicial review) kepada mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dishadap kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang diatur dalam ketentuan uud nri tahun jo. hurufhuruf menguji undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun tentang pembatalan terhadap pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tidak sah bahwa pembatalan pemohon sebagai pasangan calon walikota makassar dan wakil walikota makassar tahun adalah berdasar hukum sebagaimana tertuang dalamurat keputusan guo diterbitkan setelah melewati proses penyelesaian sengketa ditingkat bawaslu kota makassar, pengadilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung republik indonesia. pemohon tidak diikutsertakaand binding dengamenurut hukum(constitutional right) sebagai pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun tentang pemungutan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar adalah tidak sahberdasarkan putusan pengadilankarena terbukti melakukan pelanggaran dan tahun bahwa menindaklanjuti (eksekusi)nomor pilkada pt.tun. mks, maka memohodengan menetapkan satu pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun adalah menari syarifuddin, drg. rachmatika dewi justicia iqbal calon tunggal).serta dilakukan dengan demokratis dan seusai asas pemilihan. adapunmengenai dalil pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang kota makassar sama sekali tidak berdasar hukum oleh. karena pemohon bukanlah pasangan calon peserta pemilihan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun sehingga secara mutasi mutans pemohon tidak memiliki suara oleh karena itu pemungutan suara ulang yang didalilkan pemohon sama sekali tidak memiliki pondasi hukum untuk dikabulkan. bahwa pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila memenuhbukanlah kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus, selain itu pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penyelesaian hasil pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun sebab pemohon bukan pasangan calonnari syarifuddin, sh (dua ratus enam puluh drag. rachmatika dewi justicia iqbal empat ribu dua ratus empat puluh lima) suara kolom kosong (yang tidak setuju) (tiga ratus ribu tujuh ratus (ampat nas total suara sah (lima ratus enam puluwalikota dan wakil walikota makassar tahun tertanggal april vide bukti dengan pasangan calon sebagai berikut, menari syarifuddin, s.h. dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal. bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, berdasarkan undang undang pemilihan guo dan pmk guo, dapatlah dikatakan bahwa yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota. jika dalam pemilihan itu hanya terdapat satu pasangan calon, maka yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan diantaranya: pasangan calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari kpu kota untuk pemilihan walikota dan wakil walikota vide: huruf pmk nomor tahun bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan padahal statusnya telah dibatalkan sebagai pasangan calon oleh memohon kpu kota makassar? dengan berpegang pada tujuan hukum tertinggi, yaitu keadilan untuk semua maka menjadi penting kiranya pendudukan hati nurani, moral, dan akal sehat kita bersama bahwa terhadap pemohon tetap memiliki kedudukan hukum dengan basis argumentasi sebagai berikut: pemohon haruslah dimaknaivide bukti adapun tidak ditetapkannya pemohon sebagai pasangan calon berdasarkan putusan guo semuanya itu disebabkan karena ketidakpatuhan dan ketidaktaatan kpu kota makassar terhadap asas penyelenggara pemilihan yang berkepastian hukum. komisioner kpu kota makassar tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, adalah tidak memenuhi syarat keadilan, jika kpu kota makassar sebagai penyelenggara yang tidak taat hukum itu kemudian implikasinya ditanggung oleh pemohon. padahal kesalahan itu semata mata penyelenggaraan yang nyata nyata telah melakukannya. nemsebagai berikut: bukti ta. fotokopi surat keputusan nomor p.kwk hk. kpt kpu kot!bukti ta. fotokopi berita acara nomor p.kwk pi1. ba kpu kot tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun bukti ta. fotokopi surat keputusan nomor p.kwk hk.0o3. kpt kpu kot iv tentang penetapan pasangan calo. ba kpu kot iv tentang penetapan satu1. ba kpu kot iv tentang pelaksanaan penetapan putusan mahkamah agung terkait pembatalan penetapanputusan panas kota makassar nomor ps wsl.mks. tanggal februari bukti ta. fotokopi putusan pt. tun makassar nomor pilkada ptun. mks tanggal april bukti ta. fotokopi putusan nomor k tun pilkada tanggal april bukti ta. fotokopi putusan panas kota makassar nomor ps wsl.mks. v tanggal mei bukti ta. fotokopi surat kpu kota makassar nomor p.kwk hk.o7. sd kpu kot tanggal mei tentang konsultasi terkait putusan panas makassar bukti ta. fotokopi surat kpu ri. nomor hk. sd kpu v perihal jawaban atas putusan panas kota makassar nomor ps wsl.mks. v tanggal mei bukti ta. fotokopi surat kpu propinsi sulawesi selatan nomor hk. sd prov iv tanggal mei perihal tindak lanjut putusan panas kota makassar ps wsl.mks. v bukti ta. fotokopi surat kpu kota makassar p.kwk hm. sd kpu kot perihal tindak lanjut putusan panas kota makassar ps wsl.mks. v bukti ta. fotokopi berita acara rapat pleno nomor p.kwk pl. ba kpu kot tentang tindak lanjut putusan panas kota makassar ps wsl.mks. v bukti tb. fotokopi berita acara rapat pleno nomor p.kwk plepala lapas untuk kunjungan koordinasi pemilih lapas tentang tindak lanjut surat pl. sd kpu vi bukti td. fotokopi berita acara nomor p.kwk pitd. fotokopi form pleno db1 kwk tentang sertifikat rekapitulasitd. fotokopi surat komisi pemilihan umum nomorbukti ta. fotokopi foto foto anggota bawaslu kota makassar percetakan pt. temprina media grafika, i2.i. keterangan terkait pokok permohonan hasil pengawasan atas pokok permohonan keterangan hasil pengawasan terkait rekapitulasi perhitungan suara bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota makassar, perolehan suara dari pasangan calon dan suara tidak setuju kolom kosong) adalah sebagai berikut: nomor rachmatika dewi iqbal keterangan bawaslu kota makassar terkait proses penyelesaian sengketa pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa bawaslu kota makassar telah menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan, yang selanjutnya kami uraikan sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota makassar, terhadap penelitian persyaratan pencalonan atas diri pemohon. pemohon dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pada tanggal februari oleh memohon, yang selanjutnya disusul dengan dikeluarkannya keputusan kpu kota makassar nomor p.kwk hk. kpt kpu kot dan berita acara komisi pemilihan umum kota makassar nomor p.kwk pl. ba vide bukti pk bahwa setelah diterbitkannyamengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada panitia pengawas pemilihan kota makassar (vide bukti pk yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa pemohon sebagai petahana telah melakukan pelanggaran tahun tentang pemilihan dengan petit, agar pemohon dibatalkan sebagai pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar vide bukti pk bahwa, setelah proses pemeriksaan dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa nomor ps wsl.mks. panitia pengawas pemilihan kota makassar selanjutnya menerbitkan putusan nomor ps wsl.mks. yang pada pokoknya menolak permohonan menari syarifuddin, s.h. dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal dan menyatakan pemohon tidak melanggar tahun tentang pemilihan. (vide bukti pk bahwa atas putusan bawaslu kota makassar, pemohon mengajukan upaya hukum pada pengadilan tinggi tata usaha negara tun) makassar dan terhadap permohonan menari syarifuddin, s.h. dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal, tun makassar mengabulkan permohonan menari syarifuddin, s.h. dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal (vide putusan tun makassar nomor: g pilkada pt.tun .mks) bahwa terhadap putusan tun makassar sebagaimana terurai atas, kpu kota makassar mengajukan upaya hukum kasasi pada mahkamah agung, dan selanjutnya mahkamah agung dalam putusan nomor k tun pilkada yang pada pokoknya menguatkan putusan tun makassar. bahwa pada tanggal april kpu kota makassar selanjutnya menerbitkan keputusan nomor p.kwk hk. kpt kpu kot ivdengan pasangan calon menari syarifuddin, s.h. dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal dengan tidak mengikutsertakan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun (vide bukti pk bahwa atas surat keputusan kpu kota makassar, pemohon lalu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada panitia pengawas pemilihan kota makassar pada tanggal april yang kemudian registrasi tanggal mei dengan register permohonan nomor ps wsl.mks. v (vide bukti pk bahwa dalam proses penyelesaian sengketa nomor ps wsl.mks v pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar menari syarifuddin, dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal yang diwakili oleh kuasanya, pada tanggal mei memasukkan permohonan sebagai pihak terkait namun ditolak oleh bawaslu kota makassar dengan pertimbangan bahwa permohonan guo tidak berdasar, sebab tidak ada potensi kerugian yang nyata yang dimiliki oleh pasangan calon menari syarifuddin, dan drg. rachmatika dewi justicia iqbal sebagai pihak terkait. bahwa dalam putusannya, bawaslu kota makassar memutuskan dengan amar putus.vide bukti pk bahwa terhadap pokok pemohon mengenai proses pemungutan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun dengan calon tunggal tidak sah atau cacat hukum . perlu kami sampaikan bahwa bawaslu kota makassar tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai dan menerangkan atas dalil tersebut. keterangan bawaslu kota makassar mengenai tindaklanjut putusan sengketa oleh kpu kota makassar bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa bawaslu kota makassar nomor ps wsl.mks. v kpu kota makassar menindaklanjuti dengan menerbitkan surat nomor p.kwk hm. sd kpu kot perihal tindaklanjut putusan bawaslu kota makassar nomor: ps wsl.mks v tertanggal mei yang pada pokoknya menerangkan bahwa kpu kota makassar tetap berpedoman pada surat keputusan kpu nomor p.kwk hk. kpt kpu kot iv yang merupakan tindaklanjut terhadap putusan nomor k tun pilkada bahwa keterangan mengenai pokok pemohon pemohon terkait dengan keterangan tentang memohon tidak menerapkan prinsip audit elem parte . bawaslu kota makassar, tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai dan menerangkan dalil tersebut. keterangan atas penyelesaian sengketa oleh bawaslu kota makassar bahwa, bawaslu kota makassar telah menerima permohonan penyelesaian sengketa dengan (dua) permohonan yang registrasi dengan nomor ps wsl.mks. dan nomor: ps wsl.mks. v bahwa dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan sengketa nomor ps wsl.mks. 1i1bahwa dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan sengketa nomor: ps wsl.mks. viltelahse kota makassar, bawaslu kota makassar, beserta jajaran panwascam seoleh ppk berhubung akibatunaffsemeat im) nama menari syarifuddin, s.h. alah alamat jalan khairul anwar nomor rt. rw. kelurahan sawerigading, kecamatan ujung pandang, kota makassar, nama drg. rachmatika dewi justicia iqbal alamat jalan domba lr. nomor kota makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli dan juli masing masing memberi kuasa kepada muhammad rullyandi, s.h., m.h., alex candra, s.h., dr. afifullah tahir, s.h., m.m., anwar, s.h., muhammad nurussalam, s.h., m.h., habibi, s.h., adiwira setiawan, s.h., hendra soerjahrerdadi, s.h., dr. sjahrir cakar, s.h., m.h., alias ismail, s.h., m.h., hendra firmansyah, s.h., m.h., irfan idham, s.h., dedi aril sandi, s.h., dan hashi abdullah, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada tim hukum appicicu pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun serta surat kuasa tambahan) no: sk.mk i&i vi tanggal julroy fahmi, s.h., m.h., deni aulia ahmad, s.h., sururudin, s.h., elang enemy, s.h., m.h., khairul fadli, s.h., m.h., iqbal samaran putra, s.h., m.h., dan yusmarini, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum iha iha law firm, yang dalam hal.muhammad dul ikrar, s.h., m.h., dalam hal ini kesemuanya memilih domisili hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum advokat legal audit consultant yang beralamat jalan k.h. ahmad dahlan,tahun sebagai undang undang yang mengatur pemilihan kepala daerah,rdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikanahun telah menjamin dapat dilaksanakannya pemilihan. kepala daerah dengan semangat demokrasi yang menempatkan hak bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwa tentang ketidaksesuaian antara data saksi dan data penyelenggara tidaklah terkonfirmasi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi pemohon sama sekali tidak dapat memperlihatkan bukti (data yang dianggap berbeda) kepada penyelenggara cg. panas kecamatan template dan ppk template sehingga penyelenggara cg. panas kecamatan template dan ppk template tidak dapat membandingkan data saksi dan data penyelenggara. vide: bukti da1 kwk) bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada saat rekapitulasi dibacakan pada tingkat pps, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi, mengenai selisih perolehan suara dan saksi tidak pernah memperlihatkan kwk yang akan dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh penyelenggara dan saksi paslon juga tidak mempersoalkan mengenai hasil perolehan pada saat rekap ditingkat kecamatan (vide: bukti da2 kwk) bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kotak suara yang tidak memiliki gembok dan segel. bahwa berdasarkan hasil pengawasan,bawaslu kota makassar menerangkan bahwa terdapat beberapa kotak suara yang kehilangan kunci gembok yakni pada kelurahan cabang bang serta pada tps dan yang kehilangan kunci gembok, tetapi gembok dalam keadaan tersegel kemudian kelurahan bonto duri ada kotak suara tidak tertembak disebabkan kotak suara tersebut tidak memiliki engsel yakni pada tps dan bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat form yang tidak berhologram. bahwa berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan yang tidak berhologram dan kemudian pada kelurahan bonto duri juga terdapat kwk yang tidak berhologram yakni pada tps dan yang hal ini disebabkan pps bonto duri terlambat memberikan hologram kepada kpps hal ini yang membuat saksi mengajukan keberatan dalam menandatangani dokumen. (bukti: pk model hasil pengawasan). bahwa yang didalilkan oleh pemohon pada permohonan pemohon pada halaman point dan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: : .saksi pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi.dst atas dalil tersebut, bawaslu kota makassar menerangkan: bahwa dari hasil pengawasan bawaslu kota makassar, ditemukan adanya dokumen adminstrasi yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut untuk pemilihan walikota dan wakil walikota makassar dengan tanpa alasan (bukti: pk model da2 kwk) iv. kecamatan tallo bahwa dalil pemohon sebagaimana termuat pada poin dalakukan koreksi dan mencocokkan antara c7 kwk dengan c kwk dan ditemukan selisih, sehingga ppk kecamatan tallo memperbaiki c kwk dari jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan menjadi disaksikan dan dipakai bersama oleh saksi dan pps kelurahan pengampu, kemudian ppk kecamatan tallo membuat form da2 kwk sebagai kejadian khusus. bukti: pk laporan hasil pengawasan, da2 kwk, c kwk). bahwa sebagaimana dalil pemohon pada poin berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota makassar, untuk rekapitulasi tingkat kecamatan pada tps kelurahan pengampu tidak ditemukan kesalahan penginputan perolehan suara untuk kolom kosong yang berjumlah yang berakibat pada perubahan c1 kwk sebagaimana yang didalilkan pemohon pada poin tersebut (vide bukti pk c1 kwk) bahwa sesuai.ncocokkan antara c7 kwk dengan c kwk dan ditemukan selisih tersebut, sehingga ppk melakukan koreksi terhadap c kwk dari jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan menjadi kemudian disaksikan dan dipakai bersama oleh saksi dan pps kelurahan pengampu sehingga ppk kecamatan tallo membuat form da2 kwk sebagai kejadian khusus (vide bukti: pk. pada tps kelurahan pengampu,tidak ditemukan kesalahan input angka terhadap jumlah suara yang tidak terpakai sebagaimana dalil pemohon pada poin dan selanjutnya pada tps juga tidak ditemukan kesalahan jumlah suara sah sisa suara dari menjadi sesuai dalil pemohon pada poin sedangkan pada tps dalam dalil pemohon poin yang menyatakan adanya perbedaan suara paslon dan kolom kosong adalah dalil yang tidak terjadi,sebab kelurahan pengampu hanya berjumlah tps sehingga tidak ada tps (vide bukti: pk laporan hasil pengawasan da2 kwk) bahwa terhadaphasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada tps kelurahan rappokalling, ditemukan selisih pada c kwk hologram halaman yang dibacakan oleh pps kelurahan rappokaling, dimana dalam kwk hologram halaman tersebut, dalam jumlah surat suara yang digunakan berjumlah sedangkan c kwk milik bawaslu kecamatan tallo dalam jumlah surat suara yang digunakanditemukan c kwk yang dipegang bawaslu kecamatan tallo sejalan dengan ci plant kwk dan konfirmasi kepada saksi dan saksi mengakui, sehingga ppk kecamatan tallo melakukan koreksi dan memperbaiki c kwk hologram halaman tersebut dari jumlah surat suara yang digunakan menjadi dankan berita acara da2 kwk sebagai kejadian khusus. bukti: pk laporan hasil pengawasan,). bahwa sesuai dalil pemohon poin dengan memperhatikan hasil pengawasan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan pada tps kelurahan rappokalling terjadi selisih pada c kwk hologram halaman dimana pengguna hak pilih dalam dpt sebanyak kemudian jumlah seluruh pengguna hak pilih sehingga terjadi selisih jumlah suara sah dan tidak sah dibandingkan dengan pengguna hak pilih sebanyak laluagar membuka c7 kwk, setelah membuka c7 kwk ditemukan kesalahan pengguna hak pilih dalam dpt dan jumlah seluruh pengguna hak pilih, kemudian ppk kecamatan tallo mengoreksi dan memperbaiki dari pengguna hak pilih menjadi dan kemudian dari jumlah seluruh pengguna hak pilih menjadi dalam c kwk hologram halaman disaksikan dan dipakai bersama oleh saksi dan pps kelurahan rappokalling, lalu ppk kecamatan tallo membuat berita acara da2 kwk vide bukti: da2 kwk) bahwapada tps kelurahan rappokalling, ditemukan kesalahan penulisan pada c1 kwk berhologram yang dibacakan oleh pps kelurahan rappokalling dan c1 kwk yang dipegang oleh bawaslu kecamatan tallo ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah, dimana pada c1 kwk berhologram tertulissetelah melihat c1 plant kwk dan ternyata jumlah suara sah untuk pasangan calon nomor urut berjumlah dan kolom kosong sehingga jumlah seluruh suara sah sehingga ppk kecamatan tallo memperbaiki c1 kwk berhologram tersebut dari jumlah suara sah dari menjadi disaksikan dan dipakaipada c kwk yang dipegang oleh bawaslu,menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan,sehingga ppk mengoreksi dan memperbaiki c kwk milik bawaslu dari menjadi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color, disaksikanda2 kwk. vide bukti: pk laporan hasil pengawasan, c kwk dan6 c kwk hologram halaman sehingga bawaslu kecamatan tallo mempertanyakan kepada pps kelurahan rappokalling dan ppk kecamatan tallo, lalu ppk kecamatan menjelaskan terjadi kesalahan penulisan pada pengguna hak dalam dpt ktp atau surat keterangan dan jumlah seluruh pengguna hak pilih sehingga ppk kecamatan tallo mengkoreksi c kwk hologram halaman pada pengguna hak pilih dalam dpt ktp atau surat keterangan sebanyak menjadi dan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak menjadisangga, pada saat kotak suara tps dan kelurahan sangga, bawaslu kecamatan tallo menemukan sampul c kwk dan c1 kwk hologram yang berada dalam kotak tidak tersegel, sehingga saksi meminta ppk kecamatan tallo membuat berita acara da2 kwk sebagai kejadian khusus.sangga, ditemukan selisih total perolehan suara pasangan calon dsangga dan ppk kecamatan tallo dan merekomendasikan agar membuka ci plant kwk, sehingga ditemukan pada c1 plant kwk jumlah suara sah pasangan calon nomor urut berjumlah kemudian ppk mengoreksi dan memperbaiki c1 kwk hologram dari suara sah menjadi disaksikan dan dipakai bersama oleh saksi dan pps kelurahan sangga, lalu ppk membuatkalumpang, terdapat gembok pada kotak suara yang masih tersegel tetapi pada saat ingin dibuka dengan menggunakan kunci dari kotak suara tps gembok tersebut tidak mau terbuka sehingga dilakukan pembukaan paksa dengandisaksikan oleh saksi, ppk kecamatan tallo dan bawaslu kecamatan tallo, setelah dibuka paksa dan dikeluarkan sampul c kwk yang masih tersegel, kemudian ppk kecamatan tallo membuat berita acara da2 kwk sebagai kejadian khusus atas permintaan saksi tingkat kecamatan pada tps kelurahan kalumpang, terdapat kesalahan penjumlahan seluruh suara sah pada c1 kwk berhologram yang dibacakan oleh pps kelurahan kalumpang, sehingga bawaslu mempertanyakan hal tersebut kepada pps dan ppk kecamatan tallo dan merekomendasikan untuk dilakukan penjumlahan ulang, setelah dilakukan penjumlahan ulang oleh ppk kecamatan tallo dari jumlah suara urut berjumlah ditambah jumlah suara kolom kosong hasilnya kemudian ppk kecamatan tallo mengoreksi dan memperbaiki c1 kwk berhologram tersebut dari jumlah seluruh suara sah. tingkat kecamatan pada tps kelurahan kalump, sehingga ppk kecamatan tallo mengoreksi dan memperbaiki c kwk pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color darintang, tidak ditemukan perubahan c kwk dari menjadi sesuai dengan yang dialihkan pemohon pada poin tetapi bawaslu kecamatan tallo menemukan selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan dikurangi jumlah surat suara yag dikembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color, jumlah surat suara digunakan,sehingga ppk kecamatan menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak sehingga ppk kecamatan tallo merubah dari menjadi daripada jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak98 ppk kecamatan tallo merubah dari menjadi hal tersebuttotal perolehan suara pasangan calonklantang dan ppk kecamatan tallo dan merekomendasikan membuka kembali ci plant kwk, setelah membuka c1 plant kwk ditemukan jumlah suara urut berjumlah dan kolom kosong berjumlah sehingga ppk kecamatan tallo mengoreksi dan memperbaiki c1 kwk hologram sehingga jumlah suara sah pasangan calon nomor urut dari menjadi dan jumlah suara sah kolom kosong dari menjadi yangsebanyak sebanyak sehingga ppk kecamatan tallo mengkoreksi dan merubah jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color dari menjadi pada c kwk halaman yang disaksikan dan dipakai bersama saksi dan pps kelurahan la'datangtidak ditemukan dalil pemohon pada poin karena pada tps ditemukan dalam kotak suara c kwk dan c1 kwk berhologram, bahwa pada bukti da2 kwk pemohon bertanda tangan saksi bernama syamsul alam tetapi yang menghadiri pelaksaan rekap pada kelurahan rappojawa adalah saksi rachmat sukarsebanyak sehingga ppk mengoreksi dan memperbaiki c kwk hologram tersebut dari jumlamahkamah dituntut untuk memberikan jalan keluar dari kebuntuan yang ditimbulkan oleh tahun yang dimohonkan pengujian ini. keadaan demikian telah menyebabkan kpu: hal yang harus dipertimbangk.penulisan pada pengguna hak pilih dalam dpt dan jumlah seluruh pengguna hak pilih pada c kwk hologram halaman sehingga ppk mengoreksi dan memperbaiki c kwk hologram halaman dari pengguna hak pilih dalam dpt menjadi dan dari jumlah seluruh pengguna hak pilimbuatara cadangan, sehingga ppk kecamatan tallo mengara cadangankecamatan tallo melakukan koreksnjadi yang disaksikan dan dipakai bersama oleh saksi dan pps kelurahan maluku bodoh, kemudian ppk kecamatan tallo menuangkan hal tersebut kedalam da2 kwkmelakukan kjadimaluku bodoh, terdapatpada tps sebanyak tps sebanyak tps sebanyak tps sebanyak dan tpspada tps dan sedangkan untuk tps dan terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sehingga ppk kecamatan tallo melakukan koreksi dan memperbaiki c kwk hologramsedangkan pada tps dari jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan menjadi dan pada ips dari jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan menjadi yang disaksikan dan paratotal perolehan suara pasangan calon dan kolom kosong dibandingkan total jumlah suara sah pada c1 kwk berhologram, sehingga bawaslu kecamatan tallo mempertanyakan hal tersebut kepada pps dan ppk kecamatan tallo dan merekomendasikan untuk membuka c1 plant kwk, dan setelah melihat c1 plant kwk ditemukan bahwa jumlah suara pasangan calon sebanyak dan kolom kosong sebanyak sehingga ppk kecamatan tallo melakukan perbaikan terhadap c1 kwk hologram pada perolehan suara pasangan calon yang sebelumnya sebanyak suara sah diubah menjadi suara sah dan jumlah suara sah kolom kosong yang sebelumnya diubah menjadi suara sah, mengikuti c1 plant kwk, yang disaksikan dan dipakai bersama oleh saksi dan pps kelurahan maluku bodoh dan juga ditemukan selisih jumlah suara sah dan tidak sah dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih pada c1 plant kwk dan c1 kwk, kemudian ppk kecamatan tallo melakukan perbaikan c1 kwk dari jumlah suara tidak sah menjadi berdasarkan c1 plant kwk,. vide bukti: pk laporan hasil pengawasan, c1 kwk, da2 kwk) kecamatan bontoa bahwa sehubungan dengan dalil pemohon pada halaman s d yang pada pokoknya menyatakan bahwa: rekapitulasi tingkat kota, khususnya kecamatan bontoa dilakukan tanpa adanya c1 kwk dalam kotak suara panas kecamatan bontoa atas dalil tersebut member keterangan bahwa: bahwa pada tanggal juli bertempat aula kantor kecamatan bontoa, pada pukul wita. panitia pemilihan kecamatan ppk) bontoa memasukkan semua berkas perlengkapan hasil rapat rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan sebagaimana ketentuan yanghuruf (a) sampai (k). hal ini senada dengan himbauan lisan dari bawaslu kecamatan bontoa (vide bukti: pk form laporan hasil pengawasan) kepada ppk bontoa, bahwa selanjutnya, ppk kembali melaksanakan tugasnya dengan merampungkan keseluruhan berkas dan kemudian kotak suara dikunci lalu diberi segel kpu. atas himbauan panas kecamatan bontoa, maka ketua ppk bontoa menyatakan bahwa isi kotak sudah sesuai dengan perbawaslu guo, sehingga dalil yang disiarkan yaitu formulir pada dasarnya telah berada dalam kotak suara kecamatan bontoa vide bukti: pk foto berkas berkas yang dimasukkan kedalam kotak suara). pada tanggal juli bertempat hotel malone makassar pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara untuk kecamatan bontoa berlangsung, yaitu pada pukul wita. tidak ditemukan adanya formulir model da. kwk sehingga terjadi walk out (wo) pada pukul wita yang dilakukan oleh saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar nomor urut (satu). namun bawaslu kota makassar menrekomendasi kan untuk dibuka da.kwk plant dan dicocokkan dengan da kwk yang dimiliki oleh bawaslu kota makassar, dan tidak ada perbedaan dengan arsip yang dibacakan oleh ppk bontoa bahwa sehubungan dengan dalil pemohon pada halaman s.d. yang pada pokoknya menyatakan bahwa: kpu kota makassar tidak melaksanakan perintah dari kpu terkait rapat koordinasi kesiapan akhir pemungutan. atas dalil tersebut, bawaslu kota makassar tidak pernah menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran. bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, pada halaman poin yang pada pokoknya berisi: adanya laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh panitia pengawas pemilihan umum kota makassar . bahwa atas dalil permohonan pemohon, bawaslu kota makassar menerangkan telah menerima laporan dan temuan. semua laporan dan temuan tersebut ditindaklanjuti oleh bawaslu kota makassar sebagaimana ketentuan yang peraturan perundang undangan. namun laporan atau temuan yang terbukti saja yang diteruskan atau direkomendasikan kepada lembaga yang bersangkutankota makassar, bawaslu kota makassar, beserta jajaran panwascamnya oleh ppk berhubung karenaenano: p.kwk pl. ba kpu kot iv tentang perubahan berita acara nomor:vide bukti pk formulir laporan hasil pengawasan nomor: sn. pm. vii tertanggal juli: 7t1 p.kkw hk.o3nomor nama pasangan calon perolehan suara menari syarifuddin, sh. dan drg. andi rachmatika dewi iqbalvide bukti pk keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor: p.kwk hk)vide bukti: pk bahwa secara spesifik ketentuan yang mencerminkan suatu kondisi bahwa pembentuk undang undang memiliki kehendak dalam membuat open legal policy tentang ambang batas sebagaimana nomor tahun yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun haruslah dimaknaimerespon peristiwa tersebut menjadi temuan dengan register nomor::vide bukti: pk kajian temuan nomor: tm pg.pw kota vi: kedua, sentra gakkumdu sepakat untuk tidak melanjutkan tahap selanjutnya, dengan alasan.: :vide pk nomor: lp pg.pw kota vi:vide bukti pk kajian laporan nomor: lp pg.pw kota vii kota dan wakil wali : lp pw kota vivide bukti: pk kajian laporan nomor: lp pg.pw kota v11 i2. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, panitia pengawasnomor: sn. hm. x1 tertanggal november kepada walikota makassar, sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota serentak tahun untuk menjaga fungsi rukun warga rw) dan rukun tetangga rt) sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar hidup antar warga kota makassar: bukti pk fotokopi surat nomor: sn. tu. x tertanggal desember permintaan peserta sosialisasi dalam rangka pengawasan partisipatif dan mengutus ketua rt sebanyak orang sebagai peserta sosialisasi, bukti pk fotokopi surat nomor: sn. pm. x11 tertanggal desember hal: undangan sebagai narasumber kepada komisi aparatur sipil negara kain) ri, dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi aparatur sipil negara asn) pemerintah kota makassar, bukti pk fotokopi surat nomor: sn. pm. x11 tertanggal desember perihal permintaan peserta sosialisasi pengawasan partisipatif bagi aparatur sipil negara asn) menuju pemilu yang berkualitas dan bermartabat: bukti pk fotokopi surat nomor: sn pm. x11 tertanggal desember perihal undangan peserta, sosialisasi pengawasan partisipatif bagi aparatur sipil negara asn) bagi guru sd, smp, sma smk sederajat, bukti pk fotokopi rekapitulasi temuan laporan dugaan pelanggaran bawaslu kota makassarbukti pk fotokopi kajian laporan nomor: lp pw kota v1172018 tentang dugaan pelanggaran netralitas walikota makassar: bukti pk fotokopi kajian dugaan pelanggaran nomor: lp pw kota v1172018 tentang dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara tanpa dihadiri oleh saksi pasangan calon: bukti pk fotokopi berita acara pembahasan sentra gakkumdu kota makassar nomor: sg ba kota v11 tanggal juli tentang proses penanganan pelanggaran dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara, bukti pk fotokopi putusan nomor register permohonan: ps wsl.mks. tentang dugaan pelanggaran pada oleh pasangan calon petahana, bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan pemilu kecamatan ujung pandang, bukti pk fotokopi model c7 kwk daftar hadir pemilihps kelurahan pisang utara,surat pernyataan tentang kehilangan kunci kotak suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan serta walikota dan wakil walikota tahun panitia pemilihan kecamatan ujung pandang kota makassar: bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan pemilu panwascam. dan wakil bupati walikota dan wakil walikota tahun tingkat kecamatan makassar: bukti pk fotokopi model daa.kwk, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahunada kelurahan barang: bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan pemilu panwascam kecamatan template, da2 kwk, dan c1 kwk, bukti pktemplate dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun, bukti pk fotokopi hasil pengawasan ppl bontoduri, kecamatan template yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon: bukti pk fotokopi hasil laporan pengawasan bawaslu kecamatan tallo dan model da2 kwk kelurahan panama kecamatan tallo: kwk,1 kwk tps kelurahan panammpu kecamatan talloengampu, kecamatan tallo, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan panas, kecamatan tallo, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan, c kwk, da2 kwk) kelurahan rappokalling, kecamatan tallo, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan, c1 kwk,. da2 kwk kel. sangga kecamatan tallo: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan, c1 kwk, da2 kwk kelurahan kalumpang kecamatan tallo: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan, c1 kwk, da2 kwk kelurahan la'datang kecamatan tallo: bukti pk laporan hasil pengawasan, c1 kwk, da2 kwk kel. rappojawa kecamatan tallo, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan, c1 kwk, da2 kwk kelurahan maluku bodoh kecamatan tallo: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan panas kecamatan bontoa, bukti pk fotokopi dokumentasi pengisian kotak suara, bukti pk fotokopi hasil pengawasan bawaslu kota makassar nomor sn. pm. vi1 tertanggal juli bukti pk fotokopi keputusan komisi.pk fotokopi kajian temuan nomor tm pg.pw kota v1 terkait dengan dugaan pelanggaran memilih lebih dari satu kali kecamatan bontoa, bukti pk fotokopi kajian temuan nomor tm pg.pw kota terkait dengan dugaan pelanggaran memilih lebih dari satu kali kecamatan biringkanaya, bukti pk fotokopi kajian temuan nomor tm pw kota terkait dengan dugaan pelanggaran merubah hasil pemungutan suara kecamatan template, bukti pk fotokopi kajian laporan nomor: lp pw kota o1 v1 terkait dengan dugaan pelanggaran merubah hasil pemungutan suara di. kecamatani.: dilaksanakan dengan perintah uud uitvoering van wetteliike voorschrift, pemilihan umum kepala daerah yang diikuti oleh satu pasangan calon, maka berpotensi kuat dipengaruhi oleh kejadian kejadian faktual yang sangat berpotensi memberikan dampak sistemik dengan berbagai ragam bentuk pelanggaran yang melibatkan template, bukti pk fotokopi kajian laporan nomor lp pw kota vi1 terkait dengan dugaan pelanggaran membuka kotak suara dengan tidak hadiri oleh saksi pasangan calon: bukti pk fotokopi kajian laporan nomor lp pw kota vi1 terkait dengan dugaan pelanggaran ketidaknetralan walikota makassar,.telah mengajukan eksepsi mengenaimempermasalahkan tentang hal hal yang bersifat administratif sertayang benar menurut pemohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. i3 menimbang bahwa terlepas dari adanya eksepsi memohon tersebut. (vide bukti bukti ta., dan selasa, juliwalikota dan wakil walikota makassar, dan massif serta secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.peristiwa peristiwa atau hal hal yang didalilkan pemohon sebagai alasan untuk menunda pemberlakuan berada luar kewenangan mahkamah untuk menghadirinya. lagi pula seluruh hal yang dialihkan tersebut, berdasarkan keterangan panitia pengawas pemilihan kota makassar seluruhnya sudah ditindaklanjutidan berita acara komisi pemilihan umum kota makassarbertanggal april (vide bukti p 5j(vide bukti ta.005j junctovide bukti bukti ta.006jjumlah penduduk kota makassarkassar, bahwa dengan demikian jumlahyang tidak setuju (kolom kosong) adalah suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan suara yang tidak setuju (kolom kosong)makassar dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassa, ketidaknetralan asn. keluhan terhadap mobilisasi dan ketidaknetralan asn menjadi faktor kuat pengaruh politik dalam birokrasi. meskipun duayelenggaraan pemilihan kepala daerah hingga berakhir pada pengumuman calon terpilih. oleh karena itu faktor faktor seperti: mobilisasi jaringan struktural asn, kampanye terselubung melalui agenda kerja pejabat, penggunaan fasilitas negara, rotasi atau perombakan jabatan struktural, komputasi yang dilakukan oleh kepala daerah yang tidak ikut dalam pencalonan terhadap kekuatan birokrasi melalui kebijakan dalam bentuk pelaksanaan pilkada melalui surat edaran, memo harian, tekanan, kemudian adanya instruksi dari pejabat diatasnya untuk menjadi tim sukses, relawan, atau juru kampanye menjadi ruang ekslusif kekuatan birokrasi yang harus dibuktikan melalui mahkamah konstitusi sebagai benteng terakhir (het laatste blower)::,kolom kosong. secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. adanya keterlibatan aktif ir. mohammad ramadhan komando selaku walikota makassar beserta jajaran pemerintah kota makassar yang berstatus sebagai aparatur sipil negara asn) yang secara aktif ikut mensosialisasikan, mengarahkan dan atau memobilisasi pemilih untuk memilih kolom kosong pada pemilihan serentak tanggal juni yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif tsm): terstruktur karena dilakukan oleh pejabat pemerintah kota cast ir. mohammad ramadhan komando selaku walikota makassar yang melibatkan asn semua tingkatan, khususnya camat, lurah hingga dan rt: sistematis karena terencana dengan matang (by design) dan tidak bersifat sporadis:kelurahan. n. bahwa pelanggaran tsm sebagaimana dimaksud pada uraian huruf atas adalah merupakan peristiwa luar biasa, karena dikoordinir dan dikendalikan oleh seorang walikota yang notabene bukanlah pasangan calon (petahana) yang berkontestasi pada kegiatan pemilihan yang juga secara hukum harusnya berlaku adil pada setiap paslon yang bertarung dalam pemilihan termasuk kepada pemohon. hal inipelanggaran tsm yang terjadi semakin diperparah oleh sikap dan perilaku penyelenggara bawaslu kota makassar dan memohon) yang tidak profesional dan cenderung menunjukkan adanya keberpihakan pada kolom kosong, sehingga menyisakan puluhan persoalan yang belum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal persoalan persoalan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara. persoalan persoalan yang pemohon maksud diantaranya sebagai berikut yang secara rinci akan diuraikan pada bagian pokok permohonan: adanya pembiaran yang dilakukan oleh bawaslu kota makassar terkait dengan pelanggaran pelanggaran pada setiap tahapan yang menguntungkan kolom kosong, adanya beberapa laporan pelanggaran yang melibatkan asn dan atau relawan relawan kolom kosong yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh bawaslu kota makassar: adanya oknum oknum panwascam yang secara aktif mengarahkan pemilih untuk memilih kolom kosong: adanya rekomendasi bawaslu terkait dengan persoalan dpt ganda yang tidak dijalankan oleh kpu yang menguntungkan kolom kosong, adanya oknum oknum tingkat kpps maupun ppk yang meloloskan pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt yang menguntungkan kolom kosong, adanya penggelembungan suara tingkat kpps dan ppk yang melibatkan oknum oknum penyelenggaran, hilangnya form da kwk salah satu kecamatan tanpa alasan yang jelas, tidak adanya tindak lanjut dari setiap keberatan yang diajukan oleh pemohon pada tahap rekapitulasi tingkat kpps dan ppk kecamatan. bahwa dengan adanya peristiwa luar biasa sebagaimana telah diuraikan oleh pemohon pada uraian huruf dannderang sangat mempengaruhi kualitas dan hasil penghitungan suara tersebut. pemohon percaya bahwa mampu menerapkan prinsip hukum nullius nemo commodo.g .uraian: b. bahwa keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor: t1cc. bahwa permohonan pemohon telah terdaftar mahkamah konstitusi pada hari selasa tanggal juli berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor:koko) sebagai berikut: nomor perolehan menari syarifuddin, sh. dan drg. andi (momanabemaaa dimana berdasarkan tabel atas pemohon berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak suara,tentang hasil pemilihan umum bahwa berdasarkan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut: nomor perolehan menari syarifuddin, sh. dan drg. andi momanasemaaa mence pragmrosone tag bahwa perolehan suara kolom kosong koko) sebesar adapun pelanggaran yang dilakukan moh. ramadhan komando secara terstruktur, sistematis dan massif diurai sebagai berikut: . terstruktur: bahwa terstruktur menurut maruarar siahaan (mantan hakim konstitusi)bahwa pada faktanya moh. ramadhan komando selaku walikota makassar telah mengendalikan satuan kerja perangkat daerah skpd) atau organisasi perangkat daerah opd), camat, lurah kota makassar, sedangkan untuk menggerakkan perangkat kelurahan setingkat rukun warga rw) dan rukun tetangga rt), maka moh. ramadhan komando telahdimana dilakukan pemilihan serentak ketua rukun warga rw) dan ketua rukun tetangga rt) yang telah dilantik sebanyak untuk ketua rt rw, sedangkan calon ketua rukun warga rw) dan ketua rukun tetangga rt) yang tidak terpilih atau kalah dalam pemilihan tetap diangkat menjadi penasehat walikota makassar sejumlah penasehat wali kota, dan mengangkat ketua lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) sebanyak yang dibawah koordinasi langsung moh. ramadhan komando selaku walikota makassar bahwa struktur inilah yang digunakan untuk kepentingan politik moh. ramadhan komando selaku walikota makassar, mulai dari mengumpulkan dukungan kartu tanda penduduk ktp) untuk kepentingan moh. ramadhan komando maju sebagai calon perseorangan, mensosialisasikan dan memenangkan kolom kosong koko) bahwa moh. ramadhan komando pada tanggal februari oleh komisi pemilihan umum kota makassar telah menyatakan moh. ramadhan komando dan indira mulia sari paramastuti ilham sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar berdasarkan keputusan komisi pemilihan umumbahwa setelah penetapan pasangan calon umumkan oleh komisi pemilihan umum kota makassar, pemohon mengajukan permohonan pada panitia pengawas pemilihan umum kota makassar register nomor: ps wsl.mks. tanggal februari dengan amar putusannya sebagai berikut: menetapkan mengabulkan jawaban memohon dan pihak terkait: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan surat keputusan nomor p.kwk hk. kpt kpu kot tentang penetapan.dan berita acara penetapan nomor: p.kwk p1. ba kpu kot tanggal februari adalah sah dan mengikat. bahwa setelah adanya putusan dari panas kota makassar:patas putusan putusan pengadilan nomor: k tun pilkada vide bukti putusan pengadilan perkara nomor: g pilkada pt.tun.mks vide bukti komisi pemilihan umum kota makassar menindak lanjuti putusan tersebut dengan menerbitkan surat keputusan nomor: p.kwk hk. kpt kpu kot iv tertanggal april vide bukti junctokeputusan komisi pemilihan umumsetelah didiskualifikasi moh. ramadhan komando mengajukan permohonan aktif kembali untuk menjadi walikota makassar meskipun masa cutienya belum berakhir yaitu masa cuti sejak tanggal februari dan berakhir pada tanggal juni dan aktif kembali sebagai walikota makassar pada hari senin tanggal juni sebagai walikota makassar. vide bukti bahwa sejak aktif kembali sebagai walikota makassar mulai melakukan tindakan konsolidasi birokrasi dalam rangka sosialisasi dan pemenangan kolom. kosong koko), adapun tindakan yang dilakukan oleh walikota makassar yaitu: pada hari senin tanggal juni memanggil seluruh camat sekota makassar yang berjumlah orang bertempat ruang pola kantor balaikota makassar untuk konsolidasi birokrasi yang juga dihadiri oleh relawan dan tim pemenangan moh. ramadhan komando yang kemudian digerakkan menjadi tim pemenangan kolom kosong koko), setelah memanggil camat tersebut tanggal juni moh. ramadhan komando sebagai walikota makassar kemudian memberhentikan camat tersebut yang tidak bersedia memenangkan atau mendukung kolom kosong koko) sesuai keinginan walikota makassar moh. ramadhan komando berdasarkan keputusan walikota nomor: sampai nomor: vide bukti cc. setelah memberhentikan camat tersebut menunjuk dan mengangkat sekertaris kecamatan sebagai pelaksana tugas plt) camat dan juga menjabat sebagai sekretaris ppk kecamatan masing masing. adapun misi dari plt camat tersebut adalah untuk memenangkan kolom kosong koko) daerahnya masing masing dengan cara mengkoordinir lurah lurah sampai kepada tingkat dan rt. selain itu plt camat juga merangkap jabatan sebagai sekertaris ppk kecamatannya masing masing, sehingga plt camat tersebut mempunyai akses untuk mempengaruhi penyelenggara tingkat pps maupun kpps, yaitu dimulai dari distribusi undangan (undangan pemilih) yang hanya diberikan kepada pendukung kolom kosong, juga ikut mempengaruhi proses pemungutan suara ditingkat tps maupun ditingkat ppk kecamatan, terutama dalam jabatannya sebagai sekretaris ppk dikecamatan masing masing mempunyai akses masuk kedalam tempat penyimpanan kotak suara yang bertempat kantor kecamatan masing masing sehingga banyak terjadi kotak suara yang dibuka secara illegal karena dilakukan tanpa adanya berita acara dan disaksikan oleh saksi pemohon dengan tujuan merubah hasil rekapitulasi untuk memenagkan kolom kosong. bahwa tindakan lainnya dari moh. ramadhan komando selaku walikota makassar yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terstruktur yaitu pada hari sabtu tanggal juni mengundang seluruh jajaran ketua rt, rw, ketua lpm, penasehat walikota, tokoh masyarakat dan ormas untuk hadir pada acara halal halal tersebut yang dilaksanakan gedung celebes convention center ccc) kota makassar vide bukti yang dihadiri oleh pejabat pemkot makassar dan asn lingkup kota makassar. kegiatan halal halal tersebut hanyalah kamuflase modus yang dijadikan kampanye kolom kosong. bahwa moh. ramadhan komando selaku walikota makassar menyatakan perang untuk memenagkan kolom kosong dimana hal tersebut disampaikan hadapan camat sekota makassar dengan mengatakan, camat camat kalau besok kita kalah kita perang , vide bukti bahwa sebelum hari pencoblosan moh. ramadhan komando selaku walikota melakukan kunjungan semua kecamatan sekota makassar untuk mengontrol semua tim pemenangan kolom kosong tingkat kecamatan, bahkan setelah pencoblosan moh. ramadhan komando mendatangi kantor kecamatan secara diam diam masuk tempat penyimpanan kotak suara yang saat dipergoki oleh jurnalis, moh. ramadhan komando kaget dan memerintahkan pengawalnya untuk memukul dan mengeroyok jurnalis tersebut ketika melakukan peliputan, bahwa setelah pemungutan suara tanggal juni dan setelah diumukan hasil hitung cepat (@uik count) dari beberapa lembaga survey yang memenangkan kolom kosong koko), moh. ramadhan komando selaku walikota makassar bersama ratusan asn .dan tim relawan kolom kosong melakukan perayaan kemenangan kolom kosong kediamannya vide bukti hal ini semakin menegaskan bahwa moh. ramadhan komando selaku walikota memang terlibat secara langsung untuk memimpin dan menggerakkan tim kemenangannya untuk memenangkan kolom kosong koko): bahwa atas sikap keberpihakan moh. ramadhan komando selaku walikota terhadap kolom kosong tersebut atas, telah mendapat teguran keras dari penjabat pj) gubernur sulawesi selatan soni suhartono, karena tindakan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan etika pemerintahan, sebab sebagai seorang walikota moh. ramadhan komando seharusnya bersikap netral dan adil dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun vide bukti apalagi penyebab moh. ramadhan komando diberi sanksi diskualifikasi oleh mahkamah agung adalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan kota makassar untuk kepentingan pemilihan walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahun bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka sangat jelas dan terang benderang bagaimana keterlibatan moh. ramadhan komando selaku walikota mengontrol dan mengendalikan perangkat asn, rt, rw, ketua lpm, penasehat walikota, tokoh masyarakat dan ormas aktif secara terstruktur mensosialisasikan, dan menggerakkan pemilih untuk memilih dan memenangkan kolom kosong koko) yang sudah pasti sangat berpengaruh terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon yang sebelumnya telah dilaporkan oleh pemohon: laporan kepada panitia pengawas pemilu kota makassar vide buktketua komisi aparatur sipil negaravide bukti sistematis sistematis adalah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sistematis, jika pelanggaran tersebut dilakukan dengan perencanaan dan mengkoordinasikan secara matang, bahwa pada faktanya perencanaan untuk mengendalikan dan mengontrol rw, dan penasehat kota makassar, ir. mohammad ramadhan komando selaku walikota makassar pada tahun telah membuat danbahwa sebagai tindak lanjut dari berkali tersebut, maka pada hari minggu tanggal februari telah dilakukan pemilihan serentak rukun tetangga rt) dan rukun warga rw) (seratus lima puluh tiga) kelurahan pada (lima belas) kecamatan kota makassar yang diikuti.oleh calon sebanyak dan calon sejumlah dan dilaksanakan serentak seluruh tempat pemungutan suara tps) dengan jumlah tps sebanyak dan warga yang memilih adalah sebanyak yang telah terdaftar catatan sipil: bahwa dari calon calon ketua dan ketua tersebut, telah terpilih ketua dan ketua rt. sedangkan yang tidak terpilih diangkat menjadi penasehat walikota oleh ir. mohammad ramadhan komando dan diberikan fasilitas seragam dan insentif dengan menggunakan anggaran pemerintah kota makassar, pembagian kepada ketua dan ketua sekota makassar: bahwa moh. ramadhan komando melakukan pembagian kepada ketua dan sekota makassar yang dimana berdasarkan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah kota makassar tahun perda apbd tahun dan tidak ada satupun mata anggaran secara spesifik menyebutkan adanya program pengadaan android merk oppo kepada ketua dan sekota makassar, bahwa mata anggaran yang digunakan moh. ramadhan komando selaku walikota makassar atau petahana incumbent untuk melakukan pengadaan adalah mata anggaran pada satuan kerja perangkat daerah skpd) secretariat daerah bagian perlengkapan dengan detail program sebagai berikut: nama program peningkatan sarana dan prasarana nama kegiatan pengadaan alat komunikasi tujuan terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor nilai anggaran sebesar rp. bahwa dalam mata anggaran sebagaimana dimaksud atas, tidak satupun kata atau frasa yang dapat menunjukkan bahwa program tersebut adalah program khusus yang diperuntukkan untuk melakukan pengadaan untuk ketua dan ketua sekota makassar, bahwa dalam realisasinya, pemerintah kota makassar telah mengadakan (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) unit yang diadakan oleh skpd secretariat daerah bagian perlengkapan yang ditujukan untuk terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor, namun sampai dengan dikalahkannya pengunaan sebagaimana dimaksud, skpd sekretariat daerah bagian perlengkapan sama sekali tidak pernah menggunakan atau memanfaatkan sebagaimana dimaksud untuk tujuan seperti yang disebutkan untuk tujuan seperti yang sebutkan dalam proses awal pelanggaran, bahwa pengalihan status penggunaan barang milik daerah berupa dari skpd sekretariat daerah bagian perlengkapan pada camat seluruh kecamatan kota makassar dilakukan oleh moh. ramadhan komando selaku walikota makassar tanggal agustus berdasarkan surat persetujuan walikota makassar perihal persetujuan pengalihan status pengunaan barang milik daerah dan kemudian dilanjutkan dengan peraturan walikota makassar tanggal agustus tentang penetapan status bahwa berdasarkan ketentuan huruf (d) dan (e) undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman k: dan (e) kewenangan lain yang diberikan oleh undang undangkabupaten kota kepada mahkamah konstitusi. bahwa mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya pada putusan nomor: php.d vi tanggal desember pada pengunaan barang milik daerah berupa telepon seluler untuk dioperasikan oleh ketua dan ketua kota makassar: bahwa adanya proses pengalihan penggunaan dari skpd sekretariat daerah bagian perlengkapan kecamatan kota makassar menjadi bukti nyata bahwa sejak awal program dan kegiatan imi ditujukan untuk kepentingan politik atau pencalonan moh. ramadhan komando yang akan kembali maju dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa fakta sebagain sebagaimana dimaksud, realisasinya telah dilakukan pada pertengahan namun penyerahannya baru dilakukan pada bulan desember setelah penyerahan simbolis kepada ketua dan ketua dilakukan oleh moh. ramadhan komando pada kegiatan refleksi akhir tahun pemerintah kota makassar tanggal desember dengan alas bahwa terjadinya keterlambatan pembagian sebagaimana dimaksud karena masih dalam proses pemasangan atau instalasi aplikasi khusus, bahwa faktanya setelah penyerahan dilakukan, ternyata tak satupun yang dibagikan kepada ketua dan ketua tersebut yang memperlihatkan adanya aplikasi khusus yang tertanam atau terinstal dalam sebagaimana yang dimaksud, sehingga semakin mempertegas bahwa keterlambatan penundaan pembagian kepada ketua dan ketua kota makassar memang sengaja dilakukan dengan tujuan agar dapat dijadikan alat targeting politik moh. ramadhan komando walikota makassar kepada dan ketua sekota makassar agar mendukungnya dalam proses penanggalan dukungan dan pengumpulan ktp sebagai syarat untuk maju melalui jalur perseorangan, bahwa faktanya moh. ramadhan komando melakukan penyerahan bukti dukungan ktp kepada komisi pemilihan umum kota makassar pada tanggal november sedangkan penyerahan baru dilakukan pada tanggal desember atau setelah selesai seluruh tahapan awal penyerahan bukti dukungan ktp bakal calon yang maju melalui jalur perseorangan, itupun dilakukan secara tembang pilih, karena bagi ketua dan ketua yang sejak awal sudah menyatakan diri baik secara baik secara terang terangan maupun secara diam diam tidak mendukung moh. ramadhan komando ternyata mendapat perlakukan yang adil seperti tidak diberikannya akses informasi untuk mendapatkan dan atau, diberikannya akses untuk mendapatkan tapi tidak dilibatkan untuk medapatkan tapi dilibatkan dalam kegiatan kelurahan atau kecamatan dan atau, dikeluarkan dari grub rt rw yang dibentuk oleh kelurahan yang dilibatkan rt rw tiap kelurahan. bahwa fakta, ketua dan ketua yang ingin mendapatkan harus menandatangani sejumlah dokumen yang salah satunya adalah surat permohonan. namun tanggal surat permohonan tersebut bukanlah tanggal hari penandatangnnya, melainkan tanggal mundur bulan agustus hal ini dilakukan untuk mencari pembenaran seolah olah pengalihan penggunaan dari skpd sekretariat daerah bagian perlengkapan kecamatan adalah atas usulan atau permintaan dari ketua dan ketua sekota makassar, padahal sejak awal memang sudah direncanakan untuk digunakan oleh moh. ramadhan komando terkait kepentingan pencalonannya sebagai calon walikota dan wakil walikota: bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sejak awal moh. ramadhan komando telah memanfaatkan birokrasi. baik dari tingkat camat, lurah dan dan sekota makassar, dan perbuatan tersebut telah dilakukan pengujian melalui jalur gugatan pengadilan: tentang pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas: bahwa dalam rentang waktu bulan oktober dan bulan desember moh. ramadhan komando selaku walikota makassar petahana telah mengangkat (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang tenaga kontrak kerja waktu terbatas pada dinas pendidikan atas dasar surat keputusan walikota makassar sebagaimana tertuang dalam petikan surat keputusan dengan uraian sebagai berikut: petikan keputusan walikota makassar nomor: bppsdmk x tanggal oktopetikan keputusan walikota makassar nomor: bppsdmk x tanggal desembahwa mata anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah mata anggaran pada apbd tahun anggaran pada organisasi perangkat daerah opd) dinas pendidikan kota makassar dengan nilai anggaran sebesar rp. , (satu miliyar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk tenaga guru dan non kependidikan: bahwa berdasarkan dokumen pelaksana anggaran organisasi perangkat daerah dpa opd) tahun anggaran seharusnya jumlah tangga kontrak kerja waktu terbatas diangkat adalah sebanyak (seratus sembilan puluh delapan) orang yang masa kerjanya terhitung sejak bulan januari sampai dengan desember namun secara fakta moh. ramadhan komando selaku walikota petahana malah menaikkan jumlah volume yang seharusnya tenaga kotak berjumlah (seratus sembilan puluh delapan) orang menjadi (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang dan itupun dilakukan pada rentang waktu bulan oktober dan bulan desember tahun bahwa program dan kegiatan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang dilakukan oleh moh. ramadhan komando selaku walikota petahana baru dilakukan pada bulan oktober dan bulan desember tahun padahal anggarannya sangat jelas tertulis bahwa program dan kerja tersebut diprogramkan untuk jangka waktu (dua belas) bulan terhitung mulia bulan januari sampai dengan bulan desember tahun sehingga dapat dipahami bahwa pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas ini memang sengaja dilakukan ada rentang waktu sebagaimana dimaksud untuk digunakan sebagai alat targeting terhadap setiap tangga kontrak kerja waktu terbatas untuk kepentingan didi'inya pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun yang menguntungkan dirinya, bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh moh. ramadhan komando selaku walikota petahana melalui tim kemenangannya adalah dengan mengendalikan dan mengakomodir pembentukan lembaga dan atau forum yang bernama relawan pendidikan yang isinya adalah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang diangkat untuk melakukan penggalangan dukungan untuk dirinya, hal ini dapat dilihat pada keterlibatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas dalam kegiatan sosialisasi, deklarasi ataupun kampanye moh. ramadhan komando dan indira mayasari pasamastuti ilham, bahwa tindakan moh. ramadhan komando. selaku walikota petahana yang menggunakan atau memanfaatkan tenaga kontrak waktu terbatas untuk kepentingan dirinya dapat dilihat pada aktifitas yang dilakukan oleh relawan pendidikan yang basis gerakannya dikontrol oleh tim sukses pasangan calon moh. ramadhan komando dan indira mayasari pasamastuti ilham melalui sekretaris relawan pendidikan yang beralamat jalan abu bakar bamboo, yang kemudian diketahui sebagai salah satu markas pendukung pasangan calon moh. ramadhan komando dan indira mayasari pasamastuti ilham. bahwa dengan adanya perbuatan moh. ramadhan komando yang membagikan merek oppo kepada ketua dan ketua sekota makassar dan adanya pengangkatan tengah kontrak kerja waktu terbatas maka5555555555berdasarkan uraian tersebut telah terbukti keterlibatan moh. ramadhan komando secara sistematis melakukan, memobilisasi masyarakat makassar untuk menangkan kolom kosong koko), hal tersebut telah diperkuat dengan adanya permohonan moh. ramadhan komando sebagai pemohon mahkamah konstitusi berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor: pan.mk tanggal juli vide bukti massif masif artinya pelanggaran dilakukan secara besar besaran diseluruh tempat pemungutan suara, massif juga berarti keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis, bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan diseluruh kecamatan kota makassar antara lain berikut sebagai berikut: kecamatan ujung pandang: adanya penggelembungan suara kelurahan pisang utara kecamatan ujung pandang: bahwa adanya penggelembungan suara beberapa tps pada kecamatan kota makassar salah satunya tps kelurahan pisang utara, kecamatan ujung pandang bahwa pada hari rabu tanggal juni pada saat rekapitulasi kecamatan ujung pandang pada sekitar pukul wita telah terjadi penggelembungan suara dengan cara menambah jumlah suara untuk kolom kosong koko) sebanyak suara yang dimana berdasarkan undangan yang terdaftar pada absensi tps kelurahan pisang utara, kecamatan ujung pandang sebanyak orang, akan tetapi pada saat rekapitulasi kecamatan ujung pandang terdapat suara sah pada tps tersebut sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar suara yang dimana suara tersebut dialokasikan pada kolom kosong koko) ketika hal tersebut terjadi saksi dari pasangan calon pemohon mengajukan keberatan pada dengan mengisiembilanadanyatuadanya pemilih tambahan yang tidak dilengkapi dengan nomor induk kependudukan ktp) serta ada orang yang sebagai pemilih tambahan tidak tertulis alamat pada absensiform hologram adanya kejadian khusus bahwa dalam kotak suara dalam pencocokan menggunakan planteda surat suara diterima tercantum pada hologram yang berjumlah sementara yang dipegang saksi pemohon dan panas kecamatan sebanyak sehingga ada selisih suaraperbedaan hologram tidak ditandatangani oleh penyelenggara tps sedangkan yang dipegang saksi pemohon dan panas kecamatan ada tandatangan lengkap dari penyelenggara kpps vide bukti adanya penggelembungan suara kelurahan lajangiru kecamatan ujung pandang: bahwa pada tps danatu) pemilih tambahan tidak dilengkapi dengan nomor induk kependudukan nik) dan ada (dua) orang pemilih yang tidak lengkap alamatnya sehingga saksi dari pemohon mengajukan keberatan kejadian khusus tersembilan) pemilih tambahan yang tidak ada alamatnya sehingga saksi dari pemohon mengajukan keberatan kejadian khusus terdalam kotak suara tidak ditemukan hologram pencocokan menggunakan plenotiga) orang pemilih tambahan tidak ada absensi tetapi telah mencoblostidak ditemukan absensi pemilih tambahan untuk (empat)satu) kotak suara yang tanpa gembok hanya menggunakan lamban bening sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan vide bukti adanya penggelembungan suara kelurahan losari kecamatan ujung pandang:empat) kotak suara yang kehilangan kunci gembok dan kotak suara tersebut pemilihan kepala daerah kabupaten mandailing natal tahun yang berbunyiukul pake palu sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan vide bukti(satu) orang pemilih diberikan surat suara gubernur tanpa diberikan suara suara walikota sehingga absensi tercatat orang sedangkan surat suara sah orang sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan vide bukti kecamatan makassar adanya penggelembungan suara kelurahan bara bahaya selatan kecamatan makassar: bahwaada formulir yang tidak berhologram sebanyak tps sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan formulir model da2 kwk catatan kejadian khusus vide bukti adanya penggelembungan suara kelurahan bahaya kecamatan makassar: bahwa tpsform dari dalam kotak suara tidak tersegel dalam amplop sebagaimana mestinyakecamatan templatedata pemilih tambahan tidak sesuai dengan dpt, data saksi pemohon tidak sesuai dengan data penyelenggara, terdapat beberapa kotak suara tidak memiliki gembok, segel dan kuncinyabtelah hilang nada beberapa form tidak berhologramenarang tamtanjung merdekmancini gembalercabang ontodurikecamatan tallo bahwa tps pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tallo telah terungkap fakta bahwa dalam model c kwk terdapat kesalah jumlah suara yang tidak digunakan termasuk sisa suara cadangan yang tertulis padahal seharusnya berjumkelurahan panama pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tallo telah terungkap fakta bahwa terjadi kesalahan input untuk perolehan suara yaitu untuk kolom kosong ditulis setelah dicocokkan data panwascam plant kwk terungkap bahwa suara kolom kosong hanya suara sehingga ada selisih suara. antara pemohon dengan kolom kosong sebanyakpada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tallo telah terungkap fakta bahwa terjadi kesalahan penulisan untuk uraian data pengguna surat suara yaitu jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk suara sisa cadangan tertulis seharusnya angka tercantum adatingkat kecamatan tallo telah terungkap fakta bahwa tps ada kesalahan input angka terhadap jumlah suara yang tidak terpakai, tps ada kesalahan jumlah suara sah sisa suara dari menjadi tps adanya perbedaan suara paslon dan kolom kosong yaitu suara pemohon berkurang dari suara menjadi sedangkan kolom kosong terjadi penambahan suara dari suaraalurahan rappokalling tingkat kecamatan tallo telah terungkap fakta bahwa tps ada jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan dengan jumlah dikoreksi menjadi suara, pada tps ada kesalahan penulisan untuk pengguna hak pilih tps ada kesalahan penulisan jumlah angka suara sah dari menjadi tps ada koreksi terhadap jumlah suara keliru color atau tidak sah menjadi tps koreksi sejumlah selisih dengan pengguna hak pilihsangga tingkat kecamatan tallo telah terungkap fakta bahwa ada tps dan form tidak tersegel, tps terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan untuk suara paslon, atas rekomendasi dari panas berdasarkan pencocokan hasil yang tercantum pada plant kwk maka perbaikan dilakukan dari angka menjadi sehingga ada selisih suarakalumpang tingkat kecamatan tallo telah terungkap fakta bahwa ada tps terdapat kunci gembok rusak, sehingga kotak suara dibuka paksa, tps dan tps terjadi koreksi sejumlah suara sah, yang nilainya sama dengan jumlah suara tidak sah yaitu suara adapun kejadian tps nilai suara tidak sah disamakan dengan nilai jumlah suara keliru dicoblosla'datang tingkat kecamatan tallo telah terungkap fakta bahwa tps koreksi terhadap jumlah kertas yang diterima dari menjadi tps jumlah suara pemohon dan setelah dicocokkan dengan plant kwk jumlah suara kolom kosong sehingga menjadi suara, tps dalam salinan panas jumlah kertas rusak ada sedangkan dalam tidak mempunyai hologramrappojawa tingkat kecamatan tallo telah terungkap fakta bahwa tps tidak ada hologram model dan kwk, tps data penggunaan surat suara koreksi terhadap jumlah surat suara dari menjadi tps kesalahan penulisan untuk pengguna hak pilih dalam dpt dan pengguna hak pilih dalam dpt koreksi jumlah menjadi dan menjadi tps data pengguna surat suara yang keliru darimaluku bodoh, tingkat kecamatan tallo telah terungkap fakta bahwa tps kesalahan input angka terhadap jumlah suara yang tidak terpakai, tps kesalahan jumlah suara sah sisa surat suara dari menjadi koreksi data yang dipegang oleh panas adanya perbedaan jumlah yang tidak mempengaruhi jumlah suara pemohon yaitu terjadi tps dan tps koreksi data dari panas terhadap jumlah suara paslon yaitu pemohon mendapat suara menjadi suara sedangkan kolom kosong mendapat suara menjadi suara sehingga total menjadi begitu juga dengan suara tidak sah, ditulismemohon tidak melaksanakan perintah komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam surat nomor: pl. sd kpu vi tanggal juni yang sifatnya: segera, perihal: penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan yang ditujukan kepada seluruh ketua kpu kip aceh, kpu kip kabupaten kota penyelenggara pemilihan, bahwa dengan tidak dilaksanakannya perintah dari kpu oleh memohon khususnya berkenaan dengan angka huruf yang memerintahkan: kpu provinsi dan kpu kip kabupaten kota penyelenggara pemilihan agar melaksanakan rapat koordinasi kesiapan akhir pemungutan dengan peserta pemilihan dan bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota pada waktu (tiga) hari sebelum pemungutan suara dengan agenda menjelaskan dpt, surat keterangan, yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil, pemilih tambahan, pelayanan rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara serta hal lain yang dipandang perlu vide bukti akibatnya terdapat daftar pemilih tetap dpt) ganda sebesar , (seratus dua puluh ribu) vide bukti adanya kesalahan penyelenggara dalam melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten kota bahwa pada rekaputalisi ditingkat kabupaten kota khususnya dikecamatan bontoa dilakukan tanpa adanya dalam kotak suara: kejadian saat rekapitulasi kpu kota makassar pada tanggal juli hotel max one pada saat. rekapitulasi penghitungan suara untuk kecamatan bontoa ditemukan fakta bahwa pada kotak suara kecamatan bontoa tidak ditemukan formulir sehingga saksi dari pihak appicicu mempertanyakan perihal keberadaan formulir tersebut kenapa tidak ada dalam kotak suara, dan pihak dari komisioner kpu kota makassar tidak dapat menunjukkan keberadaan formulir tersebut bahkan memaksakan untuk menggunakan formulir yang tidak tertandatangani dan tidak tertempel sehingga saksi dari pihak pasangan calon menari syarifuddin, dan drg. andi gramatika dewi justicia label menolak untuk dilanjutkan sebelum ditemukannya formulir tersebut, tetapi komisioner kpu kota makassar tetap memaksakan rekapitulasi tersebut dilanjutkan meskipun tanpa adanya formulir untuk kecamatan bontoa oleh karena itu saksi dari pihak pasangan calon menari syarifuddin, dan drg. andi gramatika dewi justicia iqbal menyatakan keberatan dan menandatangani formulir keberatan vide bukti adanya laporan yang tidak dilanjut oleh panitia pengawas pemilihan umum kota makassar: laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor: p l dkpp tanggal juli berdasarkan tanda terima laporan vide bukti bahwa pelanggaran tsm sebagaimana telah diuraikan pada uraian uraian atas tidak harus dibuktikan secara kumulatif oleh pemohon, sebab yang menjadi indikator penting untuk menilai adanya pelanggaran tsm adalah signifikansi dari dampak tsm tersebut, hal ini sejalan dengan putusan nomor php.d vi tentang pemilukada kabupaten timur tengah selatan yang tidak mewajibkan terbukanya seluruh unsur unsur dalam pelanggaran tsm (tsm yang bersifat alternative), sehingga dengan dibuktikannya salah satu dari ketiga unsur tsm sudah cukup membuktikan adanya pelanggaran tsm, karena sudah menjadi pemahaman umum bahwa dampak tsm pasti sangat signifikan terhadap hasil pemilukada. apalagi dalam konteks pilkada kota makassar ini sudah sangat jelas dan terang dapat dibuktikan secara kumulatif, berdasarkan uraian tersebut atas maka pelanggaran yang dilakukan oleh moh. ramadhan komando secara sah dan sempurna melakukan terstruktur, sistematis dan massif guna untuk mendaftar dan ikut sebagai peserta pemilihan walikota dan wakil walikota tahun nantinya, maka seluruh perolehan suara yang didapatkan kolom kosong koko) sebesar , ( tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) adalah tidak sah dan batal. dengan demikian perhitungan suara yang sah menurut pemohon adalah sebagai berikut: nomor perolehan menari syarifuddin, sh. dan drg. andi momamapemaam.peron serpoonrosneta bahwa berdasarkan hak tersebut atas maka pemohon adalah peraih suara terbanyak dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassarmakassar nomor: t1 p.kwk hk. kpt kpu kot vii kota makassar,menetapkan perolehan suara hasil pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun dalam keputusan keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor: p.kwk hk. kpt kpu kot vii kota makassayang benar menurut pemohon sebagai berikut. nomor perolehan menari syarifuddin, sh. dan drg. andi momamapemaan.memompa peony menetapkan pemohon sebagai peraih suara terbanyak pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahunsh. dan drg. andi rachmatika dewi iqbal sebagai walikota dan wakil walikota makassar terpilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun memerintahkan memohon untuk melaksanakan putusan inberdasarkan uraikeputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor: t1 p.kwk hk.o3. kpt kpu kot vii 2018te ul. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwapara pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pemohon, memohon dan pihak terkait,wakil walikota kota makassar tahun tanggal juli bukti fotokopi berita acara nomor:fotokopibukti fotokopifebruari bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor: p.kwk hk. kpt kpu kot iv tertanggal april bukti fotokopi berita acara plenofotokopi tanda bukti laporan panas yang dilaporkan nomor: lp pw kota v1i1 tanggal juli bukti fotokopi putusan pengadilan perkara nomor: g pilkada pt.tun.mks, bukti fotokopi putusan pengadilan nomor: k tun pilkada bukti fotokopi moh. ramadhan komando aktif kembali sebagai walikota makassar pada hari senin tanggal juni sebagai walikota makassar moh. ramadhan komando: bukti fotokopi surat keputusan pemecatan camat nomor: sampai nomor: bukti fotokopi undangan halal halal dan foto kegiatan yang dilaksanakan ccc kota makassar, bukti rekaman moh. ramadhan komando telah mengeluarkan kata kata kalau kita kalah kita akan perang: bukti fotokopi ir. ramadhan komando mengajak seluruh melawannya yang hadir untuk melakukan sujud syukur atas kemenangan kolom kosong koko)absensi model tb kwk, kelurahan pisang utara, kecamatan ujung pandang,lajangiru, kecamatan ujung pandang: bukti fotokopi absensi model tb kwk tpsbara bahaya selatan, kecamatan makassar, bukti fotokopi formulir keberatan model da2 kwk, bahaya, kecamatan makassarlurahan pengaya kecamatan template, bukti fotokopi formulir keberatan model da2 kwk, kelurahan karangsambung kecamatan template, bukti fotokopi formulir keberatan model da2 kwk, kelurahan tanjung merdeka, kecamatan template, bukti fotokopi formulir keberatan model da2 kwk, kelurahan mancini gembala, kecamatan template: bukti fotokopi formulir keberatan model da2 kwk, kelurahan bergaya, kecamatan template: bukti fotokopi formulir keberatan model da2 kwk, kelurahan cabang bang, kecamatan template, bukti fotokopi formulir keberatan model da2 kwk, kelurahan bontoduri, kecamatan templatepanama, kecamatan talloformulir keberatan model da2 kwk, kelurahan rappokalling, kecamatan tallo: bukti fotokopi formulir keberatan model da2 kwk, kelurahan sangga, kecamatan tallo, bukti fotokopi formulir keberatan model da2 kwk, kelurahan kalumpang, kecamatan tallo: bukti fotokopi formulir keberatan model da2 kwk, kelurahan la'datang, kecamatan tallo: bukti fotokopi formulir keberatan model da2 kwk, kelurahan rappojawasurat nomor: pl. sd kpu vi perihal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan tanggal juni bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) ganda, bukti fotokopi formulir keberatan model db2 kwk, kota makassar dan tanda terima, bukti fotokopi peraturan walikota makassar nomor: tahun tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan rukun tetangga rt) dan ketua rukun warga rw), bukti fotokopi keputusan walikota makassar nomor: bppsdmk x tanggal oktokeputusan walikota makassar nomor: bppsdmk x tanggal desemakta pengajuan permohonan pemohon nomor: pan.mk tanggal juli bukti fotokopi laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor: i p l dkpp tanggal juli berdasarkan tanda terima laporan, bukti fotokopbukti p 60odalam negerpendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasketua komisi aparatur sipil negaradasar hukum bahwa berdasarkan ketentuan dan uu.setelah kami membaca dan mencermati permohonan pemohon, tidak ada satu poin pun yang mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon yang belum dilakukan pembetulan pada rekapitulasi masing masing tingkatan dan tidak menyebutkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon baik pada tingkat tps dan ppk. pemohon tidak mendalilkan penghitunganberdasarkan ketentuan undang undang nomor tahupada pokoknya mempermasalahkan tentang permasalahan nik ganda dan dugaan pelanggaran asn yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang aparatur sipil negara. terhadap tuduhan dugaan pelanggaran tersebut atas, bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, tetapi diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian dengan mengajukan laporan kepada panas berdasarkan tahapan dan hasil kajian panas akan direkomendasikan kepada instansi yang berwenang. bahwa tindakan mohammad roman komando yang diduga oleh pemohon melakukan perbuatan pelanggaran asn dengan mempengaruhi masyarakat untuk memilih kolom kosong dengan cara terstruktur, sistematik dan massif. mohammad ramadhan komando adalah bukan pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun dan bukan tim pasangan calon, serta tidak ada pasangan calon yang menerima keuntungan dari perbuatan tersebut sehingga tidak dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan. berdasarkan uraian tersebut atas jelas bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonannomor tahun junberdasarkanng digunakan dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan walikota makassar, jumlah penduduk kota makassar sebanyak jiwa vide bukti tb,bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor: p.kwk hk.o3vide bukti tb. ditetapkan perolehan suara sebagai berikut: menari syarifuddin, drg. andi (dua ratu benar puluhmera (lima ratus enam total suara sah puluh lima ribu empat puluh) bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut atas, maka selisih suara antara pemohon dengan kolom kosong adalah: (total suara sah) suara selisih perolehan suara antara pemohon dengan kolom kosong: (kolom kosong) (perolehan suara pemohon) suara atau bahwa dengan demikian, karena selisih suara antara pemohon dengan kolom kosong adalah maka selisihnya lebih besar dari ambang batas yang menjadi syarat formil untuk pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun yaitu suara atau dari total suara sah. oleh karena itu, jelas bahwa pemohon tidak dapat mengajukan permohonan peralihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun kepada mahkamah konstitusi. bahwa pemohon telah membenarkan uu. tahunhuruf halaman pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi agar mengesampingkan ketentuan tersebut. hal demikian, terdapat ketidak konsisten pemohon dalam mengurai dalil permohonannya. oleh karena sudah sangat tegas dalam dipersyaratkan bahwa yang menjadi obyek permohonan sengketa php mahkamah konstitusi adalah keputusan memohon. tentangbupati dan wakil bupati: ffwalikota dan wakil walikota bahwadasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota. makassar nomor:vide bukti danfebruari vide bukti pasangan nomor urut (satu) menari syarifuddin, dan drg. gramatika dewi justicia iqbal: pasangan nomor urut (dua) moh. ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilham, bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor: p.kwk hk.o3. kpt kpu kot iv tanggal april vide buktirekapitulasi hasil penghitungan suarahp mahkamah konstitusi. bahwa dalil pemohon yang mengutip beberapa yurispruden: php.bup xv sebagai berikut: perihal pemberlakuanahun tidak berbeda dengan substansioleh karena itu dalil pemohon untuk tidak menerapkan tahun dan pmk tahun dalam perkara guo sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan. bahwa berdasarkan uraian atas pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi, maka berdasar hukum apabila permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ta atau pukul wib sampai dengan tanggal juli pukul wita atau wib bahwa permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal (sepuluh) juli pukul wib atau pukul wita berdasarkan akta pengajuan permohonan permohonan nomor pan.mk: bahwa dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan yang menguraikan kembali pelanggaran yang telah diproses pada tahapan pencalonan mulai dari pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ditingkat panas kota makassar yang putusannya menolak permohonan pemohon, pengajuan gugatan sengketa pemilihan tata usaha negara pengadilan tinggi tata usaha negara makassar yang putusannya mengabulkan gugatan pemohon, upaya hukum kasasi mahkamah agung yang putusannya menolak permohonan kasasi memohon adalah tidak ada kaitan dengan obyek sengketa dalam perkara guo, oleh karena itu, menurut memohon permohonan pemohon adalah kabur. bahwa pemohon yang merepresentasikan moh. ramadhan komando sebagai kotak kosong telah melakukan pelanggaran ketentuan tentang aparatur sipil negara dan dengan alasan bahwa karena mohammad ramadhan komando sebagai walikota dan juga pasangan calon yang telah didiskualifikasi adalah alasan yang hanya merupakan asumsi pemohon. bahwa alasan pengajuan permohonan penyelesaian hasil pemilihan dalam perkara guo adalah dugaan pelanggaran yang harus diselesaikan berdasarkan mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan yang bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. berdasarkan uraian atas, jelas bahwa permohonan pemohon adalah kabur obscura libel) sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). dalam pokok permohonan bahwa untuk menanggapi permohonan pemohon pada pokok perkara, akan kami uraikan sebagai berikut:pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara kolom kosong koko) sebesar (dalil tersebut atas adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena kolom kosong bukan pasangan calon atau bukan subyek hukum dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun pemilih kolom kosong adalah pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon, dan memilih kolom kosong adalah hak konstitusional pemilih yang diatur dalam undang undang tahun jo. pkpu tahun dan pkpu tahun kolom kosong dalam bingkai demokrasi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor pu x111 merupakan alternatif pilihan bagi warga negara. oleh karena itu memilih kolom kosong bukan pelanggaran dan merupakan hak warga negara dalam menyalurkan aspirasinya, sehingga memilih kolom kosong tidak dapat dijadikan dasar bahwa mereka memilih kolom kosong karena diarahkan oleh orang tertentu dan merugikan pasangan calon. oleh karena itu tidak berdasar apabila perolehan suara kolom kosong harus dibatalkan, bahkan dengan membatalkan perolehan suara kolom kosong merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan cara memilih kolom kosong. dalil pemohon tentang pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif. bahwa dalil pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh moh. ramadhan komando secara terstruktur, sistematis dan massif yang diuraikan secara panjang lebar pada halaman sampai dengan halaman (pelibatan asn, pembagian kepada rt rw dan pengangkatan tenaga honorer dil) adalah pelanggaran yang dijadikan alasan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada panas kota makassar setelah penetapan pasangan calon. dengan alasan itu pula, pemohon mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan pengadilan tinggi tata usaha negara tun) makassar dan perkara tersebut sampai pada upaya hukum kasasi mahkamah agung ri. karena menjalankan putusan mahkamah agung yang menguatkan putusan tun makassar sehingga pasangan ir. mohammad ramadhan komando dan indira mayasari paramastuti ilham dibatalkan didiskualifikasi sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun berdasarkan keputusan kpu. kota makassar nomor:dan berita acara pleno nomor:vide bukti ta. adapun amar putusan pengadilan tinggi tata usaha negaraaruftuddinputusan tun tersebut, dikuatkan oleh putusan mahkamah agung republik indonesia nomor: k tun pilkada vide bukti tc. dengan amar putusan sebagai berikut menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi ketua komisi pemilihan umum kota makassar.putusan mahkamah agung merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya peninjauan kembali dan wajib ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan dan tahun sehingga setelah melakukan konsultasi secara berjenjang dalam lingkup kelembagaan kpu yaitu kpu provinsi sulawesi selatan dan kpu ri, maka memohon melaksanakan putusan mahkamah agung yang menguatkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar. bahwa uraian tersebut atas telah membuktikan bahwa pelanggaran tersebut telah diselesaikan pada tingkatannya. hal tersebut diakui kebenarannya oleh pemohon dalam permohonannya pada halaman dan selain itu, ir. mohammad ramadhan komando bukan peserta pemilihan calon walikota makassar tahun sehingga tidak dapat dikaitkan dengan obyek sengketa dalam perkara guo. dalil tentang pelanggaran ir. moh ramadhan komando setelah aktif kembali sebagai walikota dan wakil walikota makassar. bahwa adapun dugaan pelanggaran lainnya yang didalilkan oleh pemohon terkait dengan kegiatan ir. moh ramadhan komando setelah aktif kembali sebagai walikota makassar tidak dapat dijadikan alasan sebagai pelanggaran yang dilakukan secara massif yang dapat mempengaruhi perolehan suara, karena ir. moh. ramadhan komando bukan pasangan calon, dan bukan tim pasangan calon sehingga terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dikaitkan dengan memohon sebagai penyelenggara, dan bukan kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa laporan pemohon terkait dengan pelanggaran moh. ramadhan pemantau kepada beberapa instansi terkait panas kota makassar, bawaslu provinsi sulawesi selatan, komisi asn, menteri dalam negeri, polrestabes, kejaksaan negeri makassar) adalah merupakan bukti bahwa sesungguhnya pemohon memahami mekanisme penyelesaian pelanggaran tersebut, dan memahami bahwa bukan kewenangan mahkamah konstitusi. dalil pemohon tentang pelanggaran yang dilakukan secara besar besaran seluruh tempat pemungutan suara. bahwa dalil pemohon tentang adanya pelanggaran yang dilakukan diseluruh kecamatan kota makassar adalah dalil yang tidak berdasar karena pada faktanya semua keberatan atau perbedaan data yang terjadi pada proses penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tps sampai ppk telah diselesaikan pada tingkatannya masing masing sehingga persoalan tps dan ppk tidak lagi dipersoalkan pada tingkat rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat kota makassar. hal ini dapat dibuktikan dengan persoalan atau keberatan yang terjadi pada beberapa tps yang didalilkan oleh pemohon telah terjadi pelanggaran, antara lain: kecamatan ujung pandang kelurahan pisang utara tps dalil tentang penggelembungan perolehan suara sebanyak adalah tidak benar, dalil tersebut hanya merupakan asumsi pemohon, karena pada faktanya pemilih yang menggunakan hak pilih tps berdasarkan plant kwk sebanyak suara, suara sah dan suara tidak sah. dari pengguna hak pilih tersebut orang yang terdaftar dpt dan orang dpt yang terdaftar pada form. tb. pada saat penghitungan suara tps, semua keberatan telah diselesaikan yang dapat dibuktikan dengan adanya para dari saksi pemohon setiap perbaikan pada c1 kwk dan saksi pemohon menandatangani c1 kwk. hal ini dapatvide buktsurat keputusan komisi pemilihan umumberdasarkan data badan pusat statistik bps) tahun jumlah penduduk kota makassar adalah sebanyak (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan huruf juncto pmk selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebagaimakassadibuktikan dengan kwk, kwk, plant kwk, dan vide bukti td. tps bahwa tidak benar terjadi penggelembungan, berdasarkan c1 kwk pengguna hak pilih sebanyak orang. pemilih yang menggunakan hak yang terdaftar terdaftar dpt sebanyak sedangkan yang orang adalah pemilih tambahan vide bukti td. tps bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara karena yang orang yang tidak daftar pada daftar hadir tetapi terdaftar dalam form adalah pemilih pindahan dengan menggunakan e ktp atas nama ang hoat sei berdasarkan bukti dan dan foto copy e ktp vide bukti td. tps bahwa tidak benar terjadi penggelembungan karena orang pemilih tambahan yang tidak terdaftar pada c7, terdaftar pada model kwk. perolehan suara pada kwk bersesuaian dengan plant kwk, yaitu suara sah terdiri dari perolehan suara urut suara dan koko suara vide bukti td. tps bahwa jumlah surat suara yang diterima pada tps sebanyak karena pada tps jumlah dpt sebanyak sehingga bersesuaian dengan yang tercantum pada kwk hologram vide bukti td. tps bahwa tidak ada perbedaan data antara kwk hologram yang menurut pemohon tidak lengkap tanda tangan kpps dengan kwk yang dipegang oleh panas dan saksi pemohon yang menurut pemohon ditandatangani oleh semua kpps. pada tps tidak ada keberatan vide bukti td. kelurahan lajangiru tps tps tps tps tps bahwa tidak benar pemilih tambahan tidak lengkap dengan nik dan alamatnya. karena faktanya pemilih tambahan yang terdaftar pada form lengkap nik dan alamatnya vide bukti td. td. td. td. dan td. tps bahwa berdasarkan aturan ketika terdapat perbedaan data dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tps, maka dilakukan pencocokan dengan menyandingkan antara kwk dengan plant kwk vide bukti td. tps bahwa kotak suara rusak bukan karena dirusak dengan sengaja atau dengan itikad buruk oleh memohon atau kpps, karena pada faktanya sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara vide bukti td. kelurahan losari tps tps tps. tps hilangnya kunci gembok tidak mempengaruhi perolehan suara, bahkan dengan hilangnya kunci gembok kotak suara tidak dapat dibuka dengan mudah sehingga harus dibuka secara paksa, tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara atau data lainnya yang terdapat dalam kotak suara. sedangkan keberatan saksi tentang salah memberikan surat suara yaitu lembar yang berpindah kotak suara gubernur telah diselesaikan tps dan tidak mempengaruhi perolehan suara baik paslon maupun koko, dapat dibuktikan dengan kwk dan vide bukti td. td. td. dan td. kecamatan makassar bahwa dalil pemohon tentang adanya penggelembungan suara kelurahan bara bahaya selatan kecamatan makassar adalah dalil yang mengada ada dan tidak jelas, karena tidak menyebutkan tps mana yang dimaksud tps yang terdapat formulir yang tidak berhologram vide bukti . bahwa dalil pemohon bahwa adanya penggelembungan suara pada tps kelurahan bara bahaya karena terungkap fakta bahwa dari dalam kotak suara tidak tersegel dalam amplop sebagaimana mestinya adalah dalil yang tidak jelas dan merupakan asumsi rekayasa pemohon karena tanpa dasar dan tanpa data. pemohon juga tidak mampu menyebutkan jumlah perolehan suara yang seharusnya dan jumlah suara yang digelembungkan. kecamatan template bahwa dalil pemohon yang menguraikan banyak kejadian khusus pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan template, dengan tidak menyebutkan tps dan kemarahannya adalah dalil yang tidak jelas, dan terkesan hanya asumsi pemohon. dalil pemohon tentang data pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan dpt adalah benar, dan bukan kecurangan. pemilih tambahan memang bukan pemilih yang ada dpt tetapi pemilih tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar dpt sehingga tidak akan pernah sesuai dengan dpt, dalil pemohon bahwa data saksi pemohon tidak sesuai dengan data penyelenggara adalah bukan hal yang tidak mungkin. adanya perbedaan data antara saksi dengan penyelenggara tidak dapat serta merta dianggap sebagai kecurangan oleh penyelenggara, karena bisa saja data saksi yang keliru. oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan data maka diajukan keberadaan dan diselesaikan pada tingkatan masing masing, dengan cara melakukan pencocokan dengan menyandingkan dengan data satu tingkat bawahnya. tidak serta merta dapat dinilai sebagai suatu kecurangan penyelenggara. bahwa saksi tidak wajib menandatangani semua administrasi rekapitulasi, bahkan tanpa tanda tangan saksi pada rekapitulasi perolehan suara, tidak mengurangi keabsahan sebuah rekapitulasi. berdasarkan uraian atas, dalil pemohon pada hal. semakin memperjelas bahwa sesungguhnya dalil pemohon mengada ada dan mempersoalkan sesuatu yang bukan masalah. kecamatan tallo pengampu: tps bahwa terdapat kesalahan. pps pengampu dan dipakai oleh saksi pemohon berdasarkan bukti formulir daa kwk vide bukti td. tps bahwa tidak benar perolehan suara kolom kosong pada plant kwk sebanyak suara, karena pada faktanya pada plant kwk dan kwk hologram perolehan suara koko sedangkan pemohon vide bukti td. tps bahwa telah dilakukan koreksi atas kesalahan dalam pps pengampu dan dipakai oleh saksi pemohon berdasarkan bukti formulir kwk dan daa kwk vide bukti td. tps ips dan tps bahwa dalil pemohon pada poin halaman adalah dalil yang kabur tidak jelas karena tidak menyebutkan tps kelurahan apa yang terdapat kesalahan jumlah suara sah dan perbedaan jumlah perolehan suara yang menyebabkan suara pemohon berkurang. karena itu memohon tidak dapat memberikan klarifikasi. kelurahan rappokalling tps kesalahan bukan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan dan jumlah surat suara cadangan, tetapi pada jumlah suara sah dan tidak sah. hal ini telah dilakukan koreksi rekap ppk dan dipakai oleh saksi pemohon. dari angkakolom pemilih yang menggunakan hak pilih. semula tertulis menjadipenulisan jumlah suara sah telah dilakukan koreksi direkam ppk dan dipakai oleh saksi pemohon pada kolom suara sajumlah suararekap ppk dan dipakai oleh saksi pada jumlah pengguna hak pilisangga tps tps dan tps bahwa tidak benar kalau kotak suara tidak tersegel, pada faktanya kotak suara tps dan tetap dalam keadaan tersegel dan tidak ada perubahan perolehan suara, dapat dibuktikan dengan kwk dan plant kwk vide bukti td. td. dan td. tps bahwa kesalahan penulisan telah dilakukan perbaikan pada rekap ppk dan dipakai oleh saksi pada jumlah perolehan suara paslonkalumpang tps bahwa kunci gembok kotak suara hilang sehingga kotak suara harus dibuka dengan paksa, dilakukan bukan dengan itikad buruk, karena pada faktanya tidak ditemukan adanya perubahan data baik perolehan suara maupun pada data penggunaan surat suara. bukti kwk dan plant kwk vide bukti td. tps pemohon telah membenarkan bahwa telah dilakukan koreksi pada rekap tingkat kecamatan oleh ppk. koreksi tersebut dipakai oleh saksi pemohon pada jumlah suara sah,dalam penulisan, telah dilakukan koreksi pada rekap ppk dan perbaikan dipakai oleh saksi pemohon pada surat suara yangla'datang tps pemohon telah membenarkan bahwa telah dilakukan koreksi rekap ppk karena terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima, koreksi tersebut dipakai oleh saksi pemohon pada jumlah surat suara yang diterim. dengan demikian persoalan tersebut telah terselesaikan pada tingkat ppk vide bukti td. tps bahwa telah dilakukan koreksi perolehan suara rekap ppk dan dipakai oleh saksi pemohon. perolehan suara pemohon tertulis menjadi dan kolom kosong tertulis menjadi bukan dari menjadi yang dapat dibuktikan dengan plant kwk, kwk dan laporannya dan formulir model daa kwk. vide bukti td. tps tidak benar ada surat suara yang rusak, dan ada kwk hologram.rappojawa tps bahwa tidak ada keberatan saksi dan perolehan suara pada kwk sama dengan plant kwk vide bukti td. tps bahwa pemohon membenarkan telah dilakukan koreksi rekap ppk dan dipakai oleh saksi pemohon pada kolom penggunaan surat suarpemohon telah membenarkan bahwa telah dilakukan koreksi kesalahan penulisan pengguna hak pilih dalam dpt dari menjadi dan pengguna hak pilih dpt dari menjadi koreksi dilakukan direkam ppk dan dipakai oleh saksi pemohon,maluku bodoh tps telah dilakukan koreksi rekap ppk dan dipakai oleh saksi pemohonemohon pada kolomsetelah membuka formulir model plant, maka panas mencocokkan datanya sesuai dengan perolehan suara yang terdapat dalam formulir model plant dibuktikan dengan plant kwk, kwk dan laporannya dan formulir model daa kwk vide bukti td. bahwa berdasarkan uraian atas dapat disimpulkan kejadian baik tps maupun ppk sudah diselesaikan pada tingkatan masing masing dan koreksi yang dilakukan samasekali tidak mempengaruhi perolehan suara pemohon dan kolom kosong, oleh karena itu sesungguhnya tidak ada pelanggaran sebagaimana yang didalilkan pemohon. bahwa terhadap petit pemohon pada angka yangdrg. andi rachmatika dewi justicia iqbal sebagai walikota dan wakil walikota terpilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun adalah keliru oleh karena memohon tidak berwenang untuk menetapkan walikota dan wakil walikota. berdasarkan peraturan perundang undangan memohon hanya berwenang untuk menetapkan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih yang memperoleh suara terbanyak. bahwa dalil pemohon tentang dpt ganda sebesar (seratus dua puluh ribu) adalah tidak benar karena setelah dilakukan verifikasi dpt ganda sebagai tindaklanjut dari rekomendasi panas maka jumlah dpt ganda berkurang menjadi (empat puluh sembilan ribu). bahwa keberadaan dpt ganda ini telah disampaikan kepada pasangan calon dan telah dikoordinasikan dengan panas agar kpu kota makassar bersama panas kota makassar melakukan koordinasi dengan jajaran dibawahnya untuk tidak mendistribusikan formulir kepada pemilih yang terdaftar ganda dpt dan melakukan pengawasan dan formulir yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan kepada kpu kota makassar. terkait dalil pemohon tentang adanya kesalahan penyelenggara dalam melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten dan kota karena dilakukan tanpa adanya formulir dalam kotak suara adalah keliru karena pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat kpu kota makassar form tidak digunakan tetapi menggunakan formulir db.kwmantau pasangan calon andi menari syarifuddin drg. imamsonanotuvamamsurat keputusanbukti ta. fotokopi berita acara nomor: p.kwk. pl.satu.cc.aman bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota makassar nomor: p.kwk hk.o3ukti ta. fotokopi surat keputusan nomor:bukti ta. fotokopi berita.: p.kwk pl. ba kpu kot iv tentang pelaksanaan penetapan putusan mahkamah agung tanggal april bukti tb. fotokopi berita acara rapat pleno nomor: p.kwk pl.o3arapas untuk kunjungan koordinasi pemilih lapas tentang tindak lanjut surat pl. sd kpu vi bukti tb. fotokopi data agregat kependudukan per kecamatan dak2) kota makassar pemilu tahun bukti tc. fotokopi putusan nomor k tun pilkada tanggal aprilisang utara, kecamatan ujung pandang dan formulir c1. planttb kwk tps desa kelurahan langit, dan formulir c1. plantan formulir daa kwk desa kelurahan sanggdan formulir daa kwk desa kelurahan la' datang, kecamatan tallo, bukti td. fotokopi formulir model da kwk ppk kecamatan template, bukti td. fotokopi formulir c kwk, formulir c1 kwk, dan formulir c1. plant kwk, formulir model c7 kwk tps desa kelurahan pengampu, dan formulir daa kwk desa kelurahan pengampuengampurakecamatan tallo dan formulir daa kwk kelurahan desa sangga, kecamatan tallo, serta.sangga, kecamatan tallo, serta formulir. daa kwk kelurahan desa kalumpangrappojawa, kecamatan tallo sertaberita. acara nomor: p.kwk pl, tanggal juli bukti td. fotokopi penghitungan suara tingkat kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun model db kwk) dan form pleno db1 kwk tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kota makassar dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bukti td. fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor:keterangan terkait pokok permohonan hasil pengawasan atas pokok permohonan bahwa hasil rekapitulasi suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun adalah sebagai berikut: rachmatika dewi iqbal bahwa tingginya perolehan suara kolom kosong pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun sebagaimana yang diurai pada permohonan pemohon pada pokoknya terjadi karena adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang pada dalil permohonan pemohon, pelanggaran terstruktur, uraikan sebagai berikut: bahwa mengenai pokok pemohon pemohon pada halaman yang pada pokoknya menyatakan: ir. mohammad ramadhan komando mengendalikan skpd, organisasi perangkat daerah, camat, lurah kota makassar, rt irw dan lembaga pemberdayaan masyarakat, untuk kepentingan politik ir. mohammad ramadhan komando, maju sebagai calon perseorangan, serta mensosialisasikan dan memenangkan kolom kosong bahwa berdasarkan fakta fakta, atas dalil tersebut bawaslu kota makassar menerangkan bahwa: bawaslu kota makassar telah melakukan langkah pengawasan dan pencegahan selama proses pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun dengan melayangkan himbauan kepada walikota makassar melalui surat nomor: sn. hm. x1 tertanggal november tahuntertentu, dalam pemilihan walikota dan wakil walikota serentak tahun vide: bukti pk dan bawaslu kota makassar juga telah melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan ketua rt rw se kota makassar vide: bukti pk selanjutnya untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara asn), bawaslu kota makassar telah melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara asn) vide: bukti pk vide: bukti pk dan vide: bukit bahwa dalam kaitan penindakan pelanggaran, bawaslu kota makassar telah menangani (dua puluh lima) laporan dan sembilan) temuan dengan jumlah keseluruhan sebanyak (tiga puluh empat). dari laporan dan temuan, ada (sebelas) laporan temuan berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas asn. dari dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti, ada (enam) laporan temuan yang terbukti sebagai pelanggaran netralitas asn dan direkomendasikan kain untuk ditindaklanjuti. vide: bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar tidak pernah menerima laporan atau temuan berkaitan dengan pelibatan skpd, organisasi perangkat daerah, camat, lurah, rt rw, serta ketua lpm kota makassar yang terlibat dalam mensosialisasikan serta memenangkan kolom kosong, namun, pada tanggal juli bawaslu kota makassar menerima laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketidaknetralan yang diduga lakukan oleh ir. mohammad ramadhan komando selaku walikota makassar yang selanjutnya laporan register dengan laporan nomor: lp pw kota vii namun dalam pemeriksaan bawaslu kota makassar, tidak terbukti. vide: bukti pk bahwa mengenai pokok permohonan pemohon sebagaimana tertuang pada halaman yang pada pokoknya berisi: ir. mohammad ramadhan komando memberhentikan camat kota makassar dan menggantinya dengan plt camat, yang mana plt camat tersebut digunakan untuk mempengaruhi lurah dan rt rw untuk memenangkan kolom kosong . bawaslu kota makassar menerangkan bahwa: sampai saat ini, bawaslu kota makassar tidak pernah menerima laporan atau temuan berkaitan dengan perbuatan plt camat maupun lurah serta rt rw yang terlibat memenangkan kolom kosong pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun bahwa mengenai pokok permohonan pemohon pada halaman yang pada pokoknya berisi: plt camat merangkap menjadi sekertaris panitia pemilihan kecamatan (ppk) agar dapat mempengaruhi panitia pemungutan suara (pps) serta kelompok panitia pemungutan suara (kpps) untuk memenangkan kolom kosong. bahwa atas hal tersebut bawaslu kota makassar menerangkan bahwa tidak pernah menerima laporan atau temuan berkaitan dengan dalil permohonan tersebut. bahwa dalam pokok permohonan pemohon halaman yang pada pokoknya berisi: plt camat kota makassar yang merangkap menjadi sekretaris ppk membuka kotak suara secara ilegal . bawaslu kota makassar menerangkan bahwa: bahwa pada tanggal juli bawaslu kota makassar menerima laporan nomor: lp pw kota v11 berkaitan dengan pembukaan kotak suara yang diduga dilakukan oleh plt camat wajo kelurahan malimongan tua kecamatan wajo, tanpa melibatkan saksi pemohon vide bukti pk bahwa tindak lanjut dari laporan tersebut, dalam pembahasan pertama sentra gakkumdu kota makassar dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana. vide: bukti pk bahwa dalam pokok permohonan pemohon halaman s d yang pada pokoknya berisi: ir. mohammad ramadhan komando mengundang rt rw, ketua lpm, penasehat walikota dan asn tingkat pemerintah kota makassar untuk mengikuti acara halal halal yang merupakan modus memenangkhalaman yang pada pokoknya berisi: ir. mohammad ramadhan komando menyatakan perang hadapan camat camat untuk memenangkan kolom kosong: bahwa berdasarkan hasilmakassar adalah sebesar (lima ratus enam puluh lima ribu empat puluh) suara dengan rincian (dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima) suara untuk pemohon dan (tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara untuk kolom kosong koko), sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan koko adalah sebesar suara suara suara atau jika persentasekan sebesar yo: bahwa sejak ditetapkan menjadidan terakhir perubahan kedua dengan nomorproduk politik pemilihan kepala daerah, menyangkut keberadaan calon tunggal tidak lepas dari adanya putusan mahkamah konstitusi puu x111 sebagai berikut: angka tahunpada halaman yang pada pokoknya menyatakan: ir. mohammad ramadhan komando mengunjungi semua kecamatan kota makassar dan secara diam diam masuk tempat penyimpanan kotak suara tingkat kecamatan, dipergoki oleh jurnalis dan meminta pengawalnya untuk memukul dan mengeroyok jurnalis tersebutdalam pokok permohonan pemohon sebagaimana tertuang pada halaman s d yang pada pokoknya berisi: ir. mohammad ramadhan komando beserta ratusan asn dan tim relawan kolom kosong melakukan perayaan atas kemenangselain pelanggaran terstruktur sebagaimanasistematisbahwa dalam pokok permohonan pemohon sebagaimana dimuat dalam halaman s d yang pada pokoknya berisi: penyalahgunaan program pembagian smartphone rtrw dan pengangkatan tenaga kontrak untuk menguntungkan ir. |mohammad ramadhan komando dalam pemilihan walikota makassar tahun serta digunakan untuk memenangkan kolom kosong . bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan, sebagai berikut: bahwa, bawaslu kota makassar telah menerima dan register permohonan penyelesaian sengketa pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun atas keputusan kpu kota makassar dengan register nomor: ps wsl.mks. bahwa pokok permohonan pemohon dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun adalah berkaitan dengan perbuatan ir. mohammad ramadhan komando yang duga melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dengan menyalahgunakan program pembagian smartphone untuk rt rw dan pengangkatan tenaga honorer. bahwa selanjutnya dalam putusan bawaslu kota makassar dengan register nomor: ps wsl.mks. bawaslu kota makassar dalam putusannya, memutuskan untuk menolak keseluruhan permohonan pemohon penyelesaian sengketa pemilihan walikota dan wakil walikota makasar tahun vide: bukti pk bahwa selain pelanggaran sistematismassif yang terjadi beberapa kecamatan.i. kecamatan ujung pandang kelurahan pisang utaraadanya peng elembungan suara beberapa tps . dst. bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwa tidak terdapat penggelembungan suara pada tps pada saat perhitungan suara. sesuai dengan keterangan dari kpps, yang jumlah suara sebanyak itu adalah pemilih yang tidak tercantum pada model kwk. anggota kiss baru mengisi model c7 kwk setelah pemungutan suara telah berlangsung lebih dari jam dikarenakan mereka tidak tahu bahwa ada daftar hadir pemilih tps tersebut. vide: bukti form laporan hasil pengawasan& pk modelatb kwk untuk pemilih . dst bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwa berkaitan dengan atb.kwk tps yang tidak ditemukan,model atb kwk untuk orang pemilih. dst bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwa tps atb. kwk tidak ditemukan, danguraikan bahwa: bahwa pada tps kelurahan pisang utara, tidak memiliki nik ktp serta orang yang memilih sebagai pemilih tambahan tidak tertulis dalam absensi. dst bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwadalam model atb kwk pada daftar hadir pemilih pada tps tidak terdapat nomor nik, ktp, dan alamat sebanyak orang. dan selanjutnya, dapat diterangkan bahwa saksi paslon tps, tidak menuangkan form keberatan c2 kwk pada saat pemungutan suara tps.nya form c1 kwk berhologram dalam kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. dst bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwa form hologram pada tps tidak terdapat dalam kotak suara, setelah ppk meminta persetujuan kepada saksi dan panas untuk mencocokkan form c1 kwk dengan form pla dan ditemukan kesesuaian perolehan suara antara data yang dimiliki saksi dengan penyelenggara,adanya ketidak sesuaikan data yang dimiliki oleh saksi pasangan calon dengan data yang dalam model hologrampisang utara terjadi perbedaan data antara model c kwk hologram surat suara keseluruhan, termasuk surat suara cadangan sebanyak dengan model c1 kwk yang tidak berhologram yang diberikan kepada saksi dan pengawas tps yang berjumlah setelah dilakukan pencocokan dengan plant, setelah ppk meminta persetujuan kepada saksi dan panas diputuskan bersama bahwa model c kwk yang berhologram lah yang benar vide:erdapat perbedaan berupa tidak tertandatanganinya c1 kwk yang dimiliki saksi, panas dan c1 kwk yang berhologram. dst bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwa, berdasarkan pengakuan kpps yang dihadirkan menerangkan bahwa c1 kwk berhologram diisi paling akhir. setelah c1 kwk dibagikan, hal tersebut berdasar karena alasan bahwa saksi terburu buru ingin pulang. vide: bukti vide pk kelurahan lajangiru bahwa sehubungan dengan dalil pemohon pada halaman s d poin yang pada pokoknya menyatakan bahwa: bahwa pada tps dan tps kelurahan lajangiru terdapat pemilih tambahan tidak memiliki nik dan tidak memiliki alamat lengkap,yang tidak dilengkapi dengan nomor induk kependudukan nik) dan alamat yang atas hal tersebut, saksi paslon tps tidak menuangkan keberatan dalam form c2 kwk. sedangkantidak dilengkapi dengan nomor induk kependudukan nik) dan alamat. terkait hal ini pantau kota makassar tidak pernah menerima laporan dan temuan vide: bukti &erdapat pemilih yang tidak mencantumkan alamatnyaorang daftar pemilih tambahan dalam daftar hadir pemilih tidak dilengkapi dengan alamat. namun saksi paslon tps tidak menuangkan keberatan c2 kwk. vide bukti:berhologramnya c1 yang berhologram pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan . idak ditemukan c1 kwk hologram dalam kotak suara dan setelah dilakukan pencocokan bersama dengan menggunakan c1 plant oleh ppk dengan saksi paslon, dan disaksikan oleh bawaslu kec. ujung pandang dan saksi menuangkan keberatan tersebut dalam model da2 kwk. orang tidak terdapat dalam absensi, namun telah mencoblossebanyak tiga) orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. dan pengakuan anggota kpps menganggap bahwa data pemilih tambahan tersebut diisi hanya pada daftar hadir saja dan tidak mengisi pada form a tb kwk. saksi menuangkan keberatan tersebut dalam model da2 kwk.berkoordinasi dengan ppl dan atas hal tersebut, saksi menuangkan keberatan dalam model da2 kwk dan saksi paslon tps tidak mengisi form keberatan c2 kwk. terkait hal ini bawaslu kota makassar tidak pernah menerima laporan dan temuanterdapatnya pemilih dalam absensi kecamatanerdapat empat orang pemilih tambahan yang tidak mengisi form a.tb kwk dan tanpa mengisi daftar hadir pemilih tps. saksi menuangkan keberatan tersebut dalam model da2 kwk dan saksi paslon tps tidak menuangkansebelumnya telah berkoordinasi dengan panitia pengawas kelurahan ppl) dan saksi menuangkan keberatan tersebut dalam model da2 kwk dan saksi paslon tps tidak mengisi formkotak suaranya tidak tertembak dan disegel dengan lamban. dst bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwasalah satu kotak suara tidak mempunyai gembok dan hanya disegel dengan lamban bening. lalu selanjutnya saksi menuangkan keberatan tersebut dalam model da2 kwk. pada saat pendistribusian kotak suara dari kpu kota makassar ppk kecamatan ujung pandang terdapat satu kotak suara kelurahan lajangiru tps yang tidak memiliki gembok karena rusak vide bukti pk model da2 kwk) kelurahan losarikehilangan kunci . dst bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwapada rekapitulasi tingkat kecamatan ujung pandang, tps kelurahan losari, kunci gembok tidak ada atau hilang lalu kotak suara dibuka dengan cara paksa menggunakan palu atas persetujuan saksi dan panas kecamatan ujung pandang. ppk meminta saksi untuk menuangkan hal tersebut pada form keberatan model da2 kwk. pps kelurahan losari telah membuatkan berita acara atas kehilangan kunci gembok seluruh kotak suara kelurahan losari kecamatan ujung pandang.( vide: bukti pk pk surat pernyataandiberikan surat suara untuk pemilihan gubernur tanpa surat suara untuk pemilihan walikota. dst bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwa terdapat saksi tps yang menuangkan keberatan from c2 kwk berkaitan dengan terdapatnya pemilih yang diberikan dua surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tanpa diberikan surat suara diawali. sehingga terjadi perbedaan jumlah antara c7 kwk sebanyak orang terdaftar sedangkan surat suara sah sebanyak orang. dan ppk meminta saksi untuk menuangkan hal tersebut pada form keberatan model da2 kwk. (vide bukti: pk vide pk il. kecamatan makassar bahwa sehubungan dengan dalil pemohon pada halaman poin yang pada pokoknya menyatakan bahwa: . terdapat formulir yang tidak berhologram sebanyak tps. dst bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwa pada tanggal juni juli rekapitulasi tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi dari paslon walikota dan wakil walikota makassar tahun ialah, tidak ditemukannya form c1 kwk yang tidak berhologram. adapun keberatan saksi pasangan calon yang selanjutnya dituangkan dalam da2 kwk adalah berkaitan dengan ketiadaan hologram pada model c kwk pada halaman (vide: bukti pk form laporan hasil pengawasan pk model da2 kwk) bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar, pada tanggal juni dalam pemungutan suara tps, telah dilakukan pengawasan yang dilakukan kecamatan makassar pada kelurahan yaitu: kelurahan bara bahaya timur, kelurahan bara bahaya selatan, kelurahan bara bahaya utara, kelurahan bara bahaya kelurahan mancini, kelurahan mancini parang, kelurahan mancini gunung, kelurahan mariana, kelurahan marinara baru, kelurahan maradekaya, kelurahan maradekaya utara, kelurahan maradekaya selatan, kelurahan barang dan kelurahan larang bagi bahwa berkaitan dengan dalil pemohon sebagaimana dimaksud dalam hal. poin yang pada pokoknya menyatakan bahwa: adanya penggelembungan suara kelurahan bahaya kecamatan makassar.dst bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwa tidak terdapat kelurahan yang dimaksud pada wilayah kecamatan makassar, sebagaimana yang telah kami urai diatas sebagaimana jumlah kelurahan yang ada diwilayah kecamatan makassar bahwa pengawasan pada kelurahan bara bahaya selatan dengan jumlah tps sebanyak telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan cast. dan pengawasan yang dilakukan, adalah pada setiap tps diawasi oleh pengawas tps dan hadiri oleh saksi dari pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar dan tidak ditemukan adanya unsur atau dugaan pelanggaran oleh penyelenggara maupun pihak manapun termasuk pemilih yang hadir. (vide bukti: pk pk model daa kwk) bahwa dalil pemohon dalam permohonan pada tps kelurahan bara bahaya selatan pada pokoknya menyatakan bahwa adanya form model c1 kwk dari dalam kotak suara tidak tersegel dalam amplop sebagaimana mestinya, namun berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar tidak menemukan maupun adanya beberapa pada tps kelurahan bara karya selatan sehingga pada kelurahan bara bahaya selatan tidak terdapat formulir da2 kwk .(vide bukti: pk pk model da2 kwk) iii. kecamatan template bahwa data pemilih tambahan yang didalilkan oleh pemohon pada permohonan pemohon hal poin yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: data pemilih tambahan tidak sesuai dengan dpt.dst bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kota makassar menerangkan bahwa ketidaksesuaian anatara dpt dan data pemilih tambahan. diakibatkan daftar pemilih tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt tapi memiliki hak untuk memilih yang dapat dibuktikan dengan e ktp sesuai dengan tempat yang bersangkutan berdomisili sebagaimana diatur dalam pkpu tahuks, karena daftar pemilih tambahan (dp tb) sehingga tidak termasuk dalam data dpt yang sudah ditetapkan oleh kpu bukti: pk form laporan hasil pengawasan& pk model da1 kwk) bahwa sedangkan dalil pemohon dalam permohonannya hal. poin yang pada pokoknya menyatakan:: : . data saksi pemohon tidak sesuai dengan penyelenggara.dst inrang, provinsi sulawesi selatan, tahun yang diajukan oleh: nama ir. abdul latif, si., m.m. tata. alamat jalan mapala blok nomor kota maa pena sad makassar: mak nama usman maryam alamat jalan sultan alauddin kompleks permata sari nomor makassar:dr. irwan muin, s.h., m.h., kn., abdul rahman, s.h., m.h., akbar s.h., samsul, s.h., m.h., andi jaya adipura, s.h., hasbullah salam, s.h., nikon gan lalu, s.h., m.h., albertus, s.h., dan ruslan rahim, s.h., si., penasehat hukum pada kantor hukum irwan muin partners beralamat jalan jati nomor kelurahan palopo, kecamatan panakkukang kota makassarelurahan maccorawalie, kecamatan datang sawit, kabupaten pinrang, provinsi sulawesi selatan: berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal juli memberi kuasa kepada mappinawang, s.h., sofyan site, s.h., dan modal eder tualang, s.h., m.h., dari kantor hukum mappinawang rekan berkedudukan jalan tops raya ruko zamrud blok kelurahan masal, kecamatan panakkukang, kota makassarndi irwan hamid, sos. pekerjaan wiraswasta alamat jalan pelita barat rw kel desa lelehan bata, kec. palembang, kab. pinrang, nama drs. alilin, si. pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil alamat jalan anoa nomor kel desa maccorawalie, kec. datang sawit, kab. pinrang,ahmad irawan, s.h., yassin wardhana rahman, s.h., m.h., lukman wahyudi, s.h., dan andi firmansyah, s.h., advokat penasihat hukum, yang bekerja firma hukum law firm) ahmad irawan associates yang berdomisili the city tower, lantai jalan. m.h. thamrinpinrang, ii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa undang undang nomor tahun juncto pmk tahu': yang dilakukan pada hari kamis, tanggal juli pukul wita: bahwa permohonan ini diajukan dan telah didaftarkan pranata peradilan mahkamah konstitusi pada hari sabtu tanggal juli pukul wib dan telah mendapatkan bukti tanda terima permohonan online nomor pan. online sehingga sangat beralasan hukum, permohonan pemohon dilakukan masih dalam tenggang waktu pengajuan sesuai yang ditentukan pmk nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, oleh karena itu telahberalasan hukum bagi pemohon masih dalam tenggang waktu jam pengajuan permohonan sesuai yang digariskan dalam pmk nomor bahwa berdasarkan uraian atas makamenurut hukumpermohonan pemohon guodalam praktik pelaksanaan kewenangan, mahkamah telah memiliki paradigma dalam memaknai kewenangannyamenerbitkan ktp el atau surat keterangan pengganti ktp el bagi penduduk yang sudah merekam: menerbitkan ktp el atau surat keterangan pengganti ktp el bagi pemilih pemula yang pada hari pelaksanaan pemilihan telah berusia tahun dan telah terdata dalam database kependudukan dengan mempedomani surat direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil nomor dukcapil tanggal april menyiapkan rekap data surat keterangan pengganti ktp el yang telah diterbitkan: g . memfasilitasi kpud dalam rangka melakukan pengecekan terhadap nomor penduduk kependudukan nik) dan keaslian ktp el melalui akses data kependudukan: mendorong kpud untuk melakukan pengecekan nik secara mandiri dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri kepada kpu kabupaten kota melalui kpu pusat, i. melakukan koordinasi dengan kpud untuk menyerahkan nomor handphone (hp) person charge pic) kpud yang akan digunakan untuk melakukan pengecekan nik melalui hp: khusus dalam perhitungan suara hasil pemilihan, tidak diperkenankan ikut berperan serta dalam proses perhitungan suara hasil pemilihan: bahwa seperti yang diuraikan oleh pihak terkait pada paragraf ke dan paragraf ke penerbitan suket merupakan sebuah kebijakan nasional dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak indonesia. selanjutnya oleh disdukcapil kabupaten pinrang ditindaklanjuti dengan membuat surat penugasan, surat perintah, penyampaian kepada masyarakat dan keputusan yang pada pokoknya ditujukan untuk melakukan percepatan penerbitan ktp elektronik ktp el) bukti mengenai jumlah suket yang diterbitkan oleh disdukcapil kab. pinrang sejumlah (sembilan ribu lima ratus enam puluh). pihak terkait perlu menegaskan terlebih dahulu bahwa tidak ada yang dapat mengetahui siapa yang akan dipilih atau diuntungkan oleh pemilih yang menggunakan suket tersebut dan bukan berarti pemilih yang memilih menggunakan suket tidak memiliki hak untuk memilih. karena pada dasarnya suket sebagai sebuah identitas kependudukan diakui untuk membuktikan seorang warga negara memenuhi syarat untuk memilih dan dapat menggunakan hak pilihnya tempat pemungutan suara, berdasarkan dalil dan pengakuan yang disampaikan oleh pemohon, tidak seluruh suket yang diterbitkan bermasalah vide: hal. s d hal. meminjam bahasa pemohon, suket yang dipermasalahkan oleh pemohon yang masuk kategori suket siluman sebanyak (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima). akan tetapi, setelah dirinci berdasarkan dalil dan pengakuan pemohon sendiri, hanya (sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan) yang menggunakan hak pilih tps pada tanggal juni dengan menggunakan suket siluman, bahwa dari (sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan) pengguna hak pilih yang menggunakan suket dan dipermasalahkan oleh pemohon, alasannya sebagai berikut: sejumlah (tiga ribu enam ratus enam puluh delapan) menggunakan suket siluman ganda, yaitu suket atas nama (satu) orang pemegang nik, namun dicetak lebih dari (satu) suket hingga (enam) suket, sejumlah (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) pemilih penerima suket sekaligus terdaftar sebagai pemilih daftar pemilih tetap dpt), sejumlah (dua puluh delapan) suket atas nama pemilih bawah umur, terkait dengan paragraf ke pihak terkait terlebih dahulu perlu menegaskan jumlah yang dipermasalahkan pemohon tidak jelas apakah berjumlah (sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan) atau (dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima) yang merupakan hasil penjumlahan atas suket siluman ganda, penerima suket sekaligus terdaftar sebagai pemilih daftar pemilih tetap dpt) dan suket atas nama pemilih bawah umur. terhadap perbedaan ini, pihak terkait berpendapat dalil permohonan tidak jelas dan sudah seharusnya ditolak oleh mahkamah, bahwa dalil pemohon mengenai suket siluman ganda percetakannya lebih dari (satu) kali, pihak terkait perlu meluruskan bahwa suket tersebut bukan merupakan suket siluman karena memang diterbitkan oleh disdukcapil, diberikan kepada penduduk kab. pinrang dan hanya menggunakan (satu) nik untuk (satu) pemegang suket bukti selanjutnya, menurut pihak terkait meskipun suket tersebut tercetak lebih dari (satu) kali (untuk setiap keperluan penduduk yang bersangkutan minta dicetak baru), hingga selesainya proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara tidak terdapat rekomendasi atau bukti pemegang suket tersebut telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang: bahwa mengenai (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) pemilih yang menggunakan suket untuk memilih dan namanya telah terdaftar dalam dpt, menurut pihak terkait hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran administrasi pemilihan atau kecurangan. menurut pihak terkait, pemilih yang bersangkutan memang berhak untuk memilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun hanya saja kemungkinan pemilih yang menggunakan suket tersebut belum mendapatkan ktp ei, sebagaimana yang dialami banyak warga negara indonesia daerah lainnya yang telah melakukan perekaman namun belum mendapatkan ktp ei. jadi bukan berarti terdaftar dalam dpt dan memilih menggunakan suket memiliki hak memilih (dua) kali atau dapat menggunakan hak pilih lebih dari (satu) kali: bahwa mengenai (dua puluh delapan) suket atas nama pemilih bawah umur, pihak terkait perlu ikut melakukan klarifikasi mahkamah berdasarkan data yang kami peroleh dari disdukcapil kab. pinrang, jumlahnya hanya (dua puluh empat). suket itu pun diterbitkan oleh disdukcapil kab. pinrang berdasarkan surat pindah yang dilampirkan oleh yang bersangkutan dan telah menikah bukti hal manauntuk memilih: dengan demikian, seperti yang diuraikan oleh pihak terkait pada paragraf ke ke dan ke dalil yang disampaikan oleh pemohon tidak memiliki dasar hukum dan sudah selayaknya ditolak oleh mahkamah, bahwa mengenai laporan ir. syarifuddin mall bawaslu kabupaten pinrang pada tanggal juli pihak terkait ingin menegaskan bahwa laporan tersebut masuk setelah pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara masing masing pasangan calon oleh kpu kabupaten pinrang atau setelah permohonan pembatalan hasil pemilihan didaftarkan oleh pemohon pada tanggal juli mahkamah konstitusi republik indonesia. jadi laporan dimasukkan setelah mengetahui yang bersangkutan kalah dalam perolehan suara. pihak terkait meyakini. intensi pemohon menyampaikan laporan hanya untuk memperoleh bahan permohonan atau bukti untuk menyampaikan permohonan mahkamah. karena pada proses dan tahapan validasi daftar pemilih atau sebelum dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal juni tidak terdapat laporan atau keberatan mengenai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, bahwa pihak terkait selaku peserta pemilihan telah mendapatkan penjelasan dari memohon mengenai dalil pemohon menyangkut kelalaian dari memohon saat diperiksa oleh bawaslu kab. pinrang. mengenai dalil tersebut, pemohon mendapatkan data dan informasinya dari berita acara klarifikasi memohon oleh bawaslu kabupaten pinrang. bukan berdasarkan kesimpulan, status laporan atau temuan pengawasan bawaslu kab. pinrang. hal mana pada saat diklarifikasi, jawaban tersebut muncul atas pertanyaan bawaslu kab. pinrang apakah pemilih yang tidak menunjukkan ktp el atau suket saat mau menggunakan hak pilih merupakan pelanggaran? jadi keterangan tersebut didasarkan pada pertanyaan bawaslu kabupaten pinrang, mengenai dalil selain dan selebihnya yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya, pihak terkait menolak dengan tegas dalil dalil tersebut karena dalil tersebut tidak benar,oleh karena itu, pihak terkait meminta mahkamah untuk menolak dalil dali pemohon tersebut terdapat pemilih siluman menggunakan suket siluman bahwa pemohon mendalilkan sejumlah (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima) suket siluman yang telah digunakan oleh pemilih untuk mencoblos tps (vide, hal. akan tetapi, pada bagian tabulasi data pemohon sendiri jumlah pengguna suket (seratus empat puluh tujuh) tps hanya sebanyak (sembilan ribu empat puluh sembilan) (vide, hal. sehingga pihak terkait berpendapat permohonan pemohon tidak jelas karena perbedaan angka tersebut dan selayaknya ditolak oleh mahkamah: sekali lagi pihak terkait perlu menegaskan bahwa tidak ada suket siluman dan penduduk kab. pinrang yang memiliki ktp ei atau suket memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat sebagai pemilih. jadi kategorisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh pemohon tidak berdasar dan telah menghina pemilih yang berdaulat, terdapat pemilih lebih dari satu kali menggunakan hak pilihnya bahwa pemohon mendalilkan terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali, diantaranya: ilyas tps kel. langga, kec. matter some dan sekaligus mencoblos tps desa mattombong, kec. matter some, nirwana dan norma mencoblos lebih dari (satu) kali tps desa toddokong, dan julian baca memilih tps kel. datang sippa, kec. sippa menggunakan suket untuk memilih namun belum pernah melakukan perekaman: terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantahnya karena mengenai adanya pemilih memilih lebih dari satu kali. apalagi setelah dibaca dan diteliti oleh pihak terkait, dalil permohonan tersebut tidak didukung alat bukti. dengan demikian, dalil permohonan pemohon tersebut harus ditolak oleh mahkamah: terdapat pemilih pengguna surat keterangan bawah umur yang mencoblos tempat pemungutan suara mengenai dalil permohonan pemohon terdapat pemilih pengguna suket bawah umur yang mencoblos tps, pihak terkait berpendapat dalil tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak disebutkan siapa pemilih bawah umur yang dimaksud tersebut dan atau identitas siapa yang telah digunakan untuk memilih oleh pemilih lainnya. selanjutnya, tps yang disebutkan (vide, hal. s d hal., tidak sinkron antara jumlah suara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah tidak sah pemohon mendalilkan pada beberapa tps terjadi kesalahan atau ketidaksinkronan dalam formulir c1 kwk mengenai pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah tidak sah. terhadap dalil tersebut, pihak terkait ingin menerangkan kepada mahkamah bahwa ketidaksinkronan tersebut telah dikoreksi secara berjenjang pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkat kpu kabupaten. sehingga masalah ketidaksinkronan telah selesai ditangani oleh kpu kabupaten pinrang secara berjenjang. dengan demikian, dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum karena telah selesai dan sudah seharusnya ditolak oleh mahkamah:empat pemungutan suara pemohon mendalilkan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tps, pencatatan hasil penghitungan suara tps tidak akurat karena. untuk memperjelasnya pemohon meminta untuk melihat pada tabel. hal mana pada tabel, pemohon menyebutkan (tujuh) tps. akan tetapi dengan masalah perbedaan pengguna hak pilih tersebut, pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang pada (seratus lima puluh delapan) tps. terhadap dalil tersebut, pihak terkait membantahnya dan menganggap perbedaan pengguna hak pilih antara pemilihan gubernur sulawesi selatan dan pemilihan bupati pinrang merupakan hal yang wajar karena adanya mekanisme pemilih pindahan atau ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur sulawesi selatan, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati pinrang karena bukan penduduk pinrang atau bisa terjadi sebaliknya dimana pemilih yang merupakan penduduk pinrang tidak menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan gubernur sulawesi selatan. akan tetapi, apapun itu perbedaan tersebut telah dijelaskan dan dikoreksi secara berjenjang oleh kpu kabupaten pinrang, dalil pemohon yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang (seratus lima puluh delapan) tps tidak berdasar karena dari halaman pertama hingga halaman terakhir permohonan tidak terdapat sebab yang didukung alat bukti menjadi dasar dilakukannya pemungutan suara ulang. apalagi sebab yang dimaksud oleh pemohon hanya sebatas tidak sinetronnya jumlah pengguna hak pilih (tujuh) tps. dengan demikian, dalil tersebut harus ditolak oleh mahkamah:emohon mendalilkan terdapat (tiga ribu sembilan) suara dikualifisir tidak sah dari pemilih yang mencoblos tps karena besarnya lubang melebihi tanda color paku pada tanda gambar kertas suara. selain itu, pemohon juga melanjutkan dalilnya dengan mengatakan telah menyampaikan keberatan namun hanya didengarkan saja dan saksinya tidak diberikan formulir keberatan. terhadap dalil tersebut, pihak terkait membantahnya dan apa yang disampaikan oleh pemohon cenderung mengandung kebohongan. karena saat proses pemungutan dan penghitungan suara tps, tidak pernah ada keberatan mengenai hal tersebut. dengan demikian, dalil tersebut harus ditolak oleh mahkamah: dugaan pelanggaran money politics secara terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh pasangan calon suara terbanyak dan atau tim melawannya pemohon mendalilkan terjadi perbuatan pemberian uang dan atau sarung dan atau pulsa handphone dan atau materi lainnya serta perbuatan menjanjikan fasilitas bisnis yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh perseorangan dan tim relawan pihak terkait dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun lebih lanjut, pemohon mendalilkan pelaku money politics tidak hanya dilakukan oleh relawan pihak terkait, namun diduga telah melibatkan pula struktur aparatur sipil negara kabupaten pinrang. terhadap dalil pemohon tersebut, satu hal yang perlu pihak terkait tegaskan terlebih dahulu bahwa pihak terkait tidak menjadi pihak yang diduga melakukan politik uang (money politic). untuk pihak lainnya yang diduga melakukan politik uang (money politic), pihak terkait membantahnya dan tidak pernah ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan relawan pihak terkait terbukti melakukan tindak pidana politik uang bukti bahwa dalil mengenai adanya aparatur sipil negara yang melakukan politik uang agar memilih pihak terkait, kami tidak pernah mengetahuinya. selama tahapan dan proses pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun pihak terkait tidak pernah memerintahkan kepada aparatur sipil negara untuk melakukan politik uang atau mendengar terdapat keputusan hukum yang menghukum aparatur sipil negara sebab politik uang. justru kami menerima data dan informasi terkait keputusan hukum dari panas kab. pinrang bahwa relawan dari pemohon telah tertangkap tangan melakukan politik uang dengan bukti uang rp. (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehari sebelum pemungutan suara bukti mengenai dalil money politic telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, dalil tersebut bersifat imajinatif dan justru lebih tepat jika dialamatkan kepada pemohon, mengenai laporan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif bawaslu provinsi sulawesi selatan, hal tersebut memang menjadi kewenangan bawaslu provinsi sulawesi selatan untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi tersebut. sehingga pihak terkait keberatan apabila mahkamah memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran administrasi tersebut karena akan bertentangan dengan selengkapnya berbunypihak terkait sependapat dengan keputusan hukum bawaslu provinsi sulsel yang menyatakan laporan pemohon telah dasawarsa karena memang dilaporkan setelah berakhirnya tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun pemohon mendalilkan bupati pinrang dan aparat pemerintahan kabupaten pinrang mendukung pihak terkait. dukungan bupati pinrang kepada pihak terkait dikaitkan dengan sikap politik istri bupati pinrang, andi deiyai alam yang tampil secara terbuka mengkampanyekan pihak terkait. sehingga menurut pemohon walaupun bupati alam patonangi bukan petahana dalam ajang pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun maka berdasarkan ketentuan pihak terkait seharusnya didiskualifikasi sebagai peserta pemilihan, terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, pihak terkait membantah adanya arahan perintah kebijakan pihak terkait dan atau tim pemenangan untuk menggunakan instrumen aparatur pemerintahan daerah dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun jika pun mereka menggunakan hak pilihnya untuk memilih pihak terkait, hal tersebut merupakan hak konstitusional pemilih masing masing terlepas dari statusnya sebagai aparatur sipil negara. tidak ada larangan bagi aparatur pemerintahan menggunakan hak pilih. begitu pun jika memang andi deiyai alam melakukan kampanye secara terbuka, sepanjang kampanye tersebut tidak menggunakan fasilitas pemerintah daerah atau melanggar larangan kampanye. beda halnya dengan yang dilakukan oleh idrus maryam, menteri sosial republik indonesia dan merupakan kakak kandung dari calon wakil bupati pinrang tahun usman maryam yang memanfaatkan program keluarga harapan pkh dari kementerian sosial republik indonesia untuk menguntungkan adik kandungnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun bukti pihak terkait telah memberikan banyak keterangan mengenai suket pada bagian dalil pemohon yang mempermasalahkan suket. hal mana pada dasarnya penerbitan suket merupakan kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh bupati pinrang dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perolehan suara pihak terkait. seperti yang berulang ulang pihak terkait sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa yang diuntungkan oleh pemilih yang menggunakan suket,permohonan ini juga berkaca dan mengacu pada pertimbangan pertimbangan hukum mahkamah khususnya terkait dalam memberi pemaknaan yuridis atas konstruksi fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaansebagaimana dalam putusan mahkamah nomor php.bup iv bertanggal pebruari hal mana dalam putusan mahkamah tersebut memberi kaidah hukum bahwa pemilih pemilih dalam yang tidak tercatat secara baik dan benar dalam form atb kwk dan form c7 kwk dikualifisir sebagai pemilih siluman yang dapattertentu dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil gubernur bupati walikota, bahwa dengan berlandaskan pada hal hal yang diuraikan tersebut diatas, pemohon dalam permohonan ini akan mengajukan fakta fakta berupa pelanggaran pelanggaran administratif dan atau pidana pemilihan selama proses tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun yangperaih suara terbanyak pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun adapun pelanggaran pelanggaran dimaksud, antara lain:erdasarkan bunyi norma tersebut, secara jelas (expression verbs) subjek yang dimaksud dalam norma tersebut adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota. sehingga menjadikan norma tersebut sebagai alasan hukum agar pihak terkait didiskualifikasi tidak masuk akal mengingat pihak terkait bukanlah calon petahana yang dapat melakukan penggantian pejabat. sehingga tidak logis dan rasional apabila pihak terkait dapat melakukan penggantian pejabat. dengan demikian, dalil permohonan pemohon harus ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak masuk akalerlampir ktp pihak terkait terlampir surat kuasa khusus terlampir keterangan ahli prof. denny indralaya, s.h., l.lm bukti pt putusan mahkamah konstitusi nomor puu xit keputusan kpu kabupaten pinrang nomor pl. kpt kpu kab! lt keputusan kpu kabupaten pinrang nomor pl. kpt kpu kab!pt data badan pusat statistik kabupaten pinrang bukti pt putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii1 bukti pt putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii1 bukti ppt putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv bukti pt pkpu nomor tahun bukti pt surat dirjen dukcapil nomor dukcapil, tanggal mei bukti pt surat dirjen dukcapil nomor: dukcapil, tanggal juni bukti pt surat penugasan, surat perintah, penyampaian kepada masyarakat dan surat keputusan bukti pt daftar suket yang diterbitkan pemkab pinrang bukti pt data suket penduduk pinrang yang telah menikah dan pindahan bukti pt hasil penelitan dan rekomendasi panas kab. pinrang bahwa pihak terkait tidak terbukti melakukan politik uang bukti pt rekomendasi dan temuan panas kab. pinrang mengenai politik uang (money politics yang dilakukan pemohon bukti pt kegiatan idrus maryam, menteri sosial republik indonesia membagikan program pkh pada masa kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, bawaslu kabupaten pinrang memberikan keterangan sebagai berikut: keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan keterangan hasil pengawasan mengenai surat keterangan yang diterbitkan secara massal oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten pinrang. panas kabupaten pinrangkpu pinrang. kemudiomisi pemilihan umum kabupaten pinrang untuk meningkatkan koordinatnya dengan diaduk dapil pinrang dalam hal ini mempertanyakan sisa ket sebanyak (empat ribu tiga puluh sembilan) yang belum diterbitkan pada saat itu sesuai surat dari penyampaian kpu pinrang kepada disdukcapil, dan mempertanyakan pula jumlah ket yang keluar sebanyak (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima) yang dianggap ket siluman oleh pelapor.( bukti pk bahwa berdasarkan hasil klarifikasi disdukcapil terkait adanya ket sebanyak (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima) tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah melainkan pelayanan publik dalam kaitannya perubahan elemen data seperti perubahan status, perubahan pekerjaan, serta adanya pemekaran desa. vide bukti pk panas kabupaten pinrang telahdisdukcapil pinrang. kemudian ditindak lanjuti terhadap laporan tersebut panas kabupaten pinrang mengeluarkan rekomendasi kepada disdukcapil untuk melakukan pencernaan ulang terkait penerbitan ket karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun bukti pk panas kabupaten pinrang menerima laporan dari sdr. header ahmad yang telah registrasi dengan nomor laporan lp pb kab. vi1 tanggal juli terhadap terlahir kpu kab. pinrang dan kpps tps kelurahan salo dan kiss tps kelurahan sawit. tindak lanjut terhadap laporan tersebut panas kabupaten pinrang tidak rekomendasi karena berdasarkan fakta fakta dan bukti bukti laporan ini tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. bukti pk bahwa panas kabupaten pinrang tidak pernah menemukan. dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh warga pemilik ket yang menggunakan hak pilihnya mencoblos tps kemudian menggunakan ket orang lain. kemudian panas kecamatan, ppl maupun pengawas tps tidak pernah menemukan informasi awal terkait adanya ket yang menggunakan ket orang lain. keterangan hasil pengawasan mengenai penggunaan surat keterangan oleh pemilih yang tidak berhak. panas kabupaten pinrang telah menerima laporan yang telah registrasi dengan nomor lp pg bawaslu.sulsel vi1 pelapor atas nama syarif dengan terlahir diaduk dapil kabupaten pinrang mengenai pelanggaran pemilihan yang diterima oleh bawaslu provinsi sulawesi selatan kemudian bawaslu provinsi sulawesi selatan melimpahkan penanganannya kepada panas kabupaten pinrang. depala dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi sulawesi selatan agar lebih selektif terkait persyaratan untuk menerbitkan ket karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur adanya pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dalam hal ini tidak ada fakta dan bukti bahwa ada pemilih yang menggunakan ket milik orang lain dan tidak ada pemilih yang menggunakan ket mencoblos dua kali. bukti pk keterangan hasil pengawasan mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali panas kabupaten pinrang menerima laporan yang telah register dengan nomor lp pb kab. vi1 tertanggal juli oleh pelapor atas nama amirudin pattern dengan terlahir atas nama sdr. muhammad ilyas. tindaklanjut terhadap laporan tersebut dalam pembahasan kedua dalam sentra gakkumdu terbukti memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. selanjutnya diteruskan kepada tingkat penyidikan. hingga saat ini masih dalam tingkat penyidikan. bukti pk bahwa terhadap pemilih atas nama nirwana dan norma yang diduga mencoblos lebih dari satu kali tps berdasarkan hasil pengawasan panas kecamatan lembang, dilakukan penelusuran secara langsung dan menemukan fakta bahwa nirwana yang beralamat buntu tante ada (dua) orang dengan nama yang sama, artinya nama sama namun orang yang berbeda namun keduanya berbeda status tetapi sudah memenuhi syarat untuk memilih, ada yang dibawah umur sudah menikah namun ada yang belum menikah dan keduanya hanya mencoblos (satu) kali. nirwana dengan status belum menikah mencoblos menggunakan formulir model c6 kwk dan memiliki ket serta namanya terdaftar dalam dpt dengan nomor urut kemudian seri. norma hanya mencoblos (satu) kali dengan menggunakan formulir model kwk dan memiliki ket serta namanya terdaftar dalam dpt dengan nomor urut yang kesemuanya tertuang dalam hasil pengawasan form model bukti pk bahwa panas kabupaten pinrang dan jajarannya panas kecamatan, ppl dan pengawas tps) tidak pernah menerima laporan dan temuan maupun informasi awal dugaan pelanggaran mengenai pemilih atas nama zulfiani baca yang mendapatkan ket tanpa melakukan perekaman. keterangan hasil pengawasan mengenai pemilih pengguna suket dibawah umur bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas kecamatan matter some tps desa ditolong polong, kecamatan mattirosompe, terdapat pemilih yang diduga merupakan pemilih dibawah umur. panas kecamatan matter some melakukan penelusuran terhadap daftar pemilih tambahan tps desa ditolong polong, kecamatan matter some, terdapat (dua) pemilih atas nama rida dan haerunnisa yang memilih menggunakan ktp elektronik dan merupakan warga desa ditolong polong. bukti pk bahwa panas kabupaten pinrang menerima laporan yang telah register dengan nomor lp pb kab. vi1 (vide bukti pk tertanggal juli terkait adanya dugaan pemilih dibawah umur atas nama seri. risk damayanti. panas kecamatan duampanua melakukan klarifikasi terhadap pemilih yang diduga atas nama risk damayanti memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa pemilih yang diduga atas nama sdr. risk damayanti memiliki nama yang sebenarnya adalah risk ramdani. bahwa pemilih atas nama risk ramdani datang tps kel. pekkabata kec. duampanua setelah pukul wita untuk melihat penghitungan suara bersama sepupunya atas nama wiki artinya. bahwa sdr. risk ramdani hanya berdiri sambil menyaksikan penghitungan suara, namun risk ramdani cepat pulang berhubung kesehatannya terganggu, risk ramdani hanya menyaksikan perhitungan suara gubernur, itupun tidak sampai selesai. bahwa sdr. risk ramdani membantah bahwa dirinya masuk mencoblos tps, namun mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai hak pilih dan masih smp. bahwa terkait klasifikasinya sdr. risk ramdani menambahkan keterangan bahwa risk ramdani mempunyai seorang saudari kandung yang secara fisik ada kesamaan dengan dirinya yang bernama rini juliana ridwan, yang memang ikut mencoblos pada saat pemungutan suara ulang psu) tps kel. pekkabata. bahwa rini juliana ridwan sudah kuliah dan lahir pada tanggal juni yang sudah berusia tahun dan mencoblos menggunakan c6 kwk. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas kecamatan matter some tps (tiga) desa mattongang tongkang,. tabalong, terdapat pemilih yang diduga merupakan pemilih dibawah umur mencoblos tps dengan membawa surat keterangan ket). berdasarkan hasil penelusuran panas kecamatan matter some dalam daftar pemilih tambahan ditemukan pemilih atas nama bachtiar dan santi (suami isteri) dalam artian keduanya telah menikah merupakan wajib pilih dan berdomisili desa mattongang tongkang sesuai kartu keluarga yang dimiliki oleh yang bersangkutan. bukti pk bahwa panas kabupaten pinrang beserta jajarannya panas kecamatan, ppl dan pengawas tps) melakukan penelusuran kelurahan maccorawalie, kecamatan datang sawitbawah umur yang mencoblos tps dengan menggunakan form c6 kwk atas nama orang lain. bukti pk bahwa panas kabupaten pinrang beserta jajarannya melakukan penelusuran kelurahan maccorawalie, kecamatan datang sawit danc6 kwk atas nama orang yang sudah meninggal.( bukti pk bahwa panas kabupaten pinrang dan jajarannya melakukan penelusuran kampung lisse, kelurahan mattombong, kecamatan matter somekwk atas nama orang lain, bahwa panas kabupaten pinrang dan jajarannya melakukan penelusuran kelurahan tadokkong, kecamatan patampanua, tidak pernah menemukan pelanggaran maupun menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pemilih yang mencoblos tps dengan menggunakan form c6 kwk, atas nama orang lain:menggunakan form c kwk,keterangan hasil pengawasan penghitungan suara bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas kecamatan kabupaten pinrang terdapat koreksi dari saksi pasangan calon mengenai jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan oleh ppk telah dilakukan pembetulan sehingga jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah tidak tedapat perbedaan dengan jumlah sebagaimana tertuang dalam formulir model daa kwkbupati dan wakil bupati tahun bukti pk keterangan hasil pengawasan mengenai rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan bupati beberapa tps bahwa berdasarkan data pada formulir model c1 kwk yang dimiliki oleh panas kabupaten pinrang dapat dijelaskan sebagai berikut: |remas |reawwmunean (res |2emmpamaver hak pilih kecamatan kelurahan desa tps dpt ktp atau suket ajo tana pena sawit sumuswe pos bening 2n25 kios kan dan pug berdasarkan tabel tersebut atas, bahwa hasil pengawasan panas kabupaten pinrang perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan bupati dengan pemilihan gubernur terjadi (tiga) tps yaitu tps kelurahan marawi kecamatan terbang, tps kelurahan temmasarangnge kecamatan palembang dan tps kelurahan macorawalie, kecamatan datang sawit. keterangan hasil pengawasan terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu bahwa panas kabupaten pinrang dan jajarannya panwascam, ppl dan pengawas tps) tidak pernah menerima laporan dari masyarakat, saksi pasangan calon pihak lain mapun temuan terkait kekeliruan kpps dalam menetapkan suara tidak sah terhadap surat suara mencoblos pada gambar pemohon. keterangan hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran money politk secara terstruktur, sistematis dan masif panas kabupaten pinrang menerima laporan yang telah register dengan nomor: lp pb kab. vi tertanggal mei oleh pelapor sdr. sadar aside dengan terlahir seri. andi sri. bahwa terhadap laporan tersebut panas kabupaten pinrang dalam sentra gakkumdu hingga pembahasan kedua memutuskan laporan tersebut tidak memenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan karena perbuatan yang dilakukan oleh terlahir terjadi sebelum tahapan penetapan calon bupati dan wakil bupati.( bukti pk panas kabupaten pinrang menerima laporan yang telah register dengan nomor lp pb kab. vi tertanggal juni oleh pelapor sdr. andi mensen dengan terlahir. dra. pemilih siluman memobilisasi melalui surat keterangan perekaman berkaitan dengan dalil ini, pemohon mengawalinya dengan memfokuskan persoalan secara kritis terhadap indikasi terbitnya secara masif surat keterangan perekaman pengganti ktp el yang digunakan oleh para pemilih sebagai dasar hukum dalam menyalurkan hak pilihnya tempat pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang tahun bahwa kebijakan kpu sebagaimana dalam peraturan kpu nomor tahun serta melalui surat edaran kpu, nomor: pl. sd kpu vi tanggal juni (vide bukti yang didasarkan pada ketentuan jo.kui dan membenarkan ket (disamping ktp el) digunakan sebagai alat verifikasi bagi pemilih baik yang terdaftar dalam dpt maupun pemilih dalam daftar tambahan (dp tb). bahkan ket dapat menjadi karcis tanda masuk dan alat pengenal tunggal tps untuk menyalurkan hak pilih walaupun pemegang ket tidak membawa ktp el, tidak membawa c6 kwk dan tidak terdaftar dalam dpt. dalam kasus dan kondisi seperti ini, lolos dan tidak lolosnya pemegang ket masuk tps mencoblos sangat digantungkan pada kemampuan petugas kpps untuk mengenali mendeteksi apakah pembawa ket adalah sesuai dengan identitas yang diterangkan dalam ket, dan apakah pembawa ket adalah benar penduduk yang beralamat sama tps dimaksud: bahwa kebijakan kpu tersebut kemudian direspon sebagai kebijakan nasional dari kementerian dalam negeri melalui himbauan untuk penerbitan ket dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak tahun melalui instruksi tertulis kementerian dalam negeri cg. camondeng. bahwa dalam pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten pinrang15), bahwa panas kabupaten pinrang menerima laporan yang register nomor lp pb kab. vi tertanggal juni oleh pelapor seri. inagalala dengan terlahir sdr. usman alias umanomor lp pb kab. vi1 tertanggal juli oleh pelapor sdr. rahmat syukur dengan terlahir dra. camonde1 tertanggal juli oleh pelapor sdr. sadar aside, dengan terlahir syarifuddin dan adandengan nomor lp pb kab. v1 tertanggal juli oleh pelapor sdr. sadar aside dan terlahir dr. ir. syarifuddin, ba. bahwai tertanggal juli oleh pelapor seri. patri dengan terlahir muh. basriketerangan hasil pengawasan netralitas asn bahwa panas kabupaten pinrang menemukan beberapa pelanggaran terhadap netralitas asn sebelum tahapan penetapan calon, sejak penetapan calon dan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut: sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati pinrang tahun yakni: temuan panas kecamatan lembang, nomor: tm pb kec. lembang tertanggal januari terlahir muh. dirham, s.ip lurah benteng, kec. lembang kabupaten pinrang) dan abdul patna sitara, se. camat lemblembang perbuatan kedusipil negara kain). kemudian kain menindaklanjuti dengan menyurati bupati pinrang sebagai pejabat pembina kepegawaian) dengan surat nomor: r307 kain tanggal februari perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas asn a.n. sdr. muh. dirham, s.ip, dkk. bukti pk bukti pk temuan panas kecamatan palembang nomor: tm pb kec. palembang tanggal januari terlahir hj. siti daharyah kepala seksi kesra kel. temmassangnge, kec. paleteanggpalembang perbuatanbukti pk temuan panas kecamatan datang sawit nomor tm pb kec. wt. sawit tanggal januari terlahir hasimning, st., si. lurah siparappe kec. datang sawit, kab. pinrang), farid muhyiddin, sh. lurah maccorawalie, kec. datang sawit), zulkifli, s.stp lurah perang, kec. datang sawit kab. pinrang) berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian serta keputusan rapat pleno panas kecamatan datang sawit perbuatan ketigb2900etralitas asn a.n. sdr. hasimning, st., si, dkk.( bukti pk bukti pk temuan panas matter bulu nomor: tm pb kec. matter bulu tanggal januari terlahir hutan, pd., si, guru smp neg. lanrismatter bulu perbuatan asn pns tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. kemudian.vide bukti pk laporan nomor lp pb kab. tertanggal februari pelapor atas nama sdr. sadar aside, terlahir dra. hj. nuri gamma kepala dinas penanam modal kab. pinrang), drs. muh. yusuf habe camat matter some, kab. pinrang), drs. tahrir pawittoi camat gempa, kab. pinrang), dan andi talo kerrang, sp. kepala dinas pertanian dan holtikultura kab. pinrang) yang berfoto dengan salah satu bakal pasangan calon bupati irwan hamid. berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian serta keputusan rapat plenoapril perihal rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan perilaku asn lingkungan pemerintah kabupaten pinrang. bukti pk bukti pk sejak penetapan calon bupati dan wakil bupati pinrang tahun yakni: panas kabupaten pinrang menerima laporan nomor: lp pb kab. vi1 tanggal juli pelapor atas nama sdr. johan, terlahir siti ramah wati, pd., guru smp neg. pinrang). berdasarkan pembahasan kedusetingkat penyidikan dengan nomor penerusan: vii bareskrim kepada kejaksaan negeri pinrang, serta rekomendasi kain terkait pelanggaran terhadap kode etik asn terlahir.( bukti pk dan pk panas kabupaten pinrang menerima laporan nomor: lp pb kab. vi1 tertanggal juli pelapor sadar aside, terlahir muhammad eni, pd. kepala sekolah neg. pinrang). berdasarkan pembahasan bersamdengan nomor penerusan: vi1 bareskrim kepada kejaksaan negeri pinrang, serta rekomendasi kain terkait pelanggaran netralitas asn terlahir.( bukti pk bukti pk setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara laporan telah register dengan nomor lp pb kab. vi1 tertanggal juli pelapor atas nama sdr. heri andriana, terlahir atas nama hayaninur, sh. berdasarkan pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten pinrang bahwa perbuatan terlahir tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam juncto undang undang nomor tahun kemudian rekomendasi kain untuk ditindaklanjuti terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik asn pns. bukti pk keterangan tambahan luar pokok permohonan terkait pungut hitung dan rekapitulasi suara tahapan pungut hitung bahwa dalam pengawasan dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara tps, panas kecamatan lembang menemui kejadian sebagai berikut bahwa pengawas tps desa bilangan karaeng, kecamatan lembang menemukan kejadian pada tanggal juni pukul wita malam sebelum pencoblosan), ketua kpps tps atas nama imam idrus, membuka kotak suara yang disaksikan oleh anggota kpps yang kemudian menandatangani surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun tahun sebanyak lembar dan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak lembar, total surat suara yang ditanda tangani pada malam itu sebanyak lembar. panas kecamatan lembang kemudian menuangkan kedalam berita acara rapat pleno kecamatan lembang nomor sn pm. vi1 tanggal juni menyatakan tps desa bidang karaeng, kecamatan lembang dinyatakan memenuhi unsur. maka panas kecamatan lembang merekomendasikan pemungutan suara ulang tps desa bidang karaeng, kecamatan lembang.( bukti pk bahwa panas kabupaten pinrang melakukan pengawasan terhadap putusan komisi pemilihan umum kabupaten pinrang nomor:yang memutuskan bahwa menetapkan pemungutan suara ulang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun (dua) tps, yaitu tps (satu) pekkabata, kecamatan duampanua dan tps (empat) bidang karaeng, kecamatan lembang. dilaksanakan pada tanggal juli bukti pk tahapan rekapitulasi bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten, panas pinrang selanjutnya memberikan rekomendasi secara lisan kepada kpu pinrang yang diwakili oleh muhammad sakit, se., selaku koordinator divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga, untuk dilakukan perbaikan terhadap rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan serta pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang terhadap kesalahan dalam aakk dan da. kwk terkait administrasi data pemilih sebagaimana kemudian dituangkan kedalam berita acara nomor: pl. ba kpu kab vii tanggal juli tentang perbaikan administrasi data pemilih dalam sertifikat hasil perolehan suara model db kwk tingkat kabupaten.( bukti pk penanganan pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan peralihan hasil. bahwa selama tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun panas kabupaten pinrang telah menangani pelanggaran dengan rincian sebagai berikut: pelanggaran administrasi pemilu bahwa panas kabupaten pinrangtahun sejumlah (lima) kasus yang terdiri:artinus bakal tangki dan terlahir antonius tapi dan gabriel panas kabupaten pinrang memberikan pelimpahan kepada panas kecamatan lembang karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan. bukti pk bahwa panas kabupaten pinrang menerima laporan nomor lp pb kab. v1 tertanggal tanggal juli pelapor atas nama sdr. muhammad atmawijaya dan terlahir diaduk dapil bahwa panas kabupaten pinrang menerima laporan nomor lp pb kab. vi1 tertanggal juli pelapor atas nama sdr. ir. syarifuddin mall bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.( bukti pk bahwa panas kabupaten pinrang menerima laporan nomor lp pb kab. v11 tertanggal juli pelapor atas nama sdr. rahmat syukur, dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena bukti yang diajukan pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan.( bukti pk temuan panas kecamatan duampanua nomor tm pb. kec. duampanua vi terhadap terlahir muhammad nazir. berdasarkan hasil kajian dan pembahasan panas kecamatan duampanua dalam kesimpulannya bahwa dalam temuannya memenuhi unsur pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap huruf serta huruf dan undang undang nomor tahun kemudian panas kecamatan duampanua merekomendasikan kepada ketua ppk kecamatan duampanua untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) tps kelurahan pekkabata, kecamatan duampanua tertanggal juni selanjutnya komisi pemilihan umum kabupaten pinrang dalam nomor pl. kpt. kpu kab vi memberi keputusanelanggaran pidana pemilu bahwa panas kabupaten pinrang telah menangani laporan laporan dan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati tahun sejumlah (sebelas) kasus yang terdiri: panas kabupaten pinrang menerima laporan nomor lp pb kab. iv tertanggal april pelapor atas nama sdr. rifai, terlahir idrus maryam menteri sosial ri). berdasarkan pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten pinrang y lp pb kab. tertanggal mei pelapor andi firmansyah dan terlahir rajin hamdan akramullahdirektur jenderal dirjen) kependudukan dan pencatatan sipil yang ditujukan kepada kepala unit kerja dinas urusan kependudukan dan pencatatan sipil provinsi, kabupaten kota dan bupati seluruh indonesia, antara lain:(vide bukti .a), surat dirjen kependudukan dan catatan sipil, nomor dukcapil, bertanggal mei perihal percepatan penerbitan ktp elektronik (ktp el) (vide bukti .b): surat menteri dalam negeri nomor sj, bertanggal oktober perihal percepatan penyelesaian perekaman ktp elektronik (ktp el), dan cakupan kepemilikan akta kelahiran(vide bukti .c), surat dirjen kependudukan dan catatan sipil, nomor dukcapil, tanggal september perihal format surat keterangan sebagai pengganti ktp el. (vide bukti surat edaran, menteri dalam negeri nomor dukcapil, tanggal november perihal format surat keterangan telah terdaftar dalam database kependudukan kabupaten kota (vide bukti surat edaran, menteri dalam negeri nomor dukcapil, tanggal aprbahwa berkaitan dengan hal tersebut dinas kependudukan dan pencatatan sipil disdukcapil) kab. pinrang telah menerbitkan sejumlah (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh) surat keterangan perekaman ket yaitu: sejumlah (lima ribu tiga puluh lima), jumlah ini berasal dari (sembilan ribu tujuh puluh empat) yang sebelumnya diusulkan kepada penyidik karena tidak memenuhi unsur yang dibanggakan karena terlahir tidak mempunyai kewenangan untuk merubah daftar penerima bantuan bukti pkuhammad amir dan terlahir randiagustin tanda dan terlahir faisal latiefan direkomendasikan tingkat penyidik untuk ditindaklanjuti. bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan tersebut telah dilimpahkan pengadilan negeri pinrang dengan nomor pelimpahan berkas perkara vii bareskrim kepada kepala kejaksaan negeri pinrang. bukti pksadar aside dan terlahir nasution patra. laporan tersebut tidak ditindaklanjuti berdasarkan rapat pleno nomor: sn14 pm. vii( bukti pk bahwa panas kabupaten pinrang menerima laporan nomor: lp pb kab. vi1 tertanggal juli pelapor sdr. moh sholihin dan terlahir daging.50), temuan panas kabupaten pinrang nomor: tm pb kab. tertanggal maret terlahir agus. dugaan pelanggaran tersebut tidak diteruskan dengan alasan sudah dasawarsa (lewat waktu). bukti pk temuan panas kabupaten pinrang nomor: tm pb kab. tertanggal mei terlahir atas nama bryan sa'ad putra. berdasarkan klarifikasi para pihak, hasil kajian sertayang dikuatkan dengan keterangan kpu kab. pinrang yang mengatakan bahwa sarung dikategorikan pakaian yang merupakan bahan kampanye selama harganya dibawah . ( bukti pk temuan panas kabupaten pinrang nomor: tm pb kab. v1 tertanggal juni terlahir dra. hj. julia selaku asn guru sma neg. pinrang)ugaan pelanggaran pidana pemilihan dilimpahkan pengadilan negeri pinrang. berdasarkan petikan putusan nomor: pid. sus pin menyatakan bahwa terdakwa dra. hj. julia binti sarana vonis bulan penjara dengan masa percobaan bulan. kemudian rekomendasi kain, dan pelimpahan berkas kepada kepala kejaksaan negeri pinrang selaku penuntut umum dengan nomor pelimpahan nomor: .a vii bareskrim. bukti pk pk pk temuan panas kabupaten pinrang nomor: tm pb kab. v1 tertanggal juni terlahir masanyabukti pk temuan panas kabupaten pinrang nomor: tm pb kab. v1 tertanggal juni terlahir pak tepungpelanggaran hukum lainnya kode etik asn temuan panas kecamatan patampanua nomor: tm pb kec. patampanua tanggal januari terlahir sukarno bangku, pd, si. koordinator pendidikan dasar kec. patampanua, kab. pinrang. berdasarkan kajian rapat pleno panas kecamatan patampanua. panas kabupaten pinrang meneruskan kain kemudian kain menindaklanjuti dengan menyurati bupati pinrang dengan nomor: kain tanggal februari bukti pk vide bukti pk temuan panas kecamatan lanrisang temuan nomor: tm pb kec. lanrisang tanggal januari terlahir muhammad rusli pegawai pada, kec. lanrisangkemudian kain menindaklanjuti dengan menyurati bupati pinrang dengan surat nomor kain tanggal april bukti pk dan vide bukti pk temuan panas kecamatan patampanua nomor tm pb kec. patampanua tanggal maret terlahir arman staf dinas kesehatanuntuk ditindaklanjuti kemudian kain menindaklanjuti dengan menyurati bupati pinrang dengan surat nomor kain tanggal mei perihal permintaan pemeriksaandan tindak lanjut dugaan pelanggaran asn lingkungan pemerintah kab. pinrang. bukti pk dan pk penanganan sengketa proses oleh panas kabupaten pinrang: bahwa berdasarkan surat keputusan kpu kabupaten pinrang nomor lp. kpt kpu kab 1l tanggal februari tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati. yang tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun yang dijadikan obyek sengketa oleh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hamka mahmud, s.h., si., dan hasan wahid, s.h., (bukti pk bahwa panas kabupaten pinrang register permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun dengan nomor: ps wsl.prg. tanggal februari kemudian hasil putusan sengketa terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak pemohon dan memohon. (bukti pkb kab. vi1 dugaan pelanggaran administrasi, pelapor syarifuddin mali, terlahir kpu kab. pinrang. bukti pk laporan nomor: lp pb kab. vi1 dugaan pelanggaran administrasi, pelapor syarifuddin mall, terlahir dinas kependudukan dan pencatatan sipil bukti pk laporan nomor: lp pb kab. vi1 dugaan pelanggaran administrasi, pelapor ahmad header, terlahir kpu kabupaten pinrang dan kpps tps tps bukti pk laporan nomor: lp pg bawaslu.sulsel .001v11 dugaan pelanggaran pemilihan, pelapor muh. syarif, terlahir disdukcapil pinrang bukti pk laporan nomor: lp pb kab. vii dugaan pelanggaran pidana pemilihan, pelapor amirudin pattern, terlahir ilyas. bukti pk formulir model hasil pengawasan kecamatan lembang, buntu tante, kelurahan tadokkong bukti pk formulir model hasil pengawasan kecamatan matter some, desa ditolong polong tps bukti pk formulir model berita acara klarifikasi saksi atas nama risk damayanti, laporan nomor: lp pb. kab. vi1 bukti pk formulir model hasil pengawasan kecamatan matter some, desa mattongang tongkang,daa kwk rekapitulasi penghitungan suara ditingkat. bukti pk formulir model ci kwk sertifikat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat tpsandi sri. bukti pk laporan nomor lp pb kab. v1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan. pelapor andi mensen, terlahir dra. camondeng bukti pk laporan nomor lp pb kab. v1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan, pelapor inagalala, terlahir usman alias umang bukti pk laporan nomor lp pb kab. v1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan. pelapor rahmat syukur, terlahir dra. camondengsyarifuddin dan adandr. ir. syarifuddin. bukti pk laporan nomor lp pb kab. v1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan. pelapor patri, terlahir, muh basri bukti pk model formulir laporan hasil pengawasan nomor register temuan tm pb kec. lanrisang v1 terlahir hangar dan hashi. bukti pk model formulir laporan hasil pengawasan nomor register temuan tm pb kec. lembang dugaan pelanggaran netralitas asn, terlahir muh dirham,nomor: tm pb kec. palembang dugaan pelanggaran netralitas asn, terlahir hj. siti daharyah. bukti pk temuan nomor tm pb kec. wt. sawit dugaan pelanggaran netralitas asn, terlahir hasimningkecamatan matter bulu nomor: tm pb kec. matter bulu dugaan pelanggaran netralitas asn, terlahir hutan, pd., si. bukti pk laporan nomor lp pb kab. dugaan pelanggaran netralitas asn, pelapor sadar aside, para terlahir dra. hj. nuri, drs. muh. yusuf habe, drs. tahrir pawittoi, andi talo kerrang, sp. bukti pk tembusan kain nomor kain tanggal april perihallaporan nomor lp pb kab. vii dugaan pelanggaran netralitas asn, pelapor johan terlahir hj. siti ramlahwati bukti pk surat penerusan kepada kejaksaan negeri pinrang nomor vi bareskrim atas nama hj. siti ramlahwati bukti pk laporan nomor lp pb kab. vi1 dugaan pelanggaran netralitas asn, pelapor sadar aside, terlahir muhammad eni. bukti pk surat penerusan kepada kejaksaan negeri pinrang nomor vii bareskrim atas nama muhammad eni. bukti pk laporan nomor lp pb kab. v11 dugaan pelanggaran netralitas asn, pelapor heri andriana, terlahir hasyananur. bukti pk berita acara rapat pleno hasil pengawasan kecamatan lembang, surat rekomendasi nomor: sn14. pm. v1 tanggal juni bukti pk keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pinrang nomork formulir model hasil pengawasan berita acara perbaikan administrasi data pemilih tanggal juli bukti pk model formulir laporan hasil pengawasan nomor register lp pb kab. v1 dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, pelapor martinus. pelapor martinus bakal tangki, terlahir antonius tapi dan gabriel bukti pk formulir model a13 pemberitahuan tentang status laporan nomor lp pb kab. vi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, pelapor atmawijaya. terlahir diaduk dapiltim pemenangan paslon nomor urut syarifuddin mall, terlahir kpu kabupaten pinrangrahmat syukur, terlahir kpu kabupaten pinrang bukti pk rekomendasi pemungutan suara ulang temuan nomor tm pb kec. duampanua iv dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, terlahir muhammad nazir bukti pk formulir model a13 pemberitahuan tentang status laporan nomor lp pb kab. iv dugaan pelanggaran pidana pemilihan, pelapor relawan pasangan calon nomor urut terlahir idrus maryam. bukti pk formulir model a13 pemberitahuan tentang status laporan nomor lp pb kab. dugaan pelanggaran pidana pemilihan, pelapor atas nama firmansyah, terlahir rajin hamdan akramullahmuhammad amir. terlahir randiagustin tanda, terlahir faisal latief bukti pk pelimpahan kepada kejaksaan negeri pinrang nomor vi1 bareskrim tersangka atas nama faizal latifrelawan pasangan calon nomor urut (satu) sadar aside, terlahir pemilik akun facebook atas nama nasution patra. bukti pk formulir model pemberitahuan tentang status laporan nomor lp pb kab. vi1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan, relawan pasangan calon nomor urut (satu) sadar aside, terlahir tim indonesia merahpelapor agusterlahir febrian sa'ad putra. bukti pk formulir model a13 pemberitahuan tentang status temuan nomor: tm pb kab. v1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan, terlahir dra. hj. julia. bukti pk pelimpahan pelaksanaan negeri pinrang nomor 53a vii bareskrim tersangka atas nama dra. hj. julia binti sarana oleh kpu kab. pinrang kepada disdukcapil untuk coklat yang tujuannya untuk mengetahui apakah sudah melakukan perekaman dan dapat diterbitkan ket. terbitnya ket ini terjadi dalam (dua) gelombang (vide dan (p yaitu: sejumlah (tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga) yang percetakannya dilakukan tertanggal april sejumlah (seribu tiga ratus empat puluh dua) yang percetakannya dilakukan tertanggal mei sejumlah (lima ribu tiga puluh lima) penduduk inilah kemudian oleh kpu kab. pinrang ditransformasikan kedalam form ac kwk daftar pemilih potensial non ktp elektronik) yang diberikan ket untuk kepentingan pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun (vide bukti belakangan diketahui telah diterbitkan ket dalam jumlah besar sejumlah (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima), yang percetakannya sejak tanggal mei s d juni (vide bukti pemohon menyebut ket ini sebagai ket siluman : bahwa dari ket tersebut baik yang berasal dari form kwk maupun dari ket siluman telah diedarkan kepada wajib pilih dan telah digunakan sebagai dasar pembesar untuk ikut dalam tahap pemungutan suara atau pencoblosan tps. hal mana berdasarkan tabulasi dan rekapitulasi data form kwk (vide bukti s d dan form db1 kwk (vide lampiran bukti jumlah pengguna hak pilih dalam model tb kwk) yang didominasi pengguna hak pilih pemakai ket mencapai (sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan) yang tersebar (dua belas) kecamatan sebagai berikut: kecamatan jumlah pemilih jammarteam bukti pk petikan putusan nomor pid. sus pn. bukti pk formulir model a13 pemberitahuan tentang status temuan nomor: tm pb kab. v1i dugaan pelanggaran pidana pemilihan, terlahir kpps kelurahan kaleng bata. bukti pk formulir model a13 pemberitahuan tentang status temuan nomor tm pb kab. v1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan, terlahir tepungsukarno bangku, pd., si. bukti pk formulir model a13 pemberitahuan tentang status temuan nomor: tm pb kec. lanrisang dugaan pelanggaran netralitas asn, terlahir muhammad rusliarman bukti pk tembusan kain nomor kain tanggal mei perihal permintaan pemeriksaan dan tindak lanjut dugaan pelanggaran asn lingkungan kabupaten pinrang bukti pk surat keputusan kpu kabupaten pinrang nomor lp. kpt kpu kab! tanggal februari bukti pk permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun dengan nomor berkah pilkada 1l tanggal februaritidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh memohon yang berpengaruh pada terpilihnya pasangan calon, serta dalam petitumnya pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang tps padahal dalam posisinya pemohon tidak menguraikan adanya pelanggaran pelanggaran yang direkomendasikan panas. sementara itu, menurut pihak terkait, mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan sebagaimana didalilkan pemohon selain masalah yang mengenai perselisihan hasil perolehan suara, i3.. hal tersebut juga ditegaskan dalam petit permohonan pemohon meskipun pemohon tidaknrnrang tahun diumumkan oleh memohon berdasarkan::laa span ainrang nomor pl. kpt kpu kab !ertanggal februari menyatakan pasangan ir. abdul latif malam, m.s., m.m. dan usman maryam merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang: divide bukti ta.001j serta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pinrang nomor pl. kpt kpu kab! !menyatakan bahwa ir. abdul latif malam, m.s., m.m. dan usman maryam adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten pinrang tahun nomor urut (vide bukti p pinrangnrang menurut pemohon adalah (empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tujpinrang tahun adalah (empat ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) jiwa, sehingga jumlah penduduk kabupaten pinranglebih dari suara y42)inrtanpa dihadiri pantai pengawas pemilihan kabupaten pinrabpamosame cjr pen sypammangas year bahwa dari pengguna hak pilih pengguna ket tersebut terdapat pemilih siluman yang telah mencoblos tps tps tertentu tanggal juni dengan menggunakan ket siluman , dengan klasifikasi sebagai berikut: sejumlah (tiga ribu enam ratus enam puluh delapan) pemilih siluman dengan menggunakan ket siluman ganda , yaitu ket atas nama (satu) orang pemegang nik namun dicetak lebih dari satu (satu) ket hingga (enam) ket (vide bukti danvide bukti .a), sejumlah (dua puluh delapan) ket atas nama pemilih dibawah umur (vide bukti sedangkan pada pada kelompok ket (vide bukti yaitu dalam formulir ac kwk setelah diverifikasi satu persatu terdapat (empat puluh tiga) pemilih yang masih dibawah umur: bahwa terkait dengan indikasi adanya pelanggaran terkait data suket siluman ganda , data ket dibawah umur dan data ket meninggal dunia, data ket yang telah merantau, data ket yang tidak sesuai c1 kwk yang telah digunakan dalam proses pemungutan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun maka telah dilaporkan bawaslu kabupaten pinrang oleh pelapor, atas nama ir. syarifuddin mall, masing masing: laporan nomor lp pb kab v11 pada tanggal juli dengan terlahir (vide bukti .a): laporan nomor lp pb kab v11 pada tanggal juli dengan terlahir (vide bukti .b): bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam sejumlah tersebut apabila dipresentasikan adalah (empat koma lima puluh keseratus) dari total jumlah suara sah. hal ini mengindikasikan bahwa terdapat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya suara siluman namun tetap dihitung dan ditetapkan sebagai suara sah dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh memohon. pengguna hak pilih dalam ini disebut sebagai pemilih siluman yang telah menggunakan ket siluman , dengan indikasi indikasi sebagai berikut: sebab para pengguna hak pilih tersebut tidak terkonfirmasi dengan baik dan atau tidak dicatat dalam form tb kwk dan form c7 kwk padahal ini diatur dan dipersyaratkan dalam surat edaran kpu, nomor: pl. sd kpu vi tanggal juni angka huruf (vide bukti sebab para pengguna hak pilih tersebut tidak terdaftar pada daftar pemilih tambahan tb) dan tidak pernah diumumkan kepada pemohon maupun kepada paslon lain sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun kpps pemohon cast) setiap tps telah lalai dengan tidak melaksanakan surat edaran kpu, nomor: pl. sd kpu vi tanggal juni khususnya angka huruf yang mempersyaratkan agar mengumumkan setiap tps daftar rekap pemilih penerima ket yang diterbitkan disdukcapil kabupaten pinrang. demikian halnya saksi saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon tidak memperoleh dari kpps mengenai rekap daftar pemilih pengguna ket tersebut (vide bukti .c), bahkan ketika saksi saksi pemohon tps meminta untuk mendokumentasikan form tb kwk dan form c7 kwk tersebut tetapi tidak diberikan kesempatan oleh petugas kpps walaupun hal tersebut menjadi hak bagi saksi pasangan calon (vide pkpu nomor tahun butir bahwa selain alasan alasan tersebut diatas, penggunaan ket sebagai dasar hukum melakukan pencoblosan tps tidak dapat dikontrol dengan cermat disebabkan tidak dipersyaratkannya pemilih pemegang ket untuk memperlihatkan suatu identitas legal asli (seperti kartu keluarga kk') atau semacamnya yang dapat mengkonfirmasi kepastian atau kesesuaian tentang identitas pemilih pembawa ket. hal ini juga diperparah dengan keadaan mayoritas anggota kpps yang direkrut bukanlah penduduk warga setempat sekitar tps sehingga tidak dapat bertindak maksimal memastikan kebenaran keterangan identitas dalam ket dengan para pemilih pembawa suket, bahkan walau sekalipun ada beberapa kpps yang mencatat pemilih tambahan dalam formulir tb kwk namun tidak jelas dan tidak terang pendapatannya mengenai apakah pemilih yang bersangkutan menggunakan ket atau ktp el. sehingga tidak dapat diverifikasi kebenarannya apakah pemilih tb kwk yang menggunakan suket tersebut terdaftar atau tidak terdaftar dalam daftar penerima ket formulir ac kwk) (vide bukti demikian halnya pemilih at.b kwk yang menggunakan ktp el tidak dapat diverifikasi kebenarannya apakah terdaftar atau tidak terdaftar sebelumnya dalam daftar pemilih dpt: bahkan ada beberapa indikasi terdapat pemilih menggunakan ket dan atau ktp el namun tidak bersesuaian antara alamat ket ktp el dengan alamat tps tempat mencoblos: bahwa tidak tersedianya suatu mekanisme pengawasan atas penggunaan ket tersebut sangat berpotensial ket ket siluman tersebut digunakan untuk mencoblos tps mana saja, bahkan bisa digunakan oleh siapa saja yang membawa suket dimaksud. bahkan potensi penggunaan ket digunakan untuk mencoblos lebih dari satu kali sangat memungkinkan sebab ket ket tersebut setelah pemilih penggunanya mencoblos tidak menyerahkan kpps untuk dimasukkan kotak suara baik asli dan atau foto topinya, bahwa tidak hanya persoalan ket tps akan tetapi terdapat pula perbedaan data pemilih dalam dpt, yaitu antara salinan dpt yang diberikan kepada saksi pasangan calon dengan salinan dpt yang dipegang oleh petugas kpps, sebab data dpt yang dipegang oleh petugas kpps adalah dpt yang ditandatangani ketua kpu provinsi sulawesi selatan sedangkan dpt yang dipegang oleh para saksi adalah dpt yang ditandatangani oleh ketua kpu kabupaten pinrang. hal ini menyebabkan proses verifikasi dan identifikasi pemilih khususnya pemilih dpt tps baik oleh kpps maupun para saksi berjalan lama dan sangat lamban (vide bahwa persoalan persoalan teknis tersebut tps sebenarnya telah dipertanyakan dan diajukan keberatan oleh saksi saksi pemohonastilah pada saat tahap rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten pinrang barulah saksi pemohon diberikan form c2 kwk untuk mengisi keberatan, bahwa indikasi pelanggaran pelanggaran tersebut telah dilaporkan sebagai pelanggaran pemilihan bawaslu kabupaten pinrang sebagaimana dalam tanda bukti penerimaan laporan, nomor: lp pb kab vi1 pada. atas laporan tersebut bawaslu kabupaten pinrang yang disuvervisi langsung oleh bawaslu provinsi sulawesi selatan telah mengeluarkan hasil rapat pleno dan mengeluarkan rekomendasi (vide bukti .c), bahwa apa yang diuraikan oleh pemohon tersebut setidaknya terkonfirmasi dengan beberapa fakta fakta yang ditemukan lapangan, diantaranya ditemukannya ket siluman sejumlah ( limabelas) lembar yang diduga telah digunakan untuk memilih mencoblos berbagai tps wilayah kecamatan lembang dan patampanua. ket ket ini dikeluarkan kepada orang orang yang nama dan alamatnya tertera dalam ket tersebut (vide namun setelah diverifikasi secara teliti ternyata nama orang orang dalam ket tersebut sudah tidak lagi menetap alamat yang dimaksud, antara lain: nama alamat siti juharlia satria kel. tadokkong, kec. lembang mistar kel. tadokkong, kec. lembang nurjannah kel. tadokkong, kec. lembang malan kel. tadokkong, kec. lembang mutasi jamaluddin kel. tadokkong, kec. lembang kaharuddin ramli kel. tadokkong, kec. lembang muh. adil kel. tadokkong, kec. lembang memeriksa bukti bukti para pihaksemestinya perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh peradilan khusus. namun hingga dilakukannya penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun sebagai bagian dari pemilihan umum kepala daerah serentakmuhamudin bin bengkulu kel. benteng, kec. patampanua zulkarnain kel. benteng, kec. patampanua santa kel. benteng, kec. patampanua sabit kel. benteng, kec. patampanua raja kel. benteng, kec. patampanua annisa citra ramadan kel. benteng, kec. patampanua muhammad ridwan lampu kel. benteng, kec. patampanua danar bin rana kel. benteng, kec. patampanua bahwa potensi penyalahgunaan ket ket tersebut lapangan disebabkan karena terindikasi penerbitannya tidak lagi didasarkan pada maksud dan tujuan semula dari instruksi instruksi dirjen kependudukan dan pencatatan sipil tersebut diatas (vide bukti .a, .b, .c, dan guo, antara lain: bahwa penerbitan ket siluman dalam jumlah besar tersebut tidak atas dasar permintaan coklat dari kpu kab. pinrang serta tidak pernah dikoordinasikan oleh disdukcapil kepada kpu kab. pinrang, bahwa penerbitan ket siluman sejumlah tersebut dilakukan hanya dalam jangka waktu (satu) bulan atau hari kalender, yaitu terhitung sejak tanggal mei s d juni artinya setiap hari kantor disdukcapil kabupaten pinrang melayani perekaman ktp el rata rata minimal an perekaman. sementara ukuran normal dan kelaziman aktifitas perekaman ktp el kabupaten pinrang selama ini jauh dibawah angka an perekaman tersebut, singkatnya waktu yang digunakan menerbitkan ket dalam jumlah masif tersebut tidak dapat dilepaskan dari anasir anasir politis. sebab moment penerbitan dan waktu percetakannya terindikasi sangat beririsan dengan gesekan kepentingan politik oleh karena percetakannya genjot pada saat tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun sedang berjalan. bahkan pencetakan ket dalam jumlah besar masih terjadi menjelang (satu) hari dari hari pemungutan suara pada tanggal juni format ket yang diterbitkan oleh disdukcapil kabupaten pinrang tersebut (vide bukti tidak sesuai dengan format ket sesuai yang ditentukan surat edaran, menteri dalam negeri ri. nomor: dukcapil, tanggal september (vide bukti selain itu ket dimaksud tidak ditandatangani oleh pejabat kadisdukcapil, bukan tanda tangan basah dan bukan stempel basah pejabat yang bersangkutan, akan tetapi tanda tangan dan stempel yang telah difotocopy scan, bahwa penerima ket siluman sejumlah tersebut setelah diverifikasi ternyataic. pemilih pengguna c6 kwk) (vide bukti .a). hal ini terjadi sebab memang pada kenyataannya ket sejumlah tersebut terbit dan dicetak tidak atas permintaan dan koordinasi dari kpu kabupaten pinrang. oleh karena itu sangat memungkinkan terdapat satu orang pemilih disamping telah memiliki ktp el dan telah memperoleh c6 kwk juga memiliki ket. sehingga anasir bahwa ada pemilih dalam dpt yang tadinya sudah memilih menggunakan c6 kwk sangat memungkinkan lagi menjadi pemilih siluman dengan menggunakan ket siluman tersebut. kekeliruan kekeliruan disdukcapil inilah kemudian yang sangat potensial membuka peluang sekaligus ruang terjadinya penyalahgunaan ket secara terstruktur, sistematis dan masif tsm) dalam proses pemungutan suara tps tps. oleh karena itu berdasarkan asumsi dasar ini, motif dan tujuan dari penerbitan ket ket ini sangat, terdapat pemilih siluman menggunakan suket siluman?: bahwa dari ket siluman sejumlah tersebut telah digunakan oleh pemilih siluman yaitu para pemilih pengguna ket yang mencoblos tps tps namun tidak diumumkan terlebih dahulu tps tps serta tidak dicatatkan dalam form at.b kwk dan form c7 kwk, antara lain: hasilnya pemilih pengguna suket siluman berbagai tps kab. pinrang jdih pemilih kecamatan desa kelurahan tps pengguna matter some pallameang (ma (aja (er datang sawit perang kejar maccorawalie aja saja bentengnya saja tanam ora (aa pekkabata oos lembang tadokkong . ajang saja binangakaraeng pangaparang tampes aja matter decent sita tea ora palembang benteng sawit temmasarangnge mamminasae pacongang jumlah terdapat pemilih lebih dari satu kali menggunakan hak pilihnya ilyas, mencoblos tps kelurahan langga, kecamatan matter some sekaligus juga mencoblos tps desa mattombong, kecamatan matter some: nirwana dan norma, beralamat sama buntu tante, desa tadokkong, kecamatan lembang telah mencoblos lebih dari (satu) kali tps (sebelas) desa tadokkong. modus pencoblosan dilakukan dengan menggunakan kartu undangan form c6 kwk) dan ket yang kesemuanya atas nama nirwana dan norma. akan tetapi setelah dicek alamat yang bersangkutan buntu tante desa tadokkong ternyata orang atau nama nirwana maupun norma tidak dikenal oleh warga maupun tokoh masyarakat setempat, adapula pemilih yang telah menerima ket namun belum pernah melakukan perekaman dan menggunakan ket tersebut untuk memilih tps kelurahan datang sippa, kecamatan sippa, zulfiani baca: terdapat pemilih pengguna suket dibawah umur yang mencoblos tps desa ditolong polong, kecamatan matter some, tps (lima) terdapat pemilih dibawah umur mencoblos tps membawa ket atas namanya sendiri tetapi identitas umur yang tercantum ket sudah dewasa (wajib pilih) padahal yang bersangkutan sendiri secara faktual masih dibawah umur dan belum menikah: kelurahan pekkabata, kecamatan duampanua, tps (satu) terdapat pemilih dibawah umur mencoblos tps membawa ket tapi masih dibawah umur, desa mattongang tongkang, tabalong, kecamatan matter some, tps (tiga) terdapat pemilih dibawah umur mencoblos tps membawa ket tapi masih dibawah umur, kelurahan maccorawalie, kecamatan datang sawit, terdapat pemilih dibawah umur yang mencoblos tps dengan menggunakan form c kwk atas nama orang lain,yang sudah meninggal:lain, kampung lisse desa mattombong, kecamatan matter some, terdapat pemilih yang mencoblos tps dengan menggunakan form c6 kwk atas nama orang lain: kelurahan tadokkong, kecamatan lembang, tps terdapat pemilih dibawah umur mencoblos tps menggunakan form kwk, kelurahan tonyamang, kecamatan patampanua, pemilih dibawah umur mencoblos tps tidak sinkron antara jumlah suara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah tidak sah bahwa semestinya secara faktual matematis dalam pencatatan, jumlah suara pengguna hak pilih merupakan hasil akumulasi antara jumlah surat suara sah tidak sah. namun pada beberapa tps hal tersebut terjadi kesalahan atau ketidaksingkronan dalam form c1 kwk, antara lain: tabel rekapitulasi perbedaan jumlah suara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah tidak sah jml jdih seluruh seluruh suara kecamatan kelurahan desa tps keterangan sah dan pengguna hak pilih suara tidak sah jumlah lanrisang desa perang pengguna hak bilih berbeda jumlah kel. lanrisang pengguna hak bilih berbeda jumlah pengguna hak bilih berbeda jumlah pengguna hak bilih berbeda jumlah simeulue pengguna hak bilih berbeda jumlah terbang kel. faksi pengguna hak pilih berbeda jumlah pengguna kel. terbang hak pilih berbeda jumlah kel. matter pengguna decent hak pilih berbeda tidak terisi c1 kwk jumlah kel. marawikaleng pengguna palembang bata hak pilih berbeda jumlah pengguna hak pilih berbeda jumlah kel. pengguna temmasarange hak pilih berbeda jumlah pengguna hak pilih berbeda jumlah kel. macinnae pengguna hak pilih berbedjumlah pengguna hak pilih berbeda jumlah pengguna hak pilih berbeda jumlah kel. pengguna mamminasae r01 hak pilih berbeda jumlah pengguna hak pilih berbeda jumlah pengguna hak pilih berbeda jumlah kel. pasanganpa miring tasi pengguna hak pilih berbeda jumlah pengguna tellumpanua hak pilih berbeda jumlah desa kadang pengguna gempa pale hak pilih berbeda ieee true jumlah patampanua kel. tonyamang alih berbeda jumlah pengguna kel. benteng hak oleh berbeda jumlah pengguna hak oleh berbeda jumlah desa lapangan pengguna hak pilih berbeda jumlah desa sepatu pengguna hak pilih berbeda matter desa matter some tas masa jumlah pengguna hak oleh berbeda jumlah pengguna desa langga hak oleh berbeda jumlah pengguna hak oleh berbeda jumlah mattongang pengguna tongkang hak pilih berbeda jumlah patolog pengguna hak pilih berbeda jumlah mattombong pengguna hak pilih berbeda jumlah datang kel. pengguna sawit sipatokkong hak pilih berbeda jumlah kel. pengguna bentengengesawit pengguna hak pilih berbeda jumlah pengguna hak pilih berbeda jumlah pengguna kel. jaya hak pilih berbeda jumlah pengguna hak pilih berbeda c1 kwk bupati bermasalah jumlah pengguna hak pilih berbeda jumlah pengguna hak pilih berbeda jumlah duampanua desa bunga pengguna hak pilih berbeda jumlah pengguna baruga hak pilih berbeda jumlah pekkabata pengguna hak pilih berbeda jumlah kalian pengguna hak pilih berbeda jumlah masalah pengguna hak pilih berbeda jumlah tata pengguna hak pilih berbeda terlalu banyak coretan c1 kwk baik bupati maupun gubernur c1 kwk masalah gubernur tidak terisi tidak terisi lembang tadokkong masalah c1 kwk suppirang sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun bersamaan waktunya dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan tahun yaitu pada tanggal juni akan tetapi dalam tahap rekapitulasi penghitungan suara tps menunjukkan tidak akurasinya pencatatan hasil penghitungan suara tps, yaitu, yang dapat dilihat pada table berikut: tabel rekapitulasi perbedaan pengguna hak pilih antara pemilihan bupati pinrang dengan gubernur sulsel kecamatan kelurahan desa tb ktp atau suket emerging aturan lone jae pale san lan temmasarange ame. fanccommue sawit maccorawalie power rame sai psi man miles jejirmeana (rame o o )o foo| bahwa terhadap fakta fakta yang didalilkan oleh pemohon tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa patut bagi mahkamah memandang perlu dan penting memerintahkan kepada memohon untuk memenuhi tuntutan pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada tps tps sebagaimana yang disebutkan diatas atau yang menurut yang terbukti pemeriksaan mahkamah kelak. hal mana apabila dilakukan pemungutan suara ulang sedikitnya pada (seratus lima puluh delapan) tps, maka jumlah suara pemilih yang akan diperebutkan kembali antara pemohon dengan pihak terkait jauh melampaui dari selisih perolehan suara saat ini antara pemohon dengan pihak terkait.ada saat rekapitulasi suara tingkat tps dan berdasarkan data dalam form model db kwk terdapat (tiga ribu sembilan) dikualifisir sebagai suara tidak sah dari pemilih yang telah mencoblos tps. persoalan suara tidak sah didominasi dengan kenyataan mengenai besarnya lubang melebihi tanda color paku pada tanda gambar pemohon kertas suara sehingga oleh kpps dinyatakan sebagai suara tidak sah bagi perolehan suara pemohon. hal ini tentunya sangat merugikan perolehan suara pemohon sebab walaupun saksi pemohon telah memprotes hal tersebut tpserbedaan persepsi mengenai besarnya lubang tanda color pada kertas suara menjadi polemik tersendiri dalam penghitungan suara pemohon. karenanya pemohon merasa perlu menuntut untuk dilakukan penghitungan suara ulang atas seluruh surat suara tersebut yang dikualifisir sebagai suara tidak sah, objek pelanggaran adalah perbuatan memberikan uang dan atau sarung dan atau pulsa handphone selular dan atau materi lainnya serta perbuatan menjanjikan pembangunan fasilitas bisnis, yang secara kumulatif terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh orang perseorangan dan tim relawan pasangan calon peraih suara terbanyak yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih kabupaten pinrang agar memilihbahwa pelaku money politik tidak hanya dilakukan oleh relawan paslon nomor urut saja namun diduga telah melibatkan pula struktur penyelenggara pemerintahan maupun aparatur sipil negara atau pns kabupaten pinrang, bahwa perbuatan perbuatan money politik tersebut didasarkan pada bukti bukti yang ada (berupa saksi, surat, petunjuk, dan barang bukti) bertujuan agar pemilih memilih pasangan calon nomor urut irwan hamid, sos. dan drs. alilin, si. pada saat pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun (vide bukti .a, dan bahwa dalil dalil pemohon adalah terkait dugaan money politic secara terstruktur, sistematis dan masif tsm) serta bukan dalil money politic sebagai pelanggaran pidana. hal ini telah dilaporkan bawaslu propinsi sulawesi selatan untuk diperiksa dan diadili (videjo. peraturan bawaslu ri., dan walikota: bahwa walaupun pemohon telah melaporkannya sebagai pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif tsm) (vide jo. undang undang nomor tahun namun sikap dan pendirian hukum bawaslu provinsi sulawesi selatan dalam memeriksa dan mengadili laporan tersebut dirasakan tidak memberi akses terhadap keadilan bagi pemohon sebab dalam penetapan pendahuluan nomor: tsm wsl.sulselivii, bertanggal juli (vide bukti bawaslu propinsi sulsel pada pokoknya menyatakan laporan pelapor (ic. pemohon) tidak memenuhi syarat formil dan tidak dilanjutkan pemeriksaannya pada pokok perkara disebabkan laporan pelapor dasawarsa karena dilaporkan setelah selesainya tahapan pemungutan suara. sikap bawaslu provinsi sulsel yang membatasi diri untuk memeriksa dan mengadili perkara guo dengan alasan dan pertimbangan hukum demikian telah bertentangan dengan maksud dan tujuan diatasnya norma jo. undang undang nomor tahun yang pada dasarnya tidak mengatur adanya batasan waktu bagi bawaslu untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran money politic tsm sepanjang masih tahapan pemilukada berlangsung. sebab perbuatan memberikan dan atau menjanjikan uang atau materi lainnya 'money politic' yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah rangkaian perbuatan kumulatif yang dinilai mempengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan yang hanya dapat dinilai ketika tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan oleh kpu. hal ini dapat pula dilihat dalam praktik tengah masyarakat mengenai karakter praktik money politik yang dapat berlangsung terjadi hingga pada saat tahapan hari pemungutan suara berlangsung. bahwa sikap dan pendirian hukum bawaslu provinsi sulsel tersebut telah melanggar hak hak konstitusional pemohon cast (yang pada waktu melapor saat itu diwakili oleh tim pemenangan pemohon), yaitu hak hak pemohon untuk memperoleh keadilan atas perbuatan atau tindakan yang telah merugikan diri pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun berdasarkan alasan tersebut, maka mohon agar mahkamah memeriksa dan mengadilpinrang tahun sebagaimana dalil dalil pemohon ketika pemohon melaporkan hal ini bawaslu provinsi sulawesi selatan. oleh karena untuk menghemat waktu dan kesempatan dalam permohonan, maka pemohon merasa cukup melampirkan kembali dalil dalil materi laporan pemohon bawaslu tersebut sebagaimana dalam daftar bukti pemohon vide .a, serta mohon agar mahkamah menilainya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini, il. aparat pemerintahan kabupaten pinrang terafiliasi mendukung pemenangan pasangan calon peraih suara terbanyak bahwa keterlibatan aparat pemerintahan kabupaten pinrang mendukung pemenangan pasangan calon peraih suara terbanyak terindikasi dari sikap bupati pinrang, termasuk beberapa kepala dinas, camat, lurah, kepala sekolah ,guru guru maupun staf staf karyawan yang nota bene merupakan pegawai negeri sisi asn dalam lingkup pemkab pinrang, termasuk pula ketua dan anggota kpps yang merupakan asn pns kabupaten pinrang diduga telah terlibat secara nyata dalam tindakannya menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada paslon nomor urut (ic. peraih suara terbanyak) dengan cara cara: memakai pakaian seragam pendukung paslon nomor urut yang berkode aih didepan umum atau pada acara acara keramaian, termasuk melakukan berfoto bersama dengan paslon nomor urut sambil mengekspresikan tanda simbol paslon nomor urut (vide bukti dan bahwa sikap politik dari bupati pinrang, andi alam patonangi yang juga merupakan kakak saudara ipar dari calon bupati, andi irwan hamid dalam mendukung paslon nomor urut setidaknya dapat ditelusuri dan diperdalam dengan mengaitkan sikap politik yang ditunjukkan secara terbuka oleh isteri bupati pinrang, andi deiyai alam yang juga saudara kandung andi irwan hamid yang seringkali tampil secara terbuka mengkampanyekan atau mempromosikan pemenangan paslon nomor urut walaupun yang bersangkutan sendiri tidak termasuk dalam daftar tim kampanye paslon nomor urut (vide bukti .a): indikasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif: bahwa upaya mendorong percepatan penerbitan ket bagi wajib pilih yang sudah melakukan perekaman maupun pemilih pemula merupakan program atau kebijakan nasional yang diterapkan oleh menteri dalam negeri republik indonesia melalui dirjen kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilukada serentak tahun yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh. dinas kependudukan dan pencatatan sipil baik yang ada provinsi maupun tingkat kabupaten kota: bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya diatas, disdukcapil kabupaten pinrang dalam melaksanakan instruksi mendagri dan atau dirjen dukcapil tersebut ternyata telah menyimpan dari maksud dan tujuan kebijakan penerbitan ket dalam rangka kepentingan pemilukada kabupaten pinrang. penyimpangan penyimpangan tersebut menunjukkan ketidakcermatan dan ketidaktelitian disdukcapil kabupaten pinrang dalam menerbitkan ket sebagai salah satu dokumen kependudukan (vide undang undang nomor tahun butir yang tujuan utamanya adalah mensukseskan partisipasi pemilih secara baik dan benar dalam pelaksanaan pemilukada serentak tahun sehingga akibat dari sikap kecerobohan ini telah memberi peluang penggunaan hak pilih secara illegal khususnya bagi pemilih pemilih 'siluman' tps tps kabupaten pinrang. hal ini tentu saja akan menjadi parameter untuk menilai mengenai adanya indikasi ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam prosesi pelaksanaan pemilukada kabupaten pinrang. mengenai penyimpangan penyimpangan ini telah dilaporkan sebagai pelanggaran pemilihan dan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun sebagaimana dimaksud vide bukti .a, .b, dan .c: bahwa bupati pinrang, alam patonangi melalui surat edaran nomor dkp&ps bertanggal juni (vide bukti telah terlibat aktif mendorong percepatan perekaman ktp el ini dalam rangka kepentingan pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun yaitu dengan cara menyampaikan kepada seluruh camat dan lurah kades kabupaten pinrang untuk mendorong kepada masyarakat agar melakukan perekaman ktp el pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten pinrang. surat edaran ini sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah 'perintah' bupati kepada camat dan lurah kades kabupaten pinrang. hanya saja dalam pelaksanaan surat edaran ini lapangan ternyata tidak dibarengi dengan sikap ketelitian maupun pengawasan yang baik oleh bupati.maupumenggantikan sebelumrupakan perubahan dari peraturan kadisdukcapil kabupaten pinrang sehingga dalam kegiatan perekaman ditemukan penyimpangan penyimpangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan tersebut diatas, pemohon menarik suatu generalisasi pemikiran bahwa pencetakan penerbitan ket dalam jumlah besar yang terindikasi menyimpan tersebut diduga telah melibatkan struktur aparat atau instansi pemerintahan, yaitu disdukcapil kabupaten pinrang maupun bupati pinrang serta camat, lurah kades kabupaten pinrang. ket ket yang dicetak diterbitkan dengan cara menyimpan tersebut telah digunakan secara masif oleh para pemilih siluman mencoblos tps tps pada saat tahap pemungutan suara tanggal juni sedangkan apabila dilihat dari konteks waktu 'tempo' percetakannya penerbitannya, yaitu yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dalam jumlah banyak, serta dilakukan pada saat mendekati moment tahap pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun maka terbitnya ket ket tersebut sebagai upaya sistematis dan terencana akan dipergunakan mendukung perolehan suara dan pemenangan pasangan calon tertentu yang terafiliasi atau beririsan dengan kepentingan kepentingan politis dari aparat pemerintah kabupaten pinrang sebagaimana yang disampaikan diatas: bahwa penerbitan dan penggunaan ket ket yang menyimpan tersebut dapat dinilai sebagai suatu tindakan penyalahgunaan atas wewenang atau program pemerintah yang bertendensi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu dan sebaliknya merugikan kepentingan hukum pemohon: bahwa walaupun bupati pinrang alam patonangi bukan petahana dalam ajang pemilihan bupati pinrang tahun namun jika dilihat dalam konteks tindakan bupati pinrang dan atau isteri bupati pinrang selama ini yang sangat aktif mengkampanyekan pemenangan paslon nomor urut, termasuk adanya surat edaran bupati pinrang yang secara langsung mendukung penerbitan ket ket tersebut, sehingga berdasarkan keadaan keadaan tersebut dapat dikualifisirbersesuaian dengan maksud dan tujuan dari diatasnya norma undang undang nomor tahun yang berakibat hukum pendiskualifikasian sebagai peserta pemilihan bagi pasangan calon yang diuntungkan dari tindakan tersebut (ic. pasangan calon peraih suara terbanyak), bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh pemohon tersebut, maka tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri sertedum opere proteste injuries sua propria), petit berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana terungkap diatas maka pemohon guo meminta kehadapan yang mulia, ketua dan majelis hakim mahkamah yang memeriksa dan mengadili permohonan guo kiranya dalam pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir, memutuskan: . mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya membatalkan berlakunyasepanjang perolehan suara masing masing pasangan calon di: matter some pallameang none mattombong matter tasi matter bulu penantang tan datang sawit perang maccorawalie salo sawit bentengnya tanaman e india upianpatia ban bea te pas aa konstan re gempa sikkuale kadang pale oo a96 terbang pte asin pnp you rea sek f7? cuma inget ya era dan kain toy tps ancaman (otot tan matter some ata jratstaa dapat (ran sma aon terbilang: seratus lima puluh delapan tempat pemungutan membatalkan berlakunymodel db kwk), sepanjang perolehan suara masing masing pasangan calon di: (mn) kecamatan desa kelurahan matter some aan tai matter bulu nia (nia datang sawit perang maccorawalie salo sawit bentengnya tanaman sepatu nan ouanganga kei m se lia yan lembang tadokkng ' | 008s| onsiius mamakinrang terkait pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahunhasil penghitungan suara pemohon dalam pemilihan kabupaten pinrang sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok pokok permohonan, melainkan pula terhadap seluruh rangkaian tahapan proses pemilihan, terutama terkait dengan permasalahan terakumulasinya sebagai penghitungan suara sah pemilih yang menggunakan surat keterangan kependudukan ket) dalam daftar pemilih tambahan tb) padahal ket yang digunakan oleh pemilih dalam tersebut adalah ket siluman yang penggunanya tidak diumumkan terlebih dahulu tps tps dalam daftar serta tidak dicatatkan dalam form c7 kwk dan form tb kwk. keadaan ini diindikasikan menguntungkan pencapaian perolehan suara bagi pasangan calon peraih suara terbanyak cast dan sebaliknya sangat merugikan pencapaian perolehan suara pemohon. termasuk pula alasan alasan lain yang dipersoalkan pemohon adalah dugaan money politics terstruktur, sistematis dan masif dan pelibatan aparat birokrasi pemerintahan kabupaten pinrang dalam rangka binangakaraeng nan sbi keji para inang soopiomisang terang masak venesia wo be re re (ge ka" ega re yan belah wan institusi tps imam (dataran tan matter some mottombong sara anta pama irma len terbilang: seratus lima puluh delapan tempat pemungutan suara memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten pinrang untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang tahun di: tej mma team matter some matter bulu datang sawit perang benci iii maccorawalie salo bentengnya tanaman at, ipa ve re e ie ons tur indonesia e lam ga" ea age man axs yan bkn t tempa ppa: ost indonesia pps tps asma |onaresasn tan matter some semana tevemaa sme imemoera 17f terbilang: seratus lima puluh delapan tempat pemungutan suarasulawesi selatan dan komisi pemilihan umum kabupaten pinrang dalam rangka pelaksanaan putusan dalam perkarasulawesi selatan yang selanjutnya mensupervisi panitia pengawas pemilihan kabupaten pinrang dalam rangka pelaksanaan putusan dalam perkara ini: memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam petit pemohon angka angka dan angka di pinrang, memerintahkan kepada kepolisian negara republik indonesia, kepolisian daerah provinsi sulawesi selatan, cg. kepolisian resort kabupaten pinrang untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang (seratus lima puluh delapan) tempat pemungutan suara kabupaten pinrang. dan atau: membatalkan (diskualifikasi) status sebagai peserta pemilihan terhadapmemerintahkan kepada memohon untuk menetapkan pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun dan atau, apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono naar billijkheid, bertanggal juni bukti, bukti keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pinrang nomor: pl. kpt kpu kab !bukti tabel daftar penerima ket yang diterbitkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kabupaten pinrang, sejumlah (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima): bukti tanda bukti penerimaan laporan, nomor: lp pg bawaslu.sulsel vii tanggal juli formulir model b. berita acara rapat pleno rekomendasi) bawaslu kabupaten pinrang, nomor: sn pm .o2 vii tanggal juli:: bukti laporan nomor: lp pb kab v11 pada mendukung pemenangan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak cast: bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten pinrang periode yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan memohon nomor:februari (vide bukti dengan data lengkap sebagai berikut: nama calon bupati wakil bupati pinrang tahun ir. abdul latif malam, m.s, dan haji usman maryam haji andi irwan hamid, sos dan drs. haji alilin, m.si haji jamaluddin jafar jahre, sh. dan haji andi sofyan nazir, sos. haji hamka mahmud, sh. dan hasan wahid, bahwa berdasarkan keputusan memohon nomor:(vide bukti memohon telah menetapkan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut: nama calon bupati wakil bupati jumlah urut pinrang tahun suara ir. abdul latif malam, m.s, danai usman maryammateri laporan tentang: kpu ab. pinrang kpps setiap tps tidak mengumumkan daftar' rekap pemilih penerima ket yang diterbitkan disdukcapil kabupaten pinrang, kpu kab. pinrang k kpps setiap tps tidak memberikan kesempatan kepada saksi saksi bersalah dan pasangan calon lain meminta untuk mendokumentasikan form tb kwk dan form c7 kwk. bukti surat kpu kabupaten pinrang, nomor: pl. .i. kt kpu kab vii bertanggal juli perihal: pemberian keterangan, yang ditujukan kepada ketua tim pemenangan bersalah (ic. pemohon) daftar pemilih potensial non ktp elektronik pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan serta bupati wakil bupati pinrang tahun formulir ac kwk) yang diterbitkan oleh kpu kabupaten pinrangpemilih dibawah umur, bukti kelompok pembuktian daftar penerima ket sejumlah yang sekaligus sebagai pemilih dalam dpt: bukti kelompok pembuktian surat keterangan ket) perekaman, pengganti ktp el, kategori penerima ket yang tidak dapat dipastikan kebenarannya sebagai warga penduduk yang berdiam atau menetap alamat yang tertera dalam ket tersebut atau ket tidak bertuan, bukti kelompok pembuktian, kategori data dpt yang diberikan kepada saksi saksi pasangan calon oleh kpps setiap tps ternyata berbeda dengan data dpt yang telah dimutakhirkan kpu kab. pinrang, bukti kelompok pembuktian, kategori petugas kpps ketua dan anggota) terlibat sebagai pendukung' tim relawan paslon nomor urut bukti kelompok pembuktian, kategori money politik yang terstruktur, sistematis dan masif tsm) yang diduga dilakukan oleh tim relawan paslon urut dan aparat penyelenggara pemerintahan pns asn): bukti video: andi sri, (isteri andi irwan hamid) membagikan memberikan money politik dalam bentuk uang tunai kepada warga pemilih desa lembang mesakada, kecamatan lembang pada bulan maret bukti video: andi deiyai alam, (isteri andi alam patonangi, bupati pinrang) yang juga merupakan adik kandung dari andi irwan hamid sedang berorasi pada acara kampanye terbuka mengkampanyekan pemenangan paslon urut andi irwan hamid dan alilin): bukti penetapan bawaslu provinsi sulawesi selatan penetapan pendahuluan nomor: tsm wsl.sulselivii, bertanggal juli bukti materi gugatan laporan pelapor pemohon cast) bawaslu provinsi sulawesi selatan nomor: tsm wsl.sulsel vii, bertanggal juli terkait dugaan money politik terstruktur, sistematis dan masif tsm) yang diduga dilakukan oleh tim relawan paslon nomor urut (ic. peraih suara terbanyak), bukti kelompok pembuktian, kategori hasilnya keterlibatan kadis camat lurah kades kepala sekolah kepala utd, serta aparat pns asn kabupaten pinrang mendukung paslon nomor urut bukti surat tugas, nomor: kembang, tanggal juni yang diterbitkan dan ditandatangani oleh bupati pinrang, beserta laporannya, bukti kelompok pembuktian, kategori tanda bukti penerimaan laporan dari bawaslu kab. pinrang dugaan keterlibatan kadis camat lurah kades kepala sekolah kepala utd, serta aparat pns asn, relawan paslon urut kabupaten pinrang mendukung paslon nomor urut bukti berita acara rapat koordinasi, nomor: sn hm. vi1 tanggal juli yang dilaksanakan oleh unsur disdukcapil kab. pinrang, kpu kab. pinrang dan bawaslu kab. pinrang: bukti: pl. ba kpu kab! ! i11 tanggal maret bukti rekapitulasi daftar pemilih tetap kabupatenoleh kpu kabupaten pinrang formulir kwk), tanggal april bukti surat edaran, menteri dalam negeri ri. nomor: dukcapil, tanggal september perihal: format surat keterangan sebagai pengganti ktp el.: buktibukti surat dirjen kependudukan dan catatan sipil, nomor: dukcapil, bertanggal mei perihal percepatan penerbitan ktp elektronik (ktp el): bukti surat menteri dalam negeri ri. nomor: sj, bertanggal oktober perihal: percepatan penyelesaian perekaman ktp elektronik (ktp el), dan cakupan kepemilikan akta kelahiran: bukti surat edaran, menteri dalam negeri ri. nomor: dukcapil, tanggal november perihal: format surat keterangan telah terdaftar dalam database kependudukan kabupaten kota: bukti surat edaran, menteri dalam negeri ri. nomor: dukcapil, tanggal aprilbukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan matter some sejumlah tps bukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan sippa sejumlah tps bukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan matter bulu sejumlah tps bukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan datang sawit sejumlah tps bukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan patampanua sejumlah tps bukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan duampanua sejumlah tps bukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan lembang sejumlah tps bukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan gempa sejumlah tps bukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan terbang sejumlah tps bukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan lanrisang sejumlah tps bukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan palembang sejumlah tps bukti kelompok pembuktian formulir c1 kwk kecamatan batulappa sejumlah tps: bukti surat edaran bupati pinrang, nomor: dkp&ps bertanggal juni bukti surat edaran kpu, nomor: pl. sd kpu vi tanggal juni perihal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan bukti surat kpu kabupaten pinrang, nomor: pl. .sd kpu kab vii tanpa tanggal, perihal: penjelasan penerbitan surat keterangan ket): bukti surat kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi sulawesi selatan cg. kepala bidang kelembagaan dan informasi adminduk, perihal: laporan realisasi pelaksanaan perekaman ktp el kabupaten pinrang, provinsi sulawesi selatan, bertanggal julrmohonan pemohon tidak jelas alias kabur (obscura libelpengaruhi terpilihnya pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun bahwa keberatan pemohon pada umumnya hanya dilandasi oleh dugaan asumsi terjadinya praktik kecurangan dan pelanggaran memohon dan pihak terkait pasangan calon nomor urut tanpa penjelasan yang spesifik mengenai tempat, waktu dan kerugian yang nyata dialami pemohon sebagai akibat dari pelanggaran yang dialamatkan kepada memohon. bahwa dalil pemohon kabur (obscura libel) karena antara polita dan petit tidak menunjukkan adanya hubungan kausalitas. dalam polita pemohon mendalilkan berbagai dugaan dan asumsi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dan pihak terkait yang dianggap merugikan pemohon tanpa merinci bentuk kerugian dan pengaruhnya terhadap perolehan suara pemohon, namun dalam petit permohonannya, pemohon meminta mahkamah konstitusi membatalkan hasil perolehan suara semua pasangan calon. pemohon juga tidak menguraikan secara tepat, cermat dan akurat dimana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh memohon, hal tersebut dapat dilihat pada permohonan pemohon s d halaman berupa tabulasi pengguna suket dimana pemohon mendalilkan ada pengguna suket siluman tps namun ternyata setelah dihitung secara teliti jumlahnya hanya (kelebihan begitu pula dengan jumlah tps yang dimohonkan psu pada petit permohonan (halaman s d sebanyak tps namun ternyata jika dihitung dengan cermat jumlahnya hanya tps tps ditulis double yakni tps desa tadokkong, kec. lembang., tps kel. pekkabata, kec. duampanua., dan tps tonyamang, kec. patampanua),direkomendir oleh panas kabupaten pinrang selaku pihak yang berwenang untuk memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang psu), dan walikota (untuk selanjutnya disebut undang undang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota), sebagai berikutmohon tidak memiliki legal standing karena permohonan pemohon tidak memenuhi syarat menurut memohon, permohonan pemohon. tidak memenuhi syarat sebagai sengketa hasil pemilihan kepala daerah untuk diperiksa dan diadili mahkamah konstitusi dengan alasan alasan hukum sebagai berikut: bahwa ketentuan undang undang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, telah mengatur pembatasan bagi pasangan calon gubernur, bupati dan walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihannya mahkamah konstitusi, dengan persentase perbedaan atau selisih perolehan suara tertentu sesuai dengan jumlah penduduk daerah pemilihan setempat. ketentuan tentang pembatasan tersebut juga telah mendapatkan pengaturan lebih lanjut oleh mahkamah konstitusyang mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan tersebut. bahwa terkait dengan ketentuan undang undang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tersebut, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.bup xiv berpandangan. dengan berlakunya nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan guo bukan merupakan rezim pemilihan umum dan istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota . bahwa tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan sumber atau dasar kewenangan mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara pilkada. kewenangan guo dialirkan dariketentuan nomor tahun menurut mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor php.bup xiv harus dimaknai dan dipahami dalam dua halibentuknya badan peradilan khusus.merupakan kewenangan tambahan. . berdasarkan uraian dari pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv guo, maka jelas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi karena alasan sebagai berikut berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) semester tahun jumlah penduduk kabupaten pinrang orang (vide bukti tb bahwa sesuai ketentuan huruf nomor tahun pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan. suara haji andi irwan hamid, sos james mnaamus haji jamaluddin japan jahre, sh. jameamosormunasa haji hamka mahmud, sh. jammamumaan haag bahwa berdasarkan hal hal yang teruraipinrang periode yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan memohon nomor: pl. kpt kpu kab i1pebruari bahwa pemohon merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang yang memiliki jumlah penduduk (empat ratus tiga belas ribu dua jatuh puluh tujuh) jiwa sesuai dengan data badan pusat statistik (vide lampiran bukti bahwa sesuai dengan ketentuan huruf juncto huruf juncto huruf pmk nomor tahun yang selengkapnya berbunyi: pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupatipemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun (vide bukti td. perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: suara ir. abdul latif malam, m.s., mm. dan usman maryam haji andi irwan hamid, sos. dan drs. haji alilin, si. haji jamaluddin jafar jahre, sh., mh. dan haji andi sofyan nazir, sos. haji hamka mahmud, sh., mh. dan hasan wahid, sh. total suara sah hasil rekapitulasi akhir penghitungan suara sebagaimana ditetapkan oleh memohon guo, menunjukkan selisih suara antara pemenang dengan pemohon adalah suara atau sedangkan ketentuan huruf nomor tahun jo. huruf jo. huruf pmk nomor tahun mensyaratkan selisih suara maksimal dengan demikian, jelas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat persentase untuk diperiksa dan diadili mahkamah konstitusi:sebelum memohon menguraikan lebih jauh jawaban dalam pokok permohonan, terlebih dahulu memohon menyatakan menolak dengan tegas dalil dalil pemohon yang menyatakan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang tahun diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan. selanjutnya, terhadap dalil dalil pemohon tersebut, memohon memberikan jawaban dan atau bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut dalil pemohon mengenai pemilih siluman memobilisasi melalui. pinrang, memohon menanggapi membantahnya dengan alasan alasan sebagai berikut bahwa apa yang didalilkan pemohon sebagai pemilih siluman yang memobilisasi secara massal merupakan dalil yang mengada ada, apalagi jika dikaitkan dengan perolehan suara pemohon pada pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang pilbup) tahun bahwa pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tanggal juni berlangsung lancar dan aman seluruh tps tps) khususnya pada tps tps yang dipersoalkan pemohon, tidak ada catatan kejadian khusus dan laporan atau rekomendasi dari panas yang harus ditindaklanjuti oleh memohon (vide bukti td. bahwa terkait dengan penerbitan suket oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, memohon bukanlah pihak yang harus diminta pertanggung jawabannya sebab memohon hanya bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara dan melayani setiap warga yang memiliki hak pilih sesuai ketentuan perundang undangan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun tidak hanya itu, tetapi memohon juga berkewajiban melaksanakan tugasnya secara jujur dan adil berdasarkan prinsip prinsip pelaksanaan pilbup sebagaimana diamanahkan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, bahwa terkait dengan dalil pemohon (hal. tentang penerbitan suket oleh disdukcapil kabupaten pinrang, memohon tidak memiliki kompetensi dan wewenang untuk menjawabnya sebab itu tidak berada pada lingkup tugas dan tanggung jawab memohon. dalil pemohon (halaman tentang pengguna hak pilih pemakai suket sebanyak orang kecamatan, memohon menanggapinya sebagai berikut bahwa pada hari pemungutan suara juni berdasarkan data dari seluruh tps, terdapat pemilih yang terdaftar dalam formulir tb kwk tidak seluruhnya menggunakan suket. para pemilih tersebut terdiri dari pemilih yang melapor mendaftar tps dengan identitas ktp el dan pemilih yang melapor mendaftar tps dengan identitas berupa suket, namun dari rekapitulasi hasil penghitungan suara hanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada tps dimana mereka terdaftar (vide bukti td. bahwa tuduhan atau dugaan pemohon yang menyatakan ada pemilih siluman dengan menggunakan suket siluman, memohon menanggapinya sebagai dalil yang mengada ada dan hanya berdasarkan asumsi dan dugaan pemohon semata sebagaimana diakui sendiri oleh pemohon seperti tertuang pada hal. permohonannya sebagai berikut oleh karena itu berdasarkan asumsi dasar ini, motif dan tujuan dari penerbitan suket suket ini faktanya, sepanjang hari pemungutan suara bahkan pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara pada pilbup pinrang tahun tidak satupun laporan tentang adanya kasus sebagaimana disinyalir oleh pemohon. issue tentang suket dan pemilih siluman baru mengemuka pada tanggal juli (karena adanya laporan tim pemohon bawaslu kab. pinrang) setelah memohon menetapkan rekapitulasi akhir hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal juli bahwa dalil pemohon mengenai adanya laporan bawaslu kabupaten pinrang seperti yang dinyatakan oleh pemohon, sebagaimana laporan: laporan nomor: lp pb kab v11 pada tanggal juli dengan terlahir: kpu kabupaten pinrang, dan laporan nomor: lp pb kab v11 pada tanggal juni dengan terlahir dinas catatan sipil kab. pinrang maka terkait kedua laporan pemohon tersebut, ternyata waktu laporannya pada tanggal juli atau beberapa hari setelah rekapitulasi akhir hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal juli dimana seharusnya hal tersebut tidak lagi pantas untuk dipersoalkan. bahwa pemilih yang dianggap sebagai pemilih siluman tersebut telah menyalurkan hak pilihnya, dan pada hari pemungutan suara, tidak ada keberatan dari saksi pemohon pada tps tps yang dipersoalkan oleh pemohon sebagaimana dapat dilihat pada tabulasi daftar nama nama saksi pasangan calon nomor urut pemohon) yang menandatangani formulir model c1 kwk seluruh tps kabupaten pinrang terlampir pada jawaban ini): bahwa lagi lagi pemohon tidak memahami fungsi suket, sebagaimana kalimat pemohon pada halaman (tiga belas) yang menyatakan: sejumlah (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) pemilih terdaftar penerima ket terdaftar tetapi sekaligus terdaftar sebagai pemilih dpt . bahwa pemilih yang terdaftar dalam dpt tidak dapat dipastikan jika telah memiliki identitas diri berupa ktp el, maka demi menjamin hak konstitusionalnya sebagai pemilih pada pilkada kabupaten pinrang tahun dipergunakanlah ket sebagai pengganti ktp el, bahwa dalil dan dalih pemohon pada halaman dan adalah tidak berdasar, sebab faktanya berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklat) hanya berjumlah orang yang direkomendasikan oleh memohon untuk diberikan surat keterangan oleh disdukcapil kabupaten pinrang, bukan sebanyak sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon sebagai ket siluman: bahwa memohon dalam menindaklanjuti surat edaran menteri dalam negeri nomor: dukcapil tertanggal april perihal terbitan surat keterangan sebagai pengganti ktp ei, bersurat kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pinrang perihaltertanggal juni (vide bukti tb bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka halaman permohonannya, sebab sekalipun ada masyarakat yang telah memperoleh undangan untuk memilih atau formulir c6 kwk namun pada saat akan melakukan pencoblosan pada tanggal juni yang bersangkutan harus menunjukkan identitas diri berupa ktp el atau ket pada saat akan menggunakan hak pilihnya tps sebagaimana diatur dalam pkpu nomor tahun meskipun sesudah itu kpu menerbitkan surat nomor pl. .g 3d kpu vi perihal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan bertanggal juni memberikan kemudahan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. angka huruf dari surat guo menyatakan dalam hal pemilih yang terdaftar dalam dpt sebagaimana disebutkan dalam angka huruf tidak dapat menunjukkan ktp el atau surat keterangan, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas kpps memastikan bahwa formulir model c6 kwk yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan (vide bukti tb bahwa sebagaimana surat kementerian dalam negeri republik indonesia kepada ketua komisi pemilihan umum ri, perihal himbauan untuk tidak menampilkan nik dan secara utuh. nik dan nomor dimaksud bisa ditampilkan pada urutan (dua belas) digit yang pertama sementara (empat) digit berikutnya tidak ditampilkan dalam bentuk angka, sebab bisa saja nik akan disalahgunakan oleh pihak lain (vide bukti tb sehingga secara sepintas orang yang kebetulan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya sama, akan dianggap memiliki suket ganda. daftar pemilih tersebutlah yang diberikan pada para saksi pasangan calon (vide bukti tb bahwa dengan demikian dalil pemohon yang mengkategorikan pemilih yang memiliki ket dan telah terdaftar dalam dpt serta mendapatkan c6 kwk adalah pemilih siluman adalah dalil yang tidak logis sebab faktanya permintaan memohon kepada disdukcapil kab. pinrang untuk melakukan penelusuran daftar pemilih potensial non ktp el sebanyak sudah direspon oleh disdukcapil kabupaten pinrang dengan memberikan daftar pemilih ac kwk sudah dan belum perekaman tahap april serta tahap mei total sebanyak orang (vide bukti tb berdasarkan tanggapan dan bantahan memohon guo, maka sudah sepatutnya dalil dali pemohon dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti adanya. dalil pemohon mengenai pemilih siluman menggunakan suket siluman, pemohon membantahnya dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan suket sejumlah telah digunakan untuk mencoblos namun tidak diumumkan terlebih dahulu tps tps, adalah merupakan dalil yang keliru karena tidak mungkin data pengguna suket dapat diumumkan lebih dahulu tps tps sebelum pengguna dari suket datang melapor mendaftarkan diri tps tps tempat pengguna suket tersebut akan menggunakan hak pilihnya hari pemungutan suara. selanjutnya, tidak benar pula dalil pemohon yang menyatakan pengguna suket tidak dicatatkan dalam form at.b kwk dan form c7 kwk karena pengguna suket dan ktp yang tidak dapat menunjukkan form dicatat oleh petugas kpps dalam formulir model at.b kwk, sedangkan seluruh warga yang menggunakan hak pilihnya baik yang menggunakan ket maupun ktp ei yang telah dicatat dalam form at.b kwk maupun pemilih yang telah terdaftar dalam dpt akan kembali dicatatkan identitasnya dalam form kwk yaitu daftar hadir pengguna hak suara (vide bukti td. dan td. bahwa tabulasi data yang ditampilkan pemohon untuk menggambarkan hasilnya pemilih pengguna suket siluman berbagai tps kabupaten pinrang (halaman s d terdapat kesalahan penjumlahan yang tidak dikoreksi oleh memohon pada sidang pendahuluan. pemohon mencantumkan jumlah pengguna suket padahal yang benar adalah mengacu pada kesalahan penjumlahan tersebut justru semakin menguatkan tanggapan memohon pada uraian atas bahwa permohonan pemohon disusun atas dasar asumsi dan dugaan dugaan semata. berdasarkan tanggapan dan bantahan memohon atas, maka keberatan pemohon pada huruf harus dinyatakan tidak terbukti, dalil pemohon yang menyatakan terdapat pemilih lebih dari satu kali menggunakan hak pilihnya, memohon membantahnya dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa tidak benar dalil pemohon guo, sebab faktanya tps kelurahan langga, kecamatan matter some dan tps desa mattombong, kecamatan matter somedemikian pula dalil pemohon pada angka (dua) adalah dalil yang tidak berdasar sebab faktanya pada tps (sebelas) desa tadokkong semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara c1 kwk dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon (vide bukti td. bahwa seandainya ada pelanggaran yang terjadi pada tinggal tps, seharusnya saksi pemohon melakukan keberatan pada kpps. namun faktanya pada tps tps yang dianggap ada pelanggaran oleh pemohon justeru semua saksi pemohon bertandatangan pada formulir c1 kwk dan tidak mengajukan keberatan dalam formulir c2 kwk. (vide bukti td. berdasarkan fakta tersebut atas, maka sudah sepatutnya dalil pemohon dikesampingkan dalam pemeriksaan sengketa ini, dalil pemohon bahwa terdapat pemilih pengguna suket dibawah umur yang mencoblos tps, memohon membantahnya dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalil pemohon pada angka sampai dengan adalah dalil yang tidak berdasar, sebab tidak menyebutkan siapa siapa nama pemilih dibawah umur tersebut, bahwa dalil pemohon terkait adanya pemilih bawah umur sebagaimana yang diuraikan pada angka sampai dengan adalah dalil yang tidak berdasar, sebab faktanya adalah, pada tps tps yang dimaksud semua saksi pasangan calon tidak melakukan keberatan pada formulir c1 kwk dan menandatangani formulir c1 kwk tersebut (vide bukti td. bahwa sampai saat ini bawaslu kabupaten pinrang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait adanya pemilih dibawah umur yang mencoblos. bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan di desa mattongang tongkang tabalong, kecamatan matter some tps (tiga) terdapat pemilih dibawah umur mencoblos tps membawa ket tapi masih dibawah umur , sebabsebagai contoh pemilih dibawah umur yang menggunakan suket atas nama darwin, tempat tanggal lahir tabo tabo, oktober yang berarti pada tanggal juni belum genap berusia tahun. namun yang bersangkutan telah menikah sehingga sudah memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan dalam pilkada kabupaten pinrang tahun (vide bukti tb dalil pemohon yang menyatakan tidak sinkron antara jumlah suara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah tidak sah, memohon membantahnya dengan alasan sebagai berikut bahwa dalil pemohon tidak berdasar, sebab faktanya pada tps tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, dan formulir c kwk juga ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, bahwa memohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari panas terkait dalil pemohon mengenai tidak sinetronnya antara jumlah suara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah, bahwa sebagai sample perbandingan antara data pemohon dengan memohon pada: kecamatan lanrisang: tps desalanrisdesa simeulue, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih versi pemohon adalah sedangkan versi memohon oranguampanua: tps kelurahan bunga, kecamatan duampanua, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah orang, sedangkanbarugkkabkaliantatang sawit tps kelurahan sipatokkongrekapitulasi akhir perhitungan suara tingkat kabupaten pinrang oleh kpud pinrang yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal juli diperoleh angka angka nilai perolehan suara pada masing masing pasangan calon sebagai berikut, nama calon bupati wakil bupati jumlah prosentase pinrang tahun suara ir. abdul latif malam, m.s, dan haji usman maryam drs. haji alilin, m.si haji jamaluddin japan jahre, sh. dan haji andi sofyan nazir, sos. hasan wahid, apa ana jawara| bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil pemilihansedangkan versi memohon adalah (vide bukti td. tps kelurahan bentengnsawitjahari sebelum hari pemungutan suara,ian, dalil pemohon mengenai, memohon menanggapi membantahnya dengan alasan alasan sebagai berikut bahwa terkait dalil pemohon tersebut, dengan ini memohon nyatakan bahwa ketidak sinkron tersebut adalah sesuatu yang wajar, mengingat ruang lingkup pemilihan gubernur meliputi seluruh kabupaten dalam wilayah provinsi sedangkan pemilihan bupati ruang lingkupnya dalam wilayah kabupaten kota saja. untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menggunakan hak pilihnya kabupaten dimana yang bersangkutan tidak terdaftar dan bukan warga setempat tetap dimungkinkan memilih dan hanya diberi (satu) surat suara. bahwa mengenai dalil pemohon yang meminta pemungutan suara ulang psu) sedikitnya pada (seratus lima puluh delapan) tps akibat tidak sinetronnya pengguna hak pilih gubernur dengan bupati adalah tuntutan yang tidak rasional sebab pemohon adalah peserta pilkada kabupaten pinrang dan tidak ada korelasi antara psu dengan jumlah pengguna hak pilih. dalil pemohon kpps keliru menetapkan sebagai suara tidak sah terhadap surat suara mencoblos tanda gambar pemohon, memohon membantahnya dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa benar dalil pemohon tentang jumlah suara tidak sah sebanyak (tiga ribu sembilan) dalam pelaksanaan pilkada kabupaten pinrang tahun sebagaimana yang tertera dalam form db 1kwk (vide bukti td. bahwa terkait dalil pemohon tentang kpps keliru bentukan suara tidak sah, adalah dalil yang tidak berdasar, sebab faktanya saksi pasangan calon nomor urut menandatangani formulir c1 kwk pada tps dimaksud, dan tidak mengajukan keberatan (vide bukti td. dalil pemohon tentang, memohon menanggapinya sebagai berikut bahwa tentang dalil pemohon tersebut, memohon menanggapinya sebagai dalil yang tidak dilandasi bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. kendati misalnya ada satu atau dua orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan pemohon, maka hal tersebut merupakan tindak pidana pemilu yang penanganannya merupakan kewenangan lembaga lain untuk memprosesnya ketentuan yang berlaku. dalil pemohon mengenai, memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa tentang dalil pemohon tersebut, memohon menanggapinya sebagai keberatan yang seharusnya pemohon adukan kepada lembaga lain yang berwenang bidang pengawasan pilbup untuk diperiksa dan diproses guna mendapatkan kepastian hukum. pinrang ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. iv. petitjenis bukti ta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pinrang nomor pl. kpt kpu kab tanggal februarta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pinrang nomor pl. kpt kpu kab! tanggal maret tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi persyaratan hasil rekapitulasi ulang jumlah dukungan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun pasca putusan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten pinrang tb!i1 tanggal julibbertanggal maret (beserta laporannya) tb berita acara rapat pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara pl. ba kpu kab ! il1 tanggal maret (beserta laporannya) tb(beserta laporannya) tb berita acara nomor pl. ba kpu kab iv tanggal april tentang perbaikantb surat komisi pemilihan umum kabupaten pinrang nomor pl. sd kpu kab vi tanggal juni perihal penerbitan surat keterangan sebagai pengganti ktp ei maupun surat. keterangan telah terdata dalam database kependudukan tb daftar pemilih ac kwk sudah dan belum perekaman tahap april serta tahap mei tb surat bupati pinrang nomor dkp&ps tanggal juni perihal penyampaian tb surat keterangan perekaman nomor: suket atas nama darwin tb surat direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil nomor: dukcapil bertanggal maret hal: himbauan untuk tidak menampilkan nik dan secara utuh tb salinan daftar pemilih tetap tps dua) model a3 kwk a kelurahan desa sipatokkong, kecamatan datang sawit, kabupaten pinrang., serta salinan daftar pemilih tetap tps dua) model a3 kwk b kelurahan desa sipatokkong, kecamatan datang sawit, kabupaten pinrang tb surat komisi pemilihan umum pl. .g 3d kpu vi tanggal juni perihal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan td. daftar pemilih tambahan model tb kwk) pada pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun sample per kecamatan se kabupaten pinranginrang tahun formulir model c kwk dari tps kabupaten pinrang (beserta laporannya) td. kumpulan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan formulir model da kwk da. kwk dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang tahun dari seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten pinrang (beserta laporannya), meliputi kecamatan matter some, kecamatan sippa, cc) kecamatan matter bulu, kecamatan datang sawit, kecamatan patampanua, kecamatan duampanua, kecamatan lembang: kecamatan gempa, kecamatan terbang: j)) kecamatan lanrisang: kecamatan palembang, kecamatan batulappa, td.inrang tahun bertanggal juli model db kwk (beserta laporannya) td.f berita acara rapat koordinasi nomor sn hm.o2. viada bagian eksepsi, pihak terkait hanya mengajukan eksepsi terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun dpinrang tahun sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi mengenai kewenangan mahkamah konstitusi mahkamah dalam memutus dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk memahaminya harus dimulai dari pemahaman secara komprehensif atas isi putusan mahkamah nomor puu xi yang diputus pada tanggal mei bukti pada putusan guo, mahkamah mempertimbangkan kembali kewenangannya dalam memutus dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. pada akhir pertimbangannya, mahkamah berpendapat, selengkapnya berbunyi: vide, paragraf putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1 hal. pendapat mahkamah yang menyatakan kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah inkonstitusional merupakan konsekuensi dari tafsir mahkamah konstitusi atas uud yang mendefinisikan pemilihan umum yaknindapat mahkamah bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak termasuk kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud uud memberikan implikasi hukum pada kewenangan yang sedang dijalankan oleh mahkamah konstitusi. dengan demikian, kewenangan mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh mahkamah bukanlah bersumber dari kewenangan yang ada dalam dalam uud karena menurut mahkamah kewenangan yang ada dalam uud bersifat limitation dan harus dikaitkan dengan uud yang secara khusus mengatur mengenai pemilihan umum. dengan demikian, posisi mahkamah saat ini dalam menjalankan kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah hanya karena mengikuti ketentuan undang undang yang berlaku: setelah mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mahkamah membuat ketentuan transisional dengan mengatakan kewenangan penyelesaian sengketa hasil tetap menjadi kewenangannya karena belum adanya undang undang baru yang mengatur lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah vide, paragraf putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi hal. pembentuk undang undang beberapa saat sempat membuat dan mengesahkan kebijakan hukum bahwa pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh mahkamah agung berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan. hingga beberapa kali terjadi perubahan undang undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pada akhirnya mahkamah tetap dipercaya dan diberikan kewenangan untuk mengadili dan memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan sampai dibentuknya peradilan khusus, berdasarkan pada uraian sebelumnya, kini mahkamah mendasarkan kewenangannomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang undang bukti selengkapnyaengan demikian, berdasarkan pihak terkait berpendapat bahwaolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait. adapun perselisihan lainnya antara pemohon dan pihak terkait luar hal sengketa perolehan suara bukanlah menjadi kewenangan mahkamah (selengkapnya diterangkan oleh pihak terkait pada bagian pokok permohonan): bahwa adapun upaya pemohon menggiring mahkamah pada saat menguraikan bagian kewenangan dengan mengutip uud dan berbagai putusan mahkamah mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rentang waktu tahun s d tahun menunjukkan pemohon tidak mengetahui atau setidak tidaknya tidak memahami perkembangan praktik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh mahkamah konstitusi atau mengetahui namun karena kekalahannya dalam kompetisi membuatnya tidak dewasa dan jernih melihat otoritas daulat rakyat dan hukum itu sendiri: berdasarkan uraian sebelumnya,selisihan hasil perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait. adapun permohonan luar penetapan perolehan suara tahap akhir, mahkamah tidak berwenang untuk menangani, mengadili dan memutus. dengan demikian, mahkamah harus menyatakan tidak berwenang mengadili dan menyatakan permohonan pemohon. tidak dapat diterima: kedudukan hukum (legal standing) pemohon pemohon saat menguraikan bagian kedudukan hukum (legal standing), setidaknya menguraikan hal hal sebagai berikut: pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati pinrang tahurekapitulasi akhir hasil penghitungan suara:dan pemaknaan dan paradigma mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan. bahwa pihak terkait membenarkan pemohon sebagai salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun pemohon bersama sama dengan pihak terkait ditetapkan oleh kpu kabupaten pinrang memohon sebagai peserta pemilihan melalui keputusan memohonada pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun pemohon ditetapkan mendapat nomor urut (satu) sedangkan pihak terkait mendapatkan nomor urut (dua) melalui surat keputusan kpu kabupaten pinrang nomorbahwa bukti sehingga syarat pengajuan permohonan yang berlaku adalah sebagaimana ditentukan dalamrupakan tafsir resmi mahkamah yang dijadikan pedoman bagi mahkamah dalam melaksanakan kewenangan, selengkapnyasyarat pengajuan permohonan tersebut berlaku bagi setiap pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun hal tersebut telah sejalan dengan putusan mahkamah nomor puu xiii bukti dan putusan mahkamah nomor puu xii bukti selengkapnya pertimbangan mahkamah dalam putusan guo"cara substantif pendapat mahkamah tersebut dapat digunakan dalam menilai konstitusionalitas dan pemberlakuan syarat pengajuan permohonan. sehingga setiap pengajuan permohonan harus memenuhi persyaratan, termasuk permohonan pemohon dalam perkara guo: bahwa pemohon mendalilka, perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah sesuaitanggal juli pemohon memperoleh (delapan puluh satu ribu delapan puluh tujuh) suara, sedangkan pihak terkait memperoleh suara sebanyak (delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam) suara. sehingga: bahwa total suara sah sebagaimana tertuang dalamyang ditetapkan pada hari kamis, tanggal juli jumlah seluruh suara sah dari keempat pasangan calon yang mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang sebanyak (dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh empat) suara, terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan huruf dan huruf pmk pihak terkait berpendapat sebagai berikut:persentase perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkaitinrang, perolehan suara pemohon adalah (delapan puluh satu ribu delapan puluh tujuh) suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait sebanyak (delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam) suara, jumlah seluruh suara sah sebanyak (dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh empat) suara:uara, adapun, sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, pemohon tidak memenuhi ketentuan huruf dan huruf pmk meskipun benar pemohon adalah salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pinrang tahun akan tetapi permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan, maka beralasan menurut hukum bagi mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, bahwa pihak terkait telah memiliki pendapat akhir bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu pihak terkait meyakini mahkamah akan menjatuhkan putusan tidak dapat menerima permohonan pemohon. akan tetapi, pihak terkait tetap merasa perlu berbagi pengetahuan kepada pihak pemohon mengenai pendirian mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan dengan harapan pihak pemohon mengetahui perkembangan hukum negara dan menjadi dewasa dalam mengikuti kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati, pemohon perlu mengetahui sejak adanya pemberlakuan syarat pengajuan permohonan tidak boleh melebihi ambang batas hak gugat dan mahkamah menyatakan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota berdasarkan undang undang serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukanlah pemilu, mahkamah telah memiliki paradigma baru dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan dan telah meninggalkan pemaknaan dan paradigma sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon. sehingga menurut pihak terkait, putusan putusan yang dikutip oleh pemohon dalam permohonannya telah tidak relevan dan tidak menggambarkan sikap dan pendirian mahkamah saat ini, jika pemohon ingin mengetahui paradigma dan pendirian mahkamah dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, maka lihatlah putusan putusan mahkamah konstitusi saat pertama kali mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan pada tahun hingga tahun ada banyak putusan mahkamah saat itu, akan tetapi pihak terkait akan menunjukkan putusan pemilihan bupati dan wakil bupati barru sebagaimana termuat dalam putusan mahkamah nomor php.bup xiv bukti pihak terkait sengaja memilih kabupaten barru karena secara geografis dekat dengan kabupaten pinrang. artinya, untuk mengetahui perkembangan hukum, praktik pelaksanaan kewenangan mahkamah dan atau berilmu tidak perlu sampai negeri china atau jakarta. cukup melihat kabupaten tetangga saat bersengketa atau rajin melihat dan membaca putusan putusan mahkamah yang dapat diunduh (download) melalui website mahkamah: pada putusan mahkamah nomor php.bup xiv dan putusan mahkamah lainnya, mahkamah dalam bagian pertimbangan hukum telah menegaskan pendiriannya. berikut pokok pokok pendirian mahkamah yang tertuang dalam putusan, sebagai berikut: salah satu perbedaan mendasar pengaturan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya adalah tidak dimasukkannya pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagai rezim pemilu, jika pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilu, maka kewenangan mahkamah didasarkan pada jadi sebagai pengawal uud mahkamah memiliki keleluasaan. keleluasaan inilah yang antara lain melahirkan putusan putusan mahkamah dalam kurun waktu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, termasuk putusan putusan yang dirujuk oleh pemohon, cc. kewenangan mahkamah bersumber dari undang undang yang mengatur tentang pemilihan. kewenangan tersebut bersifat transisional, non permanen dan tambahan, hukum pemilihan merupakan sarana rekayasa sosial (law tool social engineering).hasil pemilihan: undang undang pemilihanjadi masalahtelah disediakan, jika mahkamah dipaksa paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan ambang batas hak gugat, sama halnya mendorong mahkamah untuk melanggar undang undang. menurut mahkamahahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expresses verbs digariskan dalam undang undang:dberdasarkan seluruh uraian pihak terkait pada bagian kedudukan hukum (legal standing), permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan undang undang pemilihan, maka beralasan menurut hukum bagi mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, ii. dalam pokok permohonan pemilih siluman memobilisasi melalui suratpada bagian ini pemohon pada pokoknya keberatan dengan adanya surat keterangan suket pengganti ktp elektronik, jumlah suket yang diterbitkan, menguraikan adanya laporan bawaslu kabupaten pinrang, pemilih menggunakan suket sebagai dasar untuk menggunakan hak pilih, tidak tersedianya mekanisme pengawasan atas penggunaan suket, pencetakan suket tidak atas permintaan dan koordinasi dari kpu kabupaten pinrang serta kekeliruan disdukcapil kabupaten pinrang potensial membuka peluang sekaligus ruang terjadinya penyalahgunaan suket secara terstruktur, sistematis dan masif, terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, pihak terkait memberikan jawaban dan atau keterangan sebagai berikut: bahwa hal hal yang disampaikan oleh pemohonmenurut pihak terkait, dalil demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatakan telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang tahun bukan merupakan fakta hukum dan bersifat asumsi sehingga harus ditolak oleh mahkamah, bahwa pada dasarnya pemohon sendiri pun telah membenarkan suket dapat digunakan untuk memilih. dalam bahasa pemohon, suket dapat menjadi karcis tanda masuk . dengan demikian, secara hukum memang tidak ada masalah penggunaan suket sebagai bukti untuk menggunakan hak pilih. hal ini diatur dalam yang selengkapnya berbunyihal mana dalam aturan lebih teknis mengenai pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor tahun pkpu bukti dalam pemberian suara setiap pemilih sebelum menggunakan hak pilih wajib menunjukkan ktp elektronik atau surat keterangan suket , bahwa berkaitan dengan penerbitan suket oleh disdukcapil kabupaten pinrang, hal tersebut tidak terlepas dari instruksi dari direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri republik indonesia pada tanggal mei dan pada tanggal juni pada surat nomor dukcapil, tanggal mei bukti dirjen kependudukan dan pencatatan sipil meminta dilakukannya percepatan penerbitan ktp elektronik ktp el). dalam surat guo, diminta perhatian untuk mengambil langkah tindaklanjut sebagai berikut: memberikan pelayanan perekaman dan pencetakan ktp el pada hari sabtu dan minggu serta hari libur lainnya, b. menerbitkan ktp el bagialam hal ini termasuk penduduk yang datang melakukan perekaman ktp el dan status rekamannya langsung siap cetak (print ready record), maka tidak boleh diterbitkan lagi surat keterangan pengganti ktp el, tetapi langsung diterbitkan p selnya, dalam hal surat pengganti ktp el telah habis masa berlakunya, maka surat keterangan tersebut tidak boleh diperpanjang lagi, tetapi langsung diterbitkan ktp selnya apabila status rekamannya sudah siap cetak (print ready record): kepala unit kerja dinas yang membidangi administrasi kependudukan provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan pelayanan perekaman dan penerbitan ktp el yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota: bahwa pada surat nomor: dukcapil, tanggal juni bukti dirjen kependudukan dan pencatatan sipil meminta seluruh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota untuk mensukseskan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal juni oleh karena itu, disdukcapil diminta untuk memberikan dukungan berupa: tetap melakukan pelayanan pada tanggal juni berperan dalam desk pemungutan suara dan atau call centre guna merespon permasalahan identitas kependudukan pemilih: cc. melakukan perekaman warga binaan dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan,

salinan rentonggala, provinsi sulawesi tengah, tahun yang diajukan oleh: bia nama vera elena larung, s.e. han alamat jalan desa batasnya kecamatan single ppp pts tombosabora kabupaten donggala: nama taufik burhan pd., si. alamat jalan goya mamba nomor desa toya kecamatan single kabupaten donggala, pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli dan juli memberi kuasa kepada syafruddin datu, s.h., m.h., arif sulaiman, s.h., mahfud suara, s.h., dan faris, s.h., m.h., advokat penasihat hukum pada kantor advokat arif, datu, mahfud and associates , beralamat jalan ahmad yani nomor kota palu provinsi sulawesi tengah dan dr. muhammad amrun, s.h., m.h., isi, s.h., latihan fardhiyah, s.h., jodi santoso, s.h., m.h., dan marina, s.h., advokat penasehat hukum pada kantor advokat dr. muhammad amrun and partners map) law firm beralamat menteng square ruko tower nomor ar jalan mataraman: terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten donggala, berkedudukan jalan pemali kelurahan gunung bale, kabupaten donggala provinsi sulawesi tengah, berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal juli memberi kuasa kepada sleman, s.h., nasrul jamaluddin, s.h., dan syahrul, s.h., advokat penasihat hukum pada kantor hukum hans associates, beralamat jalan yojokodi kav.: il. nama drs. kauman massa, s.h. alamat jalan ebony kelurahan kayong kecil kecamatan banawa kabupaten donggala, nama moh. yasin, sos. alamat perum palu putra jalan wr. suparman kelurahan kanji kecamatan palu barat kota palu:nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus nomor pbk vii tanggal juli memberi kuasa kepada misbahudin, s.h., m.h. dan mujizat ula, s.h., m.h., advokat penasihat hukum pada kantor perkumpulan pemberi jasa bantuan hukum konami), yang beralamat jalan kedondong lrg. tamako rw kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi kota pakota dengan satu pasangan calon, menyatakan . pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati . : bahwa berdasarkankabupaten donggala dalam pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun sesuai dengan keputusan memohon guo: bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten donggala nomor hk. kpt kpu.kabkabupaten donggala tahun bertanggal februari pemohon adalah peserta pemilihan calon bupatidan wakil bupati kabupaten donggala tahun dengan nomor urut tiga).donggala oleh kpu kabupaten donggala, dengan ketentuan sebagai berikut: untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati non berdasarkan pemanen. berdasarkan hasil pemilihan oleh dan rekapitulasi hasil perolehan suara hasil pasangan calon dalam pemilukada kabupaten donggala tahun sebagai berikut: no| nama pasangan calon suara sah yo . drg. anita bugiswaty false abdul rahman, st, iai pendistribusian form. yang tidak disampaikan kepada pemilih bukti pk instruksi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih panwaslih kab. donggala nomor: k.st pm. bukti pk laporan hasil pengawasan pelaksanaan rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati kab. donggala bukti pk surat himbauan kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kab. donggala, himbauan percepatan proses perekaman e ktp bagi pemilih yang terdata sebagai pemilih belum memiliki e ktp suket kependudukan, surat nomor: k.st pm. v bukti pk undangan focus group discussion fgd) netralitas asn dan kepala desa pada pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun nomor k.st pm. x11 bukti pk surat himbauan untuk menjaga netralitas dan tidak melakukan politik praktis, kepada kepala opd se kab. donggala dan kepala desa se kab. donggala, serta kepala sekolah se kab. donggala, surat nomor k.st hm. bukti pk putusan pengadilan negeri donggala nomor perkara: pid. pn dgl. tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh kepala desa bukti pk kajian temuan nomor: tm pb kab iv dugaan pelanggaran oleh kepala desa labuan topos menyampaikan simbol paslon urut pada kegiatan isra' minaj, dengan surat penerusan kepada bmpd kab. donggala. bukti pk kajian temuan nomor: tm pb kab iv dugaan pelanggaran oleh sekretaris desa lumbupetigo karena terlibat aktif dalam kegiatan kampanye paslon urut dengan surat penerusan kepada kepala desa lumbupetigo. bukti pk kajian temuan nomor tm pb kab iv dan kajian temuan nomor tm pb kab iv dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara asn) bukti pk tindak lanjut penerusan pelanggaran hukum lainnya surat nomor bpsdm 427n vi tertanggal juni bukti pk berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan se kab. donggala bukti pk c1.kwk yang diperbaiki pendiriannya pada rekapitulasi ditingkat kecamatan oleh kpps dan berita acara rekapitulasi ditingkat kecamatan bukti pk kajian laporan nomor: lp pb kab atas dugaan pelanggaran penggunaan kendaraan dinas pada kegiatan kampanye paslon nomor urut sahaya)bukan merupakan permohonan tentang perselisihan hasil pemilihan, pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai adanya selisih hasil perolehan suara, serta hanya memuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dan atau pihak terkait. sementara itu, menurut pihak terkait, pemohon serta tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara rinci perihal adanya kesalahan penghitungan suara3i3nggalnggala tahun diumumkan oleh memohon berdasarkanrabu, tanggal juli pukul wib: kamis, tanggal juli pukul wib, dan jumatterhadap tenggang waktu pengajuan permohonan guo, memohon dan pihak terkait telah mengajukan eksepsi berkenaan dengan perbaikan permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut memohon dan pihak terkait telah melampaui tenggang waktu untuk melakukan perbaikan. terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait tersebut, mahkamah berpendapat bahwa perbaikan permohonan yang oleh memohon dan pihak terkait dianggap sebagai perbaikan permohonan yang ketiga sesungguhnya adalah tidak terdapat perbedaan substansial, bahkan jika diperbandingkan dengan permohonan pemohon yang pertama kali diajukan mahkamah, sehingga relatif tidak membawa pengaruh apapun terhadap memohon maupun pihak terkait. adapun yang oleh memohon dan pihak terkait dianggap sebagai perbaikan permohonan yang ketiga, bagi mahkamah permohonan dimaksud sesungguhnya adalah sekadar konvoi minor dari permohonan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu tanggal juli dengan demikian, eksepsi memohon dan pihak terkait berkenaan dengan hal guo adalah tidak beralasan menurut hukum.dantoertanggal februari menyatakan pasangan vera elena larung, s.e. dan taufik burhan, pd, m.s. merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten donggala: divide bukti bukti ta. bukti pt sertatanggal pebruari menyatakan bahwa vera elena larung, s.e. dan taufik burhan, pd, m.s. adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten donggaladonggaladonggala menurut pemohon adalah (dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puldonggala tahun adalah (dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh) jiwa, sehingga jumlah penduduk kabupaten donggalanggalonggaladonggaldengan (rami butana atas taufik burhan, pd, elite jar dengan mohamad yasin pataka, s.e., m.m bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dalam pemilukada kabupaten donggala tahun dengan jumlah penduduk jiwa, sehingga masuk prosentase bahwa meski perbedaan persentase terpaut jauh, namun kami tetap mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil rekaliputasi penghitungan suara guo disebabkan adanya sejumlah pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. bahwa penetapan dan besarnya jumlah selisih dari hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh kpu sekaligus sebagai syarat formal didalam mengajukan keberatan mengenai tentang penetapan hasil perhitungan suara pada pemilukada tahun adalah selain kurang tepat, juga cenderung mendidik sekaligus mengajak masyarakat, lebih lebih terhadap seluruh kontestan pemilukada untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran yang bertujuan (tujuan utama) untuk meraihmemperoleh suara yang sebanyak banyaknya (lebih banyak), yang menurut yurisprudensi mahkamah dapat dibatalkan perolehan suara secara tidak jujur tesebut divide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi juncto putusan mahkamah nomor php.d vi bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah guo, mahkamah telah bersikapdonggalmenjadi lebih tepat jika mengadili hasil pemilihan umum dan bukan sebagai peradilan yang hanya menghitung angka angka yang merupakanihan kepala daerah: membiarkan kecurangan dan pelanggaran terjadi. bahwa dengan alasan dan argumentasi hukum sebagaimana tersebut atas, maka pemohon dalam perkara guo adalah pihak yang memiliki legal standing untuk menggugat atau setidak tidaknya kedudukan hukum legal standing) pemohon sebagai pemohon telah terpenuhi secara formal. ii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan tahun juncto pmk juncto pmkonggala nomor hk. kpt kpu.kab vii tertanggal juli yang diumumkan pada hari rabu, tanggal juli pukul wita. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemohon, permohonan guobupati wakil bupati dalam pemilukada kabupaten donggala tahun (vide bukti p 1j, yaitu sebagai berikut: no| nama pasangan calon suara drg. anita bugiswaty noerdin, kes dengan abdul rahman, s.t, iai drs. kauman massa. sh. dengan vera elena larung, s.e. dengan idham pagaluma, s.h. dengan mohamad yasin pataka, se. berdasarkan tabel atas pemohon pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut vera elena larung, s.e. dan taufik burhan, pd, sij berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak suara. bahwa oleh karenadan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan mabupati wakil bupati nomor urut bilamana tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, maka sesungguhnya perolehan suara pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bentuk tabel berikut ini: no) nama pasangan calon serasah drg. anita bugiswaty noerdin, kes dengan abdul rahman, st,iai lho yan jangan moh. yasin, sos yamembutan spam jarak soo taufik burhan, pd, idham pagaluma, s.h. dengan atau bahwa adapun bentuk dan jenis pelanggaran dan kecurangan yang secara nyata telah dilakukan oleh pihak memohon sebagaimana akan diuraikan berikut ini: iva. dkpp hukum memohon karena pelanggaran penetapan tahapan pemilukada bahwa memohon kpu kabupaten donggala) telah dihukum oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) (vide bukti telah sejak awal tahapan pemilukada kabupaten donggala tahun telah melakukan pelanggaran tahap penentuan jadwal tahapan pemilukada yang harus dilaksanakan oleh setiap pasangan calon bupati wakil bupati dalam pemilukada kabupaten donggala tahun disebabkan masukan dan tanggapan masyarakat atas bakal pasangan calon tidak dimasukkan dalam website kpu donggala yang melanggar asas keterbukaan bagi penyelenggara pemilu (vide huruf tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. bahwa dengan adanya tindakan memohon sebagaimana tersebut atas, maka jelas jelas tindakan memohon tersebut telah melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku, termasuk pelanggaran terhadap kode etika penyelenggara pemilu, hal ini sesuai dengan putusan dkpp nomor: dkpp pke vii terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh kpu donggala (vide bukti bahwa fakta sebagai mana tersebut atas, maka memohon terbukti telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaran pemilukada kabupaten donggala tahun iv. memohon abaikan rekomendasi bawaslu kabupaten donggala bahwa memohon selaku penyelenggara pemilukada secara nyata telah melanggar beberapa azas pemilukada yang secara tegas telah diatur didalam undang undang, khususnya telah melanggar azas kepastian hukum dan azas keterbukaan, efesiensi serta akuntabel: bahwa hal ini dapat dibuktikan oleh pemohon, yakni dengan ditemukannya beberapa keberatan yang telah diajukan oleh pemohon, namun tidak ditanggapi atau tidak dihiraukan oleh memohon, bahkan terhadap adanya surat rekomendasi yang telah diajukan oleh pihak bawaslu kabupaten donggala, juga secara nyata diabaikan oleh memohon. bahwa fakta yang sedemikian tersebut, jelas jelas sangat merugikan pihak pemohon dan sekaligus menguntungkan bagi salah satu pasangan calon lainnya, dimana hal ini pun secara signifikan sangatlah mempengaruhi hasil perolehan suara bagi pemohon. iv. pemilih terdaftar dalam dpt tidak mendapat undangan memilih formulir c6) bahwa memohon selaku penyelenggara pemilurio pakaianooltombusaborlobaterdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka pemohon telah kehilangan suara pemilih potensial sekitar suara pemilih. iv. kisruh dpt iv4.a bahwa ditemukan sebanyak pemilih dalam dpt dengan nomor induk kependudukan nik) yang sama dipakai oleh beberapa orang bukti iv. .b. sebanyak orang telah menggunakan nama dan nomor induk kependudukan nik) yang sama. iv. .c. terdapatnya sejumlah nama yang terdapat didalam dpt yang tidak memiliki nomor induk kependudukan nik) sebanyak orang dan tidak memiliki surat keterangan. bahwa fakta fakta hukum tersebut atas memperlihatkan ketidak asahan penyelenggaraan pemilukada kabupaten donggala tahun iv. keterlibatan kepala desa aparat desa serta aparatur sipil negara bahwa pemohon memiliki bukti terkait dengan ketidak netral sejumlah kepala desa dan jajarannya serta aparatur sipil negara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut drs. kauman massa. s.h dan moh. yasin, sos dalam pemilukada kabupaten donggala tahun pemohon akan membuktikan hal tersebut dalam sidang mahkamah. bahwa pasangan calon bupati dan wakilbukti p 117j. bahwa keterlibatan aparatur penyelenggara negara juga terjadi wilayah kecamatan riopakava, dimana dalam proses pemasangan alat peraga milik pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut telah melibatkan camat riopakava bukti p 15j. bahwa karena keterlibatan dalamnomor urut maka kepala desa saloka dihukum percobaan oleh pengadilan negeri donggala bukti p 16j|. bahwabukti p 17j. iv. bahwamilik laki laki perempuan tidak sama dengan suara sah suara tidak sah. bahwa tindakan memohon yang telah dengan sengaja menjadikan surat suara yang diterima ditambah cadangan adalah tidaklah sama dengan total suara yang ada bukti bahwa tindakan memohon guo merupakan perbuatan melawan hukum serta sikap tidak profesionalnya tersohor. ivdalam proses pemilukada kabupaten donggala, secara nyata telah terjadi kecurangan atau pelanggaran pemilu, yang dilakukan oleh pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut atas nama drs. kauman massa. s.h dengan moh. yasin, sos. bahwa dari beberapa pelanggaran pelanggaran dan kecurangan kecurangan yang telah dikemukakan oleh pemohon sebagai mana tersebut atas, yang menghilangkan potensi perolehan suara pemohon, sehingga perolehan suara perolehan pemohon seharusnya adalah berikut ini: no| nama pasangan calon suara yo drg. anita bugiswaty noerdin, kes dengan abdul rahman, s.t., iai drs. kauman massa. dengan vera elena larung, dengan taufik burhan, pd, idham pagaluma, dengan mohamad yasin pataka, se. total suara sahagarabupaten donggala nomor hk. kpt kpu.kab vii ter tanggal junbupati dan wakil bupati donggala tahun memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten donggala untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh wilayah kabupaten donggala, atau setidak tidaknya: menetapkan perolehan jumlah suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kab, donggala tahun dalam keputusan kpu donggala adalah sebagai berikut: no| nama pasangan calon serasah| ' ' ' drg. anita bugiswaty noerdin, kes dengan abdul rahman, st, iai membaca dan mendengar keterangan panitia pengawas pemilihan kabupaten donggala, memeriksa bukti bukti para pihakpermohonan pemohon dalam perkara guo adalah mengenai perkara perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kab. donggala tahun bahwa mahkamah perlu mengenyamping terlebih dahulu ketentuan guna memeriksa permohonan guo, bahwa berdasarkan uraian tersebut dinggala tahun yang saat ini diajukan oleh pemohon. nan dengan yam dumanspamsi |laser s0. taufik burhan, pd, idham pagaluma, pataka, se. total suara sah menetapkan pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh surat sah terbanyak, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten donggala untuk melaksanakan putusan ini: atau jika mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang onggala nomor hk. kpt kpu.kab!!berita acara rapat pleno terbuka kpu kabupaten donggala nomor: ba kpu.kab! i1vi1 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten donggala tahun buktisurat model db kwk), bukti fotokopi surat ketua panitia pengawas pemilihan umum kabupaten donggala, nomor k.st pm. vi1 tertanggal juli perihal rekomendasi, bukti fotokopi catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksifotokopi putusan dkpp nomor dkpp pke vii bukti p ga dokumen bukti selisih formulir c1 kwk pilkada kab. donggala tahun bukti fotokopi daftar perbandingan selisih dpt model kwk dan dpt kpu kabupaten donggala, bukti fotokopi informasi gambar foto hasil elektronik tentang penggunaan fasilitas negara oleh salah satu pasangan: bukti fotokopi surat panitia pelaksana pengukuhan barisan relawan kauman (berkah) nomor barak lt v tertanggal mei bukti fotokopi informasi gambar foto hasil elektronik tentang keterlibatan camat dan kepala desa serta asn dalam proses pemilukada yang digunakan oleh salah satu pasangan calon atas nama kauman massa dan moh yasin:penggunaan fasilitas negara oleh salah satu pasangan bukti surat tim pemenangan veneta, pasangan calon vera elena larung, taufik burhan, si , kabupaten donggala tahun nomor: lap vegetasi tanggal juli perihal: laporan kecurangan permohonan psu , ditujukan kepada ketua bawaslu kab. donggala. bukti p 14a dokumen dpt ganda nik sama dan nama yang sama sebanyak orang bukti p 14b dokumen dpt yang tidak memiliki nik dan tidak lengkap sebanyak bukti p 14c dokumen satu nik digunakan oleh beberapa orang sebanyak bukti surat bawaslu kabupaten donggala, nomor k .st pm. vii tanggal juli perihal: rekomendasi, ditujukan kepada ketua kpu donggala, memuat hal hal berikut ini: meminta kepada kpu kabupaten donggala untuk melakukan penelusuran terhadap pendisbusrian form c6 kwk, meminta kepada kpu kabupaten donggala untuk memastikan bahwa pemilih tms tidak mendapat c6, meminta kepada kpu kabupaten donggala untuk menyinkronkan daftar hadir pemilih) setiap tps dengan jumlah surat suara yang digunakan, memastikan keakuratan hasil perolehan suara setiap tps, meminta kepada kpu kabupaten donggala untuk dapat menjelaskan dengan transparan terkait dengan pokok keberatan atas dugaan peredaran kotak suara seperti yang digunakan tim paslon veneta dan ar rahman: panwaslih kabupaten donggala akan menindak lanjuti apabila terdapat pelanggaran dalam proses pemungutan suara semua tingkatan, bilamana terdapat pelanggaran dalam proses dimaksud atas agar kpu menghentikan proses rekapitulasi suara tingkat kpu kabupaten. bukti surat undangan panitia pelaksana pengukuhan barisan relawan kauman barak , nomor: barak lt v tanggal mei perihal undangan. surat undangan guo juga ditandatangani oleh camat single, drs. pangeran page, bone model db2 kaki, tanggal juli diajukan oleh saksi mandat dari pasangan calon nomor urut velata" pemohon). bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh fahmi tertanggal juli dengan pembukuan oleh notaris faizal zubir palu, yang pada pokoknya menyatakan camat banawa selatan mengintimidasi para pegawai kecamatanila ingin tetap dibayar motornya. bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh mansur tondalabua tertanggal juli dengan pembukuan oleh notaris faizal zubir palu, yang pada pokoknya menyatakan calon bupati kauman massa mengancam mansur akan dipindah tugas tempat wilayah kecamatan yang jauh terisolir dari donggala, yaitu kecamatan pinembani, jika tidak memilih pasangan calon nomor urut peraih suara terbanyak, atau pihak terkait).kuning, md. kebmaman, md. kep. surat keputusan bupati donggala provinsi sulawesi bukti tengah nomor bpsdm ifitrah indramayu, md. keb. bukti foto baliho pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut menggunakan tagline pemerintah kabupaten donggala, yaitu semasa maipiapa, artinya siapa lagi, kapan lagi , untuk menggairahkan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan daerah. bukti foto ambulance milik pemerintah kabupaten donggala juga menggunakan tagline semasa, maipiapa . bukti foto pelabuhan laut donggala port donggala milik pemerintah kabupaten donggala juga menggunakan tagline semasa, maipiapa . bukti rekaman pidato calon bupati petahana kauman massa dalam acara pesta perkawinan desa kalibaru kecamatan single tambusabora, tanggal april bukti berita laman pemerintah kabupaten donggala, bbkgarpujagasides , tertanggal november memberitakan kegiatan bantuan social oleh bupati kauman massa dengan menyertakan tagline semasa maipiapa , yang kemudian juga dipakai kauman massa dalam kegiatan kampanye sebagai pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten donggala tahun bukti berita laman pemda kabupaten donggala, acara kebyar ups s swab di kecamatan senja, tanggal september memberikan kegiatan bupati donggala kauman massa (kemudian calon bupati petahana donggala nomor urut bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh najwa tertanggal juli dengan pembukuan oleh notaris faizal zubir palu, yang pada pokoknya menyatakan ketua kpps desa pangalasiang yang datang mengambil kembali surat undangan memilih surat c6) dengan tidak wajib memilih didesa tersebut, sehingga najwa dan keluarga seamirudin tertanggal juli dengan pembukuan oleh notaris faizal zubir palu, yang pada pokoknya menyatakan didusun munte desa pangalasiang banyak pemilih yang tidak diketahui nama dan orangnya terdaftar dalam dpt, banyak dpt ganda, orang yang meninggal masih terdaftar dalam dpt dan banyak yang tidak mendapat form surat panggilan) sehingga diindikasikan penyalahgunaan digunakan untuk kepentingan tertentu dan rusli bantalansegala urusan didesa tidak dilayani. bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh kamalpetik dan yang membawa ktp elektronik tidak diterima pada saat pencoblosan, sehingga banyak pemilihilyas tm.datusaloka. bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh abjad larungukti surat pernyataan yang ditandatangani agustadan petugas ppsmaka bantuan yang telah diberikan akan ditarik dan bagi yang memilih paslon lain maka tidak akan diberikan beras raskin. bukti surat pernyataan yang ditandatangani eddy purwantousun desa bukit harapan kecamatan sooldengan dalil atas perintah camat sooldengan dalil bahwa tiang listrik yang dibangun didesa bombana adalah hasil usaha dari bapak kauman massa paslon nomor urut dan jika tidak memilih paslon nomor urut maka pembangunan jaringan listrik tidak akan dilanjutkan.merintahkan yang bersangkutan untuk memasang poster dan apk pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut kauman massa moh. yasin peraih suara terbanyak) dan mengambil poster dan apl tersebut dari rumah camat rio pakaian. bukti berita laman media elektronik portal sulawesi.com, donggala berpotensi lakukan pemilihan suara ulang tertanggal juli memberitakan statemen ketua bawaslu kabupaten donggala moh. rizki, yang menyatakan bahwa pilkada kabupaten donggala berpotensi lakukan pemilihan suara ulang karena banyaknya dugaan pelanggaran sebelum dan sesudah hari pemilihan yang yang lakukan oleh paslon petahana pihak terkait) dan kpu kab. donggala pihak memohondonggala tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa dalil dalil dalam pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada mahkamah bukan merupakmaksud dalam ketentual ini dikarenakan semua dalil dalil dalam pokok permohonan pemohon hanya menjelaskan secara singkat dan tidak jelas sepanjang mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif oleh memohon dan atau pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala nomor urut atas nama drs. kauman massa, dengan moh. yasin, sosihak terkait): bahwa pemohon dalam pokok permohonannya tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai adanya selisih hasil perolehan suara antara pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala nomor urut pemohon) dengan pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara sah terbanyak pertama pihak terkait), sebagaimana surat keputusan yang telah ditetapkan oleh memohon melaluibahwa pemohon dalam pokok permohonannya semata mata menjelaskan secara singkat dan tidak jelas mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dan atau pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala nomor urut tetapi tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya kesalahan penghitungan hasil perolehan suara antara peraih suara terbanyak pasangan calon nomor urut dengan hasil perolehan suara pemohon yang telah ditetapkan oleh memohon. dengan demikian menurut memohon, permohonan guo bukan merupakan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksudatas dasar uraian tersebut pada angka sampai dengan angka atas, maka sudah sepatutnyalah apabila memohon berpendapat bahwa materi dalam pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon bukan kewenangan mahkamah konstitusiengan alasan alasan sebagai berikut bahwa dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten donggala tahun jumlah penduduk kabupaten donggala pada semester tahun adalah sebanyak (dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua) jiwa sesuai surat dinas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil) kabupaten donggala yang disampaikan kepada memohon dengan surat nomor: disdukcapil vii tanggal juli perihal: data jumlah penduduk kabupaten donggala bukti tb ),:telah secara tegas disebutkan bahwa pada kabupaten kota dengan jumlah penduduk sebanyak (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan (lima ratus ribu) ji cast memohon: bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten donggala memohon) nomor:maka jumlah perolehan suara sah masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala tahun adalah sebagaimana tabel berikut ini nama pasangan calon nomor jumlah bupati dan wakil bupati urut perolehan donggala tahun suara sah (drg. anita bugiswaty noerdin, kes dengan abdul rahman, st., iai drs. kauman massa, dengan moh. yasin, sos vera elena larung, dengan taufik burhan, pd., idham pagaluma, dengan mohamad yasin pataka, se., jumlah seluruh suara sah bahwa dari tabel jumlah perolehan suara sah masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala tahun sebagaimana tersebut pada angka maka cara menentukansesuai ketentuan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun adalah sebagai berikut suara sah suara hal ini berarti bahwa pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun, apabila selisih hasil penghitungan suara paling banyak (dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) suaradalam perkara ago,nomor urut pemohon) yang memperoleh suara terbanyak kedua, dapat dihitung sebagai berikut: paslon nomor urut suara y2) bahwa berdasarkan uraian pada angka selisih perolehan suara antarabupati dan wakil bupati donggala nomor urut pemohon) yang memperoleh suara sah terbanyak kedua adalah sebanyak (sebelas ribu seratus sembilan puluh tujuh) suara sah atau setara dengan (tujuh koma tiga persen). jumlah selisih perolehan suara pemohon melebihi batas maksimumbahwa mahkamah konstitusi telah mempertimbangkan ketentuan undang undang nomor tahun (sekarang telah diubah dengan undang undang nomor tahun dalam berbagai putusannya, diantaranya adalah putusan mahkamah konstitusi nomor: php.bup xiv dalam pertimbangan hukumnya mahkamah berpendapat bahwa "." selanjutnya dalam putusan yang sama, mahkamah berpendapat bahwa "salah: tenggang waktu pengajuan permohonan (vide |: b.j: dan,selain itu pula, mahkamah menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan dan pmk (sekarang menjadi pmk maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara guo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksu" bahwa selain putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv putusan yang berkaitan dengan ketentuan huruf undang undang nomor tahun juncto huruf pmk ditemukan pula dalammorowali utara, juncto putusan mahkamah nomor php.gub xiv pada sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengahsigi junctotolitoli): bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut pada angka sampai dengan angka diatas, maka menurut memohon, permohonandiajukan oleh pemohon, tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga mutasi mutans tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon sebagaimana dalamolehnya itu, patula menurut hukum apabila mahkamah konstitusi.: tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa menurut memohon, perbaikan ketiga permohonan pemohon yang masukkan oleh pemohon pada tanggal juli pukul wib, adalah telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun hal ini didasarkan pada alasan alasan sebagai berikut:oleh memohon adalah pada tanggal juli pukul waktu indonesia tengah wita). hal ini berarti tenggang waktu (tiga) hari kerja untukdonggala tahun adalah sampai dengan tanggal juli pukul wita.: pan.mk bukti td. bahwa tenggang waktu penyerahan perbaikan kelengkapan permohonan oleh pemohon sebagaimanamohon menyerahkan perbaikan kelengkapan permohonan kepada mahkamah konstitusi pada tanggal juli pukul wib sesuai tanda terima berkas perkara nomor pan.mk tertanggal juli bukti td. kemudian registrasi dengan nomor php.bup xvi penyerahan perbaikan kelengkapan permohonan oleh pemohon telah melewati tenggang waktutelah melewati tenggang waktu", maka sudah sepatutnyalah apabila mahkamah konstitusi menyatakan bahwa perbaikan permohonan oleh pemohon dalam perkara ago tidak dapat diterima dengan merujuk pada bahwa pemohon dalam pokok permohonannya pada tabel perolehan suara versi pemohon halaman pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail bagaimana, tps mana, desa mana, dikecamatan mana dan dasar hukum apa yang dijadikan alasan sehingga dalam dalil pemohon terjadi pengurangan perolehan suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) sehingga menjadi y9): bahwa dalil permohonan pemohon tidak jelas kabur obscura libel) karena antara polita dan petit saling bertentangan atau tidak menunjukkan adanya sebab akibat, hal ini didasarkan karena dalam dalil permohonan pemohon mempersoalkan tentang dugaan pada angka (tiga) pemohon memohon kepada mahkamah untuk menetapkan perolehan jumlah suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten donggala tahun menurut versi pemohon tanpa menjelaskan secara tepat, benar dan akurat dimana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh memohon, serta secara detail tps mana dan desa mana terjadi kesalahan penghitungan suara itu terjadi dan secara nyata merugikan pemohon.: bahwa pemohon tidak dapat menguraikan dalilnya bagaimana melakukan penghitungan suara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, tetapi pemohon sedemikian rupa dengan sengaja langsung mengurangi perolehan suara pihak terkait pasangan calon nomor urut yang sebelumnya adalah peraih suara terbanyak menjadi lebih kecil serta menempatkan perolehan suara pemohon menjadi lebih besar dan menjadi peraih suara terbanyak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten donggala tahun bahwa dalil pemohon sepanjang mengenai putusan dkpp nomor dkpp pke vii yang menjatuhkan putusan berupa teguran kepada memohon, pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan relevansi putusan dkpp ago dengan perolehan suara pemohon dalam pilkada kabupaten donggala tahun mulai pelaksanaan proses pemilihan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan keputusan kpu kabupaten donggala memohon)).: bahwa dalil pemohon halaman sepanjang mengenai memohon abaikan rekomendasi bawaslu kabupaten donggala , juga adalah dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak dapat menyebutkan rekomendasi bawaslu kabupaten donggala yang mana yang telah diabaikan oleh memohon, sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon: bahwa dalil pemohon pada halaman sepanjang mengenai pemilih terdaftar dalam dpt tidak mendapatkan undangan memilih formulir c6) , adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas dan pasti tps berapa dan desa kelurahan mana terdapat pemilih yang tidak mendapatkan formulir c6e kwk locus teliti tidak jelas kabur): bahwa dalil pemohon sepanjang mengenai kisruh dpt halaman s d halaman adalah dalil yang tidak dilandasi oleh bukti yang cukup serta tidak beralasan hukum untuk dijadikan dasar dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun mengenai adanya dugaan dpt ganda, penggunaan nama dan nik yang sama, dan pemilih dalam dpt tidak memiliki nik, telah ditindaklanjuti oleh memohon sebelum memohon menerima rekomendasi dari bawaslu kabupaten donggala sesuai surat memohon nomor pl. sd kpu.kali!vi perihal tindak lanjut pemilih ganda dalam dpt pilkada donggala tahun tanggal juni bukti tb ).: bahwa pemohon seharusnyayang memohon kutip, bahwa dalil pemohon sepanjang mengenai keterlibatan kepala desa aparat desa serta aparatur sipil negara , adalah dalil yang tidak beralasan dan patut dikesampingkan. dalil keberatan pemohon merupakanpemeriksaannya bukan merupakan domain kewenangan mahkamah.: bahwa dalil pemohon sepanjang mengenai ditemukannya jumlah surat suara diterima cadangan tidak sama dengan total suara yang ada serta ditemukannya pengguna hak pilih laki lakperempuan tidak sama dengan suara sah suara tidak sah , adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. pemohon tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan menguraikan secara rinci tps berapa dan desa kelurahan serta kecamatan mana ditemukan hal tersebut locus teliti tidak jelas kabur), bahwa dalil pemohon sepanjangadalah dalil yang tidak jelas dan patut dikesampingkan. pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi. lagipula mengenai hal ini,bukan merupakan obyek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain kewenangan mahkamah. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut tersebut atas, menurut memohon segala dalil dalil dalam pokok permohonan pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan kabur obscura libel) karena tidak memiliki relevansi dengan persoalan keberatan mengenai hasil penghitungan suara serta bukan merupakan obyek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain kewenangan mahkamahatula menurut hukum apabila mahkamah konstitusi yang mengadili dan memeriksa perkara ii. dalam pokok permohonan bahwa sebelum pemohon menguraikan materi dalam pokok permohonannya, yang memohon kutip pada pokoknya sebagai berikutpelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis,calon bupati wakil bupati nomor urut bahwa selanjutnya menurut pemohon, bilamana tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif, maka sesungguhnya perolehan suara pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bentuk table berikut ini nol. mematesngancaon suara grid asa kes dengan abdul rahman, st, iai #epserkanbdnesia mohamad yasin pataka, se., bahwa terhadap dalil pemohon ini, memohon memberikan jawaban sebagai berikut. dalam pokok perkara ago,telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten donggala tahun secara serentak dengan berpegang pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam perundang undangan, bahwa selama berlangsungnya. tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahunsecara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil perolehan suara setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala: bahwa dalam proses penetapan pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun memohon pada awalnya menetapkan (tiga) pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan berdasarkan keputusan memohon nomor: hk. kpt kpu.kabin(tiga) pasangan calon tersebut masing masing atas nama: vera larung, dengan taufik burhan, pd., yang diajukan oleh gabungan partai politik yakni sebagai berikut partai golongan karya golkar), partai kebangkitan bangsa pkb), dan, partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi).: drs. kauman massa, dengan moh. yasin, sos yang diajukan oleh gabungan partai politik sebagai berikut partai nasional demokrat nas dem), partai gerakkan indonesia raya gerindra partai keadilan sejahtera pks) partai persatuan pembangunan ppp): dan, partai amanat nasional pan).: drg. anita bugiswaty noerdin, kes dengan abdul rahman, st., iai yang diajukan oleh gabungan partai politik sebagai berikut: partai demokrasi indonesia perjuangan pdip): dan: partai hati nurani hanura).: . bahwa kemudian terhadap ketiga pasangan calon tersebut, telah ditetapkan nomor urut masing masing berdasarkan surat keputusan memohon nomor:yaitu sebagaimana table berikut ini dengan abdul rahman, st., aia sos burhan, pd., bahwa terhadap permohonan pemilihan sengketa satu bakal pasangan calon perseorangan, bawaslu kabupaten donggala telah menetapkan putusan nomor: ps pb tanggal februari bukti ta memohon kemudian menindak lanjuti putusan ago dengan kembali melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen perbaikan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama idham pagaluma, dengan mohamad yasin, se., mm., bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh memohon, bakal pasangan calon perseorangan atas nama idham pagaluma, dengan mohamad yasin, pataka, se, memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan jumlah minimal sebaran dukungan berdasarkan berita acara rekapitulasi dukungbukti ta kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilihan berdasarkan keputusan memohon nomor hk. kpt kpu.kabdengan nomor urut sesuai keputusan memohon nomor hk. kpt kpu.kab! tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten donggala nomor hk. kpt kpu.kab!!iehingga dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun diikuti oleh (empat) pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten donggala tahun bahwa dalil pemohon pada pokoknya sepanjang mengenai memohon secara terstruktur, sistematis, dan massif telah melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam proses pengadaan dan pendistribusian logistik, dengan tidak mendistribusikan formulir surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model c6e kwk) , merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur. pemohon dalam permohonannya tidak dapat menyebutkan dan menguraikan kapan dan dimana terjadi peristiwa yang didalilkan, serta tidak pula menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala. faktanya adalah proses pengadaan dan pendistribusian logistik berupa formulir model c6 kwk telah dilakukan oleh memohon kepada semua kpps melalui ppk dan pps se kabupaten donggala sesuai berita acara serah terima barang logistik pilkada tahun bukti tf. 001j. dengan demikian dalil pemohon sepanjang memohon melakukan pelanggaran. dan kecurangan dalam proses pengadaan dan pendistribusian logistik sangat tidak beralasan secara hukum.: bahwa pada masa kampanye yang dimulai pada tanggal februari sampai dengan tanggal juni memohon sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran dan kecurangan yang dapat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala sebagaimana dikalikan pemohon. menurut memohon, dalil pemohon ago adalah mengada ngada karena tidak disertai dengan bukti valid yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. lagipula, dalil sepanjang mengenai hal ini bukanlah domain mahkamah untuk memeriksa dan menghadirinya melainkan domain panas kabupaten donggala apabila bersifat pelanggaran adminstrasi', bahwa pada tahap pemungutan dan penghitungan suara,dapat mempengaruhi hasil perolehan suara setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala tahun sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. hal ini dapat terlihat dalam formulir( model c1 kwk) masing masing tps kabupaten donggala tidak satu pun hasil perolehan suara sah dari setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala mengalami perubahan, bahwa berdasarkan uraian jawaban memohon atas, dalil pemohon guo tidak dilandasi oleh fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. maka menurut memohon, dalil pemohon adalah tidak benar serta kabur, sehingga beralasan hukum apabila dalil pemohon untuk tolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai bentuk dan jenis pelanggaran dan kecurangan yang secara nyata telah dilakukan oleh pihak memohon , dapat diberikan jawaban secara sistematis sebagai berikut: dkpp hukum memohon karena pelanggaran tahapan pemilukada terhadap dalil pemohon dalam pokok permohonan angka romawi iv. memohon memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa putusan dkpp nomor dkpp pke vii yang telah menjatuhkan sanksi. putusan dkpp ago sama sekali tidak ada relevansinya dengan perselisihan hasil perolehan suarayang seharusnya menjadi objek dari permohonan pemohon guo bahwa dugaan pelanggaran kode etik yang dijatuhkan sanksi oleh dkpp adalah pelanggaran yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya secara tepat waktu salah satu bagian dari tahapan pencalonan yaitu. pengumuman ini sesuai dengan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati donggala seharusnya diumumkan pada tanggal februari sampai dengan tanggal februari tapi pada kenyataannya dilaksanakan oleh memohon pada tanggal februari pelanggaran tahapan yang dilakukan oleh memohon ini sesungguhnya bukanlah pelanggaran yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala tahun apalagi dengan mengingat bahwa memohon tetap melaksanakan tahapan ini meskipun telah melewati batas waktu (dua) hari dari jadwal tahapan yang telah ditetapkan, bahwa berdasarkan uraian tersebut pada huruf dan huruf maka atas dalil pemohon guo yang menghubungkan antara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh memohon dengan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun adalah tidak benar dan kabur, sehingga atas dalil pemohon guo sudah sepatutnyalah untuk ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.: il. memohon abaikan rekomendasi bawaslu kabupaten donggala bahwa uraian dalil pemohon dalam pokok permohonan pada angka romawi iv. yang terdiri dari huruf huruf dan huruf menurut memohon adalah. hal ini dapat dijelaskan pada jawaban memohon sebagai berikut:pada saat sebelum berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten donggala pada tanggal juli memohon tidak pernah menerima adanya keberatan apapun yang disampaikan atau diajukan oleh pemohon kepada memohon. satu satunya keberatan yang diterima oleh memohon dari pemohon adalah keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten donggala yang dituangkan oleh saki pemohon dalammodel db2 kwk) bukti td.saat ini, memohon hanya menerima (tiga) rekomendasi dari bawaslu kabupaten donggala. (tiga) rekomendasi yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten donggala kepada memohon, seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan surat memohon sebagai berikut surat kpu kabupaten donggala nomor pl. sd kpu.kab iv perihal tindak lanjut rekomendasi bawaslu kab. donggala tanggal april tentang penghapusan logo gambar parpol terhadap pasangan calon dalam alat peraga kampanye bukti ta surat kpu kabupaten donggalayang ditujukan kepada ppk se kabupaten donggala bukti ta dan: surat kpu kabupaten donggala nomor pl. sd kpu.kabivii perihalbukti td ).: bahwa berdasarkan penjelasan pada jawaban memohon atas dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam pokok permohonannya pada angka romawi iv. guo, sangat beralasan menurut hukum apabila dalil pemohon dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima, il. pemilih terdaftar dalam dpt tidak mendapat undangan memilih formulir c6) bahwa menurut memohon, dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam pokok permohonan pada angka romawi iv. huruf huruf huruf dan huruf adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. pemohon dalam dalil permohonannya tidak secara jelas dan terinci menyebutkan desa mana dan tps berapa terdapat pemilih terdaftar dalam dpt yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model c6 kwk), pemohon hanya menyebutkan nama kecamatannya yaitu kecamatan rio pakaian sekitar pemilih: kecamatan sool sekitar pemilih: cc. kecamatan single sekitar pemilih: kecamatan single tombusabora sekitar pemilih: kecamatan single lobata sekitar pemilih.: jumlah yang didalilkan pemohon hanya atas dasar perkiraan kemudian mengklaim bahwa pemohon telah kehilangan suara pemilih potensial sekitar (lima ribu lima ratus) pemilih bahwa terhadap dalil pemohon yang mengklaim telah kehilangan suara pemilih potensial sekitar (lima ribu lima ratus) sebagai akibat tidak terdistribusinya formulir model c6e kwk kepada pemilih (lima) kecamatan sebagaimana yang telah disebutkan atas, maka memohon dapat membantahnya dengan menguraikan jawaban sebagai berikut bahwa jumlah formulir surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model c6e kwk) yang tidak terdistribusi kepada masing masing pemilih yang terdaftar dalam dpt kecamatan rio pakaian, kecamatan sool, kecamatan single, kecamatan single tombusabora, dan kecamatan single lobata dapat dilihat dalam formulir. model d1 kwk berita acara pengembalian surat pemberitahuan model c6 kwk yang tidak terdistribusi) pada masing masing desa (lima) kecamatan (bundel bukti tf. bahwa apabila masih terdapat formulir model c6 kwk yang tidak terdistribusi kepada sebagian pemilih yang terdaftar dalam dpt sampai dengan (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, makahal telah tegas diatur dalamkwk, pemilih yang bersangkutan dapat memintadonggalalakukan koreksi terhadap penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten donggala yang penuh kecurangan dan cacat hukum dan cacat administrasi sejak awal pelaksanaan pemilukada kabupaten donggala tahundonggaladidonggala, kabupaten donggaldonggala,: bahwa dalil pemohon yang menghubungkan tidak terdistribusinya sebagian formulir model c6e kwk kepada pemilih yang terdaftar dalam dpt (kecamatan) yang mengakibatkan hilangnya suara pemilih potensial pemohon sekitar (lima ribu lima ratus), adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan. menurut memohon, pemilih yang terdaftar dalam dpt dan belum menerima formulir model c6 kwk sampai dengan hari pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya tps yang bersangkutan. hal ini sangat jelas termuat dalam ketentuan peraturan kpu nomor tahun yang menyatakan bahwa" bahwa berdasarkan jawaban memohon yang telah diuraikan atas, maka dalil pemohon sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. iv. kisruh dpt bahwa atas dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada angka romawi iv. maka memohon dapat memberikan jawaban sebagai berikuttelah melaksanakan semua tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun sebagaimana terurai dalam table berikut: tahapan pemutakhiran data penyusunan daftar pemilih oleh penyampaian kepada pps '''''''' pemutakhiran teknis ppp penyusunan daftar pemilih hasil februari rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa kelurahan dan penyampaiannya maret2018 maret2018 maret penyampaiannya kepada kpu kabupaten rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai daftar misi maret pemilih sementara dps pengumuman dan tanggapan rekapitulasi dps hasil perbaikan tingkat desa kelurahan dan april april penyampaiannya beserta dpsapril april kpu kabupaten penyampaian rekapitulasi dps hasil perbaikan tingkat desa kelurahan dan dps hasil| april april perbaikan kepada kpu kabupaten |m. daftar pemilih tetap dpt) | . rekapitulasi dps hasil dpt bahwa dari table tersebut atas, tahapan rekapitulasi daftar pemilih sementara dps) pada pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun memohon dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara dps) pada tanggal maretbukti tb 00za) untuk menghadiri rekapitulasi dps sekaligus menetapkan jumlah rekapitulasi daftar pemilih sementara dengan keseluruhan jumlah pemilih dalam dps yang tetapkan oleh memohon yaitu sebanyak (seratus sembilan puluh sembilan ribu) pemilih sebagaimana tercantum dalam berita acara nomor pl. .1ba kpu kab l002b): bahwa memohon pada tanggal april memohonuntuk menghadiridonggala tahun dan sekaligus menetapkan jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) dengan keseluruhan jumlah pemilih dalam dpt yang ditetapkan oleh memohon yaitu sebanyak pemilih sebagaimana tercantum dalambahwa dalam penyusunan dan penetapan rekapitulasi dps dan dpt pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun memohon senantiasa melakukan koordinasi dengan disdukcapil kabupaten donggala sebagaimana diatur dalam dadapun dalil pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan sebanyak pemilih dalam dpt dengan nik yang sama dipakai oleh beberapa orang, sebanyak orang telah menggunakan nama dan nik yang sama, dan terdapat sejumlah nama yang terdapat didalam dpt yang tidak memiliki nik sebanyak orang dan tidak memiliki surat keterangan, maka dengan ini memohon dapat memberikan jawaban sebagai berikut: bahwa memohon sebelum hari pemungutan suara diundang oleh tim. fasilitasi dan sekretariat desk pilkada pemda kabupaten donggala untuk menghadiri rapat ruang kerja sekretaris daerah kabupaten donggala, dalam rapat tersebut, tim fasilitasi dan sekretariat desk pilkada pemda donggala yang dipimpin oleh sekretaris daerah kabupaten donggala menyampaikan kepada semua peserta rapat mengenai adanya dugaan dpt ganda. atas permintaan memohon kepada tim fasilitasi dan sekretariat desk pilkada kabupaten donggala, tim fasilitasi dan sekretariat desk pilkada kabupaten donggala memberikan dokumen salinan data dpt ganda tersebut kepada memohon, bahwa atas dasar dokumen salinan data dpt ganda yang diperoleh memohon dari tim fasilitasi dan sekretariat desk pilkada kabupaten donggala, maka memohon melakukan pencernaan atas indikasi adanya temuan dugaan dpt ganda tersebut, bahwa dalam melakukan pencernaan atas indikasi adanya temuan dugaan dpt ganda tersebut, memohon berkoordinasi dengan disdukcapil kabupaten donggala untuk menelusuri dugaan dpt ganda tersebut terutama yang berkaitan dengan adanya indikasi penggunaan nik yang sama oleh beberapa pemilih: bahwa selain berkoordinasi dengan disdukcapil kabupaten donggala sebagaimana dimaksud pada angka pada saat yang bersamaan memohon melakukan pula upaya tindakan pencegahan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan dugaan dpt ganda tersebut sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara tps berlangsung: bahwa upaya yang dilakukan oleh memohon terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan dugaan dpt ganda baik sebelum maupun pada saat berlangsungnya pemungutan suara tps, maka memohon menyampaikan surat kepada semua ppk dengan tembusan kepada masing masing pps dan kpps dengan surat memohon nomor pl. sd kpu.kab! vi perihal tindak lanjut pemilih ganda dalam dpt pilkada donggala tahun tanggal juni bukti tb bahwa pada tanggal juni setelah memohon menyampaikan surat kepada semua ppk sebagaimana dimaksud pada angka memohon menerima rekomendasi dari bawaslu kabupaten donggala yang berkaitan dengan pemilih ganda dalam dpt pilkada donggala tersebut dengan surat nomor k.st hm.o2. vi1 tanggal juni perihal rekomendasi, bahwa atas rekomendasi bawaslu kabupaten donggala sebagaimana dimaksud pada angka memohon telah menyampaikan kepada bawaslu kabupaten donggala mengenai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dengan surat memohon(vide bukti td. bahwa terhadap dalil pemohon tentang dalil kisruh dpt , seharusnya pemohon: bahwa atas uraian jawaban yang telah dikemukakan oleh memohon sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf atas, maka menurut memohon sangatlah tidak beralasan berdasarkan fakta hukum yang ada apabila pemohon mendalilkan bahwa akibat adanya kisruh dpt memperlihatkan ketidak asahan penyelenggaraan pemilukada kabupaten donggala tahun oleh karena itu atas dalil pemohon ini, menurut memohon sudah sepatutnya pula berdasarkan fakta yang bilamana dalil pemohon ini pun juga ditolak atau tidak dapat diterima: keterlibatan kepala desa aparat desa serta aparatur sipil negara. bahwa terhadap dalil pemohon dalam pokok permohonan pada angka romawi iv. dapat diberikan tanggapan oleh memohon sebagai berikut: bahwa atas dalil pemohon guo, menurut memohon adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena mengenai hal tersebut merupakan domain dari panas kabupaten donggala untuk menyelesaikannya. lagipula terhadap dalil guo, pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan keterkaitan antara dalil pemohon dengan perolehan suara pihak terkait paslon nomor urut sebaliknya justru pada daerah dan atau wilayah yang didalilkan tersebut, perolehan suara pemohon justru lebih besar dibanding perolehan suara pihak terkait nomor urut ).: pada angka romawi iv. guo, sudah sepatutnyalah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. vi. bahwa pada angka romawi iv. dalam pokok permohonannya, pemohon mengalikan bahw: bahwa terhadap dalil pemohon ini, memohon menyampaikan jawaban sebagai berikut: bahwa dalil pemohon ago, menurut memohon adalah tidak jelas dan kabur. hal ini dikarenakan pemohon tidak locus teliti tidak jelas kabur): bahwa seandainya pun pemohon dalam pokok permohonannya, maka beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik oleh pemohon adalah sebagai berikut bahwa dalam hal pada saat berlangsungnya proses penghitungan suara tps, saksiaka saksi pemohon dapat mengajukan keberatan dengan mengisimodel c2 kwk) yang telah disediakan oleh memohon masing masing tps bahwa oleh karena dalam formulir model c2 kwk semua tps tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon, maka menurut memohon, pemohon sejak dari awal yaitu sejak penghitungan perolehan suara tingkat tps dilaksanakan oleh kpps, pemohon telah menerima keseluruhan proses dan hasil penghitungan suara termasuk pengisian formulir model c kwk dan model c1 kwk tingkat tps yang dilakukan oleh kpps bahwa apabila pada tingkatan tps, maka seharusnya saksi pemohon pada saat berlangsungnya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat kecamatan dan kabupaten, mengajukan koreksi perbaikan secara berjenjang pula. dengan demikian jika ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan rekapitulasi dengan sendirinya telah diperbaiki baik pada tingkat kecamatan oleh ppk (formulir da kwk beserta laporannya) maupun pada tingkatan kabupaten oleh memohon sebagaimana formulir db1 kwk beserta lampiran bukti tb sebelum dituangkan dalam berita acara pleno rekapitulasi kabupaten tanggal juli bahwa berdasarkan) (enam) belas) kecamatan, memohon tidak menemukan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon, maka menurut memohon, keseluruhan proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah diterima dengan baik oleh pemohon bahwa berdasarkan jawaban memohon sebagaimana terurai pada huruf dan huruf angka sampai dengan angka tersebut atas, maka apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penulisanekanisme penyelesaiannya atau mekanisme perbaikan terhadap adanya kekeliruan atau kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat tps oleh kpps, tingkat kecamatan oleh ppk, sampai dengan tingkat kabupaten oleh memohon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan kpu nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun bahwa atas dasar uraian jawaban memohon tersebut atas, maka menurut memohon sudah sepatutnya pula apabila dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada angka romawi iv. dikesampingkan oleh mahkamah.: vii.terkait dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada angka romawi iv. memohon dapat memberikan jawaban bahwa atas dalil pemohonmemohon memberikan jawaban sebagai berikut: dalil pemohon sepanjang mengenai hal ini adalah tidak beralasan hukum. mengenai dalil guo merupakan domain dari panas kabupaten donggala untuk menyelesaikannya. lagipula pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan relevansi antara dalil pemohon dengan perolehan suara pihak terkait paslon nomor urut yang dapat mempengaruhi keterpilihan pemohon., sudah sepatutnyalah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. iii. petit bahwa berdasarkan uraian jawaban memohon baik dalam eksepsi syarat formal pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun maupun terhadap penyampaian jawaban memohon dalam pokok permohonan poleh bahwa memohon kpu kabupaten donggala) telah sejak awal tahapan pemilukada kabupaten donggala tahun telah melakukan pelanggaran terhadap perubahan jadwal tahapan yang harus diikuti oleh pasangan calon bupati wakil bupati dalam pemilukada kabupaten donggala tahun (vide bukti p 8j. memohon kpu kabupaten donggala) mengabaikan surat rekomendasi panas kabupaten donggala untuk menunda tahapan lanjutan pemilukada kabupaten donggala tanggal juli (vide bukti sehingga pelaksanaan pemilukada kabupaten donggala sejak awal tidak bisa dihindari penyelenggaraan pemilukada yang tidak jujur serta cacat hukum dan cacat administrasi, yaitu adanya permasalahan sebagai berikut: tidak tersalurnya undangan memilih c6.kwk kepada masyarakat pemilih yang terdaftar dalam dpt yang diperkirakan berkisar dari total jumlah pemilih yang dilakukan oleh perangkat penyelenggara tingkat kpps yang notabene hampir penyelenggara diatur dan diarahkan oleh perangkat desa kelurahan untuk membantu pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut drs. kauman massa. sh. moh. yasin, sos|. adanya temuan daftar pemilih tetap dpt) ganda yang ditengarai berjumlah bukti ditemukannya hasil perolehan suara dari tempat pemungutan suara tps) tidak sinkron dengan c1 kwk yang dipegang oleh saksi. indikasi manipulasi suara oleh kpps untuk memenangkan, merubah perolehan suara untuk pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut drs. kauman massa. sh. moh. yasin, sos|. rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat ppk juga dimanipulir. ini dibuktikan dengan penolakan penandatangan hasil pleno rekapitulasi tingkat ppk oleh saksi pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut dan pasangan calon bupati wakil memohon pada tanggal juli pukul waktu indonesia tengah wita) berikutmm. noerdin, mm.d. sebagai berikut: bukti ta surat keputusan kpuputusan bawaslu kabupaten donggala nomor register permohonan ps pb tanggal februari bukti ta berita acara rekapitulasi dukungan perbaiktanggal maret bukti ta surat: hk. kpt kpu.kab!! tentang perubahan atasurat kpu kabupaten donggala nomor pl. sd kpu.kab 1v perihal: tindak lanjut rekomendasi bawaslu kab. donggala tentang penghapusan logo gambar parpol terhadap pasangan calon dalam ala peraga kampanye, tanggal april bukti ta surat kpu kabupaten donggala nomor: pl. sd kpu.kab vi perihal:bukti tb surat dinas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil) kabupaten donggala nomor: disdukcapili vii tanggal juli perihal data jumlah penduduk kabupaten donggala bukti tb 002a daftar hadir rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara dps) pada tanggal maret bukti tb 002b berita acara nomor: pl. .1ba kpu kab l1surat kpu donggala nomor pl. sd kpu.kab vi perihal: tindak lanjut pemilih ganda dalam dpt pilkada donggala tahun tanggal juni bukti tbulir da1 kwk dan db kwk beserta lampiran) bukti td.(model db2 kwk) bukti tf. bundel berita acara serah terima barang logistik pilkada tahun dpt, c6 kwk, pulpen) se kabupaten donggala kecamatan bukti tf. daftar rekapitulasi berita acara pengembalian surat pemberitahuan model c6 kwk) yang tidak terdistribusi model d1 kwk) kecamatan (single, single tombusabora, single lobata, sool dan rio pakaian) bukti td. akta pengajuan permohonan pemohon nomor pan.mk tanggal juli pukul wib (online) bukti td. tanda terima berkas perkara nomor pan.mk tertanggal juli pukul wib bukti td. surat kpu kabupaten donggala nomor pl. sd kpu.kali vii perihal:donggala tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan alasankedua kali dengan undang undang nomor tahun (selanjutnya disebuttersebut atas, sejalan pula dengan ketenturinsipnya menyatabahwa semua materi dalil pemohon yang dikemukakan dalam permohonannya untuk mengajuksemata mata, sesungguhnya tidak termasuk atau bukanlah merupakan obyek dari perselisihan hasil pemilihan yang secara siginifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang undang nomor tahun juncto huruf pmk nomor tahun bahwa selain itu pula, menurut pihak terkait, pemohon dalam pokok permohonannya tidak dapat pula menguraikan dan menjelaskan secara rinci perihal adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon sehingga menyebabkan terjadinya selisih hasil perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon, bahwa dari alasan alasan yang dikemukakan oleh pihak terkait pada angka sampai dengan angka atas, maka sudah beralasan secara hukum apabila menurut pihak terkait, permohonan pemohon ini bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusitahap akhirperaturan perundang undangan yang berlaku dengan alasan: bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahunlain ketentuan huruf undang undang nomor tahun dalam ketentuan huruf pmk nomor tahun dinyatakan pula bahwadonggala semester tahun adalah sebanyak (dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua) jiwa, bahwa kabupaten donggala dengan jumlah penduduk sebanyak jiwa sebagaimana dimaksud pada angka maka berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun dan ketentuan huruf pmk nomor tahun pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun hanya pasangan calon dengan perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar y69 (satu koma lima persen) dengan pasangan calon yang meraih perolehan suara terbanyak pertama dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon: bahwa berdasarkanmemohon telah menetapkan jumlah perolehan suara sah masing masing pasangan calon sebagaimana tabel berikut ini ten bupati dan wakil bupati urut perolehan donggala tahun suara sah kes dengan abdul rahman, st., iai moh. yasin, sos taufik burhan, pd., mohamad yasin pataka, se., man seluruh serasah ass00a bahwa dari tabel tersebut pada angka diatas, maka untuk menghitungyaitu sejumlah (seratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh empat) suara sah sesuai ketentuan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun adalah suara sah, bahwa sesuai dengan penghitungan selisih paling banyak sebesar (satu koma lima persen) sebagaimana tersebut pada angka diatas, maka hal ini berarti bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala adalah pasangan calon dengan perbedaan paling banyak (dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) suara sahsesuai keputusan kpupihak terkait memperoleh suara sah terbanyak pertama dengan jumlah suara sah sedangkan pemohon memperoleh suara sah terbanyak kedua dengan jumlah suara sah, sehingga untuk mengetahui jumlah perbedaan atau selisih jumlah perolehan suara sah antara pihak terkait dengan pemohon, dapat dihitung sebagai berikut: suara sah suara sah suara sah bahwa dengan melihat perbedaan atau selisih perolehan suara sah antara pihak terkait dengan pemohon sebagaimana tersebut pada angka yaitu sebanyak suara sah atau setara dengan o, maka perbedaan atau selisih perolehan suara sah antara pihak terkait dengan pemohon tersebut adalah melebihi batas maksimum perbedaan atauuntuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil penghitungan suara yaitu paling banyak atau dalam perkara guo paling banyak sejumlah suara sah, bahwa atas alasan alasan pihak terkait sebagaimana telah diuraikan pada angka sampai dengan angka maka pihak terkait berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan perkara guo sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila permohonan pemohon dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. bahwa beberapa putusan mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan provinsi sulawesi tengah yang dapat dijadikan yurisprudensi untuk menolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima terhadap permohonan perkara perselisihan. hasil pemilihan yang melebihi batas maksimum prosentase perolehan suara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun antara lain adalahsigi,banggai, dantolitoli. tenggang waktu pengajuan permohonansecara resmi diumumkan oleh memohon pada tanggal juli pukul wita, ini berarti bahwa tenggang waktu (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan perkara perselisihadalah pada tanggal juli pukul wita sampai dengan tanggal juli pukul wita, bahwa pan.mk bukti pt dan daftar kelengkapan permohonan pemohon dkpp) nomor app pan.mk tertanggal juli bukti pt bahwa tenggang waktusebagaimana ditetapkannyerahan perbaikan kelengkapan permohonan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi dilaksanakan pada tanggal juli pukul wib sesuai tanda terima berkas perkara nomor pan.mk tertanggal juli bukti pt bahwa perbaikan kelengkapan permohonan oleh pemohon yang diserahkan kepada mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka dengan registrasi perkara nomor php.bup xvi telah melewati tenggang waktu penyerahan perbaikan kelengkapan permohonan oleh pemohon"telah melewati tenggang waktu" penyerahan perbaikan permohonan, maka sudah sepatutnyalah menurut pihak terkait berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun apabila perbaikan permohonan oleh pemohon, tidak dapat diterima oleh mahkamah yang mulia ini. bupati nomor urut seluruh kecamatan sebagai bentuk penolakan atas hasil pemungutan suara dari setiap tps. ditemukan adanya keterlibatan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara dalam bentuk mengarahkan pemilih. diindikasikan adanya kotak suara yang keluar dari kantor kpu dan terlihat berada kediaman pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut drs. kauman massa. sh. moh. yasin, sos|. memohon tidak memasukkan catatan keberatan atas pelanggaran pelaksanaan pemilukada dari pemohon pasangan calon nomor urut vera elena larung, s.e dan taufik. burhan, pd., sij dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten donggala tahun sehingga tidak dapat secara dini koreksi terhadap pelanggaran pemilukada kabupaten donggala tahun (vide keputusan berita berita acara memohon memperlambat proses koreksi dpt kabupaten donggala terkait dpt ganda sebagaimana tertuang dalam surat kpu kabupaten donggala tertanggal juni kepada ppk se kabupaten donggala, yang seharusnya surat kpu kabupaten donggala guo dihembuskan kepada para pasangan calon bupati wakil bupati pemilukada kabupaten donggala tahun sehingga para pasangan calon bupati wakil bupati tidak dapat mengawasi sejak awal terhadap penyimpangan pelaksanaan pemilukada guo. memohon tidak mengatasi persoalan adanya selisih antara jumlah pemilih yang memberikan suara dengan jumlah pemilih terdaftar dalam dpt setidaknya berjumlah atau sekitar ,89y6. pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut drs. kauman massa. sh. moh. yasin, sos) secara massif melibatkan kepala desa dan aparatur sipil negara asn) dalam memenangkan pasangan calon nomor urut pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut drs. kauman massa. sh. moh. yasin, sosj| secara massif memobilisasi massa dengan menggunakan kendaraan dinas pemerintah daerah kabupaten donggal bahwa dalam pokok permohonan pemohon pada tabel perolehan suara versi pemohon, pemohon tanpa didasari oleh bukti valid yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya telah dengan sengaja secara sepihak mengurangi perolehan suara sah pihak terkait dari jumlah suara sah berkurang menjadi suara sah. pengurangan jumlah perolehan suara sah pihak terkait yang dilakukan secara sepihak oleh pemohon dalam pokok permohonannya ini, tidak dapat pula diuraikan secara jelas oleh pemohon mengenai bagaimana kronologi terjadinya pengurangan tersebut serta kecamatan dan desa kelurahan mana terjadi kesalahan penghitungan suara sah oleh memohon yang dapat menyebabkan berkurangnya perolehan suara sah pihak terkait. sehingga menurut pihak terkait dalil. memohon ini menjadi tidak jelas dan sangat kabur. oleh karena itu, atas dalil pemohon yang tidak jelas dan sangat kabur ini, maka sangat beralasan menurut hukum apabila dalil pemohon ini ditolak atau tidak dapat diterima, bahwa pemohon dalam pokok permohonannya yang pada prinsipnya menyatakan pula . terdapat begitu banyak pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematisnghitungan suara, maka pelanggaran dan kecurangan tersebut satu sisi sangat merugikan pihak pemohon dan sisi lain menguntungkan pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut maka terhadap dalil pemohon ini, menurut pihak terkait juga adalah dalil yang sangat mengada ada, tendensius, dan tidak jelas. hal ini dikarenakan menurut pihak terkait, memohon dalam melaksanakan tahapan penetapan pasangan calon, pengadaan dan pendistribusian logistik, tahapan kampanye, serta proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh ppk sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten donggala oleh memohon, semua telah dilaksanakan dengan baik oleh memohon dan tidak satu pun hasil perolehan suara pasangan calon mengalami perubahan: bahwa terhadap dalil pemohon ini, menurut pihak terkait adalah dalil yang sangat mengada ada, tendensius, dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya pula apabila permohonan pemohon ini ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan oleh mahkamah tidak dapat diterima. ii. dalam pokok perkara terhadap semua dalil pemohon dalam pokok permohonannya, pihak terkait akan memberikan tanggapan jawaban sebagai berikut: bahwa berdasarkan tabel perolehan suara pemohon yang dibuat sendiri oleh pemohon dimana pemohon tanpa didukung oleh bukti dan uraian jelas serta terinci, dengan sengaja telah mengurangi jumlah perolehan suara sah pihak terkait sebanyak menjadi dari jumlah perolehan suara sah pihak terkait yang telah ditetapkan oleh memohon yaitu sebanyak sesuai dengan keputusan memohonbahwa atas dalil pemohon, yang berkaitan dengan bentuk pelanggaran dan kecurangan yang secara nyata dilakukan oleh pihak memohon, maka pihak terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut: dkpp hukum memohon karena pelanggaran penetapan tahapan pemilukada bahwa menurut pihak terkait, dalil pemohon ini tidak dapat dijadikan alasan pembenaran oleh pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan mahkamah konstitusi, hal ini dikarenakan putusan dkpp nomor dkpp pke vii sama sekali tidak mempunyai keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil perolehan suara sah masing masing pasangan calon bupati dan wakil. bupati donggala, sehingga oleh karenanya dalil pemohon ini menjadi tidak jelas dan kabur. bahwa dengan demikian, menurut pihak terkait, dalil pemohon ini patula menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima. memohon abaikan rekomendasi bawaslu kabupaten donggala bahwa dalil pemohon ini pun juga sangat mengada ada, karena sepengetahuan pihak terkait, memohon tidak pernah mengabaikan satu pun rekomendasi dari bawaslu kabupaten donggala. sehingga atas alasan ini menurut pihak terkait, dalil yang disampaikan pemohon ini sangat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak. pemilih terdaftar dalam dpt tidak mendapat undangan memilih formulir c6) terhadap dalil pemohon ini, pihak terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa dalam setiap perhelatan demokrasi (lima) tahunan indonesia sejak tahun sampai dengan sekarang, baik pemilu legislatif dan pilpres maupun pilkada, belum pernah terjadi formulir terdistribusi seratus persen kepada semua pemilih yang terdaftar dalam dpt, bahwa menurut pihak terkait, tidak dapatnya terdistribusi seratus persen formulir kepada semua pemilih yang terdaftar dalam dpt dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya pemilih telah meninggal dunia, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, ganda, atau pindah memilih tps lain. sehingga dengan demikian sangat beralasan apabila dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati donggala manakala terdapat pemilih yang terdaftar dalam dpt akan tetapi sebagian pemilih tersebut tidak mendapatkan formulir model c6 kwk:, bahwa menurut pihak terkait, tidak terdistribusinya sebagian formulir model c6 kwk kepada beberapa pemilih yang terdaftar dalam dpt dalam pemilihan bupati dan wakil bupati donggala, tidak serta merta menutup ruang bagi pemilih tersebut untuk tidak dapat menggunakan hal pilihnya tps pada hari pemungutan suara melainkan bahwa pemilih yang belum menerima formulir model c6 kwk tersebut masih dapat menggunakan hak pilihnya tps pada hari pemungutan suara. hal ini sangat jelas termuat dalam ketentuan pkpu nomor tahun yang menyatakan bahwa apabila sampai dengan hari pemungutan suara terhadapbahwa sesuai uraian tanggapan pihak terkait diatas, maka atas dalil pemohon ini yang tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, patut pula kiranya apabila ditolak. kisruh dpt dalil pemohon dalam pokok permohonan angka romawi iv. diberikan tanggapan oleh pihak terkait sebagai berikut bahwa atas dugaan adanya dpt ganda dalam pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun pihak terkait lah yang pertama menyampaikan nota keberatan kepada bawaslu kabupaten donggala dengan nota keberatan nomor: k sakayaivi perihal keberatan, tertanggal juni bukti pt bahwa atas keberatan pihak terkait kepada bawaslu kabupaten donggala terhadap adanya dugaan dpt ganda tersebut, maka memohon telah menindaklanjutinya sesuai dengan surat memohon nomor: pl. sd kpu.kali vi perihal: tindak lanjut pemilih ganda dalam dpt pilkada tahun dengan salah satu temuannya disampaikan kepada pihak terkait bukti pt 8j: bahwa dengan adanya surat memohon sebagaimana dimaksud pada angka maka menurut pihak terkait terhadap dugaan dpt ganda dalam pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun telah selesai sebelum dilaksanakan hari pemungutan suara dengan adanya surat memohon (vide bukti pt bahwa dari tanggapan pihak terkait diatas, maka dalil pemohon ini pun juga menjadi sangat tidak beralasan sehingga sangat patut pula apabila dalil pemohon ini dikesampingkan dan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. keterlibatan kepala desa aparat desa serta aparatur sipil negara bahwa terhadap semua dalil pemohon dalam pokok permohonannya angka romawi iv. menurut pihak terkait, pemohon sangat tidak memahami atau bahkan seolah olah dengan sengaja tidak mau memahami bahwa sesungguhnya secara yuridis formal undang undang nomor tahun telah menyediak berikut: laporan pelanggaran pemilihan ditangani dan diselesaikan oleh bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, panas kecamatan ppl, dan pengawas tps (vide dan undang undang nomor tahun pelanggaran kode etik ditangani dan diselesaikan oleh dkpp (vide dan undang undang nomor tahun pelanggaran administrasi ditangani oleh bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota dan diselesaikan oleh kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota (vide s d undang undang nomor tahun sengketa pemilihan ditangani dan diselesaikan oleh bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota (vide s d undang undang nomor tahun tindak pidana pemilihan ditangani oleh penyidik polri melalui sentra gakkumdu dan diselesaikan oleh peradilan umum vide s d undang undang nomor tahun sengketa tata usaha negara proses dan diselesaikan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara (vide s d undang undang nomor tahun dan perselisihan hasil pemilihan proses dan diselesaikan oleh mahkamah konstitusi (vide s d undang undang nomor tahun bahwa menurut pihak terkait, penyediamana yang telah diatur dan ditetapkan dalam undang undang nomor tahun sangat dimaksudkan dan bertujuan agar supaya setiap dugaan adanya pelanggaran administratif dan hukum terselesaikan berdasarkan tahapan pemilihan dan tidak menumpuk pada perselisihan hasil perolehan suara mahkamah konstitusi, bahwa atas dalil pemohon dalam pokok permohonannya angka romawi iv. yang menyatakan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka pihak terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut bahwa dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, pemerintah daerah secara khusus diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. hal ini sangat jelas dapat dibaca dalam ketentuan undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa pemerintahbahwa atas dasar ketentuan undang undang nomor tahun dan memperhatikan pkpu nomor tahun mengenai tahapan pilkada tahun serta pelaksanaan pemilu tahun maka pemerintah daerah kabupaten donggala membentuk tim fasilitasi desk pilkada tahun dan pemilu tahun dengan keputusan bupati donggala nomor bag.album tentang pembentukan tim fasilitasi dan sekretariat desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada)bukti pt 9j, bahwa drs. pangeran page dg. bone selaku camat single karena jabatannya, jugdalam kapasitasnya sebagai salah satc), camat single drs. pangeran page dg. bone) harus melaksanakan tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai data dan informasi pelaksanaan pilkada serentak tahun pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun kabupaten donggala sebagaimana yang tercantum dalam dictum kedua angka huruf keputusan bupati donggala nomor bag. album (vide bukti pt 9j, bahwa untuk melaksanakan tugasnya selakd), tentu saja camat single drs. pangeran page dg. bone) senantiasa harus melakukan komunikasi verbal kepada semua masyarakat kecamatan single tanpa memandang strata sosial dan kelompok masyarakat tertentu, bahwa komunikasi verbal yang dilakukan oleh camat single drs. pangeran page dg. bone) kepada semua masyarakat kecamatan single dalam kapasitasnya sebagai anggota tim fasilitasi desk pilkada tidak serta merta dapat diartikan atau dimaknai sebagai salah satu bentuk keberpihakan camat single kepada kelompok masyarakat tertentu untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon tertentu. karena selaku anggota tim fasilitasi desk pilkada tentu saja camat single harus memastikan bahwa informasi pelaksanaan pilkada donggala tahun wilayah kerjanya dapat diketahui oleh semua masyarakat, bahwa menurut pihak terkait, salah satu bentuk keberhasilan camat single melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi kepada semua masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pilkada donggala tahun wilayah kerjanya, dapat dilihat dari tingginya angka persentase partisipasi pemilih kecamatan single yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara yang mencapai angka (jumlah pemilih dalam dpt sebanyak pemilih dan jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya sebanyak pemilih), dimana pemohon memperoleh suara sah terbanyak pertama kecamatan single yaitu sejumlah suara sah, bahwa dalil pemohon yang menyebutkan kepala desa hero bernama armin adalah sangat tidak benar, karena sepengetahuan pihak terkait nama kepala desa hero bukan armin akan tetapi drs. pangeran page dg. bone sebagai pelaksana tugas, sehingga dalil pemohon ini menjadi tidak jelas dan kabur, bahwa berdasarkan uraian tanggapan pihak terkait sebagaimana terurai pada huruf s d huruf diatas, maka menurut pihak terkait, dalil pemohon ini adalah sumur, tidak jelas, dan kabur, sehingga patula kiranya apabila dalil pemohon ini pun juga ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima: bahwa dalil pemohon yang pada prinsipnya menyatakan telah melibatkan camat rio pakaian dalam proses pemasangan alat peraga milik pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut . , dapat diberikan tanggapan oleh pihak terkait sebagai berikut: bahwa sama halnya dengan camat single, camat rio pakaian pun karena jabatannyselama pelaksanaan masa kampanye pilkada donggala tahun camat rio pakaian tidak pernah dilibatkan dan melibatkan diri dalam proses pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut bahwa yang pernah dilakukan oleh camat rio pakaian adalah: menyampaikan kepada orang yang memasang baliho ibu vera pemohon) dekat kantor puskesmas lalunya, agar supaya baliho tersebut kalau bisa dipindahkan tempat yang tidak berdekatan dengan kantor pemerintah: dan menyampaikan kepada orang yang memasang baliho bapak kauman massa (bersama dengan istri) yang terpasang dekat jalan masuk sekolah dasar desa novi, agar supaya baliho tersebut dipindahkan tempat yang agak berjauhan dengan jalan masuk sekolah dasar tersebut. bahwa penyampaian camat rio pakaian sebagaimana tersebut pada huruf dilakukan oleh camat rio pakaian sebelum pelaksanaan masa kampanye berlangsung, bahwa atas dasar tanggapan pihak terkait sebagaimana tersebut pada huruf sampai dengan huruf d), maka menurut pihak terkait tidak satu pun adanya tindakan atau perbuatan selama masa kampanye pilkada donggala tahun yang dilakukan oleh camat rio pakaian yang menunjukkan bahwa ada keberpihakan camat rio pakaian kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala. justeru sebaliknya, camat rio pakaian berupaya menghindari atau mencegah adanya pemasangan baliho bakal pasangan calon tertentu dekat gedung pemerintah puskesmas dan sekolah dasar). untuk membuktikan hal ini, maka pihak terkait akan menghadirkan saksi dalam sidang mahkamah. bahwa oleh karena tidak ada tindakan atau perbuatan camat rio pakaian yang menunjukkan adanya keberpihakan camat rio pakaian kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil. bupati donggala, maka menurut pihak terkait sudah sepatutnyalah manakala dalil pemohon ini ditolak karena tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan kepala desa saloka hukum percobaan oleh pengadilan negeri donggala karena terlibatdonggala nomor urut dengan ini pihak terkait dapat memberikan tanggapan sebagai berikut bahwa dalam acara silaturahim antar tokoh tokoh masyarakat desa saloka dusun iv, bapak moh. yasin, sos diundang secara lisan oleh rosolino paman dari bapak moh. yasin, sos) untuk menghadiri acara silaturahim tersebut: bahwa tanpa sepengetahuan bapak moh. yasin, sos, dalam acara tersebut dihadiri juga oleh nazir larantuka kepala desa saloka): bahwa dalam sambutan pembukaan acara silaturahim tersebut, nazir larantuka secara spontanitas menyampaikan pernyataan yang seakan akan menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan calon nomor urut bahwa berdasarkan ruang penanganan dan penyelesaian terhadap adanya permasalahan hukum pada setiap tahapan pemilihan yang diatur oleh undang undang nomor tahun maka atas pernyataan nazir larantuka ini telah diselesaikan dengan adanya putusan dari pengadilan tinggi sulawesi tengah: bahwa menurut pihak terkait, dengan adanya putusan dari pengadilan tinggi sulawesi tengah, maka pelanggaran yang dilakukan nazir larantuka ini dengan sendirinya telah terselesaikan pula, sehingga sudah tidak patut lagi dipermasalahkan oleh pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan: bahwa oleh karena pelanggaran ini telah terselesaikan, maka menurut pihak terkait, sangat tidak beralasan apabila pemohon menghubungkan antara pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara sah pasangan calon nomor urut dan mobil operasional desa dalam rangka memenangkan pasangan calon nomor urutlebih jauh lagi, jika salah satu pasangan calon dalam pemilukada telah merasa menang atau meraih suara terbanyak pertama atas pasangan calon lainnya, namun kemenangan tersebut bahkan hanya terpaut perolehan suara sah dari pasangan calon terbanyak kedua, maka akan ada kecenderungan bagi pasangan calon yang meraih suara terbanyak pertama tersebut untuk melakukan kecurangan ataupun pelanggaran agar bisa memperoleh suara sebanyak banyaknya, sehingga prosentase selisih perolehan suara akan semakin besar pula atau hingga mencapai bahwa dengan selisih mencapai tersebut, maka hal tersebut tentulah akan menghalangi dan menjadikan pasangan calon lainnya untuk tidak bisa mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara dengan selisih sebesar tersebut. bahwa fakta yang sedemikian inilah akan sangat merusak tatanan didalam berpolitik yang sehat, mana akan ada kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi memperoleh suara yang terbanyak pertama hingga memiiki selisih dalam jumlah yang cukup besar, sehingga menghalangi atau menutup pintu bagi pasangan lainnya untuk mengajukan keberatan. bahwa untuk saat ini dan yang paling tepat untuk menentukan syarat formalitasnya suatu permohonan keberatan adalah bukan dilihat dari jumlah selisih perolehan suara atau besaran prosentase dari selisih perolehan suara, namun yang paling tepat dan harus dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan adalah sejauh mana pelanggaran dan atau kecurangan tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suarasatu koma lima) persen dalam bahwa atas dasar tanggapan pihak terkait sebagaimana tersebut pada huruf sampai dengan huruf f), maka sudah beralasan menurut hukum apabila dalil pemohon ini dikesampingkan oleh majelis konstitusi yang mulia, karena atas pelanggaran ini selain telah terselesaikan juga menurut pihak terkait dalil pemohon ini pun juga tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara pihak terkait. bahwa dalil pemohon yang menyatakan, dapat diberikan tanggapan oleh pihak terkait sebagai berikut: bahwa kepala desa petik kecamatan sool pada tanggal juni sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pengancaman kepada warga desanya yang tidak memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati donggala nomor urut akan tidak dilayani aparat desa dan akan diusir dari desa. untuk membuktikan hal ini, maka pihak terkait juga akan menghadirkan saksi dalam sidang mahkamah. bahwa dengan dasar tanggapan yang dikemukakan oleh pihak terkait pada huruf atas terhadap dalil pemohon ini, maka menurut pihak terkait sudah sangat beralasan apabila dalil pemohon ini pun juga ditolak.tidak sah. dalil pemohon tersebut diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya pemohon tidak memahami dengan baik mekanisme penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dalam pemilihan yang dilakukan secara berjenjang dan mekanisme penyelesaian keberatan dalam rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf dan huruf dan pkpu nomor tahun menurut pihak terkait, apabila ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan penulisan angka dan penulisan jumlah dalam pengisian data dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps formulir model c kwk), maka atas kekeliruan atau kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan perbaikan dalam rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan oleh ppk ppk) dengan formulir model da1 kwk bukti pt s d bukti pt 25j, begitu pun juga apabila masih ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan penulisan angka atau jumlah pada saat berlangsungnya rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan oleh ppk maka dilakukan perbaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten oleh memohon dengan formulir model db kwk beserta laporannya bukti pt 26j. bahwa menurut pihak terkait, mekanisme penghitungan perolehan suara pada tingkat tps oleh kpps, rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan oleh ppk, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten donggala oleh memohon, telah dilakukan dengan benar oleh memohon sesuai ketentuan yang diatur dalam pkpu nomor tahun dan pkpu nomor tahun bahwa atas penyampaian tanggapan atau jawaban pihak terkait terhadap dalil pemohon tersebut diatas, menurut pihak terkait, dalil pemohon tersebut tidak jelas dan kabur sehingga patula kiranya apabila dalil pemohon ini ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterimamenurut pihak terkait, dalil pemohon yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas dan mobil operasional desa untuk kepentingan pihak terkait adalah tidak jelas dan kabur. hal ini dikarenakan, pemohon tidak dapat menyebutkan obyek kendaraan dinas dan mobil desa yang mana yang telah digunakan untuk kepentingan pihak terkait. bahwa memang benar, ada kendaraan micro bus merk toyota dyna yang telah sewa dan digunakan oleh pihak terkait untuk mengangkut relawan pihak terkait guna menghadiri kampanye dengan metode pertemuan tatap muka dan dialog desa toya kecamatan single, akan tetapi kendaraan micro bus tersebut adalah bekas kendaraan dinas (bukan lagi kendaraan dinas) karena telah lelang dan hak kepemilikannya telah berpindah dari pemerintah daerah kepada pemenang lelang atas nama stanley soedirman sesuai dengan salinan risalah lelang nomor tanggal mei bukti pt sehingga dengan demikian menurut pihak terkait kendaraan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kendaraan dinas. bahwa sekitar dengan dalil pemohon mengenai penggunaan mobil operasional desa, pihak terkait menyatakan bahwa sepengetahuan pihak terkait dari desa kabupaten donggala tidak satu pun desa yang mempunyai mobil operasional, yang ada adalah mobil bumdes yang dapat dioperasionalkan oleh bumdes secara profit (dapat disewakan). sehingga menurut pihak terkait atas dalil pemohon ini pun juga adalah sangat tidak jelas, kabur, dan tidak beralasan menurut hukum. oleh karena itu dalil pemohon ini sangat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima. il. petit berdasarkan uraian tanggapan jawaban pihak terkaitdalam rapat pleno oleh memohon pada tanggal juli pukul witamana tabel berikut ininoerdin,(donggala nomor hk. kpt kpu.kab ii tentang penetapanb i tentang penetapan nomorcalon bupati dan wakil bupati donggala tahun bukti pt daftar kelengkapan pero conan pemohon dkpp) nomor apps pan.mk bukti pt akta pengajuan permohonan pemohon nomor pan. mk bukti pt tanda terima berkas perkara nomor pan. mk bukti pt nota keberatan nomor k sakayaivi bukti pt tindak lanjut pemilih ganda dalam dpt pilkada donggala tahun nomor pl. sd kpu. kab vi bukti pt keputusan bupati donggala nomor bag albumtengahselatpinembanirio pakaitanantovelabutombusaborlobatenj tanjungampelas utara. bukti ptmodel db kwk). pt salinan risalah lelang nomor tanggal mei i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, bawaslu kabupaten donggala memberi keterangan sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan pengawasan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten donggala. bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kab. donggala panwaslih kab. donggala telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal juli kantor kpu kab. donggala yang dihadiri oleh ketua dan anggota kpu donggala, saksi pasangan calon unit saksi pasangan calon unit saksi pasangan calon unit saksi pasangan calon unit forum komunikasi pimpinan daerah, ppk se kab. donggala dan panas kecamatan se kab. donggala. bukti pk bahwa berdasarkan pengawasan pada proses rekapitulasi kpu telah berjalan sesuai prosedur dan tidak terdapat selisih perbedaan data perolehan suara pasangan calon antara kpu dan panas. bahwa adapun perbedaan data pada saat pelaksanaan rekapitulasi adalah data jumlah pemilih laki laki dan pemilih perempuan dikecamatan karena kesalahan penulisan yang kemudian dilakukan pencernaan dan koreksi atas kesalahan penulisan tanpa mempengaruhi hasil perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kpu kab. donggala saksi pasangan calon unit dan saksi pasangan calon urut menyatakan keberatan atas pelaksanaan rekapitulasi dengan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kab. donggala serta menyerahkan formulir keberatan saksi db. kwk kepada kpu donggala dengan tembusan kepada panwaslih kab. donggala. bukti pk bahwa perolehan suara hasil rekapitulasi kpu kab. donggala untuk masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut: nama pasangan calon suara sah drg. anita bugiswaty nuri, kes dan abdul rahman, st.iai drs. kauman massa, dan moh. yasin, sos vera elena larung, dan taufik burhan pd, idham pagaluma, dan mohammad yasin pataka, rekomendasi panwaslih kabupaten donggala pada pemilihan bupati dan wakil bupati donggala tahun bahwa dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati donggala, panwaslih kab. donggala telah mengeluarkan rekomendasi sebagai upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran kepada kpu kab. donggala. bahwa atas rekomendasi panwaslih tersebut oleh kpu kab. donggala telah ditindaklanjuti. bukti pk tabel rekomendasi panwaslih kab. donggala tgl ditindaklanjuti juta tidak wo. rekomendasi panwaslih bin tahun ditindaklanjuti perihal perbaikan apk bk april ditindaklanjuti yang terdapat gambar logo partai politik yang bukan pengusung paslon cuti kampanye bagi anggota dprd prov kab kota perihal: rekomendasi juni ditindaklanjuti ema dpt gan pat dinda perihal: keberatan tim juli ditindaklanjuti terhadap dugaan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati hasil pengawasan kepada pemilih terdaftar dalam dpt tidak mendapat undangan memilih (formulir c6 kwk) bahwa pengawasan atas penyampaian formulir c6e kwk oleh kpps diawasi aktif sebagai fokus pengawasan jajaran pengawas pemilihan lapangan ppl) dan pengawas tps disetiap tps guna mencegah form. c6 kwk disampaikan pihak atau pemilih yang tidak memenuhi syarat tms) sebagai pemilih menggunakan hak pilih rs: bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwaslih kab. donggala atas penyampaian form. c6 kwk kepada pemilih sebagaimana dalil pemohon pada kecamatan rio pakaian sejumlah lembar, kecamatan sool sejumlah lembar, kecamatan single sejumlah lembar, kecamatan single tombusabora sejumlah lembar, kecamatan single lobata lembar tidak dapat disampaikan karena pemilih tms dan tidak dapat ditemui oleh kpps sampai menjelang satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. bukti pk hasil pengawasan terhadap daftar pemilih tetap dpt) bahwa dalam proses pemutakhiran data pemilih panwaslih kab. donggala telah melakukan langkah dan upaya untuk memaksimalkan pemutakhiran daftar pemilih oleh ppp dengan mengeluarkan instruksi pengawasan kepada jajaran pengawas ditingkat kecamatan dan tingkat desa untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemutakhiran data pemilih oleh ppp dan pps. bukti pk bahwa untuk memaksimalkan daftar pemilih yang akurat panwaslih kab. donggala telah membuka posko aduan masyarakat terhadap proses pemutakhiran data pemilih setiap kecamatan gunadrs. kauman massa. sh. moh. yasin, sos) dalam pemeriksaan permohonan guo. bahwa mahkamah pernah mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilukada dengan mempertimbangkan fakta terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara sebagaimana digambarkan mahkamah dalam putusan nomor juga dari beberapa kali putusan mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti dalam perkara nomor php.d vi dan nomor php.d vi yang pada pokoknya menerangkan bahwa mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka mahkamah tidak hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan pemilukada daam arti teh. pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati. :memudahkan pemilih yang belum terdata dalam daftar pemilih untuk melaporkan kepada pengawas pemilihan disetiap kecamatan. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pleno rekapitulasi dpt tingkat kpu kab. donggala yang dihadiri oleh panwaslih kab. donggala, dinas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil) kab. donggala, kepolisian resort kab. donggala, badan kesatuan bangsa dan politik kesbangpol) kab. donggala, ppk se kab. donggala, panwascam se kab. donggala dan tim pasangan calon pasangan calon dan pasangan calon pada tanggal april ditemukan pemilih hasil pemutakhiran oleh ppp yang tidak memiliki identitas kependudukan tetapi benar merupakan penduduk setempat wilayah kab. donggala sejumlah pemilih, yang kemudian disepakati untuk dimasukkan dalam dpt dengan catatan disdukcapil menyanggupi untuk melakukan perekaman dalam waktu dekat dengan sistem mobile. adapun dpt kab. donggala sejumlah pemilih yang tersebar kecamatan, desa dan kelurahan. bukti pk bahwa untuk menjamin hak konstitusi masyarakat yang belum memiliki e ktp atau suket kependudukan tetapi terdata dalam proses pemutakhiran sebagai pemilih. panwaslih kab. donggala telah mengeluarkan surat himbauan nomor st pm. kepada kepala dinas dukcapil untuk segera melakukan perekaman sebelum hari pemungutan suara. bukti pk bahwa dalam daftar dpt kab. donggala berdasarkan temuan tim pasangan calon ditemukan data pemilih ganda, data pemilih memiliki nomor induk kependudukan nik) ganda dan pemilih tms. bahwa berdasarkan informasi awal dari tim kuasa hukum pasangan calon, terkait data pemilih yang memiliki nik memiliki nik ganda, panwaslih kab. donggala melakukan penelusuran kantor disdukcapil donggala. berdasarkan hasil penelusuran panwaslih kab. donggala, informasi mengenai pemilih yang memiliki nik ganda dalam dpt pada database kependudukan disdukcapil, tidak ditemukan nik ganda. adapun nik ganda dalam dpt tersebut sebabkan kekeliruan penginputan oleh operator kpu kab. donggala. bahwa berdasarkan pencernaan dpt dan keberatan tim paslon. panwaslih kab. donggala kemudian mengeluarkan surat rekomendasi nomor k.st hm. v1 tanggal juni kepada kpu sebagai upaya pencegahan dan proteksi agar data pemilih tms dalam dpt tidak disalahgunakan dan ditindaklanjuti oleh kpu kab. donggala dengan nomor pl. sd kpu.kabin tanggal juni bukti pk hasil pengawasan terhadap dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa aparat desa serta aparatur sipil negara asn). bahwa sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran keterlibatan kepala desa dan asn terlibat dalam berpolitik praktis pada pemilihan bupati dan wakil bupati. panwaslih kab. donggala pada awal masa kampanye telah mengundang para kepala desa dan tokoh masyarakat desa dalam kegiatan fokus grup diskusi sebanyak gelombang (gelombang fgd kepada kepala desa, gelombang fgd kepada pimpinan asn dan kepala opd kab. donggala. bukti pk bahwa terkait potensi dugaan keterlibatan kepala desa aparat desa dan asn melakukan politik praktis pada pemilihan bupati dan wakil bupati, sebagai upaya pencegahan panwaslih kab. donggala telah mengeluarkan surat himbauan nomor: k.st hm. pada tanggal maret kepada seluruh kepala opd se kab. donggala, camat se kab. donggala dan kepala desa lurah se kab donggala serta kepala sekolah se kab. donggala agar menjaga netralitasnya dan tidak melakukan politik praktis dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kab. donggala. bukti pk cc. bahwa berdasarkan pengawasan pada tahapan kampanye panwaslih kab. donggala menemukan dugaan pelanggaran oleh kepala desa perangkat desa karena terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye paslon urut atas hal tersebut panwaslih kab. donggala telah melakukan penindakan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran oleh kepala desa saloka kec. single tombusabora, kepala desa labuan topos kec. labuan dan sekretaris desa lumbupetigo kec. tanantovea. bahwa berdasarkan hasil kajian panwaslih kab. donggala bersama sentra gakkumdu kab. donggala menyimpulkan, kepala desa saloka kec. single tombusabora diduga melakukan tindak pidana pemilihan tpp) dan ditingkatkan statusnya pada penyidikan dan penuntutan persidangan dengan putusan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. bukti pk bahwa atas hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa labuan topos kec. labuan dan sekretaris desa lumbupetigo kec. tanantovea dengan kesimpulan sebagai pelanggaran administrasi. bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa labuan topos nomorregistrasi tm pb kab iv telah diteruskan kepada badan perbedaan masyarakat dan pemerintahan desa bmpd) bukti pk bahwa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sekretaris desa lumbupetigo nomor registrasi: tm pb kab iv telah diteruskan kepada kepala desa lumbupetigo bukti pk bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat panwaslih kab. donggala telah melakukan penelusuran dan investigasi terkait keterlibatan beberapa kepala desa, tetapi tidak dapat dijadikan temuan sebagai dugaan pelanggaran karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhinya syarat formil dan materil sebagai temuan dugaan pelanggaran. i. bahwa berdasarkan dalil pemohon tentang keterlibatan asn, panwaslih kab. donggala telah melakukan penindakan pelanggaran kepada asn karena terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye paslon nomor unit atas temuan pelanggaran netralitas oleh asn tersebut telah dilakukan penindakan pelanggaran kepada (tujuh) orang asn. berdasarkan kajian panwaslih kab. donggala, menghasilkan kesimpulan diduga adanya pelanggaran netralitas asn dan diteruskan kepada majelis etik kab. donggala. bukti pk bahwa atas penerusan yang dilakukan oleh panwaslih kab. donggala. majelis etik telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat nomor: bpsdm 427n vi tertanggal juni bukti pk hasil pengawasan tentangyang dilaksanakan tps se kab. donggala tidak ditemukan adanya keberatan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara oleh seluruh saksi tps pasangan calon semua tps se kab. donggala. bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara semua tps se kab. donggala tidak ditemukan pelanggaran yang mengakibatkan pemilihan suara ulang psu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa berdasarkan pengawasan rekapitulasi ditingkat kecamatan se kab. donggala oleh saksi pemohon yang menghadiri rekapitulasi dengan tiba tiba menarik diri meninggalkan pelaksanaan rekapitulasi dengan alasan mendapat perintah oleh tim pemenangan kabupaten untuk meninggalkan pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kecamatan, rekapitulasi dilaksanakan tanpa kehadiran seluruh saksi tingkat kecamatan pemohon. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi ditingkat kecamatan ditemukan kekeliruan pengisian form. oleh kpps, mengakibatkan surat suara yang diterima cadangan tidak sama dengan total suara yang ada (suara sah tidak sah rusak tidak digunakan) dan ditemukan kekeliruan pengisian data form. pengguna hak pilih (laki laki perempuan tidak sama dengan suara sah suara tidak sah) yang kemudian atas hal ini dilakukan pencernaan dan koreksi serta perbaikan tanpa mempengaruhi hasil perolehan suara masing masing pasangan calon. bukti pk hasil pengawasan mobilisasi massa dengan menggunakan kendaraan dinas serta mobil operasional desa. bahwa terkait mobilisasi massa dengan menggunakan kendaraan dinas panwaslih kab. donggala telah menangani laporan pelanggaran dugaan penggunaan kendaraan dinas pada pelaksanaan kampanye paslon nomor urut dan berdasarkan kajian panwaslih kab. donggala menyimpulkan penggunaan kendaraan dinas tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana huruf undang undang tahun bukti pk bahwa pengawasan atas penggunaan mobil operasional desa tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena mobil operasional desa dikelola oleh badan usaha milik desa bumdes) yang dalam penggunaannya dilakukan dengan sewamenyewa dan bisa digunakan oleh semua pihak termasuk semua pasangan calon bupati dan wakil bupati. keterangan tambahan luar pokok permohonan penanganan pelanggaran oleh bawaslu pada pemilihan bupati dan wakil bupati kab. donggala bahwa dalam penindakan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati donggala, panwaslih kab. donggala telah menangani dugaan pelanggaran baik dari laporan masyarakat maupun temuan jajaran pengawas. adapun laporan masyarakat sejumlah laporan dan temuan pengawas pemilihan sejumlah temuan, yang kami rekapitulasi dalam table sebagai berikut: temuan laporan peristiwa dugaan pelapor pelanggaran penemu terlahir tineetemju. tgl bin thn tm pb kab lampiran berita minhaj, moh. saleh disampaikan x11 acara ba) komisioner kepada kpu penyampaian syarat komisioner kabupaten dukungan bakal kpu kab. donggala segera calon perseorangan donggala) melakukan atas nama tema perbaikan data dan rusli parkir dukungan zamzam said sulaeman pasangan bakal berjumlah orang komisioner calon dukungan, akan komisioner perseorangan tetapi hardcore kpu kab. atas nama hi. model .kwk dan donggala) burhanuddin fotokopi ktp tidak pado sos dan ada. kemudian bakal ilyas, fil hj. endah pasangan calon komisioner wahyuni asih perseorangan hi. kpu kab. serta pasangan burhanuddin pado, donggala) bakal calon s.sos dan ir. hj. perseorangan endah wahyuni as'ad tema dan asih, dimana marido, rusli zamzam dalam lampiran komisioner said terkait berita acara ba) kpu kab. temuan bawaslu penyampaian syarat donggala) kabupaten dukungan bakal donggala pasangan calon nazir berdasarkan perseorangan pages perundang berjumlah orang komisioner undangan yang dukungan sementara kpu kab. berlaku. hardcore model donggala) b1.kwk dan fotokopi ktp elektrik berjumlah orang dukungan yang disampaikan pps desa sisi kecamatan senja. lp pb kab kpu kabupaten cristina moh. saleh pada tanggal donggala menolak inkriwang komisioner januari dan mengembalikan kpu kab. sekitar pukul dokumen perbaikan donggala) wita bakal dukungan bakal pasangan calon pasangan calon parkir perseorangan perseorangan atas sulaeman atas nama tema nama tema dan komisioner dan rusli rusli zamzam kpu kab. zamzam said said donggala) menyerahkan dokumen syarat ilyas, fil dukungan komisioner perbaikan bakal kpu kab. pasangan calon donggala) perseorangan, kpu kabupaten as'ad donggala marido, menolak dan komisioner mengembalikan kpu kab. dokumen donggala) perbaikan b1.kwk dengan nazir alasan tidak pages disertai dengan komisioner rekapitulasi kpu kab. dukungan model donggala) b2.kwk. lp pb kab kpu kabupaten moh. rizal moh. saleh diduga kuat donggala komisioner merupakan melaksanakan kpu kabupaten pelanggaran kode tahapan donggala) etik pengumuman penyelenggara dokumen syarat parkir pemilihan untuk pasangan calon sulaeman selanjutnya laman kpu komisioner diteruskan kabupaten kpu kabupaten kepada tim donggala, untuk donggala) pemeriksa memperoleh daerah tpd) tanggapan dan ilyas, fil untuk memeriksa masukkan komisioner dan mengadili masyarakat dalam kpu kabupaten dugaan pemilihan bupati dan donggala) pelanggaran kode wakil bupati tahun etik telah melewati as'ad penyelenggara batas waktu atau marido, pemilu tidak tepat waktu dari komisioner jadwal yang telah kpu kabupaten kepada ditetapkan. dalam donggala) pelapor untuk lampiran peraturan teruskan tpd komisi pemilihan nazir dkpp umum nomor pages prov. sulteng tahun tentang komisioner tahapan, program, kpu kabupaten dan jadwal donggala)lp pb kab berkenaan dengan moh. taufik anil laporan yang postingan medsos syamsuddin disampaikan group. perjuangan pelapor sara. rakyat donggala moh. taufik prd)) sara. anil bukan merupakan syamsudin yang pelanggaran juga pengurus partai pemilihan. golkar kab. donggala dan diduga kuat secara langsung merupakan maupun tidak pelanggaran langsung adalah tindak pidana anggota tim umum, untuk pemenangan diteruskan velata, kepada memposting gambar kepolisian pasangan calon kauman massa dan moh. yasin dan menambahkan kata kata singkatan dari sahaya adalah saya kaya kau tetap miskin, jangan diteruskan bahaya . dimana sahaya sahabat kauman yasin) adalah simbol dari pasangan calon kauman massa dan moh. yasin tanggal maret mari massa disampaikan oleh sekitar pukul pasangan pelapor tidak wita, mobil calon nomor memenuhi unsur bus bantuan urut sebagaimana kementrian dimaksud perhubungan tahun moh. yasin digunakan pasangan huruf untuk mengangkut calon nomor tahun masyarakat yang urut menghadiri kampanye dihentikan pasangan calon nomor urut desa toya kec. single, mobil tersebut tempel alat peraga kampanye tm pb kab dugaan keterlibatan moh. jurnalis, diteruskan aparatur sipil fikri, kepala majelis kode etik negara asn) pada sekolah smp kab. donggala kegiatan kampanye negeri kec. dan kain pasangan calon single) nomor urut kauman massa dan agus. moh. yasin) desa kepala sekolah toya kec. single smp negeri kec. single tm pb kab dugaan keterlibatan stadion nazir ditingkatkan iv kepala desa saloka saleh, lasantutura proses kec. single kepala desa penyidikan tombusabora pada saloka) kegiatan kampanye paslon nomor urut. kauman massa dan moh. yasin tm pb kab dugaan keterlibatan minhaj, dijual raganya diteruskan iv sekretaris desa sekretaris kepala desa lumbupetigo kec. desa labuan lumbupetigo tanantovea pada salumbone) kegiatan kampanye paslon urut kauman massa dan moh. yasin) desa labuan salumbone kec. labuan tm pb kab dugaan keterlibatan minhaj, isnawati diteruskan iv asn (pegawai pegawai majelis etik honorer) pemerintah honorer dinas kab. donggala daerah kabupaten pariwisata) donggala yang ayu andika terlibat aktif dalam pegawai kegiatan kampanye honorer bkd) terbatas pasangan nilam calon nomor urut permatasari pegawai honorer dinas kesehatan) ibrahim abbas honorer bagian humas setda kab. donggala) yolanda honorer dinas sosial tm pb ka pada kegiatan isra moh. askar kepala diteruskan iv minaj, kepala desa fikri, desa labuan pemda labuan topos topos) kab. donggala dalam sambutannya dan perbedaan menyampaikan masyarakat dan simbol simbol paslon pemerintahan urut kepada desa bmpd) undangan yang hadir lp pb kab dugaan money muh. saran tidak v1 politik dalam bentuk tayub memenuhi unsur pemberian bantuan sebagai tindak berupa seng pidana pemilihan sebanyak lembar sebagai mana mesjid an nur dimaksud dalam desa lalunya kec. ketentuan riopakava dari sara. saran tim paslon dan urut vera elena larung dan undang undang taufik burhan) nomor tahun dihentikan tm pb ka dugaan money moh. firman tidak v1 politik yang fikri, memenuhi unsur dilakukan oleh tim sebagai tindak paslon nomor urut pidana pemilihan vera elena sebagai mana larung dan taufik dimaksud dalam burhan) ketentuan undang undang nomor tahun dihentikan i2. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, bawaslu kabupaten donggalplenotahunonggala db2. kwk) bukti pk surat rekomendasi panwaslih kab. donggala kepada kpu kab. donggala perihal apk bk terdapat gambar logo partai politik yang bukan pengusung paslon nomor: k.st hm. 1iv surat tindak lanjut rekomendasi panwaslih oleh kpu kab. donggala nomor: pl. kpu.kali iv perihal apk bk terdapat gambar logo partai politik yang bukan pengusung surat rekomendasi panwaslih kab. donggala kepada kpu kab. donggala perihal surat izin cuti kampanye bagi anggota dprd prov kab kota nomor: k.st pm. iv surat tindak lanjut rekomendasi panwaslih oleh kpu kab. donggala nomor: pl. sd kpu.kab iv perihal ditindaklanjuti kepada ketua tim pemenangan masing masing pasangan calon. surat rekomendasi panwaslih kab. donggala kepada kpu kab. donggala perihal rekomendasi terhadap dpt ganda nomor k.st pm vi surat tindak lanjut rekomendasi panwaslih oleh kpu kab. donggala nomor: pl. sd kpu.kab vi perihal dpt ganda surat rekomendasi panwaslih kab. donggala kepada kpu kab. donggalanomor: k.st hm. vi11 surat tindak lanjut rekomendasi panwaslih oleh kpu kab. donggala nomor: pl. sd kpu.kali viibukti pk alat kerja bawaslu, rekap pengawasan persiapan pemungutan suara form a2.ps hasil pengawasanerang, provinsi banten, tahun diajukan oleh: okt nama vera nurlaela pat tempat dan tanggal lahir bandung, maret alamat lingkungan sayabulu nomor obat kelurahan serang, kecamatan serang, kota serang, provinsi banten. nama nurhasan, s.e. tempat dan tanggal lahir jakarta, november alamat komplek depag blok nomor kelurahan cocok jayakhusus nomor skk abr lf vii tanggal juli kepada ari bintara ms, sh., mh., dedy yuris, sh., mh., faisal rizal, sh., mediyanto., s.h., dan nirwamudin, s.h. advokat kuasa hukum pada kantor ari bintara ms, sh., partners, beralamat jalan raya syeh nawawi bantan, ruko cahaya boru, rw kelurahan cipaku, kecamatan sera: komisi pemilihan umum kota serang, beralamat jalan k.h. abdul fatah hasan nomor cicero, kabupaten serang, provinsi banten: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor hk. kpu kot vii tanggal juli memberi kuasa kepada sigit nurani nugraha, h., h., moh. agus riza husada, h., dan sutera, h., mh., advokat pada kantor nurhadisigit law office: advocates legal consultant, beralamat jalan alaydrus nomor harmonisyafruddin., sos., si. tempat tanggal lahir serang, januari alamat jl. bhayangkara cocok jaya, rt. rw. kelurahan cocok jaya, kecamatan cocok jaya, kota serang, provinsi banten. nama suwardi ushuluddin., s.h. tempat tanggal lahir serang, april alamat link. boleh, rt. rw. kelurahan banjar agungnomor aspek& co mk pt vii tanggal juli kepada agus setiawan, h., ridwan munandar, h., ichsan budi riyadi, sh., mustar latief, hi., anggi images, sh., muhamad yusuf, sh.,l.l.m., rendy wijaya, sh., aryan bakti, sh., surya widianto, sh., dan pandang wirakusumah, sh. advokat konsultan hukum asisten advokat pada kantor law firm aspek co, beralamat ruko inti menanggung jalan trip tamansari sumur pucutatakklasemedn banjar agung, kecamatan cocok jaya, pemasangan poster pasangan calon nomor. (tiga)suwardi kampanye tahap tidak memenuhi unsur penalty ushuluddin menggunakan kampanye pelanggaran tempat ibadah april dalam kegiatan isra minaj lp pw kota alit mahesa sosialisasi guru tahap tidak memenuhi unsur ramadhani zubaidillah non pns dan kampanye pelanggaran kadis mengarahkan april pendidikan) paslon urut isatpol pelepasan apk tahap tidak dapat ditindaklanjuti ramadhani kota dititik yang kampanye serang ditentukan oleh april kpu oleh satpolkecamatan walantaka lp pw kota alit mahesa paslon pembagian tahap tidak memenuhi unsur ramadhani nomor urut sembako oleh tim kampanye pelanggaran pemilihan atau tim kampanye paslon april bbr urut 1v ramadhani nomor urut yang tidak sesuai kampanye kepada kepada kpu kotapaslon keterlibatan anak tahap meneruskan laporan kepada ramadhani nomor urut kecil dalam kampanye lembaga perlindungan anak kampanye lpa) provinsi banten untuk april urut memberikan peringataampanye tahap tidak memenuhi unsur penalty syafruddin, memanfaatkan kampanye pelanggaran pemilihan sos., sosialisasi pilar april mpr dan dana reses lp pw kota ade gugur hj. ratu ria memasang apk tahap meneruskan laporan kepada layani yang tidak sesuai kampanye kpu kota serang untuk parpol memberikan peringatan april pengusung) sebagaimana yang dimaksud edd dalam pkpu tahun setiap h.g untuk caleg parpol golkar lp pw kota ade gugur paslon memasang apk tahap meneruskan laporan kepada urut yang tidak sesuai kampanye kpu kota serang untuk ukuran, titik dan memberikan peringatan april bahan sebagaimana yang dimaksud dalam pkpu tahun lp pw kota ade gugur paslon pemberian tahap bahwa laporan nomor nomor urut dorprize dan kampanye lp pw kota materi lain april tidak dapat ditindaklanjuti bahwa perbawaslu tahun syarat materiel sebagaimana dimaksud pada meliputi: peristiwa dan uraian kejadian tempat peristiwa terjadi cc. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,.dan buktiw kot ferry tim pemasangan tahapan meneruskan laporanrabu, april dengan aturan peringatan sebagaimana pkpu ferry tim pemasangan tahapan meneruskan laporan taferry tim pemasangan meneruskan laporan ta 1v penalty kampanye bahan kampanye kepada kepada kpu kota paslon tidak sesuai serang untuk memberikan deng lp pw ko achmad lurah lurah masjid tahapan meneruskan laporkan ta 1v mulyani masjid priyayi melakukan kampanye kepada asda untuk paslon priyayi kampanye dilakukan pembinaan dengan berfoto pihak terkait, simbol calon april pesta pernikahan lp pw ko achmad ade melakukan tahapan laporan sudah melebihi ta 1v mulyani sumpah kampanye untuk kampanye batas waktu yang ditentukan paslon lurah uu. kemanisan pihak terkait, curug) april ta v mulyani kampanye dan bak tidak kampanye kepada kepada kpu kota paslon paslonchmad lurah lurah sepang dan tahapan tidak memenuhi unsur ta v mulyani sepang dan kepala dinas kampanye pelanggaran paslon kepala pertanian kota dinas serang diduga pertanian mendukung kota paslon serang dengan mendampingi ibu vera nurlaela pada acara pernikahan lp pw ko achmad tim ujar kebencian tahapan tidak memenuhi unsur ta v mulyani kampanye kepada paslon kampanye pelanggaran paslon paslon melalui wawan) media sosial facebook lp pw ko. achmad camat mendampingi ibu tahapan tidak memenuhi unsur ta v mulyani cocok vera nurlaela kampanye pelanggaran paslon jaya pada acara isra mi'raj lp pw ko achmad budi apk yang dibuat tahapan meneruskan laporan ta v mulyani rustandi oleh partai kampanye kepada kepada kpu kota paslon gerindra tidak serang untuk memberikan sesuai pkpu peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam pkpu tahun lp pw ko sandi tim apk yang tidak tahapan meneruskan laporan ta v euros, kampanye sesuai pkpu kampanye kepada kepada kpu kota tim paslon paslon serang untuk meit sandi tim apk yang tidak tahapan meneruskan laporan .01v sandi tim apk yang tidak tahapan .01v euros, kampanye sesuai pkpu kampanye meneruskan laporan paslon kepada kepada kpu kotacc. peringatan tertulis: b. perintah penarikan bahan kampanye yang telah disebarkan. tm pw ko abarrudin pps hilangnya tahapan meneruskan kepada kpu ta v kelurahan pemilih tps. kampanye kota serang untuk dilakukan lapang kelurahan lapang perbaikan saat finalisasi selasa, mei daftar pemilih dalih lp pw ko sandi akun dugaan tahapan bukan pelanggaran ta v euros tim facebook pelanggaran kampanye pemilihan advokasi muhamad kampanye melalui paslon kahfi media sosial jum'at, mei hadapi lp pw ko sandi dugaan tahapan tidak memenuhi unsur ta v euros tim syafruddin, kampanye kampanye pelanggaran advokasi sos,. ditempat yang paslon dilarang yaitu jum'at, mei pondok pesantren cilincing cocok jaya lp pw ko sandi akun dugaan tahapan bawaslu kota serang, ta v euros facebook kampanye melalui kampanye meneruskan laporan ini tim muhammad media sosial kepada diskominfo kota advokasi kahfi serang untuk menutup akun jum'at, mei paslon hadapi muh kahfi gaddafiapk serang untuk memberikan advokasi tidak sesuai pkpu peringatan sebagaimana paslon didaerah bondonai . bahan kampanye yang telah disebarkan. lp pw ko sandi syafruddin kampanye tahapan meneruskan laporan kepada ta v euros calon melibatkan anak kampanye lembaga perlindungan anak tim walikota anak diwilayah lpa) provinsi banten untuk advokasi serang) kota serang memberikan peringatan jum'at, mei paslosandi dani dugaan tahapan bukan pelanggaran ta v euros sukmawijay pelanggaran kampanye pemilihan tim kampanye melalui advokasi media sosial jum'at, mei paslonserang untuk memberikan advokasi tidak sesuai peringatan sebagiaan yang jum'at, mei paslon pkpu diwilayah dimaksud dalam pkpu kota serang tahun lp pw ko sandi akun dugaan tahapan bukan pelanggaran ta v euros facebook pelanggaran kampanye pemilihan tim relawan kampanye melaui advokasi barisan media sosial jum'at, mei paslon muda syafruddin lp pw ko achmad dispora kaos yang dibuat tahapan tidak memenuhi unsur ta v mulyani kota untuk acara porda kampanye pelanggaran paslon serang oleh dispora berjalan cantik tm pw ko rudi tim ditemukan mobil tahapan meneruskan laporan kepada ta v hartono kampanye plat merah, kampanye lembaga perlindungan anak paslon keterlibatan anak lpa) provinsi banten untuk dibawah umur, memberikan peringatan penggunaan kepada paslon untuk mobilisasi bak tidak melibatkan anak anak terbuka dan dalam kegiatan kampanye pengendara roda sesuai dengan yang tidak tahun dan menggunakan helm tm pw ko rudi andri hadirnya anggota tahapan tidak memenuhi unsur ta hartono susanto dpr atas nama kampanye pelanggaran anggota andri susanto selasa, mei dpr ri) acara rapat umum lp pw ko achmad tim adanya miras dan tahapan meneruskan laporan kepada ta v mulyani kampanye melihat anak anak kampanye lembaga perlindungan anak paslon paslon dalam acara rapat lpa) provinsi banten untuk umum terbuka memberikan peringatan jum'at, meiachmad bpk. tb. adanya pejabat tahapan tidak memenuhi unsur ta v mulyani harus walikota) dalam kampanye paslon jaman rapat umum lp pw ko ikal pelanggaran tahapan bukan pelanggaran ta v alhakani ite dan kampanye pemilihan tim paslon faiz firdaus pencemaran nama baik lp pw ko ikal tim menempel apk tahapan meneruskan laporan ta v alhakani kampanye yang tidak kampanye kepada kepada kpu kota tim paslon paslon sesuai ukuran serang untuk memberikan dan bah ikal paslon menempel tahapan meneruskan laporan ta i. v alhakani bak apk tidak kampanye kepada kepada kpu kotatm pw ko saman embed dugaan adanya tahapan tidak memenuhi unsur ta v titik nol polling sebelum kampanye pelanggaran waktu yang ditentukan lp pw ko alit mahesa paslon iklan dcmedia tahapan bukan pelanggaran ta v ramadhani sosial sebelum kampanye pemilihan waktunya lp pw ko alit mahesa media iklan dcmedia tahapan bukan pelanggaran ta ramadhani online sosial sebelum kampanye pemilihan respect new waktunya com lp pw ko alit mahesa tim paslon membagikan abk tahapan meneruskan laporan ta v ramadhani yang tidak sesuai kampanye kepada kepada kpu kota dilingkungan serang untuk memberikan kelurahan lontar peringatan sebagaimana baru kec. seranglit mahesa ail mulai narasumber yang tahanan ta ramadhani akademisi tidak netral kampanye meneruskan temuan fisip stasiun banten lp pw v tirta)kepada rektor tirta untuk memberikan sanksi sesuai dengan aturan dan perundang undangan. lp pw ko alit mahesa bpk. sulih kehadiran tahapan tidak memenuhi unsur ta v ramadhani wakil asn wakil kampanye pelanggaran walikota walikota serang dna bnn dna debat publik lp pw ko alit mahesa agus penggunaan tahapan tidak memenuhi unsur ta v ramadhani sutisna program kampanye pelanggaran anggota pemerintah dprd kota reses) untuk serang) kegiatan kampanye lp pw ko achmad wahyu tim paslon tahapan tidak memenuhi unsur ta vi mulyani papat juni ibu wahyu papat kampanye pelanggaran anggota melakukan money dprd kota politik serang) lp pw ko baroh lurah mengupload foto tahapan meneruskan temuan ta v1 lontar baru disebuah grup kampanye lp pw kota .011vlp pw ko ferry tim dugaan tahapan tidak memenuhi unsur ta vi penalty kampanye pelanggaran kampanye pelanggaran paslon kampanye money politik membagikan sarung dan uang ribu lp pw ko ferry tim dugaan tahapan tidak memenuhi unsur ta vi ready kampanye kampanye money kampanye pelanggaran paslon politik agua gelas yang berlogo paslon lp pw ko jaminan rusdi money politik pemungutan laporan diteruskan kepada ta vi firdaus pembagian uang dan pihak penyidikan polres untuk memilih perhitungan serang kota untuk dilakukan paslon suara penyidikan. rabu, juni lp pw ko durian salah money politik pemungutan tidak memenuhi unsur ta vi1 pemberian uang dan pelanggaran untuk memilih perhitungan suara rabu, juni lp pw ko herlina saham money politik pasca tidak memenuhi unsur ta vi1 kahfi pembagian uang pemilihan pelanggaran untuk memilih paslon jum'at, juni lp pw ko aliah kauman money politik pasca laporan diteruskan kepada ta v1 pembagian uang pemilihan pihak penyidik polres untuk memilih serang kota untuk dilakukan paslon penyidikan j105 lp pw ko tomi anggota dugaan kepada kpu kota serang ta vi hid kpps pelanggaran pasca untuk tentang, pemilihan memberikan sanksi banjar penyalahgunaan sebagaimana yang diatur agung wewenang dalam pkpu tahun anggota kpps kepada kpps tps. berdasarkan rapat pleno dilingkungan gakkumdu laporan tidak banjar agung memenuhi unsur boleh pelanggaran lp pw ko achmad sdr. ramli money politik pasca tidak memenuhi unsur ta vi mulyani pembagian uang pemilihan pelanggaran sar. sri untuk memilih rahayu paslon ta v1 mulyani paslon pemilihan pelanggaran ta vi1 yogi, pembagian uang pemilihan pelanggaran layani, untuk iim, sai, mempengaruhi yani, pemilih untuk salman memilih paslon ta vi serang pelaksanaan pemilihan agar pemilihan dengan memasukan nama mulai tidak dalam daftar pemilih mendapatkan sementara pemilihan umum undangan pemilih tahun yaitu ta v1 prabowo serang pelanggaran pemilihan pelanggaran adanya kerusakan segel dan gembok kotak suara lp pw ko ahmad tim paslon money politik pasca tidak memenuhi unsur ta v1 fuad pembagian pemilihan pelanggaran sofyan bahan dan uang untuk mempengaruhi pemilih memilih i2. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, panitia pengawas pemilihan kota serapk fotokopi laporan penanganan pelanggaran nomor lp pw kota bukti pk fotokopi surat rekomendasi penertiban alat peraga kampanye apk),masjid nurul allah, kp. ciledug, rt. rw. kelurahan banjar agung, kecamatan cocok jaya, kampanye menggunakan tempat ibadah dalam kegiatan isra mi'raj yang dilakukan oleh calon wakil walikota nomor urut suwardi ushuluddin, s.h. bukti tanggal april bertempat wilayah hukum kota serang, dugaan pelanggaran kampanye memanfaatkan kegiatan sosialisasi pilar mpr dan dana reses yang dilakukan oleh calon walikota nomor urut syafruddin, sos., bukti tanggal meiv1 bukti pk fotokopi laporan penanganan pelanggaran nomor lp pw kota bukti pk formulir model pengawasan logistik: bukti pk fotokopi laporan penanganan pelanggaran nomor lp pw kota vi11 menimbang bahwberkenaan dengan mahkamah konstitusi tidak berwenang karena permohonan pemohon salah objek (error object), sebagai berikut:yatakan kewenangan mahkamah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka paling kurang memuat uraian mengenai dasar hukum kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan: uraian mengenai objek perkara perselisihan hasil pemilihan, pernyataan pemohon mengenai kewenangan mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan selanjutnya pmkbahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkani3. menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat: bahwa perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kota serang dengan suratbahwa berdasarkseharusnya adalah5j, bukan3j seperti yang dimohonkan oleh pemohon: berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, permohonan pemohon adalah salah objek (error object). oleh karena itu, mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon. i3 menimbang bahwa seandainya pun permohonan pemohon tidak error objectjumlah penduduk kota serang adalaherang, yaitu suara suara6) menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari memohon tentang error object beralasan menurut hukum maka mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon sehingga eksepsi lain darikonstitusi berkenaan dengan permohonan pemohon salah objek (error object) beralasan menurut hukum, mahkamah tidak berwenang mengadilikewenangan mahkamah konstitusi, menyatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohoota seraccount facebook muhammad kahfi bukti tanggal mei bertempat pondok pesantren cilincing, cocok, kota serang, dugaan kampanye memanfaatkan tempat dan sarana pendidikan yang dilakukan oleh tim calon walikota nomor urut syafruddin, sos, bukti tanggal meiad kahfi hadapi melalui media sosial facebook bukti tanggal maret bertempat daerah bondolaret bertempat wilayah kota serang, dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak anak dibawah umur yang dilakukan oleh pasangan walikota nomor urut syafruddin, sos, bukti tanggal mei dugaan berkampanye media sosial facebook dengan nama account denisukmawijaya buktiei bukti tanggal juni bertempat wilayah kota serang,buktipelanggaran pelanggaran yang ditemui setelah pencoblosan bahwa pada tanggal juni ditemukan dugaan pelanggaran kerusakan segel dan gembok kotak suara tps kaligandu, kecamatan cocok jaya bukti bahwa dari pelanggaran tersebut sangatlah jelas undang undang nomor tahun yang bunyinya. . dan pkpu nomor tahun yang isiny , adanya laporan pelanggaran pilkada kota panitia pengawas pemilihan umum bahwa selain dari kecurangan kecurangan yang telah diuraikan diatas adapula laporan laporan mengenai kecurangan yang ada pilkada kota serang tahun kepada panitia pengawas pemilihan umum kota serang, yaitu laporan dari lu'ay nabilaagus supriatna,s.dwi nugroho prabowodwi nugroho prabowo. pengawas pemilihan umum kota serang terkait dugaan pelanggaran adanya kampanye money politic dalam kemasan agua sigala ada foto pasangan calon nomor urut dua,dugaan pelanggaran tentang kegiatan pembagian uang dan sarung pada saat bulan ramadhan wilayah kota serang money politic), dengan nomor laporan lp pw kota v1 bukti il. kesimpulan bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, kesimpulan permohonan ini yaitu sebagai berikut(tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasilpermohonan ini tidak hanya mempersoalkan hasil rekapitulasi suara, tetapi juga mempersoalkan kecurangan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun yurisprudensi putusan putusan mahkamah dalam perkarapetit bahwa berdasarkan alasan alasan pokok permohonan sebagaimana diuraikan diwalikota dan wakil walikota serang tahun ini berkenan memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon untuk seluruhnya:komisi pemilihan umum kota serang, memerintahkan memohon untuk melaksanakan pemilihan ulang walikota dan wakil walikota serang tahun memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kota serugaan pelanggaran pilkada kecamatan tatakan: bukti fotokopi dugaan pelanggaran pilkada kecamatan serang, bukti fotokopi dugaan pelanggaran pilkada kecamatan bukti han dugaan pelanggaran pilkada kecamatan walantaka, bukti fotokopi dugaan pelanggaran pilkada kecamatan cocok, bukti fotokopi dugaan pelanggaran pilkada kecamatan klasemen, bukti fotokopi dugaan pelanggaran pilkada seputaran wilayah hukum kota serang, bukti fotokopi berita media terkait money politic pilkada kota serang tahun bukti fotokopi keterangan dibawah sumpah pelapor atas terjadinya dugaan pelanggaran pilkada kota serang tahun bukti fotokopi dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor hk. kfotokopi berita acara komisi pemilihan umum nomor pp. ba kpu kot tentang pencetakan surat suara untuk pemilihan walikota wakil walikota kota serang bukti fotokopi berita acara pemusnahan surat suara, nomor ba v1 yang dikeluarkan oleh kpu kota serang pada tanggal juni bukti fotokopi surat jalan terbitkan oleh cv. mekarsari ardi, pada tanggal mei nomor: msa bukti fotokopi berita acara yang dikeluarkan oleh cv. mekarsari ardi, nomor msa vi tentang pemusnahan surat suara rusak dan plate cetak pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun bukti fotokopi surat jalan yang dikeluarkan cv. mekarsari ardi, pada tanggal juni nomor msa vi bukti fotokopi berita acara mengenai kasus politik uang pilkada kota serang yang dilakukan oleh supriyadi mantan ketua dpc partai hanura kota serang. sumber: koran radar banten, hari sabtu, tanggal juli halaman: bukti fotokopi surat keputusan dpp partai hanura, nomor skep dpp hanura ix tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan cabang partai hati nurani rakyat kota serang provinsi bantenerang tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa obyek permohonan dalam perkara guo bukanlah obyek permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun juncto huruf (c) peraturan mahkamah konsitusi nomor tahun pmkuruf (c) pmk(c). berdasarkan ketentuan jo. huruf (c) pmk tersebut atas, secara tegas ditentukan bahwa seharusnya obyek permohonan perkara guo adalah keputusan akhir memohon tentangyang ditetapkan dan diumumkan kepada para pihak pada tanggal juli pukul wib bukti td. bahwa pemohon salah menentukan obyek permohonan dalam perkara guo yaitu berupa pembatalan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, sebagaimana termaktub dalam petit permohonan angka bahwa perlu pihak terkait klarifikasi, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud petit pemohon angka adalah lampiran dari surat keputusan keputusan akhirbahwa oleh karena obyek permohonan guo bukanlah obyek perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud oleh juncto huruf (c) pmk maka perkara guo bukanlah termasuk perkara yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. dengan demikian beralasan menurut hukum mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan guo atau tidak dapat diterima. bahwa hal ini bersesuaian pula dengan putusan mahkamah konstitusi nomor register: php.bpr xiv tanggal januari dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kabupaten berau kalimantan timur. dimana dalam pertimbangan hukum angka halaman mahkamah konstitusi berpendapat: bahwa oleh karena obyek permohonan adalah berita acara memohon nomor ba kpu bru xi.ago: bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php gub angka huruf (a) halaman secara tegas mahkamah selalu konsisten membatasi kewenangannya sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang undang (in cast dan tidak memperluas kewenangannya melampaui kewenangan yang diberikan yang pihak terkait kutip sebagai berikutlagilbahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, oleh karena eksepsi memohon mengenai mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara guoeksepsi memohon serta menolak permohonan guo atau mermohonan guo tidak memenuhi ketentuan huruf (c) juncto huruf (c) pmk yang pada pokoknya menentukan perbedaan (selisih) paling banyak untuk bisa mengajukan permohonan guo adalah (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan memohon. karena jumlah penduduk kota serang adalah sebesar jiwa bukti tb. adapun ketentuan secara rinci menurut huruf (c) juncto huruf (c) pmk mengenai perbedaan (selisih) paling banyak untuk bisa mengajukan permohonanserang, memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait dan panitia pengawas pemilihan kota serangbahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mahkamah. berwenang perselisihan hasil pemilihan mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut: perbedaan paling banyak dari akhir bahwa untuk itu, jumlah perbedaan suara paling banyak menurut perhitungan berdasarkan lampiran peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun adalah sebagai berikut: pasangan calon paslon pasangan calon paslon pasangan calon paslon total suara sah perhitungan suara selisih peroleh paslon pemohon) dan paslon suara terbanyak): suara bahwa oleh karena batas suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan guo adalah sebesar suara, sedangkan faktanya perbedaan suara antara pemohon paslon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paslon adalah sebesar suara. menunjukkan bahwa perbedaan suara ini tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud huruf (c) juncto huruf (c) pmk bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, oleh karena perbedaan suara yang diajukan pemohon tidak memenuhi ketentuan huruf (c) juncto huruf (c) pmk sehingga menurut hukum harus dinyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, eksepsi memohon mengenai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan guo adalahdan mengabulkan eksepsi memohon. permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) menurut memohon, permohonan pemohon kabur, tidak jelas dan tidak rinci (obscura libel) menguraikan dalil dan fakta, baik dalam polita maupun dalam petit. yang akan pihak terkait uraikan sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan permohonan guomemohon bagian angka halaman permohonan tentang kewenangan mahkamah). namun pada pokok perkara pemohon sama sekali tidak mempersoalkan dan menjelaskan kesalahan penghitungan suara memohon dan perhitungan yang benar menurut pemohon sebagaimana ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pmk beserta laporannya khususnya tabel dan tabel halaman bahwa demikian pula, pemohon juga sama sekali tidak mempermasalahkan hilangnya suara (karena pengurangan penambahan suara) sehingga tidak diketahui apakah perselisihan penetapan perolehan suara yang dimohonkan pemohon cukup signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud berdasarkan telaah yang pihak terkait lakukan, permohonan guo sama sekali tidak menggambarkan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara untuk menjadi calon terpilih sebagaimana ketentuan tersebut. bahwa oleh karena pemohon tidak mendalilkan adanya perhitungan suara yang benar menurut versi pemohon, serta tidak menggambarkan pengaruh signifikan terhadap perolehan suara bagi keterpilihan pemohon, sehingga permohonan ini menjadi kabur (obscura libel). untuk itu beralasan hukum apabila permohonan guo ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa pemohon dalam perkara guo mendalilkan legal standing berdasarkan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi tahun pmk padahal ketentuan tersebut merupakan ketentuan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan untuk satu pasangan calon bagian angka halaman permohonan tentang legal standing pemohon). sedangkan yang benar, pemilihan walikota dan wakil walikota serang diikuti oleh (tiga) pasangan calon sesuai dengan surat keputusan kpu kota serang nomor: hk. kpt kpu kot tertanggal februari (bukti ta. bahwa sedangkan pemohon sendiri mengetahui peserta pemilihan kepala daerah kota serang ada (tiga) pasangan calon sebagaimana keputusan memohon, yaitu: keputusan kpu kota serang nomor: hk. kpt kpu kot (vide bukti ta. dan keputusan hk. kpt kpu kot bukti ta. pemohon mengetahui fakta tersebut dan mengalihkannya pada bagian angka halaman permohonan tentang legal standing pemohon. bahwa adanya kontradiksi diantara dalil polita satu dengan polita lainnya, adalah terkualifikasi permohonan yang kabur (obscura libel), yaitu karena menyebabkan tidak jelasnya dasar hukum dalam pengajuan permohonan guo, apakah mendasarkan pada ketentuan pmk ataukah pmk bahwa seandainya pun benar pemohon mendasarkan permohonan pada ketentuan pmk good non ternyata pemohon juga tidak konsisten dengan peraturan tersebut. karena berdasarkan pmk selisih suara paling banyak yang dibolehkan untuk mengajukan permohonan adalah bukan sebagaimana dalil pada bagian angka dan angka permohonan guo. bahwa oleh karena permohonan guo adalah kabur (obscura libel) karena dasar hukum yang digunakan serta pemohon tidak konsisten dalam penerapan dasar hukum tersebut, maka beralasan hukum apabila permohonan guo ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa petit angka yang pada pokoknya memohonkan pemilihan ulang walikota dan wakil walikota serang tahun namun petit ini tidak didukung oleh polita yang jelas dan rinci. pada polita pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya pemilihan suara ulang psu), namun dalam petit memohonkan pelaksanaan psu. bahwa dalam kaidah hukum acara pada umumnya, rumusan petit yang tidak didukung oleh polita yang jelas dan rinci termasuk kategori obscura libel . hal ini bersesuaian dengan doktrin ahli hukum yahya harahap, sh., (dalamcetakan kesembilan, april, hal. menjelaskan bahwa: sudah dijelaskan, polita dengan petit gugatan, harus saling mendukung,. tidak boleh saling bertentangan. apabila hal ini tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjdi kabur. sehubungan dengan itu, hal hal yang dapat dituntut dalam petit, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara polita dan petit. hanya yang dijelaskan dalam polita yang dapat diminta dalam petit. sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petit, oleh karena itu petit tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, oleh karena petit pemohon mengenai pemungutan suara ulang psu) adalah tidak didukung oleh polita yang jelas dan rinci, sehingga menurut kaidah hukum acara termasuk obscura libel sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. i.dalam pokokseluruh dalil pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini, bahwa memohon membantah seluruh dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tsm) sebagaimana dalil pemohon angka baik pelanggaran sebelum pencoblosan maupun setelah pencoblosan, bahwa secara garis besar, dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon meliputi: dugaan pelanggaran sebelum penetapan pasangan calon, dugaan pelanggaran dan pelaksanaan rekomendasi bawaslu kota serang: dugaan pelanggaran yang merupakan wewenang institusi lain (bukan kewenangan memohon), bahwa terhadap dalil pemohon mengenai dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye pada tanggal januari jalan ahmad yani, halte pos sahabat anak, kampus uin serang, halte samping hotel dian, halte carrefour cicero sebagaimana bukti bukti bukti dan bukti pada tanggal januari kpu kota serang belum melakukan penetapan pasangan calon (vide bukti ta. bahwa selanjutnya memohon mengklarifikasi dan sekaligus membantah dalil pemohon tentang dugaan pelanggaran bahan kampanye pada tanggal maret tanggal maret dan tanggal maret sebagaimana dalil angka (bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti bahwa fakta sebenarnya, laporan laporan pemohon bawaslu kota serang tanggal maret tanggal maret dan maret tersebut telah diperiksa oleh bawaslu kota serang, namun bawaslu kota serang tidak memberikan rekomendasi apapun kepada memohon sesuai dengan surat bawaslu nomor k bt. hm. tertanggal maret bukti tc bawaslu hanya memberikan rekomendasi untuk melakukan penertiban kepada kepala satuan polisi pamong praja kota serang. bahwa untuk itu, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye sesuai dengan bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus ditolak. bahwa memohon membantah dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran pemasangan bahan kampanye kantor lurah cincang, kecamatan serang pada tanggal maret (bukti bahwa fakta sebenarnya, atas laporan pemohon tanggal maret tersebut, selanjutnya panda kota serang memberikan rekomendasi untuk memperbaiki letak alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut agar sejajar dengan alat peraga kampanye pasangan calon lainnya sesuai surat bawaslu kota serang nomor k bt. hm. tertanggal maret untuk itu, kpu kota serang mengirimkan surat nomor c pl. .pu kpu kot tertanggal maret kepada ppk kecamatan serang agar memperbaiki letak alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut sesuai dengan rekomendasi bawaslu kota serang bukti tc bahkan secara faktual lapangan, ppk kecamatan serang memindah alat peraga tersebut pagar rumah warga agar tidak menyalahi ketentuan pemasangan alat peraga kampanye. bahwa memohon juga membantah dalil pemohon tentang dugaan pelanggaran bahan kampanye pada tanggal maret sebagaimana dalil angka (bukti dan bukti tanggal maret (bukti dan bukti tanggal maret (c pl. .pu kpu kot 1l1 tertanggal maret kepada tim kampanye pasangan samsudin dan suwardi ushuluddin pasangan calon nomor sesuai dengan rekomendasi bawaslu kota serang bukti tc bahwa memohon membantah dalil pemohon tentang dugaan pelanggaran bahan kampanye pada tanggal maret dan tanggal maret sebagaimana dalil angka (bukti dan bukti bahwa fakta yang sebenarnya, dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut atas sudah dilaporkan dan diperiksa bawaslu kota serang. bahwpl. .pu kpu kot tertanggal maret kepada syafruddin calon walikota serang untuk melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan pkpu tahunbukti bukti bukti bukti bukti bukti buktierintahkan sat pol kota serang melakukan penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan pkpu nomornomor: untuk melakukan penertiban alat peraga kampanyecalod pl. .pu kpu kot tertanggal april kepada tim kampanye pasangan calon nomor urut sesuai dengan rekomendasi bawaslu kota serang bukti tc bahwa memohon membantah tegas dalil pemohon mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif ism) mengenai kerusakan segel dan gembok kotak suara tps kaligandu kecamatan cocok jaya tanggal juni (bukti adalah dalil yang tidak berdasar. karena faktanya segel maupun gembok kotak suara tps kaligandu kecamatan cocok jaya masih utuh. bahwa yang benar, terdapat dugaan kerusakan segel kotak suara tps banjar agung, kecamatan cocok jaya (bukan tps kaligandu sebagaimana dalil pemohon) tanggal juni pukul wib. dugaan kerusakan segel suara tersebut telah diperiksa dan tangani oleh bawaslu dan sentra gakumdu kota serang, yang pada pokoknya bawaslu maupun sentra gakumdu kota serang menyatakan bahwa laporan nomor lp pw kota v11 tidak memenuhi unsur pelanggaran serta tidak bisa dilanjutkan tahap selanjutnya. adapun kerusakan segel kotak suara tersebut diduga diakibatkan oleh gesekan ranting pohon. demikian pula hasil rekapitulasi dalam kota suara tersebut tidak berubah (tetap sama) bukti tf bahwa perlu pihak terkait klarifikasi, kejadian berdasarkan bukti bukti bukti bukti adalah satu kejadian (tunggal), yaitu kejadian tanggal juni pukul wib tps banjar agung, kecamatan cocok jaya. hal ini penting untuk membantah dalil pemohon yang berusaha mendramatisasi seolah olah ada banyak kecurangan secara masif karena kerusakan segel kotak suara, padahal faktanya hanya terjadi pada satu segel kotak suara. bahwa terhadap dalil dalil pemohon selain tersebut atas, oleh karena karena merupakan wewenang institusi lain yang lebih berkompeten, demikian pula tidak ada rekomendasi dari bawaslu mengenai pelanggaran sesuai dalil dalil pemohon angka sebagaimanmaka memohon berpendapat apabila institusi institusi yang berkaitan dengan dalil tersebut lah seharusnya memberikan pendapat mengenai hal ini. pada intinya memohon hanya mendapat laporan dan data, serta tidak mendapat rekomendasi apapun dari bawaslu kota serang untuk melakukan tindakan tindakan tertentu. bahwa berdasarkan uraian memohon dalam polita guo, mengenai adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tsm) sebagaimana dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. sehingga permohonan guo harusertanggal julserang tahun yang benar adalah sebagai berikut: ih. syafruddin, sos, dan suwardi ushuluddinputusan kpu kota serang nomorta. fotokopi keputusan kpuserang tahun tanggal februari bug, ng o01c. fotokopi surat tembusan dari bawaslu kota serang nomor k bt. hm. tanggal maret bukti tc. fotokopi surat kpu kota serang nomor c pl. .pu kpu kot tertanggal maret kepada kepada ppk kecamatan serang bukti tc. fotokopi surat teguran kpu kota serang nomor c pl. .pu kpu kot tertanggal maret kepada tim kampanye pasangan samsudin dan suwardi ushuluddin pasangan calon bukti tc. fotokopi surat kpu nomor pl. .pu kpu kot 1l kepada samsudin calon walikota serang bukti tc. fotokopi surat kpu kota serang nomor. bukti tc. fotokopi surat teguran kpu kota serang nomor d pl. .pu kpu kot tertanggal. april kepada tim kampanye pasangan samsudin dan suwardi ushuluddin pasangan calonerangota serang nomor hk. kpt kpu kot 1perolehan suara hasil pemilihan diajukan oleh pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan penetapan perolehan surat hasil pemilihan oleh kpu kip kabupaten kota bahwa pemohon sebagai calon walikota dan wakil walikota kota serangserang: bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh kpu kota sermemperoleh sebanyak suara, sedangkan bukti tc. fotokopi pemberitahuan tentang status laporan atas laporan dwi nugroho nomor laporan lp pw kota v11 tertanggal juli bukti td. fotokopibukti tf. foto gembok pada tps banjar agung, kecamatan cocok jakepala daerah danihak terkait mengajukan keterangan pihak terkait sehubungan dengan adanya permohonan nomor register php.kot xvi yang diajukan oleh pemohon terkait perselisihan hasil perolehan suarakedudukan hukum (legal standing) pihak terkait bahwa berdasarkisebutkan? bahwa pihak terkait adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota serang nomor urut tiga) dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota serang tahun sebagaimana keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor hk. hdan keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor hk. hahwa berdasarkan pemungutan suara yang diselenggarakan dan dilaksanakan pada tanggal juni pihak terkait berhasil meraih perolehan suara terbanyakdan keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor hk. hyaitu sebanyak seratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) suara sah: tabel hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi oleh pemohon berkenaan dengan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota serang tahun maka pasangan calon walikota dan wakil walikota serang nomor urut tiga) memiliki kedudukan hukum legal standing) dengan alas hak yang sah dan kuat untuk menjadi pihak terkait dalam perkara nomor register php.kot xvi tertanggal juli tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menyatakan pengajuan permohonan terkait perselisihan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat dilakukan paling lambat (tiga) hari kerja sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh kip kpu provinsi kabupaten kota: bahwadiumumkan pada hari pihak terkait tanggal juli keterangan pihak terkait pendahuluan panel majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia yang pihak terkait tuliskan, berkenan kiranya yang mulia panel majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menerima keterangan pihak terkait ini yang pihak terkait mulai dengan satu ungkapan sederhana terlebih dahulu, yaitu tuhan mengatur segala urusan dunia termasuk hal sederhana, misalnya bagaimana satu tetes embun jatuh dari daun talas dibagi hari tadi begitupun dengan urusan manusia dan kemanusiaan termasuk dalam pengertian ini adalah kemenangan pihak terkait pada pilkada kota serang yang pihak terkait yakini dilandasi oleh ridho tuhan pihak terkait yaitu allah swt. tanda kemenangan itu dimulai dari tanggal pelaksanaan pilkada serentak yang jatuh pada tanggal lalu tanpa sengaja, koalisi partai pengusung pihak terkait terdiri dari ppp, pan, hanura, dan pks yang masing masing memiliki kursi dprd kota serang, sehingga koalisi inipun dikenal sebagai koalisi kursi. karena sebab konflik partai hanura, fungsionaris partai hanura baru tidak aktif dalam koalisi bahkan pihak terkait sempat mendapatkan gambar bahwa sebagiannya mendukung pasangan calon nomor urut pemohon) dan menyisakan orang fungsionaris saja. angka selalu muncul dimana mana sampai dengan akhirnya tanda itu disempurnakan tuhan dalam pengundian nomor urut, pihak terkait mendapatkan nomor urut fakta lanjutan kemenangan ini merupakan kemenangan kedaulatan rakyat, adalah bahwa perhitungan tingkat tps ditandatangani oleh saksi saksi pemohon. balapan ada saksi yang tidak menandatangani, itu karena ada saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir tempat pemungutan suara. ketiga, izinkan pihak terkait tetap mencatat pengakuan pihak pemohon secara sadar dan professional yang menyatakan bahwa diajukannya permohonan ini bukanlah karena selisih suara yang tidak memenuhi syarat diajukannya permohonan tetapi karena adanya tsm yang dituduhkan kepada pihak terkait. bahwa pihak terkait bukanlah raja dan bukan pula penguasa incumbent atau setengah incumbent. pihak terkait adalah rakyat biasa, sehingga bagaimana mungkin rakyat biasa dituduh melakukan tsm? bahkan sebaliknya, pasangan calon nomor urut lah yang memiliki kemampuan untuk melakukan tsm tersebut, sebagai berikut walikota serang mengakui dirinya sebagai pasangan calon nomor urut pemohon) dengan alasan yang bersangkutan adalah sebagai kader golkar. untuk panel majelis hakim mahkamah konstitusi ketahui, bahwa ibu vera nurlaila calon walikota nomor urut pemohon) adalah juga istri dari bapak harus jaman walikota serang periode), selain itu, struktur dibawah walikota antara lain kepala dinas, camat, dan lurah merupakan struktur pemerintah kota yang pihak terkait dapati fakta melakukan kerja pemenangan untuk pasangan calon nomor urut pemohon) yang salahsatunya adalah dengan menggunakan apbd dinas pemuda dan olahraga dispora) yang dimanfaatkan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut pemohon) berupa kaos polda kota serang bertagline cantik : sekilas gambaran mengenai suara warga kota serang, hanya satu kata yang dapat mewakili keinginan mereka, tidak lain adalah perubahan . pesan perubahan tersebut semakin jelas nampak ketika warga kota serang memberikan suaranya kepada orang lain diluar trah . bagaimana tidak, keinginan perubahan warga kota serang sejak pertama kali kota serang berdiri hingga kini setelah (periode) menjabat walikota serang, bapak tb. khairul zaman yang notabene adalah suami dari calon walikota dari pasangan calon nomor urut vera nurlaela tersebut, tidak terasa secara signifikan. pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, struktur dan infrastruktur belum dirasakan oleh sebagian besar warga kota serang. selanjutnya, untuk mempertegas argumentasi sebagaimana tertuang dalam pendahuluan pihak terkait tersebut, keterangan pihak terkait pihak terkait sampaikan dengan uraian sebagai berikut dalam eksepsi nana. bahwa setelah pihak terkait membaca, menganalisa dan mengkonstatir serta mengkwalifisir permohonan pemohon, maka berdasarkan analisa pihak terkait pihak terkait, permohonan pemohon banyak terdapat ketidaksesuaian yang dapat dikualifikasikan melanggar ketentuan baik dalamebelum pihak terkait menyampaikan keberatan dan atau bantahan lebih lanjut terhadap dalil pokok perkara permohonan pemohon, oleh karenanya mohon diperkenankan pihak terkait untuk terlebih dahulu menyampaikan eksepsi atas permohonan pemohon dengan dalil dan uraian uraian sebagai berikut: eksepsi tentang pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan @uo,undang undang nomor tahueraturan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor tahun menyatakan bahwahuruf peraturan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor tahun: bahwa keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor hk. kpt kpu kot menyatakanbahwaanggal februari sebagai pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun menyatakanpada nomor urut (satu):pada nomor urut (dua),pada nomor (tiga), bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, benar apabila pemohon merupakan pasangan calon walikota dan wakil walikota serang tahun dengan nomor urut dan pihak terkait merupakan pasangan calon walikota dan wakil walikota serang tahun dengan nomor urutsedangksecara tegasota serang berdasarkan data kependudukan kota serang sebanyak jiwa, begitupun dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonannya, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (in cast) pihak terkait, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota sertelah ditetapkan kpu kota serang, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait (peraih suara terbanyak) adalah paling banyak (total suara sah) suara: bahwa perolehan suara pemohon adalah sebesar suara, sedangkan pihak terkait memperoleh suara sebanyak suara, maka perbedaan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah sebanyak suara suara) (delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat) suara, sehingga lebih dari suara, dengan demikian sejatinyan pemohon sebesar suara atau lebih dari suara, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, pihak terkait dengan mendasar. pada ketentuan undang undang nomor tahun dan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor tahun meskipun pemohon merupakan pasangan calon walikota dan calon wakil walikota kota serang tahun namun tetapi pemohon mutasi mutans tidak memenuhi ketentuan dalam mengajukan permohonpanel majelis mahkamah konstitusi menerima eksepsi pihak terkait oleh karena beralasan menurut hukum: eksepsi tentang permohonan pemohon obscura kabur dan tidak jelas ketidakcermatan dan ketidakmampuan penggugat dalam menyusun dan merumuskan permohonan (incorrect polita petit) sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahuhingga menyebabkan permohonan pemohon tidak jelas kabur (obscure): bahwa permohonan pemohon ibahwa dalam undang undang nomor tahun menegasangka dan peraturan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor tahun telah menegaskan ketentuan uraian permohonan secara jelas sebagai berikut huruf angka menegashuruf angka meneghuruf angka menegpasangan calon dengan nomor (dua) memperoleh suara sebanyak suara dan pasangan calon nomor urut (tiga) memperoleh suara sebanyak jumlah seluruh suara sah sebanyak dan jumlah suara tidak sah sebanyak artinya terdapat selisih suara sebanyak suara atau selisih sebanyak 6h,erang tahun maka ketentuan kualifikasi pemohon (peserta pemilihan dan pemantau pemilihan) serta, bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan marof. saudi isra , yang mengatakan sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan pre,. orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara bahwa berdasarkan ketentuanmaka sudah sepatutnya permohonan pemohon yang diajukan harus dan wajib menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai hasil penghitungan suara yang dipermasalahkan tersebut: bahwa dalam permohonan pemohon guo, dalil pemohon telah nyata nyata tidak sedikitpun menguraiknamun hanya berkilah bahwa mahkamah konstitusi tidak boleh memasang dan mengesampingkan keadilan substantive, dalil pemohon yang demikian telah nyata nyata menunjukan ketertarikan fakta, oleh karena secara fakta pemohon tidak taat terhadap peraturan mahkamah konstitusi tentang pedoman berbicara dan atau telah nyata mengesampingkan pedoman berbicara mahkamah konstitusi sebagai suatu syarat yang wajib dipedomi dalam mengajukan permohonan, sehingga dengan demikian telah nyata pemohon melanggar syarat wajib dalam mengajukan permohonannya, bahwa permohonan yang tidak lengkap, jelas, serta cermat dalam mengurai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan, maka telah menimbulkan akibat nyata bahwa dalil dalil polita permohonan pemohon menjadi sumur, tidak jelas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudbahwa selain uraian tersebut diatas, telah ternyata ketidak sesuaikan permohonan pemohon semakin berlanjut oleh karena baik berdasarkan bukti, maupun petit permintaan amar putusan, pemohon sungguh tidak menguraikan permintaan agar mahkamah konstitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, bahwa kemudian berdasarkan huruf peraturan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor tahunbahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, oleh karena dalil polita pemohon tidak mengurai secara jelas dan terperinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dengan disertai kesalahan kesalahan dan atau letak kesalahan perhitungan dan atau tps mana yang terjadi kesalahan dalam perhitungan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan angka yang merugikan pemohon, terhadap dalil polita tersebut tentu akan dihubungkan dengan dalil pemohon dalam petitumnya yang meminta mahkamah konstitusi untukdan memerintahkan memohon untuk melaksanakan pemilihan ulang walikota dan wakil walikota serang tahun telah ternyata menjadikan antara polita dan petit permohonan pemohon tidak sesuai, bahwa ketidaksesuaian antara polita dan petit permohonan pemohon menjadikan permohonan pemohon obscura libel, karena tidak memenuhi ketentuan dan atau pedoman berbicara sebagaimana peraturan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor tahun maka permohonan pemohon yang demikian layak kiranya untuk dikategorikan sebagai permohonan yang tidak dapat diterima oleh mahkamah konstitusi republik indonesia. kerugian pemohon yang tidak dirinci sehingga menyebabkan permohonan tidak jelas dan atau kabur (obscure) pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah karena pemohon merasa terjadi kerugian atas perhitungan suara yang telah ditetapkananggal juli dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor hk. kpt kpu kot vii tanggal julahwa dalam hal pemohon merasa ada kerugian yang dialami pemohon terkait perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh memohon cast kpu kota serang, maka frase kata merasa tersebut harus dapat pemohon kerinci dan buktikan satu persatu secara jelas tentang bentuk kerugian pemohon tersebut, bahwa fakta menunjukan, seluruh uraian dan dalil dalam permohonan pemohon tidak menunjukan rincian kerugian nyata, yang menjadikan alasan memohon untuk mengajukan permohonan, karenanya permohonan pemohon yang demikian terkualifikasi dan atau menyebabkan obscura dibeli, sehingga layak untuk tidak diterima: kualifikasi perbuatan tidak jelas, pemohon telah menuduh seolah olah terjadinya kesalahan dalam melakumemohon juga dikualifisir oleh pemohon, melakukan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, namun tetapi, fakta menunjukan bahwa semua tuduhan dalam dalil permohonan pemohon ternyata tidak didukung bukti dan saksi yang menyatakan bahwa memohon terkualifikasi melakukan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan massif tersebut, perumusan perbuatan kesalahan sebagaimana didalilkan pemohon sesungguhnya tidak jelas, namun ketidak belasan tersebut ditafsirkan oleh pemohon bahwa kesalahan dilakukan oleh pihak terkait, namun tetapi kesalahan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, sehingga telah menjadikan alasan bagi pihak terkait untuk mengajukan permohonan kepada mahkamah agar ketidakjelasan permohonan tersebut dapat mengabulkan eksepsi pihak terkait: bahwa berdasarkan seluruh uraian uraian eksepsi sebagaimana telah disampaikan pihak terkait tersebut diatas, telah nyata nyata membuktikan apabila permohonan pemohon tidak sesuai dengan ketentumajelis panel mahkamah konstitusi menerima eksepsi pihak terkait: bahwa dan atau oleh karena sifat permohonan yang tidakjadikan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas obscura). makaoleh karena permohonan pemohon tidakkemudian selanjutnya menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima: i. dalam pokok permohonan bantahan terhadap dalil dalil permohonan pemohonmohonan ini, bahwa pada prinsipnya, pihak terkaitpihak terkait, yakni sepanjang fakta mengenai pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (satu) dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota serang tahun adapun bantahan dalam keterangan pihak terkait pihak terkait sampaikan sebagai berikut: bantahan terhadap dalil dalil permohonan pemohon bahwa dalil permohonan pemohon tersebut pada prinsipnya mendalilkan:adan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kota serang tahun maka ketentuan", bahwa ketentuan limitation (ambang batas) merupakan suatu kebijakan pembentuk undang undang sebagai parameter (tolak ukur) kesignifikanan perolehan suara pasangan calon, oleh karena tidak semua pembatasan (in cast)rta merta telah bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang pembatasan sebagaimana dimaksud dalam undang undang tersebut telah menjamin pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan demi untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan harkat, martabat, moral, nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, maka pembatasan menurut undang undang nomor tahun peraturan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor tahun tentu dapat dibenarkan, bahwa kedudukan adalah sebagai pelaksanaan dan melaksanakan fungsinya mengadili norma undang undang, maka dengan demikian dalih pemohon yang meminta pengabaian dengan kiasan keadilan substantive mengesampingkan suatu ketentuan (ambang batas) justru mutasi mutans membuktikan tindakan yang mencederai rasa keadilan yang telah ditentukan: bahwa kewenangan mahkamah telah ditentukan dalam suatu undang undang, maka karenanya tidak terdapat dasar untuk dipaksa dan memaksa mahkamah konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri dengan melampaui, melanggar, mengesampingkan kewenangan yang diberikan oleh undang undang cast kewenangan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan: maka berdasarkan uraian sebagaimana telah tersebut diatas, sangat tidak relevan tidak dimungkinkan, mahkamah konstitusi memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui, melanggar, mengesampingkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang undang demi pemaksaan dari pihak pemohon, sehingga dalil dalil yang dibangun pemohon dengan berdalih menegakan keadilan substantive yang memaksa mahkamah melanggar serta melampaui kewenangannya, tentu berakibat buruk bagi upaya dalam membangun budaya demokrasi yang taat, patuh serta tunduk pada ketentuan undang undang: bahwa pihak terkait yakini, apabila mahkamah tidak mungkin mengesampingkan undang undang nomor tahun peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun demi dalil permohonan pemohon tersebut, oleh karena dengan mengesampingkan ketentuan tersebut sama saja dengan meruntuhkan demokrasi yang taat, patuh serta tunduk pada ketentuan undang undang, bahwa mengenai pelanggaran pelanggaran, undang undang telah memberikan batasan dan kewenangannya dalam penyelesaian setiap tingkatan dan jenis pelanggaran, misalkan pelanggaran penyelenggara pemilu diselesaikan melalui dkpp, pelanggaran pidana penyelenggaraan diselesaikan melalui gakumdu, pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan melalui bawaslu bawaslu dan pt.tun mahkamah agung, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum diselesaikan mahkamah konstitusi melalui ketentuan ketentuan perundang undangannya, bahwa jika mencermati pelanggaran pelanggaran yang disuguhkan pemohon, sesungguhnya terdapat mekanisme penyelesaian tersendiri sesuai dengan domain kewenangan masing masing bidang lembaga dan atau institusi, maka karenanya dengan menyuguhkan pelanggaran pelanggaran yang semestinya menjadi kewenangan domain institusi lain maka telahnyata bawah pemohon mencoba mencampur adukan kewenangan institusi institusi lain mahkamah konstitusi, namun tetapi pihak terkait sangat meyakini, bahwa mahkamah akan benar benar menjaga kewenangannya dan juga menjaga kewenangan lembagaiinstitusi lain sesuai porsinya masing masing, sehingga dalam permohonan guo mahkamah tepat pada porsi sebagai institusi lembaga yang object liriknya memeriksa perselisihan hasil pemilihan dan dipastikan bukan mengadili pelanggaran yang menjadi domain institusi lain, karenanya dalil pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan nomor sampai dengan nomor merupakan dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan, selanjutnya pihak terkait sampaikan bahwa senjatanya pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk mempengaruhi yang mulia panel majelis hakim mahkamah konstitusi dengan cara secara sistematis namun didalam dalil dalil permohonan, pemohon menyatakan pelanggaran pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, bahwa dengan merujuk pada yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tertanggal desember yang dimaksud dan terjadi dalam wilayah yang luas, berangkat dari pengertian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif tersebut, perlu disampaikan bahwa kota serang terdiri dari enam) kecamatan dan enam puluh enam) kelurahan dan pemohon telah mendalilkan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait tersebar seluruh wilayah kota serang, namun apabila diperhatikan dan dipelajari secara seksama, dapat diketahui ternyata jumlah pelanggaran sebagaimana dalil dalil pemohon dalam permohonannya tidak sampai mencakup wilayah yang luas sesuai dengan amanat yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tertanggal desember tersebut, lebih dari itu, fakta yang sesungguhnya terjadi adalah sebaliknya, pihak terkait pihak terkait dapat membuktikan bahwa sejatinya pelanggaran pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif nyata nyata dilakukan oleh pemohon: sebagai salah satu contohnya adalah bapak tb. khairul zaman yang tidak lain adalah suami dari ibu vera nurlaela selaku pemohon calon walikota serang dari pasangan calon urut yang pada saat perhelatan pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun berlangsung, dengan status yang melekat pada bapak tb. khairul zaman selaku walikota serang menyatakan dukungannya kepada pemohon secara terbuka kepada khalayak. bahwa selain uraian tersebut diatas, juga ternyata pemohon memasukan dugaan bukti pelanggaran pasangan calon nomor urut (dua) dalam pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun pemasukan dugaan pelanggaran pasangan calon nomor urut (dua) tersebut, merupakan upaya pemohon untuk mempengaruhi majelis hakim mahkamah konstitusi agar se akan akan pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun diwarnai pelanggaran dan atau kekacauan, namun upaya mempengaruhi majelis hakim mahkamah konstitusi tersebut telah ternyata terbantahkan oleh fakta, bahwa kinerja penyelenggara pemilihan umum kota serang cast kpu kota serang, dan bawaslu kota serang, telah bekerja dengan baik dan atau menunjukan kinerja yang maksimal, dimana setiap laporan pelanggaran telah diterima dengan status laporan ditindak lanjuti dan atau tidak dapat diterima, selain hal tersebut, juga terbukti atas perhitungan suara tingkat tps telah ditandatangani oleh saksi saksi baik oleh saksi pemohon, saksi pihak terkait, dan saksi pasangan calon lainya, kalaupun terdapat saksi yang tidak menandatangani, hal tersebut dikarenakan saksi dari pasangan calon nomor urut tidak hadi tempat pemungutan suara, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, terbukalah secara nyata pemohon telah berupaya mempengaruhi yang mulia panel majelis hakim mahkamah konstitusi dengan cara. pemaparan tersebut dapat terlihat jelas dalam tabel dibawah ini tabel pelanggaran dalam pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun pelanggaran pelanggaran dalam dalam dalil bantahan keterangan pihak pemohon terkait aparatur sipil negara (asn) tanggal maret bahwa tuduhan tersebut keterlibatan bapak tb. bertempat cipaku adalah tidak benar, khairul zaman selaku kecamatan curug sesungguhnya pada saat walikota serang adanya dugaan itu pac partai hanura se mendukung pasangan pelanggaran dugaan kecamatan curug sedang calon nomor urut keterlibatan aparatur mengadakan kegiatan sipil negara yaitu konsolidasi total hanura dugaan pelanggaran dalam keterlibatan se kecamatan curug, oleh pembicaraan konfrensi wahidin selaku karena (partai hanura)| pers gedung dprd lurah cipaku dalam merupakan salah satu kota serang bapak tb. kampanye politik partai pengusung paslon khairul zaman didampingi pasangan calon wakil nomor urut maka pac ketua dprd kota serang walikota serang nomor kecamatan curug bapak namun, urut (tiga) yaitu mengundang suwardi menyatakan sebagai suwardi ushuluddin ushuluddin untuk datang pendukung pasangan acara tersebut, dan calon nomor urut kebetulan pada saat acara peristiwa tersebut bertemu serta bersalaman dilaporkan dengan nomor dengan wahidin, laporan moment bertemu serta pw kota vi1 berjabat tangan" tersebut dimanfaatkan untuk dijadikan bahan laporan, hingga laporan tersebut diproses dan kini wahidin diberhentikan dari jabatannya, namun wahidin menerima ikhlas walaupun telah melakukan klarifikasi serta membantah adanya dukungan serta kampanye politik: dugaan pelanggaran kehadiran walikota serang bapak khairul jaman) pada rapat umum paslon nomor urut satu dan tidak ada surat izin cuti dari kemendagri, yang memberikan walikota serang dugaan keterlibatan lurah sepang dan kadis pertanian kota serang turut mendampingi paslon urut satu (ibu vera) dalam acara pernikahan daerah serang, sebagaimana laporan nomor lp pilgub v dugaan pelanggaran keterlibatan camat cocok jaya, kadis pertanian dan lurah sepang dalam mendampingi ibu vera acara pernikahan dan acara isra mi'raj pada paslon nomor urut satu, sebagaimana laporan nomor lp pw kota dugaan pelanggaran, kegiatan polda memakai kaos ber tagline cantik" terlahir dispora kota serang, sebagaimana laporan nomor lp pw kotugaan keterlibatan lurah priyayi yang ikut dalam kampanye urut satu dugaan pelanggaran keterlibatan istri ketua dprd kota serang dan juga sebagai lurah kemanisan kampanyekan paslon nomor urut satu dugaan keterlibatan camat kecamatan cocok jaya ikut mendampingi pada saat acara isra mi'raj wilayah serang dugaan pelanggaran tentang lurah lontar baru atas nama bapak ali akbar, mengunggah chat group forum komunikasi karbon bersatu dalam bentuk seruan dukungan salah satu paslon nomor satu dan foto gambar ibu vera, sebagaimana laporan nomor lp pw kota v1 tanggal maret bahwa peristiwa tersebut bertempat kabid dilakukan oleh relawan bhakti husada, jalan paslon dan diluar raya tatakan km. sepengetahuan tim dugaan pelanggaran apk rengas, dragon. paslon akan tetapi spanduk) anggota dewan tatakan, kecamatan. tim pasangan calon bpk. halaman simbolon kota serang dugaan dan sudah melakukan yang berpasangan dengan pelanggaran kampanye pencopotan setelah ada paslon nomor urut satu, pemasangan bahan pemberitahuan dan atau sebagaimana laporan kampanye yang tidak teguran dari bawaslu, nomor sesuai dengan aturan lp pw kota!kaliwadas, kota sang aran ann pemasangan apk yang payne tidak sesuai pkpu oleh pemasangan bahan paslot bertempat daerah kajoran kota serang dugaan pelanggaran kampanye apk yang tidak sesuai pemasangan bahan dengan peraturan kpu kampanye yang tidak tim kampanye urut sesuai dengan aturan satuwalantaka, kota serang, dugaan apk tim kampanye nomor pelanggaran kampanye urut satu sebagai pemasangan bahan pendukung tidak sesuai kampanye yang tidak pkpu atas nama bapak sesuai dengan aturan budi rustandi ketua dpc pkpu yang dilakukan gerindra kota serang oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut (tiga tanggal maret bahwa tuduhan bertempat pemohon mengenai daerah bondol kec. pelanggaran kampanye serang, dugaan daerah bondol adalah pelanggaran oleh (tidak berdasar, dapat tim pasangan pihak terkait jelaskan, nomor terkait pemasangan spanduk pemasangan bahan dilakukan oleh relawan kampanye yang pasangan calon nomor tidak sesuai dengan urut pada bulan januari pkpu dan sudah dilakukan pencopotan oleh tim jauh sebelum penetapan pasangan calon: tanggal maret bahwa permohonan bertempat pemohon terkait tuduhan daerah bondol kec. pemasangan bahan serang, dugaan kampanye tidaklah pelanggaran oleh berdasar dan terkesan tim pasangan dipaksakan. hal mana nomor terkait pemohon mengulang pemasangan bahan ulang poin poin tuduhan kampanye yang pemohon kepada pihak tidak sesuai dengan terkait. hal dimaksud pkpu terjadi pada halaman paragraf dan halaman paragraf yang tuduhan dan redaksinya sama, tanggal maret bahwa mengenai bertempat pemasangan bahan jalan raya tatakan, kampanye jalan raya kecamatan tatakan hal tersebut tatakan, dugaan dilakukan oleh relawan pelanggaran paslon dan kampanye bawaslu juga sudah pemasangan bahan menegur tim pasangan kampanye yang tidak calon dan sudah sesuai dengan aturan dilakukan pencopotan pkpu yang dilakukan dan atau penertiban oleh oleh tim kampanye tim paslon pasangan calon nomor urut tanggal maret bahwa dapat pihak bertempat terkait jelaskan, terkait daerah kaldron dugaan tuduhan kecamatan walantaka, tuduhan pemohon dugaan pelanggaran mengenai alat praja kampanye dan atau kampanye pemasangan bahan yang tidak sesuai kampanye yang tidak aturan pkpu dalam sesuai dengan aturan permohonan pemohon pkpu yang dilakukan sekira dugaan oleh tim kampanye tuduhan merupakan pasangan calon tuduhan yang sangat nomor urut (tiga tidak berdasar, karena tanggal maret jikalupun tuduhan bertempat dimaksud ada, daerah walantaka tentunya sudah kecamatan ditindaklanjuti oleh walantaka, banner bawaslu kota serang: calon walikota dan wakil walikota nomor urut (tiga) ang belum dilepas: tanggal maret bahwa dalam bertempat kantor pemilihan walikota lurah cincang, dan wakil. walikota kecamatan serang tahun serang,dugaan sudah berjalan pelanggaran kampanye dengan sangat baik, pemasangan bahan |hal tersebut tidak kampanye pasangan terlepas dari calon nomor urut penyelenggara baik (dua) dan nomor urut kpu kota maupun (tiga) yang tidak sesuai bawaslu yang selalu dengan aturan pkpu mengklarifikasi yang diduga dilakukan dan atau mendalami oleh kpu kota serang setiap persoalan tanggal maret dugaan kecurangan bertempat yang ada, termasuk sekitar daerah secang dugaan tuduhan sampai dengan pemohon dalam cincang, permohonannya sekira kecamatan serang, tuduhan mengenai dugaan pelanggaran alat praja dan atau kampanye pemasangan kampanye yang tidak bahan kampanye dalam sesuai aturan pkpu bentuk poster, banner faktanya dapat dan sticker yang tidak diselesaikan dan atau sesuai dengan aturan (tidak dapat ditindak pkpu yang dilakukan lanjuti karena tidak oleh tim kampanye berdasar secara pasangan calon peraturan perundang nomor urut (tiga undangan: tanggal maret bertempat sekitar jalanajukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut (tiga tanggal maret sekitar daerah sumur pucung, kecamatan serang, sekitar jalan pinggir rel kereta apilon nomor urut (tiga tanggal maret bertempat jalan bhayangkara, kecamatan cocok jaya.2018| |. bertempat sekitar daerah cocok, kecamatan cocok jaya.april tuduhan ditujukan bertempat kecamatan kepada pasangan serang, dugaan calon nomor urutcocokcamatan kepada pasangan curug, dugaan calon nomor urutea ana bertempat kepada pasangan kecamatan tatakaklasemedn banjar agung, kecamatan cocok jaya. pemasangan poster pasangan colon nomor (tiga)tuduhan ditujukan bertempat kepada pasangan kecamatan calon nomor urut. tim kampanye pasangan calon nomor urutcalon nomor urutkonklusi terhadap pelanggaran alat peraga kampanye: bahwa terhadap pelanggaran tersebut, panitia pengawas bawaslu) kota serang telah meneruskan laporan laporan tersebut kepada kpu kota serang untuk ditindak lanjuti dengan diberikan peringatan yang kemudian meneruskan kepada sat pol kota serang untuk ditindak lanjuti sebagaimana ketentuan pkpu tahun yang menegaskan pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud dikenai sanksi berupa: a). peringatan tertulis: b). perintah penarikan bahan kampanye yang telah disebarkan: bahwa penertiban sebagaimana dimaksud dalam pkpu tahun ialah: apabila partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, dan atau tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan atau bawaslu: bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, telah ternyata terhadap laporan pelanggaran alat peraga kampanye telah diteruskan melalui tingkatan instansi lembaga sebagaimana disebutkan dalam pkpu tahun karenanya bentuk penyelesaian atas pelanggaran alat peraga kampanye telah disediakan pada instansi lembaga tersebut, dan bukan lagi domain mahkamah konstitusi republik indonesia: tanggal juni dugaan pelanggaran tim bertempat wilayah tuduhan ditujukan paslon nomor urut satu kota serang dugaan kepada pasangan atas nama ibu wahyu pelanggaran kampanye calon nomor urut papat ketua pkb kota money politic serang). melakukan pembagian air minum money politik pada kemasan oleh tim kegiatan reses dprd kampanye pasangan kota serang, calon nomor urut sebagaimana laporan dua nomor diperlakukan secara ketat,:dalam pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota serang tahun terdapat adanya pelanggaran pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak kecurangan kecurangan yang terjadi sebagai berikut pelanggaran pelanggaran sebelum pencoblosan tanggal maret bertempat kabid bhakti husada, jalan raya tatakan km. rengas, dragon, tatakan, kecamataniwadasjoran kota serang dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang sala tanggal juni bahwa secara fakta bertempat |tidak ada pembagian wilayah kota serang, uang, namun yang dugaan pelanggaran dibagikan adalah kampanye pembagian sarung (seharga uang dan sarung yang kurang lebih rp. dilakukan oleh tim dan hal kampanye pasangan tersebut (pembagian calon nomor urut sarung) telah dilakukan turun temurun dan dugaan pelanggaran telah menjadi tradisi pembagian uang untuk disetiap sebelum hari mempengaruhi pemilih raya idul fitri paslon nomor urut satu tetangga sekitar kp. keramat pal empat dengan maksud kec. curug, (sodagoh), dan atas terlahir: ramli dan sri pembagian sarung rahayu tersebut tidak pernah ada sticker dan atau atribut paslon nomor urut karena pembagian tersebut murni dilakukan sebagai bagian dari tradisi hampir disetiap idul fitri: sandi euros pada hari senin tanggal juni telah melaporkan kepada dugaanpsi aoa pal engga kampanye money politic dengan nomor laporan lp pw kota n1 sandi euros pada hari senin tanggal juni telah melaporkan kepada dugaan.kp. como kel. bendung kampanye money politic kec. klasemen dengan nomor laporan lp pw kota v1 dwi nugroho prabowo,kampanye money politic dengan laporan lp pw kota v1 ferry penalty, tuduhan ditujukan tanggal juni kepada pasangan melaporkan kepada calon nomor urut bawaslu kota serang terkait pelanggaran kampanye money politic dalam kemasan agua sigala ada foto pasangan calon urut dengan laporan nomor lp pw kota v1 ferry penalty, bahwa tuduhan kegiatan tanggal juni pembagian uang money melaporkan kepada politik) dan sarung yang bawaslu kota dituduhkan kepada serang terkait pasangan nomor urut pelanggaran adanya pada saat bulan dugaan pelanggaran ramadan wilayah tentang kegiatan kota serang adalah tidak pembagian uang dan benar. bahwa sudah sarung pada saat bulan menjadi tradisi dan ramadhan wilayah kebiasaan keluarga kota serang besar bapak suwardi money politic) ushuluddin disetiap akhir dengan nomor bulan ramadhan atau laporan: menjelang lebaran, lp pw kota selalu membagikan v1 (thr) berupa sarung kepada tetangga sekitar (sondakh) tidak ada embel embel atau kaitannya dengan pilkada kota serang dan tidak ada pembagian uang seperti yang dituduhkan pemohon: tanggal april bahwa kegiatan bertempat sosialisasi pilar mri wilayah hukum kota dan dana reses serang, dugaan dilaksanakan oleh pelanggaran kampanye bapak andri susanto memanfaatkan kegiatan sebagai anggota dpr dugaan pel tarian sosialisasi pilar mpr dari partai pan. adapun dan dana reses syafruddin, sos, msi kegiatan memakai kaos ber tagline yang dilakukan oleh dating acara tersebut cantik" antik" terlahir dispora calon walikota nomor yaitu tanggal april kota serang urut syafruddin, sebagai undangan sos., dan atau sebagai kader dpc pan kota serang, beliau memberikan sambutan sebatas menyapa kader pan: tanggal mei bahwa dapat pihak bertempat pondok terkait jelaskan, pesantren cilincing. mengenai acara cocok, kota pondok pesantren serang, dugaan cilincing, cocok yang kampanye dilakukan oleh tim memanfaatkan paslon yaitu tempat dan sarana saudara ahmad mulyani pendidikan yang s.kom, adalah kegiatan dilakukan oleh tim calon dalam rangka menghadiri walikota nomor urut ikhtifalan secara pribadi syafruddin, sos., karena undangan dari si. pihak pesantren, menghadiri acara ikhtifalan tersebut dilakukan setiap tahun, sehingga tidak ada kaitannya dengan kampanye dan atau pilkada kota serang seperti yang dituduhkan pemohon:tiga tanggal april bahwa dapat pihak bertempat masjid terkait jelaskan, nurul allah, mengenai kegiatan isra kp. ciledug, mi'raj dikampung rw.o1. kelurahan ciledug rt. rw. banjar agung, kelurahan banjar agung kecamatan cocok kecamatan cocok jaya, kampanye jaya merupakan menggunakan tempat kegiatan tahunan yang ibadah dalam kegiatan rutin dihadiri oleh isra mi'raj yang suwardi ushuluddin jauh dilakukan oleh colon sebelum menjadi calon wakil walikota nomor wakil walikota serang urut suwardi nomor urut dan bukan ushuluddin, s.h. hanya kegiatan isra minaj namun kegiatan kegiatan lain seperti maulid dan peringatan peringatan hari besar islam lainnya karena kampung dimaksud memang kampung suwardi ushuluddin. hadirnya suwardi ushuluddin pada acara dimaksud bukan saja berdasarkan undangan warga, tapi juga sekaligus sebagai tokoh masyarakat setempat: bahwa acara isra'minaj dilaksanakan dilapangan masyarakat ciledug dan sebagian pekarangan rumah warga, bukan masjid nurul falah seperti yang dituduhkan pemohon dalam permohonannya. tidak ada penyampaian visi dan misi terkait dan atau menyinggung terkait pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun tanggal april dugaan pelanggaran dugaan pelanggaran adanya keterlibatan anak kampanye yang tuduhan ditujukan anak kecil dan adanya dilakukan oleh calon kepada pasangan dugaan minuman keras nomor urut (dua) calon nomor urut pada saat rapat umum dan diunggah media paslon nomor urut satu, social facebook yaitu sebagaimana laporan kampanye yang nomor melibatkan anak anak lp pw kota dibawah umur tanggal maret bahwa tanggal maret bertempat di| wilayah curug wilayah kota kota serang sama sekali serang, tidak melibatkan anak dugaan pelanggaran anak, dan acara tersebut kampanye yang juga sudah daftarkan melibatkan anak anak dan atau diketahui oleh dibawah umur yang kpu kota serang, dilakukan oleh kalaupun ada beberapa pasangan walikota anak yang hadir nomor urut merupakan anak yang syafruddin, sos, bertempat tinggal sekitar acara dikarenakan ada artis days mini hanya ingin melihat artis days mini) yang diundang pada acara dimaksud oleh calon walikota serang nomor urut syafruddin. sos, si. hal tersebut diluar sepengetahuan panitia dan acara tersebut tentunya dalam pengawasan bawaslu: mei dugaan tuduhan ditujukan memberikan informasi kepada pasangan yang tidakbenar dan calon nomor urut dugaan pelanggaran tidak seimbang melalui ujaran kebencian media facebook yang upload oleh account facebook muhammad kahfi tanggal mei| tuduhan ditujukan dugaan pelanggaran dugaan kepada pasangan tenan surat bantaran pelanggaran calon nomor urut tas bapak ali melakukan aap akbar, mengunggah chat yang rap. group forum menghasut, memfitnah komunikasi karbon ka bersatu dalam bentuk muhamad kahfi seruan dukungan salah hadapi melalui media satu paslon nomor satu dan foto gambar ibu vera sosial facebook tanggal mei dugaan berkampanye media sosial facebook dengan nama account denisukmawijayacial media facebook dengan account relawan barisan muda syafruddin bahwa tanggal juni tuduhan ditujukan ditemukan kepada memohon dugaan pelanggaran kerusakan segel dan gembok kotak suara tps kaligandu. kecamatan cocok jaya lu'ay nabila tuduhan ditujukan pada hari senin kepada memohoagus tuduhan ditujukan supriatna,s.e. kepada memohondwi nugroho tuduhan ditujukan prabowo pada hari kepada memohonv11 berdasarkan fakta fakta tersebut, telah menjadi jelas dan terang bahwa senjatanya pemohon yang sesungguhnya melakukan kecurangan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, serta melakukan praktek money politic dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota serang tahun bahwa berdasarkan seluruh pemaparan dan bukti bukti yang pihak terkait sampaikan dalam keterangan pihak terkait, telah terbukti bahwa permohonan pemohon tidak beralasan hukum, oleh karenanya telah patut untuk dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya. petit berdasarkan keterangan pihak terkait yang telah pihak terkait sampaikan tersebut, maka pihak terkait memohon perkenan yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memutuskan dalam eksekuii. dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: menerima keterangan dan mengabulkan permohonanmenyatakan sah dan mengikatmemerintahkan kepada memohon untuk menetapkan pasangan calon walikota dan wakil walikota serang nomor urut tiga) sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota serang tahun demikian keterangan pihak terkait disampaikan.t fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor hk. kpt kpu kot l1 terbukti p.t fotokopi suratp.t fotokopi berita acara rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun tertanggal juli bukti p.p.t fotokopimungutan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun tertanggal juli bukti p.t fotokopi surat pemberitahuan tentang status laporan nomor lp pw kota iv lp pw kota lp pw kota iv lp pw kota bukti p.t fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor: pw kota v1: bukti p.t fotokopi bukti video dan foto sebagaimana laporan nomor pw kota v,ilp pw kota tertanggal juni bukti p.t fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor pw kota v1 tertanggal juni bukti p.t fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pw kota v1i1 tertanggal juli. tertanggal april1 tertanggal juli bukti p.t fotokopi form. c1 kwk seluruh tps se kelurahan cipaku, kecamatan curug, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan cite, kecamatan curug, kota serang: bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan curug, kecamatan curug, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan curug manis, kecamatan curug, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan kemanisan, kecamatan curug, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan pancjaya, kecamatan curug, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan sukdana, kecamatan curug, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan tinggal, kecamatan curug, kota serang bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps. se kelurahan banten, kecamatan klasemen, kota, kotajuni bertempat wilayah kota serang dugaan pelanggaran kampanye money politic pembagian air minum kemasan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut dua) bukti tanggal maret bertempat wilayah pilihan kecamatan walantaka, adanyabukti tanggal maret bertempat cipaku kecamatan curug adanya dugaan pelanggaran dugaan keterlibatan aparatur sipil negara yaitu keterlibatan wahi bukti tanggal maret bertempat daerah bondolraya tatakan, kecamatan serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan bendung, kecamatan klasemen, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan klasemen, kecamatan klasemen, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan kasunanan, kecamatan klasemen, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan kilasan, kecamatan klasemen, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan margaluyu, kecamatan klasemen, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan priyayi, kecamatan klasemen, kota serang, bukti p.t fotokopi form. c1 kwk seluruh tps se kelurahan sawah luhur, kecamatan klasemen, kota serang, bukti p.t fotokopi form. c1 kwk seluruh tps se kelurahan terumbu, kecamatan klasemen, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan warung jauh, kecamatan klasemen, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan terondol, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan cincang, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan cipari, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan keagungan, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan kaligandu, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan kota baru, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan lontar baru, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan lapang, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan serang, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan sukadana, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan sumur pucung, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan unsur, kecamatan serang, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan lowong, kecamatan tatakan, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan dragon, kecamatan tatakan, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan karanganyar, kecamatan tatakan, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan kurangi, kecamatan tatakan, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan pialang, kecamatan tatakan, kota serang, bukti p.t fotokopi form.ggungjati, kecamatan tatakan, kota serang, bukti p.t fotokopi formcur, kecamatan tatakan, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan tatakan, kecamatan tatakan, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan taman baru, kecamatan tatakan, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan umbul tengah, kecamatan tatakan, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan goong, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan kaldron, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan kebumen, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan kiara, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan lebak wangi, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan nyata, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan pabuaran, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan pager agung, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan puluhan, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan penampilan, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan pilihan, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan tegal sari, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan teritip, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan walantaka, kecamatan walantaka, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan banjar agung, kecamatan cocok jaya, kota serang: bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan banjar sari, kecamatan cocok jaya, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan cocok jaya, kecamatan cocok. jaya, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan dayung, kecamatan cocok jaya, kota serang: bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan gelam, kecamatan cocok jaya, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan kandang, kecamatan cocok jaya, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan perancangan, kecamatan cocok jaya, kota serang, bukti p.t fotokopi form c1 kwk seluruh tps se kelurahan tembang, kecamatan cocok jaya, kota serang: i2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan panitia pengawas pemilihan kota serang, sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan. pelanggaran pelanggaran sebelum pencoblosan pemungutan dan penghitungan suara bahwa terhadap pokok permohonan pemohon nomor yang menyatakan dalam pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota serang tahun terhadap adanya pelanggaran pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif mengakibatkan banyak kecurangan kecurangan, maka panitia pengawas pemilu kota serang menerangkan sebagai berikut:bid bhakti husada jl. raya tatakan km. rengas dragon kecamatan tatakan kota serang.iwadasjorwalantakdombolitik uang pembagian air minum kemasan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut (dua) pemasangan bahan kampanye bertempat daerah walantaka dan tidak adanya bukti yang mendukusi, setelah dilakukan pemeriksaan laporan oleh panitia pengawas pemilu kota serang disepakati bahwa laporan tersebut telah melebihi batas waktu yang ditentukan undang undaeterlibatan aparatur sipil negara yaitu keterlibatan wasihu, dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena telah ditindaklanjuti oleh temuan bawaslu dengan nomor temuan tm pw kota dan telah diteruskan komisi aparatur sipil negarabondolahmad yaniraya tatakandrondaerah walantakaaturan pkpu yang diduga dilakukan oleh kpu kota serang kantor kelurahan cincang kecamatan serang, panitia pengawas pemilu kota serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki tata letak pemasangan bahan kampanye pasangan calon sebagaimana mestinya,banner dan stiker pasangan calon nomor urut (tiga) daerah secang sampai cincang kecamatan serangdan stiker pasangan calon nomor urut (tiga) jalan bhayangkaraperum bukit indah ciracaskitar daerah sumur pucungbhayangkaraidaerah pabuaran baru kecamatan tatakan. panitia pengawas pemilu kota serang todak pernah menerima laporan terkait peristiwaaerah cocok kecamatan cocok. terhadap laporan dengan lp pw kota panitia pengawas pemilu kota serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh kpu kota serang sesuai ketentuan perundang undangan, bukti bahwa panitia pengawas pemilu kota serang bahwayang dilakukan oleh calon nomor urut (dua) yang diunggah media sosial facebook yaitu kampanye yang melibatkan anak anak dibawah umur, panitia pengawas pemilu kota serang telah menerusktatakandron kecamatan walantaka kecamatan walantaka,bukti tanggal maret bertempat kantor lurah cincang, kecamatan serang,dengan aturan pkpu yang diduga dilakukan oleh kpu kota serang bukti tanggal maret bertempat sekitar daerah secang sampai dengan cincang, kecamatan serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye dalam bentuk poster,bukti tanggal maret bertempat sekitar dalamsumur pucung,uruklasemerang hijauberupa poster yang ditempel ditembak pengadilan agama serangrayaposter pasangan calon nomor urut (tiga)dn banjar agung kecamatan cocok jayberupa stiker posterpos sahabat anak, kampus uisamping di jembatan penyebranganserang cilegon, kepanduan,lingkungan panggungjati, tatakkampanye menggunakan tempat ibadah dalam kegiatan isra minaj yang dilakukan oleh calon wakil walikota nomor urut (tiga) suwardi ushuluddin, bertempat masjid nurul allah, kp. ciledug rw kelurahan banjar agung kecamatan cocok jayakampanye memanfaatkan kegiatan sosialisasi pilar mpr dan dugaan dana reses yang dilakukan olehaccount facebook muhammad kahfterkait dugaan kampanye memanfaatkan tempat sarana pendidikan yang dilakukan oleh calon walikota nomor urut (tiga) syafruddin, sos., bertempat pondok pesantren cilincing cocok kota serangmad kahfi hadapi melalui media sosial facebookbondolyang melibatkan anak anak dibawah umur yang dilakukan oleh pasanganbukan merupakan pelanggaran pemilihan. panitia pengawas pemilihan kota serang meneruskan laporberkampanye media sosial facebook dengan nama account deni sukmawijaya, panitia pengawas pemilu kota serang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelapor dan saksi saksi, kemudianperaturan pkpu yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut (tiga) serta telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan,(tiga) yang bertempat wilayah'pelanggaran pelanggaran setelah pencoblosan pemungutan dan penghitungan suara bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan cocok jaya pada tanggal juni terdapat kerusakan segel berupa proyeknya segel gembok kotak suara tps yang diakibatkan terkena ranting pohon pada saat pengakuan kota suara dari pps ppk:vi1 tertanggal juli yang dilaporkan oleh sdr. dwi nugroho prabowo dengan para saksi agus supriatna, dan lu'ay nabilaemilihan mana kerusakan segel gembok disebabkan terkena ranting pohon dan tidak ada perubahan pada formll. vipelanggaran pidana pemilihan: bukti 1l. v1dan tidak adanya bukti pendukung pelanggaran pidana pemilihan: bukti keterangan tambahan diluar pokok permohonan hasil pengawasan bahwa pungut hitung dan rekapitulasi suara bahwa bawaslu kota serang telah melakukan upaya pencegahan menghadapi proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dengan cara melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan kpu kota serang, polres serang kota, satpol pp, tim pemenangan pasangan calon tingkat kota serang juni bertempat sekretariat bawaslu kota serang: bahwa bawaslu kota serang telah mengeluarkan surat himbauan ditujukan kepada tim pemenangan masing masing pasangan calon tingkat kota untuk tidak melakukan aktivitas kampanye pada masa tenang dan tidak melakukan pemberian materi kepada masyarakat politik uang, bahwa bawaslu kota serang telah melakukan pengawasan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun dilakukan pada tanggal juni pengawas mengawasi langsung lapangan bahwa dengan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, fokus pengawasan memastikan segala aspek kelengkapan tempat pemungutan suara tps), memastikan kepatuhan penyelenggara kpps dalam melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara, memastikan saksi yang hadir membawa surat mandat, memastikan ketepatan penyelenggara dalam proses penghitungan suara. bahwa bawaslu kota serang untuk menjamin perhitungan suara berlangsung jujur, dalam melaksanakan proses penghitungan suara, ketua dan anggota kpps tidak hanya diawasi oleh pengawas pemilu lapangan ppl), tetapi dipantau juga oleh pemantau pemilu yang terakreditasi, disaksikan oleh saksi masing masing pasangan calon, dan para pemilih, tetapi proses itu harus dilakukan secara transparan, dalam suasana terang, dan pengucapan yang jelas sehingga dapat dilihat oleh kecamatan serang, sekitar jalan pinggir rel kereta apibhayangkara, kecamatan cocok jayabukti tanggal maret bertempat sekitar daerah cocok, kecamatan cocok jayaapril dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh calon nomor urut (dua) dan diunggah media sosial facebook yaitu kampanye yang melibatkan anak anak dibawah umur bukti tanggal april bertempat kecamatan serang, dugaanurug, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan dan didengar serta dipahami oleh semua orang yang hadir. hal tersebut untuk menjamin pelaksanaan asas transparansi hasil penghitungan suara tps yang tidak hanya diteruskan kepada ppk melalui pps akan tetapi juga diberikan salinannya kepada saksi pasangan calon yang hadir, dan ditempelkan ditempat umum sehingga dapat dibaca oleh warga masyarakat bahwa bawaslu kota serang melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun dilakukan dengan cara berjenjang hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, ditemukan tps bondol dan tps unsur ditemukan tinta dan lap dieja serta isi tinta yang disimpan tutup botol, pada tps dan pada tps ketua kpps tidak melakukan pengucapan janji dan sumpah dikarenakan ketua kpps tidak melihat buku panduan, terdapat tps yang dibuka lebih dari jam wib karena saksi pasangan calon terlambat hadir, sehingga petugas kpps menunggu selama menit, dari temuan temuan indikasi pelanggaran tersebut pengawas tps langsung mengambil tindakan dan merekomendasikan secara lisan kepada kpps yang langsung ditindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi tersebut oleh kpps. bahwa pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota serang dilaksanakan pada hari rabu tanggal juli bertempat hotel median kota serang. pada saat pembukaan kotak pertama kecamatan cocok jaya, terjadi kesalahan membawa kotak suara, sehingga pembacaan hasil suara ditunda. kotak suara tersebut langsung dibawa kpu dan langsung diganti dengan kotak suara seharusnya, kesalahan pengambilan kotak suara tersebut tidak merubah hasil perolehan suara pasangan calon kecamatan cocok jaya. bahwa pengawasan dilakukan tingkat ppk diawasi oleh bawaslu kecamatan yang dilakukan pada tanggal juni juli bawaslu kecamatan memastikan hasil perhitungan diterima dalam keadaan utuh dan kotak suara dalam keadaan segel. bawaslu kecamatan mengawal pergerakan kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi perolehan tingkat kecamatan sampai kpu kota serang. bahwa bawaslu kota serang melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kota, bawaslu kota serang memastikan kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dalam keadaan utuh dan tersegel, kemudian rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dilaksanakan pada hari rabu tanggal juli hotel median kota serang. dari hasil pengawasan yang dilakukan pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini kecaman mel peng sah sah tan ips dpt hak vera sambut syar rubin pilih dan hid dan degan aer core gama got jumlah oee| soto| s21aa| dari tabel atas dapat diketahui bahwa, jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sejumlah dengan daftar pemilih pindahan sebanyak dan jumlah pemilih sebanyak maka jumlah keseluruhan data pemilih sebanyak pemilih. data surat suara yang diterima termasuk tambahan sebanyak surat suara. surat suara dikembalikan karena rusak sebanyak surat suara, surat suara yang digunakan sebanyak surat suara dan yang tidak digunakan sebanyak surat suara. data suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah sebanyak suara tidak sah sebanyak total suara sah dan tidak sak sebanyak data perolehan suara paslon vera nurlaela dan nurhasan sebanyak samsul hid dan roman sebanyak dan syafruddin dan suwardi ushuluddin sebanyak rekap penanganan pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun dak tgl lp tm penemu terlahir pelanggaran pemilu rekomendasi lp pw kota edwin satpol penyobekan, pencalonan bukan pelanggaran x11 reynolds kota perusakan dan serang pencopotan baliho desember hj. nurani lp pw kota cecep pps dugaan adanya pencalonan kpu kota serang azhar keagungan, verifikasi 93actual melakukan verifikasi pps masjid tidak sesuai 93actual terhadap orang januari priyayi, dan prosedur dan pendukung agus samsul pps aturan dalam pps tatakan, orang tatakan pilkada pendukung pps keagungan dan orang pendukung masjid priyayi serta memberikan teguran kepada ketiga pps tersebut sesuai per kpu tahun lp pw kota cecep pps kiara, dugaan adanya pencalonan tidak memenuhi unsur azhar pps verifikasi actual pelanggaran tegalsari, tidak sesuai januari pps prosedur dan sepang, aturan dalam pps cipari pilkada dan pps cincang lp pw kota cecep ketua kpu dugaan adanya pencalonan tidak memenuhi unsur azhar kota verifikasi pelanggaran serang administrasi februari perbaikan tidak sesuai prosedur tm pw kota panwascam plt. lurah acara konsolidasi kampanye meneruskan kepada bkd curug cipaku partai hanura kota serang agar maret memberikan sangsi sebagaimana atur dalam undang undang tahun tentang aparatur sipil negara huruflat serang untuk memberikan maret peraga kampanye peringatan sebagiaan yang yang tidak dimaksud dalam pkpu sesuaipkyang tahun diduga oleh yaitu relawan yang pelanggaran atas lara diduga tidak terdaftarserang untuk memberikan maret bahan kampanye peringatan sebagiaan yang pada tempat dimaksud dalam pkpu yang dilarangbanner)dugaan tahapan tidak memenuhi unsur penalty syafruddin, pelanggaran kampanye pelanggaran sos., pemanfaatan bee provinsi banten lp pw kota ferry suwardi keterlibatan asn meneruskan temuan penalty ushuluddin dalam kampanye tm ps dan kepada bkd kota serang maret wasihudinyang berbunyi pemutusan hubungan perjanjian kerja ppp dilakukan dengan tidak hormat karena: c.menjadi anggota dan atau pengurus partai politik: lp pw kota ferry tim peristiwasesuai peringatan sebagiaan yang aturan pkpu. dimaksud dalam pkpu tahun yaituoleh relawan serang untuk memberikan maret paslon urumeneruskan laporan penalty kampanye pemasanganbanner calon tahapan meneruskan laporan penalty kampanye walikota dan wakil kampanye kepada kepada kpu kota paslon walikota masih serang untuk memberikan mar banyak yang peringatan sebagiaan yang belum dilepaspu kota pemasangan alat meneruskan laporan penalty serang peraga kampanye kepada kepada kpu kota pada tempat yang serang untuk memberikan maret tidak peringatan sebagiaan yang diperbolehkantidak sesuai pkpu serang untuk memberikan mareberupa serang untuk memberikan stiker poster yang peringatan sebagiaan yang tidak sesuai dimaksud dalam pkpu dengchmad bpk. ikut kampanye tahapan meneruskan laporan mulyani namun paslon walikota kampanye kepada kepada kpu kota tim ketua dan wakil serang untuk memberikan maret kampanye dprd kota walikota peringatan sebagiaan yang paslon serang)mulyani sutisna paslon walikota kampanye kepada kpu kota serang, tim anggota dan wakil agar maret kampanye dprd kota walikota kpu kota serang paslon serang) memberikan himbauan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota agar dalam melaksanakan kegiatan kampanye yang melibatkan ketua dan anggota dprd, untuk mengajukan cuti terlebih dahulu kepada pimpinannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang undangan. kpu kota serang melakukan sosialisasi bahwa peraturan kpu tahun tentang kampanye kepada pasangan calon, tim kampanye dan stakeholder pemilu.turan pkpu. dimaksud dalam pkpu maretmaretilp pw kota ferry tim pemasangan tahapan kecamatan berkoordinasi penalty kampanye bahan kampanye kampanye dengan satuan polisi paslon yang tidak pamong praja setempat maret sesuai dengan untuk menurunkan alat aturan pkpu. peraga kampanye. lp pw kota ferry syafruddin kampanye tahap peraturan kpu nomor penalty rumah ibadah kampanye tahun tentang kampanye pemilihan maret gubernur bupati dan walikota, kepada kpu kota serang agar: memberikan teguran kepada sdr. syafruddin calon walikota) sesuai peraturan kpu nomor tahun huruf lp pw kota ferry tim pemasangan tahap bahwa sesuai kepadatan penalty kampanye bahan kampanye kampanye antara kpu, pangulu dan paslon yang tidak tim kampanye pasangan maret sesuai dengan calon, untuk pembuatan apk aturan pkpu. yang dibuat oleh paslon tidak melebihi ukuran yang sudah ditentukan oleh pkpu tahun yaitu (empat) meter (tujuh) meter, adapun bila baliho tersebut dibawah ukuran ketentuan diperbolehkan. lp pw kota achmad halashon pelanggaran apk tahap berdasarkan pkpu mulyani) simbolon oleh bapak kampanye tahun anggota simbolon tidak partai politik atau maret dprd kota sesuai dengan gabungan partai politik serang) pkpu pasangankepada saudara simbolon untuk segera menurunkan dan menertibkan alat peraga kampanye spanduk) yang terpasang taman puri anggrek dan tempat lainnya lp pw kota achmad tim pemasangan tahap berdasarkan pkpu mulyani) kampanye foster kampanye tahun paslon terowongan partai politik atau gabungan maret terondol yang partai politik, pasangan tidak sesuai pkpulp pw kota achmad ppk pembiaran tahap kepada sdr simbolon mulyani) klasemen informasi oleh kampanye untuk segera menurunkan ppk klasemen dan menertibkan alat peraga maret kepada spanduk kampanye (spanduk) yang terpasang taman puri anggrek dan tempat lainnya. tm pw kota eri fitri den staf honorer tahap meneruskan temuan m1. 1v permana humas dan kampanye lp pw kota protokol kepada kabar humas april pemerintahan kota dan protokoler pemerintah serang ikut serta kota serang untuk dalam kampanye memberikan sanksi paslon sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang asn pada huruf lp pw kota ferry tim kampanye tahap meneruskan laporan kepada penalty kampanye melibatkan anak kampanye lembaga perlindungan anak paslon anak dalam akun lpa) provinsi banten untuk apr grup facebook memberikan peringatan samsul hid kepada pasangan calon roman pas.prilb.perintah penarikan bahan kampanye yang telah disebarkanitung, provinsi kepulauan bangka belitung, tahun diajukan oleh: alas lm) nama hellyana, s.h. park alamat jalan gatot subroto rt. rw. desa air saga kecamatan tanjung pandan kabupaten belitung. nama junaidi rachman alamat jalan memboyong rt. rw. desa cerukcuk kecamatan badan kabupaten belitung.dua): berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada wali, s.h., m.h, supriyanto, s.h., rina, s.h., m.h., grammy balthazar sh., febri fajar basuki, s.h., muhammad jamaluddin rasyid, s.h., rika januari, s.h., dan bambang agus haryanto, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum wali, s.h partners, beralamat ruko modern land blok nomor jalan jenderal sudirman kelurahan babakan kota tangerangpemilihan umum kabupaten belitung, berkedudukan jalan anwar nomor tanjung pandan, kabupaten belitung: berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi nomor: hk. su kpu kab vii bertanggal juli memberi kuasa kepada sekte anggiani, s.h., m.h., kepala kejaksaan negeri belitung pada kantor pengacara negara, beralamat jalan sriwijaya tanjung pandan kabupaten belitung. selanjutnya dengan surat kuasa substitusi nomor: sk n. gs. bertanggal juli memberi kuasa kepada wika awatara, s.h., ariel, s.h., m.h., donny ardiansyah sanjaya, s.h., tumpal pangihutan liberty, s.h., trio andi wijaya, s.h., yuli fitriyanti, s.h., teguh robby anggora, s.h., iwan nuzuardhi, s.h., eko setiawan, s.h., intan rachmawati putri, s.h., aram nami putra, s.h., dimas praja subroto, s.h., dan isi khairunisa, s.h.nama gahani saleh, sos. pekerjaan bupati alamat jalan hasan same kelurahan aik raya kecamatan tanjung pandan nama isak meirobie, sn. pekerjaan anggota dprd alamat jalan sudirman nomor kota tanjung pinangempat): berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk tim advokasi dpp bahu nasdem mk vii ridwan saidi tarigan, s.h., m.h., bahwa beberapa tempat pemungutan suara tps) dalam daftar hadir pemilih, terdapat beberapa formulir yang tidak ditandatangani oleh pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah datang memilih. bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah perolehan suara yang diumumkan oleh kpu dalam keputusan kpu kabupaten belitung nomor hk. kpt kpu kab vi1 tentang penetapan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun tanggal juli dengan formulir (dalam keputusan kpu kabupaten belitung nomor hk. kpt' kpu kab ! vii disebutkan total perolehan suara yang didapat oleh pemohonuara sebesar yo. sedangkan total perolehan suara yang diperoleh pemohon berdasarkan hasil dari (tiga ratus lima puluh satu) tps (lima) kecamatan kabupaten belitungebesar perbedaan selisih suara sebagaimana diuraikan atas diakibatkan oleh kelalaian petugas penyelenggara pemilukada yaitu memohon yang dalam menyelenggarakan pemilukada tidak memberikan pengawasan yang benar dan melakukan pembiaran sehingga terdapat banyak kesalahan baik dalam proses pelaksanaan maupun hingga proses akhir penghitungan suara yang dampaknya berakibat terhadap perolehan suara pemohon. bahwa seluruh pelanggaran kecurangan yang dalam pemungutan suara kabupaten belitung tanggal juni yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (empat) dan pembiaran yang dilakukan oleh memohon tersebut telah laporkan badan pengawas pemilu bawaslu) provinsi bangka belitung dan juga sentra pelayanan terpadu sentra gakumdu). bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas dapat dikategorikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, dengan uraian sebagai berikut i. bahwa perbuatan pasangan calon nomor urut dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur karena faktanya pelanggaran dilakukan sebagai berikut telah dibuat tim tim kampanye jauh sebelum masa pemilu bahkan sebelum terbentuknya pasangan calon, yaitu dengan dibentuknya perunggu became, rekam, dan laskar, yang mana tim tim tersebut memiliki anggota setiap desa dan kecamatan untuk mencari para pendukung pasangan calon nomor urut bahwa tim tim tersebut beserta anggota dan melawannya sebanyak orang dijanjikan mendapat gaji bayaran tiap bulannya dari pasangan calon nomor urut yang ditransfer melalui bank rakyat indonesia bri) sejak bulan februari tahun dimana seharusnya berdasarkan berita acara nomor pl. ba kpu kab l tanggal februari yang isinya memuat pembatasan pengeluaran dana kampanye pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati belitung, sehingga apa yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (empat) dengan memberikan sejumlah uang kepada relawan yang tidak terdaftar dalam komisi pemilihan umum kabupaten belitung merupakan tindakan politik uang (money politics). bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut didukung oleh pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut yaitu dengan melibatkan unsur unsur pemerintahan dan juga perusahaan perusahaan yang merupakan perusahaan bawah pemerintahan yaitu bank rakyat indonesia bri) yang dengan secara melanggar hukum atau tidak sesuai dengan prosedur sebenarnya, telah melakukan pembuatan rekening (buku tabungan) dan kartu atm dalam jumlah massal banyak sekitar rekening dan kartu atm tanpa melalui proses yang dibenarkan oleh hukum. bahwa pembuatan rekening buku tabungan tersebut tidak dilalui dengan proses permohonan pembuatan rekening oleh nasabah melainkan para nasabah diberikan buku tabungan dan kartu atm kemudian baru membuat permohonan untuk pembukaan rekening dan juga dalam pemberian buku tabungan serta atm tersebut tidak ada saldo awal sebagaimana proses proses pembukaan rekening bank pada umumnya, yang atas kejadian ini sudah dilaporkan sentra gakkumdu sebagai laporan tindak pidana pemilu dan bawaslu terhadap tindak pelanggaran administrasinya. il. sedangkan pelanggaran bersifat sistematis dikarenakan pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan mengkoordinasikan secara matang, yaitu dibentuknya para tim kemenangan yang diberikan gaji melalui bank rakyat indonesia, yang mana pembuatan rekening bank tersebut tidak sesuai prosedur hukum. bahwa selain pemberian buku tabungan dan atm, pasangan calon nomor urut juga memberikan kartu sehati yang digunakan untuk membantu pelayanan kesehatan yang terintegrasi, berlaku sejak tanggal februari sampai dengan juni dan dijanjikan akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan juni apabila pasangan gahani saleh dan isak meirobie terpilih sebagai bupati dan wakil bupati belitung periode bahwa pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon urut dalam hal pemberian buku tabungan, kartu atm serta kartu sehati merupakan pelanggaran yang direncanakan terlebih dahulu secara matang dan terstruktur, kemudian terdapat mengkoordinasikan distribusinya sehingga sampai kepada masyarakat pemilih kabupaten belitung. iii. dan masif, berarti pelanggaran dilakukan secara besar besaran diseluruh tempat pemungutan suara. masif juga bisa berarti berkelanjutan dari terstruktur dan sistematis. termasuk dalam penyebarannya terhadap terjadinya pelanggaran dalam arti masyarakat pemilih yang menerima money. politik hampir seluruh wilayah kabupaten belitung. bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang bertentangan dengan sendi sendi pemilukada dengan asas asas berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (uber dan judul) oleh pasangan calon nomor urut sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara sertalitung, untuk itu beralasan hukum mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnyaserta penyimpangan tersebut atas, maka dengan ini pemohon mohon untuk: berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten belitung tahun tertanggal juli keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung hkinyatakan(empat) telah melakukan pelanggaran pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan birokrasi pemerintahan, sebagaimana terurai tersebut atas, maka berdasar dan beralasan hukum. mahkamah konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten belitung nomor urut (empat) sebagai pemenang pemilukada kabupaten belitung dan selanjutnya memutuskan pasangan calon nomor urut (dua) sebagai pemenang dengan dasar perolehan suara terbanyak (dua) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten belitung tahun bahwa berdasarkan fakta fakta adanya keterlibatan birokrasi yang terstruktur, sistematis dan masif, maka sangat beralasan hukum apabila mahkamah konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (empat) sebagai pemenang pemilukada kabupaten belitung tahun dan selanjutnyabahwa oleh karena permohonan pemohon didukung oleh bukti bukti yang cukup dan kuat, maka beralasan hukum mahkamah konstitusi memerintahkan kepada memohon untuk mematuhi putus,,daerah kabupatenmemerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten belitung,k. ba kpu kabbelitung tahun bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung nomor hk. kpt kpu kab tahunbukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung nomor hk. kpt kpu kab l tahunlitung nomor pk. ba kpu kab !1l tahuntanjung pandan berikut laporannya yang terdiri atas: kelurahan air merbau tps s d kelurahan lesung batang tps s d kelurahan perawat tps s d kelurahan air saga tps s d kelurahan pangkal lalang ips s d kelurahan air ketek tps s d kelurahan bulu tumbang tps s d kelurahan paal satu tps s d kelurahan kota tps s d kelurahan parit tps s d kelurahan tanjung dendam tps s d kelurahan dukung tps s d kelurahan juru seberang tps s d kelurahan air raya s d kelurahan air selempang jaya s d kelurahan kampong damaimemboyong berikut laporannya. yang terdiri dari desa kelurahan gunung writing tps s d pulau selalu tps 1s d padang kandis tps s d pepat tps 1s d simpang rusa tps s d laskar tps s d menteri tps s d bantan tps s d kemiri tps s d memboyong tps s d tanjung rusa tpselat naikbadibuk. terdiri dari desa kelurahan: sungai padang tps s d sibuk tps s d air selular tps s d air seru tps s d tanjung tinggi tps s d keriput tps s d peledak rute tps 1s d tanjung bunga tps s d terong tps s d batu itam tps s d bukti p fotokopi daftar hadir pemilih tps nomor kelurahan air raya kecamatan tanjung pandan kabupaten belitung, provinsi kepulauan bangka belitung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun model kwk), bukti p2 kwk),model wk),model ba.hp perbaikanhusni mulyadi desa kelurahan aik selempang jaya jl. sriwijaya gang etika model aaaeky nilo krisna jl. dr. susilo sma peri tanjung pandan) desa kelurahan paal satu tanjung pandanbilitonie jl. pagar alam desa kelurahan parit tanjung pandan: bukti fotokopipada hari kamis tanggal juni panitia pemilihan kecamatan ppk) selat naik model kwk):sendi haryono, s.h., m.h., samulo napitupulu, s.h., apriandy dalimuthe, s.h., dan hasan basri, s.h., m.dem, yang beralamat jalan r.p soros nomorprovinsi kepulauan bangka belitung, membaca dan mendengar keterangan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten belitung: memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, badan pengawas pemilu provinsi kepulauan bangka belitung, dan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten belituukti fotokopi berita acaraelitung tahun nomor pk. ba kpu kab ii bukti pcamatan selat naik kabupaten kota belitung provinsi kepulauanelat naik kecamatan selat naik kabupaten kota belitung provinsi kepulauan bangka belitung model da1linguak guaulau gresikal satdukusagampong damaimerbak selempang jaya kecamatan tanjung.erawatlesung battanjung dendam kecamatan tanjung dendambuluh tumbotjuru seberangaik rayangkal lalang kecamatan tanjung pandan. model daa kwk halamanbadan.badan. model da1dan kecamatan badanacang butir kecamatan baibu kecamatan badan. model daa kwk halaman bukti fotokopi panitia pemilihan kecamatan kecamatan memboyong, berita acara nomor ba ppk mbl viimemboyongulau sumedaemiimpantan. dan wakil bupati belitung tahun kelurahan desa memboyolaskagunung writitanjudang kandismenteepateliung bungasamak kecamatan badanbatu buying kecamatan badan kabupaten belitunglularpeledak rutekeriputrubatu itampadang kecamatan sibuk kabupaten belitung,ibukerong kecamatan sibuk kabupaten belitung, buktong tinggi kecamatan sibuk kabupaten belitudesa kelurahan selat naik kecamatan selat naik kabupaten belitung: bukti fotokopi buku tabungan bank rakyat indonesia bri) atas nama sendi, bukti fotokopi buku tabungan bank rakyat indonesia bri) atas nama raspiandi, bukti fotokopi buku tabungan bank rakyat indonesia bri) atas nama irham: bukti p fotokopi buku tabungan bank rakyat indonesia bri) atas nama rosita, bukti fotokopi buku tabungan bank rakyat indonesia bri) atas nama johnny yulianto: bukti fotokopi buku tabungan bank rakyat indonesia bri) atas nama setyo prianggono, bukti fotokopi kartu atm tabungan bank rakyat indonesia bri) dengan nomer: kartu sehati nomorpncana anggaran pengeluaran kantor became maret s d april bukti fotokopi daftar penerima honor pemenangan became perunggu became bulan mareu bersama sama peserta pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan ma, yang kesemuanya akan diuraikan oleh pemohon dalam pokok pokok permasalahabukti fotokopi daftar penerima honorarium pemenangan became jaring became bulan maret bukti fotokopi daftar penerima honorarium pemenangan laskar became gaji bulan maret bukti fotokopi gambar foto sirup yang diberikan kepada pemilih terdapat slayer gambar pasangan calon nomor urut (empat): bukti fotokopi gambar foto pemilih yang memegang pemberian beras dari pasangan calon nomor urut (empat): bukti fotokopi daftar hadir pemilih tps pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun tps desa pangkal lalang, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pb kab vi1 panas pemilu kab. belitung: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan berkas nomor tsm.um.gbw.berkas wsl.babel vii badan pengawas pemilihan umum provinsi kepulauan bangka belitung, bukti fotokopi berita acara nomor pl. ba kpu kab tentang kesepakatan pembatasan dana kampanye, bukti fotokopi kupon dari yayasan meirobie indonesia peduli kampung, yang dibagikan kepada masyarakat.). terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf pasangan calon bupati dan wakil bupati)". sehingga berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung dengan nomor hk. kpt kpu kab tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung tahun tanggal februari ta. kpu kab. belitung php dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung dengan nomor hk. kpt kpu kab ! il tentang penetapan nomor urut pasangata. kpu kab. belitung php maka pemohon hellyana, s.h. dan junaidi rachman) memang benar adalahdengan nomor urut bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah register oleh mahkamah konstitusi dalam perkara nomor php.bup xvi terdapat keberatan karena pemohon menyebutkan bahwa mahkamah konstitusi berwenang selain menyelesaikan perselisihan perolehan suara seperti pelanggaran administrasi dan pidana apalagi yang dituduhkan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif karena kewenangan mahkamah konstitusi dalam pemilihan kepala daerah pilkada) adalah menyelesaikanitu mengena sehingga mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili perkara seperti pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan dan mahkamah konstitusi juga tidak lagi berwenang menangani perkara pelanggaran terstruktur, sistematis dan masifbagaimana yangaka menurut memohon,berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) (tb. kpu kab. belitung php yang diperoleh dari kementerian dalam negeri republik indonesia dan unduh dari sistem data pemilih dalih) komisi pemilihan umumdiketahui jumlah penduduk kabupaten belitung sebanyak jiwa: data agregat kependudukan perkecambahan (dak2) pilkada serentak tahun belitung tanjung pandan memboyong selat naik sibuk badan 01m asas bahwa memohon telah menerbitkan keputusan komisi umum kabupaten bdengan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten belitung nomor pk. ba kpu kab vii (td. kpu kab. belitung php dan formulir model db kwk (td. kpu kab. belitung php serta formulir model db1 kwk (td. kpu kab. belitung php maka hasil penghitungan suara untuk masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung adalah sebagai berikut: urut nama pasangan calon perolehan suara sah pasangansuara sah pasangan calon suara bahwaengan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten belitung nomor pk. ba kpu kab vii dan formulir model db kwk serta formulir model db1 kwk tersebut atas, pemohon hellyana, s.h dan junaidi rachman) memperoleh suara sebanyak suara sedangkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama yakni gahani saleh, sos dan isak meirobie, dengan memperoleh suara sebanyak suara. bahwa berdasarkan dan dan lampirmemohon".. sehingga cara perhitungannya adalah suara suara (pembulatan keatas). sedangkan selisih suara antara pasangan calon dan pasangan calon adalah suara, bahwa berdasarkan jumlah selisih suara antara paslon dan paslon adalah suara tersebut atas, maka dapat disimpulkan bahwasuarggang waktu pengajuan permohonan bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun oleh memohonhari kerja sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak pukul wib sampai dengan pukul wib. dengan demikian tenggang waktu (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal juli pukul wib sampai dengan juli pukul wib. bahwa permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal juli pukul wib yang telah catat dalam akta pengajuan permohonan pemohon apps) nomor pan.mk bahwa mencermati permohonan pemohon yang catat dalam akta pengajuan permohonan pemohon apps) nomor pan.mk pada tanggal juli pukul wib, maka tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut. permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel)litung tahun tetapi adanya dugaan pelanggaran administrasi seperti adanya dugaan formulir daftar hadir pemilih) yang tidak ditanda tangani pemilih dan dugaan pidana pemilihan berupa money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut gahani saleh, sos dan isak meirobie, sebagaimana kewenangan mengadili yang terdapat pada mahkamah konstitusiyang menyebutkan adanya perbedaan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara) tps yang tidak jelas perhitungannya sebagaimana yang dimaksuddua) persen sebagaimana syarat dan ketentuan yangii. dalam pokok permohonan politik uang dan materi pemberian lainnymaka sangat jelaslah kewenangan mengenai dugaan pelanggaran money politic dan pemberian materi lainnya seperti yang dikemukakan oleh pemohon bukanlah wewenang dari mahkamah konstitusi. bahwa terhadap dugaan money politic yang telah dilaporkan oleh pelapor yakni calon bupati belitung nomor urut atas nama hellyana binti mudi syafii sentra penegakan hukum terpadu sentra gakkumdu)b. kota dan wakil walikota bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten belitung tahun berdasarkan keputusan kpu kabupaten belitung nomor hk. kpt kpu kab tangal februari tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten belitung. bahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut (dua), berdasarkan keputusan kpucalon bupati dan wakil bupati kabupaten belitung tahun bahwa objek yang dimohonkan oeh pemohon tersebut adalah keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten belitung nomor hk. kpt kpu kab !bahwa ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentase): kabupaten belitung sesuai penerimaan laporan nomor lp pb kab vi1 pada hari senin tanggal juli pukul wib, atas laporan tersebut telah proses oleh sentra gakkumdu kabupaten belitung dan terhadap laporan tersebut sentra gakkumdu kabupaten belitung telah mengeluarkan berita acara nomor ba sg. belitung vii tanggal juli dan berdasarkan surat panas kabupaten belitung nomor k. bawaslu. bb pm v11 tanggal juli perihal pemberitahuan hasil tindak lanjut laporan pelanggaran tf. kpu kab. belitung p karena perkara tersebut atas sudah dinyatakan tidak memenuhi unsur yang dibanggakan. adanya kelalaian dari petugas penyelenggara adanya dugaan formulir (daftar hadir pemilih) yang tidak ditanda tangani pemilih bahwa permohonan pemohon tidak secara tegas menyebutkan tps mana yang terdapat beberapa tangani oleh pemilih. terkait dengantangani tersebut faktanya oleh ketua kpps telah melakukan pengecekan dan kemudian membenarkan pemilih tersebut sesuai dengan formulir c6 kwk dan daftar pemilih tetap dpt) tps maka setelah dilakukan koordinasi dengan pengawas tps dan semua saksi masing masing pasangan calon setiap tps maka disepakati dan telah diselesaikan tps pada waktu tersebut juga. bahwa berkaitan dengan hal tersebut dalamc1menandatangani formulir model c1 kwk dan dalambelitung c2c2 kwk pada semua tempat pemungutan suara tps) dicatat dengan kalimat nihil dan telah ditandatangani oleh ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps), begitu juga padabelitung tahun da1imenandatangani formulir model da1 kwk dda2da2 kwk pada semua tingkat kecamatan dicatat dengan kalimat nihil dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan kecamatan ppk), namudb2 kwk) (td. kpu kab. belitung php adanya perbedaan antara hasil perolehan suara dari formulir (sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tps).sebagaimana dimaksud dan paling kurang memuat .. dalam isi permohonan pemohon hanya memuat angka yang tidak jelas kebenarannya sama sekali. menurut saksi dari pasangan calon nomor urut hellyana, s.h dan junaidi rachman dalam db2 kwk (td. kpu kab. belitung php baru menyampaikan keberatan atas perhitungan akhir tingkat ppk tanjungpandan, menurut data mereka perolehan hasil perhitungan suara pasangan calon nomor urut sebesar suara bukan suara atas keberatan tersebut telah diselesaikan dengan dilakukan pertandingan data ditingkat panitia pemilihan kecamatan ppk) tanjungpandan dan saksi maupun panitia pengawas tingkat kecamatan hasilnya telah sesuai dengan yang dibacakan oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) tanjungpandan yakni hasil perhitungan suara pasangan calon nomor urut sebesar suara sebagaimana saksi atas nama rini susanti dari pasangan calon nomor urut telahda kwk), artinya pada tingkat kecamatan tanjungpandan tidak ada permasalahan td. kpu kab. belitung php hal ini berbeda kebenarannya dengan yang diterima oleh panas kabupaten belitung dan tingkatannya dan saksi masing masing pasangan calon lainnya sepertulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara tps dengan formulir c1 kwk dan formulir c2 kwk yang dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan dengan formulir da kwk (td. kpu kab. belitung php formulir daa kwk (td. kpu kab. belitung php formulir da1 kwk (td. kpu kab. belitung php formulir da2 kwk (td. kpu kab belitung php dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten belitung dengan formulir db kwk (td. kpu kab. belitung php formulir db1 kwk (td. kpu kab. belitung php dan formulir db2 kwk (td. kpu kab. belitung php dari kpu kabupaten belitung sesuai dengan tahapan pelaksanaannya yang secara keseluruhan baik data pemilih, pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima, penggunaan surat suara dan perolehan suara masing masing pasangan calon sesuai fakta yang ada. didapat darimana perolehan suara sah untuk pasangan calon nomor urut sebesar dan untuk pasangan calon nomor urut sebesar sehingga terdapat selisih ys? dan seakan akan dibuat hanya untuk memenuhi legal standing ambang batas pengajuan permohonan terhadap perolehan jumlah suara sah paling banyak sebesar c. pelanggaran terstruktur, sistematis dan masifberdasarkan dan penjelasputusan mahkamah agung bersifat final dan mengikatmaka sangat jelaslah kewenangan mengenai dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif seperti yang ditemukan oleh pemohon bukanlah wewenang dari mahkamah konstitusi. pemohon melaporkan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif kepada badan pengawas pemilihan umum bawaslu) provinsi kep. bangka belitung sesuai laporan nomor tsm.um.gbw.berkas wsl babel vii tanggal juli dan terhadap laporan tersebut bawaslu provinsi kepulauan bangka belitung sendiri telah mengeluarkan surat nomor bawaslu. pm. vi1 pada tanggal juli perihal pemberitahuan yang menolak laporan dari pasangan calon nomor urut tentang dan wakil bupati belitung tahun tf. kpu kab. belitung . inmenetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun yang benar adalah perolehan suara sesuai dengan keputusyang benar sebagai berikut: urut nama pasangan calon perolehan suara pasangan sahperolehantd. sampai dengan td. td. sampai dengan tf. sampai dengan tf. sebagai berikut:llb. kpu fotokopi berita acara serah terima data agregat kab. belitung php kependudukan per kecamatan dak2) kabupaten belitung nomor dukcapil tanggal juli bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum td. kpu kabupaten belitung dengan nomor hk. kab. belitung phpbukti fotokopi berita acara rapat pleno komisi td. kpu pemilihan umum kabupaten belitung nomor kab. belitung php pk. ba kpu kab vii tanggal juli bukti fotokopi formulir model db kwk tentang berita td. kpu acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kab. belitung php tingkat kabupaten dalam bupati dan wakil bupati belitung tahun tanggal juli bukti fotokopi formulir model db1i kwk tentang td. kpu sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kab. belitung php tingkat kabupaten belitung dari setiap kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun bukti fotokopi formulir dbabupaten belitung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun bukti fotokopi formulir da kwk tentang berita acara td. kpu rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kab. belitung php kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun kecamatan tanjungpandan: kecamatan memboyong: kecamatan selat naik, kecamatan sibuk: kecamatan badan. bukti fotokopi formulir daa kwk tentang sertifikat td. kpu rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kab. belitung php kecamatan yang ada kabupaten belitung dari setiap tps dalam wilayah desa kelurahan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun bahwa berdasarkan hurufelitungarik suara hasil pemilihan oleh kpu kip kabupaten kota bahwa dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten belitung tahun tidak berasal dari proses pemungutan, peng(empat) dalam prakteknya terdapat berbagai pelanggaran dan kecurangan berupa daftar hadir pemilih yang tidak ditanda tangani oleh pemilih dan juga maraknya politik uang yang dilakukan dihampiri seluruh wilayah kecamatan kabupaten belitung rakyat kabupaten belitung yang menginginkan pemungutan suara secara langsung, jujur dan adilmenjadi objek permohonan cacat hukum. bukti fotokopi formulir da1 kwk tentang sertifikat td. kpu rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan kab. belitung php perolehan suara tingkat kecamatan yang ada kabupaten belitung dari setiap desa kelurahan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun bukti fotokopi formulir daecamatan yang ada kabupaten belitung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun bukti fotokopi surat kuasa substitusi nomor sk tf. kpu n. gs tanggal juli kab. belitung php bukti fotokopi surat bawaslu provinsi kepulauan bangka tf. kpu belitung nomor bawaslu. pm. kab. belitung php vi1 perihal pemberitahuan tanggal juli bukti fotokopi surat panas kabupaten belitung nomor tf. kpu k. bawaslu. bb pm. vi1 perihal kab. belitung php pemberitahuan hasil tindak lanjut laporan pelanggaran tanggal juli bahwa memohon juga mengajukan bukti surat tulisan yang diterima kepaniteraan pada tanggal agustus dan diberi tanda bukti tc. sampai dengan tc. bukti tc. kpu fotokopi surat komite pemenangan pasangan kab. belitung php became bersama gahani saleh dan isak meirobie nomor p.became iv kpud tanggal april perihal: permohonan izin bazar murah telah diterima oleh kpu kabupaten belitung, bukti tc. kpu fotokopi buku daftar surat keluar kpu kab. belitung php kabupaten belitung nomorsurat kpu kabupaten belitung nomor kab. belitung phptim pemenangan pasangan calon kab. belitung hp nomor urut gahani saleh, sos dan isak meirobie, sbelitung tahun nomor urut (empat),litung tahun tertanggal februari bukti pt dan keputusan komisi pemilihan umum serta3j, adalah sebagai berikut: nama perolehan dia irwandi rani akan, pihak terkait) damarsarasan.elitung tahun memerintahkan kepada komisi pemilihan umumbupati belitungelitubelitungbelitung tahun bertanggal juli 'elitungelitungbahwa demi hak konstitusi pemohon dan sesuai dengan fakta fakta yang terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan yang begitu banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh pasangan calon nomor urut (empat) maupun oleh penyelenggara pemilihan, maka sangatlah tepat mahkamah konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara guo, tidak menggunakan ketentuan demi keadilan bagi pemohon dan rakyat yang ada kabupaten belitung .anatau peringkat suara bawahnya melebihi ambang batas sebagaimanamemberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran dalam pemilukada kabupaten belitung tersebut dan memerintahkan kepada penyelenggara pemilihan umum agar mengedepankan prinsip netralitas, mandiri dan profesional. bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam point atas pemohon memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan mahkamah konstitusilitung nomor hk.belitung adalah sebanyak jiwa. daerah kabupaten id name kepulauan bangka belitung detail belitung) dengan demikian, kabupaten belitung. bahwa.2j, total suara sah hasil pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun adalah sebesar (delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) suara dengan perincian sebagai berikut: nama perolehan suara pasangan calon ir. awards azhar, se., m.si dan drs. irwandi rani hellyana, dan junaidi rachman andi saparudin anna, dan zulfriandi akan, gahani saleh sos dan isak meirobie, pihak terkait) sss) jumlah suara sahempat pihak terkait) suara, pasangan calon nomor urut duaelitung. pada dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam polita perbaikanabelitungbelitung bukti pt. dan dipertegas lagi dalam berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten belitung nomorsah ir. awards azhar, se., msi dan drs. irwandi rani hellyana, dan junaidi rachman pemohon) andi saparudin dan anna, dan zulfriandi akan, gahani saleh sos dan isak meirobie, pihak terkait) jumlah suara sahelitungbelitungelitungan pemilihan bupati dan wakil bupati belitungelitungbupati belitung tahun kemudian pihak terkait ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun pada tanggal februari juncto berita acara nomor tentang penetapan nomor urut pasangan pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun pada tanggal februari dan seterusnya hingga pelaksanaan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati belitungbelitunghal ini dapat pihak terkait tunjukkan dan buktikan antara lain: pihak terkait pernah menyurati kepada panwaslih kabupaten belitung melalui surat komite pemenangan became tertanggal februari perihal arahan dan jawaban beberapa pertanyaan. terkait dengan pelaksanaan kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun selanjutnya panwaslih kabupaten belitung telah menjawab surat pihak terkait tersebut melalui surat nomor:: pt 6j. dan kemudian panwaslih kabupaten belitung mengusulkan penambahan jawaban surat pihak terkait melalui surat nomor: k. bawaslu. bb hk. tertanggal februari hal: penambahan jawaban tim pemenangan became. bukti pt 7j ii kpud tertanggal februari perihal: pengajuan alat peraga kampanye bukti pt 8j. dalam hal ini pihak terkait bermaksud untuk membuat alat peraga kampanye berupa brosur, kartu nama dan payung untuk diberikan kepada sejumlah pemilih kabupaten belitung dan telah mendapatkan persetujuan oleh memohon!iii kpud tertanggal maret perihal: pengajuan alat peraga kampanye bukti pt 9j! il1 tertanggal maret perihal: persetujuan penambahan bahan kampanye jenis lainnya bukti pt 10j. dalam hal ini pihak terkait bermaksud untuk membuat alat peraga kampanye berupa sticker kepada sejumlah pemilih kabupaten belitung dan telah mendapatkan persetujuan oleh memohonelitungif kepada pihak terkait adalah tuduhan yang salah alamat. bahwa terhadap dalil pemohon point angka huruf point dan halaman s d sepanjang mengenai tuduhan politik uang dan pemberian materi lainnya, tuduhan pemberian kartu sehati sistem pelayanan masyarakat kesehatan terintegrasi), tuduhan pemberian kupon sembako dan tuduhan pemberian sirup, pihak terkait menolak dengan tegas tuduhan dalil dalil pemohon tersebut, dalil ini terlalu berlebihan dan sangat mengada ada, adapun pihak terkait jelaskan dan tegaskan sebagai berikut: bahwa terkait mengenai buku tabungan bank rakyat indonesia bri) dan beserta kartu anjungan tunai mandiri, perlu pihak terkait tegaskan bukanlah dimaksudkan dibuat dan diberikan kepada pemilih kabupaten belitung, akan tetapi buku tabungan dan kartu atm tersebut memang dibuat dan diberikan kepada tim pemenangan pihak terkait, merupakan wadah untuk menyalurkan upah atau gaji bagi sejumlahmengenai kartu sehati sistem pelayanan masyarakat kesehatan terintegrasi), perlu pihak terkait tegaskan bukanlah dimaksudkan diberikan kepada pemilih kabupaten belitung, akan tetapi kartu sehati tersebut memang diberikan kepada tim pemenangan pihak terkait, yang bersifat sementara sampai dengan batas waktu tertentu. hal tersebut dilakukan adalah semata mata sebagai bentuk kepedulian pihak terkait dalam hal memberikan fasilitas kesehatan kepada tim pemenangan pihak terkait, adapunhal tersebut, pihak terkait telah berinisiatif baik pernah menyurati. kepada bawaslu melalui surat nomor p became ii bwl jkt tertanggal februari perihal mohon petunjuk. bukti pt dengan tanda terima surat yang dikeluarkan oleh bawaslu bukti pt bahwa kemudian, panwaslih kabupaten belitung pernah mengundang secara resmi pihak terkait sehubungan dengan informasi terkait teknis penyebaran dan penukaran kartu sehati yang merupakan program dari pihak terkait, melalui surat nomor k bawaslu. bb pn. tertanggal maret hal undangan pemberian keterangan bukti pt dan kemudian pihak terkait telah memenuhi undangan panwaslih kabupaten belitung tersebut yang diwakili oleh sdr. sulaiman selaku pihak terkait yang pada pokoknya telah memberikan penjelasan kepada panwaslih kabupaten belitung tentang pemberian kartu nama dan mekanisme penggunaan kartu sehati pada saat pelaksanaan kampanye pihak terkait bersedia membuat surat pernyataan bahwa kartu sehati tidak berlaku untuk saat ini dan akan berlaku pada saat pihak terkait sudah terpilih menjadi bupati dan wakil bupati belitung pada pilkada tahun ini yang sebagaimana telah dituangkan dalam berita acarabelitung. bahwtanggal juli pukul wib. bahwa pemohonjuli(untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten belitung) nama pasangan calon perolehan suara ir. awards azhar, se.,m. dan drs. irwandi rani hellyana, dan junaidi rachman andi saparudin anna, dan penjelasan pemberian kartu sehati nomor panwasbeli!i12018 tertanggal maret bukti pt 14j. selanjutnya pihak terkait telah membuat surat pernyataan tertanggal maret sesuai dengan permintaan panwaslih kabupaten belitung bukti pt 15j. bahwa terkait mengenai kupon sembako, perlu pihak terkait tegaskan bukanlah merupakan pelanggaran pemilihan dikarenakan pihak terkait sebelumnya sudah menyurati kepada memohon melalui surat nomor p.became iv kpud tertanggal april perihal persetujuan kampanye kegiatan lainnya. dan kemudian memohon sudah menjaga surat pihak terkait tersebut melalui surat nomor pl. sd kpu kab iv tertanggal april perihal persetujuan kampanye kegiatan lainnya bukti pt dalam hal ini pihak terkait bermaksud untuk membuat bazar kabupaten belitung dan telah mendapatkan persetujuan oleh memohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pihak terkait telah melaksanakan kegiatan bazar tersebut sesuai petunjuk dari memohon dan sesuai ketentuan yang berlaku. atas tuduhan kejadian yang pemohon dialihkan tersebut, pihak terkait justru heran, karena pemohon sama sekali tidak melaporkankait mengenai pemberian sirup, perlu pihak terkait tegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan mengada ngada. adapun atas tuduhan kejadian yang pemohon dialihkan tersebut. pihak terkait justru heran, karena pemohon sama sekali tidak melaporkan permasalahan guohadap tuduhan pemohon telah terjadinya pelanggaran politik uang atau pemberian materi lainnya secara terstruktur, sistematis dan masif adalah dalildan peraturan peraturan mahkamah konstitusi yang berlaku, apalagi dalil dalil pemohon tersebut atas menggunakan dasar hukum yang keliru salah dengan mendasarkan pada juncto karena tersebut merupakan terkait mengatur bentuk larangan pelanggaran pelanggaran administrasi pemilihan, yang sesuai ketentuan aturannya pemohon seharusnya membawa permasalahan ini bawaslu provinsi kepulauan bangka belitung. bahwa terhadap tuduhan kejadian kejadian yang didalilkan oleh pemohon atas, panwaslih kabupaten belitung sebenarnya sudah memproses beberapa laporan dugaan tindak pidana pemilihan money politic politik uang) yang dilaporkan oleh pemohon. salah satunya panwaslih kabupaten belitung sudah memproses laporan nomor lp pb kab vi1 tanggal juli dengan memanggil pihak terkait sebagai terlahir dalam laporan guo, dan pihak terkait telah memenuhi panggilan tersebut dan memberikan klarifikasi dengan jelas dan tegas kepada panwaslih kabupaten belitung pada tanggal juli yang sebagaimana tertuang dalam berita acara klarifikasi panwaslih kabupaten belitung tertanggal juli bukti pt 17j). dan akhirnya panwaslih kabupaten belitung telah mengeluarkan surat pemberitahuan bukti pt |). bahwa terhadap dalil pemohon point angka huruf point dan halaman s d sepanjang mengenai adanya formulir daftar hadir pemilih) yang tidak ditandatangani oleh pemilih yang datang memilih dpihak terkait menolak dan tegas tuduhan dalil dalil pemohon tersebut, dalil ini bersifat asumsi dan imajinasi, adapun pihak terkait jelaskan dan tegaskan sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan adanya formulir daftar hadir pemilih) yang tidak ditandatangani oleh pemilih yang datang memilihformulir daftar hadir pemilih) yang tidak ditandatangani oleh pemilih yang datang memilih, pada tps tps mana saja terjadi. bahwa pemohon mendalilkkesalahan perbedaan hasil penghitungan perolehan suara masing masing pasangan calon, pada tps tps mana saja terjadi. bahwa perlu pihak terkait sampaikan hasil penghitungan perolehan suara masing masing pasangan calon mulai dari tingkat tps, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, hingga rekapitulasi hasil penghitungan dan hasil perolehan suara tingkat kabupaten yang sebagaimana telah ditetapkan oleh memohon pada tanggal juli yang lalu, yang mana menurut pihak terkait bahwa hasil penjumlahan penghitungan suara secara berjenjang mulai tingkat tps tps kabupaten belitung, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, hingga rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten adalah sama. adapun untuk lebih memastikan dan meyakinkan yang mulia hakim konstitusi, pihak terkait menyampaikan formulir formulir model da kwk semua kecamatan kabupaten belitung, antara lain: formulir model da kwk kecamatan selat naisaksi pasangan calon nomor urut (satu), saksi pihak terkait, dan tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut (tiga). formulir model da kwk kecamatan badan kabupaten belitung buktimemboyongsibutanjung pandanfotokopi berita acara rekapitulasi hasil bok,fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung nomor hk.o3. kpt kpu kab tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun tertanggal februari bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung nomor hk. kpt kpu kab ! ipenambahan jawaban tim pemenangan became: bukti fotokopi surat kpu kabupaten belitung nomor, bukti fotokopi surat komite pemenangan became nomor p.became!iii kpud tertanggal maret perihal: pengajuan alat peraga kampanye, bukti pt fotokopi surat komisi pemilihan umum belitung nomor: pl. sd kpu kab tertanggal maret perihal: persetujuan pengajuan bahan kampanye jenis lainnya, bukti fotokopi surat komite pemenangan became nomor: p.became!ii bwl jkt tertanggal februari. perihal: mohon petunjuk, bukti fotokopi tanda terima bawaslu tanggal februari bukti fotokopi surat panwaslih kabupaten belitung nomor: k. bawaslu. bb pm. tertanggal maret hal: undangan pemberian keterangan, bukti fotokopi berita acara penjelasan pemberian kartu sehati nomor: panwasbeliii12018 tertanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal maret bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten belitung nomor pl. sd kpu kab iv tertanggal april perihal: persetujuan kampanye kegiatan lainnya, bukti fotokopi berita acara klarifikasi panwaslih kabupaten belitung tertanggal juli bukti fotokopi surat pemberitahuan panwaslih kabupaten belitung: bukti fotokopi formulir model da kwk kecamatan selat naik kabupaten belitung, bukti fotokopi formulir model da kwk kecamatan badan kabupaten belitung: bukti fotokopi formulir model da1 kwk kecamatan memboyong kabupaten belitung: bukti fotokopi formulir model da kwk kecamatan sibuk kabupaten belitung: bukti fotokopi formulir model da kwk kecamatan tanjung pandan kabupaten belitung. i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, badan pengawas pemilu provinsi kepulauan bangka belitung memberi keterangan sebagai berikut: bahwa bawaslu provinsi kepulauan bangka belitung pada tanggal juli menerima terkaitbelitung.( bukti bahwa atas laporan tersebut, bawaslu provinsi menerima berkas laporan dengan nomor tsm.um.gbw.berkas wsl abelii karena berkas laporannya belum lengkap, maka selanjutnya bawaslu provinsi meminta kepada pelapor untuk melengkapi berkas laporannya bukti bahwa pada tanggal juli pelapor melengkapi kekurangan berkas laporan dimaksud dan setelah laporan dinyatakan lengkap, laporan dimaksud dicatatkan dan diberikan nomor laporan dalam buku registrasi pelanggaran oleh badan pengawas pemilihan umum provinsi kepulauan bangka belitung dengan nomor registrasi tsm.um.gbw wsl vi1 bukti pk bahwa terhadap laporan nomor registrasi tsm.um.gbw wsl vi1 bawaslu provinsi kepulauan bangka belitung menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan awal mengenai syarat formil dan material laporan dugaan pelanggaran. selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, bawaslu provinsi kepulauan bangka belitung melaksanakan rapat pleno dan memutuskan:memenuhi syarat formil,dapat diterima. bukti bawaslu provinsi kepulauan bangka belitung telah menyampaikan pemberitahuan kepada pelapor atas hasil penetapan pemeriksaan pendahuluan laporan dengan nomor registrasi tsm.um.gbw wsl vi1 atas nama pelapor seri. hellyana dan sdr. junaidi rachman melalui aplikasi whatsapp. bukti i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, badan pengawas pemilu provinsi kepulauan bangka belitufotokopi, bukti fotokopi tanda bukti terima berkas laporan dengan nomor tsm.um.gbw.berkas wsl babel vii dan tanda bukti terima berkas laporan dengan nomor tsm.um.gbw.berkas wsl babel vii bukti pk fotokopi berita acara registrasbelitung: bukti fotokopi penetapan pendahuluan atas pemeriksaan terhadap laporan nomor registrasi tsm.um.gbw wsl vi1 bukti fotokopi surat bawaslu provinsi kepulauan bangka belitung nomor bawaslu. bb pm. vii tanggal juli perihal pemberitahuan dan screenshot pelapor. i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten belitpanitia pengawas pemilihan panas) kabupaten belitung, perolehan suara masing masing pasangan calon tingkat komisi pemilihan umum kpu) kabupaten belitung berdasarkan formulir model db1 kwk, diantaranya sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suara ir. awards azhar, s.e., drs. irwandi rani hellyana, s.h junaidi andi saparudin anna, s.h zulfriandi akan, s.e gahani saleh, sos isak meirobie, total jumlah suara sah bukti pk politik uang dan pemberian materi lainnya tentang pembagian buku tabungan bank rakyat indonesia bri) dan kartu anjungan tunai mandiri atm) bahwa pada hari senin tanggal juli sekitar pukul wib, panas kabupaten belitung mendapatkan laporan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung tahun nomor urut (dua) atas nama hellyana dan junaidi rahman terkait adanya dugaan pelanggaran money politicdan isak meirobie yang selanjutnya panas kabupaten belitung register laporan tersebut dengan nomor lp pb kab vi1 bahwa setelah menerima laporan tersebut, pada hari selasa tanggal juli sekitar pukul wib, sentra penegakan hukum terpadu gahani saleh sos dan isak meirobie,selisih suara pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut selain itu juga terdapat pembiaran yang dilakukan oleh memohon dan badan pengawas pemilu bawaslu) provinsi bangka belitung atas berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut (empat) dalam proses pemungutan suara pilkada kabupaten belitung tahun yang dapat kami uraikan sebagai berikut, politik uang dan pemberian materi lainnya pasangan calon nomor urut (empat) membagikan buku tabungan bank rakyat indonesia beserta kartu anjungan tunai mandiri atm) kepada pemilih setiap kecamatan yang totalnya mencapai (seratus enam puluh satu) yang kemudian rekening dan kartu atm tersebut gunakan pasangan calon nomor urut (empat) untuk mentransfer dana, yang besarannya berbeda beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain. bahwa dalam berita acara nomor pl. ba kpu kab ll yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten belitung yang memuat mengenai kesepakatan para pasangan calon tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye dimana dalam kesepakatan tersebut tidak ada satu point pun yang membenarkan pemberian sebagaimana pasangan calon nomor (empat) lakukan tersebut. pasangan calon nomor urut (empat) memberikan kartu sehati sistem pelayanan masyarakat kesehatan terintegrasi) yang dibagikan oleh pasangan calon nomor urut (empat) sebagai sentra gakkumdu) kabupaten belitung melakukan rapat pembahasan pertama dan hasil rapat memutuskan untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi saksi atas nama hellyana pelapor), rosita, eliza diari, sendi, jonny yulianto, setyo priyanggono, raspiandi, irham, soni kurniawan ketua komisi pemilihan umum kabupaten belitung), ordo hasudungan pimpinan bank rakyat indonesia cabang tanjungpandan) dan isak meirobie terlahir) serta melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti bukti: bahwa pada tanggal juli sekitar pukul wib, sentra gakkumdu kabupaten belitung melakukan pembahasan kedua dengan agenda pembahasan proses penanganan dugaan pelanggaran berupa hasil klarifikasi, kajian, serta laporan hasil penyelidikan dan hasil rapat memutuskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan tahap penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti untuk pemenuhan unsur yang dibanggaktentang pembagian kartu sehati bahwa pada tanggal februari panas kabupaten belitung menerima informasi secara lisan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pembagian kartu sistem pelayanan masyarakat terintegrasi sehati) pada saat pelaksanaan kampanye pasangan calon nomor urut (empat). untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, panas kabupaten belitung melakukan penelusuran dengan melakukan pengawasan secara langsung pelaksanaan kampanyekediaman sdr. suparman bertempat jalan tanjung tinggi rt. rw. desa keriput kecamatan sibuk pada tanggal februari sekitar pukul wib. bahwa berdasarkan hasil penelusuran informasi tersebut, calon wakil bupati belitung tahun nomor urut (empat) atas nama isak meirobie menyampaikan materi kampanye yang muatannya menjanjikan kepada warga program kartu sehati dan yang bersangkutan menunjukkan kepada pemilih kartu yang dimaksud. bahwa pada tanggal maret panas kabupaten belitung mengundangdari lo penghubung pasangan calon nomor urut (empat) atas nama sdr. sulaiman menyampaikan bahwa kartu sehati pernah disebarkan sebelum penetapan pasangan calon pada bulan januari bertempat posko pemenangan pasangan became pasangan gahani saleh, sos isak meirobie, sn) yang diberikan kepada anggota anggota ranting partai nasdem dan anggota lainnya serta koordinator koordinator tim pemenangan pasangan became. bahwa pada tanggal maret panas kabupaten belitung mengundang kembalitersebut, kartu sehati merupakan salah satu program kerja pasangan calon nomor urut (empat) dan disiapkan sebagai pendamping kartu bpjs. bahwa atas kesadaran pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung tahun nomor urut (empat), pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung tahun nomor urut (empat) membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal maret yang menyatakan tidak akan menyebarkan kartu sehati kepada pemilih selama masa kampanye dan apabila melakukannya maka pasangan calon nomor urut (empat) siap menerima konsekuensi hukumnya. bahwa berdasarkan hasil penelusuran, panas kabupaten belitung mendapatkan informasi kartu sehati telah dibagikan sebelum penetapan pasangan calon. adapun selama masa kampanye, pasangan calon nomor urut (empat) membagikan kartu nama kepada masyarakat yang merupakan salah satu dari bahan kampanye, bukti bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas kabupaten belitung beserta jajarannya, mulai dari proses penetapan pasangan calon sampai dengan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara, panas kabupaten belitung tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan ataupun temuan mengenai adanya pembagian kartu sehati oleh pasangan calon nomor urut (empat) kepada masyarakat. tentang kupon sembako bahwa pada tanggal juni panas kabupaten belitung mendapatkan informasi adanya pembagian kupon kepada masyarakat yang mengatasnamakan yayasan meirobie land peduli kampong. kupon tersebut dapat ditukarkan dengan sembako pada tanggal juni bertempat kantor yayasan meirobie land jalan pilang desa dukung kabupaten belitung, bahwa berdasarkan informasi tersebut, panas kabupaten belitung mengirimkan surat himbauan kepada ketua yayasan meirobie land peduli kampong yang menghimbau agar pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilakukan atau diundur sampai dengan proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun selesai. bukti bahwa sampai dengan berakhirnya tahapan pada pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun tidak ada laporan dugaan pelanggaran ataupun temuan dugaan pelanggaran yang masuk dan register oleh panas kabupaten belitung berkaitan dengan dugaan pembagian sembako dengan menggunakan kupon yang mengatasnamakan pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung tahun nomor urut (empat) atas nama gahani saleh, sos isak meirobie, sn. tentang sirup yang berstiker bahwa pada tanggal juni panas kabupaten belitung mendapatkan informasi kecamatan sibuk ada pembagian sirup yang mana pada kemasan botol sirup tersebut? . bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, panas kabupaten belitung mengirimkan surat instruksi kepada panas kecamatan sibuk untuk melakukan penelusuran terkait informasi tersebut. bahwa berdasarkan instruksi tersebut, panas kecamatan sibuk melakukan penelusuran dan hasil penelusuran disampaikan kepada panas kabupaten belitung yang hasilnya tidak menemukan sirup yang pada kemasan fotonya , sehingga tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran. bukti adanya kelalaian dari petugas penyelenggara tentang yang tidak ditandatangani pemilih bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas kabupaten belitung beserta jajarannya pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal juni ada beberapa tps yang formulir model c7 nya tidak ditandatangani oleh pemilih, yaitu tps desa aik selempang jelompok panitia pemungutan suara kpps)kelurahan pangkallalangdesa air r, bukti tentang perbedaan hasil perolehan suara bahwa dari hasil pengawasan panas kabupaten belitung terhadap penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun didapatkan data berdasarkan formulir model da1 kwk sebagai berikut: pasangan pasangan pasangan pasangan wilayah calon calon calon calon tingkatan nomor nomor nomor urut nomor urut urut urut tanjungpandan kecamatan badan kecamatan sibuk kecamatan memboyong kecamatan selat naik kabupaten belitung bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas kabupaten belitung beserta jajarannya pada saat rapat pleno terbuka kpu kabupaten belitung tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan se kabupaten belitung, tidak ada keberatan atau bantahan maupun sanggahan dari semua saksi pasangan calon yang hadir mengenai hasil perolehan suara tersebut: bukti bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas kabupaten belitung pada saat rapat pleno terbuka kpu kabupaten belitung tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat kabupaten, ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut (dua) yang menyebutkan bahwa berdasarkan penghitungan dari pihak pasangan calon nomor urut (dua), jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut (empat) sejumlah suara dan bukan berjumlah suara. berdasarkan hal tersebut, kpu kabupaten belitung memberikan kesempatan kepada saksi pasangan calon nomor urut (satu), saksi pasangan calon nomor urut (tiga) dan saksi pasangan calon nomor urut (empat)saksi pasangan calon nomor urut (satu), saksi pasangan calon nomor urut (tiga) serta saksi pasangan calon nomor urut (empat) menyebutkan jumlah perolehan suara yang rekapitulasi oleh kpu kabupaten belitung telah sesuai. selanjutnya, kpu kabupaten belitung juga memberikan kesempatan kepada panas kabupaten belitungberdasarkan hasil pengawasan panas kabupaten belitung jumlah hasil perolehan suara yang rekapitulasi oleh kpu kabupaten belitung telah sesuai dengan jumlah hasil perolehan suara yang rekapitulasi oleh panas kabupaten belitung. bukti i2. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten belitung telah mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti beserta lampiran dan lampiran sebagai berikut: bukti fotokopi salinan formulir model db1 kwk, bukti fotokopi proses penerimaan dan tindaklanjut laporan nomor lp pb kab vi1 tanggal juli berupa formulir model berita acara rapat pembahasan pertama sentra penegakan hukum terpadu sentra gakkumdu) kabupaten belitung, formulir model hasil kajian, laporan hasil penyelidikan, berita acara rapat pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten belitung, formulir model status laporan, surat keputusan juru kampanye pasangan became (h. gahani saleh, sos isak meirobie, sn), kontrak kerja, surat keputusan tentang pemberhentian anggota komite dan koordinator pasangan became, cetak rekening koran: bukti fotokopi proses penelusuran dugaan penyebaran kartu sistem pelayanan masyarakat terintegrasi sehati) berupa formulir hasil pengawasan, undangan tanggal maret nobulan keterangan sdr. sulaiman, undangan tanggal maret nobulan gahani saleh dan isak meirobie, surat pernyataan, berita acara penelusuran kepada masyarakat, bukti fotokopi proses upaya pencegahan terhadap pembagian sembako menggunakan kupon berupa surat himbauan tanggal juni ketua yayasan meirobie land peduli kampong dan screenshot informasi awal botol sirup yang berstiker dari media sosial facebook: bukti fotokopi proses penelusuran terhadap dugaan pembagian sirup yang berstiker berupa surat intruksi panas kecamatan sibuk, foto kupon, dan hasil penelusurannya, bukti fotokopi formulir hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara pts) tempat pemungutan suara tps) nomor desa air selempang jaya, tps nomor kelurahan pangkallalang dan tps nomor desa air raya: bukti fotokopi salinan formulir model da1 kwk dan formulir pengawasan, bukti fotokopi formulir hasil pengawasan dan salinan formulir model db2 kwk: bukti lampiran1 fotokopi rekapitulasi data penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran serta tindaklanjutnya, bukti lampiran fotokopi kumpulan surat yang berkaitan dengan upaya upaya pencegahan, yang terdiri dari surat himbauan: surat undangan rapat koordinasi, surat rekomendasi atau teguran: surat permohonan petunjuk kepada bawaslu provinsi kepulauan bangka belitsecara mendalam mengenaimaka pertimbangan dalam tersebut berlaku pula untuk permohonan guo,pendamping bpjs dalam melayani kesehatan masyarakat dan kebutuhan lainnya, dimana pasangan calon nomor urut (empat) menjanjikan jika dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mereka terpilih maka kartu sehati tersebut dapat diperpanjang. adanya kupon dari pasangan calon nomor urut (empat) yang diberikan kepada sejumlah pemilih, dimana kupon tersebut dijanjikan setelah pasangan calon nomor urut (empat) terpilih dalam pemilihan kepala daerah akan dapat tukar dengan sembako. adanya pemberian sirup yang ditempel sticker foto pasangan calon nomor urut (empat) disertai dengan himbauan untuk color salem isak kepada masyarakat(empat) tersebut hampir dilakukan secara merata seluruh desa dan kecamatan kabupaten belitung sebagai bentuk tindakan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana disebutkan dalam juncto undang undang nomor tahun yang berbunyi sebagai berikutan dan atau pemilihstruktur, sistematis dan masif . adanya kelalaian dari petugas penyelenggara bahwa dalam pemilukada kabupaten belitung ada beberapa kelalaian yang dilakukan oleh petugas penyelenggara antara lain adanya formulir daftar hadir pemilih) yang tidak ditanda tangani oleh pemilih yang datang memilibupati dan wakil bupati belitung tahun yang ditetapkan oleh memohon melalui surat keputusan komisi.tertanggal julbelitung diumumkan oleh memohopada hari kamis, tanggal juli pukul wib (sampai dengan hari senin5j menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan kepaniteraan mahkamah padapilkada dan hurufsebagaimana dinyatakelitung nomor hk. ptslitung tahun tertanggal februari menyataka(vide bukti bukti ta. bukti pt serta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung nomor hk.elitubelitung tahun nomor urut fide bukti bukti ta.dengan nomor urut i3.belitung adalah (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat6) atau lebih dari suara maksimal yang dimungkinkan oleh huruf pilkada dan hurufpilkadaan pemilihan umum atau panitia pengawas pemilihan kabupaten belitungtengah, provinsi papua tahun diajukan oleh: im) simeon benda dalam kedudukannya sebagai ketua lembaga masyarakat adat bertindak mewakili lembaga masyarakat adat kabupaten saat mamberamo tengah, yang berkedudukan desa mana, mamberamo tengah, papua sebagai in. pemohon nama saul mabel tempat tanggal lahir terima, juni alamat desa terima, mamberamo tengah, papua sebagai tx. pemohon nama terus benda tempat tanggal lahir seralema, oktober alamat desa seralema, mamberamo tengah, papua sebagai pemohon ill nama only pegawai pak tempat tanggal lahir wurigilebur, oktober alamat btn sosial sentani, mamberamo tengah, papua sebagai pemohon nama taman thao, sos tempat tanggal lahir obama, juni alamat desa obama, mamberamo tengah, papua sebagai . pemohon nama semi mabel tempat tanggal lahir ilga, november alamat desa ilga, mamberamo tengah, papua sebagai n0n0n00n0n0n nan ln . . pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang bertanggal juli memberi kuasa kepada veri junaidi, sh., mh., jamil burhan, sh., h., slamet santoso, h., h., eko perdana putra, s.h., advokat kuasa hukum pada kantori. komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah, beralamat jalan pendidikan, distrik obama, mamberamo tengah, provinsi papua, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk ka sb kpu matang!! tanggal juli memberi kuasa kepada stefan budiman, sh, mh., natalia lumayan, sh., tarsius pantang, sh. advokat kuasa hukum pada kantor stefan budiman, sh, dan rekanu.utermohon: nama ricky ham pegawai, sh., kewarganegaraan indonesia alamat desa obama, mamberamo tengah, provinsi papua nama jonas menolak, sos kewarganegaraan indonesia alamat desa obama, mamberamo tengah, provinsi papua pasangan calon tunggal bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli memberi permohonan) kehilangan objek)emilihan suara ulang psu) meski telah direkomendasikan panwaslih dan bawaslu untuk itu,::terhadap permasalahan ini, para pemohon menolak menandatangi ani bukti anda terima perbaikan dokumen barat calon karena para pemohon menganggap seluruh persyaratan elah diserahkan kpu mamberamo engah dan kondisi lengkap, lain menyerahkan perbaikan dokumen barat calon kpu kabupaten mamberamo engah, pada tanggal dan jam yang ama, para pemohon juga telah menyerahkan kekurangan barat pencalonan berupa dukungan ktp banyak dukungan bagaimana ang diminta oleh kpu mamberamo engah serta elah input aplikasi silon kpu, sejak perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diserahkan kpu mamberamo engah hingga pelaksanaan pleno penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan tanggal februari kami para pemohon idak pernah mendapat informasi kong invasi apapun secara tertulis atau layak perihal hasil verifikasi aktual dokumen persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon yang elah diserahkan masa perbaikan, pada tanggal februari para pemohon mendapat undangan menghadiri rapat pleno penetapan calon yang dilaksanakan pada tanggal februari kantor kpu mamberamo engah obama. dalam rapat pleno tersebut, kpu mamberamo engah hanya menetapkan (satu) pasangan calon sebagai peserta pemilihan bupati dan akil bupati kabupaten mamberamo engah atas nama ricky ham pegawai, sh, dan jonas menolak, sos. pada aat pleno ini pula, kpu mamberamo engah secara tiba iba menyerahkan berita acara ang isinya menyatakan bahwa status kami sebagai bakal calon elah dinyatakan ditolak berdasarkan hasil rapat pleno hari minggu tanggal januari berdasarkan bukti berita acara yang baru diketahui dan diterima para pemohon aat pleno penetapan pasangan calon tanggal februari bagaimana tersebut atas, terlihat dengan jelas kpu mamberamo engah telah melakukan pelanggaran serius terhadap prosedur dan tahapan pilkada yang diatur dalam ketentuan perundang undangan. dimana telah menggugurkan kami sejak tanggal januari tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi aktual terhadap dokumen perbaikan barat calon bagaimana ang diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum serta perundang undangan lainnya, tindakan kpu mamberamo engah tersebut, lain telah merugikan hak politik kami dan seluruh pendukung, juga telah merusak demokrasi dalam pilkada kabupaten mamberamo engah ahun karena pasangan calon hanya dinyatakan idak memenuhi barat setelah dilakukan verifikasi actual, menurut para pemohon, kpu kabupaten mamberamo engah tidak seharusnya menggugurkan kami secara diam diam hari setelah penyerahan dokumen perbaikan barat calon dan kemudian baru menyampaikan hanya secara resmi saat pleno tanggal februari dalam peraturan komisi pemilihan umum tidak ada mekanisme seperti itu hingga tindakan tersebut adalah merupakan tindakan wewenang menang yang idak sejalan dengan perundang undangan ang berlaku, oleh karena dokumen barat calon para pemohon elah lengkap dan telah diserahkan masa perbaikan pada tanggal januari pukul it, maka para pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan akil bupati kabupaten mamberamo engah ahun dengan demikian keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo engah nomor hk. kptakil bupati mamberamo engah ahun bertentangan dengan peraturan perundang undangan ang berlaku dan harus dinyatakan cacat hukum. lp kab mei surat forum jonas menolak forum koalisi menjawab vi koalisi peduli rakyat peduli surat dari demokrasi demokrasi pengaduan kabupaten kabupaten forum koalisi mamberamo mamberamo| rakyat tengah tengah peduli nomor demokrasi per f kabupaten mrpd iv mamberamo perihal tengah pernyataan rakyat yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh calon wakil bupati kabupaten mamberamo tengah atas a.n jonas menolak. nomor sabtu, juni bareng sibuk, semi mabel, pidana pelapor lp pilkada.m arus togodli, pemilu menyampaikan| bahwa ambeng vi errans sibuk, laporannya laporan note sibuk kepada lp palka panitia da.mate pengawas ng vi pemilihan diduga kabupaten memenuhi mamberamo unsur unsur engah pada pelanggaran hari sabtu, pidana uni pemilu pukul sehingga yang diteruskan diterima oleh penyidik petugas kepolisian penerima kudu laporan kabupaten perlindungan mamberamo simanjuntak. tengah. laporan tersebut register dengan nomor laporan: lp palka da.marten g vi pada intinya pelapor menyampaikan dugaan adanya adanya dugaan pelanggaran penggunaan surat mandat aksi kotak kosong yang idak sah, dimana pada hari rabu tanggal juni tahun tempat galian jam wit desa jibis dan wit tps i ii desa yagalim elah ditemukan dan ditangkap oknum errans sibuk yang ditugaskan sebagai saksi oleh oknum taman thao dan only bernie pegawai ang mengaku sebagai calon bupati dan wakil bupati dari perseorangan. serta alias polong yang menggunaka surat mandat kotak kosong yang dikeluarkan oleh tim sukses pasangan calon perseorangan kotak kosong bupati dan akil bupati kabupaten mamberamo engah periode ang ditanda tangani oleh ketua semi mabel dan sekretaris arus togodli ang berkas urat calon bupati dan akil bupati mamberamo engah periode iman berani taman hugo only bernie pegawai lp pilkada.m| juli pasangan kpud penelusuran terkait form melakukan atensi vi independen mamberamo c.kwk, penelusuran kawal kotak tengah kwk, langsung kosong semi kwk, percetakan. mabel ang tidak tersedia kolom isian untuk kolom kosong. i2. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamomamberamo tengah tentang penetapan pasangan calon. dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun bukti pk fotokopi surat tugas makassar untuk melakukan klarifikasi bukti pk fotokopi surat keterangan dari cv. makasar grafika bukti pk fotokopi berita acara klarifikasi bukti pk fotokopi undangan simulasi dan sosialisasi dan photo bukti pk fotokopi undangan pelantikan petugas ppp dan photo bukti pk photo bukti pk photo bukti pk fotokopi undangan pleno penetapan dpt bukti pk fotokopi akp pengawasan logistik dan foto foto pada saat pelipatan surat suara bukti pk fotokopi model kwk distrik obama bukti pk fotokopi undangan pleno rekapitulasi dan photo. bukti pk fotokopi model db kwk bukti pk fotokopi screenshot media online bukti pk fotokopi kajian nomor lp pilkada. matangara pemohon guo adalah permohonan pembatalan terhadap keputusan komisi pemilihan umum nomor hktengah tahun bertanggal juli pukul wit (vide bukti td. maka mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon guo, dalam eksepsi kedudukan hukum legal standing) para pemohon menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkanahkamah dalam putusanahkamah konstitusi keputusan kpu kabupaten kepulauan:ahkamah konstitusi, bahwa adanya fakta fakta tersebutpemohon mendalilkan sebagai ketua lembaga masyarakat adat kabupaten mamberamo tengah, sedangkan pemohon sampai dengan pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih yang terdaftar dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun para pemohon merasa memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan guo, karena para pemohon adalah masyarakat kabupaten mamberamo tengah yang akan merasakan dampaknya secara langsung atas kebijakan dari bupati dan wakil bupati terpilih. i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa pmk telah secara tegas menentukan persyaratan untuk dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan satu pasangan calon, adalah pasangan calon dan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari kpu provinsi kabupaten kota, bahwa sesuai bukti dan fakta persidangan pada hari kamis, tanggal juli pemohon adalah ketua lembaga masyarakat adat kabupaten mamberamo tengah dan pemohon sampai dengan pemohon adalah perorangan warga negara indonesiahuruf pmk i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah,dalam pmk dengan demikian, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara guo. oleh karena itu, menurut mahkamah eksepsi memohon dan pihak terkait berkenaan dengan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. dengan demikian, maka tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi lain, eksepsi lain memohon dan pihak terkait,ara pemohon, menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum,umum, atau panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah, amar putusan putusan mahkamahmelainkan karena guopuu xi1 dan norma da.: bahwa terkait hal diatas, menurut putusan mahkamah konstitusijika mengikuti perkembangan putusan mahkamah konstitusibupaten mamberamo tengah tahun dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah, ditemukan upaya yang sistematis, terstruktur dan massif untuk memperbesar perolehan suara pasangan calon tunggal, bahwa upaya memperlebar selisih suara itu dilakukan melalui tindakan melawan hukum secara sistematis, terstruktur dan massif. pelanggaran tersebut terjadi diseluruh distrik (kecamatan) kabupaten mamberamo tengah, yang lebih lanjut akan diuraikan dalam pokok permohonan. akan tetapi sebagai gambaran awal, akan disampaikan garis besar dari permohonan pemohon yaitu: ditemukannya pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. upaya penghilangan perolehan suara masyarakat yang tidak memilih pasangan calon tunggal (kotak kosong) dilakukan dengan cara tidak menyediakan kolom bagi kotak kosong dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan. hal ini dibuktikan dengan ketiadaan kolom kosong dalam form plant dan kwkill. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan ketentuanselanjutnya ketentuan pmk menyatakan hari kerja sebagaimana dimaksud yaitu sampai dengan pukul wib, bahwa keputusan memohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun bertanggal juli yang diumumkan pada hari jum'at tanggal juli bahwa jangka waktu (tiga) hari kerja sejak diumumkannyamaksud adalah hari selasa tanggal juli pukul wib: bahwa permohonan pemohon diajukan dan didaftarkan mahkamah konstitusi pada hari selasa tanggal juli berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon yang dibuat dan diterbitkan. oleh kepaniteraan mahkamah konstitusidalam pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suara ricky ham pegawai, s.h., dan suara jonas menolak, sos kotak kosong suara jumlah suara suara bahwa pemohon pada pokoknya sangat keberatan atas terbitnya keputusan kpu kabupaten mamberamo tengah tanggal juli tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun khususnya berkaitan dengan ditetapkannya pasangan calon ricky ham pegawai dan jonas menolak sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun karena penerbitan keputusan guo bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas asas penyelenggaraan pemilihan sebagaimana akan diuraikan bawah ini: ditemukan form c1 pla kwk dan form c1 kwk tanpa adanya kolom untuk mencantumkan perolehan suara kotak kosong bahwa sebagaimana diketahui bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun hanya diikuti oleh pasangan tunggal calon bupati dan wakil: bupati, yaitu pasangan calon ricky ham pegawai, s.h., dan jonas menolak, sos. dengan adanya calon tunggal dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun tentunya tidak semua masyarakat yang mempunyai hak pilih memilih untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon tunggal guo. terhadap masyarakat yang tidak memberikan dukungannya kepada calon tunggal, dapat memilih kotak kosong dalam menuangkan aspirasinya pada proses pemungutan suara tps. selanjutnya dari suara yang diberikan dalam surat suara tersebut dihitung dan dituangkan dalam form c1 pla kwk dan form c1 kwk untuk dilakukan rekapitulasi secara terbuka, bahwa berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi pemohon, ditemukan fakta dilapangan terdapat form c1 pla kwk dan form c1 kwk yang tidak ada kolom untuk mengisi perolehan suara yang didapat kotak kosong, hanya ada kolom untuk pengisian perolehan suara pasangan calon tunggal. hal ini jelas jelas merupakan suatu kejanggalan yang sangat tidak masuk akal karena tidak terdapat tempat untuk menuangkan hasil perolehan suara untuk kotak kosong yang mengakomodir suara masyarakat yang tidak memilih pasangan calon tunggal. untuk pelanggaran jenis ini yang berhasil diidentifikasi oleh pemohon terjadi distrik obama dan distrik kelima. bukti s d bukti p 10j, bahwa terdapat indikasi tidak adanya kolom untuk pencatatan perolehan suara yang diperoleh kotak kosong merupakan hal yang disengaja dan tidak hanya terjadi beberapa tps saja yang kebetulan diketahui dan ditemukan oleh pemohon, namun terjadi semua tps distrik kabupaten mamberamo tengah. merujuk pada bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh ketua panas distrik obama dimana pada distrik obama ditemukan c1 pla kwk dan c1 kwk tanpa kolom untuk kotak kosong, terdapat indikasi dan kekhawatiran hal yang sama terjadi diseluruh tps mamberamo tengah, mengingat logistik pengadaan untuk pemungutan suara dilakukan oleh satu vendor yang ditunjuk oleh memohon. kejadian ini menunjukkan adanya upaya yang dirancang secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh memohon dengan tujuan untuk memberikan keuntungan kepada pasangan calon tunggal selaku satu satunya peserta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah, bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan bagi pemohon untuk memohon kepada mahkamah agar memerintahkan kepada memohon untuk membuka kotak suara dihadapan persidangan guna diketahui secara pasti jumlah pelanggaran guo. tidak adanya sosialisasi oleh memohon tentang pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah bahwa ketentuan dalam huruf huruf dan huruf telah mengamanatkan memohon selaku penyelenggara pemilihan untuk melakukan sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. kewajiban untuk penyelenggaraan sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab kpu kabupaten mamberamo tengah tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi ppk dan pps yang bersinggungan langsung dengan masyarakat selaku pemilih. adapun ketentuan ketentuan yang mengatur perlunya sosialisasi kepada masyarakat tersebut berbunyi sebagai berikut: hurufhuruf tugas, wewenang, dan kewajiban ppkhuruf tugas, wewenang, dan kewajiban ppsdan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat, sehingga banyak kelompok masyarakat yang tidak mengetahui adanya pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah: bahwa tindakan memohon yang tidak melakukan sosialisasi adanya pemilihan masyarakat, selain bertentangan dengan ketentuan huruf guo. juga bertentangan dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum:dengan tidak dilakukannya sosialisasi dan penyebarluasan informasi oleh memohon mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan: peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam kuasa kepada petrus ell, sh., mh., rahman ramli, sh., mh., david soumokil, sh., ikona tetjuari, sh., jardin, sh., dan ana rita yocelina hee, sh, advokat kuasa hukum pada kantor pieter eii associates, beralamat jalan raya berpura sentani padang bulan, kota jayapura, papumamberamo tengah: memeriksa bukti bukti para pemohon, memohon, pihak terkait dan panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah.pemilihan: serta peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan yang menjadi tujuan diberlakukannya sosialisasi pemilihan, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pkpu menjadi tidak tercapai. c.: bahwa sebagaimana pemohon uraikan dalam penjelasan pada huruf atas, memohon selaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. salah satu dampak tidak dilaksanakannya sosialisasi tersebut adalah tidak dilaksanakannya proses pemutakhiran data pemilih yang merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan oleh memohon. . bahwa ketentuan dan huruf dan huruf menyatakan9g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih: dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. bahwa proses pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu materi dalam sosialisasi pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf angka dan pkpu yang berbunyi sebagai berikut: huruf angka pkpu: . dst. pkpu materi sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud. dalam huruf angka meliputi: mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih: tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih: cc. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data: dan penyusunan daftar pemilih.tahapan persiapan pelaksanaan pemungutan suara dimana memohon tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih yang kemudian akan dituangkan dalam daftar pemilih tetap, bahwa sebagai informasi bagi mahkamah, pada tanggal april telah terjadi pembakaran kantor memohon dan kantor panas kabupaten mamberamo tengah oleh sekelompok orang yang disinyalir merupakan pendukung pasangan calon taman kago dan oni pegawai yang pencalonannya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah dibatalkan oleh memohon. bukti p 11j: bahwa jika merujuk pada peraturan komisi pemilihan umumbagaimana yang tertuang dalam lampiran pkpu guo terlihat bahwa pada saat kejadian pembakaran kantor memohon dan panas tanggal april tersebut merupakan rentang waktu bagi memohon untuk melakukan kegiatan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan, antara lain meliputi kegiatan: pembentukan kcc. rekapitulasi dps hasil perbaikan tingkat kabupaten kota untuk ditetapkan sebagai dpt, dan produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, bahwa pemohon memahami adanya kendala dan gangguan yang dihadapi oleh memohon dalam melangsungkan pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah, namun menurut pemohon meskipun kejadian pembakaran kantor memohon dan panas pada tanggal april tersebut terkualifikasi sebagai kejadian yang. diluar kendali memohon selaku penyelenggara pemilihan, bukan berarti memohon dapat serta merta mengabaikan dan atau tidak melaksanakan proses proses dalam tahapan pemilihan yang sudah ditentukan, terutama dalam hal ini tahapan perbaikan daftar pemilih, bahwa tindakan memohon yang tidak melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tetap jelas jelas telah melanggar ketentuan dan huruf guo dan melanggar ketentuan ketentuan yang tertuang dalam peraturan komisi pemilihan umum, bahwa oleh karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan memohon sebagaimana pemohon sampaikan dalam penjelasan huruf atas, yang berdampak pada tidak dilaksanakannya pemutakhiran data sebagaimana pemohon uraikan dalam penjelasan huruf ini, membawa konsekuensi logis adanya cacat prosedur pada hari pemungutan suara dimana ditemukan fakta tidak adanya daftar pemilih tetap sebagai salah satu perlengkapan pemungutan suara yang pemohon akan uraikan dalam penjelasan pada huruf dibawah.. bahwa ketentuan meberdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi pemohon, ditemukan fakta adanya tindakan penghalang halangan dan pelarangan yang dilakukan oleh kepala kampung sembegulik terhadap pps yang hendak melaksanakan tugas untuk melakukan pemilihan dan pemungutan suara dan penghalang halangan kepada pemilih untuk memberikan suara dalam pemungutan suara sehingga menyebabkan adanya ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang mempunyai hak selaku pemilih untuk datang tempat pemungutan suara. untuk pelanggaran jenis ini yang berhasil diidentifikasi oleh pemohon terjadi tps sembegulik, distrik obama. tps " seralema, distrik obama bukti bukti p 10j,mohon yang tidak mengantisipasi tindakan penghalang halangan kepala kampung sembegulik dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan suara jelas jelas merupakan pembiaran terhadap gangguan gangguan yang terjadi tempat pemungutan suara dan jelas bertentangan dengan ketentuan dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap constitutional rights citizen. memohon tidak mempersiapkan perlengkapan pemilihan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku bahwa ketentuan dan menyatakan sebagai berikut: jenis: segel, alat untuk memberi tanda pilihan:terkait perlengkapan pemilihan, selain diatur dalam ketentuan juga diatur dalam ketentuan dan huruf pkpu yang menyatakan:linan dpt. bahwa berdasarkan bukti bukti dan saksi pemohon ditemukan adanya fakta pada saat pelaksanaan pemungutan suara diketahui adanya kotak surat suara yang terbuka dan didistribusikan tps tps dalam kardus, bukan dalam kotak alumunium sebagaimana seharusnya. untuk pelanggaran jenis ini yang berhasil diidentifikasi oleh pemohon terjadi distrik obama (vide bukti p 9j, tps sembegulik, distrik obama divide bukti p 12j, tps seralema, distrik obama (vide bukti dan tps terima, distrik ilga., dan bukti p 14j selain itu ditemukan adanya fakta pada saat pelaksanaan pemungutan suara kelengkapan peralatan perhitungan suara juga tidak dilengkapi dengan daftar pemilih tetap dpt) dan hanya ada kertas suara, bahwa tindakan memohon tersebut atas yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut sebelum dilaksanakannya pemungutan suara selain bertentangan dengan ketentuan juga bertentangan dengan ketentuan dan huruf pkpu guo. memohon tidak melaksanakan rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik kecamatan) bahwa ketentuan huruf dan huruf dengan tegas menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara bertingkat. huruf dan huruf menyatakan: tugas, wewenang, dan kewajiban ppk meliputi: cc.lakukan rekapitulasi hasil penghitungan:bahwa berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi pemohon, ditemukan fakta rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak dilakukan pada tingkat distrik (kecamatan). hal ini berarti bahwbelum bisa dikatakan final, karena ada tahapan yang tidak dilalui. untuk pelanggaran jenis ini yang berhasil diidentifikasi oleh pemohon terjadi distrik obama. bukti p 15j, bahwa tindakan memohon tersebut guo selain bertentangan dengan ketentuan huruf dan hurufdan pkpu yang menyatakan:bahwa oleh karenmasih bersifat prematur karena ada tahapan yang tidak dilalui dimana penetapan memohon tersebut belum mengikutkan penghitungan seluruh suara yang masuk, sehingga merujuk pada putusan mahkamah konstitusi php.bup xv dalam sengketa hasil pemilihan kabupaten puncak jaya tahun dan putusan mahkamah konstitusi php.bup xv pada pemilihan kabupaten tolikara tahun maka cukup beralasan bagi mahkamah untuk memerintahkan kepada memohon guna melaksanakan pemungutan suara ulang. rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten yang dilakukan tertutup oleh memohon, bahwa ketentuan dengan tegas menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara terbuka. adapun ketentuan guobahwa berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi pemohon ditemukan fakta rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten dilakukan secara tertutup dan tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang diberikan hak oleh undang undang untuk menghadirinya. bukti p 16j,bahwa terdapat indikasi adanya tindakan manipulatif dalam proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten oleh memohon, mengingat dalam dalil pemohon sebelumnya pada huruf ada beberapa distrik yang berhasil diidentifikasi oleh pemohon tidak melaksanakan rekapitulasi perolehan suara. tidak ada pengumuman dan atau publikasi terhadap hasil perhitungan suara tingkat kabupaten: bahwa ketentuan menyatakan sebagai berikut. penghitungan suara pada tempat pengumuman kpu kabupaten kota selama (tujuh) hari. . bahwa berdasarkan bukti bukti dan saksi pemohon ditemukan adanya fakta bahwa memohon tidak melaksanakan ketentuan guo karena selain melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten yang dilakukan secara tertutup sebagaimana telah pemohon uraikan pada poin atas, memohon juga tidak melakukan pengumuman terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana yang diwajibkan dengan cara menempel hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah. hal ini pulalah yang menyebabkan pemohon sampai saat permohonan ini didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi belum berhasil mendapatkan nomor penetapan yang diterbitkan memohon terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahunbahwa terdapat indikasi adanya kesengajaan yang dilakukan oleh memohon dengan tidak mengumumkan dan atau tidak melakukan publikasi terhadap hasil penghitungan suara ditingkat akhir tingkat kabupaten yang bertujuan untuk menghambat adanya pihak yang akan mengajukan sengketa perselisihan hasil mahkamah konstitusi, dengan harapan pihak yang akan mengajukan sengketa mahkamah konstitusi kesulitan mendapatkan nomor dan penetapan yang dikeluarkan oleh memohon sebagai objek sengketa mahkamah. kesimpulan bahwa berdasarkan hal hal yang telah pemohon sampaikan sebagaimana pemohon jabarkan tersebut atas, pemohon berkesimpulan sebagai berikut: mahkamah konstitusi mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon, pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pemohon, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan: terjadi pelanggaran yang sistemik dan luar biasa terhadap pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun yang dilakukan oleh memohon karena tidak adanya pengawasan dari bawaslu kabupaten mamberamo tengah terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan guo, cukup alasan bagi mahkamah untuk memerintahkan kpu kabupaten mamberamo tengah untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun karena banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang pemilu yang dilanggar oleh kpu kabupaten mamberamo tengah. calon pmk ),emohon adalah lembaga masyarakat adat kabupaten mamberamo tengah, provinsi papua yang terdiri dari lma distrik obama, lma distrik kelima, lma distrik eragayam, lma distrik megambilis, serta lma distrik ilga bukti p 1j: dan warga negara indonesia yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun bahwa merujuk pada undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten mamberamo tengah provinsi papua ), dalam guo disebuttengah tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun tertanggal juli memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun atau setidak tidaknya melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps kabupaten mamberamo tengah dengan kewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat mamberamo tengah. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten mamberamolembaga masyarakat adat kabupaten mamberamo tengah, provinsi papua: bukti foto form c1. plant kwk yang tidak ada kolom kotak kosong, bukti foto form c1. planttps distrik eragayam yang tidak ada kolom kotak kosong, bukti fotokopi tanda terima pengaduan nomor sk kk v tanggal juli tentang pengaduan tidak ada kolom kotak kosong pada form pla kwk dan c1 kwk, bukti fotokopi surat sk kk vi tanggal juli pengaduan tidak ada kolom kotak kosong pada form pla kwk dan c1 kwk dan bukti tidak melakukan rekapitulasi distrik obama, bukti fotokopi surat pernyataan tanggal juni yang dibuat oleh panas kecamatan distrik obama, bukti fotokopi surat pernyataan tanggal juli yang dibuat oleh bawaslu kabupaten mamberamo tengah: bukti video berita pembakaran kantor kpu dan panas mamberamo tengah. bukti fotokopi form catatan kejadian khusus dan keberatan saksi distrik sembegulik: bukti fotokopi form penerimaan laporan ilp pilbup" bulan. tahun laporan mengenai adanya tindakan yang dilakukan oleh kepala kampung seralema, distrik obama menggunakan atribut pasangan calon tunggal dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun serta: bukti fotokopi form penerimaan laporan lp pilbup bulan6 tahun tanggal juni bukti fotokopi surat sk kk vi tanggal juni laporan mengenai, bukti video rekaman pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tingkat kabupaten, buktibukti fotokopi form model c1. plant kwk tentangbukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan model dan penerimaan laporan model tentang laporan terkait pelanggaran administrasi pemilihan yang diduga dilakukan oleh calon wakil bupati mamberamo tengah a.n jonas menolak, soskonstitusi:mamberamo tengahyang terjadi pada proses pemilihan calon bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun sehingga berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut atas memohon berpendapatsuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasan bahwa pemohon ii, ill dan pemohon adalah warga negara yang tidak tergabung dalam lembaga organisaswakil walikota, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun tidak ada (satu) lembaga pun yang mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari kpu kabupaten mamberamo tengah untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten mamberamo tengah, bahwa pemohon dan pemohon atas nama taman thao sos dan only pegawai, pak adalah bekas salah satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, memohon menetapkan bakal pasangan calon atas nama taman thao sos dan only pegawai, pak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun hal mana telah dikuatkan oleh putusan panitia pengawas pemilihan panas) kabupaten mamberamo tengah nomor. psbukti ta. dikuatkan juga oleh putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makasar nomor pilkada pt.tun.mks tanggal maret(vide bukti ta. dan putusan mahkamah agung nomor k tun pilkada tanggal april atas upaya kasasi yang diajukan oleh oleh bakal pasangan calon atas nama taman thao sos dan only pegawai, pak, vide bukti ta. bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon dan pemohon nama taman thao sos dan only pegawai, pak terbukti memiliki kepentingan langsung terhadap pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga pemantau yang sifatnya independe, selanjutnya pmkwalikota dan wakil walikota peserta pemilihan: lembagalembagapara pemohon dalam perkara ago tidak memiliki kedudukan hukum legal standing) sebagai pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun karena bukan berasal dan mewakili organisasi lembaga pemantau yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari kpu kabupaten mamberamo tengah, bahwa para pemohon juga bukan merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahunberdasarkan surat keterangan bupati mamberamo tengah nomor bup mt tertanggal juli bahwa saudara simeon benda pemohon bukan merupakan ketua lembaga masyarakat adat lma) kabupaten mamberamo tengah, vide bukti cf): bahwa berdasarkan surat keterangan bupati mamberamo tengah nomor bup mt tertanggal juli bahwa yang mejadi ketua ketua lembaga masyarakat adat lma) kabupaten mamberamo tengah yang telah dikukuhkan oleh pemerintah kabupaten mamberamo tengah pada tahun dan menerima dana bantuan sosial pemerintah adalah saudara labor bagal. ip: vide bukti tf. bahwa berdasarkan surat keterangan sebagaimana bukti bukti tf. dan bukti tf. tersebut, mak: bahwa oleh karen, maka berdampak pada pemohon atas nama simeon benda tidak memiliki legal standing sebagai pemohon dalam perkara ago, bahwa berdasarkanvide bukti td. adapun hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun adalah sebagai berikut suara santan pegawai, sh, dan jonas menolak, sosricky ham pegawai, sh, dan jonas menolak, sos, sedangkan kotak kosong memperoleh suara sebanyak empat ribu empat ratus dua puluh enam) atau sebanyak tiga belas koma tiga puluh persen) dari total suara sahjulimkinstitusi adalah dua persen): perolehan suara adalah: pasangan calon drs. ricky ham pegawai, sh, dan jonas menolak, sos, kotak kosong memperoleh suara sah sebanyak empat ribu empat ratus dua puluh enam) atau sebanyak tiga belas koma tiga puluh persen dari total suara sah: total suara sah adalah sebanyak tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu perhitungan batas minimal selisih pengajuan sengketa adalah suara,enam ratus enam puluh lima) suara atau dibawah angka enam ratus enam puluh lima) suara, barulah pemohon memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan mahkamah konstitusi. selisih suara antara pasangan calon drs. ricky ham pegawai, sh, dan jonas menolak, sos, dengan kotak kosong adalah dua puluh empat ribu empat ratus sembilan belas) atau sebesar tujuh puluh tiga koma empat puluh persen) dari total suara sahmahkamah konstitusi,(permohonan tidak jelas dan kabur!delapan puluh empat) tempat pemungutan suara tps) dan lima distrik) ppd dan rekapitulasi pada tingkat kabupaten mamberamo tengah:kabupaten mamberamo tengah berasal dari sebagian wilayah kabupaten jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: distrik kobakmaj, distrik kelima: distrik eragayam, da. distrik megambilis: dan distrik ilga. bahwa berdasarkan hal tersebut, eksistensi dan keberadaan pemohon selaku lembaga masyarakat adat kabupaten mamberamo tengah yang mencakup keseluruhan distrik kabupaten mamberamo tengah, provinsi papua telah sejalan dan diakui keberadaannya dalam undang undang dasar negara republik indonesia, dalam ketentuankemudimudiansuara yang mempengaruhi perolehan suara pada semua tingkatan sampai pada rekapitulasi tingkat kabupatenil. dalam pokok permohonan: pendahuluan,mamberamo tengahdiubahcalon bupati dan wakil bupati mamberamo tengahihan: pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengahmamberamo tengah mulai pada tanggal januari sampai dengan januari vide bukti ta.dua) bakal calon,satu) pasangan calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun sebagaimanaselanjutnya berdasyang hanya memiliki satu) pasangan calon, maka memohon mengeluemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tahun dengan satu) pasangan calon, tanggal februari vide bukti ta. sengketa tata usaha negara: terdapat satu) sengketa tata usaha negara yang diajukan pengadilan tinggi tata usaha negara makasar yaitu sengketa yang diajukan oleh bakal pasangan calon perorangan tamah thao, sos dan only pegawai, pak pemohon dan dengan nomor register perkara nomor g pilkada ptun mks, atas perkara tersebut, pengadilan tinggi tata usaha negara makasar memutuskan menolak gugatan penggugat, vide bukti ta. pada tingkat kasasi atas perkara tersebut, mahkamah agung telah mengeluarkan keputusan nomor k tun pilkada tanggal april dengan pokok putusan adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, vide bukti ta! illamberamo tengah tahun tanggal april vide bukulam pemilihan bupati dan wakil bupati dan wakil kabupaten mamberamo tengah tahun dilaksankan tps dengan menggunakan sistem noken , adapun sistem noken dilakukan dengan cara masyarakat berkumpul tps dan membuat kesepakatan tentang pembagian suara yang selanjutnya diadakan pencoblosan sesuai kesepakatan dan dituangkan dalam formulir c1 kwk: bahwa proses penghitungan suara dilakukan sesuai tingkatan kewenangan dari tingkat tps oleh kpps, tingkat distrik oleh ppd dan tingkat kabupaten oleh kpu kab. mamberamo tengah. penyerahan undangan, pencoblosan, pemungutan hasil perhitungan suara tingkat tps, tingkat distrik kecamatantingkat ppd.mamberamo tengahpada hari jumat, tanggal juli (vide bukti td. td. td. td. dan td. terhadap dalil dalil pokok permohonan: memperhatikan pokok permohonan pemohon, maka terdapat delapan) hal yang dipermasalahkan oleh pemohon yaitu tentang form plant kwk dan form c1 kwk tanpa adanya kolom untuk mencantumkan perolehan suara kotak kosong, tentang sosialisasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun tentang pemutakhiran data pemilih: tentang tindakan penghalang halangan oleh kepala kampung pada saat kegiatan pemungutan suara, tentang logistik perlengkapan pemilihan: tentang memohon tidak melakukan rekapitulasi tingkat distrik: tentang rekapitulasi tingkat kabupaten yang tertutup: tidak ada pengumuman atau publikasi terhadap hasil perhitungan suara tps: atas pokok pokok permohonan pemohon, memohon tanggapi sebagai berikut: tentang form kwk dan form c1 kwk tanpa adanya kolom untuk mencantumkan perolehan suara kotak kosong, bahwa memohon pada tanggal juni telah melaksanakan proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah pada disetiap tps dengan tahapan kegiatan yaitu persiapan, pemungutan suara dan perhitungan suaraisebut pkpu bahwa bedasarkan ketentuan pkpu menyatakan: kpps memastikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan dukungan lainnya telah diterima dari pps paling lambat hari sebelum hari pemungutan suara, selanjutnya point dan menyatakanbahwa memohon pada tanggal juni menerima pengiriman logistik perlengkapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah, bahwa setelah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan tersebut, langsung diperiksa oleh memohon dan oleh karena terkejar waktu dan pertimbangan geografis dalam proses distribusi distrik dan kampung dan tps dan kurangnya sumber daya manusia memohon maka pada saat pemeriksaan tersebut belum ditemukan kekurangan pada formulir c1 kwk tersebut. bahwa perlengkapan logistik pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara tersebut terutama formulir dan surat suara) langsung ditempatkan kedalam amplop dengan lem sesuai kebutuhan setiap tps, selanjutnya ditempatkan kedalam kotak suara dan disegel semua proses pemeriksaan, perhitungan dan penempatan perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara disaksikan oleh pihak panas kab. mamberamo tengah dan dijaga oleh pihak kepolisian. kotak suara tersegel yang berisi perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara didistribusikan lima) distrik selanjutnya dari distrik diteruskan kampung kampung dan pada tanggal juni kotak suara yang berisi surat suara dan formulir formulir yang diperlukan untuk pemungutan dan perhitungan suara sampai tps tps. proses pengiriman logistik perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara diawasi dan dikawal oleh panas dan pihak kepolisian. bahwa pada tanggal juni proses persiapan dan proses pemungutan suara tps berjalan normal melalui sistem noken dengan praktek pemilih berkumpul tps dan menentukan kepada siapa surat suara diberikan melalui musyawarah mufakat dan ada sebagian tps yang menggunakan mekanisme pencoblosan murni. hasil kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan pencoblosan surat suara. pada saat memulai proses perhitungan suara dan pengisian hasil perhitungan suara kedalam formulir c1 kwk dan c1 kwk berhologram, baru diketahui bahwa ternyata formulir c1 kwk dan c1 kwk berhologram tidak ada kolom untuk mengisi hasil perolehan suara untuk kotak kosong, pada saat ditemukan fakta tersebut, memohon setelah mendapat laporan dari tps, langsung berkoordinasi dengan panas kab. mamberamo tengah yang juga mendapat laporan dari pengawas lapangan disaksikan juga oleh pihak kepolisian dan saksi pasangan calon dan beberapa warga masyarakat disepakati agar kolom yang berisi hasil tulisan angka untuk suara pasangan calon isi menjadi perolehan suara untuk kotak kosong dengan penulisan manual, sebagaimana model formulir kwk dan formulir yang telah dibuatkan kolom'tulisan secara manual untuk perolehan suara kotak kosong, vide bukti td. bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam ba kupu mt tanggal juni vide bukti td. bahwa tindakan yang diambil oleh memohon tersebut pada saat itu juga diperintahkan kepada seluruh ppd dan pps dan kpps, untuk dilaksanakan perbaikan sebagaimana tersebut diatas sehingga formulir c1 kwk memuat jumlah perolehan suara untuk kotak kosong vide bukti td. bahwa perlengkapan lain seperti surat suara dan formulir formulir lainya tetap mencantumkan kotak untuk pencoblosan kotak kosong sebagaimana bukti surat suara vide bukti tf. bahwa ketika dicek tentang kekeliruan tersebut, ternyata terjadi kesalahan pencetakan formulir c1 kwk oleh pihak perusahaan, bahwa langkah yang diambil oleh memohon setelah berkoordinasi dengan panas dengan merubah menambahkan kolom yang sebelumnya diperuntukan tulisan angka untuk perolehan suara pasangan calon diisi menjadi perolehan suara untuk kotak kosong dengan penulisan secara manual sama sekali tidak ada pengaruhnya dan tidak merubah perolehan suara baik yang diperoleh pasangan calon maupun oleh kotak kosong, bahwa memohon membantah tuduhan dan dalil pemohon yang menyatakan bahwa ada upaya yang sistematis dan terencana terhadap kekeliruan pencetakan formulir c1 kwk tersebut, yang terjadi adalah adanya kekeliruan pencetakan oleh pihak perusahaan yang ditunjuk dan adanya sekurang permata pemeriksaan terhadap formulir formulir tersebut pada saat diterima oleh kpu karena alasan waktu yang sangat terburu buru dan kondisi geografis serta kekurangan sumber daya manusia kpu kabupaten mamberamo tengah: tentang sosialisasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun bahwa memohon membantah dan menolak dalil pemohon yang menyatakan memohon tidak pernah melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahunberikut rincian kegiatan sosialisasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun diantaranya, sosialisasi kepada para pemilih pemula murid sma) vide bukti tf. sosialisasi dan simulasi tata cara pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal juni illegal yang dihadiri langsung oleh ketua kpu provinsi papua, vide bukti tf. debat talkshow yang disiarkan langsung oleh tvri papua pada tanggal april bertempat jayapura vide bukti tc. debat talkshow yang disiarkan langsung oleh tvri papua pada tanggal mei jayapura: vide bukti tc. debat talkshow yang disiarkan langsung oleh tvri papua pada tanggal juni wamena vide bukti tc. ):: tentang pemutakhiran data pemilih.april vide buktibahwa berdasarktotal daftar pemilih tetap padpada ketentuan dan sebagaimana telah diubah denganpemohon sebagai warga negara indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten mamberamo tengah, provinsi papua, telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan: bahwa meskipun ketentuan huruf dan pmk membatasi syarat untuk menjadi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan dengan (satu) pasang calon, namun pemohon dalam hal ini berpendapat pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah, mengingat tentunya pemohon sebagai masyarakat akan merasakan dampak secara langsung dari kebijakan kebijakan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah yang idealnya terpilih sesuai dengan azas pemilihan yaitu jujur dan adil : bahwa merujuk pada ketentuan dalamtelah menegaskan adanya peran serta dan keterlibatan pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah adalah tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh limdan panas kabupaten mamberamo tengah baik dalam rekapitulasi tingkat tps maupun tingkat ppd dan tingkat kabupaten, tentang tindakan penghalang halangan oleh kepala kampung pada saat kegiatan pemungutan suara, bahwa dalil dan tuduhan pemohon tentang adanya tindakan penghalang halangan oleh kepala kampung pada saat kegiatan pemungutan suara tps kampung sembegulik dan tps kampung seralema distrik obama adala tidak benar, bahwa distrik obama adalah distrik ibu kota kabupaten mamberamo tengah. pada saat proses pemungutan suara pada tanggal juni berdasarkan hasil laporan kpps dan pps kampung sembegulik dan kampung seralema distrik obama tidak ditemukan tindakan penghalang halangan tersebut, bahkan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sangat lancar dan tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi sebagaimana formulir c1 kwk untuk tps kampung sembegulik distrik obama vide bukti td. dan formulir c1 kwk untuk tps kampung seralema distrik obama vide bukti td. bahwa berdasarkan catatan kejadian khusus yang diterima oleh memohon, pada kedua tps tersebut tidak ditemukan adanya kejadian khusus, tentang logistik perlengkapan pemilihan: bahwa memohon dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan logistik dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun selalu berkoordinasi dengan komisi pemilihan umum republik indonesia dan mengikuti ketentuan peraturan terkait logistik pilkada, bahwa berdasarkan keputusan kpu nomor hk. kpt kpu iv tentang jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi tehkotak suara berbahan karton (corrugata cardboard) bahwa keseluruhan logistik perlengkapan pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh memohon, bahwa pada tanggal juni semua logistik telah diterima kabupaten jayawijaya gudang memohon) sebagaimana berita acara serah terima barang tertanggal juni yang ditandatangani oleh pihak ketiga dengan dan divisi logistik memohon vide bukti tf. sedangkan distribusi perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilakukan pada tanggal juni kepada seluruh panitia pemilihan distrik ppd) kabupaten mamberamo tengah, sebagaimanaberagama, vide bukti tf. bukti tf. bukti tf. bukti tf. dan bukti tf. bahwa perlengkapan lain seperti surat suara tetap mencantumkan kolom untuk pencoblosan kotak kosong sebagaimana bukti surat suara vide bukti tf. dalil pemohon yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan tidak dilengkapi dengan daftar pemilih tetap adalah dalil yang mengada ada, karena bagaimana mungkin pencoblosan dapat dilakukan tampa ada daftar pemilih tetap. bahwa berdasarkan laporan dari kpps, pps dan ppd tidak ada satu catatan kejadian khusus pad saat pelaksaan pemungutan suara termasuk soal dpt, bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo. tengah juga tidak pernah memberikan rekomendasi terkait tidak adanya dpt dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal juni tentang memohon tidak melakukan rekapitulasi tingkat distrik, bahwa memohon melakukan rekapitulasi tingkat distrik dilakukan dengan perincian: distrik obdistrik obama, vide bukti td. dan td. distrik kelilinguberagistrik megambilisbahwa kegitan rekapitulasi ditingkat distrik dikuti oleh pasangan calon, panas distrik dan dilakukan secara terbuka, bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi ditingkat distrik tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan laporan kepada panas kabupaten mamberamo tengah dan atau gakumdu, tentang pengumuman atau publikasi terhadap hasil perhitungan suara tps: bahwa rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten dilaksanakan oleh memohon pada tanggal juni yang dilakukan secara terbuka untuk umum: bahwa proses rekapitulasi perhitungan suara ditingkat kabupaten dituangkan dalam berita acara rekaman perolehan suara sebagaimana berita acara nomor ba kupu kab! vii tentangan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengahbahwa salinan berita acara rekaman perolehan suara sebagaimana berita acara nomor ba kupu kab vii vide bukti td.iserahkan kepada panas kabupaten mamberamo tengah dan pasangan calon serta dipublikasikan melalui media elektronik vide bukti td. td. dan td. bahwa pada saat proses rekapitulasi tingkat kabupaten telah ditutup, berita acara rekaman perolehan suara sebagaimana berita acara nomor ba kupu kab viiumumkan dan tempelkan tempat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara, bahwa memohon tidak menempelkan pada kantor kpu kabupaten mamberamo tengah, karena kantor kpu mamberamo tengah telah dibakar oleh orang yang bertanggungjawab pada bulan aprilberdasarkan seluruh uraian jawaban memohon baik dalam eksepsi maupun pada pokok perkara, maka memohon menilaioleh karena itu sepantasnya memohon mohon kepada mahkamah konsitusi menolak permohonan atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima: imamberamo tengah tahun yang benar adalah sebagai berikut jumlah perolehan nama pasangan calon suara drs. ricky ham pegawai, sh, dan jonas menolak, sos suara kotak kosong suara jumltahun tanggal februari bukti ta. fotokopi berita acara nomor babukti ta.dengan satu) pasangan calon. bukti ta. fotokopi berita acara nomor ba kpu kab!!dengan satu) pasangan calon. bukti ta. fotokopi pengumuman nomor pu kpu kab tentang pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun bukti ta. fotokopi putusan panas kabupaten mamberamo tengah nomor ps bukti ta. fotokopi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makasar nomor pilkada pt.tun.mks, bukti ta. fotokopi putusan mahkamah agung nomor k tun pilkada!l11 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara dpsberita acara nomor: badata agregat kependudukan per kecamatan dak2) semester tahun nomor baikie bukti tb. fotokopi undangan nomor sd kpu kab ll1 perihal pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara pilkada serentak tahun bukti tb. fotokopi undangan nomor sd kpu kab iv perihal pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap pilkada serentak tahun bukti tb. fotokopi pengumuman pendaftaran pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun nomor sd kpu kab bukti tc. fotokopi foto gambar dokumentasi kegiatan debat talkshow pertama pada tanggal april bukti tc. fotokopi foto gambar dokumentasi kegiatan debat talkshow pertama pada tanggal mei bukti tc. fotokopi foto gambar dokumentasi kegiatan debat talkshow pertama pada tanggal juni bukti td. fotokopi formulir c1 kwk yang telah terisi jumlah suara kotak kosong secara manual:mbegulik distrik obama kab. mamberamo tengah model c kwk)ralema distrik obama kab. mamberamo tengah model c kwk)megambilisilga form. model da kwk). bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan td.obakelieragayam form. model da kwk). bukti td. fotokopi foto gambar dokumentasi kegiatan rekapitulasi tingkat distrik kelima tanggal juni bukti td. fotokopi foto gambar dokumentasi kegiatan rekapitulasi tingkat distrik megambilis tanggal juni bukti td. fotokopi foto gambar dokumentasi kegiatan rekapitulasi tingkat distrik ilga tanggal juni bukti td. fotokopi foto gambar dokumentasi kegiatan rekapitulasi tingkat distrik obama tanggal juni bukti td: ba kpu mt vi tanggal juni bukti td. fotokopi berita media online tentang rekapitulasi tingkat kabupaten pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun bukti td. fotokopi berita harian media cenderawasih pos tanggal tentang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten oleh kpu kab. mamberamo tengah bukti td. fotokopi daftar hadir pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupatex11 tentang pengangkatan penetapan anggota panitia pemilihan distrik ppd) pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi papua, serta bupati dan wakil bupatiil tentang pengangkatan penetapan anggota panitia pengumuman suara pps) tentang pengangkatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) padberita acara tentang penelitian keabsahan team pemantau calon bupati dan wakil bupati pilkada kabupaten mamberamo tengah tahun nomor b team div hukum ba kab.mt bukti tf. fotokopi foto gambar dokumentasi kegiatan sosialisasi pemilihan pada pemilih pemula anak sma, bukti tf. fotokopi berita media online sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang dihadiri oleh ketua kpu propinsi papua, bukti tf. fotokopi dokumen berita acara serah terima logistik pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tanggal juni dari pihak ketiga perusahaan) penyedieragayamobakeliilgameganbilis, bukti tf. fotokopi surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun bukti tf. fotokopi foto foto penerimaan dan bukti logistik dan distribusi logistik pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun bukti tf. fotokopi surat keterangan bupati mamberamo tengah nomor bup mt tertanggal juli bukti tf. fotokopi surat keterangan bupati mamberamo tengah nomor bup mt tertanggal julasyarakat dalam tahapan pemilihan mulai dari proses persiapan pemungutan suara tempat pemungutan suara tps), tahap penghitungan suara tps, tahap rekapitulasi suara ppk, tahap rekapitulasi suara kpu kabupaten kota, dan tahap rekapitulasi suara kpu provinsi: bahwa ketentuan dalam sebagaimana pemohon maksud atas, yang menegaskan adanya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan dan pemungutan suara berbunyi sebagai berikut:il. dalam eksepsi kewenangan mahkamah konstitusricky ham pegawai jonas menolaksecara keseluruhan dalamkedudukan hukum legal standing) pemohoncc)bahwa berdasarkan undang undang nomor tahunmamberamo tengah jumlah penduduknya jiwa), sedangkan rumus selisih suaradisebutkan perolehan hasil pemilukada sebagai berikut jonas menolak, sos jumlah suara jadi hubungannya adalah .419xbahwa perolehan pasangan calon tunggal bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah ricky ham pegawai, sh.,m. jonas menolak, sos sebesar dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima) suara sedangkan kotak kosong memperoleh empat ribu empat ratus dua puluh enam) suara, yang artinya terdapat selisih suara sebanyak puluh empat ribu empat ratus sembilan belas) suara. sehingga sangat jelas bahwa pemohon tidak dapat mengajukan perkara ini mahkamah konstitusi vide tahun pmk tahun perolehan ricky ham pegawai, ,69y0 sh.,m. jonas menolak, sos suara atau kotak kosong ,307o setara jumlah suara sah permohonan pemohon tidak jelas obscura libel) bahwadalam pokok perkara pendahuluan kabupaten mamberamo tengahmamberamo tengah adalah hasil pemekaran dari kabupaten mamberamo tengah jaya. kabupaten mamberamo tengah berbatasan dengan beberapa daerah sebagai berikut sebelah barat berbatasan dengan kabupaten tolikara sebelah timur berbatasan dengan kabupaten yalimo sebelah utara berbatasan dengan kabupaten mamberamo raya sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten jayawijaya kabupaten mamberamo tengah dibagi beberapa distrik distrik obama distrik megambilis distrik eragayam distrik ilga distrik kelima bahwa pelaksanaan pemilukada kabupaten mamberamo tengah telah dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, demokratis, dan memakai sistem noken. tanggapan terhadap permohonanpihak terkaitpara pemohon tenggang waktu pengajuan permohonan tidak perlu kami tanggapi secara panjang lebar karena faktanya. s d ptmaka pertimbangan ini kami serahkan sepenuhnya kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menilainya. bahwa dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten mamberamo tengah kepercayaan masyarakat kepada pasangan calon ricky ham pegawai, sh.,m. jonas menolak, sos sangat besar, ini terlihat dari data hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun tanggal juli pasangan calon sebagai berikut pmamncam pen sh.,m. jonas menolak, suara sos atau setaraditemukan form c1 pla kwk dan form c1 kwk tanpa adanya kolom untuk mencantumkan perolehan suara untuk kotak kosonghal ini merupakan kesalahan teknis percetakan yang tidak mempengaruhi perolehan suara. karena pencoblosan diluar gambar pasangan calon tetap diakui sah sebagai suara untuk kotak kosong. bahwa ditolak dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan halaman angka s d yang menyatakan tidak adanya sosialisasi oleh memohon tentang pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengahsosialisasi tersebutpelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengahkegiatan pemungutan suara distrik obama tps sembegulik dan tps seralema berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan intimidasi berupa penghalang halangan dari kepala kampung kepada pps. hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perolehan suara sebagai berikut distrik tps ricky ham kotak pegawai, sh., kosong dan jonas menolak, sos ran era seampersiapkan perlengkapan pemilihan sesuai dengan perundang undangan yang berlakulaporan dari saksi saksi pihak terkait lapangan bahwa proses dilapangan berjalan lancar, aman, dan damai dimana perlengkapan pemilihan tersedia sesuai dengan aturan perundang undangan, dan tidak ada rekomendasi pelanggaran dari panas kabupaten mamberamo tengahlaksanakan rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik kecamatan)roses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik berjalan sesuai aturan serta tidak ada rekomendasi pelanggaran dari panas kabupaten mamberamo tengah dihadiri panas kabupaten puncak serta diadministrasikan dalambahwa selain ketentuan ketentuan tersebut atas, dalam dinyatakan bahwa perlunya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan. ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana pemohon uraikan tersebut atas yang menunjukkan adanya pengakuan negara dalam keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam proses pemilihan, adanya pembatasan terhadap definisi pemohon dalam pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilihan merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadapwajib menjunjung hukum menurut pemohon berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon berhak untuk mengajukan diri sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan dengan (satu) pasangan calon, tidak hanya terbatas pada pasangan calon dan lembaga pemantau. hal ini sejalan dengan ketentujumlah penduduk kabupaten mamberamo tengah berdasarkan data dirjen kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri republik indonesia yang diakses pada laman semester tahun tercatat berjumlah jiwa. merujuk pada ketentuan huruf pmk pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap model da kwk, da1 kwk, c kwk dan c1 kwk sebagaimana hasil dari perolehan suara tertuang dalam tabel berikut ricky ham pegawai, kotak distrik kampung tps sh., dan kosong jumlah jonas menolak, sos lada ips02 p tea most pes p move tt p karma tp test p nucacas sot sos ismmecuk pas lo. ketika tps1 spa jibis tps1 ooa aa sar riau. mess lo. seralema tps oto les lo. baliklabuk tps kal) yul# sinan lo. nagari tps ' ' borges tps1 ps02 vide bukti pt. s d pt. megambilis tarik tokoh lho hisyam tps s302 remas sor aung mega pula kan tp3 il. megambilis tps yati untuk fires vide bukti pt. s d pt. ilga melenggang tps tps panama tps1 lo. pso2 oo ga7 mulga tps tps1 horor1 tps terima tps muslim tps vide bukti pt. s d pt. |eragayam anjlok tps1 | ) wina |) kug apod o | tps ' ) ' eki tps ) wungelebur tps1 ' mulai tps nabendili tps1 tenggara tps1 ' page pts winning so1 tenggara tps ) bisbol tps oo) lo. kno tpe nun eyes table nogonik tps otk cakinyytrsms nam em tes kelima uganda tps |) lo. mera tps person oresosaa pal e sal |. dibunggen psm . kelima tom kb. anime psm manggaleso tps gelora psm |) lo. mana tsm bila jorpunps oma 117p ber ll. tps oo. lips tenggiri tps oto. lips kingdom psm |ips20| ngawur psm oo. .iip ss2| ' nelenggolo psm imah sup rum au. iso2 mulo onger gauge ||. bumbu psm lip ss2| |. tikapura psm mere divmpsoz ogh pelamar psm lo. 1ip s2| bahwa ditolak dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan halaman s d huruf angka s d dan angka 1s d yang menyatakan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten yang dilakukan tertutup oleh memohon, tidak ada pengumuman dan atau publikasi terhadap hasil perhitungan suara tingkat kabupatenrekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten dihadiri panas kabupaten mamberamo raya, kepolisian, musica, maupun media massa lokal maupun media online. vide bukti kesimpulan bahwa berdasarkan uraian uraian diatas pihak terkait menyimpulkan sebagai berikut bahwa pelaksanaan pemilukada kabupaten mamberamo tengahmamberamo tengah, dikoordinasikan dengan kpu provinsi papua dan kpu ri: berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut atas maka pihak terkaitpihak terkait dalam pokok perkara: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menerima jawaban pihak terkait: menguatkan keputusan memohonmenetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun yang benar menurut pihak terkait sebagai berikut nama pasangan calon perolehan suara solisi ricky ham pegawai, sh.,m. jonas suara menolak, sos atau kotak kosongsurat keterangan nomor bup mt bukti pt. surat keterangan nomor bup mttentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah bupati mamberamo tengahobama dalam pemilihan gubernurobadistrik megambilisdistrik ilgilugywilgakhir hasil pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo tengah tahun dengan ketentuan sebagai berikut: persentase selisih perolehan suara jumlah penduduk berdasarkan penetapan hasil pemilihan oleh kpu kabupaten kota bahwa perolehan suara yang diperoleh ricky ham pegawai, s.h., dan jonas menolak, sos sebagai pasangan calon tunggal dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahundari total suara atau selisih sebesar y6, bahwa pemohon memahami adanya ketentuan jo. pmkdengan satu pasang calonjustifikasi model c1 kwk) distrik eragayamning model c1 kwk) distrik kelim model c1 kwk) bukti pt. tidak ada bukti fisikkecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga proses penyelesaian perselisihan hasil mahkamah konstitusi digunakan sebagai pembesarkotak kosong dan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni adanyajo. huruf pmkbersengketa mahkamah konstitusi konstitusi xv (psu) (psu) suara lanjutankpu matang tetapkan ham pegawai jonas menolak pemenang pilkada, dikutip dari berita epos online.com i2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan pihak lain panas kabupaten mamberamo tengah, sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan. hasil pengawasan terkait pokok permohonan tentang form c1 pla kwk dan form c1 kwk bahwa terkait dugaan ditemukannya form c1 pla kwk dan form c1 kwk tanpa adanya kolom untuk mencantumkan perolehan suara kotak kosong, panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah menjelaskan sebagai berikut bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah baru mengetahui adanya form c1 plant kwk dan c1 kwk pada tanggal juni pada saat pengawasan pemungutan suara tingkat tps sekitar pukul wit. setelah mengetahui hal tersebut, panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah berkoordinasi dengan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah untuk menindaklanjuti terkait tidak adanya kolom kotak kosong dalam form c1 plant kwk dan c1 kwk. berdasarkan hasil koordinasi antara panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah dengan komisi pemilihan umum mamberamo tengah diputuskan untuk menambahkan kolom kotak kosong bawah kolom pasangan calon. panitia. pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah dan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah mengambil langkah cepat karena hal tersebut terjadi seluruh tps kabupaten mamberamo tengah. bahwa pada saat pencetakan form c1 plant kwk dan form c1 kwk makassar panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah tidak diundang oleh komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah dan tidak mengetahui tanggal pencetakan form c1 plant kwk dan form c1 kwk. bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah telah berupaya berkoordinasi dengan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah untuk menanyakan kepastian tanggal pencetakan form c1 plant kwk dan form c1 kwk makassar, akan tetapi sampai dengan tanggal juni panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah tidak mendapatkan konfirmasi dari komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah. bahwa terkait dengan tidak terdapatnya kolom untuk kotak kosong, panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah telah melakukan penelusuran tempat pencetakan form c1 plant kwk dan c1.kwk makassar dengan menugaskan anggota panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah didampingi oleh salah satu anggota bawaslu provinsi papua, dan (dua) anggota gakkumdu kabupaten mamberamo tengah untuk melakukan klarifikasi. bukti pk bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan karyawan cv. makassar grafika yang bertugas untuk merancang form c1 plant kwk dan form c1 kwk atas nama sapto hari waluyo diperoleh informasi bahwa komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah tidak pernah melakukan pertemuan langsung melainkan hanya melakukan komunikasi melalui telepon. komisi pemilihan umum mamberamo tengah menyampaikan kepada pihak cv. makassar grafika bahwa pencetakan form c1 plant kwk dan form c1 kwk berpatokan pada peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun selain itu panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah memperoleh informasi bahwa tidak dicantumkannya kolom kotak kosong bukan karena kesengajaan, namun hal tersebut murni karena ketidaksengajaan. bukti pk bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terkait dengan kesalahan pencetakan form c1 plant kwk dan form c1 kwk, komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah melakukan konfirmasi kepada sdr. john frees dari cv. makassar grafika pada tanggal juli terkait kesalahan pencetakan form plant kwk dan c1 kwk diperoleh informasi bahwa pada saat pihak cv. makassar grafika menawarkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah untuk melakukan pencetakan ulang, komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah memutuskan untuk tidak melakukan pencetakan ulang. bukti pk bahwa hasil pengawasan terkait pokok permohonan huruf angka angka ,angka angka halaman dan halaman panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah mengawasi kegiatan simulasi dan sosialisasi yang dilaksanakan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah pada tanggal juni halaman sekolah melanggar distrik ilga yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, anggota dewan, tim sukses calon bupati ricky ham pegawai dan calon wakil bupati jonas menolak, kepala kepolisian resort kabupaten mamberamo tengah, serta masyarakat dari (lima) distrik. agenda kegiatan tersebut adalah sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun ketua komisi pemilihan umum provinsi papua bertindak sebagai narasumber. bukti pk bahwa terkait pokok permohonan huruf angka angka angka angka angka angka angka angka angka halaman sampai deng: bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah menghadiri kegiatan dan pelantikan petugas pemutakhiran data pemilih pada tanggal januari pukul wit sampai dengan selesai yang bertempat gedung bethesda wamena dan dihadiri oleh ketua dan anggota komisi pemilihan umum mamberamo tengah, serta panitia pengawas pemilihan mamberamo tengah. bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah melakukan pemantauan terhadap petugas pemutakhiran data pemilih ppp) yang melakukan pencocokan dan penelitian (coklat). pelaksanaan coklat tersebut dilaksanakan pada tanggal januari sampai dengan februari bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah membuka posko pengaduan distrik obama pada tanggal maret dan sampai pada tanggal april namun tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan dps dan dpt bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah menghadiri rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap dpt) pada tanggal april hotel horison jayapura yang dihadiri oleh panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah dan tim sukses pasangan calon bupati ricky ham pegawai dan jonas menolak. rapat pleno tersebut berjalan lancar, tanpa ada keberatan dari tim sukses pasangan calon bupati ricky ham pegawai dan jonas menolak. bukti pk bahwa terkait dengan hasil rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap, panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah tidak menemukan pelanggaran atau pun menerima laporan dari masyarakat bahwa pada tanggal juni pelaksanaan pemungutan suara distrik obama kampung semberagulik tps berjalan dengan aman dan lancar. pemungutan suara dilaksanakan pukul wit. proses rekapitulasi tingkat tps berjalan lancar dan tidak ada keberatan. bahwa tidak ada pelanggaran terkait dengan kepala kampung sembegulik menghalang halangi dalam proses kegiatan pemungutan suara. bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah sampai pada saat ini tidak menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait dengan penghalang halangan kepala kampung sembugulik dalam proses pemungutan suara. bahwa hasil pengawasan terkait persiapan perlengkapan pokok permohonan huruf angka angka angka dan angka halaman dan halaman hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah terkait dengan permohonan pemohon adalah sebagai berikut: bahwa pada tanggal juni panitia pengawas pemilihan melakukan pengawasan pendistribusian kotak surat suara gudang komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah yang terletak wamena dan kotak surat suara dalam keadaan tersegel dan terbuat dari karton yang dilapisi plastik. bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah tidak menerima temuan atau laporan dari masyarakat terkait dengan kotak suara yang terbuat dari kardusadalah sebagai berikut: bahwa pada tanggal juni distrik obama telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah. bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah tidak menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. bahwa hasil pengawasan terkait pokok permohonan huruf angka angka angka dan angka halampemohon adalah sebagai berikut: bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah menghadiri undangan dari komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo tengah sesuai. dengan surat nomor sd kpu kab vii pada tanggal juli perihal pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan gubernur, wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo tengah tahun pleno dilaksanakan pada pukul wit distrik ilugywa kabupaten mamberamo tengah yang dihadiri oleh panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah, saksi pasangan calon dan forum komunikasi pimpimpinan daerah kabupaten mamberamo tengah. bukti pk bahwa pleno rekapitulasi tingkat kabupaten berjalan lancar dan hasil dari pleno tersebut adalah pasangan ricky ham pegawai, s.h., m.h. dan jonas menolak sos. adalah suara dan kotak kosong suara. bukti pkadalah sebagai berikut: terdapat berita media masa dan online menyangkut hasil perhitungan suara. bukti pk keterangan tambahan diluar pokok permohonan hasil pengawasan terkait dengan pungut hitung dan rekapitulasi suara. bahwa tanggal juni dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati sesuai dengan tahapan dan jadwal. penanganan pelanggaran terkait dengan perselisihan hasil. bahwa pada tanggal juni pukul wit panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah memeriksa laporan dari sdr. bareng sibuk dengan nomor lp pilkada.matang vi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran penggunaan surat mandat saksi kotak kosong yang tidak sah selanjutnya laporan tersebut dibawa sentra penegakkan hukum terpadu gakkumdu). bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah sudah melakukan klarifikasi terhadap para pihak. berdasarkan keterangan dan fakta yang diperoleh panitia pengawas pemilihan kabupaten mamberamo tengah laporan dari bareng sibuk memenuhi unsur pelanggaran pidana dan sudah diteruskan kepolisian resort kabupaten mamberamo tengah (laporan masih dalam proses). rekapitulasi laporan dugaan pelanggaran nomor laporan tanggal nama nama jenis uraian tindak temuan laporan pelapor terlahir pelanggaran singkat mejadi lanjut temuan lp kab november lintas suara kpud bahwa sesuai menjawab xi1 mamberamo mamberamo dengan surat dari tengah bersatu tengah angka sat pengaduan lintas suara huruf mamberamo dari laporan tengah lintas suara bersatu mamberamo engah bersatu yang mengatakan kpud melakukan tahapan pendaftaran dibuka pada tanggal november dar hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan mamberamo engah tersebut idak bena dikarenakan pengumuman perekrutan ppk dan pps elah umumkan pada tangga oktober rri, dan tangga perekrutan pada tangga s d oktober kanto kpu kabupaten mamberamo engah. lp pilkada.mi senin, januari| semi mabel kpud kode etik adanya bahwa ambeng i mamberamo dugaan kpu| laporan tengah, kabupaten lp palka paper combo mamberamo da.mate tengah ng i dalam diduga menjalankan memenuhi tahapan unsur unsur tertutup dan pelanggaran adanya kode etik keterlibatan pegawai asn negeri sipil aparatur sehingga sipil negara)| teruskan memihak komisi pada salah aparatur satu kandidat sipil negara kain ps februari only pegawai. kpud sengketa para disidangkan pak mamberamo pemohon tengah merupakan keputusannya taman thao, pasangan aa, sos calon bupati memutuskan dan wakil bupati menolak perseorangan permohonan kabupaten pemohon mamberamo untuk engah yang seluruhnya. mendaftar kpu kabupaten mamberamo engah pada tanggal januari bahwa pada tanggal yang ama setelah selesai pendaftaran, para pemohon menandatangi ani surat pernyataan akan melengkapi dokumen barat calon bupati dan akil bupati kabupaten mamberamo engah yang belum lengkap yang akan dilengkapi pada masa perbaikan barat calon, bahwa pada tanggal januari para pemohon sengketa menyerahkan dokumen perbaikan barat calon bupati dan akil bupati kpu mamberamo engah yang aat itu berkantor hotel have kota jayapura sekitar pukul wit. kelengkapan dokumen calon yang diserahkan sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang undangan, telah kelengkapan dokumen perbaikan barat calon diserahkan, kpu mamberamo engah menyampaikan bukti tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon model kwk beserta laporannya, epengetahu para pemohon, dokumen perbaikan barat calon ang diserahkan kpu mamberamo engah telah lengkap. namun dalam lampiran bukti anda terima dokumen perbaikan model tt2 kwk yang dikeluarkan kpu kabupaten mamberamo engah khusus dokumen calon wakil bupati, oleh kpu kabupaten mamberamo engah dinyatakan terdapat kekurangan (dua) syarat itu: foto copy ijazah stub ang telah dilegalisir oleh instansi ang berwenang serta surat keterangan idak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan ang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri. sebagai ikan protesnggau, provinsi kalimantan barat, tahun yang diajukan oleh: nama yansen akun effendy, s.h., si., m.h. pekerjaan swasta naa alamat jalan putri dara hitam gang abadi nomor rt. rw. kelurahan sei bangkong, met kecamatan pontianak kota, kalimantan barat nama fransiskus ason, s.p. pekerjaan anggota dprd kabupaten sanggau alamat jalan joko sarwono, rt. rw. desa beliau hilir, kecamatan beliau, kabupaten sanggsatu), berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal juli memberi kuasa kepada roliansyah, s.h., m.h., gusti mulyono putra, s.h., dan florensis boy, s.h., advokat penasihat hukum pada kantor advokat gusti mulyono putra, s.h. rekan, beralamat jalan jendral yani nomor kelurahan tanjung semacam, kecamatan kapuas, kabupaten sanggaujenderal sudirman km. bunut sanggau, kabupaten sanggau, provinsi kalimantan barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor py. su kpu kab vi1 bertanggal juli memberi kuasa kepada eli hakim silaban, s.h., m.h., budi satria, dewantara, s.h., dan yuli ahmadi, s.h., advokat pada kantor hukum eli hakim silaban rekan law office eli hakim silaban partners), beralamat jalan parit haji husin komplek puri acara blok nomor kelurahan bangka belitung darat, kecamatan pontianak tenggara, kota pontianak, provinsi kalimantanpaulus hadi, s.ip., si. alamat jalan bougainville nomor rt. rw. kelurahan ilir kota, kecamatan kapuas, kabupaten sanggau nama drs. yohanes otot, si. alamat jalan flamboyan nomor rt. rw. kelurahan sungai sengkang, kabupaten sanggaudua), berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada kamarussalam, s.h. dan furbertus ipar, s.h., advokat penasihat hukum pada tim advokat paulus hadi yohanes otot, beralamat jalan komodor yos soeharto, komplek btn jeruji blok nomor kelurahan sui beliung, kecamatan pontianak iv. pokok permohonan membatalkandengan alasan alasan terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, masif tsm) sebagai berikut: memohon dengan sengaja menggunakan dpt hasil manipulasi bahwa memohon dengan sengaja mengaburkan permasalahan dpt ganda yang telah dilaporkan tim paslon nomor urut dengan mengeluarkan instruksi kepada ppk dan kpps mencoret daftar dpt ganda pada tanggal juni (bukti bahwa memohon dengan sengaja tidak melakukan perbaikan dan verifikasi ulang seluruh data dpt ganda yang telah dilaporkan, karena pada kenyataannya masih terdapat data dpt ganda sebanyak pemilih dalam dpt hasil perbaikan (bukti bahwa memohon dengan sengaja tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten sanggau yang menyatakan bahwa memohon telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan surat keputusan bawaslu kabupaten sanggau, tanggal juni (bukti bahwa memohon dengan sengaja menggunaan suket sebanyak buah yang dikeluarkan dinas dukcapil untuk kepentingan pilkada sanggau dan suket yang dikeluarkan tersebut ada ditemukan tidak sesuai peruntukan penggunaan suket, yaitu pemilih yang sudah memiliki ktp tetapi masih diterbitkan suket (bukti bahwa memohon dengan sengaja menggunakan dpt hasil manipulasi yang diduga fiktif dengan kategori sebagai berikut: nik atau nkk invalid sebanyak pemilih (bukti kecamatan balai pemilih pk fotokopi formulir kajian dugaan pelanggaran) nomor lp pb prov vi1 dan surat penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilih nomor k.bawaslu prov.kb p junctobertanggal juli (vide bukti td.sanggau tahun diumumkan oleh memohon berdasarkansanggau,: bahwa berdasarkan akta pengajuan jawaban memohon nomor pan.mk ternyata jawaban memohonjawaban memohon telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. oleh karena itu, demi hukum jawaban memohon harus dikesampingkan sehingga yang menjadi dasar penilaian mahkamah adalah keterangan pihak terkaitf3.anggaumenetapkan pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun (vide bukti bukti pt 1j serta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor hkmenetapkan bahwa pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sanggaupu diserahkan kepada mahkamah, jumlah penduduk kabupaten sanggau adalah (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratunggpihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa oleh karena eksepsiii. nkk luar daerah kecamatan sebanyakanggauiii. nik atau nkk palsu (tidak sesuai format nasional)bahwa dengan: bahwa memohon dengan sengaja tidak memberikan data dpt ganda yang menurut instruksi memohon harus dicoret tersebut kepada saksi pasangan calon nomor urut bahwa pada saat penyampaian pleno tingkat kabupaten, diketahui dpt yang dimiliki kpps yang direkam oleh ppk berbeda dengan dpt yang dimiliki memohon. terhadap perbedaan angka dpt tersebut langsung dikoreksi oleh memohon agar ditulis sesuai dpt yang ada tangan memohon. fakta tersebut melanggarbertentangan pula dengan nomor tahun bahwa memohon dengan sengaja mengurangi jumlah kertas surat suara tps tps yang bersifat massif. seharusnya jumlah kertas surat suara yang ada kotak suara tersegel harus sesuai dengan jumlah daftar dpt ditambah cadangan fakta tersebut melanggar ketentuanrta melanggar nomor tahun bahwa sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, banyaknya pemilih yang tidak mendapat undangan memilih, form c6 kwk. fakta tersebut bertentangan dengannomor tahun bahwa memohon dengan sengaja mencetak form plant kwk dengan tidak memuat kolom jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (bukti faktanya ini merupakan pelanggaran yang tidak seharusnya terjadi, karena formulir plant kwk telah diatur dalam peraturan perundang undangan. memohon telah mengakui ketika pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kpu gedung gpu kabupaten sanggau bahwa formulir plant kwk tersebut adalah salah cetak. fakta tersebut melanggar huruf pkpu nomor tahun bahwa perbuatan memohon juga diikuti hingga tingkat penyelenggara tingkat kpps, yang dengan sengaja mengisi form c kwk dan atau c1 kwk tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, yang dilakukan dengan cara: ditulis dengan menggunakan pensil bahkan ada yang tidak diisi petugas kppsii. pembetulan dengan cara mencoret tidak sesuai ketentuan ditipu dicoret tebalii. adanya indikasi tandatangan saksi dilakukan orang (bukti iv. adanya kelebihan pencatatan surat suara dalam form c kwk melebihi dpt (bukti fakta tersebut melanggar ketentuan junctodanya ketidaksesuaian antara form c kwk dan form c1 kwk, dimana perolehan suaranya melebihi kertas suara yang tersedia sesuai dpt (bukti adanya form c kwk dan c1 kwk yang ditempel dengan hologram logo kpu bewarna kuning emas dan ada yang tidak berlogo (bukti bahwa terhadap penyelenggara tingkat pps dengan sengaja melakukan pembukaan pembongkaran kotak suara yang sudah disegel tingkat tps. seharusnya kotak suara diserahkan oleh pps ppk dalam keadaan tersegel (bukti poin melanggar ketentuan tentang kewajiban kpps.kabupaten sanggau nomor urut, juni yang dipimpin langsung paslon petahana nomor urut paulus hadi, s.ip., si. dan yohanes otot di. aula bappeda pemkab. kabupaten sanggau (bukti konspirasi dan keberpihakan aparatur sipil negara asn) kepada pasangan calon petahana nomor urut, paulus hadi, s.ip., si. yang berpasangan dengan yohanes otot paslon nomor urut telah melibatkan aparatur sipil negara asn) dalam kegiatan sosialisasi kampanye (bukti (buktam bantuan bibit ikan desa kasromego, kecamatan kedua, kabupaten sanggau, provinsi kalimantan barat yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut paulus hadi yohanes otot (bukti penyaluran bantuan tong air merk pinguin dusun rentang (bukt,,(bukti program kegiatan monitoring pemantauan pelaksanaan pilkada bahwa pada tanggal juni paslon petahana nomor paulus hadi, s.ip, si. yohanes otot, juni yang melihat aparatur sipil negara asn) aula bappeda kabupaten sanggau (buktitugas desk pilkada adalah: melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada daerah:, memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan permasalahan pilkada, dan melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada.,(bukti artinya,.yohanes otot yang berstatus sebagai paslon petahana nomor urut tersebut,, dan kegiatan pemerintah tersebut telah melanggar ketentuan nomor tahun yangancaman sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud atas, nomor tahumohon dengan sengaja menghilangkan form da1 kwk rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara satu kecamatan bahwa pada saat dilakukan rapat pleno perhitungan suara tingkat kpu kabupaten sanggau pada tanggal juli diketahui bahwa formulir da1 kwk hasil pleno penetapan perhitungan suara kecamatan tayan hulu, kabupaten sanggau, provinsi kalimantan barat tidak ditemukan dalam kotak suara yang tersegel. terhadap kejadian khusus tersebut, tertuang dalam formulir db2 kwk tentang catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelanggaran rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun (bukti bahwa meskipun tidak ditemukan form da1 kwk yang asli dan tersegel dalam kotak suara, memohon tetap melakukan rekapitulasi perhitungan suara dan mengeluarkan surat keputusan memohon yang menjadi objek permohonan ini. dan dengan demikian keputusan memohon yang ditetapkan pada hari jumat, tanggal juli pukul wib menjadi cacat hukum. melanggar juncto hurufterhadap perbuatan menghilangkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara diancam pidana berdasarkan nomor tahun bahwa terhadap perbuatan tidak jujur dan pelanggaran pelanggaran bersifat administratif maupun pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana pemohon uraikan tersebut atas, telah dilaporkan paslon nomor urut melalui tim resmi yang dibentuk dan terdaftar kantor memohon atas nama abang adi surat dan slamet riyanto kepada panitia pengawas pemilu bawaslu) kabupaten sanggau, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang undanganndiskualifikasi paslon nomor urut paulus hadi, s.ip, si. yohanes otot yang berstatus sebagai calon petahana sebagai peserta pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau tahun dan menetapkan pasangan calon nomor urut yansen akun effendy, s.h., si., m.h. yang berpasangan dengan fransiskus ason, s.p. sebagai pemenang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun memerintahkan memohon untuk mencabutmerintahkan memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tps kecamatan se kabupaten sanggau: memerintahkan memohonjuni pukul wib:barat, kota pontianak, kalimantan barsanggau, memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, dan panitia pengawas pemilihan kabupaten sanggajuli pukul wibsanggabukti fotokopi dokumen jumlah penduduk kabupaten sanggau dari situs resmi badan pusat statistik kabupaten sanggau bukti fotokopi suratbertanggal juni bukti p&e : fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor pl. sd kpu kab vi perihal instruksi untuk mencoret pemilihan ganda, bertanggal juni bukti fotokopi lembaran hasil rekapitulasi selisih dpt ganda yang tersebar kelurahan desa kecamatan se kabupaten sanggau, bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilu kabupaten sanggau nomor k.bawaslu prov kb pm. perihal penyampaian status dan kajian laporan, bertanggal juni bukti fotokopi berita acara serah terima surat keterangan terdaftar suket) dalam data base kependudukan, dari dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten sanggau kepada komisi pemilihan umum kabupaten sanggau, bertanggal juni bukti p10 fotokopi dpt kelurahan desa kecamatan balai, kabupaten sanggau. nik atau nkk invalid (tidak memiliki nkk atau nik)1 fotokopi dpt kelurahan desa kecamatan toba, kabupaten sanggau. nkk dari luar daerah kecamatan pemilih dari luar daerah kecamatan).2 fotokopi dpt kelurahan desa kecamatan tayan hilir, kabupaten sanggau. nik atau nkk invalid palsu (tidak sesuai format nasional) penjelasan: nik nomor induk kependudukan) atau nkk nomor kartu keluarga) invalid palsu tersebar kecamatan (di kelurahan desa) dari kecamatan yang ada kabupaten sanggau, sebanyak pemilih. membuktikan perbuatan manipulasi data pemilih dengan memasukan data pemilih yang memiliki nik atau nkk tidak sesuai format nasional (palsu): bukti p13model plant kwk penjelasan: dokumen foto sampel plant kwkdigunakan tps kecamatan se kabupaten sanggau tersebut tidak memuat kolom surat suara sah, kolom suara tidak sah, dan kolom suara sah dan tidak sah. ketua kpu sanggau secundus, s.e. pada dapat pleno terbuka tingkat kabupaten tanggal juli mengakui bahwa formulir plant c1 kwk tersebut salah cetak pihaknya, bukti p1tanpa diisi dan atau ditulis menggunakan alat tulis pensil: bukti p1dicoret tebal dan atau dihapus dengan cara ditipu ex, bukti p16pada kolom saksi paslon dan paslon tanda tangan saksi sama persis: bukti p17 fotokopi kolom rekapitulasi perbandingan selisih penjumlahan antara kertas surat tidak terpakai, surat suara terpakai, jumlah dpt, suara tambahan ,5x, jumlah kertas yang seharusnya diterima, selisih kertas suara yang diterima, dan yang seharusnya diterima, dpt ganda, nik, dan nkk bermasalah tps kecamatan dari kecamatan se kabupaten sanggau. penjelasan: dihitung berdasarkan formulir c kwk dan c1 kwk yang diterima saksi dari kpps kelebihan pencatatan surat suara melebihi dpt cadangan bukti p18 fotokoppenjelasan: dihitungberdasarkan formulir c kwk dan c1 kwk yang terdapat ketidaksesuaian pencatatan dalam form c kwk dan form c1 kwk perolehan suara melebihi kertas suara yang tersedia sesuai dpt cadangan bukti p19 penjelasan: formulir c kwk dan c1 kwk yang diterima saksi paslon dari kpps form c kwk ditempeli hologram kpu berwarna kuning keemasan tps cangkang benua, cangkang, sanggau, kalimantan barat beda dengan tps, bukti p20 fotokopi dokumen surat pernyataan penjelasan: pembongkaran kotak surat suara tingkat pps dan sampel foto kotak suara dilakuan dan surat pernyataan saksi yang melihat pembongkaran kotak suara bukti p21 foto rapat koordinasi tim pemantauan pemilihan kepala daerah serentak tanggal juni kabupaten sangat. penjelasan: dihadiri oleh komisioner kpu kabupaten sanggau, yang mana rapat koordinasi dipimpin langsung oleh paslon petahana nomor urut bukti p22 foto paslon nomor urut bersama timses didampingi camat3 foto paslon nomor urut bersama timses didampingi camat muko berfoto bersama sanggar morunyao boruto panggung wilayah kecamatan4 foto tong penampungan bibit ikan desa kasromego, kedua. penjelasan: disalurkan pada masa tenang kampanye: bukti p25 foto tong air pinguin diletakkan dekat rumah warga dusun rentang, desa pelampung, kecamatan cangkang. penjelasan: program yang bersumber dari dana desa yang disalurkan pada saat usai pemungutan suara tanggal juni yang diumumkan dengan pengeras suara oleh petugas kpps, bukti p26 fotokopi kartu keluarga sejahtera, buku bank bri penjelasan: penyaluran program pemerintah kartu keluarga melalui bank bri cabang beliau, pada tanggal februari program kks sudah terdapat saldo rekening penerima program sebesar rp. namun uang tersebut penarikan pertama dilakukan pada tanggal mei sebesar rp. dan bulan yang sama yaitu pada tanggal mei masuk lagi uang sebesar rp. menjadi saldo penerima program kks, sehingga saldo bertambah menjadi rp. pada saat penerima menerima program tersebut, penerima program kks diarahkan agar dalam pemilihan bupati diminta ingat paslon nomor ph yo): bukti p27 fotokopi berita online dengan judul, tim desk pilkada laksanakan rekor. berita online terbit tanggal juni penjelasan: rapat koordinasi tim desk pilkada kabupaten sanggau dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh paslon petahana nomor urut ph yo), pada hari pertama masuk kerja setelah masa cuti kampanye, bukti p28 fotokopi formulir berita dari camat rindu untuk sekda sanggau ketua times sanggau, tembusan kepada bupati sanggau, ka. kesbangpol lintas, kasat pol. sanggau, dengan nomor tape, klasifikasi ptg sgr tanggal juni pada pukul wib: bukti p29tanggal juli model db2 kwk, bukti p30 fotokopi nama tim kampanye dan tim tim penghubungbc1 kwk, bukti p31 fotokopi tanda bukti penerimaan laporan penjelasan: laporan laporan pelanggaran pada pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun yang dilaporkan oleh tim paslon nomor urut kepada bawaslu kabupaten sanggau, bukti p32 fotokopi buku pintar pengelolaan logistik pemilu pemilihan: bukti p33 fotokopi buku panduan kpps pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps pilkada juni bukti p34 fotokopi pemberitahuan status laporan hasil penelitian dan pemeriksaan serta rapat pleno panitia pengawas pemilu kabupaten sanggau terhadap laporan nomor lp pb prov vii menyatakan bahwa ppk kecamatan tayan hulu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan, bukti p3model c kwk, halaman dan kecamatan sebagai berikut: i. dalam eksepsi kewenangan mahkamah konstitusi menurut memohon, mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili,(bukti td. vide bukti pemohon: bukti p1) yang telah dilaksanakan oleh memohon, dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa, benar berdasarkan ketentu:, dan nomor tahundasar: pmk nomor tahudan adapun huruf pmk nomor tahun menyebutkan pasangan calon bupati dan wakil bupati: atau bahwa, oleh karen, akan tetapi permohonan guo yang diajukan haruslah diajukan dengan mengacu pada ketentuanjuncto hurufadapun rumus formula penghitungan dari ketentuan nomor tahun juncto huruf pmk nomor tahun adalah sebagai berikut:adapun perolehan suara sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan memohon guo untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut atas nama: yansen akun effendy, s.h., si., m.hdan pasangan calon bupati dan dan wakil bupati nomor urut atas nama paulus hadi, s.ip., si., drs. yohanes otot, si. dengan perolehan suara sebanyak (seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima). dari perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut, maka perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut pihak terkait) sebanyak suara, sehingga selisih suara antara pasangan calon nomor guo dengan jumlah suara pasangan calon nomor urut cast pemohon yakni sebanyak adalah sebanyak suara. bahwa, adapun data kependudukan kabupaten sanggau yang digunakan memohon adalah sesuai keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor hk. kpt kpu ix tertanggal september beserta lampiran keputusan guo (bukti tb. sebanyak jiwa, berdasarkan ketentuan nomor tahun juncto huruf pmk nomor tahun makaperolehan suara sebagai berikut: tabel perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau tahun para yo) m.h. fransiskus ason, s.p. jumlah seluruh suara sah dengan demikian, selisih perolehan suara antara pihak terkait dengan perolehan suara pemohon adalah sebesar atau jauh melebihi atas dasar sebagaimana memohon telah uraikan atassehingga. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa,dengan alasan: bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan nomor tahun juncto huruf pmk nomor tahun yang dapat dilihat dengan tabel bawah ini: tabel ketentuan nomor tahun juncto huruf pmk nomor tahun untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati) perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan jumlah penduduk syara hasil pemilihan oleh kpu kip kabupaten kota, yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum,berdasarkan ketentuan undang undang dan peraturan mahkamah tersebut, maka menurut memohon: pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk kabupaten sanggau adalah sebanyak jiwa dengan menggunakan data badan pusat statistik (vide permohonan pemohon bagian kedudukan hukum (legal standing) pemohon, akan tetapi, pemohon tidak menjelasterhadap dalil pemohon tersebut secara tegas memohon tolak dan bantah. bahwa untuk data kependudukan dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sanggau tahun tidak menggunakan data kependudukan yang diterbikan oleh badan pusat statistik sebagaimana yang didalilkan pemohon (vide bukti pemohon: bukti p4), adapun jumlah penduduk kabupaten sanggau yang benar adalah sebanyak jiwa sesuabukti tb. yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor hk. kpt kpu ix bertanggal september beserta lampiran keputusan guo (vide bukti tb. vide bukti pemohon: bukti p4dengan menggunakan formula penghitungan juncto tabel atas adalah sebesar dikarenakanmaka sesuai ketentuan pmk nomor tahuguo yang merupakan salah satu syarat formil dan mutlak yang berdasar pada hukum formal untuk mengajukan permohonan mahkamah:: huruf pmk nomor tahun pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, telah pula diakui secara nyata dan tegas oleh pemohon dalam permohonan guo menyangkut kedudukan hukum (legal standing) pemohon pada angka halaman yang menyebutkan:adalah suatu kekeliruan jika setiap orang yang tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) (in cast pemohon). lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud seharusnya telah sangat dipahami oleh pemohon: dilihat dari selisih perolehan suara hasil pemilihan berdasarkan ketentuanmaka selisih perolehan suara yang didapat oleh pemohon dengan pasangan calon nomor (dua) tidak signifikan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih: oleh karenanya, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau dengan kata lain pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai pemohon karena tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf nomor tahun juncto huruf pmk nomor tahun melihat ketentuan yang secara tegas telah diatur dalam huruf pmk nomor tahun hanya mereka yang benar benar mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon. atas adanya ketentuan tersebutuntuk mengajukan permohonan guo kepada mahkamah, bahwa karena pemohon dan pihak terkait memiliki perbedaan hasil perolehan suara sebesar (empat belas koma dua puluh empatnomor tahun juncto pmkanggau tahun dengan demikian menurut memohon, permohonan pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan nomor tahun juncto pmk nomor tahun dan oleh sebab itu, permohonan pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (vide: huruf pmk nomor tahun berdasarkan ketentuan nomor tahun dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pmk nomor tahun tersebut, terhadap permohonan pemohon harus dijatuhkan putusan dalam bentuk dictum: menyatakan permohonan guo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verkiard). tenggang waktu pengajuan permohonan adapun dasar pengajuan permohonan menyangkut tenggang waktu pengajuan permohonan adalah nomor tahun juncto pmk nomor tahun bahwa, keputusan memohon guo diterbitkan pada jumat, tanggal juli pukul (sembilan belas lewat empat puluh satu menit) wib, dan adapun permohonan pemohon registrasi pada tanggal juli dan adapun pengajuan permohonan diajukan pada tanggal juli fakta hukum bahwa sesuai dengan daftar kelengkapan permohonan pemohon dkpp), nomor apps pan.mk permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal juli pukul wib: bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun ditetapkan oleh memohon pada hari jumat, tanggal julihari selasa, tanggal juli bahwa berdasarkan uraian tersebut atas menurut memohon, permohonan pemohon diajukan sudah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (telat) sebagaimana ketentuan pmk nomor tahun sesuai ketentuan pmk nomor tahun terhadap pemohon telah pula diberikan waktu yang cukup yakni (tiga) hari untuk menyampaikan perbaikan permohonan kepada mahkamah dan permohonan pemohon telah registrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi brk vide angka pmk nomor tahun sehingga dengan demikian, pemohon tidak diperkenankan lagi untuk menyampaikan dan atau memberikan perbaikan permohonan menyangkut substansi permohonan selain perbaikan redaksional, dan permohonan yang telah dicatat dalam brk lah yang memohon terima untuk memohon jawab dalam jawaban memohon. dengan demikian, permohonan guo yang telah registrasi adalah permohonan yang menjadi dasar bagi memohon untuk menjawab dalam jawaban memohon. adanya keinginan pemohon pada sidang pendahuluan untuk memperbaiki dan atau menyampaikan perbaikan terhadap substansi permohonan yang telah registrasi secara tegas memohon tolakperihal terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh memohon bahwa pemohon dalam perbaikan permohonannya yang telah diajukan,: bahwa karena dalam polita permohonan,sertaguo tidak jelas (obscura libel) dan permohonan pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), bahwa, baik oleh karena pengurangan suara pemohon atau penambahan suara kepada pihak terkait pasangan calon nomor dengan membandingkannya terhadap hasil penghitungan suara yang benar menurut versi pemohon: dengan demikianpmknomor tahun (vide):huruf pmk nomor tahune verklaard): bahwa, berdasarkan uraian keberatan eksepsi memohon atas, dan berdasarkan ketentuan huruf angka pmk nomor tahun juncto pmk nomor tahunf1.benar menurut pemohon sebagai bukti perbandingan konstitusi: f2. bahwa hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan tertib berbicara sebagai diatur dalam huruf angka pmk nomor tahun juncto pmk nomor tahun f3.didasarkan atas pedoman berbicara sebagaimana diatur pmk nomor tahun selain itu, berdasar ketentuan juncto huruf angka pmk nomor tahun juncto huruf pmk nomor tahun pada pokoknya mengatur ketentuan tentang petit pemohon, paling kurang memuat: pernyataan pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon bahwa, petit pemohon dalam permohonannya tidak jelas dikarenakan pemohon tidak memuat pernyataan pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon, dan oleh karenanya memohon memohon kepada mahkamah agar permohonan pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaarad). ii. dalam pokok permohonan memohon akan menjawab tuduhan tuduhan terhadap memohon yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif tsm) dalam pokok permohonan pemohon yang disampaikan, yakni yang menyangkut: memohon dengan sengaja menggunakan dpt hasil manipulasinomor urut konspirasi dan keberpihakan aparatur sipil negara asn) kepada pasangan calon petahana nomor urut manfaatkan program pemerintah menguntungkan pasangan calon nomor urut. pendahuluan sebagaimana dalam hukum pembuktian, bahwa: siapa yang mendalilkan sesuatu maka wajib membuktikannya. oleh karenanya, pemohon dalam perkara ini lah yang memiliki beban pembuktian secara menyeluruh terhadap dalil dalil permohonan guo. dan untuk itu, memohon akan menjawab, menanggapi, serta menyanggah dalil dalil serta bukti bukti pemohon. pemilihan kepala daerah (pilkadaemilihan kepala daerah (pilkada)sanggau. oleh karena itu, komisi pemilihan umum kabupaten sanggau cast memohon, sejak bulan agustus telah menyusun tahapan, program dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau sebagaimana dituangkan dalam(beserta lampiran) bukti ta. yang kemudian diubah denganbukti ta. bahwa,sesuai rapat pleno terbuka komisi pemilihan umum yang tertuang dalam berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor pl. ba kpu kali!iibukti ta dari hasil penelitian administrasi persyaratan pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon telah ditetapkan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun yakni: tabel nama pasangan calon dan partai pengusung partai jumlah bupati jan wiki bupati politik gabungan kursi penelitian partai politik dprd pasangan paulus hadi, pdip s.ip., si., drs. yohanes otot, si. alaa demokrat partai nasdem partai hanura memenuhi partai kursi syarat gerindra pan pkpi ppp pasangan yansen akun partai golkar kursi memenuhi effendy, s.h., si., m.h., fransiskus ason, ipb syarat s.p. selanjutnya melalui2),..memohon menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau sebagaimana tertuang pada tabel atas.sanggau yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun dan dengan dasar keputusan memohon sesuai (vide bukti ta. tersebut, telah dipada hari selasa, tanggal tiga belas, bulan februari tahun dua ribu delapan belas, pukul wib, bertempat gedung balai bertemu sanggau, jalan jenderal sudirman, dihadiri oleh ketua, anggota, sekretaris, jajaran sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten sanggau,bawaslu kabupaten sanggau, forkompimda, kepala opd, media massa, dan tokoh masyarakat, komisi pemilihan umum kabupaten sanggau telah mesesuai berita acara nomor pl. ba kpu kab! i1(bukti ta. tabel nomor urut pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun kemudian, atas hasil rapat pleno terbuka sesuai (vide bukti ta. tersebut, memohon menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun melalui keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor hk. kpt kpu kab3). terhadap keputusan memohon dimaksud, warga kabupaten sanggau menerima kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggawakil bupati sanggau, memohon bekerjasama dengan para stakeholder kabupaten sanggau, baik dengan aparat keamanan polri), tni, serta bawaslu kabupaten sanggau telah berhasil penyelenggaraannya dengan kondusif, aman, dan damai pada masa kampanye ini. bahwa terkait penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau, memohon telah sukses melalui semua tahapan yang krusial yakni penyusunan daftar pemilih (baik dps maupun dpt) yang harus mutakhirbahwa dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, memohon telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap dpt) kabupaten sanggau adalah (tiga ratus enam ribu enam ratus lima puluh enam) orang, sebagaimana berita acara rapat pleno nomor pk. ba kpu kab vi juni bukti tb vide bukti pemohon: bukti p5) dan terhadap hasil penyusunan dpt oleh kpu sanggau tersebut, umumnya warga sanggasanggau kemudian puncak dari tahapan pemilihan calon bupati dan wakil bupati sanggau adalah pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada tanggal juniuber) serta jujur dan adil (judul). hal ini diperkuat dengan fakta bahwa masyarakat sanggau menerima dengan baik penghitungan hasil perolehan suara oleh memohon, sebagaimana tertuang didalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kabupaten sanggau dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun model db kwk: bukti td. junctoanggau tahun model db1 kwk: bukti td. kemudian dituangkan didalamvide bukti td. yang pada pokoknya menetapkan: pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut sdr. yansen akun effendy, s.h, si., m.h., dan sdrsuara: pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut sdr. paulus hadi, s.ip., si., dan sdr. drs. yohanes otot, si,. dengan perolehan suara sebanyak (seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara, bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ini terdapat keberatan saksi pemohon yang dituangkan dalam db2 kwk, yaitubukti td. vide bukti pemohon: bukti tanggapan dan jawaban memohon terhadap permohonan pemohon menyangkut pokok permohonan bahwa memohon menolak secara tegas semua dalil yang dinyatakan oleh pemohon didalam permohonannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban memohon. bahwa memohon memohon agar apa yang sudah diuraikan dalam eksepsi memohon dianggap merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonaini: dalil pemohon pada huruf pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan alasan alasan terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, masif (vide halaman permohonan). bahwa, pada dasarnya pelanggaran pililkada. istilah terstruktur, sistematis, dan masifs. (: pdf tafsir konstitusional s20 pelanggaran? s20 pemilukada.pdf).sanggal. tuduhan terhadap memohon atas dalil dalil pemohon menyangkut: dengan sengaja menggunakan dpt hasil manipulasi terhadap tuduhan dan dalil pemohon serta bukti pemohon: bukti p14, p15, p16, p17, p18 dan p19 tersebut, akan memohon bantah sebagai berikut: bahwa memohon membantah dan menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon guo halaman point (a) yang menyebutkan memohon dengan sengaja tidak melakukan perbaikan dan verifikasi ulang terhadap dpt ganda bermasalah, fakta hukum memohon sekaligus membantah bukti bukti pemohon vide bukti pemohon: bukti p7, p8, p9, p10, p11 dan p12. terhadap tuduhan dan dalil pemohon tersebut, memohon telah melakukan: menetapkan daftar pemilih sementara dps) dengan berita acara nomor pk. ba kpu kab ! (bukti tb. juncto berita acara nomor pk. ba kpu kab !!!ll(bukti tb. menetapkan daftar pemilih tetap dpt) dengan berita acara nomor pk. ba kpu kab iv(bukti tb. melakukan perbaikan daftar pemilih tetap berdasarkan undangan rapat pleno nomor pl. .1und kpu kab iv perihal undangan, tanggal april (bukti tb. yang sekaligus menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten sanggau nomor k.bawaslu prov.kb perihal rekomendasi, tanggal surat april (bukti tb. terkait hal tersebut, memohon telah melaksanakan rapat pleno tanggal april aula kantor kpu kabupaten sanggau dengan berita acara rapat pleno nomor pk.o1pukul wib ((bukti tb. memohon juga telah menyampaikan tindaklanjut rekomendasi bawaslu kabupaten sanggau nomor hm. sd kpu kab iv tanggal april (bukti tb. bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih ppp) terdapat pemilih non ktp el sebanyak laki laki perempuan jumlah (vide bukti tb. memohon telah meminta kepada dinas dukcapil kabupaten sanggau untuk melakukan banding data melalui surat nomor pl. .03sd kpu kab!!l1 perihal daftar pemilih non ktp, tanggal maret (bukti tb. sebagai tindaklanjut surat kpu nomor pl. sd kpu perihal pedoman teknis penyusunan php dan dps (bukti tb. memohon telah melakukan pencernaan sisa ac. kwk (pemilih non ktp el) yang mana ditemukan sisa ac.kwk dengan rincian laki laki perempuan jumlah pemilih. terhadap hasil pencernaan ac.kwk tersebut memohon telah meminta kepada dinas dukcapil untuk kabupaten sanggau menerbitkan surat keterangan suket) yang khusus digunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah serentak sebagaimana surat nomor pl. .1sd kpu kab iv perihal permintaan surat keterangan sisa pencernaan ac.kwk, tanggal april (bukti tb. menyurati dinas dukcapil kabupaten sanggau melalui surat nomor pl. .02sd kpu kab perihal rekapitulasi hasil perekaman ktp el, tanggal mei (bukti tb. setelah dilakukan banding data oleh dinas dukcapil kabupaten sanggau maka sebanyak pemilih sudah melakukan perekaman ktp el sesuai berita acara serah terima surat keterangan suket (bukti tb. memohon menindaklanjuti surat kpu nomor pl. sd kpu vi angka huruf bukti tb. menyurati ketua bawaslu kabupaten sanggau nomor hm. .1sd kpu kab v perihal pemberitahuan penyampaian suket dan surat kepada pemilih non ktp el, tanggal juni yang ditujukan kepada (bukti tb. dapat memohon sampaikan bahwa pada tanggal dan juni memohon mendistribusikan suket sebanyak suket (vide bukti tb. dan surat pemberitahuan perekaman sebanyak surat nomor pl. sd kpu kab vi perihal pemberitahuan pemilih non ktp el (bukti tb. yang tersebar kecamatan dalam wilayah kabupaten sanggau. memohon kembali menerima rekomendasi bawaslu kabupaten sanggau nomor k.bawaslu prov.kb10 pm. perihal rekomendasi perbaikan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun tanggal juni (bukti tb. sebagai tindak lanjut surat instruksi dari bawaslu provinsi kalimantan barat nomor ik.kb pm. pada tanggal juni memohon melaksanakan perbaikan dpt yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan dpt hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka. bahwa kegiatan tersebut dihadiri liaison officer lo) tim pasangan calon nomor urut (satu) dalam hal ini selaku pemohon dan nomor urut (dua), bawaslu kabupaten sanggau, sekretaris dinas kependudukan dan catatan sipil, kepala kesbangpol dan lintas kabupaten sanggau sesuai surat komisi pemilihan umum kabupaten sanggau berdasarkan surat kpu kabupaten sanggau nomor pl. sd kpu kab perihal undangan rapat pleno perbaikan daftar pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau (bukti tb. menyampaikan tindaklanjut dari rekomendasi bawaslu kabupaten sanggau nomor k.bawasluprov.kb pm. perihal rekomendasi perbaikan daftar pemilih tetap dpt) (vide bukti tb. setelah melaksanakan pencopotan data pemilih ganda, memohon menyampaikan surat nomor hm. .1(bukti tb. melaksanakan perintahhun tanggal mei (bukti tb. angka terhadap pemilih yang tidak ditemukan padanan, diberikan surat kepada setiap pemilih tersebut bahwa yang bersangkutan tidak masuk dalam dpt karena tidak ada dalam database kependudukan ditjen dukcapil dan agar dapat menggunakan hak pilih, diharuskan melakukan perekaman ktp el untuk mendapatkan ktp el atau suket dari dinas dukcapil kabupaten kota . bahwa memohon pada tanggal juni dengan surat himbauan nomor pl. sd kpu kab vi yang ditujukan kepada kpps melalui ppk dan pps terkait pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dapat menggunakan hak pilih pada pukul wib selama surat suara masih tersedia tps (bukti tb. bahwa memohon benar telah melaksanakan rapat pleno terbukaada tanggal s.d juni memohon melaksanakan perbaikan daftar pemilih tetap dengan menghapusanggasanggdata ganda pada aplikasi sistem informasi data pemilih dalih), perubahan data dari waktu waktu (dalam rentang waktu sejak tanggal s.d juni dapat dilihat pada bukti tb. terhadap perubahan terakhir data pemilih ditetapkan melalui berita acara nomor pk. ba kpu kab vi (vide bukti tb. yang tertuang dalam keputusan memohonvide bukti tb. bahwa memohon melalui surat nomor pl. sd kpu kab vi tanggal juni perihal instruksi untuk mencoret pemilih ganda, hal ini dengan jelas membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa memohon dengan sengaja menggunakan dpt ganda bermasalah berdasarkan (bukti tb. vide bukti pemohon: bukti p6): bahwa sesuai ketentuspgmemohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten sanggau atas laporan nomor lp pb kab v1 dugaan ditemukannya dpt daftar pemilih tetap) ganda padbukti tb. dengan kronologis sebagai berikut: memohon menerima surat undangan klarifikasi nomor k.bawaslu prov.kb hal undangan klarifikasi (bukti tb. tanggal juni keterangan klarifikasi dibawah janji atas nama secundus ratih, s.e. ketua kpu kabupaten sanggau (bukti tb. keterangan klarifikasi bawah janji atas nama hamka surat, s.e. anggota divisi program dan data kpu kabupaten sanggau (bukti tb. keterangan klarifikasi bawah janji atas nama yasan srikaya operator dalih (bukti tb. masing masing memberikan keterangan klarifikasi bawah janji pada tanggal juni bertempat kantor bawaslu kabupaten sanggau, pada tanggal juni memohon menerima penerusan pelanggaran administrasi pemilihan nomor k.bawaslu prov.kb pm. (bukti tb. penyampaian rekomendasi nomor k.bawaslu prov.kb pm. (bukti tb. pemberitahuan tentang status laporan dengan kajian dugaan pelanggaran nomor lp pb kab vi (vide bukti tb. atas kajian dugaan pelanggaran tersebut dapat memohon sampaikan bahwa memohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten sanggau dengan jawaban memohon nomor hk. kpu kab vi (bukti tb. beserta lampiran surat nomor pl. sd kpu kab vi perihal instruksi untuk mengumumkan data pemilih ganda tps masing masing (bukti tb. foto salinan daftar pemilih tetap yang tempat terbuka (bukti tb. memohon (dalam hal ini ketua kpu kabupaten sanggau) juga telah menginstruksikan kepada ppk melalui whatsapp. group wag) diantaranya wag sekretariat ppk (beranggotakan komisioner ppk dan sekretariat ppk) dan wag ppk (beranggotakan komisioner ppk) untuk diteruskan kepada pps dan kpps agar mencoret data pemilih ganda dan memberikan kepada (satu) orang pemilih (satu) lembar formulir c6 kwk pemberitahuan). adapun memohon mengirimkan pesan tersebut dari nomor ponsel atau nomor akun whats app t628125747332 (bukti tb. bahwa berkaitan dengan pemilih ganda dalam dpt perbaikan dalam hal ini dapat memohon sampaikan hal hal sebagai berikut: memohon melaksanakan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta distribusi logistik pada tanggal s.d. juni bertempat aula hotel emerald sanggau (bukti tb. dalam kesempatan tersebut ketua kpu kabupaten sanggau secundus ratih, s.e. sebaga narasumber pada kegiatan dimaksud menginstruksikan kepada ppk untuk diteruskan kepada kpps melalui pps untuk melakukan pencernaan dan menandai pada salinan dpt terhadap pemilih ganda, dan hanya diberikan (satu) c6 kwk untuk orang pemilih (bukti tb. memohon pada tanggal juni menginstruksikan kepada penyelenggara tingkat ppk, pps, dan kpps sesuai surat nomor pl. sd kpu kab vi perihal instruksi untuk mencoret pemilih ganda, tanggal juni (vide bukti tb. dan surat nomor pl. sd kpu kab vi perihal himbauan, tanggal juni (vide bukti tb. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tingkatan masing masing dapat melakukan hal hal sebagai berikut: menyampaikan laporan jumlah data pemilih ganda, mencoret pemilih ganda, menyampaikan kepada saksi pasangan calon tps, dan pengawas tps terkait pemilih ganda, bahwa ppk setempat telah menindaklanjuti himbauan itu dengan menginstruksikan kepada pps wilayah kecamatannya masing masing, diantaranya ppk kecamatan kapuas (bukti tb. ppk kecamatan binti (bukti tb. ppk kecamatan semacam (bukti tb. ppk kecamatan tayan hulu (bukti tb. ppk kecamatan balai (bukti tb. dan bukti tb. ppk kecamatan tayan hilir (bukti tb. dan ppk kecamatan (bukti tb. setelah memohon menerima rekomendasi bawaslu kabupaten sanggau nomor k.bawaslu prov.kb pm. perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan (bukti tb. surat nomor k.bawaslu prov.kb pm. perihal penyampaian rekomendasi (bukti tb. kajian dugaan pelanggaran nomor lp pb kab v1 tanggal juni bahwa memohon membantah dan menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan memohon dengan sengaja mengurangi kertas surat suara tps tps yang bersifat masif untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun bahwa sesuai ketentuan huruf (a)rat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam dpt dan surat suara cadangan (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam dpt untuk setiap tps bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno nomor pk.o1ba kpu kab vi tentangvide bukti tb. dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor hk. kpt kpu kab vi tentang perbaikan dptjumlah pemilih laki laki sebanyak pemilih perempuan jumlah pemilih laki laki dan perempuan berdasarkan vide bukti tb. bahwanar dan sesuai aturan, memohon melalui rapat pleno pada hari rabu tangal (sembilan) bulan juni pukul wibbukti tf.terhadap dalil pemohon mengenai banyaknya pemilih yang tidak dapat undangan memilih form c6 kwk, akan memohon bantah sebagai berikut: bahwa c6 kwk hanya diberikan kepada pemilih yang terdaftar dalam dpt sesuai pkpu tahun bahwa memohon sudah berupaya agar setiap pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan. hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal juni melalui surat memohon nomor pl. sd kpu kab vi tanggal juni perihal himbauan vide lampiran bukti tb. bahwa memohon sudah berupaya bersurat kepada ppk dengan surat nomor pl. sd kpu kab vi tanggal juni perihal instruksi untuk mengumumkan data pemilih ganda vide lampiran bukti tb. bahwa tidak benar memohon dengan sengaja melakukan pencetakan formulir c1. plant kwk yang tidak memuat kolom jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebagaimana yang didalilkan pemohon beserta bukti pemohon: bukti terkait hal tersebut, ketua kpu kabupaten sanggau secundus ratih, sudah menginstruksikan kepada kpps melalui ppk dan pps, untuk menambah kolom jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah pada formulir c1. plant kwk. untuk pelaksanaan penghitungan tps tidak ada permasalahan terkait hasil yang dituangkan pada formulir c1. plant kwk dan sudah disetujui serta diterima oleh saksi pasangan calon maupun pengawas tps, salah satunya terjadi tps dusun benua, desa entikong, kecamatan entikong, kabupaten sanggau bukti td. bahwa terhadap hasil perolehan suara tps tps dusun benua, desa entikong, kecamatan entikong saksi pemohon, saudara khumaedi tidak keberatan dan telah menandatangani berita acara model kwk halaman bukti td. dapat dibuktikan kemudian bahwa penggunaan plant kwk yang demikian itu tidak mempengaruhi hasil perolehan suara tiap pasangan calon sebagaimana termuat didalam lampiran model c1 kwk. bukti td. seperti diuraikan pada tabel tabel pasangan calon formulir formulir model model c1.pla c1 kwk kwk yansen akun effendy, sh,m. si, mh. dan fransiskus ason, paulus hadi s.ip, si. dan drs. yohanes otot, suara tidak sah bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan penyelenggara ditingkat kpps dengan sengaja mengisi formulir c1 kwk tidak sesuai dengan ketentuan: memohon membantah dalil pemohon sebagaimana pada huruf (el) angka ii, dan iii halaman dalam permohonan bahwa pemohon tidak menyebutkan secara rinci lokasi tps yang didalilkan oleh pemohon: bahwa dalil pemohon yang menyebutkan adanya kelebihan pencatatan surat suara dalam form c kwk melebihi dpt ,5y4 sesungguhnya tidak benar. pemohon tidak memahami mekanisme penghitungan kebutuhan surat suara berbasis tps. justrubahwa memohon melalui rapat pleno pada hari rabu tangal (sembilan) bulan juni pukul wib bukti tf.tentang perubahan atas berita acara bukti tf. nomor.setelah mencermati angka angka yang uraikan pemohon dalam dalil dalil permohonan pada halaman angka huruf sampai dengan huruf yang mana pemohon mendalilkan pada huruf halaman bahwa pada kenyataannya pemohon tidak dapat menguraikan bagaimana sebanyak pemilih tersebut pemohon yakin akan memilih pemohon. selain itu dari dari uraian pemohon menyangkut dpt ganda, suket, nik nkk invalid, nik nkk luar daerah, nik palsu dengan total yang diuraikan pemohon tidak cermat, karena jumlah yang disebut sebagaimana yang didalilkan pemohon huruf (f) pada halaman dalam permohonannya sebanyak pemilih. karena jika dijumlahkan total dpt ganda, suket, nik nkk invalid, nik nkk luar daerah, nik palsu yang seharusnya disebutkan oleh pemohon adalah pemilih. tabel seharusnya dpt ganda nik nkk invalid nkk luar daerah nik nkk palsu total selisih dalil pemohon dan jumlah seharusnyaterhadap tuduhan dan dalil pemohon serta bantahan bukti pemohon: bukti p20 dan p21 tersebut, akan memohon bantah sebagai berikut bahwa terhadap dalil pemohon mengenai konspirasi dan keberpihakan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun dalil yang dimaksud pemohon tidak benar. memohon hadir pada kegiatan dimaksud atas undangan resmi nomor kbps b perihal undangan tanggal juni bukti tc. memohon merupakan bagian dari tim desk pilkada kabupaten sanggau sesuai dengan bupati sanggau provinsi kalimantan barat nomor tahun bukti tc. perlu memohon tegaskan, bahwa pembentukan tim desk pilkada kabupaten sanggau tersebut berdasarkan surat edaran kemendagri nomor otda tanggal januari perihal penegasan terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun bukti tc. selain itu, kegiatan tersebut dilaksanakan atas dasar(vide bukti tc. vide bukti pemohon: bukti p27), yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab adalah pjs bupati sanggau, moses tabah. bahwa, kehadiran ketua kpu kabupaten sanggau secundus ratih, dalam rapat tersebut bersifat resmi atas dasar undangan vide bukti tc. pada hari yang sama tanggal juni jam wib ketua kpu kabupaten sanggau secundus ratih, juga menghadiri undangan dari kapolres sanggau nomor vi perihal undangan icon tanggal juni bukti tc. dengan demikian bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon sangatlah tidak benar. konspirasi dan keberpihakan aparatur sipil negara asn) kepada pasangan calon petahana nomor urut terhadap tuduhan dan dalil pemohon tersebut, akan memohon bantah sebagai berikut: bahwa apa yang dialil pemohon tersebut adalah sangatlah kabur (obscura) dan tidak berdasar. pemohon tidak dapat menguraikan tentang keterlibatan asn, kapan dan dimana serta apa yang dilakukan oleh memohon dengan asn tersebut guna kepentingan pihak terkait. dan pemohon tidak dapat merinci bagaimana konspirasi yang dituduhkan oleh pemohon terhadap memohon. kemudian daripada itu, bawaslu kabupaten sanggau tidak ada memberikan rekomendasi terhadap kejadian dimaksud, hingga jawaban ini memohon sampaikan kepada mahkamah. manfaatkan program pemerintah menguntungkan pasangan calon nomor urut terhadap tuduhan dan dalil pemohon tersebut, akan memohon bantah sebagai berikut: program bantuan sosial tanggal februari bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor hk. kpt kpu kab(bukti bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor hk. kpt kpu kab i1(bukti sesuai dengan data badan pusat statistik (bukti bahwa jumlah daftar pemilih tetap dpt) hasil perbaikan yang ditetapkan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau berdasarkan surat keputusan nomor hk. kpt kpu kab vi tanggal juni adalah sebanyak (bukti bahwa sesuai dengan ketentuan huruf nomorbahwa perihal, pada faktanya pihak terkait yang lebih berwenang dan berkompeten untuk menjawab dan menganggapnya. akan tetapi, terkait tuduhan tersebut, pemohon juga tidak menguraikan dan atau menjelaskan secara rinci bagaimandan baik sebelum pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon tps tps yang bersangkutan. program pemerintah pusat kartu keluarga sejahtera kks) bahwa, pemohon mencoba menutup mata terhadap program pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, yang apabila pemohon berada pada posisi yang sama dengan pihak terkait (sebagai petahana), juga harus menjalankan program tersebut. dan sesungguhnya, dari uraian dalil pemohon tersebut, senjatanya pemohon. oleh karenanya, memohon tidak memiliki hubungan dalam berkonspirasi untuk memenangkan pihak terkait didalam pilkada program kegiatan monitoring pemantauan pelaksanaan pilkada bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan resmi. yang memang harus selenggarakan pemda sanggau dan harus hadiri pihak terkait dan salah satunya adalah memohon sebagai lembaga penyelenggara didalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sanggau dan untuk selebihnya bukan kapasitas memohon untuk menanggapi tuduhan tersebut yang hanya bersifat asumsi dan atau tuduhan tanpa dasar. untuk bukti pemohon: bukti p22, p23, p24, p25 dan p26 tidak berkaitan dengan memohon. terhadap tuduhan dan dalil pemohon tersebut, akan memohon bantah sebagai berikut: bahwa dalil pemohon yang menyatakan memohon dengan sengaja menghilangkan form da1.kwk rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara satu) kecamatan. bahwa dalil pemohon menurut memohon tidak benar, sesungguhnya permasalahan dimaksud sudah terklasifikasi pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten sanggau pada tanggal juli perlu memohon jelaskan, bahwa pada saat ppk tayan hulu membuka kotak suara yang salah satunya berisi form da1 kwk diketahui form da1 kwk tidak berada dalam kotak suara, bahwa form da1 kwk (da1 kwk tayan hulu) tersebut memang ada bukti td. namun memang tidak dimasukkan dalam kotak suara. dan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten sanggau dilakukan pencocokan da1 kwk yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut saksi pasangan calon nomor urut dan bawaslu kabupaten sanggau tidak ada yang berbeda dari da1 kwk yang terselip dalam berkas map ppk, bahwa setelah ditanyakan kepada bawaslu kabupaten sanggau apakah ada keberatan apabila da1 kwk yang dipegang ppk tayan hulu dibacakan, tidak ada keberatan dari bawaslu kabupaten sanggau maupun dari saksi pasangan calon nomor urut sedangkan saksi pasangan calon nomor urut minta keberatan saksi dituangkan dalam form da2 kwk bukti td. hal tersebut diperkuat dengan bukti berita acara klarifikasi ppk tayan hulu keterangan saksi daniel ketua ppk tayan hulu bukti tf. rano anggota ppk tayan hulu bukti tf. dan mandi sekretaris ppk tayan hulu bukti tf. pada saat diminta klarifikasi pada tanggal juli oleh bawaslu kabupaten sanggau hasil klarifikasi tertuang dalam berita acara klarifikasi dibawah sumpah. dengan telah ditempuhnya mekanisme tersebut, maka permasalahan dimaksud dinyatakan telah selesai. dengan demikian menurut memohon, seluruh dalil dalil pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor hk. kpt kpu kab vii tanggal juli adalah tidak beralasan menurut hukum, datidak terbukti. ii. petit berdasarkan bukti bukti yang memohon uraikan untuk menjawab tuduhan dan dalil pemohon terhadap pemohon tersebut, atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan atas, memohon berkesimpulan bahwa permohonan dan seluruh tuduhan pemohon terhadap memohon tidak memilki dasar hukum dan dalil yang kuat. dan untuk itu(enam)anggau tahun yang benar adalah sebagai berikut. nama pasangan calon ayah para yansen akun effendy, s.h, si., m.h. suara fransiskus ason, s.p. paulus hadi, s.ip., si., drs. yohanes suara otot, si,ampai bukti tbbukti tc. sampai dengan bukti tc. yang telah disahkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal juli sebagai berikut: ta. fotokopita. fotokopita. fotokopi berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor pl. ba kpu kab tentang penetapanfotokopi bupati dan wakil bupati sanggau tahun tanggal februari ta. fotokopi berita acara nomor pl. ba kpu kab! !b.tbb.. sanggau tahun tanggal juni tentang rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran!netapan daftar pemilih tetap dan rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun tanggalnomor pl. und kpu kab iv tanggal april perihal undangan: tb. fotokopi surat bawaslu kabupaten sanggau nomor k.bawaslu prov.kb perihal rekomendasi tanggal aprildan pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahunkotakpu kabupaten sanggau nomor hm. sd kpu kab iv perihal tindaklanjut rekomendasi tanggal april tb. fotokopi surat kpu kabupaten sanggau kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sanggau nomor pl. sd kpu kab! i11 perihal daftar pemilih non ktp tanggal maret tb. fotokopi surat kpu nomor pl. sd kpu i11 perihal pedoman teknis penyusunan php dan dps tanggal maret tb. fotokopi surat kpu kabupaten sanggau nomor pl. sd kpu kab iv perihal permintaan surat keterangan sisa pencernaan ac. kwk tanggal april tb. fotokopi surat kpu kabupaten sanggau nomor pl. sd kpu kab perihal rekapitulasi hasil perekaman ktp tanggal mei tb. fotokopi berita acara serah terima berupa surat keterangan terdaftar dalam database kependudukan, antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sanggau dengan kpu kabupaten sanggau tanggal juni tahun tb. fotokopi surat komisi pemilihan umum republik indonesia nomor pl. sd kpu vi perihal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan tanggal juni tb. fotokopi surat kpu kabupaten sanggau nomor hm. sd kpu ab vi perihal pemberitahuan penyampaian suket dan fotokopi surat kepada pemilih non ktp el tanggal juni tb. fotokopi surat kpu kabupaten sanggau nomor pl. sd kpu kab vi perihal pemberitahuan pemilih non ktp el ac kwk) tanggal juni tb. fotokopi surat bawaslu kabupaten sanggau nomor k.bawaslu prov.kb pm. perihal rekomendasi perbaikan daftar pemilih tetap dpt) padapl. sd kpu kab. vi perihal rapat pleno perbaikan daftar pemilih tetap dpt)hm. tahun tb. fotokopitahun tb. fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor pl. sd kpu kab vi perihal himbauan tanggal juni tb. fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor. pl. sd kpu kab vi perihal instruksi untuk mencoret pemilih ganda tanggal juni tb. fotokopi kajian dugaan pelanggaran nomor lp pb kab v1 tanggal juni tb. fotokopi surat bawaslu kabupaten sanggau nomor k.bawaslu prov.kb perihal undangan klarifikasi tanggal juni tb. fotokopi keterangan klarifikasi bawah janji an. secundus ratih ketua kpu kab. sanggau) tanggal juni tb. fotokopi keterangan klarifikasi bawah janji a.n. hamka surat anggota kpu, divisi program dan data) tanggal juni tb. fotokopi keterangan klarifikasi bawah janji a.n marinus yasan srikaya staf sekretariat kpu kab. sanggau selaku operator dalih) tanggal juni tb. fotokopi surat bawaslu kab. sanggau nomor k.bawaslu prov.kb pm. perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan pada tanggal juni tb. fotokopi surat bawaslu kab. sanggau nomor k.bawaslu prov.kb pm. perihal penyampaian rekomendasi pada tanggal juni tb. fotokopi jawaban terlahir nomor hk. kpu kab vi tanggal juni tahun tanggal juni tb. fotokopi surat kpu kab. sanggau nomor pl. sd kpu kali vi perihal instruksi untuk mengumumkan data pemilih ganda tps masing masing tanggal juni tb. foto salinan daftar pemilih tetap tempat terbuka, tb. screen shot terkait pencopotan data ganda pemilih pada dpt data ganda dari ponsel memohon tb. surat komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor pp. und kpu kab vi perihal ralat undangan rapat kerja pemungutan dan penghitungan suara dan logistik pemilihan tanggal juni tb. fotokopi materi bintik tentang poin poin pungut hitung tps tb. fotokopi surat ppk kapuas nomor ses. ppk kps vi perihal pencopotan dpt ganda tanggal juni tb. fotokopi surat ppk binti nomor pp05 inst ppk bnt vi perihal instruksi pengumuman data pemilih ganda tps tanggal juni tb. fotokopi surat ppk semacam nomor pp. st ppk sky iv perihal instruksi pengumuman data pemilih ganda tps tanggal juni tb. fotokopi surat ppk tayan hulu nomor019 ppk th vi perihal instruksi untuk mengumumkan data pemilih ganda tps masing masing tanggal juni tb. fotokopi surat ppk balai nomor ppk balai vi perihal himbauan tanggal juni tb. fotokopi surat ppk balai nomor ppk balai vi perihal instruksi mencoret pemilih ganda tanggal juni tb. fotokopi surat ppk tayan hilir nomor ppk th vi perihal surat instruksi kpu tanggal tanggal juni tb. fotokopi surat ppk kembaran nomor ppk kby vi tanggal juni tb. fotokop,bahwa terhadap ketentuan ambang batas pengajuan sengketa pilkada sebagaimana dimaksud dalam huruf nomor juncto pmk nomor bila dari aspek keadilan bagi setiap peserta pilkada, tentunya ketentuan ini mengkreditkan dari makna demokrasi itu sendiri secara substansial. dalam pandangan pemohon, mengesampingkan penerapan ketentuan huruf nomor juncto pmk nomor dalam kasus tertentu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm) terkait selisih tb. fotokopi pergerakan perubahan perbaikan daftar pemilih tetap pada tanggal juni td. foto formulir plant kwk yang ditambah kolom suara sah, suara tidak sah dan jumlah suara sah dan suara tidak sah, td. fotokopi form.sanggau tahun tps dusun benua desa entikong kecamatan entikong, td. fotokopi form sertifikat c1 kwk tps dusun benua desa entikong kecamatan entikong: td.d. fotokopi form da2 kwk kecamatan tayan hulu tanggal juni td.td.tanggal juli td. fotokopianggau tahun td.nambahan logistik surat suara setelah perbaikan daftar pemilih tetap dalam pemilihan pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun tf. keterangan klarifikasi bawah sumpah an. daniel ketuarano anggota ppk tayan hulu terkait keberadaan da1imandi sekretarisc. fotokopi surat pemerintah kabupaten sanggau sekretariat daerah nomor kbps b perihal undangan tanggal juni tc. fotokopitanggal juni tc. fotokopi surat kementrian dalam negeri republik indonesia nomor tda perihal penegasan terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun tanggal januari tc. fotokopi surat kapolres resor sanggau nomor vi perihal undangan icon tanggal juni,yang telah dilaksanakan oleh memohon, dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa, berdasarkan ketentuan: dan undang undang republik indonesia nomor tahutidak memenuhi ketentuanmaka menurut pihak terkait substansi dari objek permohonan guo tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang mahkamah konstitusi.dudukan hukumsesuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasan: tidak memenuhi persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. bahwa berdasarkan huruf (b) nomor tahun juncto huruf (b)ngajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun adalah (total suara sah) suara, sementara pemohon memperoleh sebanyak suaraatau sebesar (empat belas koma dua puluh lima persen). rumus penghitungan selisih perolehan suara adalah, sebagai berikut: keterangan(y6) selisih suara. dengan demikian, menurut pihak terkait pemohon tidak memenuhi ketentuan huruf (b) nomor tahun juncto huruf (b) pmk nomor bahwa dalil pemohon mengenai pemohon tidak memenuhi ambang batas persentase adalah benar. menurut pihak terkait jumlah penghitungan yang dilakukan bertentangan denganmk nomorpanen nedan: bahwa penghitungan yang benar sesuai ketentuan tersebut adalah (total suara sah) hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh memohon sehingga diperoleh selisih suara suara untuk memenuhi ketentuan tersebut, sementara antara pemohon dengan pasangauara atau sama dengan (empat belas koma dua puluh lima persen). dengan demikian menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan huruf nomor tahun juncton oleh karena itu harus dinyatakan ditolak. permohonan pemohon tidak jelas (obscuurlibel) bahwa menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa kpu kabupaten sanggau selaku memohon dalam keputusannya: bahwa dalam posisinya pemohon tidak mendalilkan adanya perbedaan atau selisihpemohon yang seharusnya diperoleh dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sanggapelanggaran yang merupakan kewenangan dari panitia pengawas pemilu, bukan merupakan ranah dari mahkamah konstitusi untuk mengawalinydibagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh memohon. permohonan pemohon hanya menyajikan data data pelanggaran yang terjadi dan itu merupakan kewenangan bawaslu kabupaten sanggau dan kepolisian gakkumdu). adapun pelanggaran pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa keberatan pemohon tidak termasuk objek perkara berdasarkan huruf pmk nomor yaknyakni: pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: pasangan calon bupati dan wakil bupati atau , bahwa pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dengan dasar asumsi asumsi belakakabupaten sanggau terpilih. sehingga dengan demikian permohonan pemohon tidak berdasarkan hukumsanggabenar hasil perhitungan yang kemukakan oleh pemohon dalam permohonannya halaman poin yakni:an dalam hal ini pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan hasil suara yang diperoleh oleh pihak terkait: bahwa dalam pembuktian hukum acara baik itu didalam hukum acara pidana maupun perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang memiliki kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan. hal ini dapat dilihat dari dalil yang diajukan oleh pemohon pada halaman poin yaknilantas apa lagi yang akan persoalan oleh pemohon?. selanjutnya,: dalil tuduhan: pada halaman dalam permohonan pemohon, yakni, juni yang dipimpin langsung oleh paslon petahana nomor urut paulus hadi, s.ip., si. dan drs. yohanes otot aula bappeda pemkab kabupaten sanggau, tanggapan pihak terkait:tan tersebut adalah kegiatan resmi yang memang harus diselenggarakan pemda sanggau dan harus dihadiri pihak terkait sebagai lembaga penyelenggara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sanggau bukti pt. dalil tuduhan pada halaman dalam permohonan pemohon, yakni konspirasi dan keberpihakan aparatur sipil negara asn) kepada pasangan calon petahana nomor urut perolehan hasil pilkada jauh lebih arif dan bijak demi terwujudnya tatanan demokrasi secara substansial: bahwa untuk itulah yang menjadi pengawal konstitusi (the guardian the constitution), dan sebagai pengawal demokrasi (the guardian democracy) diharapkan untuk bisa memberikan penilaian yang lebih cermat lagi dalam menafsirkan huruf nomor juncto pmk nomor dalam kasus yang pemohon ajukan. dengan demikian mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian the constitution) dan sebagai lembaga pengawal demokrasi (the guardian democracy) serta menjadi pemutus paling akhir atas sengketa hasil pilkada, dapat memberi suatu keputusan yang benar benar berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dalam hal telah dirampasnya hak konstitusional warga negara dan demi terwujudnya penyelenggaraan demokrasi yang sesuai cita cita luhur bangsa dan negara indonesia, demokrasi secara langsung, jujur, adil, terbuka, bersih, dan bermartabat dengan menjaga marwah demokrasi pancasila yang daging agung indonesia yang sesungguhnya secara substansial, dengan tetap mempertimbangkan hak hak konstitusional setiap warga negara yang telah dirampas melalui sebuah terobosan baru, sejalan dengan prinsip dan hak independensi dalam penerapan hukum progretsm) baik yang dilakukan oleh memohon maupun yang dilakukan oleh pasangan calon petahana nomor urut paulus hadi, s.ip., si. yohanes otot dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki: bahwa, pelanggaran bersifat tsm tersebut telah dipersiapkan jauh hari ketika tahapan awal pilkada sanggau, mulai dari proses penyusunan daftar pemilih sementara dps) yang kemudian ditetapkan oleh memohon menjadi daftar pemilih tetap dpt) serta menyembunyikan daftar pemilih yang sebenarnya sesuai pendataan yang dilakukan petugas ppp, pelanggaran ketika masa paulus hadi, s.ip., si. yang berpasangan dengan drs. yohanes otot, si. paslon nomor urut telah melibatkan aparatur sipil negara asn). tanggapan pihak terkait dalil pemohon pada poin atas sangatlah kabur dan tidak mendasar, karena pemohon tidak dapat dengan jelas menguraikan tentang keterlibatan asn, kapan dan dimana serta apa yang dilakukan oleh asn tersebut guna kepentingan pihak terkait. sehingga lebih kepada tuduhan'fitnah belaka, sedangkan poin atas pemohon tidak dapat merinci lebih jelas paslon petahana (siapa) yang datang, karena pihak terkait kedua duanya adalah paslon petahana calon bupati dan wakil bupati) serta siapa saja nama timses yang terlibat dalam kegiatan tersebut. agar tuduhan pemohon tidak menjadi fitnah, maka pihak terkait akan menjelaskan dengan rinci sebagai berikut: bahwa yang datang pada kegiatan tersebut adalah calon wakil bupati kabupaten sanggau yakni bapak drs yohanes otot, si., sebagai ketua dewan adat dayak kabupaten sanggau, berdasarkan keputusan dewan adat dayak kalimantan barat nomor dad kb sk!i! tentang susunan, komposisi, dan personalia pengurus dewan adat dayak kabupaten sanggau periode ditetapkan pada tanggal maret dicap dan ditandatangani oleh drs. cornelis, m.h. sebagai ketua umum dewan adat dayak kalimantan barat. bukti kehadiran bapak drs. yohanes otot, si. berdasarkan undangan resmi dari panitia pelaksana ulang tahun sanggar morunyao boruto desa sungai gawang kecamatan muko kab. sanggau cap dan ditandatangani bukti tanpa ada kegiatan kampanye dari bapak drs. yohanes otot, si.: dalil tuduhan: pada halaman dalam permohonan pemohon, yakn.: tanggapan pihak terkait: dalil pemohon pada poin titik pertama atas adalah tuduhan yang tidak mendasar, karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pondokan kita'k math dusun berenang, desa kasromego, kecamatan kedua, kabupaten sanggau bukti penyerahan bantuan kepada pondokan kita'k matdan pondokan langkah jauh dusun kuning desa kasromego, kecamatan kedua, kabupaten sanggau bukti pt penyerahan bantuan kepada pondokan langkah jaukedua pondokan tersebut telah mengajukan proposal bantuan pakan dan benih ikan lele) dinas ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perikanan pada tanggal agustus dan ditandatangani oleh ketua kelompok kedua pondokan, diketahui dan ditandatangani serta dicap basah oleh kepala desa kasromego. ternyata dari hasil perolehan suara dua tps yakni: tps dan dari bukti kwk dusun berenang desa: kasromego tps pihak terkait menang),dan dusun kuning desa kasromego tps pihak terkait kalah) hal iniyang sama sama berada desa kasromego kecamatan kedua. ternyata pihak terkait ada kalah dan menang. jika memang bantuan tersebut untuk mempengaruhi pemungutan suara (pemenangan) pihak terkait tentulah kedua tps tersebut pihak terkait akan menang semuanya. dalil pemohon pada poin titik kedua atas sangatlah mengada ada, jika memang hal tersebut benar terjadi adanya' lantas apa kaitannya dengan pihak terkait. pemohon tidak merinci dengan jelas apakah tong air merk penguin itu asalnya dari pihak terkait dan atau tim sukses, dan penyerahan tersebut untuk pemenuhan janji guna pemenangan pihak terkait. karena pemohon tidak dapat merinci kejadian tersebut secara pasti menurut hukum, maka kami beranggapan tuduhan tersebut hanya isapan jempol belaka. dalil tuduhan pada halaman dan aliena pertama dalam permohonan pemohon, yakntanggapan pihak terkait bahwa pemohon sesungguhnya beliau, lantas apa hubungannya dengan pihak terkait?: dalil tuduhan: pada halaman dan aliena pertama dan kedua dalam permohonan pemohon, yakni program kegiatan monitoring pemantauan pelaksanaan pilkada bahwa pada tanggal juni paslon nomor paulus hadi, s.ip., si. dan drs. yohanes otot, si. juni yang melibatkan aparatur sipil negara asn) aula bappeda pemkab kabupaten sanggau,pelaksanaan pemilihan kepaladesk pilkada adalah: melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada daerah, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan pilkada, memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan permasalahan pilkada: melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pilkadadaerah kabupaten kota dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintnyaartinya,drs. yohanes otot, si. yang berstatus sebagai paslon petahana nomor urut tersebut. dan kegiatan pemerintah tersebut telah melanggar ketentuan nomor tahun yang menyatakanadapun ancaman sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas, nomor tahun menyatakan:tanggapan pihak terkait,atan tersebut adalah kegiatan resmi yang memang harus selenggarakan pemda sanggau dan harus hadiri pihak terkait sebagai lembaga penyelenggara didalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sanggau selebihnya tuduhan pemohon tidak perlu tanggapi karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengkaitkan dengan pihak terkait. keterangan tambahan dari pihak terkait untuk membantah dalil pemohon yang berkaitan dengan mobilisasi pihak asn untuk pemenangan pihak terkait. dalam hal ini pihak terkait menampilkan form model daa kwk yang wilayah tersebut banyak dihuni oleh aparatur sipil negara asn). adapun beberapa lokasi tps yang banyak dihuni oleh aparatur sipil negara berada lokasi, sebagai berikut: tps yang berlokasi dihalaman sun sanggau, anggrek, gang. delima il, kelurahan ilir kotaex. min sanggau rt. komplek kemenag, kelurahan ilir kota, kecamatan kapuas, kabupaten.jl. bujang malaka rt. kelurahan beringin, kecamatan kapuasbtn sanggau permai rt. kelurahan sungai sengkangdari beberapa tps yang lokasi wilayah banyak dihuni oleh aparatur sipil negara asn) tersebut pihak terkait kalah dalam hasil perolehan suara dari pemohon. artinya bahwa dalil pemohon yang mengatakan adanya mobilisasi aparatur sipil negara asn) oleh pihak terkait adalah isapan jempol belaka dan tidak terbukti, bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang sudah terbukti dan menjadi fakta hukum didan, bahwa praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan mas dengan melancarkan tuduhan tanpa alasan hukum yang jelas. sebagaimana pihak terkait uraian atas, bahwa pelanggaran pelanggaran pilkada yang dituduhkan olehsanggau, bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan mahkamah sebelumnya, tidak bolehnotes injuries sua propria), sebagaimana dimuat antara lain dalam putusan nomor php.viii hal putusan nomor php.d viii hal. dan putusan nomor php.d viii berdasarkan fakta faktbertanggal juli pukul wibsebagai berikut sebagai berikut: pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor hk. kpt6103 kpu kab !olehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau, tertanggal juli pt fotokopi keputusan bupati sanggau nomor tahun tentang perubahan atas keputusan bupatinggal juni keputusan ini tandatangani oleh pj. bupati sanggau moses tabah): pt fotokopi keputusan dewan adat dayak kalimantan barat nomor dad kb sk!! tgl maret pt fotokopi undangan panitia pelaksana ulang tahun sanggar morunyao boruto kepada ketua dad kabupaten sanggau nomor pan pel smb iv tanggal april pt fotokopi proposal bantuan pakan dan benih ikan lele) pondokan kita'k math dusun berenang, desa kasromego, kec. kedua, kab. sanggau: pt g fotokopi proposal bantuan pakan dan benih ikan lele) pondokan langkah jauh dusun kuning, desa kasromego, kec. kedua, kab. sanggau: pt1041 fotokopi berita acara model c kwk)sanggau tahun tps dusun berenang, desa kasromego kec. kedua. kab sanggau, pt12 fotokopi berita acara model c kwk)tps dusun kuning, desa kasromego kec. kedua. kab sanggau: pt1345beringin kota, kec. kapuas, kab sanggau: pt16sungai sengkang, kec. kapuas, kab sanggau. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, panitia pengawas pemilu kabupaten sanggau memberi keterangan dalam persidangan tanggal juli kampanye, pelanggaran masa tenang kampanye, pelanggaran pada saat pencoblosan hingga pelanggaran pada proses perhitungan dan rekapitulasi perolehan hasil pemilihan suara secara nyata telah merenggut hak konstitusional setiap warga negara yang secara tegas dijamin dalam konstitusi negara kesatuan republik indonesia,il. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa nomor juncto pmk nomornggau tahun sebagaimana tertuang dalam berita acara telah dilakukan pada hari jumat, tanggal juli pukul wib, bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal juli pukul wib sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukanyang disampaikan secara tertulis kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli pukul wib,ganda berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten anggap, pada tanggal juni bawaslu kabupaten sanggau mendapatkan laporan dugaan pelanggaran dari tim pasangan calon bupati bupati sanggau nomor urut atas nama abang adi surat yang telah register dengan nomor lp bp kab v1 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada kpu kabupaten sanggau pada tanggal juni untuk melakukan perbaikan terhadap dpt ganda bukti pk bahwa terhadap rekomendasi bawaslu kabupaten sanggau, kpu kabupaten sanggau mengeluarkan surat nomor hk. kpu kab vi tanggal juni yang pada pokoknya menjelaskan jawaban kpu kabupaten sanggau sebagai terlahir atas rekomendasi bawaslu kabupaten sanggau bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten sanggau melalui bawaslu kecamatan nolan dan bawaslu kecamatan binti terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam dpt pada saat penetapan tingkat kabupaten namun pada saat sidang pleno penetapan dpt tingkat provinsi tanggal april bawaslu kabupaten sanggau mengajukan pemilih yang belum terdaftar untuk dimasukkan dalam dpt yang kemudian ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten sanggau pada saat rapat pleno terbuka dpt perbaikan bukti pk bahwa berdasarkan adanya surat dari bawaslu provinsi kalimantan barat dengan nomor k.kb pm. perihal instruksi pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pada tanggal juni untuk mempelajari dan mencermati rekapitulasi perubahan dpt sesuai dengan surat kpu provinsi kalimantan barat nomor pp. sd prov perihal permohonan rekomendasi bukti pk bahwa bawaslu kabupaten sanggau melalui panwwaslu kecamatan tayan hulu, bawaslu kecamatan nolan, bawaslu, kecamatan beliau, bawaslu kecamatan kembaran, bawaslu kecamatan kapuas, dan bawaslu kecamatan binti menemukan adanya dpt ganda sebanyak dan telah merekomendasikan kepada kpu kabupaten sanggau melalui surat dangan nomor k.bawaslu prov.kb pm. tanggal juni tentang rekomendasi perbaikan dpt bukti pk bahwa atas rekomendasi pantau kabupaten sanggau, kpu kabupaten sanggau melakukan perbaikan dpt secara terbuka dengan bawaslu kabupaten sanggau, liaison officer lo) kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kepolisian dan tni dan dituangkan dalam surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor hk. kpt kpu kab vi bukti pk bahwa bawaslu kabupaten sanggau menerima salinan berita acara serah terima surat keterangan terdaftar dalam database kependudukan tertanggal juni sebanyak yang tersebar kecamatan kabupaten sanggau bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan binti ditemukan adanya pemilih yang terdaftar dalam dpt (dua) kecamatan, yaitu kecamatan binti dan kecamatan entikong, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh bawaslu kecamatan binti dengan memberikan saran perbaikan langsung kepada panitia pemilihan kecamatan ppk) binti pada tanggal juni untuk mencoret pemilih yang terdaftar dalam dpt kecamatan binti karena telah terdaftar dalam dpt kecamatan entikong bukti bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten sanggau tidak ditemukan atau adanya laporan masyarakat terkait nik nkk invalid dan nik nkk palsu kecamatan se kabupaten sanggau: bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terkait dugaan ditemukannya dpt ganda, kpu kabupaten sanggau sebagai terlahir telah mengeluarkan surat jawaban nomor hk. kpu kab vi sebagai jawaban atas rekomendasi pantau kabupaten sanggau nomor lp bp kab vi sebagaimana terlampir bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pantau kabupaten sanggau pada saat pleno tingkat kabupaten dilakukan pencocokan data antara ppk, kpu kabupaten sanggau, saksi saksi mandat paslon, bawaslu kabupaten sanggau, apabila terdapat perbedaan pada saat itu juga dilakukan perbaikan dengan melakukan pencopotan pada angka yang salah kemudian menuliskan angka perbaikan dan dipakai oleh ketua kpu kabupaten sanggau dihadapkan semua pihak bukti pk hasil pengawasan terhadap distribusi surat suara: bahwa berdasarkan hasil pengawasan, terdapat (empat) kecamatan yang mengalami kekurangan surat suara setelah kotak suara dibuka yaitu kecamatan muko, kecamatan kapuas, kecamatan kembaran, dan kecamatan rindu, terhadap kekurangan surat suara telah diselesaikan secara administrasi pada hari yang sama sebelum tps ditutup bukti pk bahwa bawaslu kabupaten sanggau menerima laporan dari saudara slamet riyanto yang merupakan liaison officer lo) tim pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau nomor urut dengan nomor register lp pb kab vi1 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran sehingga proses penanganannya dihentikan bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten sanggau pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten ada keberatan dari tim pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau nomor urut terkait tidak adanya kolom jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah, oleh kpu telah diakui adanya kesalahan pencetakan terhadap plant kwk tersebut. bukti pk bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan adanya pengisian form c kwk dan c1 kwk tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten sanggau menerangkan sebagai berikut: terdapat penyelenggara pemilihan ditingkat kpps yang mengisi salinan form c kwk dan c1 kwk dengan menggunakan pensil. bukti pk terdapat penyelenggara pemilihan ditingkat kpps yang melakukan pembetulan dengan cara mencoret tidak sesuai dengan ketentuan di tipe dicoret tebal. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan tayan hulu telah dilakukan pembukaan kotak suara tps desa sosok, kecamatan tayan hulu, yang sudah tersegel dikarenakan mencari anak kunci yang diduga tersimpan dalam kotak suara yang telah tersegel. pembukaan kotak suara tersebut dilakukan pada tanggal juni sekitar pukul wib bertempat gedung pertemuan desa sosok, kecamatan tayan hulu dan disaksikan oleh kapolsek, lintas dan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau bukti pk hasil pengawasan terhadap keberpihakan aparatur sipil negara asn). bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten sanggau tidak menerima laporan masyarakat atas keterlibatan asn dalam tahap sosialisasi atau kampanye, namun bawaslu kabupaten sanggau menemukan adanya keterlibatan asn dalam deklarasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sanggau yang telah ditindaklanjuti berupa penerusan temuan kepada komisi asn (kain) (bukti pk hasil pengawasan terhadap pemanfaatan program pemerintah. bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kabupaten sanggau menerima (satu) laporan terkait dugaan pelanggaran dengan memanfaatkan program pemerintah berupa penyaluran bantuan tong air pada tanggal juli oleh tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau nomor urut atas nama abang adi surat yang tidak dapat register oleh bawaslu kabupaten sanggau dikarenakan tidak cukup alat bukti bukti pk hasil pengawasan terhadap formulir model da1 kwk rekapitulasi hasil perolehan suara kecamatan tayan hulu. bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kabupaten sanggau menerangkan pada saat pleno tingkat kabupaten, kotak suara kecamatan tayan hulu ditemukan tanpa adanya formulir da1 kwk, namun setelah dilakukan pencocokan data dengan menyandingkan salinan formulir da1 kwk yang merupakan arsip ppk dengan salinan yang dipegang oleh bawaslu kecamatan tayan hulu serta salinan yang dipegang oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau nomor urut (dua), tidak ditemukan adanya perubahan angka terkait hasil perolehan suara pasangan calon. terhadap kejadian tersebut, bawaslu kabupaten sanggau telah menerima surat penerusan laporan dari bawaslu provinsi kalimantan barat dengan nomor k.kb hk. penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ppk tayan hulu yang dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran) dengan kesimpulan kajian berupa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan telah diteruskan dkpp bukti pk keterangan tambahan diluar pokok permasalahan: bahwa bawaslu kabupaten sanggau telah mengawasi tahapan pungut hitung dan rekapitulasi suara tps yang tersebar kecamatan, desa kelurahan kabupaten sanggau dengan menempatkan orang pengawas setiap tps, bahwa bawaslu kabupaten sanggau selama proses pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, telah menangani (sebelas) pelanggaran yang register dan telah ditindaklanjuti. lampiran hasil pengawasan (lhp) pengawasan dan pencegahan bahwa bawaslu kabupaten sanggau telah membuat himbauan dan sosialisasi kepada bakal calon bupati dan wakil bupati petahana tentang larangan melantik dan mengangkat pejabat (enam) bulan sebelum ditetapkan hingga ditetapkan melalui surat surat himbauan nomor bawaslu prov.kb pw.o7 pada tanggal oktober bahwa bawaslu kabupaten sanggau telah melakukan sosialisasi partisipatif kepada calon pemilih pemula dalam bentuk diskusi dan tanya jawab sekolah menengah kejuruan smk) kecamatan muko pada tanggal desember bahwa bawaslu kabupaten sanggau telah menyampaikan himbauan dan sosialisasi kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada tahapan pencalonan dengan nomor surat surat himbauan nomor k.bawaslu prov.kb pm. pada tanggal januari bahwa bawaslu kabupaten sanggau telah melakukan sosialisasi partisipatif kepada calon pemilih dan pemilih pemula dalam bentuk menjadi pembina upacara sekolah menengah kejuruan smk) tri dharma sanggau pada tanggal februari bahwa bawaslu kabupaten sanggau telah melakukan sosialisasi dan himbauan pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau tahapan kampanye dengan nomor surat k.bawaslu prov.kb hk. pada tanggal maret bahwa bawaslu sanggau telah membuat aransemen lagu mars bawaslu dalam bentuk musik daerah teknik dayak pada tangga april yang upload media social you tube dengan alamat rw3 bahwa bawaslu kabupaten sanggau telah melakukan sosialisasi kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sanggau pada tahapan kampanye dengan surat himbauan nomor k.bawaslu prov.kb hm. pada tanggal mei bahwa bawaslu kabupaten sanggau telah membuat intruksi pengawasan masa tenang, masa pemungutan dan penghitungan suara melalui surat nomor k.bawaslu prov.kb pm. kepada ketua bawaslu kecamatan dan kepala sekretariat kecamatan se kabupaten sanggau pada tanggal juni bahwa bawaslu kabupaten sanggau telah membuat himbauan sanksi pidana pemilihan kepada kpu kabupaten sanggau dengan suratnomor, k.bawaslu prov.kb pm. pada tanggal juni bahwa bawaslu kabupaten sanggau telah membuat sara penertiban alat peraga kampanyedengan surat nomor: k.bawaslu prov.kb pm. kepada kpu kabupaten sanggau pada tanggal juni penanganan pelanggaran dan tindak lanjut laporan dan temuan bahwa bawaslu kabupaten sanggau pada tanggal januari telah menemukan dugaan keterlibatan aparatur sipil negara asn) dalam deklarasi dan pendaftaran bakal pasangan calon pada tahapan pencalonan yang telah register dengan nomor register temuan tm pb kab berdasarkan hasil kajian bawaslu kabupaten sanggau merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut komisi aparatur sipil negara, bahwa bawaslu kabupaten sanggau pada tanggal januari telah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap undang undang tahun yang telah register dengan nomor laporan lp pb kab berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti, keterangan dari pihak yang diundang saat klarifikasi, bawaslu kabupaten sanggau menghentikan proses tindak lanjut laporan tersebut karena unsur undang undang tahun tidak terpenuhi sebab petahana telah mendapat ijin dari menteri dalam negeri republik indonesia sebelum melakukan pergantian pejabat jajaran pemerintahan kabupaten sanggau, bahwa bawaslu kabupaten sanggau pada tanggal april telah menerima laporan dugaan pelanggaran pelanggaran pidana pemilihan dan telah register dengan nomor lp pb kab iv berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen, keterangan, dan kajian bawaslu tidak meneruskan laporan penyidik kepolisian karena unsur yang dilaporkan tidak terpenuhi: bahwa bawaslu kabupaten sanggau telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi berupa ditemukannya keadaan pada daftar pemilih tetap dpt) setelah pleno penetapan oleh komisi pemilihan umum kabupaten sanggau yang telah register dengan nomor lp pb kab v1 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen, keterangan saksi, dan kajian bawaslu kabupaten sanggau merekomendasikan kepada komisi pemilihan umum kpu) sanggau untuk melakukan perbaikan daftar pemilih tetap dpt) pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sanggau tahun bahwa bawaslu kabupaten sanggau melalui bawaslu kecamatan tayan hilir telah menemukan dugaan petugas pemutakhiran data pemilih ppp) kecamatan tayan hilir terafiliasi anggota partai politik telah register dengan nomor tm pb kab berdasarkan pemeriksaan dokumen dan kajian bawaslu kabupaten sanggau merekomendasikan kepada kpu kabupaten sanggau untuk memberhentikan petugas pemutakhiran data pemilih ppp) yang bersangkutan, bahwa bawaslu kabupaten sanggau selama tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun telah menerima (tujuh) laporan dan (tiga) temuan yang telah register buku register penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan bawaslu kabupaten sanggau. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, panitia pengawas pemilu kabupaten sanggaupk m1 fotokopi formulir model laporan dugaan pelanggaran) nomor lp pb kab v1 dan formulir model kajian dugaan pelanggaran) nomor lp pb kab v1 pk fotokopi surat jawaban terlahir nomor hk. kpu kab vi tentang jawaban kpu kabupaten sanggau sebagai terlahir atas rekomendasi bawaslu kabupaten sanggau, pk fotokopi keputusan kpu kabupaten sanggau nomor hk. kpt kpu kab iv tentang perubahan atas keputusan kpu kabupaten kota nomor hk. kpt kpu kab iv tentang penetapan dpt dan rekapitulasik fotokopi surat bawaslu provinsi kalimantan barat nomor k.kb pm. perihal instruksi pengawasan pemutakhiran daftar pemilih: pk fotokopi surat bawaslu kabupaten sanggau nomor k.bawaslu prov.kb pm. tentang rekomendasi perbaikan dpt: pk. pkh fotokopi salinan berita acara serah terima surat keterangan terdaftar dalam database kependudukan, pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan) dpt oleh bawaslu kecamatan binti, tanggal juni pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan) rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau pk10 fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan) pemungutan dan penghitungan suara kecamatan kapuas, kecamatan muko, kecamatan rindu, dan kecamatan kembaran, pk fotokopi formulir model nomor lp pb kab v11 formulir laporan dugaan pelanggaran pemilihan) dan formulir model nomor lp pb kab v11 formulir kajian dugaan pelanggaran), pk12 fotokopi salinan formulir c kwk dan c1 kwk kecamatan semacam yang dimiliki oleh bawaslu kabupaten sanggau, pk foto proses pembukaan kotak suara kecamatan tayan hulu: pk fotokopi formulir model nomor tm pb kab temuan dugaan pelanggaran keterlibatan asn), form nomor tm pb kab kajian dugaan pelanggaran) dan form penerusan tindaklanjut komisi asn): pk15 fotokopi formulir laporan dugaan pelanggaran memanfaatkan program pemerintah dan surat pemberitahuan bawaslu kabupaten sanggau k.bawaslu prov.kb tentang pemberitahuan terhadap laporan:

bupati tebo provinsi jambi peraturan bupati tebo nomor tahun tentangdalam persalinan dan masa nifas serta kehamilan risiko tinggi fasilitas pelayanan kesehatan, maka pemerintah kabupaten tebo melaksanakan program jaminan persalinan jampersal), bahwa melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukkan bagi ibu hamil yang bersalin fasilitas kesehatebojeebo nomor tahun tentang standar biaya dan harga barang jasa pemerintah kabupaten tebo tahun anggaran lembaran daerah kabupaten tebo tahun nomor ahan lembaran daerah kabupaten tebo nomor memutuskan menetapkantebo. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten tebo. anggaran pendapatan daerahbo. jaminan persalinan yang selanjutnya disebut jampersal adalah jaminan persalinan digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah keterlambatan penanganan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terhadap fasilitas kesehatan dengan menyediakdapat digunakan untuk tempat sementara bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan kader. pasien penerima bantuan jampersal adalahtingkat pertama yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif dan efisien serta lebih mengutamakan upaya promosi dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal diwilayah kerjanya. institusi pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan perorangan secara paripurna yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah pelayanan yang ditempatkan sebagai rujukan bagi ibu hamil berisiko tinggi yang dirujuk baik melalui rumah tunggu kelahiran maupun puskesmas. pembayaran klaim pelayanan kesehatan adalah pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal ada bendahara yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. bab sasaran dan tujuan jampersal sasaran jampersal ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga pendamping, dan petugas kesehatan kader. tujuan penyelenggaraan jampersal, dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. bab iii pengalokasian jampersal jampersal dialokasikan untuk dinas kesehatan kabupaten tebotebomelaksanakan jampersal sebagaimana dimaksud pada membentuk tim sekretariat. tim sekretariat jampersal mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan kegiatan jampersal. memverifikasi klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh puskesmas. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan jampersal. menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan jampersal setiap bulan anggaran berjalan. bab sumber dana jampersal sumber dana jampersal berasal dari dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan dana sebagaimana dimaksud pada masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten tebo. baboperasional rumah tunggu kelahiran rtk), khusus), honor pns dan non pns, penyelenggaraan pertemuan dan sosialisasi, penyediaan barang habis pakai, dan belanja penggandaan. bab vii persyaratan administrasi bantuan jampersal persyaratan administrasi bantuan jampersal sebagai berikut: surat keterangan tidak mampu dari kepala desa lurah diketahui camat. rekomendasi dari dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. foto copy ktp pasien. foto copy pasien. bab viii prosedur pengajuan klaim pembayaran pengajuan pembayaran klaim pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan puskesmas dan rsud sultan thaha syarifudin tebo kepada pemerintah daerah melalui kepala dinas kesehatan harus mengisi data variabel pasien sebagai berikut identitas anas fana hata maria an. penataan haa sesbdaaa teka nomor jaminan peserta (nomor rekomendasi tangga! surat rekomendasi, cc. nomor surat jaminan pelayanan sjp), jenis perawatan, tanggal masuk rumah sakit, tanggal keluar rumah sakit, lama perawatan los), nama dokter bidan, jumlah biaya riil, status ketika pulang, diagnosa utama, dan diagnosa sekunder komplikasi. bab pengajuan pencairan dana jampersal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam mengajukan pencairan melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan jampersal. pejabat pelaksana teknis kegiatan jampersal selanjutnya mengajukan bendahara pengeluaran dinas kesehatan dengan mengikuti mekanisme pencairan anggaran pendapatan belanja daerah. bab pertanggung jawaban kepala dinas kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran dana jampersal tersebut kepada bupati tebobupati tebo, agus sun, nario diundangkan muara tebo pan pada tanggal pit. sekresi ris daerah kabupaten tebo haa kan wne akar berimadaersi #kabupaten tebo tahun nomordiajukan oleh: nama khairul efendi, s.e.: ttl manggar, mei pekerjaan bupati kabupaten belitung timur, alamat kantor bupati kabupaten belitung timur, dusun samak kelurahan lalang, kecamatan manggar, kabupaten belitung timur, nama drs. irwandi rani: ttl belitung, oktober pekerjaan sekretaris daerah pemerintah kabupaten belitung timur, alamat jalan kresna desa lalang jaya, manggar, belitung timurlitung timur tahun dalam hal ini memberikan kuasa kepada reply harun, s.h., m.h., ll.m. dan rm. maheswara prabandono, s.h., penasehat hukum dan advokat pada kantor harpa law firm yang beralamat wisma model lantai h.r. rasa said kav. jakarta telepon faksimilibelitung timur, berkedudukan jalan teuku umar, bukit samak manggar, belitung timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor sw&p sk vii bertanggal juli memberikan kuasa kepada soni wijaya, s.h.: advokat dan penasehat hukum dari law firm soni wijaya partners yang beralamat bintaro business centre jalan r.c. veteran raya nomor & i, bintaro, jakarta selatansaksi saksi pemohon, mendengar keterangan dokter dari rumah sakit pusat angkatan darat rspa) jakarta,belitung timur, memeriksa bukti bukti dari pemohon dan memohon: membaca kesimpulan tertulis memohon.kemudian diperbaiki dalam persidangan bertanggal juli menguraikan dasar dasar permohonannya sebagai berikut. belitung timur karena pada saat itu perkaranya sedang dalam proses persidangan pengadilan tata usaha negara palembang, sebagaimana bukti atas, dengan adanya surat dari ketua pengadilan tata usaha negara tersebut, pemohon selaku bupati belitung timur mengumpulkan musica dan tokoh tokoh masyarakat untuk menjelaskan proses hukum yang sedang ditempuh pemohon, sembari meminta komisi pemilihan umum belitung timur menghormati proses hukum tersebut dan mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk memelihara kondisi yang kondusif belitung timur, dengan suratnya tertanggal juni dengan nomor bukti sehubungan dengan surat itu pula, kuasa hukum khairul efendi diundang oleh dprd belitung timur untuk menjelaskan proses hukum yang sedang berlangsung sebagaimana tertuang dalam nobulan rapat pemerintah kabupaten belitung timur, sekretariat daerah bagian tata pemerintahan bukti namun, lagi lagi komisi pemilihan umum belitung timur beritikad tidak baik. surat dari ketua pengadilan tata usaha negara palembang tersebut sama sekali tidak digubris. dedikasinya adalah dengan dilanjutkannya pencetakan surat suara. padahal, bila komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur beritikad baik, seharusnya mereka ikut berperan untuk mempercepat proses hukum pengadilan tata usaha negara palembang agar ada kepastian hukum. karena maksud semula adalah memang tidak meloloskan pemohon sebagai pasangan calon, segala upaya dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur untuk mencapai maksud tersebut, pembangkangan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur terhadap hukum makin menjadi jadi dengan mengabaikan putusan pengadilan tata usaha negara palembang tanggal juni yang memerintahkan memohon untuk menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan pemohon sebagai calon: tindakan komisi pemilihan umumselain itu, tindakan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur, sebagai negara yang sudah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (rule law) maka sangat mencederai akal sehat apabila pelanggaran atau kejahatan konstitusional yang dilakukan memohon dibiarkan begitu saja tanpa adanya penghukuman yang setimpal, oleh karena itulah dalam permohonan ini, pemohon tidak hanya memintakan pembatalan berita acara rekapitulasi dan surat keputusan komisi pemilihan umum belitung timur serta dilaksanakannya pemungutan suara ulang, melainkan juga permohonan agar mahkamah konstitusi membekukan kepengurusan komisi pemilihan umum belitung timur dan memerintahkan komisi pemilihan umum pusat jakarta untuk memilih anggota komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur yang baru, sesuai dengan mekanisme yang diatur perundang undangan, permohonan untuk membekukan kepengurusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur adalah terobosan hukum (rechtsvinding) yang pemohon mintakat karena dengan kejahatan dan pelanggaran konstitusi yang memohon lakukan maka sesungguhnya komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur telah kehilangan landasan hukum, moral, dan etik untuk tetap menjadi penyelenggara pemilukada seandainya permohonan pemungutan suara ulang dikabulkan: hakikat demokrasi dalam pemilukada adalah rakyat yang menentukan, bukan penyelenggaradari ketentuan uud yang kemudian dijabarkan dalamkarena kedaulatan berada tangan rakyat, penyelenggara pemilukada, dalam hal ini komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur, tidak boleh bertindak melampaui kewenangannya dalam menentukan lolos atau tidaknya bakal calon sebagai calon kepala daerah. kewenangan administratif memohon harus digunakan secara bertanggung jawab agar tidak mengurangi makna kedaulatan rakyat bahwa rakyatlah yang seharusnya menentukan apakah akan memilih atau tidak memilih calon kepala daerah yang mencalonkan diri. kewenangan administratif yang dimiliki memohon karenanya haruslah seminimal mungkin agar makna kedaulatan rakyat yang dijamin dalam uud tidak berkurang, syarat kesehatan harus dikaitkan dengan jenis pekerjaan dan masalah luas pandang tidak memengaruhi pekerjaan sebagai kepala daerah memang benar bahwanamun, syarat kesehatan tersebut tidak boleh dimaksudkan untuk mendiskriminasi calon yang memiliki kekurangan atau cacat, baik yang merupakan cacat bawaan maupun karena kejadian tertentu. selain itu, syarat sehat jasmani dan rohani harus pula dikaitkan dengan jenis pekerjaannya, yaitu apakah seandainya ada kekurangan atau cacat, hal tersebut tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan. sekali lagi, memohon harus secara bertanggung jawab menerapkan syarat kesehatan jasmani dan rohani ini agar tidak mengurangi makna kedaulatan rakyat bahwa rakyatlah yang berdaulat untuk memilih kepala daerah, baik secara teoritis maupun faktual, masalah luas pandang yang diderita pemohon khairul efendi, yang tidak lain merupakan cacat bawaan, tidak akan memengaruhi pelaksanaan pekerjaan sebagai bupati. pekerjaan sebagai seorang bupati sama sekali tidak terkait dengan masalah luas pandang yang diderita pemohon khairul efendi. lain halnya bila pekerjaan yang diinginkan adalah menjadi seorang pilot atau sopir bus kota. masalah luas pandang untuk dua pekerjaan ini menjadi mutlak karena akan membahayakan penumpang bila hal tersebut diabaikan, secara teoritis, janganlah mengidap masalah luas pandang, buta sekalipun seseorang tidak boleh didiskriminasi untuk jenis pekerjaan yang dapat dilakukan karena uud menjamin kesetaraan untuk semua warga negaracara faktual, indonesia pernah memiliki seorang presiden yang hampir buta total (nearly blind) dalam diri seorang abdurrahman wahid pemakzulan yang dialami abdurrahman wahid sama sekali tidak terkait dengan kebutaan yang dialami yang memang sudah terjadi ketika yang bersangkutan terpilih sebagai presiden dalam sidang umum mpr tahun melainkan pada dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi, secara faktual pula, pemohon khairul efendi saat ini masih menjabat sebagai bupati belitung timur dan masih menjalankan kewajibannya sebagai kepala daerah. adalah sangat tidak logis dan tidak bisa diterima nalar ketika pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepada daerah sementara yang bersangkutan kini masih menjabat sebagai kepala daerah: dalam kaitan dengan syarat kesehatan, penting juga diperhatikan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi atas putusan pengujian undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diajukan abdurrahman wahid sebagai berikut,'in meaningful way adalah hal yang dibenarkan, oleh karena itu tidak dapat dipandang diskriminatif putusan perkara nomor puu ii april jadi jelaslah pembatasan tersebut harus dikaitkan dengan kemampuan pemohon untuk melaksanakan hak hak (dan kewajibannya) meaningful way. dengan masih memegang jabatan sebagai bupati belitung timur hingga permohonan guo diajukan mahkamah konstitusi, sudah jelas pemohon memenuhi kategori tersebut,, hingga saat ini pemohon masih menjabat sebagai bupati belitung timurtidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah . salah satu syarat menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sehat jasmani dan rohani sebagaimana termuat dalam ketentuan huruf faktanya hingga saat permohonan guo diajukan mahkamah konstitusi pemohon khairul efendi masih menjadi bupati belitung timur dan tidak diberhentikan karena alasan tidak memenuhi syarat, termasuk syarat sehat jasmani dan rohani. artinya, secara faktual pemohon khairul efendi masih dinilai atau dianggap memenuhi syarat sehingga tidak diberhentikan sebagai bupati belitung timur, pemeriksaan oleh rspa cacat prosedural dan melanggar peraturanberdasarkan peraturan kpu tersebut, adalahpernyataan ini juga ditegaskan oleh putusan pengadilan tata usaha negara palembang yang pemohon ajukan sebagai bukti hukum (vide bukti atas,pada beberapa pemilukada provinsi bangka belitung cukup dilakukan rsud setempat, karena rspa bukanlah rumah sakit yang ditegaskan dalam peraturan kpu hasil pemeriksaan dari rumah sakit tersebut tidak bisa dikatakan mengikat secara hukum. terlebih opini yang diberikan rumah sakit tersebut tidak sesuai dengan formulir yang ditetapkan komisi pemilihan umum dalam peraturan kpu yaitu formulir surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani model pkk kpu), opini yang diberikan rspa menyatakan, pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah . padahal, mandat rumah sakit sebagai diatur dalam peraturan kpu hanyalah menyatakan bahwa calon kepala daerah mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah wakil kepala daerah . fakta ini sekali lagi menunjukkan bahwa pemeriksaan oleh rspa berikut hasilnya bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga seharusnya dinyatakan tidak mengikat dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mencoret pemohon sebagai calon kepala daerah (vide putusan pengadilan tata usaha negara atas), yang berwenang menyatakan calon memenuhi syarat atau tidak adalah memohon, bukan rumah sakit. komisi pemilihan umum belitung timur tidak boleh berlindung balik rekomendasi rumah sakit dengan mendasarkan putusannya untuk mencoret pemohon pada surat yang dikeluarkan rspa yang antara lain berbunyi, . bakal calon bupati tersebut pada saat ini tidak memenuhi syarat sehat jasmani. komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur sungguh tidak bertanggung jawab. kewenangan rumah sakit sesuai dengan peraturan kpu adalah menyatakan apakah calon mampu secara jasmani dan rohani untuk memenuhi kewajibannya atau tidak bila menjadi kepala daerah. sedangkan ketentuan apakah bakal calon memenuhi syarat atau tidak sepenuhnya merupakan kewenangan memohon untuk menentukan dengan catatan bahwa memohon harus menjalankan kewenangan tersebut dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah kaidah hukum yang ada, secara objektif, rspa telah menemukan bahwa pemohon mengalami (sekedar) disabilitas berupa lapang pandang penglihatan kedua mata pemohon drs. khairul efendi), yaitu derajat. persoalannya, apakah dengan disabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah wakil kepala daerah sebagaimana dipersyaratkan peraturan kpu faktanya tidak demikian, karena hingga permohonan ini diajukan mahkamah konstitusi, pemohon masih menjabat sebagai bupati belitung timur serta menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa kendala apapun, seandainya komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur mengindahkan kaidah demokrasi sebagaimana telah disebutkan bagian awal permohonan ini maka sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk mencoret pemohon sebagai calon kepala daerah. terlebih lagi secara faktual pemohon masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai bupati belitung timur hingga saat ini, kesimpulan berdasarkan uraian atas dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: pemohon adalah pasangan calon yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan papua kabupaten belitung timur dan menjadi calon pada pemilukada yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur sesuai dengan putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo: komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur telah menyelenggarakan pemilukada belitung timurpalembang yang putusannya diucapkan oleh majelis hakim pada tanggal junimembekukan keanggotaan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur, memerintahkan komisi pemilihan umum pusat untuk memilih anggota komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur yang baru, memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur yang baru untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten belitung timur dengan mengikutkan pemohon khairul efendi dan irwandi rani) sebagai salah satu pasangan calon, selambat lambatnya satu tahun sejak putusan atas permohonan ini dibacakan, atau, bila majelis hakim berpandangan atas nama khairul efendmodel db k wk), tertanggal juli bukti fotokopi surat pencalonan nomor gpp ! model b kwk) yang diajukan oleh khairul efendi, s.e. dan drs. irwandi rani pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung timur)nomor iv atas nama khairul efendi, s.e. yang dikeluarkan oleh tim penilai kesehatan jasmani dan rohani bakal calon bupati dan wakil bupati belitung timur dan direktorat kesehatan angkatan darat rspa gatot subroto, tertanggal april bukti fotokopipengadilan tata usaha negara ptun) palembang dengan perkara nomor ptun plg: bukti fotokopi surat ketua pengadilan tata usaha negara palembang nomor w1 tun2 pan hk. vi perihal penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara perkara nomor ptun plg, tertanggal juni bukti fotokopi peraturan keputusanewan perwakilan rakyat daerah nomor dprd belum vi perihal rekomendasi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara palembang kepada ketua komisi pemilihan umum daerah kabupaten belitung timur, tertanggal junnomor kh.ear vi perihal penyampaian surat amar putusan ptun palembang kepada kapolres kabupaten belitung timur, tertanggal juni bukti fotokopi surat tanda terima dari komisi pemilihan umum pusat jakarta dengan nomor m v k kepada r.m. maheswara prabandono, s.h. berupa surat permohonan penundaan tahapan pemilukada belitung timur dan putusan ptun palembang, tertanggal juli bukti fotokopi surat tanda terima dari badan pengawas pemilihan umum republik indonesia dengan nomor ku v kepada r.m. maheswara prabandono, s.h. pemohon dan kepentingan pemohonbahwa pemohon khairul efendibukti melalubukti tidak terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana disebut dalam angka terkait dengan kondisi kesehatan (sekedar) luas pandang mata calon bupati khairul efendi) atas hasil dari pemeriksaan rspa rumah sakit pusat angkatan darat) jakarta bukti atas surat keputusan kpud kabupaten belitung timur tentang tidak memenuhi syarat tersebut atas, pemohon khairul efendi) mengajukanatas pengadilan tata usaha negara ptun) palembang yang meliputi wilayah hukum kabupaten belitung timur buktitun palembang mengeluarkan surat nomor: w1 tun2 pan hk.o6 vi tertanggal juni yang ditujukan kepada pemohon dan memohon. inti surat tersebut adalah imbauan hukum dari ketua ptun palembang agar para pihak, terutama kepada memohon, agar menghormati proses hukum yang pada saat itu sedang berlangsung pengadilan tata usaha negara palembang dengan menunda terlebih dahulu tahapan pemilukada belumdan reply harun, s.h., m.h., ll.m. berupa surat permohonan penundaan tahapan pemilukada belitung timur dan putusan putusan pengadilan tata usaha negara palembang, tertanggal juli bukti fotokopi harian pagi pos belitung berjudul pemilukada belum hari ini , tanggal julkepada ketua bawaslu kabupaten belitung timur dengan nomor gpp kh.ear vii perihal pengaduan dan penuntutan, tertanggal juli bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur nomor sk kpu. belum xi1fotokopi surat bupati belitung timur nomor perihal tindak lanjut rapat koordinasi penyelenggaraan pemilukada belitung timur tertanggal jungenda rapat koordinasi penyelenggaraan pemilukada kabupaten belitung timur tahun tertanggal juni menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan (tiga) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: nurul kori bahwa saksi adalah salah satu teman dekat dari ketua kpu kabupaten belitung timur, sdr. guid cardi, bahwa pada awal januari bertempat ruangan ketua kpu kabupaten belitung timur, saksi mendengar sebuah pernyataan dari ketua kpu kabupaten belitung timur pada saat penjaringan calon wakil bupati oleh khairul efendi, bahwa saksi mendengar penyataan dari ketua kpu kabupaten belitung timur, sdr. guid cardi, dengan mengatakan bahwa siapa yang dipilih oleh pak khairul untuk wakilnya akan dilihat nanti, karena akan menentukan tempat cek kesehatan, yaitu bisa puskesmas manggar atau rspa, syamsiah bahwa saksi adalah wartawan yang mengamati kabupaten belitung timur, bahwa khairul efendi selama menjadi bupati belitung timur tidak pernah terhalang kinerjanya hanya karena pandangan mata: bahwa khairul efendi tidak buta dan masih bisa membaca teks pidato bahkan sms dari saksi: bahwa khairul efendi selama bertugas tidak pernah dituntun atau dibantu oleh orang lain ketika berjalan, dijalani said saksi adalah tokoh masyarakat belitung timur, saksi menyatakan bahwa selama bertugas sebagai bupati, khairul efendi tidak mengalami kendala kesehatan apapun, termasuk penglihatan,agustus yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal agustus yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. dalam eksepsi tentang kuasa hukum bahwa berdasarkan perbaikan surat permohonan pemohon dinyatakan kuasa hukum pemohon telah mendapatkan kuasa khusus dari pemohon prinsipal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli bahwa merujuk pada surat permohonan pemohon sebelum perbaikan, dengan surat kuasa yang sama yaitu tanggal juli diterangkan pada bagian akhir petitumnya bahwa saudara reply harun, s.h., m.h., ll.m., adalah selaku konsultan hukum tata negara, bahwa merujuk juga pada surat kontra memori banding pemohon prinsipal (in cast berbanding), dengan kuasa hukum yang sama sebagaimana mahkamah konstitusi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli pada bagian akhir petitumnya juga disebutkan bahwa saudara reply harun, s.h., m.h., ll.m., adalah selaku konsultan hukum tata negara: bahwa peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun berbunyi: bahwa peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun berbunyi, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia sebanyak (dua belas rangkap) yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan kuasa khusus dari pemohon'"': bahwa angka undang undang nomor tahun tentang advokat berbunyidan undang undang nomor tahun yang berbunyi, bahwa dikarenakan status kuasa hukum pemohon prinsipal yang sering berubah menjadi konsultan hukum tata negara maka tanpa mengurangi rasa hormat kepada kuasa hukum pemohon dan berdasarkan ketentuan undang undang yang berlaku, memohon mohon kepada mahkamah konstitusi agar dapat memeriksa izin advokat dari kuasa hukum pemohon tersebut sebagai klarifikasi saja dan menegaskan dasar hukumnya dalam mewakili pemohon prinsipal sehingga dapat menghilangkan keraguan memohon atas eksistensi kuasa hukum tersebut, ii. tentang kewenangan mahkamah berdasarkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwakhairul efendi, s.e., pekerjaannya adalah bupati kabupaten belitung timur dan drs. irwandi rani, pekerjaannya adalah sekretaris daerah pemerintahan kabupaten belitung timur yang keduanya bertindak selaku pemohon, bahwa kedudukan pemohon dalam permohonan guo, yaitu khairul efendi, s.e., selaku bupati kabupaten belitung timur dan drs. irwandi rani, selaku sekretaris daerah pemerintahan kabupaten belitung timur adaenai subyek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dan memohon adalah sebagai berikut: angka berbunyi, pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilukada :kip provinsi atau kpu kip kabupaten kota sebagai memohon :emohon khairul efendi dan! dan memohon mengakui adalah benar pemohon mendaftarkan diri melalui surat pencalonan tersebut namun bukan sebagai pasangan calon akan tetapi sebagai bakal pasangan calon dan hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleantara lain: butir yang berbunyi , butir berbunyi: , berbunyiberbunyi: partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada kpu provinsi atau kpu kabupaten kota selama masa pendaftaran : bahwa dalam permohonan pemohon bagian angka halaman tentang pemohon dan kepentingan pemohon, dinyatakan bahwa melalui surat keputusan komisi pemilihan umum, dan memohon mengakui adalah benar pengakuan pemohon tersebut, sehingga telah terbukti sesuai dengan fakta yuridis ini(belitung timur, provinsi bangka belitung tahun sedangkan mengenai kesehatan jasmani bakal calon bupati khairul efendi, s.e., khususnya mengenai kesehatan mata sebagaimana tertulis dalam permohonan pemohon bagian poin halaman tentang pemohon dan kepentingan pemohon, memohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan hal tersebut dikarenakan memohon bukanlah dokter. akan tetapi mengenai prosedur penetapan pemeriksaan kesehatan jasmani ataupun rohani bakal pasangan calon adalah telah sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan akan memohon jelaskan secara terang, jelas, dan detil dalam jawaban pada pokok perkara,engadilan tata usaha negara palembang mengeluarkan surat bernomor w1 tun2 pan hk.vi tertanggal juni yang ditujukan kepada pemohon dan memohon. inti surat ini adalah imbauan hukum dari ketua ptun palembang agar para pihak (terutama kepada memohon) agar menghormati proses hukum yang (waktu itu) sedang berlangsung ptun palembang, dengan menunda terlebih dahulu tahapan pemilukada belitung timursama sekali tidak diindahkan oleh memohon, dengan terus melaksanakan tahapan tahapan pemilukada. terhadap penjelasan pemohon tersebut, memohon dengan tegas menyangkalnya karena penjelasan tersebut adalah kebohongan besar, tipu muslihat pemohon yang mengarang dan membuat seolah olah apa yang dijelaskan pemohon adalah kenyataan, padahal kronologis yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut: bahwa yang benar adalah surat ketua pengadilan tata usaha negara palembang nomor w1 tun2 .pan hk. vi tertanggal juni tentang penundaan pelaksanaan keputusan tun perkara nomor ptun plg. bahwa surat yang diterima oleh memohon adalah tidak ada nomor suratnya dan merupakan lampiran dari surat bupati (in cast pemohon) yang maksud dari isinya dipelintir dengan cara mengarang sesuai keinginan pemohon, yaitu seolah olah ketua pengadilan tun palembang memerintahkan memohon untuk menunda pelaksanaan tahapan pemilukada belitung timur yang sedang berlangsung (angka bagian halaman surat permohonan pemohon tentang pemohon dan kepentingan pemohon), bahwa padahal isi surat ketua pengadilan tata usaha negara itu sebenarnya bukan merupakan perintah penundaan pemilukada sebagaimana yang dijelaskan oleh pemohon dalam surat permohonannya, akan tetapi hanya surat balasan biasa dalam rangka menanggapi surat penggugat pemohon) tanggal juni tentang permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat yaitubukti bahwa kemudian pada tanggal juni yaitu pada keesokan harinya setelah surat dikeluarkan oleh ketua pengadilan tata usaha negara palembang, bupati belitung timur yaitu pemohon penggugat) mengeluarkan surat tentang permintaan untuk penyesuaian atau menghentikan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati belitung timur tahun dan atau penundaan pelaksanaanahwa dalam kronologis peristiwa terbitnya surat ketua pengadilan tata usaha negara palembang nomor w1 tun2 .pan hk. vi tanggal juni tentang penundaan pelaksanaan keputusan tun perkara nomor ptun plg, kuasa hukum memohon menilai terdapat ketidaksadaran yang antara lain: bahwa surat tersebut tidak bernomor surat resmi mungkin dikarenakan sangat terburu buru sekali dibuatnya pada tanggal juni yang menanggapi surat pemohon tertanggal juni bahwa surat ketua pengadilan tata usaha negara tersebut diterima oleh memohon pada tanggal juni yang merupakan lampiran dari surat bupati kabupaten belitung timur yaitu penggugat yang sekarang sebagai pemohon mahkamah konstitusi, dimana salinan surat ketua pengadilan tata usaha negara palembang tersebut terdapat bekas tulisan faksimili dan coretan bertuliskan yth. bp. bupati" sehingga sangat terkesan sekali terbitnya surat ketua pengadilan tata usaha negara tersebut adalah rekayasa yang sangat terencana untuk meloloskan keinginan pemohon yang belum tentu benar secara hukum: bahwa mengingat sema nomor bua. hs spn tanggal mei menyatakan dengan tegas yang antara lain: bahwa atas ketentuan tersebut, majelis hakim pengadilan tata usaha negara pemeriksa perkara guo tidak berani untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menunda pelaksanaan pemilukada dalam provinsinya. oleh karena itu untuk mengakali ketentuan tersebut, dikeluarkanlah surat dari ketua pengadilan ptun palembang yang serialnya adalah penundaan pelaksanaan keputusan tun perkara nomor ptun plg akan tetapi isinya tidak ada perintah untuk menunda pelaksanaan pemilukada kabupaten belitung timur, bahwa atas terbitnya surat ketua pengadilan tata usaha negara palembang yang tidak wajar tersebut, kuasa hukum memohon segera membuat surat nomor sw&p adm. kel vi tertanggal juni tentang mohon perlindungan hukum dan pengawasan khusus terhadap proses perkara nomor ptun plg pengadilan tata usaha negara palembang kepada mahkamah agung, komisi yudisial dan (lima belas) institusi institusi negara lainnya yang memohon anggap berkepentingan bukti bahwa korespondensi surat menyurat antara pemohon penggugat), ketua pengadilan ptun palembang, dan bupati kabupaten belitung timur (in cast pemohon penggugat juga) adalah sangat fantastis karena terjadi hanya dalam (tiga) hari berturut turut untuk korespondensi surat menyurat antarprovinsi, padahal bila dibandingkan dengan surat panggilan sidang pertama memohon pengadilan tata usaha negara secara resmi baru diterima oleh memohon pada waktu hari sidang pertama dimulai yaitu berdasarkan surat keterangan dari kepala kantor pos cabang manggar belitung timur tanggal juni tentang tanda terima surat panggilan sidang pertama dari pengadilan tata usaha negara yang diterima oleh komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur tepat pada saat hari sidang pertama tanggal mei jam wib, sehingga tidak memungkinkan memohon untuk menghadiri sidang tersebut bukti bahwa demikian juga surat panggilan sidang kedua dari ptun yang diterima oleh memohon tepat pada hari sidang kedua tanggal juni bukti bahwa kemudian memohon akhirnya dapat menghadiri sidang kedua dikarenakan mendapatkan salinan surat panggilan sidang dari tim sukses pemohon sendiri sekitar (tiga) hari sebelum sidang kedua dimulai, dan dengan itikad baik walaupun belum menerima surat panggilan sidang tersebut secara resmi, memohon tetap datang pada acara sidang kedua tersebut, padahal berdasarkebutkan, : bahwa yang lebih menguatkan dugaan memohon adanya rekayasa yang terstruktur dan terencana dengan dikeluarkannya surat ketua pengadilan tata usaha negara palembang tersebut, yaitu dengan adanya peristiwa peristiwa sebagai berikut: bahwa pada hari dikeluarkannya surat permintaan penundaan pemilukada oleh bupati kabupaten belitung timur, yaitu pemohon penggugat) pada tanggal juni juga mengeluarkan surat undangan nomor tanggal juni tentang undangan rapat persiapan kegiatan dalam rangka sukses penyelenggaraan pemilukada belum tahun pada hari senin tanggal juni ruang sidang sekretariat daerah kabupaten belitung timur bukti bahwa ternyata rapat yang sejatinya adalah untuk koordinasi penyelenggaraan pemilukada kabupaten belitung timur tahun lingkungan tersebut, ternyata justru digunakan oleh pemohon untuk kepentingan pribadinya dengan cara memengaruhi undangan yang hadir yang dapat dilihat dalam bukti berupa nobulan rapat koordinasi tersebut, yaitu bahwa ketua pengadilan tata usaha negara palembang telah mengeluarkan surat untuk menangguhkan pilkada kabupaten belitung timur. hal ini dapat dilihat dari pernyataan saudara reply harun, s.h., ll.m. dan saudara r.m. maheswara prabandono selaku kuasa hukum pemohon yang pada saat itu adalah juga selaku kuasa hukum penggugat, yaitu bupati kabupaten belitung timur bukti bahwa adalah hal yang tidak wajar apabila kuasa hukum bupati kabupaten belitung timur hadir dan menjadi pembicara dalam rapat koordinasi penyelenggaraan pemilukada kabupaten belitung timur tahun terlebih lagi objek yang dibahas adalah surat ketua ptun palembang yang disalahtafsirkan sebagai surat untuk menangguhkan pilkada yang dapat dilihat dalam bukti berupa nobulan rapat koordinasi tersebut pada halaman tentang pendapat dari saudara r.m. maheswara prabandono kuasa hukum pemohon) pada angka yang menyatakan, tanggal juni pengadilan mengambil kebijaksanaan sebuah surat yang ditandatangani oleh ketua ptun langsung. tidak ada tafsir lain, surat tersebut bicara mengenai kepastian hukum tentang pelaksanaan pemilukada yaitu penegasan penundaan tahapan pemilukada : bahwa untuk melancarkan skenarionya mengacaukan pemilukada kabupaten belitung timur dengan upaya menunda tahapan sama sekali tidak diindahkan oleh memohon dengan terus melaksanakan tahapan tahapan pemilukada, secara garis besar, gugatan tersebut bukti mempersoalkan substansi penilaian tidak memenuhi persyaratan yang hanya didasarkan pada masalah luas pandang mata dan prosedur pemeriksaan kesehatan pasangan calon rspa jakarta yang dalam pertimbangan hukumnya dinilai cacat hukum oleh putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang telah dikeluarkan komisi pemilihan umum, yaitintinya adalah bahwa pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun ini, hanya dilakukan oleh tim dokter pemeriksa khusus dari dan dilakukan rumah sakit umum daerah rsud). bukan rumah sakit luar daerah tersebut bukti putusan pengadilan tata usaha negara palembang nomor: ptun plg yang dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal juni bukti adalah mengabulkan gugatan pemohon khairul efendi) untuk seluruhnya. amar putusan tersebut menyatakan:dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati belitung timur tahun pemilukada, pemohon juga menyatakan harian pos belitung rabu, tertanggal juni tentang bupati pemohon) gelar rapat koordinasi dengan menegaskan, . dengan adanya surat tersebut, jelasnya saudara reply) sudah seyogianya tahapan pilkada ini ditunda untuk sementara waktu. bukti bahwa pada harian yang sama, panwaslukada belitung timur, mahmud menyatakan, "tak bisa merekomendasikan permintaan penundaan tahapan pemilukada , dan anggota panwaslukada belitung timur, mulya haryadi juga menyatakan, bila komisi pemilihan umum memohon) menghentikan tahapan pemilukada tidak sesuai seperti yang telah diatur dalam undang undang maka dapat dikenakan sanksi , bahwa penjelasan ini juga merupakan jawaban panwaslukada belitung timur kepada komisi pemilihan umum belitung timur memohon) yang dituangkan dalam surat nomor panwaslukada belum vi bukti perihal jawaban saran rekomendasi tertanggal juni atas surat dari komisi pemilihan umum belitung timur pemohon) nomor v1 tertanggal juni perihal saran rekomendasi penghentian dan jadwal pemilukada belum bukti berdasarkan hasil kajian bawaslu kada belitung timur dalam rapat pleno nomor bawaslu kada belum vi tanggal juni bukti bahwa pada harian pos belitung rabu, tanggal juni diterangkan juga terjadinya perdebatan sengit dprd kabupaten belitung timur, dimana salah satu anggota dewan yang terhormat, lim surya dwiguna mencetak dan meminta klarifikasi dari kuasa hukum pemohon yang mengarang dan asal menafsirkan surat ketua ptun palembang pada saat itu, saya membaca, saya tidak menemukan bagian mana yang dengan jelas memberikan keputusan atau perintah penundaan itu , ungkap lim. beberapa anggota dprd kabupaten belum lainnya juga menanyakan kewenangan dalam penundaan tahapan pemilukada dan lainnya, hingga mempermasalahkan terhadap surat ptun palembang tersebut yang tidak dilengkapi nomor surat. demikian juga ketua dprd kabupaten belitung timur, jafri, yang ikut menghadiri rapat koordinasi itu mengatakan, kapasitasnya hadir saat itu sebagai undangan dalam rangka membahas masalah situasi dan kondisi pemilukada belitung timur yang kondusif. dirinya tidak menyangka rapat koordinasi itu ternyata ada pemaparan dari tim kuasa hukum khairul efendi bukti bahwa akhirnya yang diharapkan oleh pemohon tentang adanya kekisruhan dalam pemilukada kabupaten belitung timur terjadi juga. massa pendukung pemohon berunjuk rasa kantor komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur memohon), namun alhamdulillah massa yang datang juga hanya berjumlah sekitar (seratus) orang yang kebanyakan terdiri dari anak anak dan perempuan, dimana terdapat beberapa orang laki laki yang antaranya bernama ahmad safron secara terang terangan meminta komisi pemilihan umum memohon) menghormati dan mematuhi keputusan ketua ptun tersebut, sehingga sudah jelas terbukti sumber dari kekacauan saat itu adalah surat ketua pengadilan tata usaha negara palembang yang tidak jelas serta ditambah tafsiran secara salah oleh pemohon yang disebarluaskan seolah olah sebagai perintah penundaan pemilukada kabupaten belitung timur bukti bahwa untunglah kejadian tersebut hanya berlangsung satu kali itu saja dan tidak pernah ada kejadian kekisruhan lagi kabupaten belitung timur selama pemilukada berlangsung, bahwa dikarenakan surat ketua pengadilan tata usaha negara palembang ini akhirnya menjadi polemik dan dijadikan dasar oleh pemohon untuk menimbulkan kekisruhan dan ketidakpastian hukum, khususnya kabupaten belitung timur sebagaimana yang telah memohon jelaskan dalam uraian atas maka saat ini eksistensi surat tersebut menjadi salah satu barang bukti yang akan memohon ajukan kepada komisi yudisial atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik hakim dalam menangani perkara nomor ptun plg, tanggal juni bahwa dalil dalil pemohon dalam permohonan pemohon bagian angka tentang pemohon dan kepentingan pemohon, yaitu amar putusan pengadilan tata usaha negara palembang nomor ptun plg tanggal juni terdapat kalimat yang menyesatkan dan secara sengaja dilakukan oleh pemohon untuk menipu majelis hakim mahkamah konstitusi sehingga dapat terjadi salah penafsiran yang berarti dapat berakibat fatal dalam pemeriksaan permohonan ini. hal ini dapat memohon buktikan sebagai berikut: bahwa pemohon dalam perubahan surat permohonannya dengan sengaja menghilangkan kalimat calon kandidat menjadi calon pada angka permohonan tersebut, yaitu pada angka amar putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara palembang: bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan melihat permohonan pemohon sebelum dilakukan perbaikan yaitu masih terdapat kalimat calon kandidat pada angka permohonan tersebut pada point amar putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara bukti bahwa hal ini dapat memohon buktikan lagi juga dengan melihat salinan resmi putusan pengadilan tata usaha negara palembang nomor ptun plg tertanggal juni yang memohon terima dari panitera ptun palembang dimana terdapat kalimat calon kandidat pada angka putusan tersebut bukti sebagaimana terdapat juga dalam petit pemohon (in cast penggugat) dalam gugatannya pada angka bukti bahwa sedemikian pentingnya kalimat calon kandidat ini dalam amar putusan tersebut, dikarenakan berdasarkan memori banding yang memohon sampaimemohon mengemukakan dalil dalil memohon (in cast pembanding) sebagai berikut: pembanding (dahulu tergugat) sangat keberatan dengan dictum putusan judex active point yang mengabulkan petit penggugat berbanding dalam pokok perkara, yang tidak mungkin dilakukan karena mengandung makna putusan yang multi tafsir dan juga melawan hukum yang berlaku sertayang mana dictum petit berbanding penggugat yang dikabulkan judex active adalah berbuny. : bahwa seandainya dictum putusan ini misalnya dilakukan oleh pembanding tergugat maka adalah hal yang aneh bila pembanding tergugat mengeluarkan surat keputusan yang isinya menetapkan berbanding penggugat sebagai calon kandidat dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati belitung timur tahun yang menjadi pertanyaan adalah sebagai calon kandidat apa dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati belitung timur tahun ? , atau sebagai calon kandidat kepala desa kah dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati belitung timur tahun atau sebagai calon kandidat kepala kecamatan kah dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati belitung timur tahun atau sebagai calon kandidat bupati kah dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati belitung timur tahun atau sebagai calon kandidat wakil bupati kah dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati belitung timur tahun ? . perlu diketahui juga oleh majelis hakim mahkamah konstitusi bahwa penggugat dalam perkara pengadilan tata usaha negara palembang guo hanya khairul efendi saja): bahwa pada dictum putusan judex active selain tidak dijelaskan apakah berbanding penggugat sebagai calon bupati ataukah calon wakil bupati juga tidak dijelaskan apakah berbanding penggugat adalah calon bupati atau calon wakil bupati yang diusung oleh gabungan partai politik ataukah akhirnya berbanding penggugat adalah menjadi calon bupati atau calon wakil bupati (perseorangan), bahwa dictum putusan judex active tersebut yang dapat juga diartikan berbanding penggugat agar mengikuti tahapan pemilukada selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps yang berarti judex active "meloloskan" berbanding penggugat dari kewajiban mengikuti prosedur yang diatur dalam undang undang yaitu bahwa bakal calon pasangan pemilukada harus mengikuti tahapan tahapan pemilukada yang salah satunya adalah tes kesehatan dengan memerintahkan pembanding tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu meloloskan berbanding penggugat dari kewajibannya mengikuti tahapan pemilukada yaitu tes kesehatan, bahwa dictum putusan judex active tersebut apabila dijalankan akan menimbulkan kecemburuan, kesenjangan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh (lima) pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung timur tahun yang sebelumnya dengan susah payah mengikuti tes kesehatan dan akhirnya dinyatakan lulus tes kesehatan. situasi ini dapat mengakibatkan keresahan pada tim sukses serta massa dari (lima) pasangan calon tersebut sehingga hal inibahwa memohon menduga pemohon "berani merubah kalimat dalam amar putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara palembang dalam perbaikan surat permohonannya dikarenakan pemohon sudah membaca memori banding yang memohon sampaikan kepada ketua pengadilan tata usaha negara palembang. dengan demikian, tindakan pemohon tersebut berarti pemohon menyadari kesalahan dan kekeliruan yang fatal dengan membuat petit gugatannya dengan menggunakan kalimat calon kandidat , bahwa penjelasan memohon ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan ibu maria farida indrawi anggota majelis hakim konstitusi yang pada sidang hari kamis tanggal juli pukul wib tentang tidak ditemukannya kalimat calon kandidat dalam angka amar putusan majelis hakim ptun palembang pada angka surat permohonan pemohon tersebut yang sebenarnya dengan sengaja dan mempunyai itikad tidak baik, pemohon menghilangkan kalimat calon kandidat" menjadi calon , bahwa hal sebagaimana yang memohon dialihkan dalam angka atas, memohon dapat membuktikan dengan kontra memori banding pemohon dalam proses banding pengadilan tata usaha negara palembang yang ternyata "sama persis dengan surat permohonan pemohon dalam perkara guo mahkamah konstitusi malahan saking buru buru dan demi segera tercapainya keinginan pribadi pemohon untuk "mendapatkan apapun yang diinginkannya , pemohon sampai lupa untuk menghapus beberapa kalimat mahkamah. dalam kontra memori bandingnya yang tentunya dapat berdampak tidak baik bagi pemohon sendiri, yaitu adanya ketidakkonsistenan dan keraguan dari pemohon sendiri dalam memandang permohonan guo apakah objek permohonan pemohon adalah lingkup kewenangan pengadilan tata usaha negara ataukah lingkup kewenangan mahkamah konstitusi bukti bahwa materi yang "sama persis dapat dilihat antara lain: surat permohonan php.d dalam perkara nomor php.d vii mahkamah konstitusimelanggar hukum:, tentang kesimpulan: tentang petit, kontra memori banding pemohon selaku berbanding dalam perkara nomor ptun plg pengadilan tinggi tata usaha negara medanberbanding dahulu penggugatjuli melanggar hukum: tentang pembanding dahulu tergugat: tentang kesimpulan: tentang petit: bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata secara fakta hukum bahwa berdasarkan kontra memori banding dan surat permohonan pemohon, kedudukan hukum pemohon adalah sebagai individu yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat negara (beschikking), bukan sebagai pasangan calon peserta pemilu: bahwa berdasarkan akta permohonan banding nomor ptun plg, tertanggal juni memohon telah melakukan banding atas putusan pengadilan tata usaha negara palembang tersebut dalam rangka menggunakan haknya untuk menuntut keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku indonesia, seperti yang diatur dalam, : bahwa dengan demikian salah satu dasar hukum memohon untuk tidak menjalankan putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara palembang tanggal juni adalah berdasarkan ketentu:dalil dalil pemohon selanjutnya dalam bagian tentang pemohon dan kepentingan pemohon, hanyalah khayalan dan karangan pemohon saja dengan cara memutarbalikkan fakta serta memberikan penjelasan penjelasan yang tidak benar yang pada intinya adalah untuk memengaruhi emosi majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memusuhi memohon serta mengesampingkan fakta fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana pemohon dalam dalil dalilnya tersebut berusaha membuat cerita khayalan bahwa memohon adalah musuh semua orang dan institusi negara kabupaten belitung timur yang antara lain: bahwa angka pada bagian tentang pemohon dan kepentingan pemohon yang menyatakan adanya surat rekomendasi terhadap putusan ptun palembang dari dprd kabupaten belitung timur nomor dprd belum vi tertanggal juni untuk menghormati putusan pengadilan tata usaha negara palembang, padahal isi surat tersebut adalah rekomendasi dprd kabupaten belitung timur kepada komisi pemilihan umum daerah kabupaten belitung timur untuk memproses putusan pengadilan tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dimana memohon menggunakan haknya untuk mencari keadilan dengan menempuh upaya hukum banding: bahwa angka sampai dengan angka pada bagian tentang pemohon dan kepentingan pemohon hanyalah penjelasan yang berkhayal saja dikarenakan tanpa mudah terpengaruh oleh isu isu yang menyesatkan, aparatur pemerintahan kabupaten belitung timur dapat berkoordinasi dengan baik menjalankan peranannya dalam menjaga pemilukada yang lancar dan aman serta dapat berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia yang antaranya koordinasi dengan kepolisian resort kabupaten belitung timur, kodim, kepolisian daerah provinsi bangka belitung dimana pada hari pencoblosan dan penghitungan suara memohon bersama bapak kapolda turut memantau beberapa titik pencoblosan dengan menggunakan helikopter serta dukungan dari komisi pemilihan umum pusat, komisi pemilihan umum provinsi, bawaslu, dan bawaslu kabupaten belitung timur: bahwa dikarenakan memohon menjalankan pekerjaannya secara bertanggung jawab, netral, dan profesional, semua aparatur negara dan masyarakat kabupaten belitung timur mendukung kinerja memohon, sehingga pemilukada kabupaten belitung timur hanya berlangsung dalam (satu) putaran saja tanpa adanya keberatan dari (lima) pasangan calon peserta pemilu yang mengikuti pemilukada berdasarkan surat ketetapanyang kesemuanya menerima hasil dari pemilukada yang terbukti dengan tidak adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah php d) kabupaten belitung timur provinsi bangka belitung tahun dari (lima) pasangan calon peserta pemilukada kabupaten belitung timur tersebut, bahwa berdasarkan uraian dari fakta fakta yuridis atas dari eksepsi tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon inil. tentang kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo berdasarkan objek perselisihan pemilukada ila. bahwa objek permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi bahwa objek permohonan pemohon adalah sebagai berikut: bahwa memohon tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara palembang nomor ptun plg tertanggal juni agar memohon (in cast tergugat), menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan penggugat (in cast hanya khairul efendi, s.e.) sebagai calon kandidat dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati belitung timur tahun bukan memerintahkan memohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan khairul efendi, s.e. dan drs. irwandi rani turut serta sebagai pasangan calon pesertmenghukum tergugat untuk taat dan patuh terhadap isi putusan guo: menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar rp. (seratus satu ribu rupiah): pada tanggal juni sesaat setelah dikeluarkannya putusan pengadilan tata usaha negara palembang atas, dprd kabupaten belitung timur melayangkan surat kepada ketua komisi pemilihan umum daerah kabupaten belitung timur, perihal rekomendasi terhadap putusan ptun palembang. surat dari dprd bernomor: dprd belum vi untuk menghormati putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo bukti pada tanggal juni gabungan partai politik pengusung pasangan pemohon menyampaikan surat kepada kapolres kabupaten belitung timur, perihal penyampaian putusan pengadilan tata usaha negara palembang, dengan surat nomor kh.ear vi inti surat tersebut adalah meminta bantuan polres belitung timur untuk mengingatkan komisi pemilihan umum daerah belitung timur memohon) agar menghormati putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo bukti pada tanggal juli kuasa hukum pemohon reply harun maheswara prabandono) menyampaikan putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo kepada komisi pemilihan umum pusat jakarta dan bawaslu. tanda terima surat dari komisi pemilihan umum pusat jakarta bukti dan tanda terima surat dari bawaslu bukti menegaskan hal tersebut. selain menyampaikan surat, kuasa pemohon juga meminta kepada komisi pemilihan umum pusat dan bawaslu untuk memperingatkan memohon agar menghormati putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo. namun pada kenyataannya, memohon tetap pada pendiriannya, yaitu menyelenggarakan pemungutan suara (yang cacat hukum) pada keesokan harinya, yaitu juli tanpa mengindahkan putusan pengadilan tata usaha negara palembang yang memerintahkan memohon memasukkan pemohon sebagai salah satu pasangan calon dalam pemilukada belitung timur, meskipun telah ada putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo yang telah memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur memasukkan pemohon sebagai calon dalam pemilukada, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang berbunyi, keberatan sebagaimana dimaksud pada (atas hasil pemilu)dangkan mengingat dasar hukum yang dijadikan landasan oleh pemohon dalam melakukan gugatan pengadilan tata usaha negara palembang sebagaimana angka halaman dan angka halaman gugatan pemohon, adalah: bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara atas objek perkara guo adalah berdasarkan fatwa ketua mahkamah agung republik indonesia cg. ub. ketua muda bidang ulditun mari nomor td. tun iii tertanggal maret perihal permohonan fatwa atas, pada prinsipnya dinyatakan bahwa masalah pencalonan yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota daerah adalah merupakan perbuatan atau tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dan tidak dapat dipikirkan sebagai termasuk kategori pemilihan umum, sebab pemilihan umumnya sendiri belum dilaksanakan. sehingga dengan demikian menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa dan menghadirinya sebagaimana dimaksud dalam angkabahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara atas objek perkara guo adalah bahwa berdasarkan surat edaran ketua mahkamah agung republik indonesia sema) kepada ketua pengadilan tinggi tata usaha negara dan kepada ketua pengadilan tata usaha negara seluruh indonesia, nomor bua. hs sp v tertanggal mei tentang petunjuk teknis sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah, pada pokoknya ditegaskan dalam surat tersebut bahwa .tahap, bahwa gugatan pemohon dalam perkara pengadilan tata usaha negara palembang nomor ptun plg tertanggal juni adalah tentang keputusan tata usaha negara atau beschikking yang menjadi objek perkaranya yang saat ini masih dalam proses banding pengadilan tinggi tata usaha negara medan berdasarkan akta banding nomor ptun plg tanggal juni bahwa mengingat kewenangan penanganan objek perselisihan hasil pemilu, bahwa mengingat juga terhadap kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimadengan demikian dikarenakan objek permohonan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya bukanlah tentang objek perselisihan pemilukada yaitu tentang perselisihan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon, akan tetapi tentang amar dari putusan pengadilan tata usaha negara yang belum dijalankan oleh memohon karena memohon masih menggunakan haknya menempuh upaya hukum banding sehingga belum bersifat tetap atau mengikat (in yacht). dengan demikian, objek permohonan pemohon bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi akan tetapi merupakan wewenang aparatur penegak hukum lainnya yaitu pengadilan tata usaha negara, bahwa apabila mahkamah tetap memaksakan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan objek permohonan guo sebagai kewenangan mahkamah dikhawatirkan hasil putusan mahkamah dapat bertolak belakang dengan hasil putusan peradilan tata usaha negara yang saat ini masih dalam proses upaya hukum banding dan nantinya juga para pihak pembanding memohon) ataupun berbanding pemohon) juga masih memiliki hak untuk melakukan kasasi serta peninjauan kembali, sedangkan putusan mahkamah adalah final dan mengikat yang akan menjadi yurisprudensi bagi pencari keadilan lainnya dan tentunya hal ini juga dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum negara indonesia yang kita cintai inibukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi maka memohon .b. bahwa objek permohonan pemohon tidak jelas, kabur (obscura libel), dan membingungkan. bahwa pemohon adalah pihak yang tidak mempunyai kepentingan langsung dalam pemilukada berdasarkan ketentuan huruf dan huruftidak berhak untuk menghilangkan dan atau menganulir hak hak pasangan calon peserta pemilukada yang telah menjalankan hak dan kewajibannya dalam pemilukada yang telah berlangsung dengan damai, aman, dan tenteram kabupaten belitung timur, bahwa dalam permohonan pemohon, hanya mendasarkan pada putusan pengadilan tata usaha negara palembang yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikatitetap (in yacht) sehingga permohonan pemohon tidak mempunyai alasan dan landasan hukum yang kuat: bahwa dalam pokok pokok permohonannya, pemohon hanya menguraikanengadilan tata usaha negara palembang adalah tidak beralasan hukum dikarenakan memohon telah menggunakan haknya dengan melakukan upaya hukum banding demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sehingga putusan pengadilan tata usaha negara palembang tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tetap (in yacht): sebagaimana dituturkan oleh saksi nurul @ori, bisa puskesmas manggar, bisa juga rspa adalah karangan dan khayalan pemohon saja untuk merekayasa kembali situasi mahkamah konstitusi yang dijelaskan memohon sebagai berikut: bahwa memohon sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa memohon dijadikan contoh survei sebagai calon wakil bupati oleh pemohon sampai dengan saksi nurul mori datang kantor memohon dan mengabarkan berita tentang adanya survei atas diri memohon sebagai calon wakil bupati yang dilakukan oleh pemohon dan pada saat itu juga memohon tidak menanggapi laporan dari saksi nurul gori tersebut, bahwa sebagai seorang yang mengabdi kepada negara yaitu untuk menjadi ketua komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur yang netral, profesional, dan dapat dipercaya, tidak pernah terlintas dipikirkan memohon untuk menjadi calon peserta pemilukada dimana memohon adalah salah satu penanggung jawab demi terciptanya pemilukada yang aman, lancar, demokratis, dan uber, dan hal ini terbukti dengan telah digelarnya pemilukada kabupaten belitung timur secara yang aman, lancar, demokratis, jujur dan adil, dimana pemilukada tersebut hanya dilakukan dalam (satu) kali putaran saja tanpa adanya masalah dan kendala apapun juga, serta (lima) calon pasangan peserta pemilukada dapat mengikuti dengan baik tanpa adanya gugatan mahkamah konstitusi, bahwa keterangan saksi nurul @ori dapat memohon buktikan adalah rekayasa dan fitnah dari pemohon saja dikarenakan memohon adalah pejabat negara yang tahu diri, profesional, dan mengerti akan peraturan serta prosedural administrasi yang apabila dihubungkan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, yaitu peraturan pemerintah nomor tahun yang berbunyi, , sedangkan surat dari dprd kabupaten belitung timur nomor dprd belum tentang pemberitahuan akhir masa jabatan kepala daerah kabupaten belitung timur, telah diberitahukan kepada komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur tertanggal januari sehingga memohon sejak tanggal januari sudah tidak dapat untuk mencalonkan maupun dicalonkan dalam pemilukada bukti bahwa dengan demikian adalah hal yang sangat bodoh, naif, dan tidak masuk diawal apabila memohon melakukan hal hal sebagaimana dituduhkan oleh saksi nurul @ori tersebut, bahwa ada ketidaksadaran dengan dalil pemohon atas tuduhan tersebut, karena apabila memang ternyata benar adanya bahwa memohon melakukan tindakan atau perbuatan tidak terpuji sebagaimana tuduhan pemohon, seharusnya sudah dari dulu dulu saat pemohon melakukan gugatan tata usaha negara pengadilan tata usaha negara palembang, pemohon sudah menyebarluaskan kabar tersebutata usaha negara palembang adalah karangan dan khayalan pemohon saja yang pada pokoknya maksud pemohon tersebut adalah untuk merusak nama baik memohon hadapan mahkamah konstitusi sehingga mahkamah konstitusi akan mengabulkan permohonan pemohon walaupun tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan benar. oleh karena itu melalui jawaban ini juga memohon akan mengklarifikasi dan menjelaskan ketidakhadiran memohon dalam persidangan pengadilan tata usaha negara palembang agar berita atau kabar burung yang disampaikan pemohon secara tidak berimbang atau tidak fair dengan maksud memengaruhi pendengar atau siapapun yang membaca permohonannya turut membenci memohon secara pribadi tidak menjadi polemik dan menjadi dasar bagi mahkamah dalam memberikan putusan yang adil dan bijaksana, sebagai berikut: bahwa acara persidangan pengadilan tata usaha negara palembang dengan acara pemeriksaan biasa berlangsung sebanyak (tujuh) kali yaitu: pada tanggal juni dengan acara pemeriksaan persiapan tergugat memohon) tidak hadir karena surat panggilan diterima dari kantor pos bertepatan dengan hari sidang tersebut sekitar jam wib berdasarkan bukti surat keterangan dari kantor pos manggar belitung timur, pada tanggal juni dengan acara pembacaan gugatan penggugat pemohon dan jawaban tergugat memohon. namun tergugat memohon tidak dapat memberikan jawaban langsung dikarenakan penunjukkan kuasa hukum baru tertanggal juni bukti pada tanggal juni dengan acara jawaban tergugat memohon dan tanpa diberitahukan sebelumnya oleh majelis hakim ptun palembang, majelis hakim ptun palembang langsung saat itu juga sensor sidang selama menit saja dan memerintahkan meminta penggugat pemohon untuk menyampaikan replika secara lisan dan kemudian tanpa sensor sidang lagi langsung memerintahkan tergugat memohon menyampaikan publik secara lisan pula yang kemudian secara serta merta penggugat pemohon pun langsung menyampaikan bukti buktinya yang sudah bermaterai dan dilegalisir kantor pos, sehingga membuat tergugat memohon terkait kaget. pada saat itu tergugat memohon sudah merasa sidang perkara tersebut telah direncanakan dan direkayasa oleh penggugat pemohon dan majelis hakim perkara guo luar acara sidang, karena adalah tidak mungkin dan tidak wajar jika penggugat pemohon sudah menyiapkan bukti buktinya secara lengkap bermaterai dan dilegalisir oleh kantor pos padahal acara persidangan untuk pemeriksaan biasa baru pada acara jawaban tergugat memohon, sedangkan penggugat pemohon secara normal dan wajar memerlukan jawaban tergugat memohon terlebih dahulu untuk membuat replikanya, kemudian tergugat memohon baru dapat membuat publiknya setelah membaca terlebih dahulu replika penggugat pemohon, pada tanggal juni dengan acara pemeriksaan bukti tergugat memohon, kuasa hukum tergugat memohon sempat bertemu dengan kuasa hukum penggugat pemohon bandara udara sultan mahmud baharuddin palembang untuk menghadiri sidang tersebut, namun dikarenakan kuasa hukum tergugat memohon mendapat kabar orang tuanya sakit stroke dan baru dilarikan rumah sakit maka setelah meminta izin tergugat memohon prinsipal, kuasa hukum tergugat memohon tidak menghadiri persidangan pada hari itu, kemudian pada sekitar jam wib kuasa hukum tergugat memohon menelepon panitera perkara ptun palembang mengabarkan ketidakhadiran dalam siang hari itu. secara manusiawi kuasa hukum memohon yakin, siapapun orangnya akan meninggalkan seluruh aktivitasnya kecuali lagi sholat sembahyang dan atau sakit keras apabila orang tuanya sedang dalam musibah, pada tanggal juni dengan acara pembuktian tergugat memohon yang pada saat itu tergugat memohon baru mengetahui majelis hakim perkara guo pada sidang yang lalu tetap melanjutkan acara sidang dengan acara bukti tambahan penggugat pemohon. pada acara sidang hari itu, kembali penggugat pemohon memberikan bukti tambahannya lagi dan majelis hakim perkara guo memerintahkan tergugat memohonpada sidang selanjutnya tanggal juni yang digabungkan dengan acara kesimpulan penggugat pemohon dan kesimpulan tergugat memohon, pada tanggal juni dengan acara pembuktian tambahan tergugat memohon dan acara bukti tambahan penggugat pemohon, tergugat memohon kembali tidak dapat hadir acara persidangan tersebut, dikarenakan kuasa hukum tergugat memohon untuk memenuhi keinginan majelis hakim perkara guoharus manggar kabupaten belitung timur provinsi bangka belitung yaitu kantor komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur dimana pesawat yang berangkat sana dari palembang provinsi sumatera selatan hanya ada (satu) kali penerbangan yaitu pagi hari saja, dan kuasa hukum tergugat memohon baru mendapatkan tiket pesawat pada tanggal juni tersebut sehingga tiba kantor komisi pemilihan umum kabupaten kota manggar kabupaten belitung timur adalah sekitar jam wib dan sudah tidak mungkin dapat mengikuti sidang pada hari itu juga. oleh karena itu kuasa hukum tergugat memohon berinisiatif membuat surat mohon penundaan sidang kepada majelis hakim perkara guo melalui panitera perkara rina alpha, s.h. dengan faksimili saat itu juga bukti bahwa sore harinya sekitar jam wib, rina alpha, sh. memberitahukan kuasa hukum tergugat memohon bahwa acara sidang tetap dilanjutkan dan sidang ditunda selama (enam) hari yaitu pada tanggal juni dengan acara putusan dan apabila tergugat memohon akan memberikan bukti tambahan dapat diberikan langsung atau melalui pos pengadilan ptun palembang sebelum hari putusan dibacakan, pada tanggal juni setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim perkara guo dengan kehadiran kuasa hukum penggugat pemohon dan kuasa hukum tergugat memohon pada waktu yang bersamaan kabupaten belitung timur beredar pula putusan serupa yang pada pukul sekitar wib yaitu pada hari putusan dibacakan yang diserahkan oleh tim sukses penggugat pemohon langsung yaitu saudara basandi, namun tidak tertempel pengadilan, tidak ada tanda serah terima resmi dengan jumlah halaman yang berbeda, namun walaupun isi amar putusannya belitung timur sebagaimana tercantum dalam angka amar putusan pengadilan tata usaha negara palembang tersebut, memohon tetap tidak menggubrisnya dan tetap menggelar pemungutan suara (yang cacat hukum sebagai bagian dari tahapan pilkada belitung timur) pada tanggal juli tanpa mencantumkan pemohon dalam surat suara. hal ini direkam atau diliput secara luas oleh pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik dalam skala nasional maupun lokal. antaranya adalah pemberitaan yang disajikan oleh harian pagi pos belitung tertanggal juli bukti dengan itikad yang sangat buruk, komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur memohon) terbukti sama sekali tidak mengindahkan putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo dengan tetap menyelenggarakan pilkadanya (pemungutan suara) pada tanggal juli sebagaimana tersebut pada bukti atas. seterusnya pemohon pada tanggal juli menyampaikan laporan pengaduan dan penuntutan tindak pidana pemilukada atas perbuatan memohon kepada ketua bawaslu kabupaten belitung timur dengan surat nomor gpp kh.ear vii yang diterima oleh bawaslu kabupaten belitung timur dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor pemilukada vii dengan tembusan kepada institusi negara ri, termasuk juga kepada ketua mahkamah konstitusi bukti selanjutnya memohon terus bertekad melaksanakan atau melanjutkan keputusan yang telah ditetapkan oleh memohon sendiri, yaitu surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur nomor sk kpu. belum ilpada hari jumat tertanggal juli sebagaimana pemohon ajukan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk dibatalkan yang juga merupakan bukti adalah fakta hukum konkret bahwa memohon terus melanjutkan tahapan pilkada belitung timur (yang cacat hukum) sebagaimana bukti atas, sama dengan yang didapatkan oleh kuasa hukum tergugat memohon pada hari itu juga, pada putusan yang diduga palsu disebutkan putusan dibacakan tanpa kehadiran kuasa hukum tergugat memohon padahal kuasa hukum tergugat memohon hadir pada saat putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim perkara guo: bahwa atas ketidaksadaran dan dugaan keberpihakan majelis hakim perkara guo dalam pemeriksaan sidang dengan acara biasa ini termasuk tidak diberikannya kesempatan kepada penggugat pemohon dan tergugat memohon, untuk menghadirkan acara pembuktian saksi saksi akan tetapi langsung acara kesimpulan, terindikasi telah melanggar kode etik hakim sehingga saat ini memohon sedang dalam proses melaporkannya komisi yudisial, masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya secara hukum lingkup peradilan tata usaha negara yang saat ini masih dalam proses banding pengadilan tinggi tata usaha negara medan: bahwa hal hal dalam permohonan pemohon sebagaimana tersebut dalam angka jawaban memohon ini tentang objek permohonan pemohon tidak jelas, kabur (obscura libel), dan membingungkan. kalaupun benar dalil dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi maupu, dan peradilan umum) untuk memprosesnya, bahwa permohonan pemohon kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap, dikarenakan dalil dalil pemohon tidak ada konsistensi antara polita dengan petit: bahwa dalil dalil pemohon dalam bagian polita fundamental petani permohonannya adalahtun palembang,un palembang:, bahwa sedangkan dalam bagian petit permohonan pemohon, salah satu pokoknya adalahtanpa ada satupun dalil pemohon yang menyatakan atau menjelaskan telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, bahwa begitupun dalam bagian petit permohonan pemohon tidak ada permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, bahwa petit pemohon dalam surat permohonan perkara nomor php.d viii mahkamah konstitusi ini, ternyata sama persis dengan petit pemohon dalam kontra memori banding perkara nomor ptun plg pengadilan tinggi tata usaha negara medan, dimana pemohon adalah selaku berbandingmenyatakan permohonan sekurang kurangnya memuat: huruf angka berbunyi, "uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon?: huruf angka berbunyi, ": huruf angka berbunyi, "': bahwa petit pemohon pada angka angka dan atau angka dan atau angka halaman surat permohonannya adalah ranah hukum administrasi negara, bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pmk nomor tahun yang berbunyi, amar putusan dapat menyatakan . butir berbunyi, butir berbunyi, ". butir berbunyi, "permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan tidak jelas, kabur (obscura libel) dan membingungkan serta bertentangan dengan peraturan mahkamah konstitusi sebagaimana tersebut dalam angka atasv. bahwa eksepsi eksepsi dari memohon yang menyatakan objek permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi dan tidak jelas, kabur (obscura libel), serta membingungkan, sehingga mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo maupun eksepsi eksepsi dari memohon yang menyatakan pemohon dalam hal ini adalah khairul efendi, s.e. dan drs. irwandi rani, tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku pemohon dalam permohonan guo adalah berdasarkan juga putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal juni: bahwa angka sampai dengan angka pada bagian pokok pokok permohonan dalam surat permohonan pemohon tentang pemilukada belitung timur melanggar hukum adalah tidak mempunyai dasar hukum apapun, karena sebagaimana yang telah memohon jelaskan dalam eksepsi eksepsi memohon atas tentang upaya hukum banding yang telah memohon ajusehingga putusan ptun nomor ptun plg tanggal juni belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (in yacht), bahwa angka sampai dengan adalah tidak mempunyai dasar hukum apapun karena merupakan karangan dan khayalan yang berupa asumsi asumsi pemohon saja, hal mana telah memohon jelaskan pada bagian eksepsi eksepsi atas dan mengenai tuduhan pemohon bahwa memohon melakukan penunjukkan pemeriksaan kesehatan secara sewenang wenang akan memohon jelaskan sebagai berikut: bahwa pemohon telah salah mengartikan isiyang berarti pemeriksaan rumah sakit umum daerah baru dapat dilaksanakan bila direkomendasikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah idi ikatan dokter indonesia) cabang belitung: bahwa oleh karena itu, dalam rangka pemeriksaan kesehatan tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, memohon memohonkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang, yaitu idi ikatan dokter indonesia) cabang belitung dengan tahapan prosedur sebagai berikut: bahwa pada tanggal maret komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur dengan surat nomor perihal mohon saran yang ditujukan kepada ketua ikatan dokter cabang belitung tanjung pandan untuk dapat memberikan informasi standar rumah sakit untuk pemeriksaan jasmani dan rohani bakal calon bupati dan wakil bupati belitung timur tahun bukti bahwa pada tanggal maret idi cabang belitung dengan surat nomor b.dibeli ii perihal memberikan saran adapun rumah sakit yang memenuhi standar untuk pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal calon bupati dan wakil bupati belitung timur tahun adalah bukti t 20a): rumah sakit pusat pertamina jakarta, rspa gatot subroto diokesan jakarta, rumah sakit cipta mangunkusumo jakarta, bahwa atas dasar rekomendasi tersebut komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur mengutus pejabat pengadaan barang dan divisi pencalonan untuk dapat melakukan konsultasi survei mengenai pemeriksaan bakal calon bupati dan wakil bupati belitung timur tahun terhadap (tiga) rumah sakit yang telah direkomendasikan oleh idi cabang belitung nomor spt tanggal maret bukti bahwa berdasarkan hasil konsultasi survei tersebut atas komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur menunjuk rspa gatot subroto diokesanyang ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur nomor kep kpu.belum !i1 sesuai dengan keputusan presiden nomor tahun bukti bahwa setelah ditetapkannya rspa gatot subroto diokesan, sebagai tempat pemeriksaan bakal calon bupati dan wakil bupati belitung timur tahun maka komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur dan rspa gatot subroto diokesan membuat perjanjian kerja sama. hal ini dilakukan pada tanggal maret nomor pk kpu. belum ! dan nomor pks rspa !i11 bukti bahwa setelah perjanjian kerjasama antara komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur dengan rspa gatot subroto diokesan disepakati oleh kedua belah pihak barulahbahwa bukti bahwa penyampaian atau dan para wartawan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun bukti bahwa khusus penggugat berkaitan dengan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh rspa gatot subroto diokesan diterangkan dengan surat nomor iv tertanggal april perihal hasil penilaian kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati belitung timur tidak memenuhi syarat sehat jasmani.yang berbunyi, hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi dilakukan pemeriksaan yang sama rumah sakit lain sebagai pembanding bukti bahwa dikarenakan adanya protes keberatan dari penggugat maka tergugat mengajukanertanggal april bukti bahwa kemudian komisi pemilihan umum pusat mengirimkan surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan nomor kpu iv tanggal april kepada komisi pemilihan umum provinsi bangka belitung yang secara garis besar menyatakan, . berkaitan angka angka angka angka dan angka tersebut, dapat disampaikan bahwa langkah langkah komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur tentang penunjukkan rspa gatot subroto diokesan yang telah mendapatkan rekomendasi lembaga yang berwenang dalam hal ini ikatan dokter indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bukti bahwa memohon menyayangkan pemohon yang tidak mengisi formulir riw kesehatannya dengan jujur dan sebenarnya pada saat melakukan tes kesehatan rspa gatot subroto bahwa pemohon pernah melakukan operasi mata singapura sebelumnya. mungkin apabila pemohon mengisi formulir riw kesehatannya dengan jujur dan benar maka tim dokter kesehatan rspa dapat memaklumi kondisi kesehatan pemohon dan meloloskan pemohon saat tes kesehatan tersebut. apalagi dengan adanya insiden pemohon sempat menabrak pintu kaca saat akan memasuki ruang pemeriksaan sempat menimbulkan pertanyaan dari beberapa orang yang melihat, sebenarnya ada penyakit apa yang dialami pemohon, bahwa sebelum diperiksa oleh tim kesehatan gatot subroto, pemohon terlebih dahulu telah menandatangani surat pernyataan bersedia diperiksa, namun anehnya kenapa pemohon baru menyatakan keberatannya setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan oleh tim kesehatan rspa, bahwa dalam keterangan nisannya pada persidangan hari kamis tanggal juli yang lalu, pemohon mendalilkan bahwa hanya memohon yang melakukan pemeriksaan kesehatan rspa gatot subroto jakarta dari semua komisi pemilihan umum kabupaten provinsi bangka belitung, serta melanggar asas efisiensi sebagaimana tersebut dalam angka dan angka halaman pada bagian pokok pokok permohona: bahwa terhadap dalil tersebut, memohon menjelaskan bahwa keterangan pemohon tersebut adalah fitnah dengan melakukan tuduhan berdasarkan asumsi saja. oleh karena itu, memohon menjelaskan data data pembanding sebagai berikut: bahwa komisi pemilihan umum kabupaten bangka barat yang meminta rekomendasi idi ikatan dokter indonesia) cabang bangka barat juga mendapatkan rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan rspa gatot subroto jakarta, pertamina jakarta, rst pangkal pinang bukti yang akhirnya komisi pemilihan umum kabupaten bangka barat dengan pertimbangan pertimbangannya menunjuk rspa gatot subroto sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bukti yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama nomor pts kpu babak iv dan nomor pks iv tertanggal april bukti dengan biaya sebesar rp. (empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk (empat) pasangan calon peserta pemilukada, bahwa komisi pemilihan umum kabupaten bangka selatandan rumah sakit jiwa sungai liat bukti yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama nomor pts kpu bs tertanggal april bukti dengan biaya sebesar rp. (lima puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk (dua) pasangan calon peserta pemilukada, bahwa komisi pemilihan umum kabupaten bangka tengahbukti yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama nomor span tertanggal mei bukti dengan biaya sebesar rp. (lima puluh sembilan juta seratus lima bebas ribu rupiah) untuk (tiga) pasangan calon peserta pemilukada, bahwa memohon sebagaimana diuraikan angka jawaban dalam pokok perkara ini hanya dikenakan biaya pemeriksaan sebesar rp. (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk (enam) pasangan calon peserta pemilukada, sehingga dibandingkan dengan biaya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten lainnya yang mendapatkan rekomendasi dari idi masing masing rsud depati amir, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan memohon adalah jauh lebih murah biayanya, sehingga dalil pemohon mengenai asas efisiensi yang dilanggar memohon adalah tidak benar dan mengada ada,".pada sidang kelima juni kembali komisi pemilihan umum belitung timur tidak datang sehingga putusan yang seharusnya siap dibacakan pada tanggal juni terpaksa diundur lagi hingga juni untuk memanggil tergugat memohon selama waktu enam hari sesuai hukum acara ptun, bahwa pernyataan pemohon tersebut justru menjadikan memohon bertanya tanya, bagaimana dan dari manakah pemohon bisa tahu kalau tanggal juni adalah hari pembacaan putusan, sedangkan tanggal juni baru acara pembuktian tambahan penggugat pemohon dan tergugat memohon serta acara kesimpulan untuk penggugat pemohon dan tergugat memohon saja belum dilaksanakan, padahal majelis hakim pengadilan tata usaha negara perkara guo pun sepatutnya mengambil kebijaksanaan untuk mengambil jeda waktu sekurang kurangnya (satu) hari untuk mengambil putusan dengan mempertimbangkan segala dalil dalil penggugat pemohon dan tergugat memohon secara adil dan bijaksana, kecuali majelis hakim perkara guo telah berkomunikasi dengan penggugat pemohon tentang waktu putusan majelis hakim dan "kemenangan" untuk pihak penggugat pemohon yang mana memohon dapat membuktikan bahwa sekitar (lima) hari) sebelum putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara perkara guo mengeluarkan putusannya, tim sukses pemohon datang kantor memohon dan meminta agar memohon tidak melakukan banding serta segera melaksanakan putusan ptun setelah diputuskan nantinya. hal ini menegaskan telah terjadi "permainan antara pemohon dan majelis hakim ptun perkara guo dan memohon akan menghadirkan saksi saksi atas kejadian ini, bahwa berdasarkan asas yang berlaku persidangan sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang undangan, pengakuan muka sidang adalah bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali maka akan memohon jadikan sebagai bukti pada pemeriksaan kode etik hakim pada komisi yudisial:ahkan sesuai bukti atas (tahapan jadwal pemilukada), memohon hingga permohonan ini diajukan terus melanjutkan tahapan jadwal pilkadanya pada tahapan tahapan berikutnya, tanpa sedikit pun menghormati putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo, bahkan tidak juga menghormati proses hukum pengajuan permohonan mahkamah konstitusi guo, berdasarkan fakta maka hukum atas, terutama sekali melandaskan pada amar putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo, pemohon berkesimpulan bahwa pemohon khairul efendi irwandi) adalah pasangan calon pemilukada belitung timur periode yang haknya secara semena mena dan melanggar hukum telah dihilangkan oleh memohon, karena pemohon adalah pasangan calon (terutama berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo) maka pemohon memiliki hak (legal standing) yang kuat untuk mengajukan keberatan atas berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara pada pemilukada belitung timur sebagaimana ternyata pada bukti atas, setelah pengabaian putusan pengadilan tata usaha negara palembang oleh memohon yang memenangkan gugatan pemohon untuk seluruhnya, pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi untuk merestorasi hak pemohon dengan cara membatalkan hasil pemilukada belitung timur tanggal juli bukti dan sekaligus memerintahkan pemungutan suara ulang yang mengikutsertakan pemohon (sebagaimana dinyatakan oleh putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo), agar pembiaran terhadap putusan pengadilan tidak menjadi modus operandi kemudian hari oleh penyelenggara pemilukada lainnya: pokok pokok permohonan pemilukada belitung timur melanggar hukum bahwa pada hari jumat tanggal juli komisi pemilihan umum daerah kabupaten belitung timur telah mengumumkan hasil pemilukada belitung timur sebagaimana bukti atas, bahwa atas pengumuman hasil pemilukada tersebut pemohon mengajukan keberatan karena menilai bahwa pemilukada yang diselenggarakan adalah. tindakan kpu. : bahwa pernyataan pemohon amat sangat berlebihan serta kembali mengarang dan menghafal lagi, dikarenakan pada kenyataannya memohon tidak pernah menghilangkan hak pemohon untuk dipilih. hal ini terbukti dengan diikutsertakannya pemohon dalam proses pemilukada walaupun akhirnya harus gugur dalam tahapan administrasi, yaitu kesehatan jasmani, bahwa pernyataan pemohon dalammembekukan kepengurusan komisi pemilihan umum belitung timur adalah terobosan hukum (rechtsvinding) karena memohon telah melakukan kejahatan dan pelanggaran konstitusi adalah permohonan yang berlebihan serta tidak masuk akal sehat dikarenakan apa yang pemohon dialihkan bukan merupakan terobosan hukum (rechtsvinding) akan tetapi "pengaturan berpikir karena apabila pun dalil pemohon benar dengan adanya bukti yang berkekuatan hukum tetap, hal tersebut bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi akan tetapi kewenangan ranah hukum lain yang bisa lingkup hukum pidana atau hukum administrasi negara atau hukum tata negara, bahwa dalil dalil pemohon angka sampai dengan angka sudah memohon tanggapi pada bagian eksepsimemohon meerima eksepsi memohonertanggal juli adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat, atautua pengadilan tata usaha negara palembang nomor w1 tun2 . pan hk. vi tentang penundaan pelaksanaan keputusan tun perkara nomor ptun plg, tertanggal juni bukti fotokopi surat dari kuasa hukum komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur nomor sw&p adm. kel vi perihal mohon perlindungan hukum dan pengawasan khusus terhadap proses perkara nomor ptun plg tanggal mei pengadilan tata usaha negara palembang kepada ketua mahkamah agung ri, tertanggal juni bukti fotokopi surat keterangan tanda terima tertanggal juni yang diterima oleh komisi pemilihan umum daerah kabupaten belitung timur dari pengadilan tata usaha negara palembang pada tanggal mei jam wib berupa surat panggilan nomor ptun plg panggilan form berdasarkan penetapan ketua majelis pengadilan tata usaha negara palembang nomor pen.pp ptun plg tanggal mei perihal panggilan hadir sidang ketua komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur tergugat) untuk didengar keterangannya dalam acara pemeriksaan persiapan pada tanggal mei pukul wib: bukti fotokopi surat panggilan nomor ptun plg perihal panggilan hadir sidang ketua komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur tergugat) dalam acara pembacaan gugatan dan jawaban pada tanggal juni pukul wib, tertanggal mei bukti fotokopi surat dari dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten belitung timur nomor dprd belum vii perihal undangan atas nama guid cardi, ip. dengan acara rapat paripurna xviii masa persidangan tahun sidang tentang usulan pengesahan pemberhentian bupati belitung timur masa jabatan tertanggal julcara rapat koordinasi penyelenggaraan pemilukada kabupaten belitung timur tahun tertanggal juni bukti fotokopi harian pos belitung berjudul menyikapi surat gabungan parpol pendukung, bupati gelar rapat koordinasi , tertanggal juni bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten belitung timur nomor panwaslukada belum vi perihal jawaban saran rekomendasi kepada ketua komisi pemilihan umum daerah belitung timur, tertanggal juni bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum belitung timur nomor b. vi perihal mohon saran rekomendasi kepada ketua bawaslu kabupaten belitung timur, tertanggal juni bukti fotokopi rapat pleno kajian permohonan penghentian tahapan dan jadwal pemilukada kabupaten belitung timur nomor bawaslu kada belum vi tertanggal juni bukti fotokopi harian pos belitung berjudul lim pertanyakan poin penundaan pemilukada: kuasa hukum calon tunjuk poin empat , tertanggal juni bukti fotokopi harian pos belitung berjudul kpu belum didemo , tertanggal juni bukti fotokopi surat permohonan pemohon perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah php kabupaten belitung timur provinsi bangka belitung tahun tertanggal juli bukti fotokopi salinan resmari harpa law firm pemohon) nomor harpa perihal gugatan pembatalan dan penangguhan penundaan pelaksanakhusus lampiran ii, tertanggal mei bukti fotokopi kontra memori banding dari harpa law firm pemohon) terhadap memori banding atas putusan pengadilan tata usaha negara palembang perkara nomor ptun plg, tertanggal juli bukti fotokopi surat ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten belitung timur nomor dprd belum tentang pemberitahuan akhir masa jabatan kepala daerah, tertanggal januari bukti surat kuasa khusus tertanggal juni bukti fotokopi surat dari soni wijaya partners nomor sw&p adm. kel vi perihal mohon penundaan sidang perkara nomor ptun plg tentang acara pembuktian dan kesimpulan, tertanggal juni bukti fotokopi surat mohon penundaan sidang kepada majelis hakim perkara ptun palembang melalui panitera perkara rina alpha, s.h.: bukti fotokopi surat ketua komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur nomor perihal mohon saran kepada ketua ikatan dokter cabang belitung tanjung pandan, tanggal maret bukti t 20a fotokopi surat ketua ikatan dokter indonesia idi) cabang belitung nomor b.idi bel ii1 perihal memberikan saran kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur, tertanggal maret bukti fotokopi surat perintah tugas komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur nomor spt atas nama selamat, sp. anggota komisi pemilihan umum daerah belitung timur) perihal konsultasi mengenai pemeriksaan kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati belitung timur rumah sakit sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh ikatan dokter indonesia idi) cabang belitungiii tentang penunjukan rumah sakit umum rumah sakit pusat angkatan darat rspa) gatot subrotoerjanjian kerjasama nomor pk kpu. belum dan nomor pks rspa! !i1 tentangfotokopi, bukti fotokopi penyampaian, para wartawan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahundari tim penilai kesehatan jasmani dan rohani bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten belitung timur dan direktorat kesehatan angkatan darat rspa gatot subroto nomor iv atas nama khairul efendi, s.e., tertanggal april bukti fotokopianggal april bukti fotokopi surat ketua komisi pemilihan umum pusat kepada ketua komisi pemilihan umum provinsi kepulauan bangka belitung nomor kpu iv perihal rekomendasi pemeriksaan kesehatan, tertanggal april bukti fotokopi surat ketua ikatan dokter indonesia idi) cabang bangka barat nomor idi cab babak lll perihal rekomendasi rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, tertanggal maretunjukan rspa gatot subroto jakarta sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten bangka barat tahun tertanggal maret bukti fotokopi perjanjian kerjasama antara komisi pemilihan umum kabupaten bangka barat dengan rspa gatot subroto diokesan nomor pts kpu babak iv dan nomor pks iv tentang pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka barat tahun tanggal april bukti fotokopi surat ikatan dokter indonesia idi) cabang pangkal pinang nomor iv perihal pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tertanggal april bukti fotokopi perjanjian kerjasama antara komisi pemilihan umum kabupaten bangka selatan dengan ikatan dokter indonesia cabang pangkalpinang nomor pts kpu bs tentang penunjukan ikatan dokter indonesia cabang pangkalpinang untuk membentuk tim pemeriksa khusus kesehatan jasmani dan rohani calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bangka selatan tahun tertanggal april bukti fotokopi surat ikatan dokter indonesia idi) cabang pangkalpinang nomor perihal rekomendasi rumah sakit untuk general check pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tengah, tertanggal maret bukti fotokopi perjanjian kerjasama nomor spk v tentang surat perjanjian kerjasama antara komisi pemilihan umum kabupaten bangka tengah dengan ikatan dokter indonesia cabang pangkalpinang dalam pemeriksaan kesehatan general check bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tengah tahun rumah sakit umum daerah depati hamzah pangkalpinang, tertanggal mei menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, mahkamah telah memerintahkan dokter rumah sakit pusat angkatan darat rspa) jakarta untuk hadir memberikan keterangan pada persidangan tanggal agustus yang pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut. saksi herman arif setiyadi bahwa saksi adalah dokter mata sekaligus kepala departemen mata rspa gatot subroto, bahwa pemeriksaan kesehatan pasangan calon atas perintah kepala rspa gatot subroto berdasarkan perjanjian kerjasama dengan kpud belitung timur, bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuat setelah adanya surat penunjukkan dari kpud yang diterbitkan pada maret bahwa saksi memeriksa mata khairul effendi dengan berpedoman pada buku panduan dimana jika lapang pandangnya kurang atau lebih kecil dari derajat dinyatakan tidak memenuhi syarat sehat jasmani, bahwa angka derajat dalam pedoman tersebut mengacu pada keputusan ikatan dokter indonesia idi) ketika pemeriksaan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres lalu. bahwa pedoman yang digunakan tersebut sama halnya dengan yang digunakan dalam pemeriksaan kesehatan mata pasangan calon presiden dan wakil presiden: bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, khairul effendi memiliki lapang pandangan yang kecil derajat sampai derajat yang tidak masuk kriteria untuk diluluskan: menimbang bahwa terhadap permohonanbelitung timbahwa benar pemohon khairul efendi dan irwandi) adalah pasangan calon yang mendaftarkan diri dalam pemilukada kabupaten belitung timur bukti pt proses penetapan pasangan calon sebagai berikut: kpu belitung timur melakukan penelitian berkas pencalonan sesuai jadwal tahapan yaitu tanggal maret bukti pt setelah selesai melakukan penelitian, kpu belitung timur menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi berkas calon pasangan dalam rapat plant terbuka kantor kpu yang dihadiri oleh anggota kpu, sekretariat, bawaslu kada belum, para pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, ketua dprd belum, wartawan, masyarakat, unsur musica dan pihak keamanan: diumumkan oleh kpu berkas pencalonan yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat dalam rapat pleno terbuka dan diserahkan berkas masing masing pasangan calon dan kepada bawaslu sebagai tembusan, dibacakan oleh kpu melalui anggota pokja pencalonan yaitu ketua idi belitung dokumen hasil tes pemeriksaan kesehatan dari yang diterima dalam keadaan tersegel dari rspa dan dibuka langsung dengan disaksikan oleh undangan yang hadir, sebelum membacakan dokumen hasil tes pemeriksaan kesehatan dari tim dokter pemeriksa, dijelaskan oleh ketua idi belitung definisi sehat jasmani dan rohani dari segi kedokteran. dibacakan pertama kali dokumen tes pemeriksaan kesehatan atas nama khairul efendi, diinterupsi oleh salah satu bakal calon bupati agar pembacaan uraian hasil pemeriksaan tidak dibacakan secara lengkap tetapi cukup dibacakan kesimpulan saja memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat , dibacakan dokumen hasil tes pemeriksaan kesehatan semua bakal calon dengan menyebutkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat , dibacakan terakhir kali oleh anggota pokja pencalonan dokumen hasil test pemeriksaan kesehatan dari rspa atas nama khairul efendi tidak memenuhi syarat sehat jasmani ketua kpu belitung timur terharu dan meneteskan air mata serta suasana rapat pleno menjadi hening sejenak dan beberapa wartawan mengabaikan dan memfoto dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dihadapan ketua kpu: dijelaskan oleh ketua kpu belitung timur, saudara guid cardi, ip. bahwa surat hasil test pemeriksaan kesehatan bersifat final sesuai peraturan kpu nomor tahun dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan dirumah sakit lain sebagai pembanding yang ditunjuk kpu, dijelaskan oleh ketua kpu belitung timur bahwa parpol pengusung dapat mengganti pasangan calon yang tidak memenuhi syarat administrasi dalam masa perbaikan (satu) minggu, diminta oleh ketua kpu belitung timur bahwa hasil verifikasi berkas tahap (satu) sebagaimana tertulis dalam laporan hasil verifikasi agar dilengkapi dan diperbaiki dalam waktu (satu minggu: pasangan bakal calon menyerahkan berkas hasil perbaikan sesuai jadwal tahapan, yaitu april kpu belitung timur melakukan penelitian ulang berkas kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, jadwal april mei kpu belitung timur menyampaikan surat pemberitahuan kepada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai calon pasangan bupati dan wakil bupati dan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi syarat jadwal mei bukti pt kpu belitung timur mengumumkan media masa cetak local pos belitung) calon peserta pemilu kada yang memenuhi syarat. mei kpu belitung timur melakukan rapat pleno terbuka penetapan nomor urut dan pengumuman (lima) pasangan calon kepala daerah dan cacat hukum atau melanggar hukum karena tidak mengikutsertakan pemohon sebagai salah satu pasangan calon sesuai dengan perintah dari putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo, bahwa hak pemohon sebagai pasangan calon diperoleh secara sah berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara palembang tertanggal juni yang salah satu amar putusannya memerintahkan memohon menerbitkan surat keputusan baru yang memasukkan pemohon sebagai calon dalam pemilukada kabupaten belitung timur, bahwa memohon secara sengaja dan dengan sadar telah mengabaikan putusan pengadilan tata usaha negara palembang dengan menggelar pemungutan suara tanggal juli tanpa mencantumkan pemohon dalam surat suara, bahwa berdasarkan fakta hukum atas telah terang benderang bahwa pemilukada belitung timur cacat hukum atau melanggar hukum sehingga sudah seharusnya dibatalkan hasilnya: bahwa memohon selama proses pemilukada belitung timur telah bertindakindikasi itu terlihat dari fakta yang pemohon dapatkan, yaitu ucapan yang pernah dilontarkan ketua komisi pemilihan umum belitung timur, guid cardi, s.ip, sebagaimana dituturkan saksi nurul @ori,. bisa puskesmas manggar, bisa juga rspa. ucapan tersebut menunjukkan bahwa ketua komisi pemilihan umum belitung timur, guid cardi, berkeinginan dipilih sebagai calon wakil bupati oleh pemohon khairul efendi. tidak diloloskannya pemohon khairul efendi sebagai calon bupati patut diduga terkait, salah satunya, dengan tidak wakil kepala daerah sebagai peserta pemilu kada belitung timur mei bukti pt kpu belitung timur tidak menetapkan pemohon sebagai calon pasangan karena permohonan tidak memenuhi syarat administrasi, yaitu alat bukti dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter rspa jakarta tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan sesuai peraturan kpu nomor tahun bersifat final bukti pt permohonan melalui gabungan partai politik pengusung melaporkan bawaslu kada belitung bahwa kpu melakukan pelanggaran tahapan pemilu kada. atas laporan yang masuk bawaslu kada belum segera mempelajari dan memproses laporan dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dengan memanggil pihak kpu untuk minta keterangan serta pemanggilan terhadap ketua idi belitung untuk diklarifikasi. pihak bawaslu melakukan kajian masalah dan melakukan rapat piano anggota dengan kesimpulan bahwa panwaslukada tidak menemukan adanya peraturan perundang undangan yang tidak dilaksanakan oleh kpu belitung timur sehingga rapat plant anggota bawaslu kada berkesimpulan bahwa laporan pengaduan pemohon adalah merupakan sengketa pemilukada, kemudian diperkuat oleh surat dari kpu pusat yang disampaikan oleh kpu belitung timur. tindak lanjut yang dilakukan oleh bawaslu kada sesuai aturan penyelesaian sengketa pemilukada adalah memanggil pihak pemohon dan memohon untuk dilakukan musyawarah mufakat dan pars pihak dapat menerima hasil kesepakatan, namun pihak pemohon akan melakukan upaya hukum mahkamah konstitusi dengan melakukan uji materhuruf (e) sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. hasil upaya hukum tentang uji materi undang undang panwaslukada belitung timur belum mengetahui hasil akhir keputusan dari mahkamah konstitusi bukti pt sementara uji materi undang undang masih berproses, pemohon mengajukan gugatan ptun palembang, setelah adanya putusan ptun tahapan pemilu kada tetap berjalan karena putusan ptun dilakukan upaya banding oleh kpu sehingga bawaslu kada belum bersikap bahwa putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan bawaslu kada belum tetap menghormati upaya hukum para pihak bukti pt menanggapi point gugatan tersebut pemohon, pemohon telah melaporkan bawaslu kada tanggal juli perihal: pengaduan dan tuntutan bahwa kpu belitung timur tidak melaksanakan putusan ptun. bawaslu melakukan kajian laporan dan rapat pleno anggota bawaslu tidak menemukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam undang undang pemilu kada dan peraturan bawaslu nomor tahun tentang penanganan pelanggaran. bahwa pelanggaran pemilu kada dikategorikan pidana, administrasi, sengketa pemilu kada, dan pelanggaran kode etik bukti pt bahwa benar tanggal juli telah dipu belitung timur bukti pt terkait dengan pengaturan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan rspa jakarta (menanggapi gugatan angka gugatan), hal ini sudah termasuk dalam uraian angka atas, menggapai angka bawaslu tidak memperoleh surat dari ketua ptun palembang tapi menerima dari surat surat pengaduan pemohon sebagai lampiran dan dari kpu belitung timur sebagai berkas laporannya juga, menanggapi angka bawaslu mengetahui adanya kegiatan tersebutelitung timurbbertanggal julmenimbang bahwa oleh karena memohon juga mengajukan eksepsi mengenai status kuasa hukum dan kedudukan hukum (legal standing) pemohon prinsipal maka mahkamah akan memberikan penilaiannya secara mendalam dalam bagian pendapat mahkamahadalahelitung timur ditetapkan oleh memohon pada hari jumat, juli, sehingga batas akhir waktu pengajuan permohonan mahkamah adalah hari rabu, juli yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal diterbitkannya berita acara rekapitulasi pada jumat, juli karena hariemohon diterima kepaniteraan mahkamah pada hari rabunya memohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: objek permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah: permohonan pemohon tidak jelas, kabur (obscura libel), dan membingungkan, kuasa hukum pemohon bukanlah advokat sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standinghasil penghitungan suara pemilukada kabupaten belitung timur sebagaimana termuat dalam polita dan petit pemohon, jawaban memohon, keterangan dokter rumah sakit pusat angkatan darat rspa), dan keterangan panwaslukada kabupaten belitung timur, serta bukti bukti surat yang diajukan oleh para pihak maka mahkamah akan mempertimbangkan secara runut bawah ini, menimbang bahwa memohon dalam jawabannya membantah dalil dalil pokok permohonan pemohon serta mengajukan (empat) macam eksepsi, yaitu terkait dengan: kompetensi absolut mahkamah, permohonan pemohon kabur (obscura libel), status advokat dari kuasa hukum pemohon, dan kedudukan hukum (legal standing) pemohon: eksepsi tentang kompetensi absolut bahwa memohon telah membantah dalil hukum permohonan pemohon yang menyatakan bahwahadap eksepsi tersebuteksepsi tentang obscura libel bahwa memohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas, kabur, dan membingungkanstatus advokat dari kuasa hukum pemohon bahwa memohon mempertanyakan status kuasa hukum pemohon prinsipal atas nama reply harun yang sering berubah menjadi konsultan hukum tata negara, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, memohon mengajukan eksepsi terhadap status advokat dari kuasa hukum pemohon guo: bahwa terhadap eksepsi memohon atas, mahkamah menilai bahwa sebagaimana telah menjadi ketentuan dalam praktik berbicara selama ini mahkamah yang dinyatakan dalamdari pemohon prinsipal tidaklah harus seorang advokat sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, bahwa ketentuan demikian dimaksudkan untuk membuka kesempatan dan pintu keadilan yang seluas luasnya bagi para pencari keadilan (justice seekers) mahkamah tanpa harus dibatasi dengan hal hal yang mungkin saja tidak dapat mereka penuhi. selain itu, pihak pihak yang berperkara dalam persidangan mahkamah tidaklah selalu mengadili mengenai kepentingan orang seorang, melainkan juga keputusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau institusi yang berwenang sehingga dapat saja unit hukum khusus yang berada dalamnya ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum mewakili lembaga atau institusinya tersebut, bahkan dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan umum mahkamah, para jaksa pengacara negara jpn) pernah bertindak menjadi kuasa hukum dari komisi pemilihan umum selaku pihak memohon (vide putusan mahkamah dalam perkara nomor php.b vii bertanggal agustus namun demikian, kuasa hukum yang dimaksud oleh mahkamah tentunya adalah mereka yang setidaknya memiliki kualifikasi cakap dan memahami sedikit banyak mengenai tata cara bersidang serta hukum acara yang berlaku mahkamah konstitusi. lagipula dalam permohonan guo, salah satu kuasa hukum pemohon yaitu maheswara prabandono adalah seorang advokat yang telah terdaftar secara resmi perhimpunan advokat indonesia perawi) dengan nomor bahwa berdasarkan penilaian hukum atas, eksepsi memohon mengenai status advokat dari kuasa hukum pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan, eksepsi tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa memohon mengajukan eksepsi terhadap kedudukan hukum pemohon dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam angka dan pmk bahwa sebelum memberikan penilaian atas eksepsi memohon mengenai kedudukan hukum pemohon, mahkamah memberikan pandangan hukum mengenai hal hal yang terkait dengan permohonan guo, sebagai berikut: bahwa dalam perkara guo, memohon telah merujuk pemeriksaan kesehatan jasmani bagi bakal pasangan calon yang mendaftar untuk menjadi peserta pemilukada kabupaten belitung timur untuk dilakukan rumah sakit pusat angkatan darat rspa) jakarta. keputusan tersebut menurut memohon diambil setelah memperoleh rekomendasi dari ikatan dokter indonesia idi) cabang belitung (vide bukti t 20a). hal serupa juga dilakukan oleh kpu kabupaten bangka barat, yang mendapatkan pilihan rekomendasi dari idi untuk beberapa rumah sakit, seperti rspa gatot subroto jakarta, pertamina jakarta, dan rst pangkal pinang (vide bukti setelah melalui berbagai pertimbangan, terutama masalah efisiensi biaya yang ternyata lebih murah bandingkan dengan rsu depati amir dan rumah sakit jiwa sungai liat, maka dibuat perjanjian kerjasama antara memohon dengan rspa jakarta. terpilihnya ketua komisi pemilihan umum belitung timur, guid cardi, sebagai calon wakil bupati pendamping pemohon khairul efendi, indikasi lainnya terlihat dari prosedur pemeriksaan kesehatan yang cacat hukumberdasarkan peraturan kpu tersebut, jakartaselanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, putusan pengadilan tata usaha negara palembang guo juga menegaskan hal yang samabeberapa pemilukada provinsi bangka belitung cukup dilakukan rsud setempat: argumentasi pemohon ini telah dibenarkan oleh pengadilan tata usaha negara palembang melalui putusan tanggal juni penunjukan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi pemohon karena seharusnya menurut pemohon berdasarkan peraturan kpu pemeriksaan kesehatan dilakukan rumah sakit umum daerah, bahwa berdasarkan hasil penilaian kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten belitung timur tahun dengan nomor iv bertanggal april yang ditandatangani oleh kepala rspa gatot subroto diokesan, dr. chairman hasbullah, mars, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat" sebagai calon bupati belitung timur karena ditemukan disabilitas berupa lapang pandang penglihatan kedua matanya yang sangat sempit, yaitu (enam derajat). hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan hukum mengenai berwenang tidaknya suatu rumah sakit yang mengeluarkan surat berisi kesimpulan berdasarkan rapat pleno tim penilai dengan menyatakan bahwa bakal calon bupati tidak memenuhi syarat sehat jasmani. terlebih lagi dalam perkara guo, pedoman untuk pemeriksaan kesehatan tersebut adalahbagaimana dalam lampiran peraturan kpu nomor tahun bertanggal april (vide bukti sementara pemeriksaan kesehatan diperuntupemohon guo yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati pada kenyataannya adalah masih menjabat sebagai bupati kabupaten belitung yang tidak memiliki permasalahan kesehatan serius. oleh karena itu, tidak terpenuhinya syarat kesehatan tersebut seyogianya juga akan memengaruhi status persyaratan jabatan dari yang bersangkutan, sebab dalam .adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter:dan.asepanjang mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan hukum: pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon dalam perkarasepanjang mengenai kedudukan hukum pemohon, menolak eksepsi memohonhari jumat tanggal tiga belas bulan agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh hakim konstitusndikasi lain tidak sentralnya memohon adalah dengan mengulur ulur waktu pemeriksaan atas gugatan pemohon pengadilan tata usaha negara palembang dengan niat yang jelas jelas tidak baik, pemeriksaan perkara pengadilan tata usaha negara palembang hingga dibacakannya putusan pada tanggal juni berlangsung selama enam kali. pada sidang pertama tanggal mei memohon atau kuasa hukumnya tidak datang. berdasarkan hukum acara pengadilan tata usaha negara, pengadilan harus memanggil komisi pemilihan umum belitung timur selama jangka waktu enam hari. pada sidang kelima tanggal juni kembali komisi pemilihan umum belitung timur tidak datang sehingga putusan yang seharusnya sudah siap dibacakan pada tanggal juni terpaksa diundur hingga juni untuk memanggil tergugat selama waktu enam hari sesuai hukum acara pengadilan tata usaha negara, ketidakhadiran komisi pemilihan umum belitung timur dalam sidang sidang pengadilan tata usaha negara palembang menunjukkan bahwa memohon beritikad tidak baik dengan cara mengulur ulur waktu (buying time) penyelesaian gugatan pengadilan tata usaha negara palembang. sembari mengulur ulur waktu, komisi pemilihan umum belitung timur terus menjalankan tahapan pemilukada maksudnya tidak lain agar ketika putusan dibacakan, pemohon tetap tidak dapat menjadi calon. padahal, komisi pemilihan umum belitung timur tidak harus datang sendiri palembang, melainkan cukup diwakili oleh kuasa hukumnya. faktanya, memang komisi pemilihan umum belitung timur diwakili kuasa hukum ketika datang bersidang pengadilan tata usaha negara palembang sehingga tidak ada alasan untuk tidak menghadiri sidang, atas itikad tidak baik komisi pemilihan umum belitung timur sudah dapat diduga sebelumnya karena terus melanjutkan tahapan pemilukadanya, padahal pemohon telah mengajukan surat permohonan penundaan objek sengketa tata usaha negara yang dijawab melalui surat yang ditandatangani ketua pengadilan tata usaha negara palembang yang intinya meminta para pihak dan pihak pihak lain yang terkait menghormati proses hukum yang sedang berlangsung yang maksudnya merupakan imbauan hukum dari ketua pengadilan tata usaha negara palembang supaya memohon menunda terlebih dahulu tahapan pemilukada yang sedang berlangsung kabupateyang diajukan oleh: i1. nama ir. zainuddin book, m.m.: alamat desa elle kecamatan parole kabupaten buru selatan provinsi maluku: nama yohanes lesnussa, s.e.: alamat desa seksual kecamatan seksual kabupaten buru selatan provinsi malukberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november memberi kuasa kepada fahmi achmad, s.h., hum., ahmad yulianto, s.h., imam asmara hakim, s.h., agus prison, s.h., zainal candi, s.h., dan rully faizal, s.h., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum fahmi achmad rekan yang berkedudukan jalan gresik nomor adukan surabayburu selatan, berkedudukan jalan dermaga, desa labuan parole, kabupaten buru selatan, provinsi maluku: berdasarkan surat kuasa khusus ketua komisi pemilihan umum kabupaten buru selatan bertanggal desember memberi kuasa kepada anthony datang, s.h., m.h., dan latif lahan, s.h., keduanya adalah advokat pada law office hills associates yang berkedudukan jalan tulukabessy nomor lantai gedung apotik idola marika kota ambon yang dalam perkara guo memilih alamat jalan mesjid abidin kompleks imigrasi nomor pondok bambuoo. oon memohon, i1. nama drs. antonius lesnussa, m.m.: tempat tanggal lahir merauke, agustus agama kristen: pekerjaan pegawai negeri sipil: kewarganegaraan indonesia, alamat jalan nangka nomor rt rw. desa kelurahan manokwari barat kecamatan manokwari barat kabupaten manokwari, nama drs. hadji ali, tempat tanggal lahir nalbessy, desember agama islam: pekerjaan karyawan bumn: kewarganegaraan indonesia, alamat perum jipang permai blok nomor rt rw kelurahan karunrung kecamatan rappacini kota makasenny kailimang, s.h., m.h., samsudin awan, s.h., said damanik, s.h., m.h., benny sri handayani, s.h., petrus bala pattaya. s.h., digit sukarno, s.h., drs. utomo karim s.h., andri sudarso, s.h., m.h., yanti nurdin, s.h., m.h., m.m., army mbalembout, rachmat basuki, s.h., dan bastian noor pribad, rasa said pihak terkait nama top sudarso souls, s.h. m.t.: agama islam: pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat lorong ganda air kuning nomor desa baru merah kecamatan harimau kota ambon, nama ayub selaku, s.h.: agama kristen protestan, pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat desa elle kecamatan paroleaniel nirahua, s.h., tahu latar, s.h., dan benny tasidjawa, s.h., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum nirahua, s.h., m.t., latar, s.h., yang beralamat jalan rijal nomor kelurahan mantel kecamatan harimau kota ambobertanggal desember mahkamah dalam kamarnya menyatakan: mengadili, menyatakan: dalam eksepsi: menolak eksepsi pihak terkait ii: sebelum menjatuhkan putusan akhir,ilihan umum putaran keenang pertama dan pemenang kedumasing masing bertanggal november memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten buruburu selatan tps tps sebagai berikut: tps desa wartawan kecamatan sesama: tps dan tps desa relasi kecamatan ambalan: tps tps dan tps desa lara kecamatan ambalan, tps dan tps desa lima kecamatan ambalan: tps desa tumor kecamatan ambalan, tps dan tps desa masawoy kecamatan ambalan, tps dan tps desa kampung baru kecamatan ambalanmaluku, dan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten burudesuru selatan tps sebagaimana berkas laporan memohon tentangyang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari menimbang bahwa terhadap pemungutan suara ulang tps tersebut, memohon telah menerbitkan keputusan nomor tahun tentang perolehan suara pasangan calonadalah sebagai berikut: nurani ir. drs. mahmud platina zainuddin drs. abdul top wakil, basis sudarso antonius s.h., false, book, melissa souls tps lesnussa, dan sos dan mm., dan dan sh. mt. dan alexander yohanes drs. hadir immanuel leopold drs. dan ayub tesla did seleb ali satu, lembata lesnussa ton cle ky, limau s.h. sos s.e. (|opsi relasi (apsis relasi 8o| 8g| lara a0| sil lara a2| tps era sll lumi m8| opsi masawoy| masawoy sil lima tps lima ikmungsau kampung baru kamungbau kampung baru opsi satwa ' '. jumlah perolehan suara dalam pemungutan suara dari masing masing pasangan calon tps menimbang bahwa memohon menerbitkan keputusmodel db kwk kpu) danlampiran model db1 kwk kpu) dengan perolehan hasil penghitungan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: nama perolehan suara untuk pasangan calon kepala daerah pasangan dan wakil kepala daerah calon kepala kec jumlah daerah dan ala kec. kec. kec. kec. akhir wakil kepala seksual parole sesama ambalan daerah madan drs. antonius lesnussa, dan drs. hadji ali mahmud wakil, s.h., dan immanuel sesuatu, nurani platina false, sos dan alexander leopold lembata, sos ir. zainuddin book, mm., dan yohanes lesnussa, s.e. drs. abdul basis melissa, dan drs. didn limau top sudarso souls, s.h., mt., dan ayub selaku, s.h. menimbang bahwa untuk menguatkan dasar keputusannya tersebut, memohon melampirkan bukti sampai dengan bukti yaitutumoriiisalamrelaswartawan kecamatan warsawa model kwk.kpu): i3 5j menimbang bahwa terhadap keputusan memohon tersebut, para pihak tidak ada yang mengajukan keberatan. oleh karena para pihak tidak ada yang mengajukan keberatan, maka untuk menjamin kepastian hukum yang adil, mahkamah akan menetapkan perolehan suara dari masing masing pasangan calon sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten buru selatyang kamarnya sebagaimana tersebut bawah inuru selatan tahun yaitu: pasangan calon nomor urut atas nama drs. antonius lesnussa, m.m. dan drs. hadji ali memperoleh suara sebanyak (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) suara: pasangan calon nomor urut atas nama mahmud wakil, s.h., m.m. dan manuel sesuatu, memperoleh suara sebanyak (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua) suara: pasangan calon nomor urut atas nama nurani platina false, sos. dan alexander leopold lesbatte, sos. memperoleh suara sebanyak (tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, pasangan calon nomor urut atas nama ir. zainuddin book, m.m. dan yohanes lesnussa, s.e. memperoleh suara sebanyak (enam ribu dua ratus lima puluh enam) suara, pasangan calon nomor urut atas nama drs. abdul basis melissa, dan drs. didn limau memperoleh suara sebanyak (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) suara: pasangan calon nomor urut atas nama top sudarso soulissa, s.h., m.t. dan ayub selaku, s.h., memperoleh suara sebanyak (delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) suara: memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten burumemohon kuasanya, pihak terkait kuasanyamuhammad sulaiman hid, ketua umum pengurus kamar dagang dan industri kadin), beralamat menara kadin lantai jalan hr. rasa said kavling kuningan jakarta selatan: sebagai .i.voodoo www maan. pemohon erwin aksa, ketua umum badan pengurus pusat himpunan pengusaha muda indonesia bpp hipmi), beralamat jalan raya pasar minggu nomor jakarta selatan sebagai .i.ooooooo www maan pemohon il: sabrina fahmi idris, ketua umum ikatan wanita pengusaha indonesia mwapi), beralamat jalan kalipasir nomor cikini, jakarta pusat sebagai .i.voodoo wanna pemohon ill: pt. lili panda, yang diwakili oleh haryadi sukadana selaku presiden direktur, beralamat hotel sahid jaya jakarta, jalan jenderal sudirman kav. jakarta pusat sebagai .i.ooooooro wc www nana pemohon iv: pt. apac central centered, tbk, yang diwakili oleh benny sutrisno selaku presiden direktur, beralamat graha bip, lantai jalan jenderal gatot subroto kavling jakarta selatan sebagai .i.ooooooo w w woman pemohon pt. kreasi tiga pilar, yang diwakili oleh ferry latief selaku presiden direktur direktur utama), beralamat jalan hang lebih iii nomor jakarta selatan: sebagai .oooooooo ww# wanna pemohon vi: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober november desember dan januari memberikan kuasa kepada john pieter nazar, s.h., m.h., bambang widjojanto, s.h., m.h. abdul ticker hajar, s.h., m.h. dan, iskandar sonhadji, s.h. tergabung dalam tim advokasi tanggung jawab sosial lingkungan tim advokasi tsl) berdomisili hukum kantor kamar dagang industri indonesia kadin), menara kadin lantai jalan hr. rasa said kavling kuningan jakarta selatan. selanjutnya disebut .i.ooooooooo women,saksi dan ahli dari para pemohon, membaca kesimpulan dariberkelanjutan (sustainable) dan sekaligus berkurangnya kesempatan membangun hubungan harmonis perusahaan dengan lingkungannya. kerugian tersebut sesuai sebagaimana dimaksud huruf guo, oleh karena itu pemohon iv, pemohon dan pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon pada pengujian undang undang terhadap uud (bukti bukti dan bukti pemohon pemohon ii, dan pemohon iii, adalah mewakili kepentingan anggotanya yang mayoritas pengusaha pengurus perseroan terbatas, dan pemohon iv, pemohon dan pemohon adalah badan hukum perseroan terbatas. badan hukum menurut teori organ yang dikembangkan oleh von guerre tidak dianggap sebagai hal yang abstrak, fiktif dan tidak nyata. badan hukum adalah suatu kenyataan yang tidak berbeda dengan manusia serta mempunyai organ untuk menyatakan kehendaknya, seperti antara lain: rapat anggota, pengurus ataupun pengawas yanggelola perusahaan yang dilakukan dan atau diwakili oleh pengurus sesuai ketentuan yang tersebut dalam anggaran dasardengan demikian pemohon dan pemohon dapat diskualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian undang undang terhadap uud sebagaimana dimaksud huruf dan huruf guo, para pemohon yang merupakan pelaku langsung dalam dunia usaha adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya dan penjelasan undang undang nomor tahu1 kewajiban tsl csr sebagaimana diatur dalam guo tersebut atas akan menambah biaya produksi dan potensial mengurangi daya saing perusahaan. tersebut juga menyebabkan para pemohon potensial kehilangan dirugikan karena tidak dapat menjalankan perusahaan secara optimal dengan adanya kewajiban yang merugikan perusahaan. dengan demikian, pemberlakuan dan penjelasan konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, rabu, tanggal lima belas bulan aprilkil mochtar, achmad nowiki, muhammad alim, hartono, maria farida indrawi, maruarar siahaan, dan arsyad sanusi, masing masing sebagai anggota, dengan didampingi alias ngapain sebagai panitera penggantihartono maria farida indrawi ttd. ttd. maruarar siahaan arsyad sanusi pendapat berbeda (dissenting opinions) terhadap putusan mahkamah tersebut terdapat tiga hakim konstitusi berpendapat berbeda (dissenting opinions) yaitu hakim konstitusi maria farida indrawi, maruarar siahaan, dan arsyad sanusi, sebagai berikut: pengertian tentang corporate social responsibility csr) sebenarnya telah lama dikenal dan dilaksanakan dalam berbagai negara dunia, namun demikian sampai saat ini masih belum terdapat satu definisi yang diterima atau disepakati. oleh karena itu, tidaklah merupakan suatu kejanggalan apabila pemahaman tentang csr yang berlaku indonesia menimbulkan juga permasalahan dalam pelaksanaannya. ada beberapa pihak yang memahami dan menerjemahkan csr dengan istilah tanggung jawab sosial, akan tetapi tidak sedikit yang memahami dan menerjemahkan scr dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl), hal ini terlihat dari perumusan yang berbeda dalam beberapa undang undang, seperti istilah tanggung jawab sosial perusahaan dalam undang undang nomor tahun tentang penanaman modal atau istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl) dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. menurut world business council for sustainable development, corporate social responsibility csr)tempatan dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. selama ini, pemahaman tentang csr yang dianut secara universal oleh negara negara dunia adalah partisipasi sukarela dari perusahaan dalam rangka turut serta memberi manfaat sosial, ekonomis dan lingkungan (triple bottom line) kepada masyarakat, yang biasanya dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kualitas lingkungan dan hal hal lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. menurut para ahli, dalam pelaksanaan csr selama ini haruslah memenuhi hukum yang berlaku, sehingga dapat saja csr diatur dalam suatu peraturan akan tetapi sifatnya harus sukarela (voluntary). pengaturan csr menjadi suatu kewajibantiap daerah berbeda beda. dalam kenyataannya csr indonesia telah berlangsung lama dan bersifat sukarela, karena merupakan tradisi dimana tagging jawab sosial merupakan tanggung jawab semua unsur masyarakat, sektor swasta dan pemerintah. csr merupakan kegiatan komplementer dan bukan menggantikan kewajiban pemerintah. motivasi dari suatu perusahaan yang mendorong untuk mempunyai kepedulian terhadap keadilan dan kemudian terlibat dalam kegiatan melaksanakan csr adalah adanya instrumental motives, relational motives, dan morality based motives. instrumental motives didorong oleh kepentingan pribadi (self interest), relational motives diarahkan oleh kepedulian akan status dan pengakuan atas keberadaannya dalam suatu kelompok, dan morality motives didorong oleh perilaku etis serta kesejahteraan dari kelompok yang lebih besar hingga mencakup kesejahteraan dunia.( cropanzano, byrne, bobocel and rupa, dalam konsep tanggung jawab sosial menurut iso ditetapkan adanya (tujuh) prinsip tanggung jawab sosial yang merupakan perilaku yang berdasarkan standar, panduan atau peraturan berperilaku yang dikenal sebagai bermoral dan benar, khususnya pada konteks situasi tertentu. ketujuh prinsip tersebut adalah: akuntabilitas: organisasi sebaiknya akuntabel akan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. transparansi: organisasi sebaiknya transparan akan keputusan dan aktivitasnya yang berdampak terhadap pihak lain. perilaku etis: organisasi sebaiknya berperilaku etis sepanjang waktu. stakeholder: organisasi sebaiknya menghargai dan mempertimbangkan kepentingan stakeholdernya. peraturan hukum: organisasi sebaiknya menghormati hukum yang berlaku. norma internasional: organisasi sebaiknya menghormati norma internasional yang relevan, bila norma ini lebih mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dan hak asasi manusia: organisasi sebaiknya memahami pentingnya dan universally hak asasi manusia. berdasarkan rumusan ketujuh prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial sangat erat kaitannya dengan masalah etis, moral, dan kepatutan, sehingga bersifat voluntary, seperti tertulis dengan istilah "sebaiknya dalam setiap prinsip atas. apabila pendapat pendapat tersebut atas dikaitkan dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, khususnya angka dan maka terdapat suatu permasalahan yang perlu dikaji dari segi konstitusionalitasnya terhadap ketentuan dalam dan uud dalam angka dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dirumuskan sebagai berikut: angkpenjelasan menyatakan bahwa,sedangkan penjelasan menyatakan bahwa, ketentuan dalam dan atas tidak sesuai dengan ketentuan dalam angka oleh karena dalam angka dinyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah suatu komitmen , sedangkan dalam dan dirumuskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah suatu kewajiban . dari segi makna kata, istilah "komitmen sama sekali tidak mengindikasikan suatu kewajiban yang diharuskan oleh negara. suatu "komitmen selalu berasal dari diri yang akan melakukan, dan bukan berasal dari luar diri yang akan melakukannya, sehingga apabila "komitmen tersebut kemudian ditetapkan sebagai suatu "kewajiban maka hal tersebut bukan lagi berasal dari diri yang akan melakukan (yang bersifat sukarela), namun berasal dari luar diri yang melakukan (yang bersifat memaksa). pada dasarnya setiap ketentuan dalam ketentuan umum) suatu peraturan perundang undangan merupakan definisi atau pengertian umum (begripsbepalingen) yang menjadi acuan bagi pengaturan dalam selanjutnya, sehingga ketentuan yang telah diletakkan dalam ketentuan umum tidak boleh diberikan pengertian (makna) yang berbeda dalam peraturan perundang undangan selanjutnya. adanya perumusan tentang "pengertian yang berbeda antara angka dan dan serta penjelasannya merupakan suatu perumusan yang tidak sinkron (contradiction terminus), sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. dengan demikian ketentuan ini tidak sejalan dengan rumusanketentuan dalam yang menyatakan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan , adalah rumusan yang tidak pasti (masih umum) dan tidak menunjuk pada peraturan perundang undangan yang dimaksud, sehingga pengenaan sanksi tersebut dapat dilaksanakan secara membabi buta. ketentuan dalam ini juga dapat menjadi tidak terbatas, karena dalam penjelasan nya dirumuskan bahwa ". banyak pihak menganggap bahwa perumusan suatu ketentuan dalam undang undang dengan melakukan pengakuan terhadap peraturan perundang undangan yang terkait merupakan suatu solusi yang tepat dalam implementasinya, namun demikian apakah peraturan perundang undangan yang terkait juga mengatur subyek norma (address) yang sama serta mengatur suatu perilaku yang sama, serta sanksi hukum yang sama, sehingga implementasinya dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang terkait (misalnya undang undang yang bersifat sektoral) tersebut? pengakuan tersebut dapat diberikan contoh sebagai berikut: pengakuan dari undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, yang menyatakan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam undang undang (sektoral), misalnya undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan. dalam undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan terutama ketentuan dalam sampai dengan. ketentuan tentang kewajiban atau larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang dirumuskan dalam sampai dengan misalnya undang undang guo yang menetapkan bahwa, setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun. dalam pengaturan selanjutnya tidak jelas apa sanksi terhadap pelanggarannya, oleh karena ketentuan pidana yang dirumuskan dalam sampai dengan tidak menunjuk pada pelanggaran terhadap yang dirumuskan dalam sampai dengan pengakuan dari undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam undang undang (sektoral), misalnya dan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi yang menetapkan sebagai berikut: menetapkan,, sedangkan dalam penjelasannya dirumuskan bahwa,dan menetapkan, setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sam. (enam puluh miliar rupiah) . pengakuan dari undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dihubungkan dengan dan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal yang menetapkan sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang penanaman modal menetapkan,. menetapkan bahwa:iga contoh pengakuan dari undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas apabila dihubungkan dengan sampai dengan dan sampai dengan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan, dan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, serta dan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal, maka terlihat adanya subyek norma, (address), perilaku yang wajib atau dilarang dilakukan, serta sanksi hukum yang berbeda. perbedaan tersebut dapat terlihat sebagai berikut: sampai dengan yang (yang tidak mengatur tentang perseroan terbatas) dapat dikenakan sanksi pidana yang dirumuskan dalam sampai dengan namun demikian semua perilaku dan sanksi yang dikenakan tidak ada yang berhubungan (mengatur) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas subyek normalnya adalah perseroan terbatas, yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan tsl, dan saksinya mengacu pada peraturan perundang undangan terkait, sehingga belum jelas saksinya, sedangkan dalam dan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, mengatur tentang badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana dan kewajiban dalam kegiatan usaha hulu, serta saksinya diberikan terhadap seseorang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama, jadi ketentuan tersebut tidak ada kaitannya dengan perseroan terbatas dan pelaksanaan tsl, ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas jika dihubungkan dengan dan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal, maka subyek normalnya adalah badan usaha atau perorangan sebagai penanam modal, dengan kewajiban untuk, dan saksinya adalah sanksi administratif serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. berdasarkan contoh atas terlihat bahwa ketentuan dalam angka dan dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas tidak dapat memenuhi kepastian hukum, yang merupakan salah satu tuntutan dari negara yang berdasarkan hukum yang dirumuskan dalam uud dan bertentangan dengan uud selain itu, perumusan sanksi dalam dan penjelasannya menyalahi tata cara yang lazim dilakukan dalam perumusan sanksi dalam suatu peraturan perundang undangan, oleh karena perumusan sanksi dalam peraturan perundang undangan harus menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perumusannya harus jelas, cermat, dan tegas, tentang subyek norma, perilaku apa yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan apa sanksi yang harus diterapkan terhadap pelanggarannya. selain itu, penerapan suatu sanksi pidana sangatlah berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. selanjutnya apabila ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dikaitkan dengan ketentuan dalam uud yang menyatakan, perekonomian nasional, khususnya frasa efisiensi berkeadilan , kami berpendapat bahwa frasa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan frasa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan . hal ini diajukan oleh karena kata berkeadilan tidak dapat diterapkan jika hanya terdapat satu pihak saja, kata berkeadilan haruslah dimaknai adanya lebih dari satu pihak yang diberikan perlakuan yang adil, sehingga efisiensi berkeadilan haruslah dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan . dalam hubungannya dengan csr atau tsl, istilah kebersamaan tersebut haruslah ada atau terjadi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sekitarnya. selain itu, prinsip kebersamaan haruslah terjadi dalam hubungan yang saling mempercayai dan setara antara pemerintah dan pengusaha, sehingga dengan demikian pelaksanaan csr atau tsl tidak tepat jika harus diwajibkan dalam suatu undang undang, apalagi dengan adanya sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggarannya. dengan adanya kewajiban dan sanksi bagi pelanggarannya dapat diartikan bahwa negara mempunyai posisi yang lebih dominan terhadap pengusaha, sehingga prinsip kebersamaan tersebut menjadi hilang. adanya keinginan para pembentuk undang undang untuk menggiatkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan terbatas, ataupun badan hukum serta pengusaha yang kegiatan usahanya bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam sebenarnya merupakan suatu upaya yang bagus untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan memupuk kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. namun demikian, pengaturannya harus dilakukan dengan cermat dan jelas, sehingga mudah diimplementasikan. undang undang guo telah merugikan atau potensial merugikan hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam dan frase efisiensi berkeadilan uud dapat dirugikan atau setidaknya potensial dirugikan: bahwa dan beserta penjelasan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas menyatakan sebagai berikut, penjelasan dan nomor tahun tentang perseroan terbatas, menyatakan antara lain sebagai berikut:":yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang terkait: berdasarkan alasan tersebut atas, kami berpendapat bahwa ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, selain bertentangan dengan ketentuan dalam angka undang undang guo, juga bertentangan dengan dan uud sehingga seharusnya mahkamah mengabulkan permohonan pemohon, dan menyatakan undang undang guo tidak mempunyai daya laku mengikat umum. panitera pengganti, ttd. alias ngapain bahwa diberlakukannya dan penjelasan undang undang guo tersebut atas telah merugikan hak konstitusional para pemohon atau setidak tidaknya, para pemohoni ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk memperlihatkan dirugikannya hak konstitusional para pemohon, karena dengan diberlakukannya dan penjelasan undang undang guo, hak konstitusional para pemohon atau kerugian yang bersifat potensial: adapun hal hal yang memperlihatkan dirugikannya hak konstitusional parakesatu, csr tsl merupakan suatu prinsip yang bersifat etis dan moral yang dinamakan oleh dan penjelasan undang undang guo sehingga menjadi bersifat kewajiban dan memiliki sanksi bagi yang tidak menjalankan dimaksud. tindakan tersebut menyebabkan indonesia menjadi satu satunya negara dunia yang memberi norma pada sifat etis dan moral pada csr tsl sehingga menjadi bersifat wajib dan harus dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya operasional korporasi dengan pemberian sanksi, kedua, tindakan tersebut atas juga menimbulkan ketidakpastian dan contradiction terminuily dengan kewajiban yang bersifat hukum (legal obligation) yang mempunyai daya memaksa: ketiga, pemberian norma pada prinsip csr tsl dengan sifat wajib, tetapi masih diwajibkan untuk menganggarkan tsl, sedangkan terhadap perusahaan perusahaan lain tidak diwajibkan untuk melakukan tsl. demikian juga terhadap perusahan perusahaan lain yang tidak tunduk pada perseroan terbatas tidak diwajibkan: keempat, angka undang undang guo menyata. , tetapi dan undang undang guo memutuskannya menjadi suatu kewajiban bagi perseroan untuk menjalankan tsl serta wajib menganggarkan dan memperhitungkannya sebagai biaya perseroan. kewajiban menganggarkan biaya tsl justru juga menimbulkan kerancuan pengertian tsl karena tsl didefinisikan seolah olah hanya kegiatan yang harus mengeluarkan biaya saja. ada begitu banyak kegiatan tsl yang tidak menimbulkan konsekuensi biaya bahkan dapat menghemat biaya, seperti: upaya penghematan energi dan air, pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan dalam lembaga keuangan mikro, dan memperlakukan karyawan dengan lebih manusiawi: kelima, csr tsl yang namakan menjadi kewajiban menciptakan atau setidaknya potensial menciptakan penyelewengan (sikap dan prilaku korupsi), tidak hanya pada birokrasi lebih jauh meluas kalangan masyarakat umum, karena tsl hanya ditafsirkan secara sempit saja, yaitu: sebagai ganti kerugian, bukan sebagai biaya untuk membangun hubungan harmonis jangka panjang antara perusahaan dengan stakeholder, keenam, csr tsl sebagai kewajiban merupakan tindakan penyeragaman dan potensial bersifat artifisial karena hanya dilihat dari perspektif pemenuhan prasyarat legal formal. hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi terutama frasa efisiensi berkeadilan", karena tsl tiap perusahaan berbeda beda tidak dapat disamaratakan, dan secara relatif yang paling memahami, apakah suatu program tsl bermanfaat bagi stakeholder adalah pelaku usaha sendiri, sehingga pemerintah tidak pada posisi melakukan tindakan penyeragaman kebijakan tsl dan bahkan menjadikannya sebagai suatu kewajiban. tsl tidak hanya sekedar dan berarti pemberian ganti kerugian, tetapi membangun hubungan harmonis perusahaan dengan lingkungannya itu dapat berwujud beragam program, seperti: membangun sekolah, rumah sakit, tempat pendidikan atau upaya lain mensejahterakan lingkungannya. itu sebabnya, besar kecilnya dan peruntukan tsl tidak dapat dibuat serupa dan ditentukan keserakahannya. dengan demikian, tsl sebagai kewajiban yang legal normative bertentangan dengan esensi efisiensi berkeadilan : ketujuh, undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas termasuk ranah yang mengatur tentang mekanisme pendirian sebuah perseroan terbatas yang dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif, tetapi secara sembarangan dan tidak jelas landasan kajian akademisnya telah mengatur tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang justru potensial akan menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif melalui adanya kewajiban penganggaran yang memberatkan pengusaha. keadaan faktual ini semakin relevan dengan adanya krisis keuangan yang kini tengah melanda dunia termasuk dalamnya indonesia sehingga kian memberikan para pemohon: kedelapan, negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawabjugdemikian, pemajuan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara substantif sesungguhnya merupakan kewajiban serta bagian dari fungsi negara. tindakan dan atau pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam guo dapat diskualifikasi sebagai penamaan tsl menjadi kewajiban dunia usaha . tindakan sedemikian dapat dimaknai sebagai privatisasi fungsi negara pada dunia usaha, kesembilan, penjelasan yang tersebut dalam yang mengatur masalah tsl csr juga dapat diskualifikasi sebagai pembuatan norma baru dari dan undang undang guo. penjelasan dimaksud memperluas guo karena perseroan tersebut tidak hanya perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga perseroan yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, seluruh uraian atas menunjukkan bahwa para pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal terbang) antara munculnya kerugian konstitusional dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji, khususnya, dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, dan karenanya para pemohon telah cukup dasar dan alasan untuk menyatakan bahwa pemohon mempunyai kepentingan hukumsebagaimana dimaksudkan dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi karena hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut dirugikan dan atau potensial dirugikan dengan berlakunya guo sebagaimana tersebut dalam undang undang atas. iv. alasan alasan permohonan bahwa tujuan pendirian pemohon dikemukakan dalam undang undang nomor tahun tentang kamar dagang dan industri kadin) menyatakan sebagai berikut:: bahwa anggaran dasar kadin telah merumuskan lebih rinci tujuan dari kadin, yaitu sebagai berikut: membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha indonesia , bahwa, tujuan pendirian pemohon seperti yang tertuang dalam anggaran dasar himpunan pengusaha muda indonesia hipmi) angka dan angka yang menyatakan antara lain: angka berperan serta dalam usaha usaha berdaya dan tepat guna, menggali, memanfaatkan sumber sumber daya alam dengan tetap mengupayakan mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta membina, mengembangkan sumber daya manusia dalam proses teknologi menuju kepada profesionalisme dan daya cipta, guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas serta ketahanan nasional: angka membentuk pengusaha nasional yang berwawasan kebangsaan, yang memiliki moral dan etika bisnis, serta mampu bersaing pasaran internasional, bahwa, tujuan pendirian pemohon iii seperti yang tertuang dalam anggaran dasar ikatan wanita pengusaha indonesia mwapi) dan yang menyatakan antara lain: membina, mengembangkan dan mendorong kerja sama usaha antar anggota, dan antara anggota dengan lembaga bisnis lainnya baik swasta, koperasi maupun pemerintah dalam kedudukan sebagai pelaku ekonomi nasional agar lebih sehat dan lebih kuat, ikut mengusahakan dan mengembangkan terciptanya iklim kerja dan usaha yang lebih baik bagi anggotanya sehingga memungkinkan anggotanya untuk ikut serta secara luas dalam pembangunan nasional, bahwa, para pemohon iv, pemohon dan pemohon adalah badan hukum perseroan terbatas melakukan usaha dalam bidang antara lain: perdagangan umum, perindustrian, properti dan pembangunan, perdagangan, jasa, kehutanan, pertambangan dan pertanian: oleh karena itu untuk mencapai tujuan organisasi dan perseroan terbatas guo tersebut para pemohon terus berupaya mendorong bagi para anggota, para pengurus dan karyawan perseroan, timbulnya kesadaran dalam menjalankan dunia usaha selalu merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial sejalan dengan merasionalisasi usahanya, yaitu antara lain, perusahaan adalah, ii. hubungan masyarakat dan kalangan bisnis seharusnya merupakan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, iii. kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. dengan tujuan agar csr tsl menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan, bahkan akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya: sisi lain, dari pihak konsumen adanya pertumbuhan keinginan untuk membeli produk berdasarkan kriteria kriteria berbasis nilai nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen masa mendatang. jika implementasi kebijakan csr adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan, maka akan tercipta suatu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (true win win situation), yaitu konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan tangan masyarakat secara langsung, bahwa dalam rangka menciptakan dan mewujudkan dunia usaha yang kondusif sebagaimana diamanatkan baik oleh undang undang nomor tahun tentang kadin maupun anggaran dasar kadin, maka dibutuhkan beberapa prasyarat penting, yaitu antara lain: adanya kepastian hukum (predictability), adanya kesempatan dan perlakuan yang sama bagi semua pelaku usaha (non diskriminatif) dan adanya iklim usaha yang efisien dan berkeadilan, bahwa rumusan tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl) dalam nomor tahun tentang perseroan terbatas yang diatur dalam ketentuan dan penjelasan undang undang guo mempunyai persoalan yang mengandung ketidakpastian dan diskriminatif. ada beberapa alasan yang dapat diajukan berkenaan dengan tersebut, yaitu sebagai berikut: kesatu, rumusan dimaksud bertentangan dengan prinsip dasar csr yang bersifat etis, moral dan voluntarily atau biasa disebut juga sebagai beyond legal compliance, kedua, tsl csr yang diskualifikasi sebagai kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, tidak hanya akan meningkatkan biaya operasional perusahaan, tetapi juga dapat diskualifikasi sebagai pemungutan ganda yang harus ditanggung perusahaan disamping pembayaran pajak: ketiga, tsl csr secara implisit telah diatur dalam peraturan perundang undangan (sektoral) yang lainnya, seperti antara lain: undang undang kehutanan, undang undang lingkungan hidup, dan undang undang sumber daya air serta undang undang tentang minyak dan gas bumi: keempat, rumusan, maksud dan tujuan tsl csr dari guo, dinilai tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan dan bahkan potensial menciptakan potensi penyalahgunaan oleh para pelaksana kewajiban, lebih lebih dengan adanya ancaman sanksi bilamana terjadi pelanggaran atas undang undang, bahwa konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diatur berbagai peraturan perundang undangan seperti telah disebutkan atas. pengaturan lagi tsl seperti tersebut dalam nomor tahun tentang perseroan terbatas pt), tidaklah tepat dan berlebihan, khususnya bagi pengusaha. biasanya mengatur hal ihwal perseroan secara umum dan mengatur mengenai, kesatu, badan hukum persekutuan modal, kedua, pendirian, anggaran dasar, pendaftaran dan pengumuman perseroan, ketiga, modal, saham, laba dan kekayaan perseroan, keempat, rencana kerja dan laporan tahunan, kelima, organ perseroan (rups, komisaris dan direktur), keenam, jenis perseroan, ketujuh, mekanisme penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan, kedelapan, pembubaran dan likuidasi. itu sebabnya tidaklah tepat dan agak berlebihan serta ada kesan dipaksakan bila perumusan tsl diatur dalam tentang perseroan terbatas, kelembagaan perekonomian yang kokoh diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembuatan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. facto, perumusan dan pengaturan tsl potensial bermasalah jika diterapkan lapangan, khususnya bilamana dikaitkan dengan undang undang otonomi daerah. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah memberikan hak otonom bagi daerah untuk mengatur perekonomian daerahnya masing masing yang dituangkan dalam peraturan daerah. pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk merumuskan sendiri ketentuan tsl sesuai kepentingannya seperti tersebut dalam pt. frasa kata kewajiban dan sanksi dalam ketentuan tsl seperti tersebut dalam potensial ditafsirkan sesuai dengan kepentingan pemerintah daerah masing masing yang pada akhirnya dapat menyebabkan pengusaha tidak mampu menjalankan tsl secara efisien berkeadilan karena justru menjadi beban dan kewajiban baru sehingga meningkatkan biaya produksi serta tidak mempunyai nilai tambah dalam jangka panjang bagi keberlangsungan perusahaan. indikasi mengenai hal tersebut dapat dilihat dari adanya draf perda yang dibuat pemerintah daerah, surat dari kementerian negara lingkungan hidup yang akan membebani perusahaan (bukti bukti p 5a, dan bukti p 5b). tindakan sedemikian juga menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi tertentu bagi sebagian korporasi: bahwa undang undang guo menyataselanjutnya dalam penjelasan undang undang perseroan terbatas dijelasktelah diperbaiki yang kedua dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal januari menguraikan hal hal sebagai berikut: para pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap danarena bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaitu: undang undang dasar (tidak adanya kepastian hukum)ndang undang dasar (bersifat diskriminatif), yangndang undang dasar (prinsip efisiensi berkeadilan),para pemohon juga memohon pada mahkamah konstitusi untuk menguji secara formil tentang eksistensi dan penjelasan undang undang nomor tahun karena keberadaan undang undang guo khususnya yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkunga, yaitu antara lain: penjelasan guo memberikan pengertian yang luas mengenai perseroan, yaitu : d. penjelasan guo atas, menyebabkan subjek dari tsl adalah semua perusahaan baik yang bergerak bidang sumber daya alam maupun tidak. rumusan penjelasan dimaksud memberikan penafsiran yang sangat ekstensif sehingga pada akhirnya, seluruh perusahaan baik yang bergerak bidang sumber daya alam maupun tidak, seperti misalnya: rumah sakit, supermarket, pemulung, industri kerajinan tangan dan lain sebagainya dapat diskualifikasi mempunyai dampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam. tindakan sedemikian menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi bagi korporasi tertentu, bahwa dalam undang undang guo dikemukak, dan dalam undang undang guo tersebut juga dikemukakan'' bahwa pada rumusan beserta penjelasan dari undang undang guo atas, ada inkonsistensi dalam pengertian antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab hukum dan bahkan telah terjadi contradiction terminus. guo menyebut terminologi tanggung jawab sosial csr) dan berpijak pada filsafat dasar utilitarianisme, namun sisi yang lain, pelanggaran atas guo dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan. itu artinya, ada sifat paksaan dalam menerapkan yang biasanya berpijak pada filsafat dasar kantianism. dengan demikian ada (dua) inkonsistensi dalam rumusan guo, yaitu: kesatu, terminologi tanggung jawab sosial sesungguhnya menunjuk pada tanggung jawab etis dan moral sehingga tidak tepat interpretasi secara sepihak menjadi legal obligation dengan pemberian sanksi, kedua, ada kerancuan fundamental berkenaan dengan filsafat dasar yang dijadikan dasar rumusan guo antara filsafat utilitarian dan kantianisme, bahwa pengertian csr tsl sesuai butir nomor tahun didefinisikan sebagaisendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. berdasarkan definisi tersebut csr tsl merupakan komitmen yang tidak terletak pada tataran praktis, karena bukan janji atau perjanjian, tetapi justru konsep moral yang abstrak yang dapat berupa asas asas atau prinsip prinsip. oleh karena itu, penamaan komitmen, konsep moral atau asas asas atau prinsip prinsip itu harus dibuat dalam bentuk ketentuan yang kongkrit. sifat csr tsl yang voluntarily perlu terus menerus tingkatkan dengan tidak mengubahnya menjadi kewajiban hukum (legal obligation). ada beberapa problema dan kelemahan dasar bilamana merumuskan csr menjadi tanggung jawab hukum, antara lain: pertama, memaknai csr sebagai kewajiban hukum dapat membuktikan, pemahaman yang dimiliki pemerintah terhadap csr tsl semata mata hanya karena peluang sumber daya finansial yang dapat segera diberikan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas regulasi yang berlaku. pemahaman csr hanya sebatas sumber daya finansial akan mereduksi makna hakiki dan fundamental dari csr itu sendiri. akibatnya aktivitas csr tsl akan menjadi kewajiban legal yang bersifat normatif dan formal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar csr, yaitu sebagai pilihan dasar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak: kedua, mengubah prinsip dasar voluntarily csr menjadi bersifat mandatory. tindakan sedemikian, apapun alasannya, akan meniadakan atau setidaknya meminimalisasi ruang dan mediumcsr akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan lingkungan sekitarnya. perkembangan aktivitas csr indonesia semakin memperlihatkan adanya sinergisnya program csr dengan beberapa tujuan pemerintah: ketiga, adanya perubahan csr sebagai tindakan yang berlandaskan tanggung jawab etik menjadi kewajiban hukum akan potensial mengarahkan program csr hanya pada formalitas untuk pemenuhan suatu kewajiban saja, keempat, indonesia menjadi satu satunya negara dunia mengatur csr sebagai kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh suatu korporasi yang prinsip dasarnya bersifat volunteer, kelima, menempatkan csr sebagai kewajiban hukum menimbulkan kerancuan dan kebingungan, karena csr itu sendiri sudah merupakan tindakan yang melebihi apa yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku (beyond legal compliance). pelaksanaan csr yang melebihi pemenuhan hukum dan peraturan, berarti memiliki batas yang tak terhingga yang tidak dapat dijangkau oleh hukum dan peraturan yang dinormatifkan menjadi kewajiban. korporasi itu sendiri yang dapat menentukan batas atas yang ingin dicapainya dan pelaksanaannya dilakukan secara sukarela, bahwa prinsip corporate social responsibility pada prinsipnya merupakan sesuatu yang beyond legal complaints , dan pada kenyataannya ketentuan mengenai tanggung jawab dari korporasi sudah diatur cukup komprehensif dalam peraturan perundang undangan sektoral terkait sesuai dengan bidangnya masing masing dengan aturan sanksi yang cukup ketat, seperti: hukuman badan maupun denda serta hukuman administratif. pengaturan mengenai corporate social responsibility seperti dirumuskan dalam dan penjelasannya dalam menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisien dan tidak berkeadilan. adapun perundangan yang mengatur tanggung jawab korporasi, yaitu antara lain sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup (bukti ketentu::dandan: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang:: dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan: rencana tata ruang, ii. pendapat masyarakat, ii. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha danyatau kegiatan tersebut.:. dan:cc.sanksi danyatau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang undang,: pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan. d, ii,sepuluh tahun dan denda paling banyak (lima ratus juta rupiah)tiga tahun dan denda paling banyak (seratus juta rupiah). dan barang enam tahun dan denda paling banyak (tiga ratus juta rupiah):: jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini: dan,undang undang nomor tahun tentang sumber daya air (bukti ketent,:,sanksi dan,: undang undang tahun tentang minyak dan gas bumi (bukti ketentuan dan:: pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada:pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah: sanksiperumusan nomor tahun danpada nomor tahun (melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi), nomor tahun mengenai tsl, dalam proses pembentukannya telah mengesampingkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik yaitu asas pendayagunaan dan kehasilgunaan. pendahuluan tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl) adalah padanan kata yang digunakan dalam nomor tahun tentang perusahaan terbatas untuk penggunaan istilah corporate social responsibility csr). csr atau tsl sebagai suatu konsep, berkembang pesat sejak hingga sebagai reaksi dan suara keprihatinan dari organisasi organisasi masyarakat sipil dan jaringan tingkat global untuk meningkatkan prilaku etis, fairness dan responsibility korporasi yang tidak hanya terbatas pada korporasi, tetapi juga pada para stakeholder dan komunitas atau masyarakat sekitar wilayah kerja dan operasinya, pada tahun ktt bumi rio janeiro brazilian menegaskan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development) sebagai hal yang wajib diperhatikan, tak hanya oleh negara, tetapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitanya makin menggurita. salah satu hasil konferensi ktt tersebut antara lain, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). pada tahun para pemimpin dunia yohannesburg telah mengajukan dan melahirkan konsep social responsibility untuk menggenapi dua paradigma pembangunan sebelumnya yaitu economic growth dan environment sustainability. ketiganya menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerapkan:undang undang nomor tahun tentang kehutanan (bukti ketentu, dalam, untuk menjamin asas keadilan,, cc. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. dan masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan:sanksidan:bahwa ketentuan dan penjelasan nomor tahun guo telah menimbulkan inkonsistensi, contradiction terminus, tumpang tindih berkeadilannya para pelaku usaha yang mempunyai korporasi yang berbentuk perseroan terbatas. oleh karena itu juga, dimaksud atas diskualifikasi dan dengan sendirinya dapat dinyatakan melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan dan uud salah satu bukti kongkrit ketidakpastian itu, pada kenyataannya ketentuan aguotelah disalah tafsirkan yaitu: dengan mendasarkan pada csr, undang undang guo, para pelaku usaha pengusaha dapat dibebani untuk membiayai kegiatan kegiatan yang tidak terkait sama sekali dengan kebutuhan wilayah daerah dimana kegiatan usaha berada dalam hal ini permintaan dana untuk peningkatan kapasitas sdm sebuah kementerian (bukti dan bukti p 12a): penerapan ini dalam konteks otonomi daerah, dapat melahirkan peraturan peraturan daerah atau peraturan peraturan kepala daerah yang substansi isinya pembebanan biaya pada pelaku usaha, yang penggunaannya belum tentu sesuai dengan tujuan tsl. bahwa ketentuan yang tersebut dalam dan penjelasan nomor tahun guo yang mengkhususkan pembebanan kewajiban hanya pada pelaku usaha yang tunduk pada nomor tahun serta kegiatannya dibidang berkaitan dengan sumber daya alam saja, telah cukup menggambarkan bahwa ketentuan ini sangat diskriminatif dan bertentangan dengan uud demikian halnya dengan pemberian norma pada prinsip csr tsl dengan sifat wajib dalam dan penjelasan nomor tahun, karena perusahaan yang berbadan hukum yang tunduk pada nomor tahun tentang perseroan terbatas saja yang diwajibkan, sedangkan perusahan perusahaan lain yang tidak tunduk pada koperasi, cv, firma, usaha dagang, dsb) tidak diwajibkan. demikian juga perusahaan perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam, bahwa dengan mengubah tsl dari tanggung jawab moral menjadi kewajiban hukum dalam peraturan perundang undangan, dampak bagi pengusaha sebagai pelaku ekonomi. hal mana tersurat dalam uudsas efisiensi berkeadilan dalam demokrasi ekonombekerjanya mekanisme pasar dikendalikan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang undangan. peraturan perundang undangan sini haruslah ditafsirkan berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. dasar pemikiran tsl adalah perusahaan harus bermanfaat bagi masyarakat dimana perusahaan tersebut berada. kepentingan masyarakat ditempat keberadaan perusahaan tersebut berada tidak dapat diseragamkan tergantung dari jenis operasional perusahaan tersebut. demikianpun dengan besarnya tsl tidak dapat diseragamkan tergantung urgensitas masing masing perusahaan terhadap lingkungannya. salah satu contoh, pt. pulp inti indorayon utama (sekarang pt. toba pulp lestari) sumatera utara awal keberadaannya dan operasional perusahaan tersebut ditentang keras masyarakat lingkungannya bahkan telah menimbulkan pergolakan keras berakibat mengancam keberadaan perusahaan tersebut. setelah diadakan audit secara menyeluruh dan dilakukan perombakan manajemen secara total dengan mengutamakan praktik pelaksanaan tsl, maka saat ini perusahaan tersebut telah beroperasi kembali dan dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya karena memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakatnya (bukti dengan contoh tersebut dapat diambil kesimpulan kebutuhan tsl tidak dapat disamaratakan baik besarnya pembiayaan maupun tindakan yang dibutuhkan, karena perusahaan yang mampu mencegah terjadinya gejolak dari awal pendiriannya pasti berbeda perlakuan dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tsl. hal ini pasti tidak akan terjadi jika tsl telah jadi kewajiban hukum, karena pengusaha akan dapat mudah mengelak bahwa tidak melanggar hukum karena sudah membayar mengeluarkan dana tsl yang besarnya seperti yang ditentukan oleh peraturan perundangan sehingga dapat bertentangan dengan efisiensi berkeadilan, .tsl prinsipnya adalah tindakan sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempat berada, terutama terhadap komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya, karena tsl memandang perusahaan sebagai agen moral, maka dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas.ajaran moral lah yang mampu menjaga asas berkelanjutan dapat berlangsung. sesuai dengan prinsip ajaran moral yang sering digunakan adalah prinsip golden rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. dengan demikian keberadaan perusahaan dapat dijadikan aset yang mempunyai manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan komunitasnya. keterlibatan aturan hukum yang mengubah tsl menjadi tanggung jawab legal potensial tsl menjadi tindakan kosmetik yang tujuannya hanya sekedar hanya memenuhi prasyarat legal formal, sehingga tujuan luhur tsl tidak tercapai. akibatnya walaupun tsl sudah dijalankan namun pelaksanaannya potensial tidak tepat sasarannya sehingga tidak menjamin hubungan perusahaan dengan masyarakat dan komunitasnya dapat berlanjut secara lestari: semangat yang terkandung dalam undang undang perseroan terbatasinsip tersebut hakikatnya merupakan implementasi dari asas berwawasan lingkungan itu. artinya tsl seharusnya dilaksanakan sesuai core bisnis masing masing perusahaan yang disesuaikan dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. penamaan prinsip tsl dalam dan penjelasan undang undang guo, menyebabkan pelaksanaan tsl potensial jauh dari tujuan undang undang tersebut. fakta dilapangan memperlihatkan, ada beberapa draft peraturan pelaksana tsl yang dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah yang isinya, antara lain: penyeragaman tsl yang makna, maksud dan pelaksanaannya tidak ada berbeda secara signifikan dengan pembebanan pajak daerah. keadaan sedemikian akan bertentangan dengan esensi pelaksanaan tsl yaitu sesuai kekhasan perusahaan, dan norma, budaya, lingkungan masyarakat setempat, apalagi didukung situasi saat ini kredibilitas dalam penegakan hukum masih sangat rendah dan masih jauh dari harapan adanya penegakan hukum yang bersih: bahwa perekonomian bangsa harus mengedepankan sesuatu yang mempunyai kapasitas untuk tumbuh dan berkembang demi bangsa dan negara agar terwujud pertumbuhan ekonomi yang maksimal. mewajibkan tsl apapun alasannya jelas akan meniadakan ruang ruangtsl akan bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif dari keberadaan perusahaan lingkungan sekitarnyadan terkesan artifisial dan formalitas belaka. dampak negatif lainnya, pemaksaan prinsip tsl akan menimbulkan sifat ketergantungan ini, dan hal tersebut telah mengingkari dan menafikan arti asas kemandirian ini, sehingga bertentangan dengan uud tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl) sesungguhnya berasal dari konsep corporate social responsibility csr) yang merupakan salah satu bagian dari prinsip prinsip good corporate governance tata kelola perusahaan yang baik) selain accountability, fairness dan transparan. terdapatnya tafsir dan pemahaman yang berbeda oleh pembuat undang undang dalam penerapan prinsip social responsibility dimana pemahaman mainstream pemerintah lebih berkembang kearah bahwa tanggung jawab social merupakan sesuatu kewajiban perusahaan menyediakan dana , sehingga mengakibatkan salah desain ketika konsep tsl csr dimasukkan dalam undang undang seharusnya mengatur atau setidak tidak undang undang mendorong peran civil society dalam: kampanye melawan korporasi yang melakukan praktek bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip csr: mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun institusi yang terkait dengan csr: mengembangkan inisiatif multi stakeholder yang melibatkan berbagai elemen dari masyarakat, pemerintah, korporasi untuk meningkatkan kualitas penerapan csr. namun kenyataanya csr tsl berkaitan dengan perusahaan ini justru dinamakan khususnya menjadi nomor maka ketentuan yang muncul adalah kewajiban menganggarkan dan pemberian sanksi bagi pelanggarannya, sehingga yang terjadi ketidak abnormal yaitu, telah terjadi kriminalisasi terhadap tanggung jawab yang bersifat morality. kesimpulan dan petit kesimpulan: berdasarkan seluruh uraian atas, secara prosedural dimasukkannya ketentuan dalam nomor tahun bertentangan dengan uud juncto huruf dan huruf nomor tahun karena tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatannya, serta melanggar asas pendayagunaan dan kehasilgunaan, demikian juga secara materiil, ketentuanjuncto juncto frase efisiensi berkeadilan uud oleh karenanya,.dan dan penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, bertentangan dengan juncto juncto juncto frase efisiensi berkeadilan undang undang dasar menyatakan dan dan penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatasmenimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti p 19a sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, dan penjelasannya, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kamar dagang dan industri, dan penjelasannya, bukti fotokopi anggaran dasar kamar dagang dan industri kadin), bukti fotokopi anggaran dasar himpunan pengusaha muda indonesia hipmi): bukti p 4a fotokopi akta notaris nomor tanggal juni tentang anggaran dasar himpunan pengusaha muda indonesia, notaris abdul latief jakarta, bukti fotokopi rancangan peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor . tahun tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis: bukti p 5a fotokopi business sectors involvement community empowerment programs kabupaten kutai timur disampaikan oleh awang faroe ishak bupati kutai timur, bukti p 5b fotokopi surat kementerian negara lingkungan hidup republik indonesia nomor dep. vi lh tertanggal april perihal peningkatan kapasitas sdm klh kepada timotius lesmana executive director eka cipta foundation). dan jawaban surat dari direktur eksekutif eka cipta foundation nomor yet. tertanggal mei kepada bpk. doni kusumo kementerian negara lingkungan hidup republik indonesia, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan penjelasannya, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang sumber daya air, dan penjelasannya: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, dan penjelasannya, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kehutanan, dan penjelasannya, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dan penjelasannya, bukti fotokopi csr toba pulp lestari, ditulis oleh hanungbayu tentang optimalisasi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan metode chain management: bukti fotokopi surat kepada lili pena tertanggal november perihal permohonan sponsorship drama wayang orang nasional bukti p 12a: fotokopi sambutan ketua dph sena wangi drs. sholihin. drama wayang tontonan dan tuntunan, bukti fotokopi penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga ikatan wanita pengusaha indonesia ad art mwapi): bukti p 13a: fotokopi salinan akta notaris nomor tanggal desember tentang akte pendirian perubahan ikatan pengusaha wanita indonesia ipni) menjadi ikatan wanita pengusaha indonesia mwapi), notaris abdul latief jakarta: bukti fotokopi keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesiai. tanggal agustus bukti p 14a: fotokopi akta notaris nomor tanggal agustus tentang risalah rapat pt. lili panda, notaris teddy anwar s.h. jakarta: bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia ri, nomor ahu .ah. tahun tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal desember csr tsl dalam menjalankan korporasinya. pada pertemuan global compact jenewa, swiss tahun perusahaan diminta untuk menunjukkan penerapan dan pelaksanaan tanggung jawab dan prilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan csr, gagasan utama yang tersebut dalam csr tsl, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak hanya pada single bottle lines yaitu, nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, yaitu berupa: finansial, sosial dan lingkungan. kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (sustainable). keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila korporasi juga turut memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup, ada (tiga) hal pokok yang menjadi faktor utama perkembangan csr tsl pada periode berikutnya, yaitu: kesatu sifat voluntarily atau sukarela menjadi dasar penting dalam perkembangan pelaksanaan prinsip csr tsl: kedua, diumumkannya suatu panduan dan standarisasi untuk menerapkan csr tsl. pada konteks ini, iso international organization for standardization) bulan september, tahun membentuk working group yang pada akhirnya menghasilkan iso guidance standard social responsibility, iso: ketiga, standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial tersebut mencakup semua sektor, badan yang bersifat publik ataupun privat, baik negara berkembang maupun negara maju, iso menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai, melalui prilaku yang transparan dan etis, untuk konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. adapun prinsip prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam membuat keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut iso meliputi antara lain: menghormati stakeholders dan kepentingannya, melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, perilaku bukti p 15a: fotokopi akta notaris nomor tanggal september tentang pernyataan keputusan rapat pt. apac citra centered tbk. notaris edi prison, s.h. jakarta, bukti fotokopi tambahan berita negara tanggal nomor pengumuman keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia r.i nomor .ht. tahun tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas menteri kehakiman dan hak asasi manusia r.i: bukti fotokopi rencana kerja umum kamar dagang dan industri indonesia periode buktikamis tanggal februari bukti fotokopi risalah rapat panitia kerja rancangan undang undang tentang perseroan terbatas tahun sidang senin tanggal juli bukti p 19asenin tanggal juli selain itu, para pemohon juga mengajukan (tujuh) orang ahli dan (dua) keterangan ahli pemohon prof. hikmahanto juwana bahwa perseroan terbatas, berbagai pelaku usaha yang berbentuk badan hukum seperti bumn, perum dan pt. untuk perseroan terbatas tunduk pada undang undang tetapi kalau perusahaan umum tentu tidak tunduk pada undang undang pt. namun ada badan hukum yang melakukan usaha dan usaha tersebut tidak terbatas pada perseroan terbatas. csr memang sering dilakukan dan menjadi komitmen para pelaku usaha indonesia. bagi para pelaku usaha melaksanakan csr dimata masyarakat, pemerintah maupun lingkungannya berarti tidak hanya pemikir mengenai masalah keuntungan profit, tetapi juga mengenai masalah komitmen terhadap people masyarakat sekitar dan juga planet, lingkungan hidup dan ini memang yang disebut sebut oleh perserikatan bangsa bangsa. jadi ada profit, people dan ketiga adalah planet. mohon csr tidak dikreditkan atau direduksi menjadi masalah lingkungan saja: bahwa csr ini perlu diwajibkan oleh negara? kenapa dikatakan perlu diwajibkan oleh negara, karena mendapat pengaturan oleh undang undang, yaitu undang undang pt. dalam berbagai literatur memang para ahli membicarakan berbagai masalah csr ada pro dan kontraknya tetapi mereka kelihatannya tidak menyentuh adanya keharusan bagi negara untuk memaksakan kepada swasta atau pelaku usaha, kalaupun ada kewajiban kewajiban yang dilakukan, misalnya terkait dengan people maka undang undang bidang sektor sektor tertentu. csr bagi pelaku usaha utamanya multinational corporation: bahwa undang undang nomor tahun csr sebenarnya bukan kewajiban yang dibebankan oleh negara. definisi dalam undang undang tentang tsl dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan. komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. kemudian menjadi pertanyaan, kalau bukan suatu kewajiban mengapa harus diatur dalam undang undang , diberi sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. intinya kalaupun mau diatur tetapi tidak perlu dipaksakan melalui sanksi. munculnya inefisiensi pada perekonomian nasional mengingat tidak kondusif bagi pelaku usaha, bahwa sebenarnya csr betul diberlakukan untuk semua badan hukum yang berbentuk pt. kalau diperhatikan dalam definisi dan perumusan tsl hanya ditujukan untuk sektor tertentu yaitu kegiatan usahanya bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. artinya hanya terbatas pada perseroan terbatas yang mempunyai kaitan dengan sumber daya alam. dalam penjelasan menjadi sangat luas karena disebutkan bahwsumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. jadi keinginan untuk mereduksi dalam undang undang pt, antara batang tubuh dan penjelasan seharusnya merupakan satu kesatuan, bahwa kalaupun csr diatur dalam undang undang, sebenarnya inti dari undang undang adalah mengatur badan hukum perseroan terbatas mulai dari pembentukannya sampai ada pembubaran atau likuidasinya. kemudian menjadi permasalahan apakah ketentuan tidak rentan untuk dijadikan dasar dalam melakukan pungutan? melihat kenyataan pelaksanaan dari undang undang indonesia, kerap dalam pelaksanaan lapangan menggunakan sekedar untuk melegitimasi tindakan yang mungkin dipersepsikan sebagai high cost economy. maria india rakyat bahwa definisi dari csr, pertama dalam pemerintah inggris, dikatakan voluntary action that business can take over and above compliance with minimum requirement, . inti dari csr adalah dijalankan beyond compliance law (melampaui kepatuhan terhadap hukum). persyaratan perusahaan untuk melakukan csr, harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang ada, misalnya hukum lingkungan hidup, undang undang lingkungan hidup, undang undang ketenagakerjaan dan amdal. kemudian ada definisi dari suatu organisasi non profit yang mengatakan bahwa pencarian definisi yang sama atas csr sudah dilakukan selama tahun. sehingga belum ada definisi yang baku mengenai tanggung jawab sosial. hal tersebut disesuaikan dengan kondisi, kultur dan keadaan budaya dari negara yang bersangkutan, bahwa european community atau organisasi ekonomi eropa mendefinisikan bahwa csr harus dilaksanakan secara sukarela european community terdiri dari negara). mereka bersepakat untuk mendefinisikan bahwa csr adalah sukarela. maka inti dari definisi tersebut adalah perusahaan harus mempunyai perhatian terhadap persoalan sosial dan lingkungan, prinsipnya sukarela, lalu kegiatan bisnis dan interaksi dengan para pemangku kepentingan atau dengan para stakeholder harus memperhatikan persoalan sosial dan lingkungan. jadi kalau ditarik dari semua definisi atas maka dapat dirumuskan bahwa csr itu adalah bagaimana keseluruhan operasi perusahaan. yang dimaksud dengan cort business function adalah termasuk diantaranya manajemen produksi, pemasaran, manajemen keuangan, pengadaan bahan baku, manajemen sdm, logistik dan lain lainnya. jadi bukan hanya sekedar donasi, filantropi atau menyetorkan dana csr. csr sendiri adalah mengikutsertakan semua bisnis inti perusahaan dalam program csr, adalah cort karakteristik dari csr menurut penelitian terakhir tahun yang pertama adalah sukarela, yang kedua internalizing managing externally, maksudnya perusahaan itu menanggung dampak negatif yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dan perusahaan harus memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan dari bisnisnya, bahwa csr harus melibatkan seluruh stake holder secara aktif dalam kegiatan csr. tidak tepat kalau dikatakan bahwa csr dilakukan oleh pihak lain. csr perusahaan dilakukan oleh pihak lain, itu bukan csr namanya. jadi harus ada partisipasi aktif dari stakeholder, bahwa harus ada keseimbangan antara kegiatan bisnis dan nilai nilai bisnis dan harus beyond filantropis. csr bukan untuk menolong pihak yang lebih lemah tetapi merupakan strategi bisnis perusahaan. mengapa perusahaan itu harus melakukan csr? pertama perusahaan itu dituntut untuk melakukan bisnis yang etis, tetapi juga harus remain competitive. kemudian juga adanya global warming, adalah fakta yang semua perusahaan dunia harus mau tidak mau ikut serta. jadi adanya tindakan mendorong perusahaan itu juga ikut berpartisipasi, bahwa adanya millenium development goals, adanya kyoto protocol dimana mau tidak mau perusahaan harus ikut berpartisipasi. dan selain itu juga ada public pressure. perusahaan akan dihukum sendiri oleh masyarakat apabila tidak melakukan kegiatan yang bertanggung jawab sosial. jadi mereka pun akan dihukum sendiri oleh pasar apabila tidak melakukan tindakan yang bertanggung jawab sosial, bahwa ada penelitian yang melakukan masing mengenai csr. berdasarkan kegiatan kegiatan csr yang selama ini sudah dilakukan oleh perusahaan. pertama adalah teori instrumental, sini memang mungkin dapat dilihat gambarnya pohon uang, perusahaan perusahaan memang ada yang ingin melakukan csr hanya motivasinya untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. kemudian ada juga yang motivasinya adalah untuk memanfaatkan social power yang dimiliki, jadi political theory. bahwa instrumental teori menekankan esensi dari perusahaan itu berdiri tentu ingin mencari laba. kalau tidak mencari laba maka tidak dapat memberi makan atau memberikan kesejahteraan least pada internal stakeholder pada perusahaan tersebut. apalagi memberikan kesejahteraan pada eksternal stakeholder, bahwa political theories yang menekankan perusahaan melakukan csr karena ingin mematuhi segala hukum yang berlaku. jadi political theories kemudian integratif. perusahaan melakukan csr dengan motivasi untuk mengintegrasikan harapan harapan dari pada pemangku kepentingan. dalam ethical theory dijelaskan bahwa suatu discourse yang sudah dilakukan oleh perusahaan perusahaan saat ini adalah yang berkaitan dengan sustainable development, bisnis perusahaan harus etik, harus mempertimbangkan nilai nilai moral, nilai nilai yang benar dan salah. perusahaan indonesia menyadari bahwa konteks indonesia csr harus berkontribusi pada sustainable development atau pembangunan berkelanjutan: bahwa csr jika dikaitkan dengan sustainable development dan sustainability tujuan akhirnya adalah sustainability (sustainable development) atau pembangunan yang berkelanjutan. csr adalah tools untuk masuk dalam sustainable development ini untuk mencapai sustainability. kemudian dalam rantai pemasok harus menjadi perhatian perusahaan supaya memasaknya tidak mempergunakan child labour. kemudian material yang dipergunakan jangan merusak kesehatan masyarakat, harus friendly, lalu dalam proses produksi, harus menjalankannya dengan cara yang baik yang memenuhi persyaratan healthy and safety working involvement. kemudian weis nya harus diolah, lalu packaging jangan yang mencemari lingkungan, jangan menggunakan stereo form misalnya. maka perusahaan itu sebaiknya seperti salah satu perusahaan air minum yang besar indonesia memberikan insentif bagi mereka yang mengembalikan produknya yang bekas, bahwa adanya legal responsibility bukan ethical responsibility. ada beberapa karakteristik good csr programs, pertama harus sesuai dengan core bisnis. bagaimana dengan esensi dari csr harus sesuai dengan core business, harus melibatkan secara aktif stakeholder, kalau orang lain menjalankan itu tidak sesuai lagi core business nya. kedua, perusahaan dapat cuci tangan dengan mengatakan bahwa perusahaan sudah menyetor dana csr dan tidak perlu melakukan csr lagi. ketiga adalah there will question accountability yang akan mengecek bahwa dana, akan betul betul dipergunakan sesuai dengan harapan pemerintah. kemudian harus sustainable program yang baik, bahwa csr eropa, pertama melakukan pemerintah yang meng encourage pemerintah, dia tidak membuat suatu aturan formal tetapi dia promoting csr, yang kedua ensuring transparency dia menyediakan guide guide pedoman pedoman, framework bahwa csr harus membuat laporan. kemudian ada panduan yang lain sini margaret hatch isi| adalah mantan menteri csr tahun sampai dengan tahun beliau membuat suatu perubahan yang besar, mendukung perusahaan perusahaan diantaranya bantuan kepada pihak swasta memberikan insentif keringanan pajak dan juga penyediaan informasi. maria dian nurani bahwa social responsibility seluruh dunia khususnya mengenai iso sebelumnya tidak ada standar sama sekali. namun, tanpa adanya standar semua perusahaan bebas melakukan apapun berdasarkan interpretasi masing masing. artinya bahwa program yang dilakukan sebenarnya tidak memahami dan tidak menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang ada, akibatnya perusahaan tidak memperoleh manfaat finansial karena terjadi pengurangan biaya operasi, dan juga tidak memperoleh insentif keuangan dari pemerintah juga tidak terjadi meningkat produktivitas karyawan pada akhirnya perusahaan itu akan kehilangan manfaat pasar dan relasi yang telah dibangunnya: bahwa dunia internasional melihat csr semakin berkembang, tuntutan untuk melakukan csr semakin tinggi sementara definisi yang ada begitu beragam. iso sebagai satu lembaga internasional yang menyusun standar yang bersifat volunteer tergerak untuk mengumpulkan sebanyak orang untuk membuat standar baru. dan mengapa iso sangat penting?. karena dilihat dari kompetensi iso sendiri. sudah begitu banyak standar yang dikeluarkan oleh iso, yang paling banyak diacu oleh berbagai pihak seluruh dunia, bahwa menurut iso definisi tanggung jawab sosial lebih ditekankan pada organisasi bertanggung jawab atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan dalamnya adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kemudian yang penting adalah menyertakan harapan dari stakeholder sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan perilaku norma internasional serta terintegrasi seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam relasi relasinya: bahwa ada dua catatan, pertama adalah yang dimaksud dengan aktivitas ini termasuk produk jasa dan proses. kedua, yang dimaksud dengan relasi merujuk kepada aktivitas organisasi dalam lingkungan lingkaran pengaruhnya. tanggung jawab sosial adalah kontribusi pembangunan berkelanjutan. jadi perbedaan pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan konvensional adalah dalam pembangunan berkelanjutan terlihat adanya saling ketergantungan antara semua aspek sehingga dalam membangun sesuatu tidak dapat hanya fokus pada satu titik tertentu, tidak dapat hanya melakukan pengembangan masyarakat tanpa memperhatikan juga profit dari perusahaan, bahwa produktivitas karyawan akan meningkat, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sementara pelaksanaan csr sendiri sangat ditentukan oleh komitmen dari perusahaan itu sendiri, kemudian dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah, partisipasi masyarakat dan juga dipengaruhi oleh profit. tanpa adanya profit perusahaan tidak dapat melakukan csr: bahwa ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan menjamin kelangsungan usaha dan profit akan semakin terjamin. demikian juga sebaliknya dengan adanya profit jaminan kelangsungan usaha semakin baik. profit semakin tinggi, komitmen perusahaan juga akan semakin baik, sementara jaminan kelangsungan usaha juga akan memperkuat komitmen perusahaan, produktivitas karyawan juga sangat penting untuk menjamin kelangsungan usaha, sementara dari kesejahteraan masyarakat juga akan sangat menolong kualitas lingkungan, karena masyarakat sendiri masih berada bawah garis kemiskinan sehingga terpaksa mengeksploitasi lingkungan sedemikian rupa karena tidak ada pilihan lain, bahwa semakin baiknya kualitas lingkungan, kesejahteraan, kita semakin merasa senang melihat lingkungan yang indah, lingkungan yang tertata dengan baik. kualitas lingkungan yang baik, semakin baik kualitas lingkungan maka bencana alam akan semakin kecil, khususnya bencana alam yang diakibatkan oleh manusia atau perbuatan manusia, bahwa ketersediaan bahan baku juga akan semakin terjamin dan juga kualitas kesehatan akan semakin baik, dengan demikian akan menyumbangkan pada kesejahteraan masyarakat. kemudian profit juga akan menyumbang kepada pajak, dukungan pemerintah juga akan semakin baik, samping itu pajak juga akan sangat berguna bagi fasilitas umum dan fasilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, juga dengan produktivitas karyawan, sejahtera, tentunya kepala keluarga atau ibu yang bekerja akan bekerja dengan lebih produktif, bahwa masyarakat yang sejahtera akan mengurangi angka kriminalitas, demikian juga sebaliknya, dan kriminalitas juga akan semakin rendah, akan meningkatkan jaminan kelangsungan usaha. jadi kita lihat bahwa semuanya terkait, dan ketika kita mengatakan ingin melakukan pembangunan berkelanjutan mencapai keberlanjutan bahwa semua komponen itu harus diperhatikan: bahwa perusahaan harus mendengarkan harapan dari stakeholder. tanggung jawab sosial harus memenuhi hukum yang berlaku. ini memang adalah legal obligation yang sudah diatur oleh pemerintah, yang penting yaitu voluntary sifatnya yang orang sering menyebutnya beyond compliance, ini yang batas atasnya, ini tidak terhingga karena sesuai dengan konteks perusahaan, kebutuhan perusahaan, dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan juga interaksi yang ada dengan stakeholder sekitarnya sejauh mana. sehingga ada komponen komponen tanggung jawab sosial yang tidak dapat diletakan, bahwa dalam iso ada panduan yang sangat rinci yaitu tanggung jawab sosial. ada prinsip dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. setiap tahap dari tanggung jawab sosialnya dan, menghargai hak asasi manusia, bahwa dalam undang undang nomor tahun secara internasional diakui bahwa ada core issue, adalah organizational governance atau kalau perusahaan lebih dikenal dengan istilah good corporate governance. kemudian hak asasi manusia, praktik perburuhan, lingkungan hidup, praktik operasi yang adil atau fair, kemudian isu konsumen, dan samping juga yang telah disebutkan yaitu pengembangan dan pelibatan masyarakat. iso juga memberikan panduan bagaimana mengintegrasikan dalam seluruh organisasinya. mulai dari memahaminya kemudian bagaimana me review, memperbaiki, meningkatkan kredibilitas, sampai mengkomunikasikannya. dr. faisal basri bahwarkerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup: bahwa manufaktur indonesia pertumbuhannya merosot menjadi padahal manufaktur adalah industri yang meresap tenaga kerja formal paling banyak yang tidak dapat dibandingkan dengan berapa persen jumlah csr yang harus dibayar. penerapan csr secara wajib akan membuat fdi semakin rendah lagi: bahwa csr dan sumber daya alam adalah pembangunan khusus untuk setiap sumber daya alam yang tak terbarukan, misalnya jika sampai terjadi bokongnya tanah pasti ada pembayaran dari perusahaan kepada pemerintah, hanya uang itu tidak digunakan dengan baik oleh pemerintah: bahwa perusahaan meragukan peran pemerintah dengan memberlakukan csr, karena pemerintah masih memiliki banyak instrumen lain daripada memberlakukan csr. jika csr diberlakukan maka pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen. arif siregar asosiasi pertambangan) bahwa dalam csr mengandung empat prinsip, yaitu ekonomi, hukum, etis dan filantropis ekonomi adalah inti dari kegiatan perusahaan dimana lebih banyak dibicarakan dibandingkan filantropis dan hukum wajib dipatuhi oleh setiap korporasi, bahwa pada praktik bidang pertambangan, sejak awal masuk suatu daerah perusahaan sudah menerapkan prinsip csr walaupun tanpa ada aturan dari pemerintah. dalam melakukan eksploitasi terhadap suatu daerah, perusahaan selalu menggunakan tenaga kerja lokal: bahwa harus dipisahkan antara kewajiban pemerintah dan kewajiban lokal, konsekuensi jika csr diatur, maka apa yang diharapkan masyarakat belum tentu tercapai, bahwa csr tidak dapat dibakukan, karena setiap daerah berbeda. kegiatan csr kompleks bukan hanya masalah filantropis saja tetapi seluruhnya, bahwa perusahaan sadar socialite diperlukan demi keberlanjutan suatu usaha. dana csr tidak disetorkan pemerintah, jika ini ditambah terus maka akan melemahkan perusahaan. timotius lesmana konsorsium csr) bahwa csr indonesia bukan sesuatu yang baru dan bersifat kesukarelaanselain itu csr merupakan tradisi sebagai piranti sosial, perwujudan kearifan lokal, penyelarasan aktivitas manusia, interaksinya dan daya dukung lingkungan, terstruktur sebagai aturan informal, berlaku sistem sanksi sosial, dan ditegakkan oleh kelembagaan adat, bahwa maksud dan tujuan csr adalah membangun kepercayaan stakeholder, memenuhi tuntutan pasar dan menjamin keberlangsungan perusahaan: pola kerja sama multi pihak melibatkan masyarakat, sektor swasta dan pemerintah: beretika, melakukan tindakan pencegahan, dan menghormati hak asasi manusia, ada berbagai prinsip lain yang mendukung dan mengatur pelaksanaan csr tsl, selain iso yaitu antara lain: ekuator principles banyak diadopsi oleh lembaga keuangan international: accountability's aa1000) standard, berdasarkan pada prinsip triple bottom line profit, people, planet) yang digagas oleh john wellington: global reporting initiative's gri), panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh pbb lewat coalition for environmental responsible economies ceres) dan unep tahun social accountability international's standard: iso environmental management standard. kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan csr tsl kini menjadi trend yang mengglobal seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah kaidah sosial dan prinsip prinsip ham, misalnya, bank bank eropa hanya memberikan pinjaman kepada perusahaan perusahaan perkebunan asia, apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, ketika membuka lahan perkebunan tidak melakukan pembakaran: new york stock exchange memiliki dow jones sustainability index dasi) bagi saham saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai corporate sustainability dengan salah satu kriteria adalah praktik csr, london stock exchange memiliki socially responsible investment sri), hansen stock exchange dan singapore stock exchange, konsekuensinya memacu investor global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan dananya perusahaan yang sudah masuk dalam index. perkembangan csr tsl eropa juga meningkat. pada tanggal maret parlemen uni eropa mengeluarkan resolusi berjudul corporate social responsibility: new partnership yang mendesak komisi eropa untuk bahwa kesukarelaan bukanlah suatu kewajiban. tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab semua unsur masyarakat, sektor swasta dan pemerintah: bahwa csr adalah tanggung jawab perusahaan sebagai lembaga profit terhadap masyarakat. csr menjadi kegiatan komplementer dan bukan menggantikan kewajiban pemerintah. perusahaan akan menjadi sangat berat jika dibebani lagi dengan csr atau pembayaran lain yang tidak mendukung suatu usaha. jalal lingkar csr indonesia) bahwa indonesia adalah satu satunya negara yang mengatur csr termasuk dananya. tidak ada satupun negara dunia yang mengatur csr hingga pada besar dananya, bahwa definisi csr berlainan namun terdapat lima komponen dari definisi, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, stakeholder, dan voluntary, bahwa argumentasi yang mewajibkan csr berarti adanya ketidakpercayaan terhadap perusahaan. perusahaan tidak hanya menjalankan apa yang diwajibkan saja, misalnya sebagian perusahaan telah melakukan pembayaran melebihi upah minimum yang diwajibkan, bahwa kewajiban yang memiliki regulasi sudah dijalankan oleh perusahaan. jika csr diregulasi maka tidak ada ruang kesukarelaan, karena sifat awal csr adalah sukarela. csr seharusnya bersifat voluntary dan pada praktiknya sudah melampaui kewajiban yang telah ada, bahwa faktanya tanpa crs diwajibkanpun perusahaan telah melaksanakan melampaui kewajiban yang dibebankan kepadanya. contoh mengenai umr, pemerintah telah menetapkan umr bagi karyawan dan pada kenyataannya karyawan diupah melampaui umr yang ditetapkan pemerintah. keterangan saksi pemohon jerry mulyono ketua asosiasi tambang batu bara) bahwa pada dasarnya ada faktor penting dalam csr yaitu kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, dan kebudayaan. tiga faktor pertama saling berkaitan satu sama lain. sehingga jika ketiga faktor tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya kebudayaan akan mengikuti perkembangan tersebut, bahwa jika csr diubah dari kesukarelaan menjadi kewajiban akan mengakibatkan perusahaan menjadi kaku dan tidak efektif. selain itu tentu menimbulkan diskriminasi antara perusahaan legal yang diatur secara baku dengan perusahaan illegal, bahwa tujuan csr adalah supaya masyarakat miskin menjadi mandiri, dimana dalam penerapannya masing masing perusahaan akan bertemu dengan masyarakat yang berbeda beda dalam hal keterbatasan dan kelebihannya, bahwa hal hal prinsip tentang csr yaitu pemerintah, dunia usaha, dan institusi lain bersama sama menciptakan masyarakat yang berdaya, bahwa pemerintah tidak perlu mengatur csr, karena lapangan setiap perusahaan tetap mengacu pada faktor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. jika csr diatur maka akan menjadi kaku, karena gerakan moral itu tidak perlu diatur: bahwa dalam bidang ekonomi, perusahaan telah melaksanakan csr. dalam sejarah, masyarakat pemburu dan peramu tidak mengenal cara bertani, sehingga cara bertanah yang harus diperkenalkan. selain itu juga diperkenalkan bagaimana cara membuka toko atau menjalankan koperasi, bahwa kewajiban pemberdayaan masyarakat berada tangan pemerintah dan ketika pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah maka akan timbul kepentingan yang diminta oleh masyarakat. sinta kurniawan (pt. unilever indonesia tbk). bahwa csr yang diterapkan oleh pt. unilever dilakukan dalam kegiatan yang menyeluruh mulai dari merancang suatu produk hingga pemasok bahan baku dan mendistribusikannya semua mengacu pada aspek lingkungan dan pemasaran. unilever dalam melakukan perencanaan metode kerja dengan memastikan setiap program mempunyai relevansi bukan hanya bisnis tetapi juga kepentingan masyarakat: bahwa kemitraan unilever dilakukan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan lsm. replikasi dimulai dari suatu daerah seperti kemitraan dengan para petani, misi terhadap satu program selalu memiliki dampak nasional, bahwa upaya csr bukan hanya untuk promosi dan bisnis tetapi juga manfaat positif terhadap masyarakat dan sepak terjangnya masyarakat. csr merupakan bagian yang terintegrasi, tanpa aturan tertentupun program bisnis kepada masyarakat tetap dilakukan: bahwa jika ada aturan yang berbeda pada setiap daerah maka akan menjadi kacau, perencanaan yang dilakukan secara holistik maka akan memiliki dampak usaha dan terganggunya stakeholder serta mengganggu jalannya perusahaan yang dirancang sejak awal. menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari pemerintah yang diwakili oleh ilyas as'ad deputi penataan lingkungan, klh kementerian lingkungan hidup) telah memberi keterangan secara lisan, sebagai berikut: opening statement pemerintah sebagai berikut. pokok permasalahan, pertama, merujuk pada permohonan para pemohon pada intinya para pemohondianggap bertentangan dengan undang undang dasar karena secara materiil ketentuan guo dianggap telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnyakedua, bahwa menurut para pemohon ketentuan guo telah menimbulkan ketidakpastian dan contradiction interwikiy dengan kewajiban yang bersifat hukum (legal obligation) yang mempunyai daya memaksa: ketiga, bahwa menurut para pemohon ketentuan guo telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama muka hukum dan mempunyai tendensi yang: keempat, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan angka undang undang perseroan terbatas dirumuskan dalam ketentuan guo menjadi tanggung jawab yang bersifat wajib yaitu perusahaan wajib menganggarkan dan memperhitungkannya sebagai biaya perseroan sehingga menimbulkan kerancuan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan corporate social responsibility, kelima, bahwa undang undang guo merupakan ranah yang mengatur tentang mekanisme pemberian sebuah perseroan terbatas untuk menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif tetapi dengan mengatur tentang corporate social responsibility potensial menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif: enam, bahwa penjelasan tentang undang undang guo dapat diskualifikasi sebagai norma baru atau memperluas masalah hukum karena perseroan tersebut kegiatannya tidak hanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga kegiatan yang memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam: singkatnya, menurut para pemohon ketentuan atas telah menghilangkan makna efisiensi yang berkeadilan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang diskriminatif dan karenanya menurut pemohon dianggap bertentangan dengan dan uud baik yang bertindak untuk dan atas nama suatu organisasi yang dibentuk sebagai wadah pengusaha indonesia maupun untuk kepentingan pengurus perseroan terbatas tertentu dan memperhatikan putusan putusan mahkamah konstitusi yang terdahulu maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepadyang ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa terhadap anggapan para pemohon yangyang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut, bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas adalah berbeda dengan konsep corporate social responsibility sebagaimana dikenal dipahami dan dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha selama ini. konsep csr yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sehubungan dengan ktt bumi rio janeiro brazil pada tahun terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) dalam kaitan tersebut antara lain menyepakati perubahan paradigma pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang kemudian pada tahun oleh para pemimpin johannesburg afrika selatan dirumuskan menjadi konsep csr, bahwa konsep tsl sebagaimana dimaksud dalam merupakan pelaksanaan dalam yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan: norma konstitusional tersebut kemudian oleh nya yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang undang. dengan demikian pengaturan konsep tsl dalam tersebut semata mata untuk melaksanakan uud untuk itu menjadi sangat naif dan ironis jika hal tersebut oleh pemohon dipertentangkan dengan uud bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang berbunyitanggung jawab sosial lingkungan sebagaimana dimaksud pada satu,. ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, diatur dalam peraturan pemerintah. dan dalam ketentuan tersebut atas maka terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara konsep tsl dan csr sebagai berikut. pertama, tsl secara hukum. akan tetapi, csr secara keseluruhan diwajibkan kepada semua perseroan: kedua, biaya pelaksan. sedangkan biaya pelaksanaan csr diambil dari laba bersih perseroan: ketiga, pelanggaran terhadap tsl dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi sanksi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undang yang mengaturnya. misalnya, perseroan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup dikenakan sanksi yang berlaku yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pengolahan lingkungan hidup: atau jika pelanggaran tersebut menyangkut ketentuan undang undang nomor tahun ketentuan tentang kehutanan maka saksinya sesuai dengan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kehutanan. sedangkan sanksi pelanggaran terhadap csr hanya merupakan sanksi moral, bahwa ketentuan guo yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah samping sebagai kewajiban hukum dalam rangka melaksanakan uud juga merupakan komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.ite setempat, dan masyarakat pada umumnya, undang undang perseroan terbatas, bahwa ketentuan guo dimaksudkan pulautamanya bagi: bahwa pemerintah menyadari bahwa pengertian tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, corporate social responsibility yang tercantum dalam peraturan perundang undangan, belum terdapat keseragaman pengertian. misalnya, undang undang nomor tahun tentang penanaman modal, yang lebih menekankan tsl sebagai upaya untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. sedangkan tsl menurut ketentuan undang undang perseroan terbatas justru merupakan tanggung jawab sosial yang wajib dilaksanakan oleh perseroan sebagai wujud tanggung jawab hukum perseroan terhadap komunitas dan lingkungan mana perseroan melaksanakan usahanya. samping hal tersebut, pengaturan tsl dalam yangnya: dengan perkataan lain, tsl csr merupakan komitmen perseroan terhadap para pemangku kepentingan, dalam arti yang luas. ketimbang hanya untuk kepentingan perseroan atau perusahaan semata. artinya, walaupun secara moral dan etika adalah baik, boleh dan dibenarkan sebuah perseroan atau perusahaan mencari, mengejar keuntungan sebesar sebenarnya, tetapi bukan berarti perusahaan atau perseroan dibenarkan memperoleh keuntungan sebesar besarnya tetapi mengesampingkan dan mengorbankan kepentingan kepentingan pihak pihak lain yang terkait. misalnya, lingkungan sosial, budaya, dan masyarakat pada umumnya: jika demikian halnya, menurut pemberita adalah tepat jika tsl atau csr tidak lagi dimaknai sebagai gerakan atau tuntutan moral. tetapi dapat berkembang menjadi kewajiban, obligasi, obligation atau mandatory perseroan yang harus dilaksanakan. bahwa kesadaran perseroan atau perusahaan untuk melaksanakan kewajiban tsl atau csr dapat memberikan makna bahwa perseroan bukan lagi sebagai kelompok atau entitas yang mementingkan dirinya sendiri. berperilaku dan bercirikan eksklusivitas dari lingkungan masyarakatnya. melainkan sebagai sebuah entitas yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya, sehingga dengan demikian menurut pemerintah, merupakan hal yang tepat dan wajar jika tsl atau csr tidak lagi dimanipulasi hanya sekedar responsibility yang bersifat voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam pengertian liability, dan karenanya jika perseroan atau perusahaan tidak melaksanakan, wajib dikenakan sanksi undang undang perseroan terbatas. berdasarkan hal hal tersebut atas, menurut pemerintah, bahwa ketentuan dan beserta penjelasannya undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, yang mengatur tentang lingkungan sosial, corporate social responsibility terhadap telah sesuai dengan amanat ketentuan uud juga ketentuan guo telah memberikan kepastian dan keadilan bagi perseroan atau perusahaan untuk berusaha dan mencari keuntunganyang berkelanjutan guna kesejahteraan masyarakat sebesar besarnya: menurut pemerintah, anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan guo telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para pemohon adalah tidak benar dan tidak tepat. kecuali, ketentuan guo telah memberikan perlakuan, pembatasan, dan perbedaan yang pyang telah ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. maupun international governance civil and political rights: berdasarkan uraian tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan ketentuan dan beserta penjelasannya undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, tidak dan atau telah memberikan perilaku yang diskriminatif terhadap para pemohon. justru ketentuan guo telah memberikan jaminan kepastian dan perlakuan yang adil baik terhadap perseroan atau perusahaan, maupun terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya, guna terjalinnya interaksi dan harmonisasi menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainability development: dan karenanya pula,mohon pengujian constitutional review undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas terhadap undang undang dasar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil adilnya. menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari dpr yang diwakili oleh pataniari siahaan memberikan keterangan secara lisan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tertanggal februari yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari menguraikan sebagai berikut: ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas (selanjutnya disebut ptpenjelasan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas pt), dianggapnya bertentangan dengan juncto juncto frase efisiensi berkeadilan undang undang dasar sebagai berikut: adapun masuk dalam bab tanggung jawab sosial dan lingkungan , yang berbunyi:penjelasan menerangkan: ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan,': cukup jelas. yang dimaksud dengan ', cukup jelas. meningkatkan akuntabilitas perusahaan seperti: tugas direktur (directors duties), kewajiban langsung luar negeri (foreign direct abilities) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (environmental and social reporting). perkembangan pelaksanaan csr tsl juga terjadi amerika serikat dengan diadopsinya code conduct csr yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan ham. australia, mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan csr dan mengatur standarisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan ham, dan kanada mengatur csr dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan dan penyelesaian masalah lingkungan, pelaksanaan csr tsl indonesia saat ini belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam era teknologi informasi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan perusahaan untuk menjalankan csr tsl tidak dapat dihindarkan. oleh karena itu sebaiknya desakan untuk merealisasikan tsl terhadap setiap perseroan bukan timbul dari kewajiban hukum, tetapi dari timbulnya kesadaran bahwa pelaksanaan csr tsl akan menimbulkan dampak positif bagi perseroan dalam jangka panjang. berdasarkan uraian tersebut maka kewajiban csr tsl seharusnya disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas masing masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal dengan terlebih dahulu dirumuskan bersama antara pihak yang berkepentingan yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat setempat, dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing masing perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki karakteristik lingkungan dan masyarakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. il. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa pemohon memohon mahkamah konstitusi untuk menguji undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang diundangkan pada tanggal agustus karena bertentangan dengan undang undang dasar perubahan ketiga undang undang dasar menyatakan sebagai berikut: hak konstitusional yang menurut para pemohon dirugikan oleh berlakunya undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas (selanjutnya disebut pt). para pemohon dalam permohonan guo (vide hal. mendalilkan, bahwa dengan berlakunya dan penjelasannya telah merugikan hak konstitusionalnya, menurut para pemohon kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan corporate social responsibility) bagi perusahaan sebagaimana diatur dalam dan penjelasannya pt,,ara pemohon pada pokoknya adalah: bahwa corporate social responsibility tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan suatu kewajiban yang bersifat hukum yang memiliki daya memaksa karena ada sanksi sebagaimana dalam dan penjelasannya, melainkan bersifat voluntarily yang bersifat etis dan moral. karena itubahwa penjelasan diskualifikasi sebagai pembuatan norma baru dari dan yaitu karena, karena itu menurut para pemohon dan penjelasannya bertentangan dan tidak sejalan dengan norma norma konstitusi uud antara laiketerangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia..kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi? ada tidaknya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan uud yang diakibatkan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujianhak konstitusional para pemohon yang didalilkan dalam dan uud telah dirugikan atau setidaknya bersifat potensial oleh berlakunya dan penjelasannya pt. terhadap dalil dalil yang dikemukakan pemohon guo, dpr tidak sependapat, apabila dan penjelasan dianggap bertentangan dan uud dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa dalam permohonannya, para pemohon tidak menguraikan secara konkrit kerugian konstitusional yang nyata nyata dialaminya, tetapi hanya perkiraan para pemohon yaitu setidaknya bersifat potensial kerugian konstitusional akan dialami para pemohon oleh berlakunya dan penjelasan pt, bahwa seandainya benar akan terjadi (bersifat potensial) menimbulkan kerugian karena dikenai sanksi sebagai akibat tidak melaksanakan kewajiban pt, kerugian dimaksud tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana didalilkan para pemohon bertentangan dengan ketentuan dalam dan uud oleh karena kerugian yang diperkirakan akan terjadi para pemohon yaitu: pertama,:. kedua, apabila tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana (vide pengelolaan lingkungan hidup). kerugian ini jelas bukan kerugian konstitusional: bahwa pemberlakuan ketentuan tersebut sudah sangat jelas, bahwa sanksi yang dikenakan adalah apabila suatu perseroan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. dan permohonan para pemohon dalam perkara guo sebenarnya hanya bersifat kekhawatiran saja, sedangkan jika para pemohon dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan undang undang guo maka tidak mungkin suatu perseroan atau para pemohon akan dikenakan sanksi tersebut, bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon, yaitu dalam halkarena sudah diatur dalam pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, sumber daya air, dan migas, ialah bukan persoalan konstitusionalitas pt: bahwa terhadap dalil tersebut, dpr berpandangan bahwa pemberian sanksi pada ini tidak inkonsistensi, tidak contradiction terminus, tidak tumpang tindih, dan sudah jelas pengaturannya, karena ketentuan ini adalah normatif yang tegas memberikan kepastian hukum sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi semua perseroan guo yang melalaikan kewajiban undang undang. dan bentuk sanksi nya ini disesuaikan dengan undang undang yang terkait. dengan demikian jelas bahwa soal kewajiban undang undang dan dan pemberian sanksi sebagai akibat melalaikan kewajiban undang undang, yang mana bentuk saksinya diatur dalam undang undang terkait, adalah soal penerapan hukum, bukan soal konstitusionalitas norma, bahwa karena itu, hak hak konstitusional para pemohon sebagaimana terdapat dalam dan uud yang dijadikan dasar permohonan pengujian sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan dan penjelasan pt. karena tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara penerapan kewajiban undang undang dan pemberian sanksi bagi semua perseroan yang melalaikan kewajiban undang undang dengan hak hak konstitusional sebagaimana dalil para pemohon, bahwa kerugian potensial yang mungkin terjadi ialah kerugian perdata dan atau pidana sebagaimana diatur dalam pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, sumber daya air, dan migas, sebagai akibat melalaikan kewajiban undang undang (perbuatan melanggar hukum overmatige dead), adalah lingkup kompetensi absolut daripada peradilan umum bukan lingkup kewenangan mahkamah konstitusi: bahwa dpr juga berpandangan bahwa tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas norma mengenai dalil para pemohon yang mengatakan bahwa pemberlakuan kewajiban yang dimaksud dan penjelasannya pt, setidak tidaknya potensial menciptakan penyelewengan (sikap dan perilaku korupsi) tidak hanya birokrasi lebih jauh meluas dikalangan masyarakat umum. (vide permohonan guo hal. bahwa oleh karena itu, ketentuan dan penjelasan tidak merugikan hak konstitusional atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon. karena sebagaimana telah diuraikan tersebut, ketentuan guo yang mengatur tentang kewajiban dan pemberian sanksi, bukan persoalan konstitusionalitas norma karena tidak ada causal terbang antara ketentuan guo yang dimohonkan pengujian dengan hak hak konstitusional para pemohon. berdasarkan pada dalil dalil tersebut, dpr berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional para pemohon oleh berlakunya pt,terdahulu, dengan demikianseroan terbatas (selanjutnya disingkat pt). para pemohon dalam permohonan guo,pt, yang pada pokoknya yakni bahwa ketentuan tersebut tidak memberikan perlakuan yang sama depan hukum, tidak adanya jaminan kepastian hukum, dan adanya diskriminasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara : terhadap dalil dalil yang dikemukakan para pemohon tersebut, dpr berpendapat dengan memberikan keterangan penjelasan sebagai berikut: bahwa ketentuan pada pokoknya mengatur pemberlakuan kewajiban kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menganggarkan sebagai biaya produksi. apabila tidak memenuhi kewajiban ini terhadap perseroan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam adalah sesuai dengan falsafah bangsa indonesia yang secara sosiologis berasaskan kekeluargaan bukan individualistis. karena itu konsep csr yang dianut negara barat yang cenderung pada asas ekonomi kapitalis dan liberal sangat berbeda dengan konsep tsl yang dianut bangsa indonesia, bahwa yang dimaksud perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya bidang sumber daya alam sesuai penjelasan adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dan perseroan yang kegiatan usahanya tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam: bahwa landasan konstitusional ialah uud yang mengamanatkan: perekonomian: bahwa uud sebagai landasan konstitusional tersebut, mewajibkan agar sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, haruslah dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat yang dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan: bahwa karena itu dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang mengatakan bahwa pemberlakuan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang legal normative dalam dan penjelasannya bertentangan dengan "efisiensi berkeadilan . (vide permohonan guo hal. bahwa terhadap dalil ini, dpr berpandangan bahwa "efisiensi berkeadilan adalah salah satu prinsip penyelenggaraan ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. dalam kaitannya. hal ini didasari bahwa sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup umat manusia muka bumi ini. oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar besarnya bagi manusia dan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri, bahwa ketentuan uud tersebut menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam lingkungan hidup indonesia guna memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat indonesia. ketentuan guo memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar besar kemakmuran rakyat: bahwa memberlakukan ketentuan dan penjelasannya pt, terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup. oleh karena itu: bahwa dpr tidak sependapat atas dalil para pemohon yang mengatakan,dpr berpendapat justru pemberlakuan adalah untuk kepastian hukum, mengingat kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya, dan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang dan masyarakat pada umumnya, bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang mengatakan pemberlakuan kewajiban yang dimaksud dan penjelasannya pt, telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama dimuka hukum, dan perlakuan yang diskriminatif. oleh karena perusahaan yang bergerak bidang sumber daya alam sudah dibebankan kewajiban berdasarkan undang undang sektoral lingkungan hidup, kehutanan, sumber daya air, migas), dibebankan juga kewajiban untuk menganggarkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai biaya perseroan. sedangkan perusahaan lain dan perusahaan yang tidak tunduk pada tidak diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bahwa dpr berpandangadan penjelasan tidak dapat dikategorikan termasuk dalam perlakuan yang diskriminatif, bahwa tidaklah tepat jika perseroan dipertentangkan dengan atau firma sehingga timbul diskriminasi, oleh karena badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan badan usaha yang tidak berbentuk perseroan terbatas, seperti dan firma badan usaha yang diatur diluar pt), pada dasarnya mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang tidak sama. dengan demikian maka dalam kondisi atau kedudukan hukum yang berbeda tidak dapat diberlakukan suatu hukum yang sama dan hal tersebut bukanlah termasuk peraturan yang bersifat diskriminasi, bahwa memberlakukan sanksi pada ketentuan dan penjelasannya adalah untuk menegaskan bahwa perseroan yang dimaksud undang undang guo tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang terkait, adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan baik bagi perseroan itu sendiri,berkelanjutan guna kesejahteraan masyarakat seluruhnya. hal ini sesuai dengan amanat uud dan alinea keempat pembuka: ketentuan mengenai kewenangan mahkamah konstitusi dirumuskan lebih lanjut dalam hurufdanbahwa undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, undangan setelah perubahan undang undang dasar, secara hirarkis kedudukan undang undang dasarseperti, bahwa penjelasan bukan merupakan penambahan norma baru sebagaimana dimaksud para pemohon, akan tetapi merupakan penjabaran untuk memperjelas dan menghindari berbagai penafsiran yang berbeda terkait dengan dampak terhadap fungsi lingkungan hidup: bahwa tidaklah tepat apabila para pemohon mempertentangkan dengan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, sumber daya air, dan migas, oleh karena bukan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji perkara guo, bahwa dpr tidak sependapat dalil para pemohon yang mengatakan bahwa secara formil pembentukan bertentangan dengan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, karenanya menurut para pemohon melanggar uud bahwa terhadap dalil para pemohon ini, dpr berpandangan bahwa pembentukan sesuai dengan kewenangan legislatif yang dimiliki dpr sesuai uud dpr bersama pemerintah dalam membentuk sudah sesuai dengan amanat uud juncto nomor tahun juncto peraturan tata tertib dpr. berdasarkan pada dalil dalil yang telah dikemukakan, maka dpr tidak sependapat dengan dalil dalil dan anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan dan penjelasannya menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakukan yang diskriminatif, dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam dan uud oleh karena ketentuan guo yang dianggap telah merugikan hak konstitusionalitas para pemohon adalah tidak beralasan. sebab ketentuan guo bukan merupakan persoalan konstitusionalitas normayang bersifat potensial bagi para pemohon, dengan demikian, maka dpr berpandangan bahwa ketentuan dan penjelasannypenjelasdan penjelaserahpemerintah menyerahkan kesimpulan keterangannya tertanggal februari yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret sementara itu dpr tidak menyampaikan kesimpulan,formil dan materiildalam perkara guo: pemohon (kadin) atau badan hukum yang berdasarkan munas jakarta tanggal desember memberikan mandat kepada ketua kadin untuk mengajukan permohonan pengujian (bukti pemohon (hipmi) dan pemohon iii (mwapi) yang dalam hal ini diwakili oleh ketua umumnya masing masing adalah himpunan pengusaha yang anggotanya mayoritas berprofesi sebagai pengusaha pengurus perseroan terbatas,badan hukum privat, para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud yaitu:hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif uud sistem perekonomian indonesia khususnya efisiensi berkeadilan uud 1945j, para pemohon tersebut atas menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh uud tersebut dirugikan oleh berlakunya dan beserta penjelasannya yang berbunyi". penjelas:: menurut para pemohon bahwa guo yang mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl) akan menambah biaya produksi dan potensial mengurangi daya saing perusahaan, sehingga para pemohon tidak dapat menjalankan perusahaan secara optimal, menimbang bahwa dpr dalam keterangannya berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional para pemohon yang telah dirugikan atau setidaknya bersifat potensial oleh berlakunya beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam dan uud menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai kedudukan hukumbahwa merujuk pada unsur unsur tentang syarat mengenai kedudukan hukum (legal standing), baik tentang hubungan sebab akibat (causal terbang), sifat kerugian yang spesifik, dan kemungkinan kerugian tidak akan terjadi lagi jika permohonan dikabulkan, maka pemohon haruslah dirugikan secara langsung oleh berlakunya undang undang guo. bahwa pemohon pemohon ii, dan pemohon iii tidaklah dirugikan secara langsung oleh berlakunya dan beserta penjelasannya karena para pemohon hanyalah merupakan wadah dan himpunan pengusaha, yaitu: pemohon (kadin) beranggotakanserta, (bukti pemohon (hipmi) adalah wadah penyaluran aspirasi pengusaha muda indonesia yang merupakan organisasi non profit dan bersifat kekeluargaan gotong royong (bukti pemohon iii (mwapi) anggotanya terdiri dari anggota biasa yaitu perempuan pengusaha indonesia yang aktif sebagai pimpinan dan atau sebagai pemilik pemegang saham perusahaan, serta anggota kehormatan yaitu pribadi pribadi yang dipandang telah berjasa dalam mendirikan, membentuk, membina, dan memajukan, serta mengembangkan mwapi (buktilagipula anggota yang tergabung dalam wadah atau himpunan pengusaha tersebut tidak hanya terdiri dari badan usaha perseroan yang menjalankan usaha dalam bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam saja, tetapi dapat saja anggotanya terdiri dari badan hukum yang lain, dan perseorangan. berdasarkan uraian tersebut, atau setidak tidaknya permohonan pemohon tidak jelas (obscura), karena tidak ada kejelasan mengenai perseroan yang diwakilinya, good non. pemohon pemohon ii, dan pemohon iii tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam permohonan guo: menimbang bahwaperseroan yang menjalankan usahanya dalam bidang antara lain kehutanan, pertanian, pertambangan, dan perindustrian (bukti p 14a, bukti p 15a, dan bukti telah dirugikan oleh berlakunya dan serta penjelasannya karena kewajiban tsl dalam guo menyebabkan para pemohon harus menyisihkan biaya perusahaan untuk melaksanakan tsl. dengan demikianerdasarkan pertimbangan pada paragraf maka mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, walaupun pemohon pemohon ii, serta pemohon iii tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), namun pemohon iv, pemohon dan pemohon mempunya, pokok permohonan menimbang bahwa pemohon iv, pemohon dan pemohon dalam polita permohonannya selain mengajukan pengujian materiil, juga mengajukan pengujian formil mengenai eksistensi beserta penjelasannya. karena para pemohon mengajukan dua macam pengujian, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pengujian materiil dan beserta penjelasannya, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengujian formil beserta penjelasannya yang menurut para pemoho dengan alasan sebagai berikut: perumusan besertadalam, mengenai tsl dalam proses pembentukannya telah mengesampingkan asas peraturan perundang undangan yang baik yaitu asas pendayagunaan dan keberhasilgunaan, terhadap pengujian formil tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa telah membedakan mengenai macam macam pengujian undang undang mahkamah konstitusi. ketentuan demikian diatur dalammaksud pengujian pengujian formil adalah pengujian suatu peraturan perundang undangan yang terkait pembentukannya yaitu apakah undang undang tersebut telah melalui prosedur dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang, sedangkan pengujian materiil adalah pengujian suatu peraturan perundang undangan yang menyangkut muatan materi, dan bagian suatu peraturan apakah telah sesuai dengan peraturan atasnya, cast uud merujuk pada ketentuan mk, pengujian beserta penjelasannya sebagaimana yang dimohonkan para pemohon adalah termasuk dalam pengertian pengujian materiil, sedangkan pengujian mengenai pembentukan undang undang termasuk dalam pengertian pengujian formil. dalam permohonan pengujian formil, alasan yang dikemukakan oleh para pemohon dipandang oleh mahkamah tidak cukup memenuhi syarat hukum untuk dipertimbangkan dalam suatu pengujian formil, oleh karena itu pengujian formil mengenai pembentukan beserta penjelasannya yang dimohonkan para pemohon haruslah dinyatakan ditolak: menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pengujian materiil dan beserta penjelasannya yang dimohonkan pemohon yang dianggapnya bertentangan dengan dan uud khususnya pada frasa efisiensi berkeadilan . adapun alasan para pemohon adalah sebagai berikut: bahwa rumusan tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl) yang diatur dalam beserta penjelasannya mengandung ketidakpastian dan diskriminatif, karena rumusan corporate sosial responsibility csr) bertentangan dengan prinsip dasar csr yang bersifat etis, moral dan volunteer: perumusan csr demikian menyebabkan terjadinya pemungutan ganda yang harus ditanggung perusahaan samping pembayaran pajak: csr secara implisit telah diatur dalam peraturan perundang undangan sektoral dengan aturan sanksi yang cukup ketat, baik seperti hukuman badan maupun denda serta hukuman administratif, secara potensial akan menciptakan penyalahgunaan oleh para pelaksana kewajiban, bahwa rumusan beserta penjelasannya telah menimbulkan inkonsistensi, contradiction terminus, tumpang tindih,berkeadilannya para pelaku usaha yang mempunyai korporasi berbentuk perseroan terbatas. oleh karena itu, guo bertentangan ii. kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan,adalah wadah bagi pengusaha indonesia dan bergerak bidang perekonomian. pengusaha indonesia adalah setiap perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaansesuai huruf dan huruf juncto undang undang nomor tahun tentang kamar dagang dan industri (bukti bahwa pemohon adalah suatu, dimana susunan organisasi dan kedudukannya dan melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam dan uud bahwa pemberian norma pada prinsip csr tsl dengan sifat wajib dalam beserta penjelasannya telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum dan mempunyai tendensi sebagai tindakan yang bersifat diskriminatif, karena hanya memberikan kewajiban csr kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam saja. sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha tidak berkaitan dengan sumber daya alam dan perusahan perusahaan lain seperti koperasi, cv, firma, usaha dagang, tidak diberikan kewajiban melaksanakan csr, bahwa perumusan dan pengaturan tanggung jawab sosial lingkungan tsl) akan bermasalah bilamana dikaitkan dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut menurut pemda diberikan keleluasaan untuk membuat perda, sehingga dapat saja pemda merumuskan sendiri ketentuan tsl sesuai kepentingan daerahnya masing masing, sehingga pengaturan demikian menyebabkan pengusaha tidak dapat menjalankan tsl secara efisien berkeadilan: bahwa mengubah tsl dari tanggung jawab moral menjadi kewajiban hukum dalam peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam uud mewajibkan tsl akan meniadakan ruang ruang pilihan yang ada termasuk kesempatan masyarakat untuk mengukur derajat pemakamannya dalam praktikyang akan menimbulkan sifat ketergantungan, sehingga bertentangan dengan uud menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, para pemohon selain mengajukan alat bukti surat (bukti sampai dengan bukti juga mengajukan (tujuh) ahli dan (dua) saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah dalam sidang pleno tanggal dan februari serta menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal februari dan keterangan selengkapnya dimuat dalam uraian duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli pemohon hikmahanto juwana bahwa dalam terdapat ketidakkonsistenan antara angka dengan beserta penjelasannya. angka menyatakan,'. angka sama sekali tidak mewajibkan tsl kepada pt, karena guo hanya menyebutkan komitmen yang tidak mengindikasikan suatu kewajiban. ketentuan tersebut berbeda dengan apa yang diatur dalam yang memberikan kewajiban kepada untuk melaksanakan tsl yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi. bahwa pengaturan tsl dalam justru menimbulkan perlakuan diskriminatif, karena tsl hanya diwajibkan kepada yang menjalankan kegiatan usahanya bidang sumber daya alam, sedangkan perusahaan lain yang bukan tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan tsl, padahal diketahui bahwa pelaku usaha tidak terbatas hanya pada pt: bahwa rentan disalahgunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pungutan kepada yang menjalankan kegiatan usahanya bidang sumber daya alam. apabila benar pemerintah daerah melakukan pungutan atas dasar tsl, maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan konsep csr itu sendiri: maria india rakyat bahwa sebenarnya upaya mendefinisikan csr telah berlangsung lebih dari tahun, tetapi hingga saat ini belum ada definisi baku mengenai csr tersebut. definisi csr pertama kali digunakan oleh pemerintah inggris yaitu csr sebagai tindakan sukarela yang harus melampaui peraturan atau persyaratan hukum yang minimal (voluntary action that business can take, over and above compliance with minimum legal requirements), sedangkan komunitas bisnis eropa mendefinisikan bahwa perusahaan harus mempunyai perhatian terhadap persoalan sosial dan lingkungan berdasar prinsip sukarela, kegiatan bisnis dan interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) harus memperhatikan persoalan sosial dan lingkungan. berdasarkan definisi tersebut, maka tidak tepat jika csr tersebut dilaksanakan oleh pihak lain. sedangkan mengenai makna csr bahwa masing masing negara memberikan pengertian yang berbeda. oleh karena itu pemaknaan csr harus disesuaikan dengan kultur negara masing masing, garcia dan male mengelompokkan kegiatan csr pada konteks global dalam beberapa teori, yaitu instrumental theories, political theories, integrative theories, dan ethical theories. dalam political theories bahwa perusahaan melakukan csr karena ingin mematuhi segala hukum yang berlaku, sedangkan dalam ethical theories bahwa perusahaan harus bertindak yang benar yaitu sesuai nilai nilai etika dan norma norma yang berlaku untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, sehingga dalam konteks teori ini csr dapat diharapkan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development). agar perusahaan dapat menjalankan csr dengan benar, maka pihak yang berwenang harus memberikan petunjuk pedoman kepada perusahaan, bahwa csr yang berkelanjutan diarahkan sesuai dengan core business dari perusahaan yang bersangkutan bukan hanya sekedar kegiatan filantropi, donasi, dan pengembangan komunitas. pemerintah eropa dan inggris tidak mengatur csr dalam undang undang tetapi menciptakan peraturan lain yang berkaitan dengan pengaturan kegiatan csr. perusahaan yang telah melakukan kegiatan csr mendapat insentif dari pemerintah, sehingga dengan demikian perusahaan tidak hanya dituntut tetapi juga diberi penghargaan, keringanan, dan dukungan. sekalipun csr tidak diatur dalam undang undang dengan suatu kewajiban, tetapi perusahaan perusahaan inggris dan eropa telah banyak melakukan kegiatan csr dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat, maria dian nurani definisi tanggung jawab sosial menurut iso yaitu melalui perilaku etis dan transparan yang berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperhatikan harapan stakeholder sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional, dan terintegrasi seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam relasi relasinya: bahwa csr memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan yang saling memiliki keterkaitan antara semua aspek, sehingga dalam membangun sesuatu tidak hanya fokus pada satu titik tertentu yang hanya melakukan pengembangan masyarakat, tetapi harus pula memperhatikan profit dari perusahaan. tanpa adanya profit maka perusahaan tidak dapat melakukan csr: bahwa perusahaan harus mendengarkan harapan dari stakeholder, csr harus memenuhi hukum yang berlaku, sehingga dapat saja csr diatur dalam suatu peraturan tetapi sifatnya harus sukarela (voluntary). dalam iso diatur (tujuh) prinsip tanggung jawab sosial,, dan menghargai hak asasi manusia, faisal basrisetempat, serta masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup: bahwa sebenarnya perusahaan telah bertanggung jawab terhadap lingkungan yang rusak sebagai akibat eksploitasi, tetapi pemerintah tidak menggunakan dengan baik dana yang diberikan oleh perusahaan untuk perbaikan lingkungan yang rusak tersebut. jika csr diberlakukan, maka konsumenlah yang akan menanggung dana csr tersebut: arif siregar bahwa csr mengandung empat prinsip, yaitu ekonomi, hukum, etis dan filantropi. ekonomi merupakan inti dari kegiatan perusahaan yang lebih banyak dibicarakan apabila dibandingkan dengan filantropi dan hukum. walaupun tanpa aturan hukum, perusahaan pertambangan sejak awal telah menerapkan csr, misalnya menggunakan tenaga kerja lokal, konsekuensi pengaturan csr menjadi kewajiban,setiap daerah berbeda beda, timotius lesmana bahwa csr indonesia telah berlangsung lama dan bersifat sukarelatanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab semua unsur masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. oleh karena itu, csr menjadi kegiatan komplementer dan bukan menggantikan kewajiban pemerintah: jalal bahwa indonesia adalah satu satunya negara yang mengatur csr dalam suatu undang undang, termasuk dalam hal penggunaan dananya. pengaturan csr dengan suatu kewajiban merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap perusahaan. sifat awal csr adalah sukarela (voluntary), sehingga apabila csr diregulasi, maka sifatnya menjadi tidak sukarela, padahal csr tersebut dalam praktiknya dilaksanakan melampaui kewajiban yang telah ada: saksi pemohon jerry mulyono ketua asosiasi tambang batubara): bahwa pemerintah tidak perlu mengatur csr menjadi kewajiban, karena perubahan csr yang prinsip dasarnya sukarela menjadi kewajiban akan mengakibatkan perusahaan menjadi kaku dan tidak efektif. selain itu, ketentuan tersebut akan menimbulkan diskriminasi antara perusahaan legal yang diatur secara baku dengan perusahaan illegal: bahwa tujuan csr adalah memberdayakan masyarakat untuk dapat hidup mandiri. oleh karena itu, penerapan csr oleh perusahaan dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung dengan masyarakat, sinta kurniawan pt. unilever indonesia tbk): bahwa csr yang dilakukan pt. unilever bukan hanya untuk promosi dan bisnis, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. csr merupakan bagian yang terintegrasi, oleh karena itu tanpa suatu peraturan pun program bisnis kepada masyarakat tetap dilakukan, bahwa csr akan menjadi kacau, manakala tiap daerah menerapkan peraturan csr yang berbeda, karena perencanaan yang dilakukan secara holistik akan membawa dampak usaha dan terganggunya stakeholder serta mengganggu jalannya perusahaan yang telah dirancang sejak awal, menimbang bahwa pemerintah dalam sidang pleno tanggal februari memberikan keterangan lisan dan selengkapnya dimuat dalam uraian duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa konsep tsl sebagaimana dimaksud berbeda dengan konsep csr sebagaimana dipahami dan dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha. perbedaan mendasar tsl dengan csr adalah menyangkut tiga hal, yaitu hukum, pembiayaan, dan sanksi. secara hukum bahwa tsl, sedangkan csr diwajibkan kepada semua perseroan. pembiay, sedangkan pembiayaan csr diambil dari laba bersih perseroan. pelanggaran tsl dikenakan sanksi sesuai perundang undang sektoral, sedangkan pelanggaran csr hanya merupakan sanksi moral, bahwa belum terdapat keseragaman pengertian tentang tsl dengan csr yang tercantum dalam peraturan perundang undangan, misalnya tsl yang yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penanaman modal (selanjutnya disebut lebih menekankan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan dimana perusahaan beroperasi, sedangkan tsl dalam wajib dilaksanakan oleh perseroan sebagai wujud tanggung jawab hukum terhadap komunitas dan lingkungan dimana perseroan melaksanakan usahanya. selain itu, pelaksanaan tsl: bahwa kesadaran perseroan untuk melaksanakan kewajiban tsl csr dapat memberikan makna yaitu perseroan dimaksud bukan lagi sebagai kelompok yang mementingkan dirinya sendiri, melainkan wajib memperhatikan dan melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. oleh karena itu, wajar apabila tsl csr tidak hanya sekedar responsibility yang bersifat voluntary, tetapi mandatory dalam pengertian liability, dan terhadap perseroan yang tidak melaksanakan csr akan dikenakan sanksi: bahwa perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam telah sesuai ketentuan uud juga telah memberikan kepastian dan keadilan baik bagi perseroan untuk berusaha dan mencari keuntungan maupun bagi masyarakat dan lingkungannya untuk memperoleh perlindungan, kelestarian, serta adanya pembangunan yang berkelanjutan guna kesejahteraan masyarakat sebesar besarnya, bahwa berdasarkan uraian tersebut, pemerintah berpendapat bahwa dan beserta penjelasannya tidak bertentangan dengan dan uud menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dalam sidang pleno tanggal februari memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal februari dan selengkapnya telah dimuat dalam uraian duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam telah sesuai dengan falsafah bangsa indonesia yang secara sosiologis berasaskan kekeluargaan dan bukan individualistis. hal tersebut berbeda dengan csr yang dianut oleh negara barat yang cenderung pada asas ekonomi kapitalis dan liberal, bahwa uud telah mensyaratkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. berkaitan: bahwa pemberlakuan tsl yang diatur dalam adalah justru untuk mencapai kepastian hukum, karena penerapan tsl adalahketentuan beserta penjelasannya tidak dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang diskriminatif. suatu ketentuan dianggap diskriminatif apabilyaitmenimbang bahwa para pemohon dan pemerintah telah memberikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya masing masing, pendapat mahkamahara pemohon, mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa terdapat hubungan antara kepentingan sosial dan kepentingan bisnis serta kewajiban hukum yang oleh kepentingan bisnis dapat disikapi dengan evade to comply , ataukah to cooperate perusahaan akan menghindar dari tanggung jawab sosialnya, manakala ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab sosial menimbulkan ketidakadilan (to evade). seseorang yang dihadapkan pada hukum yang tidak adil berakibat tidak adanya kewajiban moral untuk mematuhinya. perusahaan harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum karena hukum dikonversikan sebagai perintah atau kebijakan negara. tidak ada kesejajaran antara yang diperintah dengan yang memerintah (to comply). perusahaan harus bekerjasama dengan negara dalam upaya mensejahterakan rakyat (to cooperate): bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl) merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerjasama (to cooperate) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat. bukan sebaliknya untuk mencari lubang lubang jloopholes) kelemahan terhadap ketentuan hukum yang kemudian dieksploitasi untuk menghindari (to evade) tanggung jawab tersebut. tsl merupakan affirmative regulation yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara pemangku kepentingan: bahwa tsl sebagaimana dirumuskan dalam guo adalah malam se, bukan sekedar malam prohibited. merupakan ketentuan yang secara langsung mempunyai akibat terhadap kesehatan dan keselamatan pada tingkatan tinggi, oleh sebab itu dituntut adanya kepatuhan moral dan spirit untuk bekerjasama dan bukan sekedar mematuhi atau menghindarinya atau bahkan mengeksploitasi kelemahan kelemahan untuk memperoleh keuntungan dari tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut manakala tindakan tersebut akan memperbesar risiko yang harus ditanggung terhadap kehidupan manusia baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang (just saving principle). semakin besar ketentuan hukum mengandung isi moralitas maka semakin besar tanggung jawab sosial untuk bekerjasama mewujudkannya, bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. oleh sebab itu, peranan negara dengan hak menguasai atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya, termasuk hak untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (sustainable development) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang tidak boleh dikurangi atau bahkan diabaikan: bahwa negara, masyarakat, dan perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam sudah semestinya ikut bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum terhadap dampak negatif atas kerusakan lingkungan tersebut. samping itu, bukan waktunya lagi para penanam modal (investors) baik domestik maupun asing berperilaku seperti entitas yang tertutup dan terisolasi serta teralienasi dari masyarakat seperti zaman kolonial, tetapi seharusnya membangun hubungan baik yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya, sehingga memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat. dengan prinsip party superiority, berarti membangun dan mendapat keuntungan tanpa mengorbankan kepentingan orang lain, perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana tempat perusahaan beroperasi. hal ini sejalan dengan prinsip legitimasi (legitimacy principle) bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompokjuncto undang undang ago (bukti bahwa berdasarkan uraian atas, pemohon, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf guo. oleh karena itu, pemohon berdasarkan rekomendasi khusus dari munas kadin jakarta tanggal sampai dengan desember memberikan mandat dan kuasa kepada ketua umum kadin indonesia selaku pemohon (bukti untuk mengajukan permohonan guo, sehingga memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon pada pengujian undang undang terhadap uud bahwa pemohon dan pemohon iii adalah himpunan pengusaha yang anggotanya perorangan mayoritas berprofesi sebagai pengusaha pengurus perseroan terbatas, potensial kehilangan dirugikan karena tidak dapat menjalankan perusahaan secara optimal karena adanya kewajiban hukum yang potensial merugikan perusahaan, sebagaimana dimaksud huruf dan huruf guo, oleh karena itu pemohon dan pemohon iii memiliki kualifikasi sebagai pemohon pada pengujian undang undang terhadap uud (bukti dan bukti bahwa pemohon iv, pemohon dan pemohon adalah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum indonesia yang secara langsung berkepentingan dengan penamaan csr tsl menjadi nomor tahun jika csr tsl menjadi kewajiban menganggarkan sebagai biaya perseroan, maka para pemohon iv, pemohon dan pemohon secara potensial akan menderita kerugian, karena tidak hanya akan meningkatnya komponen biaya produksi sehingga dapat mengakibatkan produknya kurang kompetitif, juga pemohon akan kehilangan kebebasan dan kreativitas untuk menentukan dan melaksanakan menjalankan csr tsl sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan tujuan dalam rangka membangun perusahaan yang kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. ketidaksetaraan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat dapat menyebabkan perusahaan akan kehilangan legitimasinya, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. pengungkapan informasi tsl dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis: menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan para pemohon mengenai konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian dengan alasan sebagai berikut: bahwa dan beserta penjelasannya menimbulkan ketidakpastian hukum, karena rumusan tsl dalam guo yang menjadi kewajiban hukum (legal obligation) tidak sejalan dengan prinsip csr yang bersifat etis, moral, dan sukarela (voluntary). tsl dalam guo dapat dikualifikasikan sebagai pemungutan ganda yang harus ditanggung perusahaan samping pajak, dan tsl secara implisit telah diatur dalam peraturan perundang undangan sektoral dengan sanksi yang cukup ketat. oleh karena itu pengaturan tsl dalam dengan kewajiban hukum adalah bertentangan dengan uud bahwa terhadap alasan para pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa penamaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl) menjadi kewajiban hukum merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang undang untuk mengatur dan menerapkan tsl dengan suatu sanksi. hal demikian dilandasi dari adanya kondisi sosial dan lingkungan yang rusak pada masa lalu dimana praktek perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan lingkungan pada umumnya, bahwa csr pada mulanya lahir inggris dan eropa yang bersifat voluntary, namun setelah indonesia, yaitu khususnya sifat sukarela dari csr ditingkatkan menjadi bersifat mandatory. indonesia merupakan negara yang berdaulat yang berhak untuk mengatur hukumnya sendiri yang tidak tergantung pada hukum dan budaya yang berlaku negara lain. tentu ada alasan tersendiri mengapa csr yang berlaku indonesia tidak disamakan dengan csr yang berlaku negara negara lain, misalnya inggris, australia, belanda, kanada, perancis, jerman, dan amerika serikat. hal demikian sesuai keterangan ahli pemohon, maria india rakyat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemaknaan csr harus disesuaikan dengan budaya (culture) negara masing masing. setiap negara mempunyai budaya yang berbeda beda, misalnya perusahaan inggris diikat dengan kode etik usaha, selain itu perusahaan telah menyadari begitu pentingnya csr untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan. perkembangan csr negara negara tersebut sudah sedemikian populer, sehingga csr tidak saja hanya sebagai tuntutan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, tetapi csr digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan, bahkan csr digunakan sebagai persyaratan bagi perusahaan yang akan public. budaya budaya yang demikian itu belum terjadi indonesia, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk menegakkan csr, bahwa hubungan antara moral dan etik dengan hukum adalah bersifat gradual, dimana hukum merupakan formalisasi atau legalisasi dari nilai nilai moral. dalam hubungan ini, nilai nilai moral dan etik yang diterima secara sukarela (voluntary) dan dianggap penting dapat saja diubah secara gradual menjadi hukum atau undang undang agar lebih mengikat. dalam perkara guo dapat saja atau tidak ada halangan apapun terhadap nilai nilai csr yang semula bersifat ketentuan moral, etik, dan sukarela (voluntary), kemudian dijadikan materi muatan dalam undang undang: bahwa harus dibedakan antara pungutan pajak oleh negara dan dana perusahaan untuk tsl. uang pungutan pajak digunakan untuk pembangunan secara nasional, sedangkan dana tsl dipergunakan bagi masyarakat sekitar perusahaan dan pemulihan lingkungan dimana perusahaan berada, sehingga terhadap kedua hal tersebut tidak dapat digeneralisir. bahwa tsl menurut ketentuandengan demikian tidak memungkinkan terjadinya pungutan ganda sebab biaya yang dikeluarkan untuk tsl akan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan pelaksanaannya didasari oleh kemampuan perusahaan, dimana tsl dalam pelaksanaan operasionalnya diatur dengan peraturan pemerintah: bahwa pengaturan tsl dengan kewajiban hukum (legal obligation) lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan csr yang bersifat sukarela (voluntary). penamaan tsl akan dapat menghindarkan penafsiran yang beragam dari perusahaan, hal demikian dimaksudkan agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya dorong bagi perusahaan untuk melaksanakan tsl, sebaliknya pengaturan tsl dengan voluntary tidak cukup kuat untuk dapat memaksa perusahaan melaksanakan tsl, sehingga dengan meningkatkan csr dari voluntary menjadi tsl yang mandatory diharapkan adanya kontribusi dari perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat: bahwa dan penjelasan pada pokoknya menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan tsl dikenakan sanksi sesuai undang undang sektoral. apabila pengaturan sanksi tsl diatur secara tersendiri dalam maka ketentuan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum. sebaliknya apabila sanksi tsl diatur dalam undang undang sektoral, maka ketentuan demikian lebih menjamin adanya kepastian hukum, karena tidak menimbulkan adanya pertentangan diantara undang undang: bahwa tsl perusahaan yang tercantum dalam dilakukan dengan asas kepatutan dan kewajaran. asas ini memperkuat prinsip legitimasi yang menyatakan bahwa sudah menjadi suatu kewajiban sosial bagi perusahaan yang berada tengah tengah masyarakat melepaskan diri dari prinsip yang individualistis, terisolasi, dan tidak mau tahu dengan masyarakat sekitarnya. hal ini sejalan dengan prinsip kepemilikan yaitu bahwa setiap hak adalah berfungsi sosial (vide dan setiap orang atau badan hukum yang mempunyai tanah wajib memelihara kesuburannya (vide, huruf tentang penanaman modal. sudah barang tentu tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan penjabaran lebih rinci atau standarisasi agar mudah diimplementasikan. hal ini juga sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan baik oleh perusahaan, aparatur negara, maupun oleh masyarakat. iso masih membuat rumusan yang tepat mengenai standarisasi csr, oleh karena itu sebelum adanya standarisasi csr, masing masing negara dapat merumuskan sendiri mengenai csr dimaksud, bahwa penamaan csr dalam telah mencerminkan keadilan sosialdalam suatu masyarakat yang menjalankan persaingan pasar bebas yang apabila terdapat kepentingan yang berbeda disebabkan adanya perbedaan sosial ekonomi, maka kebijakan harus lebih mengutamakan kepentingan mereka yang paling kurang diuntungkan (the least advantage). dengan demikian maka tingkat kesenjangan sosial tidak semakin lebar dan akan lebih mendekatkan pada keadilan sosial. tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sekaligus memberikan keadilan pada generasi yang akan datang: berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas, mahkamah berpendapat norma yang terkandung dalam dan serta penjelasan merupakan norma hukum yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan uud bahwa perumusan tsl dalam guo apabila dikaitkan dengan tentang pemerintah daerah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana menurut pemerintah daerah diberikan hak otonomi untuk mengatur perekonomian daerahnya masing masing, sehingga dengan kewenangan demikian, pemerintah daerah dapat saja membuat rumusan tsl sesuai kepentingan daerahnya masing masing, bahwa terhadap dalil permohonan para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan telah menentukan hierarki suatu undang undang. hierarki tersebut mengandung makna bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. ketentuan demikian telah sejalan dengan dan yang berbunyi:: terhadap perda yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang menyatakan, . dengan jelas menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tsl diatur dengan peraturan pemerintah: bahwa dengan telah diatur tsl berdasarkan maka sudah jelas pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan peraturan daerah yang berkenaan dengan tsl, sebab perintah undang undang berdasarkan bersifat imperatif yaitu hanya diatur dengan peraturan pemerintah: bahwa pemohon mendalilkan dan serta penjelasannya telah menimbulkan diskriminasi sehingga bertentangan dengan uud karena tsl hanya diwajibkan kepadperusahaan perusahaan lain seperti koperasi, cv, firma, usaha dagang yang tidak tunduk pada tidak diwajibkan melaksanakan tsl, bahwa terhadap dalil permohonan para pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pengertian diskriminasi lebih lanjut telah diatur dalam tentang hak asasi manusia angka yangngan demikian, untuk dapat dianggap diperlakukan secara diskriminatif harus sesuai dengan macam dan bentuk diskriminasi sebagaimana tersebut atas. permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian mahkamah adalah adanya anggapan dari para pemohon mengenai perlakuan yang tidak sama terhadap kewajiban tsl yang hanya diterapkan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan terhadap perseroan lain yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam tidak dikenakan kewajiban tsl. pembedaan demikian disebabkan karena menurut mahkamah terhadap yang mengelola sumber daya alam berkaitan dengan uud sehingga negara berhak untuk mengatur secara berbeda. adapun terhadap badan usaha lain selain perseroan terbatas, seperti koperasi, cv, firma, dan usaha dagang, dikenai juga kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penanaman modal yang lebih dulu diundangkan dari pada yang berbunyi,. penjelasan huruf tersebut atas: berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas, mahkamah berpendapat penerapan kewajiban tsl kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usaha bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam dan beserta penjelasannya tidak dapat dianggap sebagai perlakuan yang diskriminatif dan bertentangan dengan uud bahwa perubahan sifat csr dari tanggung jawab moral menjadi kewajiban hukum dalam peraturan perundang undangan, sama halnya telah meniadakan konsep demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam uud khususnya frasa efisiensi berkeadilan. menurut pemohon,belaka dan dapat mengarah kepada bentuk korupsi baru: bahwa terhadap dalil permohonan para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa sistem perekonomian indonesia sebagaimana yang tertera dalam uud adalah sistem perekonomian yangsuatu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sistem ekonomi indonesia bukanlah sistem ekonomi individual liberal. bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalamnya adalah untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu negara yang mengusai sepenuhnya atas bumi, air, dan kekayaan alam tidak hanya mempunyai kewenangan memungut pajak semata, tetapi harus pula diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai bagaimana pengusaha mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, bahwa paham individualisme dan liberalisme dalam bidang ekonomi sangat tidak sesuai bahkan bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang dianut oleh bangsa indonesia. bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya tidak hanya untuk kemakmuran segelintir pengusaha yang bermodal, tetapi justru untuk kemakmuran rakyat. perekonomian sebagai usaha bersama, tidak hanya antara pengusaha dan negara, tetapi juga kerjasama antara pengusaha dan masyarakat, terutama masyarakat sekitarnya. kepedulian yang sungguh sungguh dari pengusaha atas lingkungan sosialnya akan memberikan iklim usaha yang aman karena masyarakat sekitarnya merasa diperhatikan oleh perusahaan, sehingga akan mempererat jalinan hubungan antara perusahaan dan masyarakat: bahwa pelaksanaan tsl sebagaimana diatur dalam tetap dilaksanakan oleh perseroan. kekhawatiran para pemohon bahwa berlakunya dapat mengarah pada pelaksanaan tsl hanya pemenuhan formalitas dan menimbulkan bentuk korupsi baru, menurut mahkamah, pemikiran demikian karena tidak dialaminya dengan benar ketentuan yang berbunyiguo mengandung makna bahwa perusahaan sendirilah yang melaksanakan tsl sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. diserahkannya pelaksanaan tsl kepada perusahaan masing masing dapat menghindarkan adanya korupsi sekaligus memperlancar interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, sedangkan peranan pemerintah hanya sebagai pemantau apakah perusahaan dimaksud telah melaksanakan tsl atau belum. apabila tidak melaksanakan tsl maka perusahaan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai undang undang sektoral, misalnya apabila mengabaikan tanggung jawab lingkungan maka perusahaan dimaksud akan dikenakan sanksi yang diatur sesuai dengan lingkungan hidup, dan apabila mengabaikan tanggung jawab sosial akan dikenakan sanksi yang diatur dalam undang undang terkait, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas, mahkamah berpendapat prinsip dasar perekonomian indonesia adalah bersifat kerakyatan. pengaturan csr dengan suatu kewajiban hukum merupakan suatu cara pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat. dengan demikian penamaan csr dengan kewajiban hukum telah sejalan dan tidak bertentangan dengan uud khususnya pada frasa efisiensi berkeadilan:: pemohon pemohon ii, dan pemohon iii tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara guo:dalam perkara guo: pengujian formil dan serta penjelasannya yang dimohonkan para pemohon merupakan ranah pengujian materiil: penamaan tsl dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam dan serta penjelasannya tidak bertentangan dengan dan uud amar putuspemohon ii, dan pemohon iii tidak dapat diterima, menyatakan permohonan pengujian formil pemohon iv, pemohon dan pemohon terhadap, menyatakan menolak permohonan pengujian materiil pemohon iv, pemohon dan pemohon untuk seluruhnya: menyatakanmahram sipayung, ms, agama kristen protestan, alamat jalan bona bona komplek disbud kabupaten simalungun, provinsi sumatera utara, nama era sassy damanik, sos. agama islam: alamat jalan pengintai nomor kelurahan bah kapalsalmon sipayung, s.h., ferris purba, s.h., amos silalahi, s.h., ukiran s.h., dan leden simangunsong s.h.: para advokat dan penasehat hukum yang berkantor jalan tombak nomor medmenurut huruf peraturan kpu nomor tahun juncto nomor tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor tahun yang intinya setiap pegawai negeri harus membuat surat pernyataan mundur dari jabatannya sebelum mengikuti pencalonan walikota dan atau wakil walikota, dalam hal ini pihak terkait pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut drs. koni ismail siregar, adalah seorang pegawai negeri sipil pada kantor pemerintahan kota pemko) pematangsiantar dengan jabatan sebagai kepala bagian administrasi perekonomian sekretariat daerah kota pematangsiantar, bahwa walikota pematangsiantar terbukti dan ternyata tidak memberikan izin kepada pihak terkait pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut drs. koni ismail siregar untuk ikut sebagai peserta calon wakil walikota periode akan tetapi komisi pemilihan umum kota pematangsiantar tidak memperhatikan dan teliti akan persyaratan tersebut sehingga komisi pemilihan umum kota pematangsiantar telah melanggar peraturan kpu nomor tahun juncto lampiran peraturan kpu nomor tahun model .a pkk kpu. oleh karena itu,memohon untuk mengadakan pemilihan ulang tanpa mengikutsertakan pihak terkait, human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar, sebagai peserta calon walikota dan wakil walikota pematangsiantar periode bahwa komisi pemilihan umum kota pematangsiantar dalam melakukan tugasnya samping hal hal yang disebutkan atas juga telah melanggar asas asas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun huruf tentang penyelenggaraan pemilihan umum, hal mana terbukti dengan diikutsertakannya pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut khususnya burhan saragih, s.h., padahal menurut surat dari universitas tengku amir hamzah medan nomor a baik unhas!lll tanggalpleno terbukamaret yang ditandatangani oleh biro rektorat atas nama ardiansyah, s.e. dan diikuti oleh klarifikasi lanjutan setelah penetapan nomor baik unhas tanggal mei yang bunyinya bahwanya ijazah sarjana atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan oleh universitas amir hamzah kota medan. surat dari universitas tengku amir hamzah tersebut dikuatkan oleh surat koordinator perguruan tinggi swasta kopertis) wilayah nanggroe aceh darussalam nad), sumatera utara nomor aka tertanggal juni yang telah disampaikan dan diterima oleh memohon bahwa burhan saragih, s.h. tidak terdaftar pada buku firm kopertis wilayah bahwa samping itu, pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut yang bernama burhan saragih menyampaikan riw pendidikan sekolah dasar dengan menyerahkan surat tanda lulus stl), sedangkan menurut peraturan kpu nomor tahun huruf angka pasangan calon walikota dan wakil walikota diwajibkan untuk memenuhi syarat kelengkapan ijazah yang telah dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang berwenang. ketentuan ini tidak dilakukan oleh memohon, sehingga memohon telah lalai dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh ketentuan huruf angka dari peraturan kpu nomor tahun tersebut. dengan demikian,harus dibatalkan dan memerintahkan memohon untuk melakukan pemilihan ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut yaitu calon walikota bernama re. siahaan dan calon wakil walikota bernama burhan saragih, s.h.: bahwa terhadap penyelenggaraan pemilukada kota pematangsiantar yang tidak jujur, pemohon memohon pertimbangan mahkamah dalam memeriksa perkara sengketa pemilukada yang jujur, adil, dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum sebagaimana adanya putusan dan yurisprudensi dari mahkamah konstitusi tentang sengketa pemilukada kabupaten bengkulu selatan yang tertuang dalam putusan demikian pula adanya pelanggaran administrasi syarat pencalonan yang dilakukan walikota tebing tinggi sumatera utara nomor urut dengan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii yang memutuskan dan menetapkan pemilukada kota tebing tinggi dandan pemilukadapasangan calon kepala daerah kabupaten bengkulu nomor urut irwan mahmud. s.h dan calon walikota tebing tinggi sumatera utara nomor urut adalah asas pemilu "jujur" bahwa kemudian pihak panwaslukada kota pematangsiantar juga membuat kesimpulan kajian laporan dalam surat nomor kl panwaslukada ps vi tanggal juni yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti bukti dan kajian dapat disimpulkan bahwa pasangan calon atas nama burhan saragih tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon sesuai dengan ketentuan undang undang peraturan kpu nomor tahun kemudian panwaslukada juga membuat (dua) butir rekomendasi bahwa: kpu kota pematangsiantar semestinya tidak meloloskan (mencoret) nama calon yang bersangkutan sebelum penetapan pasangan calon, supaya kpu kota pematangsiantar mencoret nama pasangan calon yang bersangkutan, bahwa memohon menyampaikan surat kepada pihak panwaslukada kota pematangsiantar tertanggal juni nomor: kpu ps vi tentang penerusan laporan pelanggaran pemilu. dalam surat ini memohon justru sama sekali tidak menyinggung tentang legalitas ijazah sarjana s1) burhan saragih. bahwa memohon hanya menjelaskan tentang riw pendidikan burhan saragih, s.h.. kemudian, kpud kota pematangsiantar juga menyampaikan bahwa pada tanggal juni sudah melaporkan dugaan pemalsuan ijazah sarjana hukum s1) atas nama burhan saragih untuk diproses lebih lanjut oleh pihak panwaslukada kota pematangsiantar dan pihakdh dan wakil kdh pemilukada kota pematangsiantar tahun bahwa, memohon akhirnya secara sadar mengakui kesalahannya dengan cara membuat surat pengumuman resmi nomor kpu ps vi ditandatangani oleh ketua kpu kota pematangsiantar rajaingat saragih, s.h. yang ditempelkan setiap tempat pemungutan suara tps) dengan bunyi surat bahwa burhan saragih, s.h. diduga memiliki ijazah palsu sarjana (s1) dan dugaan ijazah palsu saudara burhan saragih, s.h. sudah dilaporkan kepada pihak panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah pemilukada) kota pematangsiantar dan pihak polresta pematangsiantar: bahwa kesalahan kesalahan dan pelanggaran pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilukada kota pematangsiantar tahun tergambar dengan jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan massif, tetapi tidak ada penyelesaian dari panwaslukada kota pematangsiantar. dalam perjalanannya, memohon ternyata juga melakukan perbuatan perbuatan lain seperti: bahwa masih adanya warga masyarakat kota pematangsiantarpematangsiantarhuman sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar sebagai pasangan calon kepala daerah kota pematangsiantar nomor urut bahwa adanya intimidasi dan janji atau iming iming uanghuman sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar dengan memberikan dan menjadikan kartu nama pasangan calon nomor urut sebagai voucher atau tiket masyarakat untuk mendapatkan uang dari pasangan calon nomor urut hal ini juga sudah dilaporkan oleh masyarakat kepada panwaslukada kota pematangsiantarpematangsiantar menunjukkan kecurangan yang terencana oleh memohon agar masyarakat kota pematangsiantar dapat memilih lebih dari sekali:ota pematangsiantar tahun yang dilakukan memohon, ternyata sangat memengaruhi perolehan suara pemohon. kenapa tidak? karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan terbuka, dimana para pemilih mengetahui bahwa sdr. burhan saragih, s.h. adalah orang yang tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon wakil walikota pematangsiantar nomor urut dan sdr. human sitorus, s.e. juga tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon walikota pematangsiantar nomor urut maka sudah pastilah para pemilih kota pematangsiantar tidak akan memilih sdr. burhan saragih, s.h. sebagai calon wakil walikota yang cacat hukum dan sdr. human sitorus, s.e. dan pasangannya drs. koni ismail, s.e. juga tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon walikota pematangsiantar nomor urut yang cacat hukum, bahwa saat berlangsungnya pemilihan calon kepala daerah tanggal juni tim panwaslukada kecamatan siantar utara menangkap dan menyita fotokopi kartu pemilih dari tim sukses sdr. human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar yang melakukan money politic, bahwa saat berlangsungnya pemilihan calon kepala daerah tanggal juni banyak masyarakat diving iming atau dijanjikan uang dengan memegang kartu nama calon nomor urut sdr. human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar yang dijadikan sebagai tiket masyarakat untuk mendapatkan uang dari sdr. human sitorus, s.e.: berdasarkan hal hal tersebut atas, kiranya mahkamah konstitusi menerima permohonan dari pemohon seraya memeriksa serta mengambilpada selasa tanggal juni menyatakan tidak sah dan menyatakan batal penetapan human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar sesuai berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kota pematangsiantar nomor vi kpu ps vi tertanggal juni tentang penetapan pasangan calon terpilih kepala daerah kota pematang siantar pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pematang siantar tahun sampai dengan tahun memerintahkan memohon i.c. komisi pemilihan umum kota pematangsiantaperiode sampai yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali pihak terkait pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut yaitu bernama human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar dan pihak terkait calon walikota dan wakil walikota nomor urut bernama ir. re. siahaan dan burhan saragih s.h. selambat lambatnya dalam waktu (enam) bulan depan dihitung sejak putusan ini diucapkan oleh mahkamah konstitusitanggal juni disertai laporannya:, dan bangko kertas surat suara, bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon atas nama ir. mathrm sipayung, m.s., dan era sassy damanik, sos. selaku pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pematangsiantar nomor urut bukti fotokopi surat nomor tu tanggal juni yang ditandatangani kepala dinas pendidikan kota pematangsiantar drs. johnson, si., pembina nip hal: mohon penjelasan yang menguraikan bahwa sepengetahuan kami kpud kota pematangsiantar tidak pernah meminta verifikasi kota pematangsiantar atas nama gulma sitorus, s.e., secara resmi kepada dinas pendidikan kota pematangsiantar sejak dimulainya tahapan pemilukada kota pematangsiantar sampai dengan pemungutan suara , bukti fotokopi surat lembaran buku induk nomor atas nama human sitorus, tempat dan tanggal kelahiran siantar, riw sekolah iv, masuk sekolah januari dan nama orang tua sitorus, bukti fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah negeri tahun atas nama human sitorus, nomor induk dilahirkan anak sitorus telah tamat belajar sekolah dasar negeri tahun pada achir ajaran bukti fotokopi ijazah sekolah atau kursus lanjutan tingkat pertama atas nama human sitorus, dilahirkan pada tanggal anak sitorus, tertanggal november bukti fotokopi surat tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas sma) jurusan ilmu pasti llmu pengetahuan alam dari sekolah menengah umum tingkat atas sma) sehati pematangsiantar atas nama human sitorus, lahir pada tanggal pematang siantar, anak sitorus, nomor daftar induk tertanggal desember bukti fotokopi surat nomor tertanggal maret yang ditandatangani oleh walikota pematangsiantar ir. re. siahaan yang ditujukan kepada drs. koni ismail siregar yang pada pokoknya menerangkan pengunduran diri dalam jabatan tidak disetujui,drs. koni ismail siregar, jenis kelamin laki laki, pekerjaan pns, tempat dan tanggal lahir pematangsiantar, april umur tahun, alamat tempat tinggal jl. raja nomor bah kapal pematangsiantar, tertanggal maret yang membuat pernyataan drs. koni ismail siregar, nip pembina yang ditandatangani atasan langsung walikota pematangsiantar ir. siahaan: bukti fotokopi keputusan gubernur sumatera utara nomor tentang pemberhentian dari jabatan negeri sebagai sekretaris daerah kabupaten simalungun a.n. ir. mathrm sipayung, m.s.:ir. mahram sipayung, m.s., jenis kelamin laki laki, pekerjaan pns, tempat dan tanggal lahir saribudolok, februari umur tahun, alamat tempat tinggal jalan laguboti nomor pematangsiantar, tertanggal februari yang membuat pernyataan ir. mahram sipayung, m.s., nip pembina madya utama yang ditandatangani atasan langsung bupati kabupaten simalungun, drs. zulkarnain damanik, m.m.: bukti fotokopi surat dari universitas amir hamzah nomor a baik unhas!!l tanggal maret yang ditandatangani oleh kepala biro administrasi akademik dan kemahasiswaan yang ditujukan kepada komisi pemilihan umum kota pematangsiantar yang pada pokoknya menerangkan hh. burhan saragih, s.h. atau yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa fakultas hukum universitas amir hamzah, oleh karena itu ijazah sarjana atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan: bukti fotokopi surat dari universitas amir hamzah nomor baik unhas tanggal maret perihal klarifikasi lanjutan a.n burhan saragih yang ditujukan kepada komisi pemilihan umum kota pematangsiantar yang pada pokoknya menerangkan yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa fakultas hukum universitas amir hamzah dan ijazah yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan: bukti fotokopi surat dari departemen pendidikan nasional koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah nanggroe aceh darussalam, sumatera utara nomor aka tertanggal juniprof. dr. zainuddin perihal konfirmasi ijazah yang pada pokoknya menerangkan burhan saragih tidak terdaftar pada buku firm kopertis wilayah bukti fotokopi surat tertanggal mei dari burhan saragih yang ditujukan kepada komisi pemilihan umum kota pematangsiantar perihal permohonan penarikan ijazahlembaran buku induk nomor atas nama burhanuddin lahir samosir raja tanggal dan diterima sekolah tanggal dengan nama orang tua umar saragihbukti fotokopi surat nomor pru tanggal mei dari dinas pendidikan pemerintah kota tebing tinggi yang ditujukan kepada ketua kpu kota pematangsiantar perihal klarifikasi ijazah yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap siswa tamat dari sekolah dasar memperoleh surat tanda tamat belajar dan sejak tahun surat tanda tamat belajar sudah diberlakukan, bukti fotokopi surat nomor ps v tertanggal mei dari lsm perihal pengaduankota pematangsiantar, armada, s.h.: bukti fotokopi kajian laporan nomor kl panwaslikada ps vi tertanggal juni yang ditandatangani oleh petra tumanggor, s.s., darwin riyanto saragih, s.t., pd.: dan josep sihombing, m.m., masing masing ketua dan anggota panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kota pematangsiantar,itia pengawas pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pematangsiantar tahun perihal penerusan laporan pelanggaran pemilu yang ditandatangani oleh ketua komisi pemilihan umum kota pematangsiantar, rajaingat saragih, s.h.:waslukada kota pematangsiantar dan kapolresta pematangsiantar perihal laporan penggunaan surat dokumen persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada kota pematangsiantar tahun yang ditandatangani oleh ketua komisi pemilihan umum kota pematangsiantar rajaingat saragih, s.h.: bukti fotokopi pengumuman komisi pemilihan umum kota pematangsiantar nomor kpu ps vi tanggal juni yang ditandatangani oleh ketua komisi pemilihan umum kota pematangsiantar rajaingar saragih, s.h.:ri panwaslukada kota pematangsiantar kepada sentra gakkumdu pematangsiantar,n panwaslukada kota pematangsiantar kepada tentara gakkumdu pematangsiantar, bukti fotokopi kajian laporan nomor panwaslukada ps vi panitia pengawas pemilukada kecamatan siantar utara berikut laporannya, bukti fotokopi kartu nama pasangan calon walikota dan wakil walikota pematangsiantar nomor human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar yang dibagikan kepada masyarakat sebagai voucher yang dapat ditukarkan dengan uangmemeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihvide halaman selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman dinyatakan:o! dimarganrp.saram, kes. rupinaaruan,spe,: bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai sengketa hasil pemilihanhari rabu,maka mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonanajukan oleh pemohon,walikota dan calon wakil walikota kota pematangsiantar provinsi sumatera utara periodedanota pematangsiantar provinsi sumatera utara sebagai memohon. bahwa pemohon adalahdengan nomor urut yang diselenggarakan oleh memohon pada juni bukti bahwa dalam pemilukada calon walikota dan calon wakil walikota pematangsiantar, provinsi sumatera utara periode pada juni memohon telah menetapkan hasil pemilukad sehingga pemohon dinyatakan hanya memperoleh jumlah suara sebanyak (dua belas ribu seratus delapan puluh delapan) dan menduduki peringkat keempat, bahwa oleh karena pemohon adalah salah satu pasanganii. tenggang waktu mengajukmilukada calon walikota dan calon wakil walikota pematangsiantar provinsi sumatera utara periode tersebut pada juni yang dilakukan oleh memohon maka pada senin, juni pemohon, maka pengajuan permohonan tersebut adalah sah menurut hukum. iv. alasan alasan mengajukan permohonan adapun alasan alasan gugatangsiantar propinsi sumatera utara periode dengan nomor urut berdasarkan keputusan, bahwa pemilihan umum kepala daerah calon walikota dan calon wakil wakil walikota pematangsiantar provinsi sumatera utara periode tahun sampai tahun tersebut diikuti oleh (sepuluh) pasangan calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum kota pematangsiantar nomor kpu ps iv tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kotaahwa berdasarkan berita acara rapat pleno terbuka kpuditetapkan nomor urut pasangan calon sebagai berikut bukti nomor urut nama calon walikota: ir. mahram sipayung, m.s. nama calon wakil walikota: era sassy damanik, sos. nomor urut nama calon walikota: ir. r.e. siahaan nama calon wakil walikota: burhan saragih, s.h. nomor urut nama calon walikota: prof. dr. politik sinaga. si. nama calon wakil walikota: drs. alel saragih nomor urut nama calon walikota: heroin sinaga. ap., si. nama calon wakil walikota: hj. frida rani damanik nomor urut nama calon walikota: dr. ria iodida telaumbanua, kes. nama calon wakil walikota: drs. supriyanto nomor urut nama calon walikota: moh. berita syahputra, s.h. nama calon wakil walikota: horas silitonga nomor urut nama calon walikota: human sitorus, s.e. nama calon wakil walikota: drs. koni ismail siregar nomor urut nama calon walikota: dr. margin rp. sibarani, kes.a calon wakil walikota: rufina acuan, pd. i. nomor urut nama calon walikota: frans immanuel saragih, sos. nama calon wakil walikota: dra. nokia hasibuan, m.a. j . nomor urut nama calon walikota: barat shah nama calon wakil walikota: ir. bounded damanik bahwa pihak terkait pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut human sitorus, s.e. adalah calon walikota pematangsiantar periode dan pasangan calon walikota dan wakil walikota, drs. koni ismail siregar adalah calon wakil walikota pematangsiantar periode berdasarkan keputusan kpu tahun bahwa pemohon sangat keberatan dengan berita acara rapat pleno pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerahditerbitkan oleh memohon karena penetapan memohon telah melanggar syarat syarat dan ketentuanetapkan pihak terkait dan pihak terkait sebagai calon terpilih untuk walikota dan wakil walikota pematangsiantar dengan dasar dan alasan sebagai berikut: bahwa pihak terkait pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut human sitorus, s.e. dalam proses penetapannya sebagai calon walikota, memohon tidak terlebih dahulupasangan calon sebagaimana disyarijazah sekolah menengah umum tingkat pertama smp) adalah sangat aneh dan kontradiktif karena pihak terkait pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut human sitorus, tamat dengan waktu dua tahun menyelesaikan pendidikannya tingkat pertama dengan pengertian pihak terkait pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut human sitorus, tamat sekolah dasar tahun sedangkan tamat smp tahun samping itu juga terdapat keanehan dan kejanggalan pada ijazah smp pihak terkait berdasarkan data nomor induk dinas pendidikan dan pengajaran pemerintahan kota pemko) pematangsiantar bahwa pihak terkait terdaftar masuk smp pada tanggal januari serta posisi sidik jari yang bersangkutan dan stempel sekolah yang menerbitkan ijazah pihak terkait berada bawah pas photo terkait human sitorus, s.e.: bahwa hal demikian tidak dilakukan penelitian dan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang guna memenuhi ketentuan nomor tahunkomisi pemilihan umum kota pematangsiantar telah melanggar ketentuan dan syarat syarat yang diwajibkan oleh undang undang, sehingga berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sub juncto undang undang nomor tahunkepada memohon untuk melakukan pemilukada ulang tanpa mengikutsertakan pihak terkait dan pihak terkait sebagai peserta calon walikota dan wakil walikota pematangsiantar periode bahwa memohon telah lalai menerapkan syarat syarat yang diwajibkan menurut ketentuan undang undang nomor tahun sebagai perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan,moh. berita syahputra, s.h.: ttl medan, juni agama islam: pekerjaan wiraswasta: alamat jalan arteri nomor bukit sofa, kecamatan siantar sitalsari, kota pematangsiantar, provinsi sumatera utara, nama horas silitonga, ttl pematangsiantar, februari agama kristen: pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jalan sembiring brahmana rami, kelurahan pondok sayurlismanida sudirman, s.h., m.h., ainuljakin, s.h., dan sri rejeki slamet, s.h., m.h.: para advokat yang tergabung pada affirm lismanida and partners yang beralamat gedung thamrin city lantai jalan kebon kacang raya waduk melati, tanah abang,dalam ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun diatur bahwa memohon wajib melakukan dan memenuhi tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, melakukan penelitian dan tahap penelitian lanjutan dan verifikasi terhadap persyaratan administratif dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat mengenai pasangan bakal calon, termasuk dalamnya melakukan verifikasi dan klarifikasi mengenai keabsahan ijazah atau surat tanda tamat belajar stub) bakal pasangan calon mulai dari jenjang sd, smp, sma sampai perguruan tinggi dan atau s2: xii. bahwa diketemukan pada berkas berkas persyaratan pendidikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pematangsiantar yang diduga kuat menggunakan ijazah surat tanda tamat belajar) palsu, dapat diterangkan sebagai berikut, bahwa memohon telah menerima pendaftaran dan juga telah meriam berkas serta melakukan tahapan penelitian dan penelitian lanjutan serta melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan berkas berkas ijazah dan atau stub yang dimilki oleh: calon wakil kepala daerah nomor urut a.n. burhan saragih, s.h.: dan calon kepala daerah nomor urut a.n. human sitorus, s.e.: calon wakil kepala daerah burhan saragih, s.h. bahwa berdasarkan penelitian, berkas yang diserahkan oleh sdr. burhan saragih, s.h. kepada memohon adalah:buktbukti surat tanda tamat belajar stub) sekolah menengah atas sma) negeri kota medan sumatera utara buktiukti dandanerdasarkan keberatan permohonan pemohon sebagaimana atas maka mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan yang diajukan pemohon memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam juncto dan pmk sehingga eksepsi memohon dan pihak terkait sepanjang mengenai objek permohonan pemohon tidak beralasan hukum: menimbang bahwa nomor juncto nomorditetapkan pada tanggal juniberalasan hukum:ijazah sarjana strata satu s1) fakultas ekonomi hukum amir hamzah, tanggal januari tahun kota medan sumatera utara bukti bahwa berkas berkas ijazah dan stub tersebut juga dilengkapi dengan: bukti surat keterangan nomor smp tertanggal mei dari kepala smpn kota tebing tinggi yang menyatakan bulan saragih terdaftar smp tersebut nama orang tua umar saragih bukti surat klarifikasi nomor a baik unhas!! il1 tanggal maretbukti surat klarifikasi lanjutan nomor baik unhas tanggal mei yang menyatakan bahwa ijazah atas nama burhan saragih, s.h. tidak pernah diterbitkan buktpenetapan pengadilan negeri pematangsiantar nomor pdt. pn pms tanggal mei bukti bahwa dari berkas pendidikan atas nama sdr. burhan saragih, s.h. ditemukan beberapa pelanggaran dan ketidakbenaran, sebagai berikut: bahwa bukti kelulusan sekolah dasar yang diserahkan dan diterima memohon adalah hanya berupa surat tanda lulus stl): bahwa sesuai persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan huruf angka pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, berkas yang harus dilampirkan dan diterima oleh memohon adalah stub yang legalisasi oleh sekolah yang bersangkutan, bahwa dalam hal ini memohon dengan inisiatif dan kebijakan sendiri menerima surat tanda lulus stl) kampung bulian sebagai bukti riw pendidikan sdr. burhan saragih, s.h. yang seharusnya hanya diperbolehkan menerima ijazah atau stub sebagai bukti kelulusan: bahwa dengan dasar riw pendidikan berupa surat tanda lulus stl) yang bukan merupakan dokumen yang seharusnya diterima sebagai persyaratan,berdasarkan penelitian mengenai riw pendidikan, dalam buku stambul siswa kampung bulian tebing tinggi, sdr burhan saragih tercatat dengan nomor induk atas nama burhanuddin dengan orang tua umar saragih yang diperkuat dengan surat keterangan nomor tanggal mei dari kepala sekolah sdn kota tebing tinggi, bahwa berdasarkan penelitian dari buku stambul siswa dan surat keterangan dari kepala sekolah sdn kota tebing tinggi, diketemukan fakta bahwa yang terdaftar pada sdn adalah burhanuddin dengan nomor induk siswa yang tercatat sebagai siswa sejak agustus dan tamat tahun berdasarkan fakta tersebut, maka nama burhanuddin adalah sangat jauh berbeda dengan nama burhan saragih maka patut diduga adanya ijazah yang dipalsukan palsu, bahwa dalam stub smp tertera nama burhan dengan nama orang tua umar saragih sebagaimana surat keterangan nomor smp tertanggal mei dari kepala smpn kota tebing tinggi: bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terdapat perbedaan antara nama burhanuddin sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan lulus stl) bulian tebing tinggi dengan nama burhan sebagaimana yang tercantum dalam stub smpn kota tebing tinggi, perbedaan tersebut berpotensi pada dugaan penggunaan surat tanda lulus palsu dam stub palsu: bahwa surat keterangan nomor smp tertanggal mei dari kepala smpn kota tebing tinggi yang merupakan bukti klarifikasi diterbitkan tanggal mei namun pada tanggal april memohon telah mengadakan rapat pleno terbuka, sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor kpu ps iv tertanggal april yangsehingga memohon telah mengeluarkan keputusan dan penetapan yang menetapkan burhan saragih, s.h. sebagai calon kepala wakil kepala daerah kota pematangsiantar pada pemilukada kota pematangsiantar sebelum proses penelitian dan klarifikasi selesai dilakukan atau sebelum menerima surat keterangan dari pihak smpn kota tebing tinggi: bahwa terhadap ijazah yang dikeluarkan oleh universitas amir hamzah kota medan telah terbit surat klarifikasi resmi dari universitas amir hamzah nomor a baik unhas! l11 tanggal maret perihal klarifikasi juncto surat klarifikasi lanjutan nomor baik unhas tanggal meidan oleh karenanya ijazah atas nama burhan saragih, s.h. tidak pernah diterbitkan oleh universitas amir hamzah: bahwa berdasarkan penelitian dan surat klarifikasi serta klarifikasi lanjutan dari universitas amir hamzah dibuktikan bahwa sdr. burhan saragih tidak terdaftar pada universitas tersebut dan oleh karenanya tidak ada ijazah yang dikeluarkan oleh universitas amir hamzah atas nama burhan saragih: bahwa berdasarkan surat kopertis wilayah nanggroe darussalam, sumatera utara nomor ak tertanggal juni vide bukti diperoleh fakta bahwa setelah ijazah atas sdr. burhan saragih firm nip: nil: tidak terdaftar pada buku firm nip dan nil kopertis wilayah. dalam surat tersebut dijelaskan: firm terdaftar kopertis wilayah atas nama tomar matondang: nim terdaftar kantor kopertis wilayah atas nama pasar mana: nomor nil atas nama syahril: berdasarkan klarifikasi tersebut maka kuat dugaan bahwa ijazah tersebut adalah palsu adanya. dugaan palsu ini sesungguhnya telah diakui oleh memohon yang kemudian mengumumkan dalam iklan media massa (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilukada tanggal juni yang menyatakan bahwa ijazah sarjana s1) sdr. burhan saragih diduga palsu, namun fakta dan ketidakbenaran mengenai riw pendidikan tersebut ini diabaikan oleh memohon, walaupun pada tanggal maret telah terbit surat klarifikasi yang menyatakan bahwa universitas amir hamzah tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama burhan saragih, namun pada tanggal aprildengan dasar riw pendidikan berupa surat tanda lulus stl), perbedaan nama antara burhan dengan burhanuddin, ketidakbenaran pendidikan tingkat smp dan dugaan ijazah palsu universitas amir hamzah, memohonfakta fakta tersebut atas membuktikan telah terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan dari memohon yang telah meloloskan dan menetapkan burhan saragih untuk ikut dalam pemilukada kota pematangsiantar guo yang seharusnya memohon tidak meloloskan atas nama tersebut dan mencoret dari daftar calon, atas fakta tersebut, pihak panwaslukada kota pematangsiantar menyampaikan surat kepada memohon tentang temuan pelanggaran pemilukada kota pematangsiantar terkait riw pendidikan sdr. burhan saragih, s.h. sebagaimana surat panwaslukada kota pematangsiantar nomor kl panwaslukada ps vi tertanggal juni bukti bahwa kemudian atas surat panwaslukada guo, memohon telah menyampaikan surat jawaban dengan surat tertanggal juni nomor kpu psi vi tentang penelusuran laporan pelanggaran pemilukada kota pematangsiantar bukti yang isinya menjelaskan tentang riw pendidikan sdr. burhan saragih yang sekurang kurangnya memenuhi persyaratan pendidikan sekolah lanjutan atas tanpa menyinggung pemalsuan ijazah universitas amir hamzah dan dalamnya juga menjelaskan bahwa mengenai dugaan pemalsuan ijazah universitas amir hamzah sudepala daerah dan kepala daerah pemilukada kota pematangsiantar tahun bahwa sesungguhnya adanya dugaan ijazah palsu atas nama burhan saragih patut diduga benar demikian, apalagi mengingat ternyata sdr. burhan saragih dengan surat permohonan penarikan ijazah tertanggal mei telah meminta agar dapat ditarik kembali dan persyaratan dipenuhi sampai tingkat pendidikan sma bukti bahwa kemudian memohon dengan surat pengumuman nomor kpu ps vi. pengumuman tersebut ditempelkan tempat pemungutan suara tps) bukti dalam hal ini pemasangan pengumuman ijazah palsu tanpa mencoret dari daftar calon pemilukada adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam undang undang dan peraturan pemilihan kepala daerah. calon kepala daerah human sitorus, s.e. bahwa berdasarkan penelitian, berkas yang diserahkan oleh sdr. human sitorus, s.e. kepada memohon diduga menggunakan ijazah palsu: site sekolah dasar sd) negeripertama smp) bumiputrabukti bahwa dalam penelitian terhadap berkas berkas tersebut diketemukan ketidakbenaran sebagai berikut: terhadap ijazah stub sekolah dasar sd) negeri diketemukan fakta berdasarkan konfirmasi dengan pihak sekolah bahwa nomor induk pada sdn terdaftar atas nama irama nabiah bukannya atas nama sdr. human sitorus sehingga patut diduga bahwa stub ago palsu, bahwa berdasarkan stub dan stub smp diketahui bahwa sdr. human sitorus lulus tahun dan lulus smp tahun (hanya berjarak tahun) seharusnya kelulusan antara keduanya adalah berjarak tahun, bahwa berdasarkan pengakuan sdr. human sitorus harian indonesia baru, metro tv, metro siantar pada tanggal dan juni dinyatakan bahwa sdr. human sitorus bersekolah (dua) sekolah yang berbeda. kelas s.d smp bersekolah spn negeri kota pematangsiantar dan pada saat kelas smp sekaligus bersekolah smp bumiputra dan duduk kelas bahwa dari fakta tersebut terlihat suatu ketidakpatuhan dan ketidakbenaran mengenai riw pendidikan sdr. human sitorus. ketidakpatuhan tersebut adalah menempuh jenjang pendidikan smp selama (dua) tahun yang seharusnya (tiga) tahun dan ketidakbenaran seorang siswa kelas smp dalam tahun yang sama terdaftar dan bersekolah bangku smp kelas sehingga terdapat ketidakbenaran adanya sekolah dua tempat dengan kelas yang berbeda tingkatannya, walaupun menemukan adanya ketidakbenaran fakta tersebut, namun memohon dalam rapat pleno terbuka: bahwa setelah pemilukada dilaksanakan berdasarkan berita acara rekapitulasi dan penetapan calon terpilih maka pasangan sdr. human sitorus, se. dan drs. koni ismail siregar memperoleh jumlah suara tertinggi dan ditetapkan sebagai sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah terpilih padahal persyaratan untuk menjadi perserta pemilukada cacat hukum, xiv. berdasarkan fakta fakta tersebut atas, memohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pematangsiantar yaitu tidak melakukan penelitian, penelitian lanjutan, klarifikasi, dan verifikasi secara benar sebagaimana diwajib: kpu . segera melakukan penelitian persyaratan admintratisf dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon? berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya memohon melakukan penelitian, penelitian lanjutan, klarifikasi, verifikasi keabsahan persyaratan administratif calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun xv. bahwa menurut ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun klarifikasi dan verifikasi keabsahan berkas administratif wajib dilakukan oleh memohon, terutama jika ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan maka memohon harus melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, xvi. bahwa tindakan klarifikasi dan verifikasi semestinya dilakukan oleh memohon dengan melakukan penelitian lebih lanjut atas dugaan ijazah palsu dari calon wakil kepala daerah burhan saragih, s.h. dan calon kepala daerah human sitorus, s.h. serta selanjutnya menyatakan pembatalan pencalonan kedua calon tersebut dan bukan sebaliknya justru menetapkan burhan saragih, s.h., dan human sitorus, s.h. sebagai calon tetap dalam pemilukada kota pematangsiantar: xvii. bahwa dengan penetapan nama burhan saragih, s.h. sebagai calon wakil kepala daerah kota pematangsiantar mendampingi ir. r.e. siahaan sebagai calon kepala daerah kota pematangsiantar dan tetap menetapkan human sitorus, s.e. sebagai calon kepala daerah kota pematangsiantar berpasangan dengan drs. koni ismail siregar sebagai calon wakil kepala daerah kota pematang siantar membuktikan bahwa memohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan bersifat tidak adil demi keuntungan salah satu calon yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun yangyang kemudian diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli menguraikan dasar dasar permohonannya sebagai berikut. bahwa pemohon adalah pasangan calon sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pematangsiantar dalam pemilihan umum kepala daerah (selanjutnya disebut pemilukada) kota pematangsiantar sebagaimana dalam lampirkni moh. mengakibatkan kerugian perolehan suara bagi calon yang lain yang berkompetisi dalam penyelenggaraan pemilukada kota pematangsiantar: xviii. sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah seharusnya memohon tetap menjalankan asas asas pemilihan umum kepala daerah sebagaimanterdiri darvitas: xix. bahwa dengan tidak melakukan penelitian lebih lanjut, klarifikasi, dan verifikasi serta tetap menetapkan burhan saragih, s.h. dan human sitorus, s.e. sebagai calon dalam pemilukada kota pematangsiantar membuktikan bahwa memohon telah tidak melaksanakan asas asas pemilu yang meliputi asas jujur, adil, kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas yang merugikan pemohon dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ikut dalam pemilukada kota pematangsiantar, xx. bahwa mahkamah selaku pengawal konstitusi sebagaimana putusan nomor php d vi tanggal desember tidak mengadili sengketa hasil, tetapi pelanggaran pelanggaran asalkan pelanggaran tersebut terstruktur, sistematis, dan masif, xxi. bahwa tindakan memohon telah melanggar prinsip demokrasi dan asas asas pemilu sebagaimana ditentukan", xxii. asas asas pemilu tersebut tidak hanya berlaku bagi peserta pemilu, tetapi juga bagi penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah memohon: xxiii. bahwa pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon memengaruhi hasil pemilukada kota pematangsiantar adalah terstruktur, sistematis, dan masif, xxiv. bahwa berdasarkan alasan alasan yuridis dan fakta fakta hukum yang terungkap atas serta disertai bukti bukti yang cukuppemohon maka dengan ini pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkan hasil pemilukada kota pematangsiantar tanggal juni dan mencoret burhan saragih, s.h. dan human sitorus, s.e. dari calon wakil kepala daerah dan calon kepala daerah pemilukada kota pematangsiantar, xxv. bahwa mengingat pemilukada kota pematangsiantar tahun diselenggarakan dengan melanggar asas asas pemilukada dan pelaksanaanya diwarnai dengan pelanggaran oleh memohon sehingga secara langsung memengaruhi perolehan suara dan penetapan hasil pemilukada kota pematangsiantar tanggal juni maka adalah tepat untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau pemilukada ulang seluruh kota pematangsiantar: xxvi. bahwa oleh karenanya penetapan sdr. human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar sebagai pasangan calon terpilih tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditetapkan tidak dipenuhi dan cacat formal, oleh karenanya harus dibatalkan,konstitusi, membatalkan dan tidak mengikat secara hukumrubahan terhadap surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota pematangsiantar nomor kpu ps vmbatalk: menyatakan mencoret nama dari daftar calon tetap pemilukada kota pematangsiantar tahun membatalsubsidi: membatalkan dan tidak mengikat secara hukummemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau pemilukada seluruh kota pematangsiantar, apabila majelis hakim berpendapat lain, pemohon mohon putusan yang seadil adilnya (naar code justice recht doendalam penyelenggaraan pemilukada kota pematangsiantaasosiasi pewarta pemerhati indonesia appi) sebagaimana tertuang dalam surat nomor ls appi ss vi : bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bukti fotokopiatas nama burhan: bukti fotokopatas nama burhan, bukti fotokopi surat tanda tamat belajar stub) sekolah menengah atas sma) negeri kota medan sumatera utara atas nama burhan: bukti fotokopi ijazah strata satu s1) fakultas ekonomi hukum amir hamzah tanggal januari kota medan, sumatera utara, bukti fotokopi: bukti fotokopi surat keterangan nomor smp tertanggal mei dari kepala sekolah smpn kota tebing tinggi yang menyatakan burhan saragih terdaftar smp tersebut dan nama orang tua umar saragih: bukti fotokopi surat klarifikasi nomor a baik unhas!!l11 tanggal maret yang menyatakan bahwa nama burhan saragih, s.h., tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa universitas amir hamzah: bukti fotokopi surat klarifikasi nomor baik unhas tertanggal mei yang menyatakan bahwa ijazah atas nama burhan saragih, s.h. tidak pernah diterbitkan: bukti fotokopfotokopi penetapan pengadilan negeri pematangsiantar nomor pdt. pn. pms tanggal mei bukti fotokopi surat panwaslukada kota pematangsiantar nomor kl panwaslukada ps vi tertanggal juni bukti fotokopi surat tertanggal juni nomor kpu ps vi tentang penelusuran laporan pelanggaran pemilukada kota pematangsiantar: bukti fotokopi surat permohonan penarikan ijazah tertanggal mei oleh burhan saragih: bukti fotokopi surat pengumuman nomor kpu ps vi tanggal juni yang intinya, bukti fotokopi bukti stub sekolah dasar sd) negeri tanggal november kota pematangsiantar, sumatera utara atas nama human sitorus, bukti fotokopi surat tanda tamat belajar stub) sekolah menengah pertama smp) bumiputera tanggal november kota pematangsiantar, sumatera utara atas nama human sitorus: bukti fotokopatas nama human sitorusrubahanberita syahputra, s.h. calon kepala daerah) dan horas silitonga calon wakil kepala daerah) bukti dengan nomor urut sebagaimana dalam lampiranoleh karenil. bahwa objek permohonan guo adalah berkenaan dengan penetapan pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepal daerah., berwenang untuk memeriksa, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, il.proti dr, poltaksnagamsi. drs jalaelsaragin oadra. rokibah hasibuan.ota pematangsiantar catatan rekapitulasi data pemilih dan tps lno uraian rekapitulasi jumlahpemilih |dari tps lain wilayah kpu kota pematang siantar (diisi dari lampiran model kwk kpu ps) jumlah tps, pps, ppk dalam siantar il. catatan rekapitulasi penggunaan surat suara tps dalam wilayah kpu kota pematangsiantar uno uraian jumlah surat suara jumlah surat suara yang rusak keliru dicoblosyang tidak terpakaiterpakai berisi suarajumlah surat suara terpakai berisi suara tidakfidanwiysi koo dendam santa dalam wilayah kpu kota pematang siantar jumlah surat suara yang diterima dari seluruh tps dalam wilayah kpu kota pematang siantar (jumlahrekapitulasi jum lah pem alih, tps dan surat suara pem tuhan kepala daerah dan akil kepala daerah tingkat kpu kota pem datang siantar kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan jumlah tim barat utara selatan melihat narkoba sitalasari rimbun akhirwilayah kpu kota pematang siantar ata jumlah surat suara yang diterima wilayah kpu kota pematang siantar jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos jumlah surat suara yang tidak terpakai jumlah surat suara yang terpakai jumlah seluruh tps, dan ppk wilayah kpu kota pematang siantar dana: dea dna dengen dennnnnne:a dennnnk.a dna nan mei dang nak dan dengan denda dene aen sel selo solo selrekapitulasi hasil perhitungan suara pem tuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kom isi pem tuhan kota pem datang siantar suara sah pasangan perolehan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan akilkepala daerah calon kepala daerah dan kecam atan kecam atan kecam atan kecam atan kecam atan kecam atan kecam atan kecam atan wakil kepala siantar siantar siantar siantar siantar siantar siantar siantar jumlah daerah timur barat utara selatan melihat narkoba sitalasari maria bun akhir ir. mahram sipayung, dan era sassy damanik, sos irr siahaan dan burhan saragih, s.h. prof. dr. politik naga,m.s dan drs. alel saragih heroin t.f. sinaga.ap, m.s dan hj. frida rani dam anik dr. ria novia talium banu kes dan drs. supriyanto hlm sitorus, dan drs. koni ism ail siregar dr. margin sibarani, kes dan rufina acuan, pd. frans immanuel. saragih, sos dan dra. nokia hasibuan, barat shah dan ir. bounded dam anik mo.suara tidak sah kecam atan kecamatan kecam atan kecam atan kecam atan kecam atan kecam atan kecam atan jumlah aaa aaa luumlanperolehansuaratidaksh s000 penetapan calon terpilihsebagaimanadan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo:, ill. bahwa keputusan guo telah tetapkan oleh memohon pada tanggal junnin, tanggal juni dengan tanda terima tertanggal juni nomor pan.mk vi sehingga permohonan guo telah diajukan oleh pemohoniv. sebagai calon peserta pemilukada, pemohon telah memenuhi, mengikuti, dan menjalani segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada kota pematangsiantar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa dalam rekapitulasi sebagaimana bukti berita acara rekapitulasi guo, pemohon mendapat perolehan suara sebanyak suara, vi. bahwa perolehan suara tertinggi dalam pemilukada kota pematangsiantar guo diperoleh oleh pasangan human sitorus dengan drs. koni ismail siregar, pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara sesuai berita acara rekapitulasi berita acara rapat pleno kpu kota pematangsiantar nomor kpu ps vi tertanggal juni dengan perolehan suara sebanyak (tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima) yang kemudian berdasarkan keputusan kpu pematangsiantar nomor surat keputusan nomor kpu ps vi juncto kpu ps vi pasangan calon human sitorus dengan drs. koni ismail siregar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pematangsiantar tahun vii. bahwa pemohon keberatan dengan hasil rekapitulasi dan penetapan human sitorus dengan drs. koni ismail siregar, pasangan calon nomor urut sebagai pasangan terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pematangsiantar tahun karena sejak awal pelaksanaan pemilukada kota pematangsiantar telah terjadi: penyalahgunaan wewenang oleh memohon sejak awal pelaksanaan pemilukada kota pematangsiantar, kesalahan prosedur yang mempengaruhi pendapatan suara pemohon, tidak dilaksanakannya penelitian, penelitian mendalam, verifikasi, dan klarifikasi terhadap data dan persyaratan calon peserta pemilukada: daftarnya calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketidakbenaran riw pendidikan beberapa calon termasuk riw pendidikan dari human sitorus selaku calon terpilih dan riwpendidikan burhan saragih, peserta nomor urut dimana terdapat dugaan surat ijazah atau stub calon guo yang diduga palsu: viii. bahwa harus dapat diterima adanya keberatan yang diajukan pemohon dan harus dimaklumi sebagai hak, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum: ix. bahwa dalam hal ini terdapat ketidakbenaran dalam pelaksanaan pemilukada kota pematangsiantar, dimana dalam pelaksanaannya telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh memohon yang mengabaikan sepenuhtelah mengakibatkan dan menimbulkan kerugian peroleh suara dan kerugian materil kandidat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ikut berkompetisi dalam penyelenggaraan pemilukada kota pematangsiantar, bahwa ketidakbenaran dan adanya penyalahgunaan wewenang tersebut diketemukan dan diperoleh dalam proses penelitian, klarifikasi, dan verifikasi serta berdasarkan masukan masyarakat, antara lain dari asosiasi pewarta pemerhati indonesia appi) sebagaimana tertuang dalam surat nomor lsm appi ss vi tanggal juni perihal: kpud pematangsiantar tidak profesional selektif terhadap ijazah dan smp sar. human sitorus, s.e. bukti xi. bahwa menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah (selanjutnya disebut pemerintahan daerah), pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum daerah kpud) yang lebih lanjut mengenai tahapan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum pelaksanaannya diatur lebih lanjuxii. bahwa menurut huruf (f) undang undang pemerintahan daerah, tugas dan wewenang kpud cast memohon antara lain adalah meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih lanjutrobert edison siahaan, ttl balige, april pekerjaan walikota pematangsiantar periode alamat jalan kapten m.h. sitorus nomor kota pematangsiantar, provinsi sumatera utara, nama burhan saragih, s.h.: ttl raya, januari pekerjaan wiraswasta: alamat jalan surya nomor kelurahan bukit sofa, kecamatanfadilah putri lubis, s.h., sedari ginting, s.h., nuralamsyah, s.h., m.h., irwansyah putra, s.h., mba., nasrul ichsan nasution, s.h., martin simanjuntak, s.h.: para advokat pada law office fadilah putri lubis partners yang beralamat jalan bakti komplek perumahan lydia garden nomor aperta ujung, medan sumatera utara, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal junkepala daerah bukti bukti juga terdapat adanya beberapa kejanggalan antara lain: masa pendidikan slip smp human sitorus adalah selama (dua) tahun, hal ini dapat dilihat dari tahun penerbitan ijazah slip smp tahun dan penerbitan ijazah tahun ijazah slip smp human sitorus tersebut diterbitkan medan, sementara yang bersangkutan bersekolah smp bumiputera pematangsiantar, dengan tidak dilakukannya klarifikasi terhadap keabsahan syarat administrasi pendidikan human sitorus maka memohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan pemilukada: bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi olehpada saat pendaftaran pasangan calon adalah dengan melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya (videgaskterhadap keberatan atas,perolehutusan mahkamah dalammenimbang bahwa mahkamah pada hari senin, juli telah menerima surat pemohon bertanggal juli perihal penarikan perkara dan berkas permohonan nomor php.d viii yang ditandatangani oleh martin simanjuntak, s.h. selaku kuasa hukum pemohon yang menggantikan kuasa hukum pemohon sebelumnya dari fadilah putri lubis partners yang telah dicabut kuasanya oleh pemohon berdasarkan surat bertanggal juli perihal pencabutan surat kuasa khusus tanggal juni terhadap permohonan penarikan perkara guo, mahkamah menilai bahwa penarikan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena mahkamah telah memeriksa dan mengambil putusan atas perkara guo melalui rapat permusyawaratan hakim rph) pada hari jumat, juli oleh karena itu, pemohon perkara nomor php.d viii masih tetap berkedudukan sebagai pemohon dalam perkara guosurat pencalonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri deng", penafsiran ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun tersebut telah dipertegas oleh komisi pemilihan umum melalui surat nomor kpu !i1 tanggal februari perihal penjelasan huruf peraturan kpu nomor tahun bukti sehingga tidak memerlukan penafsiran lain, yaitu sebagai berikut: yang dimaksud dengan pengunduran diri dari jabatan negeri yaitu apabila seorang menjabat pada suatu instansi pemerintah kemudian yang bersangkutan akan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya tersebut tetapi pernyataan pengunduran diri saja tidak cukup dan harus ada persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan karena bisa saja terjadi bahwa pimpinan yang bersangkutan tidak setuju pengunduran dirinya, sehubungan dengan hal tersebut atas, surat pernyataan tersebut wajib diserahkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan kepada kpu kabupaten kota. apabila belum dilengkapi pada saat pendaftaran maka berkas tersebut akan dikembalikan untuk dilengkapi sampai batas akhir waktu pendaftaran calon, bahwa apabila calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari pns . berkenaan dengan hal tersebut atas, pengunduran diri drs. koni ismail siregar (in cast calon wakil kepala daerah kota pematangsiantar nomor uruttidak mendapat persetujuan dari walikota pematangsiantar sesuai dengan surat walikota pematangsiantar nomor tanggal maret perihal pemberitahuan bukti permohonandiajukan oleh yang bersangkutan melalui surat bertanggal maret dan baru diterima sekretariat pemerintah kota pematangsiantar pada tanggal maret bukti sebagaimana dijelaskan oleh plt. sekretaris daerah pemerintah kota pematangsiantar melalui surat bukti dengan demikian pada saat pendaftargabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon nomor urut (tujuh), human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar, tidak melampirkan surat pernyataan pengunduran diri: oleh karenanya pencalonan human sitorus,eharusnya ditolak oleh memohon karena tidak memenuhibahwa pelanggaran pelanggaran tersebut atas merupakan kesalahan dan tindakan yang tidak profesional dari memohon yang merugikan pemohon, bahwa tindakan memohon yang telah membuat pernyataan beberapa media cetak tentang keberadaan gelar kesarjanaan burhan saragih dan menganulir gelar kesarjanaan tersebut melalui pengumuman resmi yang dibuat oleh memohon dan ditempelkan seluruh tps kota pematangsiantar dengan tujuan agar masyarakat (pemilih) mengetahuinya telah menimbulkan kerugian bagi memohon, yaitu berkurangnya jumlah perolehan suara memohon pada saat pemungutan dan penghitungan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pematangsiantar tahun sebaliknya,telah memberikan keuntungan bagi pasangan calon nomor urut sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon dan juga bagi pasangan calon lainnya, bahwa perlakuan yang diskriminatif yang dilakukan oleh memohon guo sehingga memberikan keuntungan bagi pasangan calon nomor merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan serta nyata nyata telah mencederai prinsip prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa samping itu, adanya money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut beserta tim kampanyenya padaftar pemilih tetap dpt) sehingga memengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut adalah juga merupakan bentuk pencitraan terhadap prinsip prinsip demokrasi,: bahwa oleh karena memohon dan juga pasangan calon nomor urut telah melakukan pelanggaran secara massif, terorganisir, dan sistematis terhadap peraturan perundang undangandanhuman sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar,keberatan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan tidak sah dan tidakyatakan batal demiyaitu human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregarsurat hun tanggal april tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pematang siantar tahun bukti fotokopi berita acarpengumuman komisi pemilihan umum kota pematangsiantar nomor kpu ps vi tanggal juni bukti fotokopi kliping harian metro siantar halaman pada hari kamis tanggal mei dan harian siantar jam pada hari kamis mei bukti fotokopi kliping harian siantar halaman pada hari sabtu mei bukti fotokopi kliping harian siantar jam halaman pada hari sabtu, juni bukti fotokopi surat tanda tamat belajar stub) sekolah dasar negeri tahun nomor pematangsiantar atas nama human sitorus, bukti fotokopi putra pematangsiantar tanggal november tahun bukti fotokopi surat kpu nomor kpu ii tanggal februari perihal penjelasan huruf peraturan kpu nomor tahun bukti fotokopi surat walikota pematangsiantar nomor tanggal maret perihal pemberitahuan: bukti fotokopi pernyataan drs. koni ismail siregar tanggal maret perihal pengunduran diri dari jabatan, bukti fotokopi surat sekretaris daerah kota pematangsiantarhasil klarifikasi ijazah sarjana s1) atas nama burhan saragih calon wakil walikota pematangsiantar nomor urut pada pemilukada kota pematangsiantar tahunggunaan formulir c6 kwk dan kartu pemilih:jelasan suara sah tentang color tembus pada surat suara, bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota pematang siantar nomor kpu psi vi tanggal juni perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama wiki julia tanggal juni jabatan ketua panitia pengawasmartinus jaba lumbantoruan tanggal juni jabatan anggota panitia pengawasneti merawat tanggal juni jabatan divisi pelaporan panitia pengawasdavid t.m tambunan tanggal juni jabatan panitia pengawas pemilu lapangan kelurahan baru pada pemilukada kota pematangsiantar tahun bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ganda kusuma tanggal juni jabatan panitia pengawas pemilu lapangan kelurahan narkoba pada pemilukada kota pematangsiantar tahun bukti fotokopi surat pernyataan atas nama deddy butar butar tanggal juni jabatan panas pemilu lapangan kelurahan kahaanhasanuddin siregar tanggal juni jabatan panas pemilu lapangan kelurahan melayu pada pemilukada kota pematangsiantar tahun bukti fotokopi surat pernyataan atas nama efendi ganda tua tampubolon tanggal juni jabatan panas pemilu lapangan kelurahan suka damejames sitorus tanggal juni jabatan panas pemilu lapangan kelurahan silang gulangyunnan tertanggal juni jabatan panas pemilu lapangan kelurahan proklamasi kecamatan siantar barat pada pemilukada kota pematangsiantar tahuntentang objek permohonan keberatan bahwa objek permohonan keberatan pemohon adalahbukti fotokopi surat pernyataan atas nama muhammad admin tanggal juni jabatan panas pemilu lapangan kelurahan banjar pada pemilukada kota pematangsiantar tahun bukti fotokopi surat pernyataan atas nama irwansyah putra tanggal juni jabatan panas pemilu lapanganhaiti azhari, jabatan panas pemilu lapangan kelurahan dikira pada pemilukada kota pematangsiantar tahun bukti fotokopi surat pernyataan atas nama embed nego sidabutar tanggal juni jabatan panas pemilu lapangan kelurahan simalungun pada pemilukada kota pematangsiantar tahun bukti fotokopi surat pernyataan atas nama nurhainy lingga tanggal juni jabatan panas pemilu lapangan kelurahan setia negara pada pemilukada kota pematangsiantar tahun bukti fotokopi surat pernyataan atas nama benci s.p marbun tanggal juni jabatan staf sekretariat bawaslsofia simatupang tanggal juni jabatan staf sekretariat panwaslukada pada pemilukada kota pematangsiantar tahun bukti fotokopi surat pernyataan atas nama siddiq pramono tanggal juni jabatan sekretariat panas pemiluhasibuan tanggal juni jabatan anggota panitia pemungutan suara, staff kelurahan bareddy affandi tanggal juni jabatan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara tps viiiali nasution tanggal juni jabatan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara tps kelurahan timbang gabunggianto tanggal juni jabatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara tps kelurahan banjar pematangsiantaraladin santri tanggal juni jabatan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara tps iii kelurahan proklamasirya remaja tanggal juni jabatan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara tps iii kelurahan tanjung pinggitonga hutabarat tanggal juni jabatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara tps kelurahan pondok sayurosmalintje simatupang tanggal juni jabatan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara tps iii kelurahan pematang melihat kecamatan siantar rimbun pada pemilukada kota pematangsiantar tahun bukti fotokopi surat pernyataan saksi pasangan calon nomor urut atas nama solahuddin nasution tanggal juni tps kelurahan narkoba kecamatan siantar utara: bukti fotokopi surat pernyataan saksi pasangan calon nomor urut atas nama rahim boru segar tanggal juni tpsrosita tanggal juni tps xviicharles panjaitan tanggal juni tps iii kelurahan proklamasi kecamatan siantar barat: bukti fotokopi surat pernyataan saksi pasangan calon nomor urut atas nama luthfi prasetyo tanggal juni tps kelurahan timbang gabung kecamatan siantar barat, bukti fotokopi surat pernyataan saksi pasangan calon nomor urut atas nama bara yulianto tandang tanggal juni tps kelurahan karogempar siberian tanggal juni tps iii kelurahan aek nauli kecamatan siantar selatan, bukti fotokopi surat pernyataan saksi atas nama ramosa sihombing pada juni tps viii kelurahan sumber jayasunni tanggal juni tps kelurahan tanjung tengah kecamatan siantar narkoba, bukti fotokopi surat pernyataan saksi pasangan calon barat syah dan ir. bounded damanik atas nama amanda simbolon tanggal juni tps kelurahan suka makmur kecamatan siantar melihat, bukti fotokopi surat pernyataan saksi pasangan calon mohammad berita syahputra dan horas silitonga atas nama supriyadi pada juni tps kelurahan bantan kecamatan siantar barat, bukti fotokopi surat tim kampanye pasangan calon nomor urut tanggal juni perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps, bukti fotokopi foto dokumentasi tentang penempelan pengumuman tps iii kelurahan aek nauli, kecamatan siantar selatan, bukti fotokopi foto dokumentasi tentang penempelan pengumuman tps iii kelurahan dwi kora, kecamatan siantar barat: bukti fotokopi foto dokumentasi tentang penempelan pengumuman tps kelurahan bane, kecamatan siantar utara, bukti fotokopi dokumentasi daftar buku induk nomor atas nama riana nabiah, bangsa indonesia, kampong pedoman, tempat dan tanggal lahir laguboti, agama prt., nama ahli waris markus nabiah, bukti fotokopi surat kepolisian resort pematangsiantar nomor vi bareskrim tanggal juni perihal pengembalian laporan pelanggaran pidana pemilu, bukti fotokopi kliping harian metro siantar tanggal maret berita tentang tanpa izin mundur koni tetap maju : bukti fotokopi surat bawaslu kota pematangsiantar nomor panwaslukada ps vi tanggal juni perihal penerusan laporan pelanggaran pemilu: bukti fotokopi kliping harian metro siantar tanggal juni halaman berita tentang voucher hoki untuk pedagang kecil : bukti fotokopi kliping harian metro siantar tanggal juni halaman berita tentang kpu: mendaftar cukup surat mundur , bukti fotokopi surat keterangan smp negeri nomor smp. kn tanggal juni beserta daftar nilai: bukti soft copy buku induk siantar:maka mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili,nomor urut yang telah ditetapkan oleh memohon berdasarkan: berita acara rapat pleno terbukasos. dra. rokibah hasibuan,daerah dan wakil kepala daerah kota pematangsiantar tahun bukti berita acara rapat pleno terbukasebagai pemohonberdasarkan ketentuan undang undanglah ditetapkan oleh memohon pada hari rabu tanggal juni berdasarwakil kepala daerah suara suara ir. mathrm sipayung, si. ir. robert edison siahaan prof. dr. politik sinaga, si.us?dan sesuai dengan ketentuan undang undangadalah kamis, juni jum'at, juni dan senin, juni bahwa permohonan keberatan pemohon guo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang, yaitu senin, juni sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menerima permohonan pemohon guo,pasangan calon wakil kepala daerah ir. mahrasi. dan hj. frida rani damanik dr. ria iodida telaumbanua, kes. dan drs. suryani moh. berita syahputra, s.h. dan horas silitonga human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar,namii:ono amir dan rufina acuan, pd. tansomaiommua dan dra. rokibah hasibuan, m.a. en dan ir. bounded damanik bahwapasangan calon nomor urut human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar ditetapkan oleh mjumlah perolehan suara sah (tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima) suara atau (tiga puluh tiga koma delapan belas persen):rsebut, sebab proses boleh diabaikan sebagai penjelasan anggota kpu pusat abdul azis:,1markup sipayung, msi. levrasassky damanik sos. wrobertedsonsahan h.burhansaragih,sh pride poltaksinagamsi. drs jalaelsaragih |merowinte,siaga,msl hl riparian daman rianomdatelaumbanua ies. dks. suryani |mon ert asam putra horassitonga oo |dimarganrp,siaran, kes. rupinaaruan.spe. pransimmnuel saragih, dra. rokibah hasibuan, ma. 5a jaancarorm tsonperbamucpenyelenggaraan pemilukadayaitu human sitorus, s.e. dan drs. koni ismail siregar, bahwa pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh memohon guo adalah sebagai berikut: bahwabuktn cast, pengumuman yang dibuat oleh memohon guo, melalui ppk, pps dan kpps telah ditempatkan dan ditempelkan pada tps tps kota pematangsiantar, bahkanpadahal keberadaan kelengkapan syarat pendidikan burhan saragih tersebut(vide bukti dan bukti seandainya pun, good non, gelar kesarjanaan burhan saragih diragukan keabsahannyatingkat atas sta) yang dimilikikan tetapi, pasca ditetapkannyaota pematangsiantar tahun memohon justru membuat pernyataan beberapa media cetak tentang keberadaan ijazah dan gelar kesarjanaan burhan saragih yang isinya mendiskreditkan eksistensi burhan saragih sebagai calon wakil walipernyataan memohon guo beberapa harian lokal terbitan kota pematangsiantar, dapat dilihat sebagai berikut: melalui harian metro siantar dan harian siantar jam pada kamis, mei memohon menyatakan akan secepatnya melakukan verifikasi dan jika terbukti benar maka memohon akan mencoret pasangan calon nomor urut bukti melalui harian metro siantar pada sabtu, mei memohon membuat pernyataan akan memanggil burhan untuk dimintakan klarifikasi terkait ijazah dan gelar kesarjanaannya bukti melalui harian siantar jam pada sabtu, juni memohon membuat pernyataan bahwa kpu kota pematangsiantar telah menggelar rapat pleno khusus membahas masalah ijazah dan gelar kesarjanaan burhan saragih, akan tetapi tertunda karena kpu sumatera utara meminta kpu kota pematangsiantar bukti dengan adanya pernyataan dan pengumuman yang dibuat oleh memohon guo secara sistematis (mulai dari pasca penetap dan ragu ragu terhadap keabsahan dan legalitasakibatnya, pemohonihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pematangsiantar tahun bahwan cast calon kepala daerah pasangan nomor urut berdasarkan dan perguruan tinggi,angat diragukan keabsahannya, dengan alasapelaksanaan kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan,perlu adanya pengaturan sebagai pedoman penyelenggaraan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf atas perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah kota cimahibab xiii pembatalan apabila ditemukan kk, ktpv ketentuan peralihan semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan oleh pemerintahini berlaku: kip yang diterbitkan belum mengacu pada ketentuan siak tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya, ktp seumur hidup yang belum memiliki nik nasional siak)ketentuan penutup peraturan daerah ini berlaku efektif selambat lambatnya pada tanggal januaripenyelengaraan administrasi kependudukdinas. tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh dinasinstansi pelaksanpenyelenggaraan administrasi kependudsebagaimana dimaksud pada diatas meliputi: penerbitan kk: penerbitan ktp: pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kematian:: pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan anak, pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak, i. mutasi penduduk: pengelolaan database kependudukan, pencatatan dan penerbitan surat keterangan kependudukan, il. penyimpanan dan pemeliharaan register akta kelahiran, register akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, akta pengakuan dan pengesahan anak, penerbitan kartu identitas penduduk musiman kiper), penerbitan kartu identitas kerja kik): oo. surat keterangan tempat tinggal skt): penyuluhan dan melakukan tata usaha. mekanisme penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam hal penerbitan dan ktp sebagaimana dimaksud huruf dankota cimahi yang pindah luar kota cimahipenduduk luar kota cimahi yang datang kota cimahi wajib melapor kepada instansi pelaksana daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah kota cimahi. datang sebagaimana dimaksud pada adalah berdomisilinya penduduk alamat yang baru dalam kota cimahi kota cimahi. penduduk luar kota cimahi yang datang kota cimahi baik yang akan tinggal menetap maupun tinggal sementara dan belum memiliki pekerjaan diwajibkan memberikan uang jaminan. pengaturan mengenai penetapan besaran dan mekanisme pengelolaan uang jaminan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. untuk penduduk kota cimahi yang melakukan pindah datang dalam kota cimahi, meliputi penduduk yang pindah datang antar dalam satu suatu kelurahan, wajib melapor kepada ketua rt, untuk selanjutnya ketua menerbitkan surat keterangan pindah tujuan: penduduk yang pindah datang antar dalam satu kelurahan, wajib melapor kepada ketua setempat, untuk selanjutnya ketua menerbitkan surat keterangan pindah tujuan, penduduk yang pindah datang antar kelurahan dalam satu kecamatan, wajib melapor kepada lurah setempat, untuk selanjutnya lurah menerbitkan surat keterangan pindah kelurahan tujuan: penduduk yang pindah datang antar kecamatan, wajib melapor kepada camat setempat, untuk selanjutnya camat menerbitkan surat keterangan pindah kecamatan tujuan,surat keterangan pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan dalam kota cimahi diterbitkan oleh lurah dengan persyaratan surat pengantar dari ketua dan ketua dimana penduduk berdomisili, menyerahkan kepada petugas kelurahlurahansurat keterangan pindah antar kecamatan dalam kota cimahi diterbitkan oleh camat dengan persyaratan surat pengantar dari lurah dimana penduduk berdomisili: menyerahkan kepada petugas kecamatcamatan bagi penduduk yang akan pindah beserta seluruh pengikutnya yang telah memiliki ktp, membawa foto 3x4 sebanyak (tiga) lembar. surat keterangan pindah kabupaten kota lain baik dalam provinsi maupun antar provinsi diterbitkan oleh kepala instansi pelaksana dengan persyaratan: surat pengantar dari lurah yang telah legalisasi oleh camat dimana penduduk berdomisili: menyerahkan kepada petugas instansi pelaksanainstansi pelaksanaorang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah kota cimahi wajib melapororang asingmberikan surat kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.: kk: ktp, kiper, kikrekomendasi ganti nama: oo. surat keterangan pencatatan sipil: dan surat keterangan kependudukan lainnya. biodata penduduk, dan ktp, surat keterangan pindahdokumen kependudukan dan surat keterangan kependudukan sebagaimana dan atas ditandatangani oleh kepala instansi yang melaksanakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. kepala instansi pelaksana tidak diperkenankan untuk menandatangani register dan kutipan akta akta pencatatan sipil yang mengenai dirinya, istrinya, orang tuanya atau anak anaknytua dan ketuagian keempat persyaratan pembuatan kartu keluarga persyaratan pembuatan baru bagi penduduk yang sudah tercatat sebagai penduduk kota cimahi karena adanya perubahan susunan dalam kk, baik adanya penambahan karena kelahiran dan atau ada yang numpang kartu keluarga, maupun adanya pengurangan karena ada anggota keluarga yang meninggal, pindah atau membentuk keluarga sendiriasli lama, fotokopi akta kelahiran anak apabila ada penambahan karena kelahiranadministrasi kependudukan.wilayah rw, apabila ada penambahan karena ada yang numpang dari daerah lai: fotokopi surat keterangan kematian apabila ada pengurangan karena kematian: fotokopi surat keterangan pindah apabila ada pengurangan karena ada anggota keluarga yang pindah daerah lain. persyaratan pembuatan baru bagi penduduk yang sudah tercatat sebagai penduduk kota cimahi yang sebelumnya merupakan anggota keluarga seseorang dan kemudian membentuk keluarga baru, yaitu surat pengantar dari ketua dan ketua dimana penduduk berdomisililama: fotokopi ktp: fotokopi kutipan akta nikah kutipan akta perkawinan apabila telah menikah, fotokopi akta kelahiran anak apabila telah memiliki anak,. persyaratan pembuatandaerah asal apabila belum ditarik oleh camat, lurah, ketua atau ketua daerah asal,yang sudah tercatat sebagai penduduk kota cimahi yang kksurat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk penduduk yang kk nya hilang: menyerahkan lama yang rusak untuk penduduk yang kk nya rusa: cc. menyerahkan dan atau ktp daerah asal apabila belum ditarik oleh instansi pelaksana daerah asal: menyerahkan surat keterangan jaminan tempat tinggal dan pekerjaan dari kepala keluarga penduduk kota cimahi bagi penduduk pendatang yang numpang kk. bagian kelima kartu tanda penduduk penduduk warga negara indonesia dan orang asing yamasa berlaku ktp bagi wni sebagaimana berlaku selama (lima) tahun. masa berlaku ktp bagi orang asing sebagaimana dan berlaku sesuai dengan waktu yang tertera dalam izin tinggal tetap yang dimilikinyaberakhir. dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari sejak ktp habis masa berlakunya, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh ktp yang baru. penduduk yang telah memiliki ktp wajib membawanybagian keenam persyaratan pembuatan kartu tanda penduduk persyaratan pembuatan ktp baru:perpanjangan: formulir permohonan ktp yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, ketua dan ketua rw, ktp lama: fotokopi kktp, cc. menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk penduduk yang ktp nya hilang,instansi yang melaksanakan urusan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. menyerahkan ktp lama yang rusak untuk penduduk yang ktp nya rusak,,wilayah kota cimahi apabila ada anggota keluarga yang berasal dari daerah lain: lurah daerah asal bagi penduduk yang pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan wilayah kota cimahi apabila ada anggota keluarga yang berasal dari daerah lain: ketua daerah asal bagi penduduk yang pindah atar dalam satu kelurahan apabila ada anggota keluarga yang berasal dari daerah lain, ketua daerah asal bagi penduduk yang pindah antar dalam satu wilayah apabila ada anggota keluarga yang berasal dari daerah lain., surat keterangan pindah dari daerah asal yang ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal: formulir permohonan ktp yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, ketua dan ketua rw: menyerahkan dan ktp daerah asal kepada instansi pelaksana kota cimahi apabila belum ditarik oleh instansi pelaksana daerah asal,, menyerahkan surat keterangan jaminan tempat tinggal dan pekerjaan dari kepala keluarga yang ditumpangi bagi penduduk pendatang yang numpang kk. bagian ketujuh kartu identitas penduduk musiman kartu identitas penduduk musiman ataukota cimahi namun tidak bermaksud menjadi penduduk tetap kota cimahi. setiapiperiper yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan petugas kelurahan, cc. menyerahkan fotokopi ktp daerah asal, menyerahkan fotokopi daerah asal, membawa foto2 sebanyak (dua) lembar. bagian kedelapan kartu identitas kerja kartu identitas kerja atau kik diberikan kepada penduduk luar kota cimahi yang bekerja atau melakukan aktivitas kota cimahi dan tidak berdomisili kota cimahi. setiap penduduk yang wajib memiliki kik sebagaimana wajib melaporkan diri dan mengurus pembuatan kik kepada instansi pelaksana paling lambat (empat belas) hari sejak bekerja atau melakukan aktivitas kota cimahi. masa berlaku kikk adalah menyerahkan surat pengantar keterangan dari perusahaan instansi tempat yang bersangkutan bekerja: menyerahkan fotokopi ktp: membawa foto sebanyak (dua) lembar. bagian kesembilanpersyaratan pembuatan skt adalah menyerahkan surat pengantar dari ketua dan ketua setempat, menyerahkan formulir permohonan skt yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan petugas kelurahan, cc. menyerahkan fotokopi paspor dan atau visa: menyerahkan fotokopi surat keterangan lapor diri dari kepolisian: membawa foto sebanyak (dua) lembaryang mengelola kependudukan dan catatan sipil tempat terjadinya peristiwa kelahiranwalikota bagi wni. pencatatan kelahiran yang melewati (satu) tahun sejak hari kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan pengadilan negerinetapan pengadilan negeri bagi orang asing. terhadap pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalamuntuk mendapatkan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada melampirkan persyaratan sebagai berikut surat bukti pelaporan kelahiran dari lurah: surat keterangan kelahiran dari bidan atau rumah sakit atau rumah bersalin atau dokter yang membantu kelahiran: fotokopi surat nikah atau akta perkawinan atau akta cerai (bila sudah cerai) orang tua yang bersangkutan, fotokopi ktp dan atau orang tua yang bersangkutan: fotokopi bukti ganti nama orang tua (bila sudah ganti nama): lapor: putusan isbat (penetapan pengesahan perkawinan) dari pengadilan agama pengadilan negeri bagi penduduk yang termasuk rentan administrasi kependudukan, akta kelahiran ibu bagi anak yang orang tuanya tidak melaksanakan pencatatan perkawinan: nama (dua) orang saksi yang mengetahui dan memenuhi persyaratan (melampirkan foto kopi ktp), surat kuasa yang dibubuhi materai rp. bagi yang laporannya tidak dilakukan sendiri, fotokopi paspor visa dan surat keterangan keimigrasian orang tua bagi orang asing. pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan bagi mereka yang dilahirkan wilayah hukum kota cimahi. pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada yang terjadi luar maupun dalam wilayah hukumwarga, yang selanjutnya disebut adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah,w. ketua rukun warrukun tetangga, yang selanjutnya disebut adalah adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah, untuk memelihara dan kota cimahi, pencatatan kelahiran dapat dilakukan dengan ketentuan yang bersangkutan berdomisili wilayah hukum kota cimahi. kelahirditempat tinggal domisili kepada instansi pelaksana yang menangani kependudukan dan catatan sipil paling lambat (tiga puluh) hari sejak kembali indonesia. pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan bukti pelaporan kelahiran dan diberikan kepada yang bersangkutan. bagian kedua pencatatan lahir mati kelahiran bagi yang mati atas (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada lurah setempat dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati. pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada diterbitkan surat keterangan lahir mati. untuk mendapatkan surat keterangan lahir mati sebagaimana dimaksud pada pemohon harus mengisi formulir pelaporan lahir mati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut bagi penduduk wni dan orang asing tinggal tetap, yaitu surat pengantar dari ketua dan ketua setempat, surat bukti pelaporan lahir mati dari kelurahan setempat, fotokopi ktp kedua orang tua dan kk, fotokopi kutipan akta nikah kutipan akta perkawinan:: fotokopi paspor dan visa dengan memperlihatkan aslinya. bagi penduduk orang asing tinggal sementara surat pengantar dari ketua dan ketua setempat, asli surat bukti pelaporan lahir mati dari kelurahan setempat, fotokopi skt, fotokopi kutipan akta nikah kutipan akta perkawinan,, dan fotokopi paspor dan visa dengan memperlihatkan aslinya. setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada berkas permohonan tersebut diproses oleh instansi pelaksana. proses penerbitan surat keterangan lahir mati paling lambat (enam) hari, kecuali apabila terjadi hambatan yang bersifat teknis. bagian ketiga pencatatan kematian setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada instansi pelaksana tempat terjadinya kematian paling lambat (tigapuluh hari) sejak tanggal kematian. pencatatdan memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran. pencatatan kematian yang melewati satu tahun sejak tanggal kematian bagi wni dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri. pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam bagi orang asing dilaksanakan setelah mendapat surat penetapan putusan dari pengadilan negeri. untuk mendapatkan akta kematian dapat melampirkan persyaratan sebagai berikut surat keterangan kematian dari kelurahan setempat, surat keterangan kematian dari dokter atau rumah sakit atau klinik atau rumah bersalin bagi mereka yang saat kematiannya berada dalam perawatan medis, ktp dan yang masih berlaku: kutipan akta nikah kutipan akta perkawinan orang tua: kutipan akta nikah kutipan akta perkawinan yang bersangkutan bila sudah menikah), akta kelahiran yang bersangkutan, fotokopi paspor visa atau dokumen keimigrasian bagi orang asing: dan salinan penetapan dari pengadilan negeri bagi orang asing. penerbitan kutipan akta kematian paling lama (enam) hari. pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak dike setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeridari kepolisian: cc. salinan penetapan pengadilan negeri mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya. penerbitan akta kematian sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) hari. penduduk yang meninggal luar negeri wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada perwakilan republik indonesia negara setempat paling lambat (tujuh hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia. pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya ditempat tinggal paling lambat (tiga puluh) hari sejak keluarganya kuasanya kembali indonesia. pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat keterangan kematian dari negara dimana yang bersangkutan meninggal, fotokopi paspor republik indonesia, dan atau cc. identitas lainnya yang diperlukan. bagian keempat pencatatan perkawinan setiap peristiwa perkawinan yang sah yang dilaksanakan oleh pemuka agama selain agama islam wajib dicatatkan pada instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinantugas registrasiuntuk mendapatkan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut fotokopi surat bukti perkawinan agama, fotokopi akta kelahiran masing masing dengan memperlihatkan aslinya, fotokopi surat keterangan baptis sidi surat keterangan anggota jemaat dari pemuka agamanya dengan memperlihatkan aslinya, asli surat pernyataan belum pernah melakukan pencatatan perkawinan catatan sipil atas materai rp. diketahui oleh rt, saksi, orang tua wali dan diketahui kelurahan: untuk yang berdomisili luar kota cimahi keterangan belum pernah kawin catatan sipil dari instansi pelaksana yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota: fotokopi ktp dan kk, pas foto berdampingan ukuran berwarna setengah badan sebanyak (empat) lembar, fotokopi akta perceraian dan atau akta kematian jika yang bersangkutan berstatus janda duda dengan memperlihatkan aslinya, (dua) orang saksi yang telah berusia (dua puluh satu) tahun atas dengan melampirkan fotokopi ktp, surat keterangan ganti nama dari instansi yang berwenang (bila sudah ganti nama), akta kelahiran anak yang akan diakui: fotokopi paspor visa bagi orang asing dengan memperlihatkan aslinya, asli surat izin dari komandan kesatuan bagi anggota tni polri: asli surat izin kawin dari kedutaan konsul perwakilan negara asing. setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada berkas permohonan pencatatan perkawinan diteliti dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. apabila hasil penelitian dinyatakan lengkap dan benar, maka dapat dilakukan penandatanganan oleh kedua mempelai pada akta perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipan akta perkawinan. penerbitan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) hari. penduduk yang melaksanakan perkawinan luar negeri, wajib melaporkan kepada instansi pelaksana tempat tinggal domisili paling lambat (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali indonesia.t. ketua rukun tetangpencatatan pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada dan dengan melampirkan syarat sebagai berikut asli dan fotokopi akta perkawinan, paspor republik indonesia: cc. identitas kependudukan lainnya, dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak (dua) lembar. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada atas dicatat pada register akta perkawinan dengan membuat catatan pinggir, dan petugas registrasi mencabut kutipan akta perkawinan asli dan memberikan surat keterangan pembatalan perkawinan. untuk mendapatkan pencatatan pembatalan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut putusan pengadilan negeri tentang pembatalan perkawinan: asli kutipan akta perkawinan, dan ktp suami istri. pencatatan pembatalan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (enam) hari. bagian keenam pencatatan perceraian setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicatatkan pada instansi pelaksana paling lambat (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tempat terjadinya perceraian dan diterbitkan akta perceraian umum. dalam hal pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada melebihi waktu (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, petugas registrasi mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian terlambat. petugas registrasi mencatat pada register akta perceraian,dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan asli serta menerbitkan kutipan akta perceraian. pelaporan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada dan petugas pencatatan sipiluntuk mendapatkan kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada dengan melampirk: pengantar dari pengadilan negeri, cc. asli kutipan akta perkawinan suami istri: fotokopi ktp dan kk. penerbitan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) hari. pelaporan pencatatan perceraian bagi warga negara indonesia yang terjadi luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang negara setempat. dengan membawa bukti pelaporan pencatatan perceraian luar negeri dan diterbitkan bukti pelaporan perceraian bagian ketujuh pembatalan perceraian pembatalan perceraian yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat (enam puluh) hari tempat terjadinya pembatalan perceraian. pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dicatat dalam register akta perkawinan dengan membuat catatan pinggir. instansi pelaksana mencabut kutipan akta perceraian asli dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian. petugas pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada dan memberitahukan kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian, untuk mendapatkan pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, asli kutipan akta perceraian, ktp dan suami istri. pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada paling lambat (enam) hari. bagian kedelapantempat tinggal pemohon. setiap pengangkatan anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeriutuspencatatan akta pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut asli salinan penetapan pengadilan negeri pn) pengadilan agama pa), kutipan akta kelahiran asli yang bersangkutan: fotokopi akta perkawinan surat nikah orang tua kandung dan orang tua angkat, ktp dan orang tua kandung dan orang tua angkat, surat pernyataan penyerahan anak atas materai rp. , : laporan surat keterang. penerbitan akta pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) hari. bagian kesembilan pencatatan pengakuan anak setiap peristiwa. pengakuan anak sebagaimana maksud pada berdasarkan surat pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan. petugas registrasi mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkuntuk mendapatkan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut asli dan fotokopi akta kelahiran anak yang bersangkutan: fotokopi ktp dan orang tua yang bersangkutan: surat pernyataan pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan: nama (dua) orang saksi yang mengetahui dengan melampirkan fotokopi ktp. penerbitan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) hari. bagian kesepuluh pencatatan pengesahan anak pengesahan anak dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan atau setelah pencatatan perkawinan orang tuanya tempat tinggal pemohon. setiap anak yang telah mendapatkan pengesahan dari kedua orang tuanya wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibunya melakukan perkawinan, petugas registrasi mencatat pada register akta perkawinan orang tuanya. pencatatan pengesahan anak dibuatngesahan anak sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut sipil adalah pegawai yang ditunjuk oleh walikotadanasli kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan: kutipan akta perkawinan orang tua yang bersangkutan: cc. fotokopi ktp dan orang tua anak yang bersangkutan. pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada paling lambat (enam) hari. bagian kesebelas pencatatan perubahan nama perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri wajib dicatatkan instansi pelaksana yang bersangkutan. perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dicatatkan instansi pelaksana tempat tinggal pemohon. pencatatan sebagaimana dimaksud padakeluarg, untuk mendapatkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada dan yang bersangkutan diwajibkan melampirkan persyaratan sebagai berikut bukti penetapan pengadilan, kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin): ktp dan yang bersangkutan. pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada dan paling lama (enam) hariarga negara indonesia atau sebaliknya yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat (enam puluh) hari sejak tanggal perubahan. pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud pada dicatat dan diterbitkan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan. untuk mendapatkan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada pemohon harus mengisi formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: asli orang asing, asli ktp orang asing, asli sets dan skt, fotokopi dokumen bukti perubahan kewarganegaraan dari departemen hukum dan hak asasi manusia republik indonesia yang disahkan oleh pejabat yang berwenangerbitan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan paling lama (tiga) hari, kecuali apabila terjadi hambatan yang bersifat teknis. bagian ketigabelas pencatatan peristiwa penting lainnya pencatatan peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan negeri wajib dicatatkan instansi pelaksana tempat tinggal pemohon. pencatatan sebagaimana dimaksud pada atas, antara lain perubahan jenis kelamin dilakukan paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. perubahan jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada atas, dicatat oleh pejabat pencatat sipil dalam bentukrubahan jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam yang bersangkutan diwajibkan melampirkan persyaratan sebagai berikut bukti penetapan pengadilan, asli kutipan akta kelahiran: ktp dan yang bersangkutancatatan sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) hari, kecuali apabila terjadi hambatan yang bersifat teknis. bagian keempatbelas pencatatan perubahan dan pembatalan akta setiap peristiwa perubahan data dan pembatalan akta pencatatan sipil karena adanya n pembatalan akt. untuk mendapatkan perubahan dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut asli dan fotokopi akta yang akan diadakan perubahan dan pembatalan: asli penetapan pengadilan negeri: ktp dan yang bersangkutan, bukti kewarganegaraan dari instansi yang berwenang. kutipan akta yang telah dibatalkan dicabut oleh instansi pelaksana. perubahan dan pembatalan akta tersebut paling lama (enam) hari. bagian kelimapen surat keterangan kehilangan dari kepolisian: asli kutipan akta yang rusak dan atau fotokopi kutipan yang hilang, ktp dan kk. pencatatan kutipan akta kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) hari. bab vii sistem informasi administrasi kependudukan bagian kesatu penyelen:kartu atau surat keterangan kependudukan.lenggarasementara atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksudpuluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak rp. (dua juta rupiah). denda sebagaimana ditetapkan pada disetorkan kaspada perkawinan sebagaimana dimaksud pada cc. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada perceraian sebagaimana dimaksud padancatatan peristiwa penting lainya sebagaimana termaksud pada denda administratif sebagaimana dimaksud pada paling banyak rp. (lima puluh ribu rupiah). denda sebagaimana ditetapkan pada disetorkan kas daerah.rp. (limakan sanksi denda administratif paling banyak rp. (seratus ribu rupiah). denda sebagaimana ditetapkan padasetiap ketua rt, ketua rw, perangkat kelurahan, dan penduduk yang melanggar ketentuan persyaratan dalam pembuatan ktp sebagaimana dimaksud pada dikenakan denda paling banyak sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) dan atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. denda sebagaimana ditetapkan pada disetorkan kas daerah. tindak pidana sebagaimana dimaksud padaxutara provinsi maluku utara tahun diajukan oleh: nama kauman ahmad: perang alamat kelurahan tobelo kecamatan ternate mapan utara, kabupaten halmahera utara, ata naa tar ang provinsi maluku utara: nama manuel alonso: alamat desa lina ino kecamatan tobelo tengah, kabupaten halmahera utara, provinsim.ip., ll.m., ahmad irawan, s.h., dan muh. salman darwis, s.h., m.h. li,, advokat kuasamerdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] utara, provinsi maluku utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ali nurdin, s.h., s.t., dedy mulyana, s.h., m.h., km. ronggo jamaluddin, s.h., greta santismara, s.h., putera fauzi, s.h., vik sabana, s.h., allemande, s.h., jessica yuniartha, s.h., dr. abar kartabrata, s.h., hum., arie ahmad,maulana medianya, s.h.,ir. frans mater, alamat desa gura, kecamatan tobelo kabupaten halmahera utara, provinsi maluku utara, nama mukhlis tapi tapi, alamat jalan bola, rt rw kelurahan tobelo, kecamatan ternate utara, kota ternate, provinsi, m.m., wiki andini, s.h., herry hiorumu, s.h., si, merdeka barat jakarta tel fax ema: sekretariat@mankamahkongtitsigo d dalam pelaksanaan rekapitulasi. bahkan pemohon meyakini yang dilakukan oleh memohon merupakan bagian dari skenario yang memaksakan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten halmahera utara pada tahapan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun seharusnya , ketentuan guo mengonfirmasi bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh ppk seluruhnya harus rekapitulasi pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. dengan demikian, perbuatan memohon yang tidak rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara dari kecamatan loloda kepulauan telah membuat hasil pemilihan yang ditetapkan cacat substansi. menurut regulasi dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi, seluruh hasil rekap dari tingkat kecamatan harus rekapitulasi tingkat kabupaten: setelah pemohon melakukan rekapitulasi sendiri dengan memasukkan hasil rekapitulasi dari ppk kecamatan loloda kepulauan dan ppk lainnya yang berada wilayah pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera utara, ternyata pemohon yang meraih suara terbanyak yang rinciannya sebagai berikut buktutara nomor pts kpu kab x11utara tahun tanggal desemberhalmahera utara diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan memohon nomor pts kpu kab x11 tanggal desember pukul wit wib) (vide bukti tfutara tahunhalmahera utara tahun nomor ba xi1 pada hari sabtu tanggal bulan desember dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmaherahalmahera utara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tahun tanggal agustus (vide bukti bukti ta bukti pt serta berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera utara nomor pts kpu kabhalmahera utara berdasarkan jawaban memohon perihal kedudukan hukum, adalah jiwa (sumber: utara detail halmahera utaraberpendapat sebagai berikut: jumlah penduduk kabupaten halmaherapt)rdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idsuhartono, danpasangan calon sesuai nomor urut kecamatan piet jhon harian hein kauman frans patiasin tantra baba hi. materi dan dan dan ahmad dan nurani hi. samsul yan mukhlis jasmin bahri manuel tapi tapi konon rain umar alonso loloda kepulauan loloda utara galena selatan (rotor tobelo tengah tobeloggunakan hasil rekapitulasi dari seluruh kecamatan ternyata pemohon yang seharusnya ditetapkan sebagai pihak yang telah memperoleh suara yang terbanyak, bukan pasangan nomor urut artinya, indikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon yang dengan sengaja tidak menghitung suara dari tps kecamatan loloda kepulauan dan kesalahan penghitungan suara dari ppk terbukti, berdasarkan fakta yang demikian, seharusnya mahkamah melakukan koreksi dan mengadili permohonan pemohon sesuai dengan hasil perolehan suara yang seharusnya dimiliki oleh masing masing pasangan calon, terjadinya selisih suara antara yang telah ditetapkan oleh ppk dan perolehan suara yang ditetapkan pada saat dilakukannya rekapitulasi kabupaten telah menjadi pokok keberatan pemohon. hanya saja saat itu memohon mengabaikan dan ketua kpu halmahera utara langsung mengesahkan hasil rekapitulasi perhitungan suara kecamatan loloda utara tanpa meminta tanggapan atau keberatan serta persetujuan dari para saksi pasangan calon bukti bahwa pada saat itu pengawas pemilihan yang hadir tidak menyampaikan pendapat dan atau rekomendasi apapun. padahal, sesuai dengan mekanisme rekapitulasi, seharusnya pengawas pemilihan menyampaikan pendapat dan atau rekomendasi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi, seperti tidak direkapitulasinya suara dari ppk kecamatan loloda kepulauan: karena kesalahan dan pelanggaran tidak diindahkan dan diabaikan pada saat proses rekapitulasi suara, maka tim hukum pemohon membuat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh memohon kepada panitia pengawas pemilihan halmahera utara yang hingga diajukannya permohonan ini mahkamah tidak ditindaklanjuti bukti dengan demikian, hal yang benar menurut hukum apabila mahkamah mengambil putusan untuk rekapitulasi ulang seluruh suara dari berbagai ppk yang telah rekapitulasi tingkat kecamatan, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: pada saat dilaksanakannya proses rekapitulasi tingkat kabupaten, pemohon menemukan sebuah kondisi fakta terjadinya kesalahan prosedur dan atau selisih hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. terhadap adanya kondisi fakta demikian, saksi pemohon dan peserta lainnya menyampaikan keberatan terhadap memohon, fakta tersebut terjadi kecamatan loloda utara, hal mana terdapat selisih dan perbedaan hasil rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan da1bukti terhadap ketidaksesuaian tersebut, saksi pemohon dan saksi peserta pemilihan lainnya menyampaikan keberatan. akan tetapi,: bahwa jika saksi pasangan calon atau pengawas pemilihan menyampaikan keberatan, maka semestinya mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh memohon sesuai dengan dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun adalah kwk pla merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: bahwa mekanisme penyelesaian keberatan yang diatur oleh kpu selaku badan atasan memohon tidak diterapkan pada saat dilakukannya rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kabupaten. bahkan, pada saat rapat pleno dilaksanakan, telah terjadi pembiaran dan tindakan tindakan penekanan dan ancaman psikis terhadap saksi pemohon dan saksi dari pasangan calon lainnya, bahwa saksi pemohon dan saksi pasangan calon lainnya mendapatkan tekanan psikis dari sikap aparat keamanan dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon nomor urut tengah berjalannya rapat pleno: dengan demikian, proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera utara dari seluruh kecamatan cacat prosedur dan harus dibatalkan oleh mahkamah, memohon dalam bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara beberapa tps yang terletak desa wari, desa wari ino, desa gamsugi, dan desa gura tidak sesuai dengan regulasi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan regulasi penyelenggaraan pemilihan merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilihan. pelanggaran tersebut terjadi tps merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desa gamsugi, tps desa wari ino, tps dan tps gurau. pelanggaran tersebut terjadi dalam bentuk penulisan daftar hadir pemilih tps model c7 kwk) dan pencatatan pemilih dpt (pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan dpt yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan ktp, kk, paspor dan atau identitas lain) yang seharusnya diisi dalam formulir jenis tb2 justru ditulis dalam kertas hvs dan buku tulis biasa, pencatatan pemilih dalam buku tulis dan kertas hvs biasa selanjutnya baru dibawa dan ditunjukkan pada saat dilakukannya rapat pleno oleh ppk kecamatan tobelo. artinya daftar hadir pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih masuk dalam kategori dpt tidak dimasukkan dalam kotak suara. pada pelaksaan pleno tersebut, ppk tobelo memberikan ruang kepada kpps masing masing desa untuk mengisi dan mentransfer data dalam atb2 dan c7 kwk untuk selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara, perbuatan ppk tobelo memberikan kesempatan untuk mengisi dan mentransfer data kepada kpps untuk selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara jelas merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. seharusnya atb2 dan c7 kwk berada dalam kotak suara tersegel sebagaimana diatur dalam. mengabaikan dan membiarkan kedua dokumen tersebut luar kotak suara tersegel dapat diduga untuk memberikan kemudahan kepada memohon untuk melakukan manipulasi dan penyesuaian jumlah pemilih dan penggunaan surat suara: dengan demikian, adanya fakta tersebut merupakan sebuah bukti hasilnyakotak suara tidak tersegel, tidak dijaga, dan isi kotak suara merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo pada tanggal desember pukul wit, yudiansar ahmad selaku anggota panwascam mendatangi kantor kecamatan tobelo barat dan memasuki tempat penyimpanan kotak suara. bahwa pada saat itu sdr. yudiansar ahmad menemukan kotak suara tps dan desa kasur dan tps desa dirinya tidak lagi tersegel. kotak suara yang tidak tersegel tersebut dicurigai oleh sdr. yudiansar ahmad selaku panwascam tobelo barat bahwa telah terjadi perubahan signifikan terhadap perolehan suara yang terdapat dalam kotak suara, bahwa kotak suara tidak tersegel tersebut ditemukan sebelum dilakukannya rekapitulasi suara ppk kecamatan tobelo barat. ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel sebelum rekapitulasi karena kelalaian memohon. suara yang terdapat dalam kotak suara tersebut tidak layak lagi untuk dijadikan basis untuk proses rekapitulasi suara karena kemurnian suara dalamnya telah tidak ada, dengan demikian, kotak suara yang seharusnya tersegel tetapi pada faktanya tidak tersegel semestinya suaranya dipungut dan dihitung ulang sebagai jaminan atas integritas pemilihan dan suara yang diberikan pemilih pada kegiatan pemungutan suara, selain peristiwa kotak suara yang tidak lagi tersegel tersebut, telah terjadi juga praktik politik uang desa toguliua yang dilakukan oleh sdr. sutrisno haya sebagai anggota tim kampanye pasangan calon nomor urut politik uang tersebut dilakukan dengan memberikan uang sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) kepada abdul latif sebagai pemilih: rekomendasi pengawas pemilihan kecamatan kao teluk diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh memohon: bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan kao teluk telah mengeluarkan rekomendasi kepada ppk kao teluk untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang. rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh panitia pengawas kecamatan kao teluk hingga saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh memohon, bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh panitia pengawas kecamatan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kao teluk tersebut dikeluarkan berdasarkan kajian dan adanya fakta hukum sebagai berikut bukti desa makaeling, sdr., desa bobaneigo, sdr. awang nur selaku ketua kpps pada tpsselain itu ditemukan juga nomor urut registrasi yang fiktif dalam model kwk, desa bobaneigor, sdr., d. didesa bobaneigo, sdr. burhanuddin selaku ketua kpps pada tps, desa bobaneigo, sdr. dibuktikan, desa bobaneigo. sdr. rais der selaku ketua kpps pada tps, desa akelomo kao, sdr. tabir jae selaku ketua kpps pada tps telah melakukan pelanggaran administrasi karena tidak memasukc7 kwk tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan:dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desa duduk, sdr. markus selaku ketua kpps pada tpsam formulir kwk untuk bagian tb z2 tidak disertai dengan bukti identitas formal: bahwa rekomendasi pengawas pemilihandari aspek hukum seharusnya ditindaklanjuti oleh memohon dengan melakukan pemungutan suara ulang karena alasan objektif untuk dilakukannya pemungutan suara ulang telah ditemukan dan direkomendasikan oleh pengawas pemilihan. dengan demikian, penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon cacat prosedur dan cacat substansi karena adanya temuan dan rekomendasi terjadinya pelanggaran pemilihan3x24 jam sejak diumumkannya hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera utarahalmahera utara tahun keputusan komisi pemilihan umumtidak mencerminkan perolehan suara yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebenarnya dimiliki oleh pemohon karena terdapat perolehan suara pemohon dari beberapa tps belum rekapitulasi oleh memohon: pemohon yang seharusnyamemohon telah melakukan pelanggaran administrasi dalam menyelenggarakan pemilihan yang merugikan pemohon, pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan terjadi dalam bentuk: tidak melakukan rekapitulasi hasil secara lengkap perolehan suara yang telah rekapitulasi tingkat kecamatan, dengan sengaja tidak menghitung suara dari beberapa tps yang terdapat kecamatan loloda kepulauan: tidak menyelesaikan keberatan yang disampaikan pada saat rekapitulasi sesuai dengan regulasi penyelenggaraan pemilihan: suara yang rekapitulasi oleh memohon banyak berasal dari kotak suara yang tidak tersegel, memohon tidak menyelenggarakan rekomendasi pengawas pemilihan yang bersifat mengikat, memohon tidak melakukan pemungutan suara ulang tps yang terbukti dan berdasarkan temuan pengawas terdapat pemilih yang tidak berhak dan terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali, dan pencatatan pemilih yang menggunakan hak pilih tidak dicatatkan dalam formulir resmi penyelenggara pemilihan. vi. petit berdasarkan seluruh uraian yang pemohon sampaikan sebelumnya, kepada mahkamah kami memohonpuarutan siregar, s.h., ridwan saidi tarigan, s.h., andina marpaung, s.h., rahmat taufik, s: sampai merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dan berita acara nomor bamenetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan bupati halmahera utara tahun sebagai berikut: pasangan calon jumlah perolehan suara pasangan calon frans mater dan mukhlis tapi tapi jhon patiasina dan nurani konon eriantha tantra dan jasmin rain piet hein baba dan samsul bahri rain kauman ahmad dan manuel alonso .a. melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh wilayah pemilihan bupati.dan wakil bupati halmahera utara tahun atau setidak tidaknya memerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang kecamatan loloda kepulauan, kecamatan loloda utara, kecamatan tobelo, kecamatan tobelo barat, kecamatan kao teluk, memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera utarauraian bukti bukti bukti fotokopi identitas diri ktp) pemohon pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten halmahera utara, bukti keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera utara nomor pts kpu kab x11 tetang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suarahalmahera utara tahun bukti berita acara nomor ba xii tetang rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten halmahera utara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun bukti surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera utara nomor pts kpu kab v1bukti surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera utara. nomor pts kpu kab v111 tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati halmahera utara tahun bukti data penduduk kabupaten halmahera utara tahun sumber dinas catatan sipil penduduk halus tahun bukti surat laporan pelanggaran tim sukses pasangan nomor urut nomor race on hu xii yang ditujukan kepada ketua dan anggota komisioner bawaslu provinsi maluku utara, bukti berita acara pemungutan dan perhitungan suara lima) tempat pemungutan suara dan data pembanding: bukti data pembanding rekapitulasi seluruh kecamatan halmahera utara, bukti surat laporan pelanggaran tim sukses pasangan nomor urut nomor race on hu x il yang ditujukan kepada ketua dan anggota panas kabupaten halmahera utara, bukti berita acara dan rinciutara tahun bukti rekomendasi panitia pengawas pemilihan kecamatan kao teluk yang ditujukan kepada panitia pemilihan kecamatan kao teluk halmahera utara, bukti berita acara nomor ba xii tentang prospek data formulir dalam rapat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten kejadian khusus untuk kecamatan loloda kepulauan, bukti keterangan saksi tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suaraabupaten khususnya kecamatan loloda kepulauan dan kecamatan loloda utara, serta foto kondisi kotak suara yang tidak tersegel dengan baik sesuai peraturan perundang undanganago, bahwa membaca dan memahami permohonan pemohon, pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon adalah tuduhan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif tanpa menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan mahkamah konstitusi pmk) nomor tahun dan pmk nomor tahun padahal pelanggaran pelanggaran yang dituduhkan oleh pemohon sesungguhnya bukan merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan massif melainkan tuduhan atas pelanggaran pelanggaran yang sudah ada forum tersendiri untuk memeriksanya: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idterstruktur dan masif,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id peradilan umum dan atau ptundandkpp) dan undang undang nomor tahun penyelesaian sengketa pemilihan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun yang berbunyi sengketa pemilihan terdiri atas:dan undang undang nomor tahun dada(vide dan undang undang nomor tahun da,dan undang undang nomor tahun tindak pidana pemilihan adalah merupakan kewenangan pengadilan negeri:pemohon dalam dalilnya pada halaman poinutara, dimana pemohon menyatakan pula bahwa perolehan suara antara pemohon (sebesar suara) dengan pasangan calon peraih suara terbanyak pihak terkait sebesar suara) terdapat selisih sejumlah suara. sehingga persentasenya adalah sebesar (sepuluh koma tiga persen). dengan selisih persentase sebesar yo, maka pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemohon, sebagaimana diatur oleh peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusisif. dimana alasan demikian bukanlah merupakan syarat yang dapat,tolak, atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, kedudukan hukum (legal standing) bahwa, berdasarkan data kementrian dalam negeri republik indonesia tahun jumlah penduduk kabupaten halmahera utara adalah (seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh) jiwa sumber: namamu maluku utara detail halmahera utara), sehingga termasuk kategori kabupaten dengan jumlah penduduk kurang dari (dua ratus lima puluh ribudan huruf (a) peraturan mahkamah konstitusi, perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara yaitu pasangan calon ir. frans mater dan mukhlis tapi tapi, ag., pihak terkait), sedangkan perolehan suara pemohon adalah pasangan calon kauman ahmad, ag. pd., dan manuel alonso dengan perolehan suara sebanyak (dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) suara. (vide bukti tf bahwa menurut pemohon didalam permohonannya menyebutkan bahwa selisih perbedaan persentase antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar (tiga koma satu persen), seperti yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id termuat dalam legal standing dalam permohonan pemohon poin (delapan), bahwa, berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahundua persen) dari (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara adalah (enam ratus empat belas koma tujuh dua) atau dibulatkan menjadi (enam ratus lima belas) suara. sehingga batas selisih suara pemohon yang berhak mengajukan permohonan adalah (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara dikurangi (enam ratus lima belas) suara yaitu (tiga puluh ribu seratus dua puluh satu) suara. oleh karena ternyata pemohon yang memperoleh suara tidak lebih dari (tiga puluh ribu seratus dua puluh satu, bahwa, selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah (tiga puluh ribu seratus dua puluh satu) suara dikurangi (dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara adalah (tiga ribu seratus lima) suara, sehingga presentasinya adalah (sepuluh koma tiga persen), lebih dari batas selisih sebesar (dua persen): bahwa, berdasarkan hal hal yang diuraikan tersebut atas maka mahkamah harus menyatakan penghitungan persentase yang dimuat pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, dan melewati batas selisih maksimal yo, sehingga tidak memenuhi persyaratan suatu permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dengan demikian, pemohon tidak memiliki legal standinghalmahera utara tahun mahkamah konstitusi. maka dari itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh mahkamah. permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (obscura libel) dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara pemohon lebih tinggi daripada suara pihak terkait, sebagaimana ditampilkan dalam tabel pada angka namun pemohon tidak mampu menjelaskan darimana perolehan suara tersebut diperoleh, tps mana saja terjadi perbedaan suara, dan berapa suara untuk masing masing pasangan calon. pemohon secara sepihak telah menetapkan angka perolehan suara pemohon dengan cara menggelembungkan suara pemohon dan mengurangi suara pasangan calon lainnya, tanpa menjelaskan mengapa suara pemohon bertambah dan mengapa suara pasangan lain berkurang, dalil pemohon pada angka yang menampilkan tabulasadalah merupakan dalil yang penuh rekayasa dan halusinasi pemohon yang dapat menyesatkan semua pihak yang membaca tabel tersebut. hal ini disebabkan karena pemohon secara sengaja telah memanipulasi angka angka perolehan suara pada setiap kecamatan, yang tidak pernah didalilkan oleh pemohon mengalami permasalahan namun pada tabel tersebut ternyata angka perolehan suaranya sudah berubah drastis (vide tf untuk kecamatan:kabupaten halmahera utara tahun berdasarkan surat keputusan memohon nomor pts kpu kab vi11 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati memenuhi syarat pada pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera utara tahun bukti dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera utara tahun dengan nomor urut berdasarkan surat keputusan memohon nomor pts kpu kab v1bukti bahwa jumlah penduduk kabupaten halmahera utara adalah jiwa sesuai dengan data kependudukan yang dipublikasikan oleh dinas catatan sipil dan penduduk halmahera utara tahun bukti sesuai dengan ketentuan huruf (a) undang undang nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahunpasangan nomor urut dari suara menjadimerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo nomor urut semula menjadi nomor urut semula menjadi dan nomor urut semua menjadidengan demikian, karena permohonan pemohon tidak menjelaskan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh memohon terjadi mana saja, dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi, maka permohonan pemohon haruslah dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterimautara kabupaten halmahera utara tahun untuk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, bahwa, penyelenggaraan pemilihan pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera utara kabupaten halmahera utaradimana terdapat pasangan calon yang mendaftar, yaitu ir. frans mater dan mukhlis tapi tapi, ag:, kauman hi. ahmad, ag. dan manuel alonso, bahwa, dari kelima pasangan calon yang mendaftar semuanya memenuhi persyaratan (vide bukti ta yaitu ir. frans mater dan mukhlis tapi tapi, ag,: kauman hi. ahmad, ag. dan manuel alonso: pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan, tidak terdapat kabupaten halmahera utara, pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada tanggal desember mulai pukul wit sampai dengan pukul. pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil: merdeka sarat zakaria telpsabtu heri hiorumu, porda amanah, abd. aziz fadel dan aldiano melenceng saksi pasangan calon ir. frans mater dan mukhlis tapi tapi, ag., nomor urut buku romani dan aloysius budiman saksi pasangan calon john pattiasina, s.tp., m.si, dan nurani konon, nomor urut fahri yamin, oktovianus nowiki, erwin masa dan raymond mengadili saksi pasangan calon dr. eriantha tantra dan drs. hi. jasmin rain s.me, nomor urut elizabeth wisata, astro abad, sudirman coba, reynolds paulus saksi pasangan calon dr., drs. piet hein baba, si., dan samsul bahri umar, ag., nomor urut saleh tjan, iskandar dari dari, ridwan dodo, kapten dorohungi saksi pasangan kauman hi. ahmad, ag., pd., dan manuel alonso, nomor urut toksin boga, raffi jamaluddin, ahmad idris panas kabupaten halmahera utara.sebagai berikut kecamatan kao teluk pada saat pleno rekapitulasi yang akan diawali dari kecamatan kao teluk, saksi pasangan calon urut mengajukan keberatan terkait pelanggaran yang terjadi kecamatan kao teluk berdasarkan rekomendasi panwascam kao teluk terdapat tps yang ditemukan pelanggaran administrasi dan meminta untuk. dilakukan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi panwascam dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id meminta pimpinan rapat membacakan keberatan saksi yang termuat form keberatan saksi. pimpinan rapat kemudian meminta penjelasan paniaikab halmahera utara terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwascam kao teluk, paniaikab menjelaskan bahwa benar apa yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwascam kecamatan kao teluk kepada ppk kecamatan kao teluk. namun rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal desember panas kabupaten halmahera utara baru menerima pada tanggal desember dari panwascam kao teluk. paniaikab masih tetap mengacu pada regulasi keberatan pleno ppk, dan data yang diterima dari panwascam kao teluk tidak ada rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. panwascam hanya menulis untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, pimpinan rapat pleno menjelaskan apabila terdapat pelanggaran saat proses pemungutan dan penghitungan suara tps, temuan tersebut harus dilaporkan panas untuk diteliti dan dikaji, panas kemudian meneruskan penyelesaian pelanggaran administrasi kpu, namun untuk pelanggaran administrasi kecamatan kao teluk kpud halmahera utara belum menerima rekomendasi dari paniaikab terkait temuan pelanggaran administrasi yang terjadi kecamatan kao teluk, pimpinan rapat kemudian memenuhi permintaan saksi dan membaca keberatan saksi yang termuat formulir keberatan, ppk kemudian menjelaskan bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi hanya keberatan menyangkut administrasi tidak ada keberatan tentang selisih hasil kecamatan kao teluk, setelah penjelasan dari ppk dan mendengar pandangan saksi serta panas, pimpinan rapat kemudian membaca ulang hasil perolehan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan kao teluk dan bertanya saksi jika masih terdapat perbedaan hasil, saksi menyatakan tidak ada perbedaan kemudian hasil dinyatakan sah oleh pimpinan rapat, kecamatan tobelo barat kecamatan tobelo barat tidak terdapat permasalah terkait kotak suara yang tidak tersegel permasalahan kecamatan tobelo barat hanya terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut dua dan nomor urut lima atas kesalahan penulisan angka dalam kolom penggunaan surat suara total yang diterima desa sukamaju. kesalahan penulisan ini sudah dibuat perbaikan dalam rapat pleno: kecamatan tobelo saksi pasangan calon nomor urut lima yang berkeberatan atas kejadian saat pemungutan suara beberapa tps yang berada kecamatan tobelo bahwa pemilih yang menggunakan ktp, tidak ditulis nama mereka form model tb2 kwk yang disediakan oleh kpu tapi ditulis dalam kertas hvs dan buku tulis seperti desa gura, desa samsung dan desa wari masalah ini kemudian ppk menjelaskan bahwa telah dilakukan perbaikan administrasi dan telah diselesaikan pada saat pleno ppk berdasarkan kesepakatan bersama dalam pleno: kecamatan loloda utara kejadian kecamatan loloda utara ditemukan (dua) jenis berita acara yang berbeda yaitu pertama model da1 kwk yang sama angka angkanya, warna tinta dan tanda tangan, dipegang oleh ppk, paniaikab dan saksi nomor urut kemudian saksi nomor urut menyatakan milik mereka juga sama dengan ppk, kedua model da1 kwk yang sama angka angkanya, warna tinta dan tanda tangan milik saksi nomor urut dan sedangkan saksi nomor urut mengajukan da1 kwk yang mulanya sama dengan saksi nomor urut kemudian merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menarik kembali dan menyatakan milik mereka sama dengan yang dibacakan oleh ppk, pimpinan rapat setelah melakukan pertandingan data kemudian meminta pandangan paniaikab: paniaikab meminta ppk untuk menjelaskan, ketua ppk kemudian menjelaskan bahwa model da1 kwk yang pertama benar benar dikeluarkan oleh ppk dan juga benar tanda tangan ppk sedangkan model da1 kwk kedua yang dipegang oleh saksi nomor urut dan bukan dikeluarkan oleh ppk dan bukan tandatangan ppk, ketua ppk menjelaskan juga bahwa pada saat pleno tingkat ppk, saksi pasangan calon nomor urut dan tidak hadir dalam rapat ple berita acara pleno kecamatan milik pasangan calon nomor urut dan masih dalam kotak ppk, ketua ppk loloda utara juga menjelaskan bahwa berita acara pleno ppk hanya diambil oleh saksi nomor urut dan serta panas kecamatan, ketua ppk juga meminta penjelasan saksi nomor urut dan dari mana mereka memperoleh berita acara yang kemudian dinyatakan berbeda angka angkanya, sedangkan berita acara milik mereka belum diserahkan oleh ppk didalam rapat pleno ini, ketua ppk kemudian memberikan berita acara milik saksi nomor urut dan dalam rapat pleno kemudian meminta mereka menandatangani dokumen serah terima berita acara ppk, pimpinan rapat dengan mempertimbangkan fakta fakta yang didapat saat pleno, mendapat kesimpulan yaitu pertama angka perolehan hasil pasangan calon yang dibacakan oleh ppk tidak terdapat perbedaan dengan hasil c1 kwk yang telah upload portal kpu: kedua terdapat dokumen yang tidak dikeluarkan oleh ppk tapi dimiliki oleh saksi nomor urut dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan kesimpulan tersebut maka pimpinan rapat memutuskan menolak keberatan saksi nomor urut dan tidak melakukan perbaikan data pada dokumen yang tidak dikeluarkan oleh ppk serta pimpinan rapat mengesahkan hasil yang dibacakan oleh ppk, kecamatan loloda kepulauan kejadian kecamatan loloda kepulauan diawali ketika ketua ppk loloda kepulauan tidak mau mempertanggungjawabkan hasil pleno kecamatan, paniaikab kemudian meminta penjelasan dari ketua ppk loloda kepulauan terkait dengan data mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, panas belum bisa mengambil keputusan sebelum mendengar alasan alasan dari ketua ppk, ketua ppk menyatakan bahwa sudah terdapat perubahan perolehan hasil disemua desa sehingga beliau selaku ketua ppk tidak bisa mempertanggungjawabkan hasilnya, paniaikab kemudian menyarankan kepada kpu halmahera utara untuk kembali mengikuti regulasi jika memenuhi syarat untuk diplenokan, panas mengembalikan pimpinan rapat untuk mengambil keputusan, pimpinan rapat kemudian menegaskan bahwa kpu ingin membuktikan bersama para saksi untuk memastikan isi kotak ppk loloda kepulauan dan melakukan pemeriksaan keabsahan dari seluruh dokumen yang ada didalam kotak, pimpinan rapat juga meminta kepada saksi untuk menyandingkan data yang mereka miliki guna mencari kebenaran angka perolehan setiap pasangan calon, pimpinan rapat juga menegaskan sebelum dilakukan pertandingan data maka semua dokumen baik yang berada dalam kotak maupun milik saksi akan diperiksa oleh kpu untuk memastikan keaslian dokumen yang dicetak oleh kpu, hanya saksi nomor urut pihak terkait) yang mampu menghadirkan model c1 kwk untuk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tps kecamatan loloda kepulauan, saksi nomor urut dan saksi pemohon) tidak memberikan dokumen c1 kwk untuk diperiksa dengan alasan tidak memiliki dokumen tersebut, panas kemudian berpendapat bahwa kpu maupun panas mencoba mencari kebenaran data yang ada untuk memastikan hak politik warga kecamatan loloda kepulauan tidak tercerai lewat keterangan yang diberikan oleh ketua ppk loloda kepulauan, paniaikab juga mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabaikan hak politik masyarakat loloda kepulauan maka panas menyarankan jika ada fakta hukum yang baru atau ada data lain yang bisa membuktikan angka angka disetiap desa, silahkan data tersebut dilihat selagi tidak menyalahi prosedur yang diatur, selanjutnya dokumen yang berada dalam kotak ppk loloda kepulauan dikeluarkan dan dilakukan pemeriksaan keaslian dokumen, saksi dan panas diminta hadir meja pimpinan, setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen, sdr. harun noh selaku penanggungjawab logistic kpu halmahera utara menjelaskan bahwa dari tps kecamatan loloda kepulauan hanya ditemukan dokumen model dan lampiran c1 kwk. untuk tps hasil dari pemeriksaan dokumen ternyata dari tps terdapat dokumen dan lampiran c1 kwk asli cetakan kpu yaitudari hasil pemeriksaan juga ditemukan tps desa cer, kemudian tps desa dam. serta tidak ditemukan dokumen untuk tps yaitu tps desa salute, tps desa dehegila dan tps desa toko toko: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pimpinan rapat menjelaskan bahwa dokumen c1 kwk yang ditemukan dalam kotak dokumen asli dicetak kpu, dokumen tidak asli, serta dalam pleno ini terdapat dokumen asli setelah diperiksa milik saksi nomor urut pimpinan rapat kemudian meminta pandangan saksi, beragam pandangan saksi disampaikan. saksi berpendapat bahwa yang telah disampaikan oleh ketua ppk loloda kepulauan adalah sesuatu hal keadaan yang luar biasa oleh karena itu sudah sangat layak dan pantas untuk kpu beserta paniaikab halmahera utara mengambil keputusan untuk menghitung perolehan suara pasangan calon yang hak hak suaranya diberikan oleh masyarakat kecamatan loloda kepulauan: pimpinan rapat kemudian meminta kepada ketua ppk loloda kepulauan untuk menjelaskan kronologis saat pleno dilakukan tingkat kecamatan. ketua ppk loloda kepulauan menjelaskan bahwa pada saat pleno dilakukan, dipimpin langsung oleh beliau sendiri selaku ketua ppk dan ketika pleno dilaksanakan hasil yang dibacakan adalah hasil yang sebenarnya diperoleh pada saat pemungutan suara berlangsung tanggal desember disetiap tps kecamatan loloda kepulauan. tapi pada saat penulisan dokumen sudah dilakukan perubahan hasil oleh anggota ppk dan panwascam, saksi kemudian kemudian menyampaikan berbagai macam argumentasi dan suasana mulai gaduh: pimpinan rapat kemudian menjelaskan dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa apabila saksi masih berkeberatan terhadap pembetulan hasil, kpu kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi paniaikab yang hadir, kpu kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi paniaikab diwilayah kerjanya sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id suara oleh kpu kabupaten kota , bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh memohon sebesar atau setara dengan suara pemilih. adapun angka perolehan suara pemohon sendiri berjumlah suara yo), sedangkan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh memohon berjumlah suara y49): selisih suara sebesar tersebut tercipta. padahal, terhadap suara dari (ima) tps yang berada kecamatan loloda kepulauan tersebut telah dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan bukti bahwa apabila memohon melakukan rekapitulasi secara sempurna atau rekapitulasi jumlah perolehan suara dari seluruh tps yang telah rekapitulasi tingkat kecamatan, termasuk memasukkan suara yang berasal dari (lima) tps yang belum direkam tersebut, maka seharusnya pemohon yang ditetapkan sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak dengan mendapatkan suara sebesar suara, sedangkan pasangan calon nomor urut pihak terkait) mendapatkan suara sebesar suara. selengkapnya mengenai hal ini akan elaborasi lebih lanjut dalam bagian pokok permohonan, pemohon mendalilkan tidak dimasukkannya suara dari (lima) tps pada saat dilakukannya rekapitulasi suara tingkat kabupaten merupakan skenario untuk mengurangi suara pemohon agar tidakhasil rekapitulasi suara dari tps yang telah diplenokan tingkat kecamatan loloda kepulauan tetapi tidak dimasukkan dalam hasil penetapan suara tingkat kabupaten sebagai berikut: bukti eee pemilih pihak yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id setelah pimpinan rapat memberikan penjelasan, maka pimpinan rapat meminta kepada semua saksi untuk bersama sama mendengar dan menindaklanjuti pendapat paniaikab yang hadir dalam rapat pleno, paniaikab halmahera utara kemudian menegaskan bahwa tahapan pleno ini harus berjalan sesuai regulasi yang termuat dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun semestinya dibaca form da1 kwk milik ppk namun karena ketua ppk tidak mau mempertangungjawabkannya maka data itu tidak bisa dipakai, akan tetapi tidak bisa menghambat jalannya pleno rekapitulasi yang berlangsung pada malam hari ini, karena pleno rekapitulasi ini harus menemukan sebuah keputusan: paniaikab halmahera utara merekomendasikan kepada kpu kabupaten halmahera utara untuk memakai dokumen yang dinyatakan asli dicetak oleh kpu yang berada didalam kotak ppk loloda kepulauan untuk disandingkan dengan data yang dimiliki oleh saksi untuk tps tersebut, kpu kabupaten halmahera utara menindaklanjuti rekomendasi panas dan melakukan pertandingan data tps. suasana pleno kembali gaduh membuat pimpinan rapat kembali melakukan skorsing rapat untuk menit kedepan pada pukul wit. kpu kabupaten halmahera utara kemudian meminta pandangan dan arahan langsung kepada komisioner kpu propinsi maluku utara, bapak puja utama, yang melakukan pendampingan saat pleno kabupaten halmahera utara. sedangkan paniaikab halmahera utara juga melakukan hal yang sama yaitu meminta pandangan dari ketua bawaslu propinsi maluku utara, bapak sultan lawan yang hadir dalam rapat pleno, kpu kabupaten halmahera utara juga meminta pandangan dari ketua bawaslu propinsi maluku utara: rapat pleno kemudian berlanjut, skorsing rapat dicabut kembali pada pukul wit. setelah melakukan koordinasi dengan pimpinan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kpu propinsi maluku utara, paniaikab dan ketua bawaslu, kpu halmahera utara memutuskan melanjutkan rapat pleno yang telah melewati tanggal desember kpu halmahera utara membuat berita acara kejadian khusus pleno untuk kecamatan loloda kepulauan, selanjutnya kpu halmahera utara melakukan pertandingan data tps dan dibuat berita acara pertandingan data untuk tps. pimpinan juga mengarahkan mendengar pandangan saksi, pendapat saksi ada yang menyatakan bahwa dokumen utama adalah dokumen yang berada didalam kotak, dokumen milik saksi adalah dokumen tandingan bukan dokumen utama. panas juga berpendapat demikian: pimpinan rapat kemudian memutuskan mengesahkan hasil perolehan untuk kecamatan loloda kepulauan hanya dihitung tps. untuk (lima) tps tidak dapat dihitung karena tidak ditemukan dokumennya didalam kotak ppk. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten diputuskan pada tanggal desember pukul wit, dengan hasil sebagai berikut: nomor urut ,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jumlah jumlah yang menggunakantidakyaitu saksi nomor urut dan saksi nomor urut saksi ada yang mengajukan keberatan yang tercatat dalam formulir model db2 kwk yaitu saksi nomor urut keberatan saksi untuk kecamatan tobelo, kao teluk hanya terkait administrasi penyelenggara walaupun sudah diselesaikan pleno kecamatan namun mereka masih mengajukan keberatan. untuk kecamatan tobelo barat tidak ada keberatan saksi, kecamatan loloda utara terkait prosedur pengesahan hasil. untuk hasil perolehan pasangan calon keempat kecamatan tersebut tidak dipersoalkan karena sudah sesuai dengan tampilan c1 kwk laman kpu. khusus kecamatan loloda utara terkait hasil lima tps yang tidak ditetapkan oleh kpu),, bantahan dan jawaban terhadap permohonan pemohomerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id diatas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini, sebelum menjawab berbagai tuduhan pemohon, memohon perlu menyampaikan kepada majelis agar mencermati dengan betul siapa sesungguhnya yang sudah melakukan pelanggaran dan siapa yang bekerja sesuai peraturan perundang undangan. hal ini perlu disampaikan karena pemohon telah sengaja memanipulasi perolehan suara sebagaimana yang ditampilkan oleh pemohon pada butir permohonannyaporannya (vide bukti tf dan td untuk kecamatan:tctcc472, pasangan nomor urut dari suara menjadi tc merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idc2semula menjadi nomor urut semula menjadi dan nomor urut semua menjadi tctcmengenai berbagai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, perlu ditegaskan bahwa memohon telah melaksanakan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan: kabupaten kota . dalam pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera utara tahun memohon sudah melaksanakan rekapitulasi berjenjang tingkat kecamatan untuk kecamatan termasuk kecamatan loloda kepulauan td dimulai dari tanggal desember sampai dengan tanggal desember untuk tingkat kecamatan dan telah melaksanakan pleno tingkat kabupaten pada tanggal desember dan berakhir tanggal desember pukul wit (vide bukti td memohon sudah melaksanakan sesuai ketentuan pkpu nomor terkait dengan kejadian tugas dan tanggung jawab ppk, sehubungan dengan adanya persoalan rekapitulasi kecamatan loloda kepulauan, perlu disampaikan pengaturannya dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bunyinya ppk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam: aa. (satu) wilayah desa atau sebutan lain kelurahan: (satu) wilayah kecamathuruf (e)huruf (f. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf dalam formulir model daa kwk plant: menyalin formulir daa kwk plant dalam formulir model daa kwk, , pernyataan yang disampaikan oleh ketua ppk loloda kepulauan dalam rapat pleno tingkat kabupaten halmahera utara yang mengatakan tidak dapat mempertangung jawabkan hasil kerja ppk karena sudah terdapat perubahan hasil perolehan pasangan calon disetiap desa , kemudian menjelaskan kronologis bahwa saat pleno dibacakan hasil sebenarnya sesuai dengan model c1 kwk namun pada saat menyalin model daa kwk dan model da1 kwk sudah dilakukan perubahan hasil , (tf mengandung makna bahwa pernyataan ppk dengan sendirinya telah menguburkan keabsahan dokumen daa kwk dan da1 kwk kecamatan loloda kepulauan karena tidak sesuai pekerjaan yang dilakukan ppk dengan ketentuan huruf (f) dan huruf (g) dan tidak sesuai hasil kerja ppk dengan ketentuan huruf (c) dan huruf (e). pernyataan ketua ppk loloda kepulauan tersebut sesungguhnya tidak menguburkan keabsahan dokumen c1 kwk, memohon sudah melaksanakan sesuai ketentuan pkpu nomorhuruf (d) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara,perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir model da1 kwk, ketua ppk yang tidak bisa mempertanggungjawabkan data ppk, maka kejelasan data perolehan suara juga diragukan, tindakan memohon untuk tidak menggunakan model da1 kwk ppk loloda kepulauan adalah benar, bahwa memohon melaksanakan rekapitulasi dengan mengunakan dokumen model c1 kwk untuk kecamatan loloda kepulauan adalah benar ketika hasil kerja ppk dalam model daa kwk, da1 kwk sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh ppk itu sendiri, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa memohon hanya melakukan rekaman tps untuk kecamatan loloda kepulauan adalah keputusan yang benar, karena memohon menggunakan data yang berada dalam kotak ppk yang masih ditemukan dan diakui keabsahan dokumen cetakan memohon. keputusan memohon juga berdasarkan rekomendasi dari paniaikab kabupaten halmahera utara untuk melakukan pertandingan data tps. (tn memohon melaksanakan rekomendasi panas tg telah sesuai dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor yang berbunyi kpu kip kabupaten kota wajib menindaklanjuti rekomendasi panas kabupaten kota wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan : bahwa memohon tidak melakukan rekapitulasi tps kecamatan loloda kepulauan adalah hal yang benar karena memohon tidak menemukan dokumen untuk tps dalam kotak ppk dan memohon juga menemukan dokumen tps yang bukan dicetak oleh memohon. memohon juga sudah melaporkan kehilangan dokumen tps dalam kotak ppk pihak yang berwenang. bukti laporan polisi): bahwa memohon tidak bisa mengunakan data saksi karena hanya terdapat satu data banding yang dimiliki oleh saksi nomor urut yaitu dokumen c1 kwk yang asli dicetak oleh memohon. pemohon sendiri tidak dapat membuktikan perolehan hasilnya tps karena pemohon juga tidak bisa menghadirkan dokumen c1 kwk saat pleno berlangsung. hal ini memohon sudah tuangkan dalam berita acara fakta pleno yang ditandatangani semua saksi dan juga panas. bukti fakta pleno), memohon hanya melaksanakan tugas dan tahapan dalam menetapkan hasil rekapitulasi dan perolehan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera utara tahun sudah sesuai dengan kewenangan memohon yang diberikan oleh undang undang nomor tahun sebagaimana diubah undang undang nomor tahun juga sesuai dengan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun berbunyi kpu kip kabupaten kota merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idn, bahwa memohon mengeluarkan keputusukti db kwk) adalah sudah benar sesuai dengan ketentu, dalil pemohon yang yang menyatakan bahwa disahkannya ketua ppk loloda kepulauan oleh pihak kepolisian resort halmahera utara yang mengakibatkan tidak dihitungnya (lima) tps dalam rapat pleno rekapitulasi yang dilaksanakan oleh memohon adalah tidak benar dan mengada ada. ketua ppk loloda kepulauan tidak ditahan oleh pihak kepolisian tapi beliau diamankan atas permintaan paniaikab halmahera utara untuk dimintai keterangan, karena ketika kotak sudah tiba ibukota kabupaten tetapi tidak diantar langsung kantor kpu namun masih disimpan desa igobula. mengenai hal ini lebih lanjut dapat dijelaskan oleh paniaikab halmahera utara, pemohon menyatakan bahwa memohon mengabaikan suara rakyat, melakukan pelanggaran saat rekapitulasi dan merupakan bagian scenario untuk memenangkan pasangan calon nomor urut juga merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pernyataan yang tidak benar, dan bersifat fitnah. memohon sudah menjelaskan bahwa tidak ada hak rakyat untuk mendapat hasil pemilihan kabupaten halmahera utara yang diabaikan karena memohon sudah menetapkan hasil perolehan suara, untuk menyelamatkan hasil perolehan suara sesuai dengan saat pemungutan dan penghitungan suara tps, memohon sudah kecamatan loloda kepulauan untuk menjemput model c1 kwk untuk scaling datanya namun dicegah dan diambil data tersebut oleh panwascam loloda kepulauan. saat ini memohon telah memperoleh dokumen tps yang tidak sempat diplenokan. hal ini juga memohon ajukan sebagai bukti untuk mendapat keadilan putusan dari mahkamah. (bukti buah c1 kwk desa dowongila): dalam table perhitungan suara versi pemohon sebagaimana terdapat pada nomor merupakan perhitungan rekapitulasi yang manipulatif dan mengandung kebohongan yang dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan hasil rekapitulasi agar perolehan suara pemohon melampaui pihak terkait, karena tidak sesuai data yang sebenarnya. terdapat kesengajaan mengunakan perolehan yang tidak sesuai dengan hasil pada saat pemungutan dan perhitungan suara berlangsung pada tanggal desember data c1 kwk. pemohon telah melakukan perubahan data untuk kecamatan dari kecamatan kabupaten halmahera utara yang tidak pernah dipersoalkan oleh pemohon baik pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten maupun dalam permohonan pemohon. apabila dicermati terdapat pengurangan perolehan pasangan calon nomor urut dan juga pengurangan hasil perolehan pasangan calon nomor urut (peraih suara terbanyak) kecamatan, dan terdapat penambahan perolehan suara pemohon kecamatan, untuk itu memohon mengajukan dokumen da1 kwk untuk kecamatan sebagai data banding. bukti da1 kwk kec): bahwa pemohon melakukan perubahan perolehan angka kecamatan yang tidak pernah diadukantps terdaftar pemohon ditetapkan dalam suara dpt terbanyak oleh memohon tps desa belum dama pemilih diplenokan tps desa belum salute pemilih diplenokan tps desa belum cera pemilih diplenokan tps desa belum kereta pemilih diplenokan tps desa belum dama pemilih diplenokan jika suara pemohon yang telah ditetapkan oleh memohon sebelumnya berjumlah suara, maka setelah ditambahkan dengan (lima) tps yang belum dihitung suaranya seperti yang tertuang dalam tabel angka dan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, maka jumlah suara pemohon adalah suara. sedangkan pihak yang ditetapkan sebagai peserta yang memiliki suara terbanyak setelah dijumlahkan dengan suara dari tps yang belum dihitung dan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan tingkat kecamatan jumlahnya sebesar suara. dengan demikian, pemohon justru unggul dalam perolehan suara sebesar suara: bahwa tidak dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara dari lima tps yang berada kecamatan loloda kepulauan pada saat dilakukannya rekapitulasi hasil tingkat kabupaten merupakan pelanggaran oleh memohon yang patut dan layak untuk diperiksa oleh mahkamah. sebab, mekanisme penyelesaian permasalahan hukum pada proses pemilihan tidak berjalan dan merugikan hak konstitusional pemohon yang telah dipilih oleh para pemilih yang telah memberikan suaranya kepada pemohon. berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan ini sangat patut dan layak untuk diperiksa oleh mahkamah: dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mahkamah, yaitu kecamatan galena selatan, galena, galena utara, tobelo tengah, tobelo timur, tobelo utara, tobelo selatan, kao barat, kao dan meliput, bahwa hitungan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh pemohon dengan menambahkan (lima) tps sehingga hasil perolehan suara pemohon menjadi suara, sedangkan pihak terkait memperoleh suara adalah hitungan perolehan yang patut diragukan kebenaran dan keabsahannya. untuk hal ini memohon ingin membuktikan dengan menggunakan hitungan sesuai dengan permohonan pemohon, bahwa untuk membuktikan kesalahan hitungan pemohon itu sendiri yang tidak pernah dijumlahkan hasil akhirnya, maka memohon menggunakan tabel hitungan pemohon dan tetap memasukkan tps desa dama dan memohon hanya menambahkan kolom jumlah. jumlah pemilih peraih lokasi suara tps terdaftar pemohon suara dalam terbanyak dpt desa belum desa belum desa belum belum desa desa telah hasil ini jika ditambahkan dengan perolehan yang telah ditetapkan oleh memohon dengan hitungan untuk pemohon suara ditambah dengan suara maka suara perolehan pemohon menjadi suara bukan suara seperti hitungan pemohon, sedangkan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh memohon berjumlah suara ditambahkan dengan suara menjadi suara bukan suara seperti hitungan pemohon. hal yang ditemukan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id seperti ini maka sudah patut hitungan pemohon tidak dapat digunakan, pemohon sendiri yang melakukan skenario perubahan angka perolehan yang sebenarnya. bahwa dengan memakai hitungan pemohon pun ternyata pemohon kalah dengan selisih suara: c.penjelasan atas tuduhan. pemohon mengadukan selisih dan perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan daterhadap ketidak sesuaikan tersebut, saksi pemohon dan saksi peserta pemilih lainnya menyampaikan keberatan: bahwa model da kwk yang dimiliki dan dibacakan oleh ketua ppk loloda utara yang diputuskan untuk disahkan oleh memohon bukti da1 kwk solut) adalah benar karena tidak terdapat kesalahan hitungan perolehan hasil dari pasangan calon dan telah sesuai angka angka perolehan pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara tps pada tanggal desember atau model c1 kwk untuk tps yang telah dilakukan scaling data portal kpu, bukti c1 kwk tps solut), permohonan pemohon yang menyampaikan adalah tidak benar. pemohon harus menyatakan secara jelas siapa diantara kedua nama yang disebut telah memaksakan kehendak jangan mengunakan bahasa salah satu diantaranya namun tidak dapat memastikan. bahwa nama yang disampaikan oleh pemohon mukhlis haris) bukanlah anggota kpu halmahera utara, anggota kpu halmahera utara yang sebenarnya adalah mukhlis hari. bukti ktp), merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa tindakan komisioner kpu halmahera utara untuk melanjutkan pleno adalah tindakan yang benar sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahuntindakan melanjutkan pleno setelah selesai mengesahkan hasil dari ppk loloda utara dan melanjutkan pleno ppk loloda kepulauan sudah benar dilakukan memohon secara berurutan dimulai dari ppk pertama sampai dengan ppk terakhir dalam wilayah kerja memohon, memohon diadukan tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun adalah aduan yang benar namun memohon perlu menjelaskan bahwan atau model da1 kwk pla dalam hal terdapat keberatan yang diajukan saksi atau panas, bahwa memohon tidak melaksanakan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bukti kronologis pleno) karena keberatan pemohon belum diterima. pemohon tidak mampu menunjukkan data formulir c1 kwk yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id membuktikan perbedaan hasil perolehan model da1 kwk pemohon dengan milik memohon. memohon masih melakukan pencocokan model da1 kwk milik pemohon dengan model da1 kwk milik panas dan saksi yang lain. dalam proses pencocokan data tersebut memohon menemukan bahwa (a) data pemohon tidak dikeluarkan oleh memohon, (b) tanda tangan dalam data pemohon bukan tanda tangan memohon, (c) data memohon sama dengan data milik paniaikab, sama juga dengan data milik saksi nomor urut dan (d) angka perolehan pemohon sudah bertambah dan data pemohon tidak sesuai dengan angka perolehan milik memohon, dan data milik pemohon sudah tidak sesuai jumlah perolehan hasil rekaman c1 kwk total kpu, dari temuan tersebut sehingga keberatan pemohon tidak dapat diterima untuk dilanjutkan perbaikan data oleh memohon to bahwa memohon tidak melaksanakan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun karena (a) memohon tidak wajib melakukan pembetulan ketika hal keberatan yang diajukan saksi belum diterima oleh memohon. (b) memohon tidak wajib melakukan pembetulan terhadap data yang tidak dikeluarkan oleh memohon (vide bukti tf bahwa memohon tidak melaksanakan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun karena (a) keberatan pemohon belum diterima oleh memohon dalam rapat pleno, (b) memohon tidak wajib memperbaiki dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar pada data yang telah diyakini tidak dikeluarkan oleh memohon: tindakan memohon juga telah sesuai dengan undang undang nomor tahunrdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mengadakan pembetulan. dalam bahasa dapat diterima, berarti memohon juga diberikan kewenangan oleh undang undang nomor tahun untuk dapat tidak menerima keberatan saksi yang menyalahi ketentuan peraturan perundang undangan: dalam pokok aduan permohonan pemohon tersebut bahwa telah terjadi pembiaran dan tindakan tindakan penekanan dan ancaman psikis terhadap saksi pemohon adalah tidak benar. yang sebenarnya terjadi ketika memohon mengesahkan hasil untuk kecamatan loloda kepulauan, saksi pemohon melakukan tindakan tindakan penekanan dengan cara membanting meja dalam ruang rapat, berteriak, mengatakan memohon tidak paham dengan regulasi. (vide bukti to sampai dengan to dengan demikian seluruh proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera utara yang dilakukan oleh memohon sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun untuk itu memohon memintakan untuk tidak dibatalkan oleh mahkamah: bantahan dan penjelasan atas tuduhan memohon dalam mencatatkan daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya ditempat pemungutan suara di. bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara tps yang berada desa wari, desa wari ino, desa samsung, dan desa gura sudah berjalan sesuai dengan regulasi peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang pemungutan dan penghitungan suara, bahwa seperti permohonan pemohon terhadap pelanggaran tps desa samsung, tps desa wari ino, tps dan tps desa gura, maka memohon perlu membantah dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya. masalah ini ditemukan saatecamatan tobelo, selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung, terdapat kejadian khusus yaitu tps. desa samsungbuku tulis, nama pemilih tersebut juga belum diisi formulir c7 kwk (daftar hadir pemilih tps). untuk tps dan tps desa gurakertas hvs namun nama pemilih yang tercatat sudah terisi formulir model c7 kwk. pada saat pleno ketua kpps menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara pemilih yang menggunakan ktp dicatat namanya menggunakan hvs dan juga buku tulis dan akan disalin kembali formulir model tb2 kwk pada akhir pekerjaan. namun waktu pekerjaan kpps yang harus melanjutkan proses penghitungan suara tps sehingga hal tersebut terlupakan namun nama nama tersebut diisi dalam kotak suara. kemudian setelah menemukan hal tersebut dalam pleno saksi nomor urut sdr. ridwan dodo mengajukan keberatan, panas juga menganggap itu sebagai temuan. setelah mendengar penjelasan dari ketua kpps, dan juga terdapat nama nama pemilih yang menggunakan ktp walaupun tidak terisi formulir model tb2 kwk. setelah diperiksa nama nama pemilih tersebut dicatat dengan kertas hvs dan buku tulis terisi didalam kotak suara. maka disepakati bersama untuk ketua kpps yang hadir khusus tps tersebut menyalin kembali form model tb2 kwk, dan itu dilaksanakan disaat proses pleno kecamatan. bukti keterangan tertulis ketua ppk tobelo). walaupun telah disepakati bersama untuk kpps menyalin kembali data tersebut formulir yang semestinya namun saksi masih tetap menulis dalam formulir keberatan saksi, bahwa perbuatan ppk tobelo yang memberikan kesempatan kepada ketua kpps untuk mengisi dan mentransfer data dari kertas hvs dan buku tulis model tb2 kwk, dan juga model c7 kwk bukan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelanggaran administrasi, karena tindakan itu dilakukan saat rapat pleno untuk menyelesaikan keberatan saksi dan juga sebelum dilakukan telah disepakati bersama dalam rapat pleno: dengan demikian, berdasarkan fakta fakta yang telah diuraikan atas, tidak ada perbuatan masif dalambantahan dan jawaban mengenai tuduhan kotak suara tidak tersegel, tidak dijaga, dan isi kotak suara kecamatan tobelo barat tidak utuh. untuk menjawab permohonan pemohon terkait kotak suara tidak tersegel, tidak dijaga, dan isi kotak suara suara kecamatan tobelo barat tidak utuh maka memohon perlu menjelaskan bahwa pada hari jumat tanggal desember pukul wit, sdr. yudiansar ahmad tahun) selaku anggota panwascam tobelo barat berada kantor camat tobelo barat yang juga sebagai kantor sekretariat ppk tobelo barat kemudian memasuki tempat penyimpanan kotak suara. sementara kantor camat terdapat juga petugas pam tps (anggota polisi), anggota ppk dan sekretariat ppk tobelo barat. anggota panas kecamatan sdr. yudiansar ahmad menanyakan kotak suara tps desa kursi yang temboknya tidak dalam keadaan tersegel. ketua ppk tobelo barat menjelaskan sdr. yudiansar ahmad bahwa, untuk tps desa kursi sudah tidak dalam keadaan tersegel saat diserahkan oleh pps ppk. bahwa pada saat kotak suara untuk tps desa kursi masih berada lokasi tps dan sudah siap siap dibawa ppk, ternyata ada formulir c1 kwk milik kpu yang harusnya berada diluar kotak untuk disaring datanya, sudah dimasukkan kedalam kotak suara, sehingga saat itu juga ketika masih tps kemudian anggota kpps, pengawas tps dan juga anggota pam tps masih terdapat saksi saksi dan masyarakat yang masih berada tps, kotak tersegel tersebut dibuka kembali untuk diambil formulir c1 kwk milik kpu, akibatnya ketika dikunci sudah tidak menggunakan segel yang baru merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id karena segel yang diberikan setiap tps sudah dihitung sesuai jumlah dan kegunaannya: setelah penjelasan yang diberikan oleh ketua ppk tobelo barat maka sdr. yudiansar ahmad kemudian terdiam dan tidak menanyakan lagi, saat pleno dilaksanakan kecamatan tobelo barat pada hari jumat siang pukul. wit aula kantor camat tobelo barat, sdr. yudiansar ahmad, maupun ketua dan anggota panas kecamatan yang lain juga tidak pernah mengajukan keberatan baik disampaikan secara lisan dan tidak ada juga dalam bentuk rekomendasi tertulis, saksi juga tidak pernah mengajukan keberatan pada saat ple. bukti pernyataan tertulis ket ppk): bahwa untuk tps dan desa kursi serta tps dirinya kotak suaranya masih dalam keadaan tersegel temboknya. kotak suara tersebut juga memakai buah gembok yang anak kuncinya ditahan oleh setiap unsur penyelenggara, pengawasan dan pengamanan, kemudian menyangkut dengan tuduhan pemohon yang mengatakan telah terjadi praktik politik uang desa togoliua yang dilakukan oleh saudara sutrisno haya selaku anggota tim kampanye pasangan calon nomor urut dengan memberikan uang sebesar rp. kepada abdul latif. hal tersebut mungkin bisa dijelaskan oleh paniaikab halmahera utara, karena tidak ada laporan terkait dengan tuduhan pemohon tersebut yang diterima oleh memohon: rekomendasi pengawas pemilihan kecamatan kao teluk diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh memohon. menjawab permohonan pemohon terkait dengan dikeluarkannya rekomendasi oleh panas kecamatan kao teluk kepada ppk kao teluk untuk dilakukan pemungutan suara ulang psu) kecamatan kao teluk seperti yang dibanggakan sudah dijelaskan oleh paniaikab pada saat pleno tingkat kabupaten. rekomendasi yang dikeluarkan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id oleh panwascam kecamatan kao teluk kepada ppk kecamatan kao teluk pada tanggal desember panas kabupaten halmahera utara baru menerima pada tanggal desember tahun dari panwascam kao teluk. paniaikab tetap mengacu pada regulasi,ulir keberatan pleno ppk. data yang diterima dari panwascam kao teluk tidak ada rekomendasi untuk pemungutan suara ulang, panwascam hanya menulis untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. bukti kronologis pleno): untuk pelanggaran yang termuat dalam rekomendasi panas dapat dijelaskan oleh memohon setelah melakukan klarifikasi ppk kao teluk bukti surat pernyataan tertulis ketua ppk dan anggota kecamatan kao teluk) yaitu menyangkut dengan desa makaeling seperti yang dibanggakan oleh pemohon kepada saudara itu sebenarnya tps desa makaeling hanya terdapat kesalahan administrasi penulisan jumlah suara sah ditulis juga dengan jumlah suara tidak sah formulir c1 kwk. kesalahan penulisan tersebut hanya terdapat satu formulir c1 kwk milik saksi nomor sedangkan formulir c1 kwk yang lain tidak terdapat kesalahan penulisan. pada saat pleno kecamatan ketua ppk sudah meminta untuk dilakukan perbaikan kesalahan penulisan pada formulir c1 kwk tetapi ditolak oleh panas kecamatan. akan tetapi untuk hasil rekapitulasi formulir da1 kwk penulisan telah sesuai jumlahnya. saat pleno hasil tps desa makaeling tidak terdapat permasalahan yang diangkat menyangkut nama pemilih tb2 kwk yang tidak didaftarkan pada formulir model c7 kwk, karena hal tersebut sebenarnya tidak terjadi tps desa makaeling. tps ini dimenangkan oleh pemohon, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desa bobaneigo atas sangkaan pemohon kepada saudara awang nur selaku ketua kpps pada tps yang telahdan juga menemukan nomor urut registrasi yang fiktif dalam model kwk sebenarnya tidak benar adanya tps ini dimenangkan oleh pemohon, desa bobaneigo sebagaimana tuduhan pemohon kepada saudari: desa bobaneigo tps sebagaimana dituduhkan kepada saudara burhanuddin selaku ketua kpps telah, desa bobaneigo sebagaimana tuduhan pemohon kepada saudarilah pembatalan mahkamah. iii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa undang undang nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor. kpu provinsi dan kpu kabupaten kota", bahwa penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera utara tahun ditetapkan oleh memohon pada hari sabtu, tanggal desember pukul wit atau pukul wib bukti dan bukti bahwa permohonan ini diajukan pada pukul wib, hari senin, tanggal desember dengan demikian, permohonan ini memenuiv. pokok permohonan pencatatan hasil penghitungan suara tidak dilakukan secara sempurna dan memohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten huruf (b) angka peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun mengatur bahwa pokok permohonan pemohon berisi tentangokok permohonan dalam permohonan ini adalah keberatan terhadap keputusan kpu kabupaten halmahera utara nomor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id benardan padano karena menganggap nama tersebut fiktif. tps ini dimenangkan oleh pemohon, desa bobaneigo tps sebagaimana dituduhkan oleh pemohon kepada saudara rais der selaku ketua kpps telah memang benar adanya, tps desa bobaneigo terdapat pemilih yang namanya tertulis dobel ganda dalam c7 kwk, kejadian ini ditemukan saat pleno ketika panas memeriksa semua dokumen c7 kwk. panas juga mengeluarkan rekomendasi dan tps ini dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut desa kelam kao, pemohon menuduh saudara tabir jae selaku ketua kpps pada tps telah melakukan pelanggaran administrasi karena tidak memasukwk tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan memang benar adanya. menyangkut dengan pemilih yang menggunakan pilih yang tercatat dalam model kwk tps desa kelam kao, kpps tidak menulis kedalam formulir c7 kwk tetapi menulis menggunakan lembaran kertas hvs sehingga terdapat kesalahan penulisan urutan nomor pemilih, sedangkan menyangkut dengan surat suara, panas juga mengeluarkan rekomendasi saat memeriksa kotak tidak ditemukan surat suara sah. kemudian ketua ppk meminta kepada petugas pam tps untuk mencari tps. menurut ketua pps sampul berisi surat suara sah tersebut diisi bersama alat color, spons, dpt didalam tas kretek berwarna hitam yang disediakan didalam kotak, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tas kretek tersebut tertinggal tps. tps desa kelam menggunakan rumah sekertaris desa, rumah itu juga digunakan sebagai kantor desa, setelah petugas pam tps pergi mencari dan menemukan tas kretek tersebut tps. surat suara sah yang ditemukan masih utuh terisi dalam sampul dan jumlahnya sesuai dengan jumlah suara sah hasil perhitungan tps. setelah ditemukan, panas kecamatan melarang surat suara sah tersebut dimasukkan kembali kedalam kotak suara, kemudian ketua ppk meminta jika tidak dimasukkan kedalam kotak suara maka silahkan panas mengamankan surat suara sah tersebut, akhirnya panas mengiyakan untuk dimasukan kembali surat suara sah tersebut kedalam kotak. tps ini dimenangkan oleh pasangan calon peraih suara terbanyak, selisih suara dengan pemohon: desa dum dum sebagaimana disampaikan pemohon kepada saudara markus selaku ketua kpps pada tps telahm formulir kwk untuk bagian tb tidak disertai dengan bukti identitas formal sebenarnya tidak benar dan hanya terjadi kesalahan pemahaman pps, karena mengeluarkan formulir a5 kwk atau surat keterangan pindah tps kepada orang penduduk asli desa dum dum yang tidak terdaftar dpt, dan penduduk tersebut menggunakan hak pilihnya tps desa dum dum. kesalahan ini sudah disampaikan pada saat pleno oleh ketua ppk kao teluk bahwa ini hanya terjadi kesalahan administrasi karena yang semestinya penduduk tersebut memperoleh surat keterangan domisili dari kepala desa bukan dikeluarkan formulir a5 kwk oleh pps, penjelasan ini dapat diterima saat rapat pleno dengan catatan panas memberikan rekomendasi pelanggaran: untuk menjawab permohonan pemohon terkait dengan rekomendasi oleh pengawas pemilihan kecamatan kao teluksudah akhir masa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rekapitulasi tingkat tps ataupun ditingkat ppk. menyangkut dengan rekomendasi yang disampaikan oleh pemohon kepada majelis hakim baru diterima oleh memohon batas akhir pleno ditingkat kecamatan yaitu tertanggal desember pukul wit (malam) dan hanya bersifat tembusan kepada kpu kabupaten. dalam hal ini memohon sebagai pimpinan penyelenggara ditingkat bawah dan rekomendasi yang dikeluarkan hanya meminta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tidak memuat menyangkut dengan pemungutan suara ulang psu) kecamatan kao teluk seperti yang dibanggakan oleh pemohon. rekomendasi panwascam), bahwa, berdasarkan uraian uraian dan argumentasi yang ditemukan memohon sebelumnya atas, maka untuk kesemua tuduhan pemohon didalam permohonannya yang terangkum pula dalam kesimpulannya jelas tidak terbuktidalil dalil eksepsi yang diajukan memohontertanggal desember pukul wit: atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnyc sampai dengan tc td sampai dengan td tf sampai dengan tf tg sampai dengan tg tn to sampai dengan to sebagai berikut: nomor alat uraian bukti buktitelukmeliputimurkecamatan tobelo tengahkepulaubarat (model c1 kwk) tc bu(model c1 kwk) td surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, dari kecamatan kao teluk, kecamatan kao, kecamatan kao utara, kecamatan kao barat, kecamatan tobelo barat, kecamatan tobelo timur, kecamatan tobelo selatan, kecamatan tobelo tengah, kecamatan tobelo, kecamatan galena, kecamatan galena selatan, kecamatan galena barat, kecamatan galena utara, kecamatan loloda utara, model da4 kwk). td berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan model da, da1 kwk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tf keputusan komisi pemilihan umum kpu)f). tf pernyataan tertulis kronologis kejadian kecamatan kao teluk oleh ppk kao teluk. tf keterangan tertulis ketua ppk kecamatan galena utara, kabupaten halmahera utara. tf keterangan tertulis ketua ppk kecamatan loloda utara, kabupaten halmahera utara. tf pernyataan tertulis kronologis kejadian kecamatan tobelo barat oleh ketua ppk tobelo barat. tf kronologis pleno kecamatan tobelo tf kronologis pleno kecamatan kao teluk tf kronologis pleno kecamatan loloda kepulauan tf keterangan tertulis ketua ppk kecamatan tobelo kabupaten halmahera utara tf kronologis pleno kecamatan loloda utara tg berita acara nomor ba x1dalam pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera utara tahun tg keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten halmahera utara nomor .c pts kpu kab xl tahunkabupaten halmahera utara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera utara tahun tg berita acara klarifikasi nomor .a ba x1 model pap tg berita acara klarifikasi nomor ba ix model pap tg surat peringatan pertama sp) nomor kpu kab xg berita acara nomor ba xii tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten halmahera utara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan model da4 kwk). tg berita acara nomor ba xii. tg tg berita acara klarifikasi nomor ba x11 tg berita acara nomor ba x11 pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu bupati dan wakil bupati kejadian khusus kecamatan loloda kepulauan. tn surat rekomendasi panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera utara nomor panas halus to dokumen lainnya. video pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan loloda utara). to dokumen lainnya. video pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan tobelo). to dokumen lainnya. video pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan tobelo barat). to dokumen lainnya. video pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan kao teluk). to dokumen lainnya. video pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan loloda kepulauan). to dokumen tertulis lainnya. keterangan tertulis ketua kpps tps desa itakutoko tokoama, kecamatan loloda kepulauan). merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id to dokumen tertulis lainnya. keterangan tertulis ketua kpps tps desa ceraowonggila, kecamatan loloda kepulauan)punyai kedudukan hukum (legal standing).: bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun syarat selisih suara yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat mengajukan mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut: jumlah pendudukolehan suara berdasarkan nomor pts kpu kab x11 bukti pt adalah sebagai berikut, pasangan calon jumlah perolehan suara pasangan calon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bamlodnd mba pihak terkait) rain alonso pemohon bahwa jumlah penduduk kabupaten halmahera utara adalah jiwa. menurut ketentuan perundang undangansuara. sehingga penghitungan adalah atau dengan pembulatan adalah suara, dengan demikian koefisien syarat selisih menurut ketentuan peraturan perundang undangan untuk kabupaten halmahera utara: selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebagai berikut: suara suara suara. dalam prosentase selisih antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebagai berikut: yo, dengan demikiantahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa selain itu pula dalam angka permohonan, pemohon mendalilkan selisihatau setara dengan suara pemilih. dengan demikian pemohon telah salah menerapkan.undang undangmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idahwa perolehan suara masing masing calon yang ditetapkan oleh memohon adalah sebagai berikut: pasangan calon jumlah perolehan suara pasangan calon sana, frans mater dan mukhlis tapi tapi kauman ahmad dan manuel alonso bahwa perbedaan suara antara pemohon dan pasangan calon nomor urut sebagai pihak yang ditetapkan untuk memperoleh suara terbanyak oleh memohon sebanyak sebanyak suara. seperti yang disampaikan oleh pemohon dalam uraian sebelumnya, selisih suara tersebut dan adanya kesalahan dalam pencatatan hasil pemungutan suara yang tidak dilakukan secara benar, peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun mendefinisikan bahwa kip aceh . pemilihan yang diikuti oleh pemohon adalah pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera tahun dengan demikian, sistem berjenjangkarena sama saja dengan meminta mahkamah konstitusi untuk melanggar peraturan perundang undangan:,danseharusnya pemohon hanya menjelaskan bahwa dalam hal pemohon mendalilkan persentase selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait, pemohon keliru menghitung selisih. hal ini menyebabkan kebingungan bagi pihak terkait, dasar perhitungan seperti apa yang dijadikan rumus oleh pemohon dalam menghitung persentase selisih suara: bahwa semestinya pemohon menggunakan undang undang nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dalam menghitung persentase selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait. ketidakjelasan cara perhitungan syarat selisih oleh pemohon menyebabkan permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, bahwa dengan demikian, menurut pihak terkait, patut dan layak bagi majelis hakim untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima: ii. dalam pokok permohonan bahwa perlu disampaikan oleh pihak terkait hal hal sebagai berikut: bahwa untuk permasalahan kecamatan loloda kepulauan, sebenarnya ada upaya penggelembungan suara yang dilakukan oleh pemohon akan tetapi tidak tuntas. hal ini dapat terlihat dari tps kecamatan loloda kepulauan, hanya tps yang dihitung karena dokumen tps tersebut adalah asli dan memiliki security printing. sedangkan tps lainnya tidak dihitung karena ada tps yang dokumennya fotokopi sedangkan tps lainnya dinyatakan hilang, bahwa dalam rapat pleno kabupaten, dokumen c1 kwk milik pihak terkait yang dinyatakan asli dan ber security printing, juga ditawarkan oleh pihak terkait untuk dijadikan dokumen penyandang terhadap dokumen tps yang ada dalam kotak ppk, akan tetapi rapat pleno kabupaten mengambil keputusan hanya menghitung suara dari tps saja. sedang yang tps tidak dihitung karena tidak ada dokumen asli dan tidak bisa disandingkan dengan data pihak terkait, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dokumen tps kecamatan loloda kepulauan dan yang akhirnya disahkan oleh pleno kabupaten, jumlah perolehan suara pemohon sebanyak suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait sebanyak suara. padahal menurut c1 kwk pihak terkait dan juga dinyatakan asli oleh pleno kabupaten, pihak pemohon memperoleh suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait suara. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: perbandingan perolehan suara antara data ppk dikota suara dengan data pihak terkait tps kecamatan loloda perolehan suara pasangan perolehan suara tps calon versi ppk kotak suara) versi pihak terkait papan ag. bahwa dari tabel diatas terlihat perbedaan perolehan suara antara versi ppk kabupaten dengan versi pihak terkait. hal ini terlihat sangat jelas adanya penggelembungan suara tps kecamatan loloda kepulauan yang dilakukan oleh pemohon: bahwa pada saat pleno kabupaten untuk kecamatan loloda kepulauan, saksi pihak pemohon awalnya keberatan, akan tetapi begitu melihat angka perolehan suara yang menguntungkan pemohon dokumen yang dihitung oleh pleno, saksi pihak pemohon pun langsung menyetujuinya dan tidak membantah atau mengajukan keberatan apapun juga, bahkan seluruh saksi pasangan calon telah setuju, karena seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara kejadian khusus dan menandatangani berita acara rekapitulasi tpscatatan rekapitulasi sudah tepat dan memohon tidak melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten. bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan selisih suara terjadi karena memohon tidak melakukan rekapitulasi suara (lima) tps yang berada kecamatan loloda kepulauan pada saat dilakukan pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten: bahwa kecamatan loloda kepulauan terdapat (sebelas) tps, yang masing masing pasangan calon mendapatkan perolehan suara berdasarkan c1 kwk sebagai berikut desa cera ada tps, desa dagashi ada tps, desa dama ada tps, desa kereta ada tps, desa dowonggila tps, desa itaku ada tps, desa jikolamo ada tps, desa salute ada tps dan desa toko toboada tps, bahwa permasalahan tps yang didalilkan oleh pemohon adalah tps desa cera, tps desa dama, tps desa salute, tps desa dehegila dan tps desa toko toko. bahwa kemudian permasalahan ini bermulai setelah terjadinya proses rekapitulasi hasil suara kecamatan loloda kepulauan yang dilakukan oleh ppk kecamatan loloda kepulauan, pada saat proses rekapitulasi tersebut segala sesuatunya berjalan baik, pleno dimulai pada pukul hingga pukul wit pada tanggal desember bahwa setelah proses pleno kecamatan berakhir, ppk kecamatan loloda kepulauan meminta kepada seluruh saksi pasangan calon yang hadir untuk kembali kerumahnya masing masing dengan alasan ppk kecamatan loloda kepulauan membutuhkan waktu untuk mengisi hasil dari rekapitulasi suara formulir da kwk dan menjanjikan akan selesai pada pukul wit, namun hingga pukul wit rekapitulasi suara belum juga selesai dikerjakan, ppk kecamatan loloda kepulauan beralasan dikarenakan lampu desa dama dimana tempat berlangsungnya pleno ppk mati padam sehingga ppk kecamatan loloda kepulauan tidak dapat mengisi memindahkan hasil rekapitulasi form merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id da kwk, oleh karena itu ppk kecamatan loloda kepulauan memindah proses pengisian form da kwk dari desa dama desa salute: bahwa setelah dipindahkan desa salute, hingga pukul wit saksi pihak terkait kembali menanyakan ppk kecamatan loloda kepulauan mengenai da kwk dan meminta berita acara hasil rekapitulasi suara tersebut, ppk kecamatan loloda kepulauan mengatakan belum selesai dan menjanjikan kepada saksi pihak terkait akan tuntas besok pagi. yang kemudian pada keesokan paginya jam wit, saksi pihak terkait mendapat lampiran formulir da kwk melalui saksi pasangan calon nomor urut dalam lampiran rekapitulasi tersebut sudah terdapat tanda tangan dari kesemua saksi pasangan calon termasuk saksi dari pihak terkait yang notabenenya saksi pihak terkait tidak pernah sekalipun menandatangani lampiran tersebut. terhadap hal tersebut saksi pihak terkait melaporkan polres halmahera utara tentang adanya dugaan pemalsuan tandatangan lampiran da1 kwk dan melaporkan juga kepada panas kabupaten halmahera utara: bahwa saksi pihak terkait mendapati dalam lampiran tersebut tidak sesuai dengan fakta pleno kecamatan loloda kepulauan dan sudah terjadi perubahan angka yang sangat signifikan dan menguntungkan pihak pemohon secara luar biasa. sebagaimana dalam tabel rekapitulasi suara tingkat kecamatan dibawah ini: terkait kecamatan loloda kepulauan kabupaten halmahera utara mm frans jhon eriantha piet hein kauman mukhlis jasmin samsul ahmad tapi nur'aini rain bahri manuel tapi konon umar alonso merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dowonggil |maro duma sea ter sedangkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh ppk loloda kepulauan yang diduga dirubah adalah sebagai berikut: hasil rekapitulasi suara tingkat ppk sesuai formulir c1 kwk pihak pemohon kecamatan loloda kepulauan kabupaten halmahera utara pasangan calon sesuai nomor urut frans jhon eriantha piet hein kauman dam desa mater pattinson tanpa baba hi. mukhlis jasmin samsul ahmad tapi tapi nur'aini rain bahri manuel konon umar alonso roeotoro merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] kan non berdasarkan tabel tersebut diatas, maka terdapat perbedaan perolehan suara, yakni bahwa jumlah perolehan suara c1 kwk milik pihak terkait adalah pihak terkait memperoleh suara dan pihak pemohon suara. sedangkan hasil rekapitulasi c1 kwk versi ppk kecamatan, perolehan suara pihak terkait hanya suara dan perolehan suara pemohon sebanyak suara. dengan demikian terlihat jelas adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh ppk kecamatan loloda kepulauan kepada pihak pemohon. bahwa c1 kwk milik saksi pihak terkait terdapat kesesuaian dengan c1 kwk milik saksi pasangan calon nomor urut hermanto tanpa dan jasmin rain bukti pt bahwa dalam permohonan pemohon angka pemohon mendalilkan bahwa memperoleh suara alone kepulauan adalah sebesar suara. padahal berdasarkan hasil rekapitulasi form kwk milik pihak terkait, total surat suara ditambah cadangan surat loloda kepulauan adalah (lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua) surat suara, sedangkan surat suara yang dicoblos adalah sebesar (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu), namun terjadi penggelembungan surat suara, yang diduga dilakukan oleh pihak pemohon yang bekerjasama dengan ppk kecamatan loloda kepulauan sebesar bukti pt bahwa dengan demikian data data dan dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah rekayasa dan penuh kebohongan, sehingga pantas dan banyaklah majelis hakim memeriksa perkara ago untuk menolak dan menyatakan tidak diterima seluruhnya permohonan dari pemohon, bahwa pada rapat pleno rekapitulasi penetapan hasil suara tingkat kabupaten yang berlangsung pada tanggal desember pukul ketua ppk kecamatan loloda kepulauan, membuat pernyataan secara lisan bahwa tidak mau membacakannya da kwk dikarenakan angka angka didalamnya diragukan dan diduga keras tidak sesuai lagi dengan fakta pleno ppk dikecamatan loloda kepulauan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa oleh karena itu ketua kpu kabupaten halmahera utara mengambil alih rapat tersebut dan memerintahkan untuk mengambil c1 kwk yang berada didalam kotak suara. bahwa kemudian dalam kotak suara kecamatan loloda kepulauan hanya ditemukan dokumen model c1 kwk dan lampiran c1 kwk untuk tps, yakni desa dagashi tps desa dama tps desa dowonggila tps desa itaku tps desa jikolamo tps desa salute tps desa cera dan desa dama. sedangkan dokumen model kwk dan lampiran kwk (tiga) tps tidak ditemukan dalam kotak suara ppk, yakni tps desa salute, tps desa dehegila dan tps desa toko toko, bahwa kemudian oleh pemeriksa keaslian dokumen, sdr. harun noh selaku divisi logistik kpu halmahera utara, dilakukan pemeriksaan keaslian dokumen terhadap dokumen yang ada didalam kotak suara ppk, bahwa hasil pemeriksaan keaslian dokumen tertuang sebagaimana dalam berita acara nomor ba xii tanggal desember bukti pt dinyatakan sebagai berikut: ada (enam) dokumen c1 kwk dan lampiran c1 kwk yang dinyatakan asli dan memilki security printing yakni dokumen daritps desa cera dan tps desa dama ada formulir kwk halaman pertama asli, tetapi halaman kedua dan seterusnya formulir c1 kwk dan lampiran c1 kwk tidak asli, bahwa ketika kpu kabupaten halmahera utara ingin membacakan formulir c1 kwk yang dianggap asli dan yang ada security print nya tersebut, saksi dari pihak terkait menawarkan kepada kpu kabupaten halmahera utara untuk menguji sekaligus membacakan juga formulir c1 kwk milik pihak terkait, pihak terkait menawarkan hal itu dikarenakan pihak terkait memiliki formulir c1 kwk lengkap tps kecamatan loloda kepulauan. yang kemudian oleh ketua kpu. kabupaten merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mempersilahkan saksi pasangan calon nomor urut dan untuk mengajukan dokumen miliknya untuk diperiksa namun tidak diberikan dengan alasan yang diajukan mereka bahwa forum pleno ini belum bisa memutuskan untuk melakukan memeriksa dokumen c1 kwk, bahwa terkait hal tersebut kpu kabupaten halmahera utara meminta pendapat dan persetujuan panas kabupaten halmahera utara dan panas menyetujui hal yang diminta oleh kpu kabupaten halmahera utara, bahwa kemudian kpu kabupaten tetap melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen c1 kwk milik saksi pihak terkait. bahwa dari semua dokumen kwk, kwk dan lampiran kwk untuk tps kecamatan loloda kepulauan milik saksi pasangan calon nomor urut adalah benar benar asli dicetak oleh kpu halmahera utara, bahwa kemudian terhadap dokumen asli yang ada security pentingnya dilakukan pertandingan dokumen dengan dokumen yang dimiliki pasangan calon nomor urut untuk diketahui hasil perolehan suara yang hasilnya tertuang dalam, adalah sebagai berikut bukti pt data dalam kotak ppkmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: suara: data milik saksi pasangan nomor frans mater dan mukhlis tapi tapi) suara. bahwa setelah dokumen (enam) tps disandingkan dan dihitung hasil perolehan suara terdapat perbedaan perolehan hasil rekapitulasi suara, dokumen (enam) tps yang ada kotak suara ppk, suara pemohon berjumlah suara dan suara pihak terkait suara. sedangkan berdasarkan dokumen versi pihak terkait, perolehan suara pemohon adalah sebesar suara dan perolehan suara pihak terkait sebesar suara. terhadap hal tersebut saksi pasangan calon pihak terkait menyatakan keberatan: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan ada (lima) tps yang tidak dilakukan rekapitulasi, hal ini dikarenakan ada (dua) tps yang halaman pertama formulir c kwk asli, sedangkan tetapi formulir c1 kwkbupati dan wakil bupati dilakukan kecamatan dan kabupaten, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera utara tahun pelaksanaan rekapitulasi jumlah suara yang diperoleh masing masing pasangan calon dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kecamatan dan terakhir dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten. pengaturan demikianyangdan kabupaten kota , mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dilakukan secara berjenjang dimulai tingkat kecamatan hingga kabupaten yang dilakukan oleh memohon sendiri. alasan hilangnya hasil rekapitulasi beberapa tps kecamatan loloda udara tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena huruf dan huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun mengatur dengan tegas bahwa dan mengamankan keutuhan: kotak suara yang berisi formulir model da kwk, model daa kwk, model da kwk, model daa kwk plant, model da kwk, model datersegel : sesuai dengan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi, kpu kabupaten melaksanakan kegiatan rekapitulasi setelah menerima hasil rekapitulasi dari ppk tingkat kecamatan. hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut berisi hasil penghitungan suara yang diisi dalam kotak suara tersegel. alasan tidak dilakukannya rekapitulasi terhadap hasil rekapitulasi dari kecamatan loloda kepulauan karena hilangnya hasil rekapitulasi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan lampiran formulir c1 kwk nya adalah foto kopi, tps tersebut adalah tps desa cera dan tps desa dama. sedang (tiga) tps tidak ditemukan hilang yakni tps desa salute, tps desa dehegila dan tps desa toko toko, bahwa tidak dimasukkan nya tps pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten adalah merupakan fakta tidak ditemukannya (tiga) formulir kwk, kwk dan lampiran kwk dalam kotak dan ada (dua) dalam bentuk foto copy. hal ini sesuai dengan berita acara fakta pleno yang telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon dan juga disaksikan oleh komisioner kpud provinsi maluku utara puja utama) dan bawaslu provinsi maluku utara sultan lawan): bahwa (lima) tps yang dipermasalahkan oleh pemohon atau tidak rekapitulasi oleh kpu kabupaten, apabila rekapitulasi atau dihitung dengan menggunakan formulir kwk, kwk dan lampiran kwk asli dan ada security printing milik pihak terkait, maka didapatkan hasil adalah sebagai berikut: nama desa tps nama berang jumlah kereta| cera frans mater dan mukhlis tapi tapi| pihak terkait) jhon pattiasina muat dao joe anom jasmin rain piet hein baba (dan samsul bahri umar kauman hi. ahmad (dan manuel alonso pihak pemohon) jumlah total merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa berdasarkan hal tesebut, maka pihak terkait hanya mendapatkan suara, sedangkan pihak pemohon mendapatkan suara. sehingga perolehan suara kecamatan loloda kepulauan antara suara pemohon dengan suara pihak terkait secara keseluruhan dan apabila diakumulasikan dengan suara (lima) tps yang dipermasalahkan pihak pemohon akan didapatkan hasil yakni, perolehan suara pemohon: suara sedangkan suara pihak terkait suara. sehingga selisihnya suara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar suara, tidak ada keberatan dari pemohon dan saksi pasangan calon lainnya saat dilaksanakannya rekapitulasi tingkat kabupaten untuk kecamatan loloda utara bahwa untuk kecamatan loloda utara, pada tanggal desember penekan tingkat kabupaten. pada saat ketua ppk selesai membacakan hasil kwk kecamatan loloda utara, ketua kpu meminta persetujuan dan pengesahan dari seluruh saksi pasangan calon, akan tetapi saksi pasangan calon nomor urut bernama iskandar dari dari dan irwan djam mengeluarkan dan memberikan da1 kwk yang dimilikinya kepada ketua kpu kabupaten dan ternyata ada perbedaan atau ada selisih perolehan suara: bahwa kemudian ketua kpu kabupaten meminta penjelasan kepada ketua ppk mengenai perbedaan selisih suara, kemudian kwk ppk disandingkan dengan kwk milik saksi pasangan calon nomor urut bahwa oleh ketua ppk membenarkan ada perbedaan hasil suara, akan tetapi ketua ppk tidak mengakui keabsahan kwk milik saksi pasangan calon nomor urut karena tanda tangan seluruh ppk yang ada kwk milik pasangan calon nomor urut tidak sesuai dengan yang ada kwk milik ppk, bahwa kemudian karena ada perbedaan suara kwk milik ppk dengan kwk milik saksi pasangan calon nomor urut maka oleh ketua kpu kabupaten meminta agar da1 kwk milik ppk disandingkan dengan da1 milik semua saksi pasangan calon dan kwk merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo panwascam. yang hasilnya adalah kwk ppk dengan kwk milik saksi pasangan calon nomor urut dan kwk panwascam adalah sama. sedangkan kwk milikdalah sama. yang kemudian oleh ketua kpu kabupaten menanyakan pendapat mengenai perbedaan tersebutkan tetapi para saksi tidak menjawabnya dan tidak dapat mempertanggung jawabannya, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan dan menjadi keheranan bagi pihak terkait adalah bagaimana mungkin saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut bisa memilik kwk asli? karena pada saat pleno kecamatan untuk kecamatan loloda utara, saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut tidak datang. hal ini dapat dibuktikan dengan daftar hadir yang terdapat dalam kotak suara, yang oleh ketua kpu kabupaten daftar hadir tersebut diperiksa dan benar saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir pada saat pleno kecamatan: bahwa kemudian ketua kpu kabupaten menskorsing rapat pleno untuk berembuk dengan panas propinsi maluku utara. bahwa kemudian dikarenakan saksi pasangan calon nomor urut dan tidak dapat mempertanggung jawabkan ketidaksesuaian tersebut dan juga dengan terbukanya saksi pasangan calon nomor urut dan tidak hadir pada saat pleno kecamatan akan tetapi memiliki asli kwk, maka ketua kpu kabupaten memutuskan untuk menggunakan kwk milik ppk, panwascam dan saksi pasangan nomor urut bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas oleh pihak terkait, maka dalil pemohon yang menyatakan dalam permohonannya, bahwa kpu kabupaten halmahera utara mengabaikan keberatan pemohon dan saksi pasangan calon lainnya adalah tidak benar, dan mohon kepada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id majelis hakim mahkamah konstitusi untuk tidak mempertimbangkan dan mengabaikan dalil pemohon tersebut, saksi pemohon tidak keberatan pembukaan segel kotak suara tps kecamatan tobelo dikarenakan form c1 kwk yang belum scanning datanya bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan memohonn dan isi kotak suara diragukan kemurniannya: bahwa kemudian pada angka sampai dengan dalam permohonannya, pemohon mendalilkan pada pokoknya kotak suara tidak tersegel tps dan desa kasur dan tps desa dirinya adalah tidak benar, bahwa dengan surat pernyataan ketua ppk kecamatan tobelo barat cervina hewan) menerangkan pada pokoknya yakni pada hari jumat tanggal desember pukul wit, sdr. yudiansar ahmad selaku anggota panwascam tobelo barat berada kantor kecamatan tobelo barat yang juga merupakan kantor sekretariat ppk tobelo barat, yang kemudian sdr. yudiansar ahmad memasuki tempat penyimpanan kotak suara, yang dimana kantor camat tersebut ada petugas pam tps (anggota polisi), anggota ppk dan orang sekretariat ppk tobelo barat, bahwa kemudian sdr. yudiansar ahmad menemukan dan menanyakan kepada ketua ppk kecamatan tobelo barat (cervina hewan) mengapa kotak suara tps desa kursi yang temboknya tidak dalam keadaan tersegel? yang kemudian oleh ketua ppk kecamatan tobelo barat menjelaskan, bahwa untuk tps desa kursi sudah tidak dalam keadaan tersegel saat diserahkan oleh pps ppk, karena ada formulir c1 kwk milik kpu yang harusnya disaring datanya tetapi sudah terlanjur dimasukkan kedalam kotak suara padahal belum dilakukan scanning, bahwa untuk melakukan scanning terhadap c1 kwk yang belum di scanning tapi sudah telanjur masuk dalam kotak suara, maka mau tidak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mau gembok kotak suara harus dibuka dan segel kotak suara pun menjadi rusak. kemudian setelah dilakukan scanning terhadap c1 kwk, dan c1 kwk dikembalikan lagi kotak suara, yang kemudian kotak suara pun ditembak kembali. hal ini dilakukan pada saat kotak suara masih tps dan disaksikan oleh anggota kpps, pengawas tps dan juga anggota pam tps serta masih terdapat saksi saksi dan masyarakat yang masih berada tps, bahwa kemudian setelah ketua ppk memberikan penjelasan kepada yudiansar ahmad, saudara yudiansar ahmad tidak menyampaikan keberatannya, bahkan saudara yudiansar tidak menyatakan keberatannya pada saat pleno kecamatan, dan hingga saat ini ppk kecamatan tobelo barat tidak pernah menerima rekomendasi yang dikeluarkan oleh panas terkait kotak suara yang temboknya tidak dalam keadaan tersegel, bahwa kemudian: bahwa pada angka permohonan, pada pokoknya pemohon mendalilkan telah terjadi praktik politik uang (money politic) desa toguliua yang dilakukan oleh sdr. sutrisno haya. bahwa sampai dalil tersebut tidak didukung adanya laporan kepada pihak sentra gakkumdu pilkada, bahwa dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa kotak suara isi kotak suara tps dan desa kasur dan tps desa dirinya kecamatan tobelo barat tidak tersegel, tidak dijaga dan tidak utuh dan adanya money politic adalah tidak benar dan merupakan kebohongan pemohon semata. oleh karenanya mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan dalil pemohon tersebut: tidak ada rekomendasi dari panas kabupaten adalah tidak benar dan sudah diselesaikan tingkat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa selanjutnya seluruh dalil yang dijelaskan oleh pemohon pada angka s.d angka adalah hal hal yang sifatnya kaustik dan sudah diselesaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kao teluk. dengan demikian dalil pemohon yang mengatakan bahwa memohon tidak menjalankan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) adalah bohong dan tidak benar, karena pada saat rapat pleno tingkat kabupaten tidak ada rekomendasi psu dari panas kabupaten. sehingga sudah pantas dan layak majelis hakim yang memeriksa perkara ago untuk tidak menerima permohonan dari pemohon, bahwa adapun perolehan suara form c1 kwk tps making, desa bobaneigo tps tps tps tps tps desa akelemo kao tps desa umum tps (bukti pt adalah sebagai berikut: nama pasangan calon nama desa frans john dheriantho piet hein hi. tps mater pattiasina tantra baba kauman dan dan dan dan muscles nurani jasmin samsul ahmad tapi tapi rain bahri dan umar manuel alonso bobaneigo bobaneigo bobaneigo bobaneigo bobaneigo desa akelomo tps desa umum tps tomi asatersebut, hasil perolehan suara pemohon sudah lebih besar dari perolehan suara pihak terkait, dengan demikian dalil pemohon sudah tidak beralasan, tidak jelas dan tidak berdasar, bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan rekomendasi panwascam yang tidak dilaksanakan oleh memohon hanya dalil yang tidak berdasar, maka dengan demikian mohon majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan dalil pemohon tersebut. ill. kesimpulan . bahwa permohonan dari pemohon sudah patut untuk ditolak, karena telah melewati syarat selisih yang diatur oleh undang undang nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun hal ini pun diamini oleh pemohon yang menyatakankan selisih suara adalah sebesar itupun setelah dihitung dengan rumus mahkamah konstitusinya, selisih prosentase suara antara pihak terkait dengan permohonan yang benar adalah sebesar yo: bahwa permohonan pemohon dalam pokok permasalahan untuk kecamatan loloda kepulauan, loloda utara, kecamatan tobelo, kecamatan tobelo barat dan kecamatan kao teluk telah diselesaikan rapat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten halmahera utara, dan hal ini telah diterima dan disetujui oleh seluruh saksi pasangan calon tanpa ada keberatan. sehingga apa yang didalilkan pemohon bukan lah menjadi suatu permasalahan yang pantas disengketakan mahkamah konstitusi, bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya rekomendasi dari panas untuk melakukan psu adalah tidak benar, karena panas kabupaten pada saat rapat pleno rekapitulasi kabupaten tidak pernah menyatakan atau menyinggung rekomendasi psu: bahwa adapun keseluruhan dalil dalil pemohon malah menjelaskan dan membuat terang segala bentuk rekayasa, pemalsuan data dan kecurangan kecurangan lainnya yang dilakukan oleh pemohonkeberatan oleh pihak terkait tersebut atas, maka kepada mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara ago berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh pemohon,mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dalam pokok permohonan menerima keterangan pihak terkait yang diajukan oleh pihak terkait: menetapkan dan memperkuat keputusan kpu halmahera utara nomor pts kpu kab x11 halmahera utara tahun memerintahkan kpu halmahera utara untuk segera melaksanakan pleno pengumuman dan penetapan bupati dan wakil bupati halmahera utara terpilih tahunnomor alat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera utara nomordan wakil bupati halmahera utara tahunkeputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera utarapt ci kwk milik pasangan calon eriantha tantra dan jasmin rain) tps kecamatan loloda kepulauan ci kwk milik pihak terkait tps kecamatan loloda kepulauan berita acara ba xi1 tanggal desember pt tentang prospek data formulir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kejadian khusus untuk kecamatan loloda kepulauan berita acara ba xii tentang pertandingan data hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kecamatan loloda kepulauan pt ci kwk milik pihak terkait tps making desa bobaneigo tps desa akelemo kao tps desa umummodel c kwk, c1 kwk, dan lampiran kwk (lima) tps (empat) desa yang terdapat kecamatan loloda kepulauan tidak dapat diterima. penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon kabupaten mengandung cacat prosedur dan cacat substansi, pelaksanaan rekapitulasi ppk kecamatan loloda kepulauan dilakukan pada tanggal desember pelaksanaan rekapitulasi sendiri dilaksanakan oleh ppk kecamatan loloda kepulauan dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan panwascam loloda kepulauan bukti bahwa pada hari senin, desember pukul wit, ppk dan panwascam loloda kepulauan beserta (dua) anggota kepolisian dari polres halmahera utara mengantar kotak suara yang isinya merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara kecamatan loloda kepulauan kpu kabupaten halmahera utara. hanya saja ketika berada kpu kabupaten halmahera utara, ppk dan panwascam yang didampingi oleh (dua) anggota kepolisian dari polres halmahera utara dihalang halangi oleh sekelompok orang: menggunakan alasan keamanan dan keselamatan, anggota kepolisian mengarahkan ketua ppk loloda kepulauan untuk dimintai keterangan disertai barang bukti berupa mobil nova yang dalamnya terdapat dokumen administrasi rekapitulasi kecamatan loloda kepulauan yang terdiri dari formulir berita acara lampiran c1, da, da1 asli serta stempel panwascam loloda kepulauan dan salinan fotokopi sebagai arsip: sejak peristiwa tersebut, ketua ppk loloda kepulauan ditahan oleh pihak kepolisian resort halmahera utara. peristiwa tersebut juga berdampak pada tidak diikutkannya (lima) tps dalam rapat pleno rekapitulasi yang dilaksanakan oleh memohon dengan alasan tidak terdapat dokumennya. alasan tersebut tidak dapat diterima oleh hukum karena sebelumnya semua tps yang berada kecamatan loloda kepulauan telah rekapitulasi dan diplenokan: pengabaian terhadap suara rakyat yang berasal dari (lima) tps tersebut menunjukkan bahwa memohon melakukan kesalahan pencatatan jumlah perolehan suara dan secara terang terangan melakukan pelangga0'.meliputi penerimaan dari: jasa pelayanan teknis pengujian, jdih.kemenkeu.go.id abamemng seruan mertua satuan tarif rupiah) bukan pajak antioksidan tetra per contoh era kuinon tho antioksidan per contoh butylated hydroxy batam benzoat metode per contoh san pee jebolan benzoat metode per contoh kuantitatif dengan menggunakan high performance liquid chromatography plc) pengawet sorbat per contoh spektrofotometri pengawet sorbat per contoh metode high performance liquid chromatography plc) metode kualitatif pengawet boraks metode kuantitatif metode kualitatif kualitatif beta karoten per contoh menggunakan metode high performance liquid chromatography plc) jdih.kemenkeu.go.id abamemng seruan tai gara satuan tarif rupiah) bukan pajak ketahanan per contoh ban pada berbagai kecepatan high speed test) dimensi, per contoh penandaan, sifat tampak breaking per contoh energy (longer) ketahanan per contoh ban pada berbagai beban (endurance test dimensi, per contoh penandaan, sifat tampak breaking per contoh energy (plunge) ketahanan per contoh ban pada berbagai beban (endurance test ketahanan per contoh ban pada berbagai kecepatan (high speed test mobil penumpang dan truk ringan bahan alloy dimensi, per contoh penandaan, sifat tampak jdih.kemenkeu.go.id mag satuan tari apa satuan tarif rupiah) bukan pajterhadap benturan (impact) untuk pelek paduan ringan daya tahan per contoh kekerasan udara (air cleavage test) untuk pelek tables ketidakseimba per contoh ngan statis pelek (static unbalanced) mobil penumpang dan truk ringan bahan baja (steel)) untuk pelek tabless jdih.kemenkeu.go.idf mmmm seruan marina satuan tarif rupiah) bukan pajak ketidakseim per contoh tai) kekakuan per contoh dudukan mur pelek baja (nut seat rigidity) busi) untuk pelek tabless ketidakseimba per contoh t bahan alloy casting din.kemenkes.co.id tameng seruan tirta satuan tarif rupiah) bukan pajak dimensi, per contoh penandaan, sifat tampak daya tahan per contoh terhadap beban momen lentur moment life test) daya tahan per contoh terhadap beban radial dinamis drum test) daya tahan per contoh terhadap benturan (impact) untuk pelek paduan ringan ketahanan per contoh terhadap beban putaran atau punti torsi test) daya tahan per contoh kekerasan udara air cleavage test) untuk pelek tables pelek pelek gores cat per contoh pelek pencil scratch hardness sepeda motor tanpa jari jari bahan baja rolling non spoke) dimensi, per contoh penandaan, sifat tampak kekuatan per contoh pelek logam baja load test) pelek ainkemenkeu.go.i jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak adhesi cat per contoh pelek goresan pelek per contoh pencil scratch hardness) knalpot motor bakar gerak bolak per contoh balik pompa sentrifugal busi dudukan rata paku markajalan torak untuk motor per contoh bakar pembakaran dalam unjuk kerja untuk per contoh belt unjuk kerja untuk per contoh mesin diesel panas hidrasi klinker (uji kimia) raw meal kain feed per contoh (kimia) ben semen portland tipe semen portland tipe semen portland tipe semen portland jdih.kemenkeu.go.idm4 jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak semen portland per contoh pohonan semen portland per contoh putih semen pemboran per contoh owc) semen portland per contoh campur semen portland per contoh komposit semen portland slag semen masonry semen aduk per contoh pasang pohonan (fly ash) uji profisiensi semen uji profisiensi beton dimensi dan unjuk kerja aki ampere jam) amber per contoh jam amber per contoh jam amber per contoh jam per contoh amber jam amber per contoh jam amber jam 8g) per contoh amber jam umur aki dimensi dan per contoh unjuk kerja jdih.kemenkeu.go.idk benar seruan tari gap satuan tarif rupiah) bukan pajak umur dan per contoh kering primer full parameter per aplikasi uji tegangan terbuka lampu pyar per contoh dna baa tests lampu pijar per contoh peran pkk lampu pijar per contoh "abyss kondisi man watt watt watt watt pemeriksaan per contoh dan penandaan maa tukar perlindungan per contoh terhadap kejut listrik torsi) isolasi dan kaki lampu ketahanan per contoh jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara mena gangguan sre ai jam jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara iobogam jam jdih.kemenkeu.go.id satuan tarif rupiah) bukan pajak math aflatoksin per contoh metode high performance liquid chromatography plc) aflatoksin bl, b2, per contoh g1, metode thin layer chromatography aflatoksin bl, b2, per contoh g1, metode high performance liquid chromatography plc okratoksin per contoh metode high performance liquid chromatography plc) oxy nivalenol per contoh don) metode high performance liquid chromatography plc) mama lemak trans per contoh metode gas chromatography gc) poly aromatic per contoh hydrocarbon pah) metode gas chromatography mass spectrometry gc ms) karbonat assatuan tarif rupiah) bukan pajak daya daya daya daya daya daya daya performance led per contoh pencahayaan jalan umum ketahanan isolasi per contoh (isolation resistance) isolated rail joint irj) safety lampu led swa balas spesifikasi per contoh keselamatan penandaan mampu tukar perlindungan per contoh terhadap kontak tidak disengaja ketahanan insulasi per contoh dan kuat listrik kuat mekanik ulang ketahanan per contoh insulasi dan kuat listrik kenaikan suhu per contoh kaki lampu ketahanan per contoh terhadap panas ketahanan per contoh terhadap api dan penyalaan kondisi gangguan jarak rambat dan per contoh jarak bebas jdih.kemenkeu.go.idl omer mera satuan tarif rupiah) bukan pajak jasa pengambilan contoh per orang per hari eustrikima produk kemasan migrasi sesuai standar per contoh bpom untuk material logam migrasi sesuai standar per contoh bpom untuk material gelas cc. migrasi sesuai standar per contoh penutup gasket dan segel logam bahan logam bahan per contoh raksa hg) per parameter logam bahan per contoh ben vi) parameter logam terminasi logam bermigrasi per contoh sean pena pata raksa hg) logam bermigrasi per contoh vi) timbal pb) kadmium cd) migrasi sesuai standar per contoh bpom untuk material karet migrasi sesuai standar per contoh bpom untuk material kertas dan karton migrasi sesuai standar per contoh bpom untuk material plastik multiplayer jdih.kemenkeu.go.idk satuan tarif rupiah) bukan pajak migrasi sesuai standar per contoh bpom untuk material plastik polietilen tereftalat pet) migrasi sesuai standar per contoh bpom untuk material plastik poli karbonat pc) migrasi sesuai standar per contoh bpom untuk material plastik poli vinil klorida pvc il. migrasi sesuai standar per contoh bpom untuk material plastik polivinilidena klorida vdc) migrasi sesuai standar per contoh bpom untuk material plastik poliolefin pe pp) migrasi sesuai standar per contoh bpom untuk material plastik polistirena ps) migrasi plastik sesuai per contoh hygiene food contact regulation japan commission regulation palate) melamin perlengkapan per paket makan dan minum timbal pb) kadmium cd) raksa hg) logam bahan per contoh kromium valensi vi) suling hektare asetat alkohol jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) formaldehida per contoh terekstrak migrasi total kemasan plastik untuk pangan migrasi simultan ilene per contoh oxide ppo) migrasi standar hygiene global migrasi asam asetat man reduksi logam terminasi logam bermigrasi per contoh timbal logam bermigrasi per contoh kadmium logam bahan spesifik migrasi dan men tan fraksi ekstrak kloroform setelah kontak dengan air per contoh suling jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak abu tidak larut per contoh dalam asam abu tidak larut per contoh dalam air abu sulfat air contoh padatan air contoh cairan air metode karl per contoh fischer air untuk agar agar per contoh dan ikan asap metode oven absorbsi air dalam agar akrolein il. alkaloid alkohol amilopektin pati hidrolisis rasio pilosa per contoh amilopektin perhitungan angka per contoh kecukupan gizi ss. anti kemal bahan per contoh baku metode kualitatif komposisi asam lemak per contoh dalam makanan komposisi asam lemak tambahan omega omega epa dha jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak fraksi ekstrak kloroform setelah kontak dengan per contoh hektare logam bermigrasi pada kaleng logam bermigrasi timbal pb) per contoh logam bermigrasi kadmium cd) per contoh migrasi total kemasan kertas dan karton untuk pangan logam bermigrasi timbal pb) per contoh logam bermigrasi kadmium cd) per contoh logam bermigrasi merkuri hg) per contoh logam bermigrasi kromium cr| per contoh vi) simultan hektare simultan alkohol simultan alkohol simultan air kandungan formaldehida kandungan pentaklorofenol migrasi senyawa contoh ftalat migrasi pada kemasan artikel polikarbonat pc) simultan air simultan ethanol simultan metana produk kimia naa alkil resin alumunium sulfat cair bobot jenis bagian yang tidak per contoh larut dalam air aluminium oksida, per contoh alumina, al2 o3) besi fe) dih.kemenkeu.go.idt oam marga satuan tarif rupiah) bukan pajak larut dalam air alumina, ao3) minum asam format asam klorida per contoh sign eren oksidator sebagai per contoh enam ttm selamat air oven jdih.kemenkeu.go.id# oma mana satuan tarif rupiah) bukan pajak arsen( as) ) | percontohan tembaga cu) percontohan cemaran mikroba per contoh angka lempeng deterjen bukan untuk per contoh bagian tidak larut per contoh men daya didegradasi per contoh kana mba oo. deterjen sintetik cair| per contoh garam konsumsi per paket maa kadar air metode| per contoh elus kasasi man kio3 kadar air metode per contoh men asa kets man asal larut dalam air ainkementeugo.ia oma seat mantap satuan tarif rupiah) bukan pajak mg) kadar iodium per contoh soga pesanan o0n kadar debu lolos per contoh pengotor gas per contoh mean kalsium hipoklorit per paket kapan papat bagian yang tidak per contoh larut dalam asam na kei mani cl alkali bebas per contoh sebagai natrium bagian tidak larut per contoh mak kam segmen din kemenkeu.go.id oma maa satuan tarif rupiah) bukan pajak hh. pupuk fosfat alam per paket mtakoetaman papat por asam sitrat 2y6 oven pupuk kalium klorida| per paket aan men pena oven kadar air dengan per contoh nan sitrat air ih.kemenkeugoit oem merona satuan tarif rupiah) bukan pajak fosfor larut asam per contoh apa permen mba air sebagai h3po4 gg. pupuk tripel super fosfat per contoh akan ket kadar air dengan per contoh katana raj ss. pupuk cair hasil per paket samping proses asam asam bebas per contoh aaiieso, gen kadar air metode per contoh mineraldalampupuk yana pap parameter uji 'oo o ) | jdih.kemenkeu.go.id oma apa satuan tarif rupiah) bukan pajak al203) (berat volum) fosfat dap) zz. pupuk monoamonium per contoh asia man |. parameter uji zat yang mudah per contoh jean lolos ayakan per contoh nama pamen fff. bahan yang dapat per contoh saka error pmk kkk. fixed carbon (kadar air per contoh kadar abu volatile ope mmm. bahan bakar padat| perpage batubara, kokas, briket jdih.kemenkeu.go.id sum marga satuan tarif rupiah) bukan pajak sulfur atau per contoh pera zat terbang volatile per contoh man permen taboo sulfur atau per contoh endapan cara per contoh jeram indeks celana per contoh aman pog jumlah asam kuat per contoh atau strong acid jumlah angka per contoh asam atau total carbon content residu ccr warna menurut per contoh american standard tembaga cu) bagian yang hilang per contoh ubi jdih.kemenkeu.go.id mas masa satuan tarif rupiah) bukan pajak daya serap per contoh terhadap etilen san karbon aktif murni per contoh keuangan permen oon aneka bahan paspor oksida per contoh pen paspor larut asam per contoh peran amonium mono per paket ket guano nitrogen per contoh phosphate kalium npk), natrium oksida per contoh kiara pen jdih.kemenkeu.go.id snn bersisa misal satuan tarif rupiah) bukan pajak atomic absorption spectrophotometry aas) timbal metode per contoh atomic absorption naa aas) kerak boiler, korosi, per paket sai melani timbal metode per contoh atomic absorption naa aas) derajat keasaman per contoh aman prem pen fluorida jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara komposisi asam lemak dammratmm zz. bilangan asam atau per contoh mma aa. asam lemak bebas (free| per contoh fatty acid) makanan bb. asam lemak bebas (free per contoh ff. asam sianida metode per contoh dom gg. asam sianida metode per contoh hemat hh. bagian yang tidak larut per contoh ii. bahan yang tidak per contoh tersalurkan dalam enak drama oo. bilangan asam minyak per contoh sma jdih.kemenkeu.go.id comma ton mapan satuan tarif rupiah) bukan pajak (ph) (ph) (ph) hilang pijar per contoh jdih.kemenkeu.go.id imam sum terapan satuan tarif rupiah) bukan pajak penyusunan toluena warna metode per contoh dan kes mana bergabung kalori metode per contoh aan bagian yang hilang per contoh daya serap per contoh edan yatim peran daya serap per contoh terhadap etilen (ph) karbon aktif murni per contoh perhitungan pengujianperparameter migrasi spesifik saman logamdan mineral jdih.kemenkeu.go.id sum mara satuan tarif rupiah) bukan pajak asam fosfat teknis timbal pb) dalam per contoh kadar kadar poly vinyl per contoh teo dab penyerapan kalium a pestisida ih.kemenkes.go.idt oma satuan tarif rupiah) bukan pajak organoklorin poly chlorinated per contoh moemetem jne o0o0| zat asam (oksigen) per contoh pen zat asam (oksigen) per contoh bb. benz butyl phthalate per contoh san ena sense meong industri kerajinan kemasan dan mainan anak |. kemasan kemasan transpor non per paket menang f e desas milikianan ujijatuh non per contoh targrnaoaa gangarmus geo goods uji dimensi dan per contoh pen uji jatuh untuk per contoh ujijatuh untuk per contoh anna kotak karton gelombang kkg tumpukan untuk per contoh kotak karton drum atau eigen jdih.kemenkeu.go.id oman marga satuan tarif rupiah) bukan pajak untuk drum drum dan eigen kekuatan beban per contoh akn |elemen boa kekuatan jatuhan per contoh aka man perkamen oo0n kekuatan kompresi per contoh agama rertemeh nihongo uji visual dan sifat per contoh global migrasi per contoh dengan simultan air dan maa total logam berat per contoh bermigrasi pb, cd, water vapor per contoh transmission rate mohon water vapor per contoh transmission rate wvt) metode dengan alat falling koefisien friksi atau per contoh ainkemenkeu.gold bana bersisa misa satuan tarif rupiah) bukan pajak hardness per contoh keran kertas, karton per paket gelombang kg) dan kotak karton prematur per contoh ampar hera kekakuan per contoh cung jer yok ketahanan gosok per contoh demon eren pkk kuat sobek dengan per contoh amanda pen botol plastik untuk air per paket visual dan sifat per contoh skk test, jdih.kemenkeu.go.id mmm seat aroma satuan tarif rupiah) bukan pajak global migrasi per contoh dengan simultan air aa man total logam berat per contoh men reduksi kalium per contoh permanganat gelas plastik untuk air per paket man dalan kepausan visual dan sifat per contoh pen pee kompresi secara per contoh kera kebocoran (leak per contoh jerman memoar global migrasi per contoh dengan simultan air total logam berat per contoh ama pen sek reduksi kalium per contoh permanganat kemasan plastik mudah perpage ema jean, tea sealing strength per contoh ega sealing strength per contoh kanan men tibo kuat sobek per contoh spitting, scattering, dan jdih.kemenkeu.go.id amman merata satuan tarif rupiah) bukan pajak pemadaman api korek per contoh eta penyelesaian bagian per contoh sekaran nan (era ketahanan kebocoran per contoh ketahanan peningkatan per contoh aan il. ketahanan tekanan per contoh jan oo. ketahanan penyalaan per contoh man helm pengendara kendaraan per paket emo reda bua paper para persyaratan material per contoh anbemutatma pen penahan penahan keausan per contoh nga bea jdih.kemenkeu.go.id oma pama satuan tarif rupiah) bukan pajak keamanan mainan bagian sifat fisik penggunaan yang tidak dapat diduga se, jatuh atau per contoh pro kekuatan per contoh dinamis (dynamic material kualitas per contoh mam penny ttm material per contoh ana ketebalan kantong plastik dalam kemasan dan mainan stabilitas dan per contoh eaitantetan pen mainan yang aksesibilitas dari per contoh energi kinetik per contoh nah mai panah pada mainan jdih.kemenkeu.go.id satuan tarif rupiah) bukan pajak penentuan batas per contoh kecepatan mainan yang dikendarai dengan penggerak listrik ketahanan tekanan per contoh mainan yang dimasukkan mulut kekuatan mainan per contoh skuter keamanan mainan bagian sifat mudah terbakar anak sifat fisik mainan per contoh anak cc. keamanan mainan bagian migrasi unsur tertentu migrasi unsur per contoh tertentu per jenis logam standar eropa en) ftalat sesuai per contoh standar amerika cpc) keamanan mainan bagian ayunan, seluncuran, dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian dalam dan luar lingkungan tempat tinggal adonan kepala dan leher ketahanan bagi per contoh titik penghubung gantungan dan alat penggantung kriteria uji industri kerajinan kadarperk dih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara gg. bilangan ester setelah per contoh sep ss. bilangan iod per contoh mara tt. bilangan penyusunan per contoh mata uu. bilangan peroksida per contoh vv. bilangan peroksida per contoh makanan melalui proses aaa. kadar cengkeh dalam per contoh mma bbb. carbonyl methyl per contoh selulosa cmc) metode ddd. daya serap (terhadap iod etil benzoat biru terhadap iod terhadap etil benzoat etilen basa jdih.kemenkeu.go.id pena besa misstssnd satuan tarif rupiah) bukan pajak kadaremas kadarairpadakayu moisturemeter penimbangan peralatan olahraga plastik bola sepak takraw per contoh naga aan freeman mito jaring sepak per contoh san jer papan pantul per contoh "is kas men . . angklung jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak peralatan olahraga anak poa) petak lompat simpai hula hop) kadar emas metode inductively coupled plasma per contoh icp) industri kulit, karet, dan plastik kima benzidine atau zat per contoh warna azo bilangan penyusunan bilangan permanganat bilangan yodium kalsium oksida ca0) jumlah basa j. jumlah larut jumlah reduktor il. jumlah reduktor selain per contoh natrium sulfida na kadar formaldehida jumlah kadar abu kadar alumunium per contoh oksida al203) kadar besi jdih.kemenkeu.go.id oma pama satuan tarif rupiah) bukan pajak cr2 o3) cr2 o3) secara titrimetri lemak poly vinyl chloride pvc) ce. ketahanan terhadap sinar per contoh pap terhadap asam per contoh ten terhadap natrium per contoh terhadap sterilisasi per contoh apn jeram maan ee. penta chloro phenol per contoh nan pes mona derajat keasaman(p kk. persiapan contoh per contoh produk kulit, karet, eta il. kadar vinyl chlorine per contoh momen man otg jdih.kemenkeu.go.if mma sau mana satuan tarif rupiah) bukan pajak konsumsi kalium per contoh permanganat kuno4, berbahaya rr. pengembangan atau per contoh ang semana pro perendaman dalam asam per contoh ray dalam minyak atau per contoh jan gmn mu. perubahan vv. perubahan tegangan putus dan ama terhadap minyak per contoh dan kesal ww. kadarlogam fisika pengurangan (ageing) per contoh aan man uji kuat rekat lem per contoh sol efektifitas aliran dan sihkemenkew.co.is oman merana satuan tarif rupiah) bukan pajak insurance) karet merah atau infrared menggunakan spektrofotometer lebih besar dari liter do. kekuatan melintang tarik dan per contoh |. ketahanan bengkok sepatu per contoh gosok cat dengan per contoh gosok cat dengan per contoh semen rekat antara karet per contoh rekat antara per contoh lapisan penguat beban yang per contoh kaban dihkemenkeu.co.idf mama sun marun satuan tarif rupiah) bukan pajak warna terhadap per contoh warna terhadap per contoh warna terhadap per contoh len asn warna terhadap per contoh tamatan kena sinar ultra violet warna terhadap per contoh san permukaan kulit imitasi jatuh pengaruh sekeliling standar iso keringat sesuai per contoh bad man kulit terhadap air per contoh ema mama skk kulit terhadap air per contoh sesuai standar british standard bs) pencucian sesuai per contoh ama per tea pencucian sesuai per contoh kali air panas (heat per contoh emang standar deutsches institut fur forming din) jdih.kemenkeu.go.id oma pama satuan tarif rupiah) bukan pajak slip atau slip per contoh pukul hak atau per contoh ama yen man san kesesuaian nomor per contoh kuat rekat dengan per contoh membuat kompon karet per contoh apaan jer semen sonora| ff. ujirekatlem antara sol per contoh dalam dan sol luar (peel gg. penyerapan air atau per contoh nntenateerpton don hh. perpanjangan pada suhu per contoh jan dengan set per contoh sman seo produk kulit, karet, dan kk. indeks retensi per contoh plastisitas atau plasticity mm. uji kedekatan sol atasan dan sol luar atau sole jdih.kemenkeu.go.i& oman sun pama satuan tarif rupiah) bukan pajak ss. tegangan putus dan per contoh penangan para sen srg uu. tembus uap air atau per contoh water vapour zz. efektifitas aliran dan per contoh pap nan (ee semen hibah eee. permeabilitas terhadap per contoh men bea iii. kelenturan warna per contoh ann teo bea |. hamm, contest nnn. waterproof atau per contoh absorption jdih.kemenkeu.go.id oma tenaga satuan tarif rupiah) bukan pajak semir berat ffff. kelelahan pada hak per contoh maatmaet pen hhh. energi tekan untuk per contoh asean fresh m00egl produk kulit, karet dan ""sasdanintonk dengan berangkat ketahanan per contoh pemampatan per contoh peran pengurangan per jam dipercepat atau ketahanan ketahanan per contoh terhadap tea ketegasan per contoh ketahanan per contoh penyerapan per contoh pem mri jdih.kemenkeu.go.id eng serum mau satuan tarif rupiah) bukan pajak ban dalam per paket kendaraan bermotor r2 r4) kuattarik dan per contoh renang putus badan kuat tarik per contoh mma kesuburan per contoh tetap karet bantalan per contoh jembatan karet isolasi per paket (inflation rubber) kekerasan per contoh (hardness) kuat tarik per contoh (tensil strength) kuat mulut per contoh (elongation break) kuat sobek per contoh (tear strength) tekanan per contoh (compression) pada suhu selama jam gunting (shear per contoh testi) karet perawat (seal) per paket sambungan pipa poly vinyl chloride pvc) tegangan dan per contoh perpanjangan putus tetap pengurangan renang putus jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak derajat asam per contoh untuk minyak derajat asam per contoh untuk makanan hhh. aktivitas enzim diatas per contoh dalam madu metode kuantitatif iii. aktivitas enzim diatas per contoh dalam madu metode kualitatif jji. disikloheksilamin kkk. ester dari alkohol ll. eugenol minyak atsiri mmm. falling number nnn. fenol dalam minyak per contoh atsiri flow gula radiasi ppp. formaldehida fosfor dalam per contoh makanan fosfor dalam per contoh pupuk fosfor dalam air fosfor larut dalam per contoh asam sitrat uuu. gluten dalam tepung dalam minyak per contoh atsiri xxx. gula refraktor asam gula pereduksi per contoh sebelum inversi jdih.kemenkeu.go.id amp stan margin satuan tarif rupiah) bukan pajak 2g) perubahan per contoh volume setelah direndam air kemampuan per contoh bentuk asal setelah ditekan seal karet untuk per contoh pipa poly vinyl chloride pvc) seal karet botol per contoh liquid petroleum gas lpg) seal cup tabung per contoh liquid petroleum gas lpg) sesuai spesifikasi pertamina pipa padi fisika: oo putus bata putus kekerasan per contoh sebelum dan setelah pemanasan ketahanan per contoh wikis fratelli per jam bantalan dermaga segar tegangan dan per contoh perpanjangan putus jdih.kemenkeu.go.id dab beats satuan tarif rupiah) bukan pajak tetap wikis atau per contoh naa pem heboh ketegasan per contoh statik karet untuk pembedahan sekali pakai kebocoran per contoh aje udara tegangan dan per contoh perpanjangan tegangan dan per contoh perpanjangan putus setelah atau modulus rol karet mesin per contoh kas poly vinyl chloride per contoh peran tren jok elastik untuk per contoh peran kah barangplastik ainkementeugo.id emang satuan tari ang satuan tarif rupiah) bukan pajak modulus per contoh titik lunak per contoh vicar bahan plastik dari plastik sobek atap plastik per contoh gelombang dari poly vinyl chloride pvc) standar nasional indonesia sni) |. eigen ooo o oo)o| |o00000000 eigen plastik per contoh poliuretan untuk air minum kapasitas liter eigen per contoh plastik kapasitas liter (tanpa vinyl chlorine monomer vcm veldfles tentara per contoh nasional indonesia tni) tanpa kadar vinyl chlorine monomer vcm) botolplastik botol plastik per contoh lapangan tanpa vinyl chlorine monomer vcm) jdih.kemenkeu.go.id empang seruan margarin satuan tarif rupiah) bukan pajak botol plastik per contoh untuk makanan, minuman, obat, dan kosmetika tanpa vinyl chlorine monomer vcm). karungplastik karung plastik per paket kemasan pasir penahan banjir jumlah per contoh anyaman jeratan per inci kuattarik dan per contoh mulut tenunan segar pakan atau fusi kuattarik dan per contoh mulut setelah direndam air karung plastik per paket kemasan pupuk urea (karung luar) jeratan kuattarik dan per contoh mulut benang jahitan kuattarik dan per contoh mulut tenunan cross direction cd) atau machine direction md) dih.kemenkeu.go.id' ogmpeme semua marga satuan tarif rupiah) bukan pajak kuattarik dan per contoh mulut jahitan karung plastik per paket kemasan pupuk urea (karung dalam) kuattarik dan per contoh mulut cross direction cd) dan machine direction md) kuat sobek per contoh cross direction cd) dan machine direction md) kuattarik dan per contoh mulut lekat panas panas karungplastik karungplastikluar kemasan per contoh beras sesuai sni atau standar bulog pasir pupuk |. sepatu sepatu tni polri per contoh lengkap atau sepatu pdh pdl lengkap nasional indonesia sepatu pengaman vulkanisasi sol sistem per contoh injeksi sistem per contoh goodyear welt jdih.kemenkeu.go.id imam sum tana satuan tarif rupiah) bukan pajak sepatu harian sistem lem per contoh atau cetak sm sistem lem per contoh atau cetak asi sistemjahit per contoh mega obama sepatu boot poly wmomomsetwal tahan minyak per contoh dang aa sil men isa sepatu kanvas untuk per contoh asa plp ttm ii) solkaret solkaret cetak per contoh sepatu sol lentur per contoh cetak poly vinyl chloride sol karet per contoh sintetis sepatu lembaran karet per contoh cetak sepatu sepatu olah raga per contoh pen sepatu lari cepat per contoh barang kuat kulit lapis domba per contoh atau kambing de mata bahan kulit sapi jdih.kemenkeu.go.it benang seruan map satuan tarif rupiah) bukan pajak kulit domba atau per contoh kambing krom basah kulit sol tahan per contoh aa kulit lapis sapi per contoh kamtemano per ren ko0e00g kulit sarung tangan per contoh dari kulit sapi lea kulit jaket dari per contoh daa weibo| kulit bola sepak per contoh dari kulit sapi samak krom kulit kras sapi per contoh mie masa kos kulit sapi belahan per contoh samak nabati mean one kulit kombinasi per contoh atau kulit kambing berbulu samak krom kulit lemas dari per contoh kulit sapi samak krom kulit kras kerbau per contoh kombinasi tangkis golf samak krom atau kambing atau kambing . bahan baku krom penyamakan jdih.kemenkeu.go.id oma marga satuan tarif rupiah) bukan pajak untuk kulit natrium sulfida per contoh raga jera w0a000, enzim atau bahan per contoh emitpootan bahan penyamak per contoh ukuran busa untuk per contoh kasur dan jok n identifikasi kulit per contoh imitasi dari poly persiapan cuplikan per uji bantalan parameter jembatan dermaga v belt roll man pembuatan slab per contoh maan ian (permen ribuan industri lingkungan dan sumber daya mineral airdanairlimbah analisa gugus fungsi per contoh bar elemen jebolan biochemical oxygen per contoh dan chemical oxygen per contoh sena lem deterjen atau surfaktan per contoh men namida koni man oo. oksigen terlarut atau per contoh kondisi man jdih.kemenkeu.go.id man aru mera satuan tarif rupiah) bukan pajak today dalam air dan air per contoh mea ee kelas massa kesadahan ee. fost furnace ee. logam kromium reksa per contoh anon peter jdih.kemenkeu.go.id sun mara satuan tarif rupiah) bukan pajak salinitas |o000000000 alkalinity (methyl alkalinity) hh. nitrat oo |oo0000 nitrat limbah per contoh seamaiatamdarais (nan paduan padatan terlarut per contoh jeram mani padatan per contoh akan padatan per contoh tersuspensi air laut oo. sar perbandingan per contoh penyerapan sodium len jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak gula total sesudah per contoh inversi gula sukrosa zzz. jenis jenis gula dengan per contoh metode high performance liquid chromatography plc) bbb. alpen cccc. hidroksida dalam air dddd. hidroksi metil furfural per contoh mpf) fff. indigotin iodium dalam air per contoh metode kualitatif iodium dalam per contoh garam dapur iodium dalam per contoh makanan iodium dalam per contoh produk perikanan hhh. kalori secara per contoh perhitungan iii. kalor bakar jjj kalium ferosianida per contoh dalam garam metode kualitatif kafein metode per contoh gravimetri kafein metode high per contoh performance liquid chromatography plc) kafein metode per contoh spektrofotometri jdih.kemenkeu.go.id mma sent mart satuan tarif rupiah) bukan pajak ss. senyawa aktif biru per contoh maia maa zz. preparasi contoh limbah per contoh aaa. total organic carbon per contoh debut doi bbb. total petroleum per contoh halaman pen biar udara ambien nitrogen oksida per contoh tran ox o3) karbon oksida per contoh total suspended kamera arah kecepatan per contoh peran tag particular meter pm) |. jdih.kemenkeu.go.id man mara satuan tarif rupiah) bukan pajak udara kebisingan jumlah partikel per contoh udara atau particle emas kemauan hidrogen per contoh sulfida h2s, oo. index saturasi bola per contoh pesan oo00| legamdiudara udara emisi udara emisi cerobong per contoh kam permen teogonaag udara emisi partikulat, per contoh man udara emisi isokinetik partikulat, so2, no2, o2, co, co , dan tsp) parameter uji udara tenda man (so2) jdih.kemenkeu.go.id oma sun tana satuan tarif rupiah) bukan pajak (no2) (hf) klor bebas clb) per contoh hidrogen klorida per contoh jera total sulfur per contoh teams pen logam udara emisi chlorine dan per contoh eormebirstaa (rn |. s5. tanah aluminium dapat per contoh tatanan pre bahan organik per contoh perhitungan dari kalium dioksida k20) per contoh men eks kendi massa kejauhan basa bas ditukar ca, na, mg) dan kejenuhan diukur kapasitas tukar kation ktk) dan kation dapat ditukar ca, na, jdih.kemenkeu.go.id mna seruan mera satuan tarif rupiah) bukan pajak kejenuhan basa per contoh (telah diukur kapasitas tukar kation ktk) dan kation dapat kena mg) kapasitas tukar kation per contoh tahanan eren koboi logamdalamtanah mineraldalamtanah p2o5 p20s5 total hci per contoh pia oem pengujianlainnya beracun dan berbahaya b3) lethal concentration toxicity characteristic reached procedure telp) parameter jdih.kemenkeu.go.id empang seruan margin satuan tarif rupiah) bukan pajak biphenils pcb) hidrokarbon pah) content voc) preparasi bahan baku per contoh (serbuk) industri elektronika dan telematika dan disp perangkat kelas per frekuensi pada pengukuran jarak perangkat kelas per frekuensi diatas pengukuran pada jarak perangkat kelas per (pemancar pengukuran telekomunikasi) frekuensi pada jarak perangkat kelas per (pemancar pengukuran telekomunikasi) frekuensi diatas pada jarak emisi konduksi sesuai disp disp untuk terminal daya per utama pada perangkat pengukuran kelas (pemancar telekomunikasi) untuk port per telekomunikasi pada pengukuran perangkat kelas (pemancar telekomunikasi) mode isn untuk port per telekomunikasi pada pengukuran perangkat kelas (pemancar telekomunikasi) mode current probe din kemenkeu.co.idf empang semua margarin satuan tarif rupiah) bukan pajak harmonic current emissions per pengukuran fluktuasi tegangan dan per flickr pada input tegangan pengukuran perangkat imunitas medan per elektromagnetik radio pengukuran frekuensi dan imunitas discharge elektrostatik per pengukuran electric fast transient, per common mode, port pengukuran sinyal, port telekomunikasi, dan control ports level test fast transient, common per mode untuk port pengukuran masukan daya fast transient, common per mode untuk port pengukuran masukan daya radio frekuensi, per common mode pengukurvoltage dips and per interruption pengukuran surges pada port per telekomunikasi yang pengukuran terhubung langsung dengan kabel luar ruangan telekomunikasi yang pengukuran jdih.kemenkeu.go.id natammang seruan area satuan tarif rupiah) bukan pajak terhubung langsung dengan kabel dalam ruangan surges untuk port per utama pengukuran gangguan konduksi sesuai disp disp pada terminal utama per dan port telekomunikasi pengukuraiscurrent probe untuk perangkat kelasnan disp pada terminal utama per pengukuran pada terminal antenna per pengukuran gangguan daya pada per perangkat pendukung sesuai takar disp emisi radiasi pada frekuensi per jarak pengukuran sesuai disp emisi radiasi pada frekuensi per sesuai disp pengukuran sinkemenkeu.go. benua satuan rain gap satuan tarif rupiah) bukan pajak tegangan gangguan sesuai ma: "eni dan pengukuran pada terminal beban per pengukuran gangguan radiasi pada per alat frekuensi sesuai disp gangguan daya pada per sesuai disp tegangan gangguan pada per terminal frekuensi148, pengukuran sesuai disp industri hasil hutan dan perkebunan eksteriorjdih.kemenkeu.go.id open terapan satuan tarif rupiah) bukan pajak alkohol benzena air panas air dingin tes musa rat ukur tekanan dang ratu tak kausustesat dead wetghitesir mamometr elemendorf) pad eeleatibraton jdih.kemenkeu.go.id man mera satuan tarif rupiah) bukan pajak mesin uji kekerasan mesin uji kekerasan per alat mesin uji kekerasan per alat cc. mesin kekerasan per alat mesin kekerasan per alat mesin uji kekerasan per alat maa universal pressuregange tester barometer gauge tongue meter universal testing marmer ton ton ton pressirerecorder jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak karbohidrat metode per contoh perhitungan karbohidrat metode per contoh titrimetri mmmm. karbondioksida co2)! per contoh dalam air kealamian abu ppp. keasaman makanan klorida dalam per contoh makanan klorida dalam per contoh garam cl) kotoran dalam per contoh minyak kotoran dalam per contoh agar agar lemak total dalam susu per contoh dan produk turunannya saat metanol metode per contoh kolorimetri metanol metode per contoh gas chromatography gc) metanol etanol per contoh metode penyulingan yyyy. minyak atsiri minyak lemak per contoh dalam minyak atsiri minyak atsiri per contoh per penyulingan jdih.kemenkeu.go.id dena bersisa sat satuan tarif rupiah) bukan pajak nak tmbangankeasr arak timbangan, kelas mangan elektronik ambang kasar mat utara suhu dan kelembaban hygrometer (relative humidity rh) (tanpa sensor) (furnace): temperatur maksimum untuk tanur industri ukur (furnace) untuk tanur laboratorium ukur (muscle) freezer (enclosure) jdih.kemenkeu.go.idk sum mara satuan tarif rupiah) bukan pajak detector rtd) platinum resistance thermometer prt) pt100 temperatur kalibrator per tipe termometer gelas, termometer dial sensor termokopel indikator: termometer digital dan perbandingan langsung termometer infrared (temperature recorder) merokok orenfwaterbah mat ukur dimensi jdih.kemenkeu.go.ide oem pegagan satuan tarif rupiah) bukan pajak interferometer) ,001lmm dialganges mm: resolusi per alat man jaan pabean resolusi set kombinasi (combination per alat lemaatanaa coordinate measuring mgaanetang tgl depihmiorometer dialgauges mm: resolusi per alat "maps mesias men omm mm: resolusi| perawat pagi maa pera teen0 jdih.kemenkeu.go.id open to0 mara satuan tarif rupiah) bukan pajak resolusi siku suar atghigauge oletesifinobore jangka sorongdia s1000 s3000 jangka sorong digital jdih.kemenkeu.go.id aman suu mangan satuan tarif rupiah) bukan pajak moroeheeees mikrometer) mikrometer) mistar baja metatruler comparator jdih.kemenkeu.go.id kesia miko satuan tarif rupiah) bukan pajak career tester) sufaceplate grande control cnc) indicator measurement ulm) wemierdepih jdih.kemenkeu.go.id oma pan aaa satuan tarif rupiah) bukan pajak vemierohecker standar kebulatan (cylinder per alat aan kader) perawat man mai ukur retsirkan source, ampere meter analog digital, per alat peran maag calibration indicator per alat iha temperature detector rtd) source, inductance couple plasma| per alat pmk digital mf' multimeter analog, per alat ago ohm meter analog digital, per alat bnn ami miss volt meter analog digital, per alat ago data peran jdih.kemenkeu.go.id mmm marga satuan tarif rupiah) bukan pajak atur over sepasukan emmomeer pauk passage kalibrasi instrumen ukeabutgaam aas) sample meter folding inspection machine erasereswey jdih.kemenkeu.go.id mna maga satuan tarif rupiah) bukan pajak association textile chemists and colonists match) standard proof tester chromatography plc) label using machine rpm tekan universal jdih.kemenkeu.go.id beta musik nan satuan tarif rupiah) bukan pajak block (uv) visible vis) metode sistem batu timbangan dimensi meter tester hydrotester wup rotating tester jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak minyak atsiri dalam per contoh oleoresin minyak fuel minyak pelikan per contoh metode kualitatif zzz. padatan susu tanpa per contoh lemak dalam cokelat butir aaaaaa. padatan kakao tanpa| per contoh lemak bbbbbb. padatan tanpa lemak dddddd. monosodium glutamat msg) monosodium per contoh glutamat msg) metode kualitatif monosodium per contoh glutamat msg) metode kuantitatif eeee. natrium fluorida fffff. nitrat no3) dalam per contoh makanan ggg. nitrit no2) dalam per contoh makanan hhh. nikotin dan tar dalam per contoh rokok ame oleoresin metode per contoh ekstraksi oleoresin metode per contoh penguapan jjj. pati doktrin metode per contoh kualitatif kakak. pektin demtkesaman derajat keasaman per contoh cairan derajat keasaman per contoh padatan jdih.kemenkeu.go.id amen sea maa satuan tarif rupiah) bukan pajak jasa kalibrasi situ per orang tuk kena ann penyelenggaraan seminar untuk pembina industri per jam (minimal peserta orang) inn penelitian dan pengembangan bidang industri baik nasional maupun internasional pelatihan bagi pembina industri manajemen (modul khusu bahasa inggris praktis per orang beam belajar jarak jauh per orang beam perhitungan biaya dan harga per orang international standard per jam (iso kursus manajemen penyelia per orang sala massal kursus manajemen umum per orang lean kursus manajemen per orang mana tontonan menengah daerah per hari untuk manajer keuangan per hari perawatan pabrik per hari pengawasan produksi per hari jdih.kemenkeu.go.id aman mama satuan tarif rupiah) bukan pajak menyeluruh atau total quality per hari management (tom) achievement motivation per hari training (amt) pengendalian produksi atau per hari production planning and controlling (ppc) komputer tingkat dasar per hari komputer tingkat lanjutan per hari manajemen industri kecil per orang meme paok mutu dan kemasan per orang teknologi informasi per orang aan aman pengembangan desain per orang bea kompetensi inti industri per orang meta anakan beban klaster industri per orang maa control point harap) per hari manajemen pembukuan per orang aan man agro industri per orang asma san kewirausahaan per orang man mana training for trainers amat) per hari diversifikasi produk industri per orang pesan pemerintah per hari rekayasa industri per orang dee mana manajemen per orang aneksasi mann no) jdih.kemenkeu.go.id aman marga satuan tarif rupiah) bukan pajak produk industri per hari studi kelayakan usaha per orang gugus kendali mutu per orang cara produksi yang baik dan per orang sam zaman bahasa asing selain bahasa per orang zaman training trainers tot) per orang pemakan purnawaktu per hari pendidikan dan pelatihan per orang bnn kesehatan dan keselamatan per hari kerja pembuatan karya tulis ilmiah per orang enam tok teknologi pengolahan per orang petang penyuluh industri per hari sni iso per hari manajemen kalibrasi per orang mes fta masal pengawasan teknikal technical per orang bea edan mana laboratorium per hari mutu iso per 3hari iso per hari finishing furnitur per orang haa mainan masi programming jdih.kemenkeu.go.id omong sum merana satuan tarif rupiah) bukan pajak gambar digital penceritaan iso per hari pertanggungjawaban sosial sa) per hari dokumentasi sistem manajemen per orang ena dem masal pengukuran dalam kimia analitik per hari pengenalan sni iso per orang petasan proses termal untuk industri per orang mba eka mon sistem manajemen keamanan per orang enak el mania kuantitatif per hari mikrobiologi per hari energi iso per hari iso per hari audit internal iso per orang laga puncak per hari jdih.kemenkeu.go.id man mama satuan tarif rupiah) bukan pajak validasi metode pengujian per orang per hari perhitungan ketidakpastian per orang kimiadesa tenagapeaan narasumber per orang per hari instruktur per orang per hari asisten praktisi per orang per hari dd. bidang agro |. pengujianbidangagro air minum dalam per orang sni uji mikrobiologi air minum dalam per orang sni uji kimia pengoperasian alat uji per orang eng kemasan amd) analisis bacillus cereus per orang uji association official analytical chemist oac) analisis koliform dan per orang cepat) menggunakan metode uji american public health association apa) analisis koliform dan per orang konvensional) menggunakan metode uji american public health association apa) jdih.kemenkeu.go.idy nabameamg seruan tan satuan tarif rupiah) bukan pajak analisis koliform dan per orang eschericia coli (cara per hari konvensional) menggunakan metode uji bacteriological analytical manual bam) analisis per orang enterobacteriaceae per hari menggunakan metode iso analisis kapang khamir per orang menggunakan metode per hari uji bacteriological analytical manual bam) j . analisis listeria.sp dan per orang listeria monocytogenes per hari menggunakan metode uji association official analytical chemist oac) analisis proksimal fair, per orang abu, lemak, protein, per hari serat kasar, karbohidrat) dan gula il. analisis proksimal (air, per orang abu, lemak, protein, per hari serat kasar, karbohidrat) dan gula mineral ca, mg, fe) analisis pseudomonas per orang aeruginosa per hari menggunakan metode uji sni analisis salmonella per orang menggunakan metode per hari uji iso oo. analisis staphylococcus per orang aureus menggunakan per hari metode uji bacteriological analytical manual bam) anti oksidan atau per orang tertiary butyl hydro per3 hari kuinon tho) dan butylated hydroxy nicole bha) asam folat dengan high per orang performance liquid per hari chromatography plc) asam lemak dan per orang kolesterol per hari jdih.kemenkeu.go.id empang seruan margarin satuan tarif rupiah) bukan pajak beta karoten dengan per orang high performance liquid per hari chromatography plc) cemaran logam (timbal per orang pb), tembaga cu), seng per hari zn), sianida sn), raksa hg), dan arsen as) kolesterol per orang per hari mikrobiologi: angka per orang lempeng total, eschericia per hari coli, kapang, dan khamir operasional atomic per orang absorption per hari spectrophotometer aas) operasional gas per orang chromatography gc) per hari operasional high per orang performance liquid per hari chromatography plc pemanis buatan per orang (sasaran dan siklamat) per hari aa. pengawet (asam benzoat per orang dengan high per hari performance liquid chromatography plc), asam sorbat dengan high performance liquid chromatography plc) dan spectrofotometri) bb. pewarna tambahan per orang metode kualitatif dan per hari kuantitatif cc. uji kimia untuk terigu per orang per hari dd. teknologi pengolahan per orang roti dan kue dari terigu per hari dan non terigu ee. uji kimia dan per orang mikrobiologi untuk per hari terigu ff. uji mikrobiologi untuk per orang terigu per hari gg. verifikasi metode uji per orang angka lempeng total per hari (cawan tuang) dengan cara akurasi (recovery) jdih.kemenkeu.go.id man aru mereka satuan tarif rupiah) bukan pajak angka lempeng total per hari (cawan tuang) dengan cara presisi (repeatabilitas) performance liquid per hari chromatography plc) ji. vitamin per orang men kk. vitamin dan per orang bee engolahanhasi' pertanian pembuatan dan olahan per orang man nan mess malut pembuatan dedicated per orang maa paman pembuatan dodol per orang lgm dan gula semut per hari pembuatan keripik buah per orang vacuum pembuatan nata coco per orang man miss pengolahan biji coklat per orang enak pengolahan buah per orang sean rekaman pengolahan jagung per orang mana sal mak pengolahan jahe per orang nan pengolahan kacang per orang dea maa pengolahan kedelai per orang pemanen pengolahan kelapa per orang paman pengolahan umbi per orang mean ala mana oo. pengolahan ampas tahu per orang man ton jdih.kemenkeu.go.id aman mar satuan tarif rupiah) bukan pajak pengolahan coklat dan per orang g . pengolahan kopi per orang pengolahan lidah buaya per orang ain pengolahan pisang per orang ema pengembangan produk per hari minuman teh (terong belanda) per hari pengolahan tomat dan per orang sman pengolahan produk per orang abs pengolahan aneka per orang paman pemurnian minyak per orang danny ena mata men dan hasil laut pengolahan rumput laut per orang man pengolahan hasil per orang mena aa bebas atm perternakan pengolahan daging segar per orang man pengolahan susu per orang aan pemain pecahan goncangan penyulingan minyak per orang padan pembuatan pakan per orang man masal pembuatan kompos per orang sman pembuatan biodiesel per orang sea asma san dari minyak jarak per hari jauh.kemenkeu.go.id , om| sum mar aga satuan tarif rupiah) bukan pajak khitan khitanan dari per hari kulit udang penentuan massa per orang analisis limbah per orang laman control point harap) per hari untuk keamanan pangan analisis instrumen per orang batman tambahan makanan per hari btm) teknologi pengujian per hari pupuk (sni lengkap) minum dalam kemasan amd), per hari dan aluminium sulfat gg. pembuatan candy susu per orang paman hh. pembuatan minuman coklat jahe per orang tanaman tahu ii. pembuatan minuman per orang masa mba jj. pembuatan kapsul kesehatan per orang mie masa kk. pembuatan jipang coklat per orang moses mbah ll. pengolahan kakao per orang melissa masal jasa pelatihan kontraktil manajemen fee instruktur per jam laba silabus makanan dan minuman per hari oo. teknik analisis makanan per orang aman psm pengelasantogam ainkemenkeugoit jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak mmmm. polarisasi dalam gula polifenol minuman per contoh teh dalam kemasan metode spektrofotometri polifenol dalam per contoh bahan baku metode spektrofotometri popup. pirethrin metode per contoh kuantitatif gaga. piridina metode kualitatif protein dalam kopi per contoh ditetapkan kafein sasis. santalol dalam minyak per contoh atsiri tttt. perbandingan per contoh penyerapan natrium atau sodium absorption ratio sar) vvv. serat makanan larut tidak larut serat makanan per contoh atau dietary fiber serat makanan per contoh tidak larut atau soluble dietary fiber idf) serat makanan per contoh larut atau soluble dietary fiber sdf) shell cacao yyyy. silikat dalam makanan zzz. sisa penguapan aaaaaa. sisa penyulingan uap jdih.kemenkeu.go.id snn mess satuan tarif rupiah) bukan pajak mere (sman) pelat baja karbon per orang asmara pelat stainless steel per orang paman pelat aluminium per orang mean sman pipa baja karbon per orang sman pipa stainless steel per orang menon nbanslan mata fl. pipa aluminium per orang sman amar atau tungsten inert gas gta tig) pelat baja karbon per orang dea mana pelat stainless steel per orang bee misskial pelat aluminium per orang men matang pipa baja karbon per orang med masa pipa stainless steel per orang ben minat pipa aluminium per orang dan mossstasa active gas metal inert gas gma mig mag) pelat baja karbon per orang men mama pelat stainless steel per orang men mana pelat aluminium per orang bnn massal pipa baja karbon per orang men moana pipa stainless steel per orang asma pipa aluminium per orang petani dih.kemenkeu.go.idk aman mean satuan tarif rupiah) bukan pajak sda ben (saw) pelat baja karbon per orang pelat stainless steel per orang kajian pelat aluminium per orang kauman pipa baja karbon per orang esa pipa stainless steel per orang aman perawatan per orang aas supervisor per orang inspector iwi) international per hari welding inspection personel iip) comprehensive level inspector iwi) international per hari welding inspection personel iip) standard level inspector iwi) international per hari welding inspection personel iip) basic level inspector transition per hari welding society aws) per hari certification scheme for per hari welding inspection personal ship piping designer per orang pasundan masjid watngongneertun warga negara indonesia per orang warga negara asing per orang bean massal welding practitioner per orang san jerman jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak welding specialist per orang per hari welding supervisor per orang per hari welding repair per orang per hari welter umum (general) per orang per hari pengelasan alumunium per orang industri kapal per hari nondestructive testing level per orang ultrasonik test, magnetic per hari particle test, penetrasi test) nondestructive testing level per orang eddy current test per hari nondestructive testing level per orang ultrasonik test plate and pipe per hari nondestructive testing level per orang ultrasonik test all per hari configuration nondestructive testing level per orang magnetic particle per hari test penetrasi test nondestructive testing level per orang eddy current test per hari nondestructive testing per orang radiographic film interpreter per hari nondestructive testing level iii per orang ultrasonik test per hari nondestructive testing level iii per orang magnetic particle per hari test penetrasi test pengujian metalografi per orang (metalography testing) per hari teknisi penguji semen per orang per hari teknisi penguji beton per orang per hari mechanical engineering per orang technician per hari teknisi penguji produk logam per orang hasil pengecoran per hari teknisi penguji logam per orang per hari jdih.kemenkeu.go.id imam map satuan tarif rupiah) bukan pajak teknisi penguji komponen per orang min pedoman (laboratory technician) per shari pengawas korosi (corrosion per orang meta" etalatamkd mena konstruksi pemisahan per hari uap dan air industri per hari quality assurance inspector per orang zaman pengendalian mutu material per orang eat oa mba pengendalian mutu produk per orang dean sambal mess rekayasa elektronik per hari pembuatan cetakan plastik per orang pedoman peningkatan produktivitas per orang man sma peningkatan efisiensi per orang men pin alat pertanian per hari concrete inspection per orang mao logika og pemukiman mesin konvensional per orang men nas mantan numeric control cnc) per hari (tools sharperning) per hari metrologi per orang men mental mia sus denny dan pelapisan desain pengecoran per orang aan asma pembuatan pola per orang perma jdih.kemenkeu.co.id oma pama satuan tarif rupiah) bukan pajak teknik peleburan dan per orang maan dengan pembuatan cetakan per orang mal pengujian hasil cor per orang lesmana proses perlakuan panas per orang sman dasar logam per hari dasar non logam per hari kesamaan perancangan tekak computer numerical control per orang mio penahan cad) atau computer aided per hari engineering cae) manufacturing cam) per hari mold design per orang mal dies design per orang benda mina perlakuan panas (eat treatment maa nan dan annealing teknisi per orang kena mnbantantal supervisor per orang aman reses sabrang teknisi per orang maa supervisor per orang men mantan remimandan baik batik tulis dan capzatwarna per orang paman sintetis per hari pembuatan canting cap per orang man inkomentowoota" maa esa keyakinan satuan tarif rupiah) bukan pajak pelatihan shapiro dan stock per orang aman titik, sasirangan, rumputan per orang asa perca per orang sistar singel per orang san dena sulam pita per orang maan east bukan mesin atom) per hari perak secara manual per orang pesta perak dengan casting per orang sman elektroplating per orang keemasan masalah bukan mesin atom) per hari nontekstil sant): age, per hari pandan, bambu, pelepah pisang, rotan mebel kayu, bambu, rotan per orang mena misal ukir kayu per orang bsa kerajinan tempurung kelapa per orang paman kerajinan kerang jenis per orang taman kerajinan kertas seni per orang assn misal kerajinan bunga kering per orang nnassbadat massal kerajinan kaca patri per orang psm produk busana jadi per orang nna massal batik untuk warga negara per orang halaman workshop batik warmaalam ainkemenceu.go.id oma sun mar ama satuan tarif rupiah) bukan pajak sintetis sasirangan anyaman workshop lektroplating bidang pilihan kertas teknologi pembuatan pulp per orang demand mbah teknologi pembuatan kertas per orang mba mal pencemaran per hari pengujian bahan baku serat per orang pan pengujian kertas per orang penta pembenaman proses pabrik kertas per orang sea dean pabrik pulp per orang men ata matang wet end chemistry per orang memang peran teknologi coating per orang mes desa industri kertas per orang paman industri pulp per orang masal industri pulp dan kertas per orang man sin kemenkes.go oran mar laga satuan tarif rupiah) bukan pajak program penilaian peringkat per hari kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan proper) hijau pengolahan air limbah per3 hari ipar pengelolaan limbah padat per orang sman pengelolaan emisi udara per orang maesa masi control manager gpcm) per hari alat uji kertas per hari dan kertas per hari distributed control system per orang eat p173 masal ww. utilitas per orang per hari xx. pembuatan barang kulit tas, per dompet, dan gantungan kunci) orang yy. penyamakan kulit sapi per orang per hari zz. penyamakan kulit per domba kambing orang aaa. penyamakan kulit ikan per pari kakap orang ber bbb. pembuatan sepatu per orang per hari selatan pengujian serat per orang men ata miami pengujian benang per orang mag sman jdih.kemenkeu.go.idk oman stw meraup satuan tarif rupiah) bukan pajak pengujian kain per orang asma spesifikasi kain untuk per hari pakaian seragam statistika untuk industri per orang keran desain tekstil per orang desain pola garmen per orang men p5" biasa desain mode fashion per orang pan desain bordir per orang pemakan san desain permukaan tekstil per orang mena masal instalasi pengolahan air per hari limbah ipar) tekstil dan produk tekstil tpt) tekstil dan produk tekstil per hari tpt) electro spinning per orang nan paman hki) untuk industri tekstil per hari dan produk tekstil tpt) rumputan dan sasirangan per orang man kain, batik) per hari penjahitan dan pemotongan per orang dog salad saa mibeaakal sablon mencapai (printing) per orang ben massal rajut datar manual per orang men ata andini masal peraturan bundar isi per orang beats mlonsaal pemintalan sutera per orang men aan mania pencelupan (dying) per orang raman jdih.kemenkeu.go.idk sum merana satuan tarif rupiah) bukan pajak pertemuan per orang tas produk pakaian jadi per orang asma atom) cara elektronik per hari (atom) cara elektronik per hari produksi bersih per orang peta good house keeping per orang man pada industri tekstil dan per hari produk tekstil tpt) teknologi proses tekstil per orang mean manasi tekstil motif batik per orang meet manasi pembuatan pewarna tekstil per hari dari bahan alam untuk industri tekstil dan per hari produk tekstil tpt) manajemen energi per orang mes untuk industri tekstil dan produk per hari tekstil industri tekstil per hari manusia untuk industri tekstil per hari industri tekstil per hari perawatan pemeliharaan mesin per hari untuk industri tekstil bidang kemasan) kemasan per orang pesan kemasan retail per orang sman kemasan makanan dan per orang jdih.kemenkeu.go.idk jasa pelayanan teknis kalibrasi, jasa pelayanan pelatihan teknis: jasa pelayanan inspeksi teknik: jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin: dan hasil kegiatan praktek pendidikan vokas. tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa pelayanan teknis pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan jasa pelayanan pelatihan teknisdan sebagaimana dimaksud dalam sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana dimaksud dalamdiselenggarakan luar ainkementeugoit jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak bbbbbb. singel dddddd. sikloheksilamin eeeeee. sitronellal dalam per contoh minyak atsiri ffffff. sisa pijar pada sulfat dalam pupuk sulfat dalam per contoh pupuk garam dengan preparasi hhhhhh. sulfit so2) jiijjj. tina kkkkkk. terbinafin uni. titer test minyak lemak memmmmtoapadaan |o total padatan total padatan susu per contoh bukan lemak dalam yoghurt warna larutan raw per contoh sugar warna larutan gula per contoh kristal putih dan gula radiasi gggggg. warna kristal tttt. sedimen dalam gula| per contoh metode gravimetri argon ar) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak pengambilan sampel per orang (sampling) dan pengujian per hari ambien pengambilan sampel per orang (sampling) dan pengujian per hari emisi desain dan rekayasa per orang instalasi pengolahan air per hari limbah ipar) privatisasi minyak atsiri per orang per hari gas chromatography gc), per orang high performance liquid per hari chromatography plc), gas chromatography mass spectrophotometry cms) pengujian, jenis dan sifat per orang kemasan plastik per hari pengujian jenis dan sifat per orang kemasan kotak karton per hari gelombang kkg) pengujian food contact per orang materials per hari pengujian kemasan per orang dangerous goods per hari regulasi food contact per orang materials per hari regulasi kemasan dangerous per orang goods per hari bidang kimia pengenalan global harmonis per orang system ghs) dan per hari penerapannya cara produksi pangan per orang olahan yang baik (good per hari manufacturing practices) pengenalan dan pemahaman per orang safety data sheet sds) per hari keamanan dan keselamatan per orang bahan kimia per hari metode deteksi kontaminan per orang pada minyak atsiri per hari kkk. pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan alat instrumen high performance liquid per orang chromatography plc) per hari iihkemenkeu.go.ics abang arum mar eua satuan tarif rupiah) bukan pajak gas chromatography mass per orang spectrophotometry gc ms) per hari atau mass spectrophotometry ms) atomic absorption per orang spectrophotometry aas) per hariasetat peran sampai dengan kulit piksel teknologi pengalihan dan per orang aonyamakan kulit per orang cakar ayam per hari teknologi penyamakan kulit per orang cakar ayam per hari teknologi pengalihan dan per orang pengawetan kulit ikan pari per hari atau kakap teknologi pengalihan dan per orang pengawetan kulit ikan pari per hari atau kakap teknologi penyamakan kulit per orang itik per hari teknologi penyamakan kulit per orang itik per hari teknologi penyamakan kulit per orang ular per hari teknologi penyamakan kulit per orang ular per hari jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak teknologi penyamakan kulit per orang biawak per hari teknologi penyamakan kulit per orang biawakkatak per hari teknologi penyamakan kulit per orang kataksarung per orang tangan dari kulit per hari teknologi pembuatan sarung per orang tangan dari kulit per hari teknologi pembuatan garmen per orang kulit per hari teknologi pembuatan garmen per orang kulit per hari dihkemenkeu.go.id" satuan tarif rupiah) bukan pajak teknologi pengendalian mutu per orang mata pera teknologi pengendalian mutu per orang pada industri kulit per hari teknologi pembuatan barang per orang kulit tas per hari teknologi pembuatan barang per orang kulit tas per hari teknologi penyamakan kulit per orang reptil per harigendalian mutu per orang pada industri plastik per hari teknologi pengendalian mutu per orang pada industri plastik per hari teknologi pembuatan per orang komponen sepeda motor dari per2 hari bahan karet teknologi pembuatan per orang komponen sepeda motor dari per hari bahan karet jdih.kemenkeu.go.id oma ama satuan tarif rupiah) bukan pajak karet untuk komponen per hari rumah tangga karet untuk komponen per hari rumah tangga sepeda motor per hari sepeda motor per hari limbah barang karet untuk per hari alat rumah tangga limbah barang karet untuk per hari alat rumah tangga pada industri karet per hari pada industri karet per hari bidang keramik penyiapan bahan baku per orang men stan mes pembuatan model dan per orang aan pesanan teknologi keramik hias per orang men maan teknologi bata genteng per orang sman teknologi glasir per orang lengan teknologi refraktori per orang paman teknologi ubin keramik per orang mela montok teknologi gelas per orang pasta kaca keramik per hari pengoperasian tungku per orang maa masal spectrofotometer per hari bahan bangunan dan mebel per hari jdih.kemenkeu.go.idk jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak rrr. roller dan industrial water supply per orang supervision per hari sss. pengolahan limbah bahan per orang beracun dan berbahaya per hari ttt. pengoperasian dan pemeliharaan per orang alat instrumen per hari uuu. teknik analisa kualitas udara per orang ambien per hari vvv. teknik analisa kualitas udara per orang emisi cerobong asap per hari www. teknik analisa kualitas udara per orang ruang kerja produksi per hari xxx. teknik analisa limbah cair dan per orang perairan fisika kimia) per hari yyy. teknik analisa limbah cair dan per orang perairan mikrobiologi) per hari zz7z. teknik pengambilan sampel dan per orang analisis partikulat emisi per hari cerobong cara isokinetik aaaa. teknik pengambilan sampel dan per orang analisis tingkat getaran per hari bbb. teknik pengambilan sampel dan per orang analisis tingkat kemauan per hari cccc. teknik pengambilan sampel dan per orang analisis tingkat kebisingan per hari dddd. mikrobiologi per orang perl hari eeee. teknis pengujian parameter kimia per orang dan mikrobiologi per hari ffff. teknis pengujian parameter kimia per orang dan mikrobiologi per hari ggg. teknis pengujian parameter kimia per orang dan mikrobiologi per hari hhh. teknisi pengawas konstruksi per orang pemisahan per hari iii. teknologi pengemasan per orang per3 hari jjj. kuantitas ketidakpastian per orang pengukuran dalam kimia analitik per hari kkk. bidang alas kaki jahit alas kaki per orang per hari kompetensi personil bidang per orang jahit alas kaki jdih.kemenkeu.go.idk esa misndssnd satuan tarif rupiah) bukan pajak preparasi pembuatan alas per orang preparasi pembuatan alas kaki finishing alas kaki per orang mena pesan pembuatan prototipe per orang pembuatan prototipe manajemen alas kaki per orang maman manajemen alas kaki assembling alas kaki per orang men anaidanlan massal assembling alas kaki assembling per hari mengoperasikan mesin assembling desain alas kaki per orang eman desain alas kaki grading pola alas kaki per orang beside masal membuat outside manual per orang man membuat outside manual pembuatan acuan sepatu per orang asma moss pelatihan operator pembahasan furnitur per orang pelatihan operator mesin pembentukan dan kontruksi per orang furnitur jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara pelatihan operator mesin assembling furnitur tekstil pelatihan pengenalan industri ssaasssma pemeriksaan tak rusak atau ketebalan dengan per titik mama ear ukuran film per sheet ukuran film per sheet mobile unit atau dark per hari mms tenaga kerja (inspektur tak level smmmnmtomtn| jdih.kemenkeu.go.idk jenis penerimaan negara magnetic particle per hari test (mt), penetrasi operator per orang mkn aan eddy current per orang ama acoustic emission per orang oma ama level smmeyomamena| penetrasi test pt) per orang ama magnetic particle| per orang man ultrasonik test ut) per orang ahli radiografi ar) per orang dea interpretasi per orang eddy current ec) per orang acoustic emission per orang asmara penetrasi test pt) per orang ama magnetic particle per orang bee ultrasonik test ut) per orang radiography test| per orang tape jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara as pengawas umum per orang aan pengawas dengan per orang kualifikasi welding per hari inspector pengawas dengan| seorang kualifikasi welding per hari engine ama teknisi metalografi per orang metallographic per hari inspektur per orang metalografi per hari metallographic inspector) teknisi las welding| per orang mma matan nan merekayasa analisa seorang kerusakan failure| per hari analysis engineer merekayasa per orang metalurgi per hari metallographic engineer) evaluation per tim per verifikasi peralatan tak rusak atau non destructive testing ndt) ultrasonik thickness per memo jdih.kemenkeu.go.id mmmm sent mara satuan tarif rupiah) bukan pajak pewarna tambahan per contoh metode tamat pewarna tambahan per contoh performance liquid chromatography plc) miobiooi oo bakteri aerob termofil per contoh batas) (alt) atau total plate count tpc) oma dna babi metode polymerase chain reaction pcr) per contoh konvensional jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara coating thickness meter per mma densitometer dm) per maa ultrasonik flaw detector per mma magnetic particle mpi tipe permanent per pam mpi tipe ac dc per eddy current tipe analog per pam eemsmamiteamgah mikroskop elektron per unsur dengan scanning electron microscope sem) analisa unsur dengan| per unsur energi sinar (energy diffraction analyses ray eda) cc. spektrometer energi per unsur dengan energy disperse spectrometer eds) preparasi termasuk per contoh mmg pemeriksaan metalografi per paket wants eos jdih.kemenkeu.go.ia jenis penerimaan negara pengeboran beton inti| per contoh mmm alat uji tembus beton per unit saman uji karbonat, color, per titik pemeriksaan visual per mmm ultrasonik pulse velocity per titik domani pengukuran jarak per titik oma j . analisis struktur per area tenaga kerja inspektur tak pom teknisi beton per orang inspektur beton per (concrete inspector) orange mina dan cc. katalisator struktur per orang temaamengaa (aman merekayasa perangkat| per orang lunak computer atau per hari computer aided design cad) engineer analisis ukur per orang ainkemenkewcoics (mm maag satuan tarif rupiah) bukan pajak jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin pop ssi men bidang tekstil atau seragam kemeja atau atasan tangan panjang konveksi atau seragam celana atau bawahan konveksi atau seragam kemeja atau atasan tangan panjang tailor atau seragam celana atau bawahan tailor tenun rapper jaguar kain tenun shuttle kain rajut tanpa rajutan (seamless) tanpa penyempurnaan (finishing) kelas per benang inti per schlafhorst10kg benang jdih.kemenkeu.go.id malam sum map satuan tarif rupiah) bukan pajak mesin feeling benang sutera per konon basah mesin rajut il teknologi proses dan mesin layananpemesinan metode computer numerical control (cnc) killing metode computer per jam pan er: man bubut metode computer| perjam same killing metode per jam aman pan skk bubut metode per jam dan coordinate measuring per jam machine cmm) axis cylinder grinding metode per jam computer numerical cylinder grinding metode surface grinding metode per jam pgn naa computer numerical mm2 machining metode computer numerical machining edm) metode jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak wire cut electric per discharge machining mm2 edm) balang merge per toleransi| per contoh kasar per toleransi| per contoh medium ) per toleransi| per contoh mikron jig bor remix (tongue per jam rheometer) perancangan teknik computer aided design computer aided machine per jam programming computer aided per jam engineering analysis and simulation printer pengecoran pembuat tungkulnduksi 50kg 200kg tungku non ferrous (aluminium) nf20 tungku non ferrous per heat cu) bb. finishing shoot blast (hanging per batch type) shoot blast (table type) pembuatan cetakan dapur cetakan pasir per set basah cetakan pasir per set kering jdih.kemenkeu.go.id orang mera satuan tarif rupiah) bukan pajak squeeze pembuatan cetakan pang cetakan pasir per set kering cetakan double per set asa seni memo| cetakan pasir per set nan tm) cetakan pasir per set una squeeze welding ac dc mesin gas tungsten arc| per paket tang peran mesin shield metal arc| per paket ang aje tag mesin gas metal arc| perpage nga era jasa teknologi proses dan mesin sidang kuttokaredan maka "|| kaki acuan kayu sampai per pasang iannmorag perma, acuan kayu sampai per pasang dengan nomor maa keatas nomor keatas pola pvc) jdih.kemenkeu.go.id oom sum manapun satuan tarif rupiah) bukan pajak grading acuan per seri nomer grading pola per komponen hh. sepatu sandal pria sepatu lokasi sepatu per pasang tea kulit lokasi sol cetak sepatu model selain lokasi (pantopel pump oxford casual) sepatuboot oo sepatu boot per pasang gam mer sepatu boot per pasang opp por sepatu boot per pasang peta sepatu boot per pasang jenama peng sandal atau seop paamamaseno| sandal pria sol per pasang aan seop pria sol per pasang pepes sepatusandal wanita sepatu wanita per pasang lokasi ukuran basi sepatu selain per pasang lokasi (pantopel pump ox ford casual) mena sandal atau seop wanita ukuran jas jdih.kemenkeu.gold jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak sandal wanita seop wanita pembuatan alas kaki (bahan disediakan peminta jasa) sepatu pria per pasang lokasi ukuran sepatu pria selain per pasang lokasi (pantopel pump ox ford casual) ukuran sandal atau seop per pasang pria ukuran sepatu wanita per pasang lokasi ukuran sepatu wanita per pasang selain lokasi (pantopel pump ox ford casual) ukuran sandal atau seop per pasang wanita ukuran sampai dengan per feet pickle krom basah atau per feet wet blue kras putih box full grain box corrected grain samak lemas atau| per feet soft lapis kombinasi lapis nabati untuk bahan jaket samak bulu bubuk jdih.kemenkeu.go.ih san satuan tarif rupiah) bukan pajak sampai dengan crust sampai dengan crust kambing pickle wet blue kambing sampai dengan crust sampai dengan crust amen 55latar samak natural per meter panjang per lebar samak berwarna per meter panjang per lebar ata samak natural per meter panjang per lebar samak berwarna per meter panjang per lebar dihkemenkewg man mera satuan tarif rupiah) bukan pajak aa artikan pai artikan kakap kras per meter per lebar samak berwarna per meter panjang per lebar kras per meter panjang per lebar samak berwarna per meter panjang per lebar amati samak natural per men bass de matan samak berwarna per manten mala kam nla katak kamimusang dengan kepala dengan sisi men men kulit ainkemenkeugoiei sen satuan tari gap satuan tarif rupiah) bukan pajak dna babi metode real time polymerase chain per contoh reaction pcr (rt pcr) per hari nan ubin keramik cm? ubin keramik luasan per paket de tea kelas man ujiperparametr muai panas linier per contoh (linear thermal expansion) ketahanan per contoh terhadap bahan pembersih rumah tangga dan berbagai garam kolam renang ketahanan per contoh terhadap asam dan rendah ketahanan per contoh terhadap asam dan basa konsentrasi tinggi abrasi pada ubin per contoh metode deep abrasi abrasi pada ubin per contoh berpasir metode porcelain enamel institute pei) modulus lentur dimensi ' oo) oo| |o00000000000 cm2 cm? dinkemenkeu.go.i bisa mesut satuan tarif rupiah) bukan pajak jahit zig zag per penyesatan per men jahit lurus per menata (lebar cm) meter (lebar cm) meter pengamatan bait selo penyamakan kulit saving hide per dan be" mala skin per fishing per dan samping dan setting per samping hide per skin per dan ad" baal splitting per pen bsd ukuran besar ukuran sedang ukuran kecil dying limbah sampai dengan kulit pickle jdih.kemenkeu.go.id man peraga satuan tarif rupiah) bukan pajak kulit mentah per ton sampai dengan wet kulit sampai dengan kulit kras kulit pickle sampai per ton mem mae kulit pickle sampai per ton saman sam sampai dengan kulit kras kulit nabati sampai per ton sem sem, kulit a. pemegang (takingeren mostardini skin per lembar kaki lembar ayam katak ikan motif dengan mesin mostardini skin (paling sedikit per sio mesin sativum detik jdih.kemenkeu.go.id k pam doa merata satuan tarif rupiah) bukan pajak skin per dan dennnnnnn setiap detik skin per maa pemenangan tagging dengan bappenas skin per biawak per ular besar per hakan de" basa tmpatappaas skin per bal biawak per ular besar per aan pengikatan pasang skin per dsn skin per raman kemasan dam img papan inang hide per mal skin per lama ainkemenkeugo.is imam seat barang satuan tarif rupiah) bukan pajak reptil per lebar per panjang spray gun per jam per spray gun see mesin chamber unit skin per il. pengecatan tutup per lease lak (paling sedikit square feet square feet) panas vaammarying hide (paling sedikit per mag aon skin (paling sedikit per man atosating pengering pengering padding per men mal eat man kulit kulit kelinci atau berbulu berat jdih.kemenkeu.go.idk mmm sum marga satuan tarif rupiah) bukan pajak model rit pembuatan tas kulit| per buah sima jpn pembuatan ikat| per buah mes maa krom (aksesori dan kulit disediakan peminta jasa) pesanan lebih dari atau adonan omah tas kantor (attached| per buah raj tema tas kantor (brief| per buah serah mire tas sekolah siswa per buah sma paman mete dompetpria as000,o| buah tas kantor (attached| per buah men tas kantor (brief| per buah kas tas sekolah siswa| per buah nan atk ikat pinggang atau meter sabuk jdih.kemenkeu.go.ifk mamas sun mean satuan tarif rupiah) bukan pajak master pola chloride (pvc) cc. grading acuan untuk per seri grading pola per10 sasaprosesbigangkaset karet pada mesin press kompon goulding untuk 15kg bidang kimia dan kemasan distillation column liter liter alat vaksinasi kapasitas per batch dan tense berasal laboratorium jdih.kemenkeu.go.id oom tama satuan tarif rupiah) bukan pajak laboratorium pilot kapasitas liter pilot kapasitas liter spinning band distillation per batch ena asas massal alat vaksinasi kapasitas per batch ata mini spray dryer per batch pesan hand dealer per die nasa mesin cutting dan creating per continuous dealer per menggunakan gas contoh vacuum dealer table per ana mon aan chamber contoh filling dan sealing per san see, bidang kerajinan dan batik jasaprosesbatik membuat polabaik membuat pola batik per lembar kertas erat motif batik untuk kain pembuatan batikturs menggunakan kain canting tulis untuk motif berwarna kain untuk see batik cap dinkemenkeu.gold san para satuan tarif rupiah) bukan pajak melekatkan malam per potong menggunakan kain canting cap untuk pewarnaan batik dengan meracik zat warna per potong mewarnai kain per potong dengan coretan kain pewarnaan batik dengan pen "ee bnn membuatkan warna| perang alam dengan bani miang membuat zat warna per liter alam dengan kel mewarnai kain dengan zat warna pam pewarnaan per potong ekstrak untuk kain pewarnaan per potong fermentasi kain gia, perasan malam ) dengan cara per potong perebusan untuk kain dengan cara per potong kerokan untuk kain jasa mesin proses kayu dan "ask isnasala dan multiple round rod mill per jam mam jdih.kemenkeu.go.id bean koral keakosaki satuan tarif rupiah) bukan pajak gender clamp ban kena mesin bidang hasil hutan dan perkebunan oven per mean batang batang sigma per kan press hidrolik per bean besi una untuk batang cetakan papan partikel poma mama satuan tarif rupiah) bukan pajak mutu permukaan ukuran ubin per contoh enam permen ukuran ubin per contoh onta kasat mana kelarutan timbal per contoh pb) dan kadmium penanganan contoh per contoh men mal penanganan contoh per contoh men mana abrasi pada ubin tidak per contoh berpasir metode deep abrasi pada ubin per contoh berpasir metode porcelain enamel kejut suhu (thermal per contoh peran j . ketahanan terhadap per contoh bin man il. ketahanan terhadap per contoh taman ketahanan terhadap per contoh men eng kajian masal ketahanan terhadap per contoh tangga dan berbagai analisa butir tanah per contoh seakan jdih.kemenkeu.go.id empang sman maag satuan tarif rupiah) bukan pajak analisa butir metode per contoh "tis kesal analisa butir per contoh metode diagram winkler penentuanjenis mineral per contoh absorption) metode rttemberg kepastian tanah per contoh make baterai true density) berat volume bulk per contoh pam menag il. kepekaan bahan per contoh terhadap pengeringan metode kurva zigot bakar kuat tekan mentah dan per contoh bakar prototipe bata (sudah per contoh termasuk pembentukan dan pembakaran prototipe genteng (sudah per contoh termasuk pembentukan dan pembakaran prototipe ubin (sudah per contoh termasuk pembentukan dan pembakaran prototipe keramik hias per contoh (sudah termasuk pembentukan dan pembakaran jdih.kemenkeu.go.id among margin satuan tarif rupiah) bukan pajak ee. klasifikasi metode per contoh permen ooo0| cascade ujiperparameter pembakaran per contoh men sda kes gas pembakaran per contoh men isi kesbassa silikon oksida per contoh soga jeram kalsium oksida per contoh gaga jeram refractoriness per contoh cone equivalent pce kuat lentur cold per contoh mani ccs)) modulus permanent linear per contoh goa dan (a o3) modulus rupture per contoh san jaran permanent linear per contoh dan 73an kas men gaa mortar tahan api jenis samoa yang mengeras pada jdih.kemenkeu.go.id mmm sum mantap satuan tarif rupiah) bukan pajak alumina tinggi a03) parametric cone per contoh bnn asa running material dan kam materai ujiperparameter (a03) silikon oksida per contoh eren meta refractoriness per contoh metode parametric cone equivalent nn s permanent linear per contoh sana bin men jdih.kemenkeu.go.id imam sum maag satuan tarif rupiah) bukan pajak ketahanan terhadap per contoh sasa desi man cc. parametric cone per contoh masa permanent linear per contoh game permen ooo oksida bata tahan api isolasi stable jenis alumina permanent linear per contoh gaon enam (a03) american society for testing and materials ast) ujiperparameter a03) ainkemenkowoo.is mas maan satuan tarif rupiah) bukan pajak change plc) 110c conductivity strength ccs) (mor) kimia pembakaran per contoh sae peremajaan preparasi contoh per contoh masa pan fired bulk density per contoh sense peran mena bata tahan api jenis per paket maa parametric cone per contoh gan tea permanent linear per contoh maen german ainkemenkowaoicd omi sat marga satuan tarif rupiah) bukan pajak rembesan air asam klorida hc!) ketahanan terhadap per contoh panda pkk nominated) untuk kendaraan bermotor jdih.kemenkeu.go.ih kantor tidak termasuk biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya tes kesehatan, biaya asuransi, dan biaya kargo. biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya tes kesehatan, biaya asuransi, dan biaya kargosiswa atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir, peneliti, merekayasa,n sedang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta rancang bangun dan perekayasaan (litbangyasa) dengan pendanaan dari internal unit penyelenggara teknisnya, cc. wirausaha baru binaan dari unit penyelenggara teknis dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak rp60. (enam puluh juta rupiah): industri kecil yang terkena kondisi kahar, dan unit penyelenggara teknis internal dalam pelaksanaan pemeliharaan peralatanmma mar man satuan tarif rupiah) bukan pajak untuk kendaraan bermotor ketahanan terhadap benturan kantung pembentuk ketahanan terhadap per contoh kemtarmabotabaan (na tor kaca pengaman berlapis per paket nominated) untuk bangunan sean ketahanan terhadap per contoh benturan kantung kaca pengaman diperkeras per paket mama amandanpama depe skk benturan kantung pembentuk ketahanan lapisan per contoh semana mau jdih.kemenkeu.go.id oma sun permana satuan tarif rupiah) bukan pajak kaca cermin lembaran per paket tisieemganaan umum ana ketahanan daya rekat per contoh "nas kasi kelembaban ketahanan terhadap per contoh men lensa maa kaca cermin lembaran per paket ass mess dosa kemenkeu.go.id mama sun mantan satuan tarif rupiah) bukan pajak kelembaban larutan garam rekat lapisan ketahanan terhadap per contoh al203) ketebalan kelicikan ketahanan tekanan per contoh dalam internal pressure ketahanan kejut suhu per contoh ketahanan beban per contoh vertikal vertical load sae komposisi bahan kaca jdih.kemenkeu.go.id oma tas satuan tarif rupiah) bukan pajak natrium oksida per contoh jerman man organ kelarutan timbal pb) per contoh kelas man pencabutan pada kaca per contoh kelancaran saluran per contoh ketahanan terhadap per contoh ketahanan terhadap per contoh pen ketahanan terhadap per contoh saba pen ketahanan terhadap per contoh atap jer ketidakcocokan air dan tandas jongkok jenis bentuk dan toleransi noda jdih.kemenkeu.go.id was sum mana satuan tarif rupiah) bukan pajak meja cuci keramik jenis per paket ketan ama pat abang bentuk dan toleransi per contoh kel ketahanan terhadap per contoh ketahanan terhadap per contoh men bela ketahanan terhadap per contoh gan naap jerman penugasan pria jenis vitreous per paket ena mengaspal man naa bentuk dan toleransi per contoh aan nas rekaman ketahanan terhadap per contoh jera ketahanan terhadap per contoh peta jeram ketahanan terhadap per contoh men kel bentuk dan toleransi per contoh keanu ketahanan terhadap per contoh man eos katun tandas duduk monobook per paket sea ditekan obama plat non bentuk dan toleransi jdih.kemenkeu.go.id oma mara satuan tarif rupiah) bukan pajak fl. ketahanan terhadap per contoh men ketan ketahanan tehadap per contoh ketahanan terhadap per contoh men ket keramik berpasir untuk alat per paket makan miskin keramik papa kenampakan dan per contoh per cc. ketahanan terhadap per contoh kata |elemen oog| kelarutan timbal pb) per contoh kana men ketahanan terhadap per contoh "sc kena men .a ujikadarserbuk zirkon oksida per contoh silikon karbida per contoh pen preparasi sampel untuk per contoh menghilangkan unsur al. kriteria uji kima oo) oksidalogam |o000000000000000 k:o) jdih.kemenkeu.go.id was sun mara satuan tarif rupiah) bukan pajak litium oksida per contoh mea basis kasi men cr: al kobalt oksida per contoh jeram smk pb3 o4) mangan oksida per contoh jeram menag barium oksida per contoh "bm kasi min bd. oksida non logam silikon oksida per contoh as: o3) bz03) co2) |. sifat fisik kimia bagian tak larut per contoh dalam asam pengotor yang tak per contoh pena kena larut dalam bahan bahan per contoh ptt jdih.kemenkeu.go.id sum tanaman satuan tarif rupiah) bukan pajak (ph) kemampuan per contoh pertukaran ion cation exchange kemampuan per contoh remain peran pengembangan (selling capacity) garam terlarut per contoh see pera konsumsi per contoh (quantity acid consuming perhitungan per contoh jean ketahanan kimia terhadap asam dan basa terhadap natrium karbonat na. co3) ketahanan per contoh logamberat pb) dan kadmium fluoresensi sinar (x ray dekomposisi bahan kriteria uji fisika ' ' o ) e| ) dimensi deformasi bentrokan jdih.kemenkeu.go.id oma stm terapan satuan tarif rupiah) bukan pajak nasa besarbuir (nano partikel) kekerasan kekerasan metode per contoh mennnnnnak ssdssd kosan man kekerasan metode per contoh manna perkamen tiban sifatfisik berat jenis metode per contoh tan jean po00 berat jenis metode per contoh men kena naval berat volume per contoh (perasaan air dan tekanan dalam per contoh aman pem meong penyerapan uap air per contoh absorption) susut jumlah hasil per contoh are baa susut kemudian per contoh saba per ern susut kering bahan per contoh pan ramah ketahanansifatfisik silicon carbide c) japan industrial standard pengikisan metode per contoh porcelain enamel pengikisan metode per contoh men "as tersisa menu sia ainkemenkeugo.ia orang soo merana satuan tarif rupiah) bukan pajak pengikisan metode per contoh tahanan lapisan per contoh bea man tahanan lapisan per contoh ketahanan per contoh terhadap terak ape kejut panas per contoh (thermal shock) kejut panas per contoh tegangan dalam per contoh megan (arema mon konsistensi email per contoh kena mena sifatoptic derajat putih per contoh dengan alat ukur derajat putih per contoh beriman pmk spektrum warna per contoh (reflektansi sam kriteria uji sifat thesis titik annealing dan titik dhp) medium per contoh emang por maipanjang rendah (suhu per contoh jeroan suhu c) jdih.kemenkeu.go.id seluruh penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalamoman peraga satuan tarif rupiah) bukan pajak tinggi (suhu per contoh tags jerman|o hebron kesetaraan pancang per contoh equivalent pce) sifat keramik setelah pemakan sifat keramik per contoh setelah dibakar sifat keramik per contoh setelah dibakar sifat keramik per contoh sifat keramik per contoh setelah dibakar kriteria uji mekanik ) | ketahanan bantuan benturan ketahanan bola gram benturan per contoh ketahanan manekin bola gram radius tunggal sebagian kamera digital kuat tekan rendah per contoh (low pressure): kuat tekan kg cm? (medium pressure): kuat tekan kg cm? jdih.kemenkeu.go.id empang satuan tari gap satuan tarif rupiah) bukan pajak kuat tekan tinggi per contoh (high pressure): kg cm? kuat tekan ema mercusuar preparasi contoh per contoh untuk uji pemotongan pencetakan per contoh (molding) contoh benda uji analisa mineral dengan per contoh difraksi sinar (x ray diffraction x rd)) dengan perlakuan kimia perhitungan rasional per contoh dari analisa mineral dengan difraksi sinar (x ray diffraction x rd)) penentuan komposisi per contoh mineral dengan spektroskopi infra merah infra red spectroscopy ir spectroscopy)) penentuan morfologi per contoh dengan scanning electron microscope sem) analisa terhadap panas metode thermal gravimetri differential thermal analyzer dta toe jdih.kemenkeu.go.id sen emang satuan terapan satuan tarif rupiah) bukan pajak pengamatan per contoh mikroskopis pada suhu tinggi (heating microscope) ran pabrik porosimeter per contoh merkuri (mercury porosimeter) diameter dan per contoh tiang pen produk keramik dan kaca per hari tesmaantaad kriteria uji serat ' ' ' ' ) '| kapas kekuatan per per contoh ben baba presley kekuatan dan per contoh mulut kapas dengan alat stelometer |. bd. kekuatantarikserat serat watangssese kekuatan tarik dengan alat kalimat serat batang per per contoh dennnnnnnn mena kada kehalusansrat sintetik buatan kehalusan per contoh dengan alat micronaire untuk contoh pertama penambahan setiap per contoh contoh jdih.kemenkeu.go.id oma tum marga satuan tarif rupiah) bukan pajak panjang serat per contoh sampai dengan oeo mer panjang serat per contoh men kosi mesias panjangseat kapas dengan per contoh metode fibrograph uniformity ratio ur), spanlength kena maan staple misc per contoh dan kei |. kelas grade) o | kelas untuk per contoh petama per penambahan setiap per contoh contoh jumlah nep per contoh san pegal kadar kadar kotoran per contoh metode shirley kadar lemak atau per contoh ana pan i denifikasiserat oo foto penampang per contoh man ket |. mengkerut panas jdih.kemenkeu.go.id oma mama satuan tarif rupiah) bukan pajak dimerger kriteria uji benang kekuatantarikperhelaa benang dengan alat per contoh ben sisi kelas man cassia rupture kilo meter rkm) per contoh dengan kekuatan dan keetidakrataan kekuatan, nomor, per contoh ketidaktaatan benang 5n kenampakan grade per contoh kei panjang benang soft per contoh pada pernah tahangeek gesekan per contoh jeram ribuan gesekan per contoh enam tani mengkerut crime) per contoh xx. mengkerut oo kriteria uji kan jumlah total fusi dan per contoh ata nanah permen mori dinkemenkou.co. sms sout merona satuan tarif rupiah) bukan pajak membujur wales) dan jeratan arah melintang course) nomor benang fusi dan per contoh mea keladi penambahan per nomor per contoh benang latihan atau rintisan per contoh emang apakan pro penambahan per per contoh emg pen il. latihan dan rintisan per contoh sematkan penambahan per per contoh ejaan jerman r0or| mm. anyaman lampiran gambar per contoh pen mn. kekuatantarikkan kekuatansobek metode lidah atau tahankusut | kekakuanarah fusi dan per contoh nan nan jeram pmk tahangosok martina setelah per contoh gosok jdih.kemenkeu.go.id kaban misa satuan tarif rupiah) bukan pajak sampai per contoh dengan oa malas dengan gosok lebih dari per contoh mass kehilangan berat doo sampai per contoh dengan miang sampai per contoh dengan ma sampai per contoh dengan lebih dari per contoh smg pmk perubahan kenampakan mn dan killing martindale per contoh kena mass killing martindale per contoh soon tahan gosok terhadap map stik statik kelengkungan atau per contoh gan tahan gosok pengurangan per contoh ketan permen men oag jdih.kemenkeu.go.id satuan tarif rupiah) bukan pajak dengan cricketer putaran aa. tahan selip benang semata cc. cacat kain tenun per contoh hh. kekuatan tarik setelah per contoh bnn ii. ketahanan gosok cara per contoh tea kaka mia kk. perubahan dimensi per contoh sean pemerataan (rn perubahan dimensi atampemasan suhu per contoh pen suhu per contoh el kesucian ben suhu per contoh ema mei tambahan per contoh pengukuran lebih dari kali suhu per contoh pam tambahan per contoh pengukuran lebih dari kali tambahan per contoh pengukuran lebih dari kali mm. dayaserapterhadapair ' | metode keranjang jdih.kemenkeu.go.id mas sem mantan satuan tarif rupiah) bukan pajak pencucian awal awal setiap kali dolar tekanan per contoh dan des tahan hujan per contoh metode merserisasi ' ) '| pp. kadar lembab atau per contoh moisture content mc) dan moisture regain serat rr. komposisi dua jenis per contoh .oss. tahanan tt. penghilangan salah satu per contoh komponen pada kain ww. beda warna delta e), per contoh k s, reflektansi sni meja xx. kenampakan kain atau see setelah setelah perubahan per contoh jdih.kemenkeu.go.id mana boston satuan tarif rupiah) bukan pajak pencelupan bebas metode nash regent american association textile chemists and colonists match) aaa. kadar formaldehida per contoh metode ntisotanag men tor ccc. identifikasi dengan per contoh kareena ton pada kain tesi) fff. kemampuan penetrasi per contoh air setiap panjang kolom ggg. ketahanan tusuk per contoh tpmmeresitaeg peter pabean iii. tahan luntur warna stan nan lol gosok keringat 'oo o) | )| panas serta kalor atau h2o2 per contoh bleaching, hypochlorite and mamas sun marga satuan tarif rupiah) bukan pajak (saliva) m7) ketuanwarnma sampai per contoh dna ane lebih besar per contoh setiap contoh kkk identifikasi zat warna il. moisture management per contoh pen mmm. scanning electron per contoh shape pkk spiralis tongue setelah geotekstil jam analisa zat pembantu kadar h2o2, asam per contoh alkali, oksidator logam terekstradisi per contoh berjenis kamhanduk zatwarmaao sampel kain per jenis sss. senyawa azo pada per contoh sampel kain (campuran nina jdih.kemenkeu.go.id oma maa satuan tarif rupiah) bukan pajak my. kriteria uji batik masker medis filtrasi bakteri efisiensi bacterial per contoh bfe pressure cc. filtrasi partikulat filtration efficiency pfe) penetration perhari namstpaptantaas ai. produkpulpdankertas derajat cerah per contoh kekasaran per contoh aman daya serap air per contoh jaran (ph) oksida bakar kertas ih.kemenkeugoia. stm mart satuan tarif rupiah) bukan pajak brightness) penetrasi minyak per contoh metode institute voor gravir nn n ketahanan cabut per contoh voor gravir technische igt bendtsen kekasaran per contoh kain pmk ketahanan tekan per contoh lingkar ring crush maa ketahanan tekan per contoh datar flat crush ketahanan tarik per contoh ia kes derajat keasaman per contoh besi air jdih.kemenkeu.go.id mamas sum mantap satuan tarif rupiah) bukan pajak basah air derajat keasaman per contoh dn kesal man derajat keasaman per contoh pen derajat cerah per contoh fluoresensi (ultra per contoh men tibo ketahanan tarik per contoh "sisik kasasi man derajat keasaman per contoh pan pagi air kertas dasar pengganda per paket tanpa karbon jenis alih mia min brightness) kertas penggandatanpa per paket non mna pepat open jdih.kemenkeu.go.id oma sun mapan satuan tarif rupiah) bukan pajak ketahanan huruf per contoh ketahanan selekoh per contoh ply bond internal per contoh cobb daya serap air per contoh sea pra tag kekasaran per contoh dana ketahanan per contoh terhadap sinar ketahanan cabut per contoh ya kes man ketahanan per contoh terhadap sinar m ketahanan gosok per contoh dengan ketahanan pada per contoh man derajat cerah per contoh aan jdih.kemenkeu.go.id sum marnn cobb kekasaran print per contoh ega peran pola bonding) derajat cerah per contoh kim daya serap air per contoh sem serta derajat cerah per contoh taman pen daya serap air per contoh men en besi derajat cerah per contoh pen daya serap air per contoh jean kekasaran print per contoh penetrasi minyak per contoh metode institute voor gravir nia jdih.kemenkeu.go.id oma tapa satuan tarif rupiah) bukan pajak ketahanan cabut per contoh metode institute voor gravir daya serap air per contoh dea setia ben derajat cerah per contoh man ketahanan cabut per contoh n voor gravir technische igt penetrasi minyak per contoh metode institute voor gravir n (ph) karton gelombang dan per paket keakebanton elang tan oggi ketahanan tekan per contoh sean parama aaa brightness) jdih.kemenkeu.go.id was sun tanpdaya serap air per contoh jerman kon derajat cerah per contoh eardaya serap air per contoh kasta ass sifat pelipatan per contoh emang pen aa. kertas ncr jenis alih ketahanan huruf per contoh penata kat dinkemenkou.go.id oma sun mara satuan tarif rupiah) bukan pajak jenis dan per contoh epos pen derajat cerah per contoh dn boa men (ph) kekasaran per contoh dan kas nasa daya serap air per contoh penetrasi minyak per contoh metode institute voor gravir n cc. kantong teh dari kertas per paket aan naa jean tensil energy per contoh dea kas men ketahanan tarik per contoh jer daya serap air per contoh peran kekasaran per contoh aman man ainkemenkewgo.e mma sum meramu satuan tarif rupiah) bukan pajak (ph) ketahanan cabut per contoh metode institute voor gravir nn a ketahanan cabut per contoh nisa ff. kertas kulit buku tulis per paket aan nana peran moo oog| daya serap air per contoh osis sis nah derajat cerah per contoh dan kas man kekasaran per contoh matan pen skk (ph) ketahanan cabut per contoh n voor gravir technische igt gg. pulp kraft kayu jarum per paket ida debat men pembuatan per contoh lembaran (sheet) derajat cerah per contoh frames mma kayuan leaf breached kraft pulp derajat cerah per contoh dea kenpenerimaan negara jasa pelayanan teknis dom maa fisika pangan dan mma il. kelarutan dalam air| per contoh mma ama gta ora serena jdih.kemenkeu.go.id oma ona mana satuan tarif rupiah) bukan pajak ii. pulp kraft belum putih per paket kayujarum needle unleashed kraft pulp pembuatan per contoh lembaran (sheet) kadar abu tidak per contoh setan pera kadar kalsium per contoh sega kekentalan per contoh kekentalan per contoh (viskositas) pulp putih curi ethylene diamini ser derajat cerah per contoh dea ken penemuan dengan per contoh voor gravir jdih.kemenkeu.go.id kelas pesat satuan tarif rupiah) bukan pajak (ph) derajat cerah per contoh petingtanosg pem oen ooo0i metode institute voor gravir technische igt) penetrasi minyak per contoh metode institute voor gravir kekasaran per contoh semasa semen bong kertas kraft untuk per paket tensil energy per contoh into cobb berat adhesi per contoh sana men petang nn. kertas plug wrap tanpa per paket pemakan rana pepat obeng kecepatan rambat per contoh seen permen jdih.kemenkeu.go.id pama satuan tarif rupiah) bukan pajak cobb brightness) beriluminasi plastik cobb bendtsen kertas bungkus beriluminasi plastik daya serap air per contoh el : sisi isi man ss. kertas dasar tisu per paket antiseptik kemasan air ore, ketahanan tarik per contoh kes man (ph) klem brightness) jdih.kemenkeu.go.id oma marga satuan tarif rupiah) bukan pajak penetrasi minyak per contoh dengan metode institute voor gravir technische kena mena cobb ply bond internal per contoh jerman taboo penetrasi minyak per contoh dengan metode institute voor gravir technische kena daya serap air per contoh kena mal derajat keasaman per contoh daya serap air per contoh jeram cobb xx. kertas pengganda tanpa kan agama ujiperparamatr kekasaran per contoh aman huruf jdih.kemenkeu.go.id omar marga satuan tarif rupiah) bukan pajak terhadap panas selekoh (sludge) huruf parameter pengujian kertas satamssibasiss man kekasaran dengan per contoh metode institute voor seal ketahanan cabut per contoh dan kes corrugata crush test per contoh param corrugata medium test per contoh ben snsd kos men (pet) ukuran lembaran kertas per contoh keras ppersamn orasi distribusi ukuran per contoh (ratan tong jdih.kemenkeu.go.id oman marga satuan tarif rupiah) bukan pajak william water vapor per contoh transmission rate wvt) zz. sekuritas kertas per contoh ema gg. ketahanan cabut per contoh mean ape lean pan per hh. penetrasi minyak per contoh mao tara pan ooo ii. ketahanan kertas label per contoh meta mann jerman gg. inspeksi bahan baku per produk parameter pengujian kertas nan mikroskopik) delta (perubahan per contoh peran light scattering per contoh pem parameter pengujian kertas aan percobaan efek per contoh peradaban mean cc. robin bebas terekstradisi per contoh sea per men pkk bahan tak tersalurkan jdih.kemenkeu.go.id oma mama satuan tarif rupiah) bukan pajak alkali dalam abu per contoh ojo bon kadar alumunium per contoh di" nan kes oo. kadar magnesium per contoh snn bean maag k2o) cara uji ketahanan per contoh volatile corrosion per contoh parameter pengujian kayu diameter serat bahan per contoh aan jet toba klasifikasi serat mc. per contoh ane prem heo penyerahan bahan per contoh kena mas penyerbukan mesh per contoh pen open kandas men fl. kekasaran serat bahan per contoh peta aneh berteman pong breaking length csf per contoh pen jdih.kemenkeu.go.id mms stat mantan satuan tarif rupiah) bukan pajak percent fines mm, per contoh arithmetic dan percent lines mm,length cell wall thickness dan per contoh noah parameter pengujian kayu taman kadar sari alkohol per contoh sean jeremy kadar selulosa beta dan per contoh men en bea selulosa alpha bahan per contoh ema naa jera kelarutan dalam air per contoh kelarutan dalam air per contoh kelarutan dalam natrium hidroksida ipa kelarutan dalam per contoh natrium hidroksida ae natrium hidroksida kelarutan dalam per contoh natrium hidroksida dena penetapan lindi hitam per contoh jdih.kemenkeu.go.id oran seruan mera satuan tarif rupiah) bukan pajak sifat fisik pulp per contoh (ketahanan tarik, retak, sobek, lipat, derajat putih) parameter pengujian kayu dan pulp (derivat selulosa) kadar natrium glikol per contoh carbonyl methyl celluloid cmc) kadar natrium klorida per contoh ci) carbonyl methyl celluloid cmc) kekentalan (viskositas) per contoh carbonyl methyl celluloid cmc) kadar kemurnian yo) per contoh carbonyl methyl celluloid cmc) kadar air h20) carbonyl methyl celluloid cmc) derajat keasaman per contoh carbonyl methyl celluloid cmc) kekuatan mulut kering serat kekuatan mulut basah serat selulosa parameter pengujian bidang lingkungan halides aox) total organic halides tox) sekuritikettas mark) (invisible fiber) kepekaan bahan per contoh kimia bahan kimia) jdih.kemenkeu.go.id oma sum tara satuan tarif rupiah) bukan pajak (window thread) parameter uji profisiensi paket uji profisiensi per peserta produk kertas parameter (prematur, tebal, ketahanan tarik bee tambahan parameter per keamanan bea parameter tambahan parameter per ketahanan retak parameter tambahan parameter per kekamranibendoeni peran fi. tambahan parameter per saman lantang tambahan parameter per keamanan aon ian parameter tambahan parameter per semesta minyak parameter tambahan parameter per paman parameter tambahan parameter per jasa pengambilan contoh per orang analisa kimia spektor per titik positive material site positive material damihamanpan titik berikutnya per titik tesla msi sein metalografi mekanik kekerasan metode per contoh hardness brunnea hb), metode hardness rockwell rc), kekuatantarik jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak mikroskopik kopi mikroskopik tepung titik nyala (flash poin) titik beku (freezing per contoh poin) titik kabut (cloud point) titik lunak leleh cair xx. waktu pemasakan mie per contoh instan organoleptik rasa organoleptik bau aa. organoleptik warna bb. head space makanan per contoh kaleng kimia pangan dan goncangan logam arsen as) per contoh metode atomic absorption spectrophotometry aas) logam arsen as) per contoh metode gutzeit logam barium ba) logam besi fe) logam kadmium per contoh cd) logam kromium per contoh cr) logam magnesium per contoh mg) metode atomic absorption spectrophotometry aas) logam magnesium per contoh mg) metode kompleksometri jdih.kemenkeu.go.id imam sum map satuan tarif rupiah) bukan pajak kelelahan tekuk per contoh gending dapatan kriteriapengujianpasircetak| cm?) kekuatan mekanik kekuatan padat per contoh jeram skk kekuatan tekan per contoh paman pergi kekuatan geser per contoh kekuatan tarik per contoh dea iis kasi man kekuatan bengkok per contoh dpt ps00000 kekuatan retak per contoh pen tea butiran pasir grain per contoh meme amp bagian hilang terbakar per contoh kang tabung baja parametrik dih.kemenkeu.go.id" own sum marga satuan tarif rupiah) bukan pajak sifat tampak per parameter dimensi per mad ketahanan per kiaraiatie parameter sifat kedap udara per sana parameter parameter ketahanan per sipamasotane parameter laa tarik per oer lengkung per meter lapisan cat per ark parameter bahan per bea radiography per para meter tarik per impak per sifat tampak per sepak parameter dimensi per amat ketahanan hidrostatik per pneumatik per mamak ate hidrokarbon per lentur per amen pengurangan komponen per ren parameter lan bahan per spp doom regulator parameter parameter jdih.kemenkeu.go.idk sun mara satuan tarif rupiah) bukan pajak parameter oo tahanan keluar per meter a00 parameter ketahanan jatuh per maan ketahanan kunci per ema lemaneter ketahanan per keagamaan loaraneter kebocoran per suhu per aer perubahan volume per aan parameter kehilangan berat per span parameter bahan per parameter tarik per amen impak per |. kompor gas |o0000000000000 |. parameteruji parameter parameter visual per parameter parameter ketahanan per amami later parameter jdih.kemenkeu.go.id ormas sun mata satuan tarif rupiah) bukan pajak nyala api per kenaikan per tempest parameter parameter dimensi per dapat parameter parameter kekuatan rekat per amor ketahanan letup per keusangan percepat per pembakaran per ketahanan terhadap per ketahanan ozon per sifat tampak per dimensi per dad lengkung per inn kekerasan per sen amat lapisan seng per aer baja profil kanal canai per contoh ebi baja profil siku sama kaki per contoh proses canai panas siku pem tali kawat baja untuk baja beton patokan bag jdih.kemenkeu.go.id snn desta mist satuan tarif rupiah) bukan pajak kawat baja tanpa lapisan per contoh bebas tegangan untuk konstruksi beton patokan kawat baja tanpa lapisan per contoh konstruksi beton jalinan tujuh penyambung pipa berulir cor per contoh bela mia baja lembar tipis lapis per paket bea bahan baku per parameter parameter berat lapisan timah per parameter parameter kekerasan per sifat tampak per parameter ukuran lebar per lebar pencapaian per sean meter diameter dalam pada per gulungan parameter penyimpangan kesukuan per parameter kelengkungan parameter parameter massa per parameter inti serat fiber core) per peng parameter ukuran dan toleransi per sea arbiter kawat baja parameter jdih.kemenkeu.go.id oman sum map satuan tarif rupiah) bukan pajak parameter berat lapisan seng per kawat baja parameter parameter baja profil hasil per contoh besaran permen ooo baja profil wf beam canai per paket mean asam gama perpage neo koloni kesukuan parameter bentuk penampang per kelanjutan parameter cc. bentuk penampang per penyimpangan pusat parameter sumbu badan kelurusan parameter parameter panjang per berat per ometmeer penampang dan per kesukuan parameter tarik per lengkung per parameter komposisi kimia per parameter baja profil beam proses per contoh paman gulungan canai panas gulungan canai dingin baja lembaran dan gulungan perpage lapis paduan aluminium seng las) sifat tampak per heamkoo| peotmeer| pengukuran dimensi per pen nrkmeter lengkung parameter pelapis parameter jdih.kemenkeu.go.id mas menang satuan tarif rupiah) bukan pajak kimia logam dasar per berat lapisan per ahamantomseng earineter tarik per ima parameter pipa baja lapis seng untuk per contoh bea untuk kereta api parameter parameter kekerasan per jaman parameter ukuran dan toleransi per massa per keperluan umum ku) penyambung pipa air minum bertekanan dari besi tuang meter air umum endurance endurance e parameter aliran awal (starting per pengaruh magnet per meter kesalahan hakiki per parameter parameter tekanan air per amal jdih.kemenkeu.go.id oma sum mar apan satuan tarif rupiah) bukan pajak aliran balik per men maa kehilangan tekanan per man meter ketidakteraturan per dalam medan parameter disabilitas aliran per manga opa parameter disabilitas aliran per diskontinyu parameter pen disabilitas aliran per paya pap perimeter disabilitas aliran per diskontinyu parameter bahan per mete dimensi per kekerasan karet per kuat tarik dan per pabatamantuua ipaameer parameter parameter stress relaksasi per pentana parameter ozon parameter din.kemenkeu.go.ida oma sum mantap satuan tarif rupiah) bukan pajak uji kuat tarik per uji dimensi per sifat tampak per uji kelurusan per nasi uji penyimpangan per uji berat bersih per katup pintu kuningan berulir per contoh mpa keran air rumah tanggajenis per contoh batang kawat baja karbon per contoh maa dbs koda menon nasdssia visual dan kelengkapan per jalan per cc. struktur dan per rangka sepeda lelah rangka per saga kejut rangka per ema amat tan |. garpu sepeda parameter parameter visual dan dimensi per stang sepeda parameter sisi parameter jdih.kemenkeu.go.d oma sum map satuan tarif rupiah) bukan pajak kekuatan stang per manan meter kekuatan batang per kemudi terhadap parameter ketahanan vibrasi per san aan parameter remsepda rem kondisi basah per aan meter rem kondisi kering per parameter pedal sepeda posisi pedal pada per mangkuk bola baja per beban badan pedal per putar pedal per permukaan bagian parameter mama jet jatuh beban untuk per grip per goncangan sepeda statik lateral per elegan loan dimensi goncangan per sen met sadel sepeda parameter beban horizontal per vibrasi kali per kekuatan per simtonganyesan para visual per rodasepeda parameter out) parameter dinkemenkeu.go.idk satuan tarif rupiah) bukan pajak logam mangan per contoh mn) metode atomic absorption spectrophotometry aas) logam mangan per contoh mn) metode memakan (eno logam raksa hg) per contoh baba basah logam tembaga per contoh nama logam metode per contoh atomizer gta) logam metode per contoh inductively coupled per plasma icp) paramater preparasi logam per contoh metode grafit furnace logam cadmium per contoh adegan (na furnace logam kobalt co) per contoh metode grafit furnace logam timbal pb) per contoh metode grafit furnace logam selenium per contoh se) metode grafit furnace pupuk maa fe, na, ca, jdih.kemenkeu.go.id kena mematikan satuan tarif rupiah) bukan pajak tekanan ban per datamdanisar lpereneerl baranglogam kita pelebaran per batang eri sea kosta ass minyak atau per batang akan teng kapasitas atau per contoh kosa mad ketahanan per contoh pengembangan gores (cross per contoh semprot kabut per contoh radiography expose teballapisan kali per contoh aman berat lapisan timah per contoh pengen tani kebocoran dengan per contoh mean mampu mesin besi per contoh kak persiapan batang uji bahan baja karbon dengan api atau gergaji atau disk untuk tebal2 mm per batang tebal21 per batang aah petasan| jdih.kemenkeu.go.id oma seat marga satuan tarif rupiah) bukan pajak tebal per batang tebal per batang bela tebal61 per batang tebal per batang eat bean pemotongan dan persiapan batang uji bahan stainless steel dengan gergaji atau disk untuk tebal2 mm per batang maa ena keanu tebal1l mm per batang emg prem rem tebal21 per batang jerman tebal61l mm per batang pemotongan dan persiapan batang uji dengan api untuk msi jdih.kemenkeu.go.id orang sean mer aan satuan tarif rupiah) bukan pajak mekaniklogam baja lembaran lapisan per contoh seng yang beri cat jaringan kawat majalah per contoh wee kena mona kunci pintu rumah per contoh sea jan pipa baja konstruksi per contoh peran pipa baja untuk saluran per contoh aan gan s7. kriteriaujikimialgam |o000000000 uji unsur logam metode men baja karbon dan besi cor metode sel jdih.kemenkeu.go.id oma mera satuan tarif rupiah) bukan pajak stainless steel memtegamman molibdenum per contoh na" subst besa man baja lapis seng (kawat dan lembaran) metode seni ferro silikon dan ferro mangan sal logam babi ikaegames tembaga, kuningan dan perunggu sagu jdih.kemenkeu.go.idh amma sent merata satuan tarif rupiah) bukan pajak alumunium per contoh men sloss mean ndasadiad mg) aluminium dan paduannya metode man e logam dan anoda magnesium metode mg) j)) alumunium per contoh dea kes maa eee metode gravimetri mg) jdih.kemenkeu.go.id mana satuan tarif rupiah) bukan pajak al) timah dan timah solder metode sae alumunium per contoh span jeram smk logam antimon themen logam timbal binotegarmen metode gravimetri restriction six per contoh hazardous substances hs) dengan x ray per dan atomic absorb parameter spectrometer aas) perhari industri bahan dan barang teknik jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak agregat halus analisa anak dan per contoh modulus kehalusan bobot isi berjenis dan per contoh absorpsi air kandungan lumpur kekerasan pasir kandungan organik kekekalan per contoh (sounders) bagian ringan per contoh (lightweight content) kadar lempung cc. agregat kasar analisa anak dan per contoh modulus kehalusan bobot isi berat jenis dan per contoh absorpsi air kandungan lumpur abrasi dengan per contoh mesin los angeles kekekalan per contoh (sounders) bagian ringan (light per contoh weight content) kadar lempung indeks keputihan e bata beton pejal beton kedap air bata beton per contoh berlubang (hollow block) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak bata beton untuk per contoh lantai (paving block) beton lantai beton keras batu andesit atau per contoh batu alam batu gamping pejal berlubang kerawang pelapis beton (kubus silinder bambu ngan beton) penetrasi per contoh (permeabilitas) tekan absorbsi atau per contoh penyerapan air kuat lentur kedap air ketahanan per contoh aus abrasi modulus elastisitas modulus rupture ubin lantai marmer ubin semen ubin terasa jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak lembaran asbes per contoh rata gelombang il. pengerasan per contoh menggunakan epoksi desain campuran (mix per contoh design) oo. bahan campuran per contoh (additive) aduk beton tanpa bahan bantu asbes eternity rata nonblok batak genteng beton genteng baja gentengkeramik per contoh berpasir genteng metal lapis per contoh batuan pipa poly vinyl chloride pvc) untuk saluran minum non standar nasional indonesia sni) standar japan per contoh industrial standard jis) standar per contoh organization for international standard iso) untuk saluran per contoh minum standar nasional indonesia sni) jdih.kemenkeu.go.id names seruan rem gatal satuan tarif rupiah) bukan pajak kekuatan terhadap tekanan hidrostatik diameter per contoh per contoh diameter diameter per contoh ketebalan per contoh dinding pipa sifat tampak perubahan per contoh panjang metode oven ketahanan per contoh terhadap metilena klorida vicar renang putus kadar poly per contoh vinyl chloride pvc) dan ekstraksi kimia untuk saluran air per contoh buangan standar nasional indonesia sni) kekuatan terhadap tekanan hidrostatik per contoh diameter jdih.kemenkeu.go.id mean satuan tarif rupiah) bukan pajak kalsium ca) per contoh metode atomic absorption spectrophotometry aas) kalsium ca) per contoh metode kompleksometri resorsinol sasaran metode per contoh titrimetri sasaran metode per contoh high performance liquid chromatography plc) siklamat metode per contoh high performance liquid chromatography plc) pengendapan." pengendapan titrimetri acesulfam per contoh metode high performance liquid chromatography plc) sedimen dalam per contoh gula metode gravimetri aspartam metode per contoh high performance liquid chromatography plc) antioksidan per contoh butylated hydroxy nicole bha) jdih.kemenkeu.go.id abamemng seruan tari art satuan tarif rupiah) bukan pajak diameter per contoh kaku miss ketebalan per contoh iii sifat tampak renang putus panjang dengan oven ketahanan per contoh terhadap chloride titik lunak per contoh ama pen kadar poly per contoh vinyl chloride pvc) dan ekstraksi kimia kabel telepon vinyl chloride pvc) untuk saluran air per contoh minum standar nasional indonesia sni) terhadap tekanan hidrostatik per contoh diameter ama dinding pipa sifat tampak jdih.kemenkeu.go.id aoempame seruan mangan satuan tarif rupiah) bukan pajak kuattarik dan per contoh renang putus perubahan per contoh panjang dengan oven ketahanan per contoh terhadap metilena klorida titik lunak per contoh vicar kadar poly per contoh vinyl chloride pvc) dan ekstraksi kimia untuk saluran air per contoh minum untuk tekanan per contoh rendah untuk saluran per contoh air bertekanan dan saluran air buangan standar nasional indonesia sni) ketahanan terhadap tekanan hidrostatik inci inci per contoh diameter inci inci strength) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak beban tarik (tensil per contoh load) kuat lentur metode per contoh statistical process control spc) kekerasan beban tekuk per contoh (bending load) kuat tekuk per contoh (bending strength) kuat tekan per contoh (impressive strength) water absorption merger isolated operating ambient per contoh temperature wear plate kuat tarik (tensil) kuat tekanan per contoh (compression) kuat pukul (impact) nilai keausan (wear per contoh rate) koefisien gesek per contoh (friction coefficient) komposit plastik per paket diperkuat serat gelas kuat tarik renang putus kuat tekan kuat lentur kuat geser nilai kekerasan tekan air per contoh (hidrostatik sikat arang carbon per paket brush) kekerasan jdih.kemenkeu.go.id oman peraga satuan tarif rupiah) bukan pajak kuat rekat kabel per contoh ion peter r00 listrik karbon pengukuran suhu per contoh pada arus listrik kol masi rigid foam methane heat per paket benda prasad membasahi men penentuan per contoh men beta maa penentuan kuat per contoh talas mal penentuan kuat per contoh enam mena segi penentuan per contoh konduktivitas penentuan waktu per contoh kel kuat tarik (tensil per contoh jer load) kuat lentur metode per contoh statistical process kuat tekuk per contoh ang reign aan kuat tekan per contoh (impressive dinkemenkeugoid semua sum maros satuan tarif rupiah) bukan pajak operating ambient per contoh il. produk rumah tangga kompor minyak per contoh etis kena mah kursi baja untuk per contoh "aa kes mad kursi lipat per contoh kengabaa ena lemari baja beroda per contoh amanah pen mom tempat tidur baja beroda untuk ss! pengatur posisi tidur pengatur posisi tidur torak dangkal pembasmi nyamuk per contoh produk industri komponen poly per contoh untuk kawat dan kabel listrik api dihkemenkeu.go.idt empang sman margin satuan tarif rupiah) bukan pajak radiator alat per contoh pemanggang (radiator gill) statis penghalang per contoh lumpur (mud guard static test) bentuk t tameng (prematur) penentuan sifat per contoh tarik cross direction cd) dan machine direction renang putus cross per contoh direction cd) dan machine direction md) ketahanan sobek per contoh cross direction cd) dan machine direction md) penentuan sifat per contoh grab cross direction cd) dan machine direction md) renang putus cross per contoh direction cd) dan machine direction md) ketahanan tusuk per contoh (puncture) metode california bearing ratio cbr) (pore size) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak georgia penentuan sifat per contoh tarik cross direction cd) dan machine direction beban tarik pada per contoh renang beban tarik pada per contoh renang vertical strip drain penentuan massa per contoh atau prematur kuat pegangjaket renang putus ketahanan tusuk kuat sobek ukuran pori pori per contoh (pore size) permeabilitas kapasitas per contoh pelepasan tarik lajur ketebalan per contoh (thickness) prematur (mass) berat jenis (density) tarik (tensil per contoh properties) machine direction md) dan transverse direction td) ketahanan sobek per contoh (tear resist) machine direction md) dan transverse direction td) ketahanan tusuk per contoh (puncture) dinkemenkou.co.idi jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak kandungan karbon dispersi karbon per contoh hitam kuat tarik per contoh sambungan indeks aliran leleh produk pengendalian kepolisian republik indonesia polri) tameng pengendalian per contoh massa kepolisian republik indonesia polri) tembus cahaya modulus elastisitas per contoh lentur sifat tarik kuat impak izod temperatur defleksi per contoh bawah beban helm pengendalian per paket masa kepolisian republik indonesia polri) ketahanan per contoh benturan tembus cahaya per contoh tudung (visor) pelindung kaki per paket pengendalian masa kepolisian republik indonesia polri) kelenturan ketahanan impak tongkat pengendalian per paket masa kepolisian republik indonesia polri) kekerasan ketahanan lentur jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara satuan tarif rupiah) bukan pajak peralatan rumah tangga sesuai standar nasional indonesia setrika listrik pompa air audio video lemari pendingin kipas angin air conditioned ac) mainan elektrik peralatan dapur pemanas cairan pemanggang per contoh kontak, pemanggang roti dan pemasak portabel sejenis peralatan teknologi per contoh informasi vibrasi televisi per contoh frekuensi tabung televisi konsumsi energi peralatan rumah tangga sesuai standar nasional indonesia sni) unjuk kerja air conditioned ac) air conditioned ac) mobil penumpang ainkemenkouaoid abamemong seruan tar guratan satuan tarif rupiah) bukan pajakdimensi, per contoh penandaan, sifat tampak breaking per contoh energy plunge) ketahanan per contoh ban pada berbagai beban endurance testongkaran dan penimbunanongkaran dan kanan penimbunan barang impor telah diatur dalam beberapa pada dan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pembongkaran dan penimbunan barang impor,pembongkaran dan penimbunan barang impor: jdih.kemenkeu.go.id dongkaran dan penimbunan barang im:vmwujatirementeucbid tempat lain yang diperlakukan sama dengan tps setelah mendapat izin kepala kantor pabean. dalam hal barang impor berupa sarana pengangkut, penimbunan dinyatakan telah dilakukan yakni setelah sarana pengangkut selesai dilakukan pembongkaran. pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan terhadap penimbunpenimbunan sebagaimana dimaksud pada membuat laporan pengawasan penimbunan. jangka waktu penimbunan barang impor di: tps, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai tps, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tps, paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan. barang impor yang ditimbun melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai dan disimpan tempat penimbunan pabean. biaya yang timbul atas pemindahantempat penimbunan pabean, merupakan tanggung jawab importir. penyelesaian barang tidak dikuasatidak dikuasai. snjeitkomonteud bagian kedua penimbunan barang impor tempat lain yang diperlakukan sama dengan tpsdiberikan dalam haltps, adanya kendala teknis tps, seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan penimbunan atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk melakukan penimbunan, terdapat kongestif pelabuhan, tidak tersedianya tps, dan atau e. barang impor tersebut. untuk dapat melakukimportir harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean melalui skp dengan ketentuan sebagai berikut: menyebutkan alasan sebagaimana dimaksud pada tang dan melampirkan denah lokasi penimbunan dan tata letak (layout) tempat penimbunan tempat lain yang diperlakukan sama dengan tps. ketentuan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap barang impor yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran.ommvjainkemenkewatid tpshuruf pelabuhancc. lokasi dan tata letak (layout) tempat penimbunan., dalam hal tidak dilakukan penelitian lapangan: atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada persetujuan kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai dokumen untuk melindungi pengeluaran barang impor dari kawasan pabean tempat lain yang dipersamakan dengan tps. persetujunimbunan secara periodik sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam hal: permohonan diajukanatau frekuensi important yang tinggi dan: barang impokawasan pabean, atau tidak tersedianya tps. emvuntenosas untuk memperoleh persetujuan atas permohonan penimbunan secara periodik, permohonan sebagaimana dimaksud dalam dihampiri dengan daftar rencana penimbunan barang dalam periode tertentu. dalam hal terdapat perubahan rencana penimbunan barang, perubahan daftar rencana penimbunan barang sebagaimana dimaksud pada disampaikan kantor pabean sebelum penimbunan berikutnya. s5) persetujuan atas permohonan penimbunan secara periodik sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan evaluasi oleh kepala kantor pabean. pengusaha tps wajib menyampaikan daftar timbul barang impor "yang ditimbun tps sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam bentuk dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai tps. importir wajib menyampaikan daftar timbulyang memuat informasi mengenai: jumlah kemasan, jenis kemasan, dan atau cc. jumlah barang curah yang telah ditimbun. daftar timbul sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui skp kepada kepala kantor pabean yang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam paling lama (dua puluh empat) jam setelah selesai penimbunan. pengusaha tpsdikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai tps. emensommosla importirpermohonan penimbunan tempat lain yang diperlakukan sama dengan tps selanjutnya tidak dilayani sampai dengan daftar timbul disampaikan. dalam hal pengangkut sebagaimana dimaksud dalam huruf dan importir merupakan pihak yang sama, permohonajukan dalamb tanggung jawab atas bea masuk dalam hal pada saat pembongkaran terdapat selisih jumlah barang impor dengan pemberitahuan pabean onward manifest, berlaku ketentuan sebagai berikut: pengangkut wajib membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam hal barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan, atau wwnjainkomencoubid pengangkut wajib membayar sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam hal jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal pengangkut sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat membuktikan bahwa ketidaksesuaian jumlah barang impor terjadi luar kemampuannya. ketidaksesuaian jumlah barang impor yang terjadi luar kemampuan pengangkut sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: selisih kurang atau selisih lebih atas berat dan atau volume: dan atau keadaan kahar (force majeure). penyelesaian atas ketidaksesuaian jumlah barang impor curah yang dibongkar dengan jumlah yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penanganan selisih berat dan atau volume barang impor curah. dalam hal barang impor bukan merupakan barang curah, jumlah barang impor sebagaimana dimaksud pada berupa: jumlah peti kemas, dalam hal barang impor diangkut menggunakan peti kemas, atau jumlah kemasan, dalam hal barang impor diangkut tidak menggunakan peti kemas. pengangkut sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang impor yang dibongkar kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam sunjainkementeudb pengusaha tps bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang impor yang ditimbun tps sebagaimana dimaksud dalam huruf importir bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atasbab sistem komputer pelayanan dan national logistic ecosystem dalam hal skp belum diterapkan atau mengalami gangguan, berlaku ketentuan sebagai berikut: permohonan dan atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau daftar timbul data elektronik atau surat elektronik. penyampaian permohonan dan persetujuan perizinan: pembongkaran barang impor tempat lain selain kawasan pabean, dan atau penimbunan barang impor tempat lain yang diperlakukan sama dengan tps, dapat dilakukan melalui ekosistem logistik nasional national logistic ecosystem nle). skpvemjankomontovbo data pembongkaran barang impor tempat lain selain kawasan pabean dan penimbunan barang impor tempat lain yang diperlakukan sama dengan tpskpbab ketentuan lain lain ketentuan mengenai pembongkaran dan penimbunan barang impor sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini dikecualikan terhadap impor peranti lunak dan atau data elektronik melalui transmisi elektronik. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini berlaku: proses pembongkaran dan penimbunan barang impor yang dilaksanabelum selesai, diselesai, persetujuan pembongkaran atau penimbunan barang impor yang telah diterbitvunjainkementeudpid belum dilakukan pembongkaran atau penimbunan, persetujuan tersebut tetap berlaku dan atas pembongkaran atau penimbunan yang belum dilakukan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri ini: dan permohonan pembongkaran atau penimbunan yang masih dalam proses penelitian dan belum diberikan persetujuan atau penolakan, pemrosesannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri ini. bab viii ketentuan penutup petunjuk teknis pelaksanaan ketentuan mengenai pembongkaran dan penimbunan barang imporpembongkaran dan penimbunan barang impor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan d, dan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pembongkaran dan penimbunansepak page masdar kementerian ara mnoriansyah vin9 memutuskan: menetapkan peraturan menteri keuangan tentang pembongkaran dan penimbunan barang impor. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri iniongkaran adalah kegiatan menurunkan muatan barang impor dari sarana pengangkut. penimbunan adalah kegiatan menumpuk atau menyimpan barang imporvujainkomentougliimportir adalah orang yang melakukan imsarana pengangkut pengangkut merupakan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangantena bab iii pembongkaran bagian kesatu pembongkaran barang impor pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut wajib dilakukan: kawasan pabebarang impor sebagaimana dimaksud pada. dalam hal barang impor berupa sarana pengangkut, pengangkut sebagaimana dimaksud dalam huruf dinyatakan telah melakukan pembongkaran yakni pada saat onward manifest sebagaimana dimaksud pada telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan terhadap pembongkarumwjdihkementeusofh bagian kedua pembongkaran dilakukan tempat lain selain kawasan pabean pembongkaran barang impor tempat lain sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikutimpor diangkut lanjut: adanya kendala teknis kawasan pabean, seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan pembongkaran atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran: terdapat kongestif yang dinyatakan secara tertulis oleh penyelenggara pelabuhan, dan atau tidak tersedianya kawasan pabean. untuk dapat melakukan pembongkaran tempat lain,dengan menyebutkan alasan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan dokumen pendukung berupa: dokumen pengangkutan, dalam hal alasan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf dan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam huruf belum menyerahkan onward manifest, dan denah lokasi pembongkaran dan tata letak (layout) tempat pembongkaran tempat lain.kp. vmmujsinkomonkewatidlkawasan pabean, jika alasan permohonan pembongkaran tempat lain sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf pelabuhan, jika alasan permohonan pembongkaran tempat lain sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau c. lokasi dan tata letak (layout) tempat pembongkaran. kepala kantor pabean memberikan surat persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu dan tidak dilakukan penelitian lapangan, atau dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada persetujuan pembongkaran barang impor tempat lainmbongkaran secara periodik sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam hal: keseluruhan barang yang diangkut oleh sarana pengangkut merupakan barang yangdan atau frekuensi important yang tinggi, dan: barang impor bersifat khusus dengan 'atau tidak tersedianya kawasan pabean. vmujsikomenkoonid untuk dapat memperoleh persetujuan pembongkaran secara periodik, permohonan sebagaimana dimaksud dalam dihampiri dengan: dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam dan daftar rencana pembongkaran barang dalam periode sebagaimana dimaksud pada dalam hal terdapat perubahan rencana pembongkaran barang, perubahan daftar rencana pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada disampaikan kantor pabean sebelum pembongkaran berikutnya. persetujuan pembongkaran secara periodik sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan evaluasi oleh kepala kantor pabean. bagian ketigapembongkaran barang impor dari sarana pengangkut laut sarana pengangkut laut lainnya dapat dilakukan luar pelabuhan. barang impor yang dibongkar dari sarana pengangkut laut sarana pengangkut laut lainnya sebagaimana dimaksud pada wajib dibawa ke: kawasan pabean melalui jalur yang ditetapksebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal sarana pengangkut awal tidak dapat sandar langsung dermaga. untuk melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud padamelalui skp. vaisintomentovon permohonan sebagaimana dimaksud pada diterima secara lengkap. pengangkut sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat mengajukanb. pembongkaran sarana pengangkut laut laigian keempat pembongkaran barang impor langsung sarana pengangkut lain tanpa dilakukan penimbunan tps pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan langsung sarana pengangkut lain tanpa terlebih dahulu dilakukan penimbunan tps yang berada dalam area pelabuhan. pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam hal barang impor: telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang, dan atau dalam area pelabuhan. eoniintomentesad . pembongkaran barang impor yang berbentuk barang cair, gas, atau barang curah lainnya, dapat dilakukan melalui: jalur pipa: sabuk konveyor (conveyor belt): dan atau cc. alat pembongkaran lain, yang dihubungkan dari sarana pengangkut laut sarana pengangkut darat atau tempat penimbunan. dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat membongkar barang impor terlebih dahulu. atas pembongkaran sebagaimana dimaksud pada pengangkut harus: melaporkan hal tersebut dengan segera kantor pabean terdekat dan kantor pabean tujuan dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia, dan menyerahkan onward manifest atas barang: yang diangkatnya kantor pabean terdekat dalam jangka waktu paling lama (tujuh puluh dua) jam setelah pembongkaran. kepala kantor pabean dapat melakukan penelitian atas laporan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada (l). bab iii penimbunan barang bagian kesatu penimbunan barang impor penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pamannya dapat dilakukan di: tps, atau sejak.komentosoidana bantuan biaya layanan pengolahan sampah tahun anggaran sebesar rp53. (lima puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta rupiah). rincian dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah tahun anggaran bagaimana dimaksud pada menurut daerah provinsi kabu paten kota, menipu ti: dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah kota surabaya sebesar rp51. (lima puluh satu miliar tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah); dan dana cadangan sebesar rp2. (dua miliar lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). tata cara penyaluran dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah.lf'} l_~y ni=str.:asi kementerian o,, ,:, .;: , h~f, :,.;.,.:,_;;:;\:j~~,~~j ~ .~~.'~~,; ,, , '"' ,., blf ul i ji~ ; . 13hl ~ . +i,.),. ,.__ ___ ,;.':: ,,y :.";~=~

id) salinan siber nama prof. dr. otto cornelis klinis, s.h., m.h bea heni pekerjaan pengacara advokat maki eta alamat jalan majapahit nomor kompleks majapahit permai, blok b122 jakarta pusat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor sk.viii bertanggal agustus memberi kuasa kepada: dr. y.b purwaning januar, s.h.,m.cl.,cn, jonny maluku, s.h: disana, s.h., m.h: gabriel bukan, s.h., ll.m: muhammad rullyandi, s.h., m.h: meta fatmawati, s.h., m.h: benedict ageng kartika, s.h: stephanie tassa klinis, s.h: david sinaga, s.h., m.h: dan tanaka eve suparman, s.h:kesemuanya adalah penasehat hukum, beralamat jalan majapahit nomor kompleks permai menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal agustus 2015baikan tanggal september yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal september ,yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: abstrak bahwa meskipun sepintas ketentuan norma yang terdapat dalam kurap terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertian yang multi tafsir dan bahkan cenderung terjadi hal yang bersifat mengesampingkan hak konstitusional. dalam pembentukan norma hukum perundang undangan, adapun ketentuan yang bersifat multitafsir tersebut dan mengakibatkan ketidakpastian hukum haruslah dihindari, sebab tidak menutup kemungkinan terjadi kesewenang wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip due process oflawyang sebagaimana digariskan dalam konstitusi uud negara hadir guna melindungi seluruh warganya, negara untuk rakyat. untuk itu setiap individu warga negara berhak atas jaminan perlindungan. oleh karenanya, semakin lama suatu negara tak mampu memberikan perlindungan jaminan dan kepastian hukum yang adil kepada rakyatnya, maka semakin runtuhnya tiang tiang hukum yang berdiri diatas negara ini. sebagai pilihan negara hukum maka tentu hak hak perlindungan warga negara atur dalam sebuah produk undang undang, akan tetapi ada juga undang undang yang dibuat masih terdapat pergulatan frasa dalam rumusan norma, alhasil hal tersebut dapat mengaburkan sebuah makna. sebuah undang undang yang berkualitas adalah undang undang yang ketika membaca rumusan normalnya secara terang dapat dipahami, sebaliknya semakin sulit dan multitafsir mengenai rumusan normalnya maka makna rumusan tersebut semakin membutuhkan berbagai metode tafsir agar norma tersebut mendapat kepastian akan maksud dari norma tersebut. rumusan yang seperti itu semakin menunjukkan derajat kualitas yang rendah dan jauh dari prinsip asas beginselen van behoorlijke regelgeving dengan kata lain sesungguhnya undang undang itu cenderung abai akan kepastian hukum (het rechtszekerheids beginselj. maka sudah sejatinya gagasan konstitusionalisme yang dikembangkan oleh carl friedrich hakekatnya merupakan jaminan hak rakyat, sehingga dengan aturan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godahwa lebih lanjut dalam penjelasan atas undang undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan, "". dengan demikian maka sepanjang kewenangan khusus sebagaimana secara rigid pada ago tersebut tidak mencakupi prosedur formal yang berlaku secara umum sebagaimana dinyatakan dalam kurap dalam tindakan penyelidikan maupun penyidikan. undang undang guo meskipun dibuat dalam suasana lex spesialis tetapi tidak mutlak berdiri sendiri atas kewenangannya yang spesifik digariskan dalam undang undang guo, melainkan memiliki keterkaitan dan tunduk dengan prosedur hukum acara yang digariskan dalam kurap. bahwa tindakan penyidikan adalah kelanjutan dari penyelidikan, hal ini didasarkan pada dan undang undang nomor tahun yang menyebutkan bahwa:rdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god". bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ada satu pun yang menyebutkan pengertian atau definisi dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, karena pengertian atau definisi dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tersebut hanya dapat kita jumpai dalam hukum acara pidana sebagaimana yang termuat dalam bab ketentuan umum angka pengertian penyidikan), angka (pengertian penyelidikan), dan angka pengertian penuntutan) kitab undang undang hukum acara pidana: bahwa hal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa kpk dalam menjalankan tugas dan wewenangnya disamping tunduk pada undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana formil itu sendiri yaitu undang undang hukum acara pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi yang menegaskan bahwaterkait atas tindakan kpk yang telah menetapkan pemoho. dalam konteks pemohon karenanya proses tersebut haruslah dijalankan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku indonesia, yang mana pemohon tidak melalui proses penyelidikan, pemeriksaan saksi, ahli dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god barang bukti serta calon tersangka, tetapi langsung ditetapkansebagai tersangka,atas penerbitan surat perintah penyidikan nomor sprindik. dik tanggal juli pada keesokan. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil bahwa angka undang undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana sepanjang frase "serangkaian tindakan penyidik".bahwa sepanjang frase sebagaimana dimaksud perlu tafsirkan secara harfiah letterliike vertaling) terlebih dahulu dengan metode penafsiran gramatikal yakni "serangkaian tindakan penyidik". maka secara harfiah jenis kalimat norma hukum tersebut sesungguhnya tidak dibenarkan mengandung muatan multi tafsir, sebab tujuan dari makna hukum tersebut harusyang berkaitan langsung atas eksistensi norma hukum tersebut maka sesungguhnya perlu adanya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penjabaran yang sesuai dengan kaidah kaidah norma hukum dalam hal ini mengingat undang undang kpkdan tunduk: sebagaimana dikatakan oleh beer bashir dababneh dan eid ahmad husband bahwa "suatu undang undang dianggap baik jika proses pembentukannya memperhatikan prinsip salah satunya sebagai berikut: "ut. undang undangdinegara sehingga mengakibatkan kemampuan untuk menerapkan dan melaksanakan undang undang) bahwa angk"het wetsbegrip en" merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god terdapat asas material yakni beberapa diantaranyajet rechtszekerheid begins). oleh karena nya ketentuan angka kurap tersebut harus mengandung kepastian hukum atas norma hukum sepanjang frase sebagaimana dimaksud, ditafsirkan secara sistematis karena terkandungterminologi kata "serangkaian tindakan", sehingga menurut hemat pemohon tidak ada ketegasan makna hukumnya yang dapat berakibat mengundang perdebatan interpretasi. pemohon memberikan penafsiran guo, dengan menggunakan pendekatan interpretasi dengan dikaitkan prinsip contextualism, terdapat asas nocitur socks yakni suatu kata harus diartikan rangkaiannya, maka sehubungan guo pemohon memberikan tafsir yang adalah konstitusional dan memiliki kepastian hukum dalam makna hukumnya kerangka kendor) peraturan perundang undangan ditinjau dari teknik penyusunan teknik der gesetzgebung) yakni salah satunya meliputi bagian batang tubuh yang ruang lingkupnya terdiri dari ketentuan umum ibegrips berlingen) dan materi pokok yang diatur. terhadap guo yang terkualifikasi dalam ketentuan umum merupakan bagian dari object mahkamah dalam menguji konstitusionalitas norma hukum, karena bagian ketentuan umum adalah ruang lingkup batang tubuh suatu undang undang. sebagaimana juga telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi dengan perkara nomor puu xii yang melakukan pengujian ketentuan umum kurap. berdasarkan juga pada putusan praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon hadi poemomo melawan kpk sebagai memohon dalam perkara nomor36 pid. pra pn.jkt.sel.) yang antara lain bagian pertimbangan hukumnya menjelaskan sehubungan dengan sop kpk merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id nomor tentang prosedur operasi baku kegiatan penyidikan tanggal desember dengan tahap tahap sebagai berikut: kegiatan persiapan pemeriksaan kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka kegiatan penggeledahan kegiatan penyitaan kegiatan penahanan kegiatan gelar perkara kegiatan pelimpahan perkara penuntut bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan deng penetapan tersangka pemohon bertentangan dengan undang undang dan sop kpk sendiriispreekbuis van wet) tetapi bahkan juga interpreter atau vertolker) tafsir tersebut sebagaimana dijabarkan diatas adalah jelas melanggar asas lex certa sertatafsir tersebut mengakibatkan uud kehilangan makna kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia atas tindamerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id padahal, dari pengertian yang telah ditentukan oleh kurap, maka untuk sampai pada proses penentuan tersangka haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan) terkecuali operasi tertangkap tangkap yang perlu dibedakan dalam hal prosedur pendidikannya dengan sehubungan yang tidak tergolong operasi tangkap tangan. setelah proses tersebut dilalui maka dilakukan rangkaian untuk mencari serta mengumpulkan bukti bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dan kemudian dapat ditentukan siapa kerangkanya. rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh lembaga yang melakukan penyidikan sehingga sampai pada proses penentuan tersangka. adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar "tindakan penyelidik dan penyidik tidak dilakukan secara sewenang wenang dan tidak melanggar ham. bahwa pada hakikatnya inti dari kegiatan penyidikanserangkaian tindakan penyidik dalam hukum pidana harus melalui tahap penyelidikan karena angka jelas menyebutkan pengertian dari penyelidikan yaitu " sehingga penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". dengan demikian maka serangkaian tindakan penyidik harus jelas ditafsirkan melalui permohonan guo, karena seseorang ditetapkanerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goduud maka frasa "serangkaian tindakan penyidik"dalam angka kurap harus dimaknai sesuai dengan penafsiran yang diputus oleh mahkamah konsitusiyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, bahwa angka undang undang guo sepanjang frase "serangkaian tindakan penyidikbahwa angka undang undang guo sepanjang frase "serangkaian tindakan penyidik" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknairdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god mengajukan alat bukti suratiangka tentang hukum acara pidana sepanjang frasa serangkaian tindakan penyidikbertentangan dengan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godturan dalam konstitusi tersebut diatas tidak lagi adanya suatu sewenang wenang terhadap warganegara dan nilai filosofis konstitusionalitas yaitu prinsip keutamaan hak rakyatlah yang menjadi tujuan besar konstitusionalisme tersebut. padahal negara nyata nyata memberikan kepastian hukum atau rechtszekerheid dan het rechts gelijke hids begins berupa jaminan konstitusional yaitu kepada warga negara, selain itu, asas pembentukan peraturan perundang undangan. didalam literature ilmu hukum rechtszekerheid merupakan asas penting dalam rechtshandeling, telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundangan undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari an undangan tidak semata mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis beschreven). untuk benar benar menjamin kepastian hukum peraturan perundang undangan harus menjamin ambiguous. menurut giovanni rizzoli dari unit legal drafting parlemen italia, pembentukan undang undang yang baik perlu memenuhi prinsip minimum yang salah satunya: "unambigous clear and compatible with existing legislation". implikasi penafsiran undang undang ditentukan oleh makna yang dihasilkan oleh penafsiran tersebut, pendahuludimana proses pengambilan keputusan tersebut memperhatikan prinsip hak hak konstitusional merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitug: pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, yang berprofesi sebagai advokat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlaku angka kurap sepanjang frasa serangkaian tindakan penyidik bertentangan dengan uud dengan alasan sebagai berikut:: surat perintah penyidikan nomor sprindik. dik tertanggal juli yang ditandatangani oleh pimpinan kpk, tidak melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam pedoman hukum acara pidana yaitu angka dan angka kurap: pemohon atas tindakan kpk yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak melalui proses penyelidikan, pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka tetapi langsung ditetapkan sebagai tersangka: atas surat perintah penyidikan nomor sprindik. dik tanggal juli pada besok harinyamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god: oleh karena pemohon menguji kurap terhadap uud dimana menimbulkan kerugian secara langsung terhadap diri pemohobahwa oleh karena dalam uraian pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) sudah jelas mempersoalkan kurap dengan uud maka mahkamah berwenang mengadilietentuan angka kurap sepanjang frasa "serangkaian tindakan penyidik bertentangan dengan uud dengan alasan: guo, antara lain,penetapan tersangka terhadap pemohon dilakuk, penetapan tersangka diri pemohon bertentangan dengan undang undang dan sop kpk sendiri, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god i3.8jsebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, mahkamah berpendapat sebagai berikutdalam hal ini, kepada dewan perwakilan rakyatdewan perwakilan rakyat, dan atau presiden: i3. menimbang bahwa pemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian konstitusionalitas angka kurap sepanjang frasa serangkaian tindakan penyidik bertentangan dengan uud karena pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya penyelidikan, kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka, i3. menimbang bahwa angka kurap adalah masuk dalam ketentuan umum, terhadap bab tentang ketentuan umum, telah dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x bertanggal desembermerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godi3. menimbang bahwsebab dalil permohonan pemohon merupakan bagian dari ketentuan umum. dengan demikian,. tentang merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoidpuluhmenahan sitompul, maria farida indrawi, santo, dewa gede laguna, dan suhartono, masing masing sebagai anggota,, serta tanpa dihadiri dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili dan pemohon atau kuasanya. ketua, ttd. anwar usmanwahiduddin adams ttd. ttd. menahan sitompul maria farida indrawi ttd. ttd. santo dewa gede laguna ttd. suhartono panitera pengganti, ttd. rizki amalia merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam onsjrechtsstaat) yang dikembangkan merupakan democratische rechtsstaat atau negarajrechtstaat!merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godnomor tahun tentang hukum acara pidanamerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id semuadi"". diputusan mahkamah konstitusi nomor puu xii".merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god terbang) atas berlakunya angka undang undang guo yang menyebabkan hak konstitusional pemohon dirugikan,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godangka sepanjang frase yang berbunyidalam artianiv. fakta hukum bahwa pada sprinlidik), bahwadalam surat perintah penyidikan nomor sprindik. dik tertanggal juli yang ditandatangani oleh taufigurachman rugi selaku pit pimpinan kpk, tidak melaluiserangkaian proses penyelidikan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penyidikan sebagaimana yangdiatur dalam pedoman hukum acara pidana yaitu angka dan angka kurap. angka kurap berbunyi. angka kurapmenurut yahya harahap, s.h., dalam bukunya yang berjudul pembahasan permasalahan dan penerapan kurap: penyidikandan penuntutan (hal. menjelaskan bahwa "dari pengertian dalam kurap, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan", jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik". bahwa angka undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan bahwa:. bahwa yang menjadi landasan hukum kpk dalam penerbitan surat perintah penyidikan nomor sprindik. dik tertanggal juli yaitu bagian kedua bab tentang penyidikan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god

"nh ngcela) nama cuna binti senang dg. baji tempat tanggal lahir parangbanoa, mei dent hti warga negara indonesia alamat balang balang, kelurahan borongloe, kabupaten gowa sebagai . pemohon nama sejarah dg. bau tempat tanggal lahir: paralaks, agustus warga negara indonesia alamat palangka, kabupaten gowa sebagai . oo. i111l. pemohon il, nama pake dg. serang tempat tanggal lahir balang balang, juni warga negara indonesia alamat balang balang, kelurahan borongloe, kabupaten gowa sebagai il. pemohon ill, nama baso dg. limpo tempat tanggal lahir balang balang, oktober warga negara indonesia alamat balang balang, kelurahan borongloe, merdeka barat jakarta tip fax email kabupaten gowa sebagai ll. pemohon iv, nama abdul haris dg. nyeri tempat tanggal lahir balang balang, april warga negara indonesia alamat borongkaluku, kabupaten gowa sebagai il. pemohon nama dra. musdalipah dg. mine tempat tanggal lahir balang balang, juli warga negara indonesia alamat borongloe, kecamatan bontoa rancu, kabupaten gowa: sebagai pemohon vi, . nama uddin dg. gamma tempat tanggal lahir parangbanoa, juli warga negara indonesia alamat palangka, kabupaten gowa sebagai ll. pemohon vii, nama jumriani dg. singing tempat tanggal lahir gowa, mei warga negara indonesia alamat kalumpang, jalan baso taba, tinggimae, barombong, kabupaten gowa sebagai . lil. pemohon viii: nama sarinah dg. singa tempat tanggal lahir balang balang, desember kewarganegaraan indonesia alamat balang balang, kelurahan borongloe, kabupaten gowa sebagai ll. pemohon ix, nama mansyur dg. buntu tempat tanggal lahir balang balang, november warga negara indonesia morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsiluni gold memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak asasi, khususnya hak keadilan yang dijamin oleh konstitusi. hal terpenting yang perlu ditarik dari prinsip tersebut adalah komitmen sebagai negara hukum dan demokrasi untuk memposisikan setiap warga negara dalam kedudukan yang sama untuk memperoleh keadilan. dalam hal ini pemohon sebagai warganegara tidak lain adalah subjek hukum yang dilekati hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada agar melakukan uji materiil atas nomor tahun tentang dan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman terhadap uud ivketentuan dalam dimulai dengan pernyataan: setiap orang yang berarti setiap anak cucu adam termasuk tentu pemohon, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. betapa tidak karena kepastian hukum tanpa keadilankarena itu sudah sangat jelas dan tegas dalam ketentuan konstitusi tersebut memposisikan pemohon sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk memperoleh jaminan kepastian dan keadilan hukum melalaui uji materil oleh atas nomor tahun tentang dan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman terhadap uud berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, sunkehonaten, martabat, dan, hara, benda seng bawah merdeka barat jakarta telo fax email sekretanal@ omahkamahkonstihusi go iddalam uud mengandung makna bahwa negara tidak hanya berkewajiban melindungi jiwa setiap warga negara dari serangan pihak lain, tetapi juga berkewajiban melindungi harta setiap warga negara khususnya pemohon dari berbagai upaya oleh pihak lain, baik melalui perbuatan melawan hukum maupun upaya licik yang legitimasi oleh hukum. dalam hal inn sebagai bagian dari komponen negara berkewajiban untuk menggunakan segala kewenangan yang dimiliki dalam mencegah penyalahgunaan hak pihak manapun (misbruik van het recht) untuk merampas hak kepemilikan setiap warga negara khususnya pemohon. vnegasan konstitusi dimaksud lagi lagi dimulai dengan pernyataan setiap orang , mencakup juga pemohon sendiri sebagai pihak ynegasan konstitusi tersebut, tertuju pada perlindungan penuh terhadap pranata hak kepemilikan setiap orang khususnya pemohon, agar bebas dari segala bentuk perampasan secara sewenang wenang. jika hak tersebut dilanggar, berarti konstitusi memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pemohon untuk mempertahankan hak milik tersebutuud kembali memulai rujukannya dengan pernyataan "setiap orang yang tidak lain adalah pemohon sendiri sebagai pihakgasan konstitusi tersebut merupakan larangan terhadap segala bentuksosial lainnya. hal tersebut memperlihatkan pengertian yang luas bahwa spektrum diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pada setiap bidang kehidupan, secara langsung maupun tidak langsung. diskriminasi tersebut dapat bersumber dari peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah yang mengandung unsur diskriminasi. atau dapat pula berakar pada nilai nilai budaya, penafsiran agama, serta struktur sosial dan ekonomi maupun putusan pengadilan sendiri yang membenarkan terjadinya diskriminasi sebagaimana yang menimpa pemohon. atas dasar itu, pemohon mempunyai hak konstitusional untuk bebas dari segala bentuk diskriminasii.akna yang terkandung dalam tertuju pada kedudukan negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam mewujudkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi setiap warga negara khususnya pemohon. kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu kewajiban menghormati (obligation respect), kewajiban melindungi (obligation protect) dan kewajiban memenuhi (obligation fulfil). kewajiban untuk menghormati (obligation respect) oleh negara terhadap ham terdiri dari dua bentuk yaitu kewajiban negara yang berbentuk aktif dan kewajiban negara yang berbentuk pasif. pelaksanaan kewajiban negara yang berbentuk aktif dalam menghormati ham berarti negara bersama seluruh perangkatnya, wajib melakukan tindakan secara aktif dan riil untuk menghormati ham. misalnya negara melalui badan peradilan menyediakan layanan khusus termasuk peraturan yang memungkinkan warga negara seperti pemohon memperoleh keadilan yang setinggi tinggi. adapun pelaksanaan kewajiban negara yang berbentuk pasif berarti negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum hak yang sah (legitimate). sebagai contoh, badan peradilan tidak melakukan intervensi dalam bentuk pembatasan terhadap warga negara seperti pemohon dalam memperjuangkan keadilan setinggi tingginya. sedangkan kewajiban negara untuk melindungi (the obligation protect) adalah kewajiban untuk melindungi hak setiap orang khususnya pemohon untuk bebas dari gangguan keamanan maupun keterpurukan. jadi perlindungan yang harus dilakukan negara terhadap warga khususnya pemohon bukan hanya pada pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadapwarga. misalnya negara melalui badan peradilan melindungi para pencari keadilan dari segala bentuk merdeka barat jakarta tol email sekretariat @mahkamahkonsttisi go. serangan, gangguan, maupun tuntutan yang tidak adil oleh pihak lain. hal yang paling signifikan dari kewajiban untuk melindungi adalah sejauh mana negara menjamin ham dalam sistem hukumnya. dimana segala peraturan hukum yang dibuat oleh negara secara bertingkat maupun aparat penyelenggara negara yang bertindak sebagai penegak hukum wajib melindungi para pencari keadilan khususnya pemohon dari segala bentuk tindakan diskriminasi dan ketidakadilan. adapun kewajiban negara untuk memenuhi (the obligation fulfill) berarti kewajiban negara untuk memenuhi hak setiap warga negara khususnya pemohon tanpa diskriminasi dalam bentuk pembatasan secara tidak adil. misalnya negara melalui badan peradilan dalam membuat putusan, wajib mewujudkan keadilan samping kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara khususnya pemohon sebagai pencari keadilan. ix.akna yang terkandung dalam tidak lain adalah kewajiban negara untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai duty bearer, tidak boleh hanya berdasarkan keinginan sepihak dari pribadi masing masing penyelenggara negara, tetapi harus tertuang secara formal dalam bentuk undang undang. termasuk dalam hal ini adalah nomor tahun dan nomor tahun haruslah mengakomodasi hak hak asasi warga negara khususnya pemohondua) tentang kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud yaitu:eliputi, bahwa meski hak konstitusional pemohon dijamin oleh uud sebagaimana terurai pada butir bagian tersebut atas, namun hak konstitusional pemohon dimaksud sungguh sungguh telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil. betapa tidak karena selain melanggar hak konstitusi pemohon untuk memperoleh keadilan dengan membatasi permohonan untuk semua perkara hanya kali saja, ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil melanggar hak konstitusional pemohon untuk menjadi bagian dari sistem negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi warga negara, maupun penyelenggaraan peradilan yang independen, imperial dan berintegritas. ii. bahwa meski dalam telah menjamin penyelenggaranamun hak konstitusional pemohon yang terakomodasi dalam ketentuan tersebut sebagaimana terurai pada butir bagian sungguh sungguh dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan uji materiil. karena jaminan tegaknya hukum dan keadilan yang tertuang dalam uud sangat kontras dengan keadaan yang dialami oleh pemohon sebagai pihak yang kalah dalam putusan nomor pk. pdt dimana pemohon kehilangan hak untuk memperoleh keadilan akibat adanya putusan nomor puu xi tertanggal maret yang membolehkan diajukan lebih dari satu kali hanya dalam perkara pidana. iii. meski ketentuan dalam uud telahjaminan konstitusi tersebut terhadap pemohon sebagai subjek hukum morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsiluni gold sungguh sungguh telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan uji materiil. betapa tidak karena hak pemohon untuk diperlakukan sama depan hukum melanggar oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan uji materiil. apalagi dengan putusan nomor puu xi maka pemohon semakin kehilangan hak untuk menuntut keadilan melalui permohonan lebih dari kali untuk perkara perdata akibat putusan tersebut yang hanya membolehkan permohonan lebih dari kali hanya untuk perkara pidana. hal tersebut jelas merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang harusnya diperlakukan sama dalam bidang hukum apapun khususnya bidang perdata yang menjadi hajatan pemohon dalam perkara guo. iv. meski dalam uud telahamun jaminan konstitusi tersebut bagi pemohon, sungguh sungguh dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan uji materiil. betapa tidak karena ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil, hanya menekankan pada aspek kepastian hukum sedangkan aspek keadilan sebagai unsur yang paling esensial dalam penegakan hukum justru diabaikan. dengan demikian permohonan dalam semua perkara apabila dibatasi hanya sekali saja, jelassebabhal ini sejalan dengan doktrin hukum gustav radbruch justru menekankan aspek keadilan dari pada kepastian hukum (ius contra legum). meski dalam uud telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, merdeka barat jakarta tol email sekretariat @mahkamahkonsttisi go.namun jaminan konstitusi tersebut bagi pemohon justru dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara ago. betapa tidak karena ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil justru menjadi sumber ancaman dan ketakutan khususnya bagi harta kekayaan milik pemohon akibat larangan untuk mengajukan permohonan lebih dari kali pada semua perkara. padahal instrumen tunggal bagi pemohon saat ini untuk mendapatkan dan mempertahankan kembali harta kekayaan secara sah menurut hukum setelah direbut oleh pihak lain berdasarkan putusan nomor pk pdt hanyalah melalui pengajuan lebih dari kali. dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara guo yang hanya membolehkan permohonan kali saja, maka hak pemohonuud tidak terwujud. vi. meski dalam uud menegasnamun jaminan konstitusi tersebut bagi perlindungan hak milik pemohon sebagai sebagaimana dimaksud pada uraian butir bagian tersebut atas justru dilanggar atau dirugikan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara guo. jaminan konstitusi tersebut sungguh telah dilanggar oleh badan peradilan sendiri khususnya mahkamah agung, pengadilan. tinggi makassar, dan pengadilan negeri makassar. betapa tidak karena mereka yang mengatasnamakan hukum, telah melegitimasi tindakan perampasan secara sewenang wenang hak milik atas tanah merdeka barat jakarta tip fax email pemohon bersama ahli waris lain dari senang. padahal bukankah hak milik atas tanah menurut nomor tahun tentang peraturan dasar pokok agraria menegaskan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi. anehnya karena mahkamah agung maupun judex facts, menolak gugatan penggugat pembanding pemohon kasasi pemohon pk, hanya karena ketidakcermatan hakim dalam membuat pertimbangan atas putusan yang mereka buat. batalnya lagi karena pengadilan mengabaikan pranata dan instrumen pembuktian dalam hukum adat dengan menyewakan pranata domain verklaring warisan hukum kolonial belanda yaitu agrarische wet padahal dalam nomor tahun justru mengakui pranata hukum adat sebagai sebagai salah satu proses atau tata cara yang sah untuk memperoleh hak milik atas tanah. sayangnya karena pengadilan yang berpuncak pada melalui putusan nomor pk pdt justru menjadi instrumen taktis untuk melegitimasi pihak lain dalam merampas hak milik pemohon secara sewenang wenang. parahnya karena pemohon mengalami amputasi hak dalam melakukan perjuangan untuk mempertahankan hak milik pemohon dimaksud akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan judicial review yang hanya membolehkan permohonan (satu) kali dalam perkara pidana sebagaimana putusan nomor puu xi tertanggal maret sebagai dasar dikeluarkannya surat edaran nomor tahun vii. meski ketentuan dalam uud menegasnamun jaminan konstitusi tersebut bagi pemohon untuk bebas dari perlakuan diskriminatifpraktik diskriminasi yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon justru dilakukan oleh sendiri melalui putusan nomor puu xi tertanggal maret yang merdeka barat jakarta tip fax email pada pokoknya membolehkan pengajuan lebih dari (satu) kali hanya dalam perkara pidana. padahal hajatan pemohon sendiri justru berpangkal pada permohonan dalam bidang perdata. dengan demikian, putusan tersebut, sungguh sungguh melakukan praktik diskriminasi terhadap hak konstitusional pemohon untuk mengajukan permohonan lebih dari (satu) kali dalam perkara perdata. viii. meski ketentuan dalam uud telah menegasnamun jaminan konstitusi tersebut bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi pemohon sebagai tanggung jawab negaranegara yang mencakup lembaga yudikatif yaitu ma, tidak memperkenankan pemohon untuk mengajukan permohonan lebih dari kali dalam perkara perdata akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengajuan materiil dalam perkara guo. tradisinya lagi karena sebagai salah satu bentuk pengejawantahan tanggung jawab negara dalam mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, justru membuat putusan yang hanya memungkinkan pengajuan permohonan lebih dari kali untuk perkara pidana (vide putusan nomor puu xi tertanggal maret jadi sudah sangat jelas jika berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara guo justru menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagai tanggung jawab negara. ix. meski ketentuan dalam uud menegasnamun jaminan konstitusi merdeka barat jakarta tol email sekretariat @mahkamahkonsttisi go. alamat balang balang, kelurahan borongloe, kabupaten gowa sebagai 20n label. pemohon nama muh. syarif tempat tanggal lahir balang balang, februari warga negara indonesia alamat balang balang, kelurahan borongloe, kabupaten gowa sebagai n0 00n000000000n luna lallll. pemohon xi: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada: dr. kaharuddin daming, s.h., dan zaitun asy., s.h., advokat dan asisten advokat berdomisili hukum jalan sungai lamandau nomor taman venesia, sentul city, bogor, serta abd. rahman dg. tempo, berkedudukan balang balang, kelurahan borongboe, kecamatan bontomarannbarat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold tersebut bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada uraian butirselain undang undang yang dimohonkan pengujian materiil, tidak mengandung perspektif penguatan ham malah ketentuan dimaksud membatasi bahkan menghilangkan hak pemohon untuk memperoleh keadilan yang setinggi tingginya melalui permohonan lebih dari kali dalam perkara perdata. karena itu sangat tepat dan berdasarkan hukum jika undang undang yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara guo segera dicabut dan dinyatakan tidak mengikat karena materi muatannya bertentangan dengan uudtiga) tentang kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud mkhak milik atas tanah pemohon bersama para ahli waris lainnya dari senang yang terletak tanjung merdeka dahulu kampung barombong, kecamatan template, kotamadya makassar seluas telah dirampas diambil alih secara sewenang wenang oleh sejumlah orang yaitu gowa makassar tourism development tbk, abd rahim, dan ahli waris chang masing masing sara nyeri, basi dg. lorong, cce nona, benteng te'ne. untuk memulihkan kembali hak milik atas tanah pemohon bersama ahli waris lainnya dari senang, maka orang tua pemohon dan ahli waris senang lainnya yaitu harian kentang, mass nai, cuna binti senang mengajukan gugatan secara perdata pengadilan negeri makassar april melawan pihak yang merampas hak atas tanah tersebut masing morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsiluni gold masing sebagai tergugat dan iii. adapun isi gugatan dimaksud meliputi: bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang merupakan warisan penggugat dari almarhum senang, selaku pemilik atas bidang tanah pada persil diri, akhir ci, dikenal dengan jompo panama, seluas ha, terletak tanjung merdeka dahulu kampung barombong, kecamatan template, kotamadya makassar, dengan batas batasnya sebagaimana dalam surat gugatan: bahwatanah sengketa seluas ha, pada persil diri, akhir ci, dengan batas batasnya sebagaimana dalam surat gugatan, tanah tersebut atas adalah model warisan almarhum senang, yang mana bahagian tanah tersebut atas tidak pernah dialihkan kepada pihak siapapun juga, dan atas tindakan dan rekayasa abd. rahim tersebut tanpa suatu dasar hak yang sah mengalihkan menerima ganti rugi atas objek sengketa dari tergugat padahal tergugat sama sekali tidak mempunyai tanah milik khususnya objek sengketa, namun milik tergugat abd. rahim) berbatasan dengan tanah hak milik penggugat, sehingga peralihan abd. rahim tergugat ii) kepada mtd tergugat yang dilakukan secara diam diam adalah batal demi hukum dan tidak mengikat, dengan demikian dasar peralihan atas bagian objek sengketa kepada tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah serta tidak mengikat, bahwa sebagian luas ha, (kurang lebih meter persegi) dikuasai oleh tergugat iii, dengan batas batasnya sebagaimana dalam surat gugatan, yang merupakan model milik warisan penggugat, sehingga penguasaan pengakuan atas bagian tanah hak milik penggugat seluas tersebut atas oleh tergugat iii merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah, bahwa objek sengketa tersebut benar adalah persil diri, akhir ci, seluas ha, atas nama senang, dan merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold bukan persil dii, akhir ci, sebagaimana asumsi tanah yang dimiliki oleh tergugat sebab tanah milik abd. rahim tergugat ii) yang diperoleh dari orang tuanya berada sebelah timur objek sengketa, bukan pada objek sengketa saat ini, sehingga tindakan tergugat mengalihkan menerima ganti rugi atas sebagian luas dari tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta tidak mengikat, bahwa begitupun tergugat telah melakukan penimbunan pada objek sengketa secara .melawan hak, oleh karena tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat selaku pemilik yang sah, tergugat langsung menimbun objek sengketa, dengan berbagai dalih dan rekayasa bahasa yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bahwa terhadap objek sengketa sejak dahulu (semasa hidup almarhum senang) sampai saat perkara ini didaftarkan pengadilan negeri makassar objek sengketa tersebut tidak pernah dipindahtangankan dan atau dijual kepada seseorang terlebih lagi kepada tergugat dan tergugat iii, sehingga tindakan tergugat menimbun atas objek sengketa adalah tindakan melawan hukum: bahwa penggugat berkali kali memperingati bahkan menegur agar tergugat tidak melakukan kegiatan atas lokasi objek sengketa tersebut, namun tetap mempertahankan dengan dalih macam macam dan tidak berdasar hukum, bahkan penggugat kemudian mengajukan masalah ini pada pihak yang berwajib kepolisian), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, bahwa perbuatan tergugat ii, iii telah bertindak sendiri (eigen fighting) yang menguasai dan menimbun atas tanah milik tergugat tanpa hak tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak penggugat, sehingga wajar bilamana para tergugat dan atau pihak siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya, diperintahkan agar segera merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold mengosongkan tanah objek sengketa tersebut tanpa beban apapun juga, dan sekaligus mengembalikan kepada penggugat, bahwa oleh karena tergugat ii, iii telah bertindak eigen fighting maka wajar dan adil menurut hukum kalau penggugat memohon putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu uitvoerbaar bij voorraad) serta meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, ii. sungguh hal yang sangat memilukan sekaligus menjadi petaka keadilan bagi pemohon dan para ahli waris senang lainnya karena meski penggugat telah memaksimalkan segala upaya pembuktian berdasar hukum atas kepemilikan tanah dimaksud, namun makassar dalam putusan nomor pdt. pn. mks tertanggal juni gugatan tersebut dinyatakan kalah dengan pertimbangan yang sangat tidak adil, tidak cermat, ceroboh dan memihak kepada tergugat yang memiliki kemampuan lebih dari segi ekonomi. karena tidak terima dengan putusan makassar tersebut, maka penggugat mengajukan banding makassar pada tgl juli dengan harapan agar hakim tinggi memulihkan hak milik penggugat dengan pertimbangan yang benar benar berdasarkan hukum dan keadilan. namun harapan tersebut kembali pupus setelah makassar dalam putusannya pdt pt. mks tertanggal maret permohonan banding tolak dengan pertimbangan bahwa semua dalil yang diajukan dalam memori banding tidak ada yang baru karena hanya mengulangi dalil dalam gugatan. pertimbangan makassar tersebut bohong kalau bukan sengaja tidak cermat dan keliru karena dalil yang tertuang dalam memori banding justru merupakan hal baru walaupun masih mengutip dalil lama sebagai penghubung atau penguat dalil baru. begitulah kezaliman yang dilakukan oleh judex facts hingga kemudian penggugat kemudian mengajukan kasasi pada tgl juli dengan dalil sebagai berikut: morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsiluni gold hakim pengadilan tinggi tidak melaksanakan (melanggar) atau melaksanakan (menerapkan) peraturan hukum yang berlaku . alasannya: putusan pengadilan tinggi makassar menarik kembali hal yang telah diputuskan dalam putusan tanpa disertai alasan untuk itu. bahwa dalam putusan pengadilan negeri makassar menyebutkan apakah penggugat sebagai pemilik objek sengketa dan apakah benar objek sengketa tersebut dijual seluruhnya oleh tergugat abd. rahim kepada tergugat pt. mtd tbk. putusan tingkat pertama ini sangat keliru dan telah nyata nyata dikonstatir, hal ini terbukti bahwa tergugat sama sekali tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada pihak tergugat pt. mtd tbk, norma hukum yang patut digali oleh judex facts adalah apakah tergugat abd. rahim mempunyai dasar kepemilikan lalu dasar kepemilikan tersebut diperoleh dari siapa, sehingga jelas siapa pemilik atas objek sengketa. judex facts hakim tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan bukti penggugat tentang histori kepemilikan objek sengketa yakni keterangan tanah bukti ini menerangkan mana senang akhir ci, persil diri, luas adalah sebagai wajib pajak ikeda pertama pada tahun an sampai sekarang dikeluarkannya surat tersebut pada tanggal juni bahwa oleh karena hakim tinggi dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding tidaklah memberi pertimbangan hukum yang baik dan akurat tentang apa sebab putusan dikabulkan (vide halaman putusan pengadilan negeri makassar) maka sudah dapat dipastikan mana putusan yang telah diputuskan oleh hakim tinggi dalam tingkat banding tersebut adalah merupakan putusan yang diliputi diselimuti dengan pelanggaran hukum. hal demikian pula bertentangan dengan surat edaran mahkamah agung nomor sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketentuan pokok kekuasaan merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold kehakiman, berbunyi setiap putusan pengadilan harus memuat alasan alasan dan dasar dasar putusan itu justru hakim pengadilan tinggi menarik tanpa alasan yang cukup bahkan mempertimbangkan pokok perkara tanpa alasan alasan dan dasar dasar putusan pokok tersebut, maka hal demikian ini dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan tinggi makassar dalam pemeriksaan tingkat kasasi, bahwa tindakan hakim. banding pada pengadilan tinggi makassar tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat kita melihat sebagaimana uraian bawah ini . alasannya: bukti ill tergugat adalah shm tanjung merdeka, surat ukur seluas m2. sertifikat hak milik tersebut tidak berada atas tanah hak milik penggugat, oleh karena tanah hak milik penggugat seluruhnya berasal dari tanah adat, sedangkan tanah hak milik tergugat berasal dari tanah negara (berbeda historis kelahiran), sehingga jelas sertifikat guo tidak berada atas tanah hak milik penggugat asal. jika terdapat shm atas tanah hak milik penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat, oleh karena diterbitkan atas tanah hak milik orang lain, yang berarti bukti ini tidak ada hubungan dan kaitan dengan kepemilikan penggugat, sebab secara dassollen (apa yang menjadi seharusnya) musabab shm tanjung merdeka bukan berasal dari hak milik penggugat, yang sudah barang tentu keberadaan shm tersebut adalah rekayasa dan tidak benar, bukti t.i tergugat ditafsirkan oleh judex facts secara tidak benar mana shm shm shm kesemuanya tidak berada atas tanah hak milik penggugat, keberadaan shm tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat, oleh karena diterbitkan merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold atas dengan kepemilikan penggugat, sehingga kedua bukti ini patut dikesampingkan, sebab musabab shm shm tersebut bukan berasal dari penggugat asal: bukti t.i tergugat adalah surat pernyataan sepihak yang dilakukan oleh para tergugat, namun tidak terikat kepada penggugat asal khususnya atas tanah kepemilikan hak penggugat asal: bukti t.i tergugat adalah surat keterangan camat template, menerangkan tidak terdapat tanah hak milik penggugat pada rinci kecamatan template adalah keliru, sebab data pembanding dan atau buku rinci buku yang ada kecamatan template tersebut muncul pada tahun an sedangkan tanah hak milik penggugat telah dimiliki dan dikuasai sejak zaman pendudukan jepang indonesia pada sekitar tahun jadi surat keterangan tersebut tidak dapat dijadikan patokan hak atas tanah, lagi pula bukan kewenangan camat template mengenai buku rinci tetapi yang mempunyai kewenangan adalah instansi ikeda (lurah pendapatan daerah) yang mempunyai data akurat terhadap tanah tanah yang berasal dari kepemilikan adat. dengan demikian nyata kekeliruan judex facts tersebut dalam memberikan pertimbangan, sehingga karena ketidak adanya pengetahuan tentang data rinci tersebut maka pertimbangan judex facts tersebut tidak memberikan rasa keadilan kemasyarakatan khususnya penggugat asal, memperhatikan bukti bukti tersebut atas dan telah diajukan oleh para tergugat asal dalam persidangan tingkat pertama, jelas bahwa keberadaan bukti surat tersebut tidak mempunyai historis dan atau sebab musabab dari mana objek tersebut diperoleh, sedangkan tergugat mtd) sebagai pihak pengembang nanti sekitar tahun an membangun perumahan atas objek sengketa, sehingga tidak diketahui alas hak para tergugat tersebut diperoleh, seharusnya 'judex facts memperhatikan bukti kepemilikan penggugat asal, merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold bahwa alasan keberatan pemohon kasasi tersebut atas adalah cukup jelas telah terpenuhi undang undang nomor tahun butir dan butir yang berbunyi sebagai berikut: salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku: ii: bahwa tindakan judex facts hakim tinggi tersebut telah melanggar hukum dan beralasan secara hukum putusannya dapat dibatalkan oleh mahkamah agung sesuai undang undang nomor tahun butir (b), hal ini dapat terlihat dalam menerapkan hukum alasannya: bahwa berdasarkan surat keterangan tanah nomor wpj. k1. untuk memenuhi permintaan kepala wilayah kecamatan template, dengan suratnya tanggal juni nomor kt v1 diterangkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik senang, akhir ci, yang tercatat dalam buku terletak kampung barombong, desa barombong, kecamatan template, kota makassar. bahwa sungguh merupakan suatu kezaliman yang dilakukan oleh hakim tinggi makassar, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti tersebut atas kaitannya surat keterangan camat template pada bukti t.i tergugat dengan peninjauan setempat ps) padahal dalam hasil peninjauan setempat yang dilakukan oleh hakim judex facts tingkat pertama menemukan bahwa keberadaan (letak) sertifikat hgb para tergugat berada atas tanah milik penggugat asal, lalu mengapa judex facts tidak menggali bahwa apakah sertifikat sertifikat yang lahir atas tanah hak milik penggugat itu diperoleh dari senang atau tidak. dengan keputusan judex facts tersebut akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan supremasi hukum dan keadilan masyarakat: morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsiluni gold putusan judex facts kurang cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan, oleh karena keterangan saksi yang dipertimbangkan oleh hakim judex facts tersebut sifatnya memenggal menggali atas keterangan kesaksian dimana unsur yang membenarkan menguntungkan pembanding, dihilangkan dikaburkan. sebaliknya pertimbangan judex facts sengaja memunculkan gusi testimoni atau keterangan yang seolah olah sebagai kesaksian yang membenarkan bantahan berbanding meski hal tersebut tidak pernah diterangkan oleh saksi. banyak pula keterangan saksi berbanding merupakan testimoni audit dan conclusion decided namun judex facts justru membenarkannya demi mendukung bantahan berbanding. tidak adilnya karena semua keterangan saksi pembanding yang berdasar pada penglihatan dan pendengaran sendiri atas fakta tentang materi gugatan pembanding, semuanya dilemahkan dikaburkan oleh judex facts dengan cara mengklarifikasi kesaksian tersebut sebagai testimoni audit dan conclusion decided. akibat dari semua itu terdapat ketidak terlibat berbicara khususnya keterangan kesaksian tersebut bawah ini, masing masing: syamsuddin kadir manja sikka, bahwa saksi saksi tersebut atas diajukan pengadilan negeri makassar, memberikan kesaksian atas sumpah berdasarkan hir, rbg dan bw. sehingga pertimbangan judex facts yang tidak menyebutkan keterangan kesaksian atas saksi tersebut atas secara keseluruhan sebagaimana berita acara persidangan dalam perkara ini, kemudian mengambil keterangan saksi apa adanya (sepenggal penggal) sesuai kehendak kepentingan para tergugat asal. hal ini merupakan tindakan pelanggaran hukum, serta pelanggaran kepada tuhan yang maha esa, oleh karena pemohon kasasi yakin bahwa keterangan saksi sebagaimana pertimbangan judex facts hakim tingkat pertama (vide putusan) sangat bertentangan dengan morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsiluni gold keterangan saksi yang sebenarnya sesuai sumpah yakni kesaksian yang terdapat pada berita acara pemeriksaan bap) pada berkas perkara nomor pdt. pn. mks, berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana yang diuraikan atas, yang dimulai dari keberatan pertama sampai keberatan keempat mana telah ternyata hakim judex facts dalam pemeriksaan perkara guo telah melakukan suatu yang melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan dalam mengadili perkara guo, maka jikalau dalam tingkat pemeriksaan kasasi ini oleh hakim oleh hakim agung, tetap menghalalkan dan membenarkan tindakan yang telah dilakukan oleh judex facts hakim makassar dan hakim tinggi makassar) dalam tingkat pemeriksaan banding tersebut, maka jelas putusan seperti itu, sungguh sungguh merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum yang berkeadilan: iii. ketika hukum tercipta sebagai pilar penataan kesinambungan eksistensi para makhluk, maka setiap berbenturan, perselisihan, persengketaan dan segala yang mengganggu harmoni keberadaan, selalu diselesaikan melalui lembaga yang disebut pengadilan. dalam mitologi hukum, badan peradilan adalah istana dewi keadilan untuk menjalankan tahta penegakan hukum dan keadilan. dikala itu, istana keadilan bertabur kehormatan dan martabat tinggi sebagai sumber utama keadilan bagi semua orang. disinilah awal mula pengadilan memperoleh kedudukan sebagai itis diminum (dominasi penyelesaian hukum). sejak itu, trend pemujaan yudisial power sebagai the last resort justice semakin memperoleh legitimasi sebagaimana yang tampak dalam pepatah latin kuno: nec curia deficeret justicia exhibenda (pengadilan adalah istana dimana dewi keadilan bersemayam untuk menyemburkan aroma keadilan tiada henti). sayangnya karena meski indonesia banyak pengadilan tetapi sulit sekali mendapatkan keadilan bagi kalangan miskin, sehingga merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold kewenangan bahwa merujuk pada ketentuan uudk. bahwa berdasarkan huruf undang undang nomor tahun te sebagaimana ditegaskan oleh asas lex superior derogat legi inferior. oleh karena ituyang menjadi objek permohonan pengujian dalam perkara guo adalah nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun yang kemudian diubah lagi dengan nomor tahun tentang dan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya membatasi pengajuan peninjauan kembali pk) hanya satu kali. hal ini pemohon nilai bertentangan dengan uud sehingga melanggar hak konstitusional pemohon sebagai warga negara republik indonesia. betapa tidak karena berdasarkan putusan nomor pk pdt tgl morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsiluni gold keadilan hanyalah milik orang berkuasa dan berduet. ungkapan satir ini bukanlah basa basi karena sekalipun judex facts dalam memutus perkara tersebut atas sungguh sungguh melakukan kekeliruan, kekhilafan dan pelanggaran hukum, namun dalam putusannya nomor pdt tertanggal mei menolak permohonan kasasi perkara dimaksud. tradisinya karena pertimbangan majelis hakim kasasi dalam memutus perkara tersebut sangat sumur, dangkal dan terkesan hanya mencari sampingnya saja karena putusan judex facts yang dimohonkan kasasi dianggap sudah benar dan tidak ada kekeliruan maupun pelanggaran hukum. padahal dalam nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa hakim dalam memutus perkara, selain berdasar pada peraturan perundang undangan tertulis, hakim juga wajib menggali nilai nilai keadilan dalam kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. ironisnya karena dalam putusan pengadilan atas sama sekali tidak terdapat pertimbangan, berdasarkan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis, melalui penalaran akademik dalam ilmu hukum, mengingat tidak lagi sebagai judex facts tetapi mengemban posisi sebagai judex juri. atas dasar itulah, maka putusan tersebut dimohonkan peninjauan kembali pk) pada tanggal mei iv. adapun hal bukti baru (ovum) yang diajukan dalam permohonan adalah: surat keterangan tanah surat keterangan riw tanah tanggal juni yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak inspeksi lurah pembangunan daerah ujung pandang kantor dinas luar tk. lurah pembangunan daerah ujung pandang. dalam surat keterangan tanah surat keterangan riw tanah tersebut, diterangkan senang tercatat dalam buku pada kantor lurah pembangunan daerah ujung pandang dengan persil diri akhir dengan luas ha, yang terletak kampung barombong desa barombong, kecamatan template, kotamadya ujung pandang yang sekarang kelurahan tanjung merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold merdeka, kecamatan template, kota makassar sampai dengan sekarang dengan adanya bukti baru (ovum) tersebut berupa surat keterangan tanah surat riw tanah, maka bukti ini semakin menguatkan kekuatan pembuktian dari surat dimana betapa tanah yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tentang undang undang pokok agraria,ndaftaran tanah, yang menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang digunakan bagi pendaftaran hak hak tanah lama termasuk petak pajak bumi laundrette lirik pipit rakitis dan vervonding indonesia sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun maka surat keterangan yang menjadi ovum dalam permohonan guo, dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis untuk digunakan dalam pendaftaran hak hak tanah lama, sehingga dapat diartikan bahwa petak pajak bumi laundrette lirik pipit rakitis dan vervonding indonesia yang terbit bawah tahun dapat disamakan dengan bukti hak milik terhadap tanah . dalil dalil tersebut atas tidak jauh berbeda dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun yang berbunyi: untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah . dst. selanjutnya dalam penjelasan tersebut, dikemukakan bahwa alat alat bukti tulis yang dimaksudkan dapat berupa: petak pajak bumi laundrette lirik pipit sekitar dan vervonding indonesia sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun atau, surat keterangan riw tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan. apabila dihubungkan antara alat bukti yang diajukan oleh pemohon pada tingkat pengadilan negeri berupa buku rinci dan merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold gambar peta lokasi tanah persil diri akhir atas nama senang yang telah legalisasi oleh kantor dinas luar ikeda ujung pandang selaku instansi yang berwenang dengan bukti baru (ovum) berupa surat keterangan tanah surat keterangan riw tanah yang kami ajukan, maka tidak terbantahkan lagi bahwa (almarhum) senang adalah pemilik tanah yang sah dengan persil diri akhir yang dikenal dengan jompo panama dengan luas ha., yang terletak tanjung merdeka dahulu kampung barombong, kecamatan template, kota makassar. sekalipun pemohon telah menunjukkan ovum disertai penjelasan terinci maupun peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukumnya, namun dalam putusan nomor pk pdt tertanggal november menolak permohonan pemohon. tradisinya karena argumentasi yang menjadi dasar pertimbangan dalam menerbitkan putusan tersebut, hanya mengacu pada dalil tunggal tanpa disertai penjelasan akademik bahkan norma hukum sekalipun dengan mengatakan bahwa ovum yang diajukan pemohon bukan alat bukti yang menentukan. putusan dan pengadilan bawahnya, jauh sekali dari kualitas putusan pengadilan yang dapat dikualifikasikan sebagai the landmark decision. parahnya lagi karena putusan tersebut dirasakan semakin terdegradasi dari bobot kualitas kesahihan substansi hukum dan keadilan maupun kepastian hukum itu sendiri. hal ini ditandai dengan banyaknya pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara guo yang saling tumpang tindih, tidak konsisten dan tidak didukung oleh sistem penalaran logis, sistematis, intensif, dan komprehensif. buktinya dalam putusan nomor sip rinci petak pajak bumi laundrette lirik pipit rakitis dan vervonding indonesia, diterima diakui sebagai alat bukti hak milik atas tanah asal didukung oleh alat bukti lain. namun dalam putusan nomor pk pdt tanggal november rinci lirik dan sejenisnya ditolak sebagai ovum meski didukung oleh banyak sekali alat bukti lain. merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold vi. perumusan nilai kebenaran hukum dan keadilan dalam putusan yang memeriksa dan mengadili perkara guo, tidak elaborasi melalui metoda silogisme secara mendalam oleh majelis hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir aturan hukum pada kasus concrete. akibatnya core business peradilan tersebut hanya melahirkan putusan dengan kategori: strict law (bersifat konservatif dan kaku), ill defined (tidak jelas pendefenisiannya), unclear outlined (tidak jelas penggarapannya), elusive term (tidak tertangkap maksudnya), ambiguity (bersifat mendua), vague outlined (kabur penggalian dan standarnya), uncertainty (menimbulkan ketidakpastian) dll. lebih ironis lagi karena butir butir justice value and sense law maupun living law and customer law yang berkemas dalam kajian filosofi dan sosiologi hukum sebagai maintools untuk menemukan esensi hukum dan keadilan, semakin terkomputasi oleh dogma aliran positivis yang dianut oleh karena terlalu menyewakan tradisi klasik peradilan tanpa memperdulikan banyaknya peraturan hukum baru yang mengatur hal sebaliknya. tidak heran jika dalam putusan tersebut, lebih mendahulukan kebenaran teknis formal peradilan dari pada kebenaran faktual sebagai esensi hukum dan keadilan. akibatnya, pencari keadilan justiciabellen) seperti pemohon, terpaksa harus menanggung kekalahan telak lantaran memutus perkara dengan ceroboh zorgeloos), tidak cermat onnauwkeurig) dan tidak berdasarkan fakta hukum niet basis van juridische seiten). putusan pengadilan seperti ini, bukan saja devia terhadap nilai keadilan van rechtvaardigheid justice the value), perasaan hukum level law sence law) dan budaya hukum rechtscultuur legal culture) sebagai esensi dari substansi hukum, tetapi juga melabrak prinsip integritas, kapasitas dan profesionalitas yang adopsi dari bangalore principle sebagaimana legitimasi dalam nomor tentang kekuasaan kehakiman hakim dan hakim konstitusi harusi gold yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman bidang hukumempat) tentang kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud yaituebagai pihak yang sangat dirugikan, maka pemohon bertekad bulat untuk mencari keadilan dengan menguji secara hukum validitas keadilan putusan nomor pk pdt tertanggal november namun celananya karena berdasarkan nomor tahun juncto nomor tahun juncto nomor tahun tentang maupun nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, hanya membolehkan pengajuan permohonan satu kali. hal ini lebih dipertegas lagi oleh sema nomor tahun yang pada pokoknya memerintahkan kepada pengadilan negeri se indonesia untuk tidak mengirim setiap berkas permohonan yang diajukan lebih dari satu kali dalam perkara yang sama. ketentuan seperti itu jelas sangat tidak adil sehingga bertentangani.. sehingga menutup kemungkinan bagi pemohon untuk mencapai keadilan,lebih dari sekali setelah ditemukannya merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold ovum, sesungguhnya mencederai rasa keadilan (sense justice) pencari keadilan justitiabelen). padahal dalam setiap pembukaan putusan hakim sebagaimana ketentuan dalam nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, wajib mencantumkan arah arah yang menegaskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa semua ini dilakukan karena seorang hakim adalah penyeru keadilan dimana, keadilan dan hukum bersifat relatif (justicia est constant perpetual voluntary ius suum cui gue tribute). iii. bahwa ketentuan mengenai yang dimohonkan judicial review dalam perkara guo, memang tidak dapat lagi dipertahankan baik untuk perkara pidana maupun untuk perkara perdata serta perkara lainnya. dengan berlakunya ketentuan pada yang dimohonkan, sungguh sungguh telah mengeliminasi nilai keadilan justice value) maupun perasaan keadilan sense justice). hal ini iv.ketentuan undang undang yang dimohonkan judicial review dalam perkara guo,. jadi sudah sangat jelas jika berlakunya undang undang yang dimohonkan judicial review dalam perkara guo sungguh merugikan hak konstitusional pemohon yang bukan saja dijamin oleh uud tetapi juga menjadi tanggungjawab negara sebagaimana tertuang dalam: morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsiluni goldyang dialami seseorang khususnya pemohon,supaya setiap orang dalam proses peradilanvi. sudah sangat jelas jika yang dimohonkan judicial review, telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamikeadilan yang dijamin oleh hukum menurut john rasis dalam bukunya yang berjudul theory justice menegaskan bahwa bukan hanya keadilan prosedural (procedural justice), tetapi haruslah mewujudkan keadilan substantif (substantive justice), bahkan keadilan yang disebut terakhir haruslah lebih didahulukan dari pada keadilan lainnya. karena hakekat dari keadilan tidak lain adalah keadilan sebagai sebuah kejujuran (justice fairness). vii. ketentuan yang hanya membolehkan satu kali, tidak saja memperkosa rasa keadilan sebagai tujuan hukum yang paling utama, merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold tetapi juga bertolak belakang dengan hukum responsif sebagaimana yang digagas oleh phillips none dan philip selznick maupun hukum progresif yang digagas oleh satjipto rahardjo dkk sebagai konsep hukum yang berdesain untuk menjawab kebutuhan dan tantangan hukum kontemporer. sehingga untuk pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan dengan alasan klasik untuk dan atas nama kepastian hukum . bahkan dalam doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh gustav radbruch dan sejumlah pakar hukum terkenal lainnya, meletakkan keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih antara keadilan dengan kepastian hukum maka keadilan dapat mengesampingkan kepastian hukum. dengan demikian pengajuan oleh pemohon lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang, walaupun mengesampingkan kepastian hukum. sisi lain kita mengetahui bahwa kedudukan jelas jelas tidak menghalangi eksekusi putusan, sehingga sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum itu sendiri. viii. bahwa akibat berlakunya nomor tahun tentang dan nomor tahun maka pemohon terhalang untuk mengajukan lebih dari sekali meskipun pada suatu saat terdapat keadaan baru ovum). hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran ham yang dilarang oleh konstitusi yaitu uud yang derivasi melalui butir nomor tahun betapa tidak karena nilai keadilan sebagaimana dijamin dalam undang undang dasar tersebut atas dapat disimpulkan bahwaketentuan dalam undang undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil adilnya. sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam undang undang dasar morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsiluni gold berdasarkan putusan nomor puulima) tentang kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksudseandainya ketentuan dalam yang dimohonkan judicial review dalam perkara guo dihapus' ditiadakan, maka hak konstitusional pemohon untuk memperoleh keadilan melalui pengajuan permohonan lebih dari satu kali, terpenuhi dengan sendirinya. karena saat ini, pemohon telah menemukan sejumlah ovum untuk diajukan dalam permohonan pk. sayangnya karena hak konstitusional pemohon tersebut masih terhalang oleh putusan nomor puu xiii tertanggal desember yangbetapa tidak karena dalam dua putusan terakhir, hanya berlaku untuk perkara pidana. jika mengacu pada metode konstruksi hukum arguments centenario maka putusansampai disini kita dapat menyimpulkan bahwa tafsiran terhadap yang dimohonkan judicial review dalam perkara guo melalui putusan tersebut atas, sungguh sungguh mendiskriminasi hak konstitusional pemohon. hal ini jelas melanggar uud setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii goli. dengan dihapus atau dinyatakannya ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil sebagai ketentuan yang tidak mengikat karena bertentangan dengan uud maka pemohon kembali memperoleh hak konstitusionalnya untuk mencari dan menemukan keadilan setinggi tingginya melalui permohonan lebih dari satu kali khusus untuk perkara perdata. jika tidak, maka semua tumpukan alat bukti maupun keadaan baru (ovum) yang telah pemohon temukan setelah putusan nomor pk pdt menjadi sia sia ill. alasan pengujian meskipun ketentuan tentang yang hanya boleh diajukan sekali, telah dibatalkan oleh putusan nomor puu xi tertanggal maret namun pembatalan tersebut hanya mencakup perkara pidana. sedangkan untuk bidang perkara perdata sebagaimana menjadi hajatan pemohon, tidak terjangkau sama sekali oleh putusan dimaksud. sedangkan ketentuan dan yang membatasi pengajuan hanya satu kali tidak termasuk objek yang uji secara materiil dalam putusan nomor puu xi sehingga secara teknis yuridis ketentuan tersebut, masih tetap berlaku untuk semua bidang perkara. dengan diberlakukannya dan maka berdasarkan sema nomor tahun menegaskan bahwa permohonan lebih dari kali diluar perkara pidana, belum dapat diterima dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama sehingga berkasnya tidak dikirim ma. bahkan beberapa pengadilan negeri yang merujuk sema tersebut, membuat penetapan bahwa permohonan atas selain perkara pidana, tidak diterima, meski ada ovum. penolakan berkas permohonan atas seperti itu, semata mata didasarkan pada dan maupun sema nomor tahun pembatasan yang hanya kali diluar perkara pidana, mengakibatkan hak konstitusional warga negara atas keadilan (khususnya pemohon) merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold november pemohon dinyatakan kalah dalam perkara yang memohonkan kepada ma. putusan tersebut sangat keliru dan berdentang dengan asas asas peradilan yang jujur, imperial dan professional bangalore principle). namun pemohon terhalang untuk menggugat kekeliruan putusan tersebut karena adanya ketentuan dalamyang menentukan bahwa pengajuan hanya boleh satu kali. bahwa pada dasarnya telah memeriksa dan mengadili hal yang dimohonkan judicial review dalam perkara guo, namun semua putusan mengenai hal tersebut hanya mencakup pelarangan atas pembatasan satu kali dalam perkara pidana. padahal pemohon dan banyak lagi warga negara lainnya, mempunyai hajatan untuk mengajukan dalam perkara perdata maupun perkara lainnya lebih dari satu kali. namun hak untuk memperoleh keadilan tersebut menjadi hilang, akibat putusan yang tidak mencakup hukum acara perdata, sebagai hal yang menjadi kepentingan pemohon maupun warga negara lainnya. bahwa landasan konstitusional yang menjadi batu uji judicial review atas undang undang dalam perkara guo adalah: dan uud yang selengkapnyaab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii goldk, ada keadaan baru (ovum) substansial yang baru ditemukan pada saat diputus. andai pembatasan permohonan tetap dianggap perlu diatur demi kepastian hukum, maka sudah terasa adil jika pembatasan seperti itu dilakukan dalam bentuk pengaturan kadaluarsa selambat lambatnya tahun setelah putusan pertama diterima oleh pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara tersebut. pembatasan pengajuan permohonan hanya satu kali menurut telah diterobos oleh melalui putusan nomor puu xi tertanggal maret mengacu pada pertimbanganerdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold1945j serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. ketika putusan nomor puu xi dijatuhkan pada maret seharusnya mengabulkan permohonan uji materiil secara ultra pelita dengan menarik dan menjadi obyek uji materiil bersama dengan kurap. dengan putusan yang bersifat parsial seperti itu, maka terjadi inkonsistensi dan tumpang tindih antara dan yang mengatur pembatasan hanya dapat dilakukan (satu) kali untuk semua perkara, dengan putusan nomor puu xi tertanggal maret yang telah membatalkan ketentuan pembatasan hanya dapat dilakukan (satu) kali dalam perkara pidana sebagaimana tertuang dalam kurap. inkonsistensidan uud ketentuan dalam nomor tahun dan nomor tahun sebenarnya pernah dilakukan uji materiil berdasarkan putusan nomor puu xiii tertanggal desember dan putusan nomor puu xiii tertanggal desember namun putusan dimaksud keduanyaandai putusanaconterario maka putusan tersebut hanya terbatas pada perkara morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsiluni goldtu berarti kedua putusan tetap tidak memberi rasa adil bagi pemohon. karena sampai hari ini sema nomor tahun yang melarang setiap pengadilan negeri untuk memproses permohonan lebih dari satu kali luar perkara pidana, belum diganti dicabut dengan peraturan lain. mungkin sependapat dengan pemikiran pemohon yang menganggap dua putusan tersebut atas belum dapat menjadi dasar konstitusional untuk mengubah menghapus ketentuan dalam yang dimohonkan. judicial review yang membatasi permohonan satu kali luar perkara pidana sebagaimana putusan nomor puu xi tertanggal maret agar ketentuan ketentuan tersebut tidak saling bertentangan sehingga mewujudkan keadilan bagi warga negara, maka perlu memberikan penafsiran baru terhadap dan sebagai ketentuan yang bertentangan dengan uud dan tidak mengikat, sepanjang permohonan dapat diajukan lebih dari (satu) kali untuk semua bidang perkara atau sistem peradilan yang berlaku indonesia . atas dasar itulah, maka permohonan judicial review dalam perkara guo menjadi sangat urgen untuk memberikan jaminan kepastian hukum secara konstitusional bahwa setiap warga negara berhak mengajukan permohonan lebih dari satu kali dalam perkara pidana, perdata, maupun perkara lainnya. ivmerdeka barat jakarta tip fax emailsebelumnya, telah menguji ketentuan mengenai pk, termasuk ketentuan yang dimohonkan dalam perkara guo namun putusan mengenai semua hal yang dimohonkan tersebut, baru terbatas pada perkara pidana. dalam putusan tersebut, tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa larangan satu kali mencakup juga untuk perkara perdata, tata usaha negara, peradilan militer maupun peradilan agama. sehingga dipandang perlu untuk mengajukan permohonan kepada untuk membuat putusan yang memperluas larangan pembatasan satu kali untuk semua perkara. karena itu, permohonan pengujian dalam perkara guo, sudah sangat jelas bukanlah hal yang bertentangan dengan prinsip nobis idem karena hal yang dimohonkan dalam perkara guo sangat berbeda dengan putusan sebelumnya, baik mengenai spesifikasi hal yang dimohonkan, maupun landasan konstitusional serta dalil yang melatar belakangi ajudannya permohonan tersebut. bahwa pengujian perkara nomor puu viii dan perkara nomor puu viii mendasarkan batu uji pada uud mana materi pokoknya adalah pengkajian ilmu hukum secara komprehensif dan mendalambeda dengan putusanterhadap perkara perdata. sementara judicial review yang diajukan ini khusus terhadapmerdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold yang diatur dalam kurap bersifat lex spesialis terhadap yang diatur dan kekuasaan kehakiman. bahwa yang menjadi pertimbangan dalam menolak permohonan pengujian nomor tahun tentang dan nomor tahudapat dilakukan:'seluruhan. yang jika dikaitkan dengan alasan alasan pengajuan upaya hukum pkbahwa hal yang dimohonkan dalam perkara guo pernah diperiksa dan diadili oleh dengan putusan nomor puu xi tertanggal maret namun objek yang diuji dalam putusan tersebut adalah nomor tahun tentang kurap, sehingga jelas tidak sama dengan hal yang dimohonkan dalam perkara guo. bahwa hal yang dimohonkan dalam perkara guo pernah jugnomor tentang dan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, hanya mencakup perkara pidana, merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold dengan amar putusan: permohonan tidak diterima, dimana dalam praktik peradilan indonesia dengan amar putusan tidak diterima berarti permohonan serupa itu masih dapat diajukan kembalibahwa hal yang dimohonkan dalam perkara guo pernah pulhanya mencakup tentang dan nomor tahun tentang rupa. sedangkan objek permohonan pengujian dalam perkara ago adalah nomor tahun tentang ma, dan nomor tahun tentang kekuasaan kehakimankarena itu, hal yang dimohonkan dalam perkara guo, sama sekali baru sehingga jauh dari jangkauan prinsip nobis idem karena yang dimohonkan adalah dicabutnya ketentuan dalam nomor tahun tentang dan nomor tahun yang hanya membolehkan pengajuan satu kali, dimana dalam putusan sebelumnya lebih spesifik pada perkara pidana, padahal pokok yang diajukan dalam perkara guo adalah semua bidang perkara dan peradilan khususnya perkara perdata. bahwa jika dalil konstitusionalitas digunakan untuk menjustifikasi yang dimohonkan lalu diterapkan pada semua alasan peninjauan kembali, sehingga meniadakan ketentuan yang dimohonkan, mengakibatkan perkara akan menjadi berlarut larut tanpa ada kepastian kapan berakhirnya. namun. karena itu dalil yang mendasari diajukannya perkara guo, merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold tidak sama dengan judicial review sebelumnya. sehingga permohonan dalam perkara guo, dijamin tidak melanggar prinsip nobis idem. petit berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut atas, maka kepada yang mulia majelis hakim mk, dimohon kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara guongikat. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia. atau, apabil pk pdt bukti fotokopi surat edaran mahkamah agung nomor tahun merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1 bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu x111 bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gol, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal kedudukan hukumab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii golyang berperkara dan telah diputus melalui putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pdt mana dalam putusan tersebut yang menguatkan putusan pengadilan negeri makasar nomor pdt. pn.mks tertanggal juni dan putusan pengadilan tinggi makasar nomor pdt pt.mks tertanggal maret mana para pemohon berada pada pihak yang dikalahkan dan berdampak pada kehilangan atas tanah sebagai objek sengketa. bahwa para pemohon merasa terhalangi hak konstitusionalnya karena tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali pk) karena sebelumnya telah diputus terhadap perkara para pemohon tersebut, oleh karena itu para pemohon merasa terhalangi hak untuk mendapatkan keadilan dikarenakan norma yang menghalangi para pemohon untuk mengajukan lebih dari satu kali, dalam hal ini dan kekuasaan akan santet merdeka barat jakarta tol email sekretariat @mahkamahkonsttisi goadsehubungan dengan permohonan pemohon dalam perkara ago adalah mengujiterhadap uud hal mana merupakan salah satu kewenangan mk, maka berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dalam perkara guo. ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa dalamab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold bahwa oleh karena itu para pemohon merasa mengalami kerugian konstitusional yaitu terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh dan uud terhadap dalil tersebut dan berdasarkan bukti yang diajukan para pemohon, telah jelas bahwa para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara perdata yang telah diputus dalam putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pdt mana putusan tersebut berdampak pada terjadinya kerugian terhadap para pemohon, yaitu hak milik para pemohon dapat diambil oleh pihak lain selaku tergugat dalam perkara tersebut dan para pemohon tidak dapat mengajukan terhadap putusan tersebut. menimbang bahwa berdasarkan uraian para pemohon atas, terlepas dari terbukti tidaknya dalil paraarara pemohon, mana para pemohon merupakan pihak yang bersengketa dalam suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan, oleh karena itu9j menimbang bahwa para pemohon mendalilkan dan kekuasaan kehakiman bertentangan dengan dan uud dengan alasannorma tersebut mengakibatkan para pemohon tidak dapat mengajukan lebih dari satu kali terhadap perkara perdata yang sama. menurut para pemohon, permohonan dalam semua perkara apabila dibatasi hanya sekali saja makamenurut para pemohonbahwa terdapat diskriminasi terhadap ketentuan pengajuan untuk perkara perdata dan perkara pidana, mana dalam perkara pidana pengajuan dapat dilakukan lebih dari satu kali berdasarkan amar putusan mahkamah nomor puu xi tertanggal maret andai putusan mahkamah konstitusicontrary maka putusan mahkamah konstitusi3. menimbang bahwa sebelum menilai isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh para pemohon, terlebih dahulu mahkamah perlu mempertimbangkan, apakah perkara guo adalah bis idem dengan perkara yang isu konstitusionalitasnya sama yang pernah diajukan pengujian mahkamah konstitusi, yaitu ketentuan dan kekuasaan kehakiman yang telah diputus dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii bertanggal desember putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii tanggal desember dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii terhadapurutrdeka barat jakarta tol email sekretariat @mahkamahkonsttisi go. bahwa setelah mahkamah mencermati permohonan para pemohon ternyata memang terdapat yang sama dari uud yang dijadikan sebagai dasar pengujian dengan permohonan nomor puu viii permohonan nomor puu xiii dan permohonan nomor puu xi11 yakni, uud namun demikian, ditemukan lain dari uud yang juga dijadikan sebagai dasar pengujian berbeda, yaoleh karena itu, dengan berpedoman pada ketentuan mk, menurut mahkamah permohonan para pemohon tidak bis idem, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. menimbang bahwa terhadap isu konstitusionalitas permohonan guo, perlu dicermati kembali putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi11 tanggal desember dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii tanggal desember dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii mahkamah telah memutus konstitusionalitas ma, dengan menyatakan dalam pertimbangannya. demikian pula dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x111 dalam hal ini, mahkamah juga telah memutus konstitusionalitas dan kekuasaan kehakiman dengan pertimbangandan perkara nomor puu x111 sebagaimana telah diputus oleh mahkamah, sehingga putusan mahkamah tersebut mutasi mutans berlaku terhadap dan kehakiman dalam perkara guo merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold berdasarkan pertimbangan hukum atas mahkamah telah memutuskan bahwa kedua permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sebab materi permohonan sebagaimana dimaksud kedua permohonan guo telah diputus dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi dalam hal ini, putusan mahkamah tersebut mutasi mutans berlaku terhadap dan kekuasaan kehakiman. oleh karena itu, dalam kaitannya dengan permohonan para pemohon untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon guo, maka mahkamah perlu menegaskan kembali putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi bertanggal maret tentang pengujian konstitusionalitas kurap, yang telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: .upaya hukum luar biasa secara historis filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi.idana sebagaimana ditentukan dalam kurap, yang menyatakan permintaan peninjauan kembali dapat.dst merdeka barat jakarta teks fax ema sekwetanal@mahkamahkonstiii go. karena kebenaran mengenai peristiwa menjadi dasar putusan perkara pidana adalah kebenaran materil berdasarkan hakimlain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud: sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di.atasmerdeka barat jakarta teks fax ema sekwetanal@mahkamahkonstiii go. namun, menurut mahkamahemb(vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tanggal maret bahwa putusan mahkamah yang menyatakan kurap bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut telah membuka kesempatan dilakukannya peninjauan kembali lebih dari satu kali khususnya bagi seorang terpidana, jika terpidana tersebut memiliki ovum atau bukti baru yang belum pernah diajukan pada proses pengadilan. namun,i3. menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan para pemohon untuk memberlakukan persyaratan peninjauan kembali tersebut untuk perkara lain selain perkara pidana, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa konstruksi hukum dan kekuasaan kehakiman ruang lingkupnya meliputi peninjauan kembali perkara pidana dan perkara selain pidana. artinya, ketentuan peninjauan kembali dalam merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii gold kedua guo tidak hanya berlaku untuk perkara pidana, tetapi juga berlaku untuk perkara selain pidana. sementara itu untuk peninjauan kembali perkara pidana telah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah sehingga memungkinkan untuk diajukan lebih dari satu kali. dengan demikian, jika mahkamah membatalkan ketentuan peninjauan kembali dalam dan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan peninjauan kembali terhadap jenis perkara selain pidana. sebab norma guo juga menjadi dasar ketentuan peninjauan kembali bagi perkara perkara selain pidana. selain itu, untuk perkara luar perkara pidana termasuk perkara perdata yang dimohonkan para pemohon pemberlakuan peninjauan kembali tetap perlu dibatasi. hal ini didasarkan pendapat mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii bertanggal desember tentang pengujian konstitusionalitas dan kekuasaan kehakiman. dalam pertimbangan putusan tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut:merdeka barat jakarta teks fax ema sekwetanal@mahkamahkonstiii go.'justice delayed justice denied : vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii bertanggal desembermenimbang,uhartono, menahan m.p sitompul, dewa gede laguna, maria farida indrawi, santo, wahiduddin adams, dan saudi isra, masing masing sebagai anggota, padamenahan m.p sitompul, dewa gede laguna, santo, dan saudi isra, masing masing sebagai anggota, dengan merdeka barat jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiii goldsitompul dewa gede laguna ttd. ttd. santo saudi isra panitera pengganti, ttd. ery satria pamungkas morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsiluni gold selanjutnya dalamdalam hal ini, pemohon perlu menjelaskan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dimana pemohon seluruhnya adalah perorangan warga negara indonesia yang dibuktikan dengan: lahir indonesia dari kedua orangtua yang berkebangsaan asli indonesia, berdomisili wilayah negara republik indonesia tidak sedang kehilangan status wni ketika perkara ago diajukan mempunyai kartu tanda penduduk ktp) atas nama masing masing tersebut atas sebagaimana fotokopi terlampir bahwa pemohon selaku warga negara indonesia, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara indonesia lainnya sebagaimana tertuang dalam nomor tahun tentang kewarganegaraan republik indonesia, bahkan dengan kartu tanda penduduk ktp) yang dimiliki pemohon (vide fotokopi terlampir) menunjukkan pemohon telah menjadi penduduk resmi indonesia khususnya kabupaten gowa sulawesi selatan. sehingga memenuhi ketentuan dalam dan uud maupun dalam nomor tahun tentang administrasi kependudukan. bahwa merujuk padapertama) tentang kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud yaitu: adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud meliputi: i. berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum: hal ini menegaskan bahwa indonesia merupakan negara hukum (rechstaatirule lawinomokrasi). dimana ciri negara hukum menurut a.v. dicek adalah due process law, dan supremasi hukum. karena itu segala bentuk pelaksanaan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun oleh warga negara secara individu atau kolektif semuanya berlangsung berdasarkan hukum. bahkan negara hukum menurut frederick julius stahl, selain menjamin perlindungan hak asasi warga negara, juga penyelenggaraan peradilan yang independen, imperial dan berintegritas. atas dasar itulah maka sudah sangat tepat jika pemohon sebagai warga negara indonesia merupakan bagian dari struktur negara hukum yang dijamin oleh konstitusi karena negara hukum rechstaatirule law) yang diadopsi dalam uud merdeka barat jakarta tol email sekretariat @mahkamahkonsttisi go. meletakkan suatu prinsip, bahwa setiap orang seperti pemohon, mempunyai kedudukan hukum bahkan hak asasi, yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk dalamnya negara, menghormatinya. bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang ham tersebut dalam perspektif historis filosofis tentanglah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk ikut membangun dan berkontribusi bagi tegaknya. hukum dan keadilan sebagai pilar penting negara hukum, khususnya pengajuan judicial review ri, untuk menguji nomor tahun tentang dan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman terhadap uud irdeka barat jakarta tol email sekretariat @mahkamahkonsttisi go. menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka setiap warga negara termasuk pemohon berhak berwenang untuk mengunakan segala mekanisme yang tersedia demi mewujudkan tujuan dan fungsi pengadilan sebagai penegak hukum dan keadilan. betapa tidak karena hakim jugasebab ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang kalah dalam suatu perkara, seperti yang dialami pemohon dalam putusan nomor pk pdttelah melanggar ham pemohon sebagaimana yang dijamin oleh uud padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi ham divide uud dengan demikian larangan terhadap lebih dari sekalirechtstaat rule law) yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan uud iii.dalam atas merupakan bentuk pengejawantahan dari prinsip equal justice under law equality before the law yang dicetuskan pertama kali dalam magna charta pada tahun ketentuan konstitusi tersebut sungguh sungguh memposisikan pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya untuk merdeka barat jakarta tol email sekretariat @mahkamahkonsttisi go.ngelolaan aset jaminan sosial kesehatan telah ditetapdalam rangka menjaga kesinambungan program jaminan kesehatan dan menjaga kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan. dalam dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan, perlu mengatur kembali besaran persentase dana operasional. sebagaimana telah ditetapkan dalamnol koma nol nol lima persen). selisih lebih dana operasional yang telah diterima oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan setiap bulan selama tahun berdasarsetorkan kembali kepada dana jaminan sosial kesehatan. penyetoran selisih lebih dana operasional sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (dua) bulan setelah diundangkannya peraturan menteri ini. www .jdih.kemenkeu.go.id las aangyan up, kepala bagian t.u. kementerian nen big umum nip www .jdih.kemenkeu.go.id

sa.bahwa mengingat ketentuan tingkat suku bunga dan ketatausahaan penerusan pinjaman luar negeri yang diatur dalam peraturan menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mengacu pada peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tingkat. suku bunga dan ketatausahaan penerusan pinjaman luar negeri, perlu dilakukan amplifikasi agar pengaturan terkait penerusan pinjaman luar negeri dan penerusan pinjaman dalam negeri lebih komprehensif, bahwa untuk meningkatkan tata kelola penerusan pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri agar sejalan dengan kebijakan dbumn pemda telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ppen perjanjian ppen, dan pemerintah telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemberi pdn pemberi pln berdasarkan perjanjian pdn perjanjian pln. perjanjian ppen yang telah dibuat sebelum berlakunya peraturan menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian ppen. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tingkat suku bunga dan ketatausahaan penerusan pinjam(fkementerian: tan arif bintaro yuo nip k0)5eberapa ketentuan dalamerjanjia, dan j . jaminan atas pinjaman bumn. seluruh beban pengembalian pokok, bunga dan atau biaya lainnya untukantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pokok pinjaman yang berasal dari ppeasing yang sama dengan komitmen dalam perjanjian pln, pokok pinjamapen sebagaimana dimaksud dalam dilakukketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tingkat suku bunga ppen ppen dihitung berdasarkan pokok pinjaman yang terutang. tingkat suku bunga ppen ppen diatur dengan ketentuan:dn, ditambah (nol koma tiga puluh empat persen) per tahun. tingkat suku bunga ppen. dalam hal komitmen ppen dilakukan dalam mata uang asing sebagaimana dimaksud dalamln, ditambah (nol koma tiga puluh empat persen) per tahun. dalam hal komitmen ppen dilakukan dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam tingkat suku bunga ppen ditetapkan sebesar imbal hasil surat utang negara seri benchmark dengan tenor setara jangka waktu ppen atau yang terdekat pada tahun berkenaan. tingkat suku bunga ppen ppen sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan lain oleh menteri dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan ppen ppen dimaksud merupakan proyek penugasan pemerintah. antara bab dan bab vii disisipkan (satu) bab, yakni bab via, dan antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bab via jaminan atas ppen ppen aset atau penerimaan bumn atas proyek kegiatan yang bersumber dari ppen ppen merupakan jaminan pinjaman bagi pemerintah. bumn dilarang memperjualbelikan dan atau menjadikan aset atau penerimaan bumn sebagaimana dimaksud pada kepada pihak lain sampai dengan telah diselesaikannya seluruh kewajiban kepada pemerintah berdasarkan perjanjian ppen perjanjian ppen. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam surat pernyataan kepada pemerintah. pelaksanaan jaminan sebagaimana dimaksud pada (l)pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada paling lambat diterima pada tanggal jatuh tempo sesuai perjanjian ppen perjanjian ppen. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: diatur sebagai berikut: pemerintah menyampaikan pemberitahuan usulan percepatan pembayaran kembali dari bumn pemda kepada pemberi pdn pln. dalam hal pemberi pdn pln menyetujui usulan percepatan pembayaran kembali oleh pemerintah, bumn pemda dikenakan biaya sebesar biaya percepatan pembayaran kembali yang dikenakan oleh pemberi pdn pln kepada pemerintah. dalam hal pemberi pdn pln menolak usulan percepatan pembayaran kembali oleh pemerintah, pemerintah dapat menerima usulan percepatan pembayaran kembali oleh bumn pemda dengan dikenakan biaya sebesar (tiga koma delapan persen) dari nilai percepatan pembayaran kembali. biaya sebagaimana dimaksud pada hurufumn harus melakukan pembayaran paling lama (enampemda harus melakukan pembayaran paling lama (dua belasketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ketatausahaan dan pengelolaan pembayaran atas piutang ppen ppen dilaksanakan oleh direktorat jenderal perbendaharaan. ketatausahaan dan pengelolaan piutang ppen ppen sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: verifikasi, perhitungan, dan penagihan ppen ppen, penyelesaian atas transaksi penarikan dan pembayaran atas piutang ppen ppen, dan akuntansi, pelaporan, dan pengelolaan data ppen ppen. direktorat jenderal perbendaharaan menyampaikan surat penutupan perjanjian ppen perjanjian ppen: kepada bumn pemda dalam hal:

jdih.salatiga.go.id aaa daperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idguru dan tenaga kependidipendidikan dilingkupi fasilitasi pembinaan dan kesejahteraan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi fasilitasi pembinaan dan kesejahterpenjaminan mutu dan pengembangan profejaminan mutu dan pengembangan profe:layanan kepegawaian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi fasilitasi layanan kepegawaperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.iddidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, yang membawahi: seksi pendidikan anak usia dini, seksi pendidikan non formal, dan seksi kelembagaan dan sarana prasarana. bidang pendidikan dasar, yang membawahi: seksi sekolah dasar: seksi sekolah menengah pertama, dan seksi kelembagaan dan sarana prasarana. bidang pendidik dan tenaga kependidikan, yang membawahi: seksi fasilitasi pembinaan dan kesejahteraan, seksi penjaminan mutu dan pengembangan profesi,dan seksi fasilitasi layanan kepegawadidik dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar tenaga kependidikan pendidikan non formal seksi pendidikan anak usia dini seksi seksi fasilitasi pembinaan dan sekolah dasar kesejahteraan sekolah menengah pertama pengembangan profesi seksi kelembagaan dan sarana seksi prasarana kelembagaan dan sarana prasarana seksi fasilitasi layanan kepegawaianperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idpendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, dan kelembagaan dan sarana prasarananon formal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pendidikan non formgelolaanformal dan pendidikan masyarakatbagian keempat bidang pendidikan dasarsekolah dasar, sekolah menengah pertama,didikan ddasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sekolah dasamenengah pertamsekolah menengah pertadasar serta sub urusan perizinan pendidikan dasarbagian kelimapembinaan dan kesejahteraan, penjaminan mutu dan pengembangan profesi, dan fasilitasi layanan kepegawaian. peraturan wali kota salatiga nomor tahun

salinan dep lar, menimbang: bahwa untuk pembangunan gedung rumah sakit umum daerah kabupaten magelang setara tipehwa pencairan dana cadangtidak dapat dilaksanakan karena pembangunan rumah sakit umum daerah kabupaten magelang setara tipetujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai pembangunan gedung rumah sakit umum daerah kabupaten magelang kelas diantara dan dalam bab iii jumlah, rincian tahunan dan sumber dana cadangan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pembangunan gedung rumah sakit umum daerah kabupaten magelang kelas dilaksanakan pada tahun anggaran dan tahun anggaran untuk pembangunan gedung rumah sakit umum daerah kabupaten magelang kelas sebagaimana dimaksud pada disusun detail engineering design ded)ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kebutuhan dana guna membiayai pembangunan gedung rumah sakit umum daerah kabupaten magelang kelas sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar rp113. (seratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta75. (tujuh puluh lima miliar38. (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah). jumlah dana cadangan guna membiayaiditetapkan sebesar rp75. tujuh puluh lima miliar rupiah) yang dipenuhi selama (empat(dua puluh lima miliar rupiah), apbd kabupaten magelang tahun anggaran sebesar rp20. (dua puluh miliar rupiah), apbd kabupaten magelang tahun anggaran sebesar rp15. (lima belas miliar rupiah), dan apbd perubahan kabupaten magelang tahun anggaran sebesar rp15. (lima belas miliar rupiah). dana untuksebesar rp38. (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dianggarkan pada tahun anggaran ketentuan dan diubah dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:dandengan rincian sebagai berikut: tahun anggaran sebesar rp33. (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan tahun anggaran sebesar rp41. (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh jutaberkenaan. dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran pada penggunaan atas realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada sisa lebih perhitungan anggaran dimaksud dianggarkan kembali untuk belanja pembangunan gedung rumah sakit umum daerah kabupaten magelang kelas pada tahun anggaran selanjutnya. diantara dan dalam bab vii ketentuan penutupistilah pembangunan rumah sakit umum daerah kabupaten magelang setara tipe dibaca pembangunan gedung rumah sakit umum daerah kabupaten magelang knovketentuncairan dana cadangan dilakukan pada tahun anggaran namun pada tahun anggaran pembangunan rumah sakit umum daerah kabupaten magelang setara tipe tidak dapat dilaksanakoperasional pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten magelang kelas dilaksanakan secara bertahap mulai tahun cukup jelas. kebutuhan dana guna membiayai pembangunan gedung rumah sakit umum daerah kabupaten magelang setara tipe sebesar rp113. (seratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) berdasarkan hasilorkes effendy, pd., m.h. tempat, tanggal lahir ketapang, maret pekerjaan pensiunan pns alamat jalan husin gg. muslimin nomor rt rw desa bangka belitung laut, kecamatan pontianak tenggara, kota pontianak nama ir. burhanuddin rasyid tempat, tanggal lahir tebas, november pekerjaan pensiunan pns alamat dusun simpang rt rw desa kartika, kecamatan sambas, kabupaten sambasjanes sihaloho, s.h., zaitun umam, s.h., m.h., syair, s.h., m.h., sandang tampubolon, s.h., rando tambunan, s.h., beni dirty sinaga, s.h., arif suherman, s.h., dan drs. mohammad ramli, med., hi., para advokat dan penasehat hukum beralamat pada kantor sihaloho aim law officeprovinsi kalimantan barat, berkedudukan jalan ahmad yani nomor pontianak: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus komisi pemilihan umum provinsi kalimantan barat bertanggal oktober memberi kuasa kepada hadirin, sh., dan agus hendri, sh., nama drs. cornelis, m.h. pekerjaan gubernur kalimantan barat alamat jalan danau sentrum, gg. pak majid nomor rt rw kelurahan sungai bangkong, kecamatan pontianak kota, kota pontianak nama drs. christian sanjaya, s.e., m.m. pekerjaan wakil gubernur kalimantan barat alamat jalan putri daranante gg. madrasah nomor kecamatan pontianak kota,iri, s.h., selaku para advokat pada kantor hukum arteria dahlan lawyers, beralamat wisma kota bni 44th floortidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu perorangan dewan perwakilan daerah). tidak diperkenankan menjadi peserta dan juru kampanye. tidak diperkenankan menjadi tim sukses kandidat., dan fasilitas fasilitas tni lainnya. bahwa dalam angka (satu) buku netralitas tni :. netral itu tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak. netralitas tnika (dua) buku menetralisir tni secara jelas dinyatakantetapi faktanya mayjen army ali anyang yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah provinsi kalimantan barat masih menjadi anggota tni aktif, yang dibuktikan dengdengan adanya skep ini maka dapat diartikan bahwa pada prinsipnya belum ada persetujuan dari atasan terkait surat pernyataan mengundurkan diri yang diajukan mayjen army ali anydrs. cornelis ben abang m.h army ali timbul kecamatan dan drs. anyang dan husin dan christian ir. nathan burhan ddin pdt. sanjaya, s.e., rasyid, barnabas m,m nasi simon pd. kepulauan lembah bawang bengkayang teriak tujuh belas ll. jumlahlam orkes army ali efendi, drs. abang dan drs anyang dan pd,pontianak selatan pontianak tenggaraorkes drs. cornelis army ali efendi, pd, drs. abang m.h dan drs anyang dannanga mahap sekadau hulu sekadau hilir belitang hilir belitang huluanyang dan timbul husin dan drs. yang kecamatan christian ir. nathan dan dan sani rasyid, ya: pdt. barnabas sanjaya, s.e., burhanuddin simon pd. m,m rasyid besi timur toho padanorkes m.h ali efendi, pd, drs. abang dan drs. nyang dan timbul husin kecamatan christian ir. nathan dan dan sani rasyid, ya: pdt. barnabas sanjaya, s.e., m.a burhanuddin simon m,m rasyid iin l1. belimbing 9e6e tanah pinoh belimbing hulu a84 pinoh selatanan ali anyang efendi, drs. abang dan ali timbul husin dan drs. dan ir. kecamatan ir. dan christian burhanuddin sativa. s.e nathan rasyid pdt. barnabas rasyid, simon pd. teluk keramat selaku sanjungan besar subah timurrhitungan suara melalui saksi menyatakan keberatan dan tidak dapat menandatangani hasil perii.se provinsi kalimantan barat,nasional indonesia, dan anggota kepolisian negara republik indonesia . yang mana mayjen tni army ali anyang masih menduduki jabatan sebagai ahli tk. bid. kompos panglima tni yang kemudian dimutasi pati mabes tni adeputusan memohon yang menetapkan pasangan calon pemilukada yang berasal dari tentara negara republik indonesia yang masih aktif merupakan pelanggaran terhadap: bahwa berdasarkan dalil dan bukti bukti yang telah pemohon uraian tersebut atas, maka nyata dan terbukti bahwa penetapan calon kepala daerah provinsi kalimantan barat adalah cacat hukum sehingga penetapan calon kepala daerah provinsi kalimantan barat adalah tidak sah dan harus dilakukan penetapan ulang dalam rangka melaksanakan pemilihan suara umum psu) ulang oleh memohon. bahwa tindakan memohon yang menetapkan pasangan calon nomor urut yaitu army ali anyang yang berpasangan dengan ir. nathan rasyid, ag, selain tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum juga telah mempengaruhi perolehan dan penghitungan hasil suara bagi masing masing calon lainnya.kabupaten yang meliputi kabupaten dalam lingkup provinsi kalimantan baratse1"jujur"'aterjadi pelanggaran dalam penetapan bahwa tidak benar dalil pemohon yang pasangan calon pemilukada yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran menetapkan tentara nasional indonesia dalam penetapan pasangan calon sebagai salah satu untuk dipilih dalam pemilukada yang menetapkan tentara pemilukada kalimantan barat tahun nasional indonesia sebagai salah satu untuk dipilih dalam pemilukada kalimantan barat tahun bahwa memohon telah menetapkan pasangan calon peserta pemilihan bahwa berdasarkan penglihatan, umum kepala daerah provinsi pendengaran dan pengetahuan pihak kalimantan barat tahun yang terkait yang merupkan salah satu pasangan akan mengikuti pemilihan umum calon peserta pemilukada gubernur dan kepala daerah dan wakil kepala wakil gubernur provinsi kalimantan barat daerah provinsi kalimantan barat tahun memohon dalam menetapkan tahun hal tersebut tertuang calon kepala daerah dan wakil kepala dalam keputusan kpu provinsi daerah memohon berpedoman pada kalimantan barat nomor pts kpu peraturan komisi pemilihan umum nomor prov tentang penetapan tahun tentang pedoman teknis pasangan calon yang memenuhi tata cara pencalonan pemilihan umum syarat sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, khususnya gubernur kalimantan barat tahun sertabahwa terjadi perlakuan diskriminatif terhadap bakal pasangan calon perseorangan independen bahwa sebagaimana telah disebutkan atas memohon telah memberikan perlakuan istimewa yang nyata bertentangan dengan ketentuan hukum terhadap bakal calon dari pasangan salah satu kandidat yaitu army ali anyang masih berstatus anggota militer aktif. disisi lain memohon ternyata berlaku diskriminatif dengan mempersulit calon perseorangan independen yaitu bakal pasangan calon ir. mikael injak berayun dan drs. eka kawirayu dengan tidak memberikan kesempatan kepada ir. mikael indent berayun dan drs. eka kawirayu untuk membuktikan dan atau memperbaiki dokumen dan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon, yang mana hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalamir. mikael indent berayun dan drs. eka kawirayu mendaftar kepada memohon pada hari minggu tanggal mei pukul wib selaku pasangan calon perseorangan independen dan telah menyerahkan berkas pendaftaran dan dokumen dukungan pasangan calon kepada memohon. jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus) suara yang tersebar (sebelas) kabupaten dan kota kalimantan barat. setelah memohon melakukan rekapitulasi penghitungan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan terhitung mulai dari waktu pendaftaran yang bersangkutan yakni hari minggu mei pukul wib hingga senin mei pukul wib, atau berselang hanya sekitar (tujuh) jam dan (empat puluh lima) menit, memohon langsungmenyatakan ir. mikael indent berayun dan drs. eka kawirayu tidak memenuhi syarat dukungan serta tidak umum gubernur dan wakil gubernur huruf dan undang kalimantan tahun juncto undang nomor tahun tentang keputusan komisi pemilihan umum perubahan kedua atas undang undang kpu) provinsi kalimantan barat nomor nomor tahun tentang nomor pts prov tentang pemerintahan daerah, khususnya penetapan nomor urut pasangan huruf dan juga peraturan calon peserta pemilihan umum pemerintah nomor tahun tentang gubernur dan wakil gubernur pemilihan, pengesahan pengangkatan dan kalimantan barat tahun pemberhentian kepala daerah dan wakil bahwa penetapan calon kepala daerah kepala daerah, khususnya dan wakil kepala daerah yang berasal huruf yang antara lain menyatakan: dari tentara nasional indonesia yang partai politik atau gabungan partai politik masih aktif adalah melanggar berbagai dalam mendaftarkan bakal pasangan calon peraturan perundang undangan yang kepala daerah dan wakil kepala daerah berlaku antara lain: wajib menyerahkan surat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah undang undang nomor tahun yang dihampiri: tentang tentara nasional indonesia. surat pernyataan pengunduran diri sejak bahwa dalam undang pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon undang nomor tahun tentang yang berasal dari pns, tni, polri, yaitu tentara nasional indonesia secara surat pernyataan yang bersangkutan tidak lebih tegas menyatakan: aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan prajurit dilarang terlibat dalam: langsungnya untuk diketahui" kegiatan menjadi anggota partai politik kegiatan politik praktis bahwa sesungguhnya persyaratan kegiatan bisnis pencalonan bagi bakal calon yang berasal kegiatan untuk dipilih menjadi anggota dari tni sesuai dengan ketentuan legislative dalam pemilihan umum dan huruf undang undang nomor jabatan politis lainnya tahun sudah sangat jelas yaitu hanya menyerahkan surat pernyataan undang undang nomor tahun pengunduran diri dari jabatan negeri ketika tentang perubahan kedua atas mencalonkan diri dalam pemilukada hukum undang undang nomor tahun ini didasarkan pula pada putusan tentang pemerintahan daerah. mahkamah konstitusi yaitu: huruf menyatakan putusan nomor php.d ix tanggal surat pernyataan mengundurkan diri maret halaman dari jabatan negeri bagi calon yang bahwa setelah mahkamah mempelajari berasal dari pegawai negeri sipil, dan mencermati bukti bukti yang diajukan anggota tentara nasional indonesia, pemohon dan memohon serta keterangan dan anggota kepolisian negara ahli pemohon mahkamah telah menemukan republik indonesia , fakta bahwa basri sebagai anggota tni dalam mencalonkan diri sebagai salah satu yang mana mayjen tni army ali pasangan calon kepala daerah dalam anyang masih menduduki jabatan pemilukada kabupaten nunukan tahun sebagai ahli tk. iii bid kompos telah mengundurkan diri sebagai panglima tni yang kemudian dimutasi anggota tni terlebih dahulu. oleh karena pati mabes tni itu, pencalonannya sebagai calon kepala daerah tidak melanggar ketentuan peraturan komisi pemilihan umum perundang undangan yang berlaku, nomor tahun tentang pedoman sehingga menurut mahkamah dalil teknis pencalonan pemilihan umum pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan kepala daerah dan wakil kepala hukum. daerah huruf peraturan putusan nomor puu vii tanggal komisi pemilihan umum nomor april dihalaman tahun tentang pedoman teknis pengaturan tersebut harus dipahami sebagai pencalonan pemilihan umum kepala pemberian pilihan bagi pemegang jabatan daerah dan wakil kepala daerah yang negeri untuk terus mempertahankan menyatakan, surat pernyataan kepercayaan dan penghargaan organisasi pengunduran diri dari dan tidak aktif kepadanya atau akan memilih berkarir dalam jabatan negeri sejak pendaftaran dalam jabatan politik, cast, kepala daerah bagi bakal calon yang berasal dari atau wakil kepala daerah dengan resiko pegawai negeri sipil, angota tentara harus mengajukan pernyataan pengunduran nasional indonesia dan anggota diri dari jabatan negeri. kepolisian negara republik indonesia, yaitu surat pernyataan yang lebih lanjut dengan mendasarkan pada bersangkutan mengundurkan diri dan surat kpu perihal pencalonan dalam tidak aktif dalam jabatan struktural atas pemilu kepala daerah pada angka jabatan fungsional yang disampaikan menegaskan: kepada atasan langsungnya untuk calon yang berasal dari pns, tni dan atau diketahui model bb11 kwk.kpu polri tidak perlu dilampirkan dengan surat partai politik)terkait permasalahan pencalonan army ali anyang, telah menjadi informasi publik masyarakat kalimantan barat (dikarenakan figure beliau yang terhormat dan anak dari pahlawan nasional) manatelah sah dan memenuhi setiap dan segala persyaratan yangdisyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku mana:army ali anyang telah mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dalam periode juni hingga juni sebagai pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, dengan mendasarkan pada berdasarkan keputusan kpu provinsi kalimantan barat nomor pts kpu prov tanggal februari army ali anyang telah mengikuti seluruh proses dan persyaratan sebagaimana diatur dalam: huruf2012e, keadaan mana turut pula diketahui oleh seluruh pasangan calon peserta pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan barat tahunikeseluruhan rangkaian peristiwa tersebut atas, diketahui oleh seluruh pasangan calon termasuk pemohon dan diawasi sepenuhnya oleh bawaslu provinsi kalimantan barat, mana pada akhirnypihak terkait mengetahui adanya pelaporan terkait pencalonan army ali anyang bawaslu provinsi kalimantan barat, akan tetapi setelah ketua tim kampanye mengcross check serta melakukan monitoring dan klarifikasi bawaslu provinsi kalimantan barat, maka diketahuidengan demikian,bahwa sebagaimana tersebut atas, terkaituntuk dipilih dalam pemilukada kalimantan barat tahunbahwa setelah mahkamah mempelajari dan mencermati bukti buktikan: vide bukti pt pt pt pt pt bahwa terjadi perlakuan bahwa tidak benar memohon telah diskriminatif terhadap bakal memberikan perlakuan berbeda terhadap pasangan calon bakal pasangan calon ataupun pasangan perseorangan independen calon dalam pemilukada provinsi bahwa sebagaimana telah disebutkan kalimantan barat, terlebih adanya atas memohon telah memberikan perlakukan istimewa yang nyata perlakuan istimewa yang nyata bertentangan dengan ketentuan hukum bertentangan dengan ketentuan hukum terhadap bakal calon dari pasangan salah terhadap bakal calon dari pasangan satu kandidat yaitu, army ali anyang salah satu kandidat yaitu, army ali masih berstatus anggota militer aktif. anyang masih berstatus anggota militer ataupun perlakuan diskriminatif dengan aktif. sisi lain memohon ternyata mempersulit calon berlaku diskriminatif dengan perseorangan independen yaitu bakal mempersulit calon pasangan calon ir. mikael indent barusan perseorangan independen yaitu bakal dan drs. eka kawirayu. pasangan calon ir. mikael indent barusan dan drs. eka kawirayu bahwa proses pencalonan bakal pasangan dengan tidak memberikan kesempatan calon gubernur dan wakil gubernur kepada ir. mikael indent barusan dan kalimantan barat telah dilakukan secara drs. eka kawirayu untuk transparan dan akuntabel dengan tetap membuktikan atau memperbaiki mengedepankan prinsip non partisan yang dokumen dan syarat dukungan bagi melibatkan peran aktif seluruh warga bakal pasangan calon, yang mana hal masyarakat setempat, mana faktanya ini merupakan pelanggaran terhadap memang yang bersangkutan memang tidak ketentuan dalam dan memenuhi syarat dukungan serta tidak pkpu nomor tahun dapat mendaftar sebagai bakal pasangan tentang pedoman teknis tata cara calon perseorangan gubernur dan wakil pencalonan pemilihan umum kepala gubernur kalimantan barat tahun daerah dan wakil kepala daerah. bahwa calon ir. mikael indent barusan bahwa pemohon telah keliru dengan dan drs. eka kawirayu mendaftar menyatakan bahwa memohon tidak kepada memohon pada hari minggu menerbitkan surat keputusan memohon tanggal mei pukul wib terkait dengan penetapan pasangan calon selaku pasangan calon peserta pemilukada gubernur provinsi perseorangan independen dan telah kalimantan barat, mengingat penetapan menyerahkan berkas jumlah dukungan pihak terkait sebagai pasangan calon yang diserahkan sebanyak peserta pemilukada kalimantan barat (dua ratus dua puluh delapan ribu lima beserta pasangan calon lainnya ratus) suara yang tersebar ditetapkan melalui surat keputusan (sebelas) kabupaten dan kota memohon, yakni penetapan pasangan kalimantan barat. setelah memohon calon gubernur dan wakil gubernur melakukanterhitung mulai dari provinsi kalimantan barat nomor waktu pendaftaran yang bersangkutan pts kpu prov tanggal yakni hari minggu mei pukul agustus atas nama army ali wib hingga senin mei anyang dan ir. nathan rasyid telah pukul wib, atau berselang hanya sesuai dengan peraturan perundang sekitar (tujuh) jam dan (empat undangan, surat keputusan mana bersifat puluh lima) menit, memohon langsung final, mengikat, dan individual. mengeluarkan berita acara nomor bai v tentang hasil terkait syarat dukungan bakal pasangan rekapitulasi penghitungan jumlah calon calon ir. mikael indent barusan dan dukungan bakal pasangan calon drs. eka kawirayu, sebagaimana perseorangan pada pemilihan umum ditetapkan dalam berita acara memohon gubernur dan wakil gubernur nomor ba v tentang hasil kalimantan barat tahun yang rekapitulasi penghitungan jumlah dukungan menyatakan calon ir. mikael indent bakal pasangan calon perseorangan pada barusan dan drs. eka kawirayu pemilihan umum gubernur dan wakil tidak memenuhi syarat dukungan gubernur kalimantan barat tahun serta tidak dapat mendaftar sebagai sudah tepat mengingat berita acara bakal pasangan calon perseorangan dimaksud menjadi konsiderans dalam gubernur dan wakil gubernur penerbitan surat keputusan surat kalimantan barat tahun keputusan memohon terkait dengan bahwa menurut pemohon terdapat penetapan pasangan calon peserta suatu kekeliruan yang dilakukan oleh pemilukada gubernur provinsi kalimantan memohon selaku pejabat tata usaha barat. negara yang tugas dan wewenangnya bahwa pihak terkait mengetahui adanya melakukan urusan urusan pelaporan terkait pencalonan army ali pemerintahan, yang mana setiap anyang bawaslu provinsi kalimantan perbuatan atau tindakannya termasuk barat, akan tetapi setelah ketua tim dalam hal pelaksanaan pemilukada kampanye mengcross check serta provinsi kalimantan barat tahun melakukan monitoring dan klarifikasi harusnya dituangkan dalam bentuk bawaslu provinsi kalimantan barat, maka surat keputusan yang bersifat final, diketahui bahwa berdasarkan kajian mengikat, dan individual. bukan dugaan pelanggaran model kwk) dari hanya dalam bentuk berita acara. bawaslu provinsi kalimantan barat nomor faktanya terkait syarat dukungan bakal lap bawaslu prov kb viii tanggal pasangan calon calon ir. mikael indent agustus barusan dan drs. eka kawirayu, memohon hanya mengeluarkan dengan demikian, penetapan pasangan berita acara nomor ba v calon gubernur dan wakil gubernur tentang hasilpada pemilihan umum provinsi kalimantan barat nomor gubernur dan wakil gubernur pts kpu prov tanggal kalimantan barat tahun tanpa agustus yang mengikutsertakan mengeluarkan surat keputusan yang pasangan calon atas nama army ali bersifat final, mengikat dan individual. anyang dan ir. nathan rasyid dan bahwa tindakan memohon yang tidak mengikutsertakan pasangan calon mengeluarkan berita acara nomor atas nama ir. mikael indent barusan dan bai v tentang hasil drs. eka kawirayu telah sesuai dengan rekapitulasi penghitungan jumlah peraturan perundang undangan dan tidak dukungan bakal pasangan calon ditemukan unsur pelanggaran pemilu perseorangan pada pemilihan umum perbuatan yang dilakukan memohon gubernur dan wakil gubernur merupakan keputusan administratif atas kalimantan barat tahun dan suatu proses administratif sebagaimana tanpa memberikan kesempatan kepada ditentukan oleh peraturan perundang bakal pasangan calon untuk undangan. melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan adalah vide bukti pt dan ptmaksud pada huruf diserahkan oleh pasangan calon kepada kpu provinsi unutyangdan keputusan memohon nomor pts kpu prov danterjadi pelanggaran dalam teknis bahwa sepengetahuan pihak terkait, perekrutan penyelenggara ad hoc memohon dalam menyelenggarakan tingkat panitia pemilihan kecamatan pemilukada telah melaksanakan seluruh ppk) dan panitia pemungutan suara tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur pps) dan wakil gubernur provinsi kalimantan bahwa menurut dan barat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan kpu nomor peraturan perundang undangan, undang tahun tentang pedoman undang nomor tahun penyusunan tata kerja komisi penyelenggara pemilihan umum pemilihan umum provinsi, komisi dan peraturan perundang undangan pemilihan umum kabupaten kota, lainnya, memohon dalam panitia pemilihan kecamatan, panitia menyelenggarakan pemilukada pemungutan suara, dan kelompok berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, penyelenggara pemungutan suara adil, kepastian hukum tertib penyelenggara dalam pemilihan umum kepala pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, daerah dan wakil kepala daerah, proporsionalitas, profesionalitas, menyatakan akuntabilitas: efisiensi: dan efektivitas. pengumuman seleksi calon anggota ppk dan anggota pps bahwa pemohon telah keliru dengan sebagaimana dimaksud pada mendasarkan dalil permohonannya pada dilakukan paling lambat (tujuh) bulan ketentuan dan peraturan kpu nomor tahun sebelum hari pemungutan tentang pedoman penyusunan tata suaradengan cara menempelkan pada kerja kpu provinsi, kpu kabupaten kota, papan papan pengumuman dan atau ppk, pps dan kpps dalam pemilihan dapat melalui media cetak dan atau umum kepala daerah dan wakil kepala elektronik. daerah. dalam pengumuman seleksi bahwa pihak terkait secara tegas menolak calon anggota ppk dan anggota pps dalil yang dikemukakan pemohon tersebut sebagaimana dimaksudkan pada karena terdapat kesalahan dalam wajib disebutkan: penerapan dasar hukum yang digunakan persyaratan anggota ppk dan pemohon yaitu anggota pps, dan peraturan kpu nomor masa tugas ppk dan pps tahun sesungguhnya telah diubah uang honorer tiap bulan: dengan peraturan kpu bantuan fasilitas pemenuhan syarat nomor tahun tentang perubahan kesehatan dan surat keterangan atas peraturan kpu nomor tahun tidak pernah pernah dipenjara yang menyebutkan kpu kabupaten kota berdasarkan putusan pengadilan melaksanakan tes dalam bentuk yang telah memperoleh kekuatan wawancara terhadap calon anggota ppk hukum tetap karena melakukan dan anggota pps paling lambat (empat tindak pidana ang diancam belas) hari pada bulan pertama dalam dapat mendaftar sebagai bakal pasangan calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun bahwa menurut pemohon terdapat suatu kekeliruan yang dilakukan oleh memohon selaku pejabat tata usaha negara yang tugas dan wewenangnya melakukan urusan urusan pemerintahan, yang mana setiap perbuatan atau tindakannya termasuk dalam hal pelaksanaan pemilukada provinsi kalimantan barat tahun harusnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang bersifat final, mengikat, dan individual. bukan hanya dalam bentuk berita acara. faktanya terkait syarat dukungan bakal pasangan calon ir. mikael indent berayun dan drs. eka kawirayu, memohon hanyaanpa mengeluarkan surat keputusan yang bersifat final, mengikat, dan individual. bahwa tindakan memohon yang mengeluarkatanpadengan pidana penjara jangka waktu sebagaimana dalam (limajtahun atau lebih dari instansi kesehatan fan pengadilan setelah dinyatakan lulus, bahwa dengan demikian seleksi ppk dan materi tes tertulis dan wawancara. pps yang dilakukan memohon dalam bentuk wawancara adalah sesuai dengan bahwa selanjutnya ketentuan pada angka atas, sehingga dan peraturan kpu dalil pemohon secara tegas terbantahkan. nomor tahun tentang pedoman penyusunan tata kerja bahwa selama tahapan pemilu gubernur komisi pemilihan umum provinsi, dan wakil gubernur provinsi kalimantan komisi pemilihan umum barat tahun berlangsung, kabupaten kota, panitia pemilihan sepengetahuan pihak terkait, memohon kecamatan, panitia pemungutan telah melaksanakan semua tahapan dengan suara, dan kelompok penyelenggara benar dan merujuk pada peraturan pemungutan suara dalam pemilihan perundang undangan, dan hal ini bisa umum kepala daerah dan wakil dibuktikan sebagai berikut, kepala daerah, menyatakan: semua tahapan proses pelaksanaan kpu kabupaten kota pemilukada telah berjalan dengan melaksanakan tes tertulis dan lancar, baik, dan tidak ada masalah serta wawancara terhadap calon anggota tidak ada yang melakukan komplain atau ppk dan anggota pps paling lambat keberatan terhadap kerja kerja (empat belas) hari pada bulan memohon dalam menyelenggarakan pertama dalam jangka waktu pemilukada sebelum rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalamteri tes tertulis dan maupun pidana yang dilaporkan oleh wawancara terhadap calon anggota panwaslukada kepada memohon. ppk dan anggota pps sebagaimana kondisinya situasi pilgub kalimatan barat dimaksudkan pada adalah selama dan setelah pemilukada. materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban ppk dan bahwa terkait dengan terjadi pelanggaran pps dalam pemilu kepala daerah dan dalam teknis perekrutan penyelenggara ad wakil kepala daerah sebagaimana hoc tingkat panitia pemilihan kecamatan dimaksud dalam undang undang ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) nomor tahun dan ketentuan pihak terkait telah mendasarkan kepada ketentuan pidana dalam undang pendapat mahkamah konstitusi sendiri yang undang nomor tahun telah menguraikan pengertiannya dalam sebagaimana diubah terakhir dengan beberapa putusannya, salah satunya seperti undang undang tahun yang telah dijelaskan oleh mahkamah konstitusi putusan nomor php.d pengumuman tes tertulis dan ix perselisihan hasil pemilihan umum wawancara paling lambat (tujuh) hari kepala daerah dan wakil kepala daerah pada bulan pertama dalam jangka kota batam tahun mana waktu sebagaimana dimaksud pada mahkamah konstitusi republik indonesia yang menghasilkan paling dalam putusannya menolak permohonan sedikit (sepuluh) orang calon pemohon secara keseluruhan, dengan anggota ppk pada masing masing pendapat pertimbangan mahkamah sebagai kecamatan dan paling sedikit (enam) berikut: orang calon anggota pps pada masing masing desa kelurahan dalam bahwa dalam pertimbangan hukum putusan wilayah kabupaten kota yang nomor php.d ix perselisihan bersangkutan. hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota batam tahun bahwa faktanya melalui keputusan komik pemilihan umum provinsi kalimantan barat nomor pts kpu bahwa para pemohon mendalilkan prov tentang pedoman pengajuan nama calon panitia pemilihan teknis pembentukan, pengangkatan, kecamatan ppk) dan panitia pemungutan dan penetapan panitia pemilihan suara pps) oleh camat dan lurah kecamatan, panitia pemungutan melanggar ketentuan karena umumnya suara, petugas pemutakhiran data hanya sejumlah anggota ppk dan pps, pemilih, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara, dalam pemilihan mahkamah menilai, dalil para pemohon umum gubernur dan wakil gubernur guo tidak dapat menunjukkan adanya kalimantan barat tahun dalam relevansi atas terjadinya pembentukan huruf mengenai materi pokok angka penyelenggara ad hoc tingkat panitia pengumuman pendaftaran tentang pemilihan kecamatan ppk) dan panitia seleksi poin seleksi angka dan pemungutan suara (pps) secara signifikan angka hanya menggunakan mengubah perolehan suara masing masing mekanisme seleksi administrasi dan tes pasangan calon, sehingga harus wawancara saja. dikesampingkan, vide bukti pt dan pt terjadi pelanggaran tentang format bahwa pihak terkait secara tegas menolak pengamanan khusus terhadap dengan tegas dalil pemohon tersebut, formulir model kwk.kpu bahwa untuk pengamanan pencetakan beserta lampiran model kk.kpu formulir model c1 kwk.kpu beserta bahwa berdasarkan lampiran model c1 kwk.kpu memohon peraturan komisi pemilihan umum telah melakukannya berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang yang berlaku. perubahan atas peraturan komisi bahwa ketentuan pemilihan umum nomor tahun peraturan kpu nomor tahun tentang penetapan norma, adalah pengamanan pencetakan formulir standar, prosedur, dan kebutuhan dengan memberikan tanda khusus berupa pengadaan serta pendistribusian mikroteks dengan penegasan antara lain perlengkapan penyelenggaraan kalimat tersebut, maka sifatnya alternatif pemilihan umum kepala daerah dan atau pilihan dan bukan alternatif atau wakil kepala daerah, menyatakan untuk kewajiban, sehingga sah tindakan pengamanan, kpu provinsi kpu memohon untuk menggunakan tanda kabupaten kota mencetak formulir pengamanan khusus lainnya untuk model kwk.ku beserta lampiran mencetak formulir model c1 kwk.kpu model c1 kwk.kpu dan formulir beserta lampiran model c1 kwk.kpu. lampiran model da1 kwk.kpu yang tujuannya atau semangatnya adalah diberi tanda khusus antara lain berupa pengamanan (proteksi), terlebih dalam mikroteks. ketentuan yang sama diatur bahwa formulir bahwa faktanya, cetakan kertas model c1 kwk.kpu beserta lampiran formulir model kwk. kpu beserta model c1 kwk.kpu dapat dibuat dengan lampiran model kwk.kpu yang menggunakan jenis kertas tidak digunakan semua tps pemilukada berpengalaman (non security paper) dengan gubernur kalimantan barat tahun cetakan non security, atau menggunakan merupakan hasil fotokopi atau kertas berpengalaman dan cetakan setidak tidaknya lebih menyerupai hasil berpengalaman (security paper dan security fotokopi selain itu cetakan kertas printing), dengan mengedepankan formulir model kwk.kpu beserta penghematan anggaran, sepanjang aspek lampiran model kwk .kpu yang keamanannya terjamin. terlebih dengan digunakan disemua tps pemilukada memperhatikan fakta bahwa formulir gubernur kalimantan barat tahun model c1 kwk.kpu beserta lampiran diberi tanda khusus yang tidak model c1 kwk.kpu bukanlah satu satunya berbentuk mikroteks, melainkan instrument control terhadap perolehan suara minutes. hal tersebut tentunya pasangan calon. bertentangan dengan peraturan komisi pemilihan umum bahwa terkait dengan terjadi pelanggaran nomor tahun tentang tentang format pengamanan khusus perubahan atas peraturan komisi terhadap formulir model kwk.kpu pemilihan umum nomor tahun beserta lampiran model kk.kpu. tentang penetapan norma, pihak terkait telah pula mendasarkan standar, prosedur, dan kebutuhan kepada pendapat mahkamah konstitusi pengadaan serta pendistribusian sendiri yang telah menguraikan perlengkapan penyelenggaraan pengertiannya dalam beberapa putusannya, pemilihan umum kepala daerah dan salah satunya seperti yang telah dijelaskan wakil kepala daerah. oleh mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor php.d ahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada putusan nomor php.d 1vide bukti pt dan pt telah terjadi pelanggaran pihak terkait sangat berkeberatan dan pelanggaran yang bersifat masif, menolak dengan tegas mengenai dalil sistematis, dan terstruktur dalam sepihak pemohon yang dilakukan secara pemilukada provinsi kalimantan tanpa dasar yang cendrung manipulation, barat tahun antara lain: dengan menyatakan bahwatanpmengenai dpt bahwa pihak terkait samgat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil pemohon tersebut karena sesungguhnya memohon terjadi pelanggaran terhadap daftar dengan sepengetahuan dan bahkan pemilih tetap melibatkan saksi saksi pasangan calon, bahwa pelanggaran terhadap termasuk saksi pemohon beserta bawaslu pemilukada kalimantan barat tahun disetiap jenjang dan tahapan pemilukada juga dapat diidentifikasi melalui telah melakukan pemutakhiran dan dugaan adanya penggelembungan verifikasi data pemilih berdasarkan suara yang menggabungkan daftar peraturan kpu nomor tahun pemilih tetap dpt) terakhir pemilu pemohon telah menerbitkan keputusan disetiap kabupaten dengan data kpu provinsi kalimantan barat nomor penduduk potensial pemilih pemilu pts kpu prov tentang dp4) sebagai dasar bagi terbentuknya tahapan dan jadwal penyelenggaraan daftar pemilih tetap dpt). pemilihan umum gubernur dan wakil bahwa berdasarkan gubernur kalimantan barat tahun dan dan undang undang nomor keputusan kpu provinsi kalimantan barat tahun tentang perubahan kedua nomor pts kpu prov tentang atas undang undang nomor tahun pedoman teknis tata cara pemutakhiran tentang pemerintahan daerah data dan daftar pemilih dalam pemilihan disebutkan: gubernur dan wakil gubernur kalimantan daftar pemilih sebagaimana pada saat barat tahun2012. pelaksanaan pemilihan umum terakhir didaerah digunakan sebagai daftar vide bukti pt pemilih untuk pemilihan kepala daerah terkait dengan dalil pemohon yang dan wakil kepala daerah menyatakan bahwa dp4 yang memiliki daftar pemilih sebagaimana dimaksud perbedaan mencolok dengan dpt terakhir pada ditambah dengan daftar disetiap kabupaten, terutama sintang, pemilih tambahan yang telah bengkayang, landak dan kapuas hulu. memenuhi persyaratan sebagai pemilih memohon menegaskan bahwa perbedaan ditetapkan sebagau daftar pemilih ini wajar karena dp4 pemilu gubernur dan sementara. wakil gubernur akan berbeda dengan bahwa pada tanggal maret dpt terakhir pemilu disetiap memohon telah menerima data kabupaten kota, mana terdapat penduduk potensial pemilih pemilu perubahan jumlah pemula, purnawirawan, dp4) sebagai dasar dari daftar pemilih dan mobilisasi penduduk serta faktor tetap (dpt) dan diedarkan setiap lainnya. kabupaten. ternyata dp4 tersebut bahwa pemutakhiran data pemilih memiliki perbedaan yang mencolok berdasarkan peraturan kpu nomor dengan dpt terakhir pemilu disetiap tahun tentang pedoman tata cara kabupaten (utamanya kabupaten pemutakhiran data dan daftar pemilih yang sintang, kabupaten bengkayang, dimulai diterimanya daftar penduduk kabupaten landak, dan kabupaten potensial pemilih pemilu dp4) dari kapuas hulu). pemerintah kalimantan barat biro bahwa terhadap perbedaan jumlah kependudukan pada tanggal april data pemilih antara dp4 dengan dpt dilanjutkan dengan proses verifikasi dan terakhir seharusnya memohon validasi untuk dimutakhirkan menjadi data melakukan proses verifikasi dan pemilih, kemudian penyusunan daftar pemutakhiran data sebagaimana pemilih sementara dps) yang diumumkan perintah tiap tiap desa kelurahan agar dan peraturan komisi masyarakat atau pemilih dapat melakukan pemilihan umum nomor tahun koreksi perbaikan terhadap dps tersebut. tentang pedoman tata cara kemudian dps juga telah disampaikan pemutakhiran data dan daftar pemilih kepada tim kampanye pasangan calon dalam pemilihan umum kepala untuk melakukan perbaikan, sehingga daerah dan wakil kepala daerah.,bahwa memohon dalam penetapan tersebut atas, dalam setiap kartu pemilih daftar pemilih tetap pada pemilihan yang diterbitkan, telah dicantumkan secara umum kepala daerah dan wakil kepala jelas mengenai nomor pemilih, nama daerah provinsi kalimantan barat lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, jenis tahun hanya menggabungkan kelamin dan alamat pemilih yang tercantum dp4 dengan dpt terakhir tanpa dalam dpt, sehingga jumlah kartu melakukan verifikasi atau pemutakhiran pemilih yang diterbitkan adalah sama data menimbulkan banyak terjadi dengan nama nama yang ada dpt, pelanggaran pelanggaran yaitu, sehingga kartu pemilih tetap tidak dapat adanya daftar pemilih tetap yang digunakan bila yang bersangkutan tidak ganda (double): tercantum namanya dalam dpt, bahwa dengan adanya dpt yang sebagaimana diatur dalam ketentuan ganda akan mempengaruhi perolehan juncto peraturan suara masing masing pasangan calon komisi pemilihan umum nomor tahun pada pemilukada kalimantan barat tentang pedoman tata cara tahun meskipun tingkat pelaksanaan pemungutan dan partisipasi masyarakat yang penghitungan suara pemilihan umum menggunakan hak pilih sampai dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah namun hal tersebut dibarengi tempat pemungutan suara. dengan perolehan suara yang didasarkan pada pemilih ganda. bahwa pemohon hanya berasumsi dan sehingga patut dipertanyakan apakah tidak benar terdapat kejadian tps satu orang yang sama dengan (dua) desa lingkonong, kecamatan kompak, surat undangan melakukan kabupaten landak dan tps: tanjung pemilihan pencoblosan sebanyak lomba) desa cangkang benua, kecamatan (dua) kali? bahwa dpt ganda tersebut cangkang, kabupaten sanggau merupakan banyak terjadi beberapa tps, manipulasi, dan sekalipun dipaksakan diantaranya:(dua)bahwa pihak terkait secara tegas menolak seperti yang terjadi tps tanjung dan sangat berkeberatan atas dalil sesat lomba) desa cangkang benua, pemohon, yang menyatakan kabupaten kecamatan cangkang, kabupaten landak banyak yang menggunakan hak sanggau, provinsi kalimantan barat, pilihnya sebanyak yang tersebar dari daftar pemilih tetap terdapat dibeberapa tps, dikarenakan faktanya dpt memiliki nik yang sama, kabupaten landak banyak tidak ada yang sehingga patut diduga bahwa nik menggunakan hak pilihnya sebanyak orang digunakan untuk dpt dan tps, atas dalil (seratus tujuh puluh hal tersebut merupakan manipulasi empat) kecamatan pada kabupaten kota dpt yang digunakan untuk se provinsi kalimantan barat dikarenakan menggelembungkan suara pasangan adanya dpt ganda dengan nama, nik, calon nomor urut yang mana dari tempat tanggal lahir, umur, status dpt semuanya memilih perkawinan, jenis kelamin, dan alamat yang pasangan calon nomor urut sama. bahwa kabupaten landak banyak yang menggunakan hak pilihnya bahwa pihak terkait secara tegas menolak sebanyak yang tersebar dan sangat berkeberatan atas dalil sesat dibeberapa tps, tetapi hal tersebut pemohon, berupa: diikuti dengan adanya dpt ganda bahwa dpt ganda tersebut juga tersebar dengan nama, nik, tempat tanggal (seratus tujuh puluh empat) kecamatan lahir, umur, status perkawinan, jenis pada kabupaten kota se provinsi kelamin, dan alamat yang sama.bahwa dpt ganda tersebut juga pemilih tidak sah atau setidak tidaknya tidak tersebar (seratus tujuh puluh mempunyai hak pilih dalam pemilihan empat) kecamatan pada gubernur kalimantan barat tahun kabupaten kota se provinsi kalimantan bahwa terkait daftar pemilih tetap yang barat. modus penggunaannya berupa ganda ditemukan juga fakta bahwa terdapat adanya nama yang sama, surat undangan pemilih yang berlebih yang tempat tanggal lahir, status perkawinan, dibagikan kepada pemilih jenis perkawinan dan alamat yang sama serta nik yang tidak sesuai dengan aturan. bahwa dengan mendasarkan serta adanya daftar pemilih tetap dpt) mencermati aturan pelaksanaan yang memiliki nomor induk pemungutan suara, sangat disayangkan kependudukan sama sehingga dapat kualitas pemahaman pemohon terhadap diduga terdapat potensi pemilih rezim hukum pemilukada, mana tidak sah atau setidak tidaknya tidak pemohon cenderung menganalogikan mempunyai hak pilih dalam bahwa kartu pemilih sebagai surat suara, pemilihan gubernur kalimantan dikarenakan tidak serta merta bahwa kartu barat tahun pemilih yang tidak terpakai dapat dijadikan seperti yang terjadi pada tps dasar bagi pemohon untuk menyatakan tanjung lomba) desa cangkang bahwa pemilih menjadi tidak terkontrol. benua, kecamatan cangkang, hanya orang yang hilang akal yang mau kabupaten sanggau, provinsi membeli kartu pemilih, dikarenakan kalimantan barat,dari daftar penguasa atau pihak yang menguasai pemilih tetap terdapat dpt yang secara fisik kartu pemilih tidaklah secara tidak memiliki nomor induk serta merta menjadi pihak yang berhak kependudukan nik) dan dpt untuk memilih, dikarenakan terdapat memilik nik yang sama beberapa persyaratan dan atau ketentuan administrasi tertentu untuk dapat suatu kartu adanya daftar pemilih tetap yang pemilih ditukar menjadi surat suara. tidak jelas alamat sehingga dapat pemohon seharusnya paham atau setidak diduga terdapat pemilih tidak sah tidaknya mengerti bahwa sebelum pemilih atau setidak tidaknya tidak memberikan suaranya tps, pemilih mempunyai hak pilih dalam haruslah menunjukkan kartu pemilih dan pemilihan gubernur kalimantan undangan memilih yang kemudian akan barat tahun seperti: dicocokkan dengan salinan dpt berbasis yang terjadi pada tps: desa| tps yang salinannya telah diserahkan lingkonong, kecamatan kompak, kepada seluruh saksi pasangan calonkabupaten landak, provinsi kalimantan tps (yang diterima dan diketahui oleh barat, dari dpt terdapat dpt seluruh saksi pemohon) dan juga kepada yang tidak memiliki alamat yang jelas, panitia pengawas lapangan, yang kemudian sehingga patut diduga bahwa dpt baru dapat memilih jika yang bersangkutan bukan penduduk setempat. memang terdaftar dalam dpt. yang terjadi pada tps: desa sebagai, kecamatan sebagai, bahwa kemungkinan untuk kabupaten landak, provinsi menyalahgunakan kartu pemilih dalam kalimantan barat, dari dpt pemilukada provinsi kalimantan barat terdapat dpt yang tidak memiliki adalah sangat kecil, dan malah nyaris alamat yang jelas,sehingga patut mustahil, karena seperti yang telah diduga bahwa dpt bukan penduduk memohon jelaskan sebelumnya, semua setempat. saksi pasangan calon (khususnya pemohon hadir) dan ppl turut menerima salinan dpt bahwa terkait daftar pemilih tetap tps setempat sehingga dapat ikut ikut yang ganda ditemukan juga fakta mencocokkan data pemilih dengan salinan bahwa terdapat surat undangan dpt mereka, serta ikut melakukan kontrol pemilih yang berlebih yang atas para pemilih yang datang tps dibagikan kepada pemilih. tersebut. selain itu, sebagian besar anggota kpps adalah para petugas pemutakhiran bahwa beberapa wilayah, baik itu data pemilih yang merupakan tokoh tokoh kabupaten sambas, kabupaten masyarakat wilayahnya yang juga sangat sanggau maupun wilayah lainnya, mengenal dekat para warganya, sehingga ditemukan fakta dan bukti mana sangat mengetahui warganya yang menjadi seorang calon pemilih menerima surat atau berhak memilih. memohon pastikan undangan lebih dari satu. modus yang kalaupun ada orang lain yang sembarangan terungkap adalah surat undangan yang menggunakan kartu pemilih milik orang lain dibagikan memiliki nama yang berbeda dalam pemilukada provinsi kalimantan namun dengan nik yang sama, barat, pasti ketahuan. ataupun surat undangan dengan nama dan alamat yang sama dengan nik bahwa pihak terkait secara tegas menolak kosong ataupun tanggal lahir yang dan sangat berkeberatan atas dalil sesat kosong.vide bukti pt pt dan pt terjadi pelanggaran terhadap kertas surat suara yang berlebihan bahwa kesalahan dan ketidakcermatan memohon dalam menetapkan daftar pemilih tetap juga diikuti dengan banyaknya kertasrosesmungutterdaftar pemilih tetap untuk tps, ditambah (dua setengah persen) beserta dengan kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari: tanda khusus tinta paling banyak (dua) botol alat pencoblosan dan alas pencoblosan surat suara masing masing (dua) buah segel pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak (lima belas) formulir berita acara pemungutan dan bahwa tidak terdapat kelebihan surat suara perhitungan suara tps formulir seri dalam pemilukada provinsi kalimantan c kwk beserta laporannya) barat. sekalipun terdapat permasalahan alat kelengkapan lainnya terdiri dari kabupaten sekadau, hal tersebut bukan lem, karetitali pengikat, label,spidol kelebihan surat suara dengan jumlah hitam, sampul kertas, kantong plastic sebagaimana dibanggakan oleh pemohon, dan bolpoin dan permasalahan tersebut telah bahwa kelebihan surat suara dibuktikan diselesaikan jauh jauh hari sebelum dengan surat edaran yang dikeluarkan pemungutan suara sebagaimana dibuktikan oleh memohon nomor pemprov dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh tanggal september memohon nomor pemprov tentang pelaporan tindak lanjut tanggal september sisa surat suara setelah disortir dan didistribusikan dan berita acara vide bukti ptumum kabupaten sekadau. berdasarkan hal tersebut atas kelebihan surat suara hingga untuk kabupaten sekadau,dalam dari jumlah dpt yaitu sebanyak surat suara lebih. bahwa tidak pembakaran ini menunjukkan ketidakcermatan memohon dalam mencetakratkmaka masyarakat yang mayoritas adalah transmigran akan da dalamsil setiap lima tahun sekali. diduga kuat adanya upaya bahwa pihak terkait sangat berkeberatan penggelembungan suara melalui dan menolak secara tegas dalil pemohon manipulasi lembaga survey yang menyatakan bahwa pihak terkait telah bahwa pada tanggal, september melakukan penggelembungan suara melalui pukul wib, hanya terhitung manipulasi lembaga survey. beberapa jam setelah pencoblosan pemilihan umum, faktanya adalah, penghitungan cepat tidak hanya dilakukan oleh penghitungan cepat petahana lembaga survey recode saja, dan justeru unggul di pemilu kada kalbar, merilis dilakukan pula oleh pemohon, akan tetapi berita tentang hasil penghitungan cepat penghitungan cepat tidak hanya dilakukan quick count ang menempatkan oleh penghitungan cepat lembaga survei petahana sebagai pemenang pemohon sangat menyesatkan, sedangkan sementara pada pemilihan umum penghitungan cepat tidak hanya dilakukan kepala daerah pemilukada) oleh penghitungan cepat lembaga survey kalimantan barat kalbar). recode baik secara quick count maupun dalam rilis berita tersebut juga real quick count telah menyebut cornelis diumumkan bahwa berdasarkan christian sanjaya memperoleh penghitungan cepat atau quick count suara sah lembaga survey recode menyebut cornelis christian sanjaya pemohon seharusnya memahami dan memperoleh suara sah. posisi mengerti bahwa lembaga survey bukan calon pecahan ini disusul orkes instrument pemilukada dan bukan pula effendi burhanuddin rasyid dengan menjadi bagian dari tahapan pemilukada raihan suara sah, army ali gubernur dan wakil gubernur kalimantan anyang nathan rasyid dengan barat tahun terlebih memohon suara, dan timbul husin selaku penyelenggara pemilu tidak pernah barnabas simon dengan raihan mengumumkan hasil sementara perolehan suara sah. suara dari masing masing pasangan calon, bahwa menurut hemat pemohon, rilis baik dalam bentuk quick count maupun berita tentang perhitungan cepat atau dalam bentuk yang lain. quick count yang dilakukan hanya beberapa jam setelah pencoblosan seharusnya pemohon mengerti bahwa yang suara adalah merupakan upaya untuk dijadikan dapat bagi ditetapkannya pihak membentuk opini publik bahwa terkait sebagai pasangan gubernur dan pasangan nomor urut telah wakil gubernur terpilih adalah hasil memenangkan pemilihan umum penghitungan secara berjenjang dengan kepala daerah kalimantan barat menggunakan dokumen penghitungan tahun suara yang sah menurut hukum, bukan bahwa pembentukan opini ini melalui yang lain. pengumuman hasil perhitungan cepat (quick count) adalah usaha untuk bahwa justru pemohon lah yang telah meredam kecurigaan masyarakat mengumumkan hasil penghitungan cepat terhadap penggelembungan (quick count). pada hari kamis, tanggal penggelembungan suara (kecurangan) september gedung zamrud dpd didalam pemilihan umum kepala partai golkar kalimantan barat, ketua tim daerah provinsi kalimantan barat pemenangan pasangan calon nomor urut tahun yang dilakukan oleh salah yang bernama adang gunawan satu calon peserta pemilihan umum mengeluarkan hasil penghitungan cepat kepala daerah provinsi kalimantan (quick count) pemilihan umum gubernur barat tahun dengan kata lain, dan wakil gubernur kalimantan barat pengumuman hasil perhitungan cepat mengklaim pasangan calon nomor urut (quick count) adalah upaya sistematis menang kabupaten dengan perolehan untuk melegalkan tindak kecurangan suara persen. pengumuman yang terjadi didalam proses pemilihan mengenai hasil penghitungan cepat (quick umum kepala daerah provinsi count) yang mengklaim pasangan calon kalimantan barat tahun nomor urut menang kabupaten yang sebagaimana yang telah kami uraikan dirilis dcmedia harian berkat pada hari atas terkait dengan fakta fakta jumat tanggal september terjadinya penggelembungan suara merupakan pembentukan opini public yang atau kecurangan dalam pemilukada. tidak berdasar, menyesatkan dan disengaja. bahwa pengumuman hasil perhitungan cepat atau (quick count) terkait vide bukti pt dan py6, tinggal menunggu perolehan suara dari kabupaten sintang, kapuas hulu daiv. tentang pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif yang secara terang dan kasat mata dilakukan oleh pemohon (elang eyeabupaten bengkayang berdasarkan keterangan saksi saudara muhamad arsip,kometodiketahui bahwaanheru kurniawan yang bertempat tinggal desa cempaka putih, kecamatan suci semarang, kabupaten bengkayang, diketahui bahwa pada tanggal agustus pukul wibyarifudinhe,baju muslim dan kain sarungkabupaten ketapang bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara untuktumbang titi kabupaten ketapangberdasarkan keterangan saksi saudara agus irianto, diketahui bahwa pada tanggal september yang merupakan masa tenang kampanye masih terpasang atribut pasangan calon nomor urut jalan suprapto kelurahan sampit, kecamatan delta pawan, kabupaten ketapang. vide bukti pt kabupaten kubu raya bahwa berdasarkan keterangan saksi asian warga desa jeruji besar diketahui bahwa saksi menerima selebaran dari tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama raju, warga desa jeruji besar kecamatan sungai kakap, selebaran tersebutseptember yang dibagikan merata setiap diseluruh desa jeruji besar. vide bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi mulyadi selaku ketua desa sungai raya kecamatan sungai raya dan juga selaku ketua kpps tps diketahui bahwa saksi menerima selebaran daridisertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut yang dibagikan oleh man, warga gang teladan yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut pada masa tenang september pukul wib, kemudian saksi disuruh membagikan kepada warga warga diseluruh tps dalam selebaran tersebut terdapat sop pembagian surat. vide bukti pt bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi muji warga komplek sekota desa kuala dua diketahui bahwa saksi menerimayang dibagikan oleh deli warga sungai among desa kuala kecamatan sungai raya, pada masa tenang kampanye, september wilayah desa kuala dua. vide bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi sumard, pada tanggal september yang merupakanal fatwa wonosari. vide bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi yanmuhaimin rasa jaya vide bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi sukimanurau fastabigul kuadrat rasa jaya vide bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara paulus kdungai raya dan kecamatan kuala dua, kabupaten kubu rayakabupaten sambas berdasarkan keterangan saksi saudari selaku ketua diketahui bahwa pada tanggal september bupati sambas yakni hj. juliant suhardi alwi, dan calon wakil gubernur nomor urut datang dalam acara syukuran kantor balai desa sb. danau yang merupakan masa tenang dan memberikan uang sebesar kepada kepala desa sarang burung danau, kecamatan jawab, kabupaten sambas yang bernama thohir badai kemudian kepala desa membagi bagikan uang kepada warga yang hadir dalam acara syukuran tersebut disertai arahan kepada warga masyarakat agar memilihdan sisanya , masuk uang kas desa. saksi mendapat uang , . vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi ardi alias abas, diketahui bahwa desa bukit mulia kecamatan subah kabupaten sambas, pada tanggal september jam wib ditemukan adanya baliho berlogo kpu dan pada baliho tersebutdayangselebaran tersebut berisi contoh surat suara bergambar pasangan calon nomor urut berlogo kpu sertaahwa berdasarkan keterangan saksi saudara held aphiaelaku, kabupaten sambasr.( vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi dayangediedijar'injar'inkabupaten sanggau berdasarkan keterangan saksi iqbal diketahui bahwa pada tanggal september sekitar pukul wib depan hotel grand carita seseorang dengan ciri ciri bertubuh kurus dan tinggi sekitar mendatangi saudara muhaimin sambil menyerahkan selebaran dengan judul lakukan perubahan dengan gubernur baru , yang isi dari selebaran tersebut menjelek jelekkan pasangan calon nomor urut drs. cornelis mh, dan drs. cristiano sanjaya, se, mm), kemudian selebaran tersebut oleh saudara muhaimin diserahkan kepada saksi kemudian saksi berkoordinasi dengan ketua dpc pdi dan oleh ketua, saksi diminta melaporkan kepada bawaslu kabupaten sanggau. vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi yohanes cahya trio diketahui bahwa saksi menerima selebaran dari tim sukses pasangan calon nomor urutyang merupakan bupati sintang, memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan barat desa sosok kecamatan tayan hulu. vide bukti pt kabupaten sintang berdasarkan keterangan saksi yongdengan cara menyebarkan selebaran yang berisi tulisan yang menjelek jelekkan pasangan calon nomor urut isi selebaran tersebut berisi: proses pembentukan provinsi kalimantan barat, kejadian desa wirayuda, kecamatan ketungau tengah, kabupaten sintang. vide bukti pt pt berdasarkan keterangan saksi mus, saksi selaku kepala dusun benda mengkilap, desa kayu ujung, kecamatan ketungau tengah pada september mengalami intimidasi yang dilakukan oleh mesir ambisius) dan amin, pns puskesmas nanga memakai yang merupakan tim sukses pasanganproyek air bersih, jalan rabat beton akan dibatalkan , intimidasi ini terjadi dusun benda mengkilap, desa kayu ujung, kecamatan ketungau tengah, kabupaten sintang.( vide bukti pt bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi pubertas waketim sukses pasangan calon nomor urut desa nanga terindah, kecamatan kayan hulu, kabupaten sintang. vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi stefan ngeri, diketahui bahwa pada tanggal september bertempat perbatasan antara kecamatan silat hilir dan dan kecamatan silat hulu, kabupaten kapuas huluserunai dan adrianus lanaukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi pubertas,, partai golongan karya kabupaten sintang) tim sukses pasangan calon nomor urut desa sangat, kecamatan kedai, kabupaten sintang. vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi serunaidan ayub kades nanga mau) tim sukses pasangan calon nomor urut desa sungai menuang, kecamatan kayan hilir, kabupaten sintang. vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi anggun dan loren diketahui bahwa pada tanggal september masa tenang bertempat simpang barat, kecamatan kedaimus kepala dusun benda mengkilap), diketahui pada tanggal september saksi melihat bahwa mesir ambisius dan amin pns puskesmas nanga memakai, kecamatan ketungau tengah) yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut membagi bagikan uang sebesar rp. danerdasarkan keterangan saksi payau, diketahui bahwa pada tanggal september adanya kampanye pada masa tenang yang dilakukan oleh drs. milton crosby, bupati sintang) desa minum baru, kecamatan tempuran, kabupaten sintang yang mendukung pasangan calon nomor urut vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi payauyang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut desa minum baru, kecamatan tempuran, kabupaten sintang. vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi pubertas, diketahui bahwa pada tanggal agustus bertempat desa sarai, kecamatan sei pembelian, kabupaten sintang. ir. bernard saragih, yang merupakan camat kecamatan sei pembelianahwa berdasarkan keterangan saksi antonius, saksi selaku warga, desa kenya, kecamatan sepauk, kabupaten sintang pada tanggaldan elemen gembala penginjil) tim sukses, kejadian desa kenya, kecamatan sepauk, kabupaten sintang. vide bukti pt bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi antonius, saksi selaku warga, dusun sungai aur, desa nanga sepauk, kecamatan sepauk, kabupaten sintang pada september mengalami intimidasi yang dilakukan oleh junta tim sukses pasangan calon nomor urut junta melarang warga yang sakit untuk memilih, kejadian dusun sungai aur, desa nanga sepauk, kecamatan sepauk, kabupaten sintang. vide bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi using dan sendi, saksi selaku warga, desa manis rayayou makan dan texanus anski mengancam saksi dan wargajalan. intimidasi terjadibidang dan aki haryanto diketahui bahwa pada tanggal september adanya kampanye pada masa tenang yang dilakukan oleh you makan dan texanus anski tim sukses pasangan calon nomor urutpatung dan sana (warga desa manis raya, kecamatan sepauk, kabupaten sintang), diketahui bahwa pada tanggal september saksi melihat you makan yangguntur dan rudi, saksi selaku warga, desa buluh kuning, kecamatan sepauk, kabupaten sintang, diketahui bahwa padatim sukses pasangan calon nomor urut christian happy,pembangunan jalan rabat beton sepanjang meter sejaman, dibatalkan. kejadian desa buluh kuning, kecamatan sepauk, kabupaten sintang. vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi guntur dan saing dang, saksi selaku warga, desa buluh kuningtim sukses pasangan calon nomor urut you makanakan diusir dari desa buluh kuning, kecamatan sepauk, kabupaten sintang . vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi saing dang dan samson, saksi selaku warga, desa buluh kuning, kecamatan sepauk, kabupaten sintang diketahui pada tanggal september saksi melihat you makanaing dan samson, saksi selaku desa buluh kuning, kecamatan sepauk, kabupaten sintang pada masa masa kampanyedengan cara mengatakan kepada saksi kalau milih cornelis maka harga jual karet turun rp. , kejadian desa buluh kuning, kecamatan sepauk, kabupaten sintang. vide bukti pt bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi aloysius robot dan marinus saksi selaku dusun mengajak, desa banco, kecamatan sei pembelian, kabupaten sintang pada september saksi melihat bahwa imam merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut membagi bagikan beras sebanyak kg orangdirman dan mualimdan jangkar tim sukses pasangan calon nomor urut dusun soket, desa selam raya, kecamatan sei pembelian, kabupaten sintang serta menjanjikan akan memberikan bantuan semen sebesar sak dan pasir untuk perbaikan lapangan voli. vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi selamat, diketahui bahwa pada tanggal september bertempat desa seputar iii, kecamatan ketungau tengaherdasarkan keterangan saksi anggun dan leonardo ape, saksi selaku desa merajai kecamatan sei pembelian, kabupaten sintang pada september mengalami intimidasi yang dilakukan oleh texanus anski tim sukses pasangan calon nomor urut texanus anski menjelekkan pemimpin yang berasal dari suku dayak, yakni pasangan calon nomor urut yang berasal dari suku dayak. kejadian desa merajai kecamatan sei pembelian, kabupaten sintang. vide bukti pt bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi anggun dan naungan, saksi selaku warga, desa merajai kecamatan sei pembelian, kabupaten sintang diketahui pada tanggal september saksi melihat bahwa drs. milton crosby, bupati sintang) merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut membagikan uang sebesar rp. kepada saksi dan relawanmpah dan agumenjanjikan realisasi pembangunan jalan lewat program pjj. vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi gillan dan andreas humas diketahui bahwa pada tanggal september adanya kampanye pada masa tenang yang dilakukan oleh pdt. oktavianus tim sukses pasangan calon nomor urut desa riam kijang, kecamatan sei pembelian, kabupaten sintang. saksi gillan dan andreas humas vide bukti ptdesa penyamak, kecamatan tempuran, kabupaten sintang,kompensasi bantuan bibit karet. viderumah pribadian menjanjikan bantuan sapi dan babi untuk merayakan kemenangan pasangan calon nomor urut vide bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi bapak sulaiman diketahui bahwa pada tanggal september gedung serba guna sintang, dihadapan peserta yang hadir dalam wisuda universitas kapuas, dalam kata sambutan bupati sintang, drs. milton crosby, m.si mengungkapkan pembentukan provinsi kapuas raya, serta bupati sintang mengarahkan kepada peserta yang hadir supaya mendukung kepada pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat. vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi bapak sulaiman diketahui bahwa pada bulan agustus rumah jabatan bupati sintang, drs. milton crosby, melakukan jumpa pers, isi dari kegiatan tersebut adalah berkenaan dengan pembentukan kabupaten ketungau dan terindikasi memanfaatkan proses pembentukan kabupaten ketungau sebagai kompensasi bagi masyarakat jalur sungai ketungau untuk mengarahkan masyarakat dukunganpubertas, diketahui bahwa pada hari kamis tanggal september desa buntut purun, kecamatan ambalan bupati sintang, drs. milton crosby si. memanggil dan meminta kepala desa bernama jauh untuk mengarahkan masyarakat desa buntut purun untuk memilih pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid dengan harapan terwujudnya provinsi kapuas raya. vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi bapak antonius aceh diketahui bahwa pada hari senin, tanggal september rumah bapak antonius aceh desa sei lais, kecamatan kelam permai tim pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid: an. hendrik martin mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat an. antonius aceh pemimpin umat katolik) dan masyarakat lainnya guna memilih pasangan calon nomor urut orkes burhanuddin dengan kompensasi jika memilih pasangan tersebut akan diberi ekor anak babi. vide bukti pt bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi agustinus agus diketahui bahwa pada hari minggu, tanggal september rumah bapak agustinus agus, desa sei malam, kecamatan kelam permai,agustinus agus ketua bpd desa sei malam) gunahwa berdasarkan keterangan saksi urbanus nyaman diketahui bahwa pada hari selasa, tanggal september rumah bapak urbanus nyaman dusun lubuk, desa pemimpin, kecamatan kelam permaiurbanus nyaman ketua adat dusun lubuk) supayerdasarkan keterangan saksi mengurai, budi, dan among diketahui bahwa pada hari senin, tanggal september grafis studio milik juni, sos sintang, kecamatan sintang tim pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid yang bernama juni, sos mengarahkan, mempengaruhi, mengintimidasi masyarakat desa sei sintang, desa sei garong dan desa sei buaya kecamatan kayan hilir yang datang grafis studio milik juni, sos disertai arahan memilih pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid dengan kompensasi pembangunan jalan pjj) dari bukit datang menuju desa sei buaya lanjut desa sei garong dan sei sintang, kecamatan kayan hilir. vide bukti pt bukti pt dan bukti pt bahwa berdasarkan keterangan saksi mengurai diketahui bahwa pada hari rabu, tanggal september rumah saudara juni, s.sos dusun lubuk besar, desa sei sintang, kecamatan kayan hilir tim pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid yang bernama juni, sos melakukan kampanye masa tenang dengan membagikan kartu cara memilih pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid kurang lebih lembar dan attribute lainnya (baliho) kepada masyarakat yang hadir. vide bukti pt bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi fransium dan matius binus desa simba jaya, kecamatan binjai hulugunawan juga mengadakan pertemuan tertutup rumah fransium pada hari senin, tanggal september malam yang merupakan masa tenang, dalam pertemuan tersebut adanya arahan kepadafransium dan mungkin diketahui bahwa pada hari senin, tanggal september lading, desa simba jaya, kecamatan binjai hulu. desa simba jaya, kecamatan binjai hulu tim pasangan sukses pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid yang bernama yong mengintimidasi masyarakat desa simba jaya dengan bahasa jika cornelis duduk kembali sebagai gubernur maka harga karet paling tinggi rp. , kg kemudian yon mengajak orang masyarakat untukbapak fransium dan matius binus diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal september desa simba jayagunawan mengarahkan, mempengaruhi, mengintimidasi masyarakat desa simba jaya tepatnya dirumah fransium dengan mengatakan jika orkes menjadi gubernur maka desa simba terjadi pelanggaran dalam teknis perekrutan penyelenggara ad hoc tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) bahwa menurut: persyaratan anggota ppk dan anggota pps: masa tugas ppk dan pps, cc.: materi tes tertulis dan wawancara . bahwa selanjutnyajaya akan dipasang aliran listrik rumah rumah, jalan yang melalui desa simba jaya akan aspal, dan provinsi kapuas raya akan segera dibentuk, jika orkes tidak terpilih menjadi gubernur maka tidak akan ada listrik dirumah rumah vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi marselinus yeol, dan daniel diketahui bahwa pada hari selasa tanggal agustussutrisno mengintimidasi warga warga dan mengatakan bahwa kalau tidak memilih nomor awas dihadapan para masyarakat jawa yang ditemui. vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi marselinus yeol, dan daniel diketahui bahwa pada hari rabu tanggal september malam (masa tenang)ad pasir rumah muhammad pasir mengadakan pertemuan tertutup yang dihadiri sekitar orang. dalam pertemuan tersebut warga diarahkan mendukungyohanes dan riyanto diketahui bahwamuhammad pasir pada hari sabtu tanggal september malam mengintimidasi masyarakat yang hadir yang berjumlah sekitar orang dengan mengatakan jika drs. cornelis, dan drs. christian sanjaya, mm, menang maka daerah basis masyarakat jawa tidak akan diperhatikan dan mengarahkan masyarakat yang hadir untuk memberikan dukungan kepadabapak yulius jilid diketahui bahwa pada hari rabu tanggal september malam, adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama bakri dan tinjau dengan mengatakan ika memilih pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid maka proyek air bersih tidak aka nada, dan serta masyarakat dipaksa untuk menandatangani dukungan kepada pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid, terjadi desa tirta karya, sungai ruas lugu, kecamatan ketungau tengah. vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi topik pada hari rabu tanggal september siang (masa tenang) desa barat, dusun tajamzainuddin, anggota dprd sintang partai golkar) mengadakan pertemuan tertutup balai pertemuan dusun tajam yang dihadiri lebih orang. dalam pertemuan tersebut warga yang hadir diarahkan supaya mencobloloysius diketahui bahwa pada hari selasa malam, tanggal september desa sangatahmad mengarahkan dan mempengaruhi pemuda desa sangat guna memilih pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid dan juga membagi bagikan uang sebesar rp. untuk pembelian kostum bola kaki untuk orang. vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan anggun diketahui bahwa pada masa tenang hari rabu, tanggal september desa min, kecamatan kedai, tim sukses pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid yang bernama peterson tokoh agama protestan) menerima uang sebesar rp. dari pasangan calon nomor urut orkes burhanuddin untuk dibagikan kepada jemaatnya disertai arahannggun diketahui bahwa desa min, kecamatan kedai mendapatkan bantuan alat pertanian dari dinas pertanian sintang namun oleh drs. milton crosby, bupati sintang) dan drs. asian, kadis sintang) pembagian alat pertanian itu merupakan bantuan dari tim pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid serta warga diarahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut vide bukti pt bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi nicolas diketahui bahwa pendopo rumah jabatan bupati sintang pada hari rabu tanggal september jam wib dan kamis september jam wib drs. milton crosby, selaku bupati sintang menghadirkan para pendeta dan gembala sidang dari berbagai daerah kabupaten sintang, dan didalam pertemuan tersebut drs. milton crosby, menghimbau mengarahkan masyarakat untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur pasangan calon nomor urut atas nama orkes effendi burhanuddin rasyid dalam pilkada karena ada kontrak politik bahwa jika terpilih pasangan calon nomor urut akan mewujudkan provinsi kapuas raya. vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi kristiani tajam pendeta) diketahui bahwa pada hari senin tanggal september jam bertempat dusun pedagang hilir, pada saat peletakan batu pertama pembangunan gereja gii pope, desa baung sengatan, bapak drs. milton crosby, bupati sintang) mengarahkan warga mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid dalam pemilihan kepala daerah karena konsisten memperjuangkan terwujudnya provinsi kapuas raya dibanding dengan calon lain, terjadi dusun pedagang hilir, desa baung sengatan. vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi yohanes rusli, kades meterai ii) dan asamiwadap staf desa meterai ii) diketahui bahwa desa merajai kecamatan sei pembelian, tim pasangan calon nomor urut orkes burhanuddin yang bernama variant kades lengket kecamatan sepauk) dan kades pernis, kecamatan sepauk pada masa tenang hari rabu tanggal september mengarahkanpayau diketahui bahwa ditemukan adanya photocopy surat tugas bupati sintang drs. milton crosby, si) nomor r.pkr sebagai tim relawan pkr provinsi kapuas raya) pemenangan pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid, pemilukada provinsi kalimantan barat tahun desa jaya mentari, kecamatan tempuran. vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi sinjai,jair berkampanye desa sepak sari, kecamatan tempuran pada masa tenang yakni hari selasa tanggal september disertai dengan mengarahkan masyarakat yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid dan mengatakan jika pasangan calon nomor urut terpilih menjadi gubernur maka provinsi kapuas raya akan terbentuk vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi sinjai diketahui bahwa pada tanggal september dusun belalai, kecamatan tempuran tim sukses pasangan calon nomor urut orkes effendi burhanuddin rasyid yang bernama atau mantan kades making, kecamatan tempuran) melakukan intimidasi berupa ancaman kepada masyarakat dengan mengatakan jika tidak mendukung pasangan calon nomor urut maka provinsi kapuas raya tidak akan terbentuk. vide bukti pt bukti pt berdasarkan keterangan saksi pallidus costa rai, diketahui bahwa wilayah dusun tayang unik, desa sungai buaya, kecamatan kayan hilir didapatkan sebuah photocopy buku dari seorang tokoh masyarakat tentang himpunan dokumen pembentukan provinsi kapuas raya pkr) yang sengaja perbanyak dan digunakan untuk menyudutkan pasangan calon nomor urut drs. cornelis, dan drs. christian sanjaya, mm, si, yang dilakukan oleh tim suksesuparman diketahui bahwa terdapatselaku bupati sintang yang memberikan dukungan terhadap pasangan nomor urut dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan barat yang dibagi bagikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut vide bukti pt berdasarkan keterangan saksi endi diketahui bahwa bupati sintang, drs. milton crosby pada tanggal agustus sukai hulu, desa suka bersatu kec. sepauk kabupaten sintang dalam acara pembukaan seminar gereja prusia, bupati sintang, drs. milton crosby mengarahkan masyarakat mencoblos pasangan calon nomor urut pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur kalimatan barat. vide bukti pt bukti pt bukti pt kabupaten kapuas hulu berdasarkan keterangan saksi robinson diketahui bahwa pada tanggal september bertempat jalan masuk kantor camat, desa dangkal kota, kecamatan silat hulu, kabupaten kapuas hulu, adanya baliho bergambar drs. milton crosby, selaku bupati sintang yang mendukung pasangan calon nomor urut serta). kabupaten sekadau bahwa ditemukan adanya surat selebaran kecamatan nanga mahap desa landau apin kpps tps landau apinkarang betung kpps tps karang betung dan membusuksenayan kpps tps singkawbatu pahat kpps tps batu pahkoran kpps tps nanga koringkang kpps tps nanga ingktayang ingang kpps tps nanga ketikacupang gading kpps tps cupang gadmandi kpps tps sungai agosungai lambang kpps tps sungai lamawak hilir kpps tps awak hilirnanga mantera kpps tps nanga menyeraplaras kpps tps selaramerapi kpps tps merapberang kapuas kpps tps selamai kpps tps semapeniti kpps tps penitbelitang hulu desa balai sepak kpps tps balai sepaktabuk hulu kpps tps tabuk hulu dan sedbatuk mulai kpps tps batu mata dan singkmargaret kpps tps balau lambsungai hulu kpps tps sebelantau dan sungai anti hulpada kpps tps vinanga ansaradanya surat selebaran kecamatan belitang hilir desa tabuk kpps tps tabuk dan diarak pkterbang kpps tps terbang dan terdesa kumbang bis kpps tps kumbang bis dan jarang bala,intbulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalambahwa faktanya memohon melaluidalam huruf mengenai materi pokok angka pengumuman pendaftaran tentang seleksi poin seleksi angka dan angka hanya mengunakan mekanisme seleksi administrasi dan tes wawancara saja. dengan demikian surat keputusan memohoadalah bertentangan dan menyalahi ketentulandsoftcopysoftcopy dpt pilgub kalimantan barat tahun bukti pt fotokopi jumlah provinsi kalimantan barat bulan april bukti pt fotokopi surat provinsi kalimantan barat tertanggal april nomor dukcapil c perihal jumlah data dp4 pemilukada gubernur dan wakil gubernur kalbar tahun rincian per kabupaten kota se kalbar: bukti pt fotokopi data dp4: bukti pt fotokopi berita acara gubernur kalimantan barat: bukti pt fotokopi rekap dp4 dan dpt per kecamatan kabupaten kota pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan barat: bukti pt fotokopi data agregat kependudukan kecamatan dak2) provinsi kalimantan bulan april bukti pt fotokopi data agregat kependudukan pada biro kependudukan dan catatan sipil provinsi kalimantan barat kondisi bulan oktober bukti pt fotokopi laporan pokja pemutakhiran data pemilih: bukti pt fotokopi metode hitung cepat, bukti pt fotokopi kliping koran perolehan suara sementara pilgub se kalimantan barat dari kabupaten pukul wib: bukti pt fotokopi surat pernyataan tertanggal oktober atas nama muhamad arsip, bukti pt fotokopi surat pernyataan tertanggal oktober atas nama komedi: bukti pt fotokopi surat pernyataan tertanggal oktober atas nama toni: bukti pt fotokopi surat pernyataan tertanggal oktober atas nama sandi: bukti pt surat pernyataan tertanggal oktober atas nama heru kurniawan: bukti pt fotokopi surat pernyataan tertanggal oktober atas nama syarifudin: bukti pt baju muslim, bukti pt fotokopi surat pernyataan tertanggal oktober atas nama heni: bukti pt sarung,foto pemasangan atribut pasangan calon nomor urut dijalan suprapto kelurahan sampit:tuliskan lakukan perubahan dengan gubernur baru , bukti pt fotokopi undangan pemerintah kabupaten sambas kepala desa sarang burung danau kecamatan jawab kepada saudari: bukti pt fotokopi foto baliho desa bukit mulia kecamatan subah kabupaten sambas pada tanggal september bukti pt fotokopi contoh surat suara bergambar pasangan calon nomor uruturat keterangan interogasi wawancara kepolisian negara republik indonesia daerah kalimantan barat resort: bukti pt fotokopi: bukti pt fotokopi artikel koran berjudul milton: gabung golkar demi pkr dan laporan panwascam: bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg bukti pt rekaman pernyataan mus cd), bukti pt rekaman pernyataan pubertas wake cd): bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada ix tahun atas nama stefan ngeri, bukti pt rekaman pernyataan stefan ngeri cd), bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama serunai dan foto, bukti pt rekaman pernyataan serunai cd): bukti pt rekaman pernyataan pubertas cd), bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama serunai, bukti pt rekaman pernyataan serunai cd): bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama frderikus deddy: bukti pt rekaman pernyataan frderikus deddy: bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama selamat bukti pt rekaman percakapan selamat s.e: bukti pt fotokopi laporan panas nomor pt panwaslukada tpk ix atas nama ahok paulus, bukti pt rekaman suara atas nama ahok paulus, bukti pt fotokopi laporan panas nomor pt panwaslukada tpk ix bukti pt rekaman suara cd), bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada bar stg atas nama matius atom, se, bukti pt rekaman video sein belia: bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama tangki, sos, bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg tangki, sos: bukti pt rekaman suara cd), bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg l atas nama tangki sos, dan foto: bukti pt rekaman suara sepauk)atas nama malayanus, bukti pt rekaman suara sei pembelian cd), bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama jon minggu dan foto: bukti pt rekaman suara sei pembelian): bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama stefan ngeri, dan fotocd)aksi sei pembelian: bukti pt laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama serunai, bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas jon minggu: bukti pt rekaman suara cd) williams, bukti pt rekaman suara cd) sulaiman: bukti pt rekaman suara cd) sintang, bukti pt rekaman suara sintang cd), bukti pt rekaman suara sintang cdambalankelamsaksi kelam permaiaksi kelam permaikayan hilirsaksi kayan hilir cd),) cd): bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stgfotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama selamat se: bukti pt rekaman suara ketungau tengah) cd), bukti pt laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama frederik deddy: bukti pt rekaman suara kedai) cd), bukti pt fotokopi laporan panas nomor pl panwascam ix atas nama fredericbawaslu cam khr k atas nama apin se: bukti pt fotokopi laporan panas nomor bawaslu cam khr k atas nama apin, se:ei pembelian: bukti pt fotokopi surat tugas nomor st r.pkr bukti pt fotokopi surat pernyataan lidah, bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama matius atom, se:: bukti pt fotokopi laporan panas nomor pemilukada kal bar stg atas nama stefan ngeri, sh: bukti pt fotokopi selebaran gerakan satu juta wujudkan provinsi kapuas raya sanggau, sekadau, sintang, melawi, kapuas hulu): bukti pt fotokopi laporan pengurus pusat forum penegak demokrasi kalimantan barat pp. border kalbar), bukti pt laporan pengurus pusat forum penegak demokrasi kalimantan barat pp. border kalbar): bukti pt fotokopi formulir temuan nomor pemilukada ix atas nama stefan ngeri sh.: bukti pt fotokopi selebaran daerah sekadau: bukti pt fotokopi surat tugas xx302.sk r.pkr bukti pt fotokopioleh kpu kabupaten sekadau: bukti pt fotokopi tim pemenangan orkes burhan pemilukada provinsi kalimantan barat nomor kep m b pilgub kb vii bukti pt fotokopi format rekapitulasi laporan penanganan pelanggaran panitia pengawas pemilihan umum provinsi kalimantan barat: bukti pt fotokopi berita acara nomor ba kpu l bukti pt fotokopi berita acara nomor ba kpu l ii tentang pembentukan wanita pemilihan kecamatan ppk) komisi pemilihan umum kabupaten landak, bukti pt fotokopi laporan rapat koordinasi daerah sentra penegakan hukum terpadu akord sentra gakumdu) se kalimantan barat: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan barat kabupaten sekadau, bukti pt fotokopi laporan kelompok kerja penanganan pelanggaran dalam rangka pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan barat tahun bukti pt fotokopi alur pengawasan kampanye dan pungut hitung pilgub kalbar tahun bukti pt fotokopi kronologis penyerahanfotokopi laporan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara: bukti pt fotokopi keputusan kpu tentang pembentukan ppk se kabupaten kayong utarahwamenunjukan kelalaian dan tidak profesionalnya memohon dalam menyelenggarakan pemilukada kalimantan barat tahun selain itu juga, tanpa memenuhi ketentuan tentang syarat adanya tes tertulis bagi panitia pemilihan kecamatan ppk) dan panitia pemungutan suara pps) maka patut dipertanyakan kemampuan dan profesionalisme anggota ppk dan pps didalam memahami dan melaksanakan tugasnya, kecuali jika memang itu ditujukan sebagai jalan untuk melakukan tindak kecurangan dalam proses pemungutan suara pemilukada kalimantan barat tahun bahwa ketidakmampuan dan tidak profesionalnya panitia pemilihan kecamatan ppk) dan panitia pemungutan suara pps) itu berhubungan erat dan dibuktikan dengan adahitam dan atau cetakan, seperti yang terjadi beberapa kabupaten. tindakan tersebut melanggar. terjadi pelanggaran terkait pencetakan dan format pengamanan khusus terhadap formulir model kwk.kpu beserta lampiran model kwk.kpuuntuk pengamanan, bukti pt fotokopi keputusan kpu tentang pembentukan ppk seotalaporan pembentukan badan penyelenggara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun bukti pt fotokopi peraturan kpu nomor tahun bukti pt fotokopi peraturan nomor tahun bukti pt fotokopi peraturan nomobarat sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umumertanggal agustus pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan baratseptember dansembilan saksi dan satu ahl.16j) guober. bahwa faktanya,merupakan hasil fotokopi atau setidak tidaknya lebih menyerupai hasil fotokopi. selain itudiberi tanda khusus yang tidak berbentuk mikroteks, melainkan minutescetakan . bahwa seharusnya formulir model kwk.kpu beserta lampiran model kwk.kpu dan formulir lampiran model da1 kwk.kpu berbentuk cetakan resmi dengan menggunakan lambang komisi pemilihan umum yang warnanya sesuai dengan aslinya karena dokumen tersebut merupakan dokumen resmi lembaga negara. faktanya, yang terjadigunakan semua tps dalam pemilukada gubernur kalimantan barat tahun merupakan hasil penggandaan fotokopi atau setidak tidaknya lebihadanya pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dengan tidak melakukan verifikasi terhadap dpt sehingga terjadi penggelembungan jumlah dpt:budi, suyanto, mujahidin, fransiskus timur, joko hermawan, cheng, harsono serta ahli aida mochtarbanyak ditemukan nik yang tidak tertulis dalam dpt. ada nik yang tidak sesuai dengan tanggal lahir dan nik yang sama beberapa tps. banyak terdapat nik ganda dengan nama yang sama dan tanggal lahir yang sama.. saksi mendapatkan kartu pemilih dua kali dengan tps yang berbeda.. beberapa tps saksi tidak mendapatkan formulir c1.kwk asli dan hanya mendapatkan fotokopi formulir c1.kwk. adanya dpt yang tidak akurat berpotensi untuk disalahgunakan, i3. bahwa memohon membantah dalil pemohon tersebut dan pada pokoknya menyatakan bahwmemohon menegaskan bahwa adanya perbedaan dp4 pemilu gubernur dan wakil gubernur disebabkan terdapat perubahan jumlah pemilih pemula, purnawirawan, mobilisasi penduduk dan faktor lainnya.untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti bukti sampai dengan dan tanpa mengajukan saksi. i3. bahwa terhadap dalil pemohon guo, pihak terkait membantahnya dan pada pokoknya menyatakan bahwa memohon telah melibatkan saksi saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon beserta bawaslu selain itu, pemohon juga telahselain itu, terkait adanya dp4 yang memiliki perbedaan mencolok dengan dpt terakhir setiap kabupaten, terutama kabupaten sintang, kabupaten bengkayang, kabupaten landak dan kabupaten kapuas hulu, menurut pihak terkait perbedaan tersebutkarena terdapat perubahan jumlah pemula, purnawirawan, dan mobilisasi penduduk serta faktor lainnyapt tanpa mengajukan sak. berdasarkan putusan putusan mahkamah sebelumnya, cara pemungutan suara yang demikian adalah sah adanya. dengan demikian, menurut mahkamaholeh memohon dalam proses perekrutan anggota ppk dan pps hoc yang tidak dilakukan tes tertulis sehingga melanggar peraturan kpu nomor tahun: i3. bahwa terhadap dalil guo, memohon membantahnya yang pada pokoknya menyatakanatas, sehingga dalil pemohon secara tegas terbantahkan. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti sampai dengan bukti danemohon telah keliru dengan mendasarkan dalil permohonannya padapihak terkait secara tegas menolak dalil yang dikemukakan pemohon tersebut karena terdapat kesalahan dalam penerapan dasar hukum yang digunakan pemohon,kait dalil guo pihak terkait mengajukan bukti tulisan yaitu pt sampai dengandapat membuktikan bahwa proses rekrutmen ppk dan pps hocselain itutelah dilakukan perubahan dengan peraturan kpu nomor tahun tentang perubahan atas peraturan kpu nomor tahun yang menyatapihak memohon telah melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan yang sah. dengan demikian dalil guo tidak terbukti menurut hukum: i3. bahwa pemohon mendalilkan adanya perlakuan diskriminatif yang dilakukan memohon terhadap bakal pasangan calon perseorangan yaitu ir. mikael injak berayun dan drs. eka kawirayu dengan tidak memberikan kesempatan untuk membuktikan dan atau memperbaiki dokumen dan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan sehingga menyebabkan bakal pasangan calon ir. mikael injak berayun dan drs. eka kawirayu tidak lolos, untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti bukti dan saksi mikael injak berayun dan ahli aida mochtarsaat pendaftaran pasangan calon, saksi telah menyerahkan berkas dukungan tetapi tidak dilakukan verifikasi oleh memohon. proses sosialisasi terkait dengan pencalonan bakal calon independen sangat kurang.ali anyang sebagai pasangan calon.. menurut ahli, pengguguran terhadap salah seorang calon independen yang dilakukan oleh memohon tidak mengacu kepada peraturan kpu nomor tahun kareemilukada kalimantan barat dani3. bahwa memohon membantah dalil pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikutseorangan menyerahkan dukungan paling sedikit, yaitu minimal (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa,erayun dan drs. eka kawirayu) berjumlah (seratus empat belas ribu seratus tiga puluh delapan),ik tanggal mei sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku: bahwa pada hari terakhir penetapan keabsahan jumlah dukungan, pihak mikael injak berayun telah hadir kantor kpu provinsi kalimantan barat dan diberitahu tentang kekurangan syarat dukungan yang diajukannya. pada saat itu mikael injak berayun menyatakan menerima keputusan memohon dan dalam persidangan tanggal oktober mikael injak berayun mengakui bahwa keterangan memohon tersebut adalah benar, untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti bukti tanpa mengajukan saksi, i3. pihak terkait membantah dalil guo dan menyatakan bahwa terkait syarat dukungan bakal pasangan calon ir. mikael injak berayun dan drs. eka kawirayu, sebagaimana ditetapkan dalam berita acara nomor:sudah tepat mengingat berita acara dimaksud menjadi konsiderans dalam penerbitan surat keputusan memohon terkait dengan penetapan pasangan calon peserta pemilukada gubernur propinsi kalimantan barat. terkait dalil guo pihak terkait tidak mengajukan bukti tulisan atauputidak meloloskan pasangan calon perseorangan yaitu ir. mikael injak berayun dan drs. eka kawirayu,tidak meloloskan ir. mikael injak berayun dan drs. eka kawirayuir. mikael injak berayun dan drs. eka kawirayu adalah terkait proses verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan yang menurut ir. mikael injak berayun dan drs. eka kawirayu tidak dilakukan oleh memohon. padahal dalam persidangan pada tanggal oktober sdr. mikael injak berayun mengakui kebenaran dari keterangan memohon bahwa pada hari terakhir dirinya hadir kantor kpu provinsi kalimantan barat dan menerima penjelasan bahwa persyaratan jumlah dukungan baginya tidak terpenuhi. rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan justru meyakinkan mahkamah bahwa memohon telah melakukan verifikasi secara benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga penetapan tidak lolosnya ir. mikael injak berayun dan drs. eka kawirayu telah benar menurut hukum:adanya pelanggaran dalam penetapan pasangan calon nomor urut khususnya mayjen tni army ali anyang karena belum mengundurkan diri secara sah dari kesatuan tni sehingga melanggar pemerintahan daerah: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti bukti bukti bukti bukti dan ahli aida mochtar (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait pencalonan army ali anyang menurut ahli.i3. memohon membantah dalil pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:republik indonesia mkri) yaitu putusan nomor php.d 1x tanggal maret dan putusan nomor puu viii tanggal april selain itu, surat kpu nomor kpujiiipengunduran diri dari: memohon telah mengeluarkan, tertanggal juni yang ditandatangani atas kertas bermaterai rp., tertanggal juni yang ditandatangani atas kertas bermaterai rp. surat ini diteruskan kepada panglima tni dengan nota dinas nomor b nd. vi ksad, tertanggal juni perihal permohonan untuk mengakhiri dinas pensiun dini,1 dan berdasarkan surat jawaban nomor pers, tanggal juli yang ditandatangani oleh panglima tni laksamana tni agus suhartono, s.e., dit,danmenyerupai hasil fotokopi dan cetakan lambang komisi pemilihan umum hanya berwarna hitam dan putih disemua bagian . bahwa berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tersebut atas, seharuscara menulis tangan pada kolom yang telah disediakan dan menggunakan tinta yang berwarna biru, hijau, atau ungu. faktanya ada pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam, seperti mengisi dengan menggunakan tinta berwarna hitam dan ada yang berbentuk print out ketikan sehinggga patut diduga ada kecurangan dalam pendiriannyaantara laiuntuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti sampai dengan bukti bukti bukti dan tanpa mengajukan saksi, i3. pihak terkait membantah dalil guo dan menyatakan bahwa memohogubernur dan wakil gubernur. selain itu, menurut pihak terkait,dan didasarkan pula pada dua putusan mahkamah konstitusi, yaitu putusan nomor php.d ix tanggal maret dan putusan nomor puu vii tanggal aprilarmy ali anyangarmy ali anyanggajuan permohonan pengunduran diri yang dilakukan oleh army ali anyanggunduran diri sdr. army ali anyang adalaharmy ali anyang sebagai pasangan calon telah benar menurut hukum. selain itu, mahkamah telah menemukan fakta bahwa army ali anyangprovinsi kalimantan barat. apalagi sudah ada surat jawaban dari panglima tni bahwa pengunduran diri mayjen tni army ali anyang telah disetujui (vide bukti dengan demikian, menurut mahkamah dalil hanyalah menyangkut hal teknis yang tidak berpengaruh dan. sebaliknya, pihak memohon dapat membuktikan kebenaran bantuannya berdasarkan peraturan perundang undangan yanghani dhani terjadi pelanggaran terhadap daftar pemilih tetap bahwa dalam lampiran keputusan komisi pemilihan umum provinsi kalimantan barat nomor pts kpu prov tentang perubahpontianak kubu raya pontianak singkawang bengkayang jaan sambas landak ana jaan sanggau sekadau sintang melawi kapuas hulu ketapang kabupaten kayong utara |jumlah total ' bahwa pelanggaran terhadap pemilukada kalimantan barat tahun juga dapat diidentifikasi melalui dugaan adanya penggelembungan suara yang menggabungkan daftar pemilih tetap dpt) terakhir pemilu disetiap kabupaten dengan data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) sebagai dasar bagi terbentuknya daftar pemilih tetap dpt)pada tanggal maret memohon telah menerima data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) sebagai dasar dari daftar pemilih tetap dpt) dan diedarkan setiap kabupaten. ternyata dp4 tersebut memiliki perbedaan yang mencolok dengan dpt terahir pemilu setiap kabupaten (utamanya kabupaten sintang, kabupaten bengkayang, kabupaten landak, dan kabupaten kapuas hulu). bahwa terhadap perbedaan jumlah data pemilih antara dp4 dengan dpt terakhir seharusnya memohon melakukan proses verifikasi dan pemutakhiran data sebagaimana perint yaitu: adanya daftar pemilih tetap yang ganda (double) bahwa dengan adanya dpt yang gandmeskipun tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih sampai dengan y6, namun hal tersebut dibarengi dengan perolehan suara yang didasarkan pada pemilih ganda. sehingga patut dipertanyakan apakah satu orang yang sama dengan (dua) surat undangan melakukan pemilihan pencoblosan sebanyak (dua) kali? bahwa dpt ganda tersebut banyak terjadi beberapa tps, diantaranya:seperti yang terjadi pada tps:memiliki nik yang sama, sehingga patut diduga bahwa (satu) nik orang digunakan untuk dpt dan hal tersebut merupakan manipulasi dpt yang digunakan untuk menggelembungkan suara pasangan calon nomor urut yang mana dari dpt semuanya memilih pasangan calon nomor urut bahwa kabupaten landak banyak yang menggunakan hak pilihnya sebanyak yang tersebar dibeberapa tps, tetapi hal tersebut diikuti dengan adanya dpt ganda dengan nama, nik, tempat tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin dan alamat yang sama.modus penggandaan berupa adanya nama yang sama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin dan alamat yang sama serta nik yang tidak sesuai dengan aturan. adanya daftar pemilih tetap dpt) yang memiliki nomor induk kependudukan sama, yang terjadi pada tpsyang tidak memiliki nomor induk kependudukan nik) dan dpt memiliki nik yang sama. adanya daftar pemilih tetap yang tidak jelas alamat sehingga dapat duga terdapat: yang terjadi pada tps desa lingkonong, kecamatan kompak)yang terjadi pada tps desa sebagai, kecamatan sebagaibagikan kepada pemilih bahwa beberapa wilayah, baik itu kabupaten sambas, kabupaten sanggau maupun wilayah lainnya, ditemukan fakta dan bukti mana seorang calon pemilih menerima surat undangan lebih dari satu. modus yang terungkap adalah surat undangan yang dibagikan memiliki nama yang berbeda namun dengan nik yang sama, ataupun surat undangan dengan nama dan alamat yang sama dengan nik kosong ataupun tanggal lahir yang kosong. terjadi pelanggaran terhadap kertas surat suara yang berlebihan bahwa kesalahan dan ketidak permata memohon dalam menetapkan daftar pemilih tetap juga diikuti dengan banyaknya kertas suratotensiitambah (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari: tanda khusus tinta paling banyak (dua) botol, alat pencoblosanoon. bahwa kelebihan surat suara dibuktikan dengan surat edaran yang dikeluarkan olah memohon nomor pemprov tanggal september tentang pelaporan tindak lanjut sisa surat suara setelah disortir dan didistribusikan dankomisi pemilihan umum kabupaten sekadau. berdasarkan berita acara pemusnahan tersebut terdapat: lembar sortir produksi bahwa berdasarkan hal tersebut atas, kelebihan surat suara hingga untuk kabupaten sekadauadalah dari jumlah dpt yaitu sebanyak surat suara lebih. bahwa tindak pembakaran ini menunjukkan ketidak permata memohonh(satu) maka masyarakat yang mayoritas adalah transmigran akan dia dalam uiduga kuat adanya upaya penggelembungan suara melalui manipulasi lembaga survey bahwa pada tanggal september pukul wib, hanya terhitung beberapa jam setelah pencoblosan pemilihan umum, unggul di pemilu kada kalbar, merilis berita tentang hasil penghitungan cepat (quick count) yang menempatkan petahana sebagai pemenang sementara pada pemilihan umum kepala daerah pemilukada) kalimantan barat kalbar). dalam rilis berita tersebut juga umumkan bahwa berdasarkan penghitungan cepat atau quick count lembaga survey recode menyebut cornelis christian sanjaya memperoleh suara sah. posisi calon petahana ini disusul orkes effendi burhanuddin rasyid dengan raihan suara sah, army ali anyang nathan rasyid dengan suara, dan timbul husin barnabas simon dengan raihan suara sah. bahwa menurut hemat pemohon, rilis berita tentang perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan hanya beberapa jam setelah pencoblosan suara adalah merupakan upaya untuk membentuk opini publik bahwa pasangan calon nomor urut (satu) telah memenangkan pemilihan umum kepala daerah kalimantan barat tahun bahwa pembentukan opini ini melalui pengumuman hasil perhitungan cepat (quick count) adalah upaya untuk meredam kecurigaan masyarakat terhadap penggelembungan penggelembungan suara (kecurangan) dalam pemilihan umum kepala daerah provinsi kalimantan barat tahun yang dilakukan oleh pasangan urut (satu) peserta pemilihan umum kepala daerah provinsi kalimantan barat tahun dengan kata lain, pengumuman hasil perhitungan cepat (quick count) adalah upaya sistematis untuk melegitimasi tindak kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan umum kepala daerah provinsi kalimantan barat tahun sebagaimana yang telah kami uraikan atas terkait dengan fakta fakta terjadinya penggelembungan suara atau kecurangan dalam pemilukada. bahwa pengumuman hasil perhitungan cepat atau (quick count) terkaitinggal menunggu perolehan suara dari kabupaten sintang, kabupaten kapuas hulu, dan kabupateesimpulan bahwa berdasarkan dalil dan bukti bukti yang pemohon sampaikan maka nyatakan penetapan pasangan calon nomor urutyang dilakukan oleh memohon adalah tidak cermat dan tidak memahami peraturan perundang undangan dan tindakan memohon tidak mencerminkan rasa keadilan dan nilai nilai yang tumbuh dalam masyarakat sehingga penetapan pasangan calon tersebut melanggar hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, sertterpilihberdasarkan seluruh uraian atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh memohon terkait dengan penetapan pasangan calon nomor urut serta pelanggarankalimantadasarkan hukum sah dan beralasan mahkamah konstitusi untuk memberikan keadilan bagi pemohontahunalam pengadilan tata usaha negara pontianak sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomorprovinsi kalimantan barat, pada saat ini sedang dalam proses persidangan dalam perkara nomor ptun ptk antara drs. abang timbul husin, dkk. melawan komisi pemilihan umum kpu) provinsi kalimantan barat terkait dengan pasangan calon dari unsur tentara nasional indonesia tni)memerintahkan kepada memohon untuk mengembalikan hak bakal pasangan calon perseorangan ir. mikael indent berayun dan drs. eka kawirayu sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kalimantan barat tahunseluruh tps provinsi kalimantan barat tahunag. dan mengikutsertakan bakal pasangan calon perseorangan ir. mikael indent berayun dan drs. eka kawirayu, paling lambat hari setelah putusan mahkamah konstitusi terhadap perkara guo, memerintahkan dewan kehormatan penyelenggara pemilu, komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi kalimantan barat, badan pengawas pemilu, dan badan pengawas pemilihan umum provinsi kalimantan baratkalimantan barat atas nama orkes effendi dan ir. burhanuddin rasyidebagai peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun. model kwk.kpu).surat panggilan sidang nomor w2 tun. hk. 1x yang dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara pontianak terhadap komisi pemilihan umum kpu) kalimantan barat: bukti fotokopi salinan surat keputusan panglima tentara nasional indonesia tni) nomor kep tanggal september tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan lingkungan tentara nasional indonesia tni), bukti fotokopi surat pernyataan sdr. kamus tentang adanya intimidasi, oleh aparat perangkat desa terhadap warganya, bukti fotokopi salinan surat keputusadalam laporannya pada pada huruf (materi pokok) angka (pengumuman, pendaftaran, seleksi ppk dan pps) poin (seleksi):berita media indonesia.com yang berjudul petahana unggul pemilu kada kalbar . petahana unggul di pemilu kada kalbar diakses pada september bukti fotokopi berita viv news yang berjudul sebelas larangan untuk tentara sebelas larangan untuk tentara diakses pada tanggal september bukti fotokopi berita suara kalbar.com yang berjudul army tak miliki hak pilih, karena masih tni karena masih tni.html diakses pada tanggal septemberbukti fotokopi datentara nasional indonesia,bukti fotokopi lampirbekadau antara lain: tps (satu), desa kelurahan nanga mahap, kecamatan nanga mahap, kabupatenungai ingin, kecamatan sekadau hilir, kabupaten kotaanggau antara lain: tps desa kelurahan bahwa, kecamatan bintiberingin, kecamatan kapuaspuas hulu antara lain: tps desa kelurahan kalis rayalis hilirpontianak antara lain: tps desa kelurahan pemakaman, kecamatan sui puyuhpasir palembang, kecamatan mempawah timurlandak antara lain: tps desa kelurahan garu, kecamatan mempawah huluemakin, kecamatan tengah templattang antara lain: tps desa kelurahan kemyabur baru, kecamatan tempuranpuas kiri hilir sintang, kecamatan sintanggkawang antara lain: tps desa kelurahan maya sopa, kecamatan singkawang timur, kabupaten kota singkawyong utara antara lain: tps (tiga), desa kelurahan teluk batang selatan, kecamatan teluk batang, kabupaten kota kayong utaramelawi antara lain: tps desa kelurahan nanga mancur, kecamatan saya, kabupaten kota melawi, provinsi kalimantan barat. modelbengkayang antara lain: tps semangat, desa kelurahan setia budi, kecamatan bengkayang, kabupaten kota bengkay.ukit batu, kecamatan singkawang tengahprovinsi kalimantan barat tahun dengan nomor urut yang memenuhi syaraebagai berikut urut rasyiddesa kelurahan panggilan, kecamatan singkawang selatantanjung pura, kecamatan muarulia baru, kecamatan deltalai agas, kecamatan belimbing, kabupaten melawiumbangibun, kecamatan rindndan membuat, kecamatan tayan huletakikan, kecamatan kayanrindah, kecamatan kayanketungau, kecamatan ketungauubang, kecamatan kelam permmpuran, kecamatan tempurake, kecamatan ambalrasi akan, kecamatan sungai pembeligawang, kecamatan kapuasnjung ria, kecamatan sepaukerawailadangayasopa, kecamatan singkawang timurnang, kecamatan ketungaubulan, kecamatan singkawang utaraelayu, kecamatan singkawang baratamalanga, kecamatan samalangcalon, kecamatan seluaswira muda, kecamatan ketungau tengahwang, kecamatan sidijago, kecamatan jago abkda, kecamatan jago barwang, kecamatan tatkalbumi emas, kecamatan bengkayang, kabupaten bengkayang, provinsi kalimantan barat model a3 kwk.kpu), bukti fotokopi kartu pemilih nik nama fransiskus atlanta, tempat tgl. lahir bengkayang, jenis kelamin laki laki alamat: dusun sebuah, sebuah elok subah sambas kalimantan barat kartu pemilih nik: nama: atlanta tempat tgl. lahir bengkayang, jenis kelamin: perempuan alamat: sebuah sungguh sebuah barong led bengkayang kalimantan barat bukti fotokopi kartu pemilih nik: nama: mariana tempat tgl. lahir: sebuah sungguh, jenis kelamin: perempuan alamat: dusun sebuah, sebuah elok subah sambas kalimantan barat kartu pemilih nik: nama: mariana kubik tempat tgl. lahir: sebuah sungguh, jenis kelamin: perempuan alamat: dusun tembung rt rw sebuah barong led bengkayang kalimantan barat bukti fotokopi kartu pemilih nik: nama: nchen tempat tgl. lahir: led, jenis kelamin: laki laki alamat: dusun sebuah sebuah elok subah sambas kalimantan barat kartu pemilih nik: nama: nchen tempat tgl. lahir: led, jenis kelamin: perempuan alamat: dusun tembung rt rw, sebuah barong led bengkayang kalimantan barat bukti compact disc cd) daftar pemilih tetap selain itu, pemohon mengajukan (sembilan) saksi dan seorang ahlsaksi pemohon budi saksi menemukan adanya nik yang tidak tertulis dalam dpt, ada nik yang tidak sesuai dengan tanggal lahir dan nik yang sama beberapa tps, banyak terdapat nik ganda dengan nama yang sama dan tanggal lahir yang sama, suyanto saksi telah melakukan cros cek terhadap formulir dan menemukan adanya partisipasi pemilih dengan persentase yang menurut saksi tidak wajar, saksi menemukan adanya dpt ganda dengan tanggal lahir dan nama yang sama, mujahidin desa sei kelak tps saksi tidak mendapatkan formulir .kwk dan formulir tersebut didapatkan saksi setelah pleno tingkat kecamatan dan hanya dalam bentuk fotokopi. fransiskus timur kecamatan bangkakab kabupaten ketapang ada tps yang tidak menyerahkan formulir c1.kwk dan hanya mendapatkan fotokopinya saja, joko hermawan ada banyak terdapat dpt ganda yang nama dan tanggal lahirnya sama, ditemukan nik ganda dengan nama yang berbeda dan tanggal lahir yang berbeda,, cheng saksi mendapatkan kartu pemilih dua kali dengan tps yang berbeda: kartu pemilih jenis kelamin saksi tertulis perempuan padahal saksi adalah laki laki: bahwa menurut saksi memang daerah tersebut adalah daerah pemekaran, mikael injak berayun saksi adalah calon independen yang mencalonkan diri menjadi bakal calon gubernur kalimantan barat, pada saat pendaftaran saksi telah menyerahkan berkas dukungan tetapi tidak dilakukan verifikasi oleh memohon: menurut saksi proses sosialisasi terkait dengan pencalonan bakal calon independen sangat kurang, menurut saksisebagai bakal pasangan calon,: harsono, ada saudara saksi yang terdaftar pemilukada gubernur dengan nama yang sama, kamus ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala desa terhadap saksi agar saksi memilih pasangan calon nomor urut ahli pemohon aida mochtar ahli adalah mantan anggota kpu dan telah mengucapkan sumpah janji sebagai anggota kpu yang diharuskan untuk menjalankan tugas dengan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, menurut ahli, memohon tidak melakukan tahapan penjadwalan pilkada yang sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun yang mengharuskan memohon melaksanakan semua tahapan dan penjadwalan pelaksanaan pilkada hari sebelum hari pencoblosan, menurut ahli pengukuran terhadap salah seorang calon independen juga tidak mengacu kepada peraturan kpu nomor tahun mailkada kalbar tersebut, menurut ahli,bahwa menurut ahli terkait pencalonan army ali anyang,bahwa menurut ahli seharusnya tahapan dan jadwal pendaftaran dengan perbaikan tidak dijadikan menjadi satu dan harus terpisah: bahwa terkait dpt, menurut ahli persyaratan untuk dapat memilih adalah telah berusia tahun dan terdaftar dalam dpt meskipun nik nya tidak ada: menurut ahli adanya dpt yang tidak akurat berpotensi untuk disalahgunakan, menimbang bahwa memohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal oktober yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa dalam permohonan pertama pada. pemohorbaikan permohonan pemohon adalah error object karena keseluruhan dalil yang dikemukakan dan objek perselisihkepada perolehan suara pasangan calon. persoalan administratif tersebut yaitu: persyaratan pencalonan, rekrutmen ppk dan pps, persoalan dp4, pengamanan formulir c1 kwk.kpu beserta lampiran model c1 kwk.kpu, dan quick count dari lembaga survey. bahwa dengan demikian, permohonan maupun perbaikan permohonan yang dilakukoktojumat tanggal september dan pemohon mengajukan keberatan dimaksud pada hari senin tanggal oktoberiv. pokok permohonanlimantan barat tahundengan hasil penghitungan sebagai berikutmaupun perbaikmaupun perbaikan permohonadinyatakan tidak dapat diterima (niet ondan adil. bahwa adapun perolehan suara sah untuk masing masing pasangan calon pada table berikut: tabelgubernur perolehan dan wakil gubernur suara sah persentasen i naa seluruh pasangan calon bahwa memohon menolak dengan tegas apa yang pemohon dialihkan dalam permohonan maupun perbaikan permohonannya: terjadi pelanggaran dalam penetapan pasangan calon bahwa pemohon (di halaman permohonan pertama) mendalilkan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari tentara nasional indonesia (selanjutnya disebut tni) yang masih aktif adalah melanggar berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia yaitu: prajurit dilarang terlibat dalam: kegiatan menjadi anggota partai politik. kegiatan politik praktis.ohon juga mengutip putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tentang jabatan politis (halaman pada permohonan pemohon pertama): bahwa pemohon mengutip buku netralitas tni (yang ditandatangani panglima tni jenderal joko santoso pada tanggal agustus yang menyatakan ada (sebelas) larangan bagi tni dalam berpolitik yaitu pada angka. bahwa pemohon mengutibahwa pemohon mengutipyaitu: putusan nomor php.d ix tanggal maret halaman bahwa setelah mahkamah mempelajari dan mencermati bukti bukti yang diajukan pemohon dan memohon serta keterangan ahli pemohon, mahkamah telah menemukan fakta bahwa basri . putusan nomor puu viii tanggal april halamanrnyataan pengunduran diri dari jabatan negeri . bahwa surat kpu nomor kpu i11.memohon perlu menyampaikan kronologissebagai berikut: bahwa ketika sebagai bakal calon,berdasarkan keputusan kpu provinsi kalimantan barat nomor pts kpu prov tanggal februari maka ditentukan sejak tanggal juni hingga juni dilakuk. bahwa dalam proses pencalonan tersebut, memohon berpedoman kepad1terjadi perlakuan diskriminatif terhadap bakal pasangan calon perseorangan independen bahwa pemohon mendalilkan memohon telah memberikan perlakuan istimewa terhadap salah satu kandidat yaitu army ali anyang yang berstatus militer aktif dan sisi lain memohon mempersulit bakal pasangan calon ir. mikael indent berayun dan drs. eka kawirayu. bahwa memohon menolak dalil pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:orangan menyerahkan dukungan paling rendah yaitu minimal (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa.arayungk dan drs. eka kawirayu) berjumlah (seratus empat belas ribu seratus tiga puluh delapan). v tanggal mei sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. terjadi pelanggaran dalam teknis perekrutan ppk dan pps. bahwa halaman pada permohonan pertama, pemohon mendalilkanpk, pps dan kpps menunjukkan kelalaian dan tidak profesionalnya memohon dalam menyelenggarakan pemilukada karena tidak memenuhi ketentuan tentang syarat tes tertulis bagi ppk dan pps. artinya, memohon hanya menggunakan mekanisme seleksi administrasi dan tes wawancara. bahwa dasar hukum yang digunakan pemohon adalah: peringkat nama pasangan calon perolehan persentase suara drs. cornelis, m.h. dan drs. christian sanjaya, s.e., m.m. orkes effendi, pd., m.h. ,15y6 dan ir. burhanuddin rasyid army ali anyang dan ir. ,39y6 nathan rasyid, ag. drs. abang timbul husin dan pdt. barnabas simon, pd. setelah hasil perhitungan suara, memohon menetapkan pasangan calon nomor urut drs. cornelis, m.h. dan drs. christian sanjaya, s.e., m.m. sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih: bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut pemohonprovinsi kalimantan baratrintah provinsi kalimantan baraberdasarkan fakta fakta sebagai berikut:bahwajadi pelanggaran terkait pencetakan dan format pengamanan khusus terhadap formulir model kwk kpu beserta laporannya model kkw kpu bahwa pemohon mendalilkan memohon telah mencetak kertas formulir model c1 kwk.kpu beserta lampiran model c1 kwk.kpu yang digunakan semua tps pemilukada gubernur kalbar tahun merupakan hasil fotokopi. selain itu diberi tanda khusus yang tidak berbentuk mikroteks melainkan minutes. hal ini bertentangan dengan peraturan . bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon tersebut karena memohon telah melakukan pengamatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan peraturan kpu nomor tahun bahwa pengamanan pencetakan formulir dengan memberi tanda khusus antara lain berupa mikroteks. bahwa dengan penegasan kalimat antara lain tersebut, maka sifatnya alternatif atau pilihan dan bukan imperatif atau kewajiban, sehingga sah tindakan memohon untuk menggunakan tanda pengamanan khusus lainnya untuk mencetak formulir model c1 kwk.kpu beserta lampiran model c1 kwk.kpu. bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umumdan penghitungan suara pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun memohon telah memberi tanda pengaman khusus berupa mikroteks. terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur terjadi pelanggaran terhadap dpt bahwa, pemohon mendalilkan memohon tidak melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan metode yang keliru sebagaimana dan peraturan kpu nomor tahun sehingga terjadi penggelembungan pemilu dengan dp4 sebagai dasar terbentuknya dpt. penggelembungan dimaksud tidak dijelaskan apakah perbedaan jumlah penduduk atau perbedaan jumlah pemilih dan mana tempat kejadiannya. dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh pemohon dengan alasan seperti tersebut atas sangat membingungkan dan sangat tidak beralasan hukum. sehingga harus ditolak atau setidak tidaknya dikesampingkan. bahwpemohon mendalilkan tentang dp4 yang memiliki perbedaan mencolok dengan dpt terakhir setiap kabupaten, terutama sintang, bengkayang, landak dan kapuas hulu. memohon menegaskan bahwa perbedaan inimana terdapat perubahan jumlah pemilih pemula, purnawirawan, mobilisasi penduduk dan faktor lainnya. bahwa ditolak dalil pemohon pertama halaman berkenaan dengan dpt karena sejatinyaengan tahapan sebagai berikut: ada tanggal april diserahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4) pemilu gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun sejumlah (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh) pemilih dari gubernur kalimantan barat drs. cornelis, mh.) kepada memohon. bahwa pada tanggal juli bertempat kantor memohon telah diserahkan softcopy daftar pemilih sementara dpsagustus bertempat kantor memohon telah serahkan softcopy daftar pemilih tetap dptseptember bertempat kantor memohon telah serahkan surat: nomor pts kpu prov tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun kepada seluruh tim kampanye pasangan calon dan bawaslu provinsi kalimantan baratpemberitahuan kepada pemerintah sabtu, sabtu, dilakukan oleh kpu daerah tentang penyampaian dp4 maret maret provinsi kalimantanselasa, rabu, dilaksanakan oleh kpu berdasarkan dp4 oleh kpu provinsi april mei kabupaten kota kalimantan barat dan atau kpu kabupaten kota yang dibuat sebanyak pps danemutakhiran data pemilih oleh ppd kamis, sabtu, dilaksanakan oleh pps dibantu ppp mei juni dibantu ppp pengesahan dan pengumuman daftar minggu, sabtu, dilaksanakan oleh pps pemilih sementara dps) juni juli perbaikan dps minggu, sabtu, dilaksanakan oleh pps juni juli pencatatan daftar pemilih tambahan minggu, selasa, dilaksanakan oleh pps juli juli pengumuman daftar pemilih minggu, selasa, dilaksanakan oleh pps tambahan juli juli pengesahan dan pengumuman daftar sabtu, rabu, dilaksanakan oleh pps pemilih tetap oleh pps juli agustus penyampaian dps, daftar pemilih perbaikan tambahan, dpt kepada kamis, sabtu, dilaksanakan oleh pps kpu kabupaten kota melalui ppk, agustus agustus dan ppkterdaftar jumat, senin, dilaksanakan oleh ppk, dan tps terinci tiap kecamatan dan agustus agustus kpu kabupaten kota dan kelurahan desa dalam wilayah kpu kpu provinsi kalimantan kabupaten kota provinsi barat kalimantan barat pembuatan kartu pemilih oleh kpu senin, senin, provinsi kalimantan barat agustus september penyampaian salinan dpt untuk tps minggu, kamis, kepada kpps oleh pps dan kepada september september panwaslap dan saksi pasangan calon oleh pps penyampaian kartu pemilih oleh pps sabtu, senin, dengan dibantu oleh rt rw dan september september, memohon uraikan terperinci pada tabel bawah ini: tabel perbandingan dp4, dps, dan dpt pemilu gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun dis6oe|informasi data pemilih sejak dp4, dps hingga dpt. terlihat pula bahwa kabupatenyang menyatakan bahwa memohon tidak melakukan verifikasi dan pemutakhiran data sebagaimana danata bps bahwa dalil pemohon yang menyatakandan kalaupun terjadi, good non, itu hanya bersifat sporadis, tidak terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif serta sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun dengan demikian dalil pemohon ditolak karena tidak berdasarkan hukum. bahwa dalil pemohon yang menyatakan memohon dalam menetapkan dpt diikuti dengan banyaknya kertas surat suara yang dicetak berlebihan yang berpotensi menggelembungkan hasil pemungutan suara adalah sangat keliru dan menggambarkan ketidakpahaman pemohon terhadap peraturan yang mengatur tentang pemilukada, karena yang diatur dalam perundang undangan bukan pengadaan surat suara yang harus sejumlah pemilih tetap ditambah dari jumlah pemilih tetap, akan tetapi aturan hanya menyarankan surat suara yang didistribusikan setiap tps harus sama dengan jumlah pemilih tetap sesuai dengkpu nomor tahun huruf kalaupun pengadaan kertas surat suara melebihi kuota, bukan suatu pelanggaran, karena sisa surat suara tidak dipergunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. dan memohon telah memusnahkan sisa surat suara pemilu gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat sebelum hari pemungutan suara yang dilakukan secara transparan dan terbuka dengan disaksikan oleh pihak bawaslu kabupaten kota dan pihak kepolisian. bahwa dalil pemohon yang menyatakan terjadi intimidasi terhadap beberapa masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa goa bola untuk memilih pasangan calon nomor urut adalah tidak benar dan hanya mengada ada karena faktanya tidak ada satupun laporan mengenai hal tersebut kepada bawaslu kabupaten bengkayang. dengan demikian dalil pemohon tidak berdasarkan hukum. upaya penggelembungan suara melalui lembaga survey bahwa pemohon mendalilkan dugaan kuat adanya upaya penggelembungan suara melalui manipulasi lembaga survey. bahwa memohon menolak dalil yang dikemukakan pemohon karena memohon sama sekali tidak berurusan dengan lembaga survey dan bukan sebagai bagian dari tahapan pemilukada gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun memohon tidak pernah mengumumkan hasil sementara perolehan suara dari masing masing pasangan calon, baik dalam bentuk quick count maupun dalam bentuk yang lain. justru yang melakukan quick count adalah pemohon. bahwa kalaupun benar lembaga survey melakukan pembentukan opini publik, maka seharusnya pemohon melaporkannya kepada bawaslu provinsi kalimantan barat. bahwa pada hari sabtu tanggal september memohon melalui harian tribun pontianak halaman menegaskan, kpu provinsi kalimantan barat tidak melakukan penghitungan cepat maupun menyediakan link khusus dunia maya mengenai hasil pemilukada. hasil resmi pemilihan gubernur dan wakil gubernur tunggu pengumuman resmi dari kpu?tentara nasional indonesia.bukti fotokopi salinan ralatbukti fotokopi berita acara kpu provinsi kalimantan barat nomor iban.i anyang.pasangan calon untuk dipilih dalam pemilukada kalimantan barat tahun bahwa dalam keputusan memohon tersebut, memohon telah menetapkan (empat) pasangan calon diantaranya: urut bahwa memohon telah menetapkan pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah provinsi kalimantan barat tahun yang akan mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kalimantan barat tahun hal tersebut tertuang dalamsangan calon nomor urut yang bernama army ali anyang yang berpasangan dengan ir. nathan rasyid, ag. yang ditetapkan oleh memohon sebagai calon peserta pemilihan umum kepala daerah provinsi kalimantan barat tahun ternyata masih aktif sebagai anggota tentara nasional indonesia tni) dengan pangkat mayjen tni army ali anyang dengan jabatan ahli tk. ill bid. kompos panglima tni hal ini terlihat jelas dalambahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari tentara nasional indonesia yang masih aktif adalah melanggar berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain:hukum' dini oleh mabes tni staf ahli panglima. bukti fotokopi surat kpu provinsi kalimantan barat nomor kpu prov vi tertanggal juni perihal permohonan klarifikasi penjelasan kepada panglima tni jakarta. bukti fotokopi surat panglima tni nomor i1 pers tertanggal juli perihal penjelasan status mayjen tni ali. sebagai panglima tni.i anyang nrp tanggal agustus yang ditujukan kepada yth. ketua pdp feri kalimantan barat. bukti fotokopi surat bawaslu provinsi kalimantan barat pemberitahuan tentang status laporan temuan atas nama pelapor mansur, sh. terlahir kpu provinsi kalimantan barat nomor laporan lap bawaslu prov kb vii1 tertanggal agustus dengan status laporan temuan dihentikan karena tidak memenuhi hukum: unsur pelanggaran pemilu. bukti fotokopi surat kpu provinsi kalimantan barat nomor kpu prov vi1 perihal hasil penelitian ulang berkas persyaratan pencalonan, tertanggal juli beserta laporannya. bukti fotokopi surat kpu nomor kpujieknis tatacara pencalon ditandatangani oleh drs. cornelis m(satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus satu) pemilih laki laki, berjumlah (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus hukum!lan) pemilih perempuan, total sebanyak (tiga juta enam ratus tiga puluh hukum! 'sementara dps) pemilu gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat berjumlah (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh enam) pemilih laki laki, dan berjumlah (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua) pemilih perempuan, total sebanyak tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sepuljulitiga ratus dua puluh hukum! !an) pemilih laki laki, dan berjumlah satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam) pemilih perempuan, total sebanyak (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh limaagustusrubahan dalamempat ratus hukum! lan puluh tiga) pemilih laki laki, dan berjumlah (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat) pemilih perempuan, total sebanyak (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu hukum'!lan ratus hukum! lan puluh tujseptember bertempat sekretariat kpu provinsi kalimantan barat.urat kpu kabupaten pontianak nomor kpu kab.ptk vii. dan dihampiri berita acara nomor ba kpu mlw vii. bukti fotokopi surat kpu kabupaten sintang nomor kpu kab. vi1i. dalam bukti ini juga sampaikan surat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ketapang nomor disdukcapil tanggal juli perihal tanggapan terhadap surat ketua kpud ketapang. bukti fotokopi surat kpu kabupaten kayong utara nomor pukat vi1 dalam bukti ini juga sampaikan surat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kayong utara nomor disdukcapil tanggal agustus perihal tanggapan terhadap surat ketua kpu kabupaten kayong utara.: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait pasangan calon gubernur dan wakil wakil gubernur nomor urut memberi keterangan tertulis yang diterima persidangan pada tanggal oktober menguraikan sebagai berikut:::" halaman perbaikan permohonan pemohon) undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia bahwa dalamundang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia dengan tegas melarang tni untuk melakukan kegiatan politik praktis dan menduduki jabatan politis lainnya. ini artinya berdasarkan undang undang tersebut, setiap anggota tni aktif tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. namun ketentuan ini telah dilanggar melaluiyang menetapkan pasangan calon army ali anyang yang berpasangan dengan ir. nathan rasyid, ag. sebagai pasangan calon peserta pemilukada provinsi kalimantan barat tahun bahwa army ali anyang yang berpasangan dengan ir. nathan rasyid, ag. masih berstatus sebagai anggota tni aktif dapat dibuktikhal itu diperkuat juga dengan pernyataan dari army ali anyang yang pada saat hari pencoblosan tidak menggunakan hak untuk memilih dengan alasan bahwa masih berstatus tni aktif. bahwa seorang tni yang masih aktif dilarang untuk menduduki jabatan politis, yang dimaksud dengan jabatan politis dalam salah satu pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua undang undang nomo )drs. christian sanjaya, s.e., m.m. h.army ali anyang dan aer dan ir. burhanuddin rasyid drs. abang timbul simon, pdtahun tentang pemerintahan daerah, mahkamah menyatakanbahwa seorang tentara nasional indonesia dilarang untuk berpolitik, hal tersebut diatur dalam buku netralitas tni yang ditandatangani panglima tni jenderal djoko santoso pada agustus yang menyatakan ada (sebelas) larangan bagi tni dalam berpolitik: netral itu tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak. netralitas tni:satuan peroranganffasilitas tni tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan pemilu dan pilkada dalam bentuk apapun luar tugas dan fungsi tni. prajurit tni tidak menggunakan hak memilih baik dalam pemilu, maupun dalam pilkada. khusus bagi prajurit tni (isteri suami anak prajurit tni) hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut. tidak diperkenankan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan, dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu tidak diperkenankan menjadi anggota panitia pengawas pemilu bawaslu), bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota dan bawaslu kecamatan, panitia pemilihan kecamatan ppk), panitia pemungutan suara pps), ketua panitia pemungutan suara kpps), dan panitia pendaftaran pemilih.drs. cornelis, h.dan ir. nathan rasyid, ir. burhanuddin rasyidperolehan suara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur army drs. ali orkes cornelis anyang efendi, pd, tambal kabupaten dan put jumlah husin dan dan drs. ir. dan ir. pdt christian nathan burhanuddin barnabas sanjaya, rasyid simon s.e., m,m rasyid, pd. sanggau sintang melawi kapuas hulu utara kota pontianak io. d orkes drs. efendi, abang cornelis army ali pd, timbul ng) cell dan husin dan kecamatan dan drs. ir. nathan burhanuddin pdt. christian rasyid, sativa m.a barnabas rasyid liat utara embaloh hilir embaloh hulu badan jongkong hulu gurungrh orkes drs. abang anyang dan sah timbul husin dan drs. yang kecamatan christian ir. nathan dan dan sanjaya, s.e., rasyid, burhanuddin bat, barnabas m,m rasyid imin mg, tengah ketungau hulu ' ' kayan hilir kayan huu pembeliperi cornelis army ali efendi, pd, ambil anyang dan husin dan kecamatan dan drs. ir. nathan dan ir. pdt christian rasyid, burhanuddin sanjaya, rasyid s.e., m,m imi! pd. ak, kalimatendi, pd, dan drs anyang dan timbul husin kecamatan christian ir. nathan dan dan rasyid, v1: pdt. barnabas sanjaya, s.e., m.a burhanuddin simon pd. m,m rasyid cangkang kedua semacamdrs, abang m.h efendi, pd, dan drs. anyang dan timbul husin kecamatan ir. nathan dan christian rasyid cal pdt. barnabas sanjaya, s.e., burhanuddin simon pd. m,m rasyid baba sungai bawang kuala mandor teluk pakai rasaujaya batu ampar terentangbang m.h timbul dan drs kapan get sala husin dan kecamatan pin ir. nathan dan ir. christian pdt. rasyid, burhanuddin sanjaya, s.e., m.a rasyid barnabas m,m nasi simon pd. matan hilir utara sungai laur pandai hulu sungai melayu raya tumbang titik jelai hulu matan hilirnang ambil dan drs open) cst salasingkawang singkawang timur selatnang ambil dan drs anyang danmenjalin hulu kompak menyukai manuk huui.yang diajukan oleh: i1. nama dr. bambang supriyanto, sh., mh. tempatitgl lahir kebumen, september pekerjaan karyawan bumn alamat jalan jati indah nomor perumahan jati indah pangkalan jati cinere, depok selanjutnya disebut . pemohon nama dr. max boli sabun, sh., hum. tempat tgl lahir adonara flores, desember pekerjaan dosen alamat kompleks kembang larangan, jalan pinang merah larangan, tangerang selanjutnya disebut pemohon il: nama eddie doloksaribu, sh., mh. tempatitgl lahir bandung, november pekerjaan dosen alamat jalan puncak pesanggrahan nomor bukit cinere indah depok selanjutnya disebut pemohon iii: nama ari lazuardi pratama, sh. tempat tgl lahir jakarta, januari pekerjaan mahasiswa alamat jalan mas'ud rw09 kebayoran lama, jakarta selatan selanjutnya disebut . pemohon iv: nama muhammad anchor, sh. tempatitgl lahir depok, februari alamat jalan margonda raya rw nomor kemirimuka, beji, depok selanjutnya disebut pemohon nama andika sugianto orang, sh. tempatitgl lahir tangerang, november alamat jalan ciracas nomor rw kota tangerang selanjutnya disebut . pemohon vi: selanjutnya disebut .lisan dan membaca keterangan tertulis pemerintahsebagaimana dijanjikan dalam oleh dan uud yang selengkapnyamana merupakan merupakan hak para pemohon yang dijamin oleh konstitusi. dalam negara dibentuk lembaga lembaga negara yang salah satu tugasnya melaksanakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas mengawal tegaknya konstitusi. keberadaan dan peran mahkamah konstitusi harus diberdayakan secara optimal untuk mendukung pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. tidak terlaksananya pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara secara baik sebagai akibat lemahnya lembaga mahkamah konstitusi berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon sebagaimana tercantum dalam uud apabila mahkamah konstitusi tidak kuat dan berkualitas karena kualifikasi hakim konstitusi yang kurang memadai sebagaimana tercantum dalam huruf yang meskipun berpendidikan doktor dan magister namun bukan dalam bidang hukum, maka diragukan kemampuan hakim konstitusi tersebut untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana disyaratkan dalam uud hakim konstitusi semacam itu dapat berpotensi menghasilkan suatu pandangan dan pemikiran yang kurang mendalam dalam bidang hukum khususnya dalam ranah konstitusi dan ketatanegaraan yang pada gilirannya dapat berdampak terjadinya ketidakpastian hukum karena putusan mahkamah konstitusi yang kurang berkualitas, kondisi mana akan berpotensi pada terjadinya kerugian hak konstitusional para pemohon. terjadinya ketidakpastian hukum negeri ini berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam uud hak konstitusional para pemohon mendapatkan "amtermasuk mahkamah konstitusimahkamah konstitusi:kata sejahtera sejahtera . mahkamah konstitusi yang merupakan benteng lapis pertama dan terakhir sebagai pengawal konstitusi apabila berkurang kekuatannya maka hal tersebut akan berpotensi tidak tercapainya kesejahteraan kehidupan para pemohon. mahkamah konstitusi yang kuat, tegas, piawai dalam penelaahan tentang konstitusi dan ketatanegaraan dengan semua hakim konstitusi adalah para pakar dan beberapa diantaranya bahkan mempunyai kualifikasi yang pantas disebut sebagai begawan konstitusi dan ketatanegaraan merupakan salah satu lembaga negara yang dapat dipercaya untuk menegakkan hak konstitusional berupa kesejahteraan bagi para pemohon. tegaknya konstitusi merupakan syarat penting untuk terciptanya ketatanegaraan yang baik dan selanjutnya menghasilkan pemerintahan yang mantap yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan para pemohon. tidak terwujudnya kesejahteraan merupakan kerugian hak konstitusional para pemohon. sebagaimana tercantum dalam uudyang berbunyi:erpotensi dirugikan bila mahkamah konstitusi lemah yang disebabkan adanya frasa yang berbunyi "berijazah doktor dan magister dalam huruf mk. ill. alasan alasan pengajuan permohonan pengujian huruf sepanjang frasa berijazah doktor dan magister terhadap dan dan uud keberadaan mahkamah konstitusi merupakan salah satu dari banyak hasil nyata perbaikan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dilakukan oleh bangsa indonesia dalam era reformasi negeri ini. mahkamah konsitusi dibentuk berdasarkan uud salah satu tugas mulia mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam uud adalah menguji undang undang terhadap undang undang dasar yang dapat diartikan bahwa mahkamah konstitusi bertugas sebagai lembaga penjaga konstitusi (the constitution guardian) yang berkewajiban untuk menjaga dan mengawal agar jiwa konstitusi menjadi pedoman bagi semua produk perundang undangan. salah satu tolok ukur bahwa negara telah melaksanakan salah satu tanggung jawabnya secara baik adalah terpenuhinya hak konstitusional warganya. dalam alinea keempat pembukaan uud mana pembukaan juga merupakan bagian dari uud sebagaimana dinyatakan dalam aturan tambahan uud terpatri ikrar antara lain bahwa tujuan dibentuknya negara pemerintah indonesia ialah dalam rangksegenap bangsa indonesia berhak atas kesejahteraan umum dan berhak pula untuk menjadi cerdas dan pintar, untuk mana diperlukan aturan yang tertuang dalam undang undang yang semua ketentuannya sejalan dengan semua yang diamanatkan dalam uud termasuk bagian pembukaannya. untuk memastikan bahwa muatan undang undang tidak menyimpang atau bertentangan dengan uud dibentuklah mahkamah konstitusi. uud dengan sangat jelas mengatur syarat kompetensi seorang hakim konstitusfrasa yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan memuat dua hal yang mengandung pengertian yang luas dan tidak ringan untuk dapatnya seseorang memenuhi persyaratan bahwa dia seorang negarawan dan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan . syarat kompetensi tersebut seharusnya sudah jelas, selain tersurat juga tersirat bahwa untuk memenuhi syarat kompetensi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan diperlukan pengetahuan dan ketrampilan dalam olah keilmuan bidang hukum dalam ranah konstitusi dan ketatanegaraan. berbicara tentang konstitusi dan ketatanegaraan tidak terhindarkan untuk pembahasan dari segi hukum. untuk kedalaman dalam bidang hukum diperlukan kedalaman studi yang lebih dalam dan lebih luas dalam program dan bidang hukum. tentang konstitusi, herman heller dalam bukunya verfassunglehre ajaran tentang konstitusi (dalam moh. mussardi dan bintan saragih, ilmu negara , menyatakan bahwa konstitusi dibagi dalam tiga tingkat yaitu: konstitusi sebagai pengertian politik mana konstitusi belum merupakan pengertian hukum, konstitusi baru mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa: konstitusi sebagai suatu pengertian hukum (rechstsfervassung) yang mengandung pengertian bahwa keputusan keputusan masyarakat disusun dalam perumusan normatif guna terwujudnya kesatuan hukum dan kepastian hukum: dan konstitusi sebagai suatu susunan aturan hukum dasar yang menjadi pedoman bagi semua aturan dalam masyarakat. tepat sekali ketentuan dalam uud yang memuat syarat syarat bagi hakim konstitusi yang diharapkan oleh rakyat agar dapat berfungsi sebagai pengawal konstitusi terpercaya. konstitusi bagi setiap negara dapat diibaratkan sebagai kiblat atau arah yang hendak dituju oleh suatu bangsa, dan memuat norma norma dasar yang disepakati oleh pendiri atau pemimpin bangsa sebagai pedoman untuk mencapai cita bangsa. seorang hakim konstitusi agar dapat mengemban tugas dan amanat yang diberikan rakyat kepadanya agar dapat dan mampu mengawal konstitusi dengan baik dan optimal, tak pelak lagi bahwa hakim konstitusi harus seseorang yang mempunyai kualifikasi yang tidak diragukan sebagai seorang negarawan dan mempunyai pengetahuan serta wawasan yang mendalam dan luas tentang konstitusi dan ketatanegaraan. tentang ketatanegaraan secara umum mengandung pengertian perihal teori, pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan cara dan proses mengatur dan menjalankan organisasi dan kegiatan negara. aturan yang tersusun untuk mengatur tentang ketatanegaraan termuat dalam hukum tata negara. a.v dicek dalam bukunya introduction the study the law the constitution (dalam mussardi harmaily ibrahim, menyebutkan bahwa hukum tata negara meliputi semua aturan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap pembagian kekuasaan dalam negara. hukum tata negara menurut van vollenhoven: hukum tata negara pertama tama menentukan apa mana saja masyarakat hukum atas dan bawahan dengan jenjang tingkatannya, kemudian merumuskan lingkup peranan terhadap wilayah serta warganya selanjutnya menunjukkan kekuasaan macam apa yang diserahkan kepada aneka lembaga dalam tiap masyarakat hukum soerjani soeharto kurniadi purbacaraka dalam sendi sendi ilmu hukum dan tata hukum , j.h.a. ggemann, dalam bukunya berjudul tentang teori suatu hukum tata negara positif, jakarta: ikhtiar baru van hove, berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi jabatan. jabatan adalah pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi adalah pengertian sosiologis. oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi fungsi dalam hubungannya satu sama lain maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis, negara adalah organisasi jabatan (ambtenorganisatie). huruf sepanjang frasa berijazah doktor dan magisterdalam rangka perbaikan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, salah satunya adalah perlunya latar belakang pendidikan hakim konstitusi ditingkatkan tidak hanya sebatas sarjana hukum, tetapi harus lebih tinggi lagi yaitu magister bidang hukum dan doktor ilmu hukum. nilai tambah seseorang yang berpendidikan doktor ilmu hukum dapat tergambar dalam suatu tujuan program doktor ilmu hukum dari suatu universitas yang termasuk mempunyai nama baik secara nasional (tidak disebutkan nama universitas untuk menghindarkan keberpihakan pada almamater). tujuan pendidikan program doktor ilmu hukum menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dengan kualifikasi sebagai berikut: memiliki integritas yang tinggi dalam ilmu pengetahuan, utamanya bidang ilmu hukum secara kritis, kreatif dan inovatif, memiliki sikap keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masalah masalah sosial, utamanya yang terkait dengan keahliannya: mempunyai kemampuan mengembangkan ilmu hukum melalui kegiatan penelitian ilmiah secara mandiri: mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang ilmu hukum untuk mencari jalan keluar secara akademis dengan pendekatan interdisipliner atas permasalahan permasalahan yang kompleks dalam masyarakat: kritis dan responsif dalam menyikapi perkembangan kontemporer sehingga kemampuan ilmu pengetahuannya dapat dikomunikasikan, baik untuk masyarakat akademik maupun masyarakat yang lebih luas, memiliki keunggulan dalam kualitas, integritas moral yang terpuji, penuh keteladanan disertai tanggung jawab keilmuan secara profesional. guna harmonisasi dan sinkronisasi undang undang secara horisontal, perlu diperhatikan bahwa salah satu syarat bagi hakim agung non karier sebagaimana diatur dalamdalah: tugas dan tanggung jawab hakim konstitusi tidak lebih ringan atau lebih sempit dibandingkan dengan hakim agung (tanpa bermaksud membandingkan lembaga mana antara keduanya yang lebih berat dan lebih luas cakupan tanggung jawabnya). perlu dilihat kembali ketentuan dalam uud juncto undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang memuat ketentupenjelasan undang undang guo telah diubah menjadi final dan mengikat (final and binding) berdasarkan angka sehingga berbunyi: maa'. demikianlah, tergambar jelas bahwa tugas mahkamah konstitusi tidak ringan oleh karenanya perlu dipastikan bahwa persyaratan untuk hakim konstitusi sejalan dengan kualifikasi yang diperlukan. seberapa luas dan berat wewenang dan tugas mahkamah konstitusi juga jelas terabaikan dalam dkelima wewenang dan tugas mahkamah konstitusi kesemuanya menyangkut hal hal yang sangat menentukan terhadap dua hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. pertama, adalah kewenangan mahkamah konstitusi yang mencakup tegaknya konstitusi karena semua undang undang, dalam mana semua kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur, harus sesuai dengan konstitusi, penegakan hak dan kewajiban lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud dan penyelesaian masalah masalah yang terkait dengan pelaksanaan demokrasi. kedua, adalah tugas mahkamah konstitusi yang terkait dengan stabilitas pemerintahan mana mahkamah konstitusi mengemban tugas sebagai salah satu lembaga penentu yang dapat mengarah kepada terjadinya pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. berangkat dari pemikiran tentang tugas berat hakim konstitusi bahwa mereka juga bertanggung jawab untuk memutus suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir sehingga putusan mahkamah konstitusi bersifat final and binding, tak pelak lagi bahwa jabatan hakim konstitusi memang harusuntuk mana latar belakang pendidikan hakim konstitusi harus linier bidang hukum sebagaimana terurai atas. iv.utuskan sebagai berikut: mengabulkan permohonan para pemohon.ijazah doktor ilmu hukum dan magister bidang hukum :erijazah doktor ilmu hukum dan magister bidangpermohonan disampaikannomor tahun tentang mahkamah konstitusi: bukti fotokopinomor tahun tentang kekuasaan kehakiman: bukti fotokopi nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) para pemohon, bukti fotokopi identitas pengajar fakultas hukum unika atma jaya, bukti fotokopi identitas pekerja lsmmenurut para pemohon, ketentuan huruf terkait dengan frasa berijazah doktor dan magister dianggap sebagai akan mengurangi atau mempunyai bobot kualifikasi akan mengurangi keputusan keputusan yang buat oleh mahkamah konstitusi. selain itu, menurut para pemohon walaupun dalam petitumnya para pemohon tidak menjelaskan secara rinci ketentuan tersebut atau frasa berijazah doktor dan magister bertentangan uud para pemohon tidak menentukan secara rinci, tetapi dalam seluruh uraian permohonannya, para pemohon menguraikan ketentuan yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, walaupun pemerintah tentunya mengetahui betul bahwa kedudukan hukum atau legal standing para pemohon akan diputus secara bersamaan dengan pokok perkara yang akan diperiksa oleh mahkamah, menurut pemerintah kedudukan hukum para pemohon ada yang bergelar doktor dua orang, ada yang bergelar magister hukum dan sarjana hukum satu orang dan ada yang bergelar sarjana hukum orang. pemerintah berpendapat, khusus untuk yang bergelar doktor menurut pemerintah yang mempunyai legal standing secara sempurna karena para pemohon sebagaimana diketahui memang ketentuan huruf utamanya yang berijazah doktor yang tidak linier. jadi, pembentuk undang undang memang mensyaratkan berijazah doktor tidak linier walaupun magister hukum hukum dan sarjana hukum adalah linier, artinya pemohon dan pemohon tidak dalam posisi yang berkurang dan atau terhalang halangi untuk ikut mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi hakim konstitusi, mahkamah agung, pemerintah, dan dpr memiliki mekanisme yang berbeda beda dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. jadi yang bergelar doktor, dapat mencalonkan diri secara terbuka sebagaimana pencalonan pencalonan masa lalu, yaitu dpr biasanya memberikan atau menginformasikan secara terbuka, pemerintah melalui mekanisme tersendiri atau yang disebut dengan selektif proses yaitu mencari, menghubungi para lulusan lulusan atau para akademisi yang terbaik yang memiliki pengetahuan ketatanegaraan yang mumpuni, sedangkan mahkamah agung memiliki mekanisme tersendiri. oleh karena itu menurut pemerintah, pemohon dan pemohon tidak dalam posisi yang sebagaimana pemerintah sebutkan, dan hanya pemohon iii yang bergelar magister hukum dan sarjana hukum yang bisa menjadi pihak untuk melakukan pengujian undang undang karena melakukan atau memberikan ketentuan satu syarat doktor, persyaratan doktor dan magister hukum, jika diperbandingkan dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang hanya mensyaratkan sarjana hukum, tetapi sebagaimana diketahui hakim konstitusi periode pertama pada saat itu, menurut catatan pemerintah, ada dua yang dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu ix pada kamishuruf sepanjang frasa berijazah doktor dan magister dalam bahwa tujuan dibentuknya mahkamah konstitusi sebagaimana dituangkan dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi adalah: .bahwa kehendak rakyat khususnya terkait dengan keberadaan mahkamah konstitusi adalah mahkamah konstitusi dapat berperan sebagai pengawal konstitusi atau sering disebut sebagai the guardian constitution yang artinya agar semua ketentuan yang diatur dalam uud yang terkait dengan hak hak rakyat dapat dijamin pelaksanaan dan pembunuhannya secara tepat dan optimal sesuai dengan jiwa, amanat, dan cita yang terkandung baik dalam pembukaannya maupun dalam setiap nya. bahwa tugas berat yang diemban oleh mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam dan uud persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam uud dan sifat putusan mahkamah konstitusi yang diatur dalam undang undang nomor tahun yang penjelasannya telah diubah menjadi final dan mengikat (final and binding) berdasarkan angka mk, maka dengan jelas dan tidak terbantahkan bahwa seorang hakim konstitusi harus mempunyai pengetahuan, penguasaan, dan wawasan yang mendalam serta luas dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan. untuk memenuhi persyaratan tersebut, latar belakang pendidikan seorang hakim konstitusi seharusnya tidak seperti yang saat ini tercantum dalam huruf mk. adanya frasa berijazah doktor dan magister dalam dan guo dalam bergelar sarjana hukum yaitu soedarsono dan ahmad roestandi. namun demikian, menurut pemerintah, tidak menjadi alasan dan tidak ada hubungan kausalitas yang mempengaruhi kualitas dari putusan putusan mahkamah konstitusi: pada saat adaada kebutuhan, dan lain sebagainya, maka ditetapkan atau disepakati ditingkatkan syarat untuk menjadi hakim konstitusi yaitu bergelar doktor. pada saat pembahasan telah ada pemikiran terkait apakah linier atau tidak linier. problema apabila linier adalah seperti prof. dr. yusril iha mahendra yang merupakan guru besar ahli hukum tata negara yang menurut pengetahuan pemerintah jenjang pendidikan strata nya bukan dari bidang hukum melainkan bidang politik, tetapi secara ketatanegaraan menguasai keilmuan bidang politik dan hukum pada umumnya. oleh karena itu disepakati oleh pembentuk undang undang,yang memadai untuk mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi, menurut catatan pemerintah, tidak ada orang yang bergelar sarjana hukum kemudian magister hukum yang mengambil jenjang pendidikan strata bidang ilmu yang lain yang bertolak belakang sama sekali, misalnya bidang teknik sipil, bidang kedokteran, bidang teknik industri dan lain sebagainya. menurut catatan pemerintah, memang ada seseorang yang bergelar sarjana hukum dan magister hukum, kemudian mengambil jenjang pendidikan strata nya yang serumpun ilmu dengan ilmu hukum misalnya ilmu pemerintahan, ilmu kebijakan publik. beberapa universitas ada beberapa perbedaan, misalnya universitas indonesia fakultas hukum dibuka ilmu pemerintahan tetapi universitas pajajaran, ilmu pemerintahan masuk ilmu sosial. padahal kajiannya adalah terkait dengan kebijakan publik maupun peraturan atau implementasi dari peraturan perundang undangan, oleh karena itu, menurut pemerintah, dengan memberikan syarat bergelar doktor yang tidak linier,, pada saat pembahasan, pemerintah memberikan informasi tentang calon doktor atau legal policy. jadi, walaupun ditentukan magister hukum pasti dapat saja yang sarjana hukum juga akan berkeberatan, walaupun ditentukan hukum, bukan hukum, pasti bidang lain juga akan keberatan. oleh karena itu, hal tersebut merupakan open legal policy dari pembentuk undang undang. selain itu, syarat untuk menjadi hakim agung dalam undang undang mahkamah agung sebagaimana diketahui syarat untuk menjadi hakim agung juga hampir mirip normalnyaahkan mahkamah agung, salah satu syarat untuk menjadi hakim agung diberikan kesempatan kepada sarjana lain karena ada saja atau ada bidang bidang hukum seperti universitas islam negeri ada jurusan tarbiyah. oleh karena itu, menurut pemerintah berijazah doktor yang linier atau tidak linier itu adalah merupakan open legal policy yang tidak terkait dengan apakah putusan mahkamah konstitusi menjadi berkualitas atau tidak, kesimpulan pemerintah adalah bahwa hal tersebut adalah open legal policy, pemohon dan pemohon menurut pemerintah tidak punya legal standing karena tidak dalam posisi yang berkurang, terhalangi, dan dirugikan atas syarat bergelar doktor dan magister hukum bidang hukum dengan sarjana dengan dasar sarjana. oleh karena itu, pemerintah menolak permohonan pengujian seluruhnya dari para pemohon atau menyatakan para pemohon atau permohonan para pemohon tidak dapat diterima. menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan dan menyatakan bahwa frasa berijazah doktor, dan magister dalam ketentuan huruf tidak perlu ditafsirkan lain karena hal tersebut sudah menjadi norma yang jelas, tegas dan limitation dan menjadi open legal policy dari pembentuk undang undang,materiil hurufdalam bahwa para pemohon sebagai pembayar pajak (tax player) merasamemperoleh perlindungan,: berdasarkan fakta tersebut, para pemohon menganggapnegara,dan 28d uud i3huruf yang menyatakan berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum terhadappara pemohon pada pokoknya mendalilkan huruf sepanjang frasa berijazah doktor dan magister telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional para,selain itu, menurut para pemohon guohal tersebut disebabkan dengan meningkatnya syarat pendidikan hakim konstitusi yang tidak hanya sebatas sarjana hukum, yaitu magister bidang hukum dan doktor ilmu hukum yang tidak linier. menurut para pemohon, jabatan hakim konstitusi haruslahsehingga latar belakang pendidikan hakim konstitusi haruslah linier bidang hukum, i3. menimbang bahwa untuk mendukungtanpa mengajukan saksi dan ataupun ahli, i3.saat pembahasankebutuhan dan lain sebagainya, maka ditetapkan dan disepakati untuk meningkatkan syarat untuk menjadi hakim konstitusi yaitu bergelar doktor. selain itu, pada saat pembahasan, ada pemikiran tentang apakah jenjang pendidikan hukum tersebut harus linier atau tidak linier, tetapi problema adalah apabila linier ternyata ada juga guru besar dan ahli hukum tata negara yang jenjang pendidikan nya bukan bidang hukum tetapi bidang politik, tetapi secara ketatanegaraan sangat menguasai keilmuan bidang politik maupun hukum pada umumnya. oleh karena itu pada saat pembahasan berkembang pemikiran apabila linier ataupun tidak linier tetap akan ada gugatan, sehingga disepakati oleh pembentuk undang undangmemadai untuk mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi, menurut pemerintah, dengan memberikan syarat bergelar doktor yang tidak linier, telah: pada saat pembahasan, pemerintah memberikan informasi tentang calon doktored legal policy. sehingga, walaupun ditentukan magister hukum, dapat berakibat yang sarjana hukum akan berkeberatan, walaupun ditentukan strata hukum, strata bukan hukum, pasti bidang lain akan keberatan. oleh karena itu, hal tersebut merupakan opened legal policy dari pembentuk undang undang, i3 menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah menguji konstitusionalitas huruf yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud i3 menimbang bahwa yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan guo adalah apakah penetapan syarat berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum' bagi calon hakim konstitusi melanggar hak untuk memajukan diri, hak kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara,? : i3 menimbang bahwa materi konstitusi adalah mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia dan pengaturan sistem penyelenggaraan negara. dalam hal pengaturan sistem penyelenggaraan negara, konstitusi mengatur tentang pemberian tugas dan kewenangan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara serta pengisian jabatan pada lembaga lembaga negara tersebut. jabatan pada lembaga lembaga negara merupakan public office, yang diisi melalui mekanisme pemilihan (election) atau melalui mekanisme penunjukan atau pengangkatan (appointment). terhadap pengisian jabatan jabatan tertentu, konstitusi mengatur secara tegas persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi. untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden, para calon harus memenuhi syarat konstitusional tertentu (vide uud begitu juga untuk menjadi hakim agung divide uud anggota komisi yudisial (vide uud 1945j dan hakim konstitusi (vide uud i3 menimbang bahwa persyaratan konstitusional yang ditetapkan oleh uud untuk pengisian jabatan jabatan negara tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar tawar lagi. penetapan persyaratan atas jabatan negara tertentu merupakan mekanisme konstitusional untuk memberikan jaminan bahwa para calon yang akan mengisi jabatan tersebut memenuhi standar yang telah diatur dalam uud dengan demikian, marwah lembaga negara akan terjaga karena diisi oleh orang yang memenuhi standar konstitusional, i3 menimbang bahwa setiap undang undang yang menjadi peraturan pelaksanaan dari undang undang dasar mengenai lembaga negara juga menegaskan persyaratan konstitusional tersebut untuk dipenuhi oleh setiap calon yang mengajukan diri atau yang akan ditunjuk atau diangkat. selain itu, undang undang juga menetapkan syarat syarat tambahan untuk mengisi jabatan jabatan tersebut. sebagai contoh, beberapa syarat lain selain yang ditetapkan oleh uud untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden (vide undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden), untuk menjadi hakim agung divide|, untuk menjadi anggota komisi yudisial (vide undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial), dan untuk menjadi hakim konstitusi (videberubah dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal oktober i3. menimbang bahwa syarat syarat tambahan yang ditetapkan dalam undang undang sebagai peraturan pelaksana uud memiliki derajat sebagai kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pembentuk undang undang. akan tetapi, syarat tambahan yang ditetapkan oleh pembentuk undang undang bisa menjadi permasalahan konstitusional apabila penetapan syarat tersebut terbukti secara nyata berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh uud i3. menimbang bahwa syarat yang ditetapkan dalam huruf yaitu berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum merupakan syarat untuk menjadi hakim konstitusi yang elaborasi dari ketentuan konstitusional frasa yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dalam uud yang selengkapnyajadi pertanyaan konstitusionalitasnya adalah apakah penetapan syarat untuk menjadi hakim konstitusi yang demikian itu berpotensi atau bahkan terbukti melanggar penerapan hak asasi manusia dalam dan uud i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, syarat yang ditetapkan oleh pembentuk undang undang berkaitan dengan jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh calon hakim konstitusi sebagai syarat untuk menduduki jabatan publik (public office) merupakan cara yang diambil oleh pembentuk undang undang untuk melihat kemampuan seorang calon dengan standar yang dapat diukur (feasible). ukuran jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh calon hakim konstitusi yang ditetapkan oleh pembentuk undang undang merupakan syarat yang bebas dari kepentingan, obyektif dan tidak diskriminatif. i3. menimbang bahwa masalah persyaratan jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh seorang calon hakim konstitusi berkaitan dengan pengelompokan jenjang pendidikan tinggi indonesia dengan pendekatan tingkat pendidikan tinggi, dikelompokkan dalam tiga tingkat, yaitu strata satu sarjana), strata dua magister), strata tiga doktor). dengan adanya pendekatan program dikenal dengan dua program, yaitu program sarjana dan program pasca sarjana. program pasca sarjana dibagi menjadi program magister dan program doktoral. program magister dianggap sebagai pintu masuk untuk menempuh jenjang kualifikasi yang lebih tinggi dengan pengetahuan yang lebih khusus (spesialisasi) yaitu doktor. sebagai program pintu masuk, maka program berpotensi melemahkan mk. frasa berijazah doktor dan magister harus dimaknai berijazah doktor ilmu hukum dan magister bidang hukum agar tujuan memperbaiki undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dapat mewujudkan. bahwa dalam butir menimbang huruftulis. oleh karena itu dampak perubahan seharusnya lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, dalam arti membawa perbaikan kehidupan ketatanegaraan bagi masyarakat indonesia. namun ternyata perubahan yang dituangkan dalam undang undang nomor tahun bukannya membawa perbaikan, tetapi justru melemahkan mahkamah konstitusi yang berpotensi mengakibatkan kerugian hak hak konstitusional para pemohon sebagaimana tercantum dalam uud berikumateriil atas huruf sepanjang frasa berijazah doktor dan magister dalam terhadap dan, magister berisikan materi materi pengajaran yang umum sebagai pembekalan menuju pengkhususan (spesialisasi), akan tetapi, hal yang berbeda dapat dilihat pada sistem pendidikan luar negeri. program pendidikan sarjana (bachelor) disebut dengan istilah lain yaitu undergraduate, sedangkan program magister (master) disebut dengan istilah graduate. oleh karena itu, bagi mahasiswa yang menempuh program doktoral universitas luar negeri terkadang menemui masalah karena program magister yang telah ditempuhnya universitas dalam negeri tidak diakui. untuk mengatasi masalah tersebut, bagi mahasiswa yang akan mengambil program doktoral universitas luar negeri disediakan program yang disetarakan dengan program magister. hal tersebut perlu dilakukan agar ada keselarasan pemahaman dan kesetaraan tingkat pengetahuan bagi mahasiswa yang akan mengambil program doktoral universitas luar negeri, i3. menimbang bahwa faktanya ada beberapa program pascasarjana yang langsung menerima program pendidikan doktor tanpa melalui program magister. selain itu, sampai sekarang masih banyak lulusan program doktor masa lalu yang tidak melalui program magister. berdasarkan fakta fakta tersebut maka ketentuan adanya persyaratan berijazah magister akan melanggar hak hak konstitusional para penyandang gelar doktor yang tidak mempunyai ijazah magister: i3 menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut atas, untuk mengatasi adanya permasalahan jenjang pendidikan sebagai syarat menjadi hakim konstitusi dan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara indonesia yang berpendidikan tinggi hukum yang ingin menjadi hakim konstitusi, menurut mahkamah frasa dan magister sebagai syarat hakim konstitusi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah tidak sependapat dengan para pemohon bahwa salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi haruslah berijazah doktor dan magister dalam ilmu hukum. menurut mahkamah, yang lebih rasional adalah penghapusan frasa dan magister saja sebagaimana pertimbangan dalam paragraf atas. hal yang paling utama menurut mahkamah adalah seorang calon hakim konstitusi haruslah sarjana strata yang berlatar belakang hukum dan memiliki pengalaman dalam bidang hukum sebagaimana disyaratkan dalam undang undang guo, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, mahkamah menilai, huruf sepanjang frasa dan magister bertentangan dengan uud dengan demikian permohonan masing masing sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal empatmdan zelda muhammad alim ttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. hani dhani yang penjelasannya telah diubah berdasarkan angka mk. kedudukan hukum legal standing) tambahan,para pemohon dalam konteks kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sesuai ketentuan dalam undang undang nomor tahun adalah bahwa pemohon sampai dengan pemohon kesemuanya adalah perorangan warga negara indonesia yang merasa bahwa hak konstitusional mereka berpotensi dirugikan sehubungan dengan huruf sepanjang frasa berijazah doktor dan magister dalam karena ketentuan tersebutpara pemohon merupakan perorangan warga negara indonesia yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai wajib pajak bukti p7). diketahui bersama bahwa pendapatan dari pajak yang dipungut antara lain daritaxation without representation, merupakan slogan yang berkembang sejak masa tahun 1750dpr dibiayai sebagian besar oleh pajak. oleh karenanya, legislasi yang dibuat olehuji materi dalam permohonan ini, kepentingan para pemohon adalah bahwa revisi undang undang tentang mahkamah konstitusi harus membuat mahkamah konstitusi menjadi semakin kuat bukan justru sebaliknya. dari perspektif lain, para pemohon yang merupakan perorangan warga negara indonesia pembayar pajak juga merupakan bagian dari stake holder atau pemangku kepentingan terhadap kinerja dan peran mahkamah konstitusi dalam tugasnya sebagai the constitution guardian. para pemohon berhak untuk mendapatkan layanan yang baik dari mahkamah konstitusi antara lain berupa kepastian hukum dalam suatu uji materi undang undang terhadap uud yang merupakan hak konstitusional para pemohon sebagaimana tercantum dalam uud keberadaan dan kegiatan mahkamah konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk oleh uud juga dibiayai oleh pajak yang dibayar oleh para pemohon. oleh karenanya para pemohon berkepentingan untuk memperoleh prestasi yang terbaik dari mahkamah konstitusi. para pemohon berkepentingan terhadap suatu mahkamah konstitusi yang kuat dan berkualitas. salah satu pemohon, yaitu pemohon adalah seorang mantan praktisi pengelola ketenagakerjaan perusahaan multinasional yang saat ini berprofesi sebagai pengajar hukum ketenagakerjaan unika atma jaya selain juga sebagai konsultan senior bidang ketenagakerjaan hubungan industrial bukti p8). pemohon yang juga pernah turut aktif merumuskan pembentukan undang undang ketenagakerjaan dan sebagai anggota panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat, dan hingga saat ini juga aktif mengajar pelatihan pelatihan bidang ketenagakerjaan hubungan industrial. sesuai dengan profesinya, pemohon berkepentingan terhadap penataan dan pengaturan ketenagakerjaan yang baik. oleh karenanya, pemohon sangat berkepentingan dengan adanya suatu mahkamah konstitusi yang kuat yang didukung oleh para hakim konstitusi yang handal dan berkualitas tinggi karena mahkamah konstitusi dengan salah satu tugas dan kewenangannya melakukan pengujian undang undang terhadap uud telah dan akan terus diminta untuk melakukan pengujian undang undang khususnya dalam ranah ketenagakerjaan terhadap uud sebagaimana diketahui bahwa sejak berdirinya mahkamah konstitusi tahun hingga kini sudah ada tiga putusan mahkamah konstitusi sehubungan dengan uji materiil undang undang tahun tentang ketenagakerjaan dengan uud yang mempunyai arti dan dampak penting dalam ranah ketenagakerjaan yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal oktober nomor puu vii tanggal oktober dan nomor puu ix tanggal september diketahui juga bahwa masih ada satu perkara lagi hingga saat ini yaitu nomor puu ix yang dalam proses menunggu putusan mahkamah konstitusi. pemohon berkeyakinan bahwa masih akan ada lagi sejumlah permohonan uji materi undang undang dalam ranah ketenagakerjaan terhadap uud pemohon dan pemohon saat ini bekerja pada lembaga swadaya masyarakat bidang advokasi hak hak pekerja bukti p9). sesuai dengan profesi yang dikerjakan, mereka berkepentingan dan peduli dengan undang undang dalam ranah ketenagakerjaan yang isinya sejalan dengan dalam uud mahkamah konstitusi adalah harapan terakhir pemohon dan pemohon untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam ranah ketenagakerjaan yang sebagaimana diketahui banyak aturan dalam undang undang terkait yang bertentangan dengan uud sebagaimana diketahui sejumlah aturan dalam undang undang ranah ketenagakerjaan telah dan sedang diajukan untuk uji materiil mahkamah konstitusi. pengajuan uji materiil undang undang terkait diantisipasi masih akan banyak lagi. oleh karenanya, pemohon dan pemohon juga merupakan pemangku kepentingan (stake holder) mahkamah konstitusi yang menghendaki mahkamah konstitusi kuat dan berkualitas sebagai pengawal konstitusi. salah satu pemohon, yaitu pemohon adalah seorang pengajar hukum tata negara unika atma jaya bukti p8). sesuai dengan profesinya, pemohon sangat concerned terhadap konstitusi sejak selasih mahasiswa. pemohon ii, sesuai dengan profesi dan tanggung jawab keilmuannya, sangat peduli (concerned) dengan tegaknya konstitusi republik indonesia dan berkepentingan untuk memastikan bahwa semua undang undang republik indonesia bermuatan yang sesuai dengan semua amanat konstitusi. pemohon berkepentingan untuk terciptanya sistem dan pelaksanaan ketatanegaraan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia. kemampuan dan kualitas hakim konstitusi sangat berpengaruh terhadap kinerja mahkamah konstitusi dalam melaksanakan tugasnya. pemohon sesuai dengan profesinya berkepentingan untuk adanya mahkamah konstitusi yang kuat dan mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam dan juga tidak kalah pentingnya juga guo uud terakhir tetapi tidak kalah pentingnya bahkan pemohon merasa bahwa huruf sepanjang frasa berijazah doktor dan magister dalam berpotensi mengurangi kesempatan yang bersangkutan untuk menjadi hakim konstitusi. pemohon sebagai bagian dari kepeduliannya terhadap ketatanegaraan, telah menulis buku yang berisikan tentang konstitusi indonesia. tiga buku terakhir yang laku keras dan boleh dibilang the best seller books semua toko buku gramedia seluruh indonesia, yaitu: hak asasi manusia: bahan pendidikan untuk perguruan tinggi , hukum otonomi daerah: bahan pendidikan untuk perguruan tinggi , ilmu negara: bahan pendidikan untuk perguruan tinggi . pemohon adalah alumni fakultas hukum universitas indonesia yang sejak awal menjadi mahasiswa tertarik dan menaruh perhatian terhadap ilmu ilmu yang terkait dengan ketatanegaraan. pemohon juga memilih peminatan bidang tata negara dalam kuliahnya, dan kemudian secara konsisten pemohon pun menulis skripsi tentang hukum tata negara htn) yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum baginya. oleh karena itu hingga saat ini dan seterusnya, pemohon mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pengaturan ketatanegaraan yang baik negeri ini. pemohon berkepentingan bahwa mahkamah konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan uud haruslah kuat, profesional, dan berkualitas, untuk mana seorang hakim konstitusi harus mempunyai latar belakang yang mantap bidang hukum dan konkritnya adalah pendidikan hukum hakim konstitusi harus mencapai rata tiga secara linier dalam bidang hukum. pemohon bercita cita menjadi hakim konstitusi masa depannya. frasa berijazah doktor dan magister dalam huruf berpotensi mengurangi kesempatan pemohon mencapai cita citanya masa depan. dengan demikian, sebagaimana terurai dalam angka sampai dengan atas, para pemohon memiliki legal standing sesuai dengan ketentuan dan guo dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sebagaimana disebutkan terdahulu, termasuk jugntang mahkamah konstitusi terkait dengan hak konstitusional warga negara indonesia. butir menimbang pada yang berbunyi: seharusnya diwujudkan berupa perubahan perbaikan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dengan dilandasi pola pikir bahwa mahkamah konstitusi perlu lebih diperkuat agar mahkamah konstitusi dapat lebih optimal lagi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam uud namun yang terjadi justru sebaliknya, huruf sepanjang frasa berijazah doktor dan magister dalamdalam bidang ilmu hukum. berkurangnya kekuatan mahkamah konstitusi sebagaimana terurai atas, berpotensi mengakibatkan kerugian hak konstitusional para pemohon

kj) ru nama dr. ali madhuri, ag., tempat, tanggal lahir banyuwangi, desember pekerjaan swasta alamat jalan kapten piece tendean gang rt. rw. kelurahan tomokersan, kecamatan lumajang, kabupaten lumajang nama samsul hadi, s.h., tempat, tanggal lahir lumajang, november pekerjaan swasta alamat jalan musi nomor rt. rw. desa sumberejo, kecamatan sukodonokhusus tertanggal juni memberi kuasa kepada hm. anwar rachman, s.h., m.h., adalah advokat pada kantor hukum anwar rachman rekan jalan cempaka putih tengah jakarta pusat yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut 2n25550505050, jawa timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal juni memberi kuasa kepada fahmi achmad, s.h., hum dan muhammad saham, s.h., keduanya adalah advokat pada achmad air law firm berkantor jalan thamrin residence rte nomor jalan mh. thamrin jakarta pus. sjahrazad masdar, tempat, tanggal lahir tanjung rede, maret pekerjaan bupati lumajang alamat jalan alun alun selatan nomor kabupaten lumajang, provinsi jawa timur nama drs. as'at, pekerjaan wakil bupati lumajang tempat, tanggal lahir lumajang, januari alamat jalan alun alun selatan nomor kabupaten lumajang, provinsi jawa timur pasangan calon bupati dantertanggal juni memberi kuasa kepada fahmi achmad, s.h., hum., ahmad yulianto, s.h., mh., agus prison, s.h., imam asmara hakim, s.h., zaenal candi, s.h., kesemuanya adalah advokat yang berkantor jalan ikan untuk nomor perak barat surabaya, jaw membaca permohonan pemohon: mendengar keterangan pemohon, bersifat sistematis, terstrukturyakni calon terpilih pasangan sjahrazad masdar dan drs. as'at, ag. baik sebelum pelaksanaan pemilukada dan pada masa kampanye pemilukada maupun masa tenang serta menjelang atau pun pada waktu dilaksanakan pemilukada serta pasca pemungutan suara dan atau penghitungan suara pemilukada lumajang bahwa pelanggaran oleh komisi pemilihan umum kabupaten lumajang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari memohon dilakukan sebelum pelaksanaan pemilukada lumajang adalah memohon telah bertindak tidak profesional serta tidak berpegang pada hukum yakniyakni terlibat dalam konflik kepentingan sehingga ketua kpu kabupaten lumajang sdr. ir. hery sugiarto dan anggotanya sar. amin baswedan, s.h. telah diberhentikan oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum republik indonesia dkpp ri) sebagaimana putusan dkpp nomor dkpp pke i (salinan putusan terlampir):tersebut atas, telah terbukti bahwa memohon tidak profesional dan tidak transparan serta tidak adil dalam menyelenggarakan pemilukada lumajang yakni sejak awal telah berusaha untuk menjegal pencalonan pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati lumajang dalam pilkada lumajang dan selain itu data data pemilih tetap dpt) yang telah diterbitkan oleh memohon juga tidak valid akurat dan hal ini tercermin dari data data sebagai berikut: bah sukodono lumajang oas tepung ranuyoso randuagung apakah kedungjajang yosowilangusuwardi kunir case asri rowokangkun| temen agra pranowo aga| endure guciait ' pasrjambe | a sel campursari sumba 4aa0o #3a0 doa as219 bahwa akibat kinerja kpu lumajang yang buruk dan tidak profesional tersebut serta berdasarkan putusan dkpp sebagai terurai pada poin tersebut atas, maka kepemimpinan kpu lumajang diambil alih oleh komisi pemilihan umum provinsi jawa timur dengan harapan pelaksanaan pemilukada lumajang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta professional, namun ternyata penyelenggaran pemilukada lumajang masih banyak diketemukan pelanggaran kecurangan baik yang dilakukan oleh memohon maupun pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lumajang tahun nomor urut yakni dr. sjahrazad masdar dan as'at malik sebagai incumbent bupati lumajang yang mana pelanggaran dimaksud bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yakni: pasangan calon nomor urut sjahrazad as'ad telah memanfaatkan jabatannya selaku bupati wakil bupati lumajang untuk memenangkan pemilihan umum kepala daerah lumajang dengan cara memperpanjang masa jabatan para kepala desa dan atau mengangkat para kepala desa lama sebagai pejabat sementara, padahal hal itu dilarang oleh aturan perundangan yang ada yakni telah dilarang oleh mendagri sebagaimana suratnya nomor tertanggal juli yang ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota seluruh indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa kepala desa yang habis masa jabatannya dan diberhentikan, maka bupati walikota mengangkat pejabat kepala desa yang berasal dari pns kecamatan dan atau tokoh masyarakat desa setempat yakni kepala desa yang diberhentikan tidak dapat diangkat sebagai kepala desa pjs), namun faktanya bupati telah mengangkat kepala desa lama yang telah diberhentikan menjadi pejabat kepala desa sehingga dengan demikian, dengan mengangkat kepala desa lama menjadi pejabat kepala desa, maka secara otomatis kepala desa dimaksud akan membantu bupati incumbent pasangan calon nomor urut dalam pilkada dengan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan urut bersifat sistematis dan terstruktur serta masif, usulan pasangan calon nomor urut sjahrazad as'at sebagai bupati lumajang walaupun telah ditolak oleh mendagri tetap ngotot mengangkat kembali para mantan kepala desa dimaksud dan mengirim surat kembali mendagri nomor tentang pelaksanaan pilkades kabupaten lumajang tanggal juli yang pada intinya menyatakan: akan tetapi berkenaan dengan poin isi surat dimaksud yang menyebutkan pengangkatan pejabat pj) kepala desa tidak dapat diangkat dari kepala desa yang telah diberhentikan mohon kiranya mendapat perti imbangan", (angka huruf menyebutkan oleh karena, untuk kabupaten lumajang kami sampaikan dengan hormat tetap akan mengedepankan tata cara pengangkatan pj. kepala desa sebagaimana poin dan poin atas termasuk terbukanya kemungkinan bagi kepala desa yang diberhentikan untuk ditetapkan sebagai kepala desa", walaupun usulan tersebut tetap ditolak oleh mendagri, terkait dengan pengotoran pasangan calon nomor urut untuk mencalonkan para kepala desa yang telah diberhentikan tersebut, badan legislatif yakni dprd kabupaten lumajang sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan lumajang telah mengeluarkan teguran kepada bupati lumajang sebagaimana surat nomor tertanggal agustus perihal rekomendasi yang ditujukan kepada bupati lumajang dimana pada pokoknya berisi pemilihan kepala desa pilkades) tahun agar tetap dilaksanakan, pembentukan tim pokja terdiri dari beberapa skpd untuk melaksanakan rangkaian proses pilkades harus tepat waktu dan tuntas pada tahun yakni sebelum masa jabatan kepala desa berakhir, akan tetapi teguran rekomendasi dprd kab. lumajang tersebut tidak dilaksanakan bupati, dengan tidak dilangsungkan pemilihan kepala desa, tetapi justru kepala desa yang seharusnya habis masa jabatannya kemudian diangkat kembali menjadi pejabat sementara kepala desa oleh bupati syahrazad as'ad) maka kepala desa kabupaten lumajang yang telah habis masa jabatannya merasa diuntungkan oleh kebijakan bupati incumbent pasangan calon nomor urut dimaksud dan sehingga dengan demikian pasangan calon nomor urut mendapatkan dukungan dari para kepala desa yang merasa diuntungkan dengan kebijakan bupati yang memperpanjang jabatan kepala desa selama tahun sehingga dengan demikian telah terjadi pelanggaran secara sistematis dan terstruktur serta masif dalam pelaksanaan pemilukada lumajang dikarenakan kepala desa tersebut ditunjuk langsung oleh pasangan calon nomor urut maka pembentukan panitia pemungutan suara pps) dan kelompok panitia pemungutan suara anggota panitia pemungutan suara pps) hanya ditunjuk oleh kepala desa dan tanpa melibatkan badan persyaratan desa bpd). maka tindakan bupati ago telah melanggar ketentuan nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum dan jumlah desa yang kepala desanya ditunjuk langsung oleh pasangan calon nomor urut berjumlah # desa seluruh kabupaten lumajang, sehingga dengan demikian banyak kepala desa perangkat desa merangkap jadi kpps dan pps bahkan tim sukses pasangan calon nomor urut yakni para kepala desa kpps pps ikut kampanye pasangan nomor dirumah penduduk, sehingga dengan demikian aparat negara serta penyelenggara pemilukada lumajang telah berpihak dan tidak netral, bahwa tidak hanya sampai ditingkat pembentukan anggota pps saja pelanggaran yang telah dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pada saat tahapan kampanye pemilukada lumajang sekalipun, pasangan nomor juga telah melakukan pelanggaran pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dan pelanggaran pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut: pada waktu pelaksanaan kampanye, pasangan calon nomor urut melibatkan staf yang ada bawah jajarannya yakni para pegawai negeri sipil pns) dan para kepala desa perangkat desa yang datang arena kampanye dengan pakaian dinas dan kendaraan dinas ikut aktif terlibat dalam kampanye pasangan calon nomor urut sjahrazad as'at: pasangan calon nomor urut juga telah menggunakan fasilitas negara yakni kendaraan dinas templat nomor polisi warna merah sebagai kendaraan untuk memobilisasi massa pada saat pasangan calon nomor urut melakukan kampanye bahkan yang lebih tragis bagi menggunakan mobil ambulans untuk mengangkut massa guna menghadiri kampanye dan mobil mobil dinas tersebut ditempeli stiker ukuran besar bergambar pasangan calon nomor urut syahrazad as'ad), bahwa semenjak masa persiapan pemilukada lumajang telah ada intervensi dart aparat pemerintah sehingga pemilukada kabupaten lumajangtim, kab. lumajang, para camat sampai kepala desa telah berpihak kepada salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut sa'at) dan hal ini jelas terlihat sewaktu deklarasi pasangan calon nomor urut yang dihadiri oleh gubernur jatim soekarno beserta rombongan, yakni pasangan nomor urut memobilisasi para pejabat beserta pegawai negeri sipil untuk mendukung pasangan calon nomor urut sa'at), bahwa atas perintah dan instruksi dari bupati lumajang, maka bupati lumajang beserta aparat pemerintahan dibawahnya semakin intensif melakukan tekanan tekanan kepada aparat dibawahnya maupun pejabat lainnya yang terkait yakni: pasangan calon nomor urut saat) yang masih menjabat sebagai bupati dan wakil bupati lumajang telah mencopot para pejabat yang diduga tidak mendukung pencalonannya untuk menjadi bupati dan wakil bupati lumajang dan pejabat yang dicopot dimaksud adalah: sabun yang semula menjabat sebagai kepala bagian kesejahteraan masyarakat pemkab lumajang, dimutasi menjadi petugas penyuluh keluarga berencana kecamatan campursari: fanandri, yang semula kepala dinas sosial pemkab lumajang, dimutasi menjadi pengawas pada dinas pendidikan kabupaten lumajang, mahmud, yang semula camat campursari kabupaten lumajang, dimutasi sebagai staff dinas tenaga kerja kabupaten lumajang: muhammad, yang semula camat candipuro dimutasi dan degradasi menjadi mantri pasar, camat ranuyoso suko basuki, diberhentikan: bahwa skenario lain untuk memenangkan pasangan calon nomor urut adalah bupati wakil bupati melakukan beberapa kali mutasi serta bongkar pasang pejabat dilingkungan pemerintah kabupaten lumajang secara besar besaran dan berulang ulang, dan yang lebih tragis lagi ada orang guru yang saudaranya mengundang pasangan calon nomor urut agus yudha adnan syari untuk silaturrahmi daerahnya, (enam) orang dimaksud oleh pasangan calon nomor urut bupati incumbent) dianggap tidak mendukungnya dan (enam) tersebut langsung dimutasi ketempat tugas yang jauh dengan tempat tinggalnya dan akibat dari kejadian tersebut para pegawai negeri sipil lainnya akan takut apabila tidak mendukung bupati incumbent pasangan calon nomor urut bahwa selain itu, kegiatan kampanye oleh pasangan calon nomor urut dilakukan dalam agenda agenda kedinasan yang dijalankannya dalam kapasitasnya sebagai bupati dan wakil bupati lumajang aktif, termasuk pemasangan baliho baliho besar yang berkaitan dengan program pemerintah seperti: e ktp, persiapan unas sekolah sekolah menengah atas dil. dimana pasangan calon nomor urut yang nota bene bupati aktif telah memasang foto atau gambarnya dengan memakai pakaian yang sama persis dengan pakaian yang dipasang didalam surat suara pada pemilukada lumajang tahun sehingga dalam hal ini tindakan pasangan calon nomor urut tersebut sebagai upaya secara masif dan sistematis serta terstruktur untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih incumbent pasangan calon nomor urut bahwa pelanggaran lain yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut adalah dengan cara membentuk dan memanfaatkan lembaga desk pilkada. lembaga desk pilkada pemkab lumajang adalah lembaga milik pemerintah kabupaten lumajang yang diketuai oleh sekretaris daerah sekda) pemerintah kabupaten lumajang, wakil ketuanya adalah asisten pemerintahan kabupaten lumajang dan melibatkan semua satuan kerja perangkat daerah skpd) pemerintahan kabupaten lumajang yang jumlahnya sekitar skpd dan selain itu juga melibatkan semua camat dan jajaran dibawahnya seluruh kabupaten lumajang, bahwa tugas desk pilkada adalah melakukan pemantauan dan pelaporan secara langsung setiap tps tanpa terkecuali dengan menurunkan staf dari pemerintahan kabupaten lumajang mulai tingkat atas sekretaris daerah) sampai dengan perangkat desa yang ada bawahnya dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten lumajang tahun namun prakteknya dilapangan. para petugas desk pilkada dimaksud bekerja untuk kemenangan pasangan calon nomor urut karena pasangan calon nomor urut adalah bupati aktif sehingga tidak ada staf yang berani melawan kebijakan tersebut: bahwa tidak hanya itu saja, pasangan calon nomor urut juga telah menggunakan fasilitas umum kasum) seperti kantor pemerintah dan sekolahan yang digunakan untuk berkampanye dengan memasang banner poster yang bergambar pasangan calon nomor urut dan rangkaian kejadian dimaksud, secara sistematis, terstruktur, dan masif pasangan calon nomor urut sjahrazad masdar dan as'at malik telah melanggar ketentupada pokoknya menyatakan ",", bahwa pada masa kampanye pemilukada lumajang banyak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut yakni sjahrazad masdar as'at yakni dengan cara membagi bagikan uang (money politic) kepada calon pemilih dengan nominal bervariasi dan selain itu juga memanfaatkan jabatannya selaku bupati dan wakil bupati lumajang untuk membagi bagikan beras miskin (raskin) bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin, yang mana dalam kantong beras miskin tersebut terdapat gambar pasangan calon nomor urut yakni sjahrazad as'at dan hal ini terjadi secara merata hampir seluruh pelosok wilayah kabupaten lumajang, sehingga dengan demikian pasangan calon nomor urut telah melanggar asas pemilu yang jujur dan adil dan selain itu juga melanggar ketentuan undang undang nomor tahun yang mengatur masalah pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu kepada calon pemilih: bahwa ketika tahapan pemilukada lumajang sudah memasuki masa tenang calon pasangan calon nomor urut masih melakukan kampanye terselubung yakni menjadikan acara kegiatan kedinasan peresmian jembatan) yang dilakukan oleh bupati dan atau wakil bupati yang sekaligus juga pasangan bupati wakil bupati kabupaten lumajang tahun nomor urut sjahrazad as'at dibelokkan menjadi ajang kampanye yakni bersama camat ranuyoso yang secara khusus mendampingi dan memberikan sambutan pada acara dimaksud dan tampil berpidato yang pada pokoknya meminta dan atau mengarahkan agar supaya semua warga kecamatan ranuyoso memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut sjahrazad as'at pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten lumajang tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal mei dan kegiatan serupa juga dilakukan disemua wilayah kabupaten lumajang: bahwa penyelenggaraan pemilukada lumajang telah diselenggarakan secara curang yakni tidak jujur dan tidak adil karena para pegawai negeri sipil pns) dilingkungan pemkab lumajang serta para kepala desa dan perangkat desa serta aparat pemerintahan kabupaten lumajang yang lain, dikerahkan mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut lapangan desa mojo kecamatan padang pada tanggal mei dan gor wira bhakti lumajang pada tanggal mei lapangan candipuro lumajang tanggal mei: bahwa selain melibatkan aparat negara pns, kampanye pasangan calon nomor urut juga telah memakai fasilitas dan aset negara serta keuangan negara dan hal ini dibuktikan dengan keterlibatan camat campursari yoga promo lapangan candipuro yang berfoto dengan latar belakang mobil ambulans milik pemerintah yang bagian belakangnya diberi gambar foto pasangan syahadat as'at dan penyerahan bantuan kepada peternak sapi dan disaat penyerahan bantuan dimaksud, bupati lumajang pasangan calon nomor urut menyatakan agar para peternak yang telah diberi bantuan sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) memilih dirinya,, bahwa pasangan calon nomor urut telah melakukan kampanye dihari tenang yang menurut aturan tidak boleh berkampanye sebagaimana bukti surat undangan tertanggal mei dari kelompok tani ternak sapi kerbau desa kedungrejo kecamatan row kangkung lumajang kepada sar. usman untuk menerima bantuan dari bupati lumajang pasangan calon nomor urut pada tanggal mei yakni pasangan calon nomor urut sebagai bupati lumajang aktif memanfaatkan jabatannya dan struktur pemerintahan dibawahnya berkampanye pada hari tenang dengan dalih penyerahan bantuan kepada peternak sapi dan pada acara dimaksud, bupati lumajang menyatakan agar para peternak yang telah diberi bantuan sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) tersebut, agar supaya memilih dirinya yakni pasangan calon nomor urut bahwa pada masa pemungutan suara juga banyak ditemukan pelanggaran pelanggaran (ke tidak profesional) memohon dalam melakukan tugasnya melakukan pemungutan suara khususnya pada tingkatan pps dan pelanggaran (ketidakprofesionalan) memohon dalam melakukan tugasnya dapat kami uraikan sebagaimana bawah ini: pada saat akan dilakukannya pemungutan suara memohon melalui kpps tidak menyerahkan daftar pemilih tetap (dpt) kepada para saksi peserta pemilu yang hadir yakni para saksi tidak mendapatkan dpt, satu dan lain hal sebagaimana berita acara pernyataan keberatan model kwk.kpu, setelah dilakukannya pemungutan suara tingkatan tps, memohon tidak menyerahk1 kwk.kpu) serta lampiran model ci kwk.kpu) saat itu juga, padahal secara hukum hal itu merupakan kewajiban memohon yakni berkas berkas dimaksud diserahkan selang sampai dengan hari dan itupun setelah pemohon bersitegang dengan petugas tps dan bahkan sampai sekarang banyak yang belum menerimanya, padahal berdasarkan nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum huruf dan huruf juncto keputusan kpu kabupaten lumajang nomor pts kpu kab tentang pedoman teknis tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban memohon untuk memberikan daftar pemilih tetap dpt) di kwk.kpu) serta lampiran model ci kwk.kpu) kepada para saksi dari peserta pemilukada, bahwa tindakan memohon ago melanggar ketentuan huruf nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum menyatakan bahwa tugas wewenang, dan kewajiban kpps meliputi: membuat berita acara pemungutan dan per. pengawas pemilu lapangan dan ppk melalui pps, dan faktanya para saksi peserta pemilu tidak diberikan berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta juga tidak diberikan sertifikat penghitungan suara oleh kpps segera pada saat selesai dilakukan penghitungan suara oleh kpps dan ketika para saksi meminta berita acara dan sertifikat penghitungan suara, kpps selalu menghindar dan berkulit, dan jumlah tps yang sampai han ini tidak mendapatkan formulir adalah sebagai berikut: (no mamkecamatan desa ramovacune oranuwurung banyuputihlo pemesan eng aan ||. sogwudan mpo sersan erat |. surodewansanabupaten lumajangni yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal junreset jaan .| kebonagung ho | ) rek lt. sondoruso me ||. selokawar swo l. argosari kmdangtepus bahwa dengan demikian, maka data yang tercantum pada rekapitulasisebagaimana keputusan memohon nomor pts kpu prov lmj tertanggal juni adalah tidak valid tidak akurat dan tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya karena memohon tidak jujur dan transparan sehingga para saksi dan pengawas pemilu tidak bisa membuat data perhitungan suara sebagai data pembanding hasil perhitungan suara yang telah diterbitkan memohon dimaksud sehingga dengan demikian secara hukum harus dibatalkan: bahwa pelanggaran lainnya yang paling mencolok dan telah mengabaikan norma norma yang ada serta merusak nilai nilai kejujuran dalam pilkada lumajang adalah penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon dan atau pasangan calon nomor urut yang tindakan memohon dan atau pasangan calon nomor urut tersebut sangat menguntungkan pasangan calon nomor urut dan hal ini terjadi seluruh kecamatan (rinciannya terlampir),dengan suara riil yang diperoleh pasangan pemohon dan menjadi berkurang sebanyak suara dan penambahan suara pasangan calon nomor urut sebanyak suara, sehingga suara tersebutumajang tahun bahwa berdasarkan data perolehan suara dimaksud, perolehan suara sah para calon pada pemilukada lumajang adalah sebagai bentuktiga nbu dua ratus tiga) suaraseratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas) suara: pasangan calon nomor urut yaitu dr. ali madhuri, ag, dan samsul hadi, sh,mh. dengan perolehan suara sah sebanyak dua ratus ribu lima ratus lima puluh lima) suara, pasangan calon nomor urut yaitu indah jakarta, sos dan kali, dengan perolehan suara sah sebanyak (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh delapan) suara: bahwa kemenangan pasangan asa pemohon) telah diberitakan secara luas oleh media masa baik cetak maupun elektronik seperti metro tv, one, jtv, koran sindo, koran tempo, detik news, radio suara surabaya fm, radio shinta, rri, radio gloria, media bisnis, okezone. com, surabaya post, surya, bisnis com, berita jatim. sehingga pemohon telah mendapatkan ribuan ucapan selamat baik dan pejabat pusat maupun daerah, alim ulama, tokoh masyarakat, saudara handai taulan, tetangga serta masyarakat luas: bahwa dengan demikian jelaslah, pemohon telah memperoleh suara sah terbanyak yakni sejumlah dua ratus ribu lima ratus lima puluh lima) suara dan secara hukum pemohonlah yang harus ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati lumajang terpilih sehingga dengan demikian secara hukum wajar dan sangat beralasan apabilajunctoguo dibatalkan atau setidak tidaknya dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa serangkaian tindakan memohon dan atau calon pasangan nomor urut tersebut atas, sudah jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak asas asasdengan demikian proses penyelenggaraan pemilukada tersebut telah berlangsung melanggar asas uber dan judul sebagaimana diamanatkan dalam uud dan,d vi tanggal desember (jadi banyak wilayah secara merata yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius, bahwa selanjutnya pemohon mohon sudah kiranya mahkamah konstitusi republik indonesiatidak sah dan tidakmenyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikatmenyatakan tidak sah dan tidakmenyatakan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten lumajang nomor urut yaitu syahrasyad masdar as'ad malik didiskualifikasi dan menetapkan pemohon pasangan calon nomor uruturut hukumengumuman nomor kpu prov tentang penetapan nama pasangan yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang tahun tanggal maret bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum nomor ba iv tanggal apriljuni'janji pada persidangan tanggal juni dan tanggal juni yang menerangkan sebagai berikut: cokrowidodo reksa soekresno, sos, mantan panas kabupaten lumajang, saksi dilantik sebagai panas pada tanggal november dan diberhentikan sebagai panas pada tanggal maret pada waktu menjabat sebagai panas, saksi menjabat sebagai divisi hukum dan penindakan pelanggaran: pembentukan panas dan ppl mundur waktunya yang seharusnya bulan november namun baru terbentuk bulan februari keterlambatan pembentukan panas dan ppl tersebut telah dikondisikan oleh ketua panitia anggaran pemerintah kabupaten lumajang dengan alasan adanya keterbatasan anggaran: panas mengajukan anggaran pada bulan desember sebanyak milyar dan anggaran cair pada bulan januari yang disetujui sebanyak miliar: pemerintah kabupaten lumajang memperkecil jumlah ppl yaitu satu desa hanya ada satu ppl, padahal berdasarkan peraturan bawaslu nomor tahun bapak camat mengeluarkan surat rekomendasi yang mengajukan tiga warga desa untuk menjadi pps, sehingga pembentukan pps tanpa ada persetujuan dari bpd: pasangan calon nomor urut pihak terkait) dalam pelaksanaan kampanye melibatkan dan menggunakan fasilitas negara, saksi tidak membuat laporan pelanggaran tersebut namun saksi menyampaikan pelanggaran melalui media massa, pada bulan februari anggota intelsat polres lumajang brick bambang) mengambil data dpt komputer kpu tanpa ijin: kampanye terakhir saat pihak terkait) dilakukan pada tanggal mei yang antara lain dihadiri oleh kepala inspektorat kabupaten lumajang hadiah), kepala bagian bangestapol wibowo), camat sumbersuko trikondo cahyono), camat campursari yoga promo), dan camat apakah abdul jalil): ada rekaman video mengenai kampanye pihak terkait. saksi mendapat rekaman video tersebut dari panwascam: pics. kepala desa karangan drs. kantor), kepala desa selokawar ikut kampanye pihak terkait: pada waktu rapat pengurus daerah kbbi kabupaten lumajang tanggal juni kepala dinas perhubungan dan pengurus kbbi mengatakan incumbent pihak terkait) menang delapan kecamatan, padahal pada waktu itu masih dalam proses penghitungan: semuanya perangkat desa merangkap menjadi tim sukses pihak terkait: abdul rahman, s.h. saksi adalah ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut pemohon): pada tanggal mei (sebelum pemungutan suara) camat, sekretaris camat kedungjajang heri), dan kepala desa, serta ketua kpps mengedarkan sms kepada masyarakat bahwa pemohon dicoret sebagai pasangan calon oleh kpu provinsi jawa timur, sms tersebut dikirimkan pada tanggal mei selain itu juga beredar melalui sms masyarakat bahwa calon bupati dari pemohon dr. ali madhuri) menderita sakit keras dan dikatakan inna lillahi inna ilahi rajioonj saksi memperoleh informasi saksi saksi pemohon yang bertugas tps tidak mendapatkan sehingga menemui beberapa saksi pemohon tersebut untuk meminta sampai bersitegang dengan pps dan ppk, pihak terkait pada waktu kampanye kecamatan candipuro, desa ranupakis kecamatan apakah dan gedung olah raga gor) wira bakti kabupaten lumajang melibatkan pns dan pejabat pejabat pemerintahan kabupaten lumajang antara lain kepala dinas pendidikan drs. winhatno), kepala dinas kelautan ir. saiful), dan kepala badan pembangunan daerah bappeda) bernama indah amberawati, setelah selesai pemungutan suara, semua saksi pemohon tps mengirimkan sms kepada saksi abdul rahman) bahwa pasangan calon nomor urut pemohon) menang: sekitar pukul tim pemenangan pemohon mendapat hasil perolehan dari lembaga survai bahwa pemohon memperoleh suara lebih pada saat rekapitulasi tingkat ppk kecamatan randuagung, saksi pemohon tidak menandatangani model da karena petugas tidak memberikan model kepada saksi saksi pemohon tps, kemenangan pemohon didasarkan pada sms dan lembaga survai, saksi tidak dapat menghadiri undangan kpu mengenai adanya pleno kpu tentang perubahan dpt. saksi meminta sekretaris saksi muhammad rahim) untuk menghadiri undangan kpu tersebut, sehingga saksi tidak tau apakah sekretaris saksi tersebut menandatangani dpt perubahan atau abd. rasyid saksi adalah pengolah data dari pemohon: saksi menemukan nik ganda sebanyak nik yang tidak jelas tanggal lahir sebanyak pemilih bawah umur sebanyak ahmad affandi saksi adalah anggota ppk gucialit: rekapitulasi penghitungan suara ppk gucialit dilaksanakan pada tanggal juni mulai pukul sampai dengan yang dihadiri oleh semua ppk, saksi pasangan calon, dan panas: pada waktu selesai penghitungan suara ppk gucialit, saksi pemohon mengajukan keberatan karena tidak mendapat namun keberatan saksi pemohon ditanggapi oleh pps desa kenong dengan alasan yang tidak jelas. oleh karena tidak ada penyelesaian, selanjutnya saksi pemohon meninggalkan tempat rekapitulasi penghitungan suara dan tidak bersedia menandatangani model da setelah rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps tanggal mei seluruh kotak suara pps langsung dibawa ppk. kotak suara tersebut dibuka oleh ppk dan panas sebelum pleno rekapitulasi penghitungan suara dan diambil untuk keperluan quick count. setelah selesai memasukkan data perolehan suara pasangan calon, disimpan dalam laci ppk dan besoknya dimasukkan kembali dalam kotak suara, pihak terkait dalam kampanyenya melibatkan pns: pada waktu pelantikan pps desa mojokerto tanggal mei sekretaris kecamatan yang juga menjabat sekretaris ppk menyampaikan sambutan yang mengarahkan untuk memilih pihak terkait: salah satu anggota ppk yang membidangi divisi pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan sosialisasi supaya memilih satu saja. artinya menyuruh memilih pihak terkait dengan nomor urut saksi melaporkan hal tersebut kepada panwascam dan saksi dikonfrontir oleh panwascam. oleh karena panwascam tidak memperhatikan laporan saksi maka saksi merekam pembicaraan tersebut, pada waktu pembukaan kotak suara oleh ketua ppk tidak ada perubahan terhadap model sudirman saksi adalah ketua desa tanggung, kecamatan padang, pada tanggal mei pukul bertempat rumah saksi, diminta oleh sekretaris paguyuban untuk memenangkan saad pihak terkait) dengan cara memasang banner. apabila saksi menolak memasang banner diminta untuk membuat surat pernyataan kepada bapak camat: pada waktu pengukuhan paguyuban rt rw kecamatan padang hari rabu, tanggal februari bupati lumajang berpidato supaya semua ketua rt rw mengarahkan warganya untuk memilih pihak terkait, suriya saksi adalah ketua desa kedawung, kecamatan padang, kabupaten lumajang: saksi membenarkan keterangan sudirman yaitu tim paguyuban kecamatan mukhtar) meminta saksi untuk memenangkan pihak terkait dengan cara memasang banner: saksi melaksanakan perintah tersebut dan masing banner rt rt dan rw: umi kursus saksi adalah tim sukses pemohon yang menjabat sebagai koordinator pemohon kecamatan padang yang bertugas melakukan koordinasi dengan tim tim pemohon yang berada bawah, jumlah tim pemohon tingkat desa yang berada dalam koordinasi pemohon ada sembilan desa dengan jumlah tps sebanyak tps: saksi menerima laporan dari saksi saksi pemohon tps bahwa mereka tidak menerima model namun mereka mendapatkan model dari kpps setelah malam hari ataupun besok harinya. itupun hanya dua desa dari sembilan desa yang mau memberikan model kepada saksi pemohon yang sebelumnya didahului bertengkar mulut dengan kpps: terdapat selisih suara antara model dan model desa bidang, pada waktu mengurus persyaratan pencalonan, saksi mendengar suara bapak camat mengarahkan kepada guru guru paut pendopo kecamatan padang untuk mencoblos pasangan calon nomor urut pihak terkait) dengan janji apabila pihak terkait manang akan menaikkan gaji guru guru paud, saksi mendapat laporan dari tim tim pemenangan pemohon bahwa kepala desa masakan memecat dari dusun sumber cabang bernama soleh karena tidak mau memasang benarnya sa'at pihak terkait), pada waktu pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk padang, saksi pemohon mendapat model da saksi pemohon mengajukan protes karena terdapat selisih suara. kemudian untuk membuktikan hal tersebut dilakukan pembukaan plant yang disimpan kotak suara dan benar terdapat selisih suara antara pleno dan model saksi melihat kepala desa mojo asmat) ikut kampanye pihak terkait karena yang bersangkutan memakai kaos saat, pada tanggal mei atau satu menjelang pemungutan suara, saksi mendapat laporan bahwa pihak terkait bapak sarat) melakukan kampanye terselubung rumah kepala kampung jaringan dan acara peresmian jalan dan pet yang mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk mendukung pihak terkait: terdapat selisih suara antara penghitungan suara versi saksi saksi pemohon dan rekapitulasi penghitungan suara oleh ppk, yaitu berdasarkan laporan saksi saksi pemohon tps pemohon memperoleh namun rekapitulasi penghitungan suara ppk, pemohon memperoleh pada waktu penghitungan suara tps, saksi saksi pemohon tidak langsung diberikan model namun model tersebut diberikan setelah selesai penghitungan suara: saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan kalau terjadi selisih suara sebanyak suara: imron saksi adalah koordinator pemohon kecamatan sumbersuko, penghitungan suara tps desa purwosono dimulai jam yang dihadiri oleh panas dan ppk sumbersuko: saksi menyampaikan keberatan namun panas mengatakan tidak ada masalah, saksi tidak tau apakah pada waktu atau setelah penghitungan tersebut ada pemilih yang datang untuk memberikan suaranya, saksi pemohon tps tps desa purwosono, tps desa pabrik kidul tidak mendapat model dan model desa masuk, wonosari, kebon sari, saksi menyampaikan keberatan rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan sumbersuko. saksi menyampaikan keberatan mengenai tidak mendapat model tps desa purwosono, pada tanggal mei kepala dusun gerak tinggi darwis) mengatakan kepada saksi bahwa pasangan calon nomor urut pemohon) dicoret sebagai pasangan calon dan suara pemohon agar dialihkan pihak terkait karena walaupun pemilih memilih pemohon maka suaranya tidak sah, adanya keterlibatan pjs. kepala desa sumbersuko saiful) beserta perangkat dibawahnya rt, rw, ppd) mensosialisasikan untuk kemenangan pihak terkait yang dilakukan dengan cara memasang gambar dan stiker pihak terkait rumah rumah warga, dan balai desa, saksi melakukan protes dan melaporkan kepada panas:, bahwa. jujur dan adil: bahwa sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, peran mahkamah dalam hal penyelesaiankaur umum desa sumbersuko jalu hadi) merangkap ketua kpps dan anggota ppd haryono) merangkap menjadi ketua kpps, hj. nursiyah saksi adalah simpatisan asa pemohon): pada waktu pemungutan suara, saksi mendapat laporan dari beberapa pemilih tps desa rogotrunan yang menyatakan asa mengundurkan diri sebagai pasangan calon dan tidak boleh dipilih: pemohon mendapat suara terbanyak pertama tps desa rogotrunan dan perolehan suara terbanyak kedua adalah pihak terkait: pada tanggal mei tim sukses sa'at pihak terkait) membagi bagikan sembako berisi beras kg, minyak goreng, mie, idol (pasta gigi), dan kecap gratis pasar dengan gambar pihak terkait agar memilih pihak terkait, pada tanggal februari atau tiga bulan sebelum pemilukada, istri bupati pihak terkait) mengundang ikatan nyai nyai ibl) untuk hadir acara pengajian. pada waktu itu ibu bupati membagikan kain sutera dan uang sebanyak rp. kepada sekitar peserta undangan yang hadir. ibu bupati mengatakan minta doa restu kepada peserta yang hadir supaya hajat pihak terkait terkabul karena mau mencalonkan kembali sebagai bupati musang: ketua rt rw ketua kampung baru diminta untuk memasang baliho dengan janji baginya akan dinaikkan dari rp. menjadi rp. supina saksi adalah petugas p2dp kelurahan tompokersan: pada waktu menerima dp4, saksi menemukan banyak dpt ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdapat dp4. saksi menandai content terhadap nama nama pemilih ganda dan meninggal dunia, namun ternyata nama nama pemilih tersebut masih tercantum dalam dpt, jumlah pemilih yang sudah meninggal dunia sebanyak orang, pemilih ganda sebanyak dan pemilih yang sudah pindah sebanyak orang, pada malam tanggal mei saksi mendapat sms dari teman teman yang mengatakan yang memilih asa pemohon) dinyatakan tidak sah dan ternyata besoknya (pemungutan suara), suara asa tps desa tompokersan hilang (tidak memperoleh suara): ni'ambillah saksi adalah saksi pemohon ppk lumajang, pleno rekapitulasi penghitungan suara ppk lumajang dilaksanakan pada hari minggu tanggal juni dari pukul sampai pukul jumlah desa kecamatan lumajang sebanyak desa dan tps, ditambah tps khusus (lapas): pihak terkait memperoleh suara terbanyak pertama rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk lumajangpada waktu rekapitulasi penghitungan suara, saksi menyampaikan keberatan supaya jumlah pemilih dari tps lain dibacakan semua. setelah protes tersebut, petugas mengakomodir keberatan saksi dan membacakan semua jumlah pemilih dari tps lain: jumlah dpt tps kelurahan tompokersan sebanyak pemilih, jumlah yang menggunakan hak pemilih sebanyak jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak sehingga suara sah lebih banyak dari pada jumlah dpt. penambahan pemilih tersebut dari pemilih rsud yang surat suaranya tambahannya diambilkan dari tps dan tps saksi menyampaikan keberatan dan akhirnya ada kesepakatan antara ppk, panwascam untuk membuka kotak suara kedua tps tersebut, namun ternyata dalam kotak suara tidak ada berita acara penerimaan surat suara. berita acara tersebut berada rumah ketua kpps: pemilih yang mengunakan hak pilih tps rumah sakit sebanyak pemilih yang memilih tidak menggunakan formulir model jumlah pemilih dari luar kecamatan tolong sebanyak pemilih: jumlah pemilih dari luar tps tps dan tps sekitar sampai pemilih: saksi saksi pemohon banyak menemukan adanya keterlibatan perangkat kepala dusun, rt rw yang menjadi ketua anggota kpps, dan angota ppd) desa den dalam pemenangan pihak terkait: suara tps diperoleh dari gabungan pemilih dari rumah sakit: usman pada hari minggu, tanggal mei ada pemberian bantuan sebanyak rp. untuk penguatan sapi dan kerbau hamil desa kedungrejo, kecamatan rowokangkung: bantuan tersebut diberikan bertepatan dengan kunjungan bupati lumajang balai desa kedungrejo. pihak terkait berpidato untuk mengarahkan kepada yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada orang, saksi tidak tau berapa jumlah tps desa kedungrejo, kecamatan rowokangkung: pasangan asa pemohon) memperoleh suara terbanyak pertama (menang) desa kedungrejo: nazaruddin saksi adalah kepala desa kalibata kidul, kecamatan jatirogo, kabupaten lumajang, pada hari jumat, tanggal mei sekitar jam ada rombongan dari dinas peternakan datang dusun pondokrejo dalam rangka akan memberikan bantuan dana untuk penguatan sapi dan kerbau hamil. pelaksanaan pemberian bantuan tersebut diadakan pada tanggal mei pukul yang dihadiri oleh pihak terkait, bapak camat, beberapa kepala desa, rt rw dan peserta penerima bantuan. bantuan dana tersebut secara simbolis diberikan kepada orang: bapak bupati pihak terkait) menyampaikan pidato supaya memanfaatkan sebagai baiknya bantuan tersebut dan jangan lupa pada tanggal mei jumlah tps desa kalibata sebanyak tps, pemohon memperoleh suara terbanyak pertama (pemenang) desa kalibatasiti rumah saksi adalah mantan kader pemberdayaan masyarakat desa kpud) yang dipecat oleh kepala desa karena tidak mendukung sa'at: ketua rt rw memasang banner atas perintah kepala desa pandansari, kecamatan mindoro, lumajang, farida aaliyah saksi adalah saksi pemohon ppk randuagung, saksi saksi pemohon kecamatan randuagung banyak tidak mendapat model tps desa banyuputih lor, tps desa ranuwurung, dan tps desa salak dengan alasan sudah pas, rapat pleno penghitungan suara ppk randuagung diadakan pada hari minggu, tanggal juni pukul samai dengan pukul yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan panas, permasalahan yang muncul pada rekapitulasi penghitungan suara randuagung hanya karena tidak mendapat model oleh karena saksi keberatan dan tidak menandatangani model da maka saksi tidak dikasih model da pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak ppk randuagung, pemenang kedua adalah sa'at pihak terkait), dan pemenang ketiga adalah asa pemohon), udayana saksi adalah koordinator pemohon kecamatan candipuro: pleno rekapitulasi penghitungan suara ppk adipura dilaksanakan pada hari minggu tanggal juni mulai pukul sampai dengan pukul wib: jumlah tps kecamatan candipuro sebanyak tps: pleno rekapitulasi penghitungan suara ppk candipuro dihadiri oleh semua saksi pasangan calon saksi menyampaikan keberatan karena saksi saksi pemohon tidak diberi model yaitu antara lain seluruh tps desa jari tps), desa penangkal tps), desa sumbermujur tps), desa kloposawit tps), desa tumpeng tps), dan desa sumberejo tps). saksi baru menerima model pada saat penghitungan suara tingkat ppk candipuro, perolehan suara pemohon menurut data yang diterima saksi dari saksi pemohon tps adalah sebanyak namun ternyata pada model perolehan suara asa pemohon) turun menjadi sehingga terdapat selisih suara, pada tanggal mei terdapat isu kalau asa pemohon) telah dicoret sebagai pasangan calon. isu tersebut berlanjut sampai tanggal mei tps desa jari yang disampaikan oleh ketua kpps ibu lukis) kepada masyarakat: satu hari sebelum pemungutan suara kepala desa sumberwuluh beserta acaranya menakut nakuti pemilih tps yaitu apabila memilih asa pemohon) akan dihukum, tidak diberi beras raskin, dan asa pemohon) sudah dicoret sebagai calon bupati lumajang, pemohon asa) memperoleh suara terbanyak pertama kecamatan adipura, dan pihak terkait sa'at) memperoleh suara terbanyak kedua, saksi menemukan nama nama orang yang sudah meninggal dan nik ganda dpt tps tim kabupaten lumajang menemukan adanya nik ganda se kecamatan candipuro sebanyak muhammad badar, sos saksi adalah ketua pac pkb, saksi saksi pemohon tidak menerima model tps tps dan tps desa selokbesuki: pada waktu penghitungan suara tingkat ppk, saksi melihat kotak suara tidak tersegel: saksi melihat dpt yang tertempel kantor desa masih terdapat nik ganda sebanyak pemilih meninggal dunia sebanyak dan pemilih yang sudah pindah alamat sebanyak sepengetahuan saksi jumlah nik ganda hanya ada satu, namun setelah melihat dari data tim kecamatan terdapat nik ganda sebanyak haji saksi adalah tim sukses pemohon tingkat ppk rowokangkung dan menjadi anggota koordinator kampanye pemohon tingkat kabupaten: pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk rowokangkung dilaksanakan pada pada tanggal juni yang semula dijadwalkan pukul wib, namun ditunda pukul wib sampai pukul wib: rekapitulasi penghitungan suara tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan panas, semua saksi pasangan calon tidak ada yang menyampaikan keberatan baik lisan maupun tertulis: pasangan asa pemohon) memperoleh suara terbanyak pertama rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk rowokangkung, pemenang kedua adalah pasangan sa'at pihak terkait) dan pemenang ketiga adalah pasangan calon nomor urut semua sekolah, kantor dinas dan upt dipasang gambar pasangan calon nomor urut pihak terkait) dengan tanpa mencantumkan nomor urut pasangan: panas kabupaten telah menegur panwascam kecamatan rowokangkung, beserta mustika untuk menurunkan gambar tersebut namun menolaknya: pada waktu sekolah melakukan etana diwajibkan memasang gambar pihak terkait sekolah sekolah dan kantor dinas: pada waktu pemungutan suara, kotak surat suara tps dusun padukan persil desa rowokangkung terbuka, sehingga pemilih memasukkan surat suara tidak tidak melalui lubang kotak suara namun langsung memasukkan dalam kotak suara yang sudah terbuka. pada awalnya kotak suara dibuka dan ditunjukkan kepada semua yang hadir. selanjutnya pada waktu pemungutan suara tutup, namun karena pemilih berjudul maka kota suara buka: saksi melihat dpt yang ditempel kantor desa rowokangkung terdapat nama nama yang tidak dikenal dan terdapat nik ganda sebanyak orang sudah pindah sebanyak dan orang sudah meninggal sebanyak orang masih tercantum dalam dpt, model tps tps tps dusun persil belimbing desa rowokangkung, tps desa wonosari, tps dan tps desa ranubedali, satu tps desa wonoayu, dan desa melinjo tidak langsung diberikan kepada saksi pemohon, namun model tersebut diberikan setelah penghitungan suara. sedangkan model yang diberikan pada hari pertamanya (pemungutan suara) adalah desa wates wetan dan tegalbansri pada hari selasa, tanggal mei kepala desa rowokangkung membagikan kambing kepada warga yang setiap orangnya mendapat ekor kambing. bantuan kambing tersebut sebenarnya dari gubernur namun dimanfaatkan untuk pemenangan pihak terkait: mahfud nasir saksi adalah koordinator pemohon kecamatan ranuyoso: saksi melihat rekaman video bahwa pada tanggal mei (hari tenang) bupati lumajang pihak terkait) beserta camat ragnuyoso basuki) dan kepala desa ranuyoso hadir dalam peresmian jembatan desa penawangan. bapak bupati pihak terkait) menyampaikan sambutan yang mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut pihak terkait): saksi pemohon mendapat model desa ranuyoso pada hari kedua, pada hari saksi tidak memperoleh laporan model dari semua saksi saksi pemohon, namun saksi mendapatkan laporan tertulis dari saksi saksi pemohon bahwa pemohon memperoleh suara, namun setelah saksi mendapatkan model dan penghitungan ppk ternyata pemohon memperoleh suara, sehingga terdapat selisih saifuddin bahri saksi adalah simpatisan asa pemohon): ketua membagikan beras raskin gratis sebanyak kepada warga desa mojokerto kecamatan tepung atas perintah kepala desa. beras raskin tersebut ditempel stiker sa'at dan stempel kepala desa: pasangan asa pemohon) memperoleh suara terbanyak pertama (menang) desa mojokerto yang selisihnya dengan pasangan sa'at pihak terkait) sebanyak suara: menimbang bahwa memohon(ribu samsul hadi, sh. mh. tiga ratus dua puluh satu kali, (tiga puluh enam ribu dua ratus enam) atau atau (enam koma empat dua persen) dari perolehan suara sah masing pasangan calon memperoleh suara sah sebagai berikut: bahwa permohonan pemohon pada intinya mempermasalahkan terjadinya terjadicalon nomor sebagai berikut: mendalilkan memohon tidak profesional dan menghalang halangi pemohon sebagai calon bupati lumajang (vide permohonan angka bahwa dalil permohonan tidak benar dan sangatlah kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya, karena terbukti pemohon adalah pasangan calon yang ditetapkan oleh memohon, sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor ba iv tertanggal april yang menetapkan pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan nomor urut bahwa fakta dengan ditetapkannya pemohon sebagai pasangan calon nomor urut membuktikan bahwa semua bakal calon apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan per undang undangan, maka akan ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan begitu sebaliknya, apabila tidak memenuhi syarat pasti tidak akan ditetapkan sebagai pasangan calon, maka secara yuridis dalil pemohon atas haruslah ditolak karena tidak benar dan kontradiktif, bahwa yang terjadi justru pemohon bermasalah sendiri dengan partai partai pendukungnya, sehingga terjadi permasalahan internal antara pemohon dan partai pendukungnya yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang memohon selaku pelaksana pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang tahun bahwa dalil pemohon pada angka yang mengalikan memohon menerbitkan data dpt yang tidak valid adalah tidak benar, karena data yang dikutip oleh pemohon tidak jelas sumber nya serta memohon tidak pernah menerbitkan dpt seperti yang dikutip pemohon. selain itu permasalahan dpt itu adalah masalah administrasi yang bukan jaminan bahwa warga yang terdaftar dalam dpt itu akan mencoblos pemohon atau pasangan calon yang lainnya, mendalilkan pembentukan panitia pemungutan suara pps) ditunjuk oleh kepala desa tanpa melibatkan badan permusyawaratan desa, sehingga bupati melanggar (vide permohonan angka bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar karena dan pemohon tidak memahami ketentuanmemohon dan siapa yang akan menjadi anggota pps didasarkan atas hasil seleksi yang dilakukan oleh memohonasumsi belaka, karena secara yuridis kewenangan untuk mengangkat anggota pps itu adalah pada memohon sedangkan kepala desa bpd sifatnya hanya mengusulkan dua kali lipat dari jumlah anggota pps, dan memohon secara yuridis dibenarkan melakukan penunjukkan langsung, apabila tidak terjadi usulan bersam:galikan pada angka dan angka pada saat akan dilakukan pemungutan suara, saksi pemohon tidak mendapatkan dpt dan setelah selesai penghitungan suara saksi pemohon tidak diberikan formulir model c kwk.kpu beserta laporannya:.lumajanglumajangtidak secara demokratis, ",bahwabahwa dalil pemohon tersebut adalah selain tidak benar karena dpt oleh memohon ditempelkan dekat tps tps sehingga memudahkan masyarakat dan yang mempunyai hak pilih untuk melihatnya, bahwa dilaksanakannya pemungutan suara memohon melalui ketua kpps telah memberikan daftar pemilih tetap pada saksi saksi pasangan calon yang hadir tps dan memberikan kepada pengawas pemilu lapangan: begitupun setelah selesai penghitungan suara memohon telah memberikan formulir model c.kwk.kpu beserta laporannya kepada masing masing saksi pasangan calon yang hadir pada saat tps dan kepada petugas pengawas lapangan ppl: bahwa dalil pemohon sangat mengada ada karena tidak pernah ada kejadian mengenai tidak diberikannya salinan daftar pemilih tetap maupun formulir model c kwk.kpu kepada saksi saksi yang dihadiri tps, bahwa keharusan memberikan salinan dpt dan formulir model kwk.kpu hanya diberikan kepada saksi saksi yang hadir sesuai mandat yang telah diberikan oleh pasangan calon atau tim suksesnya, kecuali saksi yang menolak diberikannya formulir model atau saksi yang pulang terlebih dahulu setelah selesai perhitungan suara, bahwa selain itu permasalahan diberikan atau tidak diberikannya daftar dpt sebelum pemungutan suara,karena masyarakat yang mempunyai hak pilih sesuai putusan mahkamah berhak memilih walaupun tidak terdaftar dalam dpt, sepanjang bisa menunjukkan identitas kependudukan warga setempat, bahwa dalil pemohon pada angka dan angka adalah tidak benar, karena tidak pernah ada penggelembungan suara dengan mengurangi suara pemohon pada semua tps yang keseluruhannya berjumlah dan menambahkan pihak pasangan calon nomor urut sebanyak suara, memohon berserta jajarannya telah melaksanakan proses penghitungan suara secara transparan, terbuka, jujur dan adil yang prosesnya disaksikan baik oleh saksi saksi pasangan calon yang hadir, juga disaksikan oleh masyarakat serta disaksikan juga oleh petugas pengawas lapangan, sehingga sangat tidak logis dalil pemohon yang mengalikan terjadi pengurangan suara pada semua tps, bahwa memohon telah melaksanakan proses penghitungan suara secara terbuka, transparan dan dapat disaksikan secara langsung oleh para saksi masing masing pasangan calon serta dapat disaksikan langsung oleh masyarakat dan pengawas pemilu, bahwa setelah penghitungan suara dilakukan, saksi dari pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara penghitungan suara tps, dan tidak ada keberatan atau permasalahan terkait adanya pengurangan suara milik pemohon: bahwa selain itu dalil pemohon sangat tidak logis dan hanyalah asumsi belaka yang mengalikan terjadi pengurangan suara sah milik pemohon semua tps, namun tidak dijelaskan berapa suara tiap tps yang telah dikurangi, mengingat jumlah tps diseluruh kabupaten lumajang total keseluruhannya berjumlah tps, bahwa dalil pemohon tidak benar, karena pada saat penghitungan suara tps maupun rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk dan saat tingkat kabupaten, saksi saksi pemohon tidak ada satupun yang keberatan dengan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon, bahwa berdasarkan bukti formterbukti tidak ada satupun uraian catatan keberatan dari pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara dan suara pihak terkait bertambah suara: bahwa dengan demikian dalil pemohon yang telah mengalikan telah terjadi penggelembungan suara adalah dalil yang mengada ada tanpa didasarkan oleh bukti perolehan suara yang sah, dalil suara pemohon berkurang sebanyak suara, dan tidak jelas bagian caranya terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon: apakah memohon telah salah dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara atau bagaimana? bahwa dalil pemohon pada angka dan yang mengalikan perolehan suara pemohon adalah suara adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan oleh memohon pada tanggal juni sebagaimana tertuang dalam berita acara formulir model db kwk.kpu berserta laporannya, dimana masing masing pasangan calon memperoleh suara sah sebagai berikut:(serat sembilan puluh sembilan drs. as'at, m.a(seratus sembilan puluh ribu tiga dan samsul hadi, sh. mh. ratus duapuluh satu )ratus kali, enam) atau atau (enam koma empat dua persen) dari perolehan suara sah, untuk itu memohon akan menurunkannya, karena surat mendagri tanggal juli yang dikutip pemohon telah ditindaklanjuti dengan surat mendagri tanggal oktober pada intinya menjelaskan:nomor pts kpu prov penetapan pasangan calon nomor urutpupemilihan umum kepala daerah dankwk kpu), bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten lumajang nomor kpu. x1 perihal pembentukan pps pemilu bupati wakil bupati tanggal november bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum provinsi jawa timurtanggal meimbersuko, tanggal juni model da kwk unirkodonuyosduaggucialit, tanggal juni model da kwk.kpu), beserta laporannng, tanggal juni model da.endiri, tanggal juni model da. kwk.kpu) dan lampiran model da1 kwk.kpu ukuran besarsrujambe, tanggal juni model da. kwk.kpu) lampiran model da1 kwk.kpu ukuran besarpungowokangkyosowilangunapakampedung jaja, tanggal juni model da kwk.kpu), beserta laporannya: bukti fotokopi surat pengajar kpu perihal penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk campursari, tanggal juni model da4 kwk.kpu), buktronojiwcandipuroasaran, tanggal juni model da kwk.kpu), beserta laporannya: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps kelurahan dawuan atas nama buwono sawit: bukti fotokopi surat pernyataan atas sampai, bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa kutorenan atas nama joko nirmala: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa kutorenan atas nama kusan, pdi: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa seok awar awar atas nama marito adi: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps kelurahan jokoyudan atas nama madhuri, bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps kelurahan jokotrunan atas nama slamet haryanto, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama yudi eko haryanto, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama muhammad farhan: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ariska apriliyana, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama turi, bukti fotokopi surat pernyataan ketua ppk menduda atas nama budi haryanto, bukti fotokopi surat pernyataan anggota kpps desa kalibendo atas nama muhaimin: bukti fotokopi surat pernyataan ketua ppk pasaran atas nama aman saudi: bukti fotokopi surat pernyataan anggota kpps desa kali elang atas nama marino: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa bases atas nama sari, bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa ranuwurung atas nama abu yazid, bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa banyuputih lor atas nama sahid widianto: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa ranuwurung atas nama susanto, bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa banyuputih lor atas nama nur zainal: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa kalipenggung atas nama satsuki: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa ranuwurung atas nama nadin: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa kalibendo atas nama hartono: bukti fotokopi surat pernyataan ketua ppk kecamatan randuagung atas nama yunus, bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps atas nama soleh: bukti fotokopi surat pernyataan anggota kpps kelurahan tempo kesan atas nama uus sushi, bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps kelurahan tompokersan atas nama supriyanto: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps xiv kelurahan citradiwengsan atas nama muchilisin: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama herry bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps kelurahan jogoyudan atas nama herman wahyudi: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps kelurahan tompokersan atas nama mohammad suhartono: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps kelurahan rogotrunan atas nama much. ilyas: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama antasari: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps kelurahan tompokersan atas nama ach. hafiz zamrodji: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa kebonagung atas nama akhmad sahur,, melainkan mahkamah juga harus, bahwa dalam praktek yang tel perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada vide putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor: php.d vi tertanggal desember bahwa oleh karena materi permohonan keberatan yang pemohon ajukan ini adalah mengenai keberatan atas hasil pemilukada kabupaten lumajlumajangli yang menerangkan, kecamatan lumajang,::inti permohonan pemohon telah terang benderang mempersoalkan persoalan pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten lumajang sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif dalam pemilukada, sebagaimana terbukti dari polita angka s d, bahwa keputusan pihak terkait nomor tanggal januari perihal penundaan,maka keputusan tata usaha negaradan terjadi tidak didalam waktu dan atau diluar proses pelaksanaan pemilu kada, bahwa oleh karena materi permohonan pemohon didasarkan adanya keputusan (beschiking) pihak terkait perihal pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten lumajang yang senjatanya tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan komisi pemilihan umum daerah jawa timur memohon) sebagaimana ditentukan dalam huruf pmk dan ternyata pula dalil dalil permohonan pemohon tidak terkait dengan pelanggaran pemilukada yang mempengaruhi hasil perolehan suara (vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tanggal desember maka beralasan sesuai hukum mahkamah untuk menyatakan tidak berwenang menilai kerugian pemohon terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten lumajang, bahwa permohonan pemohon tidak jelas (kabur), dikarenakan tidak tegas mencantumkan tempat (dimana) dan waktu (kapan) terjadinya peristiwa pelanggaran yang tuduhan kepada pihak terkait, massal: pada polita angka (keterlibatan pns dalam kampanye pihak terkait), pada polita angka (ambulans plat merah mengangkut masa pihak terkait), pada polita angka (pemasangan gambar foto bupati pada baliho unas) pada polita angka (money politik dan raskin), pada polita angka (kampanye hari tenang): pada polita angka (memanfaatkan desk pilkada untuk kemenangan pihak terkait), pada polita angka (penggelembungan suara) bahwa berdasarkan uraian uraian atas maka terdapat alasan yang prinsip dan eksepsional sekali untuk pihak terkait sampaikan untuk mendapatkan pertimbangan mahkamah sebagaimana mestinya, dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dalam pokok permohonan: bahwa hal hal yang terurai pada bagian eksepsi sepanjang mempunyai relevansi fakta dan yuridis pada bagian pokok permohonan, pihak terkait nyatakan terulang dan merupakan bagian tidak terpisahkan pada bagian pokok permohonan iniinti keberatan keberatan pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut: pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dikarenakan pihak terkait menerbitkan surat menteri dalam negeri dengan nomor tertanggal januari perihal pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten lumajang, dan penunjukan langsung pjs kepala desa polita s d jawaban bahwa tidak benar dan tidak pernah pihak terkait menunjuk langsung pjs kepala desa, karena penjabat kepala desa dihasilkan dari calon calon pejabat sementara kepala desa yang diusulkan para camat atastidak benar menteri dalam negeri menolak penundaan pelaksanaan pilkades lumajang, karena surat mendagri nomor tanggal juli sebagaimana dalil pemohon dan mendagri telah menindaklanjuti dengan surat mendagri nomortidak benar pihak terkait sehingga memilih pihak terkait dan tidak akan memberi pengaruh yang signifikan pada perolehan suara pihak terkait yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara pihak terkait dengan pemohon. pemasangan foto atau gambar pihak terkait dengan pakaian yang sama persis dengan surat suara, pada baliho e ktp, persiapan unas. jawaban tidak benar, karena gambar foto pada baliho dengan surat suara tidak sama, pada baliho mengenakan seragam kepala daerah bupati (warna putih putih), sedangkan pada surat suara menggunakan pakaian batik. bahwa gambar foto pihak terkait pada baliho unas bukan merupakan kegiatan kampanye, melainkan pemasangan gambar foto guosiswa sekolah belum masuk kategori usia pemilih, sehingga tidak mempunyai kausalitas pengaruh pada perolehan suara pemohon, bahwa justrunomor tanggal maret perihal himbauan. melibatkan pns dengan pakaian dinas ikut aktif dalam kampanye pihak terkait. jawaban dalil keberatan tersebut kabur, tidak jelas menyebut secara rinci kapan dan dimana kampanye pihak terkait tersebut, serta bagaimanalumajang dan permohonan pembatalan dan atau permohonan keberatan ini diajukkomisi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang tahun nomor ba lmj vi tertanggal junmemohon nomor pts kpu prov bentuk modus melibatkan pns, apakah dilakukan dengan edaran tertulis ataukah perintah lisan dari pasangan calon nomor urut pihak terkait) tidak benar dan tidak pernah pihak terkait melibatkan pns dalam arena kampanye pasangan calon nomor urut lagipula tidak ada jaminan adanya kampanye yang dihadiri pns: tidak benar merupakan bentuk pelanggaran sistematis terstruktur dan masif, selain karena tidak jelas bagaimana cara melibatkan pns, juga tidak jelas dimana tempat kejadiannya. mobilisasi massa dengan kendaraan dinas ambulance. jawaban tidak benar ada kendaraan ambulance bernomor polisi merah mobilisasi massa untuk kampanye pasangan calon nomor urut penggunaan kantor pemerintah dan sekolahan untuk berkampanye. jawaban tidak benar dan tidak pernah terjadi kampanye pihak terkait dilakukan kantor pemerintah dan sekolahan. money politik dan memanfaatkan jabatan selaku bupati untuk membagi bagikan beras raskin. polita jawaban tidak benar memanfaatkan beras raskin, karena pendistribusian (membagi bagikan) raskin merupakan kegiatan regular dan terjadwal setiap bulan, dan diluar wewenang bupati, raskin merupakan program pemerintah pusat dan dalam lingkup wewenang dan kendali bulog (bukan pihak terkait). sebagaimana tertuang dalam surat keputusan menteri keuangan tanggal mei nomor pmk. tentang subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah: maka dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait membagi bagi beras raskin bantuan untuk orang miskin merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada ngada, karena sesuai peraturan beras raskin adalah dijual dengan harga murah yang sudah ditentukan oleh perum bulog jauh sebelum tahapan pilkada dilaksanakan, tidak benar ada gambar pasangan calon nomor urut pada kantong beras miskin. tidak benar ada money politik, pihak terkait tidak pernah memberikan uang maupun barang kepada pemilih. pemohon juga tidak jelas dalam permohonannya nama orang yang melakukan money politik dan nama orang yang menerima money politic , sehingga tidak diperoleh kepastian dan atau jaminan bahwa para pemilih yang menerima money politic dari pihak terkait akan memberikan suaranya pada pihak terkait. kampanye terselubung pasangan calon nomor urut dengan camat ranuyoso peresmian jembatan polita angka jawaban tidak ada kampanye terselubung dalam peresmian jembatan yang melibatkan camat ranuyoso, kegiatan tersebut hanyalah acara peresmian jembatan bertujuan untuk kedinasan dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi kabupaten lumajang, terlebih peresmian jembatan tidak mempengaruhi secara serius dan atau ancaman kebebasan kepada para pemilih daerah ranuyoso untuk memilih pihak terkait., terlebih kec. ranuyoso justru pihak terkait kalah dan pemohon mendapatkan perolehan suara terbanyak. membentuk, memanfaatkan desk pilkada untuk kemenangan pasangan nomor urut (polita angka dan jawaban memang benar desk pilkada dibentuk bupati dan diketuai oleh sekertaris kabupaten untuk melaksanakan sesuatapi tidak benar jika dimanfaatkan untuk kemenangan pasangan calon nomor urut karena didalam struktur (petugas) desk pilkada kabupaten lumajang juga terdapat unsur kepolisian resort kabupaten dan kejaksaan negeri kabupaten, maka dalil pemohon yang menyatakan staf petugas desk pilkada tidak berani melawan pihak terkait merupakan asumsi pemohon belaka, terlebih jajaran desk pilkada merupakan sebagian besar melibatkan lintas instansi yakni kepolisian, kejaksaan. deklarasi pasangan calon nomor urut oleh gubernur jatim soekarno. jawaban tidak benar, gubernur soekarno datang lumajang untuk mendeklarasikan pasangan calon nomor urut yang benar yakni ketua dpd partai demokrat jawa timur yang dijabat oleh dr. soekarno selaku partai pengusung pasangan calon nomor mendeklarasikan calon pasangan calon nomor urut dan tidak ada pernah ada mobilisasi pns. bupati lumajang melakukan tekanan kepada bawahan maupun pejabat dengan mencopot para pejabat yang diduga para pejabat yang diduga tidak mendukung pencalonannya. jawaban terhadap santri, mutasi terjadi (lima) tahun yang lalu (tahun terhadap fanandri, dimutasi dalam rangka pembinaan kepegawaian, sesuai kompetensi yang bersangkutan yakni bidang pendidikan, dan terjadi (dua) tahun lebih sebelum pemilukada: terhadap mahmud, tidak benar dimutasi sebagai staff, tetapi melainkan sebagai sekretaris kepala dinas , artinya, mutasi dilakukan dalam eselon yang sama, dan yang bersangkutan lebih dipercaya pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (kecamatan kabupaten): terhadap muhammad, tidak benar didegradasi jadi mantri pasar, karena yang bersangkutan memang sudah memasuki usia pension: terhadap suko basuki, tidak benar diberhentikan, karena memang benar sudah memasuki usia pension: pemberian bantuan rp. kepada peternak sapi lapangan candipuro, dan kecamatan rowokangkung. untuk memilih calon pasangan calon nomor urut jawaban pemberian bantuan kepada peternak sapi oleh bupati merupakan program dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan sebagai tugas pembantuan oleh pemerintah daerah kabupaten lumajang. dan tidak benar bupati meminta penerima bantuan untuk memilih dirinya. bahwa tidak benar terjadi penambahan suara terhadap pasangan calon nomor urut pihak terkait) sebanyak suara oleh komisi pemilihan provinsi jawa timur memohon), pemohon tidak menjelaskan dengan cara seperti apa penambahan suara (penggelembungan) dilakukan memohon, dalil suara pemohon berkurang sebanyak suara juga tidak dijelaskan cara berkurangnya seperti apa, apakah memohon telah melakukan kekeliruan rekapitulasi perolehan suara sah pemohon dalil tuduhan pemohon guo bersifat spekulatif dan tidak spesifik merinci penambahan suara pihak terkait, sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan, bahwa perolehan suara pihak terkait dengan pemohon, sebagai berikut: kasi msdosissssssli asal nomor urut dan wakil kepala daerah perolehan keterangan suara hadi:kara menyatakprovinsi jawa timur tanggal juni nomor pts kpu prov lmj tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitung. lumajang tahun menyatakan pasangan nomor urut yaitu dr. sjahrazad masdar ma. drs. as'at ag.berpendapat lain, mohon putusan seadil adiljunidb.kwk kpu):umajang tahun bukti pt surat mendagri nomor sj, perihal penjelasan penjabat kepala desa, tanggal oktober bukti pt surat gubernur jatim nomor perihal penjelasan penjabat kepala desa, bukti pt usulan penjabat kepala desa kecamatan campursari, bukti pumum daerah dan wakil kepala daerah, tanggal februari bukti pttanggal mei bukti pt fotokopi surat bupati lumajang nomor perihal himbauan, tanggal maret bukti pt surat edaran bupati lumajang nomor tentang pengangkatan penjabat kepala desa dalam konteks penundaan pemilihan kepala desa, tanggal november bukti pt fotokopi surat pernyataan pengunduran diri atas nama santi wahyuni, tanggal juni bukti pt fotokopi kepala badan kepegawaian negara nomor kep cv tanggal desember bukti pt fotokopi kepala badan kepegawaian negara nomor kep cv tanggal juli bukti pt fotokopi berkas desa rojopolo kecamatan jatirogojjanji pada tanggal juli yang menerangkan,ilmasa jabatan kepada desa berakhirilmenimbang bahwa panitia pengawas pemilihan umum bawaslu) kabupaten lumaj,nomor ba lmj vi tertanggal juni disampaikan kepada pemohon pada tanggal juniguo ditetapkan pada tanggal juni sehingga (tiga) hari kerja dihitung dari hari kamis tanggal juni maka waktunya adalah sampai dengan hari selasa tanggal juni dan permohonan pemohon diajukan dan didaftarkan kepaniteraan mahkamah pada hari senin tanggal juni dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon guohal hal yang mendasari diajukannya permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum provinsi jawa timur guo adalah sebagai bentuknomor kpu prov ! ! i1bahwa pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten lumajang tahun diikuti oleh pasangan calon dan berdasarkan pengumuman komisi pemilihan umum provinsi jawa timur nomoguo, pesertanya adalah:kkmma aga amal ana amal dam ses sae |serayo nol so0l wol alm ayal san sma sal ama amar amal maa apakah jajaran sol meal aral mal jeomemme nol soal a00l 0mb mma yag ara san asn yosowilangun kunir jago tempeh pasaran candipuro pronojiwo campursari sendiri pasrujambe gucialit jumlah, diketahui bahwa pengukuhan rt rw rata rata dilakukan oleh bupatiuu.il& wakil bupati menjalankan tugasnya selaku kepala pemerintahan meresmikan jadal mal jas amal awal amal jaman yaa amal man osjamaro so0l 1al amal wol amal oam amal amal pal mbl sel sal randuagung yosowilangun rowokangkung kunir maen tempeh jaran pasaran candipuro pronojiwo campursari sendiri pasrujambe padang gucialit jumlah .46y6ilpasangan calon nomor urut yaitu: dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at malik, ag: pasangan calon nomor urut yaitu: agus wicaksono, sos dan adnan syarif, lc. ma, pasangan calon nomor urut yaitu: dr. ali madhuri, ag, dan samsul hadi. sh, mh, pasangan calon nomor urut yaitu: indah jakarta, sos dan kali, sh. bukti bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten lumajang tahun telah diselenggarakan oleh memohon secara serentak diseluruh kabupaten lumajang pada hari rabu tanggal mei dan diikuti oleh (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati guo: bahwa perolehan suara sah pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten lumajang tahun yakni berdasarkan keputusan memohonja i tertanggal juni adalah sebagai berikut(seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas) suara atau (dua puluh empat koma empat puluh enam) proses: pasangan calon nomor urut yaitu: dr. ali madhuri, ag, dan samsul hadi, sh, mh., dengan perolehan suara sah sebanyak (seratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu suara atau (tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam) proses: i2pihak terkait pada pokoknya menyampaikan dua eksepsi, yaitu: permohonan pemohon didasarkan pada surat keputusan bupati lumajang pihak terkait) nomor tanggal januari perihal penundaan pemilihan kepada desa kabupaten lumajang. keputusan tersebut termasuk dalam keputusan tata usaha negara (beschiking) yang yang merupakan object itis dari peradilan tata usaha negara, yang didalilkan oleh pemohon: terhadap eksepsi pihak terkait pada angka menurut mahkamah bahwa object itis permohonan pemohon adalah. adapun surat keputusan nomor tanggal januari perihal penundaan pemilihan kepada desa kabupaten lumajang yang diterbitkan oleh bupati lumajang tersebut merupakan bagian dari permohonan pemohon yang oleh pemohon dianggap sebagai bentuk pelanggaran pemilukada kabupaten lumajang tahun yang dilakukan oleh pihak terkait. dengan demikian, menurut mahkamah surat keputusan nomor tanggal januari perihal penundaan pemilihan kepada desa kabupaten lumajang bukan merupakan object itis dari permohonan pemohon, sehingga eksepsi pihak terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum: terhadap eksepsi pihak terkait pada angka menurut mahkamah eksepsi pihak terkait tersebut sangat berkait dengan pokok permohonan pemohon, sehingga akan dinilai dan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan pemohonbupati dan wakil bupati lumaprovinsi jawa timur nomor ba iv tanggal empat bulan april tahun dua ribu tiga belas, pemohon adalah salah satumajang tahun dituangkan dalamtiga hari kerja setelah tanggal penetapan memohon adalah hari jumat tanggal juni senin tanggal juni dan selasa tanggal juni sebab hari sabtu tanggal juni dan hari ahad tanggal juniuluh bulan juni tahun dua ribu tiga beladua puluh) orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah janji dalamselengkapnya termuat dalam duduk perkara, i3 menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, m dengan lisan dan tertulis bertanggal juni yang untuk bantahan tertulis diserahkan dalam persidangan pada tanggal juni yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara: menimbang bahwa untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda pt sampai dengan pt serta (dua) orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah janji pada tanggal juli yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara: i3yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal juli yang selengkapnya telah dimuat dalamdua eksepsi pihak terkait tentang object itis permohonan pemohon mengenai keputusan bupati lumajang nomor perihal penundaan pemilihan kepada desa kabupaten lumajang, tanggal januari yakni ketetapan (beschiking) yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara dan eksepsi bahwa, telah dinilai dan dipertimbangkan oleh mahkamah pada paragrafpihak terkait guo. oleh karena itu eksepsi pihak terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum: dalam pokok permohonan i3yang diserahkan bersama sama dengan kesimpulan pemohon kepaniteraan mahkamah tanggal juli menurut mahkamah alat alat bukti pemohon tersebut diserahkan setelah selesainya pemeriksaan pembuktian. panel hakim yang memeriksa permohonan guo pada persidangan tanggal juni telah mengingatkan kepada para pihak agar mempersiapkan alat alat buktinya dan menyerahkan alat alat bukti tertulis dimaksud paling lambat pada sidang ketiga (tanggal juni sebab pada sidang terakhir alat alat bukti akan disahkan oleh panel hakim. pada sidang tanggal juni panel hakim mengingatkan kembali kepada para pihak agar segera menyerahkan alat alat buktinya, namun sampai dengan sidang pembuktian yang terakhir tanggal juli pemohon belum juga menyerahkan alat alat bukti surat tulisan, sehingga panel hakim pada sidang tanggal juli hanya mengesahkan alat alat bukti pemohon yang telah diserahkan sebelumnya, yaitu bukti surat tulisan bertanda bukti sampai dengan bukti oleh karena bukti bukti surat tulisan pemohon bertanda bukti sampai dengan bukti diserahkan setelah selesainya pemeriksaan pembuktian dan bukti bukti guo tidak disahkan oleh panel hakim maka mahkamah tidak perlu menilai atau mempertimbangkan alat alat bukti pemohon yang diserahkan terlambat tersebut, i3 menimbang pemohon mendalilkan bahwa memohon telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten lumajang tahun yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut: memohon telah bertindak tidak profesional serta tidak berpegang pada hukum yaitukarena terlibat konflik kepentingan sehingga menyebabkan ketua dan anggota kpu kabupaten lumajang diberhentikan oleh dkpp: memohon menerbitkan dpt tidak valid tidak akurat: cc. memohon melalui kpps tidak menyerahkan dpt kepada saksi saksi pasangan calon, memohon tidak menyerahkan berita acara pemungutan suara, serta sertifikat penghitungan suara model c kwk kpu, model c1 kwk kpu, serta lampiran model kwk kpu) pada saat penghitungan suara: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi saksi bernama abdul rahman, s.h., ahmad affandi, abd. rasyid, umi kursus, imron, supina, farida aaliyah, udayana, muhammad besar, sos, haji, dan mahfud nasir yang pada pokoknya menerangkan saksi mendapat laporan dari saksi saksi pemohon tps bahwa para saksi dari pemohon tidak mendapatkan model (keterangan abdul rahman, s.h., umi kursus): pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk sumbersuko, ppk gucialit, ppk randuagung, dan ppk candipuro saksi menyampaikan keberatan karena saksi pemohon tps desa purwosono, tps desa banyuputih lor, tps desa ranuwurung, tps desa salah, tps desa jari, tps desa penangkal, tps sumbermujur, tps desa kloposawit, tps desa tumpeng, tps desa sumberejo, dan tps desa ranuyoso tidak mendapat model pada saat penghitungan tps, namun saksi baru menerima model setelah selesainya penghitungan suara tps (keterangan imron, ahmad affandi, farida aaliyah, udayana, dan mahfud nasir), saksi tidak hadir dalam penetapan perubahan dpt, namun saksi mewakilkan kepada sekretaris saksi untuk menghadiri undangan kpu dalam penetapan perubahan dpt, sehingga saksi tidak mengetahui apakah sekretaris saksi tersebut menandatangani dpt perubahan. saksi menemukan nik ganda sebanyak dan pemilih yang tidak tercantum tanggal lahirnya sebanyak serta pemilih bawah umur sebanyak saksi menemukan dpt ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang sudah pindah alamat masih tercantum dalam dpt (keterangan abdul rahman, s.h, abdul rasyid, supina, udayana, muhammad badar, sos, dan haji), terhadap dalil dalil pemohon tersebut, memohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya bahwa dengan ditetapkannya pemohon sebagai pasangan calon, ini membuktikan bahwa apabila bakal pasangan calon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan maka akan ditetapkan sebagai pasangan calon demikian pula sebaliknya. justru yang terjadi adalah pemohon sendiri yang bermasalah dengan partai partai pengusulnya, sehingga permasalahan internal antara pemohon dan partai partai pengusulnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang memohon selaku penyelenggara pemilukada kabupaten lumajang tahun dalil pemohon bahwa memohon menerbitkan data dpt yang tidak valid adalah tidak benar karena data yang dikutip oleh pemohon tidak jelas sumbernya, serta memohon tidak pernah menerbitkan dpt seperti yang dikutip pemohon. permasalahan dpt adalah masalah administrasi yang tidak ada jaminan bahwa warga yang terdaftar dalam dpt akan memilih pemohon atau pasangan calon lainnya, memohon telah menempelkan dpt dekat tps tps dengan tujuan memudahkan masyarakat dan pemilih untuk melihat bahwa mereka mempunyai hak pilih. pada waktu pemungutan suara, memohon melalui ketua kpps telah memberikan dpt kepada panas pemilu lapangan ppl) dan semua saksi saksi pasangan calon yang hadir tps. begitupun setelah penghitungan suara, memohon telah pula memberikan formulir model c.kwk.kpu, beserta laporannya kepada ppl dan semua saksi saksi pasangan calon yang hadir tps, untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan alat bukti surat tulisan bertanda bukti bukti sampai dengan bukti serta saksi saksi bernama buwono sulit, joko nirmala, muchlisin, nurzainab, sahid widianto, yunus, marito adi, sari, ach. hafiz zamroji, dan kusan, pdi yang pada pokoknya menerangkan saksi pasangan calon nomor urut pemohon) pulang cepat, sehingga tidak mendapatkan model tps kelurahan dawuan kecamatan sukodono, tps desa kutorenan, kecamatan sukodono (keterangan saksi buwono sulit dan kusan, pdi): saksi pemohon tidak mau menerima dan atau tidak memerlukan model tps desa kutorenon kecamatan sukodono, tps kelurahan citrodiwangsan kecamatan lumajang, tps dan tps desa banyuputih lor kecamatan randuagung karena sudah memiliki format sendiri (keterangan joko nirmala, muchlisin, nurzainab, dan sahid sudarto): saksi pemohon menerima model tps kelurahan tompokersan, kecamatan lumajang (keterangan ach. hafiz zamroji): pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk randuagung, saksi pemohon ppk randuagung tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara karena saksi pemohon yang ada tps tidak menerima model namun demikian saksi pemohon mengakui bahwa untuk perolehan suara sudah cocok (keterangan yunus),memohondan huruf menurut mahkamah dalil dalil pemohon tersebut tidak disertai dengan alat alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan dalilnya, sehingga menurut mahkamah dalil dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, tentang dalil pemohon pada paragraf huruf pemohon mengajukan bukti keterangan saksi abdul rahman, s.h, abdul rasyid, supina, udayana, muhammad badar, sos, dan haji. menurut mahkamah terkait dengan pasangan calon nomor urut yaitu: indah jakarta. sos dan kali. dengan perolehan suara sah sebanyak (tiga puluh enam ribu dua ratus enam) suara atau (enam koma empat puluh dua) proses, bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana terurai pada poin tersebut atas, memohon telah menetapkan pasangan calon nomor urut yakni dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at malik, sebagai calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten lumajang tahun untuk masa jabatan tahun sebagaimanakepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tertanggal junisedangkan pemohon memperoleh suara sebanyak (seratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu) suara atau (tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam) proses yakni hanya berselisih suara atau (satu koma enam) proses: bahwa pemohon menyataumajang tahun juncto berita acara rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara komisi pemilihan umum provinsi jawa timur nomor ba lmj vi tertanggal juni dan suratbahwa keberatan pemohon terhadap surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi jawa timur dimaksud karena adanya pelanggaran yang dpt, permasalahannya bukan mengenai akurat atau tidak akibatnya dpt tersebut, melainkan apakah pemilih dan nik ganda, pemilih bawah umur, dan pemilih yang sudah pindah alamat yang masih terdaftar dalam dpt tersebut dilakukan dengan sengaja oleh memohon untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak pasangan calon yang lainnya. mahkamah tidak menemukan adanya kesengajaan memohon terkait dengan adanya masalah dpt yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon. seandainyapun benar dalil pemohon sebagaimana yang diterangkan oleh saksi saksinya bahwa terdapat nik dan pemilih ganda, pemilih bawah umur, dan pemilih yang sudah pindah alamat masih terdaftar dalam dpt, apakah mereka memilih ataupun hanya menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. apabila mereka tidak memilih ataupun hanya menggunakan hak pilihnya satu kali maka hal itu tidak akan menambah ataupun mengurangi perolehan suara masing masing pasangan calon. demikian juga, apabila permasalahannya bahwa dpt tersebut menjadi penyebab hilangnya hak pilih warga negara, mahkamah dalam putusan nomor puu x tanggal maret telah memberikan pendapat bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam dpt, dps, disp, disp akhir, dan dp4 dapat memberikan suaranya dengan syarautusan mahkamah tersebut telah ditindaklanjuti oleh komisi pemilihan umum dengan surat nomor kpujiii tertanggal maret perihal penjelasan tindak lanjut putusan nomor puu x berdasarkan hal tersebut maka menurut mahkamah tidak ada lagi alasan dari pemohon untuk mempermasalahkan kembali mengenai dpt pemilukada kabupaten lumajang tahun tentang dalil pemohon pada paragraf huruf menurut mahkamah setelah mencermati dengan saksama keterangan saksi saksi pemohon disandingkan dengan keterangan saksi saksi memohon yang terungkap persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa alasan kpps tidak memberikan model kepada saksi saksi pemohon yang hadir tps disebabkan berapa hal, yaitu pertama, saksi saksi pemohon pulang cepat sebelum dilakukan penyerahan model oleh kpps, kedua, saksi saksi tidak bersedia menerima menolak model dengan alasan telah memiliki daftar isian sendiri mengenai perolehan suara masing masing pasangan calon, sehingga tidak memerlukan model tersebut. apabila yang tidak menerima model tersebut hanya saksi saksi pemohon, menurut mahkamah hal tersebut menimbulkan kejanggalan. berdasarkan fakta yang terungkap persidangan saksi saksi pasangan calon yang lain juga tidak seluruhnya menerima model kalaupun hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam model dan laporannya tersebut belum diberikan saksi saksi pemohon tps, tetapi sebelum rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps atau ppk, model telah diberikan kepada pemohon atau tim kemenangannya. seandainyapun benar petugas kpps tidak membagikan model kepada saksi saksi pemohon, menurut mahkamah hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon sebab model dan laporannya antara lain berisi mengenai perolehan suara masing masing pasangan calon yang didasarkan dari penghitungan surat suara dan dimasukkan dalam pla dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum: berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf j3. sampai dengan paragraf tersebut pihak terkait telah memanfaatkan jabatan bupati dan wakil bupati lumajang untuk memenangkan pemilukada kabupaten lumajang tahun yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut: memperpanjang jabatan kepala desa dan atau mengangkat kembali mantan kepala desa menjadi pejabat sementara pjs) dengan tujuan agar mantan kepala desa tersebut membantu pihak terkait. hal itu terbukti pjs kepala desa menunjuk langsung kpps dan pps tanpa melibatkan badan permusyawaratan desa bpd) dengan tujuan untuk memenangkan pihak terkait dalam pemilukada kabupaten lumajang tahun pihak terkait melibatkan pns, para kepala desa, perangkat desa, dan menggunakan fasilitas negara, serta fasilitas umum dalam setiap kampanyenya: pihak terkait telah mencopot beberapa pejabat yang tidak memihak pencalonannya sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten lumajang adapun pejabat yang dimutasi tersebut adalah santri kepala bagian kesejahteraan masyarakat pemerintah kabupaten lumajang), fanandri kepala dinas sosial pemerintah kabupaten lumajang), dan mahmud camat termpursari), muasal camat candipuro), serta suko basuki camat ranuyoso) diberhentikan: pihak terkait memasang baliho besar yang berkaitan dengan program pemerintah dan memasang foto dengan memakai pakaian yang sama dengan pakaian yang dipasang dalam surat suara, pihak terkait membentuk dan memanfaatkan lembaga desk pilkada yang diketuai sekretaris daerah, serta melibatkan sekitar tujuh puluh satuan kerja perangkat daerah skpd) dengan tujuan untuk memenangkan pihak terkait: pihak terkait melakukan politik uang membagi bagikan beras untuk orang miskin (raskin) yang merupakan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat miskin dengan gambar pihak terkait, pihak terkait melakukan kampanye terselubung dengan kelompok peternak sapi dan kerbau desa kedungrejo kecamatan rowokangkung dengan memberikan bantuan uang kepada peternak sebanyak rp. (lima ratus ribu rupiah) dan dalam peresmian jembatan memberikan sambutan mengarahkan kepada warga kecamatan ranuyoso untuk memilih pihak terkait pada tanggal mei untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi saksi bernama cokrowidodo reksa soekresno, sos., si., abdul rahman, s.h., ahmad affandi, sudirman, suriya, umi kursus, imron, hj. nursiyah, ni'ambillah, usman, siti rumah, muhammad badar, sos, mahfud nasir, dan saifuddin bahri yang pada pokoknya menerangkan pihak terkait dalam kampanyenya menggunakan fasilitas negara dan melibatkan pns, pejabat pemerintahan kabupaten lumajang kadis pendidikan, kadis kelautan dan perikanan, kepala bappeda, camat, pjs. kepala desa, kepala dusun, ketua rt ketua untuk kemenangan pihak terkait (keterangan cokrowidodo reksa soekresno, sos., si, abdul rahman, s.h., dan ahmad affandi), saksi dan ketua rt rw diminta oleh sekretaris paguyuban dan kepala desa pandansari untuk memasang banner dengan foto pihak terkait. gambar pihak terkait dipasang kantor dinas dan upt, bahkan pada waktu etana sekolah sekolah diwajibkan memasang gambar pihak terkait. pjs. kepala desa sumbersuko saiful) memasang gambar dan stiker pihak terkait rumah rumah warga dan balai desa sudirman, suriya, hj. nursiyah, siti rumah, muhammad badar, sos., dan imron): pada tanggal mei tim sukses pihak terkait membagi bagikan sembilan bahan pokok (sembako) gratis pasar yang berisi beras kg, minyak goreng, mie, pasta gigi, dan kecap. kepala desa wonokerta memerintahkan kepada ketua untuk membagi bagikan beras raskin gratis sebanyak kepada warganya (keterangan hj. nursiyah dan saifuddin bahri), pada waktu berada kecamatan, saksi mendengar bapak camat dari luar ruangan mengarahkan guru guru paud untuk memilih pihak terkait dan apabila pihak terkait menang akan menaikkan gajinya. saksi mendapat laporan dari tim pemenangan pemohon bahwa sjahrazad masdar pihak terkait) melakukan kampanye terselubung rumah kepala kampung jaringan dan acara peresmian jalan dan pet mengarahkan peserta yang hadir untuk memihak kepada pihak terkait. pada tanggal mei bupati lumajang, sjahrazad masdar pihak terkait) menghadiri acara penyerahan bantuan uang sebanyak rp. untuk penguatan kepada peternak sapi dan kerbau bunting (hamil) desa kedungrejo, kecamatan rowokangkung. bupati lumajang dalam sambutannya mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih pihak terkait (keterangan umi kursus dan usman): terhadap dalil dalil pemohon tersebut, pihak terkait mengemukakan bantahan yang pada pokoknya bahwa pihak terkait tidak pernah melakukan penunjukan langsung seratus delapan puluh pjs kepala desa karena penjabat kepala desa diusulkan oleh camat atas aspirasi masyarakat yang berdasarkan keputusan musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, bpd, dan rw. pihak terkait tidak: pemasangan gambar foto pihak terkait pada baliho tidak sama dengan yang tercantum dalam surat suara sebab foto pihak terkait pada baliho mengenakan seragam bupati (warna putih putih), sedangkan pada surat suara mengenakan pakaian batik, pemasangan gambar foto pihak terkait pada baliho ujian nasional unas) bukan merupakan kegiatan kampanye, melainkanlagi siswa sekolah belum masuk dalam kategori usia pemilih, sehingga tidak mempunyai kausalitas pengaruh pada perolehan suara pemohon, pihak terkait tidak pernah melibatkan pns dalam kampanyenya. selain itu, tidak ada jaminan kehadiran pns dalam kampanye pihak terkait. pihak terkait dalam kampanyenya tidak menggunakan fasilitas negara ataupun fasilitas umum berupa penggunaan ambulans dan kantor pemerintah ataupun sekolah, pihak terkait tidak memanfaatkan beras raskin karena pendistribusian beras raskin tersebut dilakukan secara rutin tiap bulan. selain itu, beras raskin merupakan program pemerintah pusat yang dalam kendali kewenangan dari bulog. pihak terkait juga tidak pernah melakukan politik uang berupa membagikan uang ataupun barang kepada pemilih: pihak terkait dalam acara peresmian jembatan tidak pernah melibatkan camat ranuyoso. peresmian jembatan tersebut merupakan kegiatan kedinasan dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi kabupaten lumajang. selain itu, peresmian jembatan tidak secara serius dan atau mempengaruhi ataupun mengancam kebebasan dari pemilih kecamatan ranuyoso: pihak terkait sebagai bupati kabupaten lumajang benar telah membentuk desk pilkada yang diketuai oleh sekertaris daerah sekda) kabupaten lumajang. pembentukan desk pilkada tersebut untuk melaksanasehingga tidak benar apabila pembentukan desk pilkada bertujuan untuk kemenangan pihak terkait: mutasi pejabat pegawai dilakukan jauh hari sebelum pemilukada kabupaten lumajang tahun yaitu mutasi santri dilakukan lima tahun yang lalu, mutasi fanandri dilakukan dua tahun yang lalu. mutasi mahmud dilakukan dalam eselon yang sama yaitu menjadi sekretaris kepala dinas. adapun pemberhentian muhammad dan suko basuki karena mereka telah memasuki usia pensiun: pemberian bantuan uang sebanyak rp. kepada peternak merupakan program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh bupati sebagai pemerintah daerah kabupaten lumajang sebagai tugas pembantuanpt serta saksi bernama ir. syaiful, dan arif suami yang pada pokoknya menerangkan.ulog yang memerintahkan bahwa apabila terjadi bencana atau hal hal buruk lainnya daerah, diminta kepada daerah untuk memberikan beras. penyerahan bantuan beras tersebut tidak dilakukan sendiri oleh kementerian kelautan dan perikanan namun berkoordinasi dengan kantor sosial dan disertai dengan berita acara penyerahan tertanggal maret (keterangan ir. syaiful, mm). penundaan pemilihan kepala desa pilkades) dilaksanakan secara variatif karena masa akhir jabatan kepala desa tidak sama, yaitu masa akhir jabatan kepala desa kades) yang berakhir pada bulan desember sebanyak penundaan pilkades didasarkan pada surat kementerian dalam negeri dengan didasarkan kepada pendapat dari pemerintahan desa yang mengajukan permohonan penundaan pilkades karena bersamaan dengan dua agenda besar, yaitu pergantian badan permusyawaratan desa bpd) dan pertahanan pilkada tahun masa jabatan bpd dari desa berakhir pada bulan september peraturan daerah kabupaten lumajang nomor tahun perda memberikan petunjuk bahwa proses persiapan pilkades adalah empat bulan sebelum akhir masa jabatan dan bpd tiga bulan sebelum akhir masa jabatan. oleh karena kegiatan pilkades dan penggantian bpd bersifat massaldikhawatirkan tidak dapat terselenggara pilkades. selain itu, penundaan pilkades telah sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor yang antara lain untuk daerah yang waktu pelaksanaannya berdekatan dengan pilkada maka disesuaikan dengan kondisi objektif daerah masing masing. bupati kabupaten lumajang pihak terkait) tidak serta merta dapat melakukan penunjukan langsung pejabat sementara pjs) kepala desa sebab penunjukan pjs kepala desa tersebut minimal didasarkan pada pendapat bpd yang diusulkan secara berjenjang melalui camat dan atau didasarkan pada usulan desa berdasarkan musyawarah desa yang minimal mengusulkan orang. pengisian pejabat sementara kepala desa dari mantan kepala desa telah sesuai dengan dan perda yang pada pokoknya menyatakan (i) pjs kepala desa, (ii) mantan kepala desa dapat diangkat menjadi pejabat kepala desa pjs), diberhentikan terlebih dahulu sebagai kepala desa, sehingga statusnya menjadi tokoh masyarakat (keterangan arif suami):pihak terkaithuruf dan huruf menurut mahkamah setelah mencermati dengan saksama bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang terkait dengan dalil pemohon guo. oleh karena pemohon tidak mengajukan bukti mengenai dalilnya tersebut maka mahkamah berpendapat dalilyakni saksi saksi cokrowidodo reksa soekresno, sos., si, abdul rahman, s.h., dan ahmad affandi yang pokok keterangannya sebagaimana tersebut atas, menurut mahkamah walaupun terbukti adanya pelibatan pns ataupun pejabat pemerintahan lainnya dalam kampanye yang dilakukan oleh bupati incumbent tidak serta merta dapat membatalkan pemilukada kabupaten lumajang tahun pelibatan pns dan birokrasi pemerintahan yang dapat membatalkan hasil pemilukada hanya pelibatan pns dan birokrasi pemerintahan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan diikuti ancaman dan intimidasi. pelibatan pns dan birokrasi pemerintahan tersebut tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara. mahkamah tidak menemukan adanya pelibatan pns dan birokrasi pemerintahan yang memenuhi unsur sistematis, terstruktur, dan masif, serta berpengaruh signifikan dalam perolehan suara masing masing pasangan calon. jika ada pelibatan pns dan birokrasi pemerintahan, hal itu hanyalah bersifat sporadis yang pelanggaran tersebut dapat dilanjutkan melalui mekanisme administrasi, tentang dalil pemohon pada paragraf huruf pemohon mengajukan bukti yakni saksi saksi bernama sudirman, suriya, hj. nursiyah, siti rumah, muhammad badar, sos., dan imron yang pokok keterangannya sebagaimana tersebut atas, menurut mahkamah dalam putusan putusan sebelumnya, mahkamah telah berpendirian bahwa pembuatan, termasuk juga pemasangan baliho dan sejenisnya maka pelanggaran itu tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara pemilu atau pemilukada, sehingga pelanggaran seperti itu tidak dapat dijadikan dasar untuk pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, tentang dalil pemohon pada paragraf huruf pemohon mengajukan saksi bernama hj. nursiyah dan saiful bahri yang pokok keterangannya sebagaimana tersebut atas, menurut mahkamah keterangan saksi saksi pemohon hj. nursiyah dan saiful bahri merupakan saksi fakta yang menerima sendiri politik uang tersebut, sehingga keterangan saksi pemohon guo tidak terbantahkan dengan bukti lainnya. lagi pula, sekalipun pihak terkait dalam jawabannya menyampaikan bantahan, namun bantahan tersebut tidak disertai dengan bukti. berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut mahkamah sekalipun dapat dibuktikan adanya politik uang, namun tidak terbukti bahwa politik uang itu dilakukan oleh pihak terkait ataupun tim suksesnya sebab pemohon dan saksi saksinya tidak menyebutkan dengan jelas siapa orang yang telah melakukan politik uang tersebut, apakah mereka itu benar pihak terkait atau tim suksesnya, atau bahkan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak terkait. seandainya pun benar pihak terkait ataupun tim suksesnya yang melakukan politik uang maka hal tersebut tidak dilakukan dengan sistematis, terstruktur, dan masif, serta tidak berpengaruh terhadap penambahan suara pihak terkait sebab menurut keterangan saksi pemohon saifuddin bahri menerangkan bahwa pemohon desa mojokerto memperoleh suara terbanyak pertama (menang). adapun mengenai keterangan saksi pemohon tentang adanya politik uang lainnya, menurut mahkamah tidak perlu dinilai ataupun dipertimbangkan karena hal tersebut tidak didalilkan oleh pemohon, berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf i3. sampai dengan paragraf (i3. atas, memohon dan atau pihak terkait telah melakukan penambahan suara yang menguntungkan pihak terkait. berdasarkan data riil yang diperoleh pemohon tps, pps, dan ppk, serta kpu bahwa perolehan suara pemohon berkurang menjadi suara dan perolehan suara pihak terkait bertambah menjadi suara, sehingga mengakibatkan pemohon tidak terpilih menjadi pemenang dalam pemilukada kabupaten lumajang tahun untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan saksi bernama umi kursus dan udayana yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan laporan saksi saksi pemohon tps, pemohon memperoleh suara, namun menurut rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk, pemohon hanya memperoleh suara, sehingga terdapat selisih suara (keterangan umi kursus): perolehan suara pemohon berdasarkan data dari saksi saksi pemohon tps sebanyak namun ternyata berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, perolehan suara pemohon hanya sehingga terdapat selisih sekitar suara (keterangan udayana): memohon dan pihak terkait telah membantah dalil pemohon guo bahwa dalil pemohon mengenai berkurangnya perolehan suara pemohon sebanyak suara tidak didasarkan bukti dan tidak jelas bagaimana caranya memohon melakukan penambahan suara tersebut sebab berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu, saksi saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan, untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda bukti bukti pt berup model db kwk.kpu) tanggal enam bulan juni tahun dua ribu tiga belas, berikut laporannya, setelah mahkamah mencermati dengan saksama bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, ditemukan fakta hukum bahwa keterangan saksi saksi pemohon tidak bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya. selain itu, keterangan saksi pemohon, umi kursus tidak konsisten, pada satu sisi menerangkan terdapat selisih suara antara penghitungan dari saksi saksi pemohon tps dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk, namun pada sisi lain saksi pemohon guo menerangkan bahwa terdapat selisih satu suara antara penghitungan dari saksi saksi pemohon dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk. begitu pula dengan keterangan saksi pemohon lainnya bernama abdul rahman, s.h., yang pada pokoknya menerangkan kemenangan pemohon didasarkan pada sms dari saksi saksi pemohon tps dan lembaga survei. berdasarkan fakta fakta yang terungkap persidangan tersebut, menurut mahkamah perolehan suara pemohon didasarkan pada data yang tidak akurat, sehingga dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, i3 yang diajukan oleh: nama hj. alina tempat dan tanggal lahir padang, desember agama islam alamat jalan wage rudolf suparman nomor rantau rapat, labuhanbatu, sumatera utara nama drs. trio tempat dan tanggal lahir medan, juli agama islam alamat jalan khair anwar, labuhanbatu, sumatera utni memberikan kuasa kepada sira payung, s.h. ii) drs. nurdin sipayung, s.h., hum.: iii) sama hutajulu, s.h.: iv) bahrain, s.h., m.h.: budi rahmat iskandar, s.h.: dan vi) burhanuddin, s.h., semuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan badan bantuan hukum advokasi dewan pimpinan daerah dpd) partai demokrasi indonesia pdi) perjuangan sumatera utara, jalan hayam buruk nomor medanlabuhanbatu, berkedudukan jalan wage rudolf suparman nomor rantau rapat, kabupaten labuhanbatu, sumatera utara,dr. timor penurunan siregar, sp. tempat dan tanggal lahir pematang siantar, oktober pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan hajar dewantara nomor rantauprapat, labuhanbatu, sumatera utara nama sehari, s.p. tempat dan tanggal lahir rantauprapat, agustus pekerjaan wiraswasta alamat jalan melati nomor perumahan lobusona indah, rantauprapat, labuhanbatu, sumatera utaraoo rantau utara bilah barat bilah hulu bilah hilir ran tau selatan angka tan panai .oee hulu panai tengah panai hilir jumlah bahwa kecurangan ppk juga terlihat dari adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan da1 kwk ppk ppk rantau utara, ppk rantau selatan, ppk bilah barat, ppk bilah hilir, ppk angkatan, ppk panai hulu, ppk panai tengah, dan ppk panai hilir) dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan tps ppk tersebut. bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti bahwa ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut menunjukkan adanya tindakan penambahan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara tidak sah (fiktif) ppk, yakni ppk rantau utara: ppk bilah barat, ppk bilah hilir: ppk angkatan: ppk panai hulu, ppk panai tengah, dan ppk panai hilir). bahwa pada sisi lain, ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, memperlihatkan bahwa ppk rantau selatan terjadi pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara tidak sah. hal ini merupakan indikasi kuat adanya rekayasa dan atau penambahan suara terhadap pasangan calon nomor urut secara fiktif dan oleh karena itu berpengaruh terhadap keabsahan keputusan kpu kabupaten labuhanbatu pts kpu lb tahun tentang penetapan dadapun masalah rekayasa terhadap jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut yang dilakukan dengan cara melakukan penambahan kecamatan dan pengurangan kecamatan secara tidak sah (fiktif) tersebut pemohon jelaskan dalam bentuk tabel berikut ini: jumlah pemilih yang menggunakan hak kecamatan pilih keterangan versi rantau penambahan secara utara tidak sah sebanyak: rantau pengurangan secara selatan tidak sah sebanyak: bilah barat penambahan secara tidak sah sebanyak: bilah hilir penambahan secara tidak sah sebanyak: angkatan penambahan secara tidak sah sebanyak: panai hulu penambahan secara tidak sah sebanyak panai penambahan secara tengah tidak sah sebanyak: panai hilir penambahan secara tidak sah sebanyak: jumlah total total penambahan pengurangan secara tidak sah sebanyak: bahwa dalam hal jumlah surat suara yang rusak dan keliru color, juga memperlihatkan adanya perbedaan antara form db1 kwk dengan form c1 kwk, yang mana menurut db1 kwk jumlah totalnya sebanyak sementara menurut c1 kwk sebanyak perbedaan tersebut memperlihatkan adanya kecurangan, yakni pengesahan surat suara yang rusak menjadi surat suara yang sah dan dialokasikan kepada pasangan calon nomor urut untuk memperjelas hal tersebut dibawah ini kami kemukakan dalam bentuk tabel berikut ini. kecamatan penghitungan surat suara keterangan yang rusak dan keliru dicoblos kpu rusak keliru dicoblos rantau selatan rantau utara jewamsarat | a|o s2a| jamur es| |angkatan 8os| panai tengah teamatatir loss| goals| bahwa demikian juga dengan jumlah surat suara yang terpakai, mana terdapat perbedaan jumlah antara versi ppk dan kpu berdasarkan form da1 kwk dan db1 kwk dengan form c1 kwk seluruh tps. hal ini menujukkan adanya penggunaan surat suara secara melawan hukum. untuk memperjelas hal tersebut, pemohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: tvosreu( vesti to) rantau selatan rantau utara emu (angkatan a5ao7| 1a220| xe5e| panai tengah bea kecurangan sistematis: bahwa tindakan sehari selaku ketua kpu kab. labuhanbatu, mana pada satu sisi telah melaksanakan berbagai tahapan penyelenggaraan pemilukada labuhan batu, namun pada sisi lain, sehari s.i.p. dalam kapasitasnya sebagai ketua kpu juga terus melakukan komunikasi politik dan tindakan politik partisan. hal ini setidaknya terlihat dari hal hal sebagai berikut: mengikuti penjaringan calon kepala daerah wakil kepala daerah labuhanbatu periode tahun tanggal februari sehari, sip dalam status sebagai ketua kpud labuhanbatu tanggal s d februari sehari, sip masih berstatus kpu kabupaten labuhanbatu telah diterima sebagai calon wakil kepala daerah berpasangan dengan calon kapal daerah timor penurunan siregar, sp.pd, tanggal s d februari sehari, sip masih menjabat kpu kabupaten labuhanbatu melakukan pengerahan dukungan terhadap pencalonan dirinya menjadi calon kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu priode tanggal februari s d maret sehari, sip masih menjabat sebagai ketua kpu kabupaten labuhanbatu mengikuti verifikasi pps, menetapkan dan melantik petugas pemungutan dan penghitungan suara setiap pps kabupaten labuhanbatu, serta menetapkan daftar pemilih tetap. menentukan ketua kpu kabupaten labuhanbatu terpilih yang menggantikannya paska pengunduran dirinya tertanggal maret mengundurkan diri sebagai ketua kpu labuhanbatu, dan selanjutnya pada tanggal s d maret menjalani verifikasi ppk dan akhirnya terpilih menjadi calon kepala daerah wakil kepala daerah labuhanbatu priode mendaftarkan diri menjadi calon wakil kepala daerah mendampingi dr. timor penurunan siregar selaku calon kepala daerah kabupaten labuhanbatu pada pemilukada tahun bahwa meskipun sehari sip, satu sisi selaku ketua kpu dan sisi yang lain menjadi calon wakil bupati pada pemilukada yang tahapannya sedang berlangsung, tak ada bedanya dengan seorang wasit yang tiba tiba menjadi pemain pada saat permainan telah berlangsung . dan oleh karena itu tindakannya sehari, sip) merupakan perbuatan yang sama sekali tidak patut dan dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan pelanggaran atas sumpah jabatan, akan tetapi, sehari s.i.p. tetap bisa dengan mulus mendapat pengesahan sebagai calon wakil dari pasangan calon nomor urut dari kpu. bahwa ada indikasi kuat, sehari melakukan kecurangan secara sistematis dalam proses pencetakan dan pendistribusian alat perlengkapan pemilukada, khususnya kartu pemilih bukti hal ini setidaknya terlihat dari hal hal sebagai berikut: adanya warga yang telah memiliki hak pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih, padahal pada pemilu presiden tahun mereka telah ikut memilih. banyaknya kasus perbedaan data identitas pemilih yang tertera ktp dengan identitas yang tertera kartu pemilih bahwa salah satu kontraktor yang ditunjuk kpu labuhanbatu untuk melaksanakan pencetakan alat perlengkapan pemilukada kabupaten labuhanbatu tahun adalah salah satu tim sukses dari pasangan calon nomor urut bahwa dari uraian atas telah cukup terang dan jelas bahwa kpu kab. labuhanbatu dalam melaksanakan tahapan pemilukada kabupaten labuhanbatuselain bersifat terstruktur dan sistematis, kecurangan yang dilakukan kpu kabupaten labuhanbatu juga dilakukan secara masif. hal ini setidaknya terlihat dari hal hal sebagai berikut: bahwa pengurangan suara pasangan calon nomor dan satu sisi dan sisi lain penambahan perolehan suara bagi pasangan nomor terjadi seluruh kecamatan. bahwa kecurangan dalam bentuk penambahan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang dikemukakan dalam poin huruf terjadi secara luas yakni kecamatan. secara masif melakukan kecurangan dan melawan hukum, yakni melakukan money politic, dengan memperalat tim relawan yang tersebar seluruh kabupaten labuhanbatu sampai tingkat dusun. dalam hal ini pasangan calon nomor urut membayar setiap calon pemilih sebesar rp. dua puluh ribu rupiah) per orang untuk memilihnya bukti bahwa pada hari selasa, tanggal juni pt. csr negeri lama, tim relawan tingkat dusun afd pt.csr desa sei tampang kec. bilah hilir, melakukan perbuatan money politic dengan cara membagi bagikan uang sebesar rp. orang bukti. kepada pemilih. hal mana diketahui oleh fajar sidik dan langsung melaporkan kepada panas bukti bahwa atas laporan fajar sidik bawaslu kabupaten labuhanbatu, bawaslu kabupaten labuhanbatu telah memeriksa fajar sidik bukti dan telah meminta keterangan klarifikasi kepada saksi saksi lainnya: bahwa saksi selamat mendapatkan uang sebesar rp. untuk dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan memilih pasangan bukti dan telah diterapkannya dalam pemeriksaan bawaslu kabupaten labuhanbatu, bahwa saksi burhaetahui adanya pembagian uang masyarakat sebesar rp. keluarga untuk memilih pasangan no: bukti bahwa saksi burhan telah melaporkan masalah money politic tersebut kepada bawaslu kabupaten labuhanbatu, akan tetapi bawaslu kabupaten labuhanbatu tidak menindaklanjutinya. bahwa saksi legiui menerima uang sebesar rp. depan bawaslu kabupaten labuhanbatu dari saksi selamat dan mengetahui adanya pembagian uang sebesar rp. keluarga oleh saksi selamat masyarakat untuk memilih pasangan no: yang bukti. dan membagi bagiannya kepada: ramlan saran subianto suri riyanto candi mukmin saragih ali iman sisir jasmani harap samin kami kartik subianto yogi adi syahputra joko burhan bahwa saksi joko syahputra telah mengakui depan bawaslu kabupaten labuhanbatu bahwa dia menerima uang sebesar rp. untuk memilih pasangan no: dan mengetahui adanya pembagian uang masyarakat sebesar rp. keluarga untuk memilih pasangan no: di( bukti. bahwa tindakan money politik yang dilakukan oleh pasangan calon no: terjadi juga daerah desa tanjung sarang elang kepada masyarakat agar memilih pasangan calon no: dan tindakan money politik ini telah dilaporkan bawaslu kabupaten labuhanbatu oleh bachtiar marpaung (masyarakat desa tanjung sarang elang) bukti bahwa money politik yang dilakukan oleh pasangan no: kepada masyarakat terjadi juga daerah jl. dewi sartika depan rsu rantau perawat dan bulu tulang malindo. tengku ismail dan yusuf melaporkan hal ini kepada bawaslu kabupaten labuhanbatu, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan. bukti bukti bahwa kecurangan yang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang telah diuraikan dalam point adalah tindakan yang merusak tatanan demokrasi dan sistem pemilihan umum yang jujur dan adil. bahwa dengan terjadinya beragam kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten labuhanbatu, berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara pemohon, dan oleh karena itulabuhanbatu tahunsehari, sip telah melanggar kode etik dan sumpah jabatannya sebagai ketua kpu kabupaten labuhanbatu dan memiliki niat serta tujuan menjadikan kpu kabupaten labuhanbatu untuk sebagai alat untuk mengkampanyekan dirinya sendiri guna memenangkan pemilukada kabupaten labuhanbatu tahun: menyatakan batal surat keputusan kpu kabupaten labuhanbatu nomor:memerintahkan kepada memohon komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatutimor penurunan siregar, sp. dan sehari, sip) selambat lambatnya enam bulan depan sejak putusan ini diucapkan, memutuskan pemohon pasangan hj. alina dan drs. trio sebagai pasangan terpilih kabupaten labuhanbatu:atau tulisan (tidak diberi tanda) yang diserahkan dalam persidangan, sebagai berikut:surat keputusan kpu kabupaten labuhanbatu nomoranggal juni tentang berita acara rapat pleno kpu ba vi tanggal juni tentang rapat pleno kpu kabupaten labuhanbatulampiran model kwk rekapitulasi jumlah pemilih, tps, pps, dan surat suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu. lampiran model kwkpanai hilir. berita acara rapat pleno permasalahan surat suara tidak sah kecamatan panai hilir tertanggal juni fotokopi uang kertas pecahan rp. yang dibagi kepada para pemilih.ilsurat keputusan tim relawan tingkat kabupaten nomor tim posko tps iv tentang pembentukan tim relawan tingkat dusun afd pt.csr desa sei tampang, kecamatan bilah hilir. tanda bukti penerimaan laporan nomor bawaslu kabupaten lb vi atas nama fajar. keterangan klarifikasi bawah sumpah atas nama fajar sidik bawaslu kabupaten labuhanbatu. keterangan klarifikasi bawah sumpah atas nama selamat bawaslu kabupaten labuhanbatu. keterangan klarifikasi bawah sumpah atas nama burhan bawaslu kabupaten labuhanbatu. keterangan klarifikasi bawah sumpah atas nama seniman bawaslu kabupaten labuhanbatu. keterangan klarifikasi bawah sumpah atas nama joko syahputra bawaslu kabupaten labuhanbatu. tanda bukti penerimaan laporan nomor bawaslu kabupaten lb vi atas nama bachtiar marpaung. tanda bukti penerimaan laporan nomor bawaslu kabupaten lb vi atas nama tengku ismail. tanda bukti penerimaan laporan nomor bawaslu kabupaten lb vi atas nama yusuf.abupaten labuhanbatu provinsi sumatera utara tanggal oktober keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera utaraformulir pendaftaran calon bupati dan wakil bupati kabupaten labuhanbatu periode oleh sehari, s.i.p. tanggal februari dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten labuhanbatu formulir p 20a surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, tanggal februari model kwk). p 20bp 20c surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala daerah wakil kepala daerah. p 20d surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala daerah wakil kepala daerah. p 20e. p 20f daftar riw hidup. surat keputusan komisi pemilihan umum nomor kpu tanggal maret tentang pemberhentian sehari pane, s.i.p. dari komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu. pembentukan dan penetapan perangkat pemilukada ppk nomor pts kpu lb tahun tanggal januari surat keputusan pembentukan dan penetapan panitia pemungutan suara nomor pts kpu lb tahun tanggal januari surat keputusan perubahan panitia pemungutan suara pada pemilukada kabupaten labuhanbatdan kwk seluruh tps kecamatan rantau seldan kwk seluruh tps kecamatan rantau utaradan kwk seluruh tps kecamatan bilah baratdan kwk seluruh tps kecamatan bilahdan kwk seluruh tps kecamatan bilah hilirdan kwk seluruh tps kecamatan angkdan kwk seluruh tps kecamatan panaidan kwk seluruh tps kecamatan panai tengahdan kwk seluruh tps kecamatan panai hilir. foto sehari pane, s.i.p. saat menyampaikan visi dan misi penjaringan kepala daerah dan wakil kepala daerah sekretariat ppp labuhanbatu. bukti perbedaan data identitas antara kartu pemilih dengan kartu tanda penduduk. bukti tanpa tanda nomor) surat kesaksian dan atau surat pernyataan (dibuat hadapan notaris melewati, s.h.) dari muhammad ilham, fajar sidik, selamat, joko saputra, burhan, muin, legiun, dan yusufyatakan sebagai berikut: abdul hakim lubis saksi adalah ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut pada februari ada seleksi calon kepala daerah kantor ppp, salah satu calon yang menyampaikan visi dan misinya adalah sehari. pada saat itu, sehari masih menjabat ketua kpu kabupaten labuhanbatu. sehari diberhentikan sebagai ketua kpu kabupaten labuhanbatu pada maret dan diberhentikan sebagai anggota kpu kabupaten labuhanbatu pada maret muhammad ilham saksi adalah saksi bermanfaat pasangan calon nomor urut pada juni saksi hadir kpu kabupaten labuhanbatu untuk mengikuti penghitungan yang dimulai pukul hingga wib. saksi mengetahui ada penetapan hasil rekapitulasi oleh ketua kpu kabupaten labuhanbatu. pada juni saksi hadir hotel suria untuk mengikuti penetapan pasangan calon terpilih, yang dihadiri musica, saksi, para ketua parpol, tokoh tokoh masyarakat, wartawan, dan lsm. ketua kpu kabupaten labuhanbatu menyatakan bahwa pasangan calon yang keberatan disisakan membuat gugatan dalam hari setelah penetapan. pada juni saksi menerima dokumen penetapan rekapitulasi tanpa tanggal dari penerima tamu panitia acara pleno kpu. saksi tidak tahu dokumen apa yang diterimanya pada rekapitulasi juni pada juni saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut hadir. pada juni pukul wib saksi menerima dokumen rekapitulasi penghitungan suara. pada juni saksi menerima penetapan calon terpilih dari kpu kabupaten labuhanbatu. dalam proses tersebut, saksi tidak mengajukan keberatan. jamaluddin mustofa rekapitulasi pada juni dimulai pukul wib dan selesai pukul wib. setelah rekapitulasi usai, saksi bertanya kepada kpu apakah dokumen hasil rekapitulasi boleh dibawa atau ditandatangani saja. ketua kpu kabupaten labuhanbatu menjawab bahwa rekapitulasi boleh dibawa. pada juni saksi hadir pada acara penetapan hasil rekapitulasi. kpu kabupaten labuhanbatu menyatakan jika ada saksi yang keberatan terhadap hasil penetapan, silakan mengajukan keberatan dalam tenggang hari depan. negawardi saksi adalah mantan sekretaris kpu kabupaten labuhanbatu. saksi diangkat menjadi sekretaris kpu kabupaten labuhanbatu pada juni saksi, sebagai sekretaris, bertugas mendampingi kpu bidang keuangan dan administrasi. anggota kpu pada saat itu terdiri atas ketua) sehari pane, anggota) ira wirthi, syamhasri, berkat hasibuan, dan ilham maulana. tugas saksi sesuai keputusan kpu nomor pts kpu lb tanggal maretterdapat beberapa kegiatan. saksi bertugas sebagai sekretaris hingga pensiun pada januari saksi mengikuti tahapan pemilu hanya hingga enam tahap, yaitu penyusunan program dan anggaran: ii) penyusunan dan penetapan keputusan pedoman teknis penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah: iii) seleksi dan pembentukan: iv) pengangkatan dan pelatihan: pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. selama enam tahapan tersebut, ketua kpu kabupaten labuhanbatu masih dijabat oleh seharimemohonukti t 1j,uktimemohontelah melampaui tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan (vide nomor tahun junctopermohonan pemohon tidak jelas obscura libel) bahwa huruf pmk nomor tahunnutup untuktentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dan dalam petitumnya pemohon juga tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas (obscura libel) karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf pmk nomor tahun bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon guo sudah selayurut kepala daerah dan suara wakil kepala daerah sah sotto drs. trio dan sehari,s.ip drs. irfan arya wahidin hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut atas berita acara nomor ba tanggal juni juncto keputusan kpu kabupaten labuhanbatu nomor pts kpu lb tanggal juni telah diakui oleh pemohon dalam permohonan guo (halaman angka yang merupakan objek permohonan keberatan pemohobahwa oleh karenanya berdasarkanbukti juncto keputusan kpu kabupaten labuhanbatu nomorukti t 4j, pasangan calon nomor urut (dua) dr. timor penurunan siregar, sp. dan sehari, s.ip. tentang jumlah perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu tahun bahwa dalam permohonan ago (halaman alinea terakhir), pemohon mendalilkan tentang adanya pengurangan jumlah perolehan suara pemohon (invasi pasangan calon nomor urut sebanyak (lima ratus tujuh puluh) suara, penambahan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut sebanyak (tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara dan pengurangan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut sebanyak (tiga ribu tiga) suara. dalil permohonan pemohon ago tidak signifikan dengan dalil pemohon sebagaimana tersebut pada tabel halaman yang menyebutkan pengurangan perolehan suara pasangan calon nomor urut suara penggelembungan perolehan suara pasangan calon nomor urut suara pengurangan perolehan suara pasangan calon nomor urut suara bahwa seandainya pun benar, good non, terdapat perbedaan jumlah perolehan suara sah masing masing pasangan calon antara model model db kwk dengan kwk sebagaimana uraian pemohon dalam tabel halaman maka jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah yang digunakan berdasarkan model kwk (versi pemohon) akan bertambah pula menjadi jumlah suara sah suara jumlah suara tidak sah suara jumlah suara sementara faktanya, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah adalah (seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) yang berarti ada kelebihan suara sah dan suara tidak sah sebesar (seribu lima ratus lima puluh dua) suara. bahwa adanya selisih perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah antara model db kwk dengan model kwk sebanyak (seribu lima ratus lima puluh dua) suara sebagaimana dalil pemohon tabel halaman adalah merupakan asumsi pemohon belaka dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalil permohonan pemohon guo. tentang keberpihakan memohon terhadap pasangan calon nomor urut bahwa dalil permohonan pemohon pada halaman alinea terakhir tentang keberpihakan memohon selaku penyelenggara pemilihan umum kepalalabuhanbatu, provinsi sumatera utara priode dalam hal ini keputusan komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu,maka mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan agodaerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu tahun terhadap pasangan calon nomor urut adalah tidak beralasan sama sekali meskipun pemohon dalam permohonannya menampilkan tabel perbedaan jumlah perolehan suara masing masing pasangan calon berdasarkan model da kwk dengan model kwk (vide dalil pemohon halaman bahwberdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan model kwk) jumlah perolehan suara masing masing pasangan calon, adalah sebagai berikut pasangan calon kepala daerah dan kecamatan wakil kepala daerah nomor nomor nomor urut urut urut (satu) (dua) (tiga) (0g bianbart angkatan panai tengah s00o3 palatine zee jumlah perolehan suara masing masing pasangan calon tersebut signifikan dengan hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara model kwk), sehingga dalil permohonan pemohon guo tidak beralasan sama sekali.merupakan fakta bahwa memohon tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. dengan demikian dalil permohonan pemohon guo sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan. tentang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih bahwa dalil permohonan pemohon pada halaman alinea terakhir tentang kecurangan ppk karena adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan kwk dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan kwk, adalah tidak beralasan sama sekali. bahwa berdasarkan dat, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu tahun adalah signifikan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut pada model c kwk, yaitu sebagai berikut pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih lain lain rantau utama s9. rantau selatan 1sas5| assoc| bianbarat also| a07 ca sienna |massa| asset| buah hilir masa| ce angkatan bos ana huu 7ese| test panai tengah panama 7aeo| date oon ssc22| ca6 srsg7| tests7 bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon ago sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan. tentang surat suara yang rusak dan keliru dicoblos bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan jumlah surat suara yang rusak dan keliru dicoblos antara db 1kwk dengan c 1kwk sebagaimana dalil permohonan pemohon pada halaman adalah tidak benar sama sekali, sebab jumlah surat suara yang rusak dan keliru dicoblos dalam db kwk adalah signifikan dengan jumlah surat suara yang rusak dan keliru dicoblos dalam kwk, yaitu sebagai berikut surat suara yang rusak dan keliru dicoblos bahari buah hilir o | angkatan damai tengan beo dalam db kwk, da kwk dan kwk tidak disebutkan rincian jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang keliru dicoblos, sehingga uraian pemohon pada tabel halaman yang membuat pemisahan terhadap jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang keliru dicoblos adalah tidak benar sama sekali. bahwa dengan demikian, dalil permohonan pemohon guo sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan. tentang jumlah surat suara yang terpakai bahwa dalil permohonan pemohon pada halaman tentang perbedaan jumlah surat suara yang terpakai berdasarkan model da kwk dan model db kwk dengan model kwk adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali, sebab dalam model da kwk dan model db kwk yang merupakan akumulasi dari seluruh tps kecamatan labuhanbatu, jumlah surat suara yang terpakaijumlah surat suara yang terpakai kecamatan jumlah pangkat panai tangan (ap panai dates aras bahwa perbaikan terhadap jumlah suara tidak sah untuk kecamatan panai hilir pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten labuhanbatu sebanyak (seribu sepuluh) suara dari (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) suara menjadi (empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam) suara dikarenakan adanya penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh memohon tingkat kabupaten terhadap (tiga puluh) tps kecamatan panai hilir. bahwa penghitungan suara ulang tersebut dilakukan oleh memohon dihadapan saksi pasangan calon nomor urut (invasi pemohon), saksi pasangan calon nomor urut (dua), panas pemilukada kabupaten labuhanbatu dan pemantau pemilukada kabupaten labuhanbatu. bahwa untuk jelasnya proses penghitungan suara ulang terhadap (tiga puluh) tps tersebut, memohon uraikan melalui kronologi sebagai berikut pada tanggal juni memohon menerima penyerahan kotak suara dari ppk kecamatan panai hilir dalam keadaan terkunci dan dimodel da kwk).empat pemungutan suara seluruh pps dalam wilayah kerja ppk model c kwk) surat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara rusak keliru dicoblos dan surat suara yang tidak terpakai) model db 3kwk kotak suara dari seluruh kecamatan yang diterima oleh memohon dalam keadaan terkunci gembok dan segel, baru dibuka oleh memohon dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal juni ketika memohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk kecamatan panai hilir, dalam berita acara penghitungan suara tingkat kecamatan panai hilir yang ditanda tangani seluruh saksi pasangan calon tingkat ppk tidak seorang pun dari saksi masing masing pasangan calon yang mengisi form model da kwk pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusu yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kabupaten labuhanbatu tingkat kecamatan panai hilir), namun terlampir berita acara rapat pleno permasalahan surat suara tidak sah tanggal juni yang ditanda tangani oleh ketua serta seluruh anggota ppk dan saksi dari seluruh saksi dari masing masing pasangan calon. berdasarkan berita acara rapat pleno tersebut diuraikan tentang adanya permasalahan terhadap penghitungan suara yang dinyatakan tidak sah oleh kpps karena dicoblos tembus namun tidak menembus kolom nama, tanda gambar dan nama pasangan calon, padahal berdasarkan angka (delapan) pengumuman kpu kabupaten labuhanbatu nomor kpu lb. vi tanggal juni surat suara yang demikian tetap dianggap sah. oleh karenanya ppk kecamatan panai hilir memutuskan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah tersebut diserahkan kepada kpu kabupaten labuhanbatu (invasi memohon) pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. sesuai dengan surat kpu nomor kpu v tanggal mei perihal penjelasan tentang color tembus dalam pemilukada surat kpu kabupaten labuhanbatu nomor kpu lb v1 tanggal juni perihal penjelasan tentang color tembus, surat edaran kpu kabupaten labuhanbatu nomor kpu lb v1 tangggal juni perihal tugas kpps yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dan surat kpu kabupaten labuhanbatu nomor kpu lb v1 tanggal juni perihal menghitung ulang surat suara color tembus yang dinyatakan batal, memohon melakukan penghitungan ulang surat suara yang dinyatakan tidak sah terhadap (tiga puluh) tps kecamatan panai hilir kabupaten labuhanbatu, yaitu jumlah tps desa kelurahan suara tidak sah sama stmt goa sei berimbang sei berimbang saberombang |o6 set penggantungan | sei penggantungan sebagai sangat sangat sawonosai matah egg berdasarkan hasil penghitungan ulang terhadap suara tidak sah dari (tiga puluh) tps tersebut diperoleh hasil sebagai berikut tps desa kelurahan aa koo setara o| sos semut pos seturut goa sei berimbang bambang bambang penggantungan penggantungan aro sai penggantungan a88 penggantungan sei sangat sei sangat sei sang sewonosan sewonosan sewonosan dari hasil penghitungan suara ulang terhadap suara tidak sah dari (tiga puluh) tps kecamatan panai hilirkabupaten labuhanbatu tahun yang merupakan tambahan dari jumlah perolehan suara sebelumnya adalah sebagai berikut jumlah nomor pasangan calon tambahan kepala daerah dan urut suara wakil kepala daerah sah hj. alina dan drs. trio dr. timor penurunan siregar, sp. dan sehari, s.ip drs. irfan arya dan wahidin dengan demikiapenghitungan ulang keterangan terhadap surat suara jumlah tidak sah sebelum sesudah jumlah perolehan suara sah pasangan calon nomor (satu) jumlah perolehan suara sah pasangan calon nomor (dua) jumlah perolehan suara sah pasangan calon nomor (tiga) jumlah seluruh suara sah jumlah surat suara tidak sah dari seluruh kecamatan panai hilir jumlah suara sah dan suara tidak sah kecamatan panai hilir bahwa dasar hukum dilakukannya penghitungan ulang surat suara tidak sah tersebut adalnya bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang terhadap surat suara tidak sah termaktub dalam hasilgaimana berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten labuhanbatu oleh komisi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu tahun model db kwk) tanggal juni bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon guo pada halaman adalah tidak beralasan sama sekali, sehingga adalah pantas dan beralasan untuk menolak permohonan pemohon. tentang kecurangan sistematis bahwa tidak benar pasangan calon nomor urut (dua) (in cast sehari, s.ip calon wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu tahun memanfaatkan institusi kpu kabupaten labuhanbatu untuk memperoleh kemenangan padb sebelum mencalonkan diri sebagai calon wakil kepala daerah kabupaten labuhan batu tahun yang bersangkutan telah tidak lagi menjadi anggota kpu kabupaten labuhanbatu. hal ini dibuktikan berdasarkan dokumen sebagai berikut surat pengunduran diri tanggal maret sdr. sehari, s.ip tidak lagi sebagai anggota kpu kabupaten labuhanbatu, pada tanggal maret sdr. sehari, s.ip dicalonkan oleh gabungan partai politik partai persatuan pembangunan, partai peduli rakyat nasional, partai kebangkitan bangsa, partai buruh dan partai damai sejahtera) sebagai bakal calon wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu bersama sama dengan dr. timor penurunan siregar, sp. pd. sebagai bakal calontahun model b kwk) bahwa berdasarkan ketentuan peraturan kpu nomor tahundemikian pula berdasarkan ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun menegaskan surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan.ketentuan dan huruf peraturan kpu nomor tahun tidak ada larangan bagi sdr. sehari, s.ip untuk dicalonkan sebagai bakal calon wakil kepala daerah kabupaten labuhan tahun bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon pada halaman angka adalah tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan. tentang politik uang money politic) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (dua) bahwa tidak benar ada politik uang (money politic) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (dua) sebagaimana dalil permohonan pemohon pada halaman angka huruf (c). sebab hingga saat ini, memohon tidak pernah menerima laporan baik dari panas pemilukada kabupaten labuhanbatu, dari pemilih maupun dari masing masing pasangan calon (termasuk dari pemohon) tentang adanya money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (dua). bahwa seandainya pun benar, guodnon, seharusnya pemohon atau tim sukses pemohon membuat laporan kepada panas pemilukada kabupaten labuhanbatu sehingga perbuatan pelaku money politic tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan nomor tahun juncto nomor tahun bahwa disamping itu, dugaan money politic tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu tahun bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon guo sudah selayaknya tidak dipertimbatambahan (tanpa tanda bukti nomor), sebagai berikut: .:kabupaten labuhanbatu tanggal juni model dbtanggal juni model da kwk) tanggal juni model da kwk) c1 kwk seluruh kecamatan bilah barat model c kwk) c1 kwk seluruh kecamatan bilah hulu model c kwk) t a17 c1 kwk seluruh kecamatan angkatan model c kwk) c1 kwk seluruh kecamatan panai hulu model c kwk) c1 kwk seluruh kecamatan panai tengah model c kwk) c1 kwk seluruh kecamatan bilah hilirt 4surat sehari pane, s.i.p. tanggal maret perihal berhenti sebagai ketua kpu kabupaten labuhanbatu berita acara rapat pleno kpu kabupaten labuhanbatu nomor ba tanggal maret surat mandat sebagai saksi nomor ts lb vi abdul hakim lubis, mo. siregar, muhammad ilham, jamaluddin mustafa siregar, bung karya rasyid, tanggal juni surat undangan kpu kabupaten labuhanbatu nomor und vi perihal undangan tanggal juni kepada saksi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahtim pemantauanaspk se kabupaten labuhanbatu daftar hadir ppkbawaslu kabupaten labuhanbatu dan saksi pasangan calontim pemantau pemilihan umumkliping koran seputar indonesia halaman (lima), hari senin, juni kpud tetapkan timor sehari pemenang . kliping koran pos kota halaman (enam), hari senin, juni kpud labuhanbatu selesai lakukan penghitungan suara . keputusan komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu nomor pts kpu lb tahun berita acara nomor ba vi formulir model db kwk, formulir model kwk, formulir model kwk, lampiran model kwk, dan lampiran model kwk. menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat tertulis, memohondarren dalimunte pada juni pukul saksi diundang ppk untuk hadir kantor ppk panai hilir untuk melakukan rekapitulasi jumlah suara pemilih. rekapitulasi dihadiri oleh saksi ketiga pasangan calon, masing masing sebanyak dua saksi. terdapat kejanggalan dalam rekapitulasi, yaitu dari tps terdapat tps yang tidak menerima pengumuman kpu. dari tps kecamatan panai hilir, terdapat tps yang tidak menerima pengumuman kpu. karena hingga wib penghitungan belum selesai, saksi dan saksi pasangan calon lainnya sepakat dan meminta kepada ppk agar penghitungan terhadap tps dimaksud diserahkan kepada kpu kabupaten. pemilukada labuhanbatu dilaksanakan pada juni sebanyak tps tidak dihitung ulang karena sudah dihitung ulang tps masing masing, sementara tps lainnya tidak dihitung ulang karena sudah terlanjur sampai ppk. saksi tahu ada masalah tps atas laporan saksi saksi pasangan calon tps tps tersebut. masalah terjadi karena tps tps tersebut tidak memperoleh surat edaran kpu mengenai color tembus. suara tidak sah ppk sebanyak suara. muhammad ikhwan saksi ketua ppk kecamatan panai hilir. juni pukul merencanakan rekapitulasi, tetapi karena turun hujan, rekapitulasi baru bisa dimulai pukul saksi menanyakan kepada para saksi pasangan calon mengenai ada atau tidaknya keberatan. ada saksi pasangan yang menyatakan ada ppk yang tidak membatalkan surat suara yang dicoblos tembus. surat kpu mengenai color tembus diterima terlambat oleh beberapa tps. sebanyak tps tidak memperoleh surat kpu mengenai pengesahan surat suara yang color tembus. saksi pasangan calon keberatan jika hitung ulang dilaksanakan ppk. saksi pasangan calon meminta hitung ulang dilaksanakan kpusi kamis tanggal junukti. bahwa pemohon keberatan terhadap pengesahanomor: pts kpu lb tahuno. berita acara nomor: ba vi tanggal, juni bukti. yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut: kemudian saksi berkirim surat meminta agar hitung ulang dilaksanakan kpu labuhanbatu. joko gunawan saksi adalah ketua ppk rantau utara kecamatan rantau utara terjadi hitung ulang yang dihadiri semua saksi pasangan calon. dilakukan penghitungan ulang terhadap perolehan suara dari tps tps yang tidak menerima surat kpu mengenai color tembus. tps dari tps tersebut belum sempat dihitung ulang tps masing masing sehingga dihitung ulang ppk. rekapitulasi dilakukan pada tanggal juni atas kesepakatan bersama saksi saksi pasangan calon, dan dan tidak ada permasalahan ppk rantau utara. bawaslu hadir saat rekapitulasi. ketiga saksi keberatan hitung ulang ppk dan sepakat diserahkan kepada kpu. pada juni pukul saksi menerima surat kpu mengenai color tembus.tentang pengajuan permohonan keberatan pemohon telah lampau waktu bahwa pmk nomor tahun menegaskanketentuan tersebut, objek keberatan pemohon adalahdalil pemohon halaman angkapihak terkaitpihak terkaitluar tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan. bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan nomor tahun juncto nomor tahun juncto pmk nomor tahun maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan pemohon guo tidak dapat diterima (nama pasangan calon jumlah nomor kepala daerah dan suara wakil kepala daerah sah hj. alina dan drs. trio dr. timor panunsunan siregar, sp. dan sehari, sip drs. irfan arya dan wahidin bahwa oleh karena pihak terkait memperoleh lebih dari (lima puluh keseratus) suara dari total jumlah seluruh perolehan suara sah, maka pihak terkait ditetapkan oleh p (videtentang kecurangan terstruktur dan sistematis bahwa tidak benar adanya keberpihakan memohon selaku penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu tahun dengan pihak terkait sebagaimana dalil permohonan pemohon pada halaman alinea terakhir. bahwa keberhasilan pihak terkait sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu tahun merupakan dukungan riil dari pemilih yang telah memberikan kepercayaan kepada pihak terkait memimpin pemerintahan kabupaten labuhanbatu untuk (lima) tahun depan. bahwa keberhasilan pihak terkait guo yang menurut pemohon dikarenakan adanya keberpihakan memohon dengan pihak terkait terutama dalam hal adanya penggelembungan jumlah perolehan suara pihak terkait (dalil pemohon halaman adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan model da kwk kecamatan dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan model kwk (dalil pemohon halaman cc. adanya perbedaan jumlah surat suara yang rusak dan keliru dicoblos antara form model db kwk dengan form model kwk (dalil pemohon halaman adanya perbedaan jumlah surat suara yang terpakai antara form model da kwk dan form model db kwk dengan form model kwk adalah tidak beralasan sama sekali, sebab berdasarkan datayang ada pada pihak terkait, tidak ditemukan adanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kpps, ppk dan kpu kabupaten labuhanbatu. berdasarkan form model kwk, form model kwk dan form model kwk yang ada pada pihak terkait yang diterima dari penyelenggara, tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan saksi pemohon dan saksi pasangan calon nomor urut (tiga) tentang kesalahan dan kecurangan yang dilakukan memohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara. bahwa dugaan keberpihakan tersebut seharusnya ditujukan kepada pemohon guo (in cast hj. alina calon kepala daerah kabupaten labuhanbatu) mengingat keberadaannya sebagai isteri bupati kabupaten labuhanbatu periode yang notabene memiliki kedekatan dengan memohon. bahwa dengan demikian dalil pemohon pada halaman s.d adalah berupa asumsi belaka sehingga sudah selayaknya permohonan pemohon guo untuk dikesampingkan. tentang kecurangan sistematis bahwa benar pihak terkait (invasi sehari pane, s.ip calon wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu tahun adalah ketua kpu kabupaten labuhanbatu, namun telah mengundurkan dari dari ketualmerangkap anggota kpu kabupaten labuhanbatu berdasarkan surat pengunduran diri tanggal maret bahkan pengunduran diri pihak terkait ago telah ditetapkan berdasarkan panenya pada saat pihak terkait dicalonkan sebagai bakalabupaten labuhanbatu tahun oleh gabungan partai politik pada tanggal maret keberadaan pihak terkait sebagai bakal pasangan calon kepala daerah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf peraturan kpu nomor tahun bahwa dengan demikian, dalil permohonan pemohon pada halaman s.d adalah tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan. tentang politik uang money politic) bahwa tidak benar pihak terkait maupun tim kampanye pihak terkait melakukan politik uang money politic) sebagaimana dalil permohonan pemohon pada halaman angka bahwa seandainya pun benar, guodnon, pihak terkait ada melakukan politik uang (money politic) guna memperoleh kemenangan pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu tahun seharusnya pemohon membuat laporan panas pemilukada kabupaten labuhanbatu, cg. panas pemilukada tingkat kecamatan bilah hilir dalam waktu (tujuh) terhitung sejak diketahuinya adanya politik uang (money politic) tersebut, sehingga pihak terkait dapat dihukum sesuai dengan ketentuan nomor tahun bahwa oleh karena tidak ada laporan pelanggaran pemilu dengan indikasi politik uang (money politic) kepada panas pemilukada kabupaten labuhanbatu, cg. panas pemilukada tingkat kecamatan bilah hilir, maka secara hukum dalil permohonan pemohon ago tidak beralasan sama sekali sehingga sudah selayaknya pula dalil permohonan pemohon untuk ditolak atau dikesampiapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten labuhan batu nomor: ba tanggal maret pt surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara nomor kpu su tentang pemberhentian sdr. sehari pane, s.i.p. sebagai anggota komisi pemilihan umum kabupaten labuhan batu provinsi sumatera utara tanggal maret pi surat seri pane, s.i.p. tanggal maret perihal: berhenti sebagai ketua kpu kab. labuhan batu. pt tanda terima kelengkapan syarat bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhan batu tahun dari parpol gab. parpol, nama seri pane, s.ip tanggal maret ptpttptasangan calon dengan nomor urut hj. alina dan drs. trio memperoleh suara sebanyak suara. pasangan calon dengan nomor urut drs. timor penurunan siregar, sp. pd. dan sehari, sip, memperoleh suara sebanyak suara: pasangan calon dengan nomor urut drs. irfan arya dan wahidin memperoleh suara sebanyak suara. vide bukti p ii) bahwa alasan keberatan pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten labuhanbatu dalampriode tersebut adalah karena dalam proses pemilukada kabupaten labuhanbatu terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. adapun kecurangan yang kami maksud dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah sebagai berikut: kecurangan terstruktur dan sistematis: bahwa calon wakil dari pasangan nomor urut yang bernama sehari s.i.p. adalah ketua kpu kabupaten labuhanbatu masa jabatan berdasarkan kpu provinsi sumatra utara kpu su tertanggal oktober bukti bahwa tahapan pemilukada kabupaten labuhanbatu dimulai sejak tanggal november berdasarkan keputusan kpu kabupaten labuhanbatu pts kpu lb tahun tertanggal maret bukti p19): bahwa pada saat tahapan pemilukada kabupaten labuhanbatu priode sedang berlangsung, ketua kpu kabupaten labuhanbatu mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal februari berdasarkan formulir pendaftaran calon bupati dan wakil bupati kabupaten labuhanbatu bukti berikut dokumen resmi lainnya masing masing tertanggal februari bukti 20a, .b, p.20c, p20d, 20f): menimbang bahwa berdasarkan tentang rapat plenoabuhanbatn bukti surat yang menjadi perselisihan hukum antara pemohon dan memohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan guo, mahkamah akan memberi penilaian hukum pada pendapat mahkamah bawah ini, pendapat mahkamah dalam eksepsi sepanjang eksepsimohon mendalilkanlaksanakan (sic) oleh komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu pada hari senin, juni menurut pemohon, berdasarkan tanggal surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu nomor pts kpu lb tahun tersebut, maka tenggang waktu pendaftaran permohonan kepaniteraan mahkamah konstitusi adalah selasa, juni rabu, juni dan terakhir kamis, juni dengan demikian, permohonan pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan, untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat berupayang tidak mencantumkan tanggal. selain itu, pemohon juga mengajukan saksi muhammad ilham dan saksi jamaluddin mustofa yang menerangkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten labuhanbatu dimulai tanggal juni pukul wib, dan selesai tanggal juni pukul wib, bahwa memohon membantah dalil pemohon dengan menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara oleh kpu kabupaten labuhanbatu dilaksanakan pada tanggal juni untuk menguatkan bantuannya memohon mengajukan bukti surat dan bukti surat berupadantanggal juni berdasarkan bukti surat yang diajukan pemohon, memohon, dan pihak terkait, serta keterangan saksi pemohon bernama muhammad ilham yang menerangkan bahwa pada juni saksi hadir pada penghitungan suara kpu kabupaten labuhanbatu, kemudian saksi menerima dokumen rekapitulasi, serta pada tanggal juni menerima dokumen penetapan rekapitulasi: dan keterangan saksi pemohon atas nama jamaluddin mustofa bahwa saksi hadir pada rekapitulasi kpu kabupaten labuhanbatu tanggal juni dan menerima dokumen hasil rekapitulasi. menurut mahkamah, pada tanggal juni memang dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara oleh kpu kabupaten labuhanbatu dan selesai pada hari itu juga, kegiatan rekapitulasi ini menghasilkan beberapa dokumen, yaitu (i) formulir model kwkdaerah kabupaten labuhanbatu, bertanggal juni yang ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu kabupaten labuhanbatu serta saksi pasangan calon nomor urut (ii) formulir kwkbuhanbatu provinsi sumatera utara, bertanggal juni yang ditandatangani oleh ketua kpu kabupaten labuhanbatu: (iii) formulir modeldaerah kabupaten kota kabupaten labuhanbatu, provinsi sumatera utara, bertanggal juni yang ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut dan ketua kpu kabupaten labuhanbatu dengan keberatan: nihil: (iv) formulir lampiran model, bertanggal juni yang ditandatangani ketua kpu kabupaten labuhanbatu, dan (v) formulir lampiran model db1buhanbatu, provinsi sumatera utara, bertanggal juni yang ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu kabupaten labuhanbatu dan saksi pasangan calon nomor urut dengan demikian, karena rekapitulasi penghitungan suara dan penetapannya dilaksanakan pada jumat, junisabtu, juni dan minggu, juni bukan hari kerja karena merupakan hari libur, seandainya pun penetapan rekapitulasi penghitungan suara adalah sebagaimana diterangkan saksi pemohon, yaitu pada tanggal juni pukul wib, good non,minggu, juni bukan hari kerja karena merupakan hari libur. oleh karenmakasepanjang eksepsi obscura libel menimbang bahwa sepanjang eksepsi yang berkaitan dengan obscura libel, mahkamah berpendapat bahwa eksepsi guo adalah tidak tepat menurut hukum karena substansi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok perkara (modem geuchik, karenanya irrelevant untuk diberi penilaiannamun permohonan diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, maka mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan: dalam pokok permohonan menimbang bahwa dengan terbukanya permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, maka sepanjang pokok permohonan tidak perlu lagi dipertimbangkan, karenanya menurut mahkamah permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaardampaui tenggang waktu yang ditentukan:hwa sehari, s.i.p. mengundurkan diri pada tanggal maret berdasarkan kpu kpu su bukti padahal sehari, s.i.p. sebelum mengundurkan diri, sehari, sip. telah melakukan serangkaian tindakan penyusunan program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada pts kpu lb tahun tanggal maret bukti pembentukan dan penetapan perangkat pemilukada ppk pts kpu lb tahun tanggal januari bukti dan pembentukan pps pts kpu lb tahun tanggal januari bukti serta perubahannya bukti penyusunan dan penetapan serta validasi dps dan dpt, pembentukan bawaslu kabupaten labuhanbatu, sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masyarakat, pencetakan dan pendistribusian alat perlengkapan pemilukada, menerima dan memverifikasi pendaftaran calon independen, memimpin rapat rapat kpu kabupaten labuhanbatu secara internal maupun eksternal: menyusun berbagai regulasi (peraturan dan keputusan kpu) yang berkaitan dengan pemilukada kabupaten labuhanbatu: bahwa perbuatan sehari pane, s.ip tersebut merupakan pelanggaran hukum, terutama terhadap sumpah jabatan sebagaimana tertuang dalam tahun yang berbunyida sisi yang lain, meskipun sehari telah nyata nyata melanggar sumpah jabatan dan oleh karena itu seharusnya tidak sah untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, namun ternyata pelanggaran asas pemilukada masih terus berlanjut dan terstruktur, mulai dari kpu dan terus berlanjut ppk. dalam hal ini kpu dan ppk telah nyata nyata memperlihatkan keberpihakannya kepada sehari yang berpasangan dengan dr. timor penurunan siregar yang menjadi pasangan calon nomor urut keberpihakan tersebut antara lain sebagai berikut: kpu mengesahkan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon, padahal diketahuinya bahwa calon wakil kepala daerah dari pasangan calon nomor urut adalah ketua kpu labuhanbatu yang telah melaksanakan beberapa tahapan pemilu sebagaimana yang dikemukakan dalam poin huruf d atas. bahwa selain itu, dalam proses rekapitulasi perolehan suara, pada satu sisi, kpu mengurangi jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut dan sisi lain, kpu menggelembungkan suara pasangan nomor urut dalam hal ini, pasangan nomor urut dikurangi jumlah perolehan suaranya sampai sementara perolehan suara untuk nomor urut ditambahkannya sampai dan pasangan calon nomor urut dikarangnya sampai hal ini terlihat dari perbedaan angka perolehan suara masing masing pasangan calon berdasarkan form c1 kwk diseluruh tps tps) pps dan ppk ppk rantau selatan bukti ppk rantau utara bukti ppk bilah barat, bukti ppk bilah hulu, bukti ppk bilah hilir, bukti ppk angkatan, bukti ppk panai hulu, bukti ppk panai tengah, bukti dan ppk panai hilir, bukti dengan penghitungan perolehan suara masing masing pasangan calon menurut kpu (form model db. kwk , bukti sebagai berikut: pasangan calon versi versi keterangan kpu cc. hj. alina terjadi pengurangan dan terhadap perolehan drs. trio suara pasangan calon nomor urut 1sebanyak suara dr. timor terjadi penurunan penggelembungan siregar, sp. terhadap perolehan dan suara pasangan calon nomor urut sebanyak sehari, s.i.p. suara drs. irfan arya terjadi pengurangan dan terhadap perolehan wahidin suara pasangan calon nomor urut sebanyak suara bahwa keberpihakan penyelenggara pemilukada kabupaten labuhanbatu terhadap pasangan nomor urut juga terlihat pada tingkat ppk. yakni: pada satu sisi ppk mengurangi jumlah perolehan suara pasangan nomor urut dan jumlah perolehan suara pasangan nomor urut pada sisi lain, ppk menggelembungkan jumlah perolehan suara pasangan nomor urut kebersihan ppk terhadap pasangan calon nomor urut tersebut terlihat dari adanya ketidaksesuaian hasil rekapitulasi perolehan suara menurut ppk sebagaimana yang tercermin dari form da1 kwk seluruh ppk, dengan hasil penghitungan pemohon berdasarkan form c1 kwk diseluruh tps. bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti adapun kecurangan tersebut adalah sebagai berikut kecamatan total perolehan suara total perolehan suara masing masing calon masing masing calon per kecamatan per kecamatan versi ppk versi

sahendrik forum, sos., si.: warga negara indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat jalan hawai sentani rt. rw. desa kelurahan sentani kota, distrik sentani, kabupaten jayapura, nama pen ifi korona, pd., mm.: kewarganegaraan indonesia: pekerjaan karyawan swasta: alamat kotapraja gunung rt. desa kelurahan warna, distrik berpura, kota jayapuranomor kotapraja, kota jayapura:ipenyelenggaraan pemilukada kota jayapura ulang tahun bukan dengan dana hibah pemilukada tahun (vide ,p ,pii. pelanggaran terhadap putusan mahkamah konstitusi republik indonesia. bahwa pada tanggal april pemohon telah menerima surat keputusan dari memohon berupatanggal april tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota jayapurian,mm: dr. musa yan owe, sh,m. sidang. rustam sara, mm, drs. jan hendrik ramadi dan dra. leveling insani minim: tobias salsa, sh,mm dan haryanto, sh, pdt. freddy team, dan ir. jimmy spanyol ansaxiai, hendrik forum, sos. si, dan pen ifi korona, pd. mmhadan pemohon iii untuk selain dan selebihnya (vide bahwa pada tanggal april pemohon mendapatkan memohon melakukan pleno pemberian nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota jayapura tahun sedangkan ketua kpu kota jayapura prof. dr. pona, si) masih berstatus sebagai tim sukses koalisi bangkit dan terus membangun sebagai anggota bidang penggalangan massa. dengan demikian menurut penilaian pemohon, memohon pasti tidak bertindak netral, tidak adil dan tidak jujur dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilukada kota jayapura dan telah bertindak semena mena dan melanggar hukum, karena memohon merasa berkuasa penuh sehingga benar benar secara sengaja mengabaikan amar putusan mahkamah konstitusi republik indonesia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bersifat final dan mengikat. hal lain terbukti bahwa undangan kpu kota jayapura bertanggal april yang isinya menyebutkan pelaksanaannamun pelaksanaanya pada tanggal april bertempat hotel matoa jayapura,dari uraian tersebut pemohon perlihatkan pada tabel sebagai berikut: pasangan urut pasangan calon calon abisal roll keputusan komisi pemilihan dan umum kota jayapura nomormegam serreyneilda tahun tentang kaisen,ssi, perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum drs. bentuk tommy nomor tahun mano, tentang penetapan nomor dan urut pasangan calon kepala dr. rural, se, daerah dan wakil kepala daerah kota jayapura tahun dr. musa yan bertanggal joule,sh,m.si september dan keputusan komisi pemilihan ir. ruslan saru, umum kota jayapura nomor drs. jan hendrik ramadi tahun bertanggal april dan nomor urut pasangan calon dra. leveling. llansanay dan tidak minim berubah dan masih tetap tobias solonya, sh, sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum kota dan jayapura nomor tahun haryanto, tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor tahun pdt. freddy team, th. tentang penetapan nomor dan urut pasangan calon kepala ir. jimmy spanyol daerah dan wakil kepala asana, daerah kota jayapura tahun bertanggal september hendrik keputusan komisi pemilihan forum,s. sos. umum kota jayapura nomor tahun tentang dan penetapan nomor urut pen ifi korona, pd. pasangan calon kepala0101356daerah dan wakil kepala daerah kota jayapura tahun bertanggal april dengan demikian pemohon sangat berkeyakinan bahwa memohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti berusaha secara sepihak melakukan tindakan melanggar, melawan (vide p li,(vide bahwa memohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar nomor tahunsebagaimana diubah terakhir kali dengan undang undang nomor tahun tentang tahapan (vide bahwa memohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar peraturan pemerintah nomor tahun terhadap.402456891maka kami (empat) orang kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota jayapura tahun kandidat dengan nomor urut (satu) atas nama abisal roll, nomor urut (dua) atas nama bentuk tommy mano, mm. nomor urut (enam) an. pdt. frederick m.team,s. dan kandidat nomor urut: tujuh) atas nama hendrik forum,s, sos, si. telah bersepakat membuat resolusi untuk keadilan dan kebersamaan dalam pemilukada ulang kota jayapura tahun (vide iv. pelanggaran memohon terhadap kedudukan hukum sekretaris kpumenteri dalam negeri republik indonesia nomor bertanggal jakarta, mei yang ditujukan kepada para gubernur dan bupati walikota seluruh indonesia, perihal personil sekretariat kpu, ppk, pps dan limas. bahwabahwa diharapkan kepada gubernur dan bupati walikota melaksanakan hal hal sebagai berikut: poin.poin. maka pelaksanaanny7berkepada bawaslu kota jayapurmembangun kota jayapura pokok pokok pikiran terhadap fakta hukum baru yangi2. menimbang bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis:sid:pasangan calon nomor urut, warga pendatang harus pilih kandidat jika tidak, taruhannya nyawa saya sekali dan suwondo 'agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan kpu propinsi dan kpu kabupaten kota dan dilakukan secara bertahap (videkomisi pemilihan umum nomor sj vi bertanggal jakarta, juni yang ditujukan kepada ketua dan sekretaris kpu propinsi dan ketua dan sekretaris kpu kabupaten kota diseluruh indonesia, perihal mutasi personil sekretariat kpu propinsi dan sekretariat kpu kabupaten kota, bahwa poin menyebutkan demi kelancaran menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, menteri dalam negeri dengan suratnya nomor bertanggal jakarta, mei menyampaikan kepada gubernur dan bupati walikota bagi propinsi atau kabupaten kota yang sedang akan menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk sementara tidak melakukan penarikan pegawainya pejabat struktural staf) yang dipekerjakan lingkungan sekretariat kpu propinsi dan sekretariat kabupaten kota sampai dengan selesainya penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) daerah masing masing, kecuali yang telah mencapai batas usia pensiun (vide bahwa memohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum terbukti dengan telah terjadi secara sepihak penahanan terhadap sekretaris kpu kota jayapura (atas nama m.sofia,se) sebagai tahanan jaksa kota jayapura sejak tanggal april hal tersebut menurut pemohon adalah tindakan yang terencana dan bersistem dalam menggagalberdasarkan sk.kpu kotatanggal februari (vide bahwa benar saat ini sekretaris kpu kota jayapura (atas namadkada tahun agar penyelenggaraan pemilupanwaslupanwaslunomorkada ulang, padahal pada waktu pemilukada jilid satu namanya terdaftar dalam dptm.sofia,se) selaku kepala satuan kerja sekretariat kpu kota jayapura dan bertanggung jawab penuh secara hukum dan administrasi dalam memberi dukungan penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah pada sekretariat kpu kota jayapura terhadap tugas tugas pokok dan fungsi tupoksi) ketua dan anggota anggota kpu kota jayapura menjadi terganggu sehingga berdampak pula terhadap kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kota jayapura tahun serta keabsahan dokumen dokumen resmi baik dalam bentuk pelayanan administrasi maupun pengelolaan keuangan skpd sekretariat kpu kota jayapura yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan kota jayapura tahun (videpelanggaran, tidak sah dan cacat hukum berita acara rekapitulasi hal perhitungan suara bahwa memohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan pleno terbuka penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilukada kota jayapura pada tanggal mei yang tidak diikuti oleh kandidat calonundang undang nomor tahun junctoundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahbawaslu menyampaikan surat nomor bawaslu kjprii, nomor t1audarakepala daerah dan wakil kepala daerah kota jayapura nomor urut dan serta saksi saksi dari masing masing kandidat. maka pemohon mohon kepada ketua mahkamah konstitusi republik indonesia sesuai kewenangannya, sehingga menjadi pertimbangan terhadap pemohon dan saksi saksi untuk tidak sepakat dan atau tidak menyetujui untuk tidak menandatangencoblosan) pada hari rabu tanggal mei tidak dilakukan secara serentak bersamaan waktu (vidependistribusian logistik distrik heran tanggal mei pukul pendistribusian logistik distrik berpura tanggal mei pukul sampai pukul pendistribusian logistik distrik jayapura selatan tanggal mei pukul pendistribusian logistik distrik jayapura utara tanggal mei pukultps tps kelurahan entropi distrik jayapura selatan pukul bahwa pada tanggal mei tps kelurahan warna distrik berpura pukul,kada ulang, sedangkan waktu pemilu,nomor inti dari sms tersebut adalah melarang ketua bawaslu kada kota jayapura ibu hilda nahusona)pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota jayapura sebagaimana tercantumbertanggal november junctojunctoitetapkan pada hari rabu,jumat tanggal juni dengan nomor php.d 1karena telah terjadi pelanggaran pelanggaran yang pada pokoknya didalilkan pemohon sebagai berikut: pelanggaran kode etik dalam kedudukan hukum ketua kpu kota jayapura, pelanggaran memohon terhadap penggunaan dana hibah pemilukada ulang kota jayapura: pelanggaran memohon terhadap putusan mahkamah konstitusi: pelanggaran memohon terhadap kedudukan hukum sekretaris kpu kota jayapura: pelanggaran, tidak sah, dan cacat hukum berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara: berdasarkan dalil dalil atas, dalam petitumnya, pemohon meminta dan lampiran model kwk kpu), apabila ketua mahkamah konstitusi, majelis hakim serta majelis hakim panel mahkamah konstitusi: pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf sampai dengan paragraf atas, pada pokoknyi312)(vide bukti bukti bukti pt(vide bukti bukti bukti pt karena telah terjadi pelanggaran pelanggaran yang pada pokoknya pemohon dialihkan sebagai berikut: pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran kode etik dalam kedudukan hukum ketua kpu kota jayapura, yang pada pokoknya, sebagai berikut: ketua kpu kota jayapura, prof. dr. pona, terlibat sebagai tim sukses pihak terkait sehingga pemohon meragukan netralitas, independensi, ddengan demikian para kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota jayapura tahun membuat pernyataan sikap dan keberatan terhadap tahapan pelaksanaan dan penghitungan suara pemilukada kota jayapura pada tanggal mei (vide bahwa dari dasar hukum, data dan uraian uraian tersebut, pemohon mendapati adanya penyimpangan terhadap tahapan tahapadalah tindakan melawan hukum. dengan demikian pemohon tidak melakukan hak hak konstitusi (pawai bersama pernyataan siap kalah siap menang dilakukan oleh memohon tanpa berita acara, debat kandidat dan jadwal kampanye pada titik) pada pemilukada) ulang kota jayapura tahun karena pemohon berkesimpulan bahwa pemilukada) ulang kota jayapura tahun catat hukum (videhal ini terbukti bahwa memohon tidak memperhatikan pertimbangan hukum panwaslukada kota jayapura nomor bawaslu kpr!!! dan bertindak semena mena dan berkuasa penuh untuk tidak menindak lanjuti rekomendasi bawaslu kada kota jayapura bertanggal maret (vide bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut: bahwa pemohon merupakan calon kepala daerah dan wakil daerah kota jayapura periode dengan nomor urut tujuh) dari calon kredibilitas ketua kpu kota jayapura. memohon juga tidak pernah menerima perubahan susunan tim sukses pihak terkait: ketua kpu dan anggota kpu syamsudin usman diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar sumpah janji jabatan dan atau kode etik telah melakukan tindakan yang terkait tahapan tahapan pemilukada ulang tanpa melalui rapat pleno (vide bukti bukti sampai dengan bukti bukti memohon melakukan pembohongan publik dengan mengeluarkan pengumuman yang disiarkan rri nusantara jayapura yang isinya menunda pemungutan suara (videpada pokoknya membantah sebagai berikut: pada februari kpu provinsi papua telah mengundang ketua tim sukses pihak terkait, ketua dan anggota panwaslukada kota jayapura, ketua kpu kota jayapura, dan ketua tim pasangan calon pemilukada kota jayapura untuk mengklarifikasi keterlibatan ketua kpu kota jayapura sebagai bagian dari tim sukses pihak terkait. hasilnya, pada pokoknya, prof. dr. pona, si. tidak terbukti sebagai tim sukses pihak terkait. hasil ini telah diterima semua pihak, termasuk pemohon (vide bukti sampai dengan bukti untuk pemilukada ulang kota jayapura, pihak terkayang diterima oleh memohon, yang dalamnya merevisi surat keputusan tim sukses pihak terkait sebelumnya yang memasukkan nama prof. dr. pona, si. (vide bukti sampai dengan bukti memohon tidak pernah dinyatakan melanggar sumpah janji danmemohon tidak pernah melakukan pembohongan publik dengan mengumumkan penundaan pelaksanaan pemungutan suara (vide bukti bahwa terhadap dalil pemohon guo, pihak terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan memohon atas (vide bukti pt sampai dengan bukti pt dan vide keterangan saksi ignatius hasim), bahwa terhadap dalil pemohon dan jawaban memohon serta keterangan pihak terkait atas, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: adapun bukti bukti tertulis yang diajukan pemohon berupa surat rekomendasi bawaslu dan panwaslukada (vide bukti bukti dan bukti semuanya merujuk pada adanya surat keputusabertanggal maret yang dalamnya memuat nama prof. dr. pona (vide bukti bukti bukti pt terhadap hal tersebut, memohon dan pihak terkait juga mengajukan bukti bukti pt dan bukti bukti pt berupa surat keputusan nomor a k btm vii bertanggal juli dan a k btm xi1 bertanggal desember yang isinya pada pokoknya mengubah surat nomor a k btm i1 guo yang dalamnya tidak lagi memuat nama dr. pona. selain itu, memohon dan pihak terkait mengajukan bukti bukti pt berupa surat undangan dari kpu provinsi papua bertanggal februari yang ditujukan kepada ketua tim sukses pihak terkait, ketua dan anggota bawaslu kota jayapura, dan prof. dr. pona, yang isinya pada pokoknya menggandakan klarifikasi laporan masyarakat tentang keterlibatan ketua kpu kota jayapura atas nama prof. dr. pona, dengan salah satu kandidat tertentu. terhadap hal hal tersebut atas, mahkamah tidak menemukan adanya alat bukti autentik yang diajukan pemohon, yang telah dibantah oleh alat bukti yang diajukan memohon dan pihak terkait, yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa ketua kpu kota jayapura, prof. dr. pona, memang terbukti melanggar kode etik dan terlibat sebagai tim sukses pihak terkait serta melakukan tindakan tindakan yang menguntungkan pihak terkait dalam proses pemilukada ulang kota jayapura tahun terdapat fakta, baik persidangan maupun alat bukti yang diajukan para pihak, bahwa ketua dan anggota kpu kota jayapura hanya terdiri dari empat orang yang dalamnya terdapat konflik internal yaitu antara prof. dr. pona, dan syamsudin usman dengan zuri abubakar dan beradu manpower, sehingga sulit untuk mencapai kuorum dalam mengambil keputusan. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, telah dinyatakan bahwa:kalaupun benar bahwa memohon tidak dapat mencapai kuorum dalam mengambil keputusan terkait tahapan tahapan pemilukada, mahkamah, mengacu kepada ketentuan atas dan alat bukti yang diajukan para pihak, tetap tidak dapat menemukan bukti bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh ketua kpu kota jayapura merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, khususnya pihak terkait. meskipun terdapat konflik internal, pada faktanya, memohon tetap dapat melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh memohon: mahkamah telah memeriksa bukti berupa pengumuman tentang pengunduran jadwal pemungutan suara. berdasarkan alat bukti tersebut, mahkamah meragukan keotentikan alat bukti tersebut karena tidak sesuai dengan format keputusan komisi pemilihan umum kota jayapura, sebagaimana terdapat pada keputusan keputusan lainnya yang diajukan sebagai alat bukti oleh para pihak. terlebih lagi, faktanya pemungutan suara berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh memohon dan pemohon tetap tidak dapat membuktikan dan meyakinkan mahkamah bahwa pengumuman penundaan pemungutan suara oleh rri setempat tersebut merupakan upaya dari memohon untuk memenangkan pihak terkait: oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum atas, dalil dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum, pemohon mendalilkan memohon melanggar penggunaan dana hibah pemilukada ulang kota jayapura, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pemilukada ulang kota jayapura dibiayai oleh pihak iii oknum tertentu seseorang pada hari selasa malam tanggal mei bukan menggunakan dana hibah pemilukada tahun (vide bukti bukti buktimembantah yang pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan pemilukada ulang kota jayapura didanai sepenuhnya oleh dana hibah yang diberikan pemerintah kota jayapura dan tidak ada dana talangan bantuan dari pihak ketiga. penggunaan dana sama sekali tidak relevan dengan ketidakabsahan pemilukaddalil pemohon guo hanyalah sebatas dugaan semata karena mahkamah tidak dapat menemukan alat bukti autentik yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa memohon telah menggunakan dana hibah dari pihak ketiga untuk menyelenggarakan pemilukada kota jayapura. pemohon tidak dapat menyebutkan dan membuktikan siapa pihak ketiga yang dimaksud, dan pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa pemakaian dana hibah tersebut adalah upaya memohon untuk berpihak dan memenangkan pihak terkait. oleh karenanya, dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum: pemohon mendalilkan bahwa memohon telah melanggar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii bertanggal november yang telah membatalkan keputusan memohon perihal nomor urut pasangan calon, dengan memberikan kembali nomor urut yang sama kepada pasangan calon sesuai dengan keputusan memohon yang telah dibatalkan tersebut dan menyamakan nomor urut tersebut sesuai dengan abjad yang tercantum dalam amar putusan mahkamah guo, bahwa terhadap dalil pemohon atas, memohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon diperintahkan melaksanakan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii berelaksanaan pemilukada yang pertama (vide bukti dbahwa pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah bahwa penetapan nomor urut merupakan pelanggaran yang dilakukan memohon untuk berpihak dan atau memenangkan pihak terkait serta berpengaruh terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon. terlebih lagi, berdasarkan berita acara rapat pleno nomor pl kpu kt diketahui bahwa setiap pasangan calon telah menandatangani berita acara tersebut (vide bukti oleh karenanya, dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum: pemohon mendalilkan bahwa memohon melakukan pelanggaran terhadap kedudukan hukum sekretaris kpu kota jayapura, yang pada pokoknya, sebagai berikut: memohon melakukan tindakan melawan hukum yang terbukti dengan telah terjadi secara sepihak mutasi pegawai sekretariat kpu kota jayapura dan penahanan terhadap sekretaris kpu kota jayapura, sofyan, s.e., sebagai tahanan kejaksaan kota jayapura. hal tersebut menurut pemohon adalah tindakan yang terencana dan bersistem untuk menggagalkan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilukada ulang kota jayapura serta mengganggu dan berdampak kepada kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemilukada ulang kota jayapura tahun serta keabsahan dokumen dokumen resmi, baik dalam bentuk pelayanan administrasi maupun pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah skpd) sekretariat kpu kota jayapura yang dikeluarkan oleh kpu kota jayapura tahun (vide bukti bukti bukti bukti dan buktjabat pengguna anggaran dan pengguna barang dan jasa, sehingga ketua kpu kota jayapura telah menjalankan dua fungsi secara bersamaan yaitu sebagai ketua kpu kota jayapura sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang dan jasa pada skpd kpu kota jayapura (vide bukti bukti bahwa terhadap dalil pemohon atas, memohon membantah, yang pada pokoknya, sebagai berikut: memohon tidak pernah melakukan mutasi terhadap pegawai sekretariat kpu kota jayapura karena hal tersebut bukanlah kewenangan memohon. benar bahw dan hal ini memang benar sedikit menghambat distribusi logistik karena ada faktor keterlambatan pencairan dana. namun hal tersebut telah bisa diatasi melalui kebijakan pemerintah kota jayapura yang berwenang mengawasi dan membuat kebijakan dana hibah dimaksud (vide bukti sampai dengan bukti memohon tidak pernah mengambil alih tugas dan fungsi sekretaris kpu kota jayapura. memohon hanya sebagai pembuat kebijakan terkait pelaksanaan pemilukada ulang,untuk pencairan dana pemilukada ulang. memohon, setelah sekretaris kpu kota jayapura ditahan dengan tuduhan kasus korupsi, hanyalah diminta menandatangani spesimen cek pengambilan uang bank bersama bendahara kpu kota jayapura sebagai kontrol supaya tidak ada penyimpangan terhadap penggunaan dana kpu kota jayapuryang diajukan para pihak, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pemohon tidak memiliki alat bukti autentik yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa memohon, ketua dan anggota kpu kota jayapura, telah melakukan mutasi terhadap pegawai sekretariat kpu kota jayapura. terlebih lagi, kalaupun benar ada mutasi, pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut dilakukan oleh memohon untuk memenangkan pihak terkait dan atau untuk menggagalkan seluruh tahapan pemilukada ulang kota jayapura. pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa penahanan terhadap sekretaris kpu kota jayapura, sofyan, merupakan tindakan terencana dan bersistem yang dilakukan oleh memohon untuk menggagalkan tahapan dan proses pemilukada kota jayapura tahun sebaliknya, memohon dapat membuktikan bahwa penahanan sofyan adalah berdasarkan surat perintah penahanan kepala kejaksaan negeri jayapura (vide bukti dan terhadap hal tersebut, memohon telah mengajukan surat permohonan dan berita acara rapat pleno yang ditandatangani oleh seluruh ketua dan anggota kpu kota jayapura untuk meminta penangguhan penahanan sofyan sampai dengan selesainya tahapan pemungutan suara pemilukada kota jayapura tahun untuk kelancaran pelaksanaan proses pemilukada kota jayapura tahun (vide bukti dan bukti oleh karenanya, dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum: pemohon tidak memiliki alat bukti autentik apa pun untuk membuktikan dan meyakinkan mahkamah bahwa memohon, dalam hal ini ketua kpu kota jayapura, telah mengambil alih tugas dan wewenang sekretaris kpu kota jayapura. terlebih lagi, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terdapat keberpihakan yang dilakukan oleh memohon kepada pihak terkait yang pada akhirnya berpemohon mendalilkan bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada ulang tingkat kota jayapura oleh kpu kota jayapura, adalah tidak sah dan cacat hukum, dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan rapat pleno terbuka penghitungan dan rekapitulasi suara pada mei tanpa diikutipara saksi mandat pasangan calon tidak menyetujui untuk menandatangani berita acara guo (vide bukti bukti dan vide keterangan saksi tonnes swansea maniagasi):ada mei dengan tidak secara serentak bersamaan waktu (vide bukti memohon melakukan tindakan melawan hukum dengan menyimpang tahapan penyelenggaraan pemilukada dengan tidak melakukan pawai bersama pernyataan siap kalah siap menang, debat kandidat, dan jadwal kampanye titik (vide bukti dan bukti memohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum karena tidak memperhatikan pertimbangan hukum panwaslukada kota jayapura nomor bawaslu kepri!iii dan bertindak semena mena dan berkuasa penuh untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut (vide bukti bahwa terhadap dalil pemohon atas, memohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelaksanaan pemilukada ulang kota jayapura berjalan sesuai rencana, lancar, dan tidak ada protes dan keberatan dari masyarakat, kecuali dari pemohon (vide bukti sampai dengan bukti dan vide keterangan saksi saksi alfonso patipeme, samuel relasi, dance eaa, yakonias pedas, dan richard berita): bahwa terhadap dalil pemohon dan jawaban memohon atas, setelah memeriksa alat bukti dan keterangan saksi, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan mahkamah bahwa ketidakhadiran pasangan calon dan ketidakbersediaan saksi mandat masing masing pasangan calon yang hadir dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kota jayapura untuk menandatangani berita acara rekapitulasi guo, menjadikan berita acara rekapitulasi guo yang ditandatangani oleh seluruh ketua dan anggota kpu kota jayapura dan saksi mandat pihak terkait tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum. oleh karenanya, dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum, memohon memang mengakui bahwa beberapa tps terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pemungutan suara. hal tersebut terjadi karena adanya keterlambatan pencairan dana. adapun keterlambatan pencairan dana tersebut juga disebabkan karena persoalan internal yang terjadi dalam kpu kota jayapura, namun hal tersebut pada faktanya tidak menjadikan pemilukada kota jayapura tidak dilaksanakan pada hari yang bersamaan, yaitu pada mei terlebih lagi, pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan mahkamah bahwa ketidakserempakan pelaksanaan tersebut terjadi sebagai bentuk keberpihakan memohon kepada pihak terkait yang pada akhirnya dapat mempengaruhiberdasarkan bukti dan bukti guo, pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap tahapan pemilukada ulang kota jayapura. terlebih lagi, pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan mahkamah, kalaupun benar ada tahapan kampanye yang tidak dilaksanakan oleh memohon, hal tersebut merupakan bentuk keberpihakan memohon kepada pihak terkait yang membawa terhadap surat panwaslukada kota jayapura nomor bawaslu kpr!i! bertanggal maret perihal pandangan hukum (vide bukti guo, mahkamah mendasarkan pada pertimbangan hukum paragraf atas:bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilukada ulang kota jayapura tahun yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara pemohon sebanyak suara dengan perolehan suara pihak terkait sebanyak suara. oleh karenanya, semua dalilduduk perkara i2.dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal juni yang diterima dalam persidangan hari selasa, tanggal jun: perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan. (vide bahwa pemohon maju sebagai calon walikota dan wakil walikot(vide bahwa memohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar peraturan kpu nomor tahun tentang kode etik penyelenggaraan pemilihan umum. bahwa dengan tidak sah dan cacat hukum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kota jayapura tanggal meiyang dilakukan oleh memohon. pada hari rabu adalah tidak sah dan batal demi hvkxaa (vide. dan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sehingga ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan sehubungan dengan adanyapemohon mohon agar ketua mahkamah konstitusi republik indonesia memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemilukada ulang tahun (vide bahwa pemohon adalah subyek hukum yang baik, maka pemohon mohon kepada ketua mahkamah konstitusi republik indonesiaertanggal mei (vide berdasarkan alat alat bukti, keseluruhan uraian dan alasan hukum tersebut atas, maka pemohon mohon kepada ketua mahkamah konstitusi republik indonesia, yang berkewenangan menangani,ota jayapura ulang tahun dapat menjatuhkan putusan dengan adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa dengan amar, dan lampiran model kwk kpu):er apabila ketua mahkamah konstitusi, majelis hakim serta majelis hakim panel mahkamah konstitusi republik indonesia yang muliapapua nomor tahun bertanggal januari bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota jayapura papua nomor tahun bertanggal april bukti fotokopi berita acara rapat pleno kpu kota jayapura tanggal meimodel db kwk.kpu,: model db1 kwk.kpu, lampiran model db1 kwk.kpu): bukti fotokopi surat keberatan dan penolakan dari kandidat calon walikota dan wakil walikota dan tim sukses terhadap calon paw kpu kota jayapura, atas nama prof. dr. pona, si. karena terlibat secara langsung sebagai tim sukses: bukti fotokopi surat bawaslu kota jayapura nomor bawaslu kepri!ii bertanggal february bukti fotokopi surat kpu kota jayapura nomor kpu kot jpr ! perihal tim sukses pasangan calon bertanggal februari bukti fotokopi surat keputusan koalisi bangkitfotokopi salinan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor dan php.d viiimahkamah konstitusi republik indonesia nomor ckp wk kt jpr !:kpu pusat republik indonesia nomor ckp wk kt jpr! , bukti fotokopi undangan kpu kota jayapura tanggal april bukti fotokopi surat ketua bawaslu kota jayapura kepada ketua kpu kota jayapura nomor bawaslu kepri!ii1 perihal pandangan hukum bertanggal maret bukti fotokopi surat edaran menteri dalam negeri nomor bertanggal, juni perihal pelaksanaan dana hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditujukan kepada: gubernur: bupati walikota seluruh indonesia, bukti fotokopi surat menteri dalam negeri nomor bertanggal jakarta, mei perihal personel sekretariat kpu, ppk, pps dan lintas, ditujukan kepada: gubernur, bupati walikota seluruh indonesia, bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum republik indonesia nomor sj iv bertanggal jakarta, juni perihal mutasi personel lingkungan sekretariat kpu provinsi dan sekretariat kpu kabupaten kota, ditujukan kepada: ketua dan sekretaris kpu provinsi, dan ketua dan sekretaris kpu kabupaten kota seluruh indonesia, bukti fotokopi rekomendasi badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor bawaslu bertanggal jakarta, mei perihal rekomendasi pembentukan dewan kehormatan kpu provinsi papua, untuk memeriksa ketua kpu kota jayapura an. prof. dr. pona, si: bukti fotokopi surat bawaslu kota jayapura yang ditujukan kepada kpu kota jayapura nomor bawaslu kpr v bertanggal mei bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota jayapura nomor tahun bertanggal jayapura, april perihal penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kota jayapura tahun bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota jayapura nomor tahun bertanggal jayapura, februari perihal penetapan tahapan, program, dan jadwal, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kota jayapura, bukti fotokopi komisi pemilihan umum kota jayapura tahun perihal penetapan titik kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kota jayapura: bukti fotokopi komisi pemilihan umum kota jayapura, april perihal penetapan rute pelaksanaan pawai kampanye damai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kota jayapura, bukti fotokopi pernyataan sikap dan keberatan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilukada kota jayapura pada tanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan (dua) anggota kpu kota jayapura tanggal mei bukti fotokopi surat pencabutan dukungan dari (dua) anggota kpu kota jayapura tertanggal mei bukti fotokopi surat kpu pusat nomor kpu v perihal dugaan pelanggaran kode etik kpu kota jayapura, bukti tidak ada bukti fotokopi pengumuman ketua kpu kota jayapura melalui rri nusantara jayapura tertanggal mei bukti fotokopi pendelegasian pelantikan sekretaris kpu kota jayapura dan sekretaris kpu kota jayapura tanggal mei tanggal sk. jabatan sekretaris kpu kota jayapura tertanggal mei bukti fotokopi resolusi untuk keadilan dan kebersamaan dalam pemilukada ulang kota jayapura tahun bukti fotokopi surat pernyataan (dua) anggota kpu kota jayapura tanggal mei bukti fotokopi keputusan kpu kota jayapura nomor tahun tertanggal mei tentang penetapan perolehan suara sah masing masing pasangan calon pada pemilukada ulang kota jayapura tahun bukti fotokopi pernyataan sikap pasangan calon independen pemilukada kota jayapura tertanggal maret bukti fotokopi surat bawaslu kota jayapura tertanggal februari nomor bawaslu kami perihal keanggotaan kpu kota jayapura: menimbang bahwatonnes swansea maniagasiketua tim sukses pasangan forum korona: pertama kali yang mendapatkan surat keterlibatan pona sebagai tim sukses pihak terkait terbukti dengan surat kpu provinsi pada tanggal februari pada februari terjadi pertemuan kantor walikota dalam rangka pembahasan bersama agenda pemilukada bersama kpu kota jayapura dan musica. itu perkenalan pertama kali antara kandidat dan anggota kpu. pada pertemuan yang juga dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, saksi mengetahui bahwa ada indikasi bapak pona tidak akan melakukan pencabutan nomor urut, tapi akan langsung memberikan nomor urut kepada pasangan calon forum korona dengan menyamakan antara angka dengan abjad yang tercantum pada amar putusan mahkamah, padahal amar putusan mahkamah sudah membatalkan surat kpu sebelumnya perihal penetapan nomor urut. kejadian ini terus berlanjut hingga pada proses pencabutan nomor urut hotel matoa. pada pertemuan hotel tersebut, terjadi skors sidang hingga tiga kali untuk menentukan nomor urut, dan tidak ada kesepakatan. ketua kpu tidak menggubris. ketua kpu sudah mengarahkan untuk mengambil nomor tertentu, pada mei malam hari, pada saat itu suasana tidak berjalan baik karena depan halaman kpu ada ribut luar biasa. saksi berdiri persis belakang bapak pona dan ketua dprd, wilhelmina kamu serta wakil ketua dprd darwis mass untuk mengumumkan pemungutan suara tetap dilaksanakan pada mei terkait dana yang tidak jelas, saksi mengaku tidak sempat melihat, namun saksi menyatakan bahwa bapak pona mengatakan dana yang dipinjam itu sudah ada dan akan dibagikan. dana itu dipinjam oleh ketua dpr yaitu dana pihak iii untuk menyelenggarakan pemilukada. mereka yang meminjam, tidak menyebut meminjam dari mana: terkait rekapitulasi penghitungan suara, saksi menyatakan bahwa saat itu semua saksi pasangan calon hadir. kemudian saksi interupsi untuk menolak penghitungan suara sesuai dengan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum'a:nomor hukum kpu kota jayapura saudaraal melalui akunnomor pl kpu kt jpr!audara beradu manpower, sip. bahwa sejak penangkapan sekretaris kpu kota jayapura saudara laporan penahanan atas nama tersangka sofyan, se, maka saudaraaudara zuri abubakar, dan manpower, sip selama ini dikenal dekat sekali dengan saudara sofyan, se, karena hampir setiap hari berada dalam ringan saudaraaudara sofyan, se, atas dugaan korupsi sebanyak rp. (sebagaimana surat ajari nomor t1. fd. yaitu tentang penyalahgunaan dana kpu kota jayapura tahun bahwa kini juga saudaraketentuan huruf undang undang nomor tahun bahwa pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota jayapura dengan nomor urut tujuh) pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kota jayapura tahuaimm: dr. musa yan owe, sh, dan ir. rustam saru, mm, bahwa saudaraaudara sofyan, disebut sebut terkait didalamnya. bahwa telah dihembuskan suatu sinyalemen, penangkapan saudara sofyan, karena anjuran ketua kpu kota jayapura yang diduga diwacanakan oleh saudaraaudaraaudara sofyan tidak dilepaskan (dibebaskan), dengan alasan tidak jelas bahwa saudara zuri abubakar, dan manpower, sip memberikan pernyataan ketua dan anggota saudaraaudara abubakar, dan manpower, slp juga tidak mau mengindahkan surat walikota jayapura, nomor perihal iaudara sofyan, se, berdasarkan surat nomor kpu kt jpr iv dan berita acara rapat pleno nomoraudaraaudaraaudara sofyan, dengan sekretaris kpu provinsi papua saudaraaudaraaudaraaudara sofyan, menandatangani cek nomor untuk kepentingan pengusaha (terlampir), bahwa dengan demikian diduga saudaraaudara sofyan, didukung oleh saudara puti. kewenangan mahkamah dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada hurufi. kedudukan hukum pemohontangobyek permohonan jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. bahwa terkait dengan pelanggaran kode etik, hal ini bukan merupakan kewenangan memohon komisi pemilihan umum kota jayapura), tetapi merupakan kewenangan dari kpu provinsi papua. facto dan jure, sampai saat ini memohon belum pernah diperiksa oleh dewan kehormatan kpu provinsi papua dan belum pernah juga dinyatakan telah melanggar kode etik kpu. bahwa adalah keliru dan tidak benar jika pemohon menyatakan bahwa ketua komisi pemilihan umum kota jayapura sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut dua) dan bertindak tidak netral, karena berdasarkan fakta fakta yang sesungguhnya tuduhan yang demikian tidak berdasar. fakta yang benar adalah bahwa pada saat komisi pemilihan umum kota jayapura sedang melaksanakan proses pemilukada ulang kota jayapura, beredar surat keputusan koalisi bangkit terus membangun nomor a k btmsurat keputusan tersebut selanjutnya dipersoalkan oleh para pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilukada ulang kota jayapura. tindakan mempersoalkan hal itu juga dilakukan olehii1 tanggal maret dimaksud.audara: prof. dr. pona, msi ketua kpu kota, karena dalam faktanya, benar dalam surat keputusan koalisi bangkit terus membangun nomor a k btm ! tanggal maret yang beredar. tim koalisi bangkit telah mengakui bahwa nama tersebut dicantumkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak saudara prof. dr. pona, msi dan saudaratim koalisi bangkit bahwa terhadaprevisi itu dilakukanengan revisi surat tim sukses koalisi bangkit dan terus membangun kota jayapura tersebut nama prof. dr. pona, msi sudah tidak tercantum lagi (ini sebelum menjadi ketua kpu kota jayapura). pada saat saudara prof. dr. pona, msi telah menjadi ketua kpu kota jayapura, dalam surat keputusan koalisi bangkit dan terus membangun nomor a k btm xitanggal desember nama prof. dr. pona, msi ketua kpu kota) juga sudah tidak dicantumkan lagi. bahwaaudara prof. dr. pona sendiri sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan) dan persoalan ini telah diselesaikan secara baik. bila. tindakan pemohon juga tidak berdasar hukum, karena saudara.emohon mengetahui kekalahannya kemudian persoalan tersebut diangkat lagi dan dijadikan salah satu dasar permohonannya. surat yang diajukan oleh kpu pusat kepada kpu provinsi hanya memuat hal agar masalah guo diklarifikasi dan dituntaskan. hal mana itu sudah dilakukan. surat bawaslu jayapura dan bawaslu tidak serta dapat dijadikan dasar bahwa memohon telah melakukan pelanggaran etik dan perilaku. pemberian rekomendasi untuk membentuk dewan kehormatan kpu provinsi untuk memeriksa saudara prof. dr. pona si. bukan berarti pelanggaran telah dilakukan dan terbukti dan oleh karenanya prof. dr. pona harus dinyatakan tidak bersalah sampai kelak dinyatakan bersalah. bahwa fakta senjatanya yang tidak disangkal oleh siapapunaudaramemohon dalam menetapkan pleno terbuka pemberian nomor urut kepada pasangan calon tidak melanggar hukum atapun melanggar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal november putusan mahkamah konstitusi dimaksud telah memuat pasangan calon dan nama nama pasangan calon walikota dan wakil walikota yang mengikuti pemilukada ulang telah tercantum secara jelas dalam putusan mk. tidak benar jika kpu kota jayapura "tidak pernah menerima surat perubahan dari koalisi bangkit karena fakta yang sebenarnya surat dari koalisi bangkit dan terus membangun nomor a k btm !i11 tanggal maret telah dirubah dengan surat nomor a k btm vii tanggal juli dan untuk pemilukada ulang kota jayapura koalisi bangkyang diserahkan kepada kpu kota jayapura. bahwa tidaklah benar jawaban yang menyatakan kpu tidak pernah menerima surat perubahan dari koalisi bangkit dilakukan oleh sekertaris kpu kota jayapura. apalagi disinyalir, sekretaris kpu kota jayapura yang sekarang ada tahan kejaksaan negeri jayapura telah bertindak tidak netral yang memihak pasangan calon tertentu. sesuai huruf undang undang nomor tahun ketua kpu lah yang mempunyai hak untuk membuat surat luar dan dalam. tuduhan pemohon yang menyatakan bahwa memohon telah melanggar sumpah janji adalah bersifat asumsi dan mengada ada. memohon tidak pernah melakukan pengambilalihan tugas dan fungsi sekretaris kpu kota jayapura. memohon setelah sekretaris kpu kota jayapura ditahan dengan tuduhan kasus korupsi, hanyalah diminta untuk menandatangani spesimen cek pengambilan uang bank bersama bendahara kpu kota jayapura, sebagai kontrol jangan sampai adanya penggunaan dana kpu kota jayapura yang menyimpang. bahwa sampai saat ini memohon. bahwa sampai detik ini memohon jugaterkait dengan sumpah janji jabatan dan dalam proses pelaksanaan pemilukada ulang kota jayapura. bahwa memohon tidak pernah melakukan pembohongan publik terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilukada ulang kota jayapura, baik melalui rri, biasa jadi itu hanyalah berita yang dibuat oleh rri, tetapi kpu kota tidak pernah mengumumkan adanya penundaan pelaksanaan pemungutan suara, terbukti pada hari tanggal mei pelaksanaan pemungutan suara berjalan sukses dan tidak ada hambatan maupun komplain dari masyarakat. tuduhan pemohon hanya mengada ada dan hanya bersifat dugaan yang tidak berdasarenggunaan dana hibah pemilukada ulang kota jayapura. guna melaksanakan keputusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal november namun pengelolaan dana hibah telah sesuai dengan dengan ketentuan perundang undangan yang ada. memohon hanyalah sebagai pembuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan pemilukada ulangpencairan dana pemilukada ulang. pemeriksaan terhadap penggunaan dana pemilukada ulang kota jayapura apakah benar atau salah adalah bpk dan atau bpk, dan sampai dengan waktu sekarang bpk atau bpk belum pernah melakukan pemeriksaan. sangat aneh jika pemohon menyatakan memohon melakukan pelanggaran terhadap penggunaan dana hibah. bahwa tidak benar jika pemilukada ulang kota jayapura dibiayai oleh dana pihak iii oknum tertentu, pada tanggal mei semua dana yang dikeluarkan untuk membiayai pemilukada ulang kota jayapura memakai dana hibah yang diberikan oleh pemerintah kota jayapura, tidak ada dana talangan atau bantuan dari pihak ketiga. sangatlah naif jika pemohon menuduh tidak berdasarkan fakta fakta. dan penggunaan dana sama sekali tidak ada relevansinya dengan ketidakabsahan pemilukada. memohon tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum dengan mengabaikan kewenangan sekretaris kpu kota jayapura. sebagaimana disebutkan diatas memohon sebagai ketua kpu kota jayapura, hanyalah menandatangani specimen cek bank bersama bendahara sebagai kontrol penggunaan dana kpu kota jayapura dan itupun dilakukan setelah sekretaris kpu kota jayapura tahan oleh kejaksaan negeri karena diduga melakukan tindak pidana korupsiutusan mahkamah konstitusi. bahwa terhadap dalil pemohon pada angka iii. s.d angka iii. adalah tidak benar dan tidak perlu memohon tanggapi satu persatu karena telah terjawab pada jawaban memohon pada poin diatas. yang perlu pemohon ketahui dalam pelaksanaan pemilukada ulang kota jayapura, komisi pemilihan umum kota jayapura diperintahkan untuk melaksanakan keputusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii ada pelaksanaan pemilukada yang pertama, memohon telah melaksanakan putusan mahkamah konstitusi sesuai dengan amar putusannya. jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon terkait dengan kedudukan hukum sekretaris kpu kota jayapura. berkenaan dengan dalil permohonan dari pemohon dari angka iv. s.d iv. perlu memohon tanggapi sebagai berikut. pengelolaan dana hibah dari pemerintah kota jayapura kepada kpu kota jayapura telah sesuai dengan dengan ketentuan perundang undangan yang ada. memohon juga tidak pernah melakukan mutasi terhadap personil sekretariat kpu kota jayapura, karena memang bukan kewenangan dari kpu kota untuk melakukan mutasi kepegawaian sekretariat kpu kota. bahwa benar pada saat pelaksanaan pemilukada kota jayapur, memang benar memberikan sedikit dampak terhambatnya distribusi logistik karena adanya faktor terhambatnya pencairan dana pemilukada, drs. jan hendrik hawaii dan dra. leveling insani minim: tobias salsa, sh, dan haryanto, sh: pdt freddy team, dan ir. jimmy spanyol insani, mm: hendrik forum, sos. si, dan pen ifi korona, pd. mm.pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan memohon, yang telah ditetapkan dengan surat keputusan komisi namun hal ini telah bisa diatasi melalui kebijakan dari pemerintah kota jayapura yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membuat kebijakan dana hibah dimaksud. bahwa memohon juga tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, semua tahapan pelaksanaan pemilukada ulang kota jayapura dilaksanakan dengan mendasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal november dan berdasarkan petunjuk petunjuk yang diberikan oleh mahkamah konstitusi. jika kemudian para kandidat calon kepala daerah dan wakil daerah kota jayapura setelah mengetahui kekalahannya membuat pernyataan resolusi bersama untuk menolak terhadap tahapan tahapan penyelenggaraan pemilukada ulang kota jayapura, hal itu sangat wajar dan merupakan bagian dari dinamika demokrasi dalam proses pemilukada. disahkannya sekretaris kpu kota jayapura bukan disebabkan adanya rencana sistematis dari memohon, karena sebelum memohon dilantik menjadi ketua dan anggota kpu kota jayapura sekretaris kpu kota jayapura (pada saat itu masih bendahara) telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan dan baru dinyatakan sebagai tersangka pada saat memohon telah dilantik menjadi ketua dan anggota kpu kota jayapura. adalah merupakan fitnah dan strategi pemohon jika ditahan sekretaris kpu kota jayapura dinyatakan sebagai upaya sistematis dari memohon. jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon terkait dengan tidak sah dan cacat hukum berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. bahwa tidak benar dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya jika dikatakan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada ulang kota jayapura tanggal mei mengalami cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukumemohon. bahwa sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia,urut daerah dan wakil kepala daerah perolehan case suara (v9) damian kaisiepo, si, gomtumansama dr. ngalam, se,m. jutaan ir. ruslan saru, skate louis asana minim jom sotoasas amansuramoaram smm mma yagbalon perolehan suara untuk pasangan calon kepala jumlah tetap daerah dan wakil kepala daerah masing masing akhir daerah distrik dan wakil kepalareyneilda magdalena kaisiepo, si, drs. bentuk tommy mano, dan dr. rural am, se, dr. musa yan joule, sh, dan ir. rusa saru, drs. jan hendrik ramadi dan dra. level louis asana minim tobias solonya, sh, dan haryanto,akhir jayapura jayapura berpura muara heran utara selatan tami para maka cc. suara sah dan tidak sah akhir jayapura jayapura berpura muara heran utara selatan tami30x4ulang kota jayapura pada tanggal mei adalah cacat tidak sah serta batal demi hukum. jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon pada huruf angka s.d terkait dengan hak konstitusional pemohon. terhadap dalil pemohon pada angka dan memohon tidak perlu menjawab atau menanggapinya, karena telah dijawab atau ditanggapi oleh memohon pada berbagai uraian atajunctojuncto surat5jwayvimbeta baruerantai, distrik berpura, kotaan didaftarkan permohonan pemohon ataspada tanggal mei pada kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia,pelanggaran kode etik dalam kedudukan hukum ketua kpu kota jayapura pelanggaran memohon terhadap penggunaan dana hibah pemilukada ulang kota jayapura pelanggaran memohon terhadap putusan mahkamah konstitusi republik indonesia pelanggaran memohon terhadap kedudukan hukum sekretaris kpu kota jayapura pelanggaran, tidak sah dan cacat hukum berita acara rekapitulasi hal perhitungan suara pelanggaran kode etik dalam kedudukan ketua kpu kota jayapura bahwa benar saat ini saudara prof. dr. pona, merupakan ketua kpu kota jayapura berdasarkanbertanggal januari sehingga pemohon mengajukan surat kepada ketua kpu provinsi papua, nomor sk tim hp i bertanggal februari perihal keberatan terhadap salah satu calon anggsanwai horokkosoariinggrisogdamabansaibaratimurobeholtekamengahost,i iun.mks, tanggal januari nomor ptun jpr,.tanggal,ari iii ,perihal rekomendasi bawaslu bukti fotokopi surat kpu prov.: ptun.jpr, tanggal juli bukti fotokopi putusan ptun jayapura no: ptun.jpr, tanggal oktober bukti fotokopi putusan ptun makassar nomor b.tun ptun.mks, tanggal januari bukti fotokopi surat ptun jayapura tanggal agustus nomor w4 tun4 hk. vii1 perihal konsultasi hukum bukti fotokopi berita acara pleno nomor pl kpu kt.jpr i1,set daerah tanggal mei bukti fotokopi surat perintah penahanan nomor:audarai2. menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tulisan, untuk membuktikanmei, pada tanggal mei pencoblosan berjalan dengan aman khususnyahari selasa tanggal mei yaitu terjadi,. yakonias pedas. richard berita saksi:):ama pasangan calon jumlah nomor kepala daerah dan perolehan peringkatmxkpu kota jayapura atas nama prof. dr. pona, si. hal ini menjadi pertimbangan utama terkait dengan keterlibatan yang bersangkutan sebagai tim sukses pasangan calon walikota dan wakil walikota jayapura periode atas nama drs. bentuk tommy mano, dan dr. ngalam, se, si, sehingga pemohon sangat meragukan netralitas dan indenpensi lembaga penyelenggara kpu kota jayapura serta kredibilitas kinerja seorang prof. dr. pona, yang nota bene sebagai ketua kpu kota jayapura dalam pemilukada ulang kota jayapura tahun (vide ,p bahwa memohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ti'adakan melanggar). hal ini terbukti bahwa pada tanggal april bertempat hotel matoa jayapuraberdasarkan keputusan memohon nomor tahun tanggal april (vide p 2jp bahwa pemohon berkeberatan kepada kpu kota jayapura memohon) sesuai dengan jawaban kpu tanggal februari poin kpu kota jayapura yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima perubahan susunan tim sukses kampanye koalisi bangkit sebagaimana disampaikan saat pertemuan jayapura pada tanggal februari pemohon berkeberatan karena adanya indikasi tidak sentralnya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi republik indonesia membatalkan pemilukada ulang kota jayapura tanggal meisuai huruf (b) dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum dan telahasas mesmamarsa (vide bukti pt(vide bukti (vide bukti pt s.d. (vide bukti pt s.d. pta (vide bukti pt (vide bukti pt (vide bukti ptserta(vide bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt:didipanggil dan diperiksa oleh panas maupun hingga sampai didiuruturut (dua): bahwa pasangan calon nomor urut (empat))): bahwa pasangan calon nomor urut (empat)pasangan calon nomor urut (empat), bahw,eii, (vide bukti pti!ii1 perihalmemohon kepada mahkamah konstitusiperolehan wakil kepala daerah suara drs. bentuk tommy mano, dan f0) dr. nur alam, se. drs. jan hendrik ramadi dan yo) dra. envelien asana memadu featbas php.d ix. mahkamah konstitusi php.d ix. mahkamah konstitusifotokopi penetapan perolehan suara sah masing masing bukti pramengambil alih tugas pokok dan fungsi sekretaris kpu kota jayapura yang diberi kewenangan sebagai pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang dan jasa pada skpd sekretariat kpu kota jayapura berdasarkan surat keputusan sekretaris jenderal kpu nomor pts sekjen tanggal januari sehingga ketua kpu kota jayapura prof. dr. pona, si) telah melaksanakan dan menjalankan (dua) fungsi jabatan secara bersamaan yaitu sebagai ketua kpu kota jayapura dan sebagai kepala skpd sekretariat kpu kota jayapura dan sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran pada sekretariat kpu kota jayapura (vide dugaan pelanggaran kode etik kpu kota jayapura berdasarkan surat komisi pemilihan umum pusat nomor kpu v bertanggal jakarta mei perihal dugaan pelanggaran kode etik kpu kota jayapurahingga dalam proses pertahanan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota jayapura ulang tahun mengalami berbagai persoalan kepanjangan) yang terjadi internal kpu kota jayapura, hal terbukti dengan surat pernyataan (dua) orang anggota kpu kota jayapura masing masing (atas nama saudara beradu manpower,s.ip dan saudara zuri abubakar,se) menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melanggar dan melawan hukum yang dilakukan oleh ketua kpu kota jayapura prof. dr. pona, si) dan seorang anggota kpu kota jayapura (atas nama saudara syamsudin usman,se) menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tahapan tahapan seperti: penetapan jadwal tidak diplenokan dan tahapan kampanye tidak diplenokan: pelipatan surat suara tidak diplenokan: pelaksanaan bimbingan teknis bagi ppdjpps dan kpps tidak diplenokan: (tps) untuk kelurahan gurabesi, distrik jayapura utara. ran ainproses peminjaman uang anggaran pada tanggal mei untuk pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) tanggal mei tidak diplenokan, sosialisasi pelaksanaan pemilukada ulang kota jayapura tahun berjalan tidak sesuai dengan tahapan karena ketua kpu tidak mau mengeluarkan anggaran dengan alasan rasionalisasi dan masih mempelajari: surat suara dan masukan logistic kedalam kotak suara diperintahkan langsung oleh ketua kpu kota jayapura prof. dr. pona, si) dan salah satu anggota kpu kota jayapura (atas nama syamsudin usman, se) tanpa melalui suatu rapat pleno (vide bahwa memohon terbukti melakukan pembohongan publik kota jayapura dan masyarakat papua secara keseluruhan dengan mengeluarkan pengumuman yang disiarkan melalui siaran rri nusantara jayapura pada hari selasa tanggal mei yang disiarkan pada pukul wit dan siaran kedua pada pukul wit yang isinya menyampaikan pengumuman penundaan pemungutan suara pemilukada kota jayapura ulang tahun yang semula sesuai jadwal pelaksanaanya pada tanggal mei diundurkan pelaksanaanya pada tanggal mei ternyata pelaksanaan pemungutan suara pencoblosan) tetap dilaksanakan pada tanggal mei (vide ii. pelanggaran memohon terhadap penggunaan dana hibah pemilukada ulangedaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor bertanggal jakarta, juni yang ditujukan kepada para gubernur dan bupati walikota seluruh indonesia, perihal pelaksanaan dana hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum kepala darah dan wakil kepala daerah pemilukada), terkait dengan pelaksanaan dana hibah perlu memperhatikan hal hala18sebagai berikut: menyebutkan bahwa pengajuan permintaan pembayaran belanja hibah pemilukada kepada kpu propinsi kabupaten kota dan bawaslu propinsi kabupaten kota disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilukada sebagaimana tercantum dalam dpa ppid dan naskah perjanjian hibah daerah nph): menyebutkan bahwsebagai berikut: pemerintah daerah dapat mencairksekaligus atau secara bertahap maksimum (dua) kali sesuai dengan kebutuhan dan ketersedian dana pemerintah daerah: pencairan dana hibah dilakukan paling lambat (satu) bulan sebelum tahapan persiapan dimulai sesuai dengan rencana kebutuhan biaya yang diajukan oleh kpu propinsi kabupaten kota dan bawaslu propinsi kabupaten kota, dalam hal pemilukada dilaksanakan putaran kedua, makhanya (satu) kali, yaitu paling lambat (empat belas) hari setelah ditetapkannya pelaksanaan pemilukada putaran kedua. selanjutnya pada poin (empat) menyatakan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pemilukada dilakukan paling lambat (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilukada (vide bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) kota jayapura ulang tahun dibiayai oleh pihak ill oknum tertentu seseorang pada hari selasa malam tanggal mei dengan demikian pelaksanalal

kj) ngkawang, provinsi kalimantan barat tahun yang diajukan oleh: nama dr. hasan karan, s.h.,m.m. tempat tanggal lahir singkawang, agustus pekerjaan walikota singkawang alamat jalan gunung potong nomor rw kelurahan pasaran, kecamatan singkawang barat, kota singkawang nama drs. ahmadi, m.m. tempat tanggal lahir pontianak, november pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan natuna nomor kelurahan pasaran, kecamatan singkawang barat, kota singkawbertanggal september memberi kuasa kepada arteria dahlan, s.t.,an dina novita sari, s.h. yang semuanya adalah advokat berkedudukan hukum baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama, bertindak dan untuk nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kota singkawang, berkedudukan hukum kantor komisi pemilihan umum kota singkawang, jalan dr. sutomo kelurahan pasaran, singkawang, provinsi kalimantan barat, selaku advokat yang beralamat jalan sei raya dalam komplek mitra indah utama nomor pontianak, baik sendiri sendiri atnon. memohon, nama drs. awang ishak, si. tempat tanggal lahir singkawang, april pekerjaan anggota dprd kota singkawang alamat jalan gunung seluruh nomor kelurahan pasaran, kecamatan singkawang barat, kota singkawang nama abdul thalib, s.e.,m.e. tempat tanggal lahir singkawang, april pekerjaan anggota dprd kota singkawang alamat jalan jenderal sudirman gg. amal, kelurahan roman, kecamatan singkawang tengah, kota singkawrawan toro, bambang tulus cahyono, jonny ditopang, dan sahat sinaga selaku advokat dan konsultan hukum pada kantor kota singkawang, telah menjadi fakta hukum mana atas penetapan tersebut terdapat keberatan dari ribuan warga masyarakat tidak mendapatkan hak pilih, mana saat itu pemohon telah pula menginformasikan kepada memohon kpu kota singkawang agar: untuk mengakomodir dan memverifikasi ulang terkait dengan siapa pemilih yang berhak memilih, jauh jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, agar dapat menjadi penyelesaian atas kekisruhan atas dpt, untuk kemudian akan dihasilkan dpt baru yang merupakan dpt yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya: memfasilitasi warga masyarakat tidak mendapatkan hak pilih warga masyarakat tidak mendapatkan hak pilih untuk diselesaikan kantor memohon, akan tetapi warga masyarakat tidak mendapatkan hak pilih tersebut pada saat mendatangi memohon justru dianiaya dan dilakukan perbuatan intimidasi lainnya baik dalam bentuk penganiayaan fisik maupun pengancaman: memastikan bahwa pps maupun kpps yang melakukan pleno benar benar independen dan bekerja berdasarkan nurani. hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemilukada kota singkawang dapat berjalan dengan tertib dan dikawal dengan mekanisme pengawasan yang independen. akan tetapi justru faktanya sebaliknya mana terdapat pengkondisian pemilih dan permasalahan terkait dengan pendistribusian surat suara dan kartu pemilih, khususnya terhadap kader dan simpatisan partai politik maupun saya sayap partai politik pengusung pemohon, penyempurnaan dpt hingga clear mana nama nama pemilih yang tidak berhak dan pemilih data administratifnya yang masih bermasalah. hal ini untuk menghindari adanya penduduk yang telah meninggal atau penduduk yang pindah tempat kediaman atau anak yang masih bawah umur terdaftar dalam dpt, vide bukti bahwa terkait dengan dpt, pemohon maupun tim kampanye pasangan calon maupun ribuan warga masyarakat kota singkawang telah jauh jauh hari mengajukan keberatan atas penetapan dpt tersebut, namun komisi pemilihan umum daerah kpud) kota hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh ppk (lima) kecamatan, ternyata tidak terdapat catatan keberatan dari para saksi,,, saksi pemohon yang bernama aloysius iklimingkawang tahun sebagaimana dalam model db2 kwk. kpu menyatakan hasil rekap kpu sesuai dengan rekapitulasi ppk, namun sesuai dengan keberatan tim kampanye hk ad, seperti telah disampaikan kpu dan bawaslu yaitu antara lain: banyak penduduk tidak terdaftar pada dpt kartu pemilih tidak dibagikan dan terlambat adanya pemilih ganda dan bawah umur orang yang sudah meninggal masih ada dpt dan diberi kartu pemilih dll (terlampir surat hk ad) mengutip pernyataan resmi saksi pemohon tersebut, sudah sangat jelas bahwa saksi pemohon mengakui secara tegota singkawang, bahwa karena dalil keberatan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materi::oleh memohon,emohon dari kpps, pps, ppk hingga kpu kota singkawang:ota singkawang,ota singkawanghalaman hingga pemohon mendalilkan terdapatsebanyak nama kecamatan singkawang selatan, nama singkawang timur dan nama singkawang tengah. tetapi apa yang didalilkan pemohon adalah asumsi karena hanya menyebutkan nama dan alamat serta bukan dalam format dp4 resmi, bahwa halaman huruf pemohon mendalilkan bahwa kelurahan penatua ada pemilih yang ditakuti takuti karena tidak memiliki ktp. padahal kota singkawang tidak ada kelurahan penatua. ini membuat telah terjadi kesalahan dalam lokus teliti atau tempat terjadinya peristiwa. dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar hukum: bahwa halaman pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut padahal tidak ada pasangan calon nomor urut dalil pemohon ini jelas mengada ada dan tidak berdasar serta terjadi kesalahan pihak, sehingga dalil pemohon harus ditolak, bahwa halaman petit pemohon pada angka adalah menetapkan pasangan calon dengan nomor urut yaitu drs. awang ishak, si. dan abdul thalib, dibatalkan sebagai pasangan calon dan peserta dalam pemilukada kabupaten pati tahun padahal pasangan calon nomor urut adalah peserta dalam pemilukada kota singkawang pada tahun dengan demikian dalil pemohon ditolak:ota singkawang, bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon bahwa telah terjadi perbuatan me nihil kan keberatan dan kejadian khusus dalam formulir model c3 kwk.kpu. apa yang dilakukan pemohon adalah upaya melawan hukum untuk mendelegitimasi pemilukada walikota dan wakil walikota singkawang tahun yang sudah berjalan sesuai prosedur sebagaimana tahapan penghitungan suara tiap kpnomor urut setiap tps pada formulir c3 kwk.kpu,ota singkawangketika kpu kota singkawang menyerahkan dps pada tanggal april kepada masing masing bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota singkawang, ternyata tidak satupun bakal pasangan calon yang memberikan masukan ataupun mengoreksi dps tersebut. begitu pula dengan dps yang diumumkan setiap desa kelurahan kota singkawang, bahwa kpps kota singkawang telah melakukan tindakan hati hati dan sesuai prosedur terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara tps. oleh karena itu, tidak relevan mempersoalkan tahapan pemilukada pada tingkat tps pada saat menjelang rekapitulasi tingkat kpu kota singkawang,surat undangan model kwk) dan kartu pemilih halaman huruf pada permohonan bahwa terdapat ketua telah mengaku menerima kartu pemilih dan undangan yang diserahkan oelh rasi ketua kpps, dimana nama yang tercantum kartu pemilih dan undangan pemberitahuan bukanlah warganya. bahwa tidak benar yang dinyatakan oleh pemohon karena tidak jelas siapa namanya dan dimana alamatnya. lagipula tidak terbukti ada penggunaan kartu pemilih dan undangan tersebut bagi yang tidak berhak: halaman huruf pada permohonan bahwa tps kelurahan melayu singkawang barat ketua menyuruh jin memilih tps lain karena menerima undangan, bahwa dalam dpt tps tersebut tidak ada pemilih yang bernama thin dan petugas kpps sama sekali tidak pernah menuliskan nama thin dan memberikan kwk kepada ketua rt. halaman huruf tps kelurahan sedan, terdapat pemilih yang tidak mendapat kartu undangan yaitu akan, hasium, along, dan simo, bahwa dalil pemohon tidak benar, karena setelah cek dalam dp4, dp dps dan dpt nama yang bersangkutan tidak tercantum, sehingga sudah benar tindakan yang ambil oleh kpps. halaman huruf pada permohonan bahwa kelurahan pasaran, penyelenggara tidak membagi kartu pemilih dan undangan: halaman huruf pada permohonan bahwa banyak warga pendukung yang tidak diberi kartu undangan meski namanya terdapat dpt: halaman huruf tps kelurahan sedan, ketua chia jun kim pada tanggal september tidak memberikan surat undangan, halaman huruf kalian kelurahan sedan, saksi tidak mendapat kartu undangan, halaman huruf tps kelurahan sedan, etnis tionghoa tidak dapat kartu undangan, halaman huruf kelurahan condong, banyak warga yang tidak mendapat kartu pemilih: )di halaman huruf tps terdapat pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih: bahwa dalil pemohon sebagaimana dalam poin dan atas yang menyatakan bahwa memohon menahan atau tidak membagikan kwk kpu maupun kartu pemilih sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, karena kwk kpu maupun kartu pemilih sudah dibagikan oleh petugas kpps setempat sejak tanggal september bahwa selain ituskw tanggal september yang menegaskan bahwa: pada poin syarat pemberian suara pada bagian disebutkan apabila pemilih tidak membawa kartu pemilih dan atau undangan untuk memberikan suara tps, akan tetapi namanya terdaftar dalam salinan dpt dapat diberikan haknya untuk memberikan suara dimana pemilih tersebut terdaftar . dan pada poin menyebutkan. dan pada poin menyebutkan apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada poin (empat) atas tercantum dalam data pemilih dps ketua kpps berdasarkan keterangan ketua pps memberikan surat pemberitahuan model kwk kpu). pada poin menyebutkan apabila dipandang perlu sebagaimana dalam poin dan kpps dapat meminta ktp atau identitas lainnya':ps. memohon telah memfasilitasi pemilih yang belum terdaftar dalam dpt tetapi terdapat dalam data pemilih daftar pemilih sementara sebanyak (seribu seratus enam puluh satu) pemilih, dengan rincian sebagaimana dalam tabel dibawah ini: tabel data rekapitulasi pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt tetapi tercantum dalam data pemilih dps yang difasilitasi oleh pemohon untuk diberikan formulir model kwk kpu menanam ber iso singkawangbarat kuala arum |woomerace amar ben bahwa dengan demikian klaim pemohon pada halaman yang menyatakan memohon tidak menindaklanjuti pemilih yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar didalam dpt sama sekali tidak benar dan tidak beralasan: oleh karena itu seluruh dalil pemohon tersebut atas adalah asumsi belaka, karena dalam posisinya, pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci serta tidak disertai dengan bukti bukti yang relevan. oleh karena itu, dalil pemohon tidak dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, bahwa berdasarkan dan peraturan kpu nomor tahun tentang perubah(sesuai putusan nomor php.d viii, menindaklanjuti permohonan pemohon pada halaman dan halaman yang mengatakan bahwa terdapat sejumlah lebih dari yang tidak terdaftar dalam dpt, selanjutnya halaman sampai dengan halaman dengan rincian, kecamatan singkawang selatan sejumlah pemilih, kecamatan singkawang utara sebanyak pemilih, kecamatan singkawang timur pemilih, dan kecamatan singkawang tengah sebanyak pemilih dengan jumlah total pemilih. oleh karena itu permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. dari sebanyak pemilih tersebut menurut pemohon, ada nama nama yang tulis berulang ulang, meninggal, pindah alamat keluar daerah maupun luar negeri, tidak jelas, dan lain lain: bahwa perlu memohon tegaskan bahwa seluruh rangkaian proses tahapan rangkaian pemilu walikota dan wakil walikota sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih mulai dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4) menjadi data pemilih dp) dilakukan melalui pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutakhiran data pemilih ppp) ditingkat rt rw dalam lingkup tps selama (tiga puluh) hari. kemudian data yang telah dimutakhirkan oelh ppp tersebut dijadikan menjadi daftar pemilih sementara dps) yang diumumkan selama (dua puluh satu) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat sekretariat pps (di kantor kelurahan). setelah dps diumumkan dan catatan oleh pps kedalam data pemilih tambahan tambahan) apabila masih terdapat warga yang belum terdaftar dalam dps tersebut. dan untuk selanjutnya ditetapkan daftar pemilih tetap dpt). adapun pergerakan jumlah pemilih pada saat pendataan pemilih adalah sebagai berikut pada tabel dibawah ini: tabel perbandingan dp4, dp, dps, dps tambahan dan dpt dalam pemilu walikota dan wakil walikota singkawang tahun sama tel (ehan a41 islam ooo| sense| kargo| masa| s20oo| singkawang isinekawan timur tas1s| 4aa21| teen) sao| tato| (swoamwoasar nan argo dam anfawaa singkawang utara 174at| geser1| iron7| jaa a7a2| non bahwa dari jumlah dp4 yang diserahkan oleh pemerintah kota singkawang kepada memohon adalah sejumlah kemudian dimutakhirkan oleh memohon menjadi dps sejumlah dan diumumkan selama (dua puluh satu) hari terdapat penambahan pemilih sebanyak pemilih. dan selanjutnya lakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam pemilu walikota dan wakil walikota singkawang tahun tingkat kpu kota singkawang melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh empat tim pasangan calon, bawaslu kota singkawang, perwakilan dari pemerintah kota singkawang serta panitia pemilihan kecamatan ppk) dan undangan sejumlah pemilih: bahwa peran serta masyarakat dalam pemutakhiran daftar pemilih juga sangat berperan terhadap kebalikan daftar pemilih dalam pemilu walikota dan wakil walikota singkawang tahun hal ini secara tegas telah disampaikan oleh dr. hasan karan, sh. mm. sebagai walikota singkawang pada koran harian tribun, rabu april saat penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) balairung kantor walikota singkawang pada hari senin april agar warga proaktif dalam pemutakhiran daftar pemilih "kalau dia tidak terdaftar dan masa bodoh, kemudian tidak dapat undangan pada pemilukada nanti jangan protes : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu walikota dan wakil walikota singkawang tahun termasuk untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih, memohon telah melakukan berbagai upaya antara lain melakukan sosialisasi baik tingkat kpu kota singkawang maupun tingkat penyelenggara pemilu panitia pemilihan kecamatan ppk) dan panitia pemungutan suara pps). program sosialisasi ini dilaksanakan singkawang sama sekali tidak mengindahkan bahkan cenderung menitipkan keberatan keberatan tersebut sehingga sangat tidak benar apabila dikatakan bahwa dalam pemilukada kota singkawang partisipasi pemilih rendah dengan alasan banyak keturunan etnis tionghoa yang enggan berpolitik praktis, akan tetapi hal tersebut telah dikondisikan sebelumnya guna pemenangan pihak terkait, iii. memohon telah secara terstruktur, masif dan sistematis berupaya untuk mengkondisikan pemilih dengan modus melakukan manipulasi daftar pemilih bahwa ppk kota singkawang dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih dalam dpt tingkat kecamatan singkawang tengah, singkawang utara, singkawang barat, singkawang timur dan singkawang selatan tidak melibatkan dan mengindahkan tim sukses dari pemohon sehingga terkesan diam diam, dan mencederai pelaksanaan penetapan dpt. hal ini ditegaskan dalam peraturan komisi pemilihan umum kpu) nomor tahun yang berbunyi, yang dihadiri oleh ppk, bawaslu kabupaten kota, dan tim kampanye pasangan calon, vide bukti bahwa pada tanggal agustus pleno penetapan dpt ppk dalam lingkup kpu kota singkawang, tanpa adanya pembahasan mengenai permasalahan banyaknya pemilih yang tidak dapat mempergunakan haknya untuk memilih atau setidak tidaknya tidak berupaya untuk mengakomodir keberatan dari tim sukses dari pemohon dan warga masyarakat menyangkut dengan temuan adanya pemilih ganda, pemilih fiktif dan pemilih yang belum cukup umur dengan menunjukan data data yang autentik dan bukti tertulis hal ini tidak diindahkan oleh kpu kota singkawang sehingga tidak dibuat berita acara keberatan dan dituangkan dalam berita acara rapat pleno kpu kota singkawang, sebagaimana diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum kpu) nomor tahun dan yang berbunyi: secara masif dan terprogram sesuai dengan tahapan, jadwal dan program pemilu kota singkawang yang antara lain melakukan supervisi pemutakhiran data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara dps) selama (dua puluh satu) hari, pemasangan spanduk, baliho, penempelan poster poster himbauan, sosialisasi melalui (empat) radio dan media cetak selama (dua puluh satu) hari kepada masyarakat, bahwa selain itu juga memohon melakukan kegiatan sosialisasi keliling (lima) kecamatan se kota singkawang melalui mobil keliling, sepeda motor keliling, dan lain lain yang berisi himbauan agar masyarakat aktif mengecek namanya apakah sudah terdaftar dps yang tempel seluruh sekretariat pps kota singkawang. dan bagi yang merasa belum terdaftar agar menghubungi petugas pemutakhiran data pemilih ppp) rt atau langsung sekretariat pps kelurahan masing masing: intimidasi halaman huruf tps kelurahan pasaran terdapat seorang penduduk yang berhak memilih, tetapi tidak tidak boleh memilih. hal ini tidak jelas karena tidak menyebutkan nama pemilih yang terdaftar dalam dpt namun tidak boleh memilih oleh ketua kpps, halaman huruf tps kelurahan pasaran, seorang mengancam warga untuk tidak memilih pasangan calon nomor urut hal tersebut tidak benar halaman huruf tps kelurahan pasaran, kpps mempersulit pemilih yang ingin memilih: halaman huruf tps kelurahan pasaran tanggal september saksi pasangan calon nomor urut tidak diijinkan menyalurkan hak pilihnya, padahal nama saksi ada dpt: halaman huruf terdapat suami istri yang ingin mencoblos hk, tetapi pendukung pasangan calon nomor urut mengancam akan melakukan tindak kekerasan jika saksi tidak memilih pasangan calon nomor urut halaman huruf tps kelurahan penatua tim pasangan calon nomor urut menakuti pemilih yang tidak memiliki ktp: halaman huruf tps ada pemilih yang ditelepon tidak diberi hak memilih karena nama tak sesuai dpt. kpps mempersulit pemilih: halaman huruf tps kelurahan sedan, terdapat upaya pemukulan dari tim sukses pasangan calon nomor urut terhadap pasangan calon nomor urut halaman huruf sekitar orang warga mendatangi kantor kpu kota singkawang, tetapi tim sukses pasangan calon nomor urut mengusir dan mengintimidasi. warga ditarik keluar dan dicekik preman agar jangan mengajukan keberatan, )di halaman huruf ada kampanye hitam kelurahan pakistan dari tim sukses pasangan calon nomor urut dengan mengatakan korupsi dan selingkuh: )di halaman huruf tps kelurahan pakistan, saksi tidak boleh masuk tps, )di halaman huruf anggota kpps mengusir warga yang tidak memiliki kartu pemilih: )di halaman huruf tps salah satu saksi pasangan calon nomor urut menghalangi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya, )di halaman hurufsambil meneriakkan kepada masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut )di halaman huruf tps kelurahan selagi, pns pemkot simpatisan pasangan calon nomor urut menyuruh pilih pasangan calon nomor urut, money politics politik uang) halaman huruf pasangan calon nomor urut menjanjikan bbm ribu per bulan yang disponsori seorang anggota dewan agar masyarakat memilih pasangan calon nomor urut halaman huruf saksi melihat mobil berstiker pasangan calon nomor urut yang merupakan pasangan calon nomor urut membagikan kepada lebih dari orang masyarakat disertai ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut halaman huruf tanggal september terjadi pembagian uang sebesar yang dilakukan pasangan calon nomor urut disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut bahwa dalil pemohon tentang politik uang adalah tidak beralasan karena tidak didukung dengan bukti dan saksi yang relevan: bahwa ditolak dalil pemohon tersebut atas karena tidak ada keberatan dan laporan pemohon kepada panas pemilukada kota singkawang maupun bawaslu kecamatan.: bahwa permasalahan money politic pemilukada kota singkaw:ota singkawang para saksi saksi baik dari pasangan calon nomor urut maupun saksi dari pasangan calon nomor urut tidak perndi:penyelenggara pemilu tidak netral pada halaman huruf permohonan pemohon bahwa tps kelurahan condong kecamatan singkawang tengah bapak ridwan anggota kpu(tionghoa memimpin lagi . bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar karena pada tanggal september anggota memohon yang bernama ridwan tidak berada ditempat tersebut, pada halaman permohonan pemohon bahwa tps kelurahan pasaran terdapat seorang penduduk yang berhak memilih (terdaftar dalam dpt) namun tidak boleh memilih oleh ketua kpps dengan alasan yang tidak jelas. bahwa tuduhan pemohon tersebut tidak benar dan manipulatif, pada halaman permohonan pemohon bahwa tps kelurahan pasaran tanggal september saksi tidak izinkan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan alasan tidak membawa ktp padahal nama saksi sudah ada dpt. bahwa tuduhan pemohon tersebut tidak benar dan imajinatif karena pada tanggal september tidak ada pemungutan suara tps, pada halaman huruf permohonan pemohon bahwa tps kelurahan sedan, pps tidak netral yang melarang saksi untuk memilih karena tidak ada dalam dpt. bahwa menurut memohon sama sekali tidak pernah anggota kpu menyatakan bahwa dengan menggunakan ktp atau boleh memilih. dan tindakan petugas pps sudah benar, pada halaman huruf permohonan pemohon bahwa tps kelurahan melayu ada satpam yang menanyakan ktp kepada pemilih. bahwa tuduhan pemohon tidak menyebutkan siapa nama atau apakah petugas kpps atau bukan. bahwa sesuai dengan surat edaran kpu nomor kpu skw pada poin "apabila dipandang perlu sebagaimana dimaksud dalam poin dan b), poin dan kpps dapat meminta ktp kartu identitas lainnya , dengan demikian bahwa hal ini hanya untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar sebagai orang yang berhak untuk memilih tps tersebut sesuai dengan prinsip langsung umum bebas, jujur dan adil. dan tidak ada tindakan untuk menghalang halangi pemilih menggunakan hak pilihnya, pada halaman huruf permohonan pemohon bahwa tps kelurahan melayu ada satpam dan hansip yang disuruh oleh pendukung pasangan calon nomor urut untuk menunjukan contoh surat suara yang telah color secara salah agarmereka kehilangan hak pilihnya, bahwa tuduhan pemohon tersebut mengada ada dan tidak jelas siapa nama pendukung pasangan calon nomor urut tersebut dan bahwa dalam proses pemungutan suara tps surat suara yang telah color langsung dimasukan dalam kotak suara, pada halaman huruf permohonan pemohon bahwa pada tansukarno meminta lagi surat undangan tersebut dengan mengatakan "pak pendeta gak usah takut kareanemia ternyata nama anemia masuk kedalam dpt yang lama, hal ini dibantah oleh memohon yang memang pada kenyataannya anemia terdaftar tps nomor urut kelurahan pasaran singkawang barat. namun bohemia telah menggunakan hak pilih atas namanya sendiri, sehingga surat undangan atas nama orang lain tersebut yang didapat dari sukarno tidak dipergunakandinyatakan tidak dapat terima, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa keputusan kpu kota singkawang nomor pts kpu skw tertanggal septembersingkawang tahun adalah sah menurut hukum, menyatakan bahwa keputusan kpu kota singkawang nomor pts kpu skw tertanggal september. memohon juga menyerahkan jawaban tambahan,bahwa eksepsi dan jawaban terdahulu yang telah memohon sampaikan pada persidangan tanggal oktober merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tambahan jawaban memohon ini: bahwa memohon menolak dengan tegas perbaikan permohonan yang dilakukan pemohon pada tanggal oktober yang merupakan permohonan baru sehingga harus dikesampingkan, bahwa meskipun demikian memohon akan menanggapi perubahan keberatan pemohon yang semakin tebal, semakin membingungkan karena seluruh klaim pelanggaran keliru tempat, waktu, nama, tempat kejadiannya dan tuduhan yang semena mena tanpa dasar hukum yang jelas. memohon berkeyakinan tujuan yang ingin dicapai adalah agar memohon bingung dalam menjawab sehingga ada yang luput dari jawaban dan dianggap sebagai pengakuan, oleh karena itu memohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalil dari halaman awal sampai halaman akhir kecuali yang secara tegas. bahwa kejanggalan ketidakjelasan pelanggaran yang dituduhkan adalah sebagai berikut: table halaman klaim pemohon tanggapan memohon pernyataan memohon telah bersikap tidak mengada ada karena panas netral dan melakukan pelanggaran menyatakan tidak memenuhi unsur formil dan materil pihak terkait menang mutlak tidak wajar mengada ngada, kenyataan dalam kecamatan rekapitulasi perolehan suara pada lampiran db1 kwk kpu pihak terkait hanya menang kecamatan saja. surat keputusan kpu kota singkawang tentang kpu kota singkawang tidak pernah tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan membuat pemungutan suara ulang. pemungutan suara ulang pemilu walikota dan wakil walikota singkawang tahun rekapitulasi perolehan suara berjumlah beda dengan rekapitulasi perolehan suara yang tetapkan kpu kota singkawang desa race kecamatan dagangan aneh tida ada dasar (tidak ada kecamatan dagangan kota singkawang) s d75 masalah nama nama yang dianggap tidak nama sengaja oleh pemohon untuk terdata, memperbanyak jumlah pemilih yang tidak terdata, padahal nama nama tersebut banyak yang dobel, rinciannya dapat dilihat daftar nama singkawang selatan (b) tanggal september tepatnya aneh sudah lewat hari dari hari tps kelurahan pasaran. terdapat pendukung pemungutan masih ada tps pihak terkait yang berteriak banyak surat suara palsu dan mengancam warga sekitar tps untuk tidak memilih pasangan nomor pemungutan suara tanggal september bukan tanggal bahwa pada tanggal september pukul bahwa perwira kan waktu dan kejadian wita, terdapat banyak warga yang tempat yang lain salahkan atau mendatangi kpu kota singkawang meminta colokan dengan kota singkawang. hak pilihnya dan melihat lang sung kpps mempersulit pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya tp25 kelurahan sedan saksi larang masuk tps pada tanggal keliru dan hanya asumsi karena pemilu september dilaksanakan pada tanggal september tps dan tps saksi tidak dapat menyalurkan tidak jelas tps dan tps kelurahan hak pilihnya mana tanda tangan dalam permohonan pertama perbedaan pemberian tandatangan pada dengan tandatangan permohonan perbaikan nama yang sama table halaman klaim pemohon tanggapan memohon pernyataan memohon telah menitipkan seluruh sudah jawab oleh panwascam keberatan yang diajukan seluruh saksi masing masing kecamatan kota saksinpasangan calon maupun masyarakat, singkawang kecuali saksi pihak terkait dan masyarakat yang terindikasi menjadi pendukung pihak terkait tabel halaman klaim pemohon tanggapan memohon intimidasi ancaman, kekerasan, dan penekanan mari kite himpun semua biak kite bunuh salah objek, karena kelurahan semua cine singkawang kalo masih sedan tidak terletak singkawang dipilih cine jadi walkot, tolong rahasiakan tengah pergerakan pemohon.seperti kepala desa dan |. tidak ada lagi istilah kepala sekretaris desa melakukan intimidasi desa dan sekretaris desa kota terhadap saksi pemohon singkawang tps barito kelurahan pasaran tidak pernah ada nama tps barito, yang ada tps dst bahwa halaman kantor pasangan calon kecamatan singkawang tengah nomor urut kecamatan singkawang tidak ada kelurahan pasaran tengah kelurahan pasaran bahwa kelurahan penatua diketahui kota singkawang tidak pernah bahwa ditakuti takuti ada kelurahan penatua: menyatakan bahwa keputusan kpu kota singkawang nomor ptsmenyatakan bahwa keputusanoktober dan bukti tertulis tambahan yang diterima persidangan tanggal oktober yang diberi tanda bukti sampai dengan yaitu berupa: fotokopi keputusan kpu kota singkawang nomor bukti pts kpu skw tentang penetapdalah sah menurut hukum,::: vide bukti bahwa dalam hal mengawasitetap tidak mendapat pengawasan dari ppl. sehingga hal ini jelas pengawas pemilu kota singkawang telah melanggar ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum huruf vide bukti ivota singkawang sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan kpu kota singkawang tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan umum walikota dan wakil walikota singkawaseptember rekapitulasi hasil fotokopi keputusan kpu kota singkawang nomor pts buktifotokopi berita acaradb kwk.kpu), fotokopi peraturan kpu nomor tahun tentang buktipts kpu skw tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota singkawang tahun iga pelaksanaan sosialisasia pts kpu skwsingkawang tahun fotokopi peraturan kpuaan ena pts kpu prov tentang pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum gemar gubenur kemanan bara tahun fotokopi peraturan kpu nomor tahun pedoman bukti pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tempat pemungutan suara:bukti: fotokopi keputusan kpu singkawang nomor pts kpu bukti skw tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu walikota dan wakil walikota singkawang tahun tempat pemungutan suara: fotokopi peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil bukti penghitungan perolehan suara dalam pemilu kepala daerah dan kepala daerah oleh panitia pemilihan kecamatan, kpu kabupaten kota dan provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan: fotokopi keputusan kpu singkawang nomor pts kpu bukti skw tentang pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau kpps kota singkawang, fotokopi keputusan kpu singkawang nomor pts kpu skw tentang pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan bukti suara oleh panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, dan komisi pemilihan umum kota singkawang serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan dalam pemilihan umumt48 daftar pemilih tetap dpt) dan tempat pemungutan suara tps) pada pemilu walikota dan wakil walikota singkawang tahuntengah beserta tanggapan dari panwascam singkawang tengah nomor panwascam sing tengutara beserta tanggapan dari panwascam singkawang utara nomor panwaslucam su ix buktiselatan beserta tanggapan dari panwascam singkawang selatan nomor panwaslucam slt 1xbarat beserta tanggapan dari panwascam singkawang barat nomor panwascam sb 1x lts rosi surat woman was kanko2 keberatan pelaksanaan pilkada tim kampanye) hasan karan ahmadi kecamatan singkawang timur beserta tanggapan dari panwascam singkawang timur nomor panwascam sing tim fotokopi surat nomor a kpu skw 1x og. bukti surat edaran terhadap pemilih yang tidak berada tempat pemungutan pada saat penyerahan kartu pemilih dan c6.kwk.kpu, fotokopi surat nomor kpu skw 1x pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah: kenanga sekat tentang penyampaian data penduduk dan data penduduk potensial pemilih pemilu dp4), bukti fotokopi surat nomor kpu skw iv pembentukan panitia pemutakhiran daftar pemilih: 28an stramumgaam aires tetapi tercantum dalam daftar pemilih dps: nasa sean penghitungan suara tanggal september, september, tanggal september bukti fotokopi surat tugas nomor st v pemutakhiran datanama tim kampanye dan juru kampanye pemilihan aan model ab kwk.kpu), 20an tanam penyet fotokopi berita acara nomor ba viii tentang serah 2g. bukti terima rekapitulasi pemilih terdaftarberita acara nomor viii tentang bukti penetapan pasangan ewe penetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota singkawang tahun ana walikota singkawang tahun osamu mana gubernur kalimantan barat tahun bedakan daftar pemilih sementara dps) serta persiapan pengumuman dps, akan ega eta poin pem fotokopi laporan kegiatan penyelenggaraan rapat panitia bukti pemilihan kecamatan ppk) se kota singkawangnomor ba viii pengesahan dan bukti penetapanrekapitulasi hasil perhitungan suara 3gbarat: ian transteam snatasanoresattimur, fotokopi berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara a4utarselkistan: fotokopi hasil pemungutan dan penghitungan suara a4awah bahwayasopnyarumkop: fotokopi hasil pemungutan dan penghitungan suara a7anggau kulon, euasarelayukuala, fotokopi hasil pemungutan dan penghitungan suara fotokopitengahdan0d, tahun model c kwk, model c1 kwk, lampiran model c1 kwk, model c3 kwk) kelurahan saynggijangkung: onar(maa kla sepakselagi kecilrambugaram hilitapak besarasromcondong,ukit batukip lamjawakistnggau kulonyarumkopayasopa: nanata dkp raat batak satwsarankualelayulah tahun tingkat kelurahan oleh panitia pemungutan suara model d kwk.kpu) kelurahan tengah tahun tingkat kelurahan oleh panitia pemungutan suara model d kwk.kpu) kelurahan sedngkungyatnggilan, poto bea kara rekap fast patungan sia penghitungan suara tingkat ppk yakni tanggal september (yang hanya berselang kurang dari jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk september vide bukti ), padahal dari sejak semula saksi pasangan calon nomor urut telah menyatakan keberatannya namun tidak dihiraukan memohon. hal mana seharusnya memohon menindaklanjuti terlebih dahulu temuan temuan pelanggaran bersama dengan panitia pengawas pemilukada sebelum pada akhirnya terlalu terburu buru dalam menggelar pleno perhitungan rekapitulasi tingkat kota: selain itu mppk setelah diketahui bahwa pemohon mengajukan laporan keberatan, yakni tanggal september rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota yang berselang kurang dari jam. hal ini merupakan motif buruk yang jelas dibuat dengan tujuan sebagai upaya untuk mempersulit pemohon untuk melaporkan temuan temuan pelanggaran yang terjadi dikarenakan tidak ada satu alasan yang logis serta rasional yang dapat menjadi ali memohon untuk memajukan jadwal tahapan, kecuali dengan alasan bahwa seolah oleh penghitungan tingkat kecamatan telah selesai dan guna menafikan banyaknya pelanggaran pelanggaran yang terjadi saat pemilukada kota singkawang. memohon mencoba untuk menciptakan persepsi bahwa semua tahapan berjalan dengan baik dan tanpa adanya satu keberatan pun padahal pemohon maupun warga masyarakat sudah berusaha keras untuk menyuarakan keberatan keberatannya semenjak sebelum hari pemungutan suara, akan tetapi penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini memohon maupun bawaslu seolah olah tidak mau tahu dan bahkan menitipkan akan adanya peristiwa peristiwa pelanggaran tersebut, memohon jugabullagi kecilrastapak kecilgrombukit batu,rat dama kemanan cendankip lamwa, (|| shm mam ace sementara, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih tambahan: foto foto dokumentasi pada saat pengumuman daftar pemilih 9s. bukti sementara dps) padabukti fotokopi kliping koran harian ekuator, sabtu tanggal juli |aneyagomas stm maps 22uang7p5 aan |anpeoman ttm van berjudul minta warga proaktif : sem wae juli iklan dari memohon terkait masa pendataan dan pemutakhiran data pemilih, sat mat apn mei berjudul rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan tps ditetapkan awal agustus pena presiden tahun tps kelurahan pasaran kecamatan singkawang barat yang disertaitps kelurahan pasaran kecamatan singkawang barat: fotokopi contoh hasil verifikasi dan validasi daftar pemilih dp4 pemilu gubernur dan wakil gubernur buktifotokopsedan kecamatan selatan kota singkawang. selain mengajukan bukti bukti tertulis, memohon jugakp. hasbullah, s.h. saksi menjabat sebagai kabareskrim polres singkawang: saksi menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu, yang saat ini sedang diproses dan diserahkan kejaksaan hingga tahap ketiga kasus tersebut adalah: orang yang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dimana pemilih tersebut masih bawah umur, pencoblosan yang dilakukan dua kali: percobaan menggunakan hak pilih atas nama orang lain. ketiga tindak pidana tersebut didasari kemauan sendiri dan tidak berkaitan dengan salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota singkawang, kon ling saksi adalah ketua kpps tps kelurahan sedan, tps tersebut,yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak orang. adapun sisa surat suara sebanyak lembar, pasangan calon yang menang tps adalah pasangan calon nomor urut pada tanggal september saksi didatangi beberapa orang dari center yang memaksa untuk dibagikan surat undangan, dimana sebanyak orang tidak berada tempat. namun saksi menahan undangan untuk ke orang tersebut. saksi akan mengizinkan mereka memilih dengan membawa ktp. namun pihak center tidak menghendaki saksi melakukan hal itu dan memaksa saksi tetap membagikan undangan. akhirnya, saksi membagikan seluruh undangan tersebut, ada upaya pemilih bawah umur dengan menggunakan nama orang lain, semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang menyampaikan keberatan: rusli saksi adalah ketua pps yang membawahi tps kelurahan sedan: saksi mendengar bahwa tps ada pemilih yang mencoblos dua kali: tps dan tps terdapat orang yang mempunyai nama, sehingga mendapat kartu pemilih dan undangan, dan melakukan pencoblosan sebanyak kali. orang tersebut tertangkap tps kemudian tindakannya diproses lebih lanjut: pemutakhiran data dilakukan, kemudian dikeluarkan dps yang diumumkan kelurahan dan dibagikan kepada rt. pemutakhiran data sudah memenuhi prosedur yang ada: tidak ada masalah selama hari pencoblosan: standar saksi adalah ketua pps kelurahan pasaran yang membawahi tps, pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, mulus, tidak ada keberatan, dan tidak ada pemungutan ulang: tidak ada temuan menyangkut pemilihan dua kali: pemutakhiran data dilakukan sesuai tahapan. dps pun diumumkan kelurahan: ardiansyah saksi adalah anggota ppk singkawang tengah: rekap ppk singkawang tengah dilaksanakan tanggal dan september singkawang tengah meliputi tps. pemilihdan mutasi antar tps sebanyak suara. adapun sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak suara: rekapitulasi. dalam proses ini, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan: widianto saksi adalah ketua kpps tps kelurahan pasaran, singkawang barat: tps dpt berjumlah pemilihantar tps tidak ada, para pihak yang hadir tps adalah semua saksi pasangan calon, bawaslu kota singkawang, dan ppk, semua saksi pasangan calon menandatangani formulir kemudian formulir tersebut diberikan kepada para saksi, para saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan: semua warga yang tercantum dalam dpt bisa menggunakan hak pilihnya, lf. tuning saksi adalah ketua ppk singkawang timur yang membawahi tps: rekapitulasi ppk dilakukan pada tanggal september yang, singkawang timur,pemilih berjumlah suara: saksi tidak menerima penundaan dari pemohon baik secara lisan maupun tertulis: saksi pasangan calon yang hadir tidak ada yang mengisi formulir keberatan, formulir da diberikan kepada para saksi pasangan calon: pelaksanaan pemilu singkawang timur berjalan dengan lancar, agus prison saksi adalah ketua pps kelurahan condong, singkawang tengah yang membawahi tps, tidak ada masalah pada hari pemungutan suara sehingga berjalan dengan lancar, panas lapangan tidak memberikan rekomendasi dan menyatakan bahwa kondisi aman, lancar, dan terkendali pada tanggal september tps kelurahan condong, terdapat beberapa warga yang tidak mendapat kartu pemilih. setelah dilakukan pengecekan, ternyata ktp warga tersebut adalah ktp jakarta dengan nama etnis tionghoa. nama warga tersebut idak tercantum dalam dpt, dps, dan dp4, akhirnya saksi mengusir warga tersebut: uun trilogpemilih, suara sah berjumlah suara, suara tidak sah berjumlah suara, dan mutasi pemilih antar tps tidak ada, pasangan calon nomor urut memperoleh kemenangan suara tps keempat saksi pasangan calon hadir tps para saksi pasangan calon menandatangani formulir dan diberikan formulir tersebut, tps ada warga yang memiliki nik ganda. setelah dilakukan pemeriksaan, warga tersebut bukan warga setempat dan ktp mereka sudah kadaluarsa. saksi menolak warga tersebut untuk mencoblos karena namanya tidak tercantum dalam dpt: suhardorang, suara sah berjumlah suara, dan mutasi antar tps berjumlah suara, pasangan calon nomor urut memperoleh kemenangan suara tps ada warga yang merasa diperlakukan berbeda karena perbedaan etnis. namun warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan rekomendasi pps. dengan demikian, tidak ada perbedaan etnis antara warga indonesia dan warga tionghoaawang ishak, si. dan abdul thalib, s.e.,m.e) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal oktober yang menguraikan hal hal sebagai berikut: dalam eksepsi: permohonan keberatan guo tidak dapat diterima karena: error persona dari komparasi dan polita polita permohonan keberatan guo ditujukan terhadap komisi pemilihan umum kabupaten singkawang, sedangkan sesungguhnya yang menyelenggarakan pemilihan umum walikota dan wakil walikota pilwako) singkawang tahun adalah komisi pemilihan umum kpu) kota singkawang, sehingga pihak dalam permohonan keberatan guo adalah error personaihak terkait mohon agar majelis hakim menyatakan permohonan keberatan guo tidak dapat diterima: error object dari polita polita dan petit permohonan keberatan guo yang menjadi obyek perkara guo (object itis) adalahbagaimana ditetapkan dalam surat keputusan komisi pemilihan umum kota singkawang nomor tahusedangkan sesungguhnya surat keputusan komisi pemilihan umum kota singkawang nomor tahun bertanggal september adalah sebagai berikut:akan tetapberdasark, akan tetapi berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilwako singkawang tahunsungguhnya dinyatakan dalam surat keputusan kpu kota singkawang nomor:sehingga terdapat pertentangan substansi antara dua surat keputusan kpu tersebut, dengan demikian obyek dalam permohonan keberatan guo benar benar error object, pihak terkait mohon agar majelis hakim pemeriksa perkara menyatakan permohonan keberatan guo tidak dapat diterima: obscura libel permohonan keberatan guo adalah obscura libel karena: secara kasat mata dan menyolok tidak menguraikan secara jelas: siapa yang dimaksud dengan pihak terkait, karena selain pemohon terdapat pasangan calon, pasangan calon walikota dan wakil walikota singkawang terpilih dalam pilwako singkawang tahun baru mengajukan permohonan untuk diikutsertakan sebagai pihak terkait, setelah pemohon mengajukan permohonan keberatan guo, sedangkan pasangan calon lainnya belum tentu mengajukan permohonan untuk diikutsertakan sebagai pihak terkait, adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon (baik sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara maupun setelah pelaksanaan pilwako singkawang) secara terstruktur, sistematis dan massifmemohon yang memenuhi: .unsur melibatkan sedemikian banyak orang,.ebelum dan setelah pemungutan suara pemutakhiran data:t, penghilangan sebagian nama dalam:nya pemilih usia lanjut tidak dapat mempergunakan hak pilihnya, penghilangan secara nyata warga setempat yang lahir, ber ktp:, tidak menyebutkan nama nama dari ribuan warga yang tidak mendapatkan hak pilih, kapan dan dimana mengajukan keberatan terhadap penetapan dpt, tidak menyebutkan nama nama warga yang mendatangi memohon dan tidak menyebutkan nama anggota memohon yang menganiaya dan mengancam warga tersebut, adanya perbuatilwako singkawang tahun oleh saksi pasangan calon pemohonsingkawang, memohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal september yang seyogyanya dipakai oleh memohon untuk menindaklanjuti keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohseptember tanpa memperhatikan keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon, dokumen rekaman video terlampir sebagai dokumen bukti,ingkawang tahun bahwa memohon secara terstruktur, sistematis, dan masif telah tidak membagikan surat undangan dan kartu pemilih kepada warga setempat yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap kepada masing masing pasangan calon dalam pemilukada kota singkawang tahun keadaan mana membuat saksi saksi pemohon bahkan panwaslukadaterdapat pula tindakan memohon yang mempercepat jadwal penghitungan suara tingkat kota daripada jadwal yang seharusnya: vide bukti bahwa atas kejadian tersebut telah pula pemohon laporkan bawaslu singkawang. bahkan bawaslu kota singkawang justru tidak begitu menanggapi laporan tersebut justru malah mendukung aksi mempercepat jadwal tahapan rekapitulasi dengan alasan semua memohon dalam pilwako singkawang tidak membagikan dpt kepada masing masing pasangan calon, keadaan mana membuat saksi saksi pemohon dan bawasluadanya pengkondisian jadwal tahapan yangadanya tindakan memohon yang mempercepat jadwal yang seharusnya, adanya laporan dari pemohon yang tidak ditindak lanjuti oleh bawaslu kota singkawang akan tetapi justru malah mendukung aksi mempercepat jadwal tahapan rekapitulasi dengan alasan semua urusan telah selesai,adanya penghilangan konstitusional warga setempat yang memiliki hak pilih: banyaknya pemilih warga keturunan tionghoailwako singkawang ini tidak terdaftar, dihilangkan oleh memohon karena akan memilih pasangan calon nomor urut jika diberikan hak pilih. sedangkan warga keturunan tionghoa yang nama namanya merupakan nama melayu cenderung diloloskan, dan diberikan kartu pemilih karena diharapkan akan memilih pasangan calon nomor urut adanyaagar pasangan calon pemohon berkurang dukungannya dari masyarakat, adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber ktp yang tidak terdaftar dalam dpt: (a) saksi budi tidak menyebutkan nama warga desa race, kecamatan batangan yang sudah meninggal, merantau, dan pindah yang tercantum dalam kartu undangan dan tidak menyebutkan nama orang yang menggunakan kartu undangan undangan tersebut untuk mencoblos pasangan calon nomor urut (b) saksi chai cong juri tidak menyebutkan nama anggota kpps yang tidak memberikan kartu pemilih dan undangan kepada saksi dan keluarganya, (c) adanya laporan dari pemohon yang tidak ditindak lanjuti oleh memohon dan bawaslu kota singkawang: adanya manipulasi dalam teknis pendistribusian undangan dan kartu pemilih dalam pemungutan suara, tidak menyebutkan nama nama wargsedangkan nomor tps dan nama kelurahan juga tidak disebutkan: adanya laporan dari pemohon yang tidak ditindak lanjuti oleh memohon dan bawaslu kota singkawang, adanya fakta dpt ganda, (a) tidak menyebutkan nama nama pemilih ganda dan pemilih terdaftar dalam dpt memilih lebih dari satu kali. (b) adanya laporan dari pemohon yang tidak ditindak lanjuti oleh memohon: adanya warga bukan penduduk setempat tetapi terdaftar dalam dpt, tidak menyebutkan nama nama warga yang tidak lagi berdomisili singkawang akan tetapi tercatat dalam dpt yang dikeluarkan memohon, pada saat pelaksanaan pemungutan suara: tidak diberikannya kartu undangan formulir dan kartu pemilih: tidak menyebutkan nama nama warga kota singkawang yang tidak menerima kartu undangan dan kartu pemilih: tidak menyebutkan nama dari pasangan suami istri yang hanya anaknya saja mendapat kartu pemilih,adanya laporan dari pemohon yang tidak ditindak lanjuti oleh memohon dan bawaslu kota singkawang, setelah pelaksanaan pilwako singkawang: adanya perbuatanadanya keberatan keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi saksi pasangan calon pemohon ditingkat pleno kpu kota singkawang berkenaan dengan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut kecamatan, diwilayah kota singkawang yang tidak ditindaklanjuti oleh memohon, adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama pilwako singkawang yang disampaikan oleh pemohon ditingkat pleno kpu kota singkawang akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh memohon, dibeberapa tps, pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara perhitungan suara tingkat tpsrhitungan suara formulir c1 kwk.kpurhitungan suara tps lampiran model c3 kwk kpu) sebelum proses pemungutan suara dimulai, keadaan mana terjadi hampir seluruh kelurahan yang berada wilayah singkawang, siapa nama petugas dari penyelenggara pilwako singkawangadanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait (sebelum dan pada saat pemungutan suara) secara terstruktur, sistematis dan masan maupun pengawas pilwako singkawangterkait yang memenuhi unsur unsur: unsur melibatkan sedemikian banyak orang:: iapakecamatan singkawang barat tidak menyebutkan siapa nama dari anggota kpps tps kelurahan pasaran dan nama penduduk yang berhak memilih yang terdaftar dalam dpt serta tidak menyebutkan nama ketua kpps yang melarang penduduk tersebut untuk memilih karena diduga merupakan tim pendukung atau simpatisan dari pasangan calon nomor urut tidak menyebutkan siapa nama dari anggotakelurahan pasaran untuk tidak memilih pasangan calon nomor urut tidak menyebutkan nama nama warga masyarakat dan tidak menyebutkan nama anggota kpps yang mempersulit warga tersebut ketika hendak menggunakan hak pilihnya tps barito kelurahan pasaran: tidak menyebutkan nama ketua yang telah mengaku menerima kartu pemilih dan undangan pemberitahuan yang diserahkan oleh rasi dan tidak menyebutkan nama ketua kpps, serta tidak menyebutkan nama yang tercantum dalam kartu pemilih dan undangan pemberitahuan bukan warganya, tidak menyebutkan nama saksi dan tidak menyebutkan nama petugas tps kelurahan pasaran yang tidak mengijinkan saksi untuk menyalurkan hak pilihnya dengan alasan tidak membawa ktp padahal nama saksi sudah ada dpt dikarenakan saksi disinyalir merupakan pendukung pasangan calon nomor tidak menyebutkan nama petugas yang tidak mendistribusikan surat undangan dan kartu pemilih dan tidak menyebutkan namtidak menyebutkan nama saksi yang menerima (dua) buah surat undangan dengan nama yang berbeda dan tidak menyebutkan nama ketua yang menyuruh dan mengarahkan saksi untuk mencoblos tps lain sesuai kartu nama pemilih yang didapatkannya, guna memilih pasangan calon nomor urut tidak menyebutkan nama warga ber ktp dan ber singkawang yang sebelumnya terdaftar pada dpt pemilu legislatif dan pemilu presiden, akan tetapi pada pilwako singkawang namanya tidak terdaftar dalam dpt, tidak menyebutkan nama warga yang tidak berhak memilih, dikarenakan berasal dari kabupaten sintang, akan tetapi diberikan kartu pemilih dan undangan oleh ketua yang bernama swing, j)) tidak menyebutkan siapa yang melakukan konvoi pada saat pencoblosan berlangsung: tidak menyebutkan nama nama pemilih yang sudah terdaftar dpt akan tetapi tidak mendapatkan kartu pemilih, dan tidak menyebutkan nama orang yang tidak mengizinkan francisco untuk memilih meskipun sudah membawa ktp dan karena disinyalir merupakan pendukung pasangan calon nomor urut tidak menyebutkan nama nama warga pendukung pasangan calon nomor urut yang tidak diberi kartu undangan meskipun namanya sudah terdaftar dpt dengan modus menghilangkan suara per kk, tidak menyebutkan kapan, dimana, dan kepada siapa pasangan calon nomor urut menjanjikan bbm ribu perbulan yang disponsori oleh seorang anggota dewan agar masyarakat memilih pasangan calon nomor urut dan tidak menyebutkan nama anggota dewan yang mensponsori pasangan calon nomor urut tersebut: tidak menyebutkan nomor tps dan nama kelurahan tempat terjadinya kotak surat suara yang belum dikunci sehingga terjadi penggelembungan dan manipulasi suara untuk pihak terkait: tidak menyebutkan nama saksi pasangan calon nomor urut yang tidak diperbolehkan menghadiri penghitungan suara potong dan tidak menyebutkan siapa yang melarang saksi pasangan calon nomor urut untuk menghadiri penghitungan suara potong serta tidak menyebutkan siapa yang memaksa saksi pasangan calon nomor urut untuk menandatangani berita acara penghitungan tingkat tps (model kwk kpu) setelah proses penghitungan selesai, tidak menyebutkan tps mana dan berapa jumlah surat suara yang tidak sah (coblosannya: ag) tidak menyebutkan nama nama pemilih yang berangkat tps kelurahan melayu sekitar jam dan tidak menyebutkan nama satpam yang menanyakan ktp pemilih tersebut pada saat memasuki tps tidak menyebutkan nama pendukung pasangan calon nomor urut yang menyuruh satpam dan hansip tps kelurahan melayu menunjukkan contoh surat suara yang dicoblos secara salah agar pemilih dapat kehilangan hak pilihnya: tidak menyebutkan nama pasangan suami istri yang ingin mencoblos hk pemohon dan kemudian didatangi dan diancam oleh pendukung pasangan calon nomor urut sehingga akhirnya pasangan suami istri tersebut memilih pasangan calon nomor urut dan tidak menyebutkan nama pendukung dari pasangan calon nomor urut yang mendatangi dan mengancam pasangan suami istri tersebut: tidak menyebutkan nama warga yang ditakuti takuti oleh tim pasangan calon nomor urut karena tidak memiliki ktp saat ingin mencoblos tps kelurahan penatua, dan tidak menyebutkan nama tim pasangan calon nomor urut yang menakut nakuti warga tersebut, tidak menyebutkan nama warga masyarakat yang diintimidasi dan diancam oleh tim pendukung pasangan calon nomor urut dan tidak menyebutkan siapa nama dari tim pendukung pasangan pasangan calon nomor urut yang mengintimidasi dan mengancam akan memukuli warga tersebut apabila tidak mencoblos pasangan calon nomor urut disamping itu tempat terjadinya intimidasi tersebut juga tidak disebutkan, tidak menyebutkan nama nama warga yang tidak terdaftar dalam dpt yang ingin memilih dengan membawa akan tetapi tidak diijinkan oleh anggota kpps, dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota kpps yang tidak mengijinkan warga tersebut memilih dengan membawa kk, kecamatan singkawang selatan tidak menyebutkan nama petugas pps yang melarang warga menyalurkan hak pilihnya tps kelurahan sedan karena tidak terdaftar dalam dpt, dan tidak menyebutkan nama warga yang dilarang oleh petugas pps tersebut, tidak menyebutkan nama dari pasangan suami istri yang hanya anaknya saja mendapat kartu pemilihtidak menyebutkan nama masyarakat pemilih yang mendapat telepon dari seorang warga yang berasal dari tps yang menydan tidak menyebutkan nama warga yang menelepon masyarakat pemilih tersebut, tidak menyebutkan nama nama masyarakat pemilih yang akan tetapi kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih: tidak menyebutkan nama warga yang tidak diberikan surat undangan, sementara orang tuanya yang tinggal bersama dengannya mendapat kartu undangan, dan tidak menyebutkan nama anggota kpps yang tidak memperkenankan warga tersebut untuk memilih tps wilayahnya meskipun telah menunjukan ktp dan kk, tidak menyebutkan nama nama warga yang mendatangi kpu kota singkawang pada tanggal september guna menuntut hak pilihnya, tidak menyebutkan nama anggota kpps yang mempersulit pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tps kelurahan sedan, serta tidak menyebutkan cara anggota kpps mempersulit pemilih tersebut, tidak menyebutkan nama saksi yangkelurahan sedan, kecamatan singkawang selatan disertai dengan ajakan, tidak menyebutkan nama nama dari tim sukses pasangan calon nomor urut yang membagi bagikan uang kepada lebih dari masyarakat tersebut, dan tidak menyebutkan nama nama dari masyarakat tersebut yang menerima uang dari tim sukses pasangan calon nomor urut tidak menyebutkan nama nama warga setempat yang tidak diberikan undangan oleh ketua yang bernama chia jun him tps dengan alasan sibuk, tidak menyebutkan nama warga yang tidak mendapat kartu undangan dan kartu untuk mencoblos daerah kali asin, kelurahan sedan, kecamatan singkawang selatan, padahal dalam pemilu sebelumnya yang bersangkutan mencoblos, j)) tidak menyebutkan nama warga setempat beretnis tionghoa yang tidak diberikan kartu pemilihan dan kartu undangantps kelurahan sedan, tidak menyebutkan nama warga yang sudah meninggal tetapi terdaftar tps kelurahan sedantersebut, disamping itu juga tidak menyebutkan nama nama warga yang mencoblos menggunakan kartu pemilih warga yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal, tidak menyebutkan nama masyarakat pemilih yang namanya terdaftar ganda dalam dpt tetapi tahun kelahirannya berbeda, tidak menyebutkan nama pemilih yang diwakili oleh tim sukses pasangan calon nomor urut untuk mengambil kartu pemilih tps kelurahan sedan, dan juga tidak menyebutkan nama dari tim sukses pasangan calon nomor urut yang mewakili pemilih tersebut dalam mengambil kartu pemilih tps kelurahan sedan: urusan telah selesai. padahal panas kota singkawang sendiri belum menindaklanjuti temuan temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh pemohon:ota singkawang, sehingga tidak terdapatnya control social sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat: vide bukti samping hal sebagaimana tersebut atas, pemohon masih memiliki dokumen bukti lain yang semakin memperlihatkan perbuatan jahat memohon, mana terdapat: ()) kesalahan nama nama pemilih dalam dpt, sehingga mengakibatkan pemilih warga setempat tidak dapat memilih: vide bukti (ii) : vide bukti (iii) banyak orang meninggal dan atau sudah pindah kartu suaranya terpakai, vide bukti (iv) banyak warga etnis tiong hoa yang tidak diberikan hak pilihnya (padahal partisipasi politik khususnya partisipasi pemilih etnis tiong hoa kota singkawang dalam berbagai event pemilukada sangat tinggi sekali) vide bukti (iv) tidak memberikan dpt berbasis tps, serta (v) menghilangkan hak saksi dengan modus membubuhkan tanda tangan sebelum atau setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, keadaan mana yang secara nyata mempengaruhi pemohon menjadi pasangan walikota dan wakil walikota singkawang terpilih tahun vide buktitidak menyebutkan nama nama pemilih yang sudah pindah namun masih terdaftar dalam dpt dan kartu pemilihnya digunakan oleh tim pendukung pasangan calon nomor urut untuk menambah suara pasangan calon nomor urut tps kelurahan sedan, disamping itu nama dari tim pendukung pasangan calon nomor urut yang menggunakan kartu pemilihnya dari pemilih yang sudah pindah namun masih terdaftar dalam dpt tersebut juga tidak disebutkan: tidak menyebutkan nama dari tim pendukung nomor urut yang berupaya melakukan pemukulan terhadap pasangan calon nomor urut tps kelurahan sedan, tidak menyebutkan nama nama dari warga masyarakat kelurahan sedan yang datang kantor kpu dan tidak menyebutkan nama nama dari tim sukses nomor urut yang mengusir dan mengintimidasi warga yang datang kantor kpu tersebut, ag) tidak menyebutkan nama kelurahan dimana terdapat pemilih yang berhak dan terdaftar dalam dpt tps akan tetapi tidak mendapat kartu pemilih dan undangan untuk memilih: tidak menyebutkan nama anggota kpps yang dalam membagikan kartu pemilihdan undangan, dan menyebutkan nama nama warga yang tidak dibagikan kartu pemilih oleh anggota kpps karena dianggap merupakan pendukung pasangan calon nomor urut, dan tidak menyebutkan siapa nama saksi dari pasangan calon nomor urut yang dilarang untuk masuk akan tetapi dipaksa untuk menandatangani berita acara model c1) tps kelurahan sedan tersebut, serta tidak menyebutkan siapa nama dari anggota kpps yang melarang dan memaksa saksi dari pasangan calon nomor urut tersebut,: tidak menyebutkan nama dari anggota kpps yang berpihak dalam membagikan kartu pemilih diseluruh tps, dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota kpps yang melarang saksi nomor masuk dalam tps kelurahan sedan, tidak menyebutkan siapa nama dari anggota kpu yang mengakui telah terjadi permasalahan dpt dimana banyak masyarakat yang berhak memilih namun tidak berhak untuk memilih: tidak menyebutkan nama nama warga yang mendapat kartu pemilih ganda dari ketua dan tidak menyebutkan nama ketua yang memberikan kartu pemilih ganda kepada warga tersebut, disamping itu nama kelurahan juga tidak disebutkan: tidak menyebutkan nama nama dari warga masyarakat setempat yangdan tidak menyebutkan nama nama dari para anggota kpu kota singkawang yang tidak menghiraukan keluhan dan keberatan dari warga masyarakat setempat dengan dalih semua prosedur sudah dilakukan, tidak menyebutkan nama warga yang diintimidasi oleh kari apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut aa) tidak menyebutkan nama warga setempat yang tidak mendapatkan kartu pemilih padahal namanya telah tercantum dalam dp4 akan tetapi tidak terdaftar dalam dpt: bb) tidak menyebutkan nama nama warga yang istri dan mertuanya tidak mendapat kartu pemilih padahal dalam pemilu presiden dan legislatif tahun seluruh keluarganya dapat menyalurkan hak pilihnya, dan tidak menyebutkan siapa nama anggota kpu yang tidak merespon protes yang diajukan warga tersebut: cc) tidak menyebutkan nama nama warga tps kelurahan panggilan yang tidak mendapat undangan dan kartu pemilih padahal istri yang bersangkutan mendapatkan keduanya: dd) tidak menyebutkan nama warga yang seluruh anggota keluarganya tidak terdaftar dalam dpt dan tidak memperoleh kartu pemilih tps kelurahan panggilan, ee) tidak menyebutkan nama saksi yang baru kali ini tidak mendapatkan kartu pemilih yang berada tps kelurahan sedan padahal sebelumnya pada pemilihan presiden dan legislatif tahun saksi mendapatkan hak pilih, dan juga tidak menyebutkan nama dari anggota kpu yang tidak merespon protes dari saksi tersebut, ff) tidak menyebutkan nama warga yang protes kepada yang membagikan undangan namun tersebut mengelak dengan mengatakan hanya ada segini , dan tidak menyebutkan nama yang membagikan undangan tersebut, selain itu nama kelurahan juga tidak disebutkan, gg) tidak menyebutkan nama warga tps kelurahan panggilan yang tidak mendapatkan kartu pemilih, padahal pada saat pemilihan gubernur mendapatkan hak memilih namun pilwako singkawang tidak mendapatkan hak pilih: hh) tidak menyebutkan nama nama warga yang berada tps kelurahan panggilan yang ingin mencoblos dengan menggunakan ktp, ii) tidak menyebutkan nama nama orang yang tidak mendapatkan kartu pemilih tps kelurahan panggilan: tidak menyebutkan nama timses pasangan calon nomor urut yang merebut surat suara atas nama luciano dan dicoblos kemudian dimasukkan kedalam kotak suara yang berada tps kelurahan panggilan, kk) tidak menyebutkan nama warga yang sudah meninggal tetapi mendapat undangan dan tidak menyebutkan nama saksi yang tidak mendapatkan surat undangan tps kelurahan panggilan, ii) tidak menyebutkan nama pns yang berprofesi sebagai guru sma yang merupakan timses pasangan calon nomor urut yang mempengaruhi warga untuk mendukung pasangan nomor urut tps kelurahan panggilan, kecamatan singkawang tengah tidak menyebutkan nama nama saksi yang bertugas tps yang terlambat hadir dan dilarang masuk akan tetapi setelah penghitungan suara selesai kemudian dimintai untuk menandatangani berita acara tanpa diizinkan membaca dan tidak mendapat berita acara c1 kwk, dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota kpps yang melarang saksi untuk masuk pada saat penghitungan suara, disamping itu nama kelurahan dan nomor tps tempat saksi tersebut bertugas juga tidak disebutkan: tidak menyebutkan nama warga yang didatangi oleh petugas kpud, dan tidak menyebutkan nama dari petugas kpud yang telah mendatangi warga tersebut yang berada kelurahan condong, tidak menyebutkan nama warga yang diberi undangan oleh panitia pilwako, yang kemudian diminta kembali oleh ketua sukarno dengan mengatakan pak pendeta usah takut karena bisa milih pake nama orang lain , dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota kpu yang mencari nama bohemia, selain itu nama kelurahan dari tersebut juga tidak disebutkan: tidak menyebutkan nama nama warga yang tidak memperoleh kartu pemilih dan juga tidak terdaftar dalam dpt tps kelurahan condong, dan tidak menyebutkan nama saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada anggota kpu bapak ridwan, tidak menyebutkan nama nama pemilih yang berhak memilih akan tetapi tidak terdaftar dalam dpt tps dan tps meskipun saksi dapat menyalurkan haknya pada pemilu tahun yang lalu, disamping itu nama kelurahan tempat tps tersebut berada juga tidak disebutkan: kecamatan singkawang timur tidak menyebutkan siapa yang menemukan surat suara ganda pada kertas surat suara tps kelurahan pakistan, tidak menyebut siapa nama dari tim pasangan calon nomor urut yang membagikan uang ribu rupiah kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut dan tidak menyebut nama nama masyarakat yang menerima uang tersebut dari timlakukan black campaign kelurahan pakistan yang menjelek jelekkan pasangan calon nomor urut dengan mengatakan korupsi dan selingkuh, dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota panwascam singkawang timur yang menerima dan tidak menanggapi laporan tersebut, tidak menyebutkan siapa yang me dan tidak menyebutkan nama nama dari seluruh ketua yang berada kelurahan singkawang timur yang telah diarahkan untuk mengarahkan warga guna memilih pasangan calon nomor urut tidak menyebutkan siapa nama pengguna kartu pemilih yang beredar tanpa identitas kelurahan pakistan tersebut yang gunakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut dan tidak menyebutkan siapa nama orang yang telah melaporkan hal tersebut kepada panwaskam singkawang timur, serta tidak menyebutkan siapa nama dari anggota panwaskam singkawang timur yang menerima dan tidak menanggapi laporan tersebut, tidak menyebutkan siapa nama dari timses pasangan calon nomor urut yang membagikan uang rp. kepada masyarakat kelurahan pakistan dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut dan tidak menyebutkan nama nama dari masyarakat kelurahan pakistan yang menerima pembagian uang dari timses pasangan calon nomor urut tersebut: tidak menyebutkan siapa nama saksi dari pasangan calon nomor urut yang tidak diperbolehkan masuk tps kelurahan pakistan dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota kpps yang melarang dan memaksa saksi pasangan calon nomor urut menandatangani berita acara penghitungan suara tingkat tps model kwk kpu), tidak menyebutkan siapa nama dari timses pasangan calon nomor urut yang melakukan kecurangan tps kelurahan pakistan, dan tidak menyebutkan nama pemilih yang berhak masuk dpt tetapi tidak terdaftar dalam dpt, tidak menyebutkan nama warga yang sudah pindah namun terdaftar dalam dpt dan mendapatkan undangan serta kartu pemilih, disamping itu juga tidak menyebutkan nama orang yang menggunakan kartu pemilih tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut tidak menyebutkan nama warga yang didatangi oleh timses pasangan calon nomor urut yang diberikan kartu pemilih ganda dan diarahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut tps dan tidak menyebutkan siapa nama dari timses pasangan calon nomor urut yang memberikan kartu pemilih ganda dan mengarahkan warga tersebut untuk mencoblos pasangan calon nomor urut j)) tidak menyebutkan nama nama warga yang mendapat kartu pemilih ganda dan dipaksa oleh timses pasangan calon nomor urut untuk menggunakan kartu pemilih ganda tersebut guna mencoblos pasangan calon nomor urut serta tidak menyebutkan siapa dari timses pasangan calon nomor urut yang memaksa warga tersebut untuk menggunakan kartu pemilih ganda tersebutbernama kiriman disamping itu nomor tps dan nama kelurahan juga tidak disebutkan, tidak menyebutkan nama nama warga yang diarahkan olehuntuk memilih pasangan calon nomor urut tidak menyebutkan nama guru singkawang timur yang juga selaku ketua kpps tps yang menghimbau warga untuk memilih pasangan calon nomor urut dan tidak menyebutkan nama nama warga yang diarahkan oleh guru singkawang timur tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut tidak menyebutkan siapa nama saksi dari pasangan calon nomor urut yang dokumen nya ditahan oleh akun, oo) tidak menyebutkan nama kelurahan dimana ketua pps tps yang bernama boni spesies memberikan surat kuasa untuk menggunakan kartu pemilih orang lain tersebut, tidak menyebutkan nama warga yang berhak memilih tps singkawang timur akan tetapi tidak mendapat kartu pemilih, dan, tidak menyebutkan nama orang yang melaporkan hal tersebut kepada memohon dan juga tidak menyebutkan siapa nama dari anggota memohon yang menerima dan tidak menghiraukan laporan tersebut: ag) tidak menyebutkan nama warga yang diusir oleh anggota kpps meskipun telah memiliki kartu, dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota kpps yang mengusir warga tersebut, disamping itu pula tidak menyebutkan nomor tps dan nama kelurahan tempat terjadi pengusiran warga oleh anggota kpps tersebut: tidak menyebutkan nama pemilih berusia tahun yang mendapatkan kartu pemilih, dan tidak menyebutkan nama keluarganya yang tidak mendapat kartu pemilih meskipun dari pemilu sebelumnya terdaftar, tidak menyebutkan siapa nama warga yang tidak hadir dan kartu pemilihnya diberikan kepada kakaknya yang sudah mencoblos, dan tidak menyebutkan siapa nama kakaknya tersebut, kecamatan singkawang utara tidak menyebutkan siapa nama dari timses pasangan calon nomor urut yang menyuarakan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang seagama, tidak menyebutkan nama pns pemkot yang terlibat aktif membantu tim pasangan calon nomor urut kelurahan semedi tps dan dan tidak menyebutkan nama warga setempat simpatisan pasangan calon nomor urut yang menyuruh setiap pemilih pintu masuk untuk memilihnyebarkan selebaran bertuliskan memang harus bui tepi jalan perbatasan singkawang sambas, tidak menyebutkan nomor tps dan nama kelurahan tempat ditemukannya surat suara ganda atas nama bong ket sui, tidak menyebutkan nama beberapa orang yang berada dalam mobil dengan atribut pasangan calon nomor urut yang berlalu lalang tps kelurahan skip lama sambil meneriakkan pada masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut dan tidak menyebutkan nama nama dari seluruh warga disekitar derah tps yang tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos, tidak menyebutkan siapa yang melakukan pembagian selebar gelap yang isinya menjelek jelekkan pasangan calon nomor urut tps kelurahan semanggi kecil: saksi summary tidak menyebutkan nama nama pemilih yang tidak datang karena tidak masuk dalam daftar dpt tps kelurahan pakistan padahal pada pemilu sebelumnya mereka berhak menyalurkan hak pilihnya, tidak menyebutkan nama nama dari lembar surat suara yang tidak dibagikan oleh ketua yang berada jalan krishna, kelurahan pasaran, kecamatan singkawang barat, dan tidak menyebutkan nama ketua yang tidak membagikan lembar surat suara tersebut, tidak menyebutkan siapa nama saksi dari pasangan calon nomor urut yang menghalangi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya tps kelurahan pasaran, dan tidak menyebutkan nama warga yang dihalang halangi oleh saksi tersebutisi dari pernyataan dan keberatan serta bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh pihak terkait maupun memohon, yang disampaikan pemohon baik pada pleno ppk maupun pleno kpu kota singkawang, terdapat petit: menetapkan pasangan calon dengan nomor urut yaitu drs. awang ishak, dan abdul thalib, se., m.e dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai pasangan calon dan peserta dalam pemilukada kabupaten pati, sedangkan perkara guo adalah berkenaan dengan pilwako singkawang, il. bahwa berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut, maka pihak terkait mohon agar majelis hakim pemeriksa perkara menerima eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan keberatan guo tidak dapat diterima, dalam pokok permohonan: bahwa pihak terkait adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota singkawang terpilih periode tahun dalam pilwako singkawang tahun sebagaimana ternyata darioleh:dari dpt yang berhasil diperoleh pemohon, maupun panwaslukada singkawasingkawang justru terdaftar dalam dpt, vide bukti vi. bahwa memohon secara sadar telah melakukan penghilangan konstitusional warga setempat yang memiliki hak pilih (pemilih yang berhak), hal mana dilakukan dengan modus:ota singkawang tahun ini tidak terdaftar karena manemohon pihak terkait telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak terkait dalam perkara guo, ii.ill. bahwa pihak terkait menolak secara tegas seluruh dalil dan dalih baik yang secara langsung dituduhkan pemohon kepada pihak terkait maupun yang dituduhkan kepada memohon akan tetapi secara tidak langsung merugikan kepentingan pihak terkait karena secara kasat mata dan menyolok tidak berdasarkan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran pelanggaran dalam pelaksanaan pilwako singkawang tahun yang mempengaruhi hasil perolehan suara serta bertentangan dengan common sense, terhadap bukti mana dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan baik dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (tegen begins) yang ada pada pihak terkait maupun dengan bukti bukti penyelenggaraan pilwako singkawang tahun yang berada pada pihak memohon, berdasarkan bukti bukti mana menunjukkan bahwa pilwako singkawang tahun telah diselenggarakan secara demokratis dan berdasarkan asas asas dan prinsip prinsip hukum penyelenggaraan pemilu yang bersifat uber dan judul, serta prinsip hukum dan keadilan umum (general justice principle) yang berlaku secara universal, dalam pilwako mana segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan pilwako singkawang tahun sesuai dengilwako singkawang tahun telah dipenuhi, diikuti dan dijalani oleh pihak terkait, dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun terstruktur, sistematis, dan masif, terhadap bukti bukti mana tidak akan dapat dibantah (unreliable) termasuk dan tidak terbatas oleh pemohon, iv. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohopihak terkait bukanlah incumbent akan tetapi hanya anggota dprd kota singkawang, sehingga tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh atau hubungan hirarki (more powerless) untuk melibatkan pns atau lurah, melakukan intimidasi struktural, menggunakan fasilitas daerah, melakukan politik uang, atau membuat penyelenggara pemilu berpihak kepada pihak terkait, apalagi dalam pilwako singkawang berhadapan dengan pemohon yang merupakan incumbent yang justru lebih mempunyai kekuasaan, pengaruh atau hubungan hirarki (more powerful) untuk melibatkan pns atau lurah, melakukan intimidasi struktural, menggunakan fasilitas daerah, serta melakukan politik uang, dan lebih mempunyai akses baik terhadap data, personil maupun sistem, oleh karena mana apa yang dituduhkan oleh pemohon adalah bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya dan bertentangan dengan common sense, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon pada polita polita berkenaan kecamatan kecamatan tersebut dibawah ini: kecamatan singkawang barat bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon pada polita a,c,d,e,f,g,h,i,k, i,n,o,p,g,r,vkelurahan pasaran bukan terletak singkawang tengah, akan tetapi singkawang barat: bahwa perayaan kemenangan pasangan calon nomor urut yang didalilkan oleh pemohon, tidak termasuk pelanggaran pemilu, terlebih lebih perayaan kemenangan tersebut dilakukancommon sense menjanjikan bbm ribu perbulan untuk masyarakat yang memilih dan tidak mungkin bagi lain anggota dewan mensponsori pihak terkait dalam pilwako singkawang: bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon pada polita karena bagaimana mungkin pemohon mengetahui bahwa dalam kotak suara yang dipilih oleh pasangan suami istri tersebut memilih pasangan nomor urut jika ini terjadi pemohon telah melanggar salah satu asas pemilu, yakni rahasia, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon pada polita karena kota singkawang tidak terdapat kelurahan yang bernama kelurahan penatua, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon pada polita karena pemohon tidak dapat menyebutkan siapa nama preman, nama tps, nama kelurahan dan nama kecamatan, good non mengapa tidak dilaporkan kepada bawaslu, petugas kepolisian yang berada setiap tps atau gakkumdu, kecamatan singkawang selatan bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon pada polita g,r, ss, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, dan karena apa yang didalilkan tidak ditujukan kepada dan tidak dilakukan oleh pihak terkait sebab bagaimana mungkin pemohon mengetahui bahwa petugas pps adalah tim pendukung pasangan calon nomor urut kemudian petugas pps yang mana, karena dalam satu tps, petugas pps tidak sendirian dan ada petugas keamanan dari kepolisian yang ditempatkan tiap tiap tps: bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon pada polita dan karena jika pemohon atau saksi pemohon mengetahui hal ini, good non mengapa pemohon atau saksidan karena karena apa yang didalilkan bertentangan dengan common sense sebab: bagaimana mungkin seseorang berani meneriakkan hidup nomor tps yang terdapat petugas dari pihak kepolisian yang ditempatkan tiap tiap tps, bagaimana mungkin peristiwa yang didalilkan pemohon benar benar terjadi, bahwa kantor kpu kota singkawang sebagai penyelenggara pilwako, tentu dan pasti dijaga aparat kepolisian, jika ini terjadi tentu akan segera ditertibkan: bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon pada polita dan karenasedangkan dalil pemohon akan, hasium dan simo terdaftar:, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon pada polita karenaorang yang bernama kari adalah ketua partai pnb, dimana dalam pilwako singkawang, partai pnb adalah merupakan salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urut enoch thomas, s.e, m.m. dan rozanuddin, s.p) dan juga merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut sehingga tidak memiliki korelasi dengan pihak terkait: bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon pada polita setelah pihak terkait memeriksa dpt kelurahan panggilan kecamatan singkawang selatan, ternyata nama luciano tidak ada sebagai pemilih, baik tps kelurahan panggilan maupun seluruh kelurahan panggilan, bagaimana mungkin orang yang tidak terdaftar dalam dpt sebagai pemilih, datang tps kertas suaranya direbut timses pasangan calon nomor urut serta dicoblos dan dimasukan kotak suaradalam timses pasangan calon nomor urut tidak terdapat pns, termasuk dan tidak terbatas pada profesi guru sma: kecamatan singkawang tengah bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon pada polita a,b,c,d,e karena apa yang didalilkan tidak ditujukan kepada dan tidak dilakukan oleh pihak terkait, kecamatan singkawang timurhanya didasarkan persepsi dan asumsi pemohon, pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut dalam pilwako kota singkawang adalah merupakan haknya yang dijamin konstitusi yang harus dihormati oleh pemohon. dalil pemohon pada polita kontradiksi dengan dalil sebelumnya yang menyatakan bahwa partisipasi politik khususnya partisipasi pemilih etnis tionghoa kota singkawang dalam berbagai event pemilukada sangat tinggi sekali, namun pada saat etnis tionghoa lainnya sdr. enoch thomas, se, dan sdr. susanto setiap, sh, mm), mencalonkan diri justru pemohon menuduh mereka berdua sdr. enoch thomas, se, dan sdr. susanto setiap, sh, mm) sebagai pemecah suara pemohon alias pasangan boneka, hal mana oleh pemohon harus dapat dibuktikan: siapa yang menjadikan pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan boneka pemilih etnis tionghoa kota singkawang dipastikan memilih pemohon jika pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak menjadi peserta pilwako kota singkawang dalil pemohon pada polita menunjukkan bahwa pemohon benar benar mencari kambing hitam atas hasil perolehan suarasebab, bagaimana mungkin pemohon mengetahui kartu pemilih tanpa identitas dipergunakan untuk memilih pasangan calon nomor urut bagaimana mungkin pemohon mengetahui bahwa orang lain yang menggunakan kartu pemilih warga yang sudah pindah memilih pasangan calon nomor urut bagaimana mungkin pemohon mengetahui bahwa warga yang mencoblos ulang tersebut memang bermaksud menambah perolehan suarakecamatan singkawang utaraoleh pemohon bukanlah merupakan pelanggaran pemilihan umum, karena ini upaya menghimbau pemilih untuk menyalurkan aspirasinya, karena semua calon juga akan mengkampanyekan, sesuai dengan potensi pemilih yang akan diharapkan dapat memilih diritidak ditujukan kepada dan tidak dilakukan oleh pihak terkait, disamping itu, pada tanggal september belum terbentuk tps wilayah kerja kpu kota singkawang, bagaimana terjadi pembagian selebaran gelap tps kelurahan semalam kecil?hanya berdasarkan persepsi dan asumsi dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya sertadisamping itusehingga sudah tidak lagi dilakukan pemungutan suara, vi. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon yang menyatakan khusus kecamatan singkawang utara, kecamatan singkawang tengah, kecamatan singkawang barat dan kecamatan singkawang timur diapa yang didalilkan oleh pemohon tersebut bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya karena dari (lima kecamatan yang berada kota singkawang pihak terkait hanya menang kecamatan, yakni: kecamatan singkawang utara dan singkawang tengah. sedangkan pemohon menang kecamatan yakni kecamatan singkawang barat, singkawang selatan dan singkawang timur, hal mana dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:pemohon pihak terkait vii. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan kepada pihak terkait pada tps tps yang disebutkabertentangan dengan fakta yang sesungguhnya dan berlengan dengan common sense sebab berdasarkan bukti bukti hasil penghitungan suara untuk calon walikota dan wakil walikota singkawang tahun tempat pemungutan suara, pada tps tps tersebut perolehan suara pihak terkait jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan perolehan suara pemohon, bukti bukti mana akan dikemukakan pada tahap pembuktian nanti: viiielanggaran yang dilakukan oleh memohon pada saat setelah pelaksanaan pilwako singkawang tahun secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menyatakan seluruh saksi pasangan calon yang hadir dalam pleno penghitungan suara tingkat kota menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara karena fakta yang sesungguhnya yang mengajukan keberatan hanyalah saksi pemohon yakni aloysius iklim,s. secara lisan, saksi mana tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan secara tertulis sekalipun pada saat itu memohon telah menyediakan formulir model db2 kwk.kpu: saksi saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut menerima hasil perhitungan suara dengan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana ternyata dari berita acarbertanggal september sedangkan pihak pasangan calon nomor urut tidak hadir pada saat pleno perhitungan suara, ixleno ppk maupun pleno kpu kota singkawang dilakukan dengan perkarena bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya sebab dari permohonan keberatan guo pemohon sama sekali tidak mampu menunjukkan adanya pelanggaran pihak terkait dalam melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. dan dari rekapitulasi hasil pemungutan suara sama sekali tidak terdapat lampiran adanya keberatan berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh pihak terkait maupun memohon: pleno ditingkat ppk, khususnya dimana pemohon mendapatkan suara terbanyak dari calon lain, saksi pemohon formulir model da kwk.kpu, sebagaimana ternyata dari: kecamatan singkawang barat, saksi pemohon yang bernama: ridw:, kecamatan singkawang selatan, saksi pemohon yang bernama budim: tertulis nihil: kecamatan singkawang timur, saksi pemohon yang bernama yosef. tertulis nihil. kecamatan singkawang utara, saksi pemohon yang bernama nawawi,, memohon telah secara sadar menghilangkan nama nama yang terindikasi merupakan warga keturunan etnis tionghoa yang mana yang akan memilih pasangan calon nomor urut jikalau diberikan hak pilih. isu sar pun semakin terlihat mana bagi warga etnis tionghoa yang nama namanya merupakan nama nama melayu cenderung untuk diloloskan dan diberikan kartu pemilih karena diharapkan akan memilih pasangan calon nomor urut vide buktikartu keluarga hal ini semata mata dilakukan agar pasangan calon pemohon berkurang dukungannya dari masyarakat. hal ini pun tersebar seluruh tps dalam lingkup kota singkawang,ingkawang yang tidak terdaftar dalam dpt: bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi pemohon yang tersebar wilayah kerja (terlampir), diantaranyachai cong jurseptemberseptember sehingga saksi telah kehilangan hak suara saksi: vide bukti kecamatan singkawang tengah, saksi pemohon ujang subianto, tidak menanda tanganinamunterdapat keberatan:saksi pemohon yang bernama aloysius iklim, tidak menanda tanganitetapi tidak juga mengisi forformulir model db2 kwk.kpu): dari (lima) kecamatan kota singkawang tersebut, ternyata rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pilwako singkawang tahun ppk yang tidak ditanda tangani oleh saksi pemohon hanya kecamatan singkawang tengah: kemudian dalamada satupun yang diisi tentang keberatan dan jenis keberatan, baik oleh saksi pemohon, maupun saksi calon lainnya: selanjutny juga tidak diisi keberatan pada form yang telah disediakan baik oleh saksi pemohon, maupun saksi calon lainnya, bahwa berdasarkan fakta fakta dari bukti bukti yang ada pada pihak terkait yang justru sebenarnya melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam pilwako singkawang tahun adalah mereka yang menjadi pemilih atau simpatisan pemohon, terhadap pelanggaran mana telah dilaporkan dan diperiksa oleh penyidik gakumdu penegakkan hukum terpadu) kepolisian resort kota singkawang yakni sebagai berikut: dalam masa kampanye: terdapat simpatisan pemohon yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada orang lain yang bukan pendukung pemohon pada saat pemohon melakukan kampanye singkawang selatan dan persoalan ini sudah ditangani oleh kepolisian resort singkawang: dalam masa pemilihan pencoblosan: pelanggaran yang dilakukan simpatisan dan pemilih yang memilih pemohon yakni sebagai berikut: terdapat pemilih yang belum cukup umur yang bernama hiu jun nen alias agus gunawan lahir pada tanggal agustusertanggal september terdapat pemilih yang menggunakan kartu undangan pemilukada walikota dan wakil walikota singkawang tahun milik orang lain masing masing bernama: thang cin hui alias akun dan then hon bun alias anonareskrim gakumdu bertanggal september dan laporan polisi nomor pol: bp 1x bertanggal september xi. berdasarkan dan beralasan tersebut, secara kasat mata dan menyolok permohonan keberatan guo tidak berdasarkan bukti dan bertentangan dengan common sense, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum: cum adult testimoni rerum, guid opus est terbit when the proofs facts are present, what need there words ketika bukti bukti dari fakta fakta ada, apa gunanya kata kata dan sesuai asas hukum: fakta sunt potentiora verbs. deeds (or facts) are more powerful than words, perbuatan perbuatan (atau fakta fakta) lebih kuat dari kata kata, berdasarkan asas hukum tersebut secara contrary dapat disimpulkan ketika bukti bukti tidak ada, apa gunanya permohonan keberatan guo?, maka dengan segala kerendahan hati pihak terkait mohon dengan hormat kehadapan majelis hakim pemeriksa perkara agar sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara guo serta memutuskan dengan dengan dictum sebagai berikut: dalam eksepsi: menerima seluruh eksepsi pihak terkait tersebut, menyatakan permohonan keberatseluruhnya: menolak permohonan keberatan pemohon seluruhnya: atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara yang terhormat berpendapat lain, pihak terkait mohon putusan yang sebaik baiknya (naar gede justice recht doen) atau putusan yang adil dan patut menurut hukumoktober yang diberi tanda bukti sampai dengan yaitu berupa: bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota singkawang nomor pts kpu skw tanggal september bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota singkawang nomor pts kpu skw anta bukti fotokopi kliping koran tribun pontianak tanggal april halaman judul berita minta warga proaktif terkait pemkot serahkan dp4 kpu: bukti kecamatan singkawang baratkecamatan singkawang selatan hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun tps kelurahan sedan eua fob kan pemungutan dan perjuangan suara walikota dan wakil walikota tahun kasataatanetathanangavavaoveraa pesan kotrahanangntang bukti fotokopi kecamatan singkawang tengah hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun tps kelurahan condong bukti fotokopi kecamatan singkawang timurpt fotokopi surat keputusan tim sukses tim selain mengajukan bukti bukti tertulisanita saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps sedan: tps sedan,antar tps tidak ada: mengenai perolehterdapat seorang anak bawah umur yang ingin mencoblos dengan menggunakan kartu kakaknya, namun tidak diizinkan oleh ketua kpps, pemilih yang terdaftar dpt diizinkan untuk memilih apabila membawa ktp: seluruh saksi pasangan calon menandatangani formulir dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi formulir keberatan, syamsul arifin saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps panggilan kecamatan singkawang selatan: tpstidak ada mutasi antar tpsps tidak ada kendala dan tidak terjadi perampasan suara, pemilih harus terdaftar dpt dan memiliki kartu undangan pemilih. apabila pemilih terdaftar dpt namun tidak mendapat undangan pemilih, maka harus membawa ktp: semua saksi menandatangani formulir dan berita acara, kemudian formulir tersebut diberikan kepada saksi pasangan calon. jumlah angka yang tercantum dalam formulir sama dengan formulir safari saksi adalah masyarakat biasa yang memilih tps kelurahan condong, tps singkawang selatan, saksi menyaksikan ada pemilih yang menggunakan nama orang lain. pemilih tersebut akhirnya ditahan ketua kpps dan diserahkan polisi: didi suryadi saksi adalah masyarakat biasa yang memilih tps roman singkawang tengah, saksi menyaksikan ada pemilih tionghoa yang menggunakan kartu undangan milik orang lain, issumito saksi adalah masyarakat biasa: pada tanggal september malam hari, saksi datang kantor lurah. sana, saksi menyaksikan lurah sedan, lurah pasaran, dan seorang anggota dprd provinsi melakukan pertemuan, namun saksi tidak mengetahui inti pertemuan tersebut, zandriwan saksi menegaskan keterangan saksi issumito: supardi saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut pps kelurahan sedan dan ppk kecamatan singkawang selatan: rekapitulasi berjalan dengan baik, aman, dan lancar, yang dihadiri pula oleh panitia pengawas kecamatan, rekapitulasi tingkat pps dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut rekapitulasi tingkat ppkara saksi pasangan calon yang menghadiri rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis: haryanto saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut dalam rekapitulasi perhitungan suara tingkat kpu kota singkawang, saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir dalam rekapitulasi, sedangkan panitia pengawas tingkat kecamatan dan tingkat kota hadir dalam rekapitulasi perhitungan suara, pada saat menjelang rekapitulasi perhitungan suara dimulai, saksi pasangan calon nomor urut menyampaikan permintaan klarifikasi kepada kpu kota singkawang mengenai surat keberatan yang telah disampaikan sebelumnya, terhadap permintaan klarifikasi tersebut, kpu kota singkawang memberikan tanggapan sebagai berikut:: keberatan menyangkut pidana merupakan domain kepolisian: apabila ada pernyataan keberatan dapat ditindaklanjuti mahkamah konstitusi: saksi pasangan calon nomor urut menyampaikan keberatan dalam berita acara pernyataan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi: toksin saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut pps kelurahan pasaran, rekapitulasi tingkat ppsroses rekapitulasi berjalan dengan lancar, namun saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani hasil rekapitulasi atas permintaan center, mohammad yani saksi adalah pasangan calon nomor urut saksi membantah dalil permohonan yang menyatakan bahwa kari yang melakukan intimidasi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut sebenarnya kari adalah tim sukses pasangan calon nomor urut iwan saksi adalah koordinator saksi pasangan calon nomor urut tps kalian dalam, terdapat kejadian dimana seorang anak bawah umur dicurigai hendak mencoblos. anak tersebut tidak dapat menunjukkan ktpdanmengadilikecamatan singkawang selatan no| nama alamat pui nam khong jalan tanjung batu dalam hai sau poin jalanpadang pasir bun hui hie karang intan desi hendrawati karang intan dong thin karang intan sudirman hoon jalantanjung batu dalam jie jalantanjung batu dalam astrini jalan tanjung batu harapan len indrawi jalan tanjung batu dalam jong chun jan jalan padan pasir lie seni jalankaliasin dalam ujung chui ping jalankarang intan lie daun loy jalan karang intan thang tau jalan karang intan tjong sin jan karang intan jap siau chin karang intan herlina jalan padang pasir dat jung tanjung batu dalam tanjung batu dalam team iau fong gunung besi thai sin men gunung besi hie tet sung kalian luar tjong mie mie kalian luar lim kim jun kalian dalam4j menimbang bahwa sejak putusan mahkamah dalam perkara nomor php.d vi tentang sengketa hasil pemilu kepala daerah provinsi jawa timur bertanggal desembeu walikota dan wakil walikota singkawangberdasarkan keputusan kpu(vide bukti t2), pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota singkawangitetapkan oleh memohon pada hari selasa oktober dengan nomor perkara php.d xrabu tanggal september hari kamis tanggal september dan terakhir hari jumat tanggal september oleh karenanya, mahkamah berpendapat permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalamsistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh memohon dan pihak terkait dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota singkawang tahun sebagai berikut: i3. memohon telah melakukan pelanggaran sebelum pemungutan suara dengan cara: melakukan pemutakhiran data secara sepihak dan memanipulasi daftar pemilih, sehingga banyak warga yang namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) dan kehilangan hak pilihnya. samping itu, dpt masih mencantumkan nama nama warga yang sudah pindah dan meninggal dunia karena dpt sudah kadaluwarsa, memohon, cc. memohon menghilangkan hak pilih warga, khususnya warga keturunan etnis tionghoa yang akan memilih pasangan calon nomor urut pemohon). selain itu, banyak warga yang namanya tercantum dalam dpt namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya:: memohon telah melakukan pelanggaran setelah pelaksanaan pemungutan suara dengan cara menghalangi pemohon untuk mengajukan keberatan setiap jenjang pemilu kepala daerah, sehingga pemohon tidak diberikan formulir pernyataan keberatan tingkat tempat pemungutan suara tps), tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk), dan tingkat kota singkawang kpu kota), i3. pemohon telah mengajukan keberatan kepada memohon setiap jenjang pemilu kepala daerah, namun tidak ditindaklanjuti oleh memohon. oleh karenanya, pemohon melaporkan kepada bawaslu kota singkawang. akan tetapi, bawaslu kota singkawang tidak menindaklanjuti laporan tersebut,. akibatnya warga dipersulit untuk menggunakan hak pilihnyadan menambah keterangan tertulisnya yang diterimamemohon menolak keberatan pemohon mengenai adanya pelanggaran pemilu kepala daerah kota singkawang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. menurut memohon pelanggaran tersebut tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan mahkamah berupa pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt, pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam dpt, pemilih yang sudah pindah domisili, dan pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan undangan pemilihan, memohon menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa memohon menghalangi pemohon untuk mengajukan keberatan. kenyataannymemohon menegaskan bahwa kpps kota singkawang telah melaksanakan pemungutan suara sesuai prosedur. oleh karena itu, dalil pemohon yang dinilai tidak relevan, memohon menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa memohon tidak membagikan surat undangan memilih dan kartu pemilih. menurut memohon, dalil tersebut tidak beralasan karenbahwa dalil pemohon berkaitan dengan intimidasi dinilai kabur karena hanya berdasarkan asumsi tanpa disertai saksi dan bukti yang relevan: bahwa pemohon salah dalam mendalilkan perolehan suara sah pihak terkait sebanyak suara perolehan suara sah pihak terkait yang benar adalah suara y4)pihak terkait menegaskan bahwa setiap tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota singkawang berjalan secara demokratis sesuai peraturan perundang undangan sehingga tidak ada pelanggaran pemilu kepala daerah yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran pemilu kepala daerah yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif karena berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak terdapat lampiran tentang adanya keberatan terhadap pelanggaran dimaksud: pihak terkait menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait telah melakukan intimidasi karena pihak terkait hanya anggota dprd kota singkawang, bukan incumbent, sehingga pihak terkait tidak memiliki kekuasaan untuk melibatkan pegawai negeri sipil: pendapat mahkamah dalam eksepsi i3. menimbang bahwa memohonsebagaimana didalilkan oleh pemohon. samping itu, angka petit permohonan pemohon dinilai kabur karena memohon tidak pernah menetapkan pasangan calon nomor urut pihak terkait) sebagai pasangan calon dan peserta pemilu kepala daerah kabupaten pati tahun terhadap eksepsi memohonmemohon tidak terbukti. oleh karena itu, menurut mahkamah eksepsi memohon tidak beralasan hukum: eksepsi bahwa permohonan pemohon dinilai kabur karena pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran pemilu kepala daerah dan tidak mempersoalkan perolehan suara pemohon, oleh karenanya keberatan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah, terhadap eksepsi dimaksud, mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf yang menyatakan bahwa mahkamah berwenang mengadili pelanggaran pemilu kepala daerah yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. oleh karena itu, menurut mahkamah eksepsi memohon tidak beralasan hukum, terhadap eksepsi memohon yang berkaitan dengan obyek perselisihan, perolehan suara sah pasangan calon, money politic, dan intimidasii3. menimbang bahwa pihak terkaitpersona karena permohonan pemohon ditujukan kepada komisi pemilihan umum kabupaten singkawang, padahal penyelenggara pemilihan umum walikota dan wakil walikota singkawang adalah komisi pemilihan umum kota singkawang.,:: terhadap eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon kabur (obscura libel)lakukan pemutakhiran data secara sepihak dan memanipulasi daftar pemilih. daftar pemilih tetap dpt) masih mencantumkan nama nama warga yang sudah pindah dan meninggal dunia karena itu dpt sudah kadaluwarsa, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi saksi liu hit ching, husin, bohemia, sutomo, dan sleman. pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa dpt (vide bukti danerhadap dalil pemohon tersebut, memohon mengajukan bantahan dengan mengajukan saksi rusli dan standar yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemutakhiran data telah dilakukan dengan memenuhi prosedur yang ada. samping itu, memohon mengajukan bukti tertulis berupa berita acara pengesahan dan penetapan dpt(vide bukti daftar pemilih dp4data pemilihsetelah memeriksa bukti bukti tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: dalil pemohon terbantahkan oleh saksi saksi pemohon sendiri yakni saksi liu hit ching dan saksi sutomo yang menerangkan bahwa mereka terlibat dalam pemutakhiran data: dalil pemohon terbantahkan oleh saksi saksi memohon yakni rusli dan standar yang menerangkan bahwa pemutakhiran data telah dilakukan sesuai prosedur: bukti tertulis dpt yang diajukan pemohon (vide bukti dan tidak meyakinkan karena hanya berupa lembaran terpisah sehingga diragukan kebenarannya, bukti pemohon berupamerujuk pada putusan mahkamah nomor php.d viii tanggal september tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado tahun. jika pun terdapat masalah administrasi pendaftar pemilih,ingkawang. oleh karena itu menurut mahkamah, masalah dpt harus menjadi perhatian (lumia thung jalankaliasinluar (nguihianthin jalankaliasinluar |puiyemiyanti jalankaliasinluar |tjungfuini jalankaliasinluar |bunchonsui jalankarang intan sungguh sungguh bagi penyelenggaraan pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (uber) dan jujur dan adil (judul), dalam hal ini perkara guo: berdasarkan uraian pertimbangan: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi mian dan bukti tertulis berupa fotokopi lampiran surat keputusan kpu kota singkawang nomor pts kpu skw tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu walikota dan wakil walikota singkawang tahun bertanggal februari (vide bukti dan surat pernyataan (vide bukti terhadap dalil pemohon tersebut, memohon mengajukan bantahan dengan alasan pemungutan suara sudah sesuai prosedur, sehingga tidak relevan jika pemohon, untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti tertulis berup (vide bukti atas permasalahan hukum tersebut sesuai fakta persidangan, dalil pemohon guo tidak terbukti karena sesuai keterangan saksi pihak terkait yaitu haryanto yang menerangkan bahwa walikota dan wakil walikota singkawang. hal tersebut sesuai pula dengan bukti memohon yang diberi tanda bukti oleh karena itu, menurut mahkamah dalil pemohon guo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum,nghilangkan hak pilih warga, khususnya warga keturunan etnis tionghoa yang akan memilih pemohon. banyak warga yang namanya tercantum dalam dpt namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi thai chui mie. pemohon juga mengajukan bukti tertulisterhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dengan mengajukan saksi saksi widianto dan suhardi yang menerangkan bahwa semua warga yang tercantum dalam dpt bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak ada perbedaan etnis antara warga indonesia asli dan warga keturunan tionghoa. keterangan saksi memohon bersesuaian dengan saksi pihak terkait yaitu anita yang menerangkan bahwa pemilih yang terdaftar dalam dpt dapat menggunakan hak pilihnya apabila membawa ktp, setelah memeriksa bukti bukti tersebut, mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: keterangan saksi memohon yakni saksi widianto bersesuaian dengan keterangan saksi pihak terkait yaitu anita yang dinilai melemahkan keterangan saksi pemohon thai chui mie: bukti tertulis pemohon: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi saksi mian, adrianus, dan yohanes aneh. pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan (vide bukti dan terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait mengajukan bantahan bahwa pihak terkait hanya anggota dprd kota singkawang sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk melibatkan pegawai negeri sipil dan melakukan intimidasi: untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan saksi mohammad yani: setelah memeriksa bukti bukti, menurut mahkamah keterangan saksi pemohon tidak cukup untuk membuktikan dalil pemohon. samping itu, bukti tertulis pemohon berupa surat pernyataan (vide bukti dan, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi saki rendy dan pui chi phine. pemohon juga mengajukan bukti tertulisterhadap dalil pemohon tersebut, memohon mengajukan bantahan bahwuntuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan saksi kon ling, setelah memeriksa bukti bukti, mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: dalil pemohon tidak bersesuaian dengan keterangan saksi pemohon sendiri yakni saksi pui chi phine yang menerangkan bahwa saksi tetap dapat menggunakan hak pilihnya meskipun tidak mendapat surat undangan memilih dan kartu memilih: bukti tertulis pemohonmendalilkan telah mengajukan keberatan kepada memohon setiap jenjang pemilu kepala daerah, dan melaporkannya kepada bawaslu kota singkawang namun tidak ditindaklanjuti, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi thai chui mie dan thai mui, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon mengajukan bantahan bahwa dalil pemohon dimaksud tidak relevan. lagipuluntuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan saksi saksi akp. hasbullah, ardiansyah, widianto, dan i.f. tuning, setelah memeriksa bukti bukti, mahkamah menemukan fakta hukum bahwa benar ada keberatan dari pemohon mengenai pemutakhiran dpt, pelaksanaan rekapitulasi oleh memohon tingkat kota tanggal september dan keberatan pemohon yang diajukan panas pada tanggal september namun demikian, mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa ada pelanggaran yang mempengaruhi peringkat perolehan suara yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang dikemukakan dalam keberatan pemohon tersebut. kalaupun terjadi kesalahan administrasi yang dilakukan oleh memohon, misalnya mengenai pemutakhiran data dp4 dps dan dpt, serta masalah surat undangan memilih, hal itu bukanlah pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis karena tidak terbukti adanya kesengajaan memohon yang berupa perencanaan dan tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. bukti bukti yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa memohon telah melakukan upaya maksimal dalam menjaga penyelenggaraan pemilu kepala daerah kota singkawang yang langsung, umum, bebas, rahasia (uber) dan jujur dan adil (judul)h dengan melakukan perbaikan perbaikan dalam proses, termasuk mengakomodasi para pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan tidak mendapat undangan memilih untuk tetap menggunakan hak pilihnya. demikian pula, mahkamah tidak menemukan adanya tindakan pembiaran yang dilakukan oleh memohon maupun aparat keamanan untuk kepentingan salah satu pasangan calon. oleh karena itu, dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasaningkawang. jika pun terdapat pelanggaran, maka hal itu hanyalah bersifat sporadis, tidak terstruktur,terbukti menurut hukum, i3. berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamahhukum perawan toro dan rekan yang beralamat orchard hotel ground floor, jalan industri raya nomor gunung sehari, jakarta baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama bertindak dan untuk nama pemberi kuasa: dalam hal ini juga berdasarkan surat kuasa khusus tanpa tanggal oktober memberi kuasa kepada sulistyowati, s.h.,m.h., selaku advokat konsultan hukum pada sulistyowati and partners law office yang beralamat apartemen garden boulevard tower unit jalan warung jati barat nomor jati padang, pasar minggu jakarta selatan, baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama bertindak dan untukoktohari senin, oktober yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: thjaidjanthat jalantanjung batudalam | |andi |jalankaliasinluar |tjhintetmin jalan tanjung batu harapan tjhangrudy jalan tanjung batu harapan tjheusiauling jalantanjung batu harapan (pita jalantanjung batu harapan akun jalansagatani sumbang sisi jalansagatani sumbang karolina jalansagatani gg.tani nori kim nyat khan jalansagatani nori bong sui tjong gunung besi poin karang intan rt. rw. ujung nam hong jalan tanjung batu dalam ujung siau lie jalan tanjung batu dalam lang gunung besi rt. rw. purwanto tanjung batu dalam thai than tanjung batu dalam thang tie bun tanjung batu dalam pit. chui kian tanjung batu dalam rt. rw. nyt fung tanjung batu harapan fui padang pasir rt. rw. herlina karang intan rt. rw. phane nyan shin kalian dalam rt. rw. ujung tanjung batu dalam kon jun fat karang intan rt. rw. liu khan bui tanjung batu dalam novia karang intan rt. rw. bong iau ngo kalian luar rt. rw. him nyan kalian luar rt. rw. bong bui sen kalian luar rt. rw. bong cin khong padang pasir rt. rw. phong busana padang pasir rt. rw. bong hian poin padang pasir rt. rw. bong ujung tanjung batu harapan rt. siau kin hin padang pasir rt. rw. bong jiu sie padang pasir rt. rw. main saat padang pasir rt. rw. len ekawati padang pasir rt. rw. dany yulianto padang pasir rt. rw. hiu hyun padang pasir rt. rw. agustin karang intan rt. rw. bong nyt kit gunung besi rt. rw. lim bui jan pasir panjang rt. rw. chang fong pasir panjang rt. rw. phong sudarso karang intan rt. rw. phong this kim dsn. karang intan rt. rw. jap daun jalan gunung besi rt. rw. kit bui kalian dalam rt. rw. rika jalan karang intan rt. rw. lie karang intan rt. rw. lie site siu kalian dalam rt. rw. ngu hon men tanjung batu harapan rt. bui kiong teluk karang rt. rw. liu lie mung gunung besi rt. rw. tanjung batu harapan benny januari rt. rw. dong dji poin tanjung batu harapan rt. thai san karang intan rt. rw. encanto tanjung batu dalam rt. rw. jalan tanjung batu dalam rt. tjong trw. bong fuk him jalan raya sedan rt. rw. iis nani kuliah jalan gunung besi rt. rw. siau phong padang pasir rt. rw. dong ling jalan kalian dalam rt. rw. dewi gunung besi rt. rw. tjong chui mung gunung besi rt. rw. lim bun fha gunung besi rt. rw. cong cin liong kalian dalam rt. rw. liu yong son gunung besi rt. rw. kon kalian luar rt. rw. ujung nyat lie karang intan rt. rw. ngu siu lang padang pasir rt. rw. jalan padang pasir rt. him fui rw. thai sau sian padang pasir rt. rw. bui lung karang intan rt. rw. nyat fung kalian luar rt. rw. hengky karang intan rt. rw. fam bui fung kalian dalam rt. rw. shin saat tho jalan karang intan rt. rw. masduki pasir panjang rt. rw. warning pasir panjang rt. rw. live juliant jalan padang pasir rt. rw. cindywati santoso karang intan rt. rw. team fab kain gunung besi rt. rw. liu kim ngo gunung besi rt. rw. elsa gunung besi rt. rw. team tji than sedan pasar rt. rw. this benny gunung besi rt. rw. then shu chiang padang pasir rt. rw. ping sun hung jalan tanjung batu dalam rt. team siu daun karang intan rt. rw. chai tanjung batu dalam rt. rw. sung mui lang karang intan rt. rw. kon bui thung karang intan rt. rw. thin cen bun karang intan rt. rw. die ket min karang intan rt. rw. bong kain siong karang intan rt. rw. thin kui khan karang intan rt. rw. bun kim him padang pasir rt. rw. tanjung batu harapan rt. chang fui lang rw. tanjung batu harapan rt. too bong riyanto karang intan rt. rw. then poin karang intan rt. rw. tjong lie poin karang intan rt. rw. kon siau chin karang intan rt. rw. then shu khan padang pasir rt. rw. amina padang pasir rt. rw. mina padang pasir rt. rw. thang man kiong kalian luar rt. rw. bong bui hyun kalian dalam rt. rw. tg.bt harapan sepak gg. jap nen dinar rt. rw. lie san tanjung batu dalam rt. rw. lie siau fun tanjung batu dalam rt. rw. dong sin thon dusun padang pasir rt. rw. susunan karang intan rt. rw. mok ket fung tanjung batu dalam rt. rw. susunan karang intan rt. rw. haryanto karang intan rt. rw. mui fong karang intan rt. rw. thai iau padang pasir rt. rw. bong miao tho tanjung batu harapan rt. dong truk daun tanjung batu harapan rt. thin liong tanjung batu harapan rt. subianto gunung besi rt. rw. jap saat fah gunung besi rt. rw. lie jin lim gunung besi rt. rw. juliana gunung besi rt. rw. purwanto gunung besi rt. rw. liu sie hong gunung besi rt. rw. hie nie jalan gunung besi rt. rw. yes rusticana gunung besi rt. rw. bong lili gunung besi rt. rw. ria nigeria gunung besi rt. rw. liu jin kian gunung besi rt. rw. kiam fung gunung besi rt. rw. jalan tanjung batu harapan rt. bun jit chung rw. jalan tanjung batu harapan rt. rita rw. mulai yanto tanjung batu harapan rt. tanjung batu harapan gg. sejati thai pui pin rt. rw. tanjung batu harapan gg. bong she sejati rt. rw. tanjung batu harapan rt. pit khan rw. andreas yanto tanjung batu harapan rt. thin mui lian tanjung batu harapan rt. chang kim lang sedan pasar rt. rw. jonny padang pasir rt. rw. dong jin liong tanjung batu harapan rt. tanjung batu harapan rt. susi rw. then joni kalian dalam rt. rw. gulita kalian dalam rt. rw. sau him tanjung batu dalam rt. rw. aceh kalian luar rt. rw. lie dan koi jalan kalian luar rt. rw. ujung fui nie kalian luar rt. rw. thin lie kalian dalam rt. rw. thai kui hian kalian luar rt. rw. pui sau sem kalian luar rt. rw. liu iau thung kalian luar rt. rw. kalian luar rt. ngu hian thin rw. kalian luar rt. sudirman rw. kalian luar rt. mariana rw. saat kiu kalian luar rt. rw. oky fery yanto tanjung batu dalam rt. rw. supardi febriyanti jalan disbud pakuan rt. rw. sidoharjo iau sang sau jalan sayatan pakuan rt. jalan pertanian pakuan rt. simpati rw. lukas susanto jalan pertanian pakuan rt. jalan sayatan gg. sayur siau sut chui siasat rt. rw. him ling dusun sumbang rt. rw. jalan sayatan pakuan rt. norman rw. jalan sayatan pakuan rt. endi rw. jalan sayatan gg. sayur elly siasat rt. rw. jalan sayatan gg. padi gare rt. thang lin jin rw. jalan sayatan gg. padi gare rt. bong sak him rw. jalan sayatan pakuan rt. pui sian rw. ujung sak nyan jalan sayatan pakuan rt. then thung ciu jalan sayatan pakuan rt. jalan sayatan pakuan rt. then rw. then chiu hui jalan sayatan pakuan rt. ranah trisnawati gg. swadaya sumbang rt. wijaya rw. sardi jalan bunuh nori rt. rw. jalan bun fui nori rt. fui moi rw. liu man jin jalan pasca siasat rt. rw. lina susantriana jalan sayatan nori rt. rw. die helen jalan sayatan nori rt. rw. bun iau kain jalan baru nori rt. rw. chui lang jalan sayatan nori rt. rw. chui mung jalan sayatan nori rt. rw. jalan disbud pakuan rt. roti rw. paskalia seri jalan baru nori rt. rw. tjong fui jalan raya sayatan rt. rw. jalan gajah mada siasat rt. bong kong trw. die jun lie karya bakti rt. rw. bong siau lie jalan sayatan pakuan rt. meta jalan sayatan nori rt. rw. ujung fui jalan sayatan sumbang rt. lim kit hong jalan sayatan sumbang rt. kim fung jalan baru nori rt. rw. thai sumardi jalan bun fui nori rt. rw. ket pun jalan sayatan sumbang rt. jalan sayatan pakuan rt. rudijanto rw. milik kurniawan jalan sayatan pakuan rt. edy susanto jalan sayatan pakuan rt. bung cun hao jalan sayatan pakuan rt. jalan sayatan gg. taling gare bong jiu fen rt. rw. jalan sayatan gg. taling gare bong nyan hong rt. rw. jalan sayatan gg. taling gare bong bun rt. rw. jalan disbud pakuan rt. liu lie moi rw. jalan disbud pakuan rt. liu siau lang rw. hindi jalan sayatan nori rt. rw. jalan sayatan gg. swadaya rt. phane cin fui rw. jalan sayatan gg. taling gare lina farida rt. rw. bong daun siong jalan disbud pakuan rt. rw. jalan sayatan gg. sayur hiu can koi siasat rt. rw. thai yanti jalan bunuh nori rt. rw. phan mui jalan tanjung batu harapan kim fui jalan tanjung batu harapan jalan sayatan gg. sayur jiubudiono |sayatan |(liushukian sayatan kiungmiaupo kaliasinluar jalan sayatan sayur kecamatan singkawang utara lno nama alamat kecamatan singkawang timur |no nama alamat (phiongsiatling jalantobankok (|nursusanti |jalanrobankok (|noveniriyanti |jalanrobansan kecamatan singkawang tengah |no nama alamat |bongmiauha |btnagunglestari |wongsosumardi |ratusepudak |agustrilina (pramuka jalan end sudirman titus widyarso vide buktivide buktimengenai fakta ditemukannya dpt ganda: bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan kpu nomor tahun banyak diingkawasingkawangingkawangcc. adanya warga bukan penduduk setempat tetapi terdaftar dalam dpt, adanya nama nama warga tercatat dalam daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh kpud kota singkawang, namun orang tersebut tidak lagi berdomisili singkawangpelanggaran sebelum dan saat pemungutan suara yang dilakukan oleh pihak terkait,ihak terkait, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut: kecamatan singkawang barat bahwa kecamatan singkawangdiketahui telah terdapat ketidaknetralan anggota kpps tps kelurahan pasaran terdapat seorang penduduk yang berhak memilih (nama terdaftar dalam dpt) namun tidak boleh memilih oleh ketua kpps dengan alasan yang tidak jelas mana ketua kpps menduga bahwa penduduk ini merupakan tim pendukung atau simpatisan dari pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa pada tanggal september tepatnya tps kelurahan pasaran terdapat salah seoranguntuk tidak memilih pasangan calon nomor urut hal ini mengakibatkan banyak penduduk yang ketakutan dan akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya: vide bukti bahwa pada tanggal september sekitar pukul siang, terdapat banyak warga masyarakat yang dipersulit kpps ketika ingin menggunakan hak pilihnya tps barito kelurahan pasaran, kemudian setelah cek lokasi tps tersebut dan menyaksikan langsung ternyata benar kpps tps tersebut mempersulit masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya: vide bukti bahwa terdapat ketua telah mengaku menerima kartu pemilih dan undangan pemberitahuan yang diserahkan oleh rasi, ketua kpps, mana nama yang tercantum kartu pemilih dan undangan pemberitahuan bukanlah warganya: vide bukti bahwa tps kelurahan pasaran tanggal september saksi tidak diijinkan untuk menyalurkan hal pilihnya dengan alasan tidak membawa ktp padahal nama saksi sudah ada dpt. hal ini ternyata dikarenakan saksi disinyalir merupakan pendukung pasangan calon nomor urut oleh petugas tps tps vide bukti bahwa kelurahan pasaran, petugas penyelenggara yang memiliki tugas untuk menyebarkan kartu pemilih pada warga telah berpihak dengan tidak mendistribusikan surat undangan dan kartu pemilih kepadvide bukti bahwa, tps kelurahan melayu singkawang barat pada tanggal september telah menerima dua buah surat undangan dengan nama yang berbeda. satu atas nama dirinya dan satu lagi atas nama thin. ketua menyuruh saksi untuk turut pula mencoblos tps lain sesuai nama kartu pemilih yang didapatkannya disertai dengan arahan dari ketua untuk memilih pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa terdapat warga ber ktp dan ber singkawang, yang sebelumnya terdaftar pada dpt pemilu legislatif dan pemilu presiden, pada saat pemilukada kota singkawang tahun namanya tidak terdaftar dalam dpt. kasus ini banyak terjadi hampir seluruh wilayah kota singkawang khususnya kecamatan singkawang barat, vide bukti bahwa diketahui terdapat warga yang tidak berhak memilih, dikarenakan warga yang berasal dari kabupaten lain, warga sintang namun diberikan kartu pemilih dan undangan oleh ketua yang bernama swing pada tanggal september dan kartu pemilih tersebut oleh saksi dipergunakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa halaman kantor pasangan calon nomor urut kecamatan singkawang tengah kelurahan pasaran, telah terjadi kegiatan perayaan kemenangan nomor urut oleh pasangan calon nomor urut pada saat sebelum pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara selesai. bahkan juga terdapat konvoi pada saat pencoblosan berlangsung, vide bukti bahwa diketahui banyak pemilih yang sudah terdaftar dpt tetapi tidak mendapatkan kartu pemilih. francisco akhirnya tidak diizinkan memilih meskipun sudah membawa ktp dan hanya karena saksi disinyalir merupakan pendukung pasangan calon nomor urut vide bukti i. bahwa banyak warga pendukung pasangan calon nomor urut yang tidak diberi kartu undangan meskipun namanya terdapat dpt dengan modus menghilangkan suara per kk. hal ini berbeda dengan pemilihan presiden dan legislatif pada tahun mana saksi dan kebanyakan warga dapat menyalurkan hak pilihnya sementara para warga juga masih tetap memiliki ktp daerah setempat dan tinggal daerah setempat, vide bukti bahwa pasangan calon nomor urut menjanjikan bbm ribu per bulan yang disponsori oleh seorang anggota dewan agar masyarakat memilih pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa daerah potong diketahui bahwa seusai pemilu, surat suara potong belum dikunci sehingga terjadi penggelembungan suara dan atau manipulasi suara untuk pihak terkait: vide bukti bahwa saksi pasangan calon nomor urut tidak diperbolehkan menghadiri penghitungan suara potong namun setelah proses penghitungan selesai saksi dipaksa menandatangi berita acara perhitungan tingkat tps (model kwk kpu): vide bukti bahwa terdapat surat suara tidak sah (coblosannya sampai, vide bukti bahwa terdapat banyak pemilih yang berangkat tps kelurahan melayu sekitar jam pada saat memasuki tps ada satpam yang menanyakan ktp lalu salah satu dari mereka berkata "itu sudah perintah, takut kalau bukan orangnya. bong menanyakan perintah dari siapa itu, satpam menunjukkan surat keluaran kpu yang serialnya tidak mewajibkan membawa ktp pada saat pemilihan suara, vide bukti bahwa terdapat pendukung pasangan calon nomor urut yang menyuruh satpam dan hansip tps kelurahan melayu agar menunjukkan contoh surat suara yang dicoblos secara salah agar mereka dapat kehilangan hak pilihnya: vide bukti bahwa terdapat suami istri yang ingin mencoblos hk pemohon yang didatangi pendukung pasangan calon nomor urut pendukung pasangan calon nomor urut tersebut mengancam akan melakuktindakan kekerasan jika saksi tidak menyalurkan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut karena merasa takut dengan ancaman tersebut akhirnya saksi memilih pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa kelurahan penatua diketahui bahwa ditakuti takuti karena tidak memiliki ktp saat ingin mencoblos tps hal ini dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa pada tanggal september bahwa terdapat warga masyarakat yang bertemu dengan tim pendukung pasangan calon nomor urut pada saat yang bersangkutan pergi mencoblos tps. dalam perjalanan telah terjadi tindakan intimidasi yang dilakukan oleh preman mana preman tersebut mencengkeram dengan kuat tangan saksi dan mengancam akan memukuli saksi jika saksi tidak mencoblos pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa banyak warga yang tidak terdaftar dalam dpt menindaklanjuti hal ini, warga kemudian mendatangi ketua selanjutnya ketua menyuruh yulianto mengambil kk. akan tetapi tetap tidak diijinkan oleh kpps, vide bukti bahwa pada tanggal september perbatasan jalan k.s. tubuh dan jalan jen. sudirman, terdapat saksi dari kandidat calon walikota nomor urut tps kelurahan pasaran, singkawang barat, mengalami intimidasi yang dilakukan oleh kelompok besi dan seri yang merupakan tim pemenang kandidat calon walikota nomor urut dengan cara menendang dan memukul saksi dengan menggunakan tongkat bendera bergambar kandidat walikota nomor urut serta menghancurkan kap motor saksi. bahwa sebelum dianiaya, saksi mendengar kelompok tersebut berteriak, dia orang nomor hajar saja!! : vide bukti bahwa kelurahan pasaran, tps terdapat warga yang bernama bong muk fong dan anak bong, mirin, aes, hero dan istrinya, dan seorang warga dayak yang tidak mendapat kartu pemilih dan tidak bisa memilih meskipun telah terdaftar dp4 selain itu juga terdapat orang yang sudah meninggal tahun lalu bernama jong sin hie namun masih mendapatkan kartu pemilih (bukti dpt vide bukti bahwa kelurahan pasaran, pada pertengahan mei hingga akhir juli telah dilakukan pemutakhiran data penduduk, selaku anggota kpps telah memasukkan data terbaru dalam kurun waktu tersebut, namun kpu masih tetap menggunakan data yang sudah lama, vide bukti bahwa kelurahan pasaran, terdapat kampanye pasangan calon nomor urut yang melibatkan anak anak bawah umur, vide bukti aa. bahwa pada tanggal september banyak warga yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan melapor kpu kota singkawang namun dihadang oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut dan juga mantan anggota fpi kemudian mengusir warga, salah satunya bernama okta beraneka, vide bukti bb. bahwa terdapat pns yang terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon nomor urut dan pns tersebut menjelek jelekkan pasangan calon nomor urut melakukan korupsi dana tog: vide bukti cc. bahwa kelurahan pasaran, kecamatan singkawang barat, warga yang bernama ibu aci, mendapat perlakuan diskriminatif dari ri nya karena mengetahui ibu aci beretnis tionghoa dan merupakan pendukung pasangan calon nomor urut vide bukti dd. bahwa tps kelurahan pasaran, kecamatan singkawang barat diketahui pada tanggal september saksi menerima kartu pemilih dan undangan dari anggota kpps yang bernama standar, namun setelah diteliti lagi, saksi menemukan kartu pemilih yang bukan warga vide bukti ee. bahwa tps kelurahan pasaran, singkawang barat diketahui bahwa tps tempat saksi mencoblos tidak terdapat saksi dari pasangan calon nomor urut saksi pasangan calon nomor urut diusir oleh anggota kpps dan tidak diperbolehkan masuk: vide bukti ff. bahwa tps pasaran, singkawang barat diketahui pembagian kartu pemilih tps pasaran, singkawang barat dibagikan satu hari sebelum pemilihan sehingga warga yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan tidak bisa melaporkan kepada kpu kalau tidak mendapat kartu pemilih dan undangan, vide bukti gg. berdasarkan tps pasaran, singkawang barat diketahui bahwa teman saksi yang bernama tan lian shin, telah terdaftar dpt, tetapi tidak mendapat kartu pemilih. teman saksi tersebut telah datang tps untuk memastikan data dirinya, tetapi ditolak karena tidak memiliki kartu sehingga tidak bisa mencoblos: vide bukti hh. bahwa kelurahan pasaran, singkawang barat, diketahui pada tanggal september kampanye pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut melibatkan anak anak bawah umur dengan menaiki truk dan mobil: vide bukti ii. bahwa tps kelurahan pasaran, singkawang barat, diketahui bahwa mertua saksi yang sudah meninggal dunia dua tahun lalu namun keluarga lim tan sin mendapatkan kartu pemilih dan undangan atas nama lim tan sin dari kpps, vide bukti ji. bahwa tps kelurahan pasaran, singkawang barat, diketahui pada saat kampanye singkawang barat, tim sukses pasangan calon nomor urut menjelek jelekkan pasangan calon nomor urut vide bukti kk. bahwa kelurahan skip lama kecamatan singkawang tengah, pemutakhiran data dari dps dp4 menggunakan data yang lama (banyak yang sudah meninggal ataupun pindah sejak tahun yang lalu masih terdaftar). selanjutnya tim pemutakhiran data mencoret data orang yang sudah meninggal atau pindah dan menyerahkan dps tps pasaran. akhirnya diketahui bahwa data yang digunakan saat rapat pemutakhiran data adalah data dari dps lama yang telah ada sejak tahun lalu: vide bukti ii. bahwa pada tanggal september saat pencoblosan, saksi melihat sebuah mobil dengan poster pasangan calon nomor urut konvoi sekitar tps jalan r.a kartini, kelurahan singkawang tengah. vide bukti mm. bahwa bahwa pada tanggal september warga gang mutiara alam dan gang duta, kelurahan melayu, kecamatan singkawang barat yaitu cong sem san dan hyuk kong curiga serta takut nama mereka tidak terdaftar kpu sehingga tidak bisa memilih. saat warga datang kpu kota singkawang dan ternyata ada nama yang terdaftar ada pula yang tidak terdaftar. pada tanggal september ternyata banyak warga yang namanya tidak terdaftar dpt: vide bukti nn. bahwa pada tanggal september sehari sebelum pencoblosan, diketahui bahwa adanya warga kota singkawang beramai ramai mendatangi kpu kota singkawang untuk melaporkan ketidakjelasan data warga sebagai pemilih yang tidak terdata sebagai pemilih maupun yang belum mendapatkan kartu pemilih dan atau surat undangan. akan tetapi, usaha warga yang memperjuangkan hak pilihnya dihadang oleh intimidasi tim pemenang pasangan calon nomor urut yang menyebut dirinya alkali, menyuruh warga pulang dan menyuruh kepolisian kota singkawang menutup pagar dan menjaga lokasi kpu kota singkawang sambil berkata, saya ingatkan kepada saudara saudara etnis tionghoa kalau saudara terus memaksakan diri, kami dari tim akan bertahan sampai titik darah penghabisan.!! : vide bukti oo. berdasarkan kelurahan melayu singkawang barat tps diketahui bahwa pada hari pencoblosan yaitu september terdapat warga yang telah melakukan pencoblosan tps sesampainya rumah, tiba tiba seseorang tidak dikenal mendatangi rumah warga tersebut, dan menyuruh warga untuk mencoblos lagi tps kelurahan barito dan mengancam harus memilih pasangan calon nomor urut serta berkata ibu mau mencoblos atau mendapat masalah . karena ketakutan maka warga tersebut pergi barito untuk mencoblos lagi dengan memakai kartu pemilih yang bukan atas nama warga tersebut, vide bukti kecamatan singkawang selatan bahwa kecamatan singkawangsedan telah terjadi ketidaknetralan petugas pps yang melarang saksi untuk menyalurkan hak pilihnya karena namanya tidak terdaftar dalam dpt. padahal setelah dikonfirmasi dengan salah seorang anggota kpu, anggota kpu tersebut menyatakan bahwa saksi tetap dapat mencoblos dengan menggunakan ktp atau kk. namun hal ini tidak pula diindahkan oleh petugas pps tersebut yang mana merupakan tim pendukung pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa pada tanggal september terdapat suami dan istri warga setempatpada tanggal september sekitar pukul siang, terdapat masyarakat pemilih yang mendapat telepon dari seorang warga yang berasal dari tps yang mengvide bukti bahwa diketahui banyak masyarakat pemilih yang telah kehilangan hal pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih padahal, vide bukti bahwa terdapat warga yang tidak diberikan surat undangan dan tidak mendapat kartu undangan sementara orang tua yang juga tinggal bersama dengannya mendapat kartu undangan. setelah berusaha mencari tahu pak rt, firdaus karena dia ingin menggunakan hak pilihnya. mendapatkan informasi bahwa bisa memilih dengan hanya menunjukkan dan ktp. akan tetapi, ketika datang tps wilayahnya tetap tidak diperkenankan untuk memilih: vide bukti bahwa pada tanggal september pukul wita, terdapat banyak warga yang mendatangi kpu kota singkawang menuntut hak pilihnya dan melihat langsung kkp mempersulit pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tps kelurahan sedan, vide bukti bahwa pada tanggal september kelurahan sedan kecamatan singkawang selatan saksidisertai dengan ajakan untuk: vide bukti bahwa tps kelurahan sedan singkawang selatan diketahui bahwa ketua yang bernama chia jun him pada tanggal september dengan alasan sibuk tidak memberikan surat undangan kepada warga setempat dengan disertai ajakan memilih pasangan calon nomor urut vide bukti i. bahwa daerah kali asin kelurahan sedan kecamatan singkawang selatan, saksi tidak mendapat kartu undangan dan kartu untuk mencoblos padahal dalam pemilu sebelumnya yang bersangkutan mencoblos, vide bukti bahwa tps kelurahan sedan, warga setempat beretnis tionghoa tidak diberikan kartu pemilihan dan kartu undangan, namun adik saksi yang bernama suyanto diberikan kartu pemilih dan kartu undangan, padahal saksi warga pada saat pemilihan gubenur saksi memiliki hak pilih. hal inisementara adik saksi yang bernama suyanto memperoleh hak pilih karena memiliki nama seperti layaknya etnis melayu yang mana diharapkan akan memilih pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa terdapat warga yang sudah meninggal tetapi terdaftar tps kelurahan sedan, kartu pemilih tersebut dipakai oleh orang lain yang merupakan timses pasangan calon nomor urut selain itu masih banyak warga yang mencoblos menggunakan kartu pemilih warga yang sudah meninggal atau pindah tempat yang mana banyak dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut vide bukti il. bahwa kelurahan sedan, terdapat masyarakat pemilih yang namanya terdaftar dalam dpt yang namanya tercantum ganda tetapi tahun kelahirannya berbeda diantaranya tahun dan surat undangan tersebut pakai untuk memilih pasangan nomor urut vide bukti bahwa terdapat pemilih yang diwakili oleh orang lain yaitu tim sukses pasangan calon nomor urut untuk mengambil kartu pemilih yang terjadi tps kelurahan sedan. hal ini dimaksudkan agar pengambilan kartu pemilih ini tidak dicurigai, vide bukti bahwa tps kelurahan sedan, terdapat banyak pemilih yang sudah pindah namun masih terdaftar dpt dan kartu tersebut dipergunakan oleh orang lain yaitu tim pendukung pasangan calon nomor urut untuk menambah suara pasangan calon nomor urut vide bukti oo. bahwa terdapat upaya pemukulan kepada pasangan calon nomor urut pada pukul wita pagi yang terjadi tps kelurahan sedan, yang dilakukan oleh tim pendukung nomor urut tim sukses pasangan calon nomor urut meneriakkan hidup nomor vide bukti bahwa kelurahan sedan kelurahan sedan pada tanggal september sekitar warga masyarakat yang datang kantor kpu, kemudian terdapat preman preman depan kantor kpu yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut preman tersebut mengusir dan mengintimidasi dengan tujuan agar warga pulang dan mengancam memotong telinga dan mengatakan orang saya tidak dapat kartu . terdapat warga ditarik keluar dan dicekik oleh preman preman tersebut sampai lehernya memerah dan diancam untuk jangan menyatakan keberatan terlebih terhadap pasangan calon nomor urut jka tidak maka nyawa saksi tidak akan selamat,warga yang tidak mendapat kartu pemilih diantaranya akan, hasium, along, simo. ketiga orang terseut memiliki ktp daerah setempat, tinggal daerah tersebut dan terdaftar serta mencoblos pula dalam pemilu legislatif dan presiden tahun namun pada pemilukada tahun ini tidak terdaftar. sudah dilakukan upaya untuk keberatan kpud singkawang namun sia sia saja karena protes ini tidak ditanggapi, vide bukti bahwa terdapat keberpihakan oknum anggota kpps dalam membagikan kartu pemilih mana kppsmaupun undangan, vide bukti bahwa pada hari pencoblosan tanggal september tps kelurahan sedan,kedalam tps namun saksi pasangan calon nomor urut tersebut dipaksa disuruh menandatangani berita acara (model c1) tps tersebut:padahal pada saat pemilihan gubernur memiliki hak pilih warga yang tidak mendapat kartu pemilih diantaranya akan, hasium, along, simo, vide bukti bahwa terdapat keberpihakan oknum anggota kpps dalam membagikan kartu pemilih hampir seluruh tps, vide bukti bahwa pada hari pencoblosan, tpsdalam tps, vide bukti bahwa terdapat pengakuan dari kpu memang benar telah terjadi permasalahan dpt mana banyak masyarakat yang berhak memilih namun tidak berhak untuk memilih: vide bukti xx. bahwa banyak warga yang mendapatkan kartu pemilih ganda yang diberikan oleh ketua disertai ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut yang mana kartu pemilih ganda tersebut dipergunakan untuk memilih pasangan calon nomor urut sehingga jumlah suara bagi pihak terkait ini bertambah: vide bukti bahwa dari sejak semula sudah ada upaya dari warga masyarakat setempat yang mempunyai hak pilih untukbahkan pemohon melalui center telah berulangkali memfasilitasi kepada warga dengan kantor kpu. namun keluhan dan keberatan ini tidak dianggap dan dihiraukan oleh para anggota kpu kota singkawang dan berdalih bahwa memang semua prosedur sudah dilakukan: vide bukti bahwa terdapat upaya intimidasi terhadap warga masyarakat pemilih untuk memperjuangkan hak pilihnya dalam bentuk pengancaman fisik yang dilakukan oleh kari yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut adri mengancam akan memukul warga jika warga setempat tidak memilih pasangan calon nomor urut vide bukti aa. bahwa terdapat warga setempat yang tidak mendapatkan kartu pemilih padahal telah lama berpartisipasi dalam pilgub dan pilpres sebelumnya bahkan ketika namanya telah tercantum dalam dp4 namun dalam daftar nama dpt nama saksi tidak terdaftar, vide bukti bb. bahwa terdapat warga yang istri dan mertuanya juga tidak mendapatkan kartu pemilih padahal dalam pemilu presiden dan legislatif tahun seluruh keluarga saksi dapat menyalurkan hak pilihnya. ketika diajukan protes kepada kpu, kpu singkawang tidak merespon, vide bukti cc. bahwa tps kelurahan panggilan diketahui bahwa banyak warga yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih padahal istri yang bersangkutan mendapatkan keduanya. hal ini bertolak belakang dengan kartu keluarga yang dimiliki yang bersangkutan yang mana seharusnya seluruh anggota keluarga seharusnya dapat menyalurkan hak pilihnya, vide bukti dd. bahwa tps kelurahan panggilan diketahui bahwa pembagian kartu pemilih dilakukan mepet dengan hari pemilu sore hari) sehingga tidak sempat protes terkait dengan tidak tercantumnya nama seluruh anggota keluarganya dalam daftar pemilih tetap yang mana turut pula tidak memperoleh kartu pemilih: vide bukti ee. bahwa pada tanggal september kelurahan panggilan tps diketahui bahwa saksi baru kali ini tidak mendapatkan kartu pemilih, padahal sebelumnya pada saat pemilihan presiden dan legislatif tahun saksi mendapatkan hak pilih. ketika diajukota singkawingkawangadalah pasangan calon walikota dan wakil walikota singkawang nomor urut dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota singkawates kepada kpu, kpu singkawang tidak merespon, vide bukti ff. bahwa pada tanggal september kelurahan panggilan tps diketahui bahwa terdapat warga yang protes yang membagikan undangan namun mengelak dengan mengatakan hanya ada segini , dan tidak ada tindakan dari tersebut. ketika diajukan protes kepada kpu, kpu singkawang tidak merespon, vide bukti gg. bahwa kelurahan panggilan tps diketahui bahwa terdapat warga kelurahan panggilan tidak mendapatkan kartu pemilih, padahal mereka pada saat pemilihan gubenur mendapatkan hak memilih, namun pilkada pemilihan walikota saksi tidak memiliki hak pilih: vide bukti hh. bahwa kelurahan panggilan tps banyak warga setempat dan terdaftar dalam dpt yang ingin mencoblos dengan mengunakan identitas ktp, vide bukti ii. bahwa pada tanggal september kelurahan panggilan tps diketahui bahwa banyak orang tps yang juga tidak mendapat kartu pemilih: vide bukti ji. bahwa kelurahan panggilan tps diketahui bahwa surat suara atas nama luciano, direbut oleh timses pasangan calon nomor urut serta color pasangan calon nomor urut dan dimasukkan kotak suara oleh pasangan calon nomor urut vide bukti kk. bahwa kelurahan panggilan tps diketahui bahwa terdapat warga yang sudah meninggal tetap mendapatkan undangan, sedangkan saksi tidak mendapatkan surat undangan pemilihan walikota: vide bukti ii. bahwa kelurahan panggilan tps diketahui bahwa terdapat keterlibatan pns yang berprofesi sebagai guru sma yang merupakan timses pasangan calon nomor urut mempengaruhi warga untuk mendukung pasangan calon nomor urut vide bukti mm. bahwa kelurahan sedan singkawang selatan, tps diketahui bahwa terdapat warga yang tidak mendapat kartu pemilih tetapi terdaftar dp4. akan tetapi, adik perempuannya yang baru berusia tahun tidak terdaftar dp4 tetapi mendapatkan kartu pemilih. pada malam hari tanggal september warga berusaha menanyakan posko center dan benar warga tersebut terdaftar dp4. mengetahui dirinya telah terdaftar dan bisa memilih dengan membawa ktp dan kk, pada tanggal september warga tersebut pergi tps tetapi ketua kpps menolaknya dengan alasan tidak membawa kartu pemilih dan surat undangan, vide bukti nn. bahwa pada tanggal september pukul pagi, tps terdapat banyak warga yang ingin mencoblos dengan menggunakan ktp karena berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa warga yang telah terdaftar dp4 maupun dpt tidak mendapatkan surat undangan dan kartu pemilih tetap bisa mencoblos. akan tetapi, warga warga tetap tidak diizinkan untuk mencoblos oleh ketua kpps tps vide bukti oo. bahwa pada tanggal september banyak warga daerah sedan, singkawang selatan tps tidak mendapatkan kartu undangan untuk memilih. setelah melapor ketua rt, ketua hanya menjawab besok pagi akan saksi bagikan. keesokan harinya pada tanggal september pagi, ternyata kartu undangan tak kunjung datang. pada tanggal september saksi pergi tps dengan membawa kartu keluarga dan ktp. sesampainya tps ketua kpps tps yang bernama lina melarang warga untuk memilih dengan alasan tidak mempunyai kartu undangan: vide bukti pp. bahwa kelurahan sedan, singkawang selatan, tps diketahui bahwa banyak warga tidak mendapat kartu pemilih. tanggal september pukul pagi mereka melapor pak bernama among menyatakan bahwa nama mereka tidak terdaftar. kemudian pada pukul mereka menuju kpu. saat berada depan kpu, mereka dihadang oleh preman preman berjumlah orang dan mereka tidak boleh untuk mencoblos. akhirnya rt nya menyuruh mereka untuk tidak perlu memilih pada tanggal september nanti, vide bukti kecamatan singkawang tengah bahwa kecamatan singkawang tengahpada tanggal september tepatnya ketika selesai pemungutan suara kota singkawang diketahui bahwa saksi yang bertugas tps banyak yang terlambat hadir dan dilarang masuk. akan tetapi, setelah penghitungan suara tps selesai, saksi yang terlambat tetap dimintai untuk menandatangani berita acara dengan hanya satu kali tanda tangan atau menandatangani seluruhnya ba, tanpa diizinkan membaca dan tidak mendapat berita acara c1 kwk, vide bukti bahwa pada tanggal september kelurahan condong, terdapat warga yang didatangi petugas kpud menunjukkan daftar pemilih pemilukada. namun ada dalam daftar tersebut hanya nama adiknya saja. sementara berdasarkan stiker yang tertempel pintu rumahnya yang jelas ditujukan kepada keluarganya, menunjukkan seluruh keluarganya memilih. namun yang terdaftar hanya adiknya, vide bukti bahwa pada tangrt, sukarno meminta lagi surat undangan tersebut dengan mengatakan, pak pendeta usah takut karbohemia, ternyata namanya masuk dalam dp4, kemudian dicari lagi, nama bohemia masih masuk dpt yang lama, vide bukti bahwa tps kelurahan condong, kecamatan singkawang tengah, terdapat banyak warga yang tidak memperoleh kartu pemilih mana setelah cek dalam daftar dpt juga tidak diketemukan. setelah proses pengaduan ini dijalankan, saksi kemudian melaporkan kejadian ini kepada anggota kpu bapak ridwan yang manaonghoa memimpin lagi!! . vide bukti bahwa terdapat banyak pemilih yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam dpt yaitu tps dan tps saksi sendiri tidak dapat menyalurkan hak pilihnya walaupun pada pemilu tahun yang lalu saksi masih dapat menyalurkan hak pilihnya: vide bukti bahwa pada tanggal september pukul siang wib, jalan raya kelurahan roman, singkawang tengah, banyak warga turut menyaksikan jalan raya, arak arakan kampanye pasangan pasangan calon nomor urut bahwa mereka tidak menyadari beberapa orang sampingnya adalah tim pendukung pasangan calon nomor urut mereka beberapa kali berteriak mendukung pasangan calon nomor kemudian tanpa alasan yang jelas, tim pendukung pasangan calon walikota nomor urut yang bernama seri dan besi bersama teman pendukung lainnya menganiaya mereka dengan cara dipukul dan ditendang, vide bukti bahwa kel. condong, singkawang tengah diketahui bahwa adanya keterlibatan ketua yang bernama sukarno dalam pemenangan pasangan calon nomor urut sehingga banyak warga yang tidak diberikan kartu pemilih dan surat undangan karena diduga kuat mereka pendukung pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa kel. condong, singkawang tengah diketahui bahwa seorang pns kelurahan tersebut terlibat aktif mendukung pasangan calon nomor urut selama masa kampanye, vide bukti i. bahwa kelurahan condong, singkawang tengah diketahui bahwa pada tanggal september banyak anak anak bawah umur dilibatkan dalam kampanye pasangan calon nomor urut dengan memakai atribut gambar pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa pada tanggal september terdapat banyak warga kabupaten sintang yang mendapat kartu pemilih dan kartu undangan dari ketua yang bernama sukarno, yang mengarahkan mereka untuk mencoblos pasangan calon nomor urut tps vide bukti bahwa bahwa pada tanggal september banyak warga yang menyaksikan kampanye terakhir pasangan calon nomor urut yang melibatkan anak anak bawah umur, anak anak bawah umur tersebut menggunakan kaos bergambar pasangan calon nomor urut vide bukti i. bahwa kelurahan condong, jalan bawahi, diketahui bahwa pada tanggal september terdapat banyak warga yang mendatangi ketua yang bernama adi dengan membawa dan ktp. mereka melihat atas meja ketua terdapat lembar kertas yang tersusun rapi. ketika dilihat dan dibaca oleh mereka ternyata berisikan nama nama orang yang beretnis tionghoa. warga mencoba memastikan namanya terdata atau tidak. ketika ditanyakan kepada ketua rt, jawaban bahwa nama yang tertera dalam lembar kertas tersebut bukan nama nama sah dari kpu. akan tetapi, mereka menemukan namanya dan beberapa warga yang mereka kenal. warga warga ingin memastikan kembali datanya kelurahan dengan membawa data nama dari tersebut kelurahan. sesampai disana ketika mereka menanyakan datanya sambil memperlihatkan data nama tersebut. akan tetapi, perlakuan petugas kelurahan tersebut tidak ramah. setelah melihat data nama tersebut, petugas kelurahan tersebut langsung merebut data nama warga tionghoa yang dipegang oleh mereka dengan paksa, vide bukti bahwa pada tanggal september banyak warga yang mendapatkan (dua) kartu pemilih dan satu surat undangan dan pada tanggal september kelurahan roman tps mereka menggunakan dua kartu pemilih tersebut untuk mencoblos pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa pada saat pencoblosan tanggal september kelurahan roman tps tinta yang digunakan bukan tinta yang berkualitas bagus, tinta tersebut mudah hilang: vide bukti bahwa pada tanggal september banyak warga mendapatkan (dua) kartu pemilih atas namanya tempat tinggal yang lama yakni tps dan tempat tinggal baru tps dan mereka menggunakan kartu pemilih tersebut untuk mencoblos nomor pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa terdapat kerabat pasangan calon nomor urut ibu titin mengancam warga dengan melaporkan polisi jika warga mengadukan ibu titin, yang warga warga ketahui ibu titin mencoblos dua tps, vide bukti bahwa pada tanggal september warga warga kelurahan roman tps dinding iming jabatan tertentu oleh ketua rt nya jika memilih pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa warga kelurahan sedan, singkawang tengah, pada tanggal september pukul wita mendapat kiriman sms lanjutan dari kakaknya dari tim sukses pasangan calon nomor urut yang isinya bernada ancaman terhadap etnis tionghoa, yang berbunyi: mari kite himpun semua biak kite bunuh semua cine singkawang dan perkasa semua ami ami singkawang kalo masih dipilih cine jadi walkot, tolong rahasiakan pergerakan. vide bukti bahwa banyak warga menemukan spanduk pasangan calon nomor urut simpang empat lampu merah jalan kartini dan jalan bambang iswoyo, singkawang tengah yang terlihat cukup jelas oleh masyarakatnya banyak: vide bukti bahwa diketahui bahwa pada hari perdana pasangan calon nomor urut tanggal september yang berlangsung rumah kediaman abdul thalib jalan end. sudirman gg. amal roman, singkawang tengah, melibatkan anak anak bawah umur yang juga turut berkumpul dan menyaksikan mengenakan kaus bergambar pasangan nomor urut vide bukti berdasarkan kelurahan roman, singkawang tengah, tps diketahui terdapat warga yang telah mencoblos namun tidak mencelupkan jari tinta sehingga warga tersebut mencoblos berulang ulang, vide bukti berdasarkan pada tanggal september banyak warga tidak mendapat surat undangan. setelah dikonfirmasi kepada hery ketua diperintahkan besok baru ada. lalu tanggal september ditanyakan lagi mengenai kartu undangan, hal yang sama terjadi hery tidak memberi kartu undangannya. mereka bersama warga lain yang tidak mendapat kartu pemilih menuju kpu ternyata kpu sudah dijaga ketat oleh preman preman fpi yang menyuruhnya tidak boleh memilih. ormas tersebut memakai mobil yang bertempelkan stiker dari pasangan calon nomor urut pada tanggal september mereka menanyakan lagi dengan tegas bahwa jika masih tidak diberi kartu undangan maka akan dilaporkan. akhirnya hery memberi kartu undangan kepada mereka. tetapi warga lain tetap tidak diberi sampai hari pencoblosan, vide bukti kecamatan singkawang timur bahwa kecamatan singkawang timurpakistan, menemukan surat suara ganda pada kertas surat suara untuk pemilihan bupati. juga melihat adanya money politic yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut membagikan uang kepada masyarakat sebesar ribu rupiah untuk memilih pasangan calon nomor urut vide bukti berdasarkan kelurahan pakistan diketahui bahwa adanya black campaign yang menjelek jelekkan pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut dengan mengatakan korupsi dan selingkuh hal ini bahkan dilakukan hingga memasuki masa tenang (h pencoblosan. hal ini telah dilaporkan panwascam singkawang timur namun tidak ditanggapi, vide bukti berdasarkan di. seluruh ketua seluruh kelurahan singkawang timur telah diarahkan untuk mengarahkan warga guna memilih pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa kelurahan pakistan ditemukan adanya kartu pemilih yang beredar tanpa identitas yang dipergunakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut hal ini telah dilaporkan panwascam singkawang timur namun tidak ditanggapi, vide bukti bahwa pada tanggal september kelurahan pakistan diketahui bahwa terdapat pembagian uang sebesar rp. yang dilakukan oleh timses pasangan calon nomor urut disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa kelurahan pakistan diketahui bahwa adanya saksi tps dari pasangan calon nomor urut yang tidak diperbolehkan masuk tps namun setelah proses penghitungan suara selesai saksi diperbolehkan untuk masuk ruangan dan dipaksa untuk menandatangi berita acara penghitungan suara tingkat tps (model kwk kpu), vide bukti bahwa pada tanggal september kelurahan pakistan tps ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bahwa adanya pemilih yang berhak masuk dpt tetapi tidak terdaftar dpt untuk memilih pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa pada tanggal september kelurahan pacitan tps ditemukan adanya warga yang sudah pindah namun terdaftar dpt namun mendapatkan undangan dan kartu pemilih, kartu pemilih, namun kartu pemilih tersebut dipakai oleh orang lain untuk memilih pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa terdapat warga yang didatangi oleh timses pasangan calon nomor urut diberikan kartu pemilih ganda dan diarahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut yang digunakan untuk mencoblos tps vide bukti bahwa terdapat banyak warga yang mendapat kartu pemilih ganda, dan diketahuinya oleh tim sukses pasangan calon nomor urut sehingga saksi dipaksa untuk mengunakan kartu ganda tersebut untuk mencoblos pasangan calon nomor urut jika tidak maka saksi akan dikenai tindakan kekerasan, vide bukti bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh timses pasangan calon nomor urut terdapat menggunakan kartu pemilih warga yang sudah meninggal bernama kiriman vide bukti i. bahwa diketahuiyang mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa diketahui adanya guru singkawang timur yang juga selaku ketua kpps tpsdiketahui dokumen milik saksi pasangan calon nomor urut tps telah ditahan oleh ujung. hal ini telah dilaporkan kepada kpu kota singkawang, namun tetap saja protes ini tidak dihiraukan, vide bukti oo. bahwa ketua pps tps yang bernama boni spesies yang memberikan surat kuasa untuk menggunakan kartu pemilih orang lain. kartu pemilih atas namaterdapat pemilih yang berhak memilih pada tps singkawang timur yang tidak dapat kartu pemilih. hal ini telah dilaporkan kepada kpu kota singkawang namun tetap saja protes ini tidak dihiraukan: vide bukti bahwa terdapat tindakan pengusiran bagi warga yang telah memiliki kartu oleh anggota kppserdapat pemilih berusia tahun mendapatkan kartu pemilih, sedangkan keluarganya tidak ada yang mendapatkan kartu pemilih padahal dari pemilu sebelumnya pilgub dan pilpres) terdaftarps ada warga yang tidak hadir pada saat pilkada maka kartu pemilihnya diberikan kepada kakaknya padahal kakaknya sudah mencoblos hal ini dikarenakan warga yang kemudian mencoblos ulang tersebut ingin menambah perolehan suara pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa tps pakistan, singkawang timur, diketahui bahwa pada masa tenang kampanye yakni tanggal dan tanggal september adanya mobil tim sukses pasangan calon nomor urut beratribut kampanye pasangan calon nomor urut dan berlalu lalang sekitar tps dengan atribut yang masih menempel pada saat pencoblosan: vide bukti kabupaten kota oleh komisi pemilihan umum kota singkawang tertanggal september tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa pmk nomor menentukan bahwaingkawang dan surat keputusan komisi pemilihan umum kota singkawang nomor pts kpu skw tertanggal september sehingga (tiga) hari kerja dihitung dari hari selasa tanggal september maka waktunya adalah sampai dengan hari jumatingkawang, adalah sebagai berikut: drs. awang ishak, si. dan abdul thalib se., m.e., dengan nomor urut enoch thomas, s.e., m.m. dan rozanuddin, s.p. dengan nomor urut dr. hasan karan, s.h., m.m. dan drs. ahmadi, m.m. dengan nomor urut susanto setiap, s.h., m.m. dan taman pd. dengan nomor urut vide bukti dan bukti bahwa pemohon menyatakan keberatan terhadap surat keputusan komisi pemilihan umum kota singkawabahwa tps pakistan diketahui bahwa terdapat seorang warga yang kertas suaranya dijebloskan oleh untuk suara, yang mengarahkan warga untuk mencoblosseorang guru singkawang timur bernama ujung yang juga selaku ketua kpps tps yangkelurahan pakistan, singkawang timur, diketahui bahwa ketua kpps tps yang bernama boni kasus memberikan surat kuasa kepada warga untuk mewakili pemilih yang sebenarnya untuk melakukan pencoblosan. surat kuasa mewakilikelurahan pakistan, singkawang timur dokumen milik saksi pasangan calon nomor urut tps telah ditahan oleh ujung ketua kpps tps yang terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut hal ini telah dilaporkan kepada kpu kota singkawang namun protes tidak dihiraukan, vide bukti kecamatan singkawang utara bahwa kecamatan singkawang utaraim sukses pasangan calon nomor urut selalu menyuarakan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang seagama, vide bukti bahwa terdapat keterlibatan pns pemkot yang aktif membantu tim pasangan calon nomor urut satu sejak tahun kelurahan semedi tps tps tempatnya sekolahan beberapa warga setempat (simpatisan pasangan calon nomor urut menyuruh setiap pemilih pintu masuk untuk memilih pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa ditemukan selebaran bertuliskan memang harus dibui ditemukan tepi jalan perbatasan singkawang sambas kurang lebih seminggu menjelang pemilukada yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa telah ditemukan surat suara ganda atas nama bong ket sui mana awalnya bong ket sui protes karena dalam kartu pemilihnya ditulis dengan nama bong ket su. setelah protes, bong lantas mendapat kartu pemilih dengan nama bong ket sui hari itu juga. namun, setelah dilihat lebih lanjut dalam dpt tidak diketemukan nama bong ket sui, vide bukti bahwayang berlalu lalang sambil beberapa orang dalam mobil tersebut meneriakkan pada masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut selain itu hampir seluruh warga sekitar daerah tps tersebut tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos, vide bukti bahwa pada tanggal september tps kelurahan semanggi kecil, telah terjadi pembagian selebaran gelap yang isinya menjelek jelekkan pasangan calon nomor urut vide bukti bahwa berdasarkan keterangan saksi summary tps kelurahan pakistan terdapat banyak pemilih yang tidak datang karena mereka tidak masuk dalam daftar dpt padahal pada pemilu sebelumnya mereka berhak menyalurkan hak pilihnya, vide bukti bahwa pada tanggal september jalan kridasana, kelurahan pasaran, kecamatan singkawang barat rumah ketua terdapat lebih dari lembar surat suara yang tidak dibagikan. selain itu, jalan loan pada tanggal september masih terdapat surat suara yang tidak dijaga, vide bukti bahwa tps kelurahan pasaran salah satu saksi pasangan calon nomor urut menghalangi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya yaitu terhadap seorang bapak tua mana korban didorong hingga jatuh: vide bukti bahwa kelurahan setapak kecil, singkawang utara, tps diketahui bahwa terdapat banyak warga yang tidak mendapat kartu untuk memilih. padahal dpt nama mereka terdaftar, dan mereka merupakan warga yang telah lama berdomisili kelurahan setapak kecil tersebut. mereka telah melaporkan ketua namun tidak ditanggapi, sehingga mereka saksi tidak mencoblos hari pemilihan, vide bukti pelanggaran yang dilakukan memohon pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota singkawang tahun terkait dengan tidak diberikannya kartu undangan dan kartu pemilihsingkawang, bahwa, sebagai contoh dari ribuan bukti yang nantinya pemohon paparkan, berdasarkan pada tanggal september terdapat pasangan suami istriukti bukti bukti bukti bukti dan bukti ).pelanggaran yang dilakukan oleh memohon pada saat setelah pelaksanaan pemilukada kota singkawangtahun secara terstruktur, sistematis,lima kecamatan kota singkawang, terkait dengan pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten ini telah memohon terlihat memaksakan dengan mencoba untuk lari dari permasalahan atas ditemukannya fakta atas banyaknya pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama pemilukada kota singkawang tahun bahkan telah menjadi fakta mana pleno kpu kota singkawang berlangsung hanya berselang kurang dari jam untuk pleno tingkat kota dari pleno tingkat kecamatan, padahal diketemukan banyak sekali pelanggaran yang sama sekali tidak ditindaklanjuti baik oleh memohon maupun panwaslukada kota singkawang:nunda proses rekapitulasi tingkat kota dan sambil menanggapi temuan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh pemohojadwal pemilihan umum tersebut telah menyalahvide bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti ):temukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk itu:kota singkawang, bahwa keadaan mana diperparah lagi mana dalam penyelenggaraan pemilukada singkawasingkawang:ota singkawangota singkawang,, bahwa pleno ppk maupun pleno kpu kota singkawang dilakukan dengan pebahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan khususnya terkait dengan upaya manipulatif yang dilakukan pada saat pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pra pemungutan suara dengan pengkondisian pemilih dan distribusi surat undangan maupun kartu pemilih, pemberkatan dalam bentuk dokumen berita acara setiap jenjang penghitungan suara dokumen c1 kwk, da kwk, db kwk) serta pengkondisian pada saat pleno penghitungan suara terhitung tingkat kecamatan bahkan pada tingkat tingkat kota, bahkan dalam tingkat kota, dengan terlebih dahulu melampirkan dokumen tanda terima pelaporan keberatan terkait jalannya pemilukada kota singkawang kecamatan se kota singkawang, saksi pemohon telah secara tegas menyatakan keberatan terkait dengan proses penyelenggaran pemilukada kota singkawang, dengan menyatakan dalam formulir keberatan saksi tingkat kabupaten dokumen db kwk) maupun dengan melampirkan laporan terkait dengann pemilukada kota singkawang tahun yang dilakukan oleh memohon dan pihak terkait: walaupun dengan memperhatikan fakta mana,maupun tingkat kota singkawang mana:: ilingkawangota singkawang perihal laporan keberatan yang meliputi kejadian pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis, yang tersebar seluruh wilayah (lima) kecamatan: kecamatan singkawang timur, khususnya wilayah: kelurahan pakistan: tps kelurahan nyarumkop: tps tps kelurahan mayasopa: tps tps tps tps tps tps kelurahan babak bahwasatu, wakil kepala daerah kota singkawang tahun sebagaimana dinyatakan dalavide bukti junctongkawang tertanggal september vide bukti ), yang pada akhirnya menetapkan pasangan calon nomor urut drs. awang ishak, si. dan abdul thalib s.e.,m.e. sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota singkawang yang memperoleh suara terbanyak, dengan perolehan suara sebagai berikut: tekan walikota kota singkawang suara surat undangan terlambat atau tidak diberikan,urutselatan, khususnya wilayah: kelurahan sedan: tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps kelurahan sayatan: tps tps cc. kelurahan jangkung: tps kelurahan panggilan,ii.barat, khusunya wilayah: kelurahan pasaran: tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps kelurahan melayu: tps tps kelurahan tengah: tps tps tps tps tps tps tps kelurahan kuala:,:: keterlibatan perangkat pemerintah rt, rw, lurah) untuk memenangkan pasangan calon nomor urututara, khususnya wilayah: kelurahan sungai garam hilir: tps tps tps tps tps tps tps tps tps kelurahan param: tps tps tps tps kelurahan sungai bulan: tps tps tps kelurahan sungai rasa: tps tps tps tps tps kelurahan setapak kecil: tps tps tps tps tps kelurahan setapak besar: tps tps tps tps tps tps ,tps tps tps tps tps tps tps kelurahan selagi kecilsaksi menandatangani sebelum pemungutan suara dan atau penghitungan suara dimulai: ditemuuruturut jj. keterlibatan pns tps, untuk wilayah kecamatan singkawang tengah, khususnya wilayah: kelurahan romanukit batu: tps tps2, tps tps tps tps tps cc. kelurahan jawa: tps tps2, tps tps tps tps tps tps tps tps kelurahan skip lama: tps tps2, tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps kelurahan condong: tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps kelurahan sungai wie:kpps meminta saksi menandatangani sebelum pemungutan suara dan atau penghitungan suara dimulai i. kpps memberijj. keterlibatan pns tps, kk. temuan kartu undangan dan kartu pemilih oleh pimpinan redaksi media kalbar times sebanyak kurang lebih lembar: sebagaimana ternyata dalam: dokumen tanda bukti penerimaan laporan model kwk kecamatan singkawang tengah tertanggal september vide bukti ). dokumen tanda bukti penerimaan laporan model kwk kecamatan singkawang utaraselatantimurbarat tertanggal september vide bukti dokumen tanda bukti penerimaan laporan model kwk kota singkawang tengah tertanggal september vide bukti akan tetapi hingga saat diterbitkannya permohonan keberatan atas laporan tersebut panwaslukada kota singkawang belumsingkawang, padahal hal hal sebagaimana pemohon uraikan dalam laporan laporan keberatannya telah menjadi fakta hukum atau setidak tidaknya pengetahuan umum bagi warga masyarakat kota singkawang, mana atas fakta hukum dimaksud atas dalam berbagai pertimbangan mahkamah dalam berbagai putusannya telah dikategoriingkawangatau setidak tidaknya mempengaruhi pihak terkait untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih: bahwa oleh karena pelanggaran pelanggaran yang terjadi pemilukada kota singkawakalimantaningkawangwalikota dan wakil walikota kota singkawaingkawaingkawang telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hampir seluruh wilayah singkawang, yang dilakukan memohon dan pihak terkait, pelanggaran pelanggaran mana secara rinci diuraikan secara sistematis dengan uraian sebagai berikut: pelanggaran sebelum dan setelah pemungutan suara yang dilakukan oleh memohon pelanggaran yang dilakukan memohon pada saat pemutakhiran data bahwa kota singkawang sendiri terdapat lebih dari (sepuluh puluh ribu) warga setempat yang sejatinya berhak memilih akan tetapi tidak diberikan hak pilih atau setidak tidaknya dihilangkan hak pilihnya atau setidak tidaknya dipaksa untuk menjadi golput vide bukti ), dengan berbagai modus operandi, mulai dari:ingkawang dalam pemilukada kota singkawaingkawaingkawaingkawa, penyimpangan mana diperparah lagi atas bawaslu kota singkawang yang melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi, bawaslu kota singkawangingkawaota singkawangran dan atau kecurangan tersebut juga dilakukan oleh birokrasi pemerintah kota singkawang beserta penyelenggara pemilukada kota singkawang yang lain yaitu panwaslukada kota singkawang yang ada dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya pemilukada kota singkawanetapkan pasangan calon dengan nomor urut yaitu drs. awang ishak, si. dan abdul thalib se. dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai pasangan calon dan peserta dalam pemilukada kabupatentanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut yaitu drs. awang ishak, si. dan abdul thalib s.e.,paling lambat hari setelah putusan mahkamah konstitusi terhadap perkara guo.telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda sampai dengan yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal oktober yaitu berupa: kode bukti bukti bukti fotokopi surat pernyataan thai chui mie: bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota singkawang nomorbukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota singkawang nomor pts kpukota singkawang tahun bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota singkawang nomor kpt kwk. kpu) kota singkawang, bukti fotokopi surat pernyataan tim kampanye hasan karan ahmadi hk ad) kota singkawang, bukti fotokopi surat pernyataan thai chui mie: bukti fotokopi surat pernyataan dan kartu keluarga: bukti fotokopi surat pernyataan liu pit ching: bukti fotokopi kartu keluarga kk)thai chui mie: bukti fotokopi surat pernyataan joni: bukti fotokopi surat pernyataan mian: bukti fotokopi lampiran surat keputusan kpu kota singkawang nomor pts kpu skw tertanggal februari tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota singkawang, bukti video pleno putusan: bukti fotokopi daftar nama warga yang terdaftar dpt tetapi tidak bisa memilih: bukti fotokopi surat pernyataan beserta lampiran jadwal tahapan: bukti fotokopi surat pernyataan mian beserta videobong cin fan: bukti fotokopi daftar keluarga yang sudah pindah dari kota mai bukti fotokopi daftar warga yang terdaftar dpt tetapi tidak maan sidat bukti foto tanggal september tps kelurahan pasaran terdapat salah seorang pendukung pihak nan santana bukti fotokopi daftar nama warga yang terdaftar dpt tetapi nasa bukti fotokopi surat kpu nomor 117a kpu skw naa panen balik bisa bukti video rekaman warga mendatangi kpu (bukti fisik tidak naa bukti fotokopi data warga yang sebelumnya mengikuti pemilu aer bukti fotokopi artikel surat kabar tertanggal september smkn sean bukti fotokopi data warga etnis tionghoa yang tidak maan replika iidsdidishatndes ())4 dan dps akan tetapi tidak terdaftar dalam dpt: vide bukti (ii) penghilangan sebagian nama dalam kartu keluarga kk)): vide bukti ), (iii)snya pemilih usia lanjut tidak dapat mempergunakan hak pilihnya maupun, vide bukti (iv) penghilangan secara nyata warga setempat yang lahir, berita. hal mana sangat ganjil mana sebagian besar masyarakat pada pemilihan umum sebelum sebelumnya berhak untuk memilih:bahkan,vide bukti ii. terkait dengan bahwa pada saat komisi pemilihan umum daerah kpud) kota singkawang telah melakukan penetapan daftar pemilih tetap dpt) sean naan ane pama bukti fotokopi dokumen tanda bukti penerimaan laporan model kwk kecamatan singkawang tengah bukti fotokopi dokumen tanda bukti penerimaan laporan jaten r03 kompas segment mon bukti fotokopi dokumen tanda bukti penerimaan laporan model kwk kecamatan singkawang selatan bukti fotokopi dokumen tanda bukti penerimaan laporan model kwk kecamatan singkawang timur bukti fotokopi dokumen tanda bukti penerimaan laporan model kwk kecamatan singkawang barat selain mengajukan bukti bukti tertulis, pemohon jugathai chui mie saksi adalah sekretaris tim sukses pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut saksi adalah anggota dprd, saksi menerangkan mengenai dpt, dimana banyak masyarakat yang tidak mendapat kartu pemilih dan surat undangan pemberitahuan tempat dan waktu pencoblosan pada hari pencoblosan (yakni tanggal september meskipun masyarakat terdaftar dalam dpt. oleh karena itu, saksi bersama tim mendatangi kantor kpu kota singkawang dan menemui ketua kpu kota singkawang beserta anggotanya: saksi menerangkan bahwa hari pencoblosan adalah tanggal september, pada tanggal september saksi kembali datang kantor kpu kota singkawang bersama masyarakat dan bertemu dengan ketua kpu kota singkawang: dalam pertemuan tersebut, saksi meminta kpu kota singkawang untuk segera mendistribusikan kartu pemilih. ketua kpu kota singkawang mengatakan akan mendistribusikan kartu pemilih dan melayani masyarakat yang mengadu. namun masyarakat tidak dilayani dan tidak menerima kartu pemilih: banyak masyarakat yang tidak mencoblos pada hari pencoblosan. oleh karenanya, sekitar mengadu kepada saksi pada tanggal september saksi menyampaikan laporan keberatan tentang warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya bawaslu kota singkawang pada tanggal september pada tanggal september bawaslu memberikan tanggapan yang intinya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan saksi hanya merupakan keberatan, dan bukan merupakan laporan karena laporan harus disertai saksi dan bukti, pada tanggal oktober saksi memenuhi apa yang diminta oleh bawaslu, namun tidak ditindaklanjuti: saksi juga menjelaskan bahwa ada warga yang mendapat surat undangan pemberitahuan tempat dan tanggal pencoblosan, tetapi tidak mendapat kartu pemilih. namun warga yang bersangkutan tidak diizinkan untuk mencoblos, pemutakhiran data dilakukan, namun dpt tetap menggunakan data lama sehingga banyak pemilih tidak terdaftar, mian saksi adalah koordinator kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota singkawang nomor urut saksi menjelaskan adanya percepatan pelaksanaan tahapan, terutama rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara kota singkawang. dalam hal ini, rekapitulasi dilakukan sekaligus menetapkan calon terpilih: saksi menyampaikan keberatan bawaslu mengenai penghilangan hak pilih, intimidasi, dan keterlibatan pns, saksi menerangkan adanya upaya penghilangan hak pilih yang keterangannya sama dengan saksi thai chui mie, bong adi effendi saksi adalah warga biasa yang ikut memilih: saksi menjelaskan bahwa tps kecamatan singkawang barat warga yang memilih harus membawa ktp liu hit ching saksi adalah ketua kpps tps kelurahan pasaran, kecamatan singkawang barat: saksi menjelaskan bahwa tps jumlah dpt sebanyak pemilih. dari jumlah tersebutantar tps tidak ada. adapun sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak lembar, tps tersebut, pasangan calon nomor urut pihak terkait) mendapat suara, pasangan calon nomor urut mendapat suara, pasangan calon nomor urut pemohon) mendapat suara, dan pasangan calon nomor urut mendapat suara, saksi terlibat pemutakhiran data dp4. namun dpt yang digunakan untuk pemilihan kepala daerah adalah dpt tahun sehingga warga yang sudah meninggal namanya tercantum dalam dpt. dampak lain yang timbul adalah banyak warga yang kehilangan hak pilihnya, saksi saksi pasangan calon tidak ada yang mengisi formulir keberatan (tidak ada yang protes) dan menandatangani formulir thai mui saksi datang kpu kota singkawang pada tanggal september bersama warga karena belum mendapat undangan memilih dan kartu pemilih. sana terjadi kericuhan, akhirnya saksi memutuskan untuk pulang rumah karena takut: saksi melaporkan kejadian kpu kota singkawang tim sukses center. setelah dilakukan pengecekan, ternyata nama saksi tercantum dalam dpt: saksi baru mendapat undangan memilih pada malam hari menjelang pemilihan. meskipun demikian, saksi tetap bisa memilih: rendy saksi adalah masyarakat biasa: saksi tidak mendapat undangan memilih dan kartu pemilih, namun warga yang baru menetap kira kira empat bulan sudah mendapat undangan dan kartu pemilih: cen kong sin saksi adalah tim sukses pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota singkawang nomor urut kpu kota singkawang mengeluarkan kartu pemilih ganda untuk satu nama yang sama: bong cin fan saksi adalah anggota kpps tps saksi juga sebagai ketua wilayahnya: ketua pps kelurahan pasaran memberikan undangan memilih, namun lembar undangan tersebut bukan ditujukan untuk warga saksi. surat undangan tersebut akhirnya tidak digunakan, namun tidak diserahkan kpu, husin saksi adalah ketua kelurahan pasaran, pada bulan mei dilakukan pemutakhiran data, namun kpu kota singkawang tetap menggunakan dpt lama, pui chi phine saksi adalah warga biasa, nama saksi tercantum dp4, namun tidak mendapat kartu pemilih. meskipun demikian, saksi tetap dapat memilih: bapak saksi yang sudah meninggal mendapat dua undangan memilih: warga etnis tionghoa tidak mendapat hak pilih: bohemia saksi adalah seorang pendeta: nama saksi tercantum dalam dp4 dan dpt yang sudah kadaluarsa: saudara saksi mendapat kartu pemilih dan undangan pemilih, namun tidak bisa mencoblos dengan alasan tanggal lahir saudara saksi salah, salah seorang jemaat saksi mengaku tidak mendapat kartu pemilih dan undangan pemilih, namun bisa mencoblos, sutomo saksi adalah ketua kpps tps kelurahan sayatan, kecamatan singkawang selatan, sebagai ketua rt, saksi terlibat pemutakhiran data. dalam dp masih ditemukan beberapa nama pemilih ganda dan pemilih yang tidak berhak lagi memilih wilayah tps oleh karenanya, data dimutakhirkan. misalnya, jika ada warga yang meninggal maka diberi keterangan meninggal, warga yang pindah diberi keterangan pindah. namun nama warga yang bersangkutan masih terdaftar dps, saksi melapor pps mengenai dps yang masih mencantumkan nama nama warga yang tidak berhak lagi memilih wilayahnya dan adanya pemilih ganda. pps menanggapi agar data dimutakhirkan lagi. seminggu kemudian keluar dpt, namun nama nama warga tersebut masih tercantum dalam dpt: saksi menemukan adanya kartu pemilih ganda dan kartu pemilih yang tidak berhak lagi memilih wilayahnya. pemilih ganda tersebut mencoblos tps wilayah saksi. meskipun demikian, para saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan: semua saksi pasangan calon menandatangani dan menerima formulir adrianus saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut singkawang timur, banyak warga yang mendapat kartu pemilih namun tidak mendapat hak pilihnya, saksi dan warga yang tidak mendapat hak pilih diintimidasi oleh alkali ketika datang kpu pada tanggal september yohanes aneh sebagai ketua rt, saksi tidak dilibatkan untuk mendata pemilih sehingga warga yang sudah pindah atau sudah meninggal masih tercantum dalam dpt, pada tanggal september saksi mendatangi kpu. pada saat itu terjadi intimidasi berupa kata kata ancaman, saksi yakin bahwa alkali adalah tim sukses pasangan calon nomor urut karena alkali selama ini hadir dalam kegiatan pasangan calon nomor urut sleman saksi adalah ketua dan ketua kpps tps kelurahan pasaran, singkawang barat: dpt masih mencantumkan nama warga yang sudah meninggal dan sudah pindah. padahal nama nama warga tersebut sudah dicoret dalam dp dan dps, dps yang dikeluarkan kpu adalah data yang sudah kadaluarsa, pemungutan suara berjalan dengan lancar dan aman, namun tidak ada bawaslu yang mengawasi: saksi membenarkan keterangan saksi adrianus mengenai tindakan intimidasi yang dilakukan oleh alkalioktober yang menguraikan hal hal sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa objek permohonan permohonan adalah error object karena surat keputusan nomor tahun yang didalilkan pemohon adalahtertanggal september sedangkan fakta dan bukti yang sebenarnya keputusan kpu kota singkawang nomor pts kpu skw tertanggal septemberengan demikian dalil pemohon tidak berdasarkan hukum, bahwa pemilukada kota singkawang hanya berlangsung satu putaran yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut dengan demikian sangat jelas telah terjadi kesalahan dalam objek keberatan pemohon. oleh karena itu sudah seharusnya permohonan pemohon ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterimota singkawang dan kepolisian, bahwa petit angka (empat) permohonan pemohon pada halaman adalah kabur dan tidak berdasarkan hukum, karena memohon tidak pernah menetapkan pasangan calon dengan nomor urut yaitu drs. awang ishak, si. dan abdul thalib, s.e. sebagai pasangan calon dan peserta pemilukada kabupaten pati tahun sedangkan fakta dan bukti yang sebenarnya memohon telah menetapkan pasangan calon dengan nomor urut yaitu drs. awang ishak, si. dan abdul thalib, se. me. sebagai peserta pemilu walikota dan wakil walikota singkawang tahun bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara sah pasangan calon sebagaimana dalam tabel bawah ini: tabel perolehan suara sah pasangan calon menurut pemohon nama pasangan calon walikota perolehan perolehan dan wakil walikota singkawang urut suara suarabahwa tabel yang diajukan pemohon sebagaimana dalam poin atas tidak benar, karena tidak sesuai dengan surat keputusan memohon nomor pts kpu skw tanggal september tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum walikota dan wakil kota singkawang tahun sebagaimana tabel bawah ini: tabel perolehan suara sah pasangan calon menurut memohon yang benar nama pasangan calon urut walikota dan wakil walikota jumlah akhir prosentase singkawang perolehan suara sahjumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikotaota singkawang2j nama agus wicaksono, sos pekerjaan ketua dprd kabupaten lumajang alamat desa jaringan rw kecamatan yosowilangun, kabupaten lumajang nama kh. adnan syarif, lc., m.a pekerjaan dosen alamat dusun wetan saluran, rw desa wonorejo, kecamatan kedungjajangbertanggal juni memberi kuasa kepada: andy firasadia, s.h., m.h: martin hamonangan, s.h., m.h: anthony rata, s.h: sakit nurrohman, s.h, dan mahmud, s.h: jawa timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal juni memberi kuasa kepada: fahmi achmad, s.h., hum, muhammad saham, s.h, advokat pada kantor hukum achmad air law firm , beralamat thamrin residence rte nomor jalan thamrin jakarta pusat, bertindak untuk dan atas nama memohon, selanjutnya disebut sebagai . . lo. memohon: i1.4j1. nama dr. syahrazad masdar, pekerjaan bupati kabupaten lumajang alamat jalan alun alun selatan nomor kabupaten lumajang nama drs. as'at, pekerjaan wakil bupati lumajang alamat jalan alun alun selatan nomortanggal juni memberi kuasa kepada fahmi achmad, s.h., hum: ahmad yulianto, s.h., m.h: agus prison, s.h, imam asmara hakim, s.h, zaenal candi, s.h: yang tergabung dalam tim advokat sjahrazad masdar as'at, beralamat jalan ikan untuk nomor perak barat surabaya, jawa timur, bertindak baik secara bersama sama atau sendiri sendiri bertindak untuk dan atas nama pihak terkait: selanjutnya disebut sebagai . oumajang, mendengar keterangan saksi pemohon, memohon, dan pihak terkait: bahwa pasangan nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent), secara sistematis dan terstruktur merencanakan dan menjadikan penjabat pjs) kepala desa yang lama sebagai tim relawan pemenangan pasangan bupati incumbent" dengan sekaligus memberikan hadiah hak garap tanah kas desa . bahwa berdasarkan ketentuada pokoknya mengatur penjabat kepala desa sementara pj.) kepala desa diangkat dan ditetapkan serta ditunjuk oleh bupati berdasarkan keputusan bupati. (vide bukti bahwa berdasarkan surat keputusan bupati lumajang nomor tentang pengangkatan pejabat kepala desa kabupaten lumajang tertanggal maret bahwa pjs tersebut ternyata juga berasal dari mantan kepala desa, sehingga bertentangan dengan surat edaran menteri dalam negeri. bahwa berdasarkan surat kementerian dalam negeri yang ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota seluruh indonesia nomor surat tertanggal juli (vide bukti perihal penyelenggaraan pemilihan kepala desa pilkades) daerah pada intinya menyatakan sebagai berikut: bahwa kepala desa yang habis masa jabatannya dan diberhentikan, maka bupati wali kota dengan waktu paling lama (enam) bulan dan kepala desa yang diberhentikan tidak dapat diangkat sebagai kepala desa pjs), bahwa pada tanggal juli bupati lumajang berkirim surat kepada mendagri nomor perihal pelaksanaan pilkades kabupaten lumajanglsi surat pada pokoknya bupati tidak puas dengan surat mendagri tanggal juli (vide bukti sehubungan dengan kepala desa yang sudah diberhentikan karena masa jabatanya habis, dilarang diangkat sebagai penjabat pjs) kepala desa bupati incumbent memaksa untuk mendapatkan legalitas kepada menteri dalam negeri agar dapat melakukan pengangkatan dan penunjukan kepala desa yang telah habis masa jabatannya sebagai penjabat js) kepala desa dengan berbagai alasan yang dikemukakan melalui surat tersebut. bahkan dengan tegas bupati incumbent menyatakan kepada mendagri ri, bahwa bupati incumbent akan menunda pilkades dan tetap akan mengedepankan pengangkatan penjabat pjs) kepala desa, termasuk terbukanya kemungkinan bagi kepala desa yang sudah diberhentikan untuk ditetapkan sebagai penjabat pj.) kepala desa dengan pertimbangan dan penafsiran bupati comment sendiri jika kepala desa setelah diberhentikan sudah tentu statusnya menjadi tokoh masyarakat bahwa pada tanggal juli bupati incumbent berkirim surat kepada camat se kabupaten lumajang nomor perihal penundaan pilkades. belum ada jawaban dari menteri dalam negeri, tentang kepala desa yang sudah diberhentikan boleh atau dilarang untuk ditetapkan sebagai penjabat pj) kepala desa , (vide bukti selanjutnya tanpa terlebih dahulu ditetapkan perda penundaan pilkades, tanpa ada peraturan bupati tentang penundaan pilkades, pasangan nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent) membuat surat edaran yang diberikan kepada camat se kabupaten lumajang yang isinya adalah sebagai berikut: agar diumumkan balai desa balai desa dan diminta perhatian saudara camat untuk segera melakukan penegasan penundaan pilkades kepada jajaran aparatur pemerintahan kepala desa mulai dari kepala desa, perangkat desa, bpd maupun kelembagaan sosial masyarakat desa serta pihak terkait diwilayah kerjanya masing masing camat se kabupaten lumajang bahwa berkaitan dengan suratan dikeluarkan oleh pasangan calon nomor urut (incumbent) nomor140 tentang penundaan pilkades, badan legislatif dprd) kabupaten lumajang sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan mengeluarkan surat rekomendasi nomor tertanggal agustus perihal rekomendasi yang ditujukan kepada bupati lumajang (incumbent) dimana pada pokoknya berisi bahwa pilkades agar tetap dilaksanakan, baik dimulai dari pembentukan tim pokja terdiri dari beberapa skpd untuk tetap melaksanakan serangkaian proses pilkades tepat waktu dan tuntas pada tahun (sebelum masa jabatan kepala desa berakhir sesuai dengan peraturan daerah nomer tahun akan tetapi rekomendasi dprd tersebut diabaikan (vide bukti bahwa kemudian dprd kabupaten lumajang melayangkan lagi surat rekomendasi dprd terhadap penundaan pilkades dengan nomor surat yang ditujukan kepada menteri dalam negeri gubenur jawa timur dan lain lain. yang pada pokoknya masih sama dengan surat nomer tertanggal agustus .(vide bukti bahwa pada tanggal september niatan buruk pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent) menunda pilkades dengan cara melanggar peraturan perundangan sebagaimana terurai atas, berakibat timbul konflik horisontal dan mendapat perlawanan dari paguyuban bakal calon kepala desa kabupaten lumajang , paguyuban bakal calon kepala desa kabupaten lumajang melakukan unjuk rasa besar besaran dan berujung anarkis, pengrusakan pagar dan gedung pemkab lumajang fasilitas umum lainnya, pembakaran ban ban bekas, bahkan sampai makan korban yakni kapolres lumajang akbp susanto sik. sh. mh. menjadi korban pelemparan batu paving dibagian kepalanya hingga mendapatkan perawatan rs. bhayangkara polda jatim karena mengalami cidera serius dibagian kepala. bahwa sesuai dengan fakta dilapangan, pada saat unjuk rasa penolakan penundaan pilkades kabupaten lumajang tanggal september kemarahan masa yang berujung anarkis dan merusak bangunan gedung pemkab lumajang, serta terdapat korban kapolres lumajang akbp susanto sik. sh. mh. tersebut: dipicu oleh penolakan bupati incumbent menemui perwakilan paguyuban bakal calon kepala desa kabupaten lumajang, dan bupati comment dari ruang kerjanya menyampaikan pesan melaui asisten dan kepala satker terkait pemerintahan desa, bahwa bupati incumbent) menolak dan keberatan menemui pengunjuk rasa karena dalam undang undang tidak dikenal lembaga paguyuban bakal calon kepala desa, sehingga para pengunjuk rasa maupun perwakilan pengunjuk rasa kalau ditemui oleh bupati comment, maka bupati comment takut disalahkan menyalahi undang undang setelah amuk masa terjadi dan ada korban kapolres lumajang akbp susanto sik. sh. (namun terlambat, karena nasi sudah menjadi bubur), selanjutnya dengan sangat terpaksa bupati cumbentbersedia menemui perwakilan pengunjuk rasa paguyuban bakal calon kepala desa, selanjutnya memberikan sambutan yang pada pokoknya menyatakan: bupati incumbent) dan mengaku sebagai negarawan, bersedia menemui perwakilan pengunjuk rasa paguyuban bakal calon kepala desa, serta selanjutnya mengijinkan kepada pengunjuk rasa untuk pelaksanaan pilkades sepanjang waktunya tercukupi, sebaliknya bagi desa yang belum siap melaksanakan pilkades tetap akan ditunda dan akan ditunjuk penjabat pjs) kepala desa oleh bupati comment vide bukti bahwa pada tanggal september bupati incumbent mulai melunak, berkirim surat kepada camat se kabupaten lumajang nomor perihal pelaksanaan pilkades pilkades diijinkan untuk dilaksanakan dengan mencermati tanggal berakhirnya masa jabatan kepala desa sehingga tepat pada waktunya sudah menghasilkan kepala desa definitif, dan sebaliknya tetap akan kami tunda pelaksanaannya apabila tidak selesai tepat waktu bulan desember .(vide bukti bahwa dari desa yang masa jabatan kepala desa nya akan berakhir pada bulan desember hanya ada (empat) desa yang melaksanakan pilkades dan terbukti pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent) kalah dalam perolehan suara, sedangkan (seratus tiga puluh dua) desa kabupaten lumajang, proses persiapan pilkades menjadi terbengkalai akibat ulah bupati incumbent karena berbagai alasan yang disengaja dan dibuat buat sebagaimana terurai atas. pasangan nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent) menang dalam perolehan suara. bahwa selanjutnya sebanyak (seratus tiga puluh dua) kepala desa yang masa jabatannya berakhir telah diangkat dan ditunjuk kembali oleh bupati comment sebagai penjabat pjs) kepala desa dan terbukti (delapan puluh persen) penjabat pjs) kepala desa adalah berasal dari kepala desa lama. bahwa itikad buruk bupati incumbent'untuk menyalahgunakan wewenang tunggal mengangkat dan menunjuk penjabat pjs) kepala desa menjadi terwujud sebanyak kurang lebih (delapan puluh persen) persen penjabat pjs) kepala desa berasal dari kepala desa yang sudah habis masa jabatannya, dan ujung ujungnya penjabat pjs) kepala desa dijadikan tim relawan pemenangan pasangan bupati incumbent pada pemilukada kabupaten lumajang bulan mei bahkan untuk menutupi kelemahan tersebut, bupati incumbent menggunakan strategi menutupi asal penjabat pjs) kepala desa dari kepala desa yang sudah habis masa jabatannya, dan diangkat kembali sebagai penjabat pjs) kepala desa, dalam surat keputusan pengangkatan dan penunjukan penjabat pj.) kepala desa ditulis dengan sebutan tokoh masyarakat (vide bukti bahwa tindakan pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent) atas bertentangan dengan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daer. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpahjjanji jabatannya apa yang pemohon uraikan atas, tiada lain adalah: salah satu bentuk pelanggaran bupati incumbent karena memberikan hadiah perpanjangan masa jabatan kepala desa berikut dengan perpanjangan penggarapan tanah kas desa tkd sawah, kebun untuk tanaman pertanian dengan luas tanah minimal maksimal ha. semua itu dapat dinikmati oleh penjabat pj) kepala desa yang berasal dari kepala desa yang sudah habis masa jabatannya, karena atas jasa baik bupati incumbent, tanpa melalui proses pilkades jabatan nya dapat diperpanjang sampai pemilu legislatif tahun bahkan mungkin pemilu presiden tahun bahwa berdasarkharusnya pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent) baru membuat surat tertulis kepada camat kabupaten lumajang pada bulan september bulan sebelum masa jabatan kepada desa berakhir), akan tetapi faktanya pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent) sudah membuat surat tertulis kepada camat kabupaten lumajang pada bulan juli tahun bahwa untuk diketahui masa jabatan dari kepala desa baru berakhir pada bulan desember tahun sehingga masih ada waktu selama (sebelas) bulan, namun bupati incumbent sudah bermain main dengan isu penundaan pilkades dan berkirim surat kepada mendagri sejak tanggal januari bahwa berdasarkan huruf dan hurufatas, dijelaskandengan tembusan camat (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya (dengan tembusan camat dan bupati). camat memberitahukan kepada bpd untuk mempersiapkan proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa paling lambat (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. bahwa seharusnya hak dan kewajiban serta wewenang bupati incumbent melalui camat sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa, baru akan berlaku sejak bulan september bulan sebelum masa jabatan kepada desa berakhir), akan tetapi faktanya semata mata hanya untuk mencapai tujuan politiknya, bupati incumbent dalam pemilukada kabupaten lumajang mei melalui cara agar kepala desa yang habis masa jabatannya dan diberhentikan dapat diangkat kembali melalui penjabat pjs) kepala desa sehingga dapat dijadikan tim relawan pemenangan dalam pemilukada kabupaten lumajang mei bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, secara nyata pasangan nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) dalam memperoleh suara dilakukan dengan cara melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana terbukti pasangan nomor urut menang desa yang pemilihan kepala desanya tunda. bahwa memohon maupun panwaslukada kabupaten lumajang terkesan tidak mandiri, tidak netral, tidak tegas dan tidak sungguh sungguh untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut karena secara nyata mewajibkan dinas kesehatan kabupaten lumajang untuk menggunakan anggaran satuan kerjanya untuk memasang banner pasangan bupati incumbent pada semua ambulance desa. bahwa selain itu pasangan calon nomor urut (incumbent) memanfaatkan bantuan mobil ambulans masing masing desa kabupaten lumajang sebagai sarana kampanye dengan cara memasang gambar pasangan calon nomor urut mobil ambulans tersebut yang gambarnya sama persis dengan gambar yang ada pada surat suara yang digunakan pada pencoblosan.(vide bukti bahwa faktanya, justru sebaliknya bupati incumbent pada tanggal januari secara sengaja dan sadar dengan bangganya bupati pasangan nomor urut incumbent menyatakan ambulance penting bagi kesehatan, kami butuh dukungan politis kata sjahrazad masdar (incumbent) saat memberikan sambutan pada acara penyerahan ambulance desa pendopo kabupaten. sekaligus pada ambulance desa yang diserahkan pada hari itu dipasang banner dirinya bersama pasangannya drs. as'at malik menggunakan baju batik, yang kemudian dijadikan gambar resmi saat pencalonan, dan tertera surat suara dengan jargon color baiknya.(vide bukti bahwa demikian juga pada tanggal maret dalam acara pengobatan gratis bupati lumajang pasangan calon nomor urut incumbent tampil berpidato secara bersama sama dan bergantian dengan menggunakan baju batik pasangan saat yang dilanjutkan pada pemakaian pada kartu suaranya.(vide bukti bahwa pasangan calon nomor urut juga memasang gambar atau banner yang ada disekolah sekolah pendidikan yang ada kabupaten lumajang, namun faktanya pemasangan gambar atau banner tersebut dibiarkan oleh panwaslukada kabupaten lumajang dan memohon. (vide bukti bahwa memohon maupun panwaslukada kabupaten lumajang sama sekali tidak melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan pasangan bupati incumbent pasangan calon nomor urut karena mewajibkan sekolah sekolah sd, slip, sta untuk membuat spanduk ucapan unas dengan memasang dangan tanda gambar pasangan bupati incumbent pada spanduk tersebut. bahwa faktanya, justru sebaliknya pada tanggal april ketua bawaslu lumajang minta dinas pendidikan kabupaten lumajang untuk menurunkan banner banner yang ada disekolah sekolah mulai hingga sta seluruh kabupaten lumajang milik bupati incumbent. bahwa sebagaimana yang disampaikan ketua bawaslu lumajang, didik mas'udi, pihaknya telah menemui kepala dinas pendidikan kabupaten lumajang dan meminta kepada kepala dinas pendidikan kabupaten lumajang untuk menurunkan banner banner selamat ujian nasional yang dipasang disemua sekolah kabupaten lumajang yang bergambar pasangan bupati dan wakil bupati incumbent, akan tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh dinas pendidikan kabupaten lumajang. bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan bupati incumbent tersebut, belum ada tindakan tegas dari penyelenggaran pemilu kabupaten lumajang untuk memberikan sanksi kepada pasangan bupati incumbent selaku pihak yang memasang banner banner tersebut, yang diduga menggunakan kekuasaan sebagai bupati dan wakil bupati memerintahkan pemasangan banner banner tersebut dengan anggaran dibebankan para kepada sekolah sd, slip, sta seluruh kabupaten lumajang bahwa pada tanggal april wakil ketua dprd lumajang ahmad jauhari menyatakan bahwa pemasangan banner tersebut sarat dengan muatan politik dan secara sengaja menggunakan fasilitas pendidikan sebagai ajang kampanye politik. hal yang sama juga disampaikan oleh ketua komisi dprd lumajang yang menilai pemasangan banner unas tersebut sebagai bentuk kampanye yang memanfaatkan lembaga pendidikan kabupaten lumajang. apalagi banner banner tersebut dipasang dua tahun berturut turut sejak tahun setiap menjelang ujian nasional dengan ucapan selamat dan sukses ujian nasional tahun (vide bukti bahwa secara sadar dan sengaja dalam kegiatan sehari hari pasangan nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) memanfaatkan dalam setiap program pemerintah, melakukan berbagai kegiatan yang sebagian dari arahnya adalah bentuk kampanye terselubung, dengan tujuan meningkatkan popularitas dan elektabilitas, yang pada akhirnya bertujuan untuk memenangkan pemilukada. salah satu contohnya, adalah baju batik , yang digunakan pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) sebagai tanda gambar dalam kertas suara, sudah digunakan oleh banner e ktp, banner ambulance desa, banner biner lain yang dipasang kantor kantor semuanya bergambar bupati incumbent berdampingan wakil bupati yang kemudian keduanya maju dalam pemilukada lumajang pada tanggal mei (vide bukti bahwa pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent dalam melantik pengurus bpd badan permusyawaratan desa) se kabupaten lumajang diberi seragam batik dengan warna, gambar yang sama persis dengan batik pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbentyang ada dalam surat suara dalam pencalonan bupati dan wakil bupati lumajang pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang tahun (vide bukti bahwa selain itu pasangan nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent dalam pengukuhan pengurus padi persatuan perangkat desa indonesia) kabupaten lumajang pada tanggal januari yang bertempat pendopo kabupaten lumajang yang dihadiri oleh perangkat desa kabupaten lumajang, dan undangnya lainnya yaitu para camat, dan kelapa satker dan instansi lainnya, seluruh undangan mendapatkan cindera mata berupa, baju batik yang sama persis dengan baju batik pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent yang ada pada surat suara, dan dalam cindera mata tersebut ada stiker yang bertuliskan kami siap melanjutkan program sa'at , sehingga terindikasi pasangan nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent sudah melakukan kampanye terselubung. (vide bukti bahwa tak hanya berhenti sampai disini, tabloid mayapada yang diduga menggunakan anggaran pemerintah kabupaten lumajang, juga tidak luput dari usaha pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent dengan memasang banner satu halaman penuh dengan tulisan: kami siap melanjutkan pemerintahan saat dipasang foto keduanyadan dibagian bawah banner tersebut ditulis salam sms yang artinya saya memilih saat sjahrazad masdar as'at malik) (vide bukti pada tanggal maret pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent membagikan sembako kepada warga dusun gunung kelurahan tompokersan. dalam kesempatan ini bupati incumbent hadir dan tampil dengan batik khas pencalonannya. (vide bukti pada tanggal februari pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent meresmikan balai desa hukum kecamatan tepung. dihadiri massa dari desa tersebut, wakil bupati as'at malik menyempatkan dati berkampanye. dalam kesempatan tersebut, wakil bupati as'at malik yang menjadi pasangannya menyampaikan pantun dalam bahasan jawa manuk manyar menu meta, golek laras terus difoto. sing anyar durung tentu, seng lawan wis bukti kyoto. arti pantun ini yang baru belum tentu baik, yang lama sudah terbukti. (vide bukti bahwa pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent bersama camat campursari mengadakan pertemuan tertutup rumah saudara fred desa campursari kecamatan campursari, yang intinya adalah mengajak untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent (vide bukti bahwa camat yosowilangun dan kasus perumahan sukodono permai sar. ahmad austro dasbor kecamatan sukodono memobilisasi dan untuk memilih pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent. pertemuan tersebut dilaksankan pada tanggal mei balai desa wotgaleh kecamatan yosowilangun pada waktu pembagian honorarium rt rw. (vide buktidiperbaiki yang diserahkan melalui persidangan mahkamahpembatalan guo perihalahwa pada kampanye terbuka pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent menggunakan fasilitas negara berupa ambulans desa yang digunakan untuk memobilisasi massa lapangan ranu pakis kecamatan apakah pada tanggal mei (vide bukti bahwa pada tanggal mei jam wib desa ranulogong kecamatan randuagung warga menangkap kasus tanah anyar sdr. triton dan ketua sdr. suparno pada waktu membagikan beras pada malam hari kepada warga atas perintah kepala desa ranulogong sdr. usman balok beras tersebut berasal dari sdr. kayu yang bekerja dinas perikanan dan kelautan pemkab lumajang yang diduga sebagai tim relawan pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent. (vide bukti bahwa pada tanggal mei pada hari tenang pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent dan satuan kerja mengadakan peresmian jembatan dan pertemuan dibalas desa penawangan kecamatan ranuyoso mengajak warga untuk memilih pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent pada pemungutan suara pada tanggal mei (vide bukti bahwa sekretaris kecamatan guci alit sdr. sono,s.h pada waktu peresmian kpps desa mojokerto dan paket balai desa mojokerto pada hari sabtu, tanggal mei dalam sambutan mengarahkan kpps untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent.(vide bukti bahwa pada tanggal september pada acara halal halal dengan masyarakat jogotrunan. dalam kesempatan tersebut bupati dan wakil bupati pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent juga menyempatkan diri berkampanye, setidaknya sebagaimana ditulis oleh media online (vide buktiisanya sebagai berikut: huruf yang pada pokoknya menyatakan " : bahwa atas dasar perolehan suara pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent yang tidak sah tersebut, sehingga perolehan suara pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) incumbent haruslah dibatalkan dan untuk itu perlu ditindaklanjuti dengan pemungutan suara seluruh tps kab. lumajang yang hanya ikuti oleh: pemohon pasangan calon nomor urut agus wicaksono, sos dan kh. adnan syarif, lc. ma), hal ini karena perolehan suara pasangan calon nomor urut apabila dialihkan kepada pasangan calon lain sangat signifikan mempengaruhi urutan perolehan suara pasangan calon lainya. bahwa selain itu, pada saat pelaksanaan tahapan pemilukada memohon digugat ptun surabaya, sebagaimana putusan ptun surabaya nomor ptun.sby. dalam gugatan tersebut memohon kalah. dengan demikian seharusnya pelaksanaan pemilukada lumajang ditunda terlebih dahulu sampai gugatan tersebut berkekuatan hukum tetap mengingat perkara tersebut sekarang ini berada tahapan banding pt.tun surabaya.(vide bukti bahwa memohon telah berbuat secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan hukum sewenang wenang dan menempatkan diri atas hukum dengan cara main hakim sendiri sehubungan dengan persoalan yuridis yang berkaitan dengan berita acara nomor ba i11 tertanggal maret tentang penetapan nama nama pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lumajang tahun tentang sah atau tidak sah turut sertanya pasangan calon bupati dan wakil bupati dr. ali madhuri, ag. dan samsul hadi, s.h., m.h. padasebagaimana putusan pengadilan tata usaha negara surabaya tanggal nomor ptun. sby, tanggal mei dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkara tingkat banding pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya, sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap.(vide bukti bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tingkat banding pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya, belum memiliki kekuatan hukum tetap, seharusnya memohon menunda terlebih dahulu terhadap kelanjutan dengan mendahulukan asas kepastian hukum. bahwa akibat memohon yang tetap melanjutkaka terhadap pelaksanaenjadi tidak berdasarkan hukum. bahwa berkaitan dengan dalil penundaan pelaksanaan pemilukada tersebut atas, adalah sejalan dengan amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d xiill. menyatakan tidak sah, batal,ivmenyatakan tidak sah, batal, dan tidak mengikatvi. mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dr. h.sjahrazad masdar dan drs. as'at, sebagai pemenang dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati lumajang tahun vii. memerintahkan kepada memohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang tahun seluruh tps kabupaten lumajang yang diikuti oleh: pemohon:. vilumajang untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya, ixmenunda pelaksanaan: keputusan memohonmemohon tanggal juni keputusan memohonsampai dengan adanya putusan gugatan nomor ptun.sb berkekuatan hukum tetap. apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lainulisbukti fotokopi ktp atas nama agus wicaksono: bukti fotokopi ktp atas nama adnan syarifkabupaten lumajang tahun bukti fotokopi berita acara nomor ba iv bukti fotokopi kliping media pengukuhan pengurus paguyuban rt rw se kecamatan sukodono, tanggal desember bukti fotokopi kliping media pengukuhan pengurus paguyuban rt rw se kecamatan sendiri, tanggal januari bukti fotokopi kliping media tentang bawaslu lumajang cium indikasi politisasi pencairan honor dan rw, tanggal mei bukti fotokopi kliping media tentang program sa'at akan naikkan honor dan rw, tanggal mei bukti fotokopi kliping media tentang dprd tuding pencairan tunjangan dan rw, sarat kepentingan politic incumbent: bukti fotokopi kliping media bawaslu pencairan honor rt rw jangan dipolitisasi: bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten lumajukti fotokopi surat kementerian dalam negeri nomor sj, hal penyelenggaraan pemilihan kepala desa pilkades) daerah: bukti fotokopi surat bupati lumajang nomor perihal pelaksanaan pilkades kabupaten lumajang: bukti fotokopi surat bupati lumajang nomor perihal penundaan pilkades: bukti fotokopi surat dprd kabupaten lumajang nomor tanggal agustus perihal rekomendasi: bukti fotokopi surat nomor tanggal agustus perihal rekomendasi dprd terhadap pilkades, tanggal agustus bukti foto demo penolakan penundaan pilkades lumajang oleh paguyuban calon kepala desa kabupaten lumajang, dan rekaman video: bukti fotokopi surat bupati lumajang nomor perihal pelaksanaan pilkades tahun tanggal september bukti fotokopi surat pengantar nomor tentang salinan keputusan bupati lumajang nomor tanggal desember tentang pengangkatan penjabat kepala desa kabupaten lumajang, bukti foto ambulance desa bergambar pasangan sjahrazad masdar dan as'at malik, bukti foto penyerahan ambulance desa: bukti foto cak abad imbau warga senantiasa menjaga kesehatan: bukti foto banner selamat ujian nasional dengan foto pasangan sa'at seluruh sekolah kabupaten lumajang mulai dari sd, slip, smu dan smk, bukti fotokopi kliping media tanggal april bupati dinilai berkampanye lewat lembaga pendidikan, bukti foto sebelum masa kampanye, banner sosialisasi e ktp kabupaten lumajang: bukti fotokopi kliping bupati lumajang lantik pengurus bpd, tanggal november bukti fotokopi kliping media pengurus padi lantik, pasangan sa'at berkampanye : bukti foto kliping tabloid mayapada, dinas dan instansi lumajang, kecamatan dan seluruh desa kabupaten lumajang, tanggal maret bukti fotokopi kliping media cak abad bagikan sembako gunung, sebelum masa kampanye, tanggal maret bukti fotokopi kliping media sa'at ingatkan agar kades tingkatkan pelayanan, sebelum masa kampanye, tanggal februari bukti rekaman suara pertemuan pihak terkait, camat tempur sari dan relawan pihak terkait rumah bapak fred kecamatan tempur sari: bukti rekaman video camat yososwilangun dan kasual perumahan sukodono permai sdr. ahmad austro dasbor, kecamatan sukodono, bukti rekaman video peristiwa kampanye pihak terkait lapangan ranu pakis, kecamatan apakah, tanggal mei bukti rekaman video kejadian tertangkapnya kasus dan desa ranulogong sdr. usman balok: bukti rekaman suara peresmian jembatan dan pertemuan dibalas desa penawangan, kecamatan ranuyoso, bukti rekaman suara sekretaris kecamatan guci alit sdr. sono, s.h pada waktu peresmian kpps, desa mojokerto dan paket balai desa mojokerto pada hari sabtu, tanggal mei bukti photo kliping media warga jogotrunan bulat pilih sa'at, sebelum masa kampanye, tanggal september bukti fotokopi putusan nomor ptun.sby: bukti fotokopi surat pemberitahuan pernyataan banding nomor ptun.sby, selain itu, pemohon mengajukan empat orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal juni juni yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: silikon saksi beralamat desa jatirogo, dusun panduan, kecamatan kunir, kabupaten lumajang. saksi sebagai anggota dprd dari pdi perjuangan dan sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa penundaan pilkades sudah dimulai perencanaannya pada bulan januari tahun dimana calon bupati incumbent mengirimkan surat kepada menteri dalam negeri yang intinya meminta penundaan karena bersamaan dengan pemilukada. padahal pemilukada masih bulan mei sedangkan kades ini jabatannya habis bulan desember seharusnya pilkades tersebut serentak dilakukan pada bulan desember dimana ada dua tahap yaitu yang pertama untuk desember sejumlah desa. kemudian pada desember sejumlah desa. bahwa menteri dalam negeri menjawab surat tersebut yang intinya ada tiga poin. pertama, kepala desa yang jabatannya habis harus segera diberhentikan. kedua, penundaan pilkades harus melihat situasi kondisi masing masing daerah. kalau diadakan penundaan, paling lama harus enam bulan. ketiga, jabatannya, pj nya supaya diangkat dari pns kecamatan dan tokoh masyarakat desa setempat. untuk kepala desa yang sudah diberhentikan, tidak dapat diangkat menjadi pj. atas surat itu, bupati incumbentmenyampaikan lagi surat kepada menteri dalam negeri, dirjen pnb yang intinya meminta penundaan pilkades. karena dalam surat menteri itu kepala desa yang diberhentikan habis jabatannya tidak boleh diangkat jadi pj, incumbent akhirnya menyampaikan bahwa nanti pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah pp nya. setelah itu baru bupati incumbent membuat surat lagi kepada camat yang intinya menginstruksikan kepada camat untuk melakukan penundaan pilkades. saat itu ada sikap resmi dari dprd lumajang berupa rekomendasi dprd kabupaten lumajang nomor yang terdiri dari tiga poin. pertama, pilkades dilaksanakan tetap tahun kedua, agar bupati lumajang mencabut surat nomor tertanggal juli perihal penundaan pilkades dan instruksi proses pilkades mulai dilaksanakan oleh para camat. ketiga, agar bupati menginstruksikan pembentukan tim pokja terdiri dari beberapa skpd untuk melaksanakan rangkaian proses pilkades tepat waktu dan tuntas pada setelah itu, baru timbul gejolak masyarakat karena adanya surat bupati incumbent kepada para camat untuk melakukan penundaan pilkades. akhirnya paguyuban calon kepala desa se kabupaten lumajang melakukan unjuk rasa besar besaran kantor pemkab pada tanggal september. kemudian bupati incumbent membuat surat lagi tanggal september yang intinya pilkades diserahkan kepada pemerintah desa tetapi diberi batasan waktu sampai desember yang bertepatan dengan habisnya masa jabatan kepala desa. waktunya sudah mepet dan bpd belum terbentuk, padahal jabatan bpd desa ini habis pada bulan september. hal ini dibiarkan oleh pemerintah daerah dan tidak segera dibentuk, dengan maksud supaya tidak bisa dilaksanakan pilkades karena yang bisa mengangkat panitia pilkades adalah bpd. akhirnya ada empat desa yang berani melakukan, desa kidul, desa tenggarong kecamatan ranuyoso, desa kalipenggung kecamatan randuagung, dan desa sukamara kecamatan jatirogo. yang lainnya tidak bisa melaksanakan dengan berbagai hal, seperti bpd belum terbentuk sampai sekarang. akhirnya, dilakukan pengangkatan oleh bupati incumbent dari berbagai unsur. ada mantan kepala desa yang diberhentikan kemudian kembali yang kemudian disebut sebagai tokoh masyarakat, pns kecamatan, ada juga yang dari perangkat desa. namun, lebih banyak kepala desa yang diberhentikan dan diangkat menjadi pj, kurang lebih sebanyak 80y4. sebagai ucapan terima kasih, yang diangkat kembali menjadi relawan untuk pemenangan incumbent. sebagai ketua tim sukses, saksiimenerima laporan dari anak buah. contohnya desa jatirogo kecamatan kunir, kepala desa bernama asmat secara terang terangan membagi beras raskin yang ada gambar sa'at. lalu ada rasyid, dari desa jatimulyo kecamatan kunir yang juga melakukan hal yang sama. kepala desa kedungmoro kecamatan kunir, juga menggerakkan perangkat desanya, juga rt rw nya dan membagi uang keterlibatan birokrasi mulai dari kepala satker tingkat kabupaten, camat, kades, desa, dan rt rw untuk pemenangan calon bupati incumbent. pertemuan camat yang mengumpulkan rt rw balai desa wotgalih, kecamatan yosowilangun pada tanggal mei isi pembicaraan intinya adalah pembagian uang operasional rt rw. tetapi, pertemuan itu digunakan untuk menyampaikan tentang pemilukada. disana juga didatangkan orang dari luar desa, yaitu ketua paguyuban rt rw, seorang kepala dusun perumahan sukodono permai, desa selokbesuki, kecamatan subordo intinya menyampaikan yang berkaitan dengan pemenangan incumbent. penggunaan fasilitas negara berupa aset daerah untuk pemenangan calon bupati incumbent. ambulans desa yang merupakan aset daerah yang diberikan kepada masing masing desa kabupaten lumajang dimanfaatkan pasangan incumbent dengan diberi semacam banner bergambar pasangan calon nomor urut yang persis kartu suara, tetapi tidak ada nomornya. ada lima ambulans desa yang juga digunakan untuk mengusung massa dalam kampanye terbuka ranupakis, kecamatan apakah. padahal sudah disediakan ambulans khusus apabila ada orang yang sakit oleh penyelenggara pemilu. adanya money politics untuk pemenangan calon bupati incumbent. dengan menjanjikan menaikkan honor rt rw. akhirnya diajukan kepada anggaran tahun dan disetujui oleh dprd. ada pula pemberian bengkok (tanah khas desa) kepada pj pj kepala desa yang kemarin diangkat sebab pemilukada bisa dilaksanakan. ada pula pemberian beras sebanyak satu mobil pikap dalam keadaan sudah dibungkus terdiri dari kilogram per bungkus, pada malam hari jam wib desa ranulogong, kecamatan randuagung. pemberian beras tersebut berasal dari kayu, pns dari dinas perikanan dan kelautan. kayu memberikan kepada usman balok, kepala desa narulogong. kemudian, usman balok memberikan kepada kepala dusun. kepala dusun memberikan kepada rt, kemudian diberikan kepada warga pada malam hari penggunaan fasilitas pendidikan yaitu sekolah dipasang gambar pasangan incumbent, termasuk juga adanya buku, buku untuk program belajar tf. dimana ini program unggulan pemerintah kabupaten lumajang untuk para buta huruf diberikan buku tulis yang bergambar pasangan incumbent, tidak ada nomor pasangan, hanya bajunya persis kartu suara. sebelum kepala desa dipilih, musyawarah desa mengusulkan beberapa calon yang kemudian dipilih oleh bupati. hasil musyawarah desa itu seharusnya mengajukan tiga orang, tapi dalam kenyataannya ada juga yang kurang dari tiga. seharusnya lebih dari satu, tetapi dalam kenyataannya ada yang hanya satu. nisam saksi beralamat desa krai, kecamatan yosowilangun, kabupaten lumajang. saksi sebagai bakal calon kepala desa krai dan ketua paguyuban bakal calon kepala desa. dibentuknya paguyuban bakal calon kepala desa karena bupati sejak awal agustus sudah ada indikasi penundaan pilkades. dengan adanya paguyuban bakal calon kepala desa, terbentuklah tim sebagai perwakilan se kabupaten lumajang. tanggal agustus maka terbitlah surat bupati tentang penundaan pilkades. tanggal juli terbit surat dari mendagri tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa. demo terjadi tanggal september kantor pemerintah kabupaten lumajang dengan tuntutan menolak penundaan pilkades dan agar bupati mencabut surat edaran tentang penundaan pilkades tanggal agustus. ada orang hadir, tetapi hanya tim saja yang masuk dalam kantor untuk bertemu dengan bupati. namun bupati menolak dan tidak mau menemui tim dengan alasan bahwa tim mengatasnamakan paguyuban bakal calon kepala desa yang tidak ada payung hukumnya. akhirnya hanya diterima oleh sekda dan asisten. karena lama dan bupati tidak dapat ditemui, masyarakat marah sehingga terjadi pelemparan batu kantor bupati. setelah demo selesai, bupati memberikan rambu rambu dengan adanya surat pada september kepada semua desa melalui camat agar pelaksanaan pilkades dilaksanakan sampai dengan batas waktu desember padahal jabatan bpd habis tanggal september sehingga sebelum tanggal ini ada empat desa yang memberanikan diri untuk melaksanakan pilkades. setelah itu empat desa itu justru ditakuti takuti nanti setelah bpd yang lama berhenti, bpd yang baru belum dilantik, maka pelaksanaan pemilukada itu tidak disahkan oleh pemerintah. pemilihan bpd dilaksanakan pada desember. dengan tepatnya pelantikan bpd pada bulan september, para ketua dan anggota bpd tidak berani melaksanakan pilkades. meski sudah dilantik pada bulan september, tetap tidak berani melakukan pilkades dengan alasan pada saat pelantikan itu, tugas bpd bukan untuk mengawal pilkades, tetapi mengawal pemilukada serta tidak difasilitasi oleh camat. hal ini untuk mengulur ulur agar tidak terjadi pilkades sehingga kepala desa yang lama menjadi relawan dari pasangan sa'at. desa krai sudah meminta secara resmi kepada bpd untuk melaksanakan pemilukada tetapi bpd tidak berani karena takut kepada kepala desa. saksi melapor kepada camat meminta agar difasilitasi. tapi camat tetap tidak mau. dalam pemilukada empat desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa, tiga desa dimenangkan pasangan arif secara mutlak dan satu desa dimenangkan pasangan sa'at secara tipis. desa krai tidak ada musyawarah desa, langsung dari penunjukan oleh bpd yang langsung dikirim kecamatan. edy suharto saksi beralamat desa wotgalih, kecamatan yosowilangun. sebagai ketua menyampaikan pembagian uang operasional rt rw balai desa wotgalih, pada hari senin tanggal mei jam pagi. patria, camat, mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut hadir pula kepala desa, staf desa, dan ketua rt rw. bapak justru, ketua paguyuban rt rw, menyampaikan kepada rt rw apabila pasangan sarat menang, akan mendapat bonus sebesar yang akan diberikan saat pelantikan. bambang sangkar saksi bertempat tinggal desa pabrik lor, rw kecamatan lumajang, kabupaten lumajang, saksi sebagai ketua pps, desa pabrik lor. ada tps desa pabrik lor. dpt yang menggunakan hak pilih yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut yang kedua memperoleh suara terbanyak pasangan calon nomor urut yang ketiga memperoleh suara terbanyak pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara paling kecil yaitu pasangan calon nomor urut penunjukan pps tidak prosedural karena pjs tidak memaparkan pengumuman atau memberikan edaran bahwa telah dibuka pendaftaran pps saksi ditunjuk langsung oleh pjs: bahwa bpd dalam menunjuk pjs tanpa melibatkan masyarakat sehingga bpd langsung merekomendasikan satu nama, sepengetahuan saksi, yang namanya pjs bulan masa jabatannya sedangkan sampai sekarang pjs masih belum membentuk panitia pilkades, padahal ditunjuk sebagai pjs pertama ialah untuk menjalankan pemerintahan desa, yang kedua segera membentuk panitia pilkades. sampai sekarang panitia pilkades tidak dibentuk oleh pjdan perbaikannyamasing pasangan calon memperoleh suara sah sebagai berikut: nomor nama pasangan calon kepala daerah dan perolehan suara urut wakil kepala daerahadnan syarif, lc. ribu sembilan ratus tujuh belassamsul hadi, sh. mh. ribu tiga ratus duapuluh satu atau atau33,76ykali, ratus enam) atau atau (enam koma empat dua persen) dari perolehan suara sah bahwa permohonan pemohon pada intinya mempermasalahkan terjadinyasebagai berikut: mendalilkan pembentukan panitia pemungutan suara pps) desa tidak sah karena tidak ada bpd sejak tanggal september bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan pemohon tidak memahami ketentuan undang undangkpu kabupaten lumajang dan siapa yang akan menjadi anggota pps didasarkan atas hasil seleksi yang dilakukan oleh kpu kabupaten lumajang,sifat asumsi belaka, karena secara yuridis kewenangan untuk mengangkat anggota pps itu adalah pada kpu kabupaten lumajang: sedangkan kepala desa bpd sifatnya hanya mengusulkan dua kali lipat dari jumlah anggota pps serta kpu lumajang dibenarkan memproses usulan hanya oleh kepala desa lurah sajdalilkan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh bupati lumajang dalam proses pengangkatan kepala desa karena bupati didalilkan melanggar surat kementerian dalam negeri nomor tertanggal juli yang secara yuridis permasalahan tersebut tidak ada korelasinya dengan proses penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan oleh memohon serta mahkamah tidak menilai dan memutus permasalahan terkait dengan pilkades atau pejabat kepala desa,: untuk itu memohon akan menurunkannya, karena surat mendagri nomor tanggal juli yang dikutip pemohon telah ditindaklanjuti dengan surat mendagri nomor sj,dengan uraian yuridis tersebut atas, maka sangatlah jelas dalil pemohon pada angka sampai angka tidak ada korelasinya dengan penyelenggaran pemilukada yang dilaksanakan oleh memohon dan terbukti dalil tentang terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar, bahwa dalil pemohon yang meminta penundaan pemilukada yang diselengarakan oleh memohon dengan mendasarkan putusan ptun yang secara yuridis masih dalam upaya banding dan masih diperiksa dan diadili oleh pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya serta permohonan pemohon!sebagaimana pendapat mahkamah dalam putusannya nomorbanding pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya untuk menunda pemilukada kabupaten lumajang: mohon juga mendalilkan adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh pihak terkait dengan kegiatan paguyuban rt rw, dalil tersebut bukan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, dikarenakan bukan peristiwa yang mempengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya pemilukada kabupaten lumajang,o1surat nomor kpu. x1 perihal pembentukan pps pemilu bupati dan wakil bupati bukti fotokopi suratvbulan juni, dua ribu tiga belntirokodonuyoduagunggucialirmohonan guo telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputusoleh mahkamah konstitusi, tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa pembatalan permohonan keputusan memohon tentangwakil kepala daerah tingkat kecamatan oleh panitia pemilih kecamatan kecamatan padndirujampuowokangkyosowilpakmpeedung jajk campuronojidipuraran: bukti fotokopi salinan putusan nomor ptun.sby1 juli yang pada pokoknyapemilih:,,, i2. menimbang bahwa pihak terkait pasangan calon atas nama dr. syahrazad masdar, dan drs. as'at, mengajukan tanggapbahwa pihak terkait menolak seluruh dalil dalil pemohon dalam permohonannya, bahwa permohonan pemohon merupakan permohonan kabur (tidak jelas), dikarenakan: tidak merinci waktu kapan terjadinya pengukuhan paguyuban rt rw dan pidato kampanye terselubung. tidak menyebut tempat dimana dilakukannya kampanye terselubung guo, dan tidak jelas dengan cara seperti apa pihak terkait melibatkan seluruh jajarannya, sehingga disimpulkan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. bahwa permohonan yang tidak jelas dengan tidak menyebut tempat dan waktu peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran oleh pemohon akan menyulitkan dan merugikan pihak terkait dan atau memohon untuk memberikan jawaban (confuse), bahwa tidak cukup hanya dengan mendalilkan melibatkan seluruh jajarannya (institusi institusi) yang berada dibawahnya tanpa kecuali serta merta dianggap sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. apakah jajaran bawahan otomatis terlibat tanpa adanya himbauan atau perintah baik tertulis ataupun lisan dari pimpinannya pihak terkait)? bahwa dalil dalil pemohon yang tidak jelas, selain membingungkan juga tidak dapat dipertimbangkan dan atau dinilai untuk diadili, karena setiap peristiwa pelanggaran pemilukada setidaknya terdapat unsur subyek (pelaku), tempat, waktu, dan modus. sehingga dapat dinilai implikasinya terhadap pengaruh perolehan suara bagi pemohon maupun pihak terkait bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan persoalan penundaan pemilihan kepala desa tahun: bahwa keputusan pihak terkait nomor tanggal januari perihal,:, maka keputusankarena penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa terjadi tidak didalam waktu proses pelaksanaan pemilu: bahwa oleh karena permohonan pemohon nyata nyata tidak jelas dan memasuki ranah kewenangan aparat penegak hukum dan peradilan lainnya, mohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan pertimbangan sebagai mestinya sesuai hukum dan rasa keadilan. dalam pokok permohonanuntuk masing masing kecamatan,dinasan yang bertujuan: sebagai pengendalian pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan ditingkat desa kelurahan serta peningkatan peran dan fungsi pelayanan masyarakat.. maka kegiatan pengukuhan paguyuban bukan kampanye terselubung, dan terlepas dari upaya dan maksud untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat, terlebih pengukuhan paguyuban rw rt terjadi pada akhir tahun sampai dengan awal bulan tahun sebelum pihak pemohon ditetapkan sebagai bakal calon pasangan oleh memohon, bahwa terkait persoalan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan penjabat kepala desa oleh bupati pihak terkait), dapat pihak terkait jawab dan jelaskan sebagai berikut:okok permohonan bahwa pemohon merupakan salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang pad. bahwa pendaftaran bakal pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang tahun dilaksanakan berdasarkan lampiran keputusan memohon nomor pts kpu kabumajang tahun (vide bukti bahwa pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajangberdasarkan berita acara rapat rapat pleno terbuka komisi pemilihan umum provinsi jawa timur nomor ba inggal april d(vide bukti yang diusung oleh gabungan partai politik adalah sebagai berikut: partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p). partai persatuan pembangunan ppp). partai keadilan sejahtera pks) bahwa dalam diikuti oleh (empat) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain sebagai berikut: pasangan calon nomor urut pengangkatan kepala desa dilaksanakan setelah pjs kepala desa dihasilkan dari calon calon pejabat sementara kepala desa yang diusulkan para camat berdasarkan dari masing masing desapenundaan pilkades dan pengangkatan sudah sesuai dengan surat mendagri nomor tanggal oktober sebagai tindak lanjut atas surat mendagri nomor tanggal julimak, terlebih didalilkan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, karena waktu (tempus) penundaan pilkades dengan tahapan pemilukada terlalu jauh, terlebih pihak terkait. bahwa tidak benar terdapat gambar pada kendaraan ambulance, terlebih gambarnya sama persis dengan gambar pasangan calon nomor urut pada surat suara, dan tidak benar pihak terkait memanfaatkan mobil ambulanceedaran: tanggal maret perihal himbauan, dengan demikian tidak benar pihak terkait melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, bahwa kekalahan memohon dalam sengketa tata usaha negara pengadilan tun surabaya dan sedang dalam upaya bandingmohon bandingkan dengan putusan mahkamah konstitusi banding pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya untuk menunda pemilukada kabupaten lumajang,1rolehan suara pihak terkait dengan pemohon, sebagai berikut: nomor urut dan wakil kepala daerah suara, selisih jumlah perolehan suara tersebut pemohon dengan pihak terkait terlalu banyak, sedangkan pemohon tidak jelas dan tidak merinci dalam permohonannya berapa suara sah yang seharusnya diperoleh pemohon.. dalam pokok perkara: menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau: apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan. syahrazad masdar, dan drs. as'atsurat nomor sj, perihal penjelasan penjabat kepala desa, tanggal oktober bukti pt fotokopi surat nomor perihal penjelasan penjabat kepala desa, tanggal januari bukti pt fotokopi usulan penjabat kepala desa, izin menjadi penjabat kepala desa, berita acara serap aspirasi usulan penjabat kepala desa desa desa wilayah kecamatan campursaribukti pt fotokopi surat nomor perihal himbauan, tanggal maret bukti pt fotokopi surat edaran nomor tentang pengangkatan penjabat kepala desa dalam konteks penundaan pemilihan kepala desa, bukti pt fotokopi salinan putusan nomor ptun.sby, tanggal mei bukti pt fotokopi berita acara musyawarah desa desa desa wilayah kecamatan jatirogo. selain itu, pihak terkait pasangan calon atas nama dr. syahrazad masdar, dan drs. as'at, mengajukan dua:emilujabatan kepada desaemilui2.bertanggal juni yang diterima melalui email kepaniteraan mahkamah :.dr. h.sjahrazad masdar dan drs. as'at, pasangan calon nomor urutpasangan calon nomor urut hj. indah jakarta, sos dan kali, sh. bahwa pemungutan suarmemohon dan diikuti oleh (empat) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana disebutkan atas, dan telah dilaksanakan secara serentak diseluruh kabupaten lumajang pada hari rabu tanggal mei bahwa perolehan suara sah pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang tahun berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten lumajang oleh komisi pemilihan umum pada hari kamis tanggal juni seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebanyak (lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam) suara (vide bukti tersebut atas) dengan rincian sebagai berikut: pasangan calon nomor urut (seratus sembilan puluh sembilan tiga ratus empat puluh dua) suara: pasangan calon nomor urut (seratus tiga puluh tujuh sembilan ratus tujuh belas) suara. pasangan calon nomor urut (seratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu) suara. pasangan calon nomor urut (tiga puluh enam ribu dua ratus enam) suara. bahwa memohon sebagaimana surekapitulasi hasil perolehan suara komisi pemilihan umum provinsi jawa timur model db kwk.kpu) tanggal juni juncto surat keputusan komisi pemilihan umum provinsicalo(ratan mlm ranuyoso kedungjajang randuagung yosowilangun kunir jajan al. tempeh pasaran candipuro pronojiwo ta11 campursari sendiri pasrujambe laman sol sel mol won small se0m| 02u| to00n|. diketahui bahwa pengukuhan rt rw rata rata dilakukan oleh bupati danemilu dan wakil bupati menjalankan tugasnya selaku kepala pemerintahan meresmikan jembaret ranuyoso kedungjajang randuagung yosowilangun rowokangkung kunir pajang! tempeh pasaran candipuro pronojiwo campursari sendiri pasrujambe padang gucialit jumlahemiluserta, bulan juni, tahun dua ribu tiga belas:jawa timur nomor pts kpu prov lmjnomor ba lmj vumajang tahun telah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lumajang nomor urut atas nama dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at, atau (tiga puluh lima koma tiga puluh enam persen) suara sebagai calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang tahun untuk masa jabataurut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent) diperoleh dengan menggunakan cara yang syarat dengan pelanggaran yang mencederai demokrasi yang diuraikan sebagai berikut.(incumbent) telah melakukan kampanye terselubung sebelum tahapan dan jadwal yang ditetapkan olehlain. dimana dalam acara ini dihadirkan seluruh kepala satker, camat dan kepala desa dikecamatan dimana paguyuban rt rw tersebut dikukuhkan. bahwa acara pengukuhan paguyuban rt rw lumajang telah dirancang dan diatur sedemikian rupa, sepintas orang melihat merupakan kegiatan pemerintahan dilakukan oleh bupati dan wakil bupati lumajang nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag) yang juga merupakan pasangan calon kepala daerah lumajang pada pemilukada kabupaten lumajang tahun padahal acara tersebut merupakan kegiatan kampanye terselubung karena dalam pidatonya menyatakan bahwa dirinyalumajangertanggal april pemohon adalah pasangan calon bupati wakil bupati kabupaten lumajangbatas waktu pengajuan permohonan mahkamah adalah hari selasa,tanggal juni karena hari sabtu, tanggal juni dan hari minggu, tanggal juni menimbang bahwa eksepsi pihak terkait pada pokoknya bahwa permohonan pemohon kabur atau tidak jelasmembaca keterangan tertulis panitia pengawas pemilihan umum kabupaten lumajang, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti surat tulisanpada pokoknya mendalilkan pihak terkait pasangan calon nomor urut atas nama syahrazad masdar dan as'at telah melakukan kampanye terselubung sebelum tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh memohonyang lain yang dihadiri seluruh kepala satuan kerja satker), camat dan kepala desa kecamatan tempat tempat paguyuban rt rw dikukuhkandan saksi silikon, dan edy suharto: memohon membantah dalil pemohon tersebut dan mengemukakan bahwa hal tersebut bukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena bukan peristiwa yang mempengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya pemilukada kabupaten lumajang:masing masing kecamatan dari kecamatan, dangiatan kedinasan yang bertujuan: sebagai pengendalian pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan tingkat desa kelurahan serta peningkatan peran dan fungsi pelayanan masyarakat:pengukuhan paguyuban rt rw tersebut mempengaruhi perolehan suara pihak terkait, oleh karena itu menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan hukum. menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pasangan calon nomor urut atas nama syahrazad masdar dan as'at pihak terkait) telah melakukan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun kabupaten lumajang dengan tujuan secara terstruktur dan sistematis menjadikan kepala desa yang lama sebagai tim relawan kemenangan pihak terkaitdan saksi silikon, nisam, dan bambang sangkar, memohon membantah dalil pemohon tersebut dan mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan dalil yang dipaksa paksaan agar urusan pilkades atau pejabat kepala desa menjadi urusan mahkamah konstitusi untuk menilai dan memutuskannya. bahwa surat menteri dalam negeri nomor sj, tanggal juli yang dikutip pemohon telah ditindaklanjuti dengan surat menteri dalam negeri nomor sj, tanggal oktober yang pada intinyanya dandengan. terlebih didalilkan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena waktu penundaan pilkades dengan tahapan pemilukada terlalu jauh. pihak terkait juga atau pasangan calon yang lain: untuk membuktikan bantuannya pihak terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis bertanda bukti pt sampai dengan bukti pt bukti pt dan saksi arif suami:dalil pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang menyakinkan bahwa penundaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan penjabat kepala desa serta merta mempengaruhi perolehan suara dan memenangkan pihak terkait. lagipula sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor sj, tanggal oktober pendan (vide bukti pt oleh karena itu dalil pemohon tidak beralasan hukum: i3.18j menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penggunaan mobil ambulans sebagai sarana kampanye pasangan calon nomor urut dengan cara memasang gambar pasangan calon nomor urut mobil dan gambarnya sama persis dengan gambar yang ada pada surat suara yang digunakan pada pemungutan suara (pencoblosan) serta memasang gambar pasangan calon nomor urut sekolah sekolah pendidikan yang ada kabupaten lumajangterhadap dalil pemohon guo, pihak terkait membantah dan mengemukakan bahwa tidak benar terdapat gambar pihak terkait pada kendaraan ambulans, terlebih gambarnya sama persis dengan gambar pasangan calon nomor urut pada surat suara. tidak benar pihak terkait memanfaatkan mobil ambulansaliho poster bergambar bupati dan wakil bupati tempat pemerintahan, sarana umum, ibadah, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam surat edaran nomor tanggal maret perihal himbauan:menurut mahkamah dalil pemohon sama dengan dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan nomor php.d xi oleh karena itu berdasarkan bukti bukti pemohon, pihak terkait dan berdasarkan bukti bukti yang dipertimbangkan dalam putusan nomor php.d xi bertanggal juli pukul wib, pertimbangan dalam putusan tersebut mutasi mutans berlaku dalam permohonan guo, i3.19jsebab selisih perolehan suara antara pemohon pasangan calon nomor urut dengan pihak terkait sebanyak (enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima) suara. oleh karenanya, semumenurut hukum, dalil permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukum. akan kembali mencalonkan dirinya sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang tahun bahwa pada tanggal desember pengukuhan rt rw desa planting kecamatan sukodono yang dihadiri oleh kepala satker, kepala desa dan undangan lainnya, nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. ag incumbent menjanjikan akan memberikan seragam baru bagi ketua rt rw.(vide bukti bahwa pada tanggal januari pengukuhan paguyuban rt rw kecamatan sendiri. acara ini dihadiri kurang lebih (delapan ratus) undangan dari kecamatan sendiri. sebelumnya nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent) juga mengadakan pelantikan paguyuban rt rw kecamatan tempeh, apakah, yosowilangun, lumajang, kunir, randuagung, kunir. pada setiap acara pengukuhan ini disamping dihadiri oleh ketua rt rw yang dikukuhkan juga menghadirkan camat, kepala desa, kepala satker dan undangan lainnya, hingga berupa sebuah pengumpulan massa. (vide bukti bahwa pada tanggal mei bawaslu kabupaten lumajang menyatakan mencium adanya indikasi politisasi pencairan honor rt rw yang waktunya berdekatan dengan pemilukada. bahkan bawaslu kabupaten lumajang memerintahkan kepada bawaslu kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pencairan rt rw. sebagaimana disampaikan oleh hasbullah huda divisi hukum dan penindakan bawaslu lumajang.(vide bukti bahwa pada tanggal mei dalam suatu acara bupati lumajang nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. incumbent) menyatakan akan menaikkan honor rt rw karena rt rw merupakan garda terdepan dalam pemerintahan.(vide bukti bahwa pada tanggal mei ahmad dari politisi dari ppp menilai pencairan tunjangan rt rw yang dekat dengan pelaksanaan pemilukada sarat dengan kepentingan politik pemilukada. untuk kepentingan dukungan politik kepada nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent), walaupun rapid lumajang belum disahkan menjadi apbd, tetapi akan dipaksakan dicairkan terlebih dahulu. (vide buktida ria tambunan bahwa pada tanggal mei bawaslu lumajang meminta agar pencairan dana tunjangan rt rw jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon dalam pemilukada lumajang. tentu yang dimaksud disini adalah nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent) yang mencairkan dana rt rw tersebut menjelang dilaksanakannya pemilukada lumajang. dirumah ketua rw dusun tambakrejo desa karangan jelas jelas memasang foto nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent), ini jelas membuktikan bahwa rt rw benar memberikan dukungan kepada pasangan saat kediamannya. pasangan calon nomor urut incumbent) (vide buktiyang nota bene adalah pasangan calon incumbent telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan seluruh jajaran institusi institusi) yang berada dibawahnya tanpa kecuali. bahwa terhadap pembentukan panitia pemungutan suara pps) berdasarkan nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum pada berbunyi sebagai berikut pada kenyataannya ada desa kosong bpd sejak tanggal september namun pada tanggal november dilakukan pelantikan pps kabupaten lumajang oleh kpu kabupaten lumajang gedung sono, sedangkan bpd yang baru dilantik desa, dengan demikian pembentukan panitia pemungutan suara pps) desa tersebut tidak sah. bahwa pasangan calon nomor urut dr. sjahrazad masdar dan drs. as'at. (incumbent) telah mengeluarkan surat dengan nomor tertanggal januari perihal pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten lumajang yang ditujukan kepada kementerian dalam negeri cg. dirjen pmd pada pokoknya surat tersebut menjelaskan penundaan pemilihan kepala desa tahun

m.s., liza fitri, s.h., m.h., widy kartika, s.h., m.h., nurul amalia, s.h., m.hm.h., imam sutomo, s.h., budi usman sahupala, s.h., m.h., malik saudi tusam, sadvokat pada kantor hukum abar kartabrata rekan, yang beralamat jalan buah batunasional demokrat,p. soros nomor gondangdia lama, perolehan suara partai nasdem berdasarkan c1. da dan db kecamatan penambahan) da penambahan| total da1 c1) (db1 dat) penambahan (da1 c1) (db dat) pendopo muara pinang tebing tinggi pendopo barat moss kosi mini hitam marun puas bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran sertifikat dari kecamatan pendopo, muara pinang, tebing tinggi dan pendopo barat kabupaten empat lawang diketahui perolehan suara partai nasdem pada setiap tps dan kecamatan sebagaimana diterangkan dalam tabel rekap suara partai nasdem per tps sebagai berikut:(tiga) orang saksi untuk pengisian anggota dprd provinsi daerah pemilihan sumsel dan didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal juli yang pada pokoknya sebagai berikut: martinus purba saksi merupakan anggota tim tabulasi partai keadilan sejahtera provinsi sumatera selatan khususnya melakukan rekapitulasi internal kecamatan ulu musi, pendopo dan muara pinang. berdasarkan rekapitulasi internal, suara pks kecamatan ulu musi memperoleh suara, sementara formulir da hanya memperoleh suara, jadi suara pks hilang sebanyak suara. disamping itu, terjadi penggelembungan suara partai demokrat sebanyak suara. sedangkan kecamatan muara pinang terjadi pengurangan suara pks, berdasarkan internal pks, suara pks memperoleh suara, sementara da menjadi suara, jadi suara pks hilang sebanyak suara. disamping itu juga terjadi penggelembungan suara partai demokrat sebanyak suara. saksi tidak menjelaskan dengan jelas perolehan suara pks kecamatan pendopo. saksi menjelaskan perolehan suara dan da pemohon pada kecamatan pendopo namun bukan suara pks. fiksi juta bahwa saksi pks kecamatan muara pinang lengkap semua tps. demi irisan saksi merupakan koordinator saksi pks untuk wilayah kecamatan pendopo. saksi menerangkan bahwa baru diketahui ada perbedaan suara pks dan demokrat setelah selesai dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. sedangkan ulu musi saksi mendapat salinan dari polisi yang bertugas kecamatan. saksi menegaskan bahwa kecamatan ulu musi pks tidak adlberkaitan dengan permasalahan dalam pengisian keanggotaan dpr dapil sumatera selatan ii, pada pokoknya dinyatakan bila pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana disimpulkan oleh pemohon dalam permohonan guo angka halaman lebih lebih persoalan mengenai adanya selisih peroleh suara telah diselesaikan olehost." kemudian pmk tahunguo, secara jelas syarat untuk mengajukan permohonan adalah perolehan suara yang menjadi selisih suara harus mempengaruhi perolehan hasil guna penghitungan kursi, bahwa merupakan fakta hukum, untuk persoalan pengisian keanggotaan dpr dapil sumatera selatan ii, perolehan suara pemohon adalah sebesar sedangkan partai nasdem adalah sebesar oleh karenanya, terdapat selisih suara antara pemohon dengan partai nasdem adalah sebesar merupakan fakta hukum, berdasarkan permohonan guo angka halaman pemohon mendalilkan adanya penambahan suara partai nasdem sebanyak dengan demikian, adapun benar gua non seluruh dalil pemohon terbukti, tidak akan merubah perolehan kursi.)sumsel ii, dprd provinsi dapil sumatera selatan dan dprd kabupaten dapil banyuasin menurut memohon adalah sebagai berikutperolehan suara partai selisih politik tersohor form model dcmendalilkan perolehan suara bagi pemohon kabupaten empat lawang provinsi sumatera selatan dapil sumsel sebanyak adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, berdasarkan form model dc1 dpr perolehan suara pemohon provinsi sumatera selatan sebanyak suara:empat) kecamatan kabupaten empat lawang yaitu kecamatan pendopo, muara pinang, pendopo barat, dan tebing tinggi berikut pertandingan perolehan suara (empat) kecamatan tersebut, adalah sebagai berikut: tabel pertandingan perolehan suara partai nasdem dan partai keadilan sejahtera menurut memohon dan pemohon pengisian keanggotaan tingkat kecamatan kabupaten empat lawang kecamatan memohon nasdemi hiasan rar osr masindidsndi modi mini dana misecamatan muara pinang, bahwa terjadinya penambahan suara bagi partai nasdem kecamatan pendopopemohonterjadinya penambahan suara bagi partai nasdem kecamatan pendopo barat bahwa terjadinya penambahan suara bagi partai nasdem kecamatan tebing tinggiterdapatyang pada pokoknya adanyaterdapat putusan badan pengawas pemilu republik indonesia nomor lp pl adm r1 v yang berisi tentang dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap kpu provinsi sumatera selatan dan kpu kabupaten empat lawang. yang memerintahkan kepada kpu provinsi sumatera selatan dan kpu kabupaten empat lawang untuk, bahwa terhadap putusan bawaslu guo, kpu provinsi sumatera selatan telah menindaklanjuti dengan terbitnya kumpulan berita acara tindak lanjut dari putusan bawaslu republik indonesia nomor lp pl adm ri1 v dengan.elisih bencdemokratartai demokrat provinsi sumatera selatan sebanyak suara, bahwa terjadinya pengurangan suara bagi pemohonemohon provinsi sumatera selatan sebanyak suara,d provinsi sumatera selatan, yaitu kabupaten lahat, kabupaten empat lawang dan kabupaten pagar alam.tiga) kecamatan kabupaten empat lawang yaitu kecamatan pendopo, muara pinang, dan ulu musi, berikut pertandingan perolehan suara (tiga) kecamatan tersebut,ecamatan kabupaten empat lawang kecamatan midi book bas kes bahwa terjadinya penambahan suara bagi partai demokrat kecamatan pendopopendopo sebanyak suara, bahwa terjadinya penambahan suara bagi partai demokrat kecamatan muara pinangmuara pinang sebanyak suara, bahwa terjadinya penambahan suara bagi partai demokratulu musi sebanyak suara, bahwa terjadinya pengurangan suara bagi pemohonemohon kecamatan ulu musi sebanyak suara, bahwa terjadinya penambahan bagi partai demokrat kecamatan pendopo, muara pinang, dan ulu musi sebanyak dan terjadinya pengurangan bagi pemohon sebanyak suara adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, berdasarkan form model da1 dprd dan db1 dprd kecamatan pendopo, muara pinang, dan ulu musi perolehan suara bagi partai demokrat adalah sebanyak dan perolehan suara pemohon kecamatan ulu musi sebanyak suara,bahwa pada tanggal mei ketika dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten empat lawang, pemohon telah menuliskan keberatan pada form db2 yang menyatakan bahwa suara partai demokrat menggelembung atau bertambah dan tidak sesuai dengan da1. atas pernyataan keberatan tersebut, partai pks meminta agar membuka kotak suara atau dihitung ulang: bahwa saksi pemohon mengajukan dua form db2 yang menyatakan hasil tidak sesuai dengan c1, bahwa memohon tidak dapat menindaklanjuti keberatan tersebut karena pengajuan keberatan oleh saksi pemohonoleh karenanya, keberatan dari saksi pemohon telah kadaluarsa karena diajukan setelah penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara, bahw dan kewajiban kpu kabupaten empat lawang oleh kpubanyuasinpad basis messssasan isa rantau bayur kes mad magamanat nasional kecamatan rantau bayur sebanyak suara adalah tidak benar. merupakan fakta hukum berdasarkan form model daa1 kabupaten, da1 kabupaten dan db1 kabupaten, perolehan suara partai amanat nasional kecamatan rantau bayur sebanyak bahwa terjadinya penambahan suara bagi partai amanat nasional kecamatan banyuasin sebanyak suara adalah tidak benar. merupakan fakta hukum berdasarkan form model db1 dprd kabupaten dan da1 dprd kabupaten, perolehan suara partai amanat nasional kecamatan banyuasin sebanyakrantai bayur sebanyak suara adalah tidak benar,banyuasin sebanyak suara adalah tidak benar, bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo yang pada pokoknya terjaring pengurangan suara bagi pemohon dan penambahan suara bagi partai amanat nasional adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, berdasarkan rekomendasi bawaslu kabupaten banyuasin direkomendasikan untuk mengambil model da plant dprd kabupaten kecamatan bayur desa yang kemudian ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten banyuasin dengan membuka da plant dan menghitung da plant kecamatan rantau bayuartai amanat nasional desa kecamatan rantau bayur dan desa kecamatan banyuasin adalah sebagai berikutberdasarkan tps mutan ( p8 memohon peron saga yai loo p rantau ben lan ea ujung loo tan denda denn apps lubuk dengan dengan petai yan bahwa terjadinya penambahan suara bagi partai amanat nasional tps desa kejagujung tanjlubuk sau: bahwa terjadinya penambahan suara bagi partai amanat nasional tps desa palidalil pemohon dalam permohonan guo angka tabel yang pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara bagi pemohon desa kecamatan rantau bayur sebanyak suara adalah tidak benaemohon desa kecamatan banyuasin adalah sebagai berikut tabel pertandingan perolehan suara pemohon menurut memohon dan pemohon pengisian keanggotaan dprd kabupaten banyuasin berdasarkanmas perawan daa nan kena kecamatan desa tes lio pemohon suara memohon pemohon rantau bayur saya mana ben man tka insya ika harapan men men tea oo te|ambahan suara bagi pemohon tps desa rantau harapan kecamatan banyuasin (yang tidak didalilkan pemohon).untuk partai politik untuk pengisian dpr dapil sumatera selatan partai politik perolehan suara nasdem perolehan suara untuk partai politik untuk pengisian dprd provinsi sumatera selatan dapil partai politik perolehan suara demokrat perolehan suara untuk partai politik untuk pengisian dprd kabupaten banyuasin dapil no) partai politikii pks sampai dengan bukti sumsel il pks (dpr daerah pemilihan sumsel ii), bukti sumsel pks sampai dengan bukti sumsel pks (dprd provinsi daerah pemilihan sumsel dan bukti banyuasin pks sampai dengan bukti banyuasin pks (dprd kabupaten kota daerah pemilihan banyuasin sebagai berikut: bukti fotokopi pl. kpt kpu v sumsel ii pks tentang penetapan hasil pemilihan presiden, anggota dpr, dpd, dpr alia sumsel ii pks dapil sumsel ii, dc2 kpu, dc.tt kpu, dan dc.dh kpu untuk kpu provinsi sumatera selatan: bukti fotokopi formulir model db kpu dan db1 dpr, db2 sumsel ii pks bukti fotokopi kumpulan formulir model da1 dpr dari sumsel ii pks beberapa kecamatan kabupaten empat lawang l), yaitu kecamatan muara pinang kecamatan pendopo kecamatan pendopo barat kecamatan tebing tinggi kecamatan lintang kanan kecamatan ulu musi kecamatan pasaman air keruh kecamatan saling kecamatan talang padang kecamatan sikap dalam bukti fotokopi surat keputusan kpu provinsi sumatera sumsel iimaa dks. fotokopi putusan badan pengawas pemilu republik indonesia nomor lp pl adm r1 v bukti fotokopi kumpulan berita acara tindak lanjut dari sumsel ii pks putusan bawaslu republik indonesia nomor lp pl adm ri v berita acara nomor bagi tentangbagi tentang hasilpy. ba kpu kab vi tentang pembukaan kotak suara kecamatan lintang kanan dalam rangka menindaklanjuti putusan bawaslu republik indonesia nomor lp pl adm ri v tentang perkara dugaan pelanggaran administratif pemilu kabupaten empat lawang, berita acara nomor ba vii tentang kesepakatan bersama antara kpu, bawaslu kabupaten empat lawang dan saksi partai politik: berita acara nomor ba vi tentang hasildaa1.dpr dan formulir da1.dpr kecamatan muara pinang, kecamatan lintang kanan, kecamatan pendopo, kecamatan pendopo barat dan kecamatan tebing tinggi: hasil pencocokan c1. plant dengan daa. dpr dan da. dpr pasca putusan bawaslu lp pl adm r1 v tentang perkara dugaan pelanggaran administratif pemilu setiap tempat pemungutan suara pada kecamatan: kecamatan muara pinang: kecamatan pendopo kecamatan pendopo barat kecamatan tebing tinggi dprd provinsi daerah pemilihan sumsel bukti fotokopi pl. kpt kpu v sumsel pksd sumsel prov dapil sumsel dc2 kpu, dc.tt kpu, dan pks dc.dh kpu untuk kpu provinsi sumatera selatan, bukti fotokopi formulir model db kpu dan db1 dprd sumsel pks prov, db2: bukti fotokopi kumpulan formulir model da1 dprd prov sumsel pks dari beberapa kecamatan kabupaten empat lawang l), yaitu kecamatan pendopo kecamatan muara pinang kecamatan ulu musi bukti fotokopi model c1 dprd prov dari tps kab. empat sumsel pks lawang kecamatan kecamatan pendopo desa arakan tps1 tps tps tps tps tps tps tps desa bandar agung tps1 tps tps tps desa lubuk sepang tps1 tps tps3 tps desa lubuk layang tps1 tps tps3 tps tps desa anjungan tps1 tps tps3 tps tps tps tps tps tps tps desa tanjung eran tps1 tps tps3 desa talang raman tps1 tps tps3 tps tps tps tps tps desa berge ilir tps1 tps tps3 tps tps tps tps tps tps tps desa pagar tengah tps1 tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa bakau tps1 tps tps tps desa gn. merasa baru tps1 tps tps tps tps tps tps tps tps desa lander tps1 tps tps tps tps tps tps desa muara karang tps1 tps tps tps tps tps tps c1tps8 c1tps9 tps desa sarang bulan c1tps1 tps tps3 tps desa tanjung baru c1tps1 tps tps3 tps desa batu cawang c1tps1 tps desa panggilan c1tps1 tps tps3 desa gn. merasa lama c1tps1 tps tps3 tps desa pendopo c1tps1 tps tps3 tps tps tps tps c1tps8 c1tps9 tps tps tps tps13 tps tps muara pinang desa lubuk tanjung tps1 tps tps tps desa tanjung kurung tps1 tps tps tps desa muara timbul tps1 tps tps3 tps desa nior tps1 tps tps tps tps desa padang burial tps1 tps tps tps desa sleman ilir tps1 tps tps tps tps desa belimbing tps1 tps tps desa muara sema tps1 tpspendopo rri t3 nan yg. tps desa talang baru tps1 tps tps tps tps tps tps tps desa batu unggul tps1 tps tps tps desa muara pinang baru tps1 tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa tanjung tawang tps1 tps tps tps tps tps desa sleman ulu tps1 tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa gedung agung tps1 tps tps tps desa muara pinang lama tps1 tps tps tps desa lubuk ular tps1 tps tps desa sawah tps1 tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa talang benteng tps1 tps tps tps tps tps tps tps desa sapa panjang tps1 tps tps tps4 desa batu galang tps1 tps tps3 desa suka dana tps1 tps tps3 tps4 tps tps tps7 tps tps tps desa pasar menang tps1 tps tps3 tps4 kecamatan ulu musi desa talang bengkulu tps1 tps desa muara betung tps1 tps tps3 tps4 desa batu lintang tps1 tps tps3 tps4 tps desa air kelenjar tps1 tps tps3 tps4 tps tps tps tps tps tps tps desa kunduran tps1 tps tps3 desa simpang perigi tps1 tps tps3 desa muara kalangan tps1 tps tps tps tps desa padang tepung tps1 tps tps3 tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa lb. puding baru tps1 tps desa pulau kemang tps1 tps desa lb. puding lama tps1 tps tps3 desa batu bidang tps1 tps desa tanjung agung tps1 tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa galang tps1 tps tps3 tps bukti fotokopi surat keputusan kpu provinsi sumatera sumsel. dprd kabupaten kota daerah pemilihan banyuasin bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten banyuasin banyuasin hk. kpt kab tentang penetapan pks.kumpulan formulir model db dprd banyuasin kab kota, db1 dprd kab kota, db.dh kpu, db.tt .pks. kpu, dalam wilayah kecamatan yang termasuk dalam dapil banyuasin bukti fotokopi kumpulan formulir model da1 dprd dan .banyuasin daa1 dprd kab kota, dalam wilayah kecamatan pks. yang termasuk dalam dapil banyuasin sebagai berikut kecamatan rantau bayur kecamatan banyuasin iii desa srikaya kecamatan rantau bayur desa rantau harapan kecamatan rantau bayur desa ujung tanjung kecamatan banyuasin iii desa rimba alai kecamatan banyuasin iii desa lubuk saung kecamatan banyuasin iii desa paling kecamatan banyuasin iii bukti fotokopi kumpulan formulir model c kpu, model c1 banyuasin dprd kab kota, untuk tps dalam wilayah kecamatan yang termasuk dalam dapil banyuasin pks. sebagai berikutdesa kejagung, kec. rantau bayur tps desa rimba alai, kec. banyuasin iii tps desa rimba alai, kec. banyuasin iii tps desa rimba alai, kec. banyuasin iii tps desa lubuk saung, kec. banyuasin iii .1tps desa lubuk saung, kec. banyuasin iii tps desa lubuk saung, kec. banyuasin iii .tps desa lubuk saung, kec. banyuasin iii .tps desa lubuk sa.tps desa paling, kec. banyuasin iii bukti fotokopi kumpulan rekomendasi bawaslu banyuasin kabupaten banyuasin. pks. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak terkait partai nasdem memberikan permohonan sebagai pihak terkait untuk pengisian anggota dprprovinsi sumatera selatan dpr dapil sumatera selatan perolehan suara yang ditetapkan memohon dalamrolehan suara dpr dapil sumatera selatan sebagai berikut: tabel perolehan suara yang ditetapkan memohon ega suara ape jsm | tema aman ppp (pan panas) bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil dalil pemohon dalam permohonannya. bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi selisih suara antara pemohon dengan pihak terkaitdan kecamatan tebing tinggi. bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang secara nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal mei dengan dikeluarkannyauntuk perolehan suara dpr dapil sumatera selatan sebagaimana yang termuat dalam tabel atas. bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional pada daerah pemilihan sumatera selatan pemilihan anggota dpr ri, telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. bahwa telah terjadi kejadian khusus pada saat rekapitulasi kabupaten empat lawang pada tanggal mei s d mei yakni munculnya demonstrasi pada pelaksanaan rekapitulasi yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan rekapitulasi. pada akhirnya rekapitulasi kabupaten empat lawang hanya mampu menyelesaikan jenis pemilihan hanya kecamatan dari kecamatan yakni kecamatan sikap dalam, kecamatan pendopo barat, kecamatan saling, kecamatan tebing tinggi, kecamatan pendopo, kecamatan ulu musi, kecamatan pasrah air keruh, dan kecamatan muara pinang. bahwa berdasarkan surat rekomendasi bawaslu provinsi sumatera selatan nomor k.ss pm. v tertanggal mei bawaslu memerintahkan kepada kpu sumatera selatan untuk mengambil alih pelaksanaan rekapitulasi kabupaten empat lawang. atas rekomendasi bawaslu sumatera selatan dilaksanakan rekapitulasi lanjutan kabupaten empat lawang kantor kpu provinsi sumatera selatan dengan pengawasan melekat bawaslu provinsi sumatera selatan. bahwa berdasarkan rekomendasi bawaslu sumatera selatan, rekapitulasi kabupaten empat lawang dilanjutkan dengan menghitung perolehan suara kecamatan lintang kanan dan kecamatan talang padang. dengan demikian rekomendasi bawaslu sumatera selatan tersebut telah ditindaklanjuti. bahwa pada tanggal mei dilakukan rekapitulasi lanjutan kabupaten empat lawang dengan memasukkan hasil rekapitulasi kecamatan lintang kanan dan kecamatan talang padang. pada saat rekapitulasi, semua saksi partai politik menyetujui hasil rekapitulasi, namun saat pleno selesai dilaksanakan muncul keberatan dari saksi partai keadilan sejahtera. dikarenakan sidang pleno rekapitulasi sudah selesai dilaksanakan maka saksi pks akhirnya mengisi formulir keberatan db2. bahwa pada pelaksanaan sidang pleno rekapitulasi kpu provinsi sumatera selatan, bawaslu provinsi sumatera selatan tidak mengeluarkan rekomendasi terkait dengan hasil rekapitulasi kabupaten empat lawang. bahwa pada saat sidang pleno rekapitulasi tingkat nasional keberatan saksi pks terkait dengan perolehan suara partai politik kabupaten empat lawang telah diakomodir oleh pimpinan sidang pleno kpu dan dilakukan pertandingan data. pada pokoknya saksi dari pks menyatakan setuju bahwa terdapat kesamaan data formulir db1 milik kpu provinsi sumatera selatan dengan data formulir db1 kabupaten empat lawang milik saksi partai keadilan sejahtera. bahwa pihak terkait partai nas dem) merasa setelah adanya kesamaan data antara saksi dari partai keadilan sejahtera (selaku pihak yang berkeberatan) dengan data form db1 dpr milik kpu sumatera selatan pada sidang pleno rekapitulasi nasional maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara partai nas dem kabupaten empat lawang.. nama kecamatan: pendopo nama kecamatan: pendopo kan kan ama nan bahwa pada tanggal mei pukul wib, kpu telah menetapkan perolehan suara nasional melaluijak kpu menetapkan perolehan suara secara nasional maka kewenangan untuk menguji, memeriksa dan mengadili hasil perolehan suara pemilu menjadi kewenangan mutlak mahkamah konstitusi ri. bahwa terhadap hasil perolehan suara secara nasional yang ditetapkan memohon tersebut, pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu mahkamah konstitusi pada tanggal mei dan kemudian register dengan nomor perkara php dpr dprd xvii bahwa pada masa proses tahapan sengketa mahkamah konstitusi tengah berlangsung, secara mengejutkan tiba tiba bawaslu mengeluarkan putusan bawaslu atas permohonan partai keadilan sejahtera pemohon dalam perkara nomor php dpr: dprd xvii dan memohon menindaklanjuti rekomendasi bawaslu tersebut meskipun tahapan sengketa mahkamah konstitusi tengah berlangsung. bahwa memohon menindaklanjuti putusan bawaslu dengan melakukan pencocokan data dan menuangkan dalam berita acara hasil perolehan yang mengubah hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh memohon secara nasional yaitu surat keputusan kpu republik indonesia nomor pl. kpt kpu v padahal diketahui hasil perolehan suara tersebut tengah disengketakan mahkamah konstitusi. bahwa dalam hal menindaklanjuti putusan bawaslu tersebut, memohon melakukan pencocokan data dan koreksi terhadap kecamatan kabupaten empat lawang,, yang diantaranya, yaitu kecamatan muara pinang, kecamatan, pendopo barat, kecamatan pendopo, dan kecamatan tebing tinggi, didalilkan oleh pemohon dalam perkara nomor php dpr dprd xvi1 ini. bahwa tindak lanjut putusan bawaslu oleh memohon tersebut berawal dari adanya putusan bawaslu yang dibacakan tanggal juni yakni putusan nomor lp pl adm ri v bertanggal juni yang petitumnya pada intinya memerintahkan kpu provinsi sumatera selatan untuk melakukan pencocokan antara formulir model plant dpr seluruh tempat pemungutan suara dengan formulir model daa1, dan kecamatan tebing tinggi. terhadap putusan bawaslu tersebut pihak terkait menyatakan putusan bermasalah secara hukum dengan alasan sebagai berikut: dalam hal memeriksa perkara tersebut bawaslu republik indonesia tidak pernah memanggil partai nas dem sebagai pihak terkait dalam perkara yang dijadikan objek pelaporan. partai nas dem pihak terkait dalam perkara mahkamah konstitusi) tidak mengetahui bahwa perolehan suaranya menjadi objek pelaporan pelanggaran administrasi, sehingga partai nas dem tidak dapat melakukan pembelaan diri dalam perkara tersebut. putusan bawaslu dikeluarkan setelah penetapan hasil pemilu secara nasional oleh kpu dan pada saat itu tahapan sengketa mahkamah konstitusi telah berlangsung. tidak ada kesempatan bagi pihak terkait untuk mengajukan keberatan atau sanggahan ataupun menguji putusan bawaslu ri, sehingga menjadi tidak fair baik pihak terkait. bahwa putusan bawaslu nomor lp pl adm ri v pada tanggal juli kemudian ditindaklanjuti oleh memohon pada kecamatan. namun dalam pelaksanaannya tidak diikuti oleh tata cara yang diatur dalam peraturan tertulis yang merujuk pada tata perundangan yang berlaku. bahwa pelaksanaan tatacara tindaklanjut putusan bawaslu oleh memohon haruslah dianggap bukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimanatindak lanjut putusan bawaslu republik indonesia bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, yang pada pokoknya memohon hanya wajib menjalankan putusan bawaslu selama dalam tahap rekapitulasi. bahwa akibat tindaklanjut putusan bawaslu republik indonesia nomor lp pl adm ri v telah menimbulkan kerancuan hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan umum anggota dpr yakni formulir daa1 dpr hasil rekapitulasi dengan berita acara formulir daa1 dpr hasil pelaksanaan putusan bawaslu ri. serta kerancuan formulir da1 dpr hasil rekapitulasi dengan formulir berita acara da1 dpr hasil pelaksanaan putusan bawaslu ri. apalagi jumlah suara sah dan suara tidak sah menjadi berubah: bahwa berita acara hasil tindaklanjut putusan bawaslu setelah tahapan rekapitulasi berakhir tidak dikenal dan tidak diakui sebagai berita acara yang diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun sehingga tatacara pelaksanaan pencocokan tersebut harus dianggap tidak sah. bahwa padahal, memohon dalam hal ini kpu republik indonesia telah mengeluarkan surat dengan nomor p1. v1 tertanggal juni perihal putusan bawaslu nomor lp pl adm r1 v yang ditujukan kepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan, pada pokoknya menegaskan bahwa kpu kabupaten empat lawang wajib melaksanakan putusan bawaslu nomor lp pl adm r v sepanjang perkara tersebut tidak disengketakan mahkamah konstitusi. apabila perkara yang sama. bahwa kpu kabupaten empat lawang telah bertindak diluar kewenangan yang diperintahkan oleh kpu republik indonesia dengan menindaklanjuti putusan bawaslu tersebut dengan langsung seketika melaksanakan tindaklanjut putusan bawaslu ri. bahwa telah terjadi perbedaan pemahaman diantara kpu dengan kpu sumatera selatan bersama kpu kabupaten empat lawang dalam memahami tindaklanjut putusan bawaslu ri. ketidaksesuaian pemahaman diantara penyelenggara pemilu kpu dengan kpu sumatera selatan bersama kpu kabupaten empat lawang) telah menimbulkan ketidakpastian tentang akan hasil penghitungan suara yang nyata nyata merugikan partai nasdem sebagai pihak terkait. bahwa tindak lanjut putusan bawaslu nomor lp pl adm r1 v tertanggal juni ternyata bermasalah yang mengakibatkan validitas hasil tindak lanjut putusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. berdasarkan berita acara yang diterbitkan oleh kpu kabupaten empat lawang dengan nomor ba vi tentang hasil pencocokan antara formulir model c1 plant dpr seluruh tempat pemungutan suara tps) dengan formulir model daa1 dpr dan formulir model da1 dpr kecamatan muara pinang, kecamatan lintang kanan, kecamatan pendopo, kecamatan pendopo barat, kecamatan tebing tinggi terdapat catatan sebagai berikut adanya catatan pada kecamatan muara pinang yakni terdapat koreksi tps pada perolehan suara partai nas dem dan pan yaitu berupa tip perbedaan penggunaan spidol dan tidak ada para ketua kpps pada angka koreksi desa selam ulu tps dan desa sleman ilir tps desa muara timbul tps desa batu galang tps dan desa lubuk ular tps dan desa talang benteng tps desa nior tps dan desa pasar menang tps desa gedung agung tps dan desa sapa panjang tps dan desa talang baru tps dan desa muara pinang baru tps dan desa lubuk tanjung tps dan desa tanjung kurung tps adanya catatan pada kecamatan lintang kanan yakni tidak ada lembar plant dpr perolehan suara pbb dan pkpi desa umo jati tps penyelesaian tidak diisi karena kotak suara yang berisi hologram dpr berada kpu provinsi sumatera selatan adanya catatan kecamatan pendopo yakni tidak ada lembar c1 plant dpr perolehan suara pkpi desa berge ilir tps penyelesaian dicocokkan dengan menggunakan formulir hologram dpr ri. adanya catatan kecamatan muara pinang, penyelesaiannya dicocokkan dengan menggunakan formulir model c1 dpr ri desa sleman ulu tps dan desa suka dana tps adanya catatan kecamatan tebing tinggi penyelesaiannya dicocokkan dengan menggunakan formulir model c1 dpr pada desa terusan baru tps dan desa tanjung makmur tps adanya catatan bahwa kecamatan muara pinang dan kecamatan lintang kanan tidak dapat dilakukan pencocokan daa1 dpr ri, karena formulir model daa1 plant dpr dalam keadaan tidak terisi (kosong) dan beberapa diantaranya masih terbungkus plastik, yaitu formulir daa1 dpr tidak dibuat oleh ppk adanya catatan kecamatan muara pinang, bahwa da1 plant menggunakan daa1 plant dpr dengan mencoret mengganti tps dengan nama desa kelurahan adanya catatan kecamatan pendopo barat, yakni tidak ada lembar da1 plant dpr perolehan suara psi dan pan, penyelesaiannya menggunakan formulir model daa1 plant dpr bahwa hasil pelaksanaan tindak lanjut putusan bawaslu tersebut tidak sesuai dengan amar putusan bawaslu yang pada pokoknya hanya mencocokkan c1 plant dpr dengan daa1 dpr dan da1 dpr ri. sedangkan yang dilakukan oleh memohon melebihi apa yang diperintahkan oleh bawaslu dalam putusannya. bahwa pada pokoknya catatan yang terdapat dalam berita acara yang diterbitkan kpu kabupaten empat lawang nomor ba vi pada faktanya menegaskan bahwa formulir c1 plant dpr ri, formulir daa1 plant dpr ri, dan formulir da1 plant dpr sejumlah tps tidak ada atau kosong bahwa berdasarkan ketentuan perundang undangan sebagaimana diatur dalam sampai dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, bahwa setelah rekapitulasi perolehan suara secara nasional berakhir maka tahapan berikutnya yakni perselisihan hasil pemilu. secara teknis tahapan pemilu juga telah diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang perubahan keempat atas pkpu nomor tahun tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun sehingga hasil tindaklanjut putusan bawaslu tersebut haruslah dianggap tidak berdasar. bahwa karena putusan bawaslu nomor lp pl adm r1 v yang diputus setelah tahapan sengketa hasil pemilihan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi dan melanggar asas fairness karena tidak melibatkan partai nas dem sebagai pihak terkait yang dirugikan: kemudian tindak lanjut dari putusan tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan terdapat catatan catatan masalah sebagaimana dalam berita acara nomor ba vi yang dikeluarkan memohon maka putusan bawaslu beserta tindaklanjut putusan tersebut oleh memohon melawan hukum. bahwa semestinya, ketika sengketa hasil pemilihan telah diajukan mahkamah konstitusi maka pemohon, memohon dan bawaslu menunggu hasil putusan mahkamah konstitusi, karena dalam sidang mahkamah konstitusi terdapat juga pihak terkait yang memiliki kesempatan membela diri dan membuktikan hal hal yang didalilkan pemohon. akibat adanya putusan bawaslu dan tindak lanjut dari memohon yang tidak menjadikan pihak terkait sebagai pihak dalam sengketa bawaslu maka menimbulkan kerugian bagi pihak terkait. terlebih lagi ternyata tindak lanjut tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pencocokan data yang membuat hasil pencocokan data tersebut tidak valid sebagaimana yang diuraikan pihak terkait atas. pihak terkait mencurigai telah terjadi permainan oleh pemohon untuk menunjang permohonannya mahkamah konstitusi sehingga dokumen pemilihan menjadi tidak valid sebagaimana dalam berita acara nomor ba vi yang dikeluarkan memohon. bahwa terlebih lagi dalam berita acara nomor ba vi yang dikeluarkan memohon ternyata juga ditemukan penggelembungan suara partai amanat nasional pan) yang tidak ada dalam dalil permohonan pemohon padahal jika penggelembungan suara tersebut baik kabupaten empat lawang maupun kabupaten lain dipersoalkan maka dapat juga mempengaruhi perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi. bahwa oleh karena pelaksanaan pencocokan data kecamatan kabupaten empat lawang melawan hukum dan dokumen pemilihan tidak lagi menjadi valid pasca tindak lanjut putusan bawaslu maka selayaknya mahkamah konstitusi menyatakandpr dapil sumatera selatan adalah benar dan sah karena telah melalui proses rekapitulasi berjenjang yang benar dan sah. bahwa iapun putusan bawaslu yang diputus setelah sengketa tahapan perselisihan hasil pemilu mahkamah konstitusi berjalan dianggap boleh dilakukan, gua non, ternyata pelaksanaan hasil tindak lanjut putusan bawaslu oleh memohon bermasalah dan hasilnya diragukan validitasnya. maka hasil pencocokan data tersebut tidak dapat dipergunakan dan untuk memperoleh hasil yang valid mesti dilakukan pemungutan suara ulang kecamatan kabupaten empat lawang tersebut yakni kecamatan muara pinang, kecamatan pendopo, kecamatan pendopo barat, kecamatan tebing tinggi dan kecamatan lintang kananprovinsi sumatera selatan. menetapkan perolehan suara yang benar sebagai berikut: perolehan parpol suara gerindra pdp golkar nasdem garuda berkarya pks perindo ppp pan hanura demokrat pkpi atadpr daerah pemilihan sumatera selatan provinsi sumatera selatan kabupaten empat lawang dan kabupaten ogan komering ilir.kecamatan tebing tinggi dan kecamatan lintang kanpt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt sampai dengan pt pt pt pt pt sampai dengan pt pt pt pt pt pt sampai dengan pt pt pt pt pt pt sampai dengan pt pt sampai dengan pt pt sampai dengan pt pt pt sampai dengan pt pt sampai dengan pt pt sampai dengan pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt ptb dpr provinsi sumatera selatan dapil sumatera selatan kab. empat lawang, bukti pt fotokopi model dc dpr provinsi sumatera selatan dapil sumatera selatan ii: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. batu galang, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. batu unggul, kec. muara pinang, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. belimbing, kec. muara pinang, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. gedung agung, kec. muara pinang, nama kecamatan: pendopo nama kecamatan: pendopo kan usman bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. lubuk tanjung, kec. muara pinang, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. lubuk ular, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. muara pinang baru, kec. muara pinang, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. muara pinang lama, kec. muara pinang, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. muara semah, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. muara timbul, kec. muara pinang, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. nior, kec. muara pinang, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. padang burial, kec. muara pinang, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. pasar menang, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. sapa panjang, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. sawah, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. sleman ilir, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. sleman ulu, kec. muara pinang, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. sukadana, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. talang baru, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. talang benteng, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tanjung kurung, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tanjung tawang, kec. muara pinang: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. bandar agung, kec. pendopo, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. batu cawang, kec. pendopo, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. bakau, kec. pendopo: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. bruce ilir, kec. pendopo: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. gunung merasa baru, kec. pendopo: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. gunung merasa lama, kec. pendopo: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. arakan, kec. pendopo: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. lander, kec. pendopo: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. lubuk layang, kec. pendopo: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. lubuk sepang, kec. pendopo: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. panggilan, kec. pendopo: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. muara karang, kec. pendopo, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. anjungan, kec. pendopo: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. pagar tengah, kec. pendopo, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. pendopo, kec. pendopo: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. sarang bulan, kec. pendopo, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tanjung baru, kec. pendopo, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tanjung eran, kec. pendopo, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tanjung raman, kec. pendopo, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. aur gading, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. batu dance, kec. tebing tinggi: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. batu raja baru, kec. tebing tinggi: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. ujung alih, kec. tebing tinggi: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. jaya loka, kec. tebing tinggi: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. kelumpang jaya, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. kemang manis, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. kota gading, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. kupang, kec. tebing tinggi: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds., lampau baru, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. lubuk gelanggang, kec. tebing tinggi: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. mekar jaya, kec. tebing tinggi: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. berarti jaya, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. pasar bakti, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. pancur mas, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. pasar tebing tinggi:, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. rantau tenang, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. securing kecil, kec. tebing tinggi: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. sugi waras, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tanjung kupang kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tanjung kupang baru, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tanjung makmur, kec. tebing tinggi: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. terusan baru, kec. tebing tinggi: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. terusan lama, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. ular mengkudu, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. batu raja lama, kec. tebing tinggi, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. jabatan kec. lintang kanan, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. batu ampar, kec. lintang kanan, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. kendali, kec. lintang kanan: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. karang tanding, kec. lintang kanan, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. lesung batu, kec. lintang kanan: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. lubuk cik, kec. lintang kanan: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. lubuk tayang, kec. lintang kanan: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. muara danau, kec. lintang kanan, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. nibung, kec. lintang kanan: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. pagar jati, kec. lintang kanan: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. rantau alih, kec. lintang kanan: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. rantau kasai, kec. lintang kanan, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. sukabumi, kec. lintang kanan, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tanjung alam, kec. lintang kanan, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tanjung jati, kec. lintang kanan, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. umo jati, kec. lintang kanan, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. air kandis, kec. pendopo barat, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. karang saya, kec. pendopo barat, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. kungkilan, kec. pendopo barat, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. lingga, kec. pendopo barat, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. muara lintang baru, kec. pendopo barat, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. muara lintang lama, kec. pendopo barat: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. padang bindu, kec. pendopo barat: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. rantau door, kec. pendopo barat, bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tanjungraya, kec. pendopo barat: bukti pt fotokopi hasil pencocokan dan da, ds. tebat payang, kec. pendopo barat. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak terkait partai demokrat mbenkanbcrnenenenisebaga nbi akiierkai beserta keterangan(legal interest) untuk mengajukan permohonan pengurangan perolehan suara pihak terkait bahwa mengawali keterangan ini,mohonan. bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara php a@uo yang menuntut agar perolehan suara pihak terkait dikurangi suara karenpihak yang paling berhak untuk mengajukan permohonan adalah partai politik peserta pemilu yang dirugikan karena suaranya berkurang sejumlah suara dan dipindahkan kepada untuk keuntungan pihak terkait, namun faktanyagoprematur (exception bilateria)@uo mahkamah konstitusi republik indonesia. bahwa pemohon mempermasalahkan terjadinya enam imana menurut pemohon berdasarkan bukti model yang dimilikinya (vide bukti s.d perolehan suara pihak terkait seharusnya hanya berjumlah suara, namu, perolehan suara pihak terkait bertambah suara menjadi suara. bahwa meskipun begitu, pemohon tidak mengajukan keberata kabupaten empat lawang. keterangan ini beralasan karena fakta hukum yang lahir dari bukti dan bukti pt membuktikan bahwa, dan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ppk kecamatan ulu musi. pemohonnamun saksi pemohon menerima baik hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan pendopo, dan tidak mengajukan keberatan dengan tidak mengisi model da2 dprd provinsi.dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu provinsi sumatera selatan pada tanggal mei namun keberatan pemohon pada saat itu bersifat umum yaitu mengomentari bahwa beberapa partai politik peserta pemilu diduga melakukan penggelembungan perolehan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif. pemohon tidak mengajukan keberatan secara spesifik tentang pihak terkait bertambah perolehan suaranya sejumlah suara, dan perolehan suara pemohon berkurang sebanyak suara sebagaimana didalilkan pemohon dalam permohonan ago. selain itu, pemohon menuangkan keberatannya dalam model dc secara tidak prosedural, yaitu setelah memohon cast kpu provinsi sumatera selatan menutup secara resmi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kpu provinsi sumatera selatan pada tanggal mei bahwa dalam dalil angka dan permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa terhadap kejadian bertambahnya perolehan suara pihak terkait yang menurut pemohon terjadi tingkat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (tiga) kecamatan kabupaten empat lawang tersebut, pemohon juga telah menyampaikan keberatannya kepada memohon castrosedur keberatan yang pemohon tempuh sebagaimana diuraikan oleh pemohon dalam dalil angka dan permohonannya tidak sejalan dengan ketentuan jo. undang undang pemilu yang mengatur bahwa pelanggaran administratif pemilu harus dilaporkan kepada bawaslu secara berjenjang sesuai tingkatan. mengingat penambahan perolehan suara pihak terkait yang pemohon tuduhatersebut bawaslu kabupaten empat lawang. faktanya, pemohon belum pernah melaporkan kepada bawaslu kabupaten empat lawang tentang kejadian bertambahnya suara yang menguntungkan pihak terkait dan berkurangnya suara pemohon, namun faktanya tidak. bahwa karengo mahkamah konstitusi republik indonesiabahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (obscura libel) dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa dalam halaman sampai dengan permohonan nya, pemohon mendalilkan memohon telah menetapkan perolehan suara yang berakibat pada bertambahnya dan berkurangnya perolehan suara pemohon sebanyak suara kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang. bahwa dalil pemohon tersebut tidak jelas atau kabur dan tidak berdasarkan fakta karena pemohon tidak menjelaskan dalam permohonannya tentang: dari partai partai politik peserta pemilu mana suara sejumlah suara diambil dan kemudian dipindahkan kepada pihak terkait, ii. siapa dari pihak terkait yang diuntungkan oleh dugaan penambahan suara sejumlah suara tersebut, apakah pihak terkait secara kelembagaan partai demokrat) atau calon anggota legislatif tertentu dari pihak terkait, iii. partai partai politik peserta pemilu mana berpindahnya suara pemohon yang hilang, iv. tps tps mana saja kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, dan kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang dimana pihak terkait mengalami penambahan suara dan pemohon mengalami pengurangan suara, dan siapa dari unsur memohon yang terlibat didalamnya. bahwa bila benar perolehan suara pihak terkait bertambah suara, tentu berakibat pada berkurangnya perolehan suara partai politik peserta pemilu tertentu lainnya, atau sebaliknya bila benar perolehan suara pemohon berkurang sebanyak suara, tentu berakibat pada bertambahnya perolehan suara partai politik peserta pemilu lainnya. tanpa ada penjelasan berkaitan dengan pergeseran suara dalam peristiwa bertambah atau berkurangnya perolehan suara, dan tps tps mana saja peristiwa tersebut terjadi, membuat permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, dan tidak berdasarkan fakta. bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur karena pemohon menyajikan secara keliru angka perolehan suara pbb dan pkpi dalam tabel halaman permohonannya terkait perolehan suara pbb dan pkpi dimana didalamnya disebutkan: perolehan suara pbbbb sejumlah suara, namun tertulis selisih suaranya (nol). ii. perolehan suara pkpikpi sejumlah suara, namun tertulis selisih suaranya (nol). bahwa permohonan pemohon juga kabur karena dalam dalil angka permohonannya, pemohon menyebut ir. gunawan, sebagai calon anggota legislatif dewan perwakilan rakyat republik indonesia, padahal yang seharusnya adalah calon anggota legislatif dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera selatan daerah pemilihan sumatera selatan bahwa kekeliruan kekeliruan atas tidak dapat ditolerir karena pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin saja ada dalam naskah awal permohonannya, namun tidak diperbaiki. bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur hal mana dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dituduhkan oleh pemohon terjadi kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, dan kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang sebagaimana disebutkan oleh pemohon dalam dalil angka halaman permohonannya tidak masuk kategori pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tsm). bahwa dalam dalil angka dan permohonannya, pemohon mendalilkan telah melaporkan fakta fakta tersebut kepada bawaslu dalam: ii. laporan tindak pidana penggelembungan: ii. pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tsm): dan iii. pelanggaran administratif. bahwa dalil pemohon tersebut tidak jelas atau kabur karena pemohon tidak menjelaskan: ii. kapan pemohon melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut kepada bawaslu provinsi dan bawaslu ri: dan ii. kapan, dimana, siapa saja yang menurut pemohon diduga terlibat, dan dalam bentuk apa serta bagaimana pelanggaran administratif pemilu yang tsm itu terjadi. bahwa pemohon juga tidak menunjuk bukti tertentu yang membuktikan bahwa benar pemohon telah menyampaikan keberatan dan atau laporannya kepada memohon cast kpu kabupaten empat lawang,emohon tidak bisa dengan sampingnya menuduh sesuatu tanpa menjelaskan secara rinci apa yang dituduhkan apalagi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu dan pelanggaran administratif pemilu yang tsm karena tuduhan tersebut bisa berdampak serius pada pihak terkait yaitu dibatalkannya pihak terkait cast calon anggota legislatif terdampak sebagai anggota dprd provinsi sumatera selatan (vide undang undang pemilu). tentang dugaan adanya tindak pidanpendopo barat mom eenefoormam ajo b penggelembungan suara bahwa terkait dugaan pemohon tentang telah terjadinya tindak pidana penggelembungan suara daerah pemilihan sumatera selatan faktanya, bawaslu belum pernah menentukan ada tidaknya dugaan tindak pidana pemilu (vide undang undang pemilu) dan oleh karenanya bawaslu belum pernah menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada gakkumdu (vide huruf undang undang pemilu). lebih spesifik lagi, belum ada satu pun dari jajaran bawaslu ri, bawaslu provinsi sumatera selatan, bawaslu kabupaten empat lawang, dan atau bawaslu kecamatan pendopo, bawaslu muara pinang, dan bawaslu ulu musi yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu kepada polri paling lama 1x24 jam sejak ditetapkannya suatu perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu (vide undang undang pemilu). tentang dugaan terjadinya pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif bahwa pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif tsm) harus diselesaikan melalui prosedur yang diatur dalam undang undang pemilu, yaitu dilaporkan kepada bawaslu secara berjenjang sesuai tingkatan. dalam hal ini kejadian yang dituduhkan oleh pemohoyang menurut pemohon tsm tersebut bawaslu kabupaten empat lawang (vide jo. undang undang pemilu), namun faktanya tidak. bahwa haruslah ditolak dalil pemohon tentang telah terjadinya pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif daerah pemilihan sumatera selatan dalil pemohon tentang telah terjadi penambahan perolehan suara pihak terkait (tiga) kecamatan kabupaten empat lawang, yaitu kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, dan kecamatan ulu musi tidak memenuhi kriteria pelanggaran administratif pemilu yang tsm karena menurut ketentuan huruf peraturan bawaslu nomor tahun tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu ditentukan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilihan anggota dprd provinsi terjadi paling sedikit dari jumlah kabupaten kota dalam daerah pemilihan atau paling sedikit(tiga) yang tsm. bahwa karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (obscura libelsalah objek (error object) bahwa pemohon salah menunjuk objek php dalam permohonannya sebagaimana diuraikan berikut ini: bahwa dalam dalil angka permohonannya, pemohon mendalilkan: .. bahwa dalil pemohon sebagaimana diuraikan dalam keterangan angka atas salah objek (error object) karena berdasarkan urutan ranking perolehan suara partai politik peserta pemilu dalam pemilihan anggota dprd provinsi sumatera selatan dapil sumatera selatan (vide bukti pt yaitu model dc1 provinsi sumatera selatan dapil sumatera selatan kursi ke (kedelapan) atau kursi terakhir adalah milik partai persatuan indonesia perindo), bukan pihak terkait cast partai demokrat. bahwa karena permohonan pemohon salah objek (error objectdalam eksepsi ditarik masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan pihak terkait dalam pokok perkara. bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan terjadi permasalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai partai politik peserta pemilu kabupaten empat lawang dimana menurut pemohon,sebaliknya pemohon mengalami pengurangan perolehan suara sebanyak suara kecamatan ulu musi. bahwa terhadap klaim pemohon tersebut atas, pihak terkait perlu tegaskan awalmanapun termasuk dari pemohon. meskipun sebenarnya pihak terkait tidak mau campur dengan klaim pemohon tentang telah berkurangnya suara pemohon kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang, namun berdasarkan bukti bukti yang pihak terkait miliki, pemohon tidak mengalami pengurangan suara seperti yang pemohon dialihkan. bahwa tidak benar dalil pemohon bahwa suara pihak terkait bertamban tidak benar pula perolehan suara pemohon kecamatan ulu musi berkurang suara. bahwa untuk membuktikan secara hukum ketidakbenaran dalil pemohon, berikut ini pihak terkait sajikan (tiga) tabel data rinci perolehan suara pemohon dan pihak terkait (seluruh) tps kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, dan kecamatan ulu musi berdasarkan bukti model c1 dprd provinsi yang pihak terkait ajukan (vide bukti pt s d ptpendopopendopopt pt pt arakan pt arakan 'e pt arakan pt arakan pt pt bandar agung pt pt bandar agung pt lubuk sepang pt lubuk sepang pt lubuk sepang pt lubuk sepang pt lubuk layangan pt lubuk layangan pt lubuk layangan pt lubuk layangan pt lubuk layangan pt anjungan pt anjungan pt anjungan pt anjungan pt anjungan pt anjungan pt anjungan ' e pt anjungan pt tanjung pt anjungan tanjung eran tanjung raman pt tanjung raman tanjung raman pt tanjung raman pt bergelar o | pt bergelar o e| pt berugellir oo pt bergelar oo pt pagar tengah pt pagar tengah pt pagar tengah pt pagar tengah pt pagar tengah pt pagar tengah pt gunung merasa baru pt gunung merasa baru pt gunung merasa baru pt gunung merasa baru pt land pt |lander pt muara karang pt muara karang pt muara karang pt101 muara karang pt muara kadang pt sarang bulan pt sarang bulan pt13 panggilan pt panggilan pt15 panggilan pt gunung merasa lama pt120 pendopo pt121 pendopo pt125 pendopo p1127 pendopo pt28 pendopo pt pendopo pt pendopo miss kecamatan pendopomuara pinangmuara pinang kabupaten empat lawang dapat dibaca dalam bukti pt nomor nama desa pi86 batu unggul tr140 sukadana ' pi1a1 suka dana ) ) | p1142 suka dana ') ) | pi suka dana ' | pi44 suka dana ' | pi48 suka dana 'o ) | pra6 suka dana ' | pintar suka dana oo ) paris1 padang bumi 'o | gea mis kano beli gee amanat isbn bea ran ban masing ane masemaatas tue masemamgan tae (iaarnana ban man medan bln lan ban man dena ben bean asa ken bal isn ken lan ben mean nan ben berada man bila ben bana can ban sampe besa bencana bean nan besa kenapa ikan bean milan gna ramataas ramataas ramataas ramataas ramrataas tag jeans serai pameran drag pasta seen masa mera kala maan bln bean mia kena man nan lan mia kena lan beli rae ramataas ia umum gram mantan seat maa gea sma sma tes sma gesta genius sesi tesis gear saus ole eksis rekap suara partai nasdem perps kabupaten pat lawang pada pemilu daerah pemilihan untuk pemilihan anggota dpr mama kecamatan pendopo barat nama kecamatan tebngtng3 ono maros nono pelan nama soo total perolehan suara arta nasdem loo kecamatan pendopo barat mas jaman ajo ass (sman pepe jan aja total perolehan suara pks kecamatan muara pinang tabel pt iiulu musiulu musiair kencan pt air kelenjar pt air kelenjar pt pt air kelenjar pt air kencan pt pt air kelenjar pt air kencan pt pt pt talang bengkulu pt talang bengkulu p1 kunduran pt simpang pergi p1 simpang pergi p1 simpang pergi pt muara kalangan pt muara kalangan pt muara kalangan pt muara kalangan pt muara kalangan pt batu lintang pt batu lintang p1 batu lintang pt batu lintang pt batu lintamuara betung pt muara betung pt muara betung pt muara betung pt lubuk puding bau pt lubuk puding baru pt pulau kemang pt pulau kemang pt lubuk puding lama pt |lubuk puding lama pt batu bidang pt batu bida'e| pt tanjung agung 'e| pt tanjung agung 'e| pt tanjung agung pt tanjung agung 'e|( pt tanjung agung pt tanjung agung 'e|( pt tanjung agung pt galang pt galang pt galang pt galang total perolehan suara pks kecamatan ulu musi bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pemohon dan pihak terkait yang mengacu pada model c1 dprd provinsi kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, dan kecamatan ulu musi, yang disandingkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menurut model da1 dprd provinsi tiga kecamatan tersebut, dan disandingkan dengan model db1 dprd provinsi kabupaten empat lawang, khususnya perolehan suara ketiga kecamatan yang dipermasalahkan oleh pemohon tersebut diperoleh fakta: pihak terkait sama sekali tidak mengalami penambahan perolehan suara kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang dan kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang sebagaimana ditunjuk dalam tabel pt iv berikut ini: tabel pt iv: perolehan suara pihak terkait berdasarkan model c1 dprd provinsi, model da1 dprd provinsi, dan db1i dprd provinsi kabupaten empat lawang perolehan suara pihak kecamatan terkait berdasarkan selisih bahwa dari kolom selisih pada tabel pt iam. pemohon sama sekali tidak mengalami pengurangan perolehan suara kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang sebagaimana diringkas dalam tabel pt v berikut ini: tabel pt v: perolehan suara pemohon berdasarkan model c1 dprd provinsi kecamatan ulu musi, model da1 dprd provinsi kecamatan ulu musi, dan db1i dprd provinsi kabupaten empat lawang desa desa perolehan suara pemohon selisih kecamatan kecamatan ulu musi ulu musi berdasarkan da1 db1 ulu empat ulu musi lawang musi talang bengkulu simpang perigi muara kalangan batu lintang padang tepung muara betung lb. puding baru pulau kemang lb. puding lama batu bidang galang tan total bahwa dari kolom selisih pada tabel pt gurangan perolehan suara pemohon sebanyak suara kecamatan ulu musi yang dipermasalahkan oleh pemohon. bahwa dengan demikian terbukti tidak benar dalil pemohon tentangdalil bahwa pemohon mengalami pengurangan perolehan suara sebanyak suara kecamatan ulu musi, dan oleh karenanya permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk ditolak. bahwa dari formulasi permohonannya, pemohon mengklaim bahwa model c1 dprd provinsi yang dimilikinya dan dijadikan bukti dalam perkara php ago lebih akurat daripada model c1 dprd provinsi berhologram yang dimiliki memohon yang dijadikan dasar oleh memohon untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai partai politik peserta pemilu kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, dan kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang. bahwa itu berarti, menurut pemohon telah terjadi kekeliruan penghitungan perolehan suara dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tps tps kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, dan kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang, namun faktanya tidak ada satupun dari saksi saksi pemohon tps tps ketiga kecamatan tersebut yang menyatakan keberatannya. bahwa bahkan, dari kecamatan kabupaten empat lawang yang dipermasalahkan oleh pemohon, pemohon hanya kabupaten empat lawang (vide bukti pt dengan kata lain, (vide bukti pt dan ppk kecamatan ulu musi (vide bukti ptkarenapihak terkait mempertanyakan akurasi klaim penambahan perolehan suara pihak terkait kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, dan kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang, dan berkurangnya perolehan suara pemohon sebanyak suara kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang bila ternyata dari model c1 dprd provinsi (vide bukti pt s d pt diketahui dari tps kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, dan kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang, pemohon hanya menghadirkan saksinya tps dari total tps). bahwa lebih spesifik lagi, kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang dimana pemohon mengklaim kehilangan suara, dari tps kecamatan ulu musi, pemohon hanya menghadirkan saksinya tps (3y4 dari total tps), yaitu tps dan tps desa air kelenjar. tps desa lainnya kecamatan ulu musi, pemohon tidak menghadirkan saksi saksinya tps. bahwa bila faktanya demikian, maka setidaknya dari model c1 dprd provinsi yang pemohon jadikan bukti utama untuk mendukung permohonannya dalam perkara php ago bermasalah dari sisi validitas sumber kebolehannya serta akurasi perhitungannya, dan oleh karenanya bukti bukti pemohon tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara formil maupun materiil dan oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi mahkamah konstitusi republik indonesia untuk menolak seluruh dalil dalil permohonan pemohon. bahwa berdasarkan dalil dalil bantahan dalam keterangan keterangan pihak terkait atas, maka: perolehan suara yang benar dari pemohon dan pihak terkait kecamatan berikut ini: perolehan suara pemohon dan kecamatan pihak terkait berdasarkan db1 dprd provinsi pemohon pihak terkait tebing tinggi lintang kanan talang padang pasaman air keruh sikap dalam saing pendopo barat dunia:| perolehan suara yang benar dari partai partai politik peserta pemilui berikut ini: tabel pt vii: perolehan suara seluruh partai politik peserta pemilu dprd provinsi sumatera selatan berdasarkan model db1 dprd provinsi kabupaten empat lawang partai perolehan suara parpol politik peserta pemilu pdb garuda pks perindo ppp hanura demokrat pkpi perolehan suara yang benar dari partai partai politik peserta pemilu dapil sumatera selatan (vide bukti pt yaitu model dc1 dprd provinsi sumatera selatan) adalah sebagaimana diringkas dalam tabel pt viii berikut ini: tabel pt vii: perolehan suara partai politik peserta pemilu dprd provinsi sumatera selatan dapil sumatera selatan berdasarkan model db dprd provinsi dapil sumatera selatan dan model dc1 dprd provinsi dapil sumatera selatan perolehan suara menurut partai db1 db1 db1 dc1 politik lahat empat pagar sumsel lawang alam pkb pdip golkar berkarya b.pks 6ate| .ppp .psi .pan demokrat pbb .pkpi dari rincian tabel viii atas, diperoleh fakta, jumlah total perolehan suara partai partai politik peserta pemilu calon anggota dprd provinsi sumatera selatan dapil sumatera selatan dari tiga kabupaten dapil sumatera selatan ternyata sama dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menurut model dc1 dprd provinsi dapil sumatera selatan urutan peringkat perolehan suara yang benar menurut pihak terkait dari partai partai politik peserta pemilu dapil sumatera selatan adalah sebagaimana diringkas dalam tabel pt ix berikut ini: tabel ix: urutan peringkat perolehan suara partai politik peserta pemilu dprd provinsi sumatera selatan sesuai jumlah alokasi kursi anggota dprd provinsi sumatera selatan dapil sumatera selatan partai politik perolehan suara peringkat menurut dc1 perolehan suara |garuda pks bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum pihak terkait berhak atas kursi ke (ketujuh) anggota dprd provinsi sumatera selatan daerah pemilihan sumatera selatan bahwa diketahui perolehan suara terbanyak diantara calon anggota dprd provinsi sumatera selatan dari partai demokrat pihak terkait) dapil sumatera selatan adalah atas nama ir. hold, si. oleh karenanya beralasan menurut hukum kursi ketujuh dprd provinsi sumatera selatan daerah pemilihan sumatera selatan diberikan kepada calon anggota legislatif dari partai demokrat dalam hal ini atas nama ir. hold, si. bahwa karena angka angka perolehan suara partai partai politik peserta pemilu yang termuat dalam model db1 dprd provinsi kabupaten empat lawang, dan model dc1 dprd provinsi untuk pemilihan anggota dprd provinsi sumatera selatan daerah pemilihan sumatera selatan telah sesuai dengan angka angka perolehan suara yang termuat dalam sertifikat model c1 dprd provinsi dan sertifikat model da1 dprd provinsi kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, dan kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang, makarekap suara partai nasdem per tps kabupaten empat lawang pada pemilu daerah pemilikan untuk pemilihan anggota dpr nama kecamatan:tebing tinggi nama kecamatan: tebing tinggi tan mus penjeenan krs jan kan soo s3,haruslah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. bahwa mohon mahkamah konstitusi republik indonesia mengesampingkan dalil angka dan permohonan pemohon karena alasan alasan sebagai berikut: bahwa keberatan keberatan yang pemohon ajukan berkenaan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu (tiga) kecamatan kabupaten empat lawang yang menurut pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tsm) tidak sesuai dengan ketentuan undang undang pemilu, hal mana menurut ketentuan jo. undang undang pemilu, pemohon seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada bawaslu kabupaten empat lawang, namun faktanya, pemohon melaporkannya kepada bawaslu provinsi dan bahkan bawaslu ri. lagipula, dalil pemohon tentang telah terjadi pelanggaran administratif pemilu yang tsm tidak sejalan dengan ketentuan huruf perbawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang menentukan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilihan anggota dprd provinsi yang tsm terjadi paling sedikit dari jumlah kabupaten kota dalam daerah pemilihan atau paling sedikit 50y5tiga. ii. bahwa pemohon tidak menjelaskan secara detail apa isi dari keberatan keberatan yang pemohon ajukan sehingga tidak diperoleh kepastian apakah keberatan keberatan tersebut berkaitan dengan dalil dalil permohonan pemohon. iii. bahwa pemohon tidak menunjuk bukti bukti tertulis tertentu yang memuat keberatan keberatan yang diajukannya sehingga tidak bisa diketahui apa saja materi keberatan yang pemohon ajukan kepada instansi penyelenggara dan pengawas pemilu. iv. bahwa yang terpenting, mahkamah konstitusi adalah pengadilan konstitusi yang mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, bukan pengadilan yang mengadili pelanggaran pelanggaran pidana dan administratif pemilu. ii. petit berdasarkan seluruh uraian keterangan berikut bukti bukti pendukungnya, sah dan memiliki kekuatan hukum mengikatadalah sebagai berikut: manan mala |oara oo soo aja ape gajomararmodel dc prov. sumatera selatan, bukti pt fotokopi model db kab. lahat: bukti pt fotokopi model db kab. empat lawang, bukti pt fotokopi model db kota pagaralam, bukti pt fotokopi model da kec. pendopo: bukti pt fotokopi model da kec. muara pinang: bukti pt fotokopi model da kec. ulu musi:aoi peranan sea nan sea kan: bukti pt fotokopi model tps desa sleman ulu kec. muara pinang:lubuk puding lama kec. ulu musi, jakarta pusat dki jakarta, indonesia nik nama johnny plate jabatan sekretaris jenderal dpp partai nasional demokrat alamat jalan rp. soros nomor gondangdia lama, jakarta pusat dki jakarta, indonesiam.h., noah banjarnahor, s.h., sandratius ama rekor, s.h., atas eros mana, s.h., dhabi sumatra, s.h., m.h., muhammad fadli, s.h., rizal primary lubis, s.h., dan muhammad tidak, s.h., adalah pengacara yang tergabung dalam kantor dewan pengurus pusat dpp) badan advokasi hukum bahu) partai nasional demokrat nasdem) yangnomor mask (honormsetogwnsumafal wow most (ono ts|petwansu na. lal ta| jala lal sll lala lan haa ss. also loo isl loo oo lal isl min do#nasdem dari model dalam model da1 dan kembali adarekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kec. pendopo berdasarkan sertifikat fotokopi model kec. pendopo, bukti pt fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kec. muara pinang berdasarkan sertifikat fotokopi model kec. muara pinang, bukti pt rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kec. ulu musi berdasarkan sertifikat fotokopi model kec. ulu musi: bukti pt fotokopi kartu tanda penduduk atas nama hold alias ir. hold, si. selain itu, pihak terkait partai demokrasebagai berikut: herman usul saksi menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada keberatan pks tentang ingin melakukan atau mengisi model db menurut rekapitulasi partai demokrat dan sama dengan hasil rekapitulasi kpu bahwa suara partai demokrat kabupaten empat lawang sebanyak suara sedangkan suara pks sebanyak suara. sedangkan untuk hasil rekapitulasi tingkat provinsi partai demokrat memperoleh suara sedangkan pks memperoleh suara. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak terkait partai perindo membenkarnbetngngnan dan kebijakan sebagai pihak terkaittentang kedudukan hukum pihak terkait (partai perindo) bahwa pihak terkait partai perindo) merupakan partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap pengisian keanggotaan dprd provinsi sumatera selatan daerah pemilihan sumatera selatan sehingga berdasarkan hurufberbunyi sebagai berikutpartai politik lokalyang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf bahwa dengan dalil dalilbagaimana telah diuraikan diatas maka cukup alasan bagi pihak terkait partai perindo) untuk mengajukan permohonan dan keterangan pihak terkait partai perindo) terhadap perkara yang diajukan oleh partai keadilan sejahteraii. dalam pokok permohonan bahwa didalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan telah dan kecamatan ulu musi sebagaimana dimaksud pemohon sebagai berikut tabel selisih suara dari da1 dan db1 provinsi dapil sumatera selatan berdasarkan permohonan pemohon partai pleno kpu partai politik berdasarkan nasdem garuda berkarya pks perindo .ppp .psi .pan .hanura .demokrat .pbb .pkpi bahwa selanjutnya pemohon partai keadilan sejahtera) mengajukan petitprd provinsi sumatera selatan dari daerah pemilihan adalah sebagai berikut partai politik perolehan suara gerindra (ppb golkar nasdem garuda berkarya (pks perindo ppp hanura demokrat pkpselanjutnya terhadap dalil dalil pemohon partai keadilan sejahtera), pihak terkait partai perindo) menyampaikan keterangan sebagai berikut bahwa berdasarkan pertandingan sertifikat model dc1 dprd provinsi daerah pemilihan sumatera selatan bukti pihak terkait partai perindo) db1 dprd provinsi daerah pemilihan sumatera selatan bukti pihak terkait partai perindo) serta da1 dprd provinsi daerah pemilihan sumatera selatan bukti pihak terkait partai perindo) s d maka didapatkan keterangan perolehan suara partai politik selain dari partai demokrat dan partai keadilan sejahtera adalah sebagai berikut tabel perolehan suara suara partai politik berdasarkan pertandingan sertifikat model dc1 dprd provinsi daerah pemilihan sumatera selatan db1 dprd provinsi daerah pemilihan sumatera selatan serta da1 dprd provinsi daerah pemilihan sumatera selatan selain dari partai demokrat dan partai keadilan sejahtera partai politik perolehan suara gerindra ppdb golkar nasdem garuda berkarya perindo (ppp hanura pkpi bahwa berdasarkan uraian pertandingan perolehan suara partai politik sebagaimana dimaksud pihak terkait partai perindo) dalam tabel dan berdasarkan tabel (selisih suara dari da1 dan db1 dprd provinsi dapil sumatera selatan menurut pemohon partai keadilan sejahtera) sebagaimana telah diuraikan diatas maka pihak terkait partai perindo) mendapatkan perolehan kursi untuk pengisian keanggotan dprd provinsi sumatera selatan daerah pemilihan ilional demokrat nasdem), partai gerakan perubahan indonesia garuda), partai beringin karya berkarya), partai persatuan indonesia perindo)ti nurani rakyat, partai bulan bintang pbb) dan partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi)yang benar selain dari perolehan suara partai demokrat dan partai keadilan sejahtera adalah sebagai berikut: per e ajaartai perindo mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti pihak terkait sampai dengan bukti pihak terkait sebagai berikut: bukti pihak terkait asli model dc1 dprd provinsi dapil sumsel bukti pihak terkait fotokopi model db1 dprd provinsi, kab. empat lawang, dapil sumsel bukti pihak terkait fotokopi model da1 dprd provinsi, kecamatan ulu musi kab. empat lawang, dapil sumsel bukti pihak terkait fotokopi model da1 dprd provinsi, kecamatan muara pinang kab. empat lawang, dapil sumsel bukti pihak terkait asli model da1 dprd provinsi, kecamatan pendopo kab. empat lawang, dapil sumsel menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak terkait partai amanat nasional membenkennbetngrgngn sebagai pihak terkait berengganginunnaoag dan kekangan agandikakiksiksni untuk pengisian anggota dprd kabupaten kota daerah pemilihan banyuasin bertanggal juli,permohonan pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten banyuasin sepanjang daerah pemilihan banyuasin pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut: terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa memohon telah menetapkan perolehan suara partai amanat nasional (pihak terkait) bertambah sebanyak (tiga puluh tujuh) suara. penambahan suara tersebut terjadi kecamatan rantau bayur sebanyak (tiga puluh satu) dan kecamatan banyuasin iii sebanyak (enam) suara adalah tidak benar: bahwa perolehan suara partai amanat nasional (pihak terkait) yang benar sebagai mana tabel berikut: (bukti pt3 sampai dengan pt3 tabel perolehan suara pihak terkait pan) berdasarkan model dan model da dprd kabupaten kota model model da enam kecamatan dprd dprd ahan kab kota kab kota suara pan bea (rantaubayur ibanyuasinii o o |terjadi tiga desa dalam kecamatan rantau bayur yaitu: desa kejagung bertambah suara adalah tidak benar, desa srikaya bertambah suara adalah tidak benar, desa rantau harapantabel perolehan suara pihak terkait pan) desa kec. rantau bayur berdasarkan model dan da kab kota model model penambahan dprd da dprd suara pan tps tps tps tps desa kejagung tps tps tps tps tps jumlah tps tps tps desa srikaya tps tps tps tps jumlah tps 0o1 tps desa rantau tps harapan tps tps tps jumlah total a22 penambahan perolehan suara dari model da1 dalam model db1 secara tidak sah dan melawan hukum (vide bukti s.d buktidan model da dpr yang pemohon miliki, ternyata terdapat perbedaan total hasil perolehan suara partai nasdem untuk dpr daerah pemilihan sumatera selatan empat) kecamatan kabupaten empat lawang yaitu kecamatan pendopo, muara pinang, tebing tinggi dan pendopo barat, sehingga dengan demikian diketahui penambahan suara partai nasdem sebanyak suara (vide bukti s.d bukti bahwa perolehan suara partai nasdem pada kecamatan pendopomuara pinangmuara pinangtebing tinggitebing tinggi adalah sejumlah (vide bukti bukti bukti s.d bukti(empat) desa dalam kecamatan banyuasin iii yaitu: desa ujung tanjung bertambah suara adalah tidak benar, desa rimba alai bertambah suara adalah tidak benar, desa lubuk saung bertambah suara adalah tidak benar: desa palingdan pt3 tabel perolehan suara pihak terkait pan) desa kec. banyuasin iii berdasarkan model dan da kab kota model model penambahan desa dprd da dprd suara pan daan tps1 tps desa tps o4 ujung tanjung tps tps jumlah tps01 desa tps (rimba alai tps jumlah tps1 tps desa tps lubuk saung tps04 tps jumlah tps01 tps tps3 desa paling tps04 tps tps06 total total terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara pemohon pada kecamatan rantau bayur sebanyak (dua belas) suara yaitu: desa srikaya berkurang suara adalah tidak benar, desa rantau harapan berkurang suara adalah tidak benar: bahwa perolehan suara pemohon menurut pihak terkait bertambah sebanyak (tujuh) suara, sebagai mana tabel berikut: (bukti pt3 dan pt3 sampai dengan pt3 tabel perolehan suara pemohon desa kec. rantau bayur berdasarkan model dan da kab kota model model penambahan dprd kab da1 dprd kab suara pks tps01 tps tps desa srikaya tps tps05 tps tps jumlah tps1 tps desa rantau tps harapan tps tps05 tps jumlah total bahwa berdasarkan fakta diatas selisih perolehan suara pihak terkait dan pemohon daerah pemilihan yang meliputi kecamatan rantau bayur, membawa dan kecamatan banyuasin iii sebagai mana tabel berikut: tabel selisih perolehan suara pihak terkait dan pemohon dapil kec. rantau bayur, membawa dan kec. banyuasin iii kecamatan pihak selisih senam ena aja aje bahwa dengan demikian hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu untuk dprd kabupaten banyuasin daerah pemilihan adalah sebagai berikut: bayur lal saw mea ken aci pedapil banyuasin untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan: menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten banyuasin daerah pemilihan banyuasin yang benar adalah sebagai berikut: perolehan suara untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota kabupaten banyuasin dapil banyuasin net bera oppipoo psa (soibaruda anam bebukti pt3 sampai dengan bukti pt3 sebagai berikut: bukti pt3 fotokopi model da1 dprd kab kota kecamatan banyuasin iii kab. banyuasin provinsi sumsel dapil banyuasin bukti pt3 asli model da1 dprd kab kota kecamatan rantau bayurfotokopfotokopasl, bukti pt3 fotokopi model dbi dprd kab kotaasl. selain itu, pihak terkait partai amanat nasionalmasalah saksi menerangkan bahwa pks mengajukan keberatan secara lisan dalam pleno rekapitulasi kabupaten empat lawang dan meminta membuka kotak suara. oleh kpu dibenarkan ada pembukaan kotak suara untuk melihat da plapengawasan pemilihan anggota dpr bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka romawi angka provinsi sumatera selatan, angka daerah pemilihan sumatera selatan untuk dewan perwakilan rakyat, angka halaman melakukan pemeriksaan, rekapitulasi salinan daerah pemilihan (dapil) sumatera selatan sumsel) ii, khususnya tps tps kecamatan pendopo, muara pinang, ulu musi dan pendopo barat kabupaten empat lawang yang dipermasalahkan pemohon. hasil rekapitulasi tersebut lalu dijumlahkan hingga menjadi perolehan suara tingkat kabupaten empat lawang, untuk kemudian ditambahkan dengan perolehan suara kabupaten lain daerah pemilihan sumsel (bukti pk. hasil perhitungan tersebut kemudian disandingkan dengan data perolehan suara yang tercantum pada dc1 dpr dapil sumsel ii, yang didapatkan bawaslu provinsi sumsel dari kpu provinsi sumsel bukti pk. yang hasilnya adalah sebagai berikut perbandingan perolehan suara partai nasdem untuk tingkat dpr daerah pemilih sumatera selatan berdasarkan perhitungan dan dc1 kpu provinsi sumatera selatan perhitungan ge .nasdem 3e0oss4 |372a55| ofpxsoo jaz2staf tabel bahwa jika melihat data yang disajikan pada tabel terdapat selisih sebesar pada perolehan suara nasdem tingkat dpr ri, yang didapatkan dari perbandingan antara dpr dengan dc1 dpr: cc. bahwa selain perbedaan pada perolehan suara nasdem juga terdapat selisih sebesar suara pada perolehan suara pks tingkat dpr ri, yang didapatkan dari perbandingan antara dpr dengan dc1 dpr. bahwa selisih perolehan suara partai nasdem, sebagaimana yang dicantumkan pada tabel diketahui oleh bawaslu provinsi sumatera selatan setelah melakukan pemeriksaan dan pencocokan, terhadap salinan tps tps yang didalilkan pemohon dengan da1 dan db1 kabupaten empat lawang. berdasarkan hasil pemeriksaan, dan perbandingan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut perbandingan perolehan suara partai nasdem untuk tingkat dpr berdasarkan rekap c1, da1 dan db1 selisih selisih selisih kecamatan da1 dan dan db1 db1 pendopo 3w15 |agar| jaa (ras pasar jana tot nan sik dejan (al jumah tabel (bukti pk. bukti pk. dan bukti pk. bahwa jika melihat data yang disajikan pada tabel diketahui terjadi selisih sebanyak suara untuk perolehan suara partai nasdem tingkat dpr ri, yang didapatkan dari pertandingan antara c1 dpr dengan da1 dpr. jika berdasarkan perolehan suara partai nasdem kecamatan pendopo, muara pinang, tebing tinggi dan pendopo barat, sebanyak suara, sedangkan da1 tertulis sebanyak suara, bahwa selisih berupa penambahan perolehan suara partai nasdem juga terjadi pada data formulir model da1 dengan data hasil rekapitulasi pada tingkat kabupaten empat lawang db1 dpr), yang mencapai suara. jika berdasarkan da1 perolehan partai nasdem kecamatan pendopo, muara pinang, tebing tinggi dan pendopo barat sebanyak suara, sedangkan berdasarkan db1 perolehan suara partai nasdem adalah sebanyak suara, bahwa perolehan suara partai nasdem pada kecamatan pendopo baratbarat adalah sejumlah (vide bukti, bahwa dengan selisih sebelas ribu enam ratus sembilan puluh enam) suarapr), padahalnasdem yang akan mendapatkan kursi terakhir (vide buktinasdem yang tidak sah dan melawan hukum. secara rinci pertandingan dc1 kpu provinsi sumatera selatan, db1 dpr kpu kabupaten empat lawangnasdem yang tidak sah dan melawan hukum yang secara rinci tergambar berdasarkan tabel berikut (vide bukti dan bukti tabel perolehan masing masing partai politik setelah penyesuaian dan db1 dpr kpu empat lawang bahwa jika dibandingkan perolehan suara berdasarkan dan selisih perolehan suara partai nasdem kecamatan pendopo, muara pinang, tebing tinggi dan pendopo barat adalah suara. perolehan suara partai nasdem berdasarkan adalah sebanyak suara, sementara dbi1 tertulis sebanyak suara: bahwa terhadap perolehan suara partai dan calon untuk partai nasdem berdasarkan salinan tps tps yang ada kecamatan pendopo, muara pinang, tebing tinggi dan pendopo barat, kabupaten empat lawang adalah sebagai berikut perolehan suara partai nasdem berdasarkan tps kecamatan pendopo sin oi| desa nama calon pbb k (k i ir| partai nasdem lol firma suryani, s.e. lol zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip,. mm| oj| zain isme lol tanjung baru hj. percha leanpuri, bus., mba (hj. sri justin sendi suwitno, locodol monica panjaitan locodol azhari, s.h lolos total suara tabel tps tps tps tps desa pel mamacaton total partai nasdem irma suryani, s.e. zaitun mawardi yahya, bakau s.h, bay syahril harafiah, s.ip, zain isme hj. perchaleanpuri, bus, mba hj. srikustina | jenis into,st monicapanjaitan azhari s.h | total suara ar8| a21 tabel jaf atom sel esa nama calon ali partai nasdem irmasuryani, s.e. mkn yahya, s.h, eri s.ip, .sarang zainismed tanur bus.seal oal oil leanpuri, bus., mba (hj.srikustina (ends into,st imonicapanjaitan ri, s.h) |. total suara 4a) sel tabel slalolsluloilnlolo|s| desa nol saka |e|ele(s|elsisisisjols ibr iker iki net eeeeee nasdem suryani, is. zaitun yahya, s.h, ala sa dad harafiah, s.ip, ahmed olok lokal ola isme percha leanpuri, bus., mba kusuma lele gia justin eneeffeep isuwitno, sfeawatanl ooh olololol panjaitan lodooddooood s.h omtsuara person luar also temuisdic iii tabel ker) ts) ful ace era partai nasdem (ran gila s.e. mawardi yahya, s.h, ahasentar| alla harafiah, s.ip, .mm lander m.vanished ida ileanpuri, bus., mba jhj.srikustina| shane pohon pasar looododi panjaitan azhari.h total suara 2p| 2alis tabel (se) desa nama calon partai nasdem irmasuryani,s.e. | jekannamsorama doa s.h, pekan pola s.ip, manis jika bus., mba |ej hs.s rikustma ne| al lenoisuwmvo,st imonicapanjaitan ) | (9lazmarisd o oo| oo. total suara )o | 2g) pal tabel (up) desa nama calon total partai nasdem rmasuryan,s. hae s.h, jekgaguawa ola s.ip, jalmzanisaeo oo bus., mba hs.s limusin o | 2a| lenoisuwmo,st monicapansatan ) | lazmarissh opd tabel desa nama calon total partai nasdem jirmasuryani, s.e. jo ) (zaitun mawardi yahya, s.h, (h. syahril harafiah, s.ip,.mm| mzanismed (hj. percha leanpuri, bus., mba hj.srikustina 3e| jenis into,st monicapanjaitan azhari, s.h tata tabel fee) (es) desa nama calon ni kel partai nasdem irma suryani, s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, jamzanismepo hj. percha ileanpuri, bus., mba jua.s rikustna aaa oo) lenoisuwims monica panjaitan lemari,s. eeeeeeeek tabel osha webcam (else file jewel sta partai nasdem irma suryani, s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril (harafiah, ko) s.ip, |4im.zainismed hj. percha ileanpuri, bus., mba hj. sri justin (endi suwitno, monica panjaitan |9azhari, s.h total suara tabel jalal sal uoj olx sen niwiwiwiwlniwlwilwiwmiw nama alelelelelelelel ela lalelalalal calon partai nasdem irma suryani, s.e. zaitun award yahya, s.h, syahril hanafi s.ip, ali2| im. zain isme hj. percha lentur |,b. bus., mma ilrilitiltiliti hj. sri neefeeefereeeeee endi isuwitno ,st monica panjaitan azhari, s.h fotatsuara og) or| rel 1e. tol tn| rel 1al 1al #siege) tertuisdicr ' |sl iii tabel ololoaolololalalalg nama calon partai nasdem irma suryani, s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, mekanisme hj. percha ileanpuri, bus., mba hj. sri justin endi suwitno, monica panjaitan azhari,s.h totalsuara a0l sal tol tol ol200) tabel ar) ts) (to) nama calon partai nasdem s25|ifl rmasuryani, se. slakamunmawaoi too ioaigd yahya, s.h,m iii syahril harafiah, s.ip, im.zainismed hj. percha leanpuri, bus., mba jhj.srikustina jenis into,st imonicapanjaitan oj| azhari,s.h motalsuara op) sal sel sal 2a|a77 tabel (ae) nama calon partai nasdem jirmasuryani,s.e. ) | zaitun mawardi yahya, s.h, |h.syahrilhanafiah, sip,.mm imzainismed hj. percha leanpuri, bus., mba jk. rik kust jenis into,st imonicapanjaitan azhar, log sama tabel n|l (to) te)) nama calon e|e| eiga partai nasdem sea bodo soal s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, j4aim.zainismed ojo at) hj. percha ileanpuri, bus., mba hj. srikustina endi suwitno, monica panjaitan azhari, s.h motalsuara ya) op) sal sal tabel com pro samaran cor partai nasdem (ajirmasuryani,s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, ih. syahril harafiah, s.ip, |jaimzainismed (hj. percha leanpuri, bus., mba al ku. srikustina 2e| jen disuwitno, imonicapanjaitan azhari,s.h . total suara pol 6tl sel sal ewisaaci tabel tps tps nama calon total partai nasdem jirmasuryani,s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, .mm imzainismed ihj. percha leanpuri, bus., mba sik tna sal (ends into,st imonicapanjaitan azhari, s.h asas badal tabel (e) nama calon | | partai nasdem irmasuryani, se. ' ' ) | apa ata pala bandar m.sinisme do mbp mba jhj.srikustina ) | 2a jendisuwitno,st monicapanjaitan har, s.h totasuara dpr aah sol tabel sin ur) (to) (ec) nama calon e|l partai nasdem eat yahya, s.h, hastatamam harafiah, s.ip,. mm| manis depo (ejaan leanpuri, bus., mba hj.srikustina ends into,st imonicapanjaitan oo) azhari oo ) (of tabel bahwa dari tabel atas diketahui terjadi kesalahan penulisan atau kesalahan penjumlahan dalam perolehan suara partai perolehan masing masing partai pleno kpu politik setelah penyesuaian dengan partai empat lawang adanya fakta penambahan suara db1 partai nasdem yang tidak sah dan melawan hukum ana bahwa dengan adanya fakta kecamatan kabupaten empat lawang sebagaimana diterangkan atas, maka perolehan suara partai nasdem sebagaimana yang diterangkan dalam model db1, dc1, dan dd1 haruslah dikurangi sejumlah (sebelas ribu enam ratus nasdem dan calon, tps desa muara karang dan tps desa pendopo, perolehan suara partai nasdem berdasarkan tps kecamatan muara pinang nama calon k | partai nasdem ol) nrmasuryani, se. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, jana food ooh teka, lalmzanisueo hj. percha leanpuri, bus., mba ihj.srikustina 1a| 2a| 4a| jenis into,st ) | imonicapanjaitan laz ri,s eei tabel lalat nama calon partai nasdem firma suryani, s.e. (zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, suara 4im vanished hj. percha ileanpuri, bus., mba hj. srikustina 4a| a3| 3a| 4s) endi suwitno, monica panjaitan j9lemari,s. eeerekereer perisai lele tabel desa nama calon partai nasdem jo3| jirmasuryani s.e. eee s.h, syahril harafiah, s.ip, hip pir harapan sip ooh color padang imzainismed hj. percha leanpuri, bus., mba hj.srikustina sej di) (ends into,st imonicapanjaitan azhari,s.h kotalsuaa a0| ae) a0| freruisaici oo yah tabel esa no| namakan |tes1|tps2 rps3| total partai nasdem oo) iemasuryan, se. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, belimbing| |mzaismed hj. percha leanpuri, bus., mba luas rikustwa sel lenoisuwmno,st ao. imonicapansaita lamar,s aman tabel cake partai nasdem jirmasuryani,s.e. ' | oo) aam s.h, dena .mm anjung pam manis do saman bus., mba (hj.srikustina 4s) 2e jenis no, imonicapanjaitan ) | azhari, o | tabel nama calon #|elelelelelelelalolol e i lele partai nasdem irmasuryani,s.e.| zaitun mawardi |efamasamia lolos ololoal ala eparertas bla harafiah, s.ip, im.zainismed hj. percha eks mba cejkesrikustwa 2jaa| asi ends into, monicapanjaitan| azhari s.h )o| wotatsuara aras) s5l asi tabel nama calon k | partai nasdem rma ryan, s.e. oo jo bagasaanan tanjung s.h, rar imzainismed hj. percha leanpuri, bus., mba ihj.srikustina (endisuwitno,st imonicapanjaitan of) azhar, log totalsuara s6| tel sal tabel ar) ts) ito) nama calon partai nasdem irmasuryani, s.e. ol) zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, talang m.zainismed baru hj. percha leanpuri, bus., mba hj.srikustina sil jul ends into,st imonicapanjaitan jola oo joo totatsuara nil obrolan tabel tps tps tps tps nama calon total partai nasdem ol) nrmasuryan, se. o | zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, sapa s.ip, im.zainismed panjang hj. percha leanpuri, bus., mba hj. srikustina ' ) | ( 3al jenis into,st (ol imonicapanjaitan azhari, )| |. fotalsuaa gi) grl se) |. hewisaici lol tabel tps (tps tps tps nama calon total partai nasdem emasuryan,se. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, semua calmzamiswep ooh hj. percha leanpuri, bus., mba thus rikustwa sil as| sel s7l 0s) lenoisuwmno,st imonicapanyattan dilamar, kotatsuara) | s7) tabel (to) nama calon partai nasdem aa) a5) jirmasuryani, s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, tanjung im.zainismed tawang hj. percha leanpuri, bus., mba jhj.srikustina jenis into,st imonicapanjaitan azhari,s.h ojo wotalsuara oa) pol tol 2e| tabel tps (tps its (tps desa nama calon total gedung partai nasdem agung jirmasuryani, s.e. yahya, s.h, aaa goal s.ip, (4imzanismed setahun bus.mea| leanpuri, bus., mba hj.srikustina jenis into, imonicapanjaitan azhari,s.h 0o| kota suara tabel obesa no| mamacaton ) (mott desa nama calon total partai nasdem jirmasuryani, s.e. a4) daa sma bola olah yahya, s.h, pool pasar .1p, men lain.zainismed o o o |jo otr bus., mba ihj.srikustina jenis into, st monicapanjaitan azhari,s.h kota suara gi| |. eruisaci oo lah tabel desa nama calon partai nasdem ali jrmasuryani,s.e. ltsamaa old nior yahya, s.h, para dopololalal s.ip, m.vanished oo) comma un) pool lala bus., mba ihj.srikustina ' ) | 2a| rol ends into,st imonicapanjaitan azhari, s.h o | total sura 2a| be) menuisaici oo| tabel oma ppl mamacaon (elo low desa nama calon total para nasdem | rmsurvanse san dede s.h, ama ant della muara s.ip, muara pam racism oo) alam lola bus., mba gsr kusta cosmos gogo bimoncapanjatan ojo gaga totisuara as) gr) tempat ole tabel desa nama calon el | fl l iwi partai nasdem firma suryani, s.e. masa setua locodol oil lana size best zainismed sftaneusibeus. lelalol ala leanpuri, bus., ima ilirretri hj.srikustina 9j10| 9j17| jenis into, monica panjaitan| azhari, s.h tabel desa no| nama calon tps (tps tps total partai nasdem irmasuryani, s.e. saka" karyanya s.h, ruangan ssp lubuk m.zainismed pan bagas uru ola bus., mba ihj.srikustina ends into,st imonicapanjaitan laz s.h ll. towtsuara ola tabel desa nama calon yid|$ ( irl|r partai nasdem bana aromanya ol. s.h, s.ip, muara imzainismed anda maa ola bus., mba ihj.srikustina 10f to) (ends into,st imonicapanjaitan azhari,s.h aaaa l.l menuisdici tabel slalolsjlulolnlololsi nama calon vininipinipipipisinlu| f i fisirikisi irs yearanasem alert vote irma suryani, s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, jalmzanismed hj. percha ileanpuri, bus., mba jeu.srikustina 3n| endi suwitno, monica panjaitan jolazmari,s.h fotarsuaa sal sel 2el an) xe|z01 mewisaict (la iii lad lil tabel kalo isimwlolrnloloai sisi| olelolelelelelelslololol fisi partai nasdem irma suryani, s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, jalmzanismepo hj. percha ileanpuri, bus., mba hj. srikustina 1a| ar| ends into, st| oo) monica azhari, s.h lol total suara 1g) tabel bahwa berdasarkan uraian tabel atas, kecamatan muara pinang, terjadi kesalahan penulisan pada penjumlahan perolehan suara beberapa tps yakni tps dan desa sukadana, tps desa sapa panjang tps desa pasar menang tps dan desa nior tps desa muara semah tps desa muara timbul tps dan desa sleman ilir perolehan suara partai nasdem berdasarkan tps kecamatan tebing tinggi islalelslelel lololeleislelslelelsjelelsiaisis mimimimiwm iimiwmiwiw (essssssgg|e|e|e|e|e|e|e|e|e| |?|?|s keke cek eeeekekekee irma 1suryani, s.e. zaitun mawardi hya, s.h, ih. syahril 3harafiah sup, zain a14 kkn cek neceekekeeeel hj. percha sileanpuri .b. bus., mba hj. sri kkn teken kek eekercece endi (keke eeeeneekeeekeeeke sembilan puluh enam) suara, sehingga seharusnya jumlah suara perolehan partai partai untuk dpr dapil sumatera selatan adalah sebagai berikut tabel perolehan suara partai politik setelah pengurangan penambahan suara partai nasdem yang tidak sah dan melawan hukum perolehan suara kpu dapil eno app partai politik setelah sumatera selatan pengurangan partai dc1 dpr penambahan suara bukti partai nasdem yang tidak sah dan melawan hukum pkb pdip golkar berkarya ppp psi pan hanura demokrat pbb iii titiiiiiiti titi tii monica panjaitan azhari, ssa" jejojof jelek rofalg kelola ooh total suara oasis tabel jar dis iis ris hpoophooooohakhkhkhkhhaohhhbkhahkkils fee fee partai nasdem irma suryani s.e. zaitun award yahya, s.h, syahril hanafi s.ip, zain isme hj. percha kal keanu jai bus., mba hj. sri justin endi isuwitn monica panjat azhari, s.h total suara tabel partai irma suryani, j15s| lis)t0| s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah lai5 si43| smp, kki ngl film kul iko. pal percha ileanpuri bus., mba fama ppp ppl peta 4l17| justin endi isuwitno, monica panjaitan azhari, ehkkkkk kkknnkkkkeee masa ppp pep rusa tpp pil tabel njl oost olok nn|l ol nama calon piniviololsiniviw|s iieikleiklrkikirkrir partai nasdem asam makmur| tru ardi |falak (awas oo syahril harafiah, s.ip, im.zainismed ' hj. percha leanpuri, ocean nekekeke hj.srikustina | pendis into,st imonicapanjaitan laz ri, oo) kec desa (a4 iii tabel ar) ts) (to) (ec) tes) ono delelaefelrlaefala olaolalalalalalalal kei title(le ilrkrleirkliti partai nasdem firma suryani, s.e. zaitun mawardi eeekkekeek ekekekekee harafiah, s.ip, im.zainismed kupang hj. percha ileanpuri, bus., mba |hj.srikustina jenis into, imonicapanjaitan jejak ri,s. oo) omtsuara dae tabel ar) nama calon pnp l0|o|$ kir (elk|e partai nasdem o | o2| irmasuryani,s.e. ' ' e| all zaitun mawardi yahya, s.h, kelumpang syahril harafiah, s.ip, tanah pop opa im.zainismed hj. perchaleanpuri, bus., lima teh hj.srikustina ends into,st imonicapanjaitan azhari,s.h tabel (to) dnbooapo jelelalalelaln .ololoalolala ke) (ee level(r partai nasdem o3| irmasuryani, s.e. a2) kek s.h, syahril harafiah, dia tk: kini ng, sungai im. nis med o | sana ndc bus., mba hj. srikustina t1| of) 3g) jenis into,st imonicapanjaitan ojo azhari,s.h pool diluar teh ref oo) tabel tps tps tps nama calon total partai nasdem jirmasuryani,s.e. aam ago aja sanalah poo gubuk imzainismed mba (hj.srikustina jenis into, ) |d imonicapanjaitan ojo azhari, otistam tabel "s) ito) nama calon pispinjoipinl|s ikk ik (ikirlikir partai nasdem irmasuryani, s.e. zaitun mawardi yahya, rol karya |aff aja ora kek eeee satu humanisme do pes ifs percha leanpuri, ina jan bus., mba ihj.srikustina ends into,st imonicapanjaitan lazer ri, cek tabel ar) ts) lelelels| partai nasdem ajirmasuryani,s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril harafiah, s.ip, nk, . a im. zainismed mengkudu im. zain isme hj. percha leanpuri, bus., mba hj. srikustina a9| jenis into,st oo imonicapanjaitan lama ri, ) | lo. krerwisaici oo) tabel s|elejsjs ilir aur partai nasdem gading jirmasuryani,s.e. phase dao ih.syahril harafiah, s.ip,.mm im.zainismed oo) hj. percha leanpuri, bus., keen hj.srikustina ' ) |d endisuwitno,st yoga imonicapanjaitan azhar, s.h ojo sasa elo |. emuisaici )o oil tabel lalu ilsinlolrnlololi nama calon pisiviyiplololvinimi eirikrikri partai nasdem irmasuryani, s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril kek eekkeeeie entamzansa rererelahef aaaa baru ihj. percha ileanpuri, bus., mba hj. srikustina af3a| sulit no, imonicapanjaitan jolazmari, o | doll sotasama ola ola neha alta oewsac intl tabel desa no| nama calon (ts tes2) total: partai nasdem aitunmawardi yahya, s.h, o0| terusan kst ark mafia sip.um ooh lama imzainismed ihj.srikustina (ends into,st o0 imonicapanjaitan azhari, s.h misa tabel desa no| nama calon its ps2| total partai nasdem irmasuryani,s.e. (zaitunmawardi yahya, s.h, oo) syahril harafiah, sip,.mm sorting haim z ani seed kesal hj. perchaleanpuri bus. mba ihj.srikustina jenis into,st imonicapanjaitan laz misa tabel is) ito) nama calon piploloipip ils i(witir partai nasdem jirmasuryani, s.e. zaitun mawardi yahya, bia a3yana oaf syahril harafiah, s.ip, mrubanapar sipp ojo) rantau imzaism otp menang (hj. percha leanpuri, dal alas bus., mba jhj.srikustina jenis into,st imonicapanjaitan azhari, s.h ame dada tabel nama calon pil|s |p|s (kr |(r iir kemang partai nasdem manis jirmasuryani,s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, aka mawardiyabya sel ih. syahril harafiah, s.ip,.mm imzainismed aka pancur bus, ihj.srikustina jenis into,st imonicapanjaitan azhari, s.h doo sasa tabel nama calon pipi ir|(ei partai nasdem jirmasuryani,s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, |h. syahril harafiah, s.ip,.mm lampau| im.zainismed east jau hj.srikustina jendisuwitno,st imonicapanjaitan azhari, s.h doo tabel nama calon iii partai nasdem irmasuryani, se. zaitun mawardi yahya, s.h, oak mmardiyahya ani jh. syahril harafiah, s.ip,.mm| (aim. zainismed keke hj.srikustina jenis into,st ojo imonicapanjaitan ojo azhari, moms dona tabel anal memes tpt ata partai nasdem gjmmsumawse loe yahya, s.h, syahril harafiah, bat garjalmzawsweo lama hj. percha leanpuri, sean eus jala jejhusrikustna olah afaosowmosr too bowospanuaran jolaamaris doa severe tabel tps (tps tps tps tps nama calon total partai nasdem jirmasuryani, s.e. mekkkek yahya, s.h, keke s.ip, batu lmzanisi bus., mba hj. srikustina jenis into,st monicapanjaitan azhari, s.h gatsu tabel desa no| nama calon (tps | tps total partai nasdem jirmasuryani, s.e. (zaitun mawardi yahya, s.h, oo) jh. syahril harafiah, s.ip,.mm sugi im.zainismed waras hj. perchaleanpuri, bus, mba ihj.srikustina ah) jendisuwitno,st imonicapanjaitan azhari, s.h somisuaa pong eruisaci tabel tps (tps (tps tps (tps (tps obesa mamacaton. (ras total partai nasdem af) jirmasuryani, s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, syahril eks.ml ol) tanjung im.zainismed kupang hj. percha baru ileanpuri, bus., mba hj.srikustina jenis into, imonicapanjaitan azhari, s.h kakek tomas tahiti tabel desa no| nama calon |tes4|tps2|tps3| total partai nasdem daa mawardi yahya pasar| syahril harafiah, s.ip,.mm bakti im.zainismed hj.srikustina ends no,s pkpiii, berdasarkan perolehan dengan urutan suara terbanyak yang pasarkan pada kabupaten empat lawang, adalah sebagai berikut: tabel hasil penetapan perhitungan suara partai politik yang mendapatkan kursi dapil sumatera selatan fakta enam dc. setelah dc. kpu bahan pengurangan sering partai (vide bukti: suara nasdem dc1: peroleh p8) secara empat kursi tidak lawang sah pdip garuda pks perindo ppp pkpi total bahwa dengan demikian diketahui fakt: adalah drs. mohd. iqbal rompi oleh karenany dan atau untuk dan atas imonicapanjaitan jaz tabel besa no| namacalon (tes4|tes2| total para nasdem ios psvamatmamema sip ama) jaya hj. percha leanpuri, bus., juga ojasanasa dalmoncapanaaman sape o tabel tps (tps (tps tps (tps tps nama calon total partai nasdem irma ani,s.e. ori keekekk yahya, s.h, syahril harafiah, tee ggs ne: tni mekar im.zainismed jaya hj. percha leanpuri, bus., mba hu. sri kus tina a4) jenis into, imonicapanjaitan ojo lazuardi,s.h ojo keke tabel desa no| nama calon (tps1|tps2| total (partai nasdem pancur firma suryani, s.e. mas zaitun mawardi yahya, s.h, kn| syahril harafiah, s.ip, .mm im. zain isme ihj. percha leanpuri, bus., mba hj. sri justin sendi into, (monica panjaitan azhari, s.h tabel perolehan suara partai nasdem berdasarkan tps kecamatan pendopo barat desa no| namakan (ts |tps2| total partai nasdem irma suryani, s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, fkn ih. syahril harafiah, s.ip,.mm| (m. zain isme .kungkilan (hj. percha leanpuri, bus., mba (hj. sri justin sendi suwitno, (monica panjaitan azhari, s.h tabel tps (tps (tps (tps tps tps tps nama calon total partai nasdem irma suryani, (an adc nk, kec zaitun mawardi yahya, s.h, syahril rantai harafiah, s.ip, door im.za nisme hj. percha ileanpuri, bus., mba hj. srikustina (endi suwitno, monica panjaitan laz ri, oo) ( momisuaa done) re) tomas tata tabel lalolsluololnlolo|(s|si| onbelodd gara elalalala alalajlajla aaa ass! dan men den damai nasdem lal sai cek kek cek zaitun mawardi dak kek keke syahril harafiah, s.ip, jam. zainismed lingga hj. percha ileanpuri, bus., mba hj. srikustina 1a| endi suwitno, ekkekkeekee monica panjaitan jaz hari, s.h oo olah totarsuara (aon tewas trs tabel desa no| nama calon (tes # rps tps total partai nasdem jrmasuryan, se. ' ))o o o e|j ) o2) h syahril harafiah, s.ip,.mm ol ranjan eim.vanished oo ) gaya hj. percha leanpuri, bus., mba ihj.srikustina dal 3a| pendis into,st ' ) )oei| jo) imonicapanjaitan aza cbooo o)oi (tisu sama tabel desa no| nama calon tps total partai nasdem irmasuryani,s.e. zaitun mawardi yahya, s.h, ala ih. syahril harafiah, s.ip,.mm ol .padang m.zainismed bindu (hj. perchaleanpuri, bus, mba ehu s kusta o0 ends into,st imonicapanjaitan azhar, . kotlsura kek tabel desa no| nama calon (res |tps2| tes total partai nasdem ajirmasuryani, s.e. izaitunmawardi yahya, s.h, ih syahril harafiah, sip,.mm a4) im.zainismed kan (hj. perchaleanpuri, bus., mba dis jhu.srikustina a8f as) jenis with,st monicapanjaitan azhar, loh malah sila tabel oom (el mamacaon iron! nama calon total partai nasdem o| anrmasuryani, se. ' o ) oi| aitunmawardi yahya, s.h, syahril harafiah, sip,.mm (ol ine imzanisu do karang (eko perchaleanpuri bus. mba| hj. srikustina 2a| iendisuwitno,st ' oo)o)oi imonicapanjaitan azhar, s.h otistam tabel desa nol nama calon (rps tps total| partai nasdem irmasuryan,s.e. ' )) o o)o e| o zaitun mawardi yahya, s.h, (h.syahril harafiah, s.ip,.mm .tebat im.zainismed payang (hj. perchaleanpuri, bus, mba hj.srikustina jendisuwitno, imonicapanjaitan ' azhar, s.h tabel (ae) s|s|e|3s iirkrlrk|r partai nasdem irmasuryani,s.e. ' o | zaitun mawardi yahya, s.h, hh. syahril harafiah, sip,.mm | omu jalmzamised too baru jhj.srikustina 3g| a7) jendisuwitno,st imonicapanjaitan azhari,s.h tabel (ae) (to) boom jelelelelalan olaolaloaolalal| lrlrlr(r partai nasdem irmasuryani, s.e. ' | jek pameran muara meera deo lama imzainismed hj. percha leanpuri, bus., keke jhj.srikustina ta2| |a3f 1ef jenis no, pee panjaitan jaz hari,s.h poo mattsuam tabel bahwa berdasarkan uraian tabel atas, kecamatan tebing tinggi, terjadi kesalahan penulisan pada penjumlahan perolehan suara beberapa tps yakni tps desa pasar, tps desa tanjung kupang tps desa tanjung makmur tps dan desa ular mengkudu tps desa aur gading tps desa terusan baru tps desa sugiwaras tps dan desa rantau door tps dan desa lingga tps desa padang bindu bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bawaslu kabupaten empat lawang, pada tanggal mei yang dijadwalkan sebagai hari terakhir rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten empat lawang, saksi dari partai nasdem dan partai golkar menyampaikan keberatan. keberatan tersebut disampaikan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan lintang kanan dan talang padang. saksi kedua partai tersebut menuntut dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan data dengan plant seluruh tps kecamatan lintang kanan dan talang padang bukti pk. bahwa menindaklanjuti keberatan tersebut, bawaslu kabupaten empat lawang mengeluarkan rekomendasi nomor k.ss v dengan alasan untuk melakukan proses pencocokan hasil rekap dengan da1 plant sebagaimana ketentuan pkpu tahun bukti pk. bahwa saat memeriksa da1 plant kecamatan lintang kanan, ditemukan fakta adanya da1 plant yang di tip ex. kemudian saksi menyampaikan keberatannya kembali, namun suasana menjadi tidak kondusif hingga akhirnya kpu kabupaten empat lawang memutuskan menghentikan sementara proses penghitungan suara kabupaten bukti pk. bahwa dikarenakan kondisi yang tidak kondusif pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten empat lawang, maka rapat pleno rekapitulasi tersebut kemudian dilanjutkan dan diambil alih oleh kpu provinsi sumatera selatan pada tanggal mei tahun rekapitulasi hasil perolehan suara untuk dprd kab kota kecamatan lintang kanan dilakukan berdasarkan plant atau hologram, bahwa rekapitulasi kecamatan talang padang dilakukan penghitungan ulang seluruh pemilihan dengan membuka satu persatu kotak dan menghitung perolehan suara berdasarkan plant hologram, yang kemudian dituangkan dalam daa da dan db (bukti pk. bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara pemilihan dpr saksi pks (pemohon) menyampaikan keberatan kepada kpu provinsi sumatera selatan mengenai dugaan penggelembungan suara pada perolehan partai nasdem. kemudian kpu provinsi sumatera selatan tidak menerima keberatan dari saksi pks terkait adanya penggelembungan suara, bahwa akibat dari tidak mendapatkan respons yang baik dari kpu provinsi sumatera selatan, saksi pks tersebut kemudian menyampaikan keberatan tersebut kepada bawaslu provinsi sumatera selatan, bahwa bawaslu sumsel secara lisan menyampaikan pendapat dan rekomendasi terkait keberatan yang disampaikan oleh saksi pks dan saksi lainnya. isi dari rekomendasi tersebut adalah: memerintahkan kpu provinsi sumatera selatan untuk melakukan pembetulan dan atau pencocokan data plant perolehan suara kabupaten empat lawang, melakukan sinkronisasi data pemilih dengan data pengguna hak pilih pada pemilihan umum tahun kabupaten empat lawang. bukti pk. bahwa selain menyampaikan laporan saat rekapitulasi tingkat provinsi sumatera selatan, pemohon juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu bawaslu republik indonesia yang registrasi dengan nomor k af pks (bukti pk bahwa atas laporan tersebut, bawaslu republik indonesia mengeluarkan putusan nomor lp pl adm ri v yang pada pokoknya menyatakan: menyatakan komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan dan komisi pemilihan umum kabupaten empat lawang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap administrasi pemilu: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan untuk melakukan pencocokan antara formulir model c1 plant dpr seluruh tempat pemungutan suara deng: memerintahkan komisi pemilihan umum republik indonesia untuk memberikan teguran tertulis kepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan dan komisi pemilihan umum kabupaten empat lawang: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum republik indonesia untuk menindaklanjuti hasil pencocokan formulir model c1 plant dpr dbukti pk bahwa terhadap putusan tersebut, kpu provinsi sumatera selatan dan kpu kabupaten empat lawang melakukan pencocokan antara formulir model c1 plant dpr,yang dilaksanakan pada tanggal juli terhadap proses pencocokan tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum selesai bukti pk. keterangan tertulis pengawasan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sumatera selatan, daerah pemilihandan angka halaman berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan, pertandingan salinan model dc1 dprd provinsi bukti pk. dengan salinan daerah pemilihan sumatera selatan provinsi sumatera selatan, khususnya tiga kecamatan, yakni muara pinang, ulu musi dan pendopo, bukti pk. bawaslu provinsi sumatera selatan mendapatkan data sebagai berikut perolehan suara partai keadilan sejahtera dan partai demokrat, berdasarkan rekapitulasi salinan dan dc1 ama tee ang apa t4l demokrat 3e. tabelhwa terjadi penambahan suara partai demokrat kecamatan pendopo, muara pinang dan ulu musi, berdasarkan hasil pemeriksaan, pertandingan salinan model da1 (bukti pk. dan db1 dprd provinsi bukti pk. dengan salinan daerah pemilihan sumatera selatan terhadapan mendapatkan data sebagai berikut perbandingan perolehan suara partai demokrat untuk tingkat dprd provinsi sumsel berdasarkan rekap c1, da1 kecamatan pendopo, muara pinang dan ulu musi serta db1 kab. empat lawang selisih no) kecamatan .c1 dan db1 dengan da1 dan db1 dopo isa muara pinang| musi total tabel perolehan suara partai demokrat untuk dprd provinsi kecamatan pendopo desa selisih keragaman rekapitulasi day tanda bandar agung batu cawang bakau bruce ilir |169g ' . gunung merasa gunung merasa arakan lander |ao| lubuk layang lubuk sepang |4s panggilan muara karang nama calon anggota legislatif dewan perwakilan rakyat republik indonesia atas nama drs. mohd. iqbal rompi (, bahwa atas fakta fakt (vide bukti bukti bukti s.d bukti (vide bukti bukti bukti buktianjungan |4a@l| pagar tengah pendopo sarang bulan . tanjung baru tanjungeran tanjung raman total tabel perolehan suara partai demokrat untuk dprd provinsi kecamatan muara pinang desa rekapitulasi selisih kelurahan dan da1 batu galang batu unggul belimbing gedung lubuk lubukulak muara pinang muara pinang oge fase muarasemah muara timbul nior padang pasar menang sapa panjang sawah sleman ilir sleman ulu sukadana talang baru talang tanjung tanjung total tabel perolehan suara partai demokrat untuk dprd provinsi kecamatan ulu musi desa rekapitulasi selisih kelurahan dan da1 airkelinsar batubidung batulintang ' e ' ' galang kunduran lubuk puding lubuk puding muarabetung muara din padang pulau kemang simpang perigi talang tanjung total tabel bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam poin ditemukan fakta adanya penambahan perolehan suara dari da1 untuk partai demokrat tingkat dprd provinsi sumatera selatan sebanyak suara kecamatan pendopo, muara pinang dan ulu musi, kabupaten empat lawang: bahwa bawaslu provinsi sumsel juga memeriksa, dan menyandingkan salinan model da1 dan db1 dprd provinsi dengan salinan daerah pemilihan sumatera selatan terhadap perolehan suara pks kecamatan pendopo, muara pinang dan ulu musi, dan mendapatkan data sebagai berikut perbandingan perolehan suara pks untuk tingkat dprd provinsi sumsel berdasarkan rekap c1, da1 dan db kecaman ter jewamosf bible total fa3eo| oo ) oo )j tabel bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam poin bawaslu provinsi sumsel mendapati terjadi pengurangan perolehan suara pks untuk tingkat dprd provinsi sumatera selatan sebanyak suara kecamatan pendopo, muara pinang, dan ulu musi, bahwa berdasarkan pemeriksaan, dan penghitungan bawaslu provinsi sumatera selatan, seharusnya perolehan suara bagi pks dan partai demokrat untuk tingkat pemilihan dprd provinsi untuk daerah pemilihan sumatera selatan adalah sebagai berikut: mama ora resotmwuaan demokrat oo tabelpemohon menyatakan telah menyampaikan keberatan kepada kpu kabupaten empat lawang pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten empat lawang. terhadap keberatan tersebut bawaslu provinsi sumatera selatan dengan menerangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten empat lawang, pada tanggal mei saksi pemohon menyampaikan keberatan kepada kpu kabupaten empat lawang, pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten empat lawang bukti pk. bahwa terhadap keberatan tersebut, laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten empat lawang kpu kabupaten empat lawang meminta kepada saksi pemohon untuk mengisi formulir keberatan (form db2):yang pada pokoknya menyatakan pemohon telah menyampaikan laporan kepada bawaslu provinsi sumatera selatan,, pada tanggal mei menerima laporan dari pemohon yangengan terlahir ketua dan anggota ppk pendopo, muara pinang, dan ulu musi bukti pk. bahwa setelah registrasi pada tanggal mei bawaslu provinsi sumatera selatan melakukan kajian, pemeriksaan bukti, dan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlahir bukti pk. bahwa berdasarkan kajian dan mempertimbangkan kesimpulan rapat sentra gakkumdu tahap kedua memutuskan laporan tersebut tidak dapat diteruskan tingkat penyidikan kepada penyidik sentra gakkumdu provinsi sumatera selatan bukti pk.waslu provinsi sumatera selatan menerangkan bahwa adanya keberatan saksi pemohon yang disampaikan secara lisan kepada kpu provinsi sumatera selatan, pada acara rekapitulasi tingkat provinsi sumatera selatan tanggal mei terhadap keberatan tersebut, kpu provinsi sumatera selatan meminta kepada saksi pemohon untuk mengisi formulir keberatan dc2) (bukti pk. keterangan tertulis pengawasan pemilihan anggota dprd kabupaten banyuasin bahwa terhadap permohonan sebagaimana didalilkan oleh pemohon pada poin permohonan pada angka romawi iv, angka angka dan halaman dan diuraikan dalam tabel badan pengawas pemilihan umum member, dan salinan yang dimiliki bawaslu bukti pk. perolehan suara partai amanat nasional daerah pemilihan untuk dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten banyuasin kecamatan rantau bayur adalah sebanyak suara. sementara kecamatan banyuasin iii perolehan suara pan adalah sebanyak suara, atau sama dengan da1 kpu, bahwa total perolehan suara pan dua kecamatan tersebut, berdasarkan rekapitulasi terhadap salinan yang dilakukan bawaslu, dipaparkan pada tabel berikut: perolehan suara pan berdasarkan salinan yang dimiliki pengawas pemilu kecamatan rantau bayur dan kecamatan banyuasin iiitiga) desa kecamatan rantau bayur sebanyak sebagaimana didalilkan pemohon pada angka romawi iv, angka angka halaman dan tabel halaman berdasarkan hasil pengawasan bukti pk. bawaslutiga) desa kecamatan rantau bayur tps tps tps tps tps kejagung tps tps tps tps total tps tps tps tps srikaya tps tps tps total tps tps tps tps rantau harapan tps tps totaldesa kecamatan rantau bayur sebanyak sebagaimana didalilkan pemohon pada angka romawi iv, dengan dalil terdapat penambahan suara (empat) desa kecamatan banyuasin iii kabupaten banyuasin yang telah diuraikan oleh pemohon pada tabel poin angka halaman dan tabel halaman berdasarkan hasil pengawasan bukti pk. bawaslu kabupaten banyuasinempat) desa kecamatan banyuasin iii form bawaslu) tps tps tps tps ujung tanjung tps tps total tps tps rimba alai tps total tps tps tps lubuk saung tps tps total tps tps tps tps paling tps tps total total tabel bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pemohon, dengan dalil adanya pengurangan suara pemohon pada berkas da1 dprd kabupaten banyuasin untuk kecamatan rantau bayur pada desa srikaya dan desa rantau harapan sejumlah (dua belas) suara yang telah diuraikan oleh pemohon pada tabel poin angka maka berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten banyuasin menerangkan bahwa perolehan suara desa srikaya dan desa rantau harapan kecamatan rantau bayur bukti pk. pada permohonan guo dapat dijelaskan pada tabel berikut: perolehan suara pks berdasarkan pertandingan pemohon dan bawaslu desa srikaya dan desa rantau harapan kecamatan rantau bayur form form tps tps tps tps tps tps tps tps srikaya tps tps tps tps tps tps total total tps tps tps tps tps tps tps tps rantau harapan tps tps tps tps total total oom tabel bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pemohon dengan dalil adanya pertandingan db1 dprd kabupaten banyuasin versi pemohon dan db1 dprd kabupaten banyuasin yang telah diuraikan oleh pemohon pada poin angka tabel maka berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten banyuasin mengenai data db1 dprd kabupaten banyuasin bukti pk. terkait permohonan guo dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut data hasil pengawasan perolehan suara partai politik kabupaten banyuasin db1 dprd) (pdp |garuda (pks perindo ppp (pan hanura demokrat pkpi tabel bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada poin angka halaman yang menyatakan pemohon telah menyampaikan laporan secara lisan kepada bawaslu kabupaten banyuasin mengenai keberatan pada saat pleno kpu banyuasin, bawaslu kabupaten banyuasin memberikan keterangan bahwa, terhadap laporan lisan tersebut, bawaslu telah merekomendasikan kepada kpu kabupaten banyuasin agar melaksanakan pembukaan kotak suara sesuai aturan yang berlaku. tujuannya, untuk mengambilpk. sampai dengan bukti pk. sebagai berikut: bukti pk. salinan dpr dapil sumsel khusus empat kecamatan empat lawang, perolehan partai nasdem dan pks, salinan partai nasdem3 desa gedung agung tps1 tps tps3 tps desa lubuk tanjung tps1 tps tps desa lubuk ular tps1 tps desa muara pinang baru tps1 tps tps3 tps tps tps tps tps tps tps desa muara pinang lama tps1 tps tps3 tps desa muara sema tps1 tps tps3 tps desa muara timbul tps1 tps tps3 tps desa nior tps tps3 tps tps desa padang burial tps1 tps tps3 tps desa pasar menang (vide bukti (vide bukti bukti bukti ri, sepanjang daerah pemilihan sumatera selatan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon, untuk pengisian keanggotaan dpr daerah pemilihan sumatera selatan sebagai berikut pop 2rasa tps tps tps tps desa sapa panjang tps tps tps tps desa sawah tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa sleman ilir tps tps tps tps tps desa sleman ulu tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa sukadana tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa talang baru tps1 tps tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 desa talang benteng tps1 tps2 tps3 tps tps5 tps6 tps7 tps8 desa tanjung kurung tps1 tps2 tps3 tps4 desa tanjung tawang tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 kecamatan pendopo: desa bandar agung tps1 tps2 tps3 tps4 desa batu cawang tps1 tps2 desa bakau tps1 tps2 tps3 tps desa berge ilir tps1 tps2 tps3 tps tps tps6 tps7 tps8 tps9 desa gunung merasa lama tps1 tps2 tps3 tps4 desa gunung merasa baru tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 tps9 desa arakan tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 desa lander tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 desa lubuk layang tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 desa lubuk sepang tps1 tps2 tps3 tps4 desa panggilan tps1 tps2 tps3 desa anjungan tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 tps9 tps10 desa pagar tengah tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 tps9 tps10 tps tps desa pendopo tps2 tps3 tps4 tps5 tps7 tps8 tps9 tps10 tps tps tps13 tps desa sarang bulan tps1 tps2 tps3 tps4 desa tanjung baru tps2 tps3 tps4 desa tanjung eran tps1 tps2 tps3 desa tanjung raman tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 kecamatan pendopo barat: desa air kandis tps1 tps2 tps3 desa karang saya tps1 tps2 tps3 desa kungkilan tps1 tps2 desa lingga tps1 tps tps3 tps tps tps6 tps7 tps8 tps9 tps10 desa muara lintang baru tps1 tps2 tps3 desa muara lintang lama tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 desa padang bindu tps1 desa rantau door tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 desa tanjung raya tps1 tps2 desa tebat payang tps1 tps2 kecamatan tebing tinggi: desa aur gading tps1 tps2 tps3 desa batu dance tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 dea batu raja baru tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 desa batu raja lama tps1 tps2 desa fajar bakti tps1 tps2 tps3 desa jaya loka tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 tps9 tps10 tps tps tps13 tps tps tps tps20 tps tps tps desa kelumpang jaya tps1 tps2 tps3 tps4 desa kemang manis tps1 tps2 tps3 tps4 desa kota gading tps1 tps2 tps3 tps4 desa kupang tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 tps9 desa lampau baru tps1 tps2 tps3 tps4 desa lubuk gelanggang tps1 tps2 tps3 desa jakarta jaya tps1 tps desa mekar jaya tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 desa pancur mas tps1 tps2 desa pasar tebing tinggi tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 tps9 tps tps tps tps13 tps tps tps tps17 tps tps19 tps20 tps21 tps tps23 desa rantau tenang tps1 tps tps3 tps4 tps5 tps6 desa securing kecil tps1 tps2 desa sugiwaras tps1 tps2 desa tabung kupang baru tps1 tps tps3 tps5 tps6 desa tanjung kupang tps1 tps tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 tps9 tps tps13 tps tps tps tps tps tps19 tps desa tanjung makmur tps1 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 tps9 desa terusan baru tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 tps9 tps10 desa terusan lama tps1 tps2 desa ujung alih tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 desa ular mengkudu tps1 tps2 tps3 tps4 tps5 bukti pk. fotokopi form pengawasan pleno rekapitulasi tingkat provinsi sumsel dihampiri model dc1 dpr ri, bukti pk. fotokopi hasil rekapitulasi c1: bukti pk. fotokopi salinan da1 ppk kecamatan pendopo, muara pinang, tebing tinggi dan pendopo barat, kabupaten empat lawang, bukti pk. fotokopi salinan db1 kpu kabupaten empat lawang, bukti pk. fotokopi form pengawasan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten empat lawang, bukti pk. fotokopi rekomendasi kabupaten empat lawang nomor k.ss v bukti pk. fotokopi form pengawasan hasil putusan bawaslu mengenai pencocokan data plant, tanggal juli bukti pk. fotokopi dc1 dprd provinsi, bukti pk. fotokopi salinan dprd provinsi kecamatan muara pinang, ulu musi dan pendopo, salinan partai demokrat, kecamatan pendopo: desa bandar agung tps tps tps3 tps desa batu cawang tps tps desa bakau tps tps tps3 tps desa gunung merasa baru tps tps tps3 tps tps tps tps tps tps desa gunung merasa lama tps tps selama uses sales olpermao | otago golden esselatan untuk dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera selatan bahwa kpu telah menetapkan perolehan suara partai demokrat bertambah sejumlah suara yang berpengaruh pada perolehan kursi pemohon untuk dprd propinsi sumatera selatan dari daerah pemilihan sumatera selatan adapun duduk permasalahannya diuraikan sebagai berikut bahwa pada sertifikat model da1 dan db1 dprd provinsi komisi pemilihan umum kpu) kabupaten empat lawang, dan kecamatan ulu musi sebagaimana tabel berikut (vide bukti s.d bukti tabel selisih suara dari da1 dan db1 dprd provinsi dapil sumatera selatan tps3 tps desa lander tps tps tps3 tps tps tps tps desa arakan tps tps tps3 tps tps tps tps tps desa lubuk layang tps tps tps3 tps tps desa lubuk sepang tps tps tps3 tps desa panggilan tps tps tps3 desa sarang bulan tps tps tps3 tps desa tanjung baru tps tps tps3 tps desa tanjung eran tps tps tps3 desa tanjung raman tps tps tps3 tps tps tps tps tps desa bruce ilir tps tps tps3 tps tps tps tps tps tps tps desa muara karang tps tps tps3 tps tps tps tps tps tps tps desa anjungan tps tps tps3 tps tps tps tps tps tps tps desa pagar tengah tps tps tps3 tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa pendopo tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps salinan partai demokrat, kecamatan muara pinang: desa batu galang tps tps tps desa batu unggul tps tps tps tps desa belimbing tps tps tps desa gedung agung tps tps tps tps desa lubuk tanjung tps tps tps tps desa lubuk ular tps tps desa muara timbul tps1 tps tps tps desa desa nior tps1 tps tps tps tps tps desa padang burial tps1 tps tps tps desa pasar menang tps1 tps tps tps desa sapa panjang tps1 tps tps3 tps tps tps tps tps8 tps tps tps desa sukadana tps1 tps tps3 tps tps tps tps tps8 tps tps desa talang baru tps1 tps tps3 tps tps tps tps tps8 desa talang benteng tps tps tps tps tps tps tps tps desa tanjung kurung tps tps tps tps desa tanjung tawang tps tps tps tps tps tps salinan partai demokrat, kecamatan ulutps desa tanjung agung tps tps tps3 desa talang bengkulu tps tps salinan partai pks, kecamatan pendopo: desa bandar agung tps tps tps tps desa batu cawang tps tps desa bakau tps tps tps tps desa gunung merasa baru tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa gunung merasa lama tps tps tps tps desa lander tps tps tps tps tps tps tps desa arakan tps tps tps3 tps tps tps tps tps desa lubuk layang tps1 tps tps3 tps tps desa lubuk sepang tps1 tps tps3 tps desa panggilan tps1 tps tps3 desa sarang bulan tps1 tps tps3 tps desa tanjung baru tps1 tps tps3 tps desa tanjung eran tps1 tps tps3 desa tanjung raman tps1 tps tps3 tps tps tps tps tps desa bruce ilir tps1 tps tps3 tps tps tps tps tps tps tps desa muara karang tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa anjungan tpspendopo tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps lol politik berdasarkan bahwa selisih suara dari da1 dan db1 dprd provinsiabupaten empat lawang sebagaimana diterangkan dalam tabel berikut (vide bukti s.d bukti tabel pencocokan da1&db1 dengan kabupaten empat lawang ama suara selisih suara partai balai berdasarkan dari partai da18db1) da1&db1 (a) (a b) .pkb gerinda tps tps tps tps tps salinan partai pks, desa gedung agung tps1 tps tps tps desa lubuk tanjung tps1 tps tps tps desa lubuk ular tps13 tps desa muara timbul tps1 tps tps3 tps desa desa nior tps1 tps tps3 tps tps tps desa padang burial tps1 tps tps3 tps desa pasar menang tps1 tps tps3 tps desa sapa panjang tps1 tps tps3 tps tps tps tps tps tps tps tps desa sukadana tps1 tps tps tps tps tps tps tps tps tps desa talang baru tps1 tps tps tps tps tps tps tps desa talang benteng tps1 tps tps tps tps tps tps desa tanjung kurung tps1 tps tps tps desa tanjung tawang tps1 tps tps tps tps tps salinan partai pks, kecamatan ulu desa tanjung agung tps tps tps3 desa talang bengkulu tps tps bukti pk. fotokopi model da1 dan dprd provinsi empat lawang, bukti pk. fotokopi laporan hasil pengawasan kabupaten empat lawang: bukti pk. fotokopi laporan dengan nomor registrasi lp pl prov. kajian, pemeriksaan bukti dan klarifikasi saksi dan terlahir, bukti pk. fotokopi form pts dan salinan perolehan suara pan kecamatan rantau bayur dan banyuasin iii: kecamatan banyuasin iii pangkalan balai tanjung beringin tanjung agung tanjung kepayang mulya agung kajuara kuning sidang emas kedondong raya pelajar terbang suka mulya rimba balai regan agung stereo tanjung beringin pangkalan panji sri bandung galang tinggi terentang kecamatan rantau bayur tanjung menang sukaraja baru pelajar ilir langkan talang kemang lesung padas memantul tanjung menang sungai naik sukarela lubuk rengas pertandingan tanjung tiga sungai lilin sungai pinang rantau bayur tanjung pasir pagar bulan muara abab kemang benalu tebing abang bukti pk. formulir model dan formulir pengawasan tps desa kejagung, desa srikaya dan rantau harapan, salinan pan kecamatan rantau bayur: desa kejagung tps1 tps tps tps tps tps tps tps tps desa srikaya tps1 tps tps tps tps tps tps desa rantau harapan tps1 tps tps tps tps tps salinan pks kecamatan rantau bayur: desa srikaya tps1 tps tps tps tps tps tps desa rantau harapan tps1 tps tps tps tps tps bukti pk. fotokopi formulir model dan formulir pengawasan tps desa ujung tanjung, desa rimba alai, desa lubuk saung dan desa paling: salinan pan kecamatan banyuasin iii desa ujung tanjung tps1 tps tps3 tps tps tps desa rimba alai tps tps tps3 tps3 desa lubuk saung tps tps tps3 tps tps desa paling tps tps tps3 tps tps tps bukti pk. fotokopi formulir db1 rekapitulasi penghitungan suara kabupaten banyuasin: bukti pk. fotokopi surat rekomendasi nomor k.ss. pm. v bukti pk. fotokopi laporan hasil pengawasan dan surat tugas panwascam banyuasin iii dilengkapi formulir da1 dprd kab kot. bukti bukti pt untuk provinsi sumatera selatan daerah pemilihan dapil): dpr dapil sumatera selatan ii: dprd provinsi dapil sumatera selatan dprd kabupaten dapil banyuasinc.j.pmkdemokratdemokratpersatuan indonesia perindo)indo, memiliki kedudukan sebagai pihak terkait dalam permohonan guo: bahwa keterangan pihak terkait partai amanat nasional pan) diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, tanggal juli pukul wib sebagaimana akta pengajuan keterangan pihak terkait nomor jakarta pusatm., utomo karim t., s.h., m.h., membom, s.h., m.h., mba.sahetapy, s.h., adalah pengacara yang tergabung dalamsurat kuasa substitusi bertanggal juli memberikan kuasa kepada samsudin awan, s.h., m.h., advokat pada kantor hukum sam awan lawyers, yang beralamat level towerjakarta pusatjakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberikan kuasa kepada sebuah rahman, s.h., dan adri fadly, s.h., adalah pengacara yang tergabung dalam kantor hukum sebuah adri sumatra fag) partners yang beralamat jalan letnan hadir nomor palembang, baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, 'app gokar 30se7 30ose7 nasdem ganda berkarya '8tp oo o o | o4607 a79 ne2 pelindo .ppp atasi o|o 42pan (48hanura 7e39g .demokrat 49pbb 20p kpl bahwa penambahan suara partai demokrat tersebut terjadi pada kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, dan kecamatan ulu musi yang secara rinci diterangkan pada tabel berikut: tabel penambahan suara partai demokrat berdasarkan da dan db perolehan perolehan partai partai demokrat demokrat total pada pada penambahan kecamatan suara partai da db demokrat kabupaten kabupaten dari empat empat da db lawang lawang apps dpr dprd pan.mk bertanggal juli dengan demikian pana. buktiuntuk dpr dapil sumatera selatan menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. eksepsi pihak terkait partai demokrat untuk dprd provinsi dapil sumatera selatan pemohon tidak memiliki kepentingan hukum legal interest) untuk mengajukan permohonan pengurangan perolehan suara pihak terkait karen: permohonan pemohon prematur (exception bilateria) dalam hal pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut sebelum mengajukan permohonan guo, permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) terkait tidak menjelaskan secara detil sehubungan dengan tps yang mengalami penambahan dan pengurangan suara serta kekeliruan penghitungan dalam permohonan pemohon dan mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu terstruktur, sistematis dan masif yang seharusnya diselesaikan melalui prosedur yang diatur menurut sebelum mengajukan permohonan guo, permohonan pemohon salah objek (error object) terkait perolehan kursi untuk pemohon.pula terhadap eksepsi tersebut. dengan demikian eksepsi memohon berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum. adapun mengenai eksepsi pihak terkait bahwa permohonan, permohonan pemohon prematur serta permohonan pemohon tidak jelas, telah masuk pada pokok permohonan sehingga eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum. sedangkan mengenai ekspresi pihak terkait bahwa permohonan pemohon salah objekuntuk eksepsi tersebut. dengan demikian eksepsi pihak terkait tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.i3. menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu mahkamah mempertimbangkan dalil dpr dapil sumatera selatan ii: dpr dapil sumatera selatan i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon untuk dpr dapil sumatera selatan ii, pemohon mendalilkan penambahan suara partai nas dem yang berakibat mempengaruhi jumlah perolehan kursi pks. sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan guo, terlebih dahulu mahkamah perlu mempertimbangkan perihal fakta hukum berupa putusan bawaslu nomor lp pl adm ri v tanggal juni sebagai berikut: bahwa: kecuali berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. bahwa selain pertimbangan atas, untuk dpr dapil sumatera selatan ii, perlu ditegaskan bahw dapil sumatera selataerah pemilihan dpr dapil sumatera selatan tidak mempersoalkan suara pemohon tetapi mempersoalkan suara pihak terkait:sumatera selatan ii,mempersoalkan perolehan suara pihak terkait dalam permohonan dpr dapil sumatera selata dapil sumatera selatan haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur, bahwa meskipun mahkamah telah menyatakan permohonan untuk dpr dapil sumatera selatan adalah kabur, mahkamah perlu menegaskan perihal putusan bawaslu nomor lp pl adm r1 v tanggal juni tidak dapat diberlakukan karena putusan tersebut dikeluarkan oleh bawaslu setelah selesai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. secara hukum, segala haladalah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi sehingga kpu tidak memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti putusan bawaslu dimaksud. dalam pokok permohonan dprd provinsi dapil sumatera selatan i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan perihal terjadinya penambahan suara partai demokrat sebanyak suara. perolehan suara partai demokratprovinsi dapil sumatera selatan selain itu pemohon mendalilkan selisih suara diperoleh berdasarkan verifikasi, pemeriksaan dan pertandingan formulir model db dan formulir model da kpu kabupaten empat lawang dengan formulir model kecamatan, sebagai berikut: pada kecamatan pendopomuara pinangulu musibahwa pemohon juga mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon pada kecamatan ulu musiberdasarkan formulir model da dan formulir model db yang diterbitkan oleh ppk kecamatan ulu musi, pemohon memperoleh suara sedangkan tingkat tps formulir model pemohon semula memperoleh suara. bahwa terhadap selisih perolehan suara, pemohon telah melaporkan kepada bawaslu dalam. serta saksi yang bernama martinus purba, fiksi juta, dan demi irisan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara): bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan pemohon, memohon memberikan jawaban pada pokoknya tidak terjadi penambahan suara sebanyak suara kabupaten empat lawang bagi partai demokrat dan tidak terjadi pengurangan suara bagi pemohon sebanyak suara kecamatan ulu musi. berdasarkan formulir model da dan formulir model db terkait perolehan suara bagi partai demokrat dan pemohondan formulir model db bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan suaraemohon yaitu sebanyak suara. adapun perolehan suara pemohon didapat berdasarkan hasil pertandingan formulir model da dan formulir model db bahwa terkait dengan keberatan saksi pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kabupaten empat lawang, memohon menjawab bahwa keberatan dianggap kadaluarsa dan tidak dapat ditindaklanjuti karenaselanjutnysumsel pks sampai dengan bukti sumsel pks bahwa pihak terkait partai demokrat) menerangkan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan guo dengan menyatakan tidak benar telah terjadi penambahan suara pihak terkait sejumlah kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang dan kecamatan ulu musi serta pengurangan sejumlah suara milik pemohon berdasarkan penghitungan data yang dilakukan oleh pihak terkait tps berdasarkan formulir model yang dimiliki pihak terkait. perolehan suara partai demokrat dan pks menurut pihak terkait, sebagai berikut: bahwa berdasarkan perhitungan formulir model tps pada kecamatan pendopo, total perolehan suara suara partai demokrat sebanyak suara dan suara pks sebanyak suara: bahwa berdasarkan perhitungan formulir model tps pada kecamatan muara pinang, total perolehan suara partai demokrat sebanyak suara dan suara pks sebanyak suara, bahwa berdasarkan perhitungan formulir model tps pada kecamatan ulu musi, total perolehan suara partai demokrat sebanyak suara dan suara pks sebanyak suara. bahwa pemohon hanya menghadirkan saksi pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan pendopo dan tidak ada saksi pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada kecamatan muara pinang dan kecamatan ulu musi: bahwa untuk membuktikan keterangannyaherman usul (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara): bahwa setelah mempelajari permohonan pemohon, pihak terkait partai perindo) memberikan keterangan yang membenarkan jawaban memohon terkait penetapan perolehan suara dprd provinsi dapil sumatera selatan bahwa untuk membuktikan keterangannya pihak terkait partai perindo mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pihak terkait sampai dengan bukti pihak terkait bahwa sementara itu, bawaslu menyampaikan keterangan, berdasarkan verifikasi, pemeriksaan dan pertandingan sertifikat formulir model db provinsi dan formulir model da1 kpu kabupaten empat lawang dengan salinan formulir model telah terjadi penambahan suara pada partai demokrat kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang dan kecamatan ulu musisehingga terdapat selisih. bahwa bawaslu dalam keterangannya menyampaikan adanya keberatan dari saksi pemohon pada kpu kabupaten empat lawang terhadap rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan telah mengisi formulir model db2 dan kemudian bawaslu provinsi sumatera selatan menerima laporan dari pemohon yang telah dengan terlahir ketua dan anggota ppk pendopo, muara pinang dan ulu musi yang oleh gakkumdu telah dilakukan kajian, pemeriksaan bukti, dan klarifikasi. gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat diteruskan tingkat penyidikan dikarenakan tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilu,demokrat dari model dalam model da1 dan model dbc1, model da dprd provinsi dan db1 dprd provinsi yang pemohon miliki, ternyata terdapat perbedaan total hasil perolehan suara partai demokrat untuk dprd provinsi daerah pemilihan sumatera selatan tiga) kecamatan kabupaten empat lawang yaitu pendopo, muara pinang, dan ulu musi, sehingga dengan demikian diketahui penambahan suara partai demokrat secara tidak sah dan melawan hukum sejumlah suara, bahwa perolehan suara partai demokrat pada kecamatan pendopomuara pinangulu musisaksi pemohon mengenai penambahan suara pihak terkait dan pengurangan suara pemohon, mahkamah telah menyandingkan bukti dari pemohon, memohon, pihak terkait dan bawaslu berupa formulir model da1 dprd provinsi dan formulir model db1 dprd provinsi (vide bukti sampai dengan bukti bukti sumsel pks sampai dengan bukti sumsel pks bukti pt bukti pt sampai dengan bukti pt bukti pk. sampai dengan bukti pk. 11j, sebagai berikut: terkait penambahan suara partai demokrat berdasarkan form da jga men maan maa terkait pengurangan suara partai pks |pt bawaslu bawaslu bahwa berdasarkan pertandingan atas, mahkamah tidak menemukan perbedaan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon, sehingga mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak terbukti. oleh karena itu dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, bahwa terhadap dalil adanya kepada bawaslu sebagaimana didalilkan oleh pemohon, berdasarkan bukti bawaslu berupa laporan dari pemohon yang registrasi dengan nomor lp pl prov. (vide bukti pk. bahwa laporan tersebut bukan termasuk tindak pidana pemilu. hal tersebut bersesuaian dengan jawaban memohon dalam dalam persidangan tanggal juli (vide risalah sidang perkara nomor php.dpr dprd xvii 2019j: bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas, dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum. dprd kabupaten banyuasin dapil i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara partai amanat nasional pan) sebanyak suara. perolehan suara pankabupaten dari daerah pemilihan banyuasin selain itu, pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon pada kecamatan rantau bayur pada desa srikaya dan desa rantau harapanselisih suara yang diperoleh berdasarkan verifikasi, pemeriksaan dan pertandingan formulir model dengan formulir model da yang diterbitkan oleh kpps dan ppk kecamatan rantau bayur dan kecamatan banyuasikepada pan adalah sejumlah suara,pan adalah sejumlah suara: pada kecamatan rantau bayur desa srikaya dan desa rantau harapan, berdasarkan tps formulir model suara pemohon semula memperoleh suara menjadi suara tingkat kecamatan formulir model da bahwa selain itu dan mengisi formulir db2 serta pemoho: bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tidak terjadi penambahan suara sebanyak suara kecamatan rantau bayur dan penambahan suara sebanyak suara kecamatan banyuasin pada pan dan tidak terjadi pengurangan suara pks sejumlah suara kecamatan rantau bayur. memohon menyampaikan pada jawabannya bahwa berdasarkan salinan formulir model pada kecamatan rantau bayur dan kecamatan banyuasin desa yang tersebar tps terjadi kekeliruan perhitungan suara terhadap penambahan suara pan, sebagai berikut: kecamatan rantau bayur kekeliruan penghitungan suara terjadi pada tps, yaitu: pada tps desa kejagsrikaya:. kecamatan banyuasin kekeliruan penghitungan suara terjadi pada tps, yaitu: pada tps desa ujung tanjlubuk sapalibahwa menurut memohon, dalil pemohon mengenai salinan formulir model pemohon yang menyebabkan suara pemohon berkurang pada kecamatan rantau bayur desa srikaya dan desa rantau harapan yang tersebar tps tidak benar, yaitu sebagai berikut:. bahwa menurut keterangan memohon, bawaslu merekomendasikan kpu kabupaten banyuasin untuk mengambil formulir model da1 plant kecamatan rantau bayur dan telah ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten banyuasin dengan membuka formulir model da1 plant dan menghitung formulir model da1 plant kecamatan rantau bayurbanyuasin pks sampai dengan bukti banyuasin pks bahwa pihak terkait pan) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan guo. pihak terkait menerangkan bahwa berdasarkan formulir model dan formulir model da tingkat kecamatan,pps formulir model menjadi suara tingkat kecamatan formulir model da bahwa sementara itu menurut pihak terkait, tidak benar terjadi pengurangan suara pemohon pada kecamatan rantau bayur desa srikaya dan desa rantau harapan namun berdasarkan formulir model tingkat tps desa kelurahan dan formulir model da tingkat kecamatan suara pemohon bertambah sebanyak suara, bahwa untuk memperkuat jawabannya pihak terkait pan) mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt3 sampai dengan bukti pt3 serta saksi yang bernama masalah (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), bahwa sementara itu, bawaslu dalam keterangannya menyatakanbahwa bawaslu menyatakan pemohon telah menyampaikan keberatan secara lisan pada saat pleno kpu banyuasin dan bawaslu telah merekomendasikan kepada kpu kabupaten banyuasin untuk melaksanakan pengambilanihak terkaitambahan perolehan suara pan hanya terdapat tps desa kejagung, tps desa srikaya, tps dan tps desa rantau harapan, kecamatan rantau bayur. demikian juga tps desa ujung tanjung, tps lubuk saung, dan tps desa detailing, kecamatan banyuasin sedangkan selain dan selebihnya tidak ditemukan penambahan perolehan suara pan: bahwa untuk membuktikan penambahgurangan perolehan suara pemohon hanya terdapat tps dan tps desa srikaya, tps sampai dengan tps desa rantau harapan, kecamatan rantau bayur. dengan demikian selain dan selebihnya tidak ditemukan pengurangan perolehan suara pemohon, bahwa untuk membuktikan pengurangterhadap dalil pemohon yang menyataka dan bawaslu telah merekomendasikan laporan guo. berdasarkan fakta persidangan mahkamah pada tanggal juli bahwa rekomendasi bawaslu guo tidak berhubungan dengan persoalan yang dilaporkan pemohon karena rekomendasi bawaslu tersebut terkait pencocokan formulir model da memang untuk kecamatan rantau bayur, akan tetapi tidak untuk desa yang dikalikan oleh pemohon. hal ini bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh bawaslu (vide bukti 5j: bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, dalil pemohon terkait perbedaan suara pada formulir model dan formulir model da sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan guo tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas, untuk seluruhnya, permohonan pemohon sepanjang dpr dapil sumatera selatan tidak jelas atau kabur, permohonan pemohon sepanjang dprd provinsi dapil sumatera selatan dan dprd kabupaten dapil banyuasi: dalam pokok permohonan: menyatakan permohonan pemohon sepanjang dpr dapil sumatera selataem) panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat murid mip telp: far: meprd provinsi secara tidak sah dan melawan hukum sejumlah (lima ribu lima puluh) suara, bahwa pada da1 dprd provinsi yang diterbitkan oleh ppk kecamatan ulu musi selain adanya penambahan suara partai demokrat (vide tabel terjadi juga pengurangan suara pemohon sejumlah suara yang diuraikan pada tabel bawah ini (vide bukti bukti s.d bukti tabel pengurangan suara pks berdasarkan pada da dan db da db jam bahwa pengurangan suara pemohon tersebut harus dikembalikan lagi sehingga menambah jumlah perolehan suara pemohon, bahwa dengan penambahan lima ribu lima puluh) suara pada partai demokratdprd) provinsi, padahal pada fakta yang pemohon miliki dan temukan berdasarkan perolehan suara pemohon melebihi perolehan suara partai demokrat yang akan mendapatkan kursi terakhir, bahwa dengan adanya faktaanggota dprd provinsi secara tidak sah dan melawan hukum sejumlah (lima ribu lima puluh) suara kecamatan kabupaten empat lawang sebagaimana diterangkan atas, maka perolehan suara partai demokrat sebagaimana yang diterangkan dalam model dbi1, dc1, dan dd1 haruslah dikurangi sejumlah (lima ribu lima puluh) suara, sehingga seharusnya jumlah suara perolehan partai partai untuk dprd dapil sumatera selatan adalah sebagai berikut tabel hasil seharusnya perhitungan suara partai politik dapil sumatera selatanuntuk pemilihan anggota dprd provinsi, berdasarkan perolehan dengan urutan suara terbanyak yang pasarkan pada kabupaten empat lawang adalah sebagai berikut tabel dprd provinsi sumatera selatan daerah pemilihan sumatera selatan gerindra pks | .demokrat bahwa dengan demikian diketahui fakta kursi ke delapan) untuk dewan perwakilan rakyat daerah dari daerah pemilihan diberikan kepada partai keadilan sejahtera,d provinsi adalah ir. gunawan, oleh karenanyair. gunawan, berdasarkan fakta fakta atas:,,. petit berdasarkan alasan dan pertimbangan, bukti bukti, fakta fakta serta keteranganmohon pengisian keanggotaan dprd provinsi sumatera selatan dari daerah pemilihan adalah sebagai berikut eta emban gama apebanyuasin untuk dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyuasin bahwa kpu telah menetapkan perolehan suara partai amanat nasional bertambah sebanyak (tiga puluh tujuh) suara yang berpengaruh pada perolehan kursi pemohon untuk dprd kabupaten banyuasin dari daerah pemilihan banyuasin adapun duduk permasalahannya diuraikan sebagai berikut bahwa pada sertifikat model db1 dprd kabupaten banyuasin komisi pemilihan umum kpu) kabupaten banyuasin diketahui adanya penambahan suara partai amanat nasionalengan da yang diterbitkan oleh kpps dan ppk kecamatan rantau bayur dan kecamatan banyuasin sebagaimana tabel berikut tabel perolehan suara pan berdasarkan dan da total sam bahwa berdasarkan verifikasi data sebagaimana diterangkan dalam tabel diketahui fakta adanya penambahan suara partai amanat nasional dari model dalam model dabanyuasin dengan model dan model da dprd kabupaten banyuasin yang pemohon miliki, ternyata terjadi penambahan suara partai amanat nasional desa kecamatan rantau bayur secara tidak sah dan melawan hukum sejumlah suara, yang secara rinci terurai sebagaimana tabel bawah ini: tabel penambahan suara partai amanat nasional desa kecamatan rantau bayur penambahan model model da secara tidak sah dan melawan hukum tps tps tps tps kejagung tps tps tps tps total tps tps tps srikaya tps tps tps tps tps tps tps rantau harapan tps tps tps total bahwa terjadi penambahan suara partai amanat nasional desa kecamatan banyuasin adalah sejumlah suara, yang terurai sebagaimana tabel bawah ini: tabel penambahan suara partai amanat nasional desa kecamatan banyuasin penambahan model model da secara tidak sah dan melawan hukum tps tps tps ujung tanjung tps tps tps total tps rimba alai tps tps selanjutnya disebut sebagai . pihak terkaitapua vi tanggal juni memberikan kuasa kepada surya imam wahyudi, s.h., m.h., r.a shanti dewi mulyaraharjani, s.h., m.h., jubir, s.h., andi muhammad yusuf, s.h., zulfikar, s.h., m.h., dan harus salam, s.h., adalah pengacara yang tergabung dalam tim hukum perselisihan hasil pemilihan umum tahun dewan pimpinan pusat partai amanat nasional dpp pan) yangmbaca dan mendengar keterangan pihak terkait partai demokrat, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait partai persatuan indonesia, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait partai amanat nasional, dn. tps tps lubuk saung tps tps tps total tps tps tps paling tps tps tps total nn. dn. bahwa berdasarkan fakta fakta atas diketahui telah terjadinya pertambahan suara pada partai amanat nasional (pan) daerah pemilihan banyuasin untuk pemilihan anggota dprd kabupaten banyuasin secara tidak sah dan melawan hukum sejumlah (tiga puluh tujuh) suara, bahwa selain adanya fakta penambahan suara pada pan secara tidak sah dan melawan hukum tersebut, diketahui juga adanya fakta pengurangan suara pemohon pada berkas da1 dprd kabupaten untuk kecamatan rantau bayur pada desa srikaya dan desa rantau harapan sejumlah suara yang mana secara rinci terurai pada tabel sebagaimana berikut: tabel pengurangan suara partai keadilan sejahtera pks) kecamatan rantau bayur ben mena suara pks secara tidak sah dan melawan hukum tps 0o1 tps tps tps srikaya tps tps tps total tps tps tps rantau tps harapan tps tps total bahwa dengan adanya penambahan tiga puluh tujuh) suara pada pan dan pengurangan suara pemohon sejumlah dua belas) tersebut menyebabkan pemohon sangat dirugikan, karena penetapan kpu kabupaten banyuasinkabupaten banyuasin daerah pemilihan padahal padaamanat nasional yang akan mendapatkan kursi terakhir:amanat nasional pan) yang tidak sah dan melawan hukum dan fakta pengurangan suara pemohon tersebut, secara rinci pertandingan db1 dprd kpu kabupaten banyuasinamanat nasional pan) yang tidak sah dan melawan hukum dan pengurangan suara pemohon secara tidak sah dan melawan hukum secara rinci tergambar pada tabel berikut: tabel suara partai politik kabupaten banyuasin versi versi partai memohon pemohon pkb pdip 2sog |o@soa golkar ken ppp ken hanura emo kuat 3seo 3sao pbb ken pkpi bahwa dengan demikian seharusnya peringkat perolehan kursi partai peserta pemilu untuk dapil banyuasin berdasarkan perolehan dengan urutan suara terbanyak yang pasarkan pada kabupaten banyuasin, adalah sebagai berikut tabel hasil penetapan perhitungan suara partai politik yang mendapatkan kursi dapil banyuasin dalem dome aaaa pora ala jala seloomtai dosa pro man magang bahwa dengan demikian diketahui kursi fakta ke (delapan) untuk dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyuasin untuk daerah pemilihan diberikan kepada partai keadilan sejahtera pemohon): bahwa diketahui perolehan suara terbanyak pada partai keadilan sejahtera untuk dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyuasin daerah pemilihan adalah helleri oleh karenanya kursi ke (delapan) untuk dewan perwakilan rakyat daerah banyuasindaerah kabupaten banyuasin daerah pemilihan yaitu helleri, bahwa dengan demikian db kpu kabupaten banyuasin sepanjang mengenai dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyuasin daerah pemilihatas fakta fakta pertambahan suara pada partai amanat nasional untuk pemilihan anggota dprd kabupaten banyuasin secara tidak sah dan melawan hukum tersebut juga dalam hal fakta pengurangan suara pemohon, namun memohon melalui kpu kabupaten banyuasinkabupaten banyuasin secara lisan pada saat pleno kpu banyuasin.kabupaten kota sepanjang daerah pemilihananyuasin daerah pemilihan adalah sebagai berikut partai politik perolehan suara pkb pop ama igoman | asa moerah pemilihan sumsel ii), sampai dengan bukti dan tanda bukti p a sampai dengan p d (dprd provinsi daerah pemilihan sumsel bukti sampai dengan bukti (dprd kabupaten kota daerah pemilihan banyuasin sebagai berikut: dpr daerah pemilihan sumsel bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan bawaslu: bukti fotokopi formulir model adm tentang laporan dugaan pelanggaran adm pemilu adm. pemilu laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, bukti fotokopi formulir model adm tanda terima berkas tentang tanda bukti penerimaan laporan bawaslu, bukti fotokopi surat nomor k af pks tentang laporan pelanggaran dan tindak pidana pemilu pada kab. empat lawang, bukti fotokopi formulir fotokopi model tentang tanda bukti penerimaan laporan bawaslu, bukti fotokopicii: bukti fotokopi model dbmuara pinpihak terkait partai demokrat, dan pihak terkait partai amanat nasional: memeriksa alat bukti pemohon, memohon, pihak terkait partai nasdem, partai demokrat, partai perindo, partai amanat nasionalungkilan, kecamatan pendopo barat, kabupaten empat lawang, bukti fotokopi model tps desa kungkilan,padang bindu:pancur mas, kecamatantebing tinggi, kabupaten empat lawang, bukti fotokopi model tps desa pancur mas:ugih warassalinan putusan bawaslu nomor lp pl adm ri v bukti fotokopi surat kpu provinsi sumatera selatan tentang tindak lanjut putusan bawaslu ri: bukti fotokopi surat pemberitahuan kpu provinsi sumatera selatan tentang fakta pelaksanaan putusan bawaslu, bukti fotokopi berita acara tentang pembukaan kotak suara untuk pengambil bukti fotokopi berita acara tentang hasil pencocokiprovinsi daerah pemilihan sumsel bukti fotokopi formulir tentang tanda bukti penerimaan laporan, bukti fotokopi model dc1 dprd provinsi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapil sumatera selatan bukti fotokopi model dbmuara pinangpendopoulu musidaerah pemilihan, adalah sebagai berikut provinsi sumatera selatan .daerah pemilihan sumatera selatan untuk dewan perwakilan rakyat bahwa kpu telah menetapkan perolehan suara partai nasdem bertambah sebanyak (sebelas ribu enam ratus sembilan puluh enam) suara yang berpengaruh pada perolehan kursi pemohon untuk dpr dari daerah pemilihan sumatera selatan ii. adapun duduk permasalahannya diuraikan sebagai berikut bahwa pada sertifikat model dc1 dpr komisi pemilihan umum kpu) provinsi sumatera selatan diketahui adanya penambahan suara partai nasdem dengan sertifikat model dan da yang diterbitkan oleh kpps dan ppk kabupaten empat lawang kecamatan pendopo, kecamatan muara pinang, kecamatan tebing tinggi dan kecamatan pendopo barat sebagaimana tabel berikut (vide bukti s.d bukti tabel selisih suara dari da1 dan db1 dprdapil sumatera selatan sumatera selatan politik berdasarkan nasdem bends9 'gp bahwa selisih suara dari da1 dan db1 dprecamatan pendopo, muara pinang, tebing tinggi dan pendopo barat kabupaten empat lawang sebagaimana diterangkan dalam tabel berikut (vide bukti s.d bukti tabel,,1kabupaten kota daerah pemilihan banyuasin bukti model db1 dprd kab kota kabupaten banyuasin, bukti model da1 dprd kab kota kecamatan rantau bayur: bukti model da1 dprd kab kota kecamatan banyuasin iii:p ai

tp) ,hal itu,menurut pemohon adalahgerindra perjuangan partai golkar partai nasdem partai garuda pks aje ea total dan mana sehingga, selisih perolehan suara partai gerindra dengan pdi perjuangan untuk pengisian keanggotaan dprd kota tangerang dapil (satu) adalah pdi perjuangan) gerindra) (tujuh puluh dua) suara untuk keunggulan pdi perjuangan. bahwa terhadap kekeliruan penghitungan sebagaimana tersebut diatas, pemohon telah mengajukan keberatan dan menyampaikan dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota tangerang selatan, sebagaimana ternyata dalam form model db2 tertanggal meelah terbukti terjadi penambahan suara (penggelembungan) yang tidak sah pada perolehan suara partai gerindra dengan perincian sebagai berikut:: cc.:menetapkanadalah sebagai berikut3aa7| gerindra pdi .9oo| perjuangan partai golkar partai nasdem partai garuda pks femen 2e| sah naa total daa dana dan mana memerintahkan kpu cg. kpu kota tangerang selatan untuk melaksanakan amar putusan ini.tangsel fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor dprd dapiltangsel fotokopi form model dbbukti tangsel fotokopi form model dakecamatan ciputat, bukti tangsel fotokopi form model daa1 dprd kab kota, dprd dapil kelurahan cipayung, bukti tangsel fotokopi form model daa1 dprd kab kota, dprd dapil kelurahan ciputat: bukti tangsel fotokopi form model daa1 dprd kab kota, dprd dapil kelurahan jombang: bukti tangsel fotokopi form model daa1 dprd kab kota, dprd dapil kelurahan sawah baru, bukti tangsel fotokopi form model daa1 dprd kab kota, dprd dapil kelurahan serta, bukti tangsel fotokopi form model daa1 dprd kab kota, dprd dapil kelurahan sawah,utatawah tps p 27a bukti tangsel fotokopi form model dprd kab kota, dprd dapil kelurahan sawah tps p 27b bukti tangsel fotokopi form model dprd kab kota, dprd dapil kelurahan sawah tps p 27c bukti tangsel fotokopi form model dprd kab kota, dprd dapil kelurahan sawah tps p 27d bukti tangsel fotokopi form model dprd kab kota, dprd dapil kelurahan sawah tps p 27e bukti tangsel fotokopi form model dprd kab kota, dprd dapil kelurahan sawah tps p 27f bukti tangsel fotokopi form model dprd kan kota dprd dapil pernyataan keberatan dan catatan kejadian khusus berupa keberatan saksi pemohon pada pleno rekapitulasi tingkat kpu kota tangeranggerang selatandapil pada tingkat tps. kecamatan ciputipiutatbahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih penguranganjalan harsono rm. nomor ragunan, pasar alamat minggu, jakarta selatan nikmenaksir musiman, s.h., safron, s.h., nico sjahrir, s.h., alex chandra, s.h., raka gani pisang, s.h., desmihardi, s.h., m.h., dwi patri maharani, s.h., fulham effendi, s.h., yuen hadi, s..h., julianne panjaitan, s.h., sono, s.h., selfie kompas, sos., s.h., muhammad fahreza, s.h., ahmad foton, s.h., dan yudha sabarudin, s.h., si., adalah pengacara yang tergabung dalamerindra: membaca dan mendengar keterangan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia,j man penataman pem saohon pemaki mohon ("pecahakan pemakan, selisih partai gerindra ookelurahan jombang. perolehan suara parpol ps3 partai gerindra oops partai gerindra oops ben ben beebahwa sedemikian perolehan suara tingkat kecamatan ciputatpada tingkat kecamatan. ama tama memohon pemohon partai gerindratangerang selatan dapil kecamatan ciputtangerang selatan pdip sampai dengan bukti kota tangerang selatan pdip sebagai berikut: bukti kota tangerang fotokopi keputusan kpu kota selatan pdip tangerang selatan nomor hk. kpt kpu kot tentangtangerang selatan, bukti kota tangerang fotokopi kumpulan formulir model selatan pdip db kpu, db1 dprd kab kota db2 dprd kab kota, db dh dprd kab kota, db tt dprd kab kota kpu kota tangerang selatan dapil kota tangerang selatan bukti kota tangerang fotokopi kumpulan formulir model selatan pdip da1 dprd kab kota, daa1 dprd kab kota, dari kecamatan yang termasuk dalam dapil kota tangerang selatan ,yaitu kecamatan ciputat kelurahan cipayung, ciputat, jombang, sawah baru, sawah, dan serta: bukti kota tangerang fotokopi kumpulan formulir model selatan pdip c1 dprd kab kota untuk tps tps dalam wilayah kecamatan yang termasuk dalam dapil kota tangerang selatan yaitu kecamatan ciputat, sebagai berikut: kelurahan cipayung tps ,tps kelurahan ciputat tps kelurahan jombang tps tps tps tps tps tps tps tps tps kelurahan sawah baru tps tps tps kelurahan serta tps tps kelurahan sawah tps tps tps tps tps tps bukti kota tangerang fotokopi kumpulan surat pernyataan selatan pdip ketua ppk dari kecamatan yang termasuk dalam dapil kota tangerang selatan yang ditandatangani: bukti kota tangerang fotokopi surat pernyataan ketua kpu selatan pdip kota tangerang selatantentang petit pembatalan objek perkara dalam permohonan bahwa sebagaimana diketahui bersama dalam perkara perselisihan hasil pemilu umum khususnya pemilu legislatif dpr dan dprd) yang periksa dan putus melalui mahkamah konstitusi yang menjadi objek perkaranyahal ini sebagaimana diaturda yang menyebutbahwa dalam mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud, merujuk padacara jelas dalam permohonan memuattelah membaca dan meneliti secara seksama permohonan yang diajukan oleh pemohon dan telah registrasi oleh mahkamah konstitusi dengan perkara nomor php dpr: dpr xvii pemohon sama sekali tidak meminta dalam petitumnya untukmohon dalam persidangan tanggal juli telah mengajukan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menambahkan sepanjangngajuan penambahan petit tersebut jelasdengan demikian tidak dapat diartikan lain dalam permohonan pemohon tidak memuat permintaan untuk membatalkan objek perkara, sedangkan objek perkara keputusan komisi pemilihan umum tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota dpr dan dprd adalah hal yang sangat pokok, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatastentang tabel pertandingan kelurahan serta indah bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara pihak terkait dalam tabel pertandingan khususnya untuk kelurahan serta indah, hal mana dalam polita dengan perolehan suara pihak terkait sebanyak suara, akan tetapi pada bagian petit pemohon meminta untuk ditetapkannya perolehan suara pihak terkait sebagaimana pada tabel pertandingan dengan jumlah suara sebanyak suara, bahwa untuk itu terdapat adanya selisih perolehan suara pihak terkait yang ditambahkan oleh pemohon sebanyak suara pada kelurahan serta indah, namun demikian pemohon sama sekali tidak mendalilkan alasan adanya penambahan perolehan suara pihak terkait tersebut, bahwa oleh karenanya petit permohonan yang diajukan oleh pemohon sama sekali tidak didukung oleh posisinya, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara polita permohonan dengan petit permohonan yang diajukan oleh pemohon, bahwa dengan mengingat hal tersebutdalil yang keliru dan tidak benar, bahwa pemohon dalam tabel perolehan suara telah mendalilkan perolehan suara pihak terkait pada dprd daerah pemilihan kota tangerang selatan adalah sebanyak suara, dan hal ini adalah tidak benar dan sangat keliru. hal ini sangat patut dipertanyakan apa dasar pemohon telah mencantumkan perolehan suara pihak terkait yang demikian. oleh karena berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kota tangerang selatan yang disahkan dan dituangkan dalam dprd kota tangerang selatan perolehan suara pihak terkait adalah sebesar suara, dengan demikian sehingga perolehan suara yang benar berdasarkan dprd kota tangerang selatan, yang telah ditetapkan oleh memohon komisi pemilihan umum republik indonesiapartai suara gerindra perjuangan ' e.kelurahan cipayung aan oocipayu.kelurahan ciputat memeriksa alat bukti pemohon, memohon, pihak terkait partai gerindgerindra dankelurahan ciputatjombang partai memohon pihak terkait gerindra oppo gerindra ppp oo gerindra pdp gerindra pdp gerindra | o p gerindra pp gerindra pdp gerindra ditps tps tps dan tps kelurahan jombaawah baru partai memohon pihak terkait gerindra gerindra pddan tps kelurahan sawah baruerta partai memohon pihak terkait gerindra .pp0loo gerindra diserta, kelurahan sawah partai memohon pihak terkait gerindra gerindra pdp a15 gerindra | .ppp oo gerindra | .pp |o 19o gerindra ppp oo gerindra ppdan tps kelurahan sawah: kelurahan serta indah bahwa pemohon telah mendalilkan dalam tabel pertandingan pada bagian polita tentang perolehan suara pihak terkait pada kelurahan serta indah yaitu sebesar suara, akan tetapi kemudian pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi dalam petitumnya untuk menetapkan perolehan suara pihak terkait pada kelurahan serta indah sebanyak suara, bahwa oleh karenanya terdapat penambahan suara pihak terkait pada kelurahan serta indah yang dimohonkan oleh pemohon sebanyak suara: bahwa pemohon sama sekali tidak menjelaskan serta menguraikan dasar adanya penambahan suara pihak terkait tersebut, apakah adanya perbedaan antara dengan daa1 dan pada tps berapa, atau daa1 dengan da1 bahwa selisih perolehan suara pihak terkait tidak serta merta dapat dibenarkan karena haruslah didukung dengan bukti bukti adanya perselisihan suara tersebut: bahwa merujuk pada dalil dalil pihak terkait sebagaimana diuraijelaskan pada bagian eksepsi dan juga pokok permohonan telah berdasarkan bukti bukti yang sah:yaitu sebagai berikut partai suara partai gerakanindonesia raya perjuangan ii. petitsota tangerang selatan daerah pemilihan tangerang selatan adalah sebagai berikut ini partai suara gerindra kota sampai dengan bukti pt. .dprd. kota sebagai berikut: bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum pt. .dprd.kotpt. .dprd.kotamodel db kpu)ayuutatjomba baru indsi indonesia perjuangan pdip) dalam register perkara nomor php.dpr dprd xvii pemilihan anggota dprd kota tangerang selatan pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi penambahan perolehan suara partai gerindra dan pengurangan perolehan suara partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) kecamatan ciputat, kota tangerang selatan sebagai berikut tps daa1 c1 daa1 c1 dprd dprd dprd dprd bea cipayung a45 ciputat jombang ja| |4a9g |may| sawah baru a sama aaa |2z7| |am a49 |a berdasarkantingkat kota tangerang selatan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan mei bertempat hotel marilyn dan dilanjutkan aula kantor kpu kota tangerang selatan sampai dengan tanggal mei dengan berita acara pl. ba kpu v tertanggal mei bukti s.d bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun kota tangerang selatandip dan perolehan suara partai gerindra daerah pemilihan kota tangerang selatan. namun dalam rekapitulasi tersebut terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi pdip mengenai adanya perbedaan perolehan suara tanpa dapat menunjukkan bukti, sehingga protes tersebut tidak dapat ditindaklanjuti bukti dan bahwa hasil perolehan suara untuk pdip dan partai gerindra tingkat kota tangerang selatan berdasarkan formulir db1 dprd kab kota untuk daerah pemilihan kota tangerang selatan adalah sebagai berikut bukti bahwa pengawasan rapatdilaksanakan pada tanggal april sampai dengan tanggal mei gor ciputat kecamatan ciputat, yang diawasi oleh panitia pengawas pemilu kecamatan ciputat, kota tangerang selatan dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara kecamatan ciputat tersebut telah ditandatangani oleh ppk kecamatan ciputat bukti bahwa bawaslu kota tangerang selatan mendapatkan laporan dari panitia pengawas pemilu kecamatan ciputat, perihal salinan formulir model daa1 dprd kab kota masing masing kelurahan kecamatan ciputat tidak seketika diberikan kepada saksi partai politik dan pengawas pemilu setelah selesainya rekapitulasi masing masing kelurahan pada tingkat kecamatan ciputat bukti dokumen formulir model daa1 dprd kab kota kelurahan cipayung telah terlebih dahulu beredar tanpa ditandatangani ppk dan saksi. atas kejadian tersebut, bawaslu kota tangerang selatan melalui bawaslu kecamatan ciputat meminta ppk kecamatan ciputat untuk menarik seluruh dokumen formulir model daa yang telah diberikan kepada saksi partai dan diganti dengan yang telah ditandatangani. selanjutnya bawaslu kota tangerang selatan merekomendasikan melalui bawaslu kecamatan ciputat untuk memberikan salinan formulir daa1 dprd kab kota yang telah ditandatangani oleh ppk dan saksi seketika setelah selesainya rekapitulasi masing masing kelurahan pada tingkat kecamatan ciputat kepada saksi partai politik dan pengawas pemilu bukti bahwa dalamterdapat keberatan atau protes yang disampaikan oleh saksi partai gerindra dimana terjadi pengurangan perolehan suara untuk dprd kab kota tps dan kelurahan jombang yakni terjadi perbedaan antara da1 salinan kecamatan dengan salinan formulir model daa1 dpr kota kelurahan jombang, menurut saksi partai gerindra ada pengurangan perolehan suara dari formulir model daa1 dprd kab kota plant dengan salinan formulir model daa1 dprd kab kota saksi memberikan bukti dengan salinan formulir model c1 dprd kab kota yang didapat dari kpps, dengan uraian sebagai berikut pada tps formulir model daa1 dprd kab kota kelurahan jombang awalnya diketahui suara claudia (lima) dan suara suami (satutiga) dan suami menjad, pada tps formulir model daa1 dprd kab kota kelurahan jombang awalnya diketahui suara claudia (enam), suami (satu), adrian (dua), eka setiawan (lima), adha (satu), dan abdul rahman suara (tigasatu), suamsatu), suami mendapat (ima) suara, adrian mendapat (dua) suara, wahyu sutawidjaja mendapat (satu), adha mendapat (tiga), dan abdul rahman suara mendapat (satudan calonnysatu) suara, suami mendapat (satu) suara, adrian mendapat (satu) suara, dan adha mendapat (satu). akan tetapi ketika input pada formulir model da1 dprd kab kota saat pleno ppk, suara suami, adrian, dan adhdua), claudia mendapat (satu) suami (tiga), adrian (dua), eka setiawan (satu), wahyu mendapat (satu), adha (dua). akan tetapi ketika input pada formulir model da1 dprd kab kota pada pleno ppk suara partai berubah menjadi (empat) suara, claudia (tiga) suara, suami (dua) suara, eka setiawan (satu) suara, dan suara caleg lainnya hilang. kemudian ppk melakukan pembetulan kembali kepada suara sesuai denganlima) suara, claudia mendapat (satu) suara, suami (dua) suara, adrian (satu) suara, eka setiawan (empatberubah menjadi (satu) suara, claudia mendapat (enam) suara, dan caleg lainnya tidak : pada tps daa1 dprd kab kota kelurahan jombang tidak ada perubahan suara sebagaimana yang dilaporkan oleh gerindra, yaitu suara partai mendapat (sembilan) suara, suami (dua) suara, adrian (satu) suara, adha (satu) suara, dan abdul rahman suara (satu) suara,dua) suara, suami mendapat (satu) suara, adrian mendapat (satu) suara, eka mendapat (delapan) suara, dan wahyu mendapat (satu) suara. akan tetapi ketika input formulir model da1 dprd kab kota pada pleno ppk partai dan caleg gerindra tidak men bukti bahwa perolehan suara partai gerindra dan pdip pada masing masing tps sesuai dengan dalil pemohon berdasarkan data formulir model daa1 dprd kab kota untuk partai gerindra dan pdip kecamatan ciputat menurut daa1 dprd kab kota yang diserahkan oleh ppk kepada pengawas pemilu pada tingkatannya adalah sebagai berikut menurut daa1 dprd kab kota tps bawaslu tangsel partai gerindra pdip cipayung jombang sawah baru sawah bukti s.d terhadap perolehan suara pada masing masing tps yang dipermasalahkan dalam dalil pemohon untuk partai pdip dalam formulir model daa1 dprd kab kota kecamatan ciputat, tidak terdapat pernyataan keberatan yang disampaikan baik pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan maupun tingkat kota tangerang selatan. keterangan tambahan luar pokok permohonan keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan,,' ?oe keterangan laporan dugaan pelanggaran dugaan melakukan money pidana pemilu kecamatan politik pada tahapan masa cipeucang yang dilaporkan oleh tenang, akan tetapi tidak dapat saudara laser hasen dan ditindak lanjuti karena tidak kecamatan cikeusik yang terpenuhinya unsur dan tidak dilaporkan oleh sdr. dorong bukti adanya bukti pendukung s.d pelanggaran temuan dugaan pelanggaran dugaan pelanggaran yang netralitas asn tni polri oleh dilakukan oleh saudara tanto wakil bupati pandeglang tanto harsono urban, se., harsono urban bukti wakil bupati kabupaten pandeglang ang diduga melakukan ajakan dan seruan dalam akunnetralitas dugaan pelanggaran yang asn oleh sarana sebagai honorer dilakukan oleh sdr. sarana, badan penempatan dan tenaga honorer badan perlindungan tenaga kerja penempatan dan perlindungan indonesia bp3tki) pada tanggal tenaga kerja indonesia februari dan telah bp3tki) telah mengunggah register dengan nomor foto dirinya yang sedang tm pl pp kab berfoto dengan memakai kaos materi temuan oleh jadi bukti salah satu calon legislatif dan akun facebook pribadinya. bahwa berdasarkan kajian dan juga klarifikasi kepada para pihak yang dilakukan oleh bawaslu terhadap register temuan nomorlanggaran pembagian akta lahir yang pemilu oleh agus muslim bukti disisipkan kartu nama caleg dprd kota tangerang partanetralitas asn dugaan keterlibatan aparatur yang diajukan oleh nurdin bukti sipil negara dalam kegiatan kampanye laporan dugaan pelanggaran adanya dugaan ketidaktelitian administrasi pemilu a.n ady |dan ketidakcermatan ppk suhargyaksa, s.h. bukti dalam penghitungan suaraundangan rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kota tangerang selatan, bukti fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan pemilu tanggal mei bukti fotokopi formulir model tentang berita acarapl. ba kpu tanggal mei beserta daftar hadir, bukti fotokopi formulir model db kpu tentang pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kota tangerang selatan pemilihan umum tahun bukti fotokopi formulirolehan rakyat daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten kota pemilihan umum tahun kecamatan ciputat: bukti fotokopi formulir model laporan pengawasan pemilu) tanggal mei bukti fotokopi formulir model daa dprd kab kota kel. cipayung kec. ciputat: bukti fotokopi formulir model daa dprd kab kota kel. ciputat kec. ciputat, bukti fotokopi formulir model daa dprd kab kota kel. jombang kec. ciputat: bukti fotokopi formulir model daa dprd kab kota kel. sawah baru kec. ciputat, bukti fotokopi formulir model daa dprd kab kota kel. serta kec. ciputat: bukti fotokopi formulir model daa dprd kab kota kel. sawah kec. ciputat, bukti fotokopi formulir model daa dprd kab kota kel. serta indah kec. ciputbanten daerah pemilihan dapil) dprd kota tangerang selatanditentukan oleh peraturan perundang undangan maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) dengan alasaneksepsi pihak terkait partai gerakan indonesia raya gerindra): permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) tentang petit pemohon tidak memintangajuan penambahanoleh pemohon dalam persidangan tanggal juli kepada majelis hakim mahkamah konstitusimk menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan kabur, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sebagaimana ditentukan dalam dan huruf angka dan angka pmkberdasarkan ketentuan atas, petit dalam permohonan pemohon seharusnya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh memohontelah mahkamah membaca dengan saksama permohonan pemohon, telah ternyata petit pemohonenurut mahkamah. bahwa berkenaan dengan hal atas, meskipun pemohon telah menyampaikan perbaikan dengan mencantumkan petit mengenai objek permohonan dalam persidangan tanggal juli (vide risalah sidang perkara nomor php.dpr dprd xvii 2019j, perbaik yang berlaku. berdasarkan uraian tersebutanitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat tian mujahidin nip telp: fax: pan meriemohon (calon anggota dprd) menurut memohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kota tangerang selatan kota tangerang selatan dapil bahwa pada berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam form model db1 bukti dprd tangseladalah sebagai berikut lawa aman (an gerindra perjuangan partai das mia mikan sifaka mine deh mia partai dgn dika dial dana dia mika mad pks a.5a7| perindo 40oa| 3aa| 45a| lao |ppp ' 3t8| 166e| 25e| l19 |pbb ' 8se| ta| 7o| kota bahwatersebut adalah tidak sah sepanjang dan sebatas pada perolehan suara partai dan caleg kelurahan cipayung tps dan tps kelurahan ciputat tps kelurahan jombang tps tps tps tps tps tps tps tps dan tps kelurahan sawah baru tps tps dan tps kelurahan serta tps dan tps kelurahan sawah tps dikarenakan telah terjadi kekeliruan penghitungan berupa adanya penambahan perolehan suara (penggelembungan) pada partai gerindra sebanyak dan pengurangan perolehan suara pada pdi perjuangan. kekeliruan penghitungan perolehan suara mana adalah sebagai berikut kelurahan cipayung (form daa1 terlampir) no|l partai kpu form daa1 pemohon form tps12 tps43 tps12 suara) sebanyak suara tps dan suara tps kelurahan ciputat no| partai kpu form daa1 pemohon form tpskelurahan jombang jas |ja9g |m2 partai gerindra jas |a9g partai gerindra (mn |l8ssuara tps suara tps suara tps suara tps suara tps suara tps dan suara tps kelurahan sawah baru partai kpu form daa1 pemohon form gerindradan berkurangnya perolehan suara pdi perjuangan sebanyak suara tps kelurahan serta no| partai kpu form daa1 pemohon formdan suara tps sawah daa1 form tps tps13 partai gerindra pdi perjuangan partai kpu form pemohon selisih daa1 form ips tps15 partai gerindra pdi perjuangan partai kpu form pemohon selisih daa1 form tps23 tps23 partai gerindra pdi perjuangan partai kpu form pemohon selisih daa1 form ips tps27 partai gerindra pdi perjuangan partai kpu form pemohon selisih daa1 form solo ips33 tps33 partai gerindra pdi perjuangan partai kpu form pemohon selisih daa1 form ooh ips tps6e7 partai gerindra pdi perjuangan ' ' ' o | ) dengan demikiantabulasi dan perbandingan perolehan suara sebagaimana tersebut atas, terdapat bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, ternyata telah terjadi kekeliruan penghitungan berupa,,,masing masing bertanggal mei mei dan juli memberikan kuasa kepada mm. army mbalembout, s.h., m.h., cla.ewi, s.h., syamsudin, s.h. dan bastian hasan, s.h., m.h., para advokat dari tim advokasiyang tergabung dalam paduka law office yang beralamat ruko daniel nomor hi. abd. rahman saleh kelurahan juru mudi kecamatan bendam.hm.h., aditya armada, s.h., m.h., andini dewi, s.h., dan nurlaili fatmawati, s.hi, m.hi., paratelp. fax.bahwa pelanggaran pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terjadi hampir seluruh wilayah kabupaten pandeglang yang meliputi kecamatan darabupaten pandeglang dan tanggal mei tingkat provinsi banten. hal mana tidak direspon secara patut maka saksi pemohon mengisi form keberatan saksi berita acara rekapitulasi hasil pemilihan umum tahun model db2 kpu dan dc2 kpu)diduga terjadi pertemuan dan pengarahan para kepala desa yang dikemas dalam kegiatan bimbingan teknis para kepala desa se kabupaten pandeglang dengan mantan bupati pandeglang yang notabene merupakan ayah kandung pihak terkait bukti jenis jenis pelanggaran yang bersifat terstruktur. bahwa pemenangan calon nomor urut (dua) jauh sebelumnya telah direncanakan melalui rapat koordinasi opd kabupaten pandeglang yang saat itu masih dibawah kendali bupati hj. irna narulita yang notabene merupakan ibu kandung pihak terkait yang dihadiri ayah kandung pihak terkait, dimyati natakusumah yang merupakan mantan bupati pandeglang diduga mengarahkan para kepala opd bukti jenis jenis pelanggaran yang bersifat masif rakyat daerah kabupaten kota dari setiap kelurahan desa dalam wilayah kecamatan bukti dan bahwa bawaslu provinsi banten tidak pernah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya angka namun pada tanggal mei saksi partai demokrat datang kantor bawaslu provinsi banten hanya untuk berkonsultasi bukti bahwa pada saat berkonsultasi kantor bawaslu provinsi banten, saksi partai demokrat telah diberikan pengarahan mengenai mekanisme dan prosedur pelaporan bawaslu provinsi banten dan ditegaskan bahwa laporan paling lambat disampaikan pada tanggal mei dengan mengisi formulir adm (satu) disertai dengan bukti dan saksi, bahwa saksi partai demokrat kembali kantor bawaslu provinsi banten pada tanggal mei tetapi tidak membawa formulir adm satu) atau dokumen lain untuk melengkapi laporannya. saksi partai demokrat hanya membawa berkas yang berisi kronologis kejadian dugaan pelanggaran dan dokumen tersebut diserahkan kepada bawaslu provinsi banten yang kemudian memberikan tanda terima atas penyerahan dokumen kronologis tersebut bukti dan bahwa berdasarkan hasil pertandingan formulir model da1 dprd kab kota dan formulir model daa1 dprd kab kota partai demokrat daerah pemilihan kota cilegon pada masing masing kelurahan adalah sebagai berikut perolehan suara da1 dprd daa1 dprd kab kota kab kota bawaslu bawaslu kota kota cilegon cilegon kecamatan cibeber cibeber s7| kedalaman 96a| karang asem '.e kaliimbang bukan s6| oo terurai sep se| bandung ciledug bendungan keliling ma| waduk total ' o o)o| a21 bukti s.d bahwa dari hasil pertandingan antara formulir model daa1 dprd kab kota dengan formulir model da1 dprd kab kota yang dimiliki oleh bawaslu kota cilegon tersebut diatas, tidak ditemukan perbedaan angka sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam pokok permohonannya. keterangan tambahan luar pokok permohonan keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan:.:keterangan laporan dugaan dugaan melakukan money politik pelanggaran pidana pada tahapan masa tenang, pemilu kecamatan akan tetapi tidak dapat ditindak cipeucang yang lanjuti karena tidak terpenuhinya dilaporkan oleh |unsur dan tidak adanya bukti saudara laser pendukung pelanggaran hasen dan kecamatan cikeusik yang dilaporkan oleh sdr. dorong bukti dan temuan dugaan dugaan pelanggaran yang pelanggaran netralitas dilakukan oleh saudara tanto asn tni polri oleh harsono urban, se., wakil wakil bupati bupati kabupaten pandeglang) pandeglang tanto yang diduga melakukan ajakan harsono urban dan seruan dalam akun buktidugaan pelanggaran yang netralitas asn oleh dilakukan oleh sdr. sarana, sarana sebagai tenaga honorer badan honorer badan penempatan dan perlindungan penempatan dan tenaga kerja indonesia perlindungan tenaga bp3tki) telah mengunggah foto kerja indonesia dirinya yang sedang berfoto bp3tki) pada tanggal dengan memakai kaos salah februari dan (satu calon legislatif akun telah register dengan facebook pribadinya. nomor tm pl bahwa berdasarkan kajian dan pp kab juga klarifikasi kepada para pihak materi temuan oleh |yang dilakukan oleh bawaslu jadi bukti terhadap register temuan nomor danmbagian akta lahir yang pelanggaran pemilu disisipkan kartu nama caleg oleh agus muslim dprd kota tangerang partai buktdugaan keterlibatan aparatur netralitas asn yang sipil negara dalam kegiatan diajukan oleh nurdin kampanye bukti laporan dugaan adanya dugaan ketidaktelitian pelanggaran dan ketidakcermatan ppk dalam administrasi pemilu a.n penghitungan suara ady suhargyaksa, s.h. bukti sampai dengan bukti dan sampai dengan sebagai berikut: bukti fotokopi undangan rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu tingkat kabupaten pandeglang, bukti fotokopi daftar hadir peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kabupaten pandeglaabupaten pandeglang:pandeglang pemilihan umum tahun nomor pl. ba kpu kabecamatan bojong tingkat kabupaten kota pemilihan umum tahun untuk kecamatan siputurggualikeusikgeulislembangsanuncugelaraojoiculabuan, bukti pk13.nesaktpeucaputndalawangukduhejoanjar, buktindegldwisatrang tanjkenaituarikaresmkarjayandangresmuloeroncoyang, bukti fotokopipil kabupaten pandeglangmberdsnggalgorondong):ilihan umum tahun dengan dugaan penggelembungan suara dengan ditemukannya selisih suara antara dan daa1bahwa dalam berbagai kegiatan kewilayahan,bukti bahwa sebagaimana dimuat dalam putusancalon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum pemohon sebagai calon anggota dpr partai demokrat nomor urut daerah pemilihan banten bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, semestinya pemohon, vivi sumantri jayabaya, s.s os., calon anggota dpr dari partai demokrat daerah pemilihan banten nomor urut ditetapkan sebagai calon anggota dpr terpilih dalam pemilihan umum legislatif tahunmanujungnggpindhideukrijaralg alamgkis kujaalidimanngbhendlnjuorongankeusjurbatungkokosnanggalongdcuwibawetangeulboltumbburumanagseureuhullem mbpl. ba o6abupaten pandeglangeureujungjeikaynmurlabmaniuncusanggbatcanuncutadukubadakartjassatwpaprapanngiriijredamenggunghayaicsevilinlesngurcopanjenggang),calon nomor urut atas nama rizki aulia rahman natakusumahpandeglang yang yang disinyalir memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkmilihan umum, sebagai berikut mandiri: jujur, kepastian hukum: tertib, kepentingan umum: keterbukaan, profesionalitas: proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitasteurebinginanyju),lasanndurufrwarupabanmakngenjorlagampionogklangpeuranjang):uaumbanggunputmarapcjolahngka), kesimpulan bahwa dari seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan umum legislatif khususnya dpr kecamatan kelurahan dan tps terdapat selisih suara sebanyak (tiga ribu). bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada bawaslu provinsi danylaprmpang dsndalat),oymbkambrnagalumbuemjangpawemoubantungpahandaalembaldocoddatcupumpakundintuemblutrlahablimuputtdas):ng metal peranan jaan sasa |vivi sumantri jayabaya,s. sos. ' | rizkiauliarahmannatakusumah ' |(khoirulumam |jumlah sos., sebagai calon anggota dprleeureumneuhndeom karanganybaydegldengeuteuydahulpungcantggarsatasakironyokbaraninereondangndangjay jayarugaoidamianwmpangtigtanjrbduhutkenhluta.n. saudi caleg demokrat kota cilegonerkara yang dimohonkan oleh pemohon adalah perkara mengenai sengketa hasil pemilihan umum tahun berkenaan dengan berita acara kpu kopermohonan tersebut yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "uber" dan "judul") dimenyung), bukti fotokopi formulir da1 planitlangnengertkamban):mmnagoyboyonguskupddampidubeeiraniabuge: ttdndangresmoditenmanmpakawarlancdurlati. ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa berdasarkan ketentuan undang undbahwa, pemohon adalah calon anggota dprd kota cilegon dari partai demokrat nomor urut permohonan diajukan berkenaan dengpemohon adalah calon anggota legislatif dprd kota cilegon nomor urut yang memenuhi syarat berdasarkan berita acara kpu kota cilegon tentang penetapan daftar calon tetap calon anggota dprd kota cilegon, bahwa pemohon merasa dirugikan kepentingan hukumnya oleh memohon, terkait berita acara kpu kata cilegon nomor ba kpu.clgonghiangdengdeennegara), bukti fotokopi formulir da1wileglendkuburtraetjaksongoisykartolrbatlveenwetrahargkalan): bukti fotokopi status laporan rekomendasi bawaslu atau penerusan laporan kain dan bupati serta rekomendasi kain untuk terlahir atas nama irna narulita, bukti fotokopi buku register laporan bawaslu kabupaten pandeglang: bukti fotokopi satu jilid laporan temuan dugaan pelanggaran nomor tm pl (belum ada rekomendasi dan status laporan), bukti fotokopi surat rekomendasi kepada bupati pandeglang untuk memberikan pembinaan kepada camat dikenal dari bawaslu kabupaten pandeglang: bukti fotokopi undangan rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu bukti fotokopi daftar hadir rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kotaota cilegon rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota cilegon pada tanggal mei aula kpu kota cilegon),kota pemilu nomor ba kpu.cgi v bukti fotokopiundangan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan cibebereber: bukti undangan pleno rekapitulasi tingkat kecamatanlegon, bukti fotokopi formulir da1 kecamatan cibeber, bukti fotokopi formulir daa1 dprd kab kota kelurahan cibeber (legs dibelakang): bukti fotokopi formulir daa1 dprd kab kota kelurahan kedalaman: bukti fotokopi formulir daa1 dprd kab kota kelurahan karang asem, bukti fotokopi formulir daa1 dprd kab kota kelurahan kalitimbang, bukti fotokopi formulir daa1 dprd kab kota kelurahan bulanan, bukti fotokopi formulir daa1 dprd kab kota kelurahan cerai: bukti fotokopi formulir da1 dprd kab kota kecamatan cilegon, bukti fotokopi formulir daa1 dprd kab kota kelurahan bendungan: bukti fotokopi formulir daa1 dprd kab kota kelurahan ciledug, bukti fotokopi formulir daa1 dprd kab kota kelurahan bandung, bukti fotokopi formulir daa1 dprd kab kota kelurahan keliling, bukti fotokopi formulir daa1 dprd kab kota kelurahan waduk, bukti fotokopi undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, bukti fotokopi form pengawasan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten: bukti fotokopi model kpu pl. ba kpu kab vi tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pemilu tahun bukti fotokopi pernyataan keberatan db2 kpu, bukti fotokopiundangan rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu tingkat provinsi banteprovinsi banten: bukti fotokopi formulir model dc kpu berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi pemilu pl. ba kpu kab bukti fotokopinentukan,umum anggota dpr dan dprd tahun secara nasional oleh memohon?: bahwa pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tingkat nasional ditetapkan pada hari selasa, tanggal mei sebagaimana dituangkan dalam berita acara kpu nomor pl.o1ahwa oleh karena pleno rekapitulasi dilaksanakan pada hari selasa tanggal mei maka hitungan (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari rabu tanggal mei hari kedua jatuh pada hari kamis tanggal mei dan hari ketiga jatuh pada hari jumat tanggal mei bahwa oleh karena permohonan laporan tanggapan keberatan terhadap sengketa hasil pemilihan umum legislatif tahun didaftarkan oleh pemohon kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari jumat,fakta dan alasan pemohon bahwa pada hari sabtu, tanggal mei kpu kata cilegon telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kota cilegon dalam pemilihan umum tahun bukti fotokopi formulir model dc1 dprlaporan register perkara nomor lp pl adm prodi! v tanggal mei tanda terima), bukti fotokopi putusan pemeriksaan pendahuluan nomor lp pl adm prodi! v bukti fotokopi salinan putusan akhir bawaslu provinsi banten nomor lp pl adm prov! v bukti fotokopi buku register laporan bawaslu provinsi banten: bukti fotokopi tanda terima berkas kronologis partai demokrat calon anggota dprd saudi, bukti fotokopi uraian dugaan pelanggaran adm dapil kota cilegon: bukti fotokopi permohonan koordinasi dengan bupati pandeglang terkait netralitas asn dan surat edaran bupati pandeglang terkait netralitas asn pada pemilu surat nomor bawaslu pdg tanggal januari bukti fotokopi sosialisasi netralitas asn pada pemilu tahun bukti fotokopi undangan bawaslu kabupaten serang sosialisasi netralitas aparatur sipil negara asn):, tanggal februari bukti fotokopi kegiatan sosialisasi netralitas asn, bukti fotokopi undangan sosialisasi netralitas asn kota cilegon, bukti fotokopi kegiatan goes campus: bukti fotokopi sosialisasi pada bawaslu goes school pemilihan umum tahun sebagai upaya pencegahan terhadap golput dan berita hoax (bukti fisik tidak ada), bukti fotokopi surat silaturahmi kelembagaan antara bawaslu kabupaten pandeglang dengan dpmd kabupaten pandeglang: bukti fotokopi surat silaturahmi kelembagaan dengan partai politik kabupaten pandeglang: bukti fotokopi pakta integritas dengan partai politik: bukti fotokopi kesepakatan bersama dengan instansi pemerintah kabupaten lebak: bukti fotokopi deklarasi tolak dan lawan politik uang, politisasi sara, hoax, dan ujaran kebencian untuk pemilu bukti fotokopi kegiatan sosialisasi dan launching anti politik uang dan politisasi sara (bukti fisik tidak ada), bukti fotokopi pengawasan pendaftaran dan penetapan calon anggota dpr, dpd, dprd kota tangerang, bukti fotokopi pengawasan penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal legislatif pengganti, bukti fotokopi alat kerja pengawasan pengajuan bakal calon perbaikan pemilu tanggal juli perihal pengawasan penyerahan berkas caleg bukti fotokopi pengawasan terhadap produksi logistic dan perakitan kotak suara februari bukti fotokopi formulir model pengawasan tahapan distribusi logistik: bukti fotokopi form laporan hasil pengawasan tanggal maret perihal laporan hasil pengawasan logistik cakung: bukti surat penertiban one way kendaraan umum kepada dinas perhubungan kabupaten pandeglang. surat nomor k bt. pm. x1 tanggal november bukti fotokopi surat kepada partai politik terkait alat peraga sosialisasi, surat nomor k bt pm. iv tertanggal april bukti fotokopi surat kepada satpol kabupaten pandeglang untuk penertiban alat peraga sosialisasi partai politik. surat nomor k bt pm. iv tertanggal april bukti fotokopi surat himbauan kepada partai politik untuk penertiban apk surat nomor k bt pm. iv pada tanggal april bukti fotokopi surat himbauan kepada partai politik untuk mematuhi aturan kampanye. surat nomor panwaslupdg!! i!l pada tanggal maret bukti fotokopi surat himbauan kepada partai politik terkait pelaksanaan kampanye media sosial dan pertemuan terbatas. k bt pm. x pada tanggal oktober bukti fotokopi surat himbauan bawaslu kabupaten serang,untuk kepala desa dan perangkat desa se kabupaten serang tanggal september bukti fotokopi surat himbauan bawaslu kabupaten serang untuk kpu kabupaten serang, tanggal oktober bukti fotokopi surat himbauan bawaslu kabupaten serang, untuk dpw pan provinsi banten, tanggal april bukti fotokopi himbauan larangan kampanye pada masa tenang pada tahapan pemilihan umum tahun bukti fotokopi pengawasan terhadap kegiatan dpd pks yang dilakukan oleh nanang hartono pada tanggal maret (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti), bukti fotokopi surat bawaslu kota tangerang selatan nomor k bt pm. iv tanggal april perihal undangan penertiban alat peraga kampanye masa tenang: bukti fotokopi laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu kecamatan cipeucang yang dilaporkan oleh sdr. laser hasen, bukti fotokopi laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu kecamatan cikeusik yang dilaporkan oleh sdr. dorong: bukti fotokopi temuan dugaan pelanggaran netralitas asn tni polri oleh wakil bupati pandeglang tanto harsono urban, bukti fotokopi model fotokopi formulir temuan: bukti fotokopi buku register laporan dugaan pelanggaran pemilu, bukti fotokopi model perihal penerusan pelanggaran luar perundang undangan pemilu, tanggal februari bukti fotokopi temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh agus muslim, ag, bukti fotokopi temuan dugaan pelanggaran netralitas asli yang diajukan oleh nurdin pada tanggal februari bukti fotokopi formulir adm laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, a.n. ady suhardyakshamerupakanpemohon, namun dalam mempertimbangkan kewenangan mahkamah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, objek permohonan merupakan bagian dari kewenangan mahkamah, yaitui3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon sepanjang daerah dpr pemilihan dapil) banten(vide petit permohonan angka permohonan halaman adapun terhadap permohonan sepanjang dprd kota dapil cilegon setelah mahkamah membaca dengan saksama baik polita maupun petit ternyata yang menjadi objek permohonan pemohon adalah(vide permohonan halaman i3.5j) menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam pmk mak baik untuk dpr dapil banten maupun dprd kota dapil cilegon ternyata pemohon memintabahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas, menurut mahkamah objek permohonan yang diajukan oleh pemohon busehingga permohonan pemohon salah objek, bahwa iapun objek permohonan pemohon sepanjang dapil dprd kota cilegon benar, good non, pemohon selaku perseorangan calon anggota dprd kota dapil cilegon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum php) kepada mahkamah konstitusi melalui kuasa hukum yang ditunjuk oleh pemohon langsung tanpa melalui dpp partai politik peserta pemilu, sehingga pengajuan tanpa disertai persetujuan dari dpp partai demokrat. dengan demikian, pemohon perseorangan calon anggota dprd kota dapil cilegon tidak memiliki kedudukan hukum. i3 menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon salah objek maka mengenai:ibantu hari puspita ainun sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh pemohon kuasanya, dan memohon kuasanya, dihadiri oleh badan pengawas pemilihan umum. ketua, ttd.. hari puspita ainunuota cilegon padaota cilegonberdasarkan hasil pencernaan pertandingan sinkronisasi data dengan daai1 terdapat selisih suara sebanyak (tujuh puluh satu) suara, sehinga patut diduga kuat terjadi manipulasi data berupa penggelembengungan suara yang berakibat pada hasil perolehan hasil suaraterhadap berita aca kpu kata cilegon nomor i" dan ": bahwa menurut pemohon pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun kota cilegon penuh dengan pelanggaran yang bersifat jakarta pusat, telp. fax. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberikan kuasa kepada fadli nasution, s.h., m.h., mu'jjizatullah, s.h., zulkifli lubis, s.h., dan paroki, s.h., m.h., cla., sebagai bagian dari tim advokasi dewan pimpinan pusat partai demokrat dpp pd) yang beralamat wisma proklamasi jalan proklamasdpada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:'"'if telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara bagi partai ppp"uber" dan "judul"ota cilegonota cilegono partai ppppemegang kekuasaan pemerintah daerah kota cilegon yang disinyalir memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan partai ppp,calon tertentu: bahwa selain memohon dalam menerbitkan berita acara yang cacat prosedur juga memohon mengabaikan asas asas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam yang undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, sebagai berikut: mandiri, jujur, cc. kepastian hukum: tertib, kepentingan umum keterbukaan, profesionalitas proporsionalitas, akuntabilitas: efisiensi, efektivitaskakepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas. kesimpulan bahwa dari seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan umum legislatif khususnya dprd kota cilegon terdapat selisih suara sebanyak, bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada bawaslu provinsi akan tetapi bawaslu tidak menindaklanjuti hasil laporan, yang laporanmana nyata nyata telah melakukan pembiaran sehinggamenetapkan calon anggota dprd kota cilegon dari partai demokrat nomor urut atas nama saudi sebagai calon anggota dprd kota cilegonpengisian anggota dpr dapil banten akta pengajuan permohonan pemohon nomor ap3 dpr dprd pan.mk sebagai berikut. buktimodel db2 kpu), bukti fotokopanten model dc2 kpu bukti fotokopi tanda bukti penerimaan berkas laporan pengaduan bawaslu provinsi banten fotokopi form adm bukti fotokopi tanda bukti penerimaan berkas laporan pengaduan bawaslu tertanggal meikadumalati kecamatan sindang resmi, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan kadumalati kecamatan sindang resmi: bukti fotokopi form tps kelurahan pasir tejo kecamatan sindang resmi, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan pasir tejo kecamatan sindang resmi, bukti fotokopi form tps kelurahan banjarwangi kecamatan pulosari, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan banjarwangi kecamatan pulosari, bukti fotokopi form tps kelurahan koran kecamatan pulosari, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan korankaryawan kecamatan pulosari, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan karyawan kecamatan pulosari, bukti fotokopi form tps kelurahan cilentung kecamatan pulosari, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan cilentung kecamatan pulosari:maju kecamatan sakti, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan maju kecamatan sakti, bukti fotokopi form tps kelurahan luhut kecamatan karang tanjung, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan luhut:citakan kecamatan siput, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan citakan kecamatan siput, bukti fotokopi form tps kelurahan jangka kecamatan siput, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan jangka kecamatan siput: bukti fotokopi form tps kelurahan siput kecamatan siput: bukti fotokopi form tps kelurahan pasireurih kecamatan wisata: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan pasireurih kecamatan wisata: bukti fotokopi form tps kelurahan palembang kecamatan wisata: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan palembecamatan wisata: bukti fotokopi form tps kelurahan citeureup kecamatan palembang, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan citeureup kecamatan palembang,cibingbing kecamatan cibaliung, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan cibingbing kecamatan cibaliung, bukti fotokopi form tps kelurahan dorongan kecamatan cibaliung, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan dorongan kecamatan cibaliung, bukti fotokopi form tps kelurahan hanjuang kecamatan cibaliung, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan hanjuang kecamatan cibaliung, bukti fotokopi form tps kelurahan tahu kecamatanpartai politik dapil banikenal: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan tahu kecamatan dikenal: bukti fotokopi form tps kelurahan bangkuyung kecamatan dikenal: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan bangkuyungkadubumbang kecamatan cimanuk, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan kadubumbang kecamatan cimanuk, bukti fotokopi form tps kelurahan dalembalar kecamatan cimanuk, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan dalembalar kecamatan cimanuk, bukti fotokopi form tps kelurahan perumahan kecamatan cipeucang, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan perumahangelendong kecamatan keroncong': bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan gelendong kecamatan keroncong': bukti fotokopi form tps kelurahan panis kecamatan keroncong: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan panis kecamatan keroncong': bukti fotokopi form tps kelurahan karang serta kecamatan keroncong: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan karang serta kecamatan keroncong:, bukti fotokopi form tps kelurahan pasir karang kecamatan keroncong: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan pasir karang kecamatan keroncongpagerbatu kecamatan mayasari, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan pagerbatu kecamatan mayasari:, bukti fotokopi form tps kelurahan karaton kecamatan mayasari, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan karaton kecamatan mayasari:, bukti fotokopi form tps kelurahan mayasari kecamatan mayasari, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan mayasari kecamatan mayasari:rancabugel kecamatan mekarjaya, bukti fotokopi form tps kelurahan purwarupa kecamatan menes: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan purwarupa:bama kecamatan pagelaran, bukti fotokopi form daa1 kelurahan bama kecamatan pagelaran: bukti fotokopi form tps kelurahan bama kecamatan pagelaran, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan bama kecamatan pagelaran, bukti fotokopi form tps kelurahan bulagi kecamatan pagelaran: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan bulagi kecamatan pagelaran, bukti fotokopi form tps kelurahan pagelaran kecamatan pagelaran: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan pagelaran kecamatan pagelaran, bukti fotokopi form tps kelurahan ganggang kecamatan picung, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan ganggang kecamatan picung: bukti fotokopi form tps kelurahan lilitan kecamatan picung, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan civilian kecamatan picung: bukti fotokopi form tps kelurahan subang kecamatan subang, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan subang kecamatan subang, bukti fotokopi form tps kelurahan manis kecamatan subang: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan manis kecamatan subang, bukti fotokopi form tps kelurahan pangkalan kecamatan subang: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan pangkalan kecamatan subang, bukti fotokopi form tps kelurahan teluklada kecamatan subang: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan teluklada kecamatan subang, bukti fotokopi form tps kelurahan kuya kecamatan sukaresmi: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan kuyapasir kayu kecamatan sukaresmi, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan pasir kayu kecamatan sukaresmi: bukti fotokopi form tps kelurahan cibubur kecamatan sukaresmi, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan cibubur kecamatan sukaresmi,cahaya mekar kecamatan bojong: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan cahaya mekar kecamatan bojong: bukti fotokopi form tps kelurahan manggung jaya kecamatan bojong: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan manggung jaya kecamatan bojong: bukti fotokopi form tps kelurahan banyumas kecamatan bojong: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan banyumas kecamatan bojong:tenggara kecamatan didasari, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan tenggaraungcaang kecamatan didasari, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan kaungcaang kecamatan didasari, bukti fotokopi form tps kelurahan bandung kecamatan banjar, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan bandung kecamatan banjar (tidak dilepas)cibeureum kecamatan banjar (fisik tidak ada): bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan cibeureum kecamatan banjar, bukti fotokopi form tps kelurahan gunung putri kecamatan banjar, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan gunung putri kecamatan banjar,muncul kecamatan muncul: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan muncul kecamatan muncul bukti fotokopi form tps kelurahan lebak kecamatan muncul: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan lebak kecamatan muncul, bukti fotokopi form tps kelurahan kota dukuh kecamatan muncul: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan kota dukuh kecamatan munculkota mekar kecamatan subang: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan kota mekar kecamatan subangmendasari kecamatan sakti, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan mendasari kecamatan sakti, bukti fotokopi form tps kelurahan nagari kecamatan sakti, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan nagari kecamatan sakti, bukti fotokopi form tps kelurahan pasir erickecamatan wisata: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan pasir ericsibarani kecamatan wisata: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan sibarani kecamatan wisata: bukti fotokopi form tps kelurahan sekarat kecamatan mayasari:, bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan sekarat kecamatan mayasari:, bukti fotokopi form tps kelurahan pasir orang kecamatan keroncong: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan pasir orang kecamatan keroncong: bukti fotokopi form tps kelurahan sukajaya kecamatan keroncong: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan sukajaya kecamatan keroncong: bukti fotokopi form tps kelurahan pekuburan kecamatan keroncong: bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan pekuburan kecamatan keroncong::sukamara kecamatan kaduhejo (fisik tidak ada), bukti fotokopi form daa1 tps kelurahan sukamara kecamatan kaduhejo, bukti surat bimbingan teknis para kepala desa kabupaten pandeglang tertanggal september bukti dokumentasi foto mantan bupati pandeglang dimyati natakusumuah) ayah kandung pihak terkait saat menghadiri rapat koordinasi opd kabupaten pandeglang, bukti dokumentasi foto saksi saat menerima serangan fajar pada tanggal april dari salah satu tim sukses pihak terkait, jelang hari pencoblosan, bukti dokumentasi video camat dikenal yang mengajak pegawai dan masyarakat untuk berikrar memenangkan keluarga bupati incumbent termasuk pihak terkait sebagai calon anggota dpr ri, bukti kliping link berita camat di pandeglang diduga kampanyekan caleg: bukti kliping link berita menangkan anak bupati camat di pandeglang dipanggil bawaslu.html: bukti kliping link berita pandeglang dipanggil bupati bilang bawaslu jangan genit dan cari nama oleh pemohon bahwa pengajuan permohonan guo telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan dengan alas an alasan sebagai berikut: bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam pemilu untuk anggota dpr dan dprd telah diumumkan oleh memohon pada tanggal mei pukul wib, bahwa berdasarkan pmk mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama adalah jam sejak penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam pemilu atau selambat lambatnya pada tanggal mei pukul wib, bahwa permohonan guo diajukan mahkamah melalui proses penambahan dan atau perbaikan pada perbaikan permohonan tertanggal mei pukul wib: berdasarkan hal hal tersebut atas, menurut memohon permohonan guo diajukan setelah dan atau melewati tenggang waktu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) permohonan pemohon tidak jelas dan atau kabur dikarenakan hal hal sebagai berikut: bahwa pihak dalam permohonan yang diajukan pemohon sangat tidak jelas, apakah diajukan oleh partai politik partai demokrat) atau pemohon perseorangan atas nama vivi sumantri jayabaya, sos., si. (caleg dpr dapil banten bahwa peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun (selanjutnya disebut pmk secara terang dan tegas membedakan antara permohonan yang diajukan oleh partai politik huruf pmk dengan permohonan perseorangan caleg dpr dprd huruf pmk bahwa karena permohonan guo tidak jelas dan atau kabur karena mencampuradukkan permohonan partai politik dan permohonan perseorangan, maka secara hukum permohonan pemohon patut dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaara). permohonan pemohon bukaguo sepanjang mengenai php caleg dpr pada daerah pemilihan (dapil) banten dengan alasan sebagai berikut: bahwa untuk dapil banten untuk calon anggota dpr ri, polita permohonan pemohon mendalilkan sesuai tabel suara calon anggota dprd nomor urut vivi sumantri jayabaya, sos., sebesar suara dan suara caleg nomor urut rizki aulia rahman natakusumah sebesar suara, sehingga terdapat selisih suara antara calon anggota dprd nomor urut dan dari partai yang sama partai demokrat), bahwa atas perolehan suara tersebut atas, caleg atas nama vivi sumantri jayabaya, sos., si., dalam petit butir meminta memohon untuk mendiskualifikasi caleg nomor urut rizki aulia rahman natakusumah: pemohon dalam posisinya tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum mengenai selisih hasil suara, melainkan mendalilkan tentang kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tsm), sedangkan petit yang memuat permintaan untuk mendiskualifikasi dan, berdasarkan uraian memohon atas, permohonan guo adalah obscura libel yang selayaknya oleh mahkamah diputus tidak dapat diterima diterima niet ontvankelijke verklaara). ii. dalam pokok permohonan provinsi banten pertandingan perolehan suara calon anggota dprbanten lebak dan pandeglang) atas nama vivi sumantri jayabaya, sos., si.tabel sesuai dengan bukti model dc1 dpr (vide bukti banten demokrat tamatan pesaanasaa sek issastappa tamahan pecahan pp sangat sae vivi sumantri jayabaya, selisih suara rizki aulia rahman urut dan parung bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara sebagaimana yang telah dipersiapkan dalam permohonan ini, menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa terhadap dalil tuduhan pemohon yang mengalikan bahwa keputusan dari memohon dihasilkan dari suatu proses yang telah merusak sendi sendi asas asas pemilukada yang uber dan judul dengan dugaan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah dalil yang tidak benar dan mengada ngada, karena pelaksanaan pemilihan umum tahun telah sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum dan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan kpu nomor tahun tentang perubahanrta proses rekapitulasi hasil penghitungan perlahan suara pemilupada dalil pada halaman pada angka dalam permohonan pemohon yang mengurai tentang kpu republik indonesianasional adalah tidak benar, yang benar menurut memohon bahwa kpu republik indonesia melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasionalnasional pada tanggal mei pukul wib sesuai buktipada pemilihan umum tahun bahwa dalil pemohon pada halaman pada angka dalam permohonan pemohon mengenai kpu kabupaten pandeglangkabupaten adalah tidak benar, dan yang benar menurut memohon bahwa kpu kabupaten pandeglang melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupatenkabupaten pada tanggal mei sesuaivide bukti banten i demokrat bahwa dalil pada halaman pada angka dalam permohonan pemohon mengenai rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umumulir model db2 kpu adalah tidak benar. yang benar adalah saksi partai demokrat mengajukan keberatan sebanyak (dua) kali yaitu pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan bojong oleh saksi atas nama yoon suara pada tanggal mei dan kecamatan siput oleh saksi atas nama roman setiawan pada tanggal mei dan sesuai alat bukti pernyataan keberatan saksi kejadian khusus (vide bukti banten i demokrat tidak mengajukan keberatan serta menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan lainnya. dan bahwa saksi partai demokrat atas nama yoon suara ikut menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten sesuai alatformulir model dan db1 dprd kab kota) hal tersebut dapat diartikan bahwa partai demokrat menerima hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh kpu kabupaten pandeglang: bahwa dalil pada halaman pada angka dalam permohonan pemohon mengenai kpu provinsi bantenprovinsi adalah tidak benar, yang benar menurut memohon, kpu provinsi banten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsiprovinsi pada tanggal mei sesuai bukti berita acara nomor ba prov tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat provinsi banten pemilihan umum tahun banten i demokrat bahwa dalil pada halaman angka dalam permohonan pemohon mengenai rapat pleno tingkat provinsi banten, saksi partai demokrat mengajukan keberatan dan dituangkan dalam formulir model dc2 kpu adalah benar. bahwa saksi partai demokrat atas nama roman setiawan mengajukan keberatan atas rekapitulasi kabupaten pandeglang sesuai alat(vide bukti banten i demokrat namun dalam keberatan tersebut dicantumkan kecamatan yang dipersoalkan selain kecamatan bojong dan kecamatan siput, hal tersebut sangat bertentangan dikarenakan saksi partai demokrat tidak mengajukan keberatan kecamatan didasari, wisata, labuan, palembang, pulosari, sakti, sindangresmi, cibaliung) dan menyetujui perolehan suara tersebut pada saat pleno tingkat kabupaten pandeglang, bahwa dalil pada halaman angka dalam permohonan pemohon mengenai bahwa pemohon telah melayangkan laporan pengaduan kepada bawaslu provinsi banten adalah benar bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bawaslu provinsi banten sesuai alat bukti permohonan dari pelapor, dalil pada halaman angka dalam permohonan pemohon mengenai laporan pemohon kepada bawaslu provinsi banten tidak ditanggapi, sehingga pemohon melayangkan laporan pengaduan bawaslu adalah tidak benar dikarenakan permohonan pemohon bawaslu provinsi banten telah register dengan nomor lp pl adm prov v pada tanggal mei adapun penyelesaian laporan pelanggaran adminstrasi yang diajukan oleh pemohon telah dilaksanakan sidang atas laporan yang diajukan sejak tanggal mei sampai dengan tanggal juni dan telah diputus oleh bawaslu provinsi banten yaitu(vide bukti banten i demokrat bahwa dalil pada halaman angka dalam permohonan pemohon mengenai hasil pencernaan pertandingan sinkronisasi data c1 dpr dengan daa1 dpr dan da1 dpradalah tidak benar karena dalam dalil yang diajukan oleh pemohon tidak menguraikan kapan, dimana siapa yang melakukan dan bagaimana peristiwa yang didalilkan tersebut terjadi serta tidak menjelaskan jumlah perolehan suara yang diraih pemohon lokasi yang dituduhkan tersebut sehingga dalil yang ajukan tersebut merupakan dalil yang kabur obscura libel) serta dalil yang mengada ada belaka, bahwa dalil pada halaman angka permohonan pemohon mengenai keberatan yang diajukan oleh pemohon tidak direspon secara patut adalah tidak benar, pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten hanya mengajukan (dua) kali keberatan terhadap pembacaan rekapitulasi hasil kecamatan bojong dan kecamatan siput saja. memohon atas keberatan yang diajukan selalu merespon kpu pandeglang telah menindaklanjutinya dengan menyandingkan da1 dpr yang dipegang bawaslu kabupaten pandeglang dan kpu pandeglang hal itu dilakukan karena saksi partai demokrat tidak membawa dokumen da1 dpr yang dimiliki saksi demokrat. dikarenakan hasil prospek yang dilakukan tidak ada perbedaan angka. maka memohon memberi respon dengan memberikan penjelasan terkait penyelesaian keberatan sesuai dengan pkpu nomor tahun bahwa dalam hal terdapat keberatan saksi dan atau bawaslu kabupaten, kpuperolehan suara dengan formulir model da1 plant ppwp, model da1 plant dpr, model da1 plant dpd, model da1 plant dprd provinsi, model da1 plant kab kota, bahwa sebagaimana telah diurai diatas saksi pemohon masih merasa tidak puas sehingga memohon meminta tanggapan rekomendasi kepada bawaslu kabupaten pandeglang mengenai keberatan yang diajukan saksi pemohon tersebut, dan rekomendasi tanggapan dari bawaslu kabupaten pandeglang untuk melanjutkanproses rekapitulasi dikatakan tidak ada perbedaan angka setelah hasil prospek yang telah dilaksanakan, sebagaimana alat bukti video pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan bojong dan siput,: bahwa dalil pemohon dalam permohonannya mulai halaman sampai dengan halaman mengenai adanya pelanggaran scara stm oleh pihak terkait, akan ditanggapi secara proposional oleh memohon karena dampak yang ditimbulkan dari tuduhan tersebut akan melibatkan memohon seperti pembatalan objek sengketa, pembatalan calon anggota dpr ataupun pemungutan suara ulang, maka memohon perlu pendudukan apa yang dimaksud dengan pelanggaran stm yang sudah menjadi yurisprudensi tetap mahkamah konstitusi, dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan bagi semua pihak, sedangkan terhadap fakta fakta mengenai ada tidaknya pelanggaran dimaksud, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab memohon untuk menanggapinya, melainkan tanggung jawab pihak terkait: bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran secara stm oleh pihak terkait sama sekali tidaklibatkan memohon, atau paling tidak pemohon tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerjasama antara memohon dengan pihak terkait dalam melakukan pelanggaran dimaksud. bahwa penjelasan nomor tahunberdasarkan hal yang telah diurai diatas maka terdapat (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi yaituih secara berjenjang dalam suatu pelanggaran stcalon, bahwa bila oleh pemohon dikaitkan dengan pelaporan pelanggaran administrasi yang dilakukan pemohon kepada bawaslu provinsi banten, hal tersebut telah ada putusan bawaslu provinsi banten yang menetapkan bahwa memohonbahwa dalil pemohon tidak bisa menguraikan hubungan kausalitas antara pelanggaran pelanggaran yang dilakukan pihak terkait dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya. apakah pelanggaran yang didalilkan. selain itu juga pemohon tidak bisa menguraikan terkait kapan, dimana, bagaimana, dan siapa pelaku dalam peristiwa pelanggaran yang terjadi serta jumlah perolehan suara yang mempengaruhi suara dari pemohon: bahwa pemerintah kabupaten pandeglang telah mengeluarkan surat edaran bupati yang juga dihembuskan kepada memohon, adapun (dua) surat edaran tersebut sebagaimana alat bukti surat edaran bupati kabupaten pandeglang nomor huk tentang netralitas dalam pemilihan umum tertanggal september yang berisi tentang perintah agar tidak berpolitik praktis dan surat edaran nomor kesbangpol tentang penggunaan fasilitas pemerintah dalam pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden tahun yang berisi tentang larangan penggunaan aset pemerintah dalam pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden tahun bahwa dalil pemohon halaman sampai dengan mengenai sanksi pendiskualifikasian calon anggota legislatif daerah pemilihan banten atas nama pihak terkait adalah tidak berdasar karena pembatalan sebagai calon anggota dpr ri, yaitu: adanya calon yang tidak memenuhi syarat calon, adanya pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, karena pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan bahwa pihak terkait tidak memenuhi syarat calon anggota dpr dan juga pemohon mendalilkan pelanggaran pelanggaran yang tidak menguraikan terkait kapan, dimana, dan bagaimana pelanggaran tersebut lakukan. bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran st, bahwa dalil pemohon halaman sampai dengan mengenai penetapan rekapitulasi hasil pemilihan umum legislatif tahun mengidap cacat prosedur karena perolehan suara juga bersama pemerintah daerah kabupaten pandeglang yang disinyalir memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan calon nomor urut adalah dugaan yang tidak benar dan tidak mendasar serta cenderung merupakan fitnah belaka. memohon dalam menyelenggarakan pemilu telah memberikan hak dan perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta pemilu, dan proses penetapan rekapitulasi tingkat kabupaten pun dilaksanakan secara terbuka, dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan bawaslu kabupaten pandeglang, serta keberatan dari saksi pemohon pun telah direspon sesuai dengan tata cara penyelesaian keberatan saksi yang diatur dalam peraturan kpu nomor tahun bahwa sebagaimana diterangkan diatas, dalil pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang berimplikasi memperoleh suara calon dan juga bahwa memohon mengabaikan asas asas penyelenggaraan pemilihan umum asas adil, jujur, kepastian hukum, profesionalitas dan akuntabilitas merupakan hal yang mengada ada dan tidak benar, karena pemohon hanya mendalilkan berupa nagari kualitatif saja tetapi pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan gambling baik locus maupun tempus delictienya, apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan memohon. maka dalil memohon tersebut patut untuk dikesampingkan provinsi banten perolehan suara pemohon (partai demokratmel mmmmorn taman penta sos, rei mona minat natakusumah dejraruman soe onanten demokrat sampai dengan bukti banten demokrat sebagai berikut: bukti banten fotokopi kumpulan model dc kpu, dc1 demokrat dpr dan dc2 kpu: model dc kpu tentangbantenbanten fotokopi surat kantor pengacara penalty demokrat and partners nomor rp v tentang laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, bukti banten fotokopi surat bawaslu provinsi banten demokrat nomor set bt pm. v bukti banten fotokopi putusan pendahuluan bawaslu demokrat provinsi banteniv tentang jawaban laporan dugaan pelanggaran administrasi pemiluvi tentang kesimpulan memohon terhadap penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor lp pl adm prov v bukti banten fotokopi putusan bawaslu provinsi banten demokrat nomor lp pl adm prov v bukti banten fotokopi kumpulan model db1 kpu, db1 demokrat dpr, db2 kpu: model db1 kpu tentang berita acara nomor pl ba kpu kab tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pandeglang pemilihan umum tahun model db1 dpr sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota dewan perwakilan rakyat daerah dari setiap kecamatan daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten kota pemilihan umum tahun kab. pandeglang,nten fotokopi kumpulan model da kpu, da1 demokrat dpr, daa1 dpr: model da kpuabupaten pandeglang: modelpandeglang: modelkecamatan: model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan sumur, desa: tunggalnya tamannya kertamutti ujungnya sumberdaya kertasnya cigorondong model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan cimanggu, terdiri dari desa: mangkualam tugu cibadak tangkilsari cimanggu cijaralang kramatjaya waringinkurung batuhideung burial paduka rancapinang model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan cibaliung desa: mendung curug cibaliung mahendra dorongan sukawati sudimanik cibingbin hanjuang mendung model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan cikeusik,di desa: nanggala anjungan curugciung sukaseneng cikadongdong leuwibalang parungkokosan sukamulya sukawati cikiruhwetan bulan sumurbatu cikeusik rancaseneng model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan geulis, desa: karyabuana sinarnya katumbiri geulis banyuasin karangbolong ciseureuheun waringinjaya tarumanagara model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan palembang, desa: tanjungjaya mekarjaya gombong mekarsari citeureup panimbangjaya model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan angsana,di desa: cipinang kramatmanik kadubadak padaherang padamulya sumurlaban karangsari hikayat angsana model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan muncul,di desa: curuglanglang kotadukuh muncul lebak gunungbatu pancaran pesanggrahan model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan pagelaran,di desa: pagelaran bulagi katakana motor senangsari harapankarya sindanglaya bama margagiri margasatwa sukadana surakarta tegalpapak model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan bojong, desa: cahayamekar banyumas manggungjaya bojong pijakan mereduptumenggung mekarsari model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan picung, desa: bungurcopong ganggang pasirsedang pasirpanjang kolese civilian kadujer kadupandak diserang model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan labuan, desa: banyubiru banyumekar caringin gondang karanganyar labuan rancateureup sukamaju teluk model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan menes desa: kadupayung purwarupa tegalwangi amaya cilabanbulan digandeng huruf kenanga alaswangi menes sindangkarya sukamara model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan sakti desa: maju wonogiri talagasari sakti parigi cianjur mekarwangi sukalangu kadudampit sorong langensari sindanghayu girijaya mendasari model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan cipeucang desa: perumahan curugbarang padanya pasireurih pasirah kadugadung kencang kalanggunung babaranjang cikadueun model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan siput desa: sukacita babadsari citakan siput salapraya siulan banyuresmi pamarayan simpang bitung tenjolahang sukamara jayamekar jangka model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan mandalawangi, desa: kurungkambing sirnagalih cikumbueun rama padat curuglemo gunungsari pari giripawana sinarnya mandalasari panjangnya symbol mandalawangi cikoneng model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan cimanuk desa: seong cimanuk rock kadudodol kadubungbang gunungdatar batubantar gunungcupu kupahandap kadumadang dalembalar model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan kaduhejo desa: sukamara mandalasari campaka sukamara kadugemblo kalurahan banjarsari ciputra bayumundu sainte model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan banjar desa: banjar kadulimus moana kadubale kadumaneuh cibeureum bandung citalahab bodas gunungputri pasirah model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan pandeglang kelurahan: karomah kabayan babakan karanganyar pandeglang model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan didasari desa: taps tenggara kurungdahu kawula pasirpeuteuy kaungcaang koran cikentrung didasari cianjur kaduengang model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan wisata desa: pasireurih palembang kubangkondang kondangjaya kawasaki cinerea ciherangjaya sibarani kaduronyok model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan pati desa: ciawi rahayu surianeun babakankeusik idaman cimoyan simpangtiga terus pasirgadung pati model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan karangtanjung kelurahan: digabung luhut gadungan kadumerak model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan dikenal desa: babakanlor mekar jaya padahal bening karyawati karya utama cipinang tahu tegal bangkuyung model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan cibitung desa kiarapayung malangnengah cikalong manggis cikiruh cikal teluk kutakarang sindangkerta kiarajangkung model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan carita desa: sindanglaut tembang peramban kawoyang diboyong sukanagara sukaraja sukawati carita banjarmasin model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan sukaresmi desa: sidamutti keuskupan cibubur pasirkadu weru kubangkampil perdana karyawati kuya sukaresmi model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan mekarjaya desa: rancabugel mekarjaya sukamulya mekong wiraniaga kadujangkung kadubelang parang model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan sindangresmi desa: bojongmanik coding campakawarna pasirtenjo pasirdurung pasirnya pasirlancar kadumalati sindangresmi model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan pulosari desa: banjarwangi sukamara karyawan cilentung koran banjarnegara sukaraja kaduhejo sanghiangdengdek model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan keroncong desa: pasirjaksa bangkong tegalongok pasirkarag panis putrajaya karangsetra pekuburan keroncong gelendong awilega sukajaya model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan mayasari desa: sekarat karaton celana sarung pagerbatu model da kpu, da1 dpr, daa1 dpr kecamatan subang desa: teluklada bojenwetan kertaraharja pangkalan kutamekar manis subang boven bukti banten kumpulan video pembacaan rekapitulasi: demokrat video pembacaan kecamatan siput rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, video pembacaan kecamatan bojong rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, bukti banten fotokopi kronologis rekapitulasi hasil demokrat penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota dpr tahun provinsi banten partai demokrat. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak terkait memberikan permohonlegal standing kuasa hukum pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum bahwa berdasarkan fakta persidangan panel mahkamah konstitusi, pada hari rabu, tanggal juli dalam perkara nomor php.dpr dprd xvii kuasa hukum pemohon bernama natalia sahetapy, s.h. telah membacakan pokok pokok permohonannya dan setelah pokok permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan ketua majelis hakim mahkamah konstitusi kepada kuasa hukum pemohon mengenai belum ditandatanganinya perbaikan permohonan yang dibacakan dan juga surat kuasa oleh kuasa hukum pemohon tersebut, ternyata sewaktu kuasa hukum pemohon yang membacakan caleg dpr dapil banten atas nama vivi sumantri jayabaya, sos., si. fakta dan pokok pokok permohonan fakta dan alasan pemohon bahwa pada hari selasa, tanggal mei kpu republik indonesia telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat nasional, sesuai denganpinsi dan dprd kabupaten kota secara nasional pada pemilihan umum tahun bukti bahwa pada hari senin, tanggal mei kpu kabupaten pandeglang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten pandeglang dalam pemilihan umum tahunada hari senin, tanggal mei kpu provinsi banten telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat provinsi banten dalam pemilihan umum tahun sesuaprovinsi banten tersebut diatas, saksi partai demokrat menyatakan keberatan dan dituangkan pernyataan keberatan dalam form model dc2 kpu bukti permohonan guo, belum menandatangani permohonan dan surat kuasa khusus dari pemohon dalam hal ini dpp partai demokrat. bahwa peristiwa ini menurut pihak terkait tidak dapat dipandang sesuatu yang wajar karena hakikat surat kuasa adalah pengalihan kewenangan yang ada dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang mana beralihnya wewenang dimaksud secara formil ditandai dengan penandatanganan surat kuasa oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. mengenai surat kuasa dimaksud secara yuridis tunduk dalam hukum perikatan vide kuh perdata yang mensyaratkan sahnya suatu perjanjian pemberian kuasa tersebut sebagaimana ditentukan dalam kuh perdata. dengan demikian seseorang yang mengaku sebagai penerima kuasa dan telah melakukan tindakan mewakili pemberi kuasa padahal penerima kuasa belum menandatangani surat kuasa, maka berdasarkan hukum positif dan ketentuan kuh perdata, tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan yang telah dilakukan menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, selanjutnya perbuatan yang melegitimasi atau membenarkan perbuatan penerima kuasa tanpa adanya tandatangan pada surat kuasa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan huruf (e) kuh perdata, kecuali tidak ada pihak yang keberatan. bahwa berdasarkan ketentuan huruf (e) kuh perdata tersebut menentukan secara limitation, bahwa suatu perikatan tidak boleh terjadi karena suatu sebab yang tidak halal yang secara praktik dimaknai, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan sikap majelis hakim yang memaklumkan dan memberikan kesempatan kepada penerima kuasa untuk menandatangani surat kuasa dan permohonan tersebut setelah dibacakan dalam persidangan pendahuluan, haruslah dimaknai sebagai kearifan majelis hakim dalam memimpin persidangan sehingga persidangan berjalan dengan baik, namun tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran atas perbuatan penerima kuasa yang belum menandatangani surat kuasa dan permohonan tersebut, oleh karena majelis hakim tidak mempunyai kepentingan langsung atas permohonan pemohon selain memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan, oleh karena itu demi kepastian hukum formil yang berlaku, telah sepatutnya permohonan pemohon guo untuk dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard). permohonan pemohon kabur obscura libel) bahwa pemohon, semula telah mengajukan permohonannya kepada mahkamah konstitusi, pada tanggal mei yang pada pokok posisinya dan atas pokok polita tersebut, pemohon telah mengajukan petit yaitubahwa setelah mengajukan permohonan tersebut atas, selanjutnya pemohon mengajukan perbaikan permohonan tertanggal mei dimana pemohon bukan memperbaiki tetapi justeru merubah permohonan dengan menambah uraian polita baru yaitu mengenai pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tsm), selanjutnya diketahui juga bahwa dalam perbaikan permohonannya, pemohon juga merubah petit baru menjadi: semula berbunyidiubah pemohon menjadi: membatalkan berita acara kpu nomor pl. ba kpu v tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungr: perolehan tara sea water jayabayalssos msi men enn paaaratuma jae paa rasas. sos, sebagai anggota dpr terpilih dalam pemilihan umum tahun bahwa berdasarkan fakta uraian tersebut atas, dengan nyata dapat diketahui bahwa pemohon bukan memperbaiki permohonannya, akan tetapi justru merubah dan menambah uraian polita dan petit dalam perbaikan permohonannya, kenyataan ini telah melampaui kebiasaan dalam hukum acara peradilan mahkamah konstitusi tentang makna perbaikan permohonan. mana dalam perbaikan permohonan, seharusnya dalil dalil pokok dalam permohonan awal tidak berubah atau bertambah, sehingga dapat merubah substansi keseluruhan permohonan. faktanya, perbaikan permohonan yang diajukan pemohon bertambah dua kali lipat daripada permohonan awal sehingga telah merubah substansi permohonan yang pertama sekali didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi, dimana permohonan yang diterima pada tanggal mei hanya berjumlah halaman, sedangkan perbaikan permohonan berubah dan bertambah menjadi halaman. dengan tambahan jumlah halaman tersebut, perbaikan pemohon tidak lagi menjadi sekadar perbaikan, tapi telah berubah menjadi permohonan baru . bahwa karena perbaikan permohonan pemohon tidak berdasar secara hukum, maka pihak terkait tidak akan menanggapinya dan menyatakan menolak seluruh dalil baru yang ditambahkan pemohon dalam perbaikan permohonannya. oleh karenanya, beralasan juga bagi mahkamah untuk menyatakan menolak perbaikan permohonan pemohon tertanggal mei yang diajukan pada kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal mei jam wibpemohon cacat secara formil, sehinggail. dalam pokok permohonanbanten menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa setelah kami kuasa hukum pihak terkait membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap permohonan awal pemohon tertanggal mei dan secara konsisten sesuai dengan keterangan pihak terkait dalam eksepsi maka kami sampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa diketahui pada pokoknya pemohon0.: bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, menurut pihak terkait dalil tersebut sangat lemah sebagaimana kata pepatah rapuh, bawah tidak berdasar, atas tidak bergantungan, dan ditengahnya diseret penggerek . karena pemohon selain tidak menguraikan keterlibatan memohon dalam proses terbitnya keputusan memohon dan pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara keputusan memohon dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara pemohon sebagai calon anggota dpr ri, terhadap dalil ini pihak terkait menyatakan bahwa: daerah pemilihan banten meliputi wilayah kabupaten pandeglang dan wilayah kabupaten lebak, maka untuk mengetahui perolehan suara dapil banten tersebut dapat diketahui setelah dilakukan penghitungan hasil pemungutan suara tingkat kpu provinsi banten, dengan demikian dalil pemohon yang hanya menyebutkan kabupaten pandeglang, tapi tidak dapat menguraikan bagaimana terjadinya proses pengurangan suara dimaksud, membuat permohonan pemohon tersebut kehilangan arah dan tidak dapat dikonstruksikan sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan pemilu, oleh karena itu demi hukum dan keadilan telah sepatutnya mahkamah menolak permohonan pemohon guo, bahwa pemohon mendalilkan diduga terjadi pertemuan dan pengerahan para kepala desa yang dikemas dalam kegiatan bimbingan teknis se kabupaten pandeglang yang dihadiri mantan bupati pandeglang ayah kandung pihak terkait. terhadap dalil ini, pemohon tidak dapat membuktikan secara rinci kapan, dimana, siapa saja yang hadir, apa isi pertemuan dan bagaimana korelasinya dengan perolehan suara pihak terkait yang merugikan pemohon: bahwa pemohon juga mendalilkan adanya praktik politik uang (money politic) yang diberikan kepada seluruh jaringan kepala desa se kabupaten pandeglang sampai tingkat dan rt. dalil pemohon ini jelas mengada ngada, oleh karena pemohon tidak dapat menguraikan siapa yang memberi, siapa yang menerima, berapa jumlahnya dan apa akibatnya terhadap perolehan suara pihak terkait yang merugikan pemohon, bahwa pemohon menuduh. terhadap dalil ini, lagi lagi pemohon hanya berimajinasi, tanpa mampu menguraikan peristiwanya secara detail, terjadi dimana, siapa saja camat yang berikrar, apa bentuk ikrar nya, serta apa dampak ikrar tersebut kepada perolehan suara pihak terkait yang merugikan pemohon, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait yaitu rizki aulia rahman natakusumah merupakan anak kandung dari pasangan hj. irna narulita bupati pandeglang) dan dimyati natakusumah (mantan bupati pandeglang). menurut pihak terkait, dalil ini jelas tidak beralasan, apakah kemudian seorang anak bupati atau mantan bupati tidak berhak menjadi anggota dpr, sepanjang dipilih langsung oleh rakyat dan mempunyai kemampuan untuk mengemban amanah tersebut. hal mana juga diketahui, bahwa pemohon vivi sumantri jayabaya adalah saudara sepupu kandung dari iti octavia jayabaya yang saat ini menjabat sebagai bupati kabupaten lebak, tentu juga mempunyai peluang dan kesempatan yang sama: bahwa terhadap keseluruhan dalil dalil permohonan pemohon yang tidak jelas dan tidak berdasar atas hukum, pemohon memohon untuk mendiskualifikasi pihak terkait dan menetapkan pemohon sebagai caleg dpr terpilih dapil banten menurut pihak terkait, selama masa kampanye hingga selesainya seluruh tahapan pemilu legislatif tahun pihak terkait tidak pernah melakukan pelanggaran maupun kecurangan, apalagi kepada sesama kader satu partai sendiri, sebagaimana yang dituduhkan pemohon, oleh karenanya keseluruhan dalil pemohon baik dalam permohonan maupun dalam perbaikan permohonannya, tidak berdasarkan hukum, sehingga belasan hukum bagi mahkamah untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya. selanjutnya, atas nama rizki aulia rahman natakusumah, caleg dpr nomor urut partai demokrat, daerah pemilihan banten selaku pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada ibu vivi sumantri jayabaya, caleg dpr nomor urut partai demokrat, daerah pemilihan banten selaku pemohon dalam perkara guo, yang telah memberikan kontribusi perolehan suara yang cukup signifikan, sehingga partai demokrat masih dipercaya oleh konstituen dapil kab. pandeglang dan kab. lebak dengan perolehan kursi dpr ri. terakhir, pihak terkait juga menyampaikan terima kasih kepada bapak prof. dr. susilo bambang yudhoyono, ketua umum dpp partai demokrat dan bapak dr. hina panjaitan, sekjen dpp partai demokrat, yang telah membuat kebijakan yang adil dan bijaksana dengan menyerahkan penyelesaian sengketa perselisihan internal caleg partai demokrat, pada pemilu legislatif tahun kepada mahkamah konstitusi untuk diperiksa dan diputus dengan seadil adilnybukti pt s.d. pt menetapkan perolehan suara pihak terkait untuk pengisian keanggotaan dpr daerah pemilihan banten yang benar adalah sebagai berikut: perolehan suara partai demokrat calon anggota dpr daerah pemilihan banten sebagai berikut: nomor partai politik perolehan partai suara politikperolehan suara partai demokrat untuk pengisian keanggotaan dpr yang benar menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: nama calon anggota dpr perolehan suara |. partai demokrat vivi sumantri jayabaya rizki aulia rahman natakusumah hj. ratu siti rumah muhammad riya khairul umam ukti ptcdeglang,lebak, provinsi banten, daerah pemilihan bantet dalam register perkara nomor php.dpr dprd xvii pemilihan anggota dpr dapil banten daerah pemilihan provinsi banten (kabupaten pandeglang dan kabupaten lebak) pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokok permohonan mengenai adanya selisih sebanyak (tiga ribu) suara dari hasil pertandingan sinkronisasi data dengan daa1 dan da1 (dua puluh enam) kecamatan (enam puluh delapan) kelurahan dan (serratus tiga puluh tujuh) tps daerah pemilihan provinsi banten, maka bawaslu provinsi banten menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pandeglang dilaksanakan pada sampai dengan mei cas waterpark pandeglang dengan berita acara nomor pl. ba kpu kab tertanggal meinama yoon suara, sedangkan rekapitulasi tingkat kabupaten lebak dilaksanakan pada tanggal sampai dengan mei (tertulis dalam undangan tanggal sampai dengan april hotel mutiara dengan berita acara nomor pl. ba kpu kab tertanggal mei (tertulis aprillaporan pemohon kepada bawaslu provinsi banten tidak ditanggapi, maka pemohon melayangkan laporan pengaduan kepada bawaslu ri, yang diterima pada tanggal mei bukti bahwa perlu diketahui terlebih dahulu, dimana pihak terkait adalah calon anggota dpr daerah pemilihan banten partai demokrat nomor urut atas nama rizky aulia rahman natakusumah merupakan anak kandung dari pasangan hj. irna narulita bupati pandeglang menjabat) dan dimyati natakusumah mantan bupati pandeglang), bahwa berdasarkan hasil pencernaan pertandingan sinkronisasi data dengan daa1 dan da1bukti s dkeberatan ini didasarkan pada alasan bahwa keputusan dan berita acara dan keputusan memohon guo dihasilkan dari suatu nama dhani bukti s.d dan s.d. bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun tingkat kabupaten pandeglang, terdapat keberatan atas perolehan suara partai demokrat kecamatan bojong terkait permintaan pengecekan ulang formulir model c1 dpr formulir model daa1 dpr sampai formulir model da1 dpr se kecamatan bojong dan atas tidak diperkenalkannya pengecekan perolehan suara yang berbeda dari formulir model c1 dpr formulir model da1 dpr kecamatan siput sedangkan untuk kabupaten lebak,artai demokrat kabupaten lebak bukti s.d. dan bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi banten pemilihan umum tahun yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan mei aula kpu provinsi banten dengan berita acara nomor nomor ba prov tertanggal mei terdapat keberatan didalamterkait tidak dilakukannya penghitungan ulang soal surat suara tidak sah dpr beberapa kecamatan kabupaten lebak yaitu kecamatan banjarsari, kecamatan karanganyar, kecamatan marga, kecamatan cipaku, kecamatan cirinten, kecamatan gunung kencana. sedangkan kabupaten pandeglang terdapat pernyataan keberatan mengenai hasil suara yang diperoleh dari formulir model c1 dpr dan formulir model daa1 dpr formulir model da1 dpr dan permintaan hitung ulang formulir model plant untuk kecamatan yaitu kecamatan bojong, didasari, wisata, siput, labuan, palembang, pulosari, sakti, sindangresmi, dan cibaliung) bukti s.d. bahwa pada saat rekapitulasi (tiga puluh lima) kecamatan kabupaten pandeglang tidak ditemukan keberatan yang tercantum dalampada seluruh kecamatan kabupaten pandeglang bukti s.d bukti bahwa perolehan suara untuk partai demokrat pada daerah pemilihan provinsi banten untuk kabupaten pandeglangerah pemilihan banten kabupaten pandeglang adalah sebagai berikut: perolehan suara palembang muncul loo i58| pagelaran dikenal bukti bahwa hasil perolehan suara setelah dilaku adalah sebagai berikut perolehan suara selisih rekap c1 kecamatan desa dpr dalam da. daa1 dpr sumberdaya pamandanya | kec cimanggu rancapinang tes) tugu paduka | dibuka ae) as) giatarang ag) a30 cimanggu bangku alam tangki san wainginkarang a0) kaltara sal sal ee.cibitung mendung sa| saj sudimanik cung gbingdin ar) ani sukawati mahendra 3ra| cibitung apn cihanuang asa) a99 dorongan 2s6| tabungan sal semua es) cos sekawan rancasenang parmgkokosan as) as) nanggala cikeusik cikadongdng cumgoung a60 lamibalang sukasenang sukamara bulan ato cimhwetan |keecigeuis karangboong katumbii wainginiaya a08) a08 kayabuana tarumanagara ciseureuhen banyuasin oan| geulis coal sinaga can kee palembang panmbangdaya 20m 20m) melatar ras) ras gombong sal mekarkan taa6| teu one tanjungaya sil oil angsana esj esj padaherang ragamnya karangsari kaya 2g| apl sumutaban sel selo kadubadak a20) pinang keamanan seal ikeemunjut pesanggrahan as) sukasada mal gunungapi cool pancaran ea| cungangang or) cor manu cat img kotaduuh cool sutadame os) tos| pagelaran as) surakarta sil motor aan aan kerasan oo| cool bama asa 2s3| margasatwa as) 2s) sidangnya ea| tegapapak 0s) dos) bug harapan kaya a68) a64) serangkai ama margin gg| kee bolong mekarsari asi) erj gian sap) sap) goreng bolong ana ata banyumas ras) 7a8 tumenggung sat panggungnya cahayamekar tao) tao kee. picung iman as) ara kagupandak s6) sel oles a00) a00 diserang ana) aro) bungureoporg pasimanjang ganggang |pelabuhan rancateureup a06) a08) labuan bambu abi caringin ot) truk tas) tes gondang eas| karanganyar got sukamaju asn banyumekar kee. menes digawangi a2| a20 kenanga digandeng a00| a00 memes ase| sel murai sukamara pusara a16) a76) sidangnya giabanbuan kadupayung a8) a60 amaya kee. sakti ptt memakai ar) a67) maju sorong ss) sos talagasai 3ra| ganda amp kadudampit wangi oo) a00) pari mekamangi sos) sos) satria) san sidangrayu ea6| a60 sukaangu 3ra| aral kee. cipeucang padanya ts) baturanang cikadun ag) aap korean kadugadung a20 paman cumgbarang kalanggunung pasiauih pasaman ao) da0 keriput pamarayan asi| ani) dip eas| sukacita a00 tenjoahang 5as| 5as| jamak sto| sio) sikatan tas citakan bayamekar ma) satepraya banyureemi a20 sampangbiung babadsari 2p| panda ame| amal cikoneng membom kummgkambing ae) mandalawangi himalaya asa asa sagan dokumen rama sal gunungsari as) pamangjaya gimana mandalasai cungemo es) pai kee. cimanuk batubantar kadubungbang kupahandap asa asa dambaan sal sal kadumadang rock a26) kadudodol a18) a18 gunungdatar a60 seong gunungapi kee. kaduhajo tampak eo| e0l banyumundi mandalasari sukamara sakitan patahan a6) sukamara kadugembo a16) a16) bandara a00 cum sss| sel kee banjir gimtahap ae) dee) kaduimus a20 bandung moana benar gunungapi a6) a36) bodas a00 kadubae belum katumaneh pasar kee. pandeglang karomah as) kes) karanganyar rar kabayan ena pandeglang kaduengang pasimeuteuy kunmgdahu a80) kedua koran app taps ama cadas 80a| timur tar) tan kaungeaang a88) cikentung asn aan| tenggara ado a00 |keeisata kawasan ame) amal pasireuih esa) sol kaduronyok ama sibarani eas| rieure ata) ata kubangkondang kandangnya cierangsaya a00) a80) palembang kee pata tue pata pasirgadng sa) sol cimoyan idaman babakankewsik suraneun a60 rahayu oam app smpangtga s6| s6| karangtanjung kadumerak ap) tap) gadungan dum kee.ikeda kawasan tega jpimg dam os) a08) babatantor a36 kama mekarjaya padanya ceng bantaeng cikalong 2a| 2alcalon anggota dpr daerah pemilihan banten lebak dan pandeglang partai demokrat partai demokrat (vii sumantri jayabaya,s. sos. rizkiaulia rahman natakusumah herman firdaus hj. ratu siti rumah muhammad riya khairul umam jumlah . selisih suara urut dan bahwa menurut pemohon pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun daerah pemilihan lebak dan pandeglang) khususnya wilayah kabupaten pandeglalangnengah ss) kiarapayung an0 cie sidangketa kiajangkung a6) kutakarang dition keecarita peramban asa| asal banjarmasin tembang tata sukawati apa) a23 sindanglaut sukaraja sukanagara kawoyang apa a23 moyang esl sukaresmi sewaan as) kawasan sal perdana tasikmadu kubangkampil sidamuki ps6) bung aa) women gaya kee mekarnya kadubelang parang biasnya rancabugel kadujangkang mekong ss) sukamara sal sal makanya cao| kee sindangresmi goreng ere| pasitenio asa) boiengmanik par) aan cempakawama panitia pasitansar 3m) sidangemi pasirduung kadumalai a88) kee pulosari sanghiangdengdek to) genting koran eta rel banamangi lukisan esa sukaraja ara) kadujer amr| banamegara s6a| sb4| 3glee. keroncong toga gerindra pasuruan a9) a90 seraya karangsari bangkong pasigaksa m0) a00 pasikarang as) a80 tegalongok 3g) apl surabaya keroncong panis kee. mayasari suka sai) so1f pagerbatu kutamekar dos) telurida bom a0| bojenwetan 1t4| ta| manis kertarahaja subang pangkalan bukti s.d bahwa berdasar, terdapat selisih suara beberapa kelurahan pada wilayah kabupaten pandeglang sebagaimana tertera didalam tabel berikut perolehan suara selisih dpr (kades are|o dee temani ea) sama) tedung tae) tes) h3) langid 2af as) sukaresmi |kecamatan mayasari karton ss) mag tema bukti dan bahwa perolehan suara untuk partai demokrat pada daerah pemilihan provinsi banten untuk kabupaten lebakprovinsi banten dalam wilayah kabupaten kota pemilihan umum tahun adalah sebagai berikut: perolehan suara no| kecamatan ari dewa leuwidamar gunung kencana banjarsari cibadak lebakgedong bukti bahwa perolehan suara untuk partai demokrat khususnya untuk calon anggota dpr atas nama vivi sumantri jayabaya, sos., dan rizki aulia rahman pada daerah pemilihan provinsi banten untuk provinsi banten berdasarkan formulirmasing masing daerah pemilihan dalam wilayah provinsi dalam pemilihan umum tahun untuk daerah pemilihan provinsi banten adalah sebagai berikut: perolehan suara partai demokrat vivi sumantri rizki aulia rahman jayabaya sos., natakusumah caleg dpr caleg dpr partai demokrat kabupaten kota partai demokrat urut urut menurut menurut menurut menurut db1 dc1 db1 dc1 dpr dpr dpr dpr kab. pandeglang kab. lebak bukti dan berdasarkan tabel pertandingan antara formulir model db1 dpr dengan formulir model dc1 dpr untuk daerah pemilihan provinsi banten tersebut diatas, tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya, bahwa pemohon mendalilkan adanya keterlibatan bupati pandeglang hj. irna narulita terhadap pemenangan calon nomor urut (dua) atas nama rizki aulia rahman natakusumah yang direncanakan melalui rapat koordinasi organisasi perangkat daerah opd) sebagaimana diuraikan dalambawaslu kabupaten pandeglang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor register laporan lp pl kab yang dilaporkan oleh saudara candi sendi perihal keterlibatan opd dalam netralitas asn. bawaslu kabupaten pandeglang telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlahir serta telah dilakukan kajian, dugaan pelanggaran tersebut telah ditindak lanjuti instansi lain yaitu komisi aparatur sipil negara dan dihembuskan kepada bupati pandeglang selaku pejabat pembina kepegawaian. terhadap penerusan rekomendasi bawaslu tersebut, komisi aparatur sipil negara telah merekomendasikan kepada bupati pandeglang selaku pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan teguran keras kepada para terlahir bukti dalam permohonannya pemohon mendalilkan adanya dugaan praktikbahwa bawaslu kabupaten pandeglang tidak pernah mendapatkan temuan dan atau menerima laporan dugaan pelanggarandalam permohonannya pemohon bahwa dalam berbagai kegiatan kewilayahansebagai berikut bawaslu kabupaten pandeglang menemukan dugaan pelanggaran nomor tm pl kab dalam acara gerakan masyarakat sehat german) kecamatan geulis, cimanggu, dan cibaliung yang dihadiri oleh saudara dimyati natakusumah calon anggota dpr daerah pemilihan banten dari partai keadilan sejahtera orangtua dari saudara rizki aulia rahman natakusumah). terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten pandeglang telah melakukan klarifikasi terhadap penemu, saksi, dan terlahir serta telah melakukan kajian perihal dugaan tersebut. temuan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran, namun bawaslu kabupaten pandeglang memberikan rekomendasi untuk memberikan pembinaan terhadap camat (tiga) wilayah tersebut bukti bawaslu kabupaten pandeglang menerima penerusan rekomendasi dari bawaslu kecamatan cikeudal untuk memberikan rekomendasi kepada bupati pandeglang agar memberikan pembinaan terhadap camat cikeudal dalam dugaan pelanggaran keterlibatan aparatur sipil negara asn) sebagaimana nomor temuan bawaslu dikenal pl kec. cikeudal dalam acara kegiatan pembinaan aparatur desa se kecamatan cikeudal yang diduga ada suara seseorang didalam video yang mengarahkan untuk mendukung saudari rizky amalia natakusumah calon anggota dpr daerah pemilihan banten dari partai nasdem) dan merupakan anak dari bupati pandeglang hj. ina narulita natakusumah. terhadap temuan tersebut, bawaslu kecamatan cikeudal telah melakukan klarifikasi terhadap penemu, saksi, dan terlahir serta telah melakukan kajian. dugaan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran dan sebagai upaya pencegahan bawaslu kecamatan cikeudal melalui bawaslu kabupaten pandeglang memberikan rekomendasi kepada bupati pandeglang untuk memberikan pembinaan terhadap camat cikeudal bukti dalam permohonannya pemohon mendalilkan adanya cacat prosedur error procedural), karena perolehan suara calon anggota legislatif nomor urut rizki aulia rahman natakusumah diperoleh dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh memohon selaku penyelenggara pemilu baik secara sendiri sendiri atau bersama sama yang diduga keras berkabupaten pandeglang tidak pernah mendapat temuan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran tentang keberpihakan memohon baik secara sendiri sendiri maupun bersama bukti pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melayangkan laporan pengaduan kepada bawaslu provinsi banten pada tanggal mei dan menurut pemohon, laporan tersebut tidak ditanggapi oleh bawaslu provinsi banten sehingga pemohon melaporkan kepada bawaslu yang diterima pada tanggal mei sebagaimana diuraikan dalam permohonan nomor dan halaman berdasarkan hal tersebut diatas, bawaslu provinsi banten memberikan keterangan sebagai berikut bawaslu provinsi banten telah menerima laporan pelanggaran administrasi yang register dengan nomor lp pl adm prov tanggal mei dilaporkan oleh saudari vivi sumantri jayabaya melalui kuasa hukumnya ferry penalty s.h. atas laporan dugaan pelanggaran tersebut bawaslu provinsi banten telah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal mei dan diputuskan dugaan pelanggaran tersebut memenuhi syarat formil dan materil bukti s.d. bawaslu provinsi banten telah melakukan serangkaian sidang administrasi secara terbuka untuk mendengarkan laporan pelapor, jawaban terlahir, pemberi keterangan, serta pemeriksaan bukti terhadap laporan pelanggaran administrasi nomor lp pl adm prov yang dilaporkan oleh saudari vivi sumantri jayabaya melalui kuasa hukumnya ferry penalty s.h., dan bawaslu provinsi banten memutuskan bahwa bukti bahwa atas hasil perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat provinsi banten untuk partai demokrat, tidak ada keberatan yang disampaikan baik lisan maupun tertulis dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional. pengawasan pemilihan anggota dprd kab kota kota cilegon dapil pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokok permohonannya disampaikan oleh pemohon selaku calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota cilegon dari partai demokrat daerah pemilihan kota cilegon sebagai berikut bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah menyatakan keberatan yang dituangkan dalam formulir model db2 kpu), bahwa pemohon telah melayangkan laporan pengaduan kepada bawaslu provinsi banten yang diterima tanggal mei pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan hasil pertandingan data formulir model c1 dprd kab kota dengan formulir model daa1 dprd kab kota pemohon terdapat selisih suara sebanyak (tujuh puluh satu) suara. berdasarkan halhasil penghitungan perolehan suara tingkat kota cilegon pemilihan umum tahun yang berakhir pada hari sabtu, mei dengan berita acara nomor ba kpu.cgi v yang ditandatangani oleh kpu kota cilegon dan saksi mandat dari peserta pemilu yang hadir, termasuk saksi mandat dari partai berkarya a.n. ahmad insan danditandatangani tanggal mei bukti s.d bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota cilegon pemilihan umum tahun terdapat keberatan atas ketidaksesuaian data formulir model c1 dprd kab kota dengan formulir model daa1 dprd kab kota pada perolehan suara partai demokrat daerah pemilihan kota cilegon dan pada saat itu langsung dilakukan pembukaan kotak suara dan plant dengan hasil keberatan partai demokrat tidak terbukti bukti dan bahwa pada tanggal mei panitia pengawas kecamatan cibeber dan kecamatan cilegon telah melakukan pengawasan terhadap rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kecamatan cibeber dan kecamatan cilegon bukti s.d bahwa bawaslu kota cilegon telah melakukan pengawasan tehadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada setiap tingkatan daerah pemilihan kota cilegon dan didalam form pengawasan dinyatakan bahwa atas keberatan yang diterima oleh pihak kpu terhadap keberatan partai demokrat telah dilakukan pembukaan kotak suara dan plant dengan hasil tidak terbukti. dalam model db2 kpu mengenainyatakan bahwa saksi saksi partai menyetujui perubahan data dan memberi para persetujuan dalampartai golkar kuasa kepada robi anugrah marpaung, s.h., m.h.: jenter manurung, s.h., m.h.: daniel pompa musik, s.h.: dr. fahri achmad, s.h., m.h.: albertus, s.h.: vincensius ranteallo, s.h., m.h.: daniel febrian karunia herpes, s.h.: ahmad suherman, s.h.: mukmin, s.h.: arif hid, sh: utami simatupang, s.h.: benny hehanussa, s.h.: michael lailossa, s.h. zaenal abidin, sh: steven gloria hehanussa, s.h.: daniel nirahua, s.h., m.h., kesemuanya adalah advokat penasihat hukum pada tim advokasi happily partai golkar yang: arif effendi, s.h., rakhmat mulyana, s.h. agus swara, s.h.: hijriansyah noor, s.h.: matches namun sare, s.h.: rian wicaksana, s.h., m.h.: greta santismara, s.h.: bagas irawanputra, s.h., imam hadi wibowo, s.h.:: fadel sabit, s.h.partaitidak ditindak lanjuti oleh memohon kpu kabupaten maluku tenggara) persandinganperolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dpr dapil provinsi maluku perolehan suara parpol tan gerindra pdi p |. golkar nasdem |. garuda berkarya .| la. pks perindo ann kane ppp |. ann kane hanura tan kane demokrat ann kane kane pkpi . bahwa perolehan suara terbanyak dpr ri pada daerah pemilihan provinsi maluku versi memohon perolehan suara parpol besar pdi perjuangan nasdem gerindra bahwa perolehan suara terbanyak dpr ri pada daerah pemilihan provinsi maluku versi pemohon perolehan suara parpol besar pdi perjuangan nasdem golkar dengan demikian terdapat selisih lebih perolehan suara partai politik dan suara tidak sah sebanyak suara jika dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih sebesar bahwa adanya selisih sebagaimana angka menjadikan model c1 dpr pada tps desa liliboy kecamatan leihitu barat kabupaten maluku tengah tidak memiliki kekuatan pembuktian sepanjang menyangkut isi dari model c1 dpr guo. terkait dalil pemohon pada angka kabupaten maluku barat daya, dapat dijelaskan oleh pihak terkait sebagai berikut bahwa permasalah ini telah ditanyakan kepadaoleh saksi pemohon maupun oleh bawaslu provinsi maluku: bahwa permasalahan yang ditanyakan adalah seputar apa yang menjadi sebab alasan tidak dilaksanakannya psu sebagaimana yang didalilkan pemohon, bahwa terhadap pertanyaan tersebut, kpu kabupaten maluku barat daya menjelaskan alasan tidak terlaksananya psu antara lain karena faktor rentang kendali wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk pelaksanaan psu, faktor alam seperti cuaca yang menghambat persiapan dan pelaksanaan psu, pengadaan logistik psu yang terlambat, logistik psu yang sulit didistribusikan: waktu pelaksanaan psu yang terbatas: tidak terlaksananya psu bukan karena keinginan kpu kabupaten maluku barat daya tetapi karena faktor eksternal seperti telah disampaikan. bahwa penjelasan kpu kabupaten maluku barat daya telah didengar, dipahami dan diterima oleh seluruh saksi peserta pemilu pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kpu provinsi maluku, bahwa tidak ada saksi peserta pemilu yang membantah maupun menyalahkanterkait tidak terlaksananya psu. kabupaten seram bagian timur dapil bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara pemohon pada perhitungan tingkat tps sebanyak suara sesuai dengan form yang dimiliki oleh pemohon untuk kecamatan pulau gorod. dalil tersebut haruslah ditolak, karena pemohon tidak menjelaskan perolehan suara pemohon berdasarkan tps yang ada kecamatan pulau gorod. bahwa pemohon tidak menampilkan tabel pertandingan perolehan suara pemohon menurut pemohon dan pemerolehan suara pemohon menurut memohon berdasarkan perhitungan suara pemohon pada form yang dimiliki oleh pemohon, bahwa pemohon tidak menampilkan tabel pertandingan perolehan suara pemohon dan memohon pada tps tps kecamatan pulau gorod yang dengan pertandingan tersebut menjelaskan asal usul perolehan suara pemohon: bahwa pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara pemohon pada saat pleno rekapitulasi suara ditingkat kecamatan da1) menjadi suara. dalil tersebut haruslah ditolak, karena pemohon tidak menampilkan tabel pertandingan hasil perhitungan suara pemohon menurut pemohon dan hasil perhitungan suara pemohon menurut memohon, yang menjelaskan pada tps mana terjadi pengurangan suara pemohon, atau setidak tidaknya pada desa mana terjadi pengurangan suara pemohon dan bagaimana modus pengurangan suara pemohon dilakukan, serta siapa yang melakukan pengurangan suara pemohon: bahwa dengan tidak adanya pertandingan perolehan suara menurut pemohon serta tidak adanya pertandingan suara yang menjelaskan penurunan suara pemohon maka pihak terkait merasa perlu untuk menyampaikan pertandingan suara pihak terkait dan pemohon yang menjelaskan perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut, bahwa pertandingan perolehan suara pihak terkait dan pemohon pada daerah pemilihan kabupaten seram bagian timur tergambar pada tabel berikut iniseram bagian timur dapil bukti pt perolehan suara partai politik pihak pemohon selisihoo yan|partai hanura partai demokrat partai bulan bintang partai keadilan dan persatuan indonesia bahwa dari tabel tergambarkan jumlah perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara: bahwa dari tabel tergambar jumlah perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak suara. bahwa penting untuk mengetahui komposisi perolehan kursi pada dapil kabupaten seram bagian timur berdasarkan pada peringkat perolehan suara partai politik sebagaimana tertera pada tabel bahwa komposisi perolehan kursi partai politik pada dapil kabupaten seram bagian timur tergambar pada tabel berikut ini: tabel pertandingan perolehan kursi partai politik dapil kabupaten seram bagian timur jumlah kes partai suara keterangan partai keadilan sejahtera ase7| partai golkar partai keadilan dan persatuan indonesia partai amanat partai hanura |. partai gerindra partai kebangkitan pdi perjuangan partai persatuan pembangunan bahwa berdasarkan tabel pemohon memperoleh kursi ke dengan jumlah suara sebanyak suara. bahwa pada angka kabupaten seram bagian timur dalil pemohon pada intinya adalah adanya selisih suara pemohon sebanyak suara pada kecamatan pulau gorod: bahwa dalil selisih suara pemohon sebanyak suara tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi pemohon pada dapil kabupaten seram bagian timur, bahwa karena permohonan guo tidak berpengaruh pada perolehan kursi pemohon, maka patut dipertimbangkan bahwa permohonan guo tidak memenuhi syarat formalhuruf perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum suatu daerah pemilihan tapkan permohonan pemohon sepanjang mengenai pengisian keanggotaan dprd kabupaten seram bagian timur dapilkeanggotaan dpr dapil maluku, pengisian keanggotaan dprd kabupaten seram bagian timur dapil menetapkan perolehan suara sebagai berikut perolehan suara pihak terkait untuk pengisian keanggotaan dpr dapil maluku sebagai berikut: wol part mpo ltn perolemansuara perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan dpr dapil maluku sebagai berikut: menolak permohonan pemohon pada dapil kabupaten seram bagian timur untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten seram bagian timurpt a sampai dengan bukti pt d, sebagai berikut: bukti pt fotokopi model dd1 dpr: bukti pt fotokopi model dc1 dpr provinsi maluku, bukti pt fotokopi model db1 dpr kabupaten maluku barat daya, bukti pt fotokopi model db1 dpr kabupaten buru selatan: bukti pt fotokopi model db1 dpr kabupaten maluku tengah: bukti pt fotokopi model db1 dpr kabupaten maluku tenggara: bukti pt fotokopi model db1 dpr kabupaten maluku tenggara barat, bukti pt fotokopi model db1 dpr kabupaten buru: bukti pt fotokopi model db1 dpr kabupaten seram bagian timur: bukti pt fotokopi model db1 dpr kabupaten seram bagian barat: bukti pt fotokopi model db1 dpr kabupaten kepulauan aru, bukti pt fotokopi model db1 dpr kota ambon, bukti pt fotokopi model db1 dpr kota tual,liboy kecamatan leihitu barat, kabupaten maluku tengah bukti pt fotokopi model db dprd kab kota kabupaten seram bagian timur, bukti pt a keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia pl ukeputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor p1. kpt kpu keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor pl. kpt kpu iu2018keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor pl. uo3numata saksi adalah saksi mandat tingkat kabupaten dari pks, saksi menyatakan rekapitulasi tingkat kpu itu jalannya dari tanggal april sampai dengan tanggal mei, saksi mengatakan selama proses rekapitulasi sebagai saksi dari pks itu, menyaksikan sendiri bahwa seluruh proses rekapitulasi sana berjalan lancar sesuai dengan amanat pkpu: saksi mandat dari pks ada orang hadir dari tanggal april sampai mei, saksi tidak pernah meninggalkan semua acara dalam rekap, saksi mengkoreksi bahwa ada perdebatan itu soal pembetulan angka angka dan rekapitulasi terjadi kpu itu, ada pembetulan angka angka itu, begitu pembacaan model da: saksi menyatakan ada kesalahan penjumlahan hasil akhirnya, tidak ingat persis angka angkanya, tapi dilakukan pembetulan seketika itu, dalam ruang rekapitulasi, suara golkar kecamatan pulau gorod itu sedangkan suara partai keadilan sejahtera kecamatan pulau gorod itu saksi menyatakan bahwa saksi dari partai golkar dan saksi dari partai keadilan sejahtera menerima perhitungan ketika itu: saksi tidak mengetahui saksi dari golkar menandatangani atau tidak menandatangani, saksi hanya menandatangani berita acara dan ketika mendapatkan formulanya tidak melihat ada yang tidak ditanda tangan: salinan diberikan saksi saksi, salinan untuk pks dipegang usman bugis: rekomendasi bawaslu dalam rekapitulasi, itu tidak sama sekali muncul dalam forum rekapitulasi. bahwa ada rekomendasi nomor tanggal mei itu, dalam catatan registrasi kpu itu tampaknya tanggal mei setelah selesai penetapan nasional, saksi mengecek karena ada perintah bawaslu untuk turun satu tingkat bawahnya, karena itu sebagai partai politik berkepentingan untuk menanyakan itu. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak terkait darimahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara diluar perselisihan hasil pemilihan umum. bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun didasarkan pada undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, untuk pelanggaran pelanggaran pemilu telah diatur dalam buku tentang pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu, yang dimana dalam keseluruhan ketentuannya telah mengatur tentang jenis pelanggaran pemilu, yakni berikut adalah data perolehan suara danpemohon dan mempengaruhi perolehan suara pemohon sebagai peraih suara terbanyak yang memperoleh salah satu kursi pada daerah pemilihan provinsi maluku: desa liang kecamatan salahsatu kabupaten maluku tengah. jumlah pengguna suara tps a85 (ao.| 16e.| 19g| |. a88pelanggaran administrasi pemilu diatur pada sampai dengan undang undang tahun pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu diatur pada sampai dengan undang undang tahun sengketa proses pemilu diatur pada sampai dengan undang undang tahun tindak pidana pemilu. diatur pada sampai dengan undang undang tahun perselisihan hasil pemilihan umum. diatur pada sampai dengan undang undang tahun bahwa terhadap jenis pelanggaran pemilu telah diatur secara eksplisit didalam undang undang tersebut, sehingga setiap pelanggaran pemilu yang terjadi harus diklasifikasikan masuk dalam jenis pelanggaran pemilu yang mana karena undang undang telah memberikan garis batasannya sehingga tidak semua indikasi pelanggaran pemilu dapat diselesaikan melalui mahkamah konstitusi ri. bahwa berdasarkan undang undang dasar menyebutkan bahwamudian dipertegas lagi didalamyang. bahwa didalam tahun pada intinya telah menegaskan bahwa kewenangan mahkamah yaitu hanya menyangkut dengan adanya permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota dpr, dprd prov kab kota. bahwa terhadap subtansi dari permohonan perselisihan hasil pemilihan umum pun telah diatur secara kongkrit pada mahkamah konstitusi, menyebutkan dalam permohonan yang diajsuara dari pemohon. permintaan membatalkan hasil penghitungan suara oleh kpu dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut memohon. terhadap subtansi permohonan juga dipertegas dalam ketentuan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang pada intinya menegaskan bahwa dalam pokok permohonan pemohon, pemohon wajib menguraikan tetang bahwa dalam permohonan pemohon khususnya pada keseluruhan dalil calon anggota dpr daerah pemilihan provinsi maluku pada halaman sampai dengan halaman hampir semua dalil dalil pemohon secara signifikan tidak menyinggung tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum. adapun point point dari dalil yang pemohon uraikan dalam permohonannya yakni dalil pemohon tentang adanya rekomendasi dan putusan dari bawaslu kabupaten maluku tenggara dan bawaslu kabupaten maluku barat daya yang tidak dijalankan oleh memohon, namun pemohon tidak menguraikan secara jelas hasil perselisihan suara ditempat tersebut. dalil pemohon tentang pertandingan perolehan suara partai dari memohon dan pemohon yang pada intinya telah terjadi selisih angka sebesar namun terhadap angka tersebut pemohon tidak menguraikan secara detail dari mana perolehan angka tersebut sehingga menjadi tidak jelas atau kabur (obscura libel). dalil pemohon tentang pertandingan jumlah pengguna suara baik dari memohon dan pemohon pada desa liang, kec. salahsatu, kabupaten maluku tengah, bukan menguraikan tentang perselisihan hasil pemilihan umum. bahwa terhadap dalil dalil pemohon khususnya pada pencalonan anggota dpr tersebut diatas tidak ada dalil dari pemohon yang menguraikan tentang perselisihan hasil pemilihan umum atau adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon sehingga mempengaruhi hasil suara dari pemohon, justru dalil dalil dalam permohonan pemohon tersebut lebih mengarah pada pelanggaran pemilu lainnya yang mesti diselesaikan dengan mekanisme hukum tersendiri sebagaimana diatur dalam undang undang pemilu, bukan melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilu pada mahkamah konstitusi ri. bahwa secara keseluruhan permohonan pemohon, hanya ada satu dalil yang menyinggung tentang perselisihan hasil pemilihan umum yaitu pada tps desa liliboi, kec. leihitu barat, kab. maluku tengah, yang dimana menurut dalilnya pemohon mendapatkan suara berdasarkan c1 dpr dan kemudian pada tingkat rekapitulasi selanjutnya jumlah tersebut dihilangkan sehingga jumlah pemohon menjadi bahwa terhadap dalil ini haruslah dikesampingkan karena jumlah suara tersebut sama sekali tidak mempengaruhi selisih hasil antara pemohon sebanyak suara dan pihak terkait sebanyak suara yaitu suara yang ditetapkan oleh memohon. bahwa berdasarkan uraian uraian diatas maka permohonan dari pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh mahkamah. niet ontvankelijke verklaara). permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obscura libel) bahwa terhadap permohonan pemohon secara khusus pada pencalonan anggota dpr daerah pemilihan provinsi maluku pada halaman permohonannya, pemohon mendalilkan tentang jumlah perolehan suara terbanyak partai untuk pencalonan anggota dpr daerah pemilihan maluku yang telah ditetapkan oleh memohon yaitu partai politik perolehan suara nasdem gerindra selanjutnya pemohon juga mendalilkan tentang perolehan suara yang menurut pemohon benar, yaitu partai politik perolehan suara nasdem golkar bahwa pada halaman dan permohonan pemohon, pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara partai pemohon yang ditetapkan memohon adalah kemudian menurut pemohon seharusnya jumlah perolehan suara partai pemohon adalah berdasarkan kedudukan dari kedua jumlah perolehan suara versi pemohon dan memohon tersebut maka telah terjadi selisih jumlah perolehan suara yaitu sebesar bahwa secara keseluruhan untuk dalil selisih perolehan suara pemohon dan pihak terkait calon anggota dpr yang diuraikan pemohon dalam permohonannya tidak ada satu pun dalil yang menguraikan secara jelasbahwa dengan tidak dijalankannya secara terperinci tentang adanya selisih suara pemohon maka tentunya permohonan pemohon khusus pada dalil dpr menjadi tidak jelas atau kabur obscura libel)terhadap permohonan pemohon dalam petit nomor hal. yang menyebutkan sorban, tps choi desa gabus kec. kei kecil, tps choi desa kec. kei kecil timur selatan, tps dan tps desa konseli kec. pulau pulau perhelatan, tps desa ustutun, tps desa klishatu kec. wetan barat dan tps desa kohli kec.tan kec. leihitu barat kab. maluku tengah atau setidak tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada tps tps tersebut. bahwa terhadap isi petit diatas tidak memiliki hubungan atau tidak bersesuaian dengan dalil polita permohonan pemohon, karena didalam polita permohonan pemohon hanya mendalilkan indikasi pelanggaran pemilu hanya terjadi pada tps pada desa liang, kec. salahsatu, kab. maluku tengah. beberapa tps maluku tenggara yang berkaitan dengan adanya rekomendasi dan putusan bawaslu maluku tenggara. tps pada desa liliboi, kab. maluku tengah. tps pada kab. maluku barat daya. bahwa hanya beberapa tps yang disebutkan diatas saja yang didalilkan pemohon dalam polita permohonannya, tidak ada tps lainnya sebagaimana yang disebutkan didalam point petit permohonan pemohon. bahwa dengan adanya permintaan pemohon dalam petit yang melebihi batasan dalil pemohon dalam polita permohonan maka dengan jelas telah terjadi ketidaksesuaian antara polita dan petit pemohon, oleh karenanya pemohon pemohon menjadi cacat formil sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia majelis mahkamah konstitusi ri. ii. dalam pokok permohonan bahwa pihak terkait akan menanggapi dalil dalil pemohon pada permohonan halaman yang berkaitan dengan dalil pencalonan anggota dpr daerah pemilihan provinsi maluku yang pada intinya pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang perselisihan hasil perolehan suara. adapun dalil pemohon yaitu kabupaten maluku tenggara dan kabupaten maluku barat daya. bahwa pemohon mendalilkan didalam permohonannya tentang adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh panas kecamatan maluku tenggara yakni rekomendasi nomor panwascam hoat sorai iv tanggal april rekomendasi nomor dan juga adanya putusan bawaslu kabupaten maluku tenggara dan putusan bawaslu kabupaten maluku barat daya yaknbarat daya mbd) tentang pemungutan suara ulang pada tps yakni tps dan tps desa konseli kec. pulau pulau perhelatan, tps desa ustutun dan tps desa klishatu kec. wetan barat dan tps desa kohli kec. pamer. bahwa terhadap rekomendasi dan putusan dari bawaslu kabupaten maluku tenggara dan putusan dari bawaslu kabupaten mbd, undang undang pemilu maupun peraturan pelaksana lainnya telah mengatur dengan jelas sebagai berikut dan undang undang pemilu junto dan pkpu tahun junto pkpu tahun tentang perubahan atas pkpu tahun tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, telah menyebutkan dengan jelas syarat syarat dan tata cara untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang. undang undang pemilu merupakan cakupan dari kondisi kondisi yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu dan tata cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota. bahwa dari rujukan ketentuan ketentuan tersebut pada point dan maka dapat disimpulkan bahwa sifat pelanggaran yang melatarbelakangi keluarnya rekomendasi panwascam dan putusan bawaslu maluku tenggara dan bawaslu maluku barat daya merupakan pelanggaran administrasi pemilu. pelanggaran administrasi(vide pemilu). untuk itu dalam konteks dimaksud maka menjadi kewenangan kpu kabupaten kota berdasarkan usulan dari kpps melalui ppk maupun berdasarkan rekomendasi dan atau putusan dari bawaslu, untuk menilai dan mengambil keputusan apakah memang keadaan keadaan seperti yang disebutkan pada dan undang undang pemilu dapat dijalankan ataukah tidak. sepanjang kpu menilai dan memutuskan bahwa dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan pemungutan suara ulang maka hal tersebut telah menjadi bagian dari kewenangan kpu. bahwa tehadap adanya rekomendasi dan putusan bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh kpu, undang undang tidak mengisyaratkan untuk dibawah mahkamah konstitusi untuk disengketakan. hal ini cukup beralasan karena selain bukan menjadi kewenangan mahkamah karena pokok permasalahan permohonan pemohon merupakan bagian dari pelanggaran administrasi sebagaimana yang telah disinggung pada bagian eksepsi, undang undang pemilu lebih mengisyaratkan untuk dilakukan langkah langkah sebagaimana disebutkan didalam dan undang undang pemilu. bahwa hal yang cukup penting adalah dalam kedudukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa terkait perselisihan hasil pemilihan umum, tidak kami temukan didalam dalil permohonan pemohon yang menerangkan adanya hubungan atau korelasi yang kuat antara (lima) rekomendasi beberapa panwascam pada wilayah kabupaten maluku tenggara, (tiga) putusan bawaslu maluku tenggara dan (satu) putusan bawaslu maluku barat daya terkait pemungutan suara ulang dengan perolehan hasil dari pemohon. terlebih lagi kami ditemukan fakta bahwa terhadap dalil pemohon yang meminta agar dilaksanakannya pemungutan suara ulang psu) pada tps ,, tps choi desa gabus kec. kei kecil, tps choi desa kec. kei kecil timur selatan terlalu tendensius dan tidak berdasar karena faktanya dari hasil rekapitulasi kab. maluku tenggara vide kode bukti pemohon menjadi pemenang pada daerah tersebut. bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah kami sampaikan diatas maka telah jelas bahwa hal yang didalilkan pemohon tersebut tidak masuk dalam wilayah penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum pada mahkamah konstitusi ri, maka dalil pemohon tersebut mesti dikesampingkan dan ditolak oleh majelis mahkamah konstitusi republik indonesia. pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan calon dpr dapil maluku bahwa pihak terkait akan menguraikan perolehan suara partai berdasarkan formulir model dc1 dpr dan semua formulir db1 dpr se provinsi maluku, yang kemudian akan disandingkan dengan terstruktur, sistematissesuai dengan tabel atas dengan total penggelembungan dan penghilangan pengguna suara bukti s dpps desa liang dan saksi sejumlah partai politik untuk membagi bagi suara: bahwapusat: kecamatan leihitu barat bahwa pada tps desa liliboidimana perolehan suara yang bersangkutan pada dpr sebanyak suara sah, namun pada berita acara daa suara yang bersangkutan dihilangkan menjadi suara. selebihnya jumlah suara sah untuk seluruh calon sebanyak suara sah, ditambah suara tidak sah sebanyak suara, total suara.( bukti dan bukti kabupaten maluku barat daya perolehan suara partai pemohon sesuai dengan jumlah yang didalilkan pemohon dalam permohonannya halaman parpol selisih nes powo maa joe ames min nan siswa wes samson 7ss partai non spam oma sofa aje mao koni tan brc dan majomocut inn sejak vide kode bukti pt. sampai dengan pt. bahwa terhadap selisih perolehan suara partai sebagaimana yang disebutkan diatas sesuai dengan dalil pemohon, maka pihak terkait menanggapinya sebagai berikut bahwa data pihak terkait yang disebutkan diatas yakni perolehan suara pihak terkait sebesar dan pemohon sebesar berdasarkan pada hasil pleno rekapitulasi suara yang dilakukan oleh memohon kpu provinsi maluku), sesuaprovinsi maluku dalam pemilihan umum tahun yang ditandatangani oleh orang ketua dan orang anggota kpu provinsi maluku serta ditandatangani oleh saksi dari pemohon partai golkar nomor urut dan saksi partai politik lainnya. bahwa kemudian pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara berdasarkan data yang dimiliki pemohon adalah sebesar namun kemudian terhadap jumlah yang disampaikan pemohon ini, jika dilihat dari keseluruhan dalil dalam permohonan pemohon, tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan tentang jumlah selisih perolehan suara versi pemohon dengan versi memohon yaitu suara. jumlah selisih suara tersebut tidak diketahui dari mana didapat oleh pemohon karena pemohon tidak mendalilkan secara rinci dan detail dalam permohonannya, sehingga dalil pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur obscura libel) terkait dengan angka selisih perolehan suara pemohon sebanyak bahwa jika diperhatikan secara seksama jumlah yang diuraikan pemohon tersebut ada kesamaan angka vide tabel perolehan suara pada halaman permohonan pemohon) yaitu pemohon mengklaim jumlah perolehan suara pemohon terhadap jumlah ini sama persis dengan jumlah perolehan suara partai keadilan sejahtera pks) yang ditetapkan memohon yaitu kemudian selanjutnya menurut pemohon jumlah perolehan suara partai keadilan sosial adalah jumlah tersebut sama persis dengan jumlah perolehan suara pihak terkait yang ditetapkan oleh memohon yaitu jumlah perolehan suara yang ditetapkan memohon partai politik perolehan suara nasdem gerindra jumlah perolehan suara menurut pemohon partai politik perolehan suara nasdem golkar bagaimana pemohon dapat mendalilkan adanya kesamaan kesamaan perolehan suara tersebut didalam permohonan pemohon tidak kami temukan adanya dalil dalil yang demikian, sehingga wajar bila kami menilai bahwa jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon tidak bertumpu kepada data data yang akurat. bahwa terhadap uraian uraian yang kemukakan diatas maka cukup beralasan secara hukum bila dalil pemohon tersebut dikesampingkan dan ditolak oleh majelis mahkamah konstitusi republik indonesia. pertandingan jumlah pengguna suara berdasarkan formulir model suara partai politik menurut pihak terkait. bahwa terhadap tabel data jumlah pengguna suara untuk keanggotaan dpr daerah pemilihan provinsi maluku pada desa liang, kec. salahsatu, kab. maluku tengah provinsi maluku yang didalilkan pemohon dalam permohonannya, pihak terkait menanggapinya sebagai berikut bahwa berikut ini pihak terkait akan menyampaikan data pengguna suara pada beberapa tps desa liang, kec. salahsatu, kab. maluku tengah provinsi maluku, yaitu tps jumlah keterangan pengguna suara berdasarkan form modelvide kode bukti pt. sampai dengan bahwa terhadap seluruh form model pada seluruh tps yang disebutkan diatas, pihak pemohon melalui saksi partai pada tingkat tps telah menandatanganinya, oleh karena itu jumlah pengguna suara pada tps desa liang, kec. salahsatu, kab. maluku tengah telah diakui sendiri oleh pemohon. bahwa terhadap dalil adanya penggelembungan dan pengalihan suara yang dikuatkan melalui vidio yang berisikan komunikasi antara ketua pps dan saksi saksi partai politik lainnya untuk membagi bagi suara seperti yang didalilkan oleh pemohon adalah dalil yang kabur dan tidak akurat. dikatakan demikian karena dalam uraian pemohon tidak dijelaskan tps dimana saja nama anggota pps siapa dan saksi partai politik mana berapa banyak suara yang digelembungkan dan dialihkan penggelembungan dan pengalihan suara dari partai apa partai apa atau calon anggota dpr siapa calon anggota dpr siapa yang kemudian berdampak pada kerugian perolehan suara yang dialami pemohon. oleh karenanya terhadap dalil yang disampaikan oleh pemohon tersebut harus dikesampingkan dan ditolak. bahwa hal yang didalilkan pemohon adalah jumlah dan selisih pengguna suara pada desa liang, kec. salahsatu, kab. maluku tengah provinsi maluku bukan jumlah perolehan suara calon anggota dpr pada desa tersebut, kemudian pemohon menyebutkan bahwa terhadap jumlah dan selisih perbedaan penggunaan suara tersebut telah terjadi suatu pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara dari pemohon. bahwa dalil pemohon ini dengan jelas tidak memiliki korelasi apapun dengan hasil perolehan suara pemohon. bahwa terhadap dalil terstruktur, sistematis dan masif berdasarkankami mengutip argumentasi hukum tentang pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif yang disampaikan oleh guru besar ilmu hukum universitas gajah mada prof. dr. edward omar diaries, sh. hum yang didalam keterangan ahlinya pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum pilpres yaitu bahwa dalam konteks doktrin. pengertian yang demikian ternyata tidak jauh berbeda dengan merujuk pada undang undang nomor tahun perihal terstruktur menunjukkan pelanggaran dilakukan secara kolektif atau secara bersama sama. dalam konteks ini harus dibuktikan dalam hal yang sering disebut dalam double set, yaitu adanya meeting mind bahwa moedens atau perpangkatan perpangkatan. sayangnya, vermoedens bukanlah alat bukti dalam hukum acara mahkamah konstitusi. bahwa perihal massif,merujuk pada fundamental petani, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan juga pendapat ahli yang telah disebutkan diatas, maka ada suatu konstruksi hukum yang dapat ditarik kesimpulan dari dalil permohonan pemohon yaitu dalam dalil pemohon sama sekali tidak menguraikan atau menyinggung tentang adanya hubungan kausalitas antara terstruktur, sistematis, yang berdampak masif dalam hubungannya dengan perselisihan perhitungan suara, sehingga dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. bahwa apabila pemohon mempersoalkan tentang penggunaan surat suara yang tidak sesuai maka tentunya dugaan pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran administrasi pemilu yang mekanisme hukum penyelesaiannya diatur dalam ketentuan tahun kemudian yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya adalah lembaga bawaslu sesuai dengan tahun sehingga terhadap dalil pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menyelesaikannya. berdasarkan seluruh uraian diatas maka menurut pihak terkait cukup beralasan secara hukum majelis mahkamah konstitusi menolak seluruh dalil pemohon yang berkaitan dengan calon anggota dpr daerah pemilihan provinsi maluku. il. petit bahwa.pencalonan anggota dpr daerah pemilihan provinsi malukuanggota dpr dan dprd dalam pemilihan umum tahun tanggal mei pukul wib. atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. i2.8j menimbang bahwa untuk membuktikan keterangan.o1keluarkan oleh komisi pemilihan umum ri, pada hari, selasa, mei pukul wib. formulir model kpu), bukti pt. fotokopi formulir model dc1 dpr,(diisi berdasarkan formulir model db1 dpr), pada provinsi malukubarat daytimur diisi berdasarkan formulir model da1 dpr), bahwa adanya putusan bawaslu formulir adm terkait putusan pemeriksaan acara cepat pelanggaran administrasi pemilihan umum, kabupaten maluku barat daya tentang pemungutan suara ulang pada tps kabupaten maluku barat daya masing masing dan tps desa kohli kecamatan pamer. bukti bahwa putusan badan pengawas pemilihan umum kabupaten maluku barat daya sebagai berikut menyatakan terlahir ketua dan anggota kpud kabupaten maluku barat daya) secara kolektif terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum tahun memerintahkan terlahir ketua dan anggota kpud kabupaten maluku barat daya) secara kolektif untuk dapat melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilihan umum tahun dengan melaksanakan pemungutan suara pada, dan tps desa kohli kecamatan pamer. pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi dapil maluku (dprd provinsi)provinsi pada desa liang kecamatan salahsatu. aha ema jam tps suaraselatanahepulauan aru diisi berdasarkan formulir model da1 dpr):ota tual diisi berdasarkan formulir model da1 dpr):ota ambon diisi berdasarkan formulir model da1 dpr):artai golkar dalam register perkara nomor php.dpr dprd xvii keterangan terkait pemilihan anggota dpr pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan pada pokoknya: pada kabupaten maluku tenggara terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh memohon maupun bahwa terhadap dalilkecamatan maupun kabupaten maluku tenggara, ditemukan dugaan pelanggaran administratif (delapan) tps yakni: tps desa letusan kecamatan hoat sorban, tps desa dan tps desa ohoiseb kecamatan kei kecil timur selatan, tps tps dan tps desa kedua kecamatan kei besar selatan, serta tps desa sepur, tps desa bombay kecamatan kei besar bukti pk bahwa dugaan pelanggaran administratif (delapan) tps tersebut, bawaslu provinsi maluku berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten maluku tenggara telah melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan panitia pengawas kecamatan, dengan uraian sebagai berikut: bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh ketua dan anggota kpps tps desa letusan: dimana pengisian perolehan jumlah suara partai politik maupun calon legislatif pada formulir sertifikat hasil) semua jenis pemilu dilakukan pada tanggal april merubah perolehan suara partai gerindra dan demokrat tanpa diketahui oleh saksi dari partai lain. temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh panas kecamatan hoat sorban dengan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang spu) nomor: panitia pengawasan hoat sorban iv tanggal april bukti pk bahwa pada tps desa uf, ketua dan anggota kpps mengisi dan menandatangani daftar hadir pemilih yang datang mencoblos: sementara pada desa ohoiseb ketua kpps tps desa ohoiseb membuka kotak suara tersegel. temuan pada (dua) desa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh panas kecamatan kei kecil timur selatan dengan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang spu) nomor: r psu kec. kits iv tanggal april bukti pk pembakaran kotak suara pada tps tps tps desa kedua, kecamatan kei besar selatanspu) nomor: panitia pengawasan kbs iv tanggal april bukti pk bahwa pada tps desa wabup ditemukan pemilih dari luar kabupaten yang mencoblos (lima) jenis surat suara. temuan tersebut ditindaklanjuti oleh panas kecamatan kei kecil dengan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang spu) nomor: panitia pengawasan kk iv tanggal april bukti pk bahwa pada tps desa bombay, kepala desa membagikan surat suara sisa kepada partai psi, perindo, demokrat dan partai pkpi, sementara pada tps desa sepur ditemukan pemilih dari kota ambon yang mendapatkan (lima) jenis surat suara. temuan tersebut ditindaklanjuti oleh panas kecamatan kei besar dengan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang psu) nomor: panitia pengawasan k kei besar iv tanggal april yang pada. bukti pk. bahwa rekomendasi panas kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf kpu kabupaten maluku tenggara menolak rekomendasi tersebut dengan menerbitkan surat keputusan sebagai berikut: kecamatan hoat sorban terkait pemungutan suara ulang psu) dalam tahapan pemilihan umum tahun tps desa letusan, kecamatan hoat sorbcil timur selatan terkait pemungutan suara ulang psu) dalam tahapan pemilihan umum tahun tps desa dan tps desa ohoiseb, kecamatan kei kecil timuselatan terkait pemungutan suara ulang psu) dalam tahapan pemilihan umum tahun tps tps tps desa kedua, kecamatan kei besakecil terkait pemungutan suara ulang psu) dalam tahapan pemilihan umum tahun tps desa gabus, kecamatan kei kecilsepur, kecamatan kei besarbombay, kecamatan kei besar. bukti pk. bahwa terhadap penolakan rekomendasi panas kecamatan oleh kpu kabupaten maluku tenggara maka bawaslu kabupaten maluku tenggara mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut: rekomendasi bawaslu kabupaten maluku tenggara nomor: bawaslu kab.malra pm. 1choi letusandan tps desa ohoisebkecamatan kei besar selatan pada tps dan desa keduakei kecil pada tps desa choi gabus,tingkat kecamatan kei besar pada tps desa bombay dan tps desa sepur, tidak dapat disahkan sampaibahwa rekomendasi bawaslu kabupaten maluku tenggara sebagaimana dijelaskan dalam huruf sampai dengan huruf kpu kabupaten maluku tenggara tetap melaksanakan dan menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada tps desa letusan, kecamatan hoat sorban, tps desa dan tps desa ohoiseb, kecamatan kei kecil timur selatan, tps tps tps desa kedua kecamatan kei besar selatan, tps desa gabus, kecamatan kei kecil, tps desa sepur dan tps desa bombay, kecamatan kei besar dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara kecamatan. bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara kecamatan kei besar selatan pada tps tps tps desa kedua, panas kecamatan kei besar selatan menemukan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana tertuang dalam temuan nomor: tm ppp cam kbs iv tertanggal mei maka bawaslu kabupaten maluku tenggara melaksanakan sidang administrasi cepat pada hari jumat, mey dan dikeluarkannyay dengan amar putusandan choi desa kedua kecamatan kei besar selatan serta memfasilitasi logistik pemungutan dan penghitungan suara. bukti pk. bahwa rekapitulasi perolehan suara kecamatan kei besar, panas kecamatan kei besar ditemukan dugaan pelanggaran administrasi pada tps desa bombay, kecamatan kei besar sebagaimana tertuang dalam temuan nomor: tm ppp cam kb iv tertanggal mei selanjutnya digelar sidang administrasii. bukti pk. bahwa rekapitulasi perolehan suara kecamatan kei besar, panas kecamatan kei besar menemukan dugaan pelanggaran administrasi pada tps desa sepur, sebagaimana tertuang dalam temuan nomor: tm ppp cam kb iv selanjutnya digelar sidang administrasi acarabahwa rekapitulasi perolehan suara kecamatan kei kecil, ditemukan dugaan pelanggaran administrasi pada tps desa gabus, kecamatan kei kecil sebagaimana tertuang dalam temuan nomor: tm pp pl panitia pengawasan kk v tertanggal mei maka bawaslu kabupaten maluku tenggara menggelar sidang administrasi acara cepat pada tanggaldan mempengaruhi perolehan suara pemohon sebagai peraih suara terbanyak (dua puluh lima) tps desa liang loa7 a44 a87( bukti s d buktioleh oknum dari memohon sebagaimana rekaman memohon bersama dengan saksi saksi bukti(:satu):rekapitulasi kecamatan salahsatu, perolehan suara sesuai formulir model dpr ri untuk beberapa tps telah mengalami perubahan pada rekapitulasi kecamatan karena adanya peristiwa hukum yaitu perbedaan pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. peristiwa hukum tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh panas kecamatan dengan merekomendasikan penghitungan ulang surat suara. bukti pk. bahwa rekomendasi penghitungan ulang surat suara panas kecamatan salahsatu dikeluarkan untuk (sepuluh) tps desa liang yaitu tps tps tps tps tps tps tps tps tps dan tps desa liang, hal mana sesuai dengan surat rekomendasi panas kecamatan salahsatu nomor: sr panitia pengawasan salahutuj v tertanggal mei bukti pk. bahwa perolehan suara partai golkar pada tahapan rekapitulasi kecamatan salahsatu: diuraikan sebagaimana formulir model daa1 dpr ri desa liang, formulir model da1 dpr kecamatan salahsatu, formulir model db1 dpr ri kabupaten maluku tengah dan formulir model dc1 dpr provinsi maluku, yang dimiliki oleh bawaslu provinsi maluku, sebagai berikut: bukti pk. bukti pk. bukti pk. dan bukti pk. los j2als isjelifsisjuojufsisjefnfelnjalajajajajanfafnfaj3 lama ("alm (s(nfalsjalaheln jalelefafafelalnfaja selama jefatatetnlelan afa areas ala fan fala dan db1 bukti pk. s d bukti pk. bahwa perolehan suara (sepuluh) tps hasil penghitungan ulang surat suara selanjutnya dituangkan dalam formulir model daa1 dpr ri desa liang: bahwa perolehan suara hasil hitung tersebut, terjadi perubahan atau pengurangan jumlah suara pemohon, namun terhadap jumlah suara yang mengalami perubahan, saksi peserta pemilu tidak mengajukan keberatan. pada tps desa liliboy telah terjadi penghilangan suara calon legislatif atas nama raymond swasta yang mempengaruhi perolehan suara pemohon bawaslu provinsi maluku menerangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi kecamatan leihitu barat pada tps desa liliboi, ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara pada calon legislatif partai golongan karya atas nama respond swasta pada formulir model dpr ri saksi partai golkar yang memperoleh suara namun ketika disandingkan dengan plant dpr ri tps desa liliboy, jumlah suara respond swasta adalah (nol) sehingga jumlah suara yang digunakan untuk pengisian formulir model daa1 dpr ri desa liliboy tps adalah yang bersumber dari formulir model plant dpr ri. bahwa peristiwa selisih suara sebagaimana dijelaskan diatas ditemukan oleh panas kecamatan leihitu barat dalam proses pengawasan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan. bukti pk. bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilu tps desa lonely, tps desa lonely, tps desa ustutun, tps desa klishatu dan tps desa kohli, kabupaten maluku barat daya bahwa terhadap dalil pemohon, bawaslu provinsi maluku menerangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi (lima) tps yaitu: pada tps desa lonely: ditemukanpt dari luar kabupaten mbd kota ambonlonely, ditemukan adanyadptari luar daerahustutun kecamatan wetan barat, ditemukan dugaan pelanggaran administratif (substansial dan proseduralustutunustutunustutun. bukti pk. pk. dan bukti pk. pada tps desa klishatu kecamatan wetan barat, ditemukan dugaan pelanggaran administratif (substansial dan prosedural): dimana pengguna hak pilih dpt yang menggunakan hak pilihnya telah melebihi jumlah dpt pada data pemilihpsu) tps desa klishatulishatuklishatu. bukti pk. bukti pk. dan bukti pk. pada tps desa kohli kecamatan pamer, ditemukan dugaan pelanggaran administratif, hal mana sesuai dengan laporan masyarakat yang diterima oleh panitia pengawas kecamatan pamer. selanjutnya setelah meneliti berkas, memeriksa saksi saksi dan setelah dikaji oleh panitia pengawas kecamatan wetan maka dikeluarkanlah rekomendasi kepada panitia pemilihan kecamatan pamer untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) tps desa kohliohli. bukti pk. pk. dan bukti pk. keterangan terkait pemilihan anggota dprd provinsi terjadi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara pemohon desa liang kecamatan salahsatu kabupaten maluku tengah. bahwa berdasarkan dalil guo, bawaslu provinsi maluku menerangkan sebagai berikut: bahwa rekapitulasi kecamatan salahsatu, pada beberapa tps desa liang terjadi peristiwa hukum, dimana formulir model dprd provinsi yang dimiliki oleh saksi peserta pemilu, berbeda dengan dprd provinsi milik ppk salahsatu, setelah diteliti formulir model plant dprd provinsi juga terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah semua jenis pemilu. temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh panas kecamatan salahsatu dengan merekomendasikan penghitungan ulang surat suara, rekomendasi kemudian ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) salahsatu dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara. bahwa hasil penghitungan ulang surat suara untuk tps tps tps tps tps tps tps tps tps dan tps desa liang selanjutnya dicatat didalam formulir model daa1 plant dprd provinsi desa liang. bahwa hasil penghitungan ulang suara untuk (sepuluh) tps dimaksud, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir saat itu hingga pada pengisian perolehan suara pada formulir model da1 kecamatan salahsatu. bukti pk. pk. pk. terdapat dpt ganda desa mamalia dan morena yang mempengaruhi perolehan suara pemohon. bahwa bahwa terhadap dalil guo, bawaslu provinsi maluku menerangkan sebagai berikut bahwa terhadap masalah dpt ganda kecamatan leihitu dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa dpt ganda sebagaimana mana yang dimaksudkan oleh pemohon desa mamalia kecamatan leihitu telah dilakukan perbaikan, pada tahapan pencernaan depth dan ii, selain itu juga dilakukan proses verifikasi faktual depth tahap dan tahap oleh kpu dan jajarannya, dan diawasi secara ketat oleh panas kecamatan hingga pengawas desa mamalia. bahwa proses perbaikan juga dilakukan oleh partai politik peserta pemilu dengan mencermati dan melakukan perbaikan dpt. bahwa perlu ditambahkan penjelasan, terkait perbaikan dpt tahap terakhir yaitu depth iii yang dilaksanakan tingkat kpu kabupaten kalteng, tidak ada keberatan saksi peserta pemilu terkait dengan dpt ganda, dan hasil perbaikan sebagaimana ada didalam depth iii dapat diterima oleh semua saksi peserta pemilu dan bawaslu kabupaten maluku tengah. bukti pk. bahwa hal yang sama, terjadi juga desa morena. bahwa terkait dpt ganda telah dilakukan perbaikan lewat pencernaan dan verifikasi factual oleh kpu dan jajarannya dan diawasi secara ketat oleh bawaslu kabupaten maluku tengah, panas kecamatan leihitu hingga pengawas desa morena. proses perbaikan juga dilakukan oleh partai politik peserta pemilu, dengan mencermati dpt sekaligus mengoreksi dpt ganda yang ditemukan dari data yang dimiliki. bahwa perlu ditambahkan, proses pengawasan dpt ganda juga dilakukan oleh badan pengawas pemilihan umum kabupaten maluku tengah dengan melakukan pencernaan depth iii lewat mekanisme pleno kpu kabupaten maluku tengah bukti pk. bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi kecamatan leihitu, (tiga belas) tps yang ada desa mozilla memiliki formulir kpu kecuali tps dan tps bukti pk. bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi kecamatan leihitu, pada tps tps tps tps dan tps yang berlokasi pada tanjung sial, tidak ditemukan adanya pemilih dari kabupaten seram bagian barat sbb) yang mencoblos desa asilumlarik kecamatan leihitu barat, tidak ditemukan pemilih dari kabupaten seram bagian barat yang mencoblos desa lariklarik.makasih kecamatan leihitu barat tidak ada pemilih dari kabupaten seram bagian barat yang menggunakan hak pilihnya desa makasihmakasih, tertanggal april bukti pk. terjadi pelanggaran pemilu kecamatan teliti. bahwa terhadap dalil guo, bawaslu provinsi maluku menerangkan sebagai berikut: bahwa pada tahapan rekapitulasi kabupaten maluku tengah untuk kecamatan teliti, ditemukan dugaan pelanggaran administratif, dimana terdapat selisih pada jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan selisih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk semua jenis pemilu, temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh bawaslu kabupaten maluku tengah dengan mengeluarkan rekomendasi melakukan pencocokan formulir model da1 dprd provinsi kecamatan teliti dengan formulir model daa1 plant dprd provinsi (delapan) desa kecamatan teliti yaitu desa lama, desa yamagata, desa munisi, desa lain, desa tetua, desa lama, desa wol, desa lama kaba. bahwa kpu kabupaten menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten maluku tengah tersebut dengan menerbitkan surat keputusan nomor: sd kpu kab yang pada pokoknya menjelaskan bawah komisi pemilihan umum tidak menemukan adanya selisih sebagaimana rekomendasi bawaslu sehingga kpu kabupaten maluku tengah tidak akan mencocokkan formulir model da1 dprd provinsi dengan formulir model daa1 dprd provinsi kecamatan teliti sebagaimana keinginan bawaslu kabupaten maluku tengah. bahwa surat keputusan kpu nomor: sd kpu kab ditindaklanjuti oleh badan pengawas pemilihan umum kabupaten maluku tengah dengan mengajukan keberatan yang kemudian dituangkan didalam formulir model db kpu. bukti pk. pk. dan pk. adanya dugaan pelanggaran pemilu desa alang kecamatan leihitu barat.tahapan pemungutan dan penghitungan pada tanggal april desa alang ditemukan warga kota ambon yang ingin melakukan pencoblosan. bahwa panas kecamatan leihitu barat atas nama jhon patty yang berdomisili desa alang langsung mencegah dan melarat warga kota ambon tersebut karena tidak terdaftar pada dpt desa alang bukti pk. bahwa terkait dugaan pelanggaran pidana money politik yang dilakukan oleh edwin hewan desa alang pada tangggal april dapat dijelaskan bahwa panas kecamatan leihitu barat juga mendengarkan informasi dimaksud, namun ketika dilakukan penelusuran tempat kejadian, informasi yang diterima dari warga adalah bahwa edwin hewan pulang kampung dan bertemu dengan saudara saudara nya, namun ketika ditanya soal apakah edwin hewan bagi bagi sembako, warga yang ditanyai menjawab tidak ada. bahwa dapat jelaskan pula terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu money politik yang dilakukan oleh edwin hewan desa alang pada tanggal april juga laporkan oleh saudara ibrahim rumahan badan pengawas pemilihan umum provinsi maluku tertanggal mei namun karena tidak memenuhi syarat formil jangka waktu) maka laporan tidak register karena telah melewati batas waktu (tujuh) hari pelaporan (dasawarsa) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, juncto huruf tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. bukti pk. dan bukti pk. bahwa terkait dengan selisih pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada tps desa liliboy sebagaimana didalilkan oleh pemohon, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan leihitu barat, ditemukan adanya selisih pada tps desa liliboy, dimana jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi dari pengguna hak pilih, setelah ditelusuri ternyata panitia pengawas kecamatan menemukan perolehan suara caleg partai golkar atas nama raymond swasta pada formulir model dpr ri sertifikat hasil) milik saksi partai golkar adalah suara namun ketika dilihat pada formulir model plant dpr ri ditemukan suara caleg raymond swasta adalah selanjutnya dilakukan perbaikan untuk perolehan suara caleg partai golkar dari dan selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah menjadi klip atau sama jumlahnya. bukti pk. bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan suara tanggal april pada (empat) yakni tps tps tps dan tps desa tulah, ditemukan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh kpps: dimana kpps memberikan kesempatan kepada warga yang tidak terdaftar pada dpt, dan dpk untuk melakukan pencoblosan. temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh panas kecamatan salahsatu dengan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang psu). bukti pk. pk. pk. pk. pk. pk. pk. dan bukti pk. keterangan terkait pemilihan anggota dprd kabupaten maluku tengah adanya suara partai yang berdasarkan kepada formulir model melebihi pengguna hak pilih pada desa mamalia dan morena. bahwa terhadap dalil pemohon, bawaslu provinsi menjelaskan berdasarkan laporan hasil pengawasan kecamatan leihitu pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan negeri mozilla yang dilaksanakan tanggal sampai dengan mei pada semua tps terdapat dan c6. hanya pada tps dan tps tidak ditemukan adanya dan c7. atas hal tersebut panwascam merekomendasikan secara tertulis kepada ppk untuk melakukan penghitungan ulang pada kedua tps dimaksud. hasil perhitungan ulang kemudian dituangkan kedalam da1 dan ditandatangani oleh saksi dari partai politik. sedangkan pada desa mamalia hanya pada tps tps dan tps tidak didapati c7. atas hal tersebut panwasacam merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang. yang hasilnya dituangkan dalam daa1. (pk. (pk. terdapat pemilih ganda sebesar pada desa mamalia, pada desa morena. bahwa terhadap dalil pemohon guo, bawaslu maluku menerangkan, sejak desemberahwa berdasarkan form hasil pengawasan saat dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada saksi yang menyampaikan keberatan kepada ppk maupun panwascam terkait dengan dpt ganda seperti yang didalilkan oleh pemohon pk. ),(pk. adanya pemilih dari kabupaten seram bagian barat yang ikut melakukan pencoblosan pada tps sampai dengan tps desa asilum(formulir model panwascam leihitu, pemungutan dan perhitungan suara pada tps negeri assilulu berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku termasuk didalamnya tps tps tps tps dan tps tidak ditemukan adanya pemilih dari kabupaten seram bagian barat yang mencoblos kabupaten maluku tengah, dan saksi yang mengikuti tahapan perhitungan suara pada tps tersebut tidak menyampaikan keberatan kepada kpps. (pk. terjadi pelanggaran pada tps sampai dengan tps desa larik yang mana terdapat pemilih dari luar kabupaten maluku tengah ikut melakukan pencoblosan desa larik tanpa disertai a5. bahwa terhadap dalil pemohon gou, bawaslu maluku menjelaskan sebagaimana laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan leihitu barat, pada tanggal april pada saat dilakukan monitoring terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu desa larik, bahwa dalam proses monitoring pemungutan dan penghitungan suara bersama panas desa larik, tidak temukan adanya dugaan pelanggaran pada ke tps yang berada desa larik. berdasarkan hasil koordinasi dengan setiap pengawas tps yang tersebar pada tps tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran (pk., pelanggaran dan kecurangan kecamatan leihitu( bukti pada tps desa makasih kecamatan leihitu barat sebanyak pemilih( bukti pelanggaran dan kecurangan kecamatan teliti pada desa alang, sebanyak orang pemilih yang tidak terdaftar dpt dan tidak memiliki ktp telah menggunakan hak pilihsaat dilakukan monitoring proses pemungutan dan penghitungan suara, pengawas telah melakukan tindakan pencegahan terhadap beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat. para pemilih tersebut memiliki ktp yang beralamat pada kota ambon dan tidak memiliki a5. kesepuluh orang tersebut dicegah pada saat akan melakukan pencoblosan pada tps tps tps tps dan tps (pk. dengan rincian seperti yang tertera pada tabel dibawah ini: (tps jumlah terdapat ketidaksesuaian data pada jumlah pengguna suara berdasarkan formulir model dprd kabupaten maluku tengah, suara partai politik untuk penyisihan keanggotaan dprd kabupaten bahwa terhadap dalil pemohon gou, maka bawaslu maluku tengah melakukan pencocokan dengan formulir model dprd kabupaten maluku tengah yang miliki oleh bawaslu maluku sebagaimana tabel berikut pk. jumlah pengguna suara c1 dprd kabupaten tengah ala a83 a43 a85 bapa asa i8| l9oal| selisih mlm tidak ada tidak ada oo oo aa7pa7 a44 a48 a85 i27| a49 a90 a8, a85 tidak ada jumlah dapat jelaskan pada tabel atas, berdasarkan formulir pengawasan yang sampaikan oleh bawaslu kecamatan salahsatu, pada desa liang terdapat perbedaan angka pada sertifikat yang miliki oleh saksi, ppk dan panas kecamatan, dengan perbedaan ini maka saksi meminta bawaslu kecamatan salahsatu untuk merekomendasikan kepada ppk kecamatan salahsatu agar dilakukan penghitungan ulang. atas perbedaan tersebut, panwascam kemudian merekomendasikan untuk membuka kotak suara dengan menghitung ulang jumlah surat suara pada tps desa liang. rekomendasi ditindaklanjuti dengan membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang. pk. (pk. keterangan terkait pemilihan anggota dprd kabupaten seram bagian timur bahwa berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon yaitu telah terjadi perbedaan perolehan suara pada dapil iii kecamatan pulau gorod, kabupaten seram bagian timur, sebagaimana penghitungan perolehan suara berdasarkan form model c1 dprd kab kota, form model da1 dprd kab kota dan form model db1 dprd kab kota untukdem, partai garuda, partai berkarya, partai keadilan sejahtera pks), partai perindonura, partai demokrat, partai bulan bintang pbb), partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi), yang dirincikan sebagaimana tabel dibawah ini tabel. selisih perolehan suara pada kecamatan pulau gorod hasil parpol selisih gerindra (pdip golkar nasdem garuda berkarya (pks perindo (ppp a7a5| a57 (lm (psi 0o| hanura demokrat (pbb pkpi jumlah bahwa terhadap dalil pemohon, bawaslu kabupaten seram bagian timur menyampaikan keterangan yaitu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan pulau gorod sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan pulau gorod, tidak ada satupun rekomendasi yang dikeluarkan sampai dengan proses rekapitulasi selesai, dan terhadap hasil rekapitulasi yang telah dituangkan dalam formulirppk kecamatan pulau gorod tidak memberikan kepada bawaslu kecamatan pulau gorod. bahwa rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten seram bagian timur untuk jenis pemilihan anggota dprd kabupaten kota pada kecamatan pulau gorod, sebagaimana hasil pengawasan yang tertuang dalam formulir model laporan hasil pengawasan) nomor bawaslu. kab sbt v tertanggal mei bukti pk. ditemukan adanya permasalahan terkait dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan form model da1 dprd kab kota), yang tidak sesuai dengan formulir model c kpu berita acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahundimiliki oleh saksi partai politik, dan terhadap permasalahan serta adanya keberatan saksi partai golkar dan partai nasdem, maka bawaslu kabupaten seram bagian timur mengeluarkan rekomendasi, dengan nomor: bawaslu kab. sbt rek tertanggal mei bukti yang pada pokoknya yaitu turun (satu) tingkat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kecamatan pulau gorod, akan tetapi faktanya yaitu dan langsung mengesahkan hasil perolehan suara. bahwa hasil perolehan suara sebagaimana tertuang berdasarkan formulir model c1 dprd kab kota, formulir model da1 dprd kab kota dan formulir model db1 dprd kab kota sebagaimana data yang dimiliki oleh bawaslu kabupaten seram bagian timur adalah sebagaimana tabel berikut inibukti pk. bukti bukti pk. dan bukti pk. tabel. perolehan suara kecamatan pulau gorod berdasarkan data hasil perolehan suara bawaslu kabupaten seram bagian timur kab kota pdip (garuda (pks a50| (perindo (ppp a757| (lm (psi (pbb catatan: tps desa katalog: perolehan suara sah suaraips desa amar hikaru: perolehan suara sah suara, tetapi dicatat pada c1 salinan berjumlah suara. formulir model c1 kpu untuk desa sera, desa kecil, desa killed clean, dan desa rumania, tidak diberikan kepada pengawas tps. kpps tidak memberikan salinan c1 kpu untuk tps tps dan tps desa amar hikaru, kepada pengawas tps. bahwa pemohon mendalilkan, telah terjadi perpindahan suara milik pemohon pada tps desa lapang kampung jawa dan tps desa kilau, kecamatan teori, dan terhadap permasalahan yang terjadi, bawaslu kabupaten seram bagian timur telah mengeluarkan rekomendasi nomor: bawaslu kab. sbt rek namun memohon tidak menindaklanjuti. bahwa terhadap dalil pemohon, sesungguhnya telah terjadi permasalahan pada tingkat tps desa lapang kampung jawa dan tps desa kilwouw, hal mana dibuktikan dengan: laporan hasil pengawasan formulir model pengawas tps desa lapang kampung jawa nomor lph pm. iv bukti dimana telah terjadi pelanggaran pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara tps desa lapang kampung jawa, berupa pencoblosan terhadap sisa surat suara untuk jenis pemilihan anggota dprd kabupaten kota sebanyak (dua) surat suara, dan pencoblosan sisa surat suara untuk jenis pemilihan anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan presiden sebanyak (lima belas) surat suara yang dilakukan oleh saksi partai politik. dan terhadap permasalahan dimaksud, bawaslu kecamatan teori, melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara nomor: bawaslu teori rek psu iv tertanggal april dengan hasil yaitu dikeluarkannya rekomendasi nomor ipanwaslu dan bukti laporan hasil pengawasan formulir model pengawas tps desa kilwouw, nomor lhp pm. iv bukti dan terhadap hasil pengawasan, ditemukan telah terjadi pelanggaran pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara tps desa kilwouw, berupa peristiwa pemberian surat suara lebih dari (satu) oleh anggota kpps tps desa kilwouw untuk jenis pemilihan anggota dprd kabupaten kota kepada pemilih untuk dilakukannya pencoblosan dan peristiwa terkait ketua dan anggota kpps tps desa kilwouw, dengan sengaja membiarkan pemilih yang bukan disabilitas menyerahkan surat suara kepada saksi untuk mencoblos tanpa disertai surat pernyataan pendampingan form model c3 kpu), dan terhadap peristiwa dimaksud, bawaslu kecamatan teori, telah mengeluarkan rekomendasi nomor bawaslu.,bahwa sebagai akibat tidak ditindaklanjutinya rekomendasi pemungutan suara ulang psu) oleh ppk teori, untuk tps desa lapang kampung jawa dan tps desa kilwouw berdasarkan rekomendasi bawaslu kecamatan teori, maka pada tanggal april saat proses rekapitulasi tingkat ppk, bawaslu kabupaten seram bagian timur, mengeluarkan rekomendasi nomor: bawaslu kab. sbt rek iv tertanggal april yang ditujukan kepada kpu kabupaten seram bagian timur untuk dilakukannya pemungutan suara ulang psu) pada tps desa lapang kampung jawa dan tps desa kilwouw, kecamatan teori, akan tetapi faktanya,. bukti bahwa peristiwa yang terjadi pada tps desa lapang kampung jawa dan tps desa kilwouw, saksi partai golkar dan saksi partai nasdem tetap mempersoalkan berkeberatan terkait permasalahan dimaksud dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kpu kabupaten seram bagian timur, sehingga terhadap keberatan saksi partai politik, maka bawaslu kabupaten seram bagian timur, mengeluarkan rekomendasi nomor bawaslu kab. sbt rek yang pada pokoknya memperkuat rekomendasi nomor bawaslu kab. sbt rek iv tertanggal april akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten seram bagian timur, dengan alasan dikejar waktu jadwal rapat pleno tingkat kpu provinsi maluku, sehingga secepatnya dilakukan penetapan hasil rekapitulasi tingkat kpu kabupaten seram bagian timur. bukti keterangan terkait pemilihan anggota dprd kabupaten maluku tenggara bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan partai golkar pada penghitungan tingkat tps dan tps desa haar nassar memperoleh suara sebanyak suara sesuai form c1 dprd kab yang dimiliki oleh pemohon,pada formpada form db kpu. sehingga terdapat selisih antara form c1 dprd kab pemohon dengan form daa1 kpu memohon sebanyak suara. bawaslu kabupaten maluku tenggara menerangkan sebagai berikut:aa1 dprd kab kota pada desa haar nassar yang diterima oleh bawaslu kabupaten maluku tenggara, total perolehan suara partai golongan karya pada tps tps desa haar nassar sebanyak suara. bukti pk. bahwa berdasarkan salinan da. dprd kab kota pada desa kecamatan kei besar utara timur yang diterima oleh bawaslu kabupaten maluku tenggara, total perolehan suara partai golongan sebanyak suara. bukti pk. bahwa berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi kabupaten maluku tenggara terdapat keberatan dari saksi partai golkar yang menyatakan menolak seluruh hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten maluku tenggara namun tidak dituangkan dalam formulir keberatan db2 kpu): bahwa setelah bawaslu maluku tenggara mengetahui hal ini, setelah tanggal juni menerima permohonan pemohon dari bawaslu provinsi maluku dan langsung melakukan pencernaan terhadap salinan formulir db1 ppwp, db1 dpr, db1 dpd, db1 dprd provinsi, db1 dprd kab kota, bawaslu kabupaten maluku tenggara menemukan bahwa benar ada pengurangan suara partai golkar sebanyak (tiga puluh) suara pada salinan formulir db1 dprd kab kota pada kecamatan kei besar utara timur, bukti pk. bahwa saat rekapitulasi tingkat kpu kabupaten maluku tenggara untuk kecamatan kei besar utara timur, total perolehan suara sah parpol dan calon dari partai golkar dibacakan dan tercatat pada formulir da1 dprd kab kota sebanyak (empat ratus tujuh puluh enam) suara selanjutnya disalin nilainya secara utuh pada formulir db. dprd kab kota. bahwa pengurangan perolehan suara partai golongan karya pada formulir db. dprd kab kota kecamatan kei besar utara timur sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya, adalah bentuk pelanggaran pemilu, dan atas informasi ini, bawaslu kabupaten maluku tenggara sementara melakukan investigasi terkait dugaan tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten maluku tenggara yang selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bawaslu maluku tenggara menduga perubahan angka perolehan suara sah parpol dan caleg partai golkar dari angka (empat ratus tujuh puluh enam) menjadi (empat ratus empat puluh enam) atau setidak tidaknya telah mengurangi perolehan suara sah partai golkar sebanyak (tiga puluh) suara, diduga terjadi setelah selesai proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kpu kabupaten maluku tenggara, karena ada bedah waktu jam yakni selesai sekitar pukul wit tanggal mei dan berita acara beserta lampiran sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten maluku tenggara beserta db1 seluruh jenis pemilu baru diserahkan oleh kpu kabupaten maluku tenggara kepada bawaslu kabupaten maluku tenggara pada pukul wit ballroom hotel wilson (tempat rekapitulasi). tabel perolehan suara partai golongan karya fame kecamatan era pdp damon dprd kei besar utara timur daa sam gamma ama kab kota utara timur haar ohoimel langgar haar ohoifau kitar coklat solar son haar ohoimur gpm uro gesta puluh ohoifruan renfaanistam total desa oo kab kota tomat kecamatan grafik perolehan suara partai golkar pada kecamatan kei besar utara timur bahwa pada kecamatan teliti telah terjadi ketidak konsisten dari memohon antara jumlah pengguna hak suara dengan jumlah surat suara, bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang dengan menggunakan formulir model daa1. plant ppwp, model daat1. plant dpr, model daa1. plant dpd, model daa1. plant prd provinsi, model daa1. plant dprd kab kota, yang dilakukan oleh ppk kecamatan teliti masih temukan ketidaksesuaian data pengguna hak pilih dengan data suara sah dan tidak sah bahwa berdasarkan hal tersebut bawaslu merekomendasikan kepada memohon untuk melaksanakan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada desa lama, desa yamagata, desa munisi, desa lain, desa tetua, desa lama, desa wol, desa lama kaba bukti bahwa memohon atas rekomendasi bawaslu tersebut diatas, kemudian menanggapi melalui suratnya nomor pp. sd kpu kab tentang jawaban atas rekomendasi bawaslu kabupaten maluku tengah yang pada pokoknya menerangkan termahal telah melakukan pengecekan terhadap formulir model daa1. plant ppwp, model daat1. plant dpr, model daat1. plant dpd, model daat1. plant prd provinsi, model daa plant dprd kab kota, diketemukan tidak terdapat selisih sebagaimana yang menjadi keberatan bawaslu kabupaten maluku tengah bukti bahwa berdasarkan hal tersebut, memohon telah tidak mengindahkan dengan mengesampingkan rekomendasi bawaslu kabupaten maluku tengah. pelanggaran dan kecurangan kecamatan leihitu baratbahwa terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah calon, dimana perolehan suara pemohon pada surat suara dibacakan berbeda peroleh perolehan partai golkar dprd daa. dprd da. dprd db. dprd kab kota kab kota kab kota kab kota dapil kec. kei besar utara timurgolongan), (raja raja provinsi maluku)mengenai tni polr(po total kabupaten buru kabupaten maluku tenggara kabupaten maluku tenggara barat kabupaten kabupaten maluku barat daykabupaten kota hsp selisih pil1kabupaten kota jumlah jumlah jumlah jumlah pemilih kecamatan desa! tps |(l (ipidelumia sami jumlah pemilih kabupaten maluku tengah kabupaten seram bagian barat kabupaten seram bagian timur buru buru selatan kabupaten maluku tenggara kabupaten maluku cy.og4isota ambokecamatan desa tps total kelurahan olaeo.g16 tenggara barat kabupaten kepulauan aru kabupaten maluku barat daya bukti pk. dan menguntungkan calon dari partai pdi perjuangan atas nama edwin adrian hewan yang tidak sesuai dengan hasil pencoblosan yang telah dilakukan pelaporan pada bawaslu provinsi maluku. bukti bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh calon anggota dprd provinsi maluku partai pdi perjuangan yang bernama edwin adrian howe yang dilakukan dengan cara melakukan kampanye pada masa tenang tanggal april melibatkan perangkat desa kepala desa, sekertaris desa dan perangkat desa lainnya) selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat untuk mengambil barang sembako dan minuman beralkohol pada kios toko desa alang kecamatan leihitu barat dengan kewajiban mencoblos yang bersangkutan pada tanggal april dan terbukti yang bersangkutan menang mutlak dengan total angka suara sah.( bukti dan bukti bahwa kecurangan yang terjadi sebagaimana tersebut diatas, apabila dilakukan pemungutan suara ulang maka hak hak konstitusional pemohon maupun pihak lain dapat dilindungi dan hasilnya sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan atau setidak tidaknya berpengaruh terhadap perolehan kursi dprd provinsi maluku bagi pemohon pada daerah pemilihan kabupaten maluku tengah. bahwa jumlah pemilih pada tps desa liliboi kecamatan leihitu barat sebanyak pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilih sebanyak pemilih dengan dengan jumlah suara sah untuk seluruh calon sebanyak suara sah dan suara tidak sah sebanyak suara. bahwa selain pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada desa liang kecamatan salahsatu, hal yang sama juga terjadi pada desa tulah dimana petugas kpps pada tps, tps tps dan tps memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar pada dpt, dpt maupun dpk untuk menggunakan hak pilih bahwa tehadap perbuatan petugas kpps pada tps tersebut, oleh pengawas tps setempat telah diterbitkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam yang berbunyi pemungutan suara tps wajib diulang apabila dari hasil penelitan dan pemeriksaanpemilih yang tidak memiliki ktp el dan tidak terdaftar dpt, dan tb. bahwa jumlah pemilih pada dpt desa liang kecamatan salahsatu sebanyak pemilih dan desa tulah sebanyak pemilih, untuk kecamatan begitu masing masing desa mamalia sebanyak pemilih desa morena pemilih, ditambah tps pada kecamatan leihitu barat masing masing desa alang sebanyak tps dengan pemilih pada dpt dan tps desa lilibooi sebanyak pemilih pada dpt. dengan demikian total pemilih pada seluruh tps sebagaimana tersebut diatas sebanyak pemilih. bahwa dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih pada wilayah atau tempat terjadinya kecurangan dan pelanggaran maka sangat hal tersebut sangat berpengaruh pada perolehan suara dan perolehan kursi bagi pemohon apabila dilakukan pemungutan suara ulang, karena total suara sah pemohon pada dapil untuk calon anggota dprd provinsi maluku sebanyak suara sah. selengkapnya jumlah perolehan suara masing masing partai politik pada dapil untuk dprd provinsi maluku adalah sebagai berikut tabel perolehan suara dapil provinsi malukupdip golkar nasdem garuda berkarya pks perindo ppp hanura demokrat pkpi catatan: jumlah dpt pada lokasi kecurangan pemilih dprd kabupaten maluku tengah dapil terdapat selisih penguna suara disandingkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah dan adanya pemilih ganda dari kabupaten lain mencoblos bahwa pada negeri mozilla dan mamalia, kecamatan leuit, kabupaten maluku tengah, pada saat perhitungan tingkat ppk kecamatan, terdapat suara partai yang berdasarkan kepada form model c1, melebihi jumlah pengguna hak pilih. bahwa berdasarkan hal tersebut, pemohon melalui saksi menyatakan keberatan sehingga kemudian dilakukan pembukaan form model plant, dan didapatkan hasil yang juga sama, sehingga kemudian ppk kecamatan leihitu meminta rekomendasi panas kecamatan leihitu, akan tetapi sebelumnya para saksi partai memintakan dari ketua ppk kecamatan leihitu untuk membuka kotak suara dan menunjukan formulir model dan model c7 (daftar hadir) sebagai perbandingan data, dan ternyata formulir baik model c6 maupun model c7 tidak ada. sehingga perhitungan surat dipaksakan tetap berjalan berdasarkan surat suara yang ada yaitu sejumlah sesuai dpt yang ada. bahwa dari tps sampai dengan tps negeri mozilla anggota pps desa morena secara keseluruhan tidak dapat menunjukandaanatua71 kei kecil barat kei kecil timur kei kecil timur selatan manyeuw g kei besar selatan ro.| kei besar selatan barat! kei besar utara barat kei besar utara timur kei kecil barat r00 kei kecil timur bob kei kecil timur selatan manyeuw total bukti pk. tabel daftar pemilih khusus dpk) nama kecamatan jumlah jumlah jumlah pemilih desa tps ll' kei kecil kei kecil barat kei kecil timura| hoat sorban kei besar selatan leo kei besar selatan barat kei besar utara barat kei besar utara timur kei kecil barat has kei kecil timur kei kecil timur selatan ' ' manyeuw total 'hat tps baru tms kes dag pop meminta mar ama far jaran teks kan mand sad dada barat gala depan jeram barat bera wara besar utara par opa wan pong ken moga san maya poo poo pae por pon poa aon pesepak pepeee desa choi wit. menunjuk pertemuan kilat selesai orang https desa choi wit. menunjukan umat selesai orang ttp pertemuan jaka februari kuranglebih dapat tidak ada terbatas rumahkembang tenggara tenggara kesepakatan tanggal nanindonesia tenggara tenggara kesepakatan tanggal raya: agus otto, s.h.: m.h. evi rina yanti kn, suriya affan, s.h.: anton haryadi, s.h. anggi prabowo, s.h., m.h.: mansur naga, s.h.: ismail nganggur, s.h. rule marginata, s.h.: ahmad ihsan rangkuti, s.h.: tulus wahjuono, s.h.:, m.h., dr. moh. roda asyari, s.h., m.h.: joko prabowo, s.h., warisnya kusuma dewi, s.h.: deviani dwiningsih, s.h., m.h.: fauzan muslim, s.h.: anatomi melawan, s,h. ll.m.: faizal syahmenan, s.h., m.h.: afrizal, s.h., m.h.: hikmat pribadi, s.h.: arah madani, s.h.: busyraa, s.h.: hoirullah sy., helmi juri, sy., si, liza fitri, s.h., m.h., widy kartika, s.h., m.h.: nurul amalia, s.h., m.h.: irfan rifai, s.h.: sidik efendi, s.h.m.h.: pria bukhari, s.h.: dek mulyadi, s.h.: kasihan daulay, s.h.: norman hid, s.h. sultan, s.h.: muhammad ridwan, s.h.,m.h.: aulia rahman, s.h., darussalam, s.h.: irwansyah, s.h.,m.h.: khairul hasibuan, s.h.,m.h.: ingin sebuah, s.h.: hazzan, s.h., ahmad mujahid, s.h.,m.h.: imam sutomo, s.h., budi usman sahupala, s.h.,m.h.: malik saudi tusam, s.h., dedy suryadi, s.h., rizki wahyudi, s.h.: azzurri bajuri, s.hi.,m.hi.: rilis nurmalasari, sy., samarinda, s.h.,m.h., partai gerakan indonesia raya gerindra), yang diwakili oleh: nama prabowo subianto djojohadikusumo jabatan ketua umum partai gerindra alamat jalan harsono nomor ragunan, pasar minggu, jakarta selatdari tps sampai dengan tps 11di negeri mamalia anggota pps desa secara keseluruhan tidak dapat menunjukselanjutnya sehubungan dengan hal tersebut diatas kejadian negeri morena dan negeri mamalia, secara berjenjang disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi kabupaten maluku tengah sesuai keberatan saksi pemohon, atas hal tersebut perintah ketua kpud maluku tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan persetujuan bawaslu kabupaten maluku tengah karna tidak terdapat formulir dan sehingga saksi tidak menanda tangani formulir da kabupaten, provinsi dan dpr ri. namun pemungutan suara ulang psu) tidak pernah dilaksanakan sampai dengan terlaksananya penetapan rekapitulasi akhir kpu ri. bahwa mengenai hal tersebut atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut: bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh memohon yaitu dengan meniadakan form model dan form model c7, namun tetap melanjutkan penghitungan suara seolah olah tidak memiliki waktu lagi dan atau seolah diburu oleh suatu target untuk menguntungkan peserta pemilu lain:, bahwa kecurangan kecurangan sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan cara pengisian formulir dilakukan secara tertutup tanpa disaksikan oleh saksi maupun pengawas pemilihan: mengisi formulir pada semua tingkatan disesuaikan dengan jumlah surat suara sisa yang color:jdih depth kecamatan sa a12 tanimbar wertamrian wermaktian tanimbar yau |a3 wuarlabobar kormomolin |t0 |2o niunmmas total jmengubah plant pada tiap tps disesuaikan dengan jumlah sisa surat suara yang color: sisa surat suara tidak diberi tanda silang dengan maksud untuk memudahkan mencoblos surat suara sisa, berita acara disampaikan kepada para saksi setelah seluruh kecurangan terkait hasil dibuat disesuaikan dengan dan fisik surat suara, bahkan mencocokkan dengan menambah pada paleo bekerjasama dengan saksi saksi partai politik yang lain:2977(. bukti(ai engan pan gerindra |pop |golkar nasdem |garuda (berkarya (pks ' (perindo |psi oo |a6 |3ay |pan |hanura |demokrat |pkpi )kab kota sensor coy jumlah ket jumlah jenis surat iran coll, ura sat sortir baik rusaktot |masa psu api jadi jumlah col dprd aja ios diare jaan diare aoa jerami (nose peserta pars ara opo (more2 (ass teresa pass presiden aja jab mala presiden (am io) jesse assess assesafagron|rabu, april dilaksanakanpada tps desa makasih kecamatan leihitu barat sebanyak pemilih( buktipertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd kab kota dapilkab kota jumlah pengguna tps suara a85 le. lal lal lan.jumlahbukti s d bukti .): bahwa penggelembungan dan pengalih,dua) o(l4 elpaputih suara tps) negeri liang, kecamatan salahsatu, kabupaten maluku tengah: kabupaten seram bagianseram bagian timur dapil (tiga)tabel perselisihan perolehan suara kecamatan pulau gorod turut parpol partai politik db. (kpu) gerindra (pdp golkar nasdem (garuda berkarya |pks |. perindo pepe aras hanura demokrat (pbb pkpi uraian penghitungan suara partai politik pada dapil iii kec. pulau gorod partai kebangkitan bangsa (pkb): bahwa pkb mendapat perhitungan suara sebanyak suara tingkat tps sesuai dengan form yang dimiliki oleh pemohon, kartu barat seram barat huamual ion (seo move jason tabel jig jar |sa77 |sas1!dio (pas a00 man tabel jig jar (sar sani sehingga terdapat selisih antara dengan sebesar suara, partai gerindra bahwa partai gerindra tingkat tps memperoleh suara sebanyak suara, data tersebut sesuai dengan form yang dimiliki oleh pemohon, perolehan: partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi p) bahwa pdip pada perhitungan suara tingkat tps sesuai form yang dimiliki oleh pemohon,memperoleh suara sebanyakrekapitulasi suara tingkat kabupaten memperoleh jumlah perolehan suara yang sama dengan da1) yaitu sebanyak suara, sehingga terdapat selisih antara dengan db1 sebanyak suara. partai golkar bahwa partai golkar, pada perhitungandan memperoleh jumlah yang sama pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten yaitu suara, sehingga terdapat selisih antara dengan db1 sebanyak suara: partai nasdem bahwa partai nasdem, pada perhitungan tingkat tps memperoleh suara sebanyak suara sesuai form yangpengawasan dari wanita pengawas kecamatan leihitu terkait pencernaan dpt ii: bukti pk. fotokopi form pengawasan dari wanita pengawas kecamatan leihitu terkait pengawasan terhadap pemilih dpt ganda pada desa morena, bukti pk. fotokopi form pengawasan dari pengawas kecamatan leihitu untuk desa asilum terkait proses pemungutan suara: bukti pk. fotokopi surat rekomendasi bawaslu kabupaten maluku tengah nomor: bawaslu kalteng terkait terdapat ketidak konsisten antara jumlah pemilih yang menggunkan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan desa kecamatan teliti, bukti pk. fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum nomor: sd kpu kab bukti pk. fotokopi form pengawasan bawaslu kabupaten maluku tengah terkait rekapitulasi penghitungan untuk kecamatan pelatih: bukti pk. fotokopi form pengawasan kabupaten maluku tenggara, bukti pk. fotokopi surat rekomendasi panas kecamatan hoat sorban nomor: panwascam hoat sorban iv bukti pk. fotokopi surat rekomendasi panas kecamatan kei kecil timur selatan nomor: r psu kec. kits iv bukti pk. fotokopi surat rekomendasi panas kecamatan kei besar selatan nomor: panwascam kbs iv bukti pk. fotokopi surat rekomendasi panas kecamatan kei kecil nomor: panwascam kk iv bukti pk. fotokopi surat rekomendasi panas kecamatan kei besar nomor: panwascam kei besariform pengawasan kecamatan salahsatu bukti pk. fotokopi surat rekomendasi panwascam salahsatu hitung ulang suara, nomor: sr panwascam salahsatu bukti pk. fotokopi formulir daa1 dpr desa liang: bukti pk. fotokopi formulir da1 dpr kecamatan salahsatu: bukti pk. fotokopi formulir db1 dpr kabupaten maluku tengah, bukti pk. fotokopi formulir dc1 dpr provinsi maluku, bukti pk. fotokopi form pengawasan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan leihitu barat: bukti pk. fotokopi form pengawasan tps dan tps desa lonely,ustutun, bukti pk. fotokopi surat rekomendasi psu panas kecamatan wetan barat untuk tps desa ustutunrekapitulasi tingkat kecamatan wetan barat tps desa klishatu kabupaten mbd, bukti pk. fotokopi surat rekomendasi psu panas kecamatan wetan barat untuk tps desa klishatu,kohli kecamatan pamer, bukti pk. fotokopi surat rekomendasi psu panas kecamatan wetan barat untuk tps desa kohlidesa larik kecamatan leihitu terkait pengguna hak pilih dari kabupaten sbb, bukti pk. fotokopi form desa makasih, kecamatan leihitu barat terkait pengguna hak pilih dari kabupaten sbb, bukti pk. fotokopi form tahapan pemungutan dan penghitungan desa alang kecamatan leihitu barat terkait pemilih dari ambon yang ingin mencoblos alang: bukti pk. fotokopi form pengawasan masa tenang desa alang kecamatan leihitu barat, bukti pk. fotokopi berkas laporan masyarakat nomor: lp pl provkecamatan leihitu: bukti pk. fotokopi rekomendasi dpt h2: bukti pk. fotokopi rekomendasi leihitu nomor dan bukti pk. fotokopi form pengawasan leihitu barat desa larik): bukti pk. fotokopi form pengawasan leihitu barat desa alang): bukti pk. fotokopi formulir sertifikat dprd. kab desa liang): bukti pk. fotokopi form pengawasan panas kecamatan salahsatu: bukti pk. fotokopi rekomendasi panas kecamatan salahsatu, bukti pk. formulir model laporan hasil pengawasan pemilu tahun nomor: bawaslu. kab sbt v tertanggal meiakuan tps sampai dengan tps desa amar hikaruiller kiliwouwdaugowaremidndortes desa dadramaemiringanaterinatalokaru katalogadm kotaklokoarekecil: bukti pk. fotokopiau gorod, bukti pk.eram bagian timurberita acara rapat pleno nomor: bawaslu teori rek psu iv tertanggal april dimiliki oleh pemohon,, partai garuda bahwa partai garud partai berkarya bahwa partai berkaryadengan da1. partai keadilan sejahtera (pks): bahwa pksmenjadi suara, sehingga terdapat selisih antara dengan db1 sebanyak suara: partai perindo bahwa partai perindo, pada perhitungan suara tingkat tps memperoleh suara sebanyak suara sesuai form yang dimilikiaa. dprd kab kota desa haar nassar, kecamatan kei besar utara timur: bukti pk. fotokopi salinan da1 dprd kab kota kecamatan kei besar utara timur: bukti pk. fotokopi salinan db. dprd kab kota, kabupaten maluku tenggara daerah pemilihan ii. selain itu, bawaslu juga menghadirkan bawaslu provinsi malukupaulus title anggota bawaslu provinsi maluku) ada informasi dari panwascam bahwa dalam proses rekapitulasi yang dimulai tanggal sampai tanggal itu di skorsing selama hari dengan alasan untuk mengisi da betul da dari tanggal sampai tanggal itu belum atau tidak diisi ketika rekap itu berlangsung: ada rekomendasi tanggal mei yang meminta untuk dilakukan psu kabupaten seram bagian timur pada kecamatan tapi tidak dilaksanakan, dasar keluarnya rekomendasi tersebut karena ada keberatan dari partai golkar dan partai nasdem, juga tidak ada kesesuaian angka, ada perselisihan angka tersebut, sehingga bawaslu mengeluarkan rekomendasi tersebut, serta karena ada persoalan yang terjadi tps yang ppk yang dijelaskan bahwa ada jeda hari untuk pengisian da sehingga kesimpulan bawaslu bahwa terjadi pelanggaran administrasi: rekomendasi tanggal mei tersebut berdasarkan hasil temuan, bukan laporan. suparno rustam rumakamar bawaslu) pada tanggal malam, itu waktu itu karena malam, memang ada atensi dari kami, bawaslu, untuk meminta pimpinan kpu kabupaten seram bagian timur melalui rapat pleno itu untuk turun satu tingkat bawahnya dan sekaligus waktu itu disampaikan oleh ketua bawaslu, mengeluarkan rekomendasi penyampaiannya secara lisan malam itu. dan pada tanggal mei rekomendasi tertulis dari bawaslu itu diterbitkan dan diserahkan kpu kabupaten seram bagian timurgolkar provinsi maluku daerah pemilihan dapil) maluku untuk dpr ri, dapil maluku untuk dprd provinsi, dapil maluku tengah dapil maluku tengah dapil seram bagian timur dan dapil maluku tenggakeadilan sejahtera pksks belum melampirkan surat permohonan sebagai pihak terkait yang ditandatangani oleh presiden dan sekretaris jenderal dpp pks. bahwa pada hari senin, tanggal juli pukul pks mengajukan perbaikan permohonan sebagai pihak terkait yang ditandatangani oleh presiden dan sekretaris jenderal pks sebagaimana tanda terima tambahan berkas pihak terkait nomor pt dpr dprd pan.mk sehingga dengan demikian, pks memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pihak terkait dalam perkara guo. bahwa keterangan pihak terkait partai gerindrabahwa sampai dengan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari senin, juli partai gerindoleh karena itu, partai gerindrapartai gerindra menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkaneksepsi pihak terkait pks danpks mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: eksepsi memohon menurut memohon, permohonan pemohon khususnya yang berkaitan dengan dprd provinsi dapil maluku dprd kabupaten maluku tengah dapil dprd kabupaten maluku tengah dapil dan dprd kabupaten maluku tenggara dapildengan alasan sebagai berikut:emohon juga,c1. namun,, bahwa untuk pengisian keanggotaan dprd maluku tenggara dapil dalam posisinya pemohon hanya menyatakan bahwa memohon telah melakukan kesalahan perhitungan perolehan suara dan adanya penambahaneksepsi pihak terkait partai keadilan sejahtera menurut pihak terkait partai keadilan sejahtera, permohonan pemohon sepanjang dapil seram bagian timur tidak jelas (obscura libel) dengan alasan sebagai berikut: bahwa permohonan guopemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada huruf mk. menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait guo mahkamah menilai, eksepsi tersebut telah masuk pada pokok permohonan, sehingga eksepsi demikiaterlebih dahulu dalil berkenaan dengan dpr dapil maluku, dprd provinsi maluku dapil maluku dprd kabupaten dapil maluku tengah dan dapil maluku tengah dpr daerah pemilihan maluku menimbang bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan dapil dpr maluku maluku dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petit permohonan tidak bersesuaian satu sama lain. pada petit nomor pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan dpr dapil maluku. namun, pada petit nomor pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada sejumlah tps yang dipersoalkan. kedua petit tersebut tidak bersesuaian satu sama lain dan akan menimbulkan maluku harus dinyatakan kabur. dprd provinsi maluku daerah pemilihan maluku i3 menimbang bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan dapil dprd provinsi malukuprovinsi maluku dan tidak melanjutkan pada tahap pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petit permohonan tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon. setelah membaca dengan saksama petit permohonan guo, mahkamah menemukan bahwa dalam petitumnya pemohon hanya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. rumusan petit demikian tidak memenuhi syarat formil sebagaimanadan huruf angka pmk yang menyatakan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam memuat:.yang benar menurut memohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon. oleh karena itu, permohonan pemohon sepanjang mengenai dapil dprd provinsi maluku harus dinyatakan tidak jelas atau kabur. dprd kabupaten maluku tengah dapil maluku tengah dan dapil maluku tengah menimbang bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan dapil dprd kabupaten maluku tengah dan dapil maluku tengahaluku tengah dan dapil maluku tengah dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yakni petit permohonan tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon, bahwa oleh karena alasan hukum yang digunakan sama dengan alasan mengenai dapil maluku maka pertimbangan hukum pada dapil maluku berlaku mutasi mutans terhadap dapil maluku tengah dan dapil maluku tengah oleh karena itu permohonan pemohon sepanjang menyangkut dapil dprd kabupaten maluku tengah dan maluku tengah harus dinyatakan tidak jelas atau kabur kabur. dprd kabupaten maluku tenggara daerah pemilihan maluku tenggara i3 menimbang bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan dapil maluku tenggamaluku tenggara dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu petit permohonan tidak bersesuaian satu sama lain. pada petit pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemohon sementara pada petit nomor pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang. kedua petit tersebut tidak bersesuaian satu sama lain dan memilikid kabupaten maluku tenggara harus dinyatakan tidak jelas atau kabur. i3. menimbang bahwa setelah mempertimbangkan putusan mahkamah nomor php.dpr dprd xvii selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pemohon terkait derah pemilihan seram bagian timur dprd kabupaten seram bagian timur daerah pemilihan seram bagian timurmenimbang bahwa berkenaan dengan dprd kabupaten seram bagian timur dapil setelah membaca dan mencermati dengan saksama, mahkamah menemukan bahwa dalam posisinya pemohon mempermasalahkan dua hal yakni selisih perolehan suara kecamatan pulau gorod dan terjadinyabahwa terhadap dalil mengenai selisih suara kecamatan pulau gorod, setelah mahkamah membaca, mencermati dan memeriksa dengan saksama dalil permohonan guo, mahkamah menemukan bahwa pemohon hanya menyebutkan secara umum adanya selisih suara tersebut namun tidak merinci penyebab dan bagaimana proses terjadinya selisih serta tps mana saja selisih tersebut terjadi. meskipun pemohon menyatakan dalam dalilnya bahwa perbandingan selisih tersebut didasarkan pada formulir model yang dimiliki pemohon yang disandingkan dengan hasil penghitungan suara berdasarkan formulir model da1 dan formulir model db1 namun pemohon tidak merinci lebih jauh formulir model untuk tps mana saja kecamatan pulau gorod yang menunjukkan adanya selisih suara tersebut, apa yang menyebabkan terjadinya selisih dan bagaimana oleh pemohon, jumlah suara tersebut tetap sama pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan rekapitulasi tingkat kabupaten db1) yaitu sebanyak suara, sehingga tidak ada selisih suara antara dengan db1, partai persatuan pembangunan (ppp): bahwa ppp, partai solidaritas indonesia (psi): bahwa ps, partai amanat nasionalipan bahwa pan, pada perhitungan: partai hanura bahwa partai hanurmemperoleh suara sebanyak suara, dan padaengaruhnya terhadap perolehan suara pemohon. dalam permohonan guo, pemohon juga mendalilkan pergeseran suara dengan menyebutkan angka perolehan suara yang didalilkan pemohon sebagai hasil penghitungan suara pada formulir model c1, formulir model da1 dan formulir model db1. namun, pergeseran tersebut, sebagaimana polita permohonan, tidak hanya dialami pemohon tetapi juga semua partai politik peserta pemilu lainnya. pemohon juga tidak memberikan penjelasan terkait penyebab terjadinya pergeseran suara tersebut. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai perpindahan suara tps desa lapang kampung jawa dan tps desa kilau kecamatan teori, pemohon tidak menguraikan dalam dalilnya bagaimana proses terjadinya perpindahan suara dimaksud, siapa yang memindahkan, berapa jumlah suara yang berpindah dan mana suara tersebut berpindah. terhadap dalil tersebut, pemohon bahkan tidak menuangkannya sebagai permintaan dalam petit permohonan sehingga tampak adanya pertentangan antara polita dan petit permohonan yang menyebabkan permohonan guo tidak jelas atau kabur (obscura libel)seram bagian, eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkaitlea panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat kemlu mujahidin nip telp: fax: remokrat bahwa partai demokratyang sama yaitu suara, sehingga terdapat selisih antara dengan db1 sebesar suara. partai bulan bintang (pbb): bahwa pbbartai keadilan dan persatuan indonesia (pkpi) bahwa pkpsebanyak suara: bahwa hasil rekapitulasi baik tingkat ppk maupun kpu (db telah memberikan kerugian secara hukum maupun politik terhadap pemohon, sehingga menjadikan pemohon yang seharusnya menjadi pemenang pemilu legislative sesuai data kabupaten seram bagian timur, dengan terjadinya pergeseran angka angka sesuai uraian diatas akhirnya turun menjadi pemenang kedua dalam pemilu legislative, yang berdampak pada kerugian secara politik, hilangnya kursi ketua dprd kab. seram bagian timur. bahwa uraian diatas maka suara yang benar adalah sragen man |pib golkar nasdem garuda berkarya (pks perindo ppp hanura demokrat pkpi bahwa terjaditerhadap hal ini telah diterbitkan rekomendasi bawaslu kabupaten seram bagian timur nomor bawaslu kab. sbt rek tanggal mei bukti s d kendati telah ada rekomendasi tersebut, namun memohon tidak melaksanakannya. kabupaten maluku tenggaramaluku tenggara .7aaa dapil (dua)abupaten maluku tenggara daerah pemilihan ii. pada form db1 kpu bukti pada daerah kecamatan kei besar utara timur, sehingga pemohon mengajukan keberatan pada form db2 kpu bukti kecamatan kei besar utara timur bahwa memohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk dprd kabupaten kota kabupaten maluku tenggara pemilihan nik nama ahmad mulai jabatan sekretaris jenderal partai gerindra alamat dalam harsono nomor ragunan, pasar minggu, jakarta selatan nik berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk mk jk lf vi bertanggal juni memberikan kuasa kepada jonathan panama, sh, lauritzke mantulameten, sh: edward diaz, sh. mh: dodi soselisa, sh: hendrik samaleleway, sh: vembriano lesnussa, sh. mh. kesemuanya adalah advokat penasehat hukum pada kantor jonathan panama law firm, yang beralamat jalan said perintah, kota ambon provinsi maluku, namun dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada mahkamah konstitusi ini memilih alamat domisili pada jalan mandala tengah,gerakan indonesia rayaohon, dan pihak terkait partai keadilan sejahtera, memeriksa alat bukti pemohon, memohon, pihak terkait partai keadilan sejahtera dan partai gerakan indonesia raya, dan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia. untuk kec kei besar utara timur desa haar dasar pada form da1 dprd kab buktluku tenggara, kecamatan kei besar utara timur, desa haar dasar pada tps dan tps parpol perolehan suara selisih gerindra (pb golkar nasdem garuda berkarya (pks pee moo ppp (pan hanura demokrat |ipb pkpi bahwa mengenai selisih suara atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut: bahwa partai golkar, pada perhitungan tingkat tps dan tps desa haar dasar memperoleh suara sebanyak suara sesuai form c1 dprd kab yang dimiliki oleh pemohon, buktidb1 kpu. sehingga terdapat selisih antara c1 dprd kab pemohon dengan daa1 kpu memohon sebanyak suara bukti bahwa terjadi dan hanura suara berdasarkan milik pemohon., pemohon tidak menandatangani berita acara kpu bukti bahwa berdasarkan uraian diatas maka suara yang benar milik pemohon pada tps dan tps desa haar dasar adalah parpol perolehan suara gerindra pipa golkar nasdem garuda berkarya teks jee rmo ppp hanura demokrat pkpi bahwa berdasarkan pada tabel diatas, maka penghitungan yang benar untuk perolehan suara dari pemohon secara keseluruhan pada dapil kabupaten maluku tenggara kecamatan) masing masing kecamatan kei besar, kecamatan kei besar selatan, kei besar utara timur, kei besar utara barat dan kei besar selatan barat kabupaten maluku tenggara adalah sebanyak suara sah, sedangkan penetapan hasil perolehan suara oleh memohon berdasarkan db1 kpu sebanyak dengan selisih suara sah. dengan demikian seharusnya pemohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak ke daerah dapil kabupaten maluku tenggri provinsi maluku, dprri provinsi maluku, untuk pemilihan anggota dprd provinsi maluku dapil dan untuk pemilihan anggota dprd kabupaten maluku tengah dapil dprd kabupaten maluku tengah dapil dprd kabupaten maluku tenggara dapil dan dprd kabupaten seram bagian timur daerah pemilihan iiisebagai berikut perolehan suara pemohon partai golkar) untuk pengisian keanggotan dpr dapil provinsi maluku perolehan suara yang benar untuk pemohon parpol perolehan suara gerindra pdi p golkar nasdem garuda berkarya pks perindo ppp hanura demokrat pkpiamatan kei besar selatan, tps choi desa bombay, tps choi desa sepur kecamatan kei besar, tps choi desa letusan kecamatan hoat sorban, tps choi desa gabus kecamatan kei kecil, tps choi desa kecamatan kei kecil timur selatan, tps dan tps desa konseli kecamatan pulau pulau perhelatan, tps desa ustutun, tps desa klishatu kecamatan wetan barat dan tps desa kohli kecamatanprovinsi dapil maluku (kabupaten maluku tengah)dan tps kecamatan salahsatu, desa lama, desa yamagata, desa munisi, desa lain, desa tetua, desa lama, desa wol, desa lama kabamaluku tengahdapiltps tps dan tps kecamatan salahsatu atau setidak tidaknya melakukan penghitungan suara ulang pada seluruh tps desa liang kecamatan salahsatu kabupaten maluku tengah. dprd kabupaten maluku tengah dapil memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang padaseram bagian timur dapil perolehan suara yang benar untuk pemohon perolehan suara parpol gerindra pdp oo golkar nasdem garuda berkarya pks perindo (1o| ppp m1| hanura demokrat pbb pkpi dprd kabupaten maluku tenggaradapil perolehan suara yang benar untuk pemohon parpol perolehan suara pemohon gerindra (pdip golkar oo nasdem garuda berkarya (pks |o perindo (ppp hanura demokrat pkpi memerintahkan kepada memohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada tps dan tps desa haar dasar, kecamatan kei besar utara timur kabupaten maluku tenggara. memerintahkan kepada memohon komisi pemilihan umum. kpu nomor p1. kpt kpu v tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dprd dan dpd, bukti fotokopi rekomendasi nomor panwascam hoat sorai iv bukti fotokopi rekomendasi nomor r psu kec. kits iiv bukti fotokopi rekomendasi nomor panwascam kbs iv bukti fotokopi rekomendasi nomor panwascam kk iv bukti fotokopi rekomendasi nomor panwascam key besar isurat dpd golkar kab. maluku tengara nomor dpd golkar malra v perihal permintaan pemungutan suara ulang psuberita acara c1 dpr tps negeri liliboi, kecamatan begitu barat, kab. maluku tengah, bukti fotokopi berita acara da1 dpr kecamatan begitu barat, kab. maluku tengah, bukti fotokopi formulir adm. putusan pemeriksaan acara cepatp 60oform. desa morena, bukti fotokopi dpt negeri asilum tps ,dan bukti fotokopi form. desa asilum: bukti fotokopi dpt negeri larik tps dan bukti fotokopi form. desa larik, bukti fotokopi dpt negeri akasia tps dan bukti p 7o.a fotokopi form. desa akaukti fotokopi dpt negeri alang tps bukti fotokopi bukti fotokopi laporan bawaslu provinsi maluku, bukti fotokopi rekaman video pengakuan pemilik toko, terkait many politik, bukti fotokopi nota belanja barang,dpt negeri asilum tps ,dan bukti fotokopi dpt negeri larik tps dan bukti fotokopi dpt negeri akasia tps dan bukti fotokopi dpt negeri alang tps),p 9orekomendasi bawaslu kabupaten seram bagian timur bawaslu kab. sbt rek tertanggal mei kepada kpu kabupaten seram bagian timur untuk pemilihan suara ulang psu) tps desa lapang kampung jawa dan tps desa wilson kec. teoriaerah pemilihan seram bagian timur dapil iii: bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi model dasertifikat rekapitulasi model dbmar sekarnegeri adm. rumpoenang, kecamatan pulau gorod, provinsiaditolakiller kilwouwkaterinreegeri dayeralokoulakhikaruecilramaladoremiringanbuangmidaumawamunulugowlien, kecamatan pulau gorod, maluku, bukti fotokopi untuk membuktikan bahwa kpu maluku tenggara menggunakan db1 kpu yang tidak sesuai dengan c1 dprd kab, bukti fotokopi untuk membuktikan bahwa pemohon menggunakan db2 kpu untuk menolak hasil penetapan kpu kab. maluku tenggara, bukti fotokopi untuk membuktikan bahwa kpu maluku tenggara menggunakan da1 dprd kab yang tidak sesuai dengan c1 dprd kab, bukti fotokopi berita acara model dprd kab tps dan tps desa harwasar: bukti fotokopi untuk membuktikan bahwa kpu kab. maluku tenggara menggunakan daa1 dprd kab yang tidak sesuai dengan c1 dprd kab, bukti fotokopi untuk membuktikan bahwa pemohon tidak menandatangani hasil penetapan kpu maluku tenggara pada form. kpu, bukti fotokopi rekomendasi panas nomor rek panwascam lebar iv bukti fotokopi rekomendasi bawaslu nomor rek bawaslu kalteng bukti fotokopi jawaban atas fotokopi rekomendasi bawaslu, surat kpu nomor pp sd kpu kabin bukti fotokopi rekomendasi panas nomor sr panwascasm salahutuiiv bukti fotokopi rekomendasi panas nomor sr panwascasm salahsatu iv bukti fotokopi rekomendasi bawaslu nomor lp pl adm.berkas prov bukti fotokopi kpu form keberatan saksi partai golkar kabupaten maluku tengah atau catatan kejadian khusus hasil rekapitulasi perolehan suara, bukti fotokopi laporan hasil pengawasan pemilu nomor lhp pmo0. iv negeri liang. kecamatan salahsatu, kab. kalteng, bukti fotokopi putusan pengadilan negeri ambon nomor pid. sus amb. selain itu, pemohon juga mengajukan (duaru keluar saksi adalah saksi mandat tingkat kecamatan dari partai nasdem, saksi menyampaikan pembuktian tingkat kecamatan pulau gorod, kabupaten seram bagian timur. sesuai dengan rekaman hari rabu, tanggal tahun hasil rekaman tingkat kecamatan pulau gorod berjalan sampai tanggal berjalan dengan normal sesuai dengan yang dimiliki oleh para saksi partai politik: saksi mengungkapkan setelah rekaman selesai sesuai dengan ppk dengan alasan me skorsing waktu yang tidak ditentukan mengisi da dengan jaminan mengisi da dengan mengisi da itu angka angka tidak berbeda dengan yang dimiliki dari rekaman kami dari tanggal sampai tanggal saksi hadir ketika dilakukan rapat pleno untuk mengetuk palu hasil rekap: saksi menyatakan persoalan yang terjadi sebelum penetapan hasil tingkat kecamatan, sebagai saksi nasdem, saksi merasa keberatan, sehingga waktu itu memohon kepada saksi, sebelum itu harus diberikan da selama skorsing dari tanggal itu, diberikan kepada semua saksi partai politik. namun, ppk tidak mengindahkan itu: saksi mengatakan da tidak diberikan, tapi kemudian tanggal diundang kembali untuk rapat pleno untuk pengetikan palu: saksi mengkoreksi bahwa tanggal april diundang kembali untuk rekap tingkat ppk dan rekap itu selesai tanggal april kemudian skorsing sampai tanggal mei, tidak hadir kalau untuk rekaman da kami dari saksi partai politik tidak hadir, waktu itu pendiriannya itu luar daripada ruang penetapan: sebelum penetapan berlangsung yang ditetapkan oleh ppk, saksi meminta waktu terhadap ppk untuk membagikan model da tadi buat semua para saksi dengan keterlibatannya skorsing waktu dari tanggal sampai tanggal tadi. setelah pembacaan dari salah satu anggota ppk yang dibacakan hasil da tidak sesuai dengan yang kami rekap mulai dari tanggal sampai tanggal hasilnya sudah berbeda, saksi tidak menandatangani da saksi mengisi form keberatan, tapi tidak lagi ditandatangani oleh ppk. dalam menjelang penetapan menit, ppk memutuskan da dan mengesahkan, sekaligus ppk keluar dari ruangan pleno ppk langsung meninggalkan tempat, saksi mengatakan sementara yang diisi da itu, itu tanpa pemberitahuan para saksi partai politik, itu diisi dengan jenjang waktu skorsing tanggal sampai tanggal mei: saksi menyatakan sampai mei, da belum diisi: saksi menyatakan keberatan dan menanyakan ppk tingkat kecamatan. ppk tingkat kecamatan memberikan jaminan kepada semua saksi partai politik bahwa pengisian kami menunda waktu dengan waktu yang tidak menentukan ini, dengan pengisian da sesuai dengan yang dimiliki oleh para saksi partai politik: kemudian, sampai tanggal menjelang waktu menit untuk ditetapkan hasil da yang diisi junior dari dari kesepakatan para saksi semua, saksi mengajukan keberatan pas tanggal sebelum ketuk palu keberatan: saksi mengisi form keberatan setelah selesai penetapan baru mengajukan keberatan tertulis, saksi menyatakan untuk itu, ppk taruh depan meja dan tidak bawah mejanya kolong meja. pada saat penetapan selesai, itu ppk tidak lagi membagikan da kepada saksi partai politik. mereka langsung keluar dari arena ppk: saksi mengambil sendiri da tapi saksi tidak tanda tangan da saksi menyatakan ppk tidak memberikan da saksi mengambil da dan teman teman saksi yang lain juga ambil ketika ppk keluar dalam kolong meja dalam karton, saksi menyatakan semua dengan da berbeda jauh. muhammad masbate saksi adalah saksi mandat partai golkar tingkat kabupaten seram bagian timur, saksi menyatakan bahwa proses rekapitulasi tingkat kpu kabupaten seram bagian timur itu dimulai, khusus untuk kecamatan pulau gorod itu dimulai dari tanggal sampai dengan tanggal dalam proses rekapitulasi itu, ada terdapat keberatan keberatan yang disampaikan oleh saksi saksi partai politik, termasuk dari saksi partai golkar, saksi mengatakan bahwa dalam proses rekapitulasi pimpinan sidang ketua kpu kabupaten seram bagian timur memaksakan kehendaknya untuk tetap mengesahkan apa yang telah diputuskan oleh ppk kecamatan pulau gorod, padahal dalam proses perjalanan rekapitulasi itu ada selisih, ada perbedaan angka yang kami dapatkan. ketua kpu melakukan beberapa kali skorsing sidang dengan alasan untuk mempertemukan, mempersatukan, menyandingkan angka angka yang berbeda dengan menggunakan data yang dimiliki oleh ppk kecamatan, data dari saksi partai politik, dan dari bawaslu: tetapi yang terjadi kemudian sampai pada penetapan itu, tidak ada angka angka yang diperbaiki sesuai apa yang disampaikan oleh pimpinan sidang ketua kpu kabupaten seram bagian timur: saksi mengatakan tidak segera dilakukan pembetulan ketika terjadi perbedaan dengan da saksi juga mengajukan keberatan untuk hasil rekap tingkat kabupaten: saksi tidak melaporkan hak tersebut bawaslu, dalam proses perjalanan rekapitulasi dari tanggal sampai itu, beberapa kali bawaslu memberikan atensi terkait yang perbedaan angka angka itu. tapi sekali lagi, kpu tidak mengindahkan, kpu tetap berpegang kepada apa yang sudah diputuskan dan ditetapkan oleh pimpinan ppk kecamatan pulau gorod, saksi memegang dokumen dari kecamatan, setelah sampai kabupaten baru dapat dari teman teman saksi yang lain, saksi mendapat da dari saksi yang ada kecamatan yang diambil sendi,adalah mengenai pembatalan keputusan komisi pemilihan umum nomor987bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan khususnya yang berkaitan dengan dprd provinsi dapil maluku kabupaten maluku tengah), dprd kabupaten maluku tengah dapil dprd kabupaten maluku tengah dapilada halaman sampai dengan halaman permohonan, pemohon.yang secara terstruktur dan masif mempengaruhi perolehan suara pemohon. dalil pemohon ini tidak jelas karena. bahwa untuk pengisian keanggotaan dprd maluku tenggara dapil dalam posisinya halaman pemohon hanya menyatakan bahwa memohon telah melakukan kesalahan perhitungan perolehan suara kecamatan kei besar utara timur dan adanya, dan hanura sebanyak suaratanggapan atas pemilihan dewan perwakilan rakyat republik indonesia daerah pemilihan maluku kabupaten maluku tenggara bahwa dalil pemohon dalam angka s.d. angka pada halaman s.d. halaman yang menyatakan telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh memohon maupun pihak lain kabupaten maluku tenggara, karena memohon tidak menindaklanjuti rekomendasi rekomendasi panwascam dan putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu oleh bawaslu kabupaten maluku tenggara adalah dalil yang tidak benar dan dapat dibantah memohon, sebagai berikut bahwa memohon telah menindaklanjuti rekomendasi rekomendasi panwascam untuk dilakukan pemungutan suara ulang beberapa tps kabupaten maluku tenggara, dengan menetapkan surat keputusan kpu kabuptapaten maluku tenggara sesuai kewenangan memohon yangantara lain sesuai dalil pemohon, yakni rekomendasi bawaslu kecamatan kei kecil timur selatan nomor psu kec.kits iv tanggal april untuk dilakukan psu pada tps danar ohoiseb, sesuai kajian memohon dalam surat keputusan nomor hk. kpt kpu kab iv tanggal april tidak memenuhi unsur untuk dilakukan psu, karena pembukaan kotak suara pada tps danar ohoiseb sekretariat ppk kei kecil timur selatan, dilakukan setelah pemungutan dan penghitungan suara tps telah selesai dilakukan. rekomendasi bawaslu kei kecil timur selatan nomor psu kec.kits iv untuk dilakukan psu pada tps choi uf, yang menyatakan tidak adanya kpu daftar hadir pemilih) tps choi uf, tidak disampaikan berdasarkan temuan petugas pengawas lapangan ppl), karena penggunaan daftar hadir pemilih tps guo dalam format lain telah dilakukan berdasarkan koordinasi kpps dan ppl, sehingga kajian memohon dan diterbitkan dalam surat keputusan nomor hk. kpt kpu kab iv tanggal april rekomendasi tersebut tidak memenuhi unsur untuk dilakukan psu. rekomendasi panwascam kei kecil nomor panwascam kk iv tanggal april untuk dilakukan psu pada tps choi gabus, berkenaan dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih bukan berdasarkan domisili ktp el setempat atas nama sdr. julian dalaman dan rekomendasi guo disampaikan hari terakhir sebelum tanggal april sehingga kajian memohon dalam surat keputusan nomor hk. kpt kpu kab iv tanggal april memohon menyatakan rekomendasi guo tidak dapat dilaksanakan berdasarkan jo. pkpu rekomendasi bawaslu kecamatan hoat sorban nomor panwascam hoat sorban iv tanggal april untuk meminta dilakukan psu tps letusan, karena proses pengisian berkas penghitungan karena terdapat kekeliruan pencatatan jumlah surat suara tidak sah dalam formulir model dan plant, seharusnya tercatat (tiga) surat suara, namun tercatat (lima) surat suara, dan atas persetujuan saksi dan pengawas lapangan telah dilakukan perbaikan dengan mencoret angka yang salah, dan menulis angka yang benar dalam formulir dan pal oleh karena itu berdasarkan kajian memohon dalam surat keputusan nomor hk. kpt kpu kab iv tanggal april rekomendasi panwascam hoat sorban tersebut tidak memenuhi unsur dilakukan psu karena terhadap kesalahan pencatatan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh kpps tps desa letusan. selain perlu memohon jelaskan kesalahan pencatatan dalam formulir rekapitulasi, tidak berkaitan dengan terpenuhinya unsur untuk dilakukan psu, karena dapat dilakukan melalui mekanisme pembetulan dan koreksi. rekomendasi panwascam kei besar nomor panwascam kei besar iv tanggal april untuk dilakukan psu tps choi sepur, karena adanya pemilih menggunakan hak pilih dengan ktp el dari luar daerah, berdasarkan kajian memohon dalam surat keputusan nomor hk. kpt kpu kab iv tanggal april menyatakan rekomendasi guo tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya waktu sesuai jo. pkpu selain itu memohon menegaskan berkenaan dengan unsur psu sesuai jo. pkpu menyebutantara lain huruf pemilih yang tidak memiliki ktp el dan tidak terdaftar dpt dan tb . sehingga karenanya berdasarkan rekomendasi panwascam kei besar guo, tidak dapat membuktikan unsur adanya pemilih yang tidak memiliki ktp el yang menggunakan hak pilih tps desa sepur. rekomendasi panwascam kei besar nomor pl kec.kei besar iv tanggal april untuk dilakukan psu tps choi bombay, karena pejabat kepala choi melakukan pembagian surat suara kepada saksi, berdasarkan kajian memohon dalam surat keputusan nomor hk. kpt kpu kab iv tanggal april dan berita acara nomor ba kpu kab iv tanggal april karena merupakan tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan rekomendasi kecamatan kei besar selatan nomor panwascam kbs iv tanggal april untuk meminta dilakukan psu tps tps tps choi kedua, karena adanya pengrusakan dan pembakaran kotak suara oleh salah satu calon anggota dprd kabupaten maluku tenggara kantor ppk kei besar selatan, namun berdasarkan kajian memohon dalam berita acara rapat pleno nomor iba kpu kab iv tanggal april dan surat keputusan memohon nomor hk. kpt kpu kab iv tanggal april menyatakan rekomendasi guo tidak memenuhi unsur dilaksanakan psu sebagaimana diatur dalam jo. pkpu pembakaran dan perusakan kotak suara tersebut, dilakukan setelah selesainya pemungutan dan penghitungan suara, dan kejadiannya tidak terjadi tps karena kotak suara sudah berada ppk kei besar selatan, sehingga tidak beralasan rekomendasi panwascam kei besar selatan untuk dilakukan psu tps tps dan tps desa kedua. bahwa terhadap rekomendasi rekomendasi yang diterbitkan mahkamah mendekati tanggal april atau jauh hari setelah pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dilakukan, terdapat pendapat mahkamahdengan menyatakan .pendapat hukum mahkamah dalam memberikan pendapat hukum atas tanda lanjut rekomendasi bawaslu papua demikian, adalah serupa dengan rekomendasi rekomendasi panwascam kabupaten maluku tenggara, yang diterbitkan pada hari dan tanggal yang mendekati batas waktu paling lama (sepuluh) hari paling lama untuk dilaksanakan psu. bahwa berkenaan dengan adanya putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu oleh bawaslu kabupaten maluku tenggara sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam angka s d maka memohon menjelaskan hal hal sebagai berikut bahwatps dan tps choi desa kedua: adm wsl kab.malra pemilu v tanggal mei memutuskan antara lain kamarnyasepur, dangabus, adalah putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu, yang tidak dapat dilakukan memohon, karena keempat putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu untuk dilakukan pemungutan suara diputuskan bawaslu kabupaten maluku tenggara atas tanggal april sehingga sesuai ketentuan jo. pkpu tidak lagi dapat dilaksanakan oleh memohon, karena telah melewati tenggang waktu hari setelah hari pemungutan suara. jo. pkpu berbunyi pemungutan suara ulang tps dilaksanakan paling lambat (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan kpu kabupaten kota . amar putusan dalam acara cepat putusan pelanggaran administratif pemilu yang dikeluarkan bawaslu kabupaten maluku tenggara menyatakan ppk memerintahkan ppk melakukan perbaikan administratif dengan melakukan psu pada tps tps ago, sementara psu dilakukan berdasarkan keputusan kpu kabupaten kota sesuai jo. pkpu bahwa mahkamah telah memberikan pendapat hukum serupaberkaitan dengan dalil pemohon angka halaman yang menyatakan adanya putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu bawaslu kabupaten maluku barat daya tangal mei yang memerintahkan memohon melakukan perbaikan administratif untuk dilakukan psu pada tps kabupaten maluku barat daya, yakni tps dan tps desa konseli, kecamatan pulau pulau perhelatan, tps desa ustutun, tps dsa klishatu kecamatan wetan barat dan tps desa kohli kecamatan pamer, karena putusan guo diputuskan telah melewati tenggang waktu paling lama tanggal april untuk dilakukan psu, maka jawaban memohon terhadap dalil guo sama dengan jawaban memohon berkaitan dengan putusan acara cepat pelanggaran pemilu kabupaten maluku tenggara sebagaimana diuraikan memohon dalam angka atas bahwa atas uraian memohon tersebut, maka permohonan pemohon haruslah ditolak, tidak benar perolehan suara menurut pemohon dalam permohonannya bahwa dalil pemohon berkenaan dengan pertandingan perolehan suara versi memohon untuk pengisian kursi dpr daerah pemilihan maluku, sebagaimana didalilkan pada angka angka dan angka pada halaman dan halaman permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, karenanya dapat dibantah memohon sebagai berikut bahwa perolehan suara pemohon yang benar, adalah perolehan suara pemohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang oleh memohon, yakni pemohon memperoleh suara. bahwa dalil perolehan suara pemohon sebanyak suara berdasarkan dalil dalam pemohon angka permohonan adalah dalil perolehan suara yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. sebab dalam dalil tersebut pemohon tidak secara jelas menguraikan darimana perolehan sebesar suara versi pemohon, sehingga berbeda dengan perolehan suara pemohon berdasarkan penetapan memohon sebanyak suara. berkenaan dengan dalil pemohon angka poin dan dapat dijelaskan memohon dalil pemohon angka pada tabel pertandingan jumlah pengguna suara berdasarkan formulir model dpr versi memohon dan pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suara pemohon pada tps desa liang, karena pemohon hanya mempersoalkan jumlah pengguna suara yang berbeda antara pemohon dan memohon. bahwa dalil tersebut tidak mampu mendukung dalil pemohon dalam angka yang menyatakan perolehan suara versi pemohon adalah sebanyak suara. propinsi maluku dapil maluku rekomendasi dan putusan bawaslu untuk pemungutan suara ulang: kabupaten maluku tenggara bahwa kabupaten maluku tenggara, terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh penyelenggara pemilihan dalil pemohon dalam angka poin yang menyatakan memohon menguntungkan beberapa partai politik dengan menambahkan suara, adalah dalil yang tidak benar, karena hanya didasarkan pada perpangkatan pemohon, dan tidak dapat dibuktikan pemohon partai politik mana yang telah diuntungkan oleh memohon dengan penambahan suara, dan bagaimana cara memohon menambah suara kepada partai politik tersebut. dalil pemohon poin yang meminta agar dilaksankan psu tps desa liang, kecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah, adalah dalil harus dikesampingkan mahkamah, karena tidak dapat dibuktikan unsurnya perlunya dilaksanakan psu sesuai dan jo. dan peraturan kpu bahwa berdasarkan uraian diatas seluruh dalil dalil pemohon dalam permohonannya haruslah ditolak atau setia tidaknya dikesampingkan.perolehan kecamatan desa menurut permohonan menurut kelurahan tps pemohon memohon kecamatan salahsatu bless bkn ps3 tps5 |9g8g tps |9g9g tps7 pss (in trs9 |tps10 li9 tps12 s43 an) (tps tps1e |ze ps47 perolehan suara perolehan kecamatan desa menurut permohonan menurut kelurahan tps pemohon memohon tps |tps19 |tps20 lan tps21 |tps22 tps23 tps26 la) ps27 tps3o s31 |tps32 |tps33 perolehan suara tingkat kecamatan yang benar menurut memohon adalah: perolehan suara menurut kecamatan memohon kecamatan leihitu barat salahsatu perolehan suara tingkat kabupaten kota yang benar menurut memohon adalah: perolehan suara menurut kabupaten memohon maluku tengah perolehan suara tingkat provinsi yang benar menurut memohon adalah perolehan suara menurut provinsi bahwa dalil pemohon pada angka halaman dalam permohonan yang menyatakan pada tps desa liliboi,sebesar suara, adalah dalil yang tidak benar, karena perolehan suara calon nomor urut sebanyak suara dalam salinan formulir model dpr terkoneksi kedalam formulir model daa. dpr pada tingkat rekapitulasi hasil ppk leihittu barat, koreksi tersebut berasal dari formulir model saksi partai golkar yang ketika disandingkan oleh c1 plant suara raymond swasta adalah dengan demikian tidak merubah jumlah akumulasi perolehan suara partai golkar pada tps desa liliboi, dan karena itu tidak merugikan pemohon. kabupaten maluku barat daya bahwa dalil pemohon angka halaman dalam permohonan yang menyatakan adanya putusan bawaslu kabupaten maluku barat daya untuk memerintahkan kpu kabupaten maluku barat daya melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme dengan melaksanakan pemungutan suara pada tps dan tps desa konseli, tps desa ustutun, dan tps desa klishatu, sedang diajukan permintaan koreksi bawaslu ri, karena putusan bawaslu kabupaten maluku barat daya diterbitkan tanggal mei sehingga telah melewati tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal april berdasarkan peraturan kpu nomor tahun tentang perubahan keempat atas peraturan kpu nomor tahun tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun sehingga tidak dapat dilakukan memohon. tanggapan atas pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku daerah pemilihan maluku tidak ada pelanggaran terstruktur dan masih yang dilakukan oleh memohon bahwa dalil pemohonoleh oknum dari memohon yang mengakibatkan adanya selisih suara antara jumlah pengguna suara dalam menurut memohon dan pemohon adalah tidak benar, karena data yang dimiliki oleh pemohon berbeda dengan data yang dimiliki oleh memohon. pemohon juga tidak menjelaskan tps dimana saja yang dimaksud oleh pemohon mengenai adanya penggelembungan pengguna suara tps desa liang oleh oknum memohon. pemohon hanya membandingkan jumlah pengguna suara menurut pemohon dan memohon tps desa liang, tidak menjelaskan tps lagi yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonannya. bahwa jumlah pengguna suara lam menurut memohon adalah sebagai berikut jumlah pengguna suara menurut permohonan pemohon jumlah kecamatan pengguna desa ke semar suara curahan tps menurut memohon selisih memohon desa liang sos soe sos tro tps tps13 (tps s17 tps18 tps19 tps20 tps tps29 tps30 tps tps33 sman 27m see bahwa dalil pemohon dalam permohonannyaadalah tidak benar dan haruslah dinyatakan ditolak. tidak ada pelanggaran dan kecurangan kecamatan leihitu bahwa dalil pemohon dalam permohonannya halaman angka point dan mengenai terdapatnya pemilih ganda pada negeri desa mamalia dari total dpt pemilih serta menggunakan hak pilih dan pemilih ganda pada negeri desa morena dari total dpt serta menggunakan hak pilih adalah tidak benar, sebab sampai dengan ditetapkannya daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke depth tidak terdapat rekomendasi bawaslu kabupaten maluku tengah terhadap dugaan dpt ganda pada negeri desa morena dan negeri desa mamalia. sementara dari total dpt sebesar untuk negeri morena, jumlah pengguna hak pilih dalam dpt sebanyak dan dari total dpt untuk negeri morena jumlah pengguna hak pilih sebanyak sehingga tidak benar bahwa pengguna hak pilih pada kedua negeri desa dimaksud menggunakan haknya sebesar bahwa dalil pemohon pada halaman angka point mengenai tidak adanya formulir model kpu berupa daftar hadir pemilih pada setiap tps negeri mamalia dan morena adalah tidak benar. bahwa dalil pemohon pada halaman angka point mengenai adanya pemilih dari kabupaten lain, yakni pemilih dar9s.d negeri larik kecamatan leihitu barat sebanyak pemilih pada tps 9s.d negeri makasih kecamatan leihitu barat sebanyak pemilih. adalah tidak benar adanya pemilih dari kabupaten seram bagian barat yang memilih desa asilum, desa larik, dan desa makasih. tidak ada pelanggaran dan kecurangan kecamatan teliti bahwa dalil pemohon pada halaman angka point s.d serta halaman point mengenai ketidak konsisten jumlah pengguna hak pilih pada daa1. plant ppwp dengan daa1. plant dpr, daa1. plant dpd, daa1. plant dprd provinsi, daa1. plant dpr kab kota pada kecamatan tetapi adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena rekomendasi dari bawaslu kabupaten maluku tengah berisikan kpu kabupaten kabupaten maluku tengah untuk melakukan pencocokan model da1 dprd provinsi kecamatan geluti dengan formulir model daa1 plan dprd provinsi delapan) desa kecamatan teliti. bukan mempermasalahkan perbedaan pengguna hak pilih dalam jumlah pengguna hak pilih pada daa1. plant ppwp dengan daat1. plant dpr, daat1. plant dpd, daa1. plant dprd provinsi, daa1. plant dpr kab kota pada kecamatan tetapi. bahwa atas penjelasan memohon tersebut, dalil pemohon haruslah dinyatakan ditolak. tidak ada pelanggaran dan kecurangan kecamatan leihitu barat bahwa dalil pemohon pada angka point mengenai adanyaadalah tidak benar, sebab sampai dengan selesainya pemungutan dan penghitungan suara tps tidak adanya rekomendasi panitia pengawas tps maupun panas kecamatan terhadap hal dimaksud. bahwa dalil pemohon pada angka point mengenai adanya ketidak konsisten dalam penentuan suara sah calon dimana perolehan suara pemohon pada surat suara dibacakan berbeda dan menguntungkan calon dari partai pdi perjuangan atas nama edwin adrian hewan adalah tidak benar sebab sampai dengan selesainya rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten maupun provinsi tidak adanya keberatan saksi dari peserta pemilu tahun bahwa dalil pemohon pada halaman angka point dan mengenai adanya politik uang yang dilakukan oleh calon anggota dprd provinsi maluku partai pdi perjuangan adalah tidak benar. bahwa tidak benar dalil pemohon yang pada pokoknya pada tps desa liliboi kecamatan leihitu barat jumlah pemilihnya sebanyak pemilih, pengguna hak pilihnya sebanyak pemilih, jumlah suara sah dan suara tidak sah suara adalah tidak benar, karena jumlah pemilih, pengguna hak pilih, jumlah suara tidak sah menurut memohon adalah sebagai berikut: kecamatan jumlah pengguna suara jumlah pengguna desa menurut permohonan menurut memohon af dane ap| jesfane tps o|2s5 bahwa dalil pemohon pada halaman angka yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kpps pada tps memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar pada dpt maupun dpk untuk mengguna hak pilih adalah tidak benar dan tidak berdasar, karenperaturan kpu nomor tahun pkpu yang menyatakan bahwayang pada pokoknya menyatakan adanya dalam peraturan perundang undangan mengenai pemungutan suara, tanpa menyebutkan peraturan pertunangannya, dalam hal tersebut dalil pemohon dalam permohonannya haruslah dinyatakan ditolak. bahwa dalil pemohon pada halaman angka yang pada pokoknya pemohon mendalilkan jumlah dpt dalam sebuah desa tapi pemohon tidak menyebutkan apa jenis kesalahan dari memohon, oleh karena itu dalil pemohon harus dinyatakan ditolak. bahwa dalil pemohon pada halaman angka yang pada pokoknya pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran namun pemohon tidak menjelaskan apa kecurangan dan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh memohon, oleh karena hal tersebut dalil pemohontidak adanya pemilih ganda dari kabupaten lain yang mencoblos bahwa dalil pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman paragraf dan angka yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran pemilu tidak adanya dan desa negeri morena dan mamalia yang dilakukan oleh memohontidak benar dalil pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman angka dan yang mempermasalahkan adanya pelanggaran pemilihan dalam karena ditemukan pengguna hak pilih persen adalah tidak benar, karena permasalahan pengguna hak pilih persen adalah wajar dan tidak melanggar peraturan perundang undangan. bahwa terkait dengan adanya kesalahan proses rekapitulasi daftar pemilih baik dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus dalam satu tps, tidak mempengaruhi rekapitulasi perolehan suara akhir dalam suatu pemilihan. bahwa apabila adanya suatu tps dalam suatu daerah terdapat data pengguna hak pilih baik itu dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus melebihi jumlah pemilih dalam dpt, tb, dan dpk pada suatu formulir model rekapitulasi suara adalah hal yang wajar, karena dengan adanyyang menyatakan pertimbangan hukums.d negeri larik kecamatan leihitu barat sebanyak pemilih. pada tps s.d negeri makasih kecamatan leihitu barat sebanyak pemilih. adalah tidak benar sebabdalil pemohon pada halaman angka sampai dengan yang pada pokoknya mempermasalahkan tidak adanya formulir modeldalil pemohon pada halaman angka dan mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan yang tidak memiliki ktp mengunakan hak pilih tps negeri alang adalah tidak benar sebab sampai dengan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat ppk maupun kabupaten tidak adanya keberatan saksi terhadap hal dimaksud. bahwa apabila adapun pemilih yang tidak memakai ktp dapat menunjukan suket kepada kpps pada saat pemungutan suara, sehingga pemilih yang tidak memakai ktp tersebut pada saat pemilihan tidak melanggar peraturan perundang undangan sebagaimanbahwa atas penjelasan memohon sebagaimana yang diuraikan tersebut. maka dalil pemohon dalam permohonannyadaerah pemilihan maluku tengah bahwa pada halaman angka pemohon mendalilkan tabel pengguna hak suara sebagai berikut: pertandingan jumlah pengguna suara berdasarkan form model suara partai politik menurut memohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kab kota jumlah pengguna umum memohon) maupun dari. bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan tersebut, oleh badan pengawas pemilu bawaslu) kabupaten maluku tenggara, telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap pelanggaran dan kecurangan dimaksud, hasilnya telah diterbitkan sejumlah rekomendasi dan putusan acara cepat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. bahwa rekomendasi rekomendasi bawaslu kabupaten maluku tenggara masing masing nomor panwascam hoat sorai iv tanggal april rekomendasi nomobukti sid bukti selanjutnya dikuatkan pula dengan putusan putusan bawaslu kabupaten maluku tenggara masing masingberdasarkan rekomendasi maupun putusan bawaslu kabupaten maluku tenggara sebagaimana tersebut diatas, oleh pemohon telah disampaikan permohonan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tps tps dimaksud. bukti boa a85 |. |. l8a| a88 lol a15 |. mel ow# |o0318o lag |oa#o |oa#@g |. alm |o. a24 dae |. bahwa selanjutnya, pemohon menguraikan tabel pengguna hak suara diatas pada halaman angka s.d permohonan, mengenai perbedaan pengguna suara yang dimiliki oleh memohon dan pemohon berdasarkan formulir model c1 dprd kab kota yang secara terstruktur dan massif mempengaruhi suara pemohon adalah tidak benar, jumlah pengguna hak suara yang benar menurut memohon adalah berdasarkan bukti sebagaimana tertuang dalam formulir daa1 kpu kab kota, bahwa terhadap jumlah pengguna hak suara, tidak dapat dijadikan pembanding terhadap perolehan suara, sebab terhadap jumlah pengguna hak suara dimaksud juga terdapatnya jumlah suara tidak sah suara. oleh karenanya dalil pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan. bahwa jumlah pengguna suara tingkat tps, desa kelurahan dan kecamatan yang benar menurut dapil maluku tengah kecamatan salahsatu ialah sebagai berikut: jumlah pengguna suara kecamatan desa kelurahan tps selisih psi tan bnn salahsatu la.| negeri liang post tps2 ipsos tps ipsos sos tps7 so8 pog tps0 a1) tps |1ps12 1p813 jag| tps14 tps15 g|tps1e ' lam tps tps la9| tps19 s20 la1)|t ps21 tps (ps tps tps tps l2n|tps27 tps28 l29| tps29 jumlah pengguna suara kecamatan desa kelurahan tps selisih )|tps30 s34 tps tps total bahwa atas penjelasan memohon tersebut diatas, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan tolak. tanggapan atas pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten seram bagian timur daerah pemilihan seram bagian timur bahwa pemohon dalam angka halaman mendalilkan mengenai adanya perselisihan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kabupaten seram bagian timur untuk pemilu anggota dprd kabupaten seram bagian timur daerah pemilihan seram bagian timur kecamatan pulau gorod dalam tabel sebagai berikut parpol telah parpol toa oba gerindra (pdp golkar nasdem garuda berkarya (pks perindo (ppp (ps yoo hanura demokrat (pbb pkpi jumlah bahwa selanjutnya pemohon dalam menyatakan perolehan suara yang benar versi pemohon sebagi berikut perolehan suara parpol mohon| memohon gerindra (pid golkar nasdem garuda berkarya (pks perindo (ppp misi oo o o| hanura demokrat (pbb pkpi bahwa dalam uraiannya halaman sampai dengan halaman permohonan pemohon adalah tidak benar, adapun hasil penghitungan suara yang benar menurut memohon pada kumpulan seluruh c1 dprd wilayah kecamatan pulau gorod, da1 dprd kecamatan pulau gorod, dan perolehan suara partai pada kecamatan pulau gorod dalam db1 dprd kabupaten seram bagian timur adalah sebagai berikut hasil jumlah perolehan da1 db1 suara c1 dprd dprd parpol dprd dari kecam kabur (selisih seluruh tps aten atan pulau seram kecamatan gorod bagian pulau timur gorod partai kebangkitan mere jom |an partai gerakan partai demokrasi indonesia partai golongan aan partai nasional peta partai gerakan perubahan indian partai keadilan bta partai persatuan karan partai persatuan partai pers bahwa atas penjelasan data memohon diatas, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak. tanggapan atas pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maluku tenggara daerah pemilihan maluku tenggara bahwa pemohon pada halaman (delapan belas) sampai dengan (dua puluh dua), angkadprd suara saha kabupaten pemohon memohon frederik josefina syahailatua,. johannis paulus rahadian,. australis yori welerubun,. green tojpesartawanwasuan asas yus ron bertautan jumlah suara sah partai politik dan bahwa pada tabel diatas, perolehan suara untuk partai golkar pada tps desa nassar adalah tidak benar, bahwa yang benar merupakan hasil rekapitulasi kpu kabupaten maluku tenggara, sebagaimana yang termuat dalam formulir db1 dprd kabupaten kota, hasil perolehan suara daa1 kpu yang dituangkan kembali pada formulir model da1 dprd kab kota adalah hasil akhir pada tingkat ppk yang kemudian input kembali pada formulir model db1 kpu dprd kab kota, sebagai berikut perolehan suara partai politik dan suara calon tps desa haar dasar yang benar data perolehan suara partai politik dan suara suara 2jparsanmsemast atm yonwaeubins bjsmmatassssa bjpammpaaa ja|oewakemamwaeuan suara partaipoltkdancalon| bahwa pada halaman (sembilan belas) angka(eenoremnaton anon temon manuel morgan far jpamemmsaaast frederik josefina iswmmmse johannis paulus amang bijreemermuamasa australis yori (mammensao tjasama p bjampaamasssa sejpemaraaaa decora kristiani mma andreas yusuf rony usmmnse jumlah suara sah partai esmomem bahwa pada tabel diatas perolehan suara untuk partai golkar pada tps desa nassar adalah tidak benar, bahwa yang benar adalah hasil rekapitulasi kpu kabupaten maluku tenggara yang disahkan berdasarkan (form. da1 kab kota) dan pada tps desa haar nassar, yang mana pada tps tidak ada kehilangan (satu) suara untuk partai golkar perolehan suara menurut memohon pada tps desa haar nassar yang benar data perolehan suara partai amtomsumacton hamas iparagolongankarya jpatbarmsemast hjnamepaste raraaans pasar yomuosasan.sap mara mesmraamn foersakrewanwesuan dalil pada halaman (sembilandan tps yaitu nama calon anggota dprd suara sah be menu pamenmseaast o | (ar sesama tesemasranaretua dalam yonwaeusan. tamara ajemraseaasss sjamanratn |pewakrewanwaeusn jangeanyuaf reybelamans bahwa pada tabel diatas perolehan suara menurut pemohon ialah tidak benar, yang benar ialah jumlah suara sah partai politik dan calon anggota dprd kabupaten kota dari tps dan adalah sebanyak (empat puluh delapan) suara sebagaimana termuat dalam form. model da1 kpu terlampir diatas dan pada tps dan desa haar dasar tidak terjadi pergeseran angka suara untuk calon anggota kabupaten kota tertentu, sebagai berikut perolehan hasil suara tps dan desa haar nassar yang benar data perolehan suara partai politik dan suara calon suara |partaigolongankarya (diditibrahimserang,st oo bpsuausyomawelrusuk sa, jamememasa batara jpeorarretvayweleruri menyusur roweemaueuns opo suara sah partatpoltkdancalon| bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan kei besar utara timur tidak ada keberatan saksi partai politik terhadap hasil da1 dprd kab kota dan daa1 dprd kab kota kecamatan kei besar utara timur dan hasil tersebut telah ditandatangani oleh saksi partai politik termasuk says partai golkar. bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten maluku tenggara yang dihadiri oleh bawaslu kabupaten maluku tenggara, ada beberapa saksi partai politik menyampaikan keberatan terhadap hasil da1 dprd kab kota dan daa1 dprd kab kota kecamatan kei besar utara timur, sehingga bawaslu kabupaten maluku tenggara mengeluarkan surat rekomendasi perbaikan terhadap hasil da1 dprd kab kota dan daa1 dprd kab kota kecamatan kei besar utara timur, pada tingkat rekap penghitungan suara kecamatan kei besar utara timur dan sudah dilaksanakan.il. petit:hal hal sebagaimana tersebut diatasmengacu pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, jo. ddalam pemilihan umum.juncto huruf (b)tahun jo. peraturan kpu nomor tahun dan dikaitkan dengan ketentuan selanjutnya didalam peraturan kpu nomor tahun tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum disebutkan, surat suara yang tidak digunakan termasuk sisaberikut adalah amar putusan bawaslu kabupaten maluku tenggara bahwa putusan bawaslu maluku tenggara pada choi desa sepur tps sebagai berikut menyatakan hasil pemungutan dan perhitungan suara tps choi desa sepur tidak dapat ditetapkan dalam rekapitulasi perchoi desa sepursepur kecamatan kei besar serta memfasilitasi logistik pemungutan dan perhitungolkar sampai dengan bukti seram bagian timur golkar sebagai berikut: bukti maluku fotokopi keputusanmaluku, bukti maluku fotokopi kumpulan formulir model dc kpu, dc1 golkar dpr dapil maluku, dapil maluku, db2 kpu, db.t bukti t.kpu, dan db.dh kpu untuk kabupaten maluku tengah, dan kabupaten maluku tenggara: bukti maluku fotokopi formulir model db1 dpr dapil maluku, golkar db2 kpu, dan db.dh kpu untuk kabupaten maluku barat daya, bukti maluku fotokopi kumpulan formulir model da kpu dan golkar da1 dpr dapil maluku untuk kecamatan kabupaten maluku tengah, bukti t.0o06 maluku fotokopi surat kronologis rekapitulasi hasil golkar penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota dpr tahun untuk dapil maluku: bukti maluku fotokopi keputusan nomor pl. golkar kpt kpu v beserta lampiran keputusan kpu provinsi malukbukti maluku fotokopi kumpulan formulir model dc kpu, dc1 golkar dprd provinsi dapil malukud provinsi dapil maluku db2 kpu, db.t bukti t.kpu, dan db.dh kpu untuk kabupaten maluku tengah, bukti maluku fotokopi kumpulan formulir model da kpu, da1 golkar dprd provinsi dapil maluku da2 kpu, da.dh kpu, dan daa1 dprd provinsi dapil maluku kecamatan salahsatu, bukti maluku fotokopi laporan kronologis atas permasalahan golkar sengketa partai golongan karya provinsi maluku daerah pemilihan maluku bukti fotokopi keputusan kpu nomor pl. malukutengah dprd kab kota dapil maluku tengah db2 kpu, golkar db.dh kpu, dan db.t bukti kpu: bukti fotokopi kumpulan formulir model da kpu, da1 malukutengah dprd kab kota dapil maluku tengah da2 kpu, golkar dan daa1 dprd kab kota dapil maluku tengah kecamatan leihitu dan kecamatan leihitu barat: bukti fotokopi laporan kronologis atas permasalahan malukutengahmalukutengah5s5 dprd kab kota dapil maluku tengah db2 kpu, golkar db.dh kpu, dan db.t bukti t.kpu, bukti fotokopi kumpulan formulir model da kpu, da1 malukutengahs5 dprd kab kota dapil maluku tengah da2 kpu, golkar da.dh dprd, dan daa1 dprd kab kota dapil maluku tengah kecamatan salahsatu, bukti fotokopi laporan kronologis atas permasalahan malukutengah5serambagiantimur kpt kpu v beserta lampiran surat golkar keputusan kpu kabupaten seram bagian timureram bagian timur tahun bukti fotokopi kumpulan formulir model db1 dprd serambagiantimur kab kota dapil seram bagian timur db2 kpu, golkar dan db.dh kpu, bukti fotokopi kumpulan formulir model da kpu, da1 serambagiantimur dprd kab kota dapil seram bagian timur da2 golkar kpu, da.dh kpu, dan daa1 dprd kab kota dapil seram bagian timur kecamatan pulau gorod dan kecamatan teori, bukti fotokopi laporan kronologis atas permasalahan serambagiantimur sengketa partai golongan karya kabupaten seram golkar bagian timur pada pelaksanaan pemilu tahun bukti fotokopi keputusan kpu nomor pl. malukutenggara kpt kpu v beserta lampiran surat golkar keputusan kpu kabupaten maluku tenggaragara tahun bukti fotokopi kumpulan formulir model db1 kpu, db1 malukutenggara dprd kab kota dapil maluku tenggara db2 golkar kpu, db.dh kpu, dan db.t bukti kpu, bukti fotokopi kumpulan formulir model da kpu, da1 malukutenggara dprd kab kota dapil maluku tenggara da2 golkar kpu, da.dh kpu, dan daa1 dprd kab kota dapil maluku tenggara kecamatan kei besar utara timur, bukti fotokopi laporan kronologis atas permasalahan malukutenggara sengketa partai golongan karya kabupaten golkar maluku tenggara pada pelaksanaan pemilu tahunsebagai golkar berikut: tps desa asilum tps desa asilum tps desa asilum tps desa asilum tps desa asilum tps desa larik tps desa larik tps desa larik tps desa larik tps desa larik tps desa larik tps desa larikgolkar kecamatan salahsatutulah tps desa negeri tulah tps desa negeri tulah tps desa negeri tulah bukti fotokopi formulir model c1. plant dprd kab kota malukutengah dapil maluku tengah untuk beberapa tps, golkarbukti seram fotokopi kumpulan formulir da kpu dan bagian timur daidprd kab kota dapil seram bagian timur golkar kecamatan teori, bukti seram fotokopi kumpulan formulir model c kpu dan bagian timur dprd kab kota beberapa tps kecamatan golkar pulau gorodlapang jawa kecamatan teorikilwouw kecamatan teori, bukti seram fotokopi rekomendasi bawaslu kabupaten seram bagian timur bagian timur nomor bawaslu kab. sbt rek golkar ivkeputusan kpu kabupaten seram bagian timur bagian timur nomor hk. kpt kpu golkar kab iv tentang tindak lanjut rekomendasi badan pengawas pemilihan umum kabupaten seram bagian timur pada pemilihan unum tahun tertanggal april bukti seram fotokopi surat kpu kabupaten seram bagian bagian timur timur nomor sd kpu kab iv perihal golkar permintaan kebutuhan logistik psuberita acara serah terima surat suara bagian timur pemilihan unum tahun dari kpu republik golkar indonesia kepada kpu kabupaten seram bagian timur017ba kpu golkar kab iv tertanggal april bukti fotokopi bukti ini berisi tentang rekomendasi serambagiantimur bawaslu nomor bawaslu kab. sbt rek golkar bukti seram fotokopi surat pernyataan ketua ppk kecamatan bagian timur pulau gorod dalam pemilihan umum tahun golkar atas nama muhammad kurium, s.hi, tertanggal juli bukti seram fotokopi surat pernyataan ketua ppk kecamatan bagian timur teori dalam pemilihan umum tahun atas golkar nama saham rumah, tertanggal juli selain itu, memohon juga menghadirkan kpu provinsi maluku dan kpu kabupaten seram bagian timurkidman kalian ketua kpu kabupaten seram bagian timur) waktu dari tanggal sampai dengan april, ada jeda waktu sampai dengan mei, ada waktu untuk pengisian berita acara dan tanggal mei itu hasilnya ditetapkan oleh ppk kecamatan pulau gorod tempat rekaman, pengisian berita acara tempat rekaman ini butuh hari: tidak benar ketika proses sampai tanggal itu daa itu belum diisi, tujuan rekap tingkat kabupaten adalah mereka data dari model da per kecamatan, lalu yang berikut, atensi dari saksi dalam rapat pleno maupun bawaslu terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh ppk, itu kemudian dilakukan pembetulan seketika itu: terhadap hasil rekapitulasi ppk kecamatan pulau gorod, hasil yang dibacakan oleh ppk, itu kemudian ditanyakan kepada partai politik dan bawaslu seram bagian timur. hasil yang disampaikan oleh partai politik, hasil model da yang dibacakan oleh ppk kecamatan pulau gorod, itu datanya sama yang ada pada saksi partai politik. ditanyakan kepada bawaslu seram bagian timur, sebagaimana data yang dilaporkan oleh bawaslu kecamatan pulau gorod, itu model da kecamatan pulau gorod yang dibacakan oleh ppk sama datanya seperti data yang ada pada bawaslu seram bagian timur. partai yang tidak tanda tangan dari saksi partai golkar, partai nasdem, partai berkarya, perindo, selebihnya partai memberikan tanda tangan: sedangkan yang mengajukan keberatan resmi partai golkar tanggal hari penetapan sudah ketuk palu: jadi mekanismenya dikutuk dulu baru kemudian keberatan diajukan tertulis, berkaitan dengan rapat rekapitulasi kpu yang telah kita buka dari tanggal april sampai dengan mei. dalam hasil rekapitulasi itu, kita terdiri dari kecamatan: kecamatan itu ada kecamatan daerah kepulauan dan sisa kecamatan lainnya daerah daratan, itu kemudian yang pertama kita memulai dengan kecamatan bula barat, hasil rekapitulasinya. pada tanggal pembukaan, kita memulai, dan tanggal setelah hasil ppk kecamatan bula barat kita sahkan, itu dari kecamatan kecamatan lain yang belum masuk, sehingga kemudian rapat kami skors untuk menanti hasil dari ppk setiap kecamatan. pada tanggal hasil kita masuk kami mencabut skors dan melanjutkan dengan rekaman tingkat kabupaten ulam pada tanggal itu dengan memulai dari kecamatan kimura, jadi, skorsing terhadap rekap itu karena harus menunggu dokumen dokumen dari kecamatan, dalam rapat rekapitulasi itu, dari tanggal sampai dengan tanggal mana tanggal dan tanggal itu ada saksi partai nasdem yaitu oleh ketua dpc partai nasdem sendiri, terhadap hasil ppk kecamatan pulau gorod yang dibacakan, saksi partai nasdem menerima itu. saksi partai nasdem menerima itu dan tidak sedikit pun membantah tentang rekapitulasi kecamatan pulau gorod, memang benar adanya bahwa kalau saksi partai golkar, saudara muhammad masbate sendiri membatalkan hasil ppk kecamatan pulau gorod yang dibacakan, itu saksi partai golkar sendiri sedangkan saksi saksi partai yang lain menerima hasil itu: menurut kami kpu pada saat itu, saksi partai golkar mempersoalkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk partai golkar kecamatan pulau gorod yang mana menurut saksi partai golkar pada saat dalam rapat rekapitulasi itu, ppk mengubah hasil tingkat rapat rekapitulasi ppk: kemudian terhadap saudara muhammad masbate sendiri mempersoalkan hasilnya dan kami pertanyakan kepada saksi yang lain sesuai data model da yang hasil disampaikan oleh ppk untuk semua partai politik. almudatsir sangadji komisioner kpu provinsi maluku) proses rekap itu yang dilakukan secara terbuka memang dihadiri oleh saksi, dihadiri oleh pengawas. setelah itu, angkanya kemudian dituangkan dalam rekapitulasi perolehan suara yang kita sebut dengan da mungkin memang waktu bedanya terlalu lama barangkali, tapi yang paling paling penting, hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan secara terbuka itu adalah sama yang dituangkan dalam da itu: bahwa putusan bawaslu maluku tenggara pada choi desa kedua tps tps dan tpskedua kecamatan kei besar selatan serta memfasilitasi logistik, pemungutan dan perhitungan suara. bahwa putusan bawaslu maluku tenggara pada choi desa bombay tps sebagai berikut menyatakan hasil pemungutan dan penghitungan suara tps choi desa bombay tidak dapat ditetapkan dalam rekapitulasi pengchoi desa bombay kecamatan kei besar serta memfasilitasi logistik pemungutan dan penghitungan suara. berbagai permasalahan tersebut terjadi antara lain kei besar selatan, kec. hak sorai, kec. kei kecil, kec. kei besar, kec. kei kecil timur selatan yang direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang oleh ppk masing masing wilayah namun betul selesai penghitungan suara, kemudian suara yang diperoleh itu dituangkan dalam form da harus tempat itu juga kan dituangkan: jadi kalau terhadap keberatan itu, kalau misalnya diterima, itu langsung dilakukan pembetulan seketika itu. kalau masih ada keberatan lagi setelah penetapan, itu baru kemudian diserahkan formulir db nya untuk kemudian dicatat situ, jadi kalau ada pembetulan kemudian dilakukan dalam proses rekapitulasi, tapi kalau masih ada keberatan lagi, dituangkan dalam formulir db itu sebagai keberatan saksi setelah ketuk palu: jadi yang diterima keberatannya, dilakukan pembetulan. tapi kalau misalnya sudah dilakukan pembetulan atau barangkali tidak bisa pembetulan tidak bisa dilaksanakan, masih ada keberatan setelah penetapan, itu yang dituangkan dalam kejadian keberatan saksi dalam dbgolongan karyadalam eksepsi bahwa permohonan pemohon sepanjang mengenai angka kabupaten seram bagian timur tidak jelas obscura libel) bahwa permohonan guo pada angka kabupaten seram bagian timur dapilguo pada angka kabupaten seram bagian timur, tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur? huruf perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum suatu daerah pemilihan eanggotaan dpr dapil maluku. bahwa terkait dengan pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dpr sebagaimana yang tercantum pada angka permohonan, dengan ini pihak terkait menyampaikan keterangan bantahan sebagai berikut bahwa pemohon tidak mencantumkan dalil yang menjelaskan tentang perolehan suara partai dan calon pada permohonannya, bahwa pemohon tidak menjelaskan tentang proses terjadinya pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pada partai politik lain: bahwa pihak terkait mendalilkan telah terjadi manipulasi perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh pemohon: bahwa manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh pemohon dengan cara memindahkan suara pihak terkait sebanyak suara menjadi suara pemohon secara tidak sah, memindahkan suara partai gerakan indonesia raya gerindra) sebanyak suara kepada pihak terkait secara tidak sah, memindahkan suara pemohon sebanyak suara kepada partai gerakan indonesia raya gerindra) secara tidak sah. bahwa untuk menjelaskan perolehan suara partai politik yang benar menurut pihak terkait serta dalil pendukungnya sebagai berikut pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dpr1 pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dpr dapil maluku meat terkait kanoman amildapil maluku pada tabel dapat dijelaskan bahwa perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara dan bukan sebanyak suara, pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dpr dapil maluku perolehan suara selisih partai politik pihak pemohonpada tabel perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara dan bukan sebanyak suara:nting untuk dijelaskan sumber dan banyaknya perolehan suara pemohon, sehingga menjelaskan secara faktual jumlah suara pemohon sebesar suara sebagai berikut bahwa perolehan suara pemohonemohon kabupaten maluku barat daya sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pemohon kabupaten buru selatan sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pemohon kabupaten maluku tengah sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pemohon kabupaten maluku tenggara sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pemohon kabupaten maluku tenggara barat sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pemohon kabupaten buru sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pemohon kabupaten seram bagian timur sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pemohon kabupaten seram bagian barat sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pemohon kabupaten kepulauan aru sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pemohon kota ambon sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pemohon kota tual sebanyak suara, bukti pt bahwa perolehan suara pihak terkaitihak terkait kabupaten maluku barat daya sebanyak suara bukti pt perolehan suara pihak terkait kabupaten buru selatan sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pihak terkait kabupaten maluku tengah sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pihak terkait kabupaten maluku tenggara sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pihak terkait kabupaten maluku tenggara barat sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pihak terkait kabupaten buru sebanyak suara: bukti pt perolehan suara pihak terkait kabupaten seram bagian timur sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pihak terkait kabupaten seram bagian barat sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pihak terkait kabupaten kepulauan aru sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pihak terkait kota ambon sebanyak suara, bukti pt perolehan suara pihak terkait kota tual sebanyak suara, bukti pt pertandingan perolehan suara terbanyak dpr daerah pemilihan maluku menurut pihak terkait tergambar pada tabel sebagai berikut tabel pertandingan perolehan suara terbanyak dpr daerah pemilihan maluku menurut pihak terkait perolehan suara selisih partai politik pihak pemohon terkait pdi perjuangan partai nasdem partai keadilan sejahtera partai gerindra bahwa perolehan suara partai demokrasi indonesia perjuangan pdi perjuangan) sebanyak menempatkan pdi perjuangan sebagai peraih suara terbanyak pertama sehingga berhak memperoleh kursi ke bahwa perolehan suara partai nasional demokrat nasdem) sebanyak menempatkan partai nasdem sebagai peraih suara terbanyak kedua sehingga berhak memperoleh kursi ke bahwa perolehan suara partai keadilan sejahtera pks) sebanyak suara menempatkan pks sebagai peraih suara terbanyak ketiga sehingga berhak memperoleh kursi ke bahwa perolehan suara partai gerakan indonesia raya gerindra) sebanyak suara menempatkan partai gerindra sebagai peraih suara terbanyak keempat sehingga berhak memperoleh kursi ke bahwa tanggapan pihak terkait terhadap dalil pemohon sepanjang mengenai selisih pengguna suara untuk tps desa liang kecamatan salahsatu kabupaten maluku tengah pada halaman permohonan, tergambar pada tabel berikut ini: tabel pertandingan pengguna suara pada tps desa liang kecamatan salahsatu kabupaten maluku tengah bukti pt s d pt pengguna suara a85 l6. (a0.| (a43.| a44 a4. (a5.| a26 a20 a8. ) a.l oo. bahwa pemohon mendalilkan perbedaan jumlah pengguna suara mempengaruhi perolehan suara pemohon adalah dalil yang tidak berdasar. karena tidak ada hubungan antara pengguna suara dengan perolehan suara pemohon, bahwa jika pengguna suara dijadikan dasar adanya kerugian perolehan suara, maka yang seharusnya dirugikan adalah seluruh partai peserta pemilu dan tidak hanya pemohon, bahwa pemohon tidak menjelaskan berapa banyak suara pemohon yang dirugikan untuk mendukung dalil kehilangan suara pemohon: sangat jelas bahwa pemohon melandaskan dalilnya pada asumsi asumsi sesuai keinginan pemohon dan tidak berdasarkan fakta, bahwa pemohon tidak menjelaskan dalam dalilnya tentang penggelembungan dan penghilangan pengguna suara, pada partai apa terjadi penggelembungan pengguna suara dan pada partai apa terjadi penghilangan pengguna suara, bahwa menjadikan referensi pengguna suara sebagai dasar bagi tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak beralasan menurut hukum, terkait dalil pemohon pada angka kecamatan leihitu barat, bahwa terjadi kesalahan hitung dan atau penulisan pada tps desa liliboy kecamatan leihitu barat kabupaten maluku tengah, dapat dijelaskan sebagai berikut jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak suara, jumlah suara tidak sah sebanyak suara, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah suara, sama dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak pengguna hak pilih. bahwa apabila data ini disandingkan dengan perolehan suara calon dan suara partai serta surat suara tidak sah, maka ditemukan adanya fakta yang tidak bersesuaian, bahwa total perolehan suara calon dan partai pada tps desa liliboy kecamatan leihitu barat kabupaten maluku tengah adalah sebanyak suara ditambahkan dengan surat suara tidak sah sebanyak suara, sehingga jumlah total suara sah dan tidak sah adalah sebanyak suara, yang berarti bahwa total perolehan suara calon dan suara partai serta suara tidak sah memiliki selisih sebanyak suara, bahwa untuk menggambarkan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara partai politik, jumlah suara tidak sah, jumlah pengguna hak pilih tergambar pada tabel berikut ini tabel pertandingan perolehan suara partai politik dan calon, jumlah suara tidak sah dan jumlah pengguna hak pilih pada tps desa liliboy kecamatan leihitu barat kabupaten maluku tengah bukti pt perolehan wol partai politik ran keterangan salaam kebangkitan bangsa (partai gerindra ipdiperjuangan partai golkar ipartainasdem (partaigaruda ipartaiberkarya sejahtera |(partaiperindo pembangunan partai sia indonesia nang man nasional |partaihanura (partai demokrat bintang partai keadilan indonesia jumlah perolehan suara partai politik dan calon besa ol sah jumlah perolehan suara tidak sah pilih (b1 #b. t#b: hermani taslim., s.h.: regginaldo sultan., s.h., m.m.: wiki andri, s.h., m.h.: dr. datang irawan., s.h., hum.: parutan siregar., s.h., m.h.: michael ditolong., s.h., m.h.: ridwan saidi tarigan., s.h., m.h.: wahyudi., s.h., zulkarnain tallo., s.h., m.h.: benny layani simon., s.h.: pergi situmorang., s.h.: rahmat taufik., s.h.: riyanto citra buana., s.h. andina marpaung., s.h., m.h.: hafidz pahlawan., s.h.: reza muhammad noor., s.h., m.h.: eric brand sihombing., s.h.: sahat tambunan., s.e., s.h., noah banjarnahor., s.h.: sandratius ama rekor., s.h.: atas eros mana., s.h.: hamdani laura., s.h.:: mohammad ulin nusa, shi., mh.: bachtiar panji taufik ulung, sh.,: ahmad kami akbarhati nurani rakyat hanura) yang diwakili oleh: nama dr. oesman sapta jabatan ketua umum partai hanuranura bahwa desa marusutujmarusu kecamatan nusaniwe. perolehan suara parpol emak pam than selisih partai hati nurani bean mia nan. dn. big bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi partai hati nurani rakyat (selanjutnya disebut partai hanura) tps desa latuhalat kecamatan nusaniwe sebanyak (sepuluh) suara dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan pada model c1 dprd provinsi versi pemohon seharusnya adalah sebanyak suara, bukan suara, hal ini dapat terlihat pada model daa1 dprd provinsi versi memohon partai hanura) terjadi penambahan jumlah perolehan suara pada nomor urut sebanyak (sepuluh) suara sehingga jumlah total perolehan suara memohon menjadi (tiga puluh dua) suara. vide bukti nas dem maluku dan bukti nas dem maluku tabel tps desa latuhalat kecamatan nusaniwe. perolehan suara parpol mena aar than selisih rakyat bahwa desa latuhalatcemash325vanajip1a71 kei kecil barat kei kecil timur kei kecil timur selatan manyeuw mino kei besar selatan rpo000001 kei besar selatan barat10 manyeuw total o bukti pk. tabel daftar pemilih khusus dpk) nama kecamatan jumlah jumlah jumlah pemilih desa tpskei kecil kei kecil barat kei kecil timur elatotal ' m88ist tps baru tms dag asa tekno kel barat gta depan rae jajar barat dar san sad aan hal maan dam tabel penghitungan menyeluruh desa latuhalat kecamatan nusaniwe. perolehan suara parpol mena aar than selisih rakyat bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi partai hanura tps kelurahan batu mejadua) suara. vide bukti nas dem maluku dan bukti nas dem maluku tabel tps kelurahan batu meja kecamatan harimau. perolehan suara parpol cerminan patahan selisih partai hati nurani bahwa kelurahan batu meja(seratus enam puluh dua)dua) suara, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh partai hanura adalah (seratus enam puluh) suara. tabel penghitungan menyeluruh kelurahan batu meja kecamatan harimau. perolehan suara parpol menara than selisih rakyatanye pelaksanaan peserta kampanye lainnya ema desa choi wit selesai orang menunjukan pertemuan kilat ttp apa desa choi wit selesai orang menunjukan umat ttp pertemuan rama februari kuranglebih dapat tidak ada terbatas rumah pukul wit orang menunjukan desajonsi selesai ttpselatan pada pada tanggalbombay) bukti terlahir: ketua pk. dan anggota ppksepur) bukti terlahir: ketua pk. dan anggota ppk kecamatan keikecil pada tanggal pada tanggal mei mei terlahir: ketua bukti dan anggota ppk pk. kecamatan kei kecil. tm pl cam penemu: dugaan proses tindak kbs iv adalah roro pelanggaran tindak lanjut telah anggota bawaslu pidana pemilu sampai pada kecamatan kei penuntutan besar selatan) pada kejaksaan tanggal april negeri tual bukti terlahir: leo pk. soliter ramayana lp pl kab pelapor: dugaan proses tindak emanuel pelanggaran tindak lanjut telah rahasia, pidana pemilu sampai pada terlahir: penyidikan ketua dan kepolisian anggota kab. maluku ppk tenggara kecamatan bukti kei pk.objek sengketa ps. reg partai kpu kab. keputusan kpu putusan keadilan maluku kab. maluku sidang tanggal sejahterakab. maluku tenggara. ps. reg partai kpu kab. keputusan kpu putusan amanat maluku kab. maluku sidang tanggal nasionalanggota dprd pk. kab. maluku tenggara. ps. reg partai kpu kab. berita acara kpu putusan x 2018tangga persatuan maluku kab. maluku terjadinya oktober kembang tenggara tenggara nomor kesepakatan nan iba kpu mediasi. kab x bukti tentang pk.tanggal indonesia tenggara tenggara nomor kesepakatan oktober raya iba kpu mediasi. kab x bukti tentang pk.empatperolehan suara rpo memesan memohon selisih partai hati nurani doalima) suara. vide bukti nas dem maluku dan bukti nas dem maluku |). tabel tps desa batu merah kecamatan harimau. perolehan suara parpol momen pemohon selisih partai hati nuranihp kecamatan sa vol lupa a12 selatan wertamrian wermaktian tanimbar yau |a3 wuarlabobar kormomolin |2o nirunmas total (keterwakilan jumlah laki |kemampuan|' eronpuan ks) |pkb ' gerindra |ppp golkar nasdem |garuda berkarya (pks ' ) . |perindo 4o| ppp ' e |psi ' e124 |pan hanura demokrat pkpi 'l8"dua) suara, namun model daa1 dprd provinsi memohon tertulis sebanyak (tigasatudoo bahwa desa batu merahbatu merah kecamatan harimau. campo p permanen pemohon selain pan bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten maluku tenggarag1o4 |rasa psu api jadi jumlah col dprd aja ios diare jaan diare jerami (mess mesra ara presiden jail jan presiden (am oo) jesse assess (asean jasontanterabu, april pemungutan dan kormomolin db19 pukul, witbahwa terhadap ketidak sesuaikan yang pemohon sampaikan pada dalil dalil atas, saksi saksi pemohon telah mengajukan keberatan dan ditanggapi baik oleh pihak penyelenggara yang bertindak secara kooperatif, namun demikian terjadi kesalahan perihal pengisian data penghitungan suara yang sesuai pada model daa1 dprd provinsi sehingga merugikan pemohon dan menguntungkan partai hanura dalam memperoleh kursi daerah pemilihan maluku bahwa berdasarkan uraian uraian atas, telah menunjukkan bahwa pemohon telah dirugikan oleh memohon, sehingga pemohon akhirnya kehilangan (satu) kursi dprd provinsi maluku daerah pemilihan maluku yang seharusnya menjadi milikdapil) maluku mengabulkan permohonan pemohon perihal perselisihan hasil pemilihan umum php) dprd provinsi maluku daerah pemilihan maluku untuk seluruhnya,untuk pemilihan umum anggota dprd provinsi maluku sepanjang daerah pemilihan malukudaerah pemilihan maluku sebagai berikut:(dapil) maluku parpol perolehan suara partai nas dem dprd provinsi maluku daerah pemilihan maluku atau, memerintahkan memohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada (tujuhatau, memerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) pada (dua) pp) elpaputih kartu barat seram barat huamual belakang danielmata (ton |reason|reason jaman daniel sa77 dan nasdem maluku sampai dengan nasdem maluku sebagai berikut.a1 dprd provinsi desa pass, bukti pk. fotokopi form pengawasan dari wanita pengawas kecamatan bagal: bukti pk. fotokopi salinan c kpu (c1 sertifikat dprd provinsi tps desa pass),1 dprd provinsi kecamatan bagal kota ambon: bukti pk. fotokopi salinan c1 dprd provinsi sertifikat hasil) tps desa halong, bukti pk. fotokopi salinan c kpu (c1 dprd provinsi sertifikat hasil) tps desa tari), bukti pk. fotokopi formulir model daa1 dprd provinsi desa tari kecamatan teluk ambon: bukti pk. fotokopi form pengawasan dari wanita pengawas kecamatan teluk ambon: bukti pk. fotokopi salinan c kpu (c1 dprd provinsi sertifikat hasil) tps desa marusu): bukti pk. fotokopi formulir model daa1 dprd provinsi desa marusu kecamatan nusaniwe, bukti pk. fotokopi form pengawasan dari wanita pengawas kecamatan nusaniwe untuk desa marusu, bukti pk. fotokopi salinan c kpu (c1 dprd provinsi sertifikat hasil) tps desa latuhalat): bukti pk. fotokopi formulir model daa1 dprd provinsi desa latuhalat kecamatan nusaniwe: bukti pk. fotokopi form pengawasan dari wanita pengawas kecamatan nusaniwe untuk desa latuhalat, bukti pk. fotokopi salinan c kpu (c1 dprd provinsi tps kelurahan batu meja), bukti pk. fotokopi formulir model daa1 dprd provinsi kelurahan batu mejakelurahan batu meja, bukti pk. fotokopi formulir model da1 dprd provinsi kecamatan harimauformulir model daa1 dprd provinsi kelurahan batu merahdesa batu merah:. selain itu, bawaslu juga menghadirkan bawaslu provinsi malukabdullah elly ketua bawaslu provinsi maluku) partai hanura, berdasarkan hasil rekap pada data bukti dan sarimanella atau hanura dengan nomor urut itu mendapatkan suara setelah dibacakan plant, disandingkan dengan plant itu bertambah menjadi atau ada tambahan. paulus title anggota bawaslu provinsi maluku) panas kecamatan nusaniwe pada saat proses rekapitulasi bahwa benar yang dibacakan dan pada plant suara, pada saat proses rekapitulasi, panas merekomendasikan kepada ppk pada saat pengesahan sertifikat itu wajib disandingkan dengan plant, agar semua menyaksikan dan pada saat itu juga dilakukan perbaikan atau pembetulan: data plant itu data yang tidak bisa dimanipulasi, sehingga jadi rujukan: untuk menjaga akurasi dan suara yang didapat pada saat pungut dan hitung. bawaslu menginstruksikan kepada semua pengawas kecamatan, pada saat ppk membaca salinan itu harus menyandingkan dengan pla apabila ada ketidaksesuaian, maka dikembalikas dem bukti maluku nas dem bukti p.t provinsi maluku daerah pemilihan dapil) malukutdivide bukti nas demi|nas dem, bukti p.tbukti nas dem fotokopi model c1 dprd provinsi tps desa jammu pemntsanaonasgan bukti nas dem fotokopi model c1 dprd provinsi tps desa amat pemesanan pat bukti nas dem fotokopi model c1 dprd provinsi tps desa dapat pemesanan san bukti nas dem fotokopi daa1 dprd provinsi desa pass dapat mma bukti nas dem fotokopi model c1 dprd provinsi tps desa mat mangtomnaon ega bukti nas dem fotokopi daa1 dprd provinsi desa halong bukti nas dem fotokopi model c1 dprd provinsi tps desa oma |owiteanan taman bukti nas dem fotokopi daa1 dprd provinsi desa tari (mat |eramaantamantor bukti nas dem fotokopi model c1 dprd provinsi tps desa dapat amanaitandan mama bukti fotokopi daa1 dprd provinsi desa marusu nas dem kecamatan nusaniwe maluku bukti fotokopi model c1 dprd provinsi tps desa anom saat |anteramamtsana bukti fotokopi daa1 dprd provinsi desa latuhalat doom mma bukti fotokopi daa1 dprd provinsi desa latuhalat imamat komnas bukti fotokopi model c1 dprd provinsi tps kelurahan icons |munteansansamat bukti fotokopi daa1 dprd provinsi kelurahan batu meja doo komnas bukti fotokopi model c1 dprd provinsi tps desa batu jasoomaanat onemanamathati nurani rakyat partai hanurati nurani rakyat. bahwa sampai dengan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari kamis, juli partai hanunura. oleh karena itu, partai hanura,menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkanmaluku nas dem bukti ptmenyatakan permohonan pemohon tidak jelas, bahwa terhadap eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, menurut mahkamah eksepsi tersebut, saksi saksi. menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat selisih perolehan suara sebanyak suara antara pemohon dan partai hanura karena perbedaan jumlah perolehan suara antara formulir model c1 dprd provinsi versi pemohon dengan formulir model daa1 dprd provinsi yang ditetapkan oleh memohon. pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk partai hanura sejumlah tps, yakni tps tps tps desa pass dan tps desa halong kecamatan bagal, tps desa tari kecamatan teluk ambon, tps desa marusu dan tps desa latuhalat kecamatan nusaniwe, tps kelurahan batu meja serta tps tps tps dan tps desa batu merah kecamatan harimau dengan rincian sebagai berikut: masa memohon daa dana besa aaa nasa esa sss dgn nan denganampai dengan bukti nas dem dan bukti nas dem maluku sampai dengan bukti nas dem maluku serta saksi yang bernama kicpatrick alexander tuwatanassy dan besi risakottentang penambahan suara untuk partai hanura dengan jumlah penambahan sebanyak suara pada sejumlah tps yang dipersoalkan pemohon adalah tidak benar. yang benar adalah terdapat kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian antara formulir model c1 kpu dengan formulir model plant kpu atau kesalahan penjumlahan perolehan suara pada formulir model plant kpu. namun, kesalahan tersebut telah dikoreksi dengan menyandingkan formulir model dengan formulir model plant kpu tingkat kecamatan. bahwa dari hasil pertandingan data antara formulir model c1 kpu dengan formulir model plant kpu, memohon kemudian menetapkan perolehan suara yang benar adalah perolehan suara berdasarkan formulir model plant kpu dan angka perolehan suara hasil koreksi dituangkan dalam formulir model daa1 kpu, formulir model da1 kpu serta formulir model db1 kpu: bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan ppk dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan dari partai nas dem terkait dengan pembetulan atau koreksi yang dilakukan terhadap kesalahan penulisan maupun kesalahan penjumlahan perolehan suara. begitupun pada rekapitulasi tingkat kpu kota ambon tidak terdapat keberatan dari partai nas dem terkait dengan perolehan suara partai politikmaluku nas dem sampai dengan bukti maluku nas dem serta saksi yang bernama shades fuad dan rudolf hursepuni, pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, ppk bagal, ppk teluk ambon, ppk nusaniwe, dan ppk harimau mana terdapat tps yang dipersoalkan pemohon, proses rekapitulasi suara dilakukan dengan cara menyandingkan antara formulir model c1 plant dprd provinsi dengan formulir model c1 dprd provinsi berhologram seluruh tps pada masing masing ppk yang dipersoalkan yang hasilnya kemudian dituliskan dalam formulir model daa1. plabukti dan fakta yang terungkap persidangan, ternyata selisih perolehan suara tersebut diakibatkan karena terdapat perbedaan data yang digunakan oleh pemohon. berdasarkan keterangan memohon, data perolehan suara yang terdapat dalam formulir model yang digunakan oleh pemohon adalah data yang belum dikoreksi sementara perolehan suara yang terdapat dalam formulir model daa1 dprd provinsi adalah data perolehan suara yang telah dikoreksi pada tahap rekapitulasi tingkat ppk. terhadap perbedaan data perolehan suara maka data yang digunakan adalah yang terdapat pada formulir model pla begitu juga apabila terdapat kesalahan jumlah penghitungan perolehan suara pada formulir model plant maka akan dilakukan koreksi seketika pada saat rekapitulasi. proses koreksi dan perbaikan demikian dilakukan pada tahap rekapitulasi ketika ditemukan adanya kesalahan atau selisih penghitungan perolehan suara yang tercantum pada formulir model c1. proses demikian dikonfirmasi oleh anggota bawaslu atas nama paulus title dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal juli (vide risalah persidangan perkara nomor php.dpr dprd xvii tanggal juli bahwa setelah membandingkan bukti bukti yang diajukan para pihak termasuk bukti formulir model plant yang diajukan memohon, mahkamah mendapatkan fakta bahwa selisih suara sebagaimana yang didalilkan pemohon bukan merupakan penambahan suara secara melawan hukum yang menguntungkan pihak terkait tetapi merupakan kesalahan penulisan penghitungan hasil perolehan suara. hal itu bersesuaian dengan fakta persidangan bahwa kesalahan penulisan pada formulir model c1 kpu telah dilakukan koreksi dengan menyandingkan dengan data formulir model plant kpu. tambah lagi, semua kesalahan penulisan dalam formulir model yang didalilkan, sesuai fakta persidangan, ternyata kesalahan tersebut telah dilakukan koreksi dan dituangkan dalam formulir model daa1 yang disaksikan oleh semua pihak. dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil pemohon berkenaan dengan penambahan suara untuk partai hanura sebanyak suara tidak terbukti sehingga dalil pemohon guoh. si. jabatan sekerh. m.h., andi syamsul bahri, s.h., jou hasyim waimahing, s.h. mh., dedi setiawan, sh., undian ansor, s.h., effendi, s.h.i., bagus setiawan, s.h., santri maulana, sia. m.h., ardi, s.h.i., dan muslimin mahmudh., mh., mohammad ulin nusa, shi., mh.: bachtiar panji taufik ulung, sh.:: ahmad kami akbar, sh.oodalam pokok permohonan provinsi malukudapilbahwa terhadap tabel yang menyandingkan perolehan suara menurut memohon ternyata tidak terdapat selisih perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan memohon, dan terhadap tabel perolehan ini pun telah diakui oleh pemohon sebagaimana yang pemohon uraikan pada tabel perolehan partai politik dalam permohonannya, menurut pemohon menurut memohon ppp |1939g dalil pemohon angka permohonan yang menyatakan telah terjadi kecurangan berdasarkan penyampaian rekomendasi bawaslu bawaslu sbb pm. iv merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. terhadap hal tersebut dapat memohon jelaskan berdasarkan fakta hukum, bahwa memohon tidak pernah menerima rekomendasi dari badan pengawas pemilihan umum kabupaten seram bagian barat nomor bawaslu sbb pm. iv rekomendasi yang diterima oleh memohon adalah rekomendasi bawaslu kab. seram bagian barat nomor lp pl kab iv rekomendasi tersebut bukan rekomendasi karena telah terjadi kecurangan, rekomendasi tersebut terkait dengan mempermasalahkan tercapainya seluruh surat suara pada tps sementara masih terdapat pemilih yang telah meninggal dunia pada tps yang ada dusun tiang bendera desa tahalupu kecamatan huamual belakang memohon menegaskan bahwa tidak terdapat kecurangan terkait data pemilih dan pengguna hak pilih pada tps desa tahalupu sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon sebab dalm(ip (kp kartu barat seram barat huamual daniel kep. manila total |60| tps (il) (po (lp elpaputih kartu barat seram barat huamual fto |rear as0o |ess0 daniel 'bumi bumi jumlah pemilih desa kel| tps il ) (po |(l4 elpaputih kartu barat seram barat huamual belakang daniel sa77! !iiformulir model c2 kpu, pada tps tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi maupun catatan kejadian khusus: bahwa dalil pemohon angka permohonan yang mengandaikan apabila ada pemilihan ulang maka ppp lah yang seharusnya mendapatkan kursi bukan partai golkar, merupakan dalil asumsi yang tidak didukung fakta hukum dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. terhadap hal tersebut dapat memohon tanggapi bahwa merupakan fakta hukum bahwa suara pemohon pada tps dan hanya berjumlah suara berdasarkan sertifikat model daa1 dprd kab kota. bahwa dalil pemohon yang menyatakan apabila dilakukan pemungutan suara ulang pada tps maka pemohon yang mendapat perolehan kursi dan bukan partai golkar adalah asumsi pemohon yang tidak berdasar. bahwa dalil pemohon angka yang menyatakan berdasarkan da1 desa tahalupu suara pemohon ppp) menjadi berkurang hanya mendapat suara, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. terhadap hal tersebut dapat memohon jelaskan bahwa merupakan fakta hukum, bahwa berdasarkan sertifikat model da1 dprd kab kota kecamatan huamual belakang desa tahalupu, suara pemohon hanya berjumlah suara dan tidak terjadi pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan pemohon. selain itu pemohon juga tidak bisa menyebutkan angka yang diklaim oleh pemohon yang benar berapa, hanya menyatakan berkurang, kurangnya berapa tidak jelas. bahwa dalil pemohon angka permohonan tentang lokus yang seharusnya pemungutan suara ulang psu) merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. merupakan fakta hukum, bahwa rekomendasi psu pada tps dan tidak memenuhi unsur pemungutan suara ulang psu) sebagaimana atur dan nomor tahun tentang pemilihan umum dan dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang perubahan atas peraturan komisib1 penerimaan laporan form b3 tanda terima laporan, bukti pk. fotokopi form b1 penerimaan laporan, form b3 tanda terima laporan bukti pk. surat pemerintah dusun tiang bendera, bukti pk. kajian awal:video hasil wawancara dengan masyarakat dusun tiang bendera desa tahalupu, bukti pk. form b10 hasil kajian bawaslu surat penyampaian rekomendasi, bukti pk. fotokopi surat mempertanyakan statuseram bagian barat ppp 31j provinsi maluku daerah pemilihan dapil) seram bagian barat untuk pengisian keanggotaan dprd kabupateeram bagian barat ppp: i3.8j menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi memohon tentang permohonan tidak jelas atau kabur, menurut mahkamah eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara sehingga eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum: i3.9j menimbang bahwa oleh karena eksepsi memohon tidak beralasan menurut hukum, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, mahkamah terlebih dulu mempertimbangkan permohonan pemohosetelah membaca secara saksama permohonan pemohon sepanjang dprd kabupaten dapil seram bagian baratpokok permohonan pemohon pada halaman sampai dengan halaman tidak mendalilkan pertandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon dan perolehan suara menurut memohon. polita permohonanoleh pemohon. dalam permohonannya, pemohon hanya menguraikan dalil tentang terjadinya kecurangan dan dugaan terjadinya pelanggaran tanpa menerangkan secara jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran yang didalilkan dan penghitungan suara yang benar menurut pemohon apabila kecurangan atau dugaan pelanggaran tersebut tidak terjadi. pemohon juga hanya menyebutkan selisih suara dengan merujuk pada tabel pada halaman permohonan namun tidak menguraikan locus perselisihan suaranya, apakah perbedaan tersebut terjadi dalam penghitungan tingkat tps, atau perubahan suara tingkat ppk, atau perubahan suara tingkat kpu kabupaten, atau perubahan suara tingkat kpu provinsi. selain itu, pemohon juga tidak mendalilkan berapa perolehan suara yang benar menurut pemohon pada setiap tingkatan tersebut. dengan demikian terangan bahwa permohonan pemoho, permohonan pemohon untuk dprd kabupaten dapil seram bagian barat adalah tidak jelas atau kabur. bahwa berdasarkan pertimbangan atas, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan pmk sehingga permohonan guo tidak jelas atau kabur (obscura libel).tidak beralasan menurut hukum: pemilihan umum nomor tahun tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. merupakan fakta hukum pula bahwa dalam rekomendasi badan pengawas pemilihan umum kabupaten seram bagian barat pun mengakui tidak memenuhi unsur pemungutan suara ulang, bahwa dalil pemohon angka permohonan yang menyatakan patut diduga petugas kpps telah melakukan pengrusakan dan seterusnya . merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan asumsi pemohon saja. pemohon tidak menjelaskan secara rinci kpps mana yang telah melakukan pengrusakan tersebut. merupakan fakta hukum, desa tahalupu bahwa petugas kpps tidak melakukan pengon anggota legislatif sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. bahwa dalil pemohon angka permohonan guo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. dalil pemohon yang menyatakan bahwa jika terjadi pemungutan suara ulang pada tps suara pemohon menjadi bertambah sebanyak adalah merupakan khayalan dan asumsi pemohon semata. perolehan suara bukan didasarkan atas asumsi, tapi didasarkan hasil perolehan riil yang dituangkan dalam formulir dan seterusnya dihitung dan direkam secara berjenjang. selain hal tersebut yang telah diuraikan oleh memohon. ternyata dalam petit yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah sepanjang pemilihan umum anggota dprd provinsi, sementara dalil pemohon menguraikan tentang perselisihan hasil pemilihan umum anggota dprd kabupaten. tidak ada kejelasan yang ingin dibatalkan diperselisihkan untuk pemilihan dprd provinsi atau untuk pemilihan dprd kabupaten. dengan demikian, maka patut menurut hukum permohonan pemohon ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima' '''"'" " "" ""mm kligtisla!pinsi malukum bagian barat5 ppp sampai dengan bukti seram bagian barat ppp sebagai berikut: bukti seram fotokopi keputusan kpu nomor pl. bagian barat kpt kpu v tentang penetapan hasil ppram fotokopi formulir model db kpu, db1 dprd bagian barat kab kota dapil sbb dandy2 kpu,dan ppp db.dh kpu, db.tt kpu: bukti seram fotokopi kpu, da1 dprd kab kota bagian barat kecamatan huamual belakang, daa1 dprd, ppp bukti seram fotokopi kumpulan surat terkait: bagian barat rekomendasi badan pengawas pemilihan ppp umum kabupaten seram bagian barat nomor lp pl kab iv berita acara rapat pleno kpu kab. sbb nomor kpu sbb ba rp iv kajian hukum terhadap rekomendasi badan pengawas pemilihan umum kabupaten seram bagian barat nomor006 lp pl kab iv surat ketua kpu terkait pelaksanaan rekomendasi nomor pl. sd kpu kabdalam register perkara nomor php.dpr dprd xvii keterangan terkait pemilihan anggota dprd kab kota pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan pada pokoknya: pemungutan suara ulang kabupaten seram bagian barat yang tidak dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten seram bagian barat. bahwa terhadap dalil pemohon guo, bawaslu provinsi maluku menerangkan sebagai berikut: bahwa pasca tahapan proses pemungutan suara tanggal april kabupaten seram bagian barat, bawaslu kabupaten seram bagian barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum. pertama, laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh saudara jackson patty pada tanggal april yang intinya melaporkan bahwa penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt tanpa menggunakan formulir model kpu pada tps dusun hati alang, desa masala kecamatan huamual belakang. jackson patty dalam laporannya melampirkan bukti dpt tps dusun hati alang. bukti pk. bawaslu kabupaten seram bagian barat juga menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh saudara harjo mole tanggal april yang intinya melaporkan bahwa tercapainya seluruh surat suara pada tps tiang bendera, sementara masih terdapat pemilih yang telah meninggal dunia pada dpt pada tps yang ada dusun tiang bendera desa tahalupu kecamatan huamual belakang. dalam laporannya saudara harjo mole melampirkan dpt untuk tps s d tps dusun tiang bendera beserta sertifikat hasil perhitungan suara c1 dprd kabupaten kota untuk masing masing tps tersebut. pelapor juga melampirkan surat keterangan dari pemerintah dusun tiang bendera yang menyatakan bahwa benar orang orang yang ada dalam laporan tersebut telah meninggal dunia dengan surat nomor tb th ws tertanggal april bukti pk. bukti pk. bahwa setelah diterimanya laporan dugaan pelanggaran tersebut, bawaslu kabupaten seram bagian barat membuat kajian awal. berdasarkan kajian awal bawaslu kabupaten seram bagian barat, laporan yang diajukan oleh saudara jackson patty dan saudara harjo mole memenuhi syarat formil dan materil. laporan dugaan pelanggaran registrasi dengan nomor: lp pl kab iv bukti pk6 bahwa terhadap laporan saudara harjo mole, bawaslu kabupaten seram bagian barat telah melakukan penelusuran dengan turun langsung dusun tiang bendera desa tahalupu kecamatan huamual belakang pada tanggal s d april untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa:hasil penelusuran terhadap keluarga orang orang yang telah meninggal tersebut, ditemukan bahwa (limanama nama yang ditelusuri tersebut adalah: nama tps ket pernyataan keluarga pernyataan keluarga anata pernyataan keluarga pernyataan keluarga ode dai meninggal pernyataan keluarga nasihat pernyataan keluarga bahw,tujuhorang orang yang ditelusuri tersebut adalah: molnama (resta ode saleh meninggal pernyataan keluarga uniyati salim meninggal pernyataan keluarga ode baud meninggal keluarga tidak berada dusun tiang bendera made aini meninggal keluarga tidak berada dusun tiang bendera ode pati meninggal keluarga tidak berada dusun tiang bendera ode juri meninggal keluarga tidak berada dusun tiang bendera kita meninggal ganda pada, berdasarkan laporan terdapat (limsatu) orang masih atas nama mala, (satu) orang telah meninggal dan ganda pada tps atas nama moni. saudara salign telah meninggal dunia dan ganda pada tps dusun taiga bendera, saudara telah lama tidak berada dusun tiang bendera (pindah), dan saudara jamaluddin mole juga telah meninggal dan ganda pada tps dusun tiang bendera desa tahalupu. hasil penelusuran sesuai pada tabel berikut: papuana jerawat keluarga (kato tidak ditemukan pindah keterangan tetangga mala meninggal ganda dengan tps dusun tiang bendera moni tidak ditemukan jamaluddin mole meninggal ganda denganpemilih tidak ada, dan dpk sebanyak (satu) pemilihsatutig, dan (satu) orang masih ada. hasil penelusuran tertuang dalam tabel berikut: pertama jreafra mole pernyataan keluarga pernyataan keluargtigaempat. dan (dua) orang masih ada, berikut tabel hasil penelusuran pada tps dusun tiang bendera desa tahalupu:engan nomor php.dpr dprd xvii dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusa|vana (refrain ode jasa meninggal pernyataan keluarga moni meninggal pernyataan keluarga ode sania tidak ditemukan pindahempat) orang telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: nama inesfret sub meninggal pernyataan keluarga ibo meninggal pernyataan keluarga bisa meninggal pernyataan keluarga daeng meninggal keluarga telah lama kandang tidak berada dusun tiang bendera masih hidup (la ucu masih hiduptiga) orang telah meninggal dunia, diantara nama tersebut salah satu nama ganda dengan tps dusun tiang bendera desa tahalupu. berikut tabel hasil penelusuran pada tps dusun tiang bendera desa tahalupu: no| nama (mes |reto sapi meninggal pernyataan keluarga bromida meninggal pernyataan wall keluarga ode salign| meninggal ganda pada tps dusun tiang bendera mudi ode| masih hidup barangkali masih hidup ejaan jaalimu ode masih hidup mulaisebanyak pemilih dan dpk tidak adabahwa terhadap tps tidak dilakukan penelusuran karena berdasarkan laporan pada tps terdapat (empat) orang meninggal. berdasarkan c1 sertifikat hasil perhitungan suara, pada tps terdapat (tiga) pemilih kategori khusus (dpk). selain bukti surat pernyataan, bawaslu kabupaten seram bagian barat juga melakukan wawancara langsung terhadap tetangga atau orang yang memang mengenal dekat dengan orang yang telah meninggal atau pindah tersebut. berdasarkan bukti, hasil klarifikasi dan penelusuran yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten seram bagian barat, bawaslu kabupaten seram bagian barat melakukan kajian dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa, pengumuman suara ulang adalah merupakan alternatif pemilihan yang tepat sesuai dengan asas hukum yaitu bahwa oleh karna itu maka, setiap peraturan perundang undangan peraturan menjadi jelas. bahwa permasalahan penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan daftar pemilih tambahan tb) dengan tanpa menggunakan formulir model kpu.dusun hati alang desa masala kecamatan huamual belakang dengan dilaksanakan pengumuman suara ulang psu). bahwa permasalahan tercapainya seluruh surat suarasementara masih terdapat pemilih yang telah meninggal dunia yang terdaftar dalam dpttps tps tps tps tps dan tps dusun tiang bendera desa tahalupu kecamatan huamual belakang dengan dilaksanakan pengumuman suara ulang psu). bukti pk. dan bukti pk. bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor: lp pl kab iv pada tanggal april bawaslu kabupaten seram bagian barat telah meneruskan hasil kajian laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada kpu kabupaten seram bagian barat untuk dilakukan pemungutan suara ulang psu). dari hasil kajian rekomendasi pemungutan suara ulang psu) yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten seram bagian barat tersebut, pemungutan suara ulang psu) hanya dilaksanakan oleh kpu kabupaten seram bagian barat hanya pada tps dusun hati alang desa masala kecamatan huamual belakang. sedangkan untuk tps tps tps tps tps tps dan tps dusun tiang bendera desa tahalupu kecamatan huamual belakang tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang psu). dan pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) pada tps dusun hati alang desa masala tersebut, kpu kabupaten seram bagian barat tidak pernah menyampaikan surat keputusan terhadap dilakukannya pemungutan suara ulang psu) pada tps dusun hati alang desa masala, danpada tanggal mei bawaslu kabupaten seram bagian barat menyampaikan surat kpu kabupaten seram bagian barat nomor: bawaslu sbb pm. v perihal status rekomendasi psu. dan sampai keterangan tertulis ini dibuat, kpu kabupaten seram bagian barat tidak pernah menyampaikan surat keputusan terkait dilakukannya pemungutan suara ulang psu) pada tps dusun hati alang desa masala kecamatan huamual belakang, serta berdasarkan rekomendasi bawaslu kabupaten seram bagian barat. pk.(raja raja provinsi maluku) golongan),tni polri|jumlah ang con kabupaten malukudisp dps kabupaten kota pileg pileg selisih!jumlah jumlah pemilih kabupaten kota jumlah desa jumlah kecamatan seluruh tpsami jamal kabupaten maluku tengah kabupaten seram bagian barat kabupaten seram bagian timur uru kabupaten kabupaten maluku tenggara kabupaten maluku cy. tenggara barat kabupaten kepulauan aru kabupaten maluku barat daya s90.a86 xabupaten maluku ase.s88 tengah bagian barat bagian timur kabupaten buru selatan kabupaten maluku tenggara barat kabupatenbagian barat kabupaten seram kabupaten buru kabupaten buru kabupaten maluku tenggara kabupaten maluku tenggara baratpada daerah pemilihan dapil) kabupaten seram bagian barat, khusus yang dimohon dalam table sebagai berikut dapil kabupaten seram bagian barat nomor nama partai politik dprd perolehan kabupaten kota ara partai memohon partai gerakan perubahan indonesia '| |partaikeadilan sejateraha ' ' |partaipersatuan indonesia ' )) )totalsuara sah bahwa mengenai selisih suara atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut:desa tahalupu, kabupaten seram bagian barat tps (tps tps tps tps tps tps tps dan (tps desa masala telah terjadi kurang berdasarkanersebut bukti bahwa dengan kejadian tersebut saksi memberikan pernyataan keberatan atau catatan kejadian khusus pemungutan dan penghitungan pemilihan umum model db2 kpu bukti bahwa selisih suara caleg terpilih dalam rangking penetapan kpu hanya berbeda (seratus tiga puluh tuju suara. sehingga apabila para dpt ulang memilih ppp sebagai pilihannya maka ppp lah yang harusnya mendapatkan kursi bukan partai golkar berdasarkan db bukti bahwa berdasarkan da1 desa tahalupu suara pemohon ppp) menjadi berkurang dimana desa tersebut adalah basis partai ppp) hanya mendapat suara bukti bahwa terjadinya pemungutan suara ulang psu) meliputi desa tahalupu tps tps tps tps tps tps tps bukti sampai bukti bahwa patut diduge,besa ala laki laki hoat sorban kei besar ' kei besar selatan kei besar selatan barat kei besar utara barat kei besar utara timur kei kecil rana kei besar utara barat kei besar utara timur kei keci kei kecil barat kei kecil timur kei kecil timur selatan manyeuw h82adibagi tia7i kei kecil barat kei kecil timur kei kecil timur selatan manyeuw ji9o7pp? hoat serba kei besar kei besar selatan kei besar selatan barat1 kei besar utara barat kei besar utara timur kei kecil kei kecil barat ro. kei kecil timur kei kecil timur selatan0 manyeuw total '?!e bukti pk. tabel daftar pemilih khusus dpk) nama kecamatan jumlah jumlah jumlah pemilih desa tps (pp tkpkei kecil barat kei kecil timur manyeuw h9g(hpgoo total ' h8stps baru tms tft) ato data and barat getas depan keep jar barat dc: daa timur selatan jan dandesa choi wit menunjuk pertemuan kilat selesai orang https esa desa choi wit menunjukan umat selesai orang https pertemuan desa choi februari kurang lebih dapat tidak ada terbatasbahwa menurut analisis kami selaku pemohon, apabila dilakukan pemilihan suara ulang tps tps tps tps tps tps tps desa tahalupu dipastikan perolehan suara partai ppp akan bertambah lebih banyak suara, dan total keseluruhan menjadi suara bahkan lebih dan mendapatkan kursi dapil dprd seram bagianseram bagian barat memerintahkan pada memohon untuk melakukanpemilihan seram bagian barat berdasarkan hasil1tanggal hk.o3maluku kab. maluku terjadinya rafotokopi berupafotokopi berupafotokopi berupa prihalps tps tps tps tps tps tps dan (tps kabupaten seram bagian barat: fotokopi berupa model db2 kpu kab. seram bagian barat, perihalfotokopi berupa lembaran db. dprd kab. seram bagian barat yang dikeluarkan salinannya oleh komisioner kpu, fotokopi berupa model da1 dprd huamual belakang yang dikeluarkan salinannya oleh ppk kecamatan huamual belakang kab. seram bagian barat,,l1ratkecamatan desa dpt hp kel (ip (tp a12 tanimbar selatan wertamrian wermaktian tanimbar yau wuarlabobar kormomolin |2o nimas total 'partai sum perempuan sarapan kursi laki perempat (pkb gerindra (pbb ' ' . golkar nasdem |garuda |32y berkarya (pks ' ' (perindo |pp psi oo) (83an |pan hanura ' ( (3gp demokrat pkpi lanllmelauiead massa |a7eea psu ab. dapil hadi tanggal jumlah maluku sid col anggara maret coll tidak disortir dprd yaitu kab. dapil2 psu jumlah col coll tidak disortir dprd, kab. oto4 psu api jadi jumlah col dprd (ega tora (home (mo (re aja |oer (one (mess jepara jam petaka jaan jan forselasa, april pemungutan dan mol maru pukul, wit penghitungan suara pada tanggal april dan perbaikan permohonan, pemohon mendalilkan permohonan untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten seram bagian barat dapil namun pada petit perbaikan pemohon angka pemohon justru memohonkan pembatalan keputusan penetapan hasil pemilihan umum keputusan kpu pl. kpt kpu v sepanjang mengenai i rrtanimbar rabu, april penghitungan suara selatan pukul, wit dilaksanakan tanggal april ada tps yang baruri: surat suara dprd provinsi y9)pengisian keanggotaan dprd provinsi pada dapil seram bagian barat, bahwa dengan demikian permohonan pemohon ag yang diklaim oleh pemohon:mungutkm. kota jakarta selatan nik nama ir. ardiansyah noor jabatan sekretaris jenderal partai bulan bintang alamat jalan raya pasar minggu km. kota jakarta selatan nik berdasarkan surat kuasa khusus nomor dpp sek tanggal mei memberikan kuasa kepada anthony datang, s.h., m.h. dan charles italy, s.h., m.h. adalah advokat yang berkantor law firmi., sh., m.h., akhmad lazuli, s.h., humpersatuan pembangunan ppp), yang diwakili oleh: nama ir. suharto monografnama rasul sani, s.h.berdasarkan surat kuasa khusus nomor tanggal at. s.h., m.h., akhmad leksono, s.h., andi syamsul bahri, s.h., jou hasyim waimahing, s.h., m.h., rahman, s.h., m.h., bagus perjuangan muhammad suara partai keadilan ganassi dan persatuan indonesia. glen hehanussa partai solidaritas indonesia. diman wali, partai gerakan kisi indonesia.pemohon: nama calon anggota perolehan nama partai dprd kabupaten maluku suara tengah dapil maluku tengah indonesia raya. kom. bangsa. somalia, sos. pd. pd. sejahtera. sos. nasional bintang. kasimnakul partai demokrat beda mia mua pembangunan. pi. indonesia patty, st. rakyat. perjuangan muhammad suara partai keadilan dan ganassi persatuan indonesia. indonesia. diman wali, sh. partai gerakan perubahan indonesia.(lp selatan peramban saas memakan utara yau rara wuarlabobar kromosom nrunmas 24se sisi tosel tea teen sea, kursi laki perempuan pkb gerindra golkar nasdem garuda berkarya pks perindo a0o| ppp |as| |l1| psi |as| 38an pan hanura 3ag demokrat pupil:anggal, maluku dprd tidak tenggara ragi kab. dapil disortir barat are yaitu psu jadi jumlah coljumlah col jaa provinsi tomokarena terjadi perpindahan suara pemohon dan calon anggota dprd dari partai bulan bintang atas nama nur nukuhehe, sh. serta suara partai persatuan indonesia dan berdasarkan bukti c1.dprd kab kota dan plant, maka terjadi pengurangan atas sura partai persatuan pembangunan dan penambahan atau dikembalikan seperti semula suara pemohon dan suara partai persatuan indonesia, sehingga calon anggota dprd kabupaten maluku tengah atas nama said pasta, pi. dari partai persatuan pembangunan tidak dapat memperoleh kursi sebagai calon angota dprd kabupaten maluku tengah dapil maluku tengah yang memperoleh kursi anggota dprd kabupaten maluku tengah, dapil maluku tengah adalah nur nukuhehe, sh. dari partai bulan bintang pemohon). bahwa karena perbuatan memohon melalui perangkat dibawahnya yaitu kpu maluku tengah dan ppk leihitu secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan pemohon dan calon anggota dprd kabupaten maluku tengah dapil maluku tengah provinsi maluku, maka itu untuk adanya asas jujur dan adil dalam pemilu, maka mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk memerintahkan memohon melalui perangkat dibawanya yaitu kpu kabupaten maluku tengah untuk menetapkan suara yang benar sesuaatas nama nur nukehehe, sh. bahwa selain perpindahan suara diatas terjadi juga pelanggaran yang dilakukan oleh memohon melalui perangkat dibawanya yaitu kpps dan ppk kecamatan leihitu antara lain: terdapat dpt ganda desa mamalia dan desa morena, kecamatan leihitu yang tidak terkoneksi oleh memohon dan perangkat dibawanya yaitu kpu provinsi maluku, kpu kabupaten maluku tengah, ppk leihitu, sehingga pemilih menggunakan hak pilihnya (dua) kali pada tps kabupaten yang berbeda yaitu melakukan pemilihan pencoblosan tps tps. tps. dusun waiputih, tps. tps. tps. dusun waelapia, tps. tps. tps. tps. desa akasia, kecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah,bselalu pukul, wit bdicapai pukul,o9.30wit aprilprovinsi maluku dan tps desa suhu, kecamatan huamual, kabupaten seram bagian barat, provinsi maluku. pada tps. desa urang kecamatan leihitu barat, kabupaten maluku tengah terjadi kelebihan surat suara (tiga) lembar, yang menjadi permasalahan dan oleh saksi pemohon berkeberatan atas kelebihan suara suara tersebut, tetapi tidak ditanggapi oleh ketua dan anggota kpps desa urang, bahkan sampai tingkat kpu kabupaten maluku tengah dan kpu provinsi maluku. pada tps tps. tps. tps. tps. tps. tps. tps. tps. tps. tps. desa mamalia, tps. dan tps. desa morena, kecamatan begitu, kabupaten maluku tengah provinsi maluku setelah membuka kota suara ternyata tidak ada formulir kpu, sehingga ketua ppk leihitu menyatakan bahwa tidak adanya formulir tersebut karena ada permasalahan. pada tps tps. tps. tps. tps. desa assilulu pemilih yang berasal dari seram bagian barat dengan tidak membawa surat pindah berupa formulir kpu, akan tetapi pemilih melakukan pencoblosan tps tps tersebut. dan terhadap hal tersebut atas saksi pemohon telah berkeberatan, akan tetapi jawaban komisi pemilihan umum kabupaten maluku tengah bahwa kpu kabupaten maluku tengah dibatasi oleh waktu dan jadwal rekapitulasi, sehingga tidak dapat dilakukan pembetulan dan pemungutan suara ulang, untuk itu kpu kabupaten maluku tengah mengeluarkan catatan kejadian khusus yang dituangkan dalam formulir dbd. kpu, tentangbahwa selain itu memohon melalui perangkat dibawahnya telah mengeluarkan sertifikastahun formulir model da. dprd kab kota yang kecamatan leihitu dan leihitu barat bukti yang2didasarkan pada kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh ppk leihitu dan leihitu barat, sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon partai bulan bintang) dan calon anggota dprd kabupaten maluku tengah dari partai bulan bintang atas nama nur nukuhehe, sh. bahwa karena adanya pelanggaran pelanggaran sebagaimana pemohon uraikan atas yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh ppk leihitu dan kpu kabupaten maluku tengah, untuk itu guna menerapkan asas keadilan dan menjunjung tinggi asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka mahkamah konstitusi berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku menurut hukum harus memerintahkan memohon melalui perangkat dibawanya yaitu kpu kabupaten maluku tengah guna melakukan pemungutan suara ulang psu) pada tps tps. tps. dusun waiputih, tps. tps. tps. dusun waelapia, tps. tps. tps. tps. desa akasia,ilum, kecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah, provinsi malukul elpaputih kartu barat ' ' seram barat huamual belakang danikan tps ttp elpaputih kartu barat .7a6e| seram barat one belakang tabel sam| s5a51| kep. manila total so.juri (umi mena (beraksi| tes kartu barat seram barat efikasi son (rear desa belakang daniel sa77| total ' ) j 6s0tahun untuk pemilihan anggota dprd kabupaten maluku tengah sepanjang daerah pemilihan maluku tengah menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten maluku tengah dapil maluku tengah provinsi maluku yang benar yaitu nama calon anggota dprd perolehan nama partai kabupaten maluku tengah dapil suara maluku tengah ibrahim ruhunussa partai gerakan indonesia raya. yunani melawat, kom partai kebangkitan bangsa. dedy junaidi somalia, sos partai nasdempartai amanat nasional nur nukuhehe, partai bulan bintang. kasim nakal partai demokrat said pasta, partai persatuan pembangunan. abdullah tangki, s.p ii. partai persatuan indonesia johan lambert patty, st. partai hati nurani rakyat. anwar latulanit partai berkarya salem mosen awan partai indonesia perjuangan muhammad suara ganassi partai keadilan dan persatuan indonesia. glen hehanussa partai solidaritas indonesia. diman wali, partai gerakan perubahan indonesia. atau memerintahkan memohon komisi pemilihan umum) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang psu) pada: tps tps. tps. dusun waiputih, tps. tps. tps. dusun waelapia, tps. tps. tps. tps. desa larik, kecamatan leihitu barat, kabupaten maluku tengah:::8, daerah pemilihan maluku tengah model db1 kpu), bukti pk. fotokopi laporan hasil pengawasan pemilu nomor panwascam lht v formulir model a), tanggal mei bukti pk. fotokopi surat badan pengawas pemilihan umum kabupaten maluku tengah nomor bawaslu kalteng pm. x1 perihal rekomendasi hasil pengawasan daftar pemilih tetap hasil perbaikan depth tanggal desember bukti pk. fotokopi laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh nur nukuhehe formulir model adm tanggal mei bukti pk.pk.dan surat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan11,silulu, kecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah, provinsi maluku. memerintahkan memohon komisi pemilihan umum) untuk melaksanakan putusan inileihitu nomor bawaslu lht v perihal perhitungan suara ulangtengah pbb provinsi maluku daerah pemilihan dapil) maluku tengah dprd kabupaten maluku tengapersatuan pembangunan ppp),pptengah pb, dan permohonan pemohon kabur. berkenaan dengan eksepsi tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap eksepsi memohon berkenaan dengan kewenangan mahkamahberkenaan dengan eksepsi memohon yang pada pokoknya menyatakanahkamah membaca dengan saksama permohonan pemohon, telah ternyata pemohon pada pokoknya mendalilkan pengurangan suara yang berpindah partai persatuan pembangunan kecamatan leihitu dan adanya penambahan suara partai persatuan indonesia sebanyak suara. untuk mendukung dalil tersebut, pemohon menguraikan perubahan tersebut terjadi tps, yaitu: desa smith tps tps dan tps desa bila tps tps tps tps tps tps tps dan tps desa morena tps tps dan tps desa mamalia tps dan tps desa hitumessing tps tps tps tps tps tps tps tps dan tps desa hitu lama tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps dan tps dan desa kantetsu tps tps tps tps dan tps tanpa ada uraian mengenai berapa perpindahan suara masing masing tps tersebut. padahal, berdasarkan ketentuan dan pmk pemohon harus menguraikan secara jelas hal dimaksud. dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur: bahwa selain itu, pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pelanggaran lain yaitu berkaitan dengan dpt ganda, kelebihan surat suara, tidak ada formulir kpu, dan pemilih tidak membawa surat pindah tps. sesuai dengan dan pmk dalil demikian harus diuraikan keterkaitannya dengan perolehan suara yang didalilkan pemohon. setelah mahkamah membaca dalil permohonan pemohon, telah ternyata dalil dalil tersebut sama sekali tidak dijelaskan dan diuraikan keterkaitan masing masing pelanggaran tersebut dengan perolehan suara yang didalilkan. dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak jelas atau kabur, menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi lain dari memohonbryan panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat sen mujahidin nip telp: fax: tire digital signature email: bewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maluku tengah daerah pemilihan maluku tengwakilmaretaprilmorensmithhitumessingsetiawan, s, as. s.h., ikon., andy soemarno, s.h. , adalah para, yang berkantor untuk daerah pemilihan dprd kabupaten maluku tengahpersatuan pembangunaselasa, tanggal mei pukul wib dabil): bukti fotokopi daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun desa suhu, kecamatan huamual, kabupaten seram bagian barat model kpu), bukti fotokopi daftar pemilih pemilihan umum tahun tps desa assilulu, kecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah model kpu), bukti fotokopi daftar pemilih pemilihan umum tahun tps desa larik, kecamatan leihitu barat, kabupaten maluku tengah dan sertifikat hasil penghitungan suara lam desa hitulama kecamatan leihitu, desa mamalia model c1 dprd kab kodapil kabupaten maluku tengah model db2 kpu),kota pemilihan umum dapil kabupaten maluku tengah model db. kpu), tanggal mei bukti fotokopi tanda bukti penerimaan berkas laporan pelanggaran administrasi pemilu oleh ppk leihitu yang dilaporkan oleh sekretaris dpc partai bulan bintang calon anggota dprd kabupaten maluku tengah dapil maluku tengah nomor urut formulir admkabupaten maluku tengah formulir model db2 kpu), tanggal mei buktifotokopi putusan badan pengawas pemilihan umum nomor k adm wsl pemilu vi tanggal junkecamatan leihitu negeri desa kantetsu, kabupaten maluku tengah model da2 kpu), hal hal yang dipersoalkan oleh pemohon adalah berkenaan dengan pemilihan anggota dprd kabupaten maluku tengah, propinsi maluku. menurut permohonan pemohon adanya terjadi perbedaan hasil perolehan antara formulir dan form c1 plant beberapa tps beberapa desa kecamatan leihitu dan leihitu barat, dan adanya pengurangan suara pbb kecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah, provinsi malukudengan terbitnya rekomendasi panitia pengawas kecamatan leihitu nomor ipanwaslu lht v dan rekomendasi panitia pengawas kecamatan leihitu nomor bawaslu lht v memerintahkan ppk kecamatan leihitu barat untuk melakukan penghitungan suara ulang. yang memerintahkan ppk kecamatan leihitu dan kecamatan leihitu barat untuk melakukan penghitungan suara ulang. bahwa selanjutnya panitia pemilihan kecamatan leihitu dan kecamatan leihitu barat telah menindaklanjuti rekomendasi panas kecamatan leihitu barat dengan melakukan penghitungan suara ulangbahwa mengenai kedudukan pemohon (legal stand judicial), memohon menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk menilai formalitas pemohon sesuainya. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan berikut perubahan perubahannyabahwa permohonan pemohon dalam petitumnya meminta penetapan hasil pemilihan umum untuk pengisian anggota dprd kabupaten maluku tengah atau pemungutan suara ulang psu) kepada memohon. petit permohonan tersebut jelas menjadi kabur (obscura libel) karena dalam logika hukumnya, kata sambung atau adalah bersifat alternatif untuk hal yang sifatnya setara. jika tidak setara maka bukan alternatif tetapi bersifat kopulasi. bahwa apa yang diminta oleh pemohon dalam keberatannya sudah selesai karena rekomendasi panwascam yakni penghitungan suara ulang telah dilaksanakan oleh ppk kecamatan leihitu dan kecamatan leihitu barat. sehingga menjadiupaten maluku tengah dapil maluku tengah tabel pertandingan perolehan suara partai politik menurut memohon dan pemohon untuk kecamatan leihitu partai pemohon memohon selisih inka demokrasi indonesia perjuangan osaamem golongan karya |partainasdem gal gerakan perubahan indonesia bap mas mba berkarya partai sejahtera jam persatuan indonesia partai men naa pembangunan solidaritas indonesia con mal manga nasional ban mad manga nurani rakyat partai demokrat bae: sesi misa maa bintang partai keadilan dan persatuan indonesia tabe pertandingan perolehan suara pbb menurut memohon dan pemohon untuk kabupaten maluku tengah kecamatan perolehan suara menurut kecamatan pemohon memohon selisih kecamatan leihitu dalil pemohon pada halaman angka s.d halaman angka permohonan pemohon mengenai terjadinya yang berjumlah (tujuh puluh enam) suara yang dipindahkan oleh ppk leihitu barat partai persatuan pembangunan, adalah tidak benar. bahwa dalam tabel angka permohonan pemohon, ternyata pemohon menyajikan data yang tidak sesuai dengan fakta rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara pada tingkat ppk yang dituangkan pada formulir model da1 dprd kab kota (t. maluku tengah pbb dan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara pada tingkat kabupaten yang dituangkan pada formulir model db1 dprd kab kota alat bukti maluku tengah pbb selain itu juga mengenai terjadinya perpindahan suara pemohon dengan menyajikan pertandingan data formulir model c1 dprd kab kota dan formulir model c1 pladprd kab kota dengan formulir daa. dprd kab kota dan db. dprd kab kota tidak dapat dibenarkan sebab pada saat rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan leihitu terjadi keberatan saksi terhadap ketidak sesuaikan data formulir c1 dprd kab kota dan data formulir c1 pla dprd kab kota sehingga dilakukan kesepakatan bersama para saksi peserta pemilu panas kecamatan leihitu dan panitia pemilihan kecamatan leihitu untuk dilakukannya penghitungan suara ulang sehingga ditindaklanjuti oleh panas kecamatan leihutu dengan mengeluarkan rekomendasi masing masing: rekomendasi panas kecamatan leihitu nomor ipanwslu lht iv tanggal aprillama untuk pemilihan dprd kabupaten. rekomendasi panas kecamatan leihitu nomor ipanwsmessing untuk pemilihan dprd kabupatenamaliorenkantetsu untuk pemilihan dprd provinsi dan kabupaten kota. vide, alat bukti maluku tengah pbb terhadap rekomendasi atas, maka pemohon tidak lagi dibenarkan untuk melakukan pertandingan data dengan menggunakan pembanding formulir c1 dprd kab kota sebab telah terjadi koreksi terhadap hasil perolehan suara calon dan suara partai politik sebagaimana hasil dituangkan dalam formulir model daa1 dprd kab kota, formulir model da1 dprd kab kota serta formulir model db1 dprd kab kota sehingga hasil perolehan suara dapat digambarkan sebagai berikut: kan dan suara calon matias lamat 6ar| gee sal janiahtatisina ' kom |. |tinitaupa,s mal peluh, jumlah suara sah ama calon (a. #a. partai gerakan ruhunussa sos pan lain talaga salleh jumlah suara sah beres calon (a. #a. indonesia perjuangan aaj kerap amal awan sohilait ala lamela doo agl serang, |. alamat awal ee| ena alm maturity, lenahatu jana goa oa) sem) ane partai politik dan calon (a. #a. karya mamupurmv.sei talas manuputty, asam lala s.film |saw,sh alasan aah jumlah suara sah sera lom calon (a. #a. a.m. amal manuputty baba map sos somalia, eos dan mal alamat jia gam om| aa) partai politik dan calon (a. # a. perubahan indonesia adam dal pesilat warisan | |o ferdinand, enak mn |mimasabone aaaa, lol anderson hewan, s.tp jatim you om| partai politik dan calon (a. # a. aan umar, tatawalat ads heath, jumlah suara sah partai politik dan calon (a. #a. partai keadilan musriadin bahawa, pd. pd. firdayan!i semena, pi, danny mahu ely fifa ahmad perlu abd rahman masamba ateis jumlah suara sah partai politik dan calon (a. #a. partai persatuan indonesia abdullah tangki, agung mon, sos suri sipahelut, kiat, sos aisalamupa paris manuputty, japarslamat jumlah suara sah partai politik dan calon (a. #a. partai persatuan pembangunan dalil semena, saharan mon, stadia lazuli lamhitu perlu manual os) lia saman said pasta, jumlah suara sah partai politik dan calon (a. #a. partai solidaritas indonesia al olah turnamen ely, sos |femmussa hehanussa fasa sos aja mal gal irammatapessy lo ) frame o o| tatisina jedysulaman | saj partai politik dan calon (a. #a. nasional esa mp daa inwatatasa feat sos ooo7|o segi pasta, sos ter sea sasa partai politik dan calon (a. #a. partai hati nurani rakyat kapitanhitu, ana lamberthus patty, iworua ningkeula asean mp |ikumonrsra hegemony, sat sol una sterling manage aja partai politik dan calon (a. #a. sos asa lol ol. paulus hehanussa sae vol nukuhehe, onta uluputty salahsatu tenan oa) tam| san partai politik dan calon (a.14a. partai bulan nukuhehe, nene gala mahulette, sara sohilait, imasawovsea ot8| olx masawoy, ireanmurad makatita, ma. ine partai politik dan calon (a.14a. partai keadilan dan ao. indonesia sada risamasu amar lol watimury, waliulu |vemypicanussa | ) ruhulesin suara ganassi jumlah suara sah see calon (a.14a. dalil pada halaman angka huruf mengenai adanya pemilih ganda pada desa mamalia dan morena yang mengakibatkan pemilih menggunakan hak pilih sebanyak (dua) kali adalah tidak benar. bahwa sampai dengan ditetapkannya daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke tidak adanya rekomendasi bawaslu kabupaten maluku tengah terhadap dugaan dpt yang digandakan pada desa morena dan desa mamalia. bahwa permohonan pemohondesa larik kecamatan leihitu serttps desa asilum kecamatan leihitu sebagaimana dalil pada halaman angka huruf adalah tidak benar. bahwatps tps sebagaimana disebutkan atas merupakan wilayah kabupaten maluku tengah sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puuvii tanggal pebruari dalil pada halaman angka huruf mengenai tidak adanya formulir model berupa daftar hadir pemilih pada setiap tps desa mamalia dan morena telah dibuat penyelesaian dengan memastikan dokumen dpt checklist pada setiap tps pada desa mamalia dan tps serta tps desa morena untuk memastikan jumlah pengguna laki laki dan perempuan serta melakukan penghitungan kembali surat suara sebagaimana rekomendasi panas kecamatan leihitu nomor bawaslu lht v tanggal mei dan rekomendasi panas kecamatan leihitu nomor bawaslu lht v tanggal mei alat bukti maluku tengah pbb php. dpr dprd xvipemungutan suara ulang psu).tengah pbb sampai dengan bukti maluku tengah pbb sebagai berikut: bukti maluku fotokopi keputusan komisi pemilihan umum tengah pbmaluku tengah nomor pp. kpt kpu kab v tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota dprd kabupaten maluku tengah dalam pemilihan umum tahun tanggal mei bukti maluku fotokopi formulir model db1 dprd kab kota, tengah pbb daerah pemilihan maluku tengahmodel da kpu) tanggal mebarat model da kpu) tanggal mebaratamatan hitumessing model da model daa1 dprd kab kota),ozilla kecamatan leihitu model daa1 dprd kab kota), bukti maluku fotokopi surat panitia pengawasan pemilihan tengah pbb umum kecamatan leihitu nomor bawaslu lht v perihal perhitungan suara ulang tanggal april nomor bawaslu lht v perihal perhitungan suara ulang tanggal mei nomor bawaslu lht v perihal perhitungan suara ulang tanggal mei dan nomor bawaslu lht v perihal perhitungan suara ulang tanggal mei bukti maluku fotokopi daftar pemilih tetap hasil perbaikan tengah pbb pemilihan umum tahun desa mamalia kecamatan leihitu tps sampai dengan tps dan desa mozilla kecamatan leihitu tps tps model a.depth3. kpu), bukti maluku fotokopi surat komisi pemilihan umum provinsi tengah pbb maluku nomor sd prov vii perihal pemberitahuan putusan dan tindak lanjut putusan pelanggaran administratif pemilihan umum tahun hukum mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara php anggota dprd dalam pemilu tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan alasan sebagai berikut: ii. kedudukan hukum (legal standing) pemoho(a)elain itu pemohon adalah salah satu partai politik perserta pemilu tahun dengan nomor urut partai adalahterhadap permohonan guo, setelah dicermati seksama bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi sebab dali dalil yena itu dalil pemohon guo harus dikesampingkan.tentang kedudukan hukum pemohon: besarkan alasan alasan sebagaimana disebutkan angka atas maka permohonan pemohon harus diago kota dapil kabupaten kubu raya tabel perolehan partai politik menurut db1 dprd kab kota untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kubu raya partai politik jumlah suara gerindra pdip golkar nasdem garuda berkarya pks oo perindo a0. ppp hanura demokrat pbb o)o | pkpi bahwa berdasarkan rekapitulasi db1 dprd kab kota tersebut diatas menyatakan pemohon partai bulan bintang pbb) mendapatkan suara sebesar suara dan partai persatuan pembangunan ppp) mendapatkanluku tengah duma parpol ama pemain| sean partai persatuan pembangunan ppp partai bulan bintang pbbsatuan pembangunan ppp) sebanyak suara tingkat ppk sehingga menyebabkan hilangnya suara pemohon sebanyak suara kecamatan leihitu adalah tidak benar dan tidak mendasar dapat pihak terkait) jelaskan sebagai berikut: bahwa partai bulan bintang pbb) bertindak sebagai pemohon mempersoalkan dugaan pergeseran pemindahan dari calon anggota dprd kabupaten maluku tengah dapil nomor urut partai perindo pada desa hitu lama suara partai persatuan pembangunan ppp) atas nama calon anggota dprd nomor urut lamhitu perlu, tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat ppk leihitu terhadap tps dan hitu lama telah dilakukan pembukaan kotak dan dilanjutkan dengan pencocokan angka terhadap plant dprd kabupaten kota dan bahkan dilakukan penghitungan surat suara ulang sesuai dengan permintaan para saksi yang hadir dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi panwascam kecamatan leihitu nomor: bawaslu lht iv terhadap tps dan dan rekomendasi pansacam leihitu nomor panwaslulht iv terhadap tps hitu lama, sehingga berita acara c1 dprd kabupaten kota yang dipegang para saksi parti dari kpps gugur secara hukum bukti pt bahwa proses rapat pleno terbuka rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara yang dipersoalkan oleh pemohon terhadap sejumlah tps yang didalilkan pemohon ada beberapa tps yang disesuaikan dengan plant dprd kabupaten kota diantaranya dan negeri hitu masing tidak berdasar. karena pada kedua tps ini telah dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan pencocokan dengan plant dprd kabupaten kota dan bahkan telah pula dilakukan penghitungan suara ulang terhadap kedua tps dimaksud sesuai dengan permintaan para saksi yang ditindak lanjuti dengan rekomendasi panwascam kecamatan leihitu nomor bawaslu lhan sehingga dprd kabupaten kota yang pegang para saksi dan plant rekaman kedua tps itu gugur dengan sendirinya. dan hasilnya sesuai dengan hasil hitung ulang pada forum rekapitulasi tingkat ppk bukti pt bahwa proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara kecamatan leihitu untuk negeri kantetsu pada tps dan sesuai dengan permintaan para saksi yang ditindak lanjuti oleh panwascam nomor bawaslu lht v untuk membuka kotak suara dan dilakukan pencocokan angka terhadap plant dprd kabupaten kota dan bahkan dilakukan penghitungan suara ulang, sehingga ada penambahan suara pada caleg nomor urut saran mon, dari suara menjadi suara dan penambahan pada caleg nomor urut said pasta, dari suara menjadi suara. sehingga secara otomatis berita acara yang pegang oleh seluruh saksi partai politik gugur dengan sendirinyauntuk negeri wakil pada tps atas permintaan para saksi telah dilakukan pencocokan angka terhadap plant dprd kabupaten kota yang disaksikan oleh para saksi partai politiksudah sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedurimana pengesahannya mulai dari tingkatan tingkat tps sampai pps tiap negeri disetujui oleh para saksi yang hadir dan sahkan oleh pimpinan sidang rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kecamatan ppk) dan sudah tanda tangani oleh ppk dan para saksi yang hadir bukti pt pt pt dan pt bahwa poin atas terungkap dalam pemeriksaan majelis dengan adanya fakta formulir model daa1 dprd kabupaten kota dimanyang dijadikan bukti oleh pemohon, telah ditandatangani oleh saksi partai bulan bintang. maka secara hukum, partai bulan bintang telah menerimbukti pt pt pt dan pt bahwa dalil dalil yang diajukan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwasannya data c1.dprd kab kota dan data c1. plenopindahkan partai persatuan pembangunan) yang benarkan oleh kpu kabupaten maluku tengah pada dapil maluku tengah: bahwa dalil dalil yang diajukan pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa karpindahkan yang hampir semua tps kecamatan leihitu,pemilihan anggota dprd kabupaten daerah pemilihan umum dprd kabupaten maluku tengah perolehan suara pihak terkait (calon anggota dprd) untuk pengisian keanggotaan dprd pihak terkait partai persatuan pembangunan calon anggota dprd kabupaten maluku tengah dengan partai bulan bintang, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut adalah sebagai berikut ini: dapil maluku tengah tabel pertandingan perolehan suara partai persatuan pembangunan dapil kabupaten maluku tengah menurut pihak terkait untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota urut parpol suara partai partai para persatuan pembangunan ppp) para bulan bintang pbbpersidangan pada tanggal juli sebagai berikut daerah pemilihan maluku tengah model db1 dprd kab kota), bukti pt fotokopi surat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan leihitu nomor bawaslu lht iv perihal perhitungan suara ulang, tanggal april bukti pt fotokopi surat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan leihitu nomor ipanwaslu lht v perihal perhitungan suara ulang, tanggal mei (fotokopi bukti fisik tidak jelas) bukti pt, kabupaten maluku tengah daerah pemilihan maluku tengah model dlama, kabupaten maluku tengah daerah pemilihan maluku tengah model daa1 dprd kab kotawakilmessingtanda bukti penerimaan berkas nomor k adm.berkas bawaslu kabupaten maluku tengah vi yang telah diterima dari said pasta, pi. formulir adm tanda terima berkas permohonan koreksi), tanggal junrjadi pergeseran suara partai bulan bintang pbb) sebanyak suara serta perpindahan suara partai persatuan indonesia sebanyak suara. bahwa terhadap dalil pemohon, bawaslu provinsi menerangkan tidak ditemukan adanya perpindahan suara yang maksud. bahwa setelah rekapitulasi tingkat kecamatan leihitu telah selesai, calon anggota dprd kabupaten maluku tengah atas mana nur nukuhehe kemudian melaporkan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh ppk kecamatan leihutu dan para pihak yang dianggap terkait kepada bawaslu kabupaten maluku tengah. bahwa atas laporan yang disampaikan oleh nur nukuhehe, bawaslu kabupaten maluku tengah mencatat dan register laporan tersebut kemudian disidangkan dan mendapat putusan atas laporan tersebut. pk. (pk. terjadi perpindahan suara pemohon dan suara calon anggota dprd kabupaten maluku tengah atas nama nur nukuhehe yang lakukan oleh ppk kecamatan leihitu. bahwa terhadap dalil pemohon guo, bawaslu provinsi maluku menerangkan berdasarkan data hasil pengawasan bawaslu kabupaten maluku tengah, yang tertuang pada formulir db1 kpu, terlihat pada tabel berikut: berikut tabel perbandingan data perolehan partai politik pada formulir db ajagnaren tata pam partai berkarya partai keadilan sejahtera indonesia indonesiaformulir db1 yang dimiliki bawaslu kabupaten maluku tengah, dan disandingkan dengan data memohon, tidak ditemukan pergeseran suara. bukti pk. pemohon menyandingkan dalam bentuk tabel perolehan suara pemohon dan calon anggota dprd kabupaten maluku tengah dapil maluku tengah berdasarkan pada data plant dan dpr kabupaten kota dengan data da1 kpu dan db1 kpu yang menurut pemohon merupakan data yang benar. bahwa terkait dalil pemohon gou, bawaslu provinsi maluku menyandingkan dalam bentuk tabel salinan db1 kpu. berikut tabel perbandingan data pada formulir db bawaslu, pemohon maupun memohon. nama calon anggota dprd memohon pemohon bawaslu kab kalteng kalteng ibrahim partai gerakan yunani partai kebangkitan dedy junaidi musriadin partai keadilan bahawa, spd. sei pa. sejahtera gubahan nur partai amanat jearmassoa pena anon age ama dam tenar pembangunan jrssmnarot 21m 24m panaipemowat ill. tentang waktu pengajuan permohona,suai tenggang waktu jam: bahwa pemohon berkeberatatty, aom 22m dome dam pata awan partai gerakan indonesia bahwa berdasarkan data yang tertera pada tabel tidak ditemukan adanya pergeseran perolehan suara antar partai maupun calon. terdapat dpt ganda pada desa mamalia dan desa morena. bahwa terhadap dalil pemohon gou, bawaslu provinsi malukuukti pk. terdapat kelebihan tiga lembar suara pada desa urang yang kemudian disalahgunakan. bahwa terhadap dalil pemohon guo, bawaslu provinsi menerangkan benar terdapat kelebihan surat suara seperti yang didalilkan. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan leihitu untuk (tiga) lembar surat suara para saksi bersepakat surat suara tersebut dicatat sebagai surat suara yang tidak terpakai. bukti pk. tidak terdapat formulir pada tps sampai dengan tps desa mamalia begitu juga pada tps dan tps desa morena. bahwa terhadap dalil pemohon guo, dapat dijelaskan berdasarkan laporan hasil pengawasan pada desa mamalia ketiadaan hanya pada tps sampai dengan tps atas hal tersebut panwascam leihitu merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang pada semua tps desa mamalia. sedangkan pada tps dan tps desa morena, panwascam merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang pada kedua tps tersebut. bukti pk. terdapat pemilih yang berasal dari kabupaten seram bagian barat bahwa terhadap dalil pemohon guo, bawaslu provinsi maluku menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan panwascam leihitu, tidak ditemukan adanya pemilih yang berasal dari kabupaten seram bagian barat pada tps yang didalilkan. dan tidak ada keberatan dari para saksi saat berlangsungnya proses penghitungan tpsinformasi pada tahapan kampanye, publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, metode kampanye rapat umum tim kampanye, relawan serta pasangan calon, baik dan iklan kampanye media melalui kegiatan koordinasi maupun massainformasi tahapan pemilu tahuninformasi bersama asn, tni polrinformasi partisipatif melalui media onlinepemilu mengoptimalkan sosialisasi,kabupaten buru selatan '' ' ) | si7to kabupaten maluku tenggara baratbuaian jumlah julian kabupaten buru selatan tenggara kabupaten malukujumlah jumlah pemilih kabupaten kota jumlah desa jumlah kelurahan kabupaten maluku tengah kabupaten buru selatan |. kabupaten maluku tenggaraota ambon kabupaten maluku tengah bagian barat bagian timur kabupaten buru kabupaten buru selatan tenggara kota tual kabupaten maluku tenggara barat kabupaten e5.kabupaten buru selatan tenggara tenggara baratdikebupelemi kecamatan des tps total kelurahan kabupaten maluku tengah kabupaten seram s0. bagian barat kabupaten seram bagian timur kabupaten buru kabupaten buru selatan tenggara tenggara baratsecara nasional dalam pemilihan umum tahun bertanggal mei sepanjang untuk pemilihan anggota dprd kabupaten maluku tengah, daerah pemilihan maluku tengah bahwa telah terjadi, dapil maluku tengah provinsi maluku yaitu berjumlah (tujuh puluh enam) suara yang dipindahkan oleh ppk leihitu partai persatuan pembangunan, selain itu juga terjadi perpindahan suara partai persatuan indonesia berjumlah (tiga puluh tujuh) suara pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk leihitu yang dilakukan oleh memohon melalui perangkat dibawanya yaitu ditingkat ppk leihitu yang kemudian rekapitulasi oleh kpu kabupaten maluku tengah dengan jumlah yang sama dengan rekapitulasi tingkat ppk leihitu, dimana perpindahan suara dari pemohon dan partai persatuan indonesia partai persatuan pembangunan tersebut sangat berdampak pada pengurangan suara dari pemohon dan suara partai persatuan indonesia. bahwa berdasarkan data c1.dprd kab kota bukti ,p dan data c1. plantdipindahkan partai persatuan pembangunan yang dibenarkan oleh kpu kabupaten maluku tengah pada dapil maluku tengah maka selisih perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten maluku tengah pada dapil maluku tengah provinsi maluku tergambar pada tabel bawah ini: partai kebangkitan ken bangsa indonesia raya partai demokrasi indonesia perjuangan partai golongan karyapartai gerakan perubahan indonesia partai keadilan bes sejahtera indonesia pembangunan partai solidaritas| indonesia nasional rakyat partai bulan bintang partai keadilan dan persatuan indonesia bahwa akibat pengurangan suara pemohon berjumlah (tujuh puluh enam) suara dan partai persatuan indonesia (tiga puluh tujuh) suara partai persatuan pembangunan pada saat dilakukan rekapitulasi ditingkat ppk leihitu, rekapitulasi ditingkat kpu kabupaten maluku tengah, maka saksi pemohon telah mengajukan keberatan terhadap perpindahan suara yang merugikan pemohon dan partai persatuan indonesia tersebut dan meminta agar suara pemohon dan partai persatuan indonesia suaranya dikembalikan seperti semula, akan tetapi kpu kabupaten maluku tengah, tidak dapat melaksanakan hal itu, dengan memberikan alasan bahwa kpu kabupaten maluku tengah dibatasi dengan jadwal pertahanan pemilu, sehingga permintaan saksi pemohon tidak dapat dikabulkan dan kpu kabupaten maluku tengah mengeluarkan suratanggota dewan perwakilan,rakyat daerah kabupaten maluku tengah daerah pemilihan maluku tengah bukti bahwa karedipindahkan per tps tidak dalam jumlah yang besar, akan tetapi antara sampai dengan suara per tps yaitu padakecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah, provinsi maluku bukti dimana perpindahan suara pemohon dan partai persatuan indonesia tersebut telah dirancang dengan matang dan sistematis serta terstruktur oleh petugas ppk leihitu untuk memenangkan partai persatuan pembangunan, dan terhadap perpindahan suara ini, saksi pemohon telah mengajukan keberatan secara berjenjang mulai dari rekapitulasi ditingkat ppk leihitu, kpu kabupaten maluku tengah bukti kpu provinsi maluku dan kpu, akan tetapi keberatan saksi pemohon tersebut tidak dapat untuk mengembalikan suara pemohon dan suara partai persatuan indonesia. hal ini disebabkan karena kpu kabupaten maluku tengah dibatasi dengan waktu dan jadwal pertahanan pemilu yang tidak dapat ditunda. oleh karena itu pemohon telah mengajukan permohonan abdikasi bawaslu kabupaten maluku tengah tentang pelanggaran administrasi pemilu bukti dan sampai saat ini laporan pemohon tersebut masih dalam proses pemeriksaan administrasi bawaslu maluku tengah, provinsi maluku. bahwa kecurangan dan pelanggaran berupa perpindahan suara pemohon dan suara dari partai persatuan indonesia dilakukan oleh ppk leihitu, karena ketua ppk dan anggota ppk mempunyai hubungan keluarga dengan calon anggota dprd kabupaten maluku tengah,maluku tenggara human|kecamatanpt hp li kecamatau|lp hoat soma sofa kei besar par par kei besar selatan barat| kei besar utara barat kei besar utara timur kei kecil timur kei keci timur selatan many ' ) e| total (l4p) bukti pk. tabel daftar pemilih khusus dpk) nama jumlah jumlah jumlah pemilih kecamatan desa tps top sebesar kel besar selatan | kei besar utara barat kel besar utara timur keke pas pes pop kei kecil barat ore reo were kei kecil timur roro kei kecil timur many total (airamat jumlah pemilih jumlah pemilih masu keluar feel jeju host sorban gg aew kel besar selatan kei besar selatan barat kei besar utara bart kei besar utara timur y0| kel kecil barat ara kei kecil timur kei kecil timur selatan dal manyeuw aaa 222p ape total faseot? jiefejerja jee kas pin dea kaca kei besar selatan kei besar selatan barat kei besar utara barat kei besar utara timur kec gan kei kecil barat kei kecil timur kei kecil timur selatan pan kas dgn kalainnya april pukul kurang lebih dapat desa choi wit selesai orang menunjukan pertemuan kilat https terbatas april pukul kurang lebih dapat tidak adapelanggarselatan pada tanggal pemilu dibacakan pada mei tanggal mei terlahir: ketua dan bukti anggota ppk kecamatan pk. kei besar selatbombay) tanggal mei terlahir: ketua dan bukti anggota ppk kecamatansepur) tanggal mei terlahir: ketua dan anggota ppk kecamatan buktikecil pada administrasi cepat yang tanggal mei pemilu dibacakan pada terlahir: ketua dan tanggal mei anggota ppk kecamatan kei kecil. buktikei tindak pidana sampai pada besar selatan) pada pemilu penuntutan tanggal april kejaksaan terlahir: leo soliter negeri tual ramayana bukti pk. vkab. anggota maluku ppk tenggara kecamatan bukti pk.terjadinya persatuan maluku maluku tenggara nomor: kesepakatan pembantu tenggara ba kpu mediasi. tanggal nan kab x tentang bukti pk. oktober penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilu tahun ps. reg partai kpu kab. berita acara kpu kab. putusan terjadinya gerakan maluku maluku tenggara nomor: kesepakatan indonesia tenggara ba kpu mediasi. tanggal raya kab x tentang bukti pk. oktoberdaerah pemilihan maluku tengah provinsi maluku atas nama said pasta, dari partai persatuan pembangunan dan subhan nur pasta, sos dari partai amanat nasional. bahwa bila suara pemohon tidak dipindahkan dan suara partai persatuan indonesia tidak dipindahkan oleh ppk leihitu partai persatuan pembangunan, maka pasti calon anggota dprd dari partai bulan bintang pemohon) daerah pemilihan maluku tengah atas nama nur nukuhehe, yang mengisi keanggotaan dprd kabupaten maluku tengah dapil maluku tengah pada kursi ke bahwa untuk membuktikan hal tersebut, maka pemohon melakukan pertandingan data plant dan c1 dpr kab kota dengan data daa. kpu dan db. kpu, sehingga perhitungan menurut versi pemohon dan memohon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah inmemohon. nama calon anggota perolehan nama partai dprd kabupaten maluku suara tengah dapil maluku tengah ibrahim ruhunussa indonesia raya. yunani melawat, partai kom kebangkitan bangsa. dedy junaidi somalia, sosnasional said pasta, pi. pembangunan. kasim nakal johan lambert patty, st. nurani rakyat. abdullah tangki, pi. indonesia nur nukuhehe, sh. bintang anwar latulanit

sabudi usman sahupala, s.h., m.h., dan malik saudi tusam, s.hama doa dam dos down dari tabel tersebut atas, ternyata bahwa: bahwa perolehan suara partai golongan karya untuk desa namea adalah sebanyak suara dan bukan dengan demikian suara partai golongan karya harus dikurangi kelebihan suara sejumlah suara: bahwa perolehan suara partai keadilan sejahtera untuk desa namea adalah sejumlah suara dan bukan suara. dengan demikian suara partai keadilan sejahtera harus ditambahkan kekurangan suara sejumlah suara. bahwaanggota dprd provinsi maluku dapil sebagai berikut: tabel perbandingan perolehan suara partai golkar dan partai keadilan sejahtera pada tingkat kecamatan namea bukti |partai keadilan sejahtera | bahwa pada tanggal mei pada saat pleno kabupaten buru berlangsung terdapat protes dari anggota ppk bernama samsudin rukun, yang pada pokoknya menyampaikan ada bau tidak sedap pada data da1 lama dan mencurigai data tersebut . kemudian pada pleno sekitar tanggal mei malam tersebut kpu buru memutuskan untuk turun satu tingkat untuk melakukan pembetulan dpt, tb, dan dpk. setelah dilakukan pembetulan terjadi koreksi suara pada partai politik khususnya golkar dan pks. suara golkar turun suara sehingga menjadi suara dan suara pks naik sehingga menjadi suara. setelah pembetulan dan koreksi tersebut kpu buru justru menetapkan da1 yang lama bukan hasil pembetulan koreksi. bukti bahwa saksi menerima form daa1 desa namea dan da1 kecamatan namea hasil koreksi pembetulan suara yang mana perolehan suara pemohon suara golkar turun suara sehingga menjadi suara dan suara pks naik sehingga menjadi suara terjadi kesalahan penulisan penanggalan oleh1,i1 perihal mohon pertimbangan dan kajian daftar pemilih khusus form. model. dpk kpu,desa kel tps |y3 jremearsaan fame toe taro apem ane omar perang era reversa jaan tea eromaah jenjang "jame jenjang jasa sar caranyelenggara yaitu tertulis seharusnya sekitar tanggal mei begitu juga form da1 kecamatan namea untuk desa namea versi memohon yang mana perolehan suara golkar namun jumlah kecamatan suara (ada selisih suara) dan perolehan suara desa namea sebesar pks suara dan kecamatan sebesar suara, da1 memohon tersebut juga terjadi kesalahan penulisan penanggalan oleh penyelenggara yaitu tertulis kesalahan penanggalan tersebut jelas merupakan beban memohon untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini. bukti bahwa terhadap perolehan suara pemohon yang ditetapkan oleh memohon tersebut atas, telah dilakukan keberatan secara berjenjang oleh pemohon dengan uraian sebagai berikut: bahwa berdasarkan form model datertanggal mei pada kecamatan namea kabupaten buru provinsi maluku untuk jenis pemilihan dprd provinsi daerah pemilihan maluku (dua). saksi hasanuddin tinggal menyampaikan keberatan sebagai berikut yaitu bukti berdasarkan model da1 dprd provinsi dan daa1 dprd provinsi yang telah ditandatangani oleh ppk dan para saksi serta cap basah dengan perolehan suara partai keadilan sejahtera dan para calon anggota dprd berjumlah suara. sementara kpu kabupaten buru melakukan rekapitulasi tidak berdasarkan da1 daat1, sehingga mengurangi suara partai keadilan sejahtera dan suara calon yang jumlahnya suara berkurang menjadi suara. dengan demikian kami mohon kepada kpu provinsi maluku untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan keberatan dari saksi partai keadilan sejahtera, karena partai keadilan sejahtera sangat dirugikanjumlah laki keterwakilan kal pen jajan ema eye are are mar an:bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten maluku waktu jumlah kab kota menyortir col jumlah ket246e9 yaitu psu jadi jumlah col coll dprd tidak. kab. dapil bds jadi jumlah col coll angga maluku s d dprd gara maret kab. dapil yaitu psu barat jadi jumlah col dprd dima dima man door cerai tone mess sara (ama opo ore2 else ma2sa pass presiden dan wakil|baru pukul, wit aga tanggal april dan tepat waktu dilaksanakan pemungutan selasa, april |dan penghitungan suara selalu pukul, wit agapi pukul, wit april2019,ukulblingenbahwa pada rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi maluku untuk kabupaten buru, bahwa ppk kecamatan namea mengeluarkan (dua) buah model dat provinsi dengan isi perolehan suara partai dan caleg yang berbeda. da1 yang pertama (da1 lama) dikeluarkan dan diserahkan kepada kpu kabupaten buru ditandatangani oleh ketua dan anggota ppk kecamatan namea serta saksi partai kebangkitan bangsa, saksi partai keadilan sejahtera, partai gerindra, partai golkar, psi, psi, ppp dan partai demokrat tidak menandatangani karena hasil perolehan suara partai partai pada form dat1 tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara sesungguhnya yakni jumlah perolehan suara partai dan caleg lebih kecil. ketika rekapitulasi ditingkat kabupaten buru, semua saksi menolak form dat1 yang dimasukan oleh ppk kecamatan namea. rapat rekapitulasi mengalami beberapa skorsing. ketua kpu kabupaten buru kemudian memerintahkan untuk pengecekan dan pencocokan dengan cara turun satu tingkat. bahwa kpu kabupaten buru tidak menggunakan dat1 hasil pleno ppk kecamatan namea yang baru sebagai hasil pelaksanaan perintah ketua kpu kabupaten buru (dimasukan dalam form db1 provinsi) sehinga merugikan suara pks sebanyak suara. untuk ini pks maluku sedang mempertimbangkan upaya hukum lanjutan: bahwa saksi pks meragukan kredibilitas kpu kabupaten buru dalam rapat leo rekapitulasi provinsi maluku karena banyak dalil dan argumentasi yang tidak rasional dan melawan peraturan pemilu, yaitu sebagai berikut: ketua kpu kabupaten buru mengatakan bahwa pengguna form da1 kecamatan namea yang lama adalah kesepakatan semua saksi yang hadir. tidak ada aturan yang menjadi dasar pernyataan ini. ternyata bahwa dalam rekapitulasi ditingkat kabupaten buru terjadi berkali kali skorsing dan perdebatan yang alot. adalah tidak rasional jika saksi menerima hasil da1 yang merugikan suara partai dan caleg. ketua kpu kabupaten buru mendalilkan bahwa selama rapat rekapitulasi tingkat kabupaten buru berjalan dengan aman d(2x6) surat suara dpd ri: surat suara dpr ri: (2x6):lancar, yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. banyak beredar video rekaman rapat rekapitulasi yang kisruh diwarnai oleh proses saksi kepada ketua kpu kabupaten buru. bahwa pada rapat rekapitulasi untuk kecamatan namea tingkat kpu kabupaten buru untuk penggunaan da1 yang lama telah diprotes oleh samsudin rukun anggota ppk kecamatan namea karena data dat1 yang lama tidak sesuai dengan hasil input data yang dilakukannya. bahwa data da1 lama adalah ada yang manipulatif dan tidak sesuai dengan kenyataan, tingkat kepercayaan terhadap dokumen dat1 lama menurut yang bersangkutan adalah meragukan. protes ini kemudian memancing kisruh kerena mendapat dukungan saksi saksi partai politik. ketua kpu kabupaten buru kemudian mengusir petugas input data tersebut keluar ruangan. untuk melawan argumentasi saksi pks terkait kredibilitas kpu kabupaten buru rapat pleno rekapitulasi kpu provinsi maluku, ketua kpu provinsi maluku dengan tegas menyatakan bahwa saya menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu bawah saya adalah penyelenggara pemilu yang jujur saksi pks pada rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi maluku keberatan terkaitdengan pemaksaan yang dilakukan oleh ketua kpu provinsi maluku terhadap penggunaan form dat1 lama yang telah dianulir oleh ketua kpu kabupaten buru dengan cara memerintahkan pengecekan dan pencocokan dengan cara turun satu tingkat. saksiarogansi berlebihanyang dipertontonkan oleh ketua kpu provinsi maluku yang terkesan merendahkan saksi peserta pemilu. saksi pkstidak dewasa, kekanak kanakan dan emosional yang ditujukan oleh ketua kpu provinsi maluku dengan berteriak dan memukul meja sehingga membuat suasana rapat pleno tidak nyaman. bahwa terhadap hasil perolehan suara pemohon yang benar sebagaimana tersebut diatas telah dikuatkan juga oleh para saksi partai politik lain diantaranya bernama daro health (saksi partai demokrat kabupaten buru) bukti saksi husni buton (saksi partai pdi perjuangan) bukti dan saksi ely rome (saksi partai nas dem) bukti para saksi merupakan saksi pada tingkat ppk kecamatan namea. para saksi menerangkan perolehan suara partai partai peserta pemilu khususnya partai golkar dan pks setelah melalui perhitungan suara ulang ditingkat ppk kecamatan namea khusus untuk seluruh tps desa namea kabupaten buru diperoleh suara sebagai berikut: partai keadilan sejahtera bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon tersebut diwarnai dengan berbagai macam fakta yang mendahuluinya dimana telah keluarnya rekomendasi bawaslu panitia pengawas pemilihan umum kecamatan namea sebagai berikut: bahwa berdasarkan surat bawaslu kecamatan namea bawaslu nla iv tertanggal april kepada ketua ppk kecamatan namea, perihal rekomendasi bukti p14). bawaslu kecamatan namea mendapatkan temuan terkait dengan pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden, dpr ri, dprd provinsi dan dprd kab kota pada tps desa namea dimana pemilih tambahan tb)tps desa nameabea gafkamwpaa soo| gefsmam baat tone) 2snr| huamual ejaan jane) aan) bercabang bea keymena gefsmamaaat asn maen huamual sejaman. ma) banbea gejkamwesat sej area| aren) onar| gefamamesat sej anang tae asa huamual easy one aa1setelah pemungutan dan hitung suara sudah selesai, kotak suara sudah tersegel. oleh ketua kpps membuka kotak suara tersegel tersebut untuk pengambilan hologram berdasarkan perintah kpu buru, sehingga ketua kpps tps zulkifli sopakalau telah membuka kotak suara tanpa ada rekomendasi dari kpu dan pts atau bawaslu kecamatan namea. maka dengan itu bawaslu kecamatan namea merekomendasikan kepada ketua pkk kecamatan namea untuk segera berkoordinasi berjenjang untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) pada tps dan tps karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. bahwa berdasarkan surat bawaslu nla iv tertanggal april kepada ketua ppk kecamatan namea, perihal rekomendasi bukti p15). bawaslu kecamatan namea menemukan adanya perselisihan data pada saat rapat pleno pkk pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden, dpr ri, dprd provinsi dan dprd kab kota, yaitu jumlah dpt yang berselisih dengan jumlah surat suara. selisih hologram dengan selisih pla tidak berada pada kotak surat suara. selisih pada angka yang diperoleh pada peserta pemilu. pengisian hologram tidak sesuai dengan pla dengan dtk tidak sesuai dengan data pemilih dpt. untuk itu bawaslu kecamatan namea merekomendasikan kepada ketua dan anggota ppk kecamatan namea kabupaten buru segera berkoordinasikan berjenjang untuk melakukan pemungutan suara ulang dari tps sampai tps karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa perolehan suara sebagaimana dijelaskan atas dipengaruhi oleh pelaksanaan rapat pemungutan suara tempat pemungutan suara tps) yang berjalan tidak menurut ketentuan sebagaimana mestinya yang diatur dalam undang undang pemilihan umum maupun peraturan komisi pemilihan umum, sehingga merugikan perolehan suara partai keadilan sejahtera. terutama pelaksanaan rapat pemungutan suara yang dilakukan pada tps desa namea kecamatan namea kabupaten buru.pemilu nomor bawaslu nla iv tanggal april bukti pk. fotokopi surat bawaslu kecamatan namea nomor bawaslu nla iv perihal rekomendasi, tanggal aprilamea, kecamatan namea, kabupaten buru daa1 dprd provinsi)namea, kabupaten buru, provinsi maluku da1 dprd provinsi), bukti pk. fotokopi rekapitulasi perolehan suara kecamatan da1) hasil hitung ulang, bukti pk. fotokopi laporan hasil pengawasan nomor bawaslu nla iv lhp pm. iv tanggal april bukti pk. fotokopi surat rekomendasi nomor bawaslu nla iv tanggal april bukti pk. fotokopi surat kpu kabupaten buru nomor pts kpu kab iv tentang penetapan pemungutan suara ulang psu)dan bukti p.a bukti maluku pksjadian umum yang terjadi pada tahapan pemungungutan dan perhitungan suara tps adalah: bahwa distribusi kotak suara dan bilik suara serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara tps dilaksanakan oleh kpu kabupaten buru yang seharusnya satu hari sebelum proses pemungutan suara digelar yakni pada tanggal april namun fakta yang terjadi adalah distribusi logistik pemilu dilakukan pada tanggal april bahwa distribusi logistik pemilu berupa kotak dan bilik suara serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara tiba tps pada tanggal april dengan waktu kedatangan bervariasi, yakni pada pukul wit, wit, wit, bahkan ada kotak dan bilik suara serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang sampai tps pada pukul wit, bahwa sebagai akibat dari keterlambatan pengiriman logistik maka terjadi keterlambatan proses pemungutan suara tps dengan variasi waktu keterlambatan mulainya pemungutan suara antara pukul wit sampai pukul wit, bahwa pemilih yang menggunakan ktp elektronik dpk) tidak dapat menggunakan hak pilih pada jam kpps beralasan bahwa pada jam petugas kpps masih mendahulukan pemilih yang terdaftar dalam dpt (yang memiliki c6), alasan yang disampaikan oleh petugas kpps karena perintah dari komisioner kpu kabupaten buru. sehingga banyak pemilih yang menggunakan ktp elektronik dpk) tidak dapat menggunakan hak pilihnya tps: bahwa petugas kpps membatasi pemilih yang menggunakan ktp elektronik (dpk), hanya melayani sebanyak dengan alasan perintah dari komisioner kpu kabupaten buru. hal ini mengakibatkan banyak pemilih pengguna ktp elektronik (dpk) kehilangan hak pilih tps, bahwa terjadi kekurangan surat suara tps sesuai temuan ppl yang telah dicatat dalam form model oleh bawaslu kabupaten buru, bahwa tps tidak ada data dinding (c1 plant). hal ini diketahui pada saat perhitungan ulang yang dilakukan dalam rapat pleno ppk kecamatan namea, hal ini menyebabkan legitimasi perolehan suara peserta pemiluuntuk pengisian keanggotayang diubahp.c dan bukti p.dj)vide bukti danan bukti p.a bukti maluku pks,. terhadap eksepsi tersebut menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa desa namea terdapat pengurangan suara pemohon sebanyak suara dan penambahan suara partai golkar sebanyak suara dengan rincian, seharusnya perolehan suara pemohon adalah suara, bukan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh memohon dan perolehan suara partai golkar menurut pemohon adalah suara bukan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh memohon. adanya perbedaan suara telah diajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten buru: bahwa terdapat perbedaan data pemilih pada formulir model da. dprd provinsi untuk kecamatan namea, bahwa terdapat rekomendasi bawaslu kecamatan namea untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) tps desa namea karena pemilih tidak menggunakan formulir model dan formulir model c7. sementara itu, tps dengan alasan ketua kpps membuka kotak suara dan mengambil formulir model hologram tanpa sepengetahuan kpu kabupaten buru, pps dan panwascam namea. sesuai dengan rekomendasi tersebut, psu telah diselenggarakan kedua tps dimaksud pada aprilampai dengan bukti dan bukti p.a sampai dengan bukti p.d serta saksi yang bernama hasan assegaf, ahmad belas, dan imran barnesbahwa ketidaksesuaian data pemilih dan pengguna hak dalam formulir model da. dprd provinsi untuk kecamatan namea, sudah dilakukan perbaikan oleh memohon dengan tidak mengubah hasil perolehan suara masing masing partai politik dan memerintahkan kepada ppk namea untuk memperbaiki data tersebut dalam dpt, tb, dan dpk dengan catatan tidak merubah angka perolehan suara peserta pemilu: bahwa benar ada pengurangan suara pemohon suara dan penambahan suara partai golkar suara desa namea. hal itu terjadi karena kesalahan input data pada saat rekapitulasi perolehan suara. kesalahan penginputan data tersebut telah diperbaiki oleh memohon yang hasil perbaikan tersebut kemudian ditetapkan oleh memohon untuk kecamatan namea perolehan suara pemohon sebanyak suara dan perolehan suara partai golkar sebanyak suara. bahwa memohon telah melakukan pencocokan daa. dprd provinsi untuk desa namea dan da. dpr provinsi untuk kecamatan namea yang hasilnya ditemukan kesamaan data kecuali milik pemohon yang datanya berbeda. dari hasil pencocokan tersebut, memohon kemudian menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemohon adalah suara dan perolehan suara untuk partai golkar adalah suara untuk pengisian kursi dprd provinsi maluku dapil malukupks sampai dengan bukti maluku pks serta saksi yang bernama munir samplesebagai berikut: bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan namea terdapat perbedaan antara jumlah suara pada formulir model berhologram dengan formulir model plant, sehingga panwascam namea merekomendasikan penghitungan suara ulang yang hasilnya dimasukkan dalam formulir model daa1 desa namea dan formulir model da1: bahwa pada rapat pleno kabupaten buru tanggal mei ditemukan ketidaksesuaian antara daftar pemilih tetap dpt), daftar pemilih tambahan tb), dan daftar pemilih khusus dpk) dengan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam hasil rekapitulasi da1 kecamatan namea, sehingga bawaslu meminta perbaikan berdasarkan data yang benar dengan tidak mengubah perolehan hasil suara calon dan partai politik yang sudah sesuai dengan daa1 desa namea, bahwa berdasarkan kesepakatan saksi partai politik yang hadir kemudian kpu kabupaten buru memerintahkan untuk perbaikan data pada formulir model da1 tersebut, dari hasil namun terdapat perbedaan perolehan suara pada partai golkar, partai nasdem, pks, dan partai berkarya. terhadap adanya perbedaan dimaksud para saksi partai politik sepakat kembali kepada kesepakatan awal untuk tidak mengubah hasil suara dan menggunakan hasil da1 perhitungan manual: bahwa untuk tps terdapat kesulitan membedakan dpt dan akibat tidak ada form dan form c7. sementara itu, ketua kpps tps membuka kotak suara dan mengambil hologram luar sepengetahuan kpu kabupaten buru, pps dan panwascam namea. atas kejadian pembukaan kotak suara tersebut, bawaslu kecamatan namea merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang psu). sesuai dengan rekomendasi tersebut, pada april dilakukan psihwal dalil pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berkenaan dengan dalil pemohon perihal terdapat selisih perolehan suara, pemohon mengalikan perolehan suaranya sebanyak suara berdasarkan formulir model da1 dprd provinsi milik pemohon (vide bukti perihal perselisihan perolehan suara dimaksud, memohon membantah dengan memasukkan bukti formulir model da1 dprd provinsi milik memohon (vide bukti maluku pks mengenai hal tersebut, bawaslu juga memasukkan bukti formulir model da1 dprd. provinsi milik bawaslu (vide bukti pk. namun setelah mahkamah melakukan pertandingan bukti pemohon, memohon, dan bawaslu, ditemukan fakta bahwa perolehan suara untuk pemohon pks) adalah sebanyak suara sedangkan partai golkar adalah sebanyak suara. menurut memohon pengurangan perolehan suaranya terjadi karena kesalahan penginputan data suara untuk desa namea pada saat rekapitulasi tingkat ppk, mana suara pemohon seharusnya sebanyak suara tetapi karena kesalahan penginputan data maka pemohon bertambah suara sehingga menjadi suara, sementara partai golkar seharusnya suara karena kesalahan penginputan data maka partai golkar berkurang suara sehingga menjadi suara. kesalahan penginputan data tersebut telah diperbaiki pada tingkat kecamatan namea dengan melakukan pencocokan data tingkat kecamatan namea (vide keterangan memohon halaman berdasarkan fakta tersebut, maka dalil pemohon terdapat selisih suara antara perolehan suara menurut pemohon dengan perolehan suara menurut memohon adalah tidak terbukti menurut hukum: bahwa terhadap dalil pemohon terdapat perbedaan data pemilih dalam dpt, tb, dan dpk, setelah mencermati bukti dan fakta yang terungkap persidangan, telah ternyata perbedaan data pemilih dalam dpt, tb, dan dpk memohon telah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi bawaslu kabupaten buru (vide bukti maluku pks dan bukti pk sampai dengan pk. oleh karena itu, dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum: bahwa berkenaan dengan dalil pemohon tentang pemungutan suara ulang tps dan tps desa namea. berdasarkan bukti pk. berupa surat keputusan kpu kabupaten buru, nomor pts kpu kab iv tentang penetapan pemungutan suara ulang psu) dalam tahapan pemilihan umum tahunmohon, cast, kpu kabupaten buru sesuai rekomendasi bawaslu desa namea, kecamatan namea, nomor bawaslu nla iv tanggal april sudah melaksanakan rekomendasi bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang tps dan tps desa namea pada tanggal april oleh karena itu, dalil pemohon guo tidak terbuktippanitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat mana mujahidin nip telp: fax: mea digital signature email:di lemah karena tidak dapat divalidasi dengan menggunakan data perolehan pada form plant, bahwa daftar pemilih yang tercantum dalam form lebih kecil jumlahnya dari jumlah surat suara yang digunakan, hal itu diketahui pada saat perhitungan ulang yang dilakukan dalam rapat pleno ppk kecamatan namea. dengan demikian terindikasi bahwa terdapat penggunaan surat suara secara tidak sah, yakni penggunaan surat suara oleh orang yang tidak berhak: bahwa kpu kabupaten buru memberikan arahan dan perintah kepada ketua kpps desa namea melalui pps desa namea agar tidak memasukkan dokumen model berhologram dalam kotak suara setelah pemungutan dan perhitungan suara selesai, bahwa komisioner kpu kabupaten buru bersama pps desa namea mengambil dan membawa form berhologram dari kpps desa namea. sehingga form berhologram tidak menjadi bagian sebagai isi kotak suara sebagai hasil pemilihan umum. terindikasi bahwa pada semua tps desa namea terjadi hal yang sama, terbukti dari temuan panas kecamatan namea yang dituangkan dalam rekomendasi nomor panwascam nla iv bukti bukti dan bahwa kpu kabupaten buru memerintahkan kpps desa namea untuk membongkar kotak suara yang telah disegel setelah selesai pemungutan dan perhitungan suara. perintah pembongkaran ini dilakukan untuk mengeluarkan form berhologram yang sudah berada dalam kotak suara. bukti berdasarkan keterangan dari ketua pps desa namea bahwa ada beberapa tps desa namea yang tidak memiliki form kwk berhologram dan tidak ada berhologram dalam kotak suara. berdasarkan proses rekapitulasi pada ppk namea diperoleh fakta bahwa terdapat banyak tps yang tidak menggunakan form plant berhologram sehingga membuat tingkat kepercayaan saksi pada dokumen hasil perhitungan suara menjadi sangat meragukan. hal ini ditemukan pada hampir semua tps desa namea, dengan beberapa contoh, antara lain tps desa namea bukti tps desa namea tps desa namea bukti bahwa petugas kpps telah menyampaikan tentang kekurangan alat alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (c1 kwk berhologram) kepada pps desa namea dan pps desa namea sudah melaporkan kepada kpu kabupaten buru tapi jawaban kpu kabupaten buru bahwa form sudah habis dan tidak ada lagi. sehingga pada sebagian besar tps desa namea tidak memiliki form model c1 kwk berhologram. kejadian yang terjadi pada rapat rekapitulasi tingkat kecamatan namea adalah sebagai berikutolak dengan keras dan berkeberatan terhadap dokumen karena dugaan dokumen kwk telah dimanipulasi untuk dijadikan sebagai dokumen resmi yang menjadi rujukandorong panas kecamatan namea segera mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang dalam rapat pleno ppk kecamatan namea, bahwa berdasarkan keberatan dan protes saksi peserta pemilu yang disertai dengan alasan alasan yang kuat serta berdasarkan temuan panas kecamatan namea, maka panas kecamatan namea mengeluarkan rekomendasi nomor panwascam nla iv sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. bahwa ada temuan panas kecamatan namea terkait perselisihan data yang diperoleh panas dalam rapat pleno ppk namea: bahwa jumlah surat suara yang digunakanpada tahapan presiden dan dpr dengan jumlah dpt atau selisih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada pemilihan presiden dan dpr yang mana untuk hologram, a1, dan a3, bahwa plant dan kwk tidak dimuat bersamaan dalam kota suara oleh kpps, bahwa terdapat selisih angka antara hologram dengan data dinding plant) untuk tps sampai dengan tps kecamatan namea, bahwa karena hal hal tersebut atas, maka panas meminta rapat pleno untuk pembuktian dengan cara membuka kotak suara untuk melihat plant dan data dinding oleh ppk dan menghitung secara manual. bahwa pada saat pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang dalam rapat pleno ppk kecamatan namea, dugaan saksi peserta pemilu dari pks, ppp, perindo, berkarya, pdip pkb, nasdem dan psi terkait dengan manipulasi dokumen form kwk benar adanya dan terbukti tps kecamatan namea, bahwa ketika perhitungan suara ulang dilakukan, ketua ppk kecamatan namea tidak melakukan koreksi terhadap perbedaan perolehan suara, sebagaimana diperintahkan oleh pkpu nomor tahunrd provinsi, model daa1. plant dprd kabupaten kota, dan atau model da kpu, model da1. plant ppwp, model da1. plant dpr, model da1. plant dprd provinsi, model da1. plant dprd kabupaten kota, serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model da2 kpu, ketua ppk dan saksi yang hadir membubuhkan para pada angka hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada bahwa kesalahan prosedur yang dilakukan ppk dengan tidak melakukan koreksi terhadap dokumen daa1 dan dat1 serta dokumen kwk membuat nilai pembuktian terhadap dokumen tersebut yang dipegang oleh penyelenggara pemilu dan saksi peserta pemilu menjadi lemah karena tidak mencerminkan hasil sesungguhnya dari proses pemilihan umum: bahwa pada rekapitulasi perhitungan suara ditingkat kpu kabupaten buru, untuk ppk namea, ternyata dilaksanakan tanpa menyertakan da1 plant berhologram dengan alasan bahwa da1 berhologram untuk kecamatan namea belum ditulis: bahwa rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk namea dilakukan dengan langsung mengingat hasil perhitungan suara laptop. buktikesalahan prosedur pencatatan terhadap hasil perhitungan ulang dilakukan oleh ppk kecamatan namea dengan cara langsung memasukan hasil perolehan suara dalam sertifikat model daa dan daa1. bahwa saksi peserta pemilu dari pks, ppp dan perindo, mengajukan keberatan dan memberi saran kepada ketua ppk untuk melakukan para terhadap perubahan angka angka pada form yang dipegang oleh saksi, namun keberatan dan saran tidak diindahkan oleh ketua ppk. akibatnya yang dipegang oleh saksi dari seluruh partai politik tidak memiliki nilai pembuktian perolehan suara dan ppk kecamatan namea memposisikan diri sebagai pemegang data tunggal pleno ppk kecamatan namea, bahwa akibatnya pada saat pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan namea, pks kehilangan suara sebanyak suara pada tingkat dprd provinsi maluku, ppp kehilangan suara sebanyak suara pada tingkatan dprd provinsi dan partai golongan karya bertambah untuk tingkat dprd provinsi, berdasarkan hasil konfirmasi saksi pada tanggal mei komisioner ppk kecamatan namea yang bertindak sebagai operator data dalam forum pleno ppk kecamatan namea yakni samsudin rukun, terkait dengan berkurangnya perolehan suara pks dan ppp, samsudin rukun mengatakan bahwa data hasil input yang dia lakukan dalam proses hitung ulang tidak digunakan oleh ketua ppk kecamatan namea, namun data yang digunakan adalah data versi ketua ppk kecamatan namea cs. oleh karena itu terkait dengan kehilangan perolehan suara pks dan ppp, merupakan tindakan kesengajaan untuk menghilangkan angka perolehan suara pks sebanyak pada tingkatan dprd provinsi maluku dan suara ppp pada tingkatan dprd provinsi sebagaimana hasil penghitungan ulang dalam rapat pleno ppk kecamatan namea, bahwa keterangan ketua pps desa namea bahwa salinan dokumen model kwk asli dari kpps yang serahkan kepada pps dan ppk sudah bakar karena sudah tidak digunakan dan menjadi sampah kantor ppk kecamatan namea. uraian kejadian yang terjadi pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kpu kabupaten buru: bahwa saat pembukaan sidang pleno kpu kabupaten buru, salinan berita acara model da1 kecamatan namea baru dibagikan kepada saksi. salinan dokumen berita acara model da1 yang seharusnya telah dibagikan kepada saksi dan panwascam pada saat pleno perolehan hasil suara ppk kecamatan namea selesai, bahwa rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara kpu kabupaten buru pimpin oleh revisi tehnis penyelenggara kpu kabupaten buru faisal amin. saksi pks dan ppp masih berkeberatan atas hilangnya suara pks pada tingkatan dprd provinsi maluku dan suara ppp pada tingkatan dprd kabupaten dan meminta kejelasan atas hilangnya suara pks dan ppp: hilangnya suara pks dan ppp mendapat kejelasan dari intrusi dari salah satu komisioner ppk kecamatan namea atas nama samsudin rukun. samsudin rukun menjelaskan bahwa data rekapitulasi ppk kecamatan namea versi ketua ppk sudah raguan dan tidak bisa percaya. samsudin rukun mencurigai data rekapitulasi tingkat kecamatan namea versi ketua ppk sudah dimanipulasi. ketua kpu mengambil alih pimpinan rapat dan samsudin rukun diusir keluar ruangan, ketua kpu kabupaten buru sebagai pimpinan sidang memerintahkan kepada ketua ppk kecamatan namea untuk membacakan sertifikat hasil perolehan suara tingkat kecamatan namea yang seluruh data perolehan suaranya adalah data manipulasi dimana pks terjadi kehilangan suara sebanyak suara untuk dprd provinsi dan ppp sebanyak suara untuk dprd kabupaten, berdasarkan protes dan keberatan dari saksi pks dan ppp ketua kpu kabupaten selaku pimpinan sidang melakukan skorsing dan meminta kepada ppk agar pleno tingkat kpu kabupaten turunkan satu tingkat dari tingkat kpu kabupaten menjadi tingkat ppk dengan tujuan agar ppk mengundang para saksi partai politik melakukan perbaikan terhadap dokumen model daa dan dal, setelah perintah itu tindak lanjuti oleh ppk dengan menghadirkan para saksi partai politik, terbukti secara sah dan meyakinkan perolehan suara pks hilang untuk dprd provinsi maluku. kehilangan suara sebesar kemudian dikembalikan sesuai dengan data daa1 yang menjadi dasar untuk melakukan koreksi perhitungan ulang ppk kecamatan namea. hasil koreksi suara ini kemudian ditetapkan dalam sidang pleno rekapitulasi ppk kecamatan namea yang ditandatangani oleh ketua dan anggota ppk dan semua saksi yang hadir, bahwa penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara ulang yang mengembalikan suara pks sebesar ternyata tidak digunakan oleh kpu kabupaten buru dengan alasan bahwa pengakuan ketua ppk kecamatan namea bahwa hasil rekapitulasi tersebut terdapat salah input. sehingga ketua kpu kabupaten buru menggunakan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang menyebabkan kehilangan suara pks sebesar suara, alasan kpu kabupaten buru yang bersandar pada pengakuan ketua ppk kecamatan namea adalah tidak berdasar karena telah dikeluarkan form da1 kwk sebagai hasil perhitungan ulang tps pada desa namea, bahwa pada rekapitulasi perhitungan suara tingkat kpu kabupaten buru terjadi perhitungan suara ulang pada tps kecamatan batabual yang merubah angka pada dpt, tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara peserta pemilu, sehingga seharusnya untuk perhitungan ulang tps pada desa namea juga diterima perbaikan pada angka dpt, angka partisipasi pemilih dan pergeseran perolehan suara untuk peserta pemilu anggota dprd provinsi maluku. bahwa hasil perhitungan suara ulang yang dilakukan dengan pengembalian kekurangan suara pks serta pengurangan dan penambahan suara partai lain secara bervariasi dilakukan berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang tercantum dalam form daa1 kwk desa namea kecamatan namea. terhadap seluruh proses rekapitulasi pada tingkatan kpu kabupaten buru yang menyebabkan hilangnya suara pks serta terjadi penambahan dan pengurangan suara partai peserta pemilu lainnya, telah dicatat dalam laporan kejadian khusus keberatan pada form db2 kwk. bahwa bawaslu provinsi maluku menyampaikan pendapat pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kpu provinsi maluku, ketika diminta pendapat oleh ketua kpu provinsi maluku berpendapat bahwa: tidak mungkin hanya dilakukan koreksi terhadap angka dpt dan angka partisipasi pemilih saja. karena perubahan angka dpt dan angka partisipasi pemilih akan berdampak pada perubahan hasil perhitungan suara peserta pemilu . pendapat ini disampaikan oleh komisioner bawaslu provinsi maluku ibu atut usman ag., m.h hal ini menunjukan penolakan bawaslu provinsi maluku terhadap pendapat dan praktek kpu kabupaten buru yang tidak menerima adanya pergeseran perolehan suara antar peserta pemilu yang disebabkan oleh perhitungan suara ulang pada tps desa namea kabupaten buru provinsi malukngisian keanggotaan dprd provinsi maluku daerah pemilihan maluku menetapkan perolehan suara yang benar pada tingkat desa nameamag |panel keadaan sejahtera menetapkanpartai keadilan sejahtera menetapkan perolehan suara yang benar pada tingkatoma rara mag partai keadilan sejahtera menetapkan perolehan suara yang benar pada tingkat provinsi maluku untuk pengisian calon anggota dprd provinsi maluku dapil sebagai berikut: bnn partai dead idan bukti p.a sampai dengan bukti p.d,bukti fotokopi model dc1 dpr:, bukti fotokopi model db1 dprd provinsi kabupaten buru untuk perolehan calon anggota dprd dan partai politik pada dapil provinsi maluku menurut memohon, bukti fotokopi model daa1 dprd provinsi desa nameakecamatan namea, kabupaten buru model da2 kpu)provinsi maluku model dc2 kpu), tertanggal mei bukti fotokopi surat keterangan atas nama daro health saksi partai demokrat kabupaten buru) pada tingkat ppk kecamatan namea, tanggal mei bukti fotokopi surat keterangan atas nama husni buton saksi partai pdi perjuangan) pada tingkat ppk kecamatan namea, tanggal mei bukti fotokopi surat keterangan atas nama saksi ely rome saksi partai nas dem) pada tingkat ppk kecamatan namea desa namea kabupaten buru, tanggal mei bukti fotokopi surat bawaslu kecamatan namea nomor bawaslu nla iv kepada ketua ppk kecamatan namea perihal rekomendasi, tanggal april bukti fotokopi surat bawaslu nomor bawaslu nla iv kepada ketua ppk kecamatan namea, perihal rekomendasi bawaslu kecamatan namea, tanggal aprilrekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten buru tingkat ppk namea, bukti p.nomor pl. kpt kpu 11iassegaf saksi adalah saksi dari partai pks pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan namea dan kpud kabupaten buru, saksi menerangkan bahwa proses rekapitulasi tidak berjalan lancar, karena proses rekapitulasi ppk kecamatan namea dimulai pada tanggal april dan selanjutnya pada tanggal april panas kecamatan namea mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan suara ulang atas dasar adanya pemilih ganda dan proses pengisian form c1 kwk pada saat kpps tidak melibatkan saksi dari partai politik yang prosesnya berlanjut sampai malam hari, sehingga ada saksi saksi dari partai politik yang tidak ikut: saksi mengikuti terus pada saat proses kecamatan sejak tanggal sampai dengan tanggal april keputusan hasil rekapitulasi dibacakan dalam rapat pleno tanggal mei yang merupakan akhir proses pleno: saksi hadir terus pada tanggal april sampai tanggal mei setelah ada rekomendasi, ppk kecamatan namea mengadakan ple saat proses penghitungan ulang secara manual yang membuka kotak suara untuk menghitung surat suara kembali, saksi meminta kepada ppk kecamatan namea untuk menempel hasil data pla ppk namea menolak keberatan saksi dengan alasan ruangan yang sempit sehingga tidak mungkin untuk menempel data plant hasil penghitungan suara ulang, saksi mengusulkan agar pembacaan hasil penghitungan suara itu selanjutnya dicatat dalam form c1 kwk, tetapi usul itu tidak disetujui oleh ppk namea karena form c1 kwk sudah tidak berlaku lagi forum pleno ppk kecamatan namea, ketua ppk menyampaikan bahwa proses hitung ulang langsung dimasukkan dalam laptop milik ppk dan kemudian ditampilkan dengan proyektor dan para saksi partai politik melihat proses berlangsung, saksi mencatat setiap pergeseran angka dari tps, pada saat proses tidak dikeluarkan da tetapi ditulis dalam laptop ppk, pada saat pembacaan hasil tanggal mei sekitar pukul wit. data pks untuk kecamatan namea adalah suara, tetapi ppk membacakan suara, maka saksi memprotes ppk dengan mengisi form keberatan tingkat kecamatan berdasarkan data yang dimiliki saksi sendiri terdapat kehilangan suara partai pks, partai partai lain juga keberatan dengan ppk dan menyampaikan keberatan atas kehilangan suara melalui form keberatan: terhadap keberatan itu, maka tanggapan ppk akan dibawa dan diselesaikan pleno kpu. ahmad belas saksi adalah saksi ppp dari tingkat kecamatan khusus namea sampai dengan kpu kabupaten buru untuk mengawal proses rekapitulasi untuk kecamatan namea, saksi menerangkan hal yang sama dengan hasan assegaf bahwa proses rekapitulasi tingkat ppk dimulai pada tanggal april kemudian terjadi deadlock dan skorsing sampai dengan tanggal april pada tanggal april panas mengeluarkan rekomendasi tentang penghitungan ulang, ppp kehilangan suara kabupaten, sedangkan provinsi kehilangan suara dan saksi mengajukan protes dari awal, kpu kabupaten buru memerintahkan untuk hitung ulang suara tingkat kecamatan. pada waktu rekapitulasi diturunkan pleno, ketua kpu memerintahkan untuk diturunkan, dan pks dan ppp bersama sama berdebat. pks hilang ppp provinsi hilang kabupaten ppp hilang perindo dan partai berkarya suara mulai proses ppk bahwa ada suara yang hilang, baik dari ppp ataupun dari pks, tingkat kabupaten setelah diadakan rapat pleno tingkat ppk sampai kabupaten, saksi mengajukan keberatan setelah penetapan dengan mengisi form keberatan db tingkat kpu, suara ppp sampai akhir proses penetapan angka ppp hilang suara. untuk dprd kabupaten hilang suara dan tidak kembali. saksi bertanya kepada ketua kpu terkait permintaan data ppkuntuk membandingkan data yang ditulis saksi pada pleno rekapitulasi tingkat ppk. ketua kpu mengatakan proses itu telah selesai, maka saksi keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara bersama dengan pks, ppp, demokrat yang awalnya tidak tanda tangan, tetapi akhirnya tanda tangan termasuk partai hanura, kecuali saksi tidak menandatangani dan membuat form keberatan, imran barnes saksi menerangkan terkait kecamatan namea sebagai panas dan sebagai panas telah habis saat memberikan kesaksian mahkamah: saksi menerangkan hal yang sama dengan kedua saksi sebelumnya: proses rekapitulasi tingkat ppk kecamatan namea pada tanggal april pukul wit, panas kecamatan namea bersama sama dengan ppk kecamatan namea membuka secara resmi pleno rekapitulasi tingkat ppk kecamatan namea. panas dan ppk mengawasi secara langsung. ppk kecamatan namea selanjutnya langsung menskorsing sampai tanggal april karena terdapat keberatan dari para saksi dan saat itu ppk kecamatan namea kembali membuka proses rekapitulasi tingkat kecamatan namea, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan diumumkan tanggal mei sebelumnya ada banyak keberatan dari saksi diajukan kepada ketua ppk kecamatan namea, ketua ppk namea menyampaikan kepada para saksi, apabila ada keberatan dengan hasil yang diputuskan pada hari itu, maka dituangkan dalam form keberatan yang telah disiapkan oleh ppk. form keberatan diisi oleh ppp, partai nasdem, dan pks, proses rekapitulasi tingkat kpu terdapat kerancuan data, sehingga ketua kpu memerintahkan kepada ketua ppk menurunkan satu tingkat untuk memperbaiki data yang rancu, ada laporan panas mengenai kejadian yang diterangkan oleh saksi dan tindak lanjut sudah saksi sampaikan kepada ketua ppk secara lisan mengenai data ketua ppk rancu dan segera diperbaiki pada proses plenowilayah pemilihan dapil provinsi maluku khususnya desa namea kecamatan namea kabupaten burkabupaten buru, sebagai berikut bahwa adanya pengurangan suara partai pks kecamatan namea desa namea tps s d sebanyak dan adanya penambahan suara terhadap partai golkar sebanyak suara, tabel pertandingan pemohon bahwa dalil pemohon dalam tabel adalah fakta hukum yang sebenarnya menurut bukti") kecamatan desa kabupaten kota buru kecamatan namea dah "b. kecamatan air buaya db1 df kecamatan walau | 'e | kecamatan batabual db1 persela jaan guna sma dat dan kali kecamatantilay aman per tabel pertandingan versi pemohon ditiap tps desa namea kecamatan namea mag sasaran ega jee tee see jee nee jee sej see see gen jee eng aje jee aan sea see see. sen. mean dua bela nan bean ben man seen see ben man nan maa bala sja aeon ain tee tabel pertandingan memohon perolehan suara desa seluruh bukti spa pa) jom) pa) om) em) pom) mi) om) wi) om) par pm) dra tom) bukti p.blan malang melanin men bea maa ana maan maa ann seruan men maan bagan man megan man malam maa maa mea mea man aan mena maa aan man mea maa begal malam ian man mana bln ses daa daan daa opo perolehan suara kabupaten kota buru dan kabupaten buru selatan damon tes menurut bukti" kabupaten kota 'pemohon temmouon memohon meminta osn kabupaten buru kab. buru buru pam jumlah kab. buru dalil pemohon dalam halaman berkait yang berbeda hasil penghitungan dan penetapan yang dilakukan oleh memohon, sehingga pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara dimana perolehan suara pemohon berkurang dari menjadi suara dan penambahan perolehan suara pihak terkait sebanyak suara desa namea, sehingga perolehan suara pihak terkait bertambah dari menjadi adalah dalil pemohon yang tidak benar, dan dapat dibantah memohon sebagai berikut bahwa dalil pemohon guo berhubungan dengan uraian polita pemohon dalam angka dan angka halaman halaman sebagaimana didalilkan pemohon perolehan suara pihak terkait untuk desa namea harus dikurangi suara, sehingga perolehan suara pihak terkait sebanyak dan bukan suara dan perolehan suara pemohon untuk desa namea harus ditambah suara, sehingga perolehan suara pemohon adalah dan bukan suara. bahwa sesuai fakta hukum yang benar adalah pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kpu kabupaten buru ditemukan terdapat ketidaksesuaian data pemilih dan pengguna hak dalam formulir model da1 dprd provinsi untuk kecamatan namea, sehingga kpu kabupaten buru memerintahkan kepada ppk namea melakukan perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam dpt, dan dpk, dengan catatan tidak merubah angka perolehan suara peserta pemilu. setelah dilakukan perbaikan, ternyata ppk namea melakukan penambahan perolehan suara pemohon sebanyak suara dan mengurangi suara pihak terkait sebanyak suara. bahwa ketua ppk namea dalam rekapitulasi hasil tingkat kpu kabupaten buru, mengakui telah keliru dalam melakukan penginputan dan pencatatan perolehan suara pemohon dan pihak terkait, sehingga terjadi penambahan perolehan suara pemohon kecamatan namea dari menjadi suara. sedangkan akibat kesalahan tersebut perolehan suara pihak terkait berkurang kecamatan namea dari suara menjadi suara. atas hal tersebut, karena ppk namea mengakui merubah perolehan suara pemohon dan pihak terkait, dengan alasan terjadi kesalahan penipuan dan pencatatan perolehan suara pemohon dan pihak terkait, sehingga kpu kabupaten buru menetapkan perolehan suara dalam formulir model da. dprd provinsi untuk kecamatan namea, dengan menggunakan data perolehan suara sebelum dilakukan koreksi jumlah pemilih dan penggunan hak pilih oleh ppk namea. bahwa dengan demikian perolehan suara pemohon yang benar untuk desa namea adalah suara dalam formulir model daa. dprd provinsi kecamatan namea, adalah sama dengan perolehan suara pemohon pada desa namea dalam kecamatan namea berdasarakan formulir model da. dprd provinsi. hal yang sama dilakukan terhadap perolehan suara pihak terkait, dengan perolehan suara sebanyak suara. bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kpu provinsi maluku tanggal mei karena adanya keberatan dari pemohon, sehingga telah dilakukan pencocokan daa. dprd provinsi untuk desa namea dan da. dpr provinsi untuk kecamatan namea, antara data yang diperoleh pemohon dan peserta pemilu lainnya, dimana ditemukan kesamaan data pihak terkait dengan peserta pemilu lainnya, dan hanya data pemohon yang berbeda dengan data daa. dpr provinsi dan da. dprd provinsi milik pihak terkait dan peserta pemilu lainnya. oleh karena itu perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian kursi dprd provinsi maluku dari daerah pemilihan maluku adalah berdasarkan penghitungan dan penetapan memohon, yakni dan perolehan suara pihak terkait adalah suara. dalil pemohon angka halaman yang menyatakan pada tanggal mei terdapat protes dari anggota ppk namea sdr. samsudin rukun, sehingga pada tanggal mei kpu kabupaten buru memutuskan untuk turun satu tingkat untuk ppk namea melakukan pembetulan dpt, dan dpk, adalah dalil yang sudah diuraikan dalam bantahan memohon angka atas. sebaliknya pemohon mengakui adanya perubahan perolehan suara pemohon sehingga perolehan suara pemohon bertambah sebanyak suara, dan pihak terkait berkurang suara. dalil pemohon guo membuktikan penambahan perolehan suara pemohon sebanyak dan pengurangan perolehan suara pihak terkait, telah dilakukan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana diakui ketua ppk namea bahwa telah terjadi kesalahan penginputan dan pencatatan perolehan suara pemohon dan pihak terkait. secara tegas memohon menyatakan perbaikan yang dilakukan ppk namea hanya terhadap dpt, dan dpk, dan perbaikan tidak berkenaan dengan perolehan suara peserta pemilu. dalil pemohon angka halaman yang menyatakan saksi pemohon menerima formulir daa. dprd provinsi desa namea dan da. dprd provinsi kecamatan namea hasil koreksi pembetulan suara yang mana perolehan suara pihak terkait turun suara menjadi suara dan suara pemohon naik suara menjadi suara, adalah dalil yang tidak sesuai fakta hukum, karenanya dapat dibantah memohon sebagai berikut: karena terdapat perbedaan jumlah pemilih dan penggunan hak pilih dalam untuk kecamatan namea dalam rekapitulasi hasil kpu kabupaten buru, sehingga kpu kabupaten buru memerintahkan ppk namea melakukan perbaikan pencatatan dan pencocokan dpt, dan dpk, dengan catatan tidak perubahan perolehan suara peserta pemilu: kenyataannya setelah perbaikan pencatatan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam dpt, tb, dan dpk oleh ppk namea, ternyata terdapat perubahan perolehan suara dengan penambahan perolehan suara pemohon sebesar suara dan pengurangan suara pihak terkait. ketua ppk namea mengakui perubahan perolehan suara pemohon dan pihak terkait guo, karena terjadi kekeliruan pengumpulan perolehan suara pemohon dan pihak terkait, sehingga perolehan suara pemohon desa namea bertambah dari suara menjadi suara. sementara pihak terkait mengalami pengurangan suara desa namea menjadi suara. bahwa karena itu kpu kabupaten buru menetapkan perolehan suara pemohon dan pihak terkait dalam db. dpr provinsi kabupaten buru, berdasarkan data perolehan suara pemohon dan pihak terkait dalam da. dpr provinsi untuk kecamatan namea sebelum dilakukan koreksi perolehan suara. dengan demikian, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum perolehan suara pemohon dan pihak terkait yang digunakan dasar sebagai pemohon adalah formulir da. setelah dilakukan koreksi pembetulan. berkenaan dengan dalil pemohon pada angka s.d. angka halaman berkenaan dengan adanya keberatan pemohon dalam da. kpu rekapitulasi tingkat ppk namea dan dc. kpu rekapitulasi tingkat kpu provinsi, adalah keberatan pemohon yang tidak berdasar dan karenanya harus dikesampingkan, dapat dibantah memohon, sebagai berikut bahwa dalam rekapitulasi hasil tingkat kpu provinsi, karena ada keberatan saksi dari pemohon, sehingga dilakukan pencocokan terhadap formulir daa kecamatan namea khususnya berkaitan dengan perolehan suara pemohon dan pihak terkait desa namea, dan hasil pencocokan membuktikan perolehan da1 pihak terkait bersesuaian dengan peserta pemilu yang lain, dan hanya da. milik pemohon yang berbeda. setelah pencocokan da. tidak lagi terdapat keberatan dari pemohon. pemohon hanya membuat catatan keberatan saksi dalam formulir model dc. kpu. bahwa dengan demikian, tidak dapat dibantah pemohon, bahwa catatan kejadian khusus yang diajukan pemohon dalam dc. kpu, adalah keadaan yang telah selesai dalam rekapitulasi hasil kpu maluku. bahwa berkenaan dengan dalil pemohon angka poin dan poin halaman yang menguraikan adanya rekomendasi panwascam untuk ppk namea berkoordinasi secara berjenjang melakukan pemungutan suara ulang pada tps desa namea, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena untuk dilakukan pemungutan suara pada tps desa namea, harus dilakukan sesuai ketentuan dan jo. dan peraturan kpu memohon tidak pernah menerima rekomendasi bawaslu atau panwacam namea untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada tps desa namea. bahwa dalil pemohon angka halaman yang menyatakan terdapat kelengkapan pemungutan suara yakni kotak suara dan bilik suara baru tiba tps pada pukul wit adalah dalil yang tidak benar, mengada ada dan bersifat tuduhan yang spekulatif kepada memohon tanpa dapat dibuktikan pemohon, sehingga harus dikesampingkan mahkamah. bahwa dalil pemohon angka s.d angka adalah dalil pemohon yang tidak berdasar, karena tidak disebutkan secara jelas kejadian kejadian guo pada tps mana saja, sehingga harus disamping. bahwa karena memohon telah memberikan bantahan terhadap dalil dalil pokok pemohon berkaitan dengan perolehan suara pemohon dan pihak terkait secara kuat dan sempurna, sehingga dalil dalil pemohon yang berkaitan dengan prosedur tidak lagi dibantah secara tersendiri oleh memohon dalam bantuannya, karena dalil dalil demikian bukan merupakan dalil dalil dalam objek sengketa penyelesaian hasil pemil: menyatakan permohonan pemohon sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi maluku dapil dinyatakan bukan kewenangan mahkamah konstitusiartai pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi maluku dapil yang benar adalah: perolehan suara partai pemohon menurut memohon untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi maluku dapil perolehan suara pks 8ergpks sampai dengan bukti maluku pks sebagai berikut: bukti t.oo1 maluku fotokopi keputusan kpu pl. pks: bukti maluku fotokopi formulir model dc kpu, dc1 dprd pks provinsi dapil maluku dc2 kpu, dc.tt kpu, dan dc.dh kpu provinsi maluku: bukti t.oo3 maluku fotokopi formulir model db kpu dan db1 pks dprd provinsi, db dh, db2 kpu, db tt maluku daerah pemilihan maluku bukti maluku fotokopi formulir model da1 dprd provinsi, pks daa1 dprd provinsi, da dh, dan da2 kpu kecamatan namea, bukti t.0oos maluku fotokopi kronologis rekapitulasi hasil pks penghitungan suara pemilihan umum anggota dprd provinsi maluku tahun bukti t.0o0o6 maluku fotokopi surat pernyataan dari ketua kpu pks kabupaten buru, bukti t.oo7 maluku fotokopi nomor pts kpu pks kab iv tentang penetapan pemungutan suara ulang psu) dalam tahapan pemilihan umum tahun tps ,tps desa namea kecamatan lamela dan tps desa walau kabupaten buru. selain itu, untuk menguatkan jawabannya, memohon mengajukan orang saksi yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal juli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: munir sample saksi adalah ketua kpu kabupaten buru: kpu hanya menerbitkan daa, daa yangtelah ditetapkan yang benar adalah angka mulai pertama proses rekap tingkat kabupaten, ada keberatan atas daa tingkat kecamatan, karena ada keberatan dari saksi terkait kerancuan data terhadap data pemilih sehingga slide data masih berwarna merah. atas keberatan itu, kemudian kpu merespon untuk mengembalikan ppk untuk melakukan perbaikan dan itu atas usul dari saksi pks: daa pertama sebelum perbaikan telah dilakukan pembetulan tingkat kpu bahwa yang benar adalah perolehan suara untuk pks dilakukan terbuka hadapan para saksi partai politik. daa yang benar bukan angka pada saat proses tingkat kabupaten masih terdapat merah yang dikembalikan untuk melakukan perbaikanmaluku adalah sebagai berikut: bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi maluku menurut memohon berdasarkan form dc1 dan adalah sebagai berikut: tabel hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik berdasarkan formulir model dc kwk dapil maluku bukti hasil rekap (dprd provinsi) untuk perolehan calon anggota dprd dan partai politik pada dapil partai politik provinsi maluku menurut total memohon buru selatan buru partai gokar 2an8o| |partai ganda tar| |partai keadilan sejahtera soo7| |partai pelindo partai amanat nasional |partai hanya setelah naik satu tingkat, muncul lagi daa yang barlah terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak (lima ratus sebelas) suara pada (tujuh puluh satu) tps desa namea, pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatantingkat kecamatan namea, ditemukan perbedaan antara jumlah suara pada formulir model berhologram dengan jumlah suara pada formulir model pla atas perbedaan suara tersebut panitia pengawas kecamatan (yang selanjutnya disebut panas) kecamatan namea merekomendasikan penghitungan suara ulang, hasil hitung ulang tersebut kemudian dicatatkan didalam formulir model daa1 desa namea langsung dimasukan pada rekapitulasi perolehan suara tps per desa namea daa1, yang mana hasil pada formulir model daa1 sertifikat hasil) desa namea tersebut kemudian dituangkan rekapitulasi perolehan kecamatan namea yaitu dalam formulir model da1 sertifikat hasil). hasil rekaman da1 kecamatan namea tersebut kemudian dibawa pada rapat pleno kabupaten buru yang dilaksanakan pada tanggal mei saat pleno, bawaslu kabupaten buru menemukan adanya ketidaksesuaian antara daftar pemilih tetap (yang selanjutnya disebut dpt), daftar pemilih tambahan (yang selanjutnya disebut tb), maupun daftar pemilih khusus (yang selanjutnya disebut dpk) dengan data pemilih dan pengguna hak pilih yang tertera pada da1 kecamatan namea, selanjutnya bawaslu kabupaten buru meminta untuk dilakukan perbaikan berdasarkan data yang benar. bukti pk. bukti pk. bukti pk. dan bukti pk. bahwa berdasar pada proses perbaikan data pemilih dengan pengguna hak pilih dan kesepakatan saksi partai yang hadir, kpu kabupaten buru memutuskan untuk turun satu tingkat dan melakukan pembetulan pada data pemilih dan pengguna hak pilih yang sesuai dengan dengan dpt, dan dpk dengan tidak merubah perolehan hasil suara yang didapat oleh calon dan partai politik karna sudah sesuai dengan daa1 desa namea. mengenai rekap penghitungan suara partai politik pada desa namea dapat dilihat pada tabel berikut: tabel hasil rekap secara manual penghitungan suara partai politik pada desa namea daa1) dan pada rekaman tingkat kecamatan namea dat1) partai kebangkitan bangsa pkb) partai gerakan indonesia raya gerindra) pdip) partai golongan karya golkar) partai nasional demokrat nasdem)( partai nati nurani rakyat hanura) partai demokrat w2| partai bulan bintang pbb) s9| partai keadilandan persatuan indonesia bukti pk. dan bukti pk. bahwa berdasarkan hasil perbaikan pada data pemilih dan pengguna hak pilih pada da1 hasil perhitungan manual, maka ditemukan adanya perbedaan perolehan suara pada partai golkar, partai nasdem, pks dan partai berkarya. hal ini menimbulkan perdebatan diantara para saksi sehingga sesuai dengan kesepakatan awal yaitu tidak merubah perolehan hasil suara pemilihan legislatif dprd provinsi maluku dapil maka kembali kepada hasil da1 perhitungan manual. bukti pk. dan bukti pk. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemilihan presiden dan wakil presiden, dpr ri, dprd provinsi dan dprd kab kota tps desa namea dimana pemilihuntuk tps berdasarkan form hasil pengawasan. dimana setelah pungut hitung selesai dilakukan dan kotak suara yang tadinya sudah tersegel. zulkifli sopakalau yang adalah ketua kpps kemudian membuka kotak tersebut dan mengambil hologram. tindakan ini dilakukan tanpa ada diketahui dari kpu buru, pts dan panas kecamatan namea. atas tindakan yang dilakukan oleh zulkifli sopakalau, bawaslu kecamatan namea akhirnya merekomendasikan kepada ketua panitia pemilihan kecamatan (yang selanjutnya disebut ppk) namea untuk dilakukan pemungutan suara ulang psu) pada tps dan tps karena tidak sesuai dengan perjuangan perundang undangan. bukti pk. dan bukti pk. bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, ppk namea melalui kpu kabupaten buru melaksanakan pemungutan suara ulang psu) dalam tahapan pemilihan umum tahun pada tps dan tps desa namea kecamatan namea kabupaten buru pada hari sabtu, april jam sampai dengan selesairekor pengawasan mencegah penggunaan isu isu sara partisipatif bersama suku, agama, ras, dan antar latupatti (raja raja di| golongan), politisasi birokrasi, politik provinsi maluku)mengoptimalkan sosialisasi, pemilu pada tahapan penyediaan informasi publik dan kampanye, metode pendidikan politik, kepada kampanye rapat umum masyarakat, tim kampanye, relawan dan iklan kampanye serta pasangan calon, baik melalui media massamembangun komunikasi dan pemilu pada tahapan koordinasi secara intensif antar pemungutan, lembaga penyelenggara pemilu serta penghitungan dan stakeholder pilkada terutama rekapitulasi suara pemerintah daerah, kepolisian dalam pemilu tahutahapan pemilu tahun penyediaaartisipatif bersama penyediaan informasi publik dan asn, tni polriartisipatif melalui media penyediaan informasi publik dan onlinemilumelibatkan peran serta kelompok dengan fakultas ilmu masyarakat dalam kegiatan sosial dan ilmu pengawasan pemilu untuk pemerintahan fisip) mendeteksi dan melaporkan dugaan universitas pattimurakesepakatan bersama langkah pengawasan antara badan pengawas penyelenggaraan pemilu tahun pemilu bawaslu) bersama dunia kampus bukti pk.daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun kabupaten denah daulat jumlah jumlah dpt kota kecamatan desa tps kelurahan total kab.ses,disp jumlah dps kabupaten kota ikabupaten jumlah jumlah jumlah kabupaten maluku tengah kabupaten seram bagian barat kabupaten seram a54 bagian timur kabupatenbang dora das paman passjumlah jum pem1kabupaten jumlah jumlah jumlah june peni3a.sa9g tenggara barat kabupaten kepulauan aru kabupaten maluku barat daya bukti pk. partai bulan bintang 3a9| a65| sta|untuk calon anggota dprd provinsi maluku daerah pemilihan maluku menurut memohon partai politik namea buya wapo walau batabual cena partai kebangkitan bangsa pdi perjuangan partai golkar |partai garuda tol aa) partai berkarya partai keadilan katana sso| aa) sej |partai perindo 47a| sel partai persatuan partai solidaritas indonesia partai amanat nasional partai bulan bintang partai keadilan |dan persatuandb tua untuk calon anggota dprd provinsi maluku partai politik daerah pemilihan maluku menurut total memohonkabupaten jumlah jumlah jumlah lumen pem kelurahan kabupaten maluku tengah kabupaten seram go.kabupaten jumlah umah jumlah den font kabupaten maluku tengah kabupaten seram bagian so.e9.1lorong caelata teluk filial guna kali buangan gol 1sol 1sal see0l ses bangsa partai golkar 27oo| s9o| partai ganda | |o ash aan laman gal stol se0| sejahtera partai perindo owl | sel pembangunan pan indonesia dan msn nasional des persatuan indonesia bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta fakta hukum yang membenarkan perolehan suara pemohon. adapun pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi maluku dapil maluku kabupaten buru dan kabupaten buru selatan)maluku perolehan suara parpol partai golongan karya partai keadilan sejahtera bahwa mengenai selisih suara atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut:.72018.:.pt hpbahwa terjadi pengurangan perolehan suara pemohon desa namea sebesar suara dikarenakan kesalahan perhitungan suara dilakukan oleh ppk kecamatan namea, bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai golongan karya desa namea sebanyak suara dikarenakan penggelembungan suara. berdasarkan perolehan suara menurut pemohon, maka komposisi perolehan kursi pada dapil maluku dijelaskan pada tabel sebagai berikut: tabel komposit perolehan kursi dprd provinsi maluku dapil kesah rapat pesanan untuk menjelaskan perolehan suara partai golongan karya dan partai keadilan sejahtera untuk desa namea, sesuai data perolehan suara yang termuat dalam form daa1 desa namea bukti kami sampaikan pada tabel berikut ini: tabel perbandingan perolehan suara partai golongan karya dan partai keadilan sejahtera pada desa namea tps golkar pks pemohon memohon selisih pemohon memohon selisih a12 oa8) |kabupaten politik malra maluku humayama kei kecil barat kei kecil timur kei kecil timur selatan ae,tomatpemilih nama pemilih keluar kecamatan masuk daerah asal) keluar daerah tlp hoat sorban kei besar ' (a71 waw loo) oat .1o o1| kei besar selatan barat kei besar utara barat kei besar utara timur keditimur selatan many | jelek| total bukti pk. tabel daftar pemilih khusus dpk) nama jumlah jumlah jumlah pemilih kecamatan desa tps hoat sorban| kei besar ojo kei besar selatan kei besar selatan barat kei besar utara barat kei besar utara timur keiseri oas fee kei kecil barat kei kecil timur kei kecil timur selatan manyarsemana pemilih pemilih |. ll| ppp hoat sorban|jumlah pemilih jumlah jumlah jumlah depth ii baru tms kecamatan desa tps dos dad mancini lo. yoo fase pepe jojo poor tabs peka mojo|jojo| sepanjang kei besar lpos9g la296 la296 selatan kei besar log5 selatan barat kei besar j2941 iso7 bong image utara barat kei besar issue7 iso44 utara timur kei kecil ipa4g jo4e9g jarig ip469 ja91i8 barat kei kecil le54 lp837 bagi timur kei kecil ji7i7 lose9 is5e9 timur selatan temen perda jojo jaja| proket pelanggaran kampanye pelaksanaan peserta kampanye lainnya april pukul kurang dapat desa choi wit selesai lebih menunjukan pertemuan kilat orang https terbatas april pukul kurang lebih dapat tidak ada desa choi wit selesai jenisselatan pada tanggal padasepur) pk. terlahir: ketua dan anggota ppk mankecil pada pada tanggal tanggal mei mei bukti terlahir: ketua pk. dan anggota ppk kecamatan kei kecil. tm pl cam penemu: dugaan proses kbs iv adalah pelanggaran tindak lanjut roro tindak pidana telah sampai anggota pemilu pada bawaslu penuntutan kecamatan kei kejaksaan besar selatan) negeri tual pada tanggal bukti april pk. terlahir: leo soliter ramayana lp pl kab pelapor: dugaan proses emanuel pelanggaran tindak lanjut rahasia, tindak pidana telah sampai terlahir: pemilu pada ketua dan penyidikan anggota kepolisian ppk kab. maluku kecamatan tenggara kei besar. buktips. reg partai keadilan kpu kab. keputusan kpu putusan sidang sejahtera maluku kab. maluku adjudikasi yang tenggara tenggara nomor: memutuskan tanggal hkhk. menolak tanggal kpt kpu permohonan septemberraya maluku kab. maluku terjadin!l. harsono rm. ragunan, pasar minggul. harsono rm. ragunan, pasar minggu jakarta selatan nik adalah para advokat pengacara hukum lembaga advokasi hukum indonesia rakyat dewan pimpinan pusat partai gerakan indonesia raya dpp partai gerindra), beralamat jl.dan nurulita fatmawati, s.h., adalah advokat dan asisten advokat dari kantor hukumsebagai berikut..dprd provberita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kota ambon nomor pl. ba kpu kot iv bukti .dprd bukti .dprd prov fotokopi rekapitulasi kota ambon model db1 dprd provinsi),bukti .dprd prov fotokopi rekapitulasi propinsi maluku model dc dpr):maluku model dc2 kpu),ambon model db2 kpu), tanggal mei bukti .dprd prov fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor hktanggal mei bukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi tps kelurahan nusaniwe, kecamatan nusaniwe: bukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi, tps kelurahan wanita kecamatan nusaniwe, bukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi, tps desabatu merah, kecamatan harimau,native kecil kecamatan harimau, bukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi, tps desa native kecil, kecamatan harimau, bukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi, tps kelurahan mantel, kecamatan harimau:mangga dua kecamatan nusaniwe, bukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi tps kelurahan kusamai, kecamatan nusaniwe. bukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi tps kelurahan uritetu, kecamatan harimau,kusamaiwaihaong, kecamatan nusaniwe: bukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi, tps kelurahan batu meja kecamatan harimau,elpaputih kartu barat seram barat huamual belakang tablip elpaputih kartu barat seram barat huamual mama mona tabel sam7| sasi| total |. so.ss8umi bumi mena (bengkel| tps kartu barat seram barat aje mane sem anak0 belakang daniel a47| sa77| total ' jukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi, tps kelurahan honipopu, kecamatan harimau: bukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi, tps kelurahan mantel, kecamatan harimaupass, kecamatan bagal, bukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi, tps desa ayam kecamatan teluk ambon: bukti .dprd prov fotokopi c1 dprd provinsi tps desa hutumuri, kecamatan leitimurberkas penerusan administratif nomor panwascamform pengawasan rekapitulasi kecamatan nomor spt bawaslu nusaniwe v untuk tps wanitatps urimessingbenteng: bukti pk. fotokopi form pengawasan kecamatan harimau pemilu nomor lhp pm. v bukti pk. fotokopi form pengawasan rekapitulasi kecamatan nomor spt bawaslu nusaniwe v untuk tps single, marusu, wanita, latuhalat, urimessing, bukti pk. fotokopi form pengawasan kecamatan bagal pemilu nomor panwascam t.a.bpermohonan pemohon yang dibacakan oleh kuasa hukum pemohon sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal juli merupakan berkas perbaikan permohonan yang diterima mahkamah tertanggal juli dengan demikian, perbaikan permohonan bertanggal juli guo tidak diterima oleh mahkamah karena perbaikan permohonan sudah melewati tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam kedua, oleh karena itu yang akan diperiksa oleh mahkamah adalah perbaikan permohonan bertanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal mei pukul wibprov bukti maluku gerindra 31jrkara guo dengan alasan bahwa sengketa pemilu seharusnya antar calon internal partai politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja. terhadap eksepsi memohon tersebut, menurut mahkamah, eksepsi yang demikian telah masuk pokok permohonan, sehingga eksepsi memohon harus dikesampingkan, oleh karena itu mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum pemoho.dprd prov pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun nomor urut bahwa huruf pmk mengatur bahwa pemohon dalam perkara php anggota dprd bernama johan johannis lewerissa, s.h., m.h. adalah perseorangan calon anggota dprd provinsi maluku dapil maluku dalam satu partai politik yang sama yaitu partai gerindrlalui surat persetujuan secara tertulis tertanggal mei dari ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat dpp) partai gerindrasehingga eksepsi memohon mengenai pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukumprov bukti maluku gerindra 3 dan kedudukan hukum pemohon. sebagai berikut: bahwa terhadapoleh karena eksepsi memohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum pemohon tidak beralasan menurut hukum, sebelum mempertimbangkpada sistematika permohonan pemohon khususnya polita dan petit seharusnya mendalilkan dan memohon jumlah permohonan, perolehan suara, dan dalil yang samdan wakil presiden, selanjutnya disebut pmk polita mendalilkan pelanggaran memohon tps kecamatan nusaniwe yaitu tps kelurahan wanita, tps kelurahan wanita, tps kelurahan benteng, dan tps kelurahan benteng (vide permohonan pemohon halaman tetapi petit hanya mencantumkan kelurahan urimessing dan kelurahan single dan sama sekali tidak mencantumkan kedua kelurahan itu kelurahan winata dan kelurahan benteng) dalam kecamatan nusaniwe. polita dan petit tidak sesuai mengenai kelurahan dan tps tempat terjadinya pelanggaran memohon, maka permohonan pemohon menjadi tidak jelas (obscura libel), bahwa lampiran pmk mengatur bahwa petit memuat uraian permohonan mahkamah yang isinya sesuai dengan dalil dalam polita permohonan. antara polita dengan petit tidak bersesuaian terkait jumlah kecamatan yang didalilkan pemohon bahwa polita terdapat penambahan atau penggelembungan suara calon anggota atas nama robby aspersa, s.h. partai gerindra) pada kecamatan kota ambon yaitu kecamatan nusaniwe, kecamatan harimau, kecamatan bagal, dan kecamatan teluk ambon (h. permohonan pemohon), sedangkan petit memohon psu kecamatan yaitu kecamatan nusaniwe dan kecamatan leitimur selatan. dengan demikian, untuk kecamatan harimau, kecamatan bagal, dan kecamatan teluk ambon dalam polita tidak sesuai sama sekali dalam petit. dengan demikian, permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, bahwa setelah mahkamah membaca dengan saksama petit permohonan untuk pengisian anggota dprd provinsi maluku daerah pemilihan maluku dalam petit nomor pemohon meminta mahkamah memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada tps kelurahan urimessing kecamatan nusaniwe, tps kelurahan urimessing kecamatan nusaniwe, tps dan tps kelurahan single kecamatan nusaniwe, serta tps desa hutumuri kecamatan leitimur selatan, sedangkan dalam petit nomor pemohon meminta mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam pengisian keanggotaan dprd provinsi maluku, provinsi maluku, daerah pemilihan maluku dengan demikian, kedua petit tersebut terdapat pertentangan antara satu dengan yang lainnya karena petit tersebut tidak disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak bersesuaian atau saling berlawanan. dengan fakta tersebut, permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam peraturan perundang undangan menyebabkan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur: menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas,kabur, eksepsi memohonnomordalil pada pokoknya dinyatakan bila pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi kecamatan nusaniwe kota ambonpenambahan dan pengurangan suara,badan digaris! oleh hon!calon anggota legislatif partai gerindprovinsi maluku antara calon anggota dprd provinsi atas nama johan johannis lewerissa, sh,mh dengan calon nomor urut atas nama robby aspersabahwa dengan keberpihakan pemohon kepada salah satu anggotanya (invasi calon a.n johan johannis lewerissa, sh, mprovinsi maluku guoprovinsi malukudapil kota ambon, sebagai berikut: tabel pertandingan pemohon: pem iron pemohon lewerissa, sh, bantahan memohon terhadap dalil permohonan pemohon berkaitan dengan perolehan suara untuk pengisian kursi dprd provinsi maluku, daerah pemilihan maluku sebagai berikut: bahwa merupakan fakta hukum dalil pemohon halaman permohonan berkenaan deng, sehingga terjadi selisih pengurangan suara dari perolehan suara pemohon yang mana ditetapkan memohon sebanyak adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena hal itu dapat dibantah memohon sebagai berikut: merupakan fakta hukum bahwa dalil pemohon tersebut berkaitan dengan dalil pemohon pada angka dan angka halaman permohonan pemohon, yang mendalilkan perolehan suara pemohon pada kecamatan nusaniwe adalah sebanyak suara, namun oleh memohon ditetapkan perolehan suara pemohon sebanyak suara, sehingga pemohon menyatakan telah terjadi pengurangan suara milik pemohon kecamatan nusaniwe. namun berdasarkan dalil guo pemohon tidak dapat merinci dan membuktikan pengurangan perolehan suara pemohon berdasarkan salinan formulir model dprd provinsi yang dikumpulkan pemohon pada tps mana, dan dikurangi oleh memohon dengan cara seperti apa dalam formulir model da. dprd provinsi. (vide bukti maluku gerindra bahwa merupakan fakta hukum dalil pemohon berkenaan dengan pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak suara oleh memohon dalam halaman dan dalam angka halaman adalah dalil yang bersifat spekulatif, mengada ada, dan hanya berdasarkan imajinasi dan perpangkatan pemohon, yang tidak dapat dibuktikan sesuai fakta hukum oleh pemohon, bahwa merupakan fakta hukum karena itu perolehan pemohon kecamatan nusaniwe yang benar adalah perolehan suara pemohon berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut memohon dalam formulir model da1 dprd provinsi, yakni sebanyak suara, dan bukan suara berdasarkan penghitungan pemohon. dengan demikian, perolehan suara pemohon yang benar pada tingkat rekapitulasi kpu provinsi maluku adalah berdasarkan formulir dc. dpr adalah sebanyak suara dan bukan suara berdasarkan penghitungan pemohonpengurangan suara p, yakni pada angka angka angka dan angka halaman permohonan tidak lagi memiliki relevansi untuk dilakukan pembuktian tersendiri dalam uraian bantahan jawaban memohon: bahwa merupakan fakta hukum dalil pemohon dalaman halaman berkaitan pertandingan perolehan suara pihak terkait menurut memohon dan pemohon, sebagaimana pemohon mendalilkan perolehan suara pihak terkait sebanyak suara, lebih kecil atau terdapat selisih kekurangan sebanyak suara dari penetapan perolehan suara memohon, adlah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena itu dapat dibantah memohon sebagai berikut: dalil pemohon tersebut berkaitan dengan dalil pemohon pada angka dan angka halaman permohonan, sebagaimana pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara pihak terkait oleh memohon pada kecamatan nusaniwe, kecamatan harimau, kecamatan bagal, dan kecamatan teluk ambon, yakni sebanyak suara. namun berdasarkan dalil pemohon tersebut pemohon tidak mampu membuktikan dan merinci penambahan perolehan suara pihak terkait oleh memohon pada kecamatan kota ambon sebagaimana didalilkan pemohon, karena pemohon guo bersifat spekulatif, mengada ngada, dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena tidak dapat dibuktikan pemohon, bahwa karena itu perolehan suara pihak terkait yang benar dan tidak dapat dibantah pemohon kecamatan nusaniweharimaubagal, dan perolehan suara pihak terkait kecamatan teluk amb. (vide bukti maluku gerindra bahwa karena itu perolehan suara pemohon yang benar dan tidak dapat dibantah oleh pemohon pada tingkat rekapitulasi hasil kpu kota ambon adalah perolehan suara pemohon berdasarkan penghitungan dan penetapan memohon dalam formulir model db. dprd provinsi sebanyak perolehan suara pemohon guo adalah sama dengan penghitungan dan penetapan perolehan suara pemohon yang dilakukan oleh memohon pada rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat kpu provinsi maluku formulir model dc. dprd provinsi yakni sebesar suara dan bukan berdasarkan penghitungan pemohon sebesar suara,adanya penambahan suara pihak terkait oleh m yakni angka s.d. angka halaman permohonan tidak relevan dan penting lagi dibantah dalam uraian bantahan jawaban memohon. bahwa merupakan fakta hukum dalil pemohon angka dan angka dalam halaman yang menyatakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih tps kelurahan wanita, pemilih tps kelurahan wanita, dan pemilih pada tps dan tps kelurahan benteng namun tidak terdaftar dalam dpt dan menggunakan formulir kpu, adalah dalil yang tidak benar karena tidak dirincikan pemohon siapa saja pemilih pemilih tersebut, sehingga dalil pemohon tersebut cenderung bersifat spekulatif, mengada ada, dan hanya berdasarkan perpangkatan pemohon. bahwa merupakan fakta hukum dalil pemohon angka s.d. angka dalam halaman s.d. halaman yang menyatakan memohon tidak melaksanakandan rekomendasi panwascam leitimur selatan nomor panwascam leitimur selatan iv tanggal april adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karenanya dapat dibantah memohon sebagai berikut: memohon telah menindaklanjuti rekomendasi rekomendasi panwascam dengan melaksanakan rapat pleno dan mengkaji rekomendasi tersebut yang menghasilkan dikeluarkannya surat keputusan kpu kota ambon nomor hk. pts kpu kot iv tanggal april tentang tindaklanjut rekomendasi pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum berdasarkan kewenangan memohon dan syarat pelaksanaan psu sebagaimanadengan menyatakan rekomendasi rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilakukan psu pada tps tps tersebut. (vide bukti maluku gerindra bahwa selain itu, rekomendasi rekomendasi panwascam guo dikeluarkan pada tanggal april atau hari sebelum batas akhir pelaksanaan psu sesuai jo. peraturan kpu tahun diubah dengan pkpu nomor tahun sehingga balapan rekomendasi tersebut dinyatakan memenuhi syarat oleh memohon, memohon akan kesulitan menyiapkan tps dan pengadaan logistik psu,. bahwa karena itu, tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dan dapat dibantah pemohon bahwa memohon tidak menindaklanjuti rekomendasi rekomendasi panwascaariota kabupaten secara nasional dalam pemilihan umum tahun tertanggal mei pukul wib ngisian keanggotaan dprd provinsi maluku dapil (kota ambon ne| nama caps perolehan suara sh, merindra sampai dengan bukti maluku gerindra sebagai berikut: bukti malukulaporannya, bukti maluku fotokopi formulir model dc kpu, dc1 dprd gerindra provinsi dapil maluku dc2 kpu, dc.tt kpu, dan dc.dh kpu provinsi maluku, bukti maluku fotokopi formulir model db kpu dan db1 gerindra dprd provinsi, db2 kpu, kota ambon daerah pemilih maluku bukti maluku fotokopi formulir model da kpu, da1 dprd gerindra provinsi, daa1 dprd provinsi, da2 kpu, kecamatan leitisel desa hutumuri dan kecamatan nusaniwe kelurahan urimessing dan kelurahan single, bukti maluku fotokopi surat keputusan komisi pemilihan gerindra umum kota ambon nomor hk. pts kpu kot iv tentang tindaklanjut rekomendasi pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum tahun dan lampiran serta berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kota ambon nomor pl. ba kpu kot iv tentang putusan terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang, tanggal april bukti maluku fotokopi kronologis rekapitulasi hasil gerindra penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota dprd provinsi tahun kota ambon, partai gerindra, bukti t.0oo7 maluku fotokopi surat pernyataan ketua komisi gerindra pemilihan umum kota ambon nomor sy kpu kot vii tanggal julkait pemilihan anggota dprd provinsi pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan pada pokoknya: telah terjadi pelanggaran pemilu tahapan pemungutan suara pada tps kelurahan wanita kelurahan wanita kota ambon bahwa terhadap dalil pemohon bawaslu provinsi maluku menerangkan sebagai berikut: bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan nusaniwe pada tps kelurahan wanita, ditemukan orang pengguna pemilih dari luar kota ambon yang mencoblos tanpa menggunakan a5. sepuluh orang tersebut adalah oktavita plays provinsi maluku, kabupaten kep. aru), austen bot maliki provinsi maluku, kabupaten seram barat), giovanni salampessy provinsi sulawesi selatan, kota makassar), jean oke reserve nova provinsi maluku, kota ambon kecamatan harimau), mariana delay provinsi maluku, kabupaten kepulauan aru), devisa rumor provinsi maluku, kabupaten maluku tengah), selma pattinasarany provinsi maluku kabupaten maluku tengah), jail jane lansia provinsi maluku, kabupaten buru selatan), martin dahoklory provinsi maluku, kabupaten maluku barat daya) dan malindo late provinsi maluku, kabupaten seram bagian baratadministrative dimaksud pleno rekapitulasi kpu kota ambon. bukti pk. pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan nusaniwe tps urubahwa terhadap dalil pemohon guo, dapat diterangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat rekapitulasi kecamatan, pelanggan terjadi pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan nusaniwe pada tps negeri uridua orang tersebut adalah maria namarubessy dan shell esti. temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh panas kecamatan nusaniwe dengan mengeluarkan rekomendasi secara lisan kepada ppk kecamatan nusaniwe untuk melanjutkan pelanggaran administratifimaksud agar diselesaikan pleno rekapitulasi kpu kota ambon. bukti pk. terdapat pemilih yang mencoblos dengan menggunakan kartu keluarga kk). bahwa terhadap dalil pemohon guo, saat rekapitulasi kecamatan nusaniwe pada tps kelurahan benteng, ditemukan seorang pemilih atas nama nor indah sari yang mencoblos menggunakan kartu keluarga kk), hal mana terjadi pada tps kelurahan benteng, dimana seorang pemilih atas nama devallian suolissa yang mencoblos menggunakan kartu keluarga kkdimaksud agar diselesaikan pleno kpu kota ambon. bukti pk. terdapat empat orang pemilih dari luar kecamatan nusaniwe yang mencoblos tanpa menggunakan bahwa terhadap dalil pemohon guo, bawaslu maluku menerangkan bahwa saat dilakukan rekapitulasi kecamatan nusaniwe, pada tps kelurahan urimesing, ditemukan (empat) orang pemilih dari luar kecamatan nusaniwe yang mencoblos tanpa menggunakan formulir model kpu), temuan tersebut kemudian tuangkan dalam formulir model dengan nomor tm pl cam. nusaniwe iv bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran, panas kecamatan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang psu) pada tps kelurahan urimessing. selanjutnya surat rekomendasi diteruskan kepada ppk kecamatan nusaniwe, dengan nomor panwascam nusaniwe iv bahwa terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh panas kecamatan nusaniwe, ditindaklanjuti oleh komisi pemilihan umum kota ambon dengan mengeluarkan berita acarayang mencoblos dua kali pada tps yang berbeda bahwa terhadap dalil pemohon guo, dapat dijelaskan bahwa saat rekapitulasi kecamatan nusaniwe tps kelurahan urimesing, ditemukan dugaan pelanggaran administrasi, dimana terdapat seorang pemilih yang mencoblos sebanyak (dua) kali. pencoblosan pertama pada tps menggunakan form selanjutnya pencoblosan kedua pada tps kelurahan urimesing dengan menggunakan e ktp. hal mana sesuai dengan formulir temuan panas kecamatan nusaniwe (formulir model nomor tm pl cam. nusaniwe iv bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran maka panas kecamatan nusaniwe mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang psu) tps kelurahan urimesing, yang kemudiandari luar daerah yang mencoblos tanpa menggunakan formulir kpu. bahwa terhadap dalil pemohon guo, bawaslu maluku menemukan saat rekapitulasi kecamatan nusaniwe pada tps kelurahan single, ditemukan orang pemilih dari kota palopo, sulawesi selatan yang mencoblos tanpa menggunakan formulir a5 kpu. hal mana sesuai dengan formulir temuan panas kecamatan nusaniwe formulir model dengan nomor tm pl cam. nusaniwe iv bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan maka panas kecamatan nusaniwe mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang psu) pada tps kelurahan single, selanjutnya. . bukti pk. terjadi penambahan suara pada calon anggota dprd provinsi maluku atas nama robby aspers dan pengurangan jumlah suara pada pemohon pada (empat) kecamatan yakni, harimau, nusaniwe dan teluk ambon bagal.laporan hasil pengawasan pemilu nomor lhp pm. v pada rekapitulasi kecamatan harimau, terdapat tps yang melakukan penghitungan suara ulang karena adanya perbedaan pada jumlah perolehan suara dengan pengguna hak pilih, pada jenis pemilihan dprd provinsi, yang diuraikan sebagai berikut: kelurahan ashoka pada tps bahwa saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan harimau terdapat selisih satu suara sah calon dengan kertas suara yang digunakan pada penghitungan. pada saat dilakukan pengecekan terhadap plant, tidak sesuai dengan penjumlahannya. pengecekan juga dilakukan dengan menghitung fisik suara, juga ditemukan ketidaksesuaian dengan angka akumulasi perolehan suara sah. atas hal tersebut panas kecamatan rekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang. hasil dari hitung ulang tersebut terlihat pada tabel berikut ini: partai politik hasil hitung ulang dan calon daa1 anggota sape johan jonas lewerissa aspersa pattipeilohi total total pada tps bahwa saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan harimau, terdapat selisih suara sah pada salinan sejumlah dan suara tidak sah sejumlah yang sebenarnya saat hitung suara sesuai pengguna hak pilih seharusnya sehingga terjadi selisih lebih sehingga panwascam merekomendasikan untuk dilakukan hitung ulang. hasil dari hitung ulang tersebut terlihat pada tabel berikut ini: partai politik dan nomorurut hasil hitung ulang calon anggota calon daa1 daa1 sepak lewerissa adik cahya utomo sieben ricky nelson leimaheriwa desa batumerah pada tps bahwa saat pleno rekapitulasi kecamatan, proses penghitungan adanya keberatan saksi pks terhadap dugaan suara sah partai caleg lain diberikan kepada partai caleg tertentu, untuk jenis pemilihan dprd provinsi dan dprd kab kota. sehingga terjadi hitung ulang dikarenakan saksi keberatan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat perhitungan suara tps, dimana saat penghitungan suara caleg lain diberikan atau dicatat pada caleg lain, sehingga hal tersebut menjadi keberatan dari saksi yang meminta pembuktian untuk hitung ulang yang terlihat pada tabel berikut ini: partai politik dan nomor hasil hitung ulang calon anggota urut calon daa1 partai gerindra ' ) e| mustafa kamal dan sieben total 'oo o| kelurahan uritetu pada tps bahwa pada kelurahan uritetu terdapat selisih lebih surat suara pada saat hitung plant, adanya perbedaan antara salinan dan hasil hitung plant dimana pengguna hak dpt laki laki dan perempuan hingga berjumlah pemilih dpt pemilih dpk laki laki dan perempuan sehingga berjumlah total pengguna hak pilih adalah hitungan perolehan suara yang merujuk pada plant terjadi lebih suara yang totalnya adalah dimana jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah hitung fisik surat suara sah sejumlah dan tidak sah adalah total dari hasil tersebut terdapat keberatan untuk diperiksa kembali sesuai degan pengguna hak pilih dan fisik surat suara, sehingga dilakukan hitung ulang. yang hasilnya terlihat pada tabel partai politik dan nomor urut hasil hitung calon anggota calon ulang daa1 legislatif partai gerindra johan johannis tee ssd mana gueljoe kelurahan pandan kasturi pada tps bahwa terjadi selisih akumulasi perhitungan pada keseluruhan jumlah suara sah. dimana hitung suara sah berdasarkan plant berjumlah suara sah, tidak sah sejumlah total berbeda dengan pengguna hak pilih yang datang dimana pengguna hak pilih dalam dpt, laki laki sejumlah dan perempuan sejumlah sehingga menjadi pemilih dpt tidak ada, pemilih dpk, laki laki sejumlah dan perempuan berjumlah sehingga menjadi total pemilih terjadi selisih, maka dilakukan penghitungan ulang, yang hasilnya terlihat pada tabel berikut ini: calon anggota calon daa1 legislatif sapa lewerissa bukti pk. bahwa pada tahapan rekapitulasi kecamatan nusaniwe ditemukan dugaan pelanggaran administrative pada tps desa marusu, tps kelurahan wanita, tps desa latuhalat, tps negeri single dan tps negeri urimessing: hal mana sesuai dengan laporan hasil pengawasan panas kecamatan nusaniwe nomor spt bawaslu nusaniwe yang diuraikan sebagai berikut: pada tps desa marusu, ditemukan selisih jumlah perolehan suara, dimana pada formulir c1 dprd provinsi milik ppk dan panas suara partai hanura adalah sedangkan salinan c1 dprd provinsi milik saksi partai gerindra, suara partai hanura adalah selisih suara tersebut kemudian bandingkan dengan plant dprd provinsi, dan jumlah suara hanura yang tercatat pada plant adalah suara. bahwa meskipun sudah memastikan jumlah suara partai hanura pada plant namun untuk memberikan kepastian kepada saksi partai gerindra maka panas kecamatan nusaniwe merekomendasikan penghitungan ulang surat suara, dan hasil yang diperoleh adalah partai hanura mendapatkan suara. pada tps kelurahan wanita, panas kecamatan menemukan pencatatan suara sah tidak pada plant namun dicatatkan pada dct. selanjutnya panas kecamatan nusaniwe merekomendasikan penghitungan suara ulang dan perolehan suara sah dicatatkan pada formulir model plant dprd provinsi. pada tps desa latuhalat, saksi partai nasdem mengajukan keberatan terhadap perolehan suara partai hanura yang dibacakan oleh ppk kecamatan nusaniwe atas perolehan suara, dengan dasar formulir c1 dprd provinsi yang dipegang, suara partai hanura berjumlah suara. selisih suara tersebut kemudian dicocokkan dengan plant dprd provinsi, jumlah suara partai hanura yang tercatat adalah namun, dan hasilnya suara partai hanura adalah suara sebagaimana pla pada tps negeri single, ditemukan perbedaan jumlah suara pada caleg partai nasdem, dimana pada c1 dprd provinsi caleg dimaksud memiliki perolehan suara yang bervariasi namun ketika dilihat pada plant, jumlah suara untuk caleg dimaksud adalah bahwa dan hasil yang diperoleh adalah caleg tersebut tidak memiliki suara atau suara yang diperoleh adalah sama dengan c1. plant dprd provinsi. pada tps urimessing, saksi partai gerindra mengajukan keberatan pada proses penghitungan surat tps karena alasannya surat suara yang dibacakan untuk partai gerindra haruslah untuk caleg atas nama johan lewerissa tapi baca atas nama robby aspers. bahwa keberatan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh panas kecamatan nusaniwe dengan merekomendasikan penghitungan ulang surat suara, dan hasil penghitungan dapati perolehan suara untuk caleg atas nama johan lewerissa berjumlah suara sedangkan jumlah suara caleg atas nama robby aspers berjumlah suara, perolehan suara tersebut sesuai dengan salinan sertifikat hasil milik panas dan ppk dan plant tps bukti pk. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu panwascam teluk ambon, ditemukan ketidakcocokan antara antara c1. plant dan salinan yang dipegang oleh saksi. panwascam kemudian menindaklanjuti temuan tersebut dengan merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang pada beberapa desa, yang mana hasilnya seperti yang terlihat pada tabel berikut ini: kelurahan dan caleg pada dituangkan pada daa1 salinan beda bidaah suara suara tps halong aspers aspers suara partai suara partai tps robby robby aspers aspers materi tps suara partai suara partai victor victor nicolas diaz nicolas diaz berjasa bea waiver tps mustafa mustafa kamal kamal bukti pk. bahwa berdasarkan data yang tergambar pada tabel tersebut temukan adanya pergeseran suara partai maupun suara calon kecamatan teluk ambon bagal khususnya pada desa halong, materi dan waiverkepada metode kampanye rapat masyarakat, tim kampanye, relawan serta umum dan iklan kampanye pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi media massabersama asn, tni polri informasonlinerawatuuseaan pas sae ono kabupaten maluku tenggarjumlah tamat human kabupaten kota desa kabupaten buru selatan tenggara tenggara baratkabupaten kota jumlah ramah aman esa barat timur 'kabupaten buru sean | 20are ara kelurahan kabupaten maluku a5e.s88 tengah kabupaten seram sosis bagian barat bagian timur kabupaten buru kabupaten buru selatan tenggara tenggara barat kepulauan arkelurahan kabupaten maluku bagian barat bagian timur kabupaten buru selatan tenggara tenggara barat c44.upah kecamatan des tps total kelurahan kota ambon kabupaten maluku te2988 tengah kabupaten seram bagian timur kabupaten buru selatan tenggara kota tual kabupaten maluku tenggara baratmaluku dapil maluku kota ambon(momok teman pen johan johannis amen tabel pertandingan perolehan suara calon anggota dprd atas nama robby aspersa, sh. partai gerindra nomor urutmma tamar pambahwa memohon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan nusaniwe telah ditemukan adanya pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara, dimana ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar pada dpt tps tersebut dan memilih tanpa menggunakan tps kelurahan wanita sebanyak pemilih, tps kelurahan wanita sebanyak pemilih, tps dan tps kelurahan benteng kecamatan nusaniwe sebanyak pemilih: bahwa atas temuan pelanggaran sebagaimana uraian angka atas, telah dibuatkan pernyataan keberatan yang dituangkan dalam model da kpu: bahwa selain temuan pelanggaran atas, panas kecamatan nusaniwe juga telah menemukan adanya pelanggaran dan telah ditindaklanjuti oleh panas kecamatan nusaniwe dengan:pada tps kelurahan urimesing yang menggunakan hak pilih tapi tidak sesuai domisili,dengan menggunakan pada tps kelurahan urimessen dan juga menggunakan hak pilih pada tps kelurahan urimessen dengan menggunakan kippada tps kelurahan urimesing dengan menggunakan ktp yang berdomisili kota palopo sulawesi selatan tanpa form dan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang,bahwa atas pernyataan keberatan pada tingkat rekapitulasi kecamatan nusaniwe dan surat panas kecamatan nusaniwe, memohon kpu kota ambon melalui keputusan kpu kota ambon nomor hk. pts kpu kot! iv tanggal april tentang tindaklanjut rekomendasi pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum yang pada pokoknya atas temuan pelanggaran tersebut oleh kpu kota ambon tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak memenuhi syarat, bahwa padahal sangat jelas dari temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud adanya pelanggaran ketentuan nomor tahun tentang pemilu serta merujuk pada pkpu nomor tahun tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu dan pkpu nomor tahun tentang perubahan pkpu nomor tahun tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu, bahwa tindakan memohon yang tidak melaksanakan rekomendasi panas kecamatan nusaniwe jelas bertentangan dengan ketentuan huruf dan huruf nomor tahun tentang pemilu, bahwa oleh karena telah sepatutnya mahkamah konstitusi untuk memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana rekomendasi panas kecamatan nusaniwe surat nomor panwascam nusaniwe iv tanggal april surat nomor panwascam nusaniwe iv tanggal april surat nomor panwascam nusaniwe iv tanggal april dan surat nomor panwascam leitimur selatan iv bahwa selain itu juga pada saat rekapitulasi ppk kecamatan nusaniwe berdasarkan hasil penelitian telah terjadi pengurangan suara pemohon dan terdapat penambahan suara atas nama robby aspersa, sh. partai gerindra nomor urut untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi maluku dapil maluku i): bahwa terjadi pengurangan suara pemohon berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota ambon dimana perolehan suara pemohon pada tingkat kecamatan nusaniwe adalah terhitung sebanyak suara sedangkan berdasarkan kumpulan perolehan suara pemohon sebanyakspp maluku tenggara meema total |emepep oat sorban joran kei besar par joe par kei besar selatan kei besar selatan barat|a36 many ') e| total (lp) bukti pk. tabel daftar pemilih khusus dpk nama jumlah jumlah jumlah pemilih kecamatan desa tru bear roro kel besar selatan | kei besar utara barat besar utaratimes were ora kei kes barat jojo kecil timur ore kei kecil timur many total |a|samben jumlah pemilih jumlah pemilih masu keluar well (pl hoat sorban men kei besar selatan a5) 2af e| kei besar selatan barat kei besar utara bart kei besar utara timur y0| kei kecil barat kei kecil timur kei kecil timur selatan 4afdog kai ken dan kei besar selatan kei besar selatan barat kei besar j2941| s98g utara barat kei besar 3se7 utara timur pan bagan gan kan kei kecil barat kei kecil timur kei kecil |ati7| timur selatan pes pan peg dgn ega nee jam pan arapril pukul kurang lebih dapat pertemuan kilat httpsorang menunjukanselatan pada tanggal pemilu dibacakan mei pada tanggal terlahir: ketua dan mei anggota ppk bukti kecamatan kei besar pk. selatanbombaysepurkecil administrasi cepat yang pada tanggal mei pemilu dibacakan pada tanggal terlahir: ketua dan mei anggota ppk bukti kecamatan kei kecil.tindak pidana sampai pada kei besar selatan) pemilu penuntutan pada tanggal april kejaksaan negeri tual terlahir: leo bukti soliter ramayana pk. lp pl kab pelapor: dugaan proses tindakanggota kab. maluku ppk tenggara kecamatan bukti kei besar.persatuan maluku maluku tenggara nomor terjadinya pembantu tenggara iba kpu kesepakatan tanggal nan kab x tentang mediasi. oktober penerimaan laporan bukti pk. dana kampanye peserta pemilu tahun ps. reg partai kpu kab. berita acara kpu kab. putusan gerakan maluku maluku tenggara nomor terjadinya indonesia tenggara iba kpu kesepakatan tanggal raya kab x tentang mediasi. oktober penerimaan laporan bukti pk.ccdengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara: bahwa disisi lain terdapat penambahan atau penggelembungan suara calon anggota atas nama robby aspersa, sh. partai gerindra nomor urut pada kecamatan kota ambon yaitu: kecamatan nusaniwe, kecamatan harimau, kecamatan bagal, dan kecamatan teluk ambon bukti sampai dengan bukti terlampir) dan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota ambon dimana perolehan suara robby aspersa, sh. adalah sebanyak suara, sedangkan berdasarkan kumpulan perolehan suara robby aspersa, sh. sebanyak dengan demikian terjadi penambahan atau penggelembungan suara robby aspersa, sh. sebanyak suara, bahwa perbedaan perolehan suara terhadap pemohon, hal ini terjadi dan didasarkan perbedaan perolehan suara dari form model kepada model db1.kota belum diselesaikan tidak berubah: bahwa terdapat penambahan atau penggelembungan suara robby aspersa, sh. sebanyak suararobby aspersa, sh. yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara,dprd provinsi maluku pada daerah pemilihan maluku petiti,perihal mohon pertimbangan dan kajian daftar pemilih khusus form. model. dpk kpu: cc.selatan getaran sa13 memakan utara para wuarlabobar komedo munas totamaluku dapil maluku memerintahkan komisi pemilihan umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tps kelurahan urimesing, kecamatan nusaniwe sebagaimana rekomendasi panas kecamatan nusaniwe surat nomor panwascam nusaniwe iv tanggal april tps kelurahan urimesing kecamatan nusaniwe sebagaimana surat nomor panwascam nusaniwe iv tanggal april tps dan tps kelurahan single, kecamatan nusaniwe sebagaimana surat nomor panwascam nusaniwe iv tanggal april dan tps desa hutumuri kecamatan leitimur selatan sebagaimana surat nomor panwascam leitimur selatan iv tertanggal aprilmaluku nama calon anggota dprd provinsi irama pero:eren sean kak alan inn fetanggal, maluku jumlah s d tenggara col maret barat coll tidak dprd disortir kab. dapil yaitu psu jadi jumlah col dprd provinsi dpr ese78dan penghitungan suara pada wuarlabobar senin, april

kj) salinan aa s.h., bil., m.sandi situngkir, s.h., mm.h., mh. li, imam munandar, shadi sunat, s.h., muhammad syarifuddin, s.h., wilhelm rio sandhi, sh., kesemuanyaobake okso orsinil '|o |r38 jumlah . dipa meno jumlah . tan kamu utara dil selatan kamu timur saman pete tengah jumlah |a3017 intan jaya |biandoga home hitadipa agisiga jumlah tolikara koda wonikik ' 'e|o poganeri nabunage lo. yume h yahukimo amuba kha terima bio 'e|(o heriapini alma bahak anggrek lo. jumlah ho. partai nasdem pegunungan time '|o bintang batang |t465 alemsom |t2458 bore obake okso orsinil lo. jumlah . dpa 'e|o hakimi nabire meno |eas teluk kimi (oo jumlah dogiyai dogiyai. kamu utara kamu selatan kamu timur pen lan lana ann tengah jumlahdip) keterangan tertulis pengawasan pemilihan anggota dpr terhadap dalil pemohon iv. papua) yang menyebutkan perolehan suara pemohon untuk distrik time, batang, lemon, bore, obake, okso, dan orsinil sebanyak suara kabupaten pegunungan bintang. bawaslu provinsi papua menjelaskan sebagai berikut berdasarkan hasil pengawasan panas distrik time terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah perolehan per sta ppp suara sma nasdem o(p no suara bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik batang terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah perolehan pewirorm | aan ppp suara hasan vena joss bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik lemon terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah perolehan ppp suara mp3 neo zae pasa bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik bore terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah perolehan pera ppp suara haa neo jas asas bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik obake terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah perolehan pra aa p suara pa asn bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik okso terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah perolehan ppp suara pa neo asas bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik orsinil terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah perolehan pera pesan bukti berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten pegunungan bintang( coarse eta elemen kbps seop (pemohon |o (ss user jam jojo jo bukti dprpegunungan bintangiv. papua) yang menyebutkan perolehan suara pemohon untuk distrik dipa, hakimi, nabire, menu, dan teluk kimi kabupaten nabire terkait perolehan suara pemohon berjumlah suara untuk dapil papua. bawaslu provinsi papua menjelaskan sebagai berikut berdasarkan hasil pengawasan panas distrik dipa terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah perolehan petapa aa pop suara ypk suara nasdem suara suara pk. berdasarkan hasil pengawasan panas distrik hakimi terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah perolehan ppp suara pa me son jasa pama berdasarkan hasil pengawasan panas distrik nabire terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah perolehan penata alasan pasa berdasarkan hasil pengawasan panas distrik menu terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah perolehan mataram sma pasa pontica ( pushes jenasah pama berdasarkan hasil pengawasan panas distrik teluk kimi terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah partai politik suara dkp suara pa sma son jasa joss berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten nabire|. dipa hakimi nabire menu teluk kimi pemohon a133 mana bsc bsa menabiredari distrik dogiyai, kamu utara, kamu selatan, kamu timur, dan maria tengah serta pada rekapitulasi tingkat kabupaten berubah menjadi berdasarkan db1 dpr. bawaslu provinsi papua menjelaskan sebagai berikut berdasarkan hasil pengawasan panas distrik dogiyai terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah sebagai berikut memar retaanura ppp suara ama use mean (bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik kamu utara terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah sebagai berikut mount pemeran peran suara mamasa ( uscen bersama (bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik kamu selatan(pdp |suara aman intan jaya biandoga home hitadipa agisiga jumlah jaan92 oo tolikara koda wiki poilanei ' nabunage ' e jum lah oto yahukimo amuba luka terima ' bio heriapini alma |o0 bahak |9ase |t9158 angguk o e jumlah partai amanat nasional wn| kabupaten kecamatan por pan pegunungan bintang time batang ') alemsom bore ' 'e '|o obake okso orsinil ' |x827 jumlah lipa e|o hakimi ' e|o nabire meno teluk kimi ' jumlah dogiyai dogiyai ' ) e|o kamuutra kamu selatan kamu timur maria tengah juta oo) intan jaya biandoga home hitadipa e|o agisiga 'e|o jumlah o o)oi| tolikara koda wiki poganeri nabunage juta yahukimo amuba ' e|o kha |terima ' 'e|o bio heriapinh alma bahak angguk jumlah nasdem suara p pa (bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik kamu timur terkait perolehan suara pemohon sesuai da1 dpr untuk dapil papua adalah sebagai berikut pemohon pdi p |suara |ipb suara nasdem .021suara span |suara (bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik maria tengahpemohon pdi suara |pkb suara lo. nasdem suara span |suara (bukti berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten dogiyai pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal april s.d mei perolehan suara pemohon sesuai db1 dpr untuk dapil papua pada kolom distrik dogiyai, kamu utara, kamu selatan, kamu timur, dan distrik maria tengah adalah sebagai berikut perolehan suara dogiyai kamu kamu kamu maria utara selatan timur tengah saja sae dec cnn dian can din can (buktidogiyaiyang tersebar pada distrik biandoga, home, hitadipa, dan agisiga kabupaten intan jaya. bawaslu provinsi papua menjelaskan sebagai berikut berdasarkan hasil pengawasan panas distrik biandopemohon pdip suara (pkb ' '|2000sura (nasdem suara span suara (bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik homppp suara sasa sea sosial jamasuaa (bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik hitadipdkp suara tan json jamia aras (bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik agisiwout pemeran perolehan suara ppp suara ypb o|o suara nasdem suara (bukti berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten intan jaya pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupatenintan jaya, perolehan suara pemohon berdasarkan hasil pengawasan akan lum isi lam ani pbk oo bar bea dan makan akan megintan jayayang tersebar pada distrik koda, wiki, poganeri, dan nabunage kabupaten tolikodmoore suara nasdem suara suara oo) berdasarkan hasil pengawasan panas distrik wikopup suara |o y suara nasdem suara span suara (bukti berdasarkan hasil pengawasan panas distrik poganersuara sea oma berdasarkan hasil pengawasan panas distrik nabunagohon perolehan suara pp suara pesona ben berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten tolikara pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal perolehan suara pemohon berdasarkan salinan db1 dpr adalah kui pkb (nasdem ptolikarayang menyebutkan perolehan suara pemohon berjumlah berdasarkan da1 dpr yang tersebar pada distrik amuba, kha, terima, bio, heriapini, alma, bahak, dan anggrek kabupaten yahukimo. bawaslu provinsi papua menjelaskan sebagai berikut berdasarkan hasil pengawasan panas distrik amuba pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik amuba, perolehan suara pemohon berdasarkan salinan da1 dpr adalah sebagai berikut: turut weapon perlahan suara suara aga suara even oma asana bukti pk berdasarkan hasil pengawasan panas distrik kha pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik kha, perolehan suara pemohon berdasarkan salinan da1 dpr adalah sebagai berikut: turut pemeran perolehan suara ppp maa psi bukti pk berdasarkan hasil pengawasan panas distrik terima pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik teripe (asem 5775suara pan suara bukti pk berdasarkan hasil pengawasan panas distrik rgio pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik rgiokena pen suara dinas dem 5775suara span suara bukti pk berdasarkan hasil pengawasan panas distrik heriapini pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik heriapini, perolehan suara pemohon berdasarkan salinan da1 dpr adalah sebagai berikut: suara asd pan suara bukti pk berdasarkan hasil pengawasan panas distrik alma pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik alpkb suara . nasdem suara span suara bukti pk berdasarkan hasil pengawasan panas distrik bahak pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik bahapd p suara pkb suara nasdem suara span suara bukti pk berdasarkan hasil pengawasan panas distrik anggrek pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik anggreipb suara nasdem ipa noo suara bukti pkhasil pengawasan adalah perolehan suara jojojyo nasdem ojo ree7 |o| jojo |race bukti pkperolehan suara pemohon berdasarkan salinan dc1 dpr adalah partai perolehan politik suara gerindra (pdip golkar nasdem garuda berkarya (pks perindo (ppp hanura demokrat bahwa perolehan suara yang benar menurut pemohon dapil papua adalah sebagai berikut: urut partai perolehan suara pdi perjuangan bahwa akibat kesalahan penetapan perolehan hasil pemilu dapil papua telah mengakibatkan kerugian pemohon berupa kehilangan kesempatan pemohon untuk mendapatkan kursi dari kursi yang diperebutkan dapil tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut: memohon pemohon perjuangan indonesia partai keadilan sejahtera partai persatuan indonesia indonesiaprovinsi dapil papua bahwa perolehan suara pemohon khususnya caleg atas nama dengki damage, s.ap untuk pengisian kursi keanggotaan dprd daerah pemilihan papua meliputi (tiga) kabupaten yaitu yahukimo, yalimo dan pegunungan bintang: bahwa pelaksanaan pemilu legislatif dprd dapil papua telah dilaksanakan pada hari rabu, tanggal april (tiga) kabupaten yahukimo, yalimo dan pegunungan bintang) pkpi (bukti bahwa bawaslu provinsi papua tidak pernah menerima laporan dari pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara. keterangan tertulis pengawasan pemilihan anggota dprd provinsibibirolehan pemohon suara yanaasaso lazarus siap | warna passe |. parole uropkulin rexpanaboi | hengky damage meriamitterimaterimamohon perolehan den mei oo opp kelas asso ifazars siap ariana passe parole ban waspada hengky pmemamusedangkan pan sebanyak dan hanura sebanyak pada distrik loglogturut pemohon perolehan suara pdp arkenas asso kamus siap mariana passe naroda uropkulin alex parabola hengky damage meriam ita suara aan emo hanura (bukti terhadap dalil pemohon yang menyebutkanyahukimo, kpu kabupaten hanya membacakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tanpa memasukkan dalam formulir model db1 dprd papua kemudian saat rekapitulasi tingkat provinsi, perolehan suara pemohon yang berjumlah dari distrik bio, verama, dan logo berubah jadi suara. bawaslu provinsi papua menjelaskan sebagai berikutkpu kabupaten telah menyampaikan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten dengan cara menyebutkan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tanpa menyebutkan perolehan suara masing masing calon setiap partai.perolehan suara pemohon yang bacakan oleh kpu kabupaten yahukimo berdasarkan hasil pengawasan adalah are suara pdi p arkenas asso lazarus siap mariana passe uropkulin alex parabola damage meriam ita jumlah perolehan suara bahwa bawaslu kabupaten yahukimo tidak pernah menerima laporan dari pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara,,, tunda pelaksanaannya,:(bukti bahwa kpu kabupaten yahukimo, saksi, dan bawaslu kabupaten yahukimo sepakat untuk melaksanakan pertandingan data dalam forum rapat pleno rekapitulasi provinsi lantai hotel grand abe danbahwa perolehan suara pemohon berdasarkan salinan dc1 dprd provinsi untuk dapil adalah pemohon perolehan ama uses yvatamapase perseroan waspada |ronaoreayaga pesan jumlah perolehan ama a nasdem demokrat ' keterangan tertulis pengawasan pemilihan anggota dprd kabupaten kota terhadap dalil pemohon iv. kota jayapura dapil yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara pemohon yang diakibatkan kelalaian ppd heran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik heran, sehingga terdapat keganjilan pada jumlah perolehan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih. bawaslu provinsi papua menjelaskan sebagai berikut berdasarkan hasil pengawasan panas distrik heran pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik dari tanggal april sampai dengan mei ppd melaksanakan rekapitulasi tingkat distrik berdasarkan dari masing masing tps dan input dalam formulir model daa1 kemudian lanjutkan dalam da1: bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik tersebut, tidak terselesaikan sesuai jadwal pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik sehingga pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik tarik hotel aston oleh kpu kota jayapura pada tanggal mei berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota jayapura pada pelaksanaan rekapitulasi lanjutan hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik heran yang laksanakan hotel aston pada tanggal mei ppd heran menyampaikan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara berdasarkan da1 dprd kota jayapura tetapi para saksi dan panas distrik heran keberatan dengan hasil tersebut, pada tanggal mei ppd heran kembali membacakan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara sesuai model da1 dprd kota dengan hasil sebagai berikut perolehan dam jumlah pemilih dpt, jumlah pengguna hak jumlah surat suara jumlah seluruh suara salak jumlah suara tidak jumlah seluruh suara bukti bahwa terdapat keberatan saksi termasuk saksi pemohon atas sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik heran tersebut dalam formulir model db2: bahwa atas keberatan tersebut atas, kpu kota jayapura tidak menanggapi keberatan saksi dan menyampaikan akan tetap sahkan dan akan dikoordinasikan dengan kp, bahwa bawaslu kota jayapura mengeluarkyang pada intinya bawaslu kota keberatan dan tidak menerima hasil menggunakan sistem noken dimana suara diberikan oleh kepala desa kepada calon legislatif yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara tokoh agama, tokoh adat, intelektual, kepala desa dan anggota masyarakat, dengan disaksikan oleh panas dan saksi partai, bahwa pemohon khususnya caleg atas nama dengki damage, s.ayahukimo meliputi distrik bio distrik terima distrik logo bahwa kabupaten yahukimo hasildengan alasan model c1 dprd tidak didistribusikan oleh kpu kabupaten yahukimo. bahwa pleno tingkat distrik dilakukan pada tanggal april secara serentak (lima puluh satu) distrik kabupaten yahukimo oleh ppd masing masing, yang kemudian hasil nya dituangkan kedalam model da1 dprd kabupaten yahukimo dapil papuabio sebanyak suara, dimana berdasarkan hasil pleno tingkat distrik oleh ppd ppk form da1 dprd distrik bioterima sebanyak suara, dimanaterimarekapitulasi yang sampaikan oleh ppd heran, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu provinsi papua padaterdapat keberatan saksi atas penyampaian hasil rekapitulasi perhitungan suara untuk distrik heran oleh kpu kota jayapura,kpu kota jayapura menyampaikan undangankarena kpu kota jayapura belum menetapkan perhitungan perolehan suara untuk dprd kota jayapura dalam salinan formulir model db1 dprd kota jayapura, bahwa dalambawaslu kota jayapura tidak mengakui hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat distrik heran yang sampaikan oleh kpu kota jayapura karena tidak melalui mekanisme rekapitulasi tingkat distrik, terhadap dalil pemohon iv. kota jayapura dapil yang menyebutkan adanya da1 dprd kota distrik berpura lebih dari (satu) versi dengan rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang berbeda beda. bawaslu provinsi papua menjelaskan sebagai berikut berdasarkan hasil pengawasan panas distrik berpura pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik berpura gor unten berpura, dimana perolehan suara pemohon berdasarkan da1 dprd kota yang sampaikan oleh ppd berpura adalah turut pemotor perolehan suara aman da1 versi pertama bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik tersebut tidak selesai dan sudah tidak sesuai jadwal tahapan rekapitulasi tingkat distrik karena terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu sehingga pelaksanaannya pindahkan hotel aston berdasarkan permintaan kpu kota jayapura, bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik berpura lanjutan hotel aston ppd berpura menyampaikan hasil perhitungan perolehan suara dalam da1 dprd kota dengan perolehan suara pemohon adalah urut pemeran perlahan suara bak da1 versi bahwa atas penyampaian tersebut, terdapat keberatan dari saksi dan meminta rekapitulasi tingkat distrik berpura kembalikan sesuai hasil yang pertama dibacakan: bahwa atas rekomendasi tersebut, ppd berpura kembali menyampaikan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara sesuai da1 dprd kota dengan perolehan suara pemohon adalah turut weapon perlahan suar bahwa terdapat keberatan saksi atas penyampaian da1 dprd kota oleh ppd berpura, sehingga dilakukan perbaikan kembali oleh ppd berpura, bahwa ppd berpura kembali menyampaikan hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sesuai da1 dprd kota, dengan perolehan suara pemohon adalah turut weapon perlahan suar berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik untuk dprd kota jayapura, perolehan suara pemohon berdasarkan da1 dprd kota jayapura yang sampaikan ppd berpura adalah pemohon perolehan suara da1 da1 da1 da1 tgl tgl tgl tgi berdasarkan hasil pengawasan tersebut diatas,terhadap dalil pemohon iv. kabupaten lanny jaya dapil yang menyebutkan perolehan suara pemohon atas nama demands benda berjumlah berdasarkan dari (dua puluh satu) tps distrik ninae, tetapi berubah saat rekapitulasi tingkat distrik dan rekapitulasi tingkat kabupaten. bawaslu provinsi papua menjelaskan sebagai berikut berdasarkan hasil pengawasan masing masing bawaslu kampung pada kampung monobook, wulundia, dapo, manuru, musume,kulumburo, dan tugunakawi pada pelaksanaan perhitungan suara pada masing masing tps, perolehan suara pemohon adalah suara monobook wulundia dapo manuru musume kulumburo tugunakaw berdasarkan hasil pengawasan panas distrik anime pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik anime, perolehan suara pemohon berdasarkan da1 dprd kabupaten dapil adalah pemohon perolehan "na ppp suara men man tan menmaka hasil perolehan suara pemohon berdasarkan db1 dprd kabupaten dapil adalah pemohon perolehan (pp suara mea tenunan ten men tengan benn terhadap dalil pemohon yang menyebutkan perolehan suara pemohon berdasarkan adalah tetapi ppd distrik kelima melakukan perubahan perubahan pada berhologram dengan banyak coretan coretan bahkan ada yang tipe sehingga pemohon merasa ppd kelima melakukan kesalahan mekanisme perhitunganelima pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik kelima, maka hasil perolehan suara pemohon berdasarkan daa1 dprd kabupaten adalah nama suarapartai mendikan dik tangan tenaga dan dengan jumlah suara sah beo calon suarapartai (eos jumlah suara sah partai yramcemowo pas (bukti pk. bahwa panas distrik kelima dan saksi tidak mendapatkan salinan da1 dari ppd kelima, bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten mamberamo tengahdapil adalah perolehan haa opo gag (bukti berdasarkan perolehan suara pemohon yang terdapat dalam daa1 dprd kabupaten untuk distrik kelima dan db1 dprd kabupaten dapil perolehan suara pemohon tetap sama berjumlah dan tidak ada perubahan. terhadap dalil pemohon yang menyebutkan adanya pengurangan suara pemohon pada distrik yugumuak, sinar, lambei, oner, dan agandugume kabupaten puncak dapil bawaslu provinsi papua menjelaskan sebagai berikut berdasarkan hasil supervisi pengawasan bawaslu3wvystem noken, bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil pemohon iv. tolikara dapil yang menyebutkan perolehan suara pemohon berjumlah suara distrik enam tetapi alihkan partai kebangkitan bangsa sebanyak suara dan partai persatuan indonesia sebanyakenampartai perolehan "lam jam pkb tour pkp suara perang (bukti berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten tolikarapada kolom distrik enam adalah partai perolehan (ame (ama pass moo (bukti bahwa bawaslu kabupaten tolikara menerima pelimpahan laporan dari bawaslu provinsi papua dengan nomor laporan tpl lp pl bawaslu. prov. pa dengan pelapor atas nama daud korona, s.ip terkait adanya dugaan pengalihan perolehan suara yang lakukan oleh ppd enam, berdasarkan laporan tersebut, bawaslu kabupaten tolikara telah melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran tetapi pelapor atas nama daud korona tidak datang memenuhi undangan klarifikasi walaupun sudah undang secara patut dan layak sehingga laporan tersebut tidak dapat tindak lanjutikeputusan kpu nomor: pl.logo sebanyak suara dikarenakanlogo kabupaten yahukimo daerah pemilihan papua pemohon memperoleh suara berdasarkan sistem noken sebanyak suara, partai pan sebanyak suara, partai hanura sebanyak suara dan partai peserta pemilu lainnya tidak memperoleh suara, (bukti bahwa distrik logo suara dari partai pan terdapat kesalahan penulisan jumlah akhir suara partai oleh ppd, yang tercatat dalam form da1 dprd distrik logo yaitu yang seharusnya adalah suara. bahwa kpu kabupaten yahukimo daerah pemilihan papua pada tanggal mei yahukimo hanya membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai tingkat kabupaten yahukimo tanpa memasukkan hasil penghitungan perolehan suara tersebut kedalam model db1 dprd kabupaten yahukimo daerah pemilihan papua bahwa kpu kabupaten yahukimo pada tanggal mei grand abe hotel kota jayapura provinsi papua melakukan lagi pleno tingkat kabupaten yahukimo yang hasilnya dituangkan kedalam form model db1 dprd kabupaten yahukimo daerah pemilihan papua dimana pemohon tidak memperoleh suara (suara pemohon dialihkan) pada distrik bio, terima dan logo (bukti jumlah suara pemohon yang telah dikurangi dialihkan oleh memohon sebanyak suara. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara da1 dprd kab. yahukimo dapil papua ipb gerindra | pdip pemohon golkar nasdem 0o| terkait garuda berkarya o| |edatangan kpu kabupaten tolikara bukti pk. penanganan pelanggaran bawaslu provinsi papua terkait logistik pemilu kabupaten tolikara pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi papua bukti pk. surat pelimpahan penanganan pelanggaran dari bawaslu provinsi papua kepada bawaslu kabupaten tolikara terkait kepala distrik yang membawa kotak suara dari distrik kanggime tolikarapaniai bukti pk. surat rekomendasi bawaslu provinsi papua nomor bawaslu prov. pa pm. vdogiyai bukti pk. formulir model dc1 dpd provinsi papua bukti pk. formulir db1 ppwp, formulir db1 dpr ri, formulir db1 dpd, formulir db1 dprd dan formulir db1 dprd kabupaten keerom bukti pk. formulir db1 ppwp, formulir db1 dpr, formulir db1 dpd dan formulir db1 dprdjayawijaya bukti pk. status laporan bawaslu provinsi papua terkait kepala distrik yang membawa kotak suara dari distrik kanggimeberita acara kpu provinsi papua tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga pemilihan umum tahun bukti pk. tindak lanjut unruk laporan sdr rosea berongpapua sepanjang daerah pemilihan dapil) dpr dapil papua, dprd provinsi dapil papua dprd kota dapil jayapur(vide bukti bukti papua pdip bukti pt.a, bukti pt nas deptnas demkeadilan sejahteradilan sejahteraapua pdip bukti pt.a, bukti pt nas , kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan: permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, surat kuasa pemohon tidak sah: pemohon tidak melampirkan alat bukti dan daftar alat bukti. eksepsi pihak terkait nas dem permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. eksepsi pihak partai keadilan sejahtera kewenangan mahkamah konstitusi, kedudukan hukum pemohon, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.eksepsi mengenai kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, danampai dengan, kedudukan hukum, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi pihak terkait pks mengenai kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum, tidak beralasan menurut hukum: bahwa terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait nas dem mengenai permohonan pemohon tidak jelas, oleh karena eksepsi tersebut telah masuk pada pokok permohonan, sehingga tidak beralasan menurut hukum. dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, bahwa terhadap eksepsi memohon mengenai surat kuasa dan pemohon tidak melampirkan alat bukti dan daftar alat bukti, setelah mahkamah memeriksa berkas permohonan pemohon telah menyerahkan surat kuasa yang ditandatangani oleh ketua dan sekjen pdip, demikian pula pemohon telah melampirkan alat bukti dan daftar alat bukti yang telah disahkan dalam persidangan juli dengan demikian kedua eksepsi tersebuti3terhadap permohonan untuk dprd kota dapil jayapura terhadap permohonan tersebut mahkamah juga telah mengeluarkan putusan nomor php.dpr dprd xvii tanggal juli yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dilanjutkan pembuktian dengan alasan polita didasarkan asumsi penggelembungan dpt atau polita tidak jelas. oleh karena itu mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonan sebagai berikut: bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan pemohon, telah ternyata pada bagian polita permohonan tidak menjelaskan secara rinci kesalahan hasil penghitungan suara dan perolehan suara yang benar akan tetapi pemohon mengaitkan dalilnya dengan penggelembungan dpt, tb, dan dpk. selain itu, dalil pemohon mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon didasarkan pada sumber data formulir model c1 dprd kab kota tingkat tps yang tidak lengkap. dalil yang demikian, menurut mahkamah adalah dalil yang tidak jelas atau kabur. bahwa pada bagian petit, pemohon tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, namun meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh tps distrik heran. menurut mahkamah petit tersebut adalah tidak jelas karena polita hanya didasarkan pada asumsi penggelembungan dpt, dan dpk tanpa menguraikan pengaruhnya pada perolehan suara tingkat tps. berdasarkan pertimbangan atas, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan berdasarkan dan huruf angka dan angka pmk dan lampiran pmk oleh karena itu, permohonan pemohon sepanjang mengenai dprd kota dapil jayapura adalah tidak jelas atau kabur, dalam pokok permohonan dpr dapil papua menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi kesalahan penulisan da db yang mengakibatkan pengurangan suara pemohon sebanyak suara isi!) kabupaten yakni kabupaten pegunungan bintang sebanyak suara, kabupaten nabire sebanyak suara, kabupaten dogiyai sebanyaksebanyak suara. selain itu, pemohon juga mendalilkan terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh memohon untuk pkb, partai nas dem, dan pan. penambahan suara pkb sebanyak suara kabupaten yakni kabupaten pegunungan bintang sebanyak suara, kabupaten nabire sebanyak suara, dan kabupaten dogiyai sebanyak suara. penambahan suara untuk partai nas dem sebanyak suara kabupaten yakni kabupaten pegunungan bintang sebanyak suara dan kabupaten yahukimo sebanyak suara. penambahan suara untuk pan kabupaten yahukimharuddin farawowterjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara kabupaten dan penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh memohon untuk pkb suara, nasdem suara, dan pan suarapenambahan suara yang dilakukan oleh memohon untuk pihak terkait karena berdasarkan db suara pemohon kabupaten pegunungan bintang suara dan kabupaten yahukimo suara, sedangkan untuk suara pihak terkait kabupaten pegunungan bintang suara dan kabupaten yahukimo suara. berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi partai nas dem memperoleh suara dpr sampai dengan bukti pt nas dem. papua dpr, bahwa sementara itu, bawaslu menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu provinsi papua pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi papua dc dpr) pemohon memperoleh suara suara, dan selama rekapitulasi bawaslu provinsi tidak pernah menerima laporan dari pemohon terkait adanya perubahan perolehanterjadinya kesalahan penulisan formulir model da1 dpr formulir model db1 dpr yang mengakibatkan pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pkb, partai nas dem, dan pan setelah mahkamah memeriksa secara saksama bukti surat tulisan yang diajukan pemohon), sehingga pengurangan suara pemohon tersebutdemikian juga jika berdasarkan formulir model c1 dpr yang diajukan pemohon, setelah mahkamah mencermati bukti surat tulisan ternyata bukti berupa formulir model c1 dpr hanya untuk tps tps kabupaten nabire (vide bukti sampai dengan bukti dan bukti sampai dengan bukti p 56j. sedangkan untuk kabupaten lain yang didalilkan tidak terdapat bukti dimaksud, sehingga terhadap dalil tersebut juga harus dinyatakan tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan mahkamah, bahwa selain itu, jika dilihat hasil perolehan suara pemohon berdasarkan formulir model db1 dpr yang diajukan oleh pemohon (vide bukti sampai dengan bukti p 8j adalah bersesuaian dengan formulir model db1 dpr yang diajukan oleh memohon vide bukti papua pdip 33j) dan juga yang diajukan pihak terkait partai nas dem (vide bukti pt g nas dem. papuadpri, yakni tidak terdapat perbedaan perolehan suara pemohon untukpks | (perindo |l ppp | la. (psi ooo o| (pan terkait hanura 0o| 2ra| p1a| demokrat o0| terkait pbb pkpi | |o pengurangan suara pemohon (caleg nomor urut atas nama dengki damage, s.ap) berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara db1 dprd kab. yahukimo dapil papua partai dis trik jumlah ket partai bio terima logo la. pkb gerindra 0o| pdip 0o| | pemohon golkar | o| nasdem (garuda berkarya 0o| 0o| pks perindo a0. (ppp la. psi o o o|o (pan hanura demokrat 'o| (pbb pkpi bahwa kpu provinsi papua pada tanggal mei grand abe hotel kota jayapura, melaksanakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, yang hasilnya dituangkan kedalam form model dc1 dprd kabupaten yahukimo daerah pemilihan papua dimana pemohon khusunya caleg nomor urut atas nama dengki damage, s.ap) memperoleh total suara sebanyak suara (bukti dan apabila ditambahkan dengan suara pemohon caleg nomor urut atas nama dengki damage, kabupaten yahukimo. demikian juga perolehan suara pihak terkait berdasarkan formulir model db1 dpr kabupaten pegunungan bintang, kabupaten nabire, dan kabupaten dogiyai tidak terdapat perbedaan perolehan suara. sebaliknya dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta bahwa laporan pemohon kepada bawaslu telah dinyatakan kadaluarsa. bahwa berdasarkan pertimbangan atas dalil pemohon guongalihan suara pemohon sebanyak suara. pengurangan tersebut berdasarkan da dprd provinsi distrik yakni: distrik bio sebanyak suara beralih partai demokrat, distrik terima sebanyak suara beralih partai nas dem, dan distrik logo sebanyak suara beralih pan, sehingga apabila ditambah dengan suara pemohon suara berdasarkan dc dprd provinsi maka sebagaimana didalilkan pemohon, suara pemohon seharusnybahwa terjadinya pengurangan suara pemohon yang dilakukan oleh memohon provinsi papua dapil kabupaten yahukimo distrik bio, distrik terima, dan distrik logo sebanyak suara, pengurangan suara tersebut dialihkan memohon kepada pan suara, partai nas dem suara, dan partai demokrat suara distrik bio, distrik terima, dan distrik lognas dem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon guo.suara adalah tidak benar dan mengada ada. berdasarkan fakta yang terjadi adalah tidak ada keberatan dari pemohon maupun pihak lain ketika rekapitulasi suara tingkat ppd:5 dprd sampai dengan pt nas dem. papua5 dprd:, bahwa sementara itu, bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan panas distrik logo kabupaten yahukimo suara pemohon suara, danyang dibacakan oleh kpu kabupaten yahukimo untuk suara pemohon suara. berkaitan dengan perubahan perolehan suara dimaksud bawaslu kabupaten yahukimo tidak pernah menerima laporan dari pemohon:kebenaran dalil pemohon, mahkamah menyandingkan bukti surat tulisan berupa formulir model da1 dprd provinsi distrik bio, distrik terima, dan distrik logo dari pemohon dan memohon ditemukan fakta adanya konsistensi jumlah surat yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih pada bukti yang diajukan memohon (vide bukti papua sedangkan bukti pemohon tidak mencantumkan jumlah surat suara yang digunakan (vide bukti sampai dengan bukti p 6j, sehingga bukti memohon lebih meyakinkan mahkamah, bahwa dari bukti memohon tersebut, perolehan suara pemohon, partai demokrat, partai nas dem, dan pan distrik bio, distrik terima, dan distrik logo tidak terdapat perbedaan dengan yang tercantum dalam formulir model db1 dprd provinsi (vide bukti bukti papua dan formulir model dc1 dprd provinsi (vide bukti bukti papua bahwa selain itud provinsi), sehingga selisih suara pemohon yang didalilkan beralih partai demokrat, partai nas dem, dan pan distrik bio, distrik terima, dan distrik logo dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: dprd kota dapil jayapura menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya pemohon menolak keseluruhan pleno rekapitulasi hasil pemilihan distrik berpura model da1 sebanyak (dua) kali dan perubahan db1 sebanyak (tiga) kali.nomor k bawaslu kota. jpr v tanggal mei yang telah mengalami perubahan hasil suara sebanyak kali da1 dprd). selain itu, pemohon juga mendalilkan ketika dilakukan pleno perekaman model da1 dprd yang digunakan sebagai rujukan db1 adalah da1 perubahan dan (suara pemohon sebanyak suara) bukan da1 pertama (suara pemohon sebanyak suara), sehingga mengakibatkan kuota kursi pemohon dapil kota jayapura berkurang4 pdip sampai dengan bukti jayapura4 pdip bahwa sementara itu, bawaslu menyampaikan keteranganbanyaknya formulir model da1 dprd kab kota distrik berpura yang dipergunakan dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota jayapura, tidak didukung dengan bukti yang cukup untuk membuktikan perolehan suara pemohon berdasarkan formulir model da1 dprd kab kota versi pemohon telah sesuai dengan perolehan suara pemohon semua kelurahan yang berada dalam wilayah distrik berpura, bahwa dari bukti yang diajukan pemohon berupa kumpulan formulir model c1 dprd kab kota (vide bukti p 6j, setelah mahkamah mempelajari bukti bukti tersebut dalamnya terdapat formulir model yang ternyata tidak lengkap atau tidak ada perolehan suara seluruh partai yakni model c1 dprd kab kota tps away, berpura dan terdapat model c1 dpd, bukan model c1 dprd kab kota yakni tps kota baru, berpura. dengan demikian dari bukti bukti berupa kumpulan formulir model c1 dprd kab kota yang diajukan pemohon, perolehan suara pemohon adalah tidak benar berjumlah suara sebagaimana didalilkan pemohon, bahwa selain itu, terhadap permasalahan tersebut bawaslu kota jayapura juga telah menyampaikan surat kepada kpu kota jayapura nomor bawaslu kota. jpr v distrik berpura tanggal meierdasarkan fakta persidangan, mahkamah menemukan faktadapat dipahami jika memohon tidak menindaklanjutilanny jaya i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan formulir model distrik ninae tps desa monobook, wulundia, dapo, manuru, musume, kulumburo, dan tugunakawi, pemohon memperoleh suara sebanyak suara, berdasarkan formulir model da tanggal april suara pemohon menjadi sebanyak suara, selisih suara tersebut dialihkan memohon kepada pkpi sebesar suara dari sebelumnya suara.formulir model da1 dprd memperoleh suara sebanyak suara dan psi memperoleh suara dari jumlah pengguna hak pilih sebanyak pemilih, sedangkan partai lainnya tidak memperoleh suara, bahwa bawaslu kabupaten lanny jaya telah mengeluarkan putusan nomor lp pl adm kab lj iv tertanggal mei yang pada pokoknya memerintahkan kepada ppd ninae melaksanakan rekapitulasi penghitungan ulang ppd: bahwa berdasarkan putusan bawaslu kabupaten lanny jaya tersebut atas ppd distrik ninae melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang ppd distrik ninae dilaksanakan tim pada tanggal mei dengan dihadiri oleh para saksi, pemohon memperoleh suara sebanyak suara: bahwa, berdasarkan keputusan bawaslu nomor lp pl adm kab lnj iv memohon melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara hotel grand abe jayapura mei mana suara pemohon sebanyak suara mengalami pengurangan suara sebanyak suara, dan dialihkan oleh memohon kepada pkpi sebanyak suaryang isiny: selanjutnya kpu lanny jaya mengeluarkan surat kpu kabupaten lanny jaya, ppd ninae nomor ppd dis ninae v perihal pengembalian pada rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang ppd distrik ninae, tertanggal mei untuk suara pemohon berkurang menjadi suara dari semula pdi perjuangan memperoleh suardip sampai dengan bukti lanny jayninae pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik ninae. mana, berdasarkan da1 dprd kabupaten perolehan suara pemohon sebanyaktanggal mei adalahnghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, perolehan suara pemohon berdasarkan formulir db1 dprd kabupaten tanggal mei adalah suara dan untuk pkpirubahan suara pemohon dari suara menjadi suara sebagaimana didalilkan pemohon merupakan hasil dari penghitungan suara ulang ppd ninae sebagaimana diperintahkan oleh putusan bawaslu nomor lp pl adm kab lnj iv bertanggal mei (vide bukti p 25j). memohon dalam hal ini pada tanggal mei telah melaksanakan putusan bawaslu guo dengan melakukan perubahan atas lampiran rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara salah satunya distrik ninae dengan mengubah hasil perolehan suara pemohon distrik ninae sebanyak suara (vide bukti p 27j. hal ini bersesuaian dengan formulir model db1 dprd kab kota yang mencantumkan perolehan suara pemohon distrik ninae sebanyak suara (vide lanny jaya pdip bahwa selain itu, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama bukti formulir model db1 dprd kab kota yang diajukan oleh memohon dan pemohon maka mahkamah menemukan fakta hukum stempel yang terdapat dalam formulir model db1 dprd kab kota milik pemohon berbeda dengan stempel milik memohon. setelah mahkamah mempertandingkan dengan dokumen dokumen lain yang tertera stempel memohon mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti formulir model db1 dprd kab kota yang diajukan oleh pemohon karena stempel bukti pemohon berbeda dengan stempel stempel yang terdapat dalam bukti bukti tertulis yang diajukan mahkamah. dengan demikian mahkamah meyakini dokumen yang diajukan oleh memohonmamberamo tengah menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan da pemohon distrik kelima memperoleh suara, sedangkan berdasarkan catatan saksi pemohon seharusnya suara, menurut pemohon ppd kelima telah merubah data berhologram dengan melakukan coretan coretan dan tipe sehingga mengakibatkan suara yang diplenokan ppd banyak yang hilang dialihkan kepada caleg partai lain, pemohon juga mendalilkan bahwa pada tanggal april ketua kpps tps desa kingdom sudah sepakat menetapkan suara sah untuk pemohon mendikan soa) sebanyak suara, seharusnya suara pemohon untuk tingkat kecamatan distrik ppk ppd) memperoleh suara suara tengah pdip sampai dengan bukti mamberamo tengah pdip bahwa pihak terkait partai keadilan sejahtera memberikan keterangan yang intinya bahwa tidak benar pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari pihak terkait dan pertandingan perolehan suara yang dijadikan alasan permohonan pemohon tidak jelas jumlah, dan arah tujuan permohonannya, sehingga permohonan pemohon tersebut harus ditolak serta saksi genius tabungerdasarkan hasil pengawasan panas distrik kelima dan bawaslu kabupaten mamberamo tengah, berdasarkan daa dan db perolehan suara pemohon tetap sama berjumlah dan tidak ada perubahan.cermati secara saksama bukti suratitulisan dari pemohon tidak ditemukan adanya bukti berupa c1 dprd kab kota berhologram dengan coretan coretan dan tip ex. dengan demikian dalil pemohon mengenai pengurangan suara pemohon sebanyak suara distrik kelima tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan mahkamah. demikian juga dengan dalil adanya kesepakatan untuk menetapkan suara sah untuk pemohon sebanyak tps desa kingdom tidak didukung dengan cukup bukti yang dapat meyakinkan mahkamah karena hanya berupa (satu) lembar fotokopi pleno penetapan suara sah desa kingdom dprd kabupaten mamberamo tengah (vide bukti p 5j. terlebih lagi, dalam persidangan tanggal juli saksi pihak terkait menerangkan bahwa pemohon tidak mendapatkan suara tps desa kingdom, bahwa jika disandingkan bukti surat tulisan berupa formulir model da1 dprd kab kota dengan formulir model db1 dprd kab kota perolehan suara pemohon distrik kelima tidak terdapat perbedaan. bukti tersebut bersesuaian dengan bukti memohon dan bukti pihak terkait berupa formulir model da1 dprd kab kota (vide bukti mamberamo tengah pdip s.ap) yang telah dikurangi dialihkan memohon sebesar suara partai pan suara: nasdem suara, demokrat suara, maka pemohon khususnya caleg nomor urut atas nama dengki damage, s.ap) akan memperoleh suara sebanyak suara, sehingga akan menambah jumlah suara partai menjadi suara dari jumlah suara sebelumnya suara. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemohon dc1 dprd dapil papua jumlah dpt nomor perolehan suara urut partai ket gerindra .| golkar nasdem |. garuda berkarya (pks perindo ppp pan terkait hanura demokrat pkpiheran jumlah dpt pt dan formulir model db1 dprd kab kota (vide bukti mamberamo tengah pdip bukti pt 2j, bahwa perolehan suara pemohon distrik kelima sebanyak suara, bahwa terhadap saksi yang diajukan pemohon selain mahkamah tidak menemukan fakta lain yang membuktikan dalil pemohon guo, keterangan saksi tersebut bukan sesuatu yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri melainkan merupakan informasi dari saksi pemohon tingkat provinsiuncak menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan pengalihan suara sebanyak suara (lima) distrik yakni distrik yugumuak sebanyak suara dipindahkan partai gerindra, distrik sinar sebanyak suara dipindahkan partai nasdem, distrik lambei sebanyak suara dipindahkan partai gerindra, distrik oner sebanyak suara dipindahkan partai hanura, dan distrik agandugume sebanyak dipindahkan partai nasdem. pemohon juga mendalilkan bahwa untuk kabupaten dapil puncak suara pemohon sebanyak suara, akan tetapi menurut memohon memperoleh3 pdip sampai dengan bukti puncak3 pdip bahwa sementara itu, bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil supervisi pengawasan bawasluistem nokenlaksanaan pemilihan dengan sistem noken, dprd kab kota. kemudian jumlah suara yang terdapat dalam formulir model c1 dprd kab kota tersebut direkam tingkat distrik dan dituangkan dalam formulir model daa1 dprd kab kota dan formulir model da1 dprd kab kota.1 dprd kab kota.dari pertandingan bukti pemohon dan memohon berupa formulir model db1 dprd kab kota perolehan suara pemohon kabupaten puncak dapil tidak terdapat perbedaan (vide bukti puncak pdip mana perolehan suara pemohon sebanyak suara, oleh karena itu perbedaan suara yang didalilkan oleh pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan halaman adalah tidak terbukti karena faktanya perolehan suara pemohon melebihi dari perolehan suara seperti yang didalilkan oleh pemohon yaitu suara padahal berdasarkan bukti yang telah disandingkan mahkamah suara pemohon adalah sebanyak suaratolikara i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh memohon sebanyak suara distrik enam yang dialihkan kepada partai kebangkitan bangsa sebanyak suara dan kepada partai perindadalah tidak benar.tolikara pdip sampai dengan bukti tolikarenam dan bawaslu kabupaten tolikara pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara pemohon suara, pkb sebanyak suara, dan partai perindo sebanyak suarahanya mengajukan bukti surat tulisan berupa formulir model db1 dprd kab kota (vide bukti p 2j dan formulir model da1 dprd kab kota (vide bukti p 3j, tidak didukung bukti surat tulisan berupa formulir model daa1 dprd kab kota ataupun formulir model c1 dprd kab kota, sehingga tidak dapat dipastikan kebenaran dalil pemohon perihal adanya pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pkb dan partai perindo, bahwa selain tidak didukung dengan bukti lainnya, bukti berupa formulir model db1 dprd kab kota jumlah perolehan suara tidak terlihat dengan jelas (kabur) dan bukti berupa formulir model da1 dprd kab kota yang diajukan hanya yang terkait dengan perolehan suara pemohon, dan tidak menyertakan perolehan suara partai politik lain: bahwa sebaliknya, memohon mengajukan bukti berupa formulir penghitungan suara berbagai tingkat mulai dari formulir model ctolikara pdip bukti tolikara pdip bukti tolikara pdip yang saling bersesuaian, sehingga meyakinkan mahkamah bahwa dalil pemohon guo menjadi terbantahkan dengan bersesuaian bukti bukti dari memohopermohonan pemohon sepanjang dprd dapil kota jayapura adalah tidak jelas atau kabur, sedangkan permohonan pemohon untuk dpr dapil papua, dprd provinsi dapil papusepanjang dprd kota jayapura dapil tidak jelas atau kabur,d kota jayapura dapil tidak dapat diterima:m3.) panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat fin mujahidin nip telp: fax: aha ira tea digital signature email: bperolehan suara urut partai memohon memohon pemohon partai db1 tgl db1 tgl a4. |ipb gerindra |pdip golkar |nasdem |garuda berkarya (pks perindo |ppp m1. isi ' e |pan a13. |hanura demokrat |pbb jumlah mengenai selisih suara atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut: bahwa pemilu presiden, dpr,dprd,dan dprd kab kota telah dilaksanakan secara serentak tps pada distrik heran pada hari rabu tanggal april daftar pemilihan dpt, tb, dan dpk) pada distrik heran untuk pemilihan calon anggota dpr berjumlah orang, bahwa selisih perolehan suara diatas disebabkan dari kelalaian ppd melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara model c1 dprd kab kota kedalam daa1 dprd kab kota, yang hasilnya tidak dibagikan kepada semua saksi peserta pemilu termasuk pemohon. bahwa pada tanggal mei ppd distrik heran melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dprd kab kota hotel aston dan hasilnya tuangkan kedalam model da. dprd kab kota, dengan pengawasan panas distrik heran dan bawaslu kota jayapura. bahwa dari hasil pleno da1 dprd kab kota tersebut diatas pemohon menemukan keganjilan penetapan perolehan suara yang tidak wajar, dan ada dugaan penggelembungan perolehan suara dari hasil sertifikas, bahwa dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh ppd dalam rekapitulasi perhitungan tersebut dapat dilihat dari jumlah dpt,dp dan dpk adalah pemilih jumlah pengguna hak pilih adalah pemilih jumlah surat suara yang diterima surat suara yang didalamnya sudah termasuk tambahan surat suara. sedangkan total suara sah dan suara tidak sah berjumlah bahwa total suara sah dan suara tidak sah berjumlah diatas lebih banyak dari jumlah surat suara yang diterima surat suara. bahwa atas ketidaksadaran tersebut diatas, semua saksi partai peserta pemilu menolak hasil pleno penetapan da. dprd kab kota untuk distrik heran, dan menyatakan keberatan kepada bawaslu kota jayapura, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkan surat bawaslurolehan suara pada tingkat distrik heran, tertanggal mei bahwa memohon tidak menindaklanjuti atau mengindahkan surat bawaslu tersebut, justru memohon tetap melanjutkan pleno menetapkan db. dprd kab kota merujuk pada da. dprd kab kota yang bermasalah, sehingga memohon mengalami kesulitan dalam penetapan hasil perolehan suara masing masing partai peserta pemilu yang dibuktikan dengan dikeluarkannya (dua) model db. dprd kab kota dengan hasil perolehan suara yang berbeda, dan keputusan memohon tersebut membuktikan bahwa memohon tidak memiliki data lapangan model c1 dprd kab kota yang akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada semua partai peserta pemilu dan bawaslu. db. dprd kab kota distrik heran yang dikeluarkan memohon terakhir kemudian ditetapkan dalam pleno memohon kpu provinsi papua), hal ini kemudian memicu protes dari semua saksi partai peserta pemilu yang menolak hasil. bahwa atas penolakan hasil penetapan db. dprd kab kota distrik heran oleh semua saksi partai peserta pemilu, bawaslu provinsi papua mengeluarkan rekomendasi bawaslu prov. pa. pm. v tanggal mei kepada memohon kpu provinsi papua) yang isi rekomendasinya adalah mengacu pada pengawasan bawaslu kota jayapura sesuai surat diatas maka bawaslu provinsi papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perolehan suara dapil kota jayapura distrik heran. bahwa menyikapi penetapan hasil perolehan suara tersebut, pemohon kemudian wmenyandingkannya dengan data hasil rekapitulasi pemohon yang bersumber dari model c1 dprd kab kota yang diperoleh tingkatan tps distrik heran model c1 dprd kab kota milik pemohon belum dengan perolehan suara sebagaimana tabel pertandingan perolehan suara partai politik menurut memohon dan pemohon tersebut diatas. bahwa pemohon menyatakan menolak penetapan db. dprd kab kota distrik heran yang tidak benar dan menyalahi tahapan proses sertifikasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diatur dalam undang undang pemilu, dan diperkuat dengan penolakan oleh semua saksi partai peserta pemilu serta adanya rekomendasi bawaslu provinsi papua bawaslu prov. pa. pm. v tanggal mei tidak mengakui rekapitulasi hasil perolehan suara dapil kota jayapura distrik heran. kota jayapura dapil ilmariadbberpura sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara da1 dprd kab kota dapil kota jayapura distrik berpura partai pleno1 pleno2 pleno pleno a4. ipb gerindra |pdip golkar nasdem garuda berkarya (pks perindo |ppp isi span hanura |demokrat (pbb (pkpi ll. jumlah bahwa mengenai selisih suara atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut bahwa pelaksanaan pemilu legislatif dprd kabupaten kota dapil kota jayapura (empat) distrik berpura, provinsi papua telah dilaksanakan pada hari kamis, tanggal april termasuk distrik berpura yang terdiri dari (tiga ratus enam puluh sembilan) tps, (tiga) kampung, (delapan) kelurahan. bahwa tahapan pencoblosan telah dilaksanakan dengan baik sampai selesai tepat waktu yang berlaku, setelah tahap perhitungan suara partai untuk dprd kabupaten kota dapil kota jayapura (empat), saksi partai menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi hasil perolehan suara dan menolak secara keseluruhan pleno perekaman hasil pemilihan membuat pernyataan keberatan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan model db2) pada tanggal mei begitu juga bawaslu kota jayapura telah mengirim surat kepada kpu kota jayapuraertanggal mei nomor bawaslu kota. jpr v yang telah mengalami perubahan hasil suara sebanyak (empat) kali tersebut dengan hasil perolehan suara partai politik da1 dprd) sebagai berikut (p bahwa perubahan dari hasil perolehan suara model da1 sebanyak (dua) kali dan perubahan db1 sebanyak (tiga) kali. partai pdip pemohon) menolak secara keseluruhan pleno rekaman hasil pemilihan tingkat distrik berpura dengan dasar sebagai berikut tingkat distrik da1) partai perubahan da1 perubahan (dua) s d suara aatanstama bahwa ketika dilakukan pleno perekaman hasil suara oleh kpu kota jayapura da1 yang digunakan sebagai rujukan db1 adalah da1 perubahan ke, ,dan perubahan bukannya da1 pertama, sehingga suara partai pdip yang digunakan adalah sejumlah suara, bahwa akibat perubahan itu mengakibatkan kuota kursi pdip dprd kota distrik berpura atau dapil kota jayapura berkurang: bahwa adanya suratyang diterbitkan oleh bawaslu kota jayapura nomor k bawaslu kota. jpr v yang ditujukan kepada kpud kota jayapura tanggal mei kabupaten lanny jaya (dapil pertandingan perolehan suara pemohon demands benda calon anggota dprd kabupaten lanny jaya) menurut memohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten lanny jaya kabupaten lanny jaya dapil1 distrik ninae keterangan partai nama calon urut tps desa por bendmappi bahwa pemilihan umum calon anggota dprd distrik ninae, menggunakan sistem noken ikat: bahwa suara pemohon berdasarkan data form c1, pada distrik ninae memperoleh suara sebesar suara untuk tps, yaitu pada desa monobook, wulundia, dapo, manuru, musume, kulumburo, dan tugunakawi: bahwa berdasarkan, terjadi pengurangan perolehan suara yaitu pemohon caleg nomor urut demands benda) yang tidak sesuai dengan form c1, berkurang menjadi suara dari berdasarkan form c1, serta suara caleg nomor urut atas nama ebenus honda dari partai keadilan dan persatuan indonesia bertambah menjadi sebesar suara dari sebelumnya tanpa suara berdasar data form c1, sehingga suara pemohon berkurang suara:da1 dprd memperoleh suara sebanyak suara dan partai psi memperoleh suara dari jumlah pengguna hak pilih sedangkan untuk suara partai lainnya tidak memperoleh suara, bahwa, bawaslu berdasarkan laporan pelanggaran administratif pemilu, oleh pelapor ebenus honda, tertanggal april sebagai terlahir ppd distrik ninae, telah mengeluarkan putusan nomor lp pl adm kab lj ivi tertanggal mei pemohon uraikan sebagai berikut untuk melaksanakan pengawasan melekat terhadap putusan ini, bahwa berdasarkan putusan bawaslubahwa,yang dilaksankan aula nirimok tengah tim, kabupaten lanny jaya, form model db1 dprd, perolehan suara pemohon caleg nomor urut demands benda) berdasarkan model da1 dprd kab kota sebesar suara, serta suara caleg nomor urut atas nama kumite pengguna dan caleg nomor urut atas nama saul korona masing masing mendapat suara suara dan suara dengan jumlah total suara dari partai keadilan dan persatuan, padahal dalam form model c1, partai keadilan dan persatuan indonesia tidak memperoleh suara alias nol: bahwa, pada hari sabtu tanggal mei pukul wib bertempat hotel grand abe jayapura kpu melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dua distrik wilayah kabupaten lanny jaya dalam pemilihan umum tahun sesuai dengan keputusan bawaslu nomor lp pl adm kab lnj iv suara pemohon mengalami kekurangan suara sebesar suara distrik ninae, sehingga pemohon hanya memperoleh suara suara, sedangkan kekurangan suara pemohon beralih caleg partai keadilan dan persatuan indonesia nomor urut atas nama ebenus honda sebesar suara. bahwbertempat hotel rendi, kabupaten jayawijaya, melaksanakan rapat pleno klarifikasi sebagai berikut bawaslu mengklarifikasi terkait isi putusan bawaslu kabupaten lanny jaya tersebut adalah sebagai berikut mengadili memerintahkan kepada ppd distrik ninae, dst, dst, untuk melaksanakan pengawasan melekat terhadap putusan ini: memerintahkan kepada ppd distrik ninae, dst, untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang ppd paling lambat (dua) hari setelah berita acara ini dikeluarkan: bahwa bawaslu melalui berita acara ini mengklarifikasi bahw, bahwa tindakan komisi pemilihan umum kabupaten lanny jaya, dengan merubah perolehan suara pemohon menjadi berkurang serta tidak sesuai dengan data form c1, adalah tidak dapat dibenarkan, sehingga memohon harus mengembalikan perolehan suara pemohon disesuaikan dengan data form c1, distrik ninae, kabupaten lanny jaya, bahwa kpu kabupaten lanny jaya melaluerdasarkan surat keputusan bawaslu kabupaten lanny jaya tersebut diatas ppd distrik ninae melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang ppd distrik ninae, dilaksanakan tim, pada tanggal mei dengan dihadiri oleh para saksi, dengan hasil partai psi memperoleh suara sebanyak suara dan pdi perjuangan memperoleh suara sebanyak suara, bahwa, selanjutnya memohon melalui kpu kabupaten lanny jaya mengeluarkankomisi pemilihan umum kabupaten lanny jaya, telah mengubah hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang ppd distrik ninae, dimana pemohon berkurang menjadi suara (berkurang dengan alasan yang tidak jelas), dari semula pdi perjuangan memperoleh suara sebanyak suara: bahwa tindakan memohon dengan melakukan perubahan perolehan suara pemohon dengan cara mengurangkan tidak sesuai dengan data form tidak dapat dibenarkan oleh mahkamah konstitusi, bahwa, adapun hasil perolehan kursi sesuai rekapitulasi memohon kabupaten lanny jaya dapilerindo sebanyak suara. pdi perjuangan sebanyak suara. bahwa, adapun hasil perolehan suara yang benar menurut perhitungan pemohon berdasarkan data form khusus distrik ninaedi perjuangan sebanyak suara. kabupaten mamberamo tengah dapil bahwa pelaksanaan pemilu calon legislatif dprd kabupaten kota jayapura dapil (tiga) distrik kelima, provinsi papua telah dilaksanakan pada hari rabu, tanggal april yang terdiri dari seratus lima puluh empat) tps, (lima) distrik, (lima puluh sembilan) kampung, dalam pemilihan umum menggunakan sistem ikat noken, bahwa hasil perolehan suara tersebut diatas dituangkan kedalam model c1 dprd kabupaten kabupaten mamberamo tengah dengan hasil perolehan suara partai politik sebagai berikut berdasarkan da1 pleno dprd, sebagai bukti hasil rekapitulasi pleno suara distrik kelima pada tanggal mei sebagai berikut hasil rekaman perolehan hasil suara model da1) dpt pemilih urut partai jumlah suara gerindra pdi perjuangan golkar nasdem garuda berkarya (ps perindo a0. (ppp la. (psi hanura demokrat (a9. (pbb pkpi bahwa dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang diplenokan tingkat distrik kelima kabupaten mamberamo tengah model nya ditulis kertas biasa bergaris karena sistim pemilu kabupaten mamberamo tengah penyelenggara dan ppd cepat cepat melakukan perhitungan suara tanpa kertas plant, maka saksi partai menulis hasil rekaman perhitungan suara dengan mengunakan kertas biasa bergaris bukti p1) karena sistem ikat noken sehingga untuk menjadi bukti hasil suara caleg partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) memperoleh suara sebanyak suara( bukti hasil plant: dpt pemilih urut partai jumlah suara gerindra pdi perjuangan golkar nasdem garuda berkarya (pks perindo a0. (ppp hanura demokrat pkpi bahwa panitia pemilihan distrik ppd) kelima terlihat telah merubah data pada berhologram dengan banyak coretan coretan bahkan ada yang ditipu, sehingga pemohon merasa tidak benar dalam mekanisme hasil perhitungan suara caleg bukti copy berhologram):, suara yang diplenokan oleh ppd banyak hasil rekaman suaranya hilang dialihkan kepada caleg lain partai, bahwa pada tanggal april ketua kpps tps desa kingdom telah sepakat menetapkan suara sah untuk nama nama yang telah dituliskan pada surat yang telah ditandatangani dan dicap dengan pemberian suara sebanyak suara untuk caleg pdip atasnya mendikan soa juga nama nama caleg dari partai lainnya yang belum disempurnakan ditulis pada hologram( bukti p3) sebagai berikut partai pkb |gerindra |o05 |diperjuangkan garuda berkarya perindo ppp pan bahwa dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh ketua kpps tps i tps.ii tps.iii yang telah ditandatangani olehemail partainasdem @gmail.comemail partainasdem@gmail. com nik, ketua masing masing tps1,tps,ii dan tps.iii dapat diterima oleh ppd dan kpu kabupaten distrik kelima guna menambah suara sah dari nama yang telah diserahkan suaranya bahwa terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan distrik ppk ppd) tersebut diatas, untuk caleg partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) menjadi jumlah suara suara suara kabupaten puncak dapil urut partai politik partai pemohon memohon indonesia perjuangan partai hati nurani rakyatyugumuak sebanyaksinar sebanyak suara,, terjadi pengurangan suara pemohon distrik lambei sebanyak suara,oner sebanyak suara, dimana suara pemohon dipindahkan partai hanura, sehingga suara partai hanura bertambah sebanyak suara, terjadi pengurangan suara pemohon distrik agandugume sebanyak: bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perolehan suara yang benar dapil puncak iii adalah sebagai berikutnasdem partai hati nurani rakyat kabupaten tolikara dapil nomor perolehan suara urut partai politik menurut menurut partai memohon pemohon partai kebangkitan bangsa partai demokrasi indonesia perjuangan |. partai persatuan indonesiaenam sebanyak suara: suara pemohon tersebut dialihkan partai kebangkitan bangsa sebanyak suara, sehingga suara partai kebangkitan bangsa bertambah suara dan partai persatuan indonesia sebanyak suara, sehingga suara partai persatuan indonesia bertambah sebanyak suara, bahwa perolehan suara yang benar distrik enam adalah sebagai berikutbahwa perolehan suara yang benar dapil tolikara adalah sebagai berikut:: dpr dapil papua, dprd provinsi papua dapil dprd kota jayapura dapil dprd kota jayapura dapil dprd kabupaten lanny jaya dapil dprd kabupaten mamberamo tengah dapil dprd kabupaten puncak dapil dprd kabupaten tolikara dapilaerah pemilihan, sebagai berikut: dpr dapil papua,dprd provinsi papua dapil nomor urut partai ket partai gerindra pdip golkar nasdem garuda berkarya (pks perindo |ppp |pan terkait hanura demokrat pkpi dprd kabupaten lanny jaya dapil partai nasdem suara suara suara suara suara pdi perjuangan suara dprd kabupaten mamberamo tengah dapil distrik kelima, parpol perolehan suara pdi perjuangan dprd kabupaten puncak dapilhati nurani rakyat dprd kabupaten tolikara dapil nomor urut partai partai politik perolehan suara partai persatuan indonesia memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) untuk pengisian keanggotaan dprd kota jayapura dapil semua tps distrik heran. memerintahkan kepada memohon untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk pengisian keanggotaan dprd kota jayapura dapil semua tps distrik berpupil papua), bukti sampai dengan bukti (dprd provinsi papua dapil bukti sampai dengan bukti (dprd kota jayapura dapil bukti sampai dengan bukti (dprd kota jayapura dapil bukti sampai dengan bukti (dprd kabupaten puncak dapil bukti sampai dengan bukti (dprd kabupaten lanny jaya dapil bukti sampai dengan bukti (dprd kabupaten tolikara dapil bukti sampai dengan bukti (dprd kabupaten mamberamo tengah dapil sebagai berikut: dpr dapil papuaform model dc1 dpr dapil papua bukti fotokopi form model db1 dpr kabupaten pegunungan bintang bukti fotokopi form model db1 dpr kabupaten nabire bukti fotokopi form model db1 dpr kabupaten dogiyai bukti fotokopi form model db1 dpr kabupaten intan jaya bukti fotokopi fotokopi form model db1 dpr kabupaten tolikara bukti fotokopi form model db1 dpr kabupaten yahukimo bukti fotokopi form model da1 dpr distrik time kabupaten pegunungan bintang bukti fotokopi form model da1 dpr distrik batang kabupaten pegunungan bintang bukti fotokopi form model da1 dpr distrik lemon kabupaten pegunungan bintang bukti fotokopi form model da1 dpr distrik bore kabupaten pegunungan bintang bukti fotokopi form model da1 dpr distrik obake kabupaten pegunungan bintang bukti fotokopi form model da1 dpr distrik okso kabupaten pegunungan bintang bukti fotokopi form model da1 dpr distrik orsinil kabupaten pegunungan bintang bukti fotokopi form model da1 dpr distrik dipa kabupaten nabire bukti fotokopi form model da1 dpr distrik hakimi kabupaten nabire bukti fotokopi form model da1 dpr distrik nabire kabupaten nabire bukti fotokopi form model da1 dpr distrik menu kabupaten nabire bukti fotokopi form model da1 dpr distrik teluk kimi kabupaten nabire bukti fotokopi form model da1 dpr distrik dogiyai kabupaten dogiyai bukti fotokopi form model da1 dpr distrik kamu utara kabupaten dogiyai bukti fotokopi form model da1 dpr distrik kamu selatan kabupaten dogiyai bukti fotokopi form model da1 dpr distrik kamu timur kabupaten dogiyai bukti fotokopi form model da1 dpr distrik maria tengah kabupaten dogiyai bukti fotokopi form model da1 dpr distrik mbiandoga kabupaten intan jaya bukti fotokopi form model da1 dpr distrik home kabupaten intan jaya bukti fotokopi form model da1 dpr distrik hispida kabupaten intan jaya bukti fotokopi form model da1 dpr distrik agisiga kabupaten intan jaya bukti fotokopi form model da1 dpr distrik koda kabupaten tolikara bukti fotokopi form model da1 dpr distrik wiki kabupaten tolikara bukti fotokopi form model da1 dpr distrik poganeri kabupaten tolikara bukti fotokopi form model da1 dpr distrik nabunage kabupaten tolikara bukti fotokopi form model da1 dpr distrik amuba kabupaten yahukimo bukti fotokopi form model da1 dpr distrik kha kabupaten yahukimo bukti fotokopi form model da1 dpr distrik terima kabupaten yahukimo bukti fotokopi form model da1 dpr distrik bio kabupaten yahukimo bukti fotokopi form model da1 dpr distrik heriapini kabupaten yahukimo bukti fotokopi form model da1 dpr distrik alma kabupaten yahukimo bukti fotokopi form model da1 dpr distrik bahak kabupaten yahukimo bukti fotokopi form model da1i dpr distrik anggrek kabupaten yahukimo bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik tagauto, tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik nifas, tps tps bukti video rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yahukimo bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik makin, tps tps bukti fotokopi surat pernyataan anggota kpu kabupaten yahukimo an. panas bahabol, bertanggal mei bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik karang tumaritis, tps tps bukti fotokopi surat pernyataan anggota kpu kabupaten yahukimo an, andreas silat, sip bertanggal mei bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik karang mulia, tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik irwini, tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik kalijodo, tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik morto, tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik nagara, tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik sanobar, tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik maiden, tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik kampung harapan, tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik yehey, tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik hakimi kelurahan bisa, tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik hakimi kelurahan nagari jaya tps tps bukti fotokopi form model c1 dpr kabupaten nabire, distrik hakimi kelurahan manunggal jaya, tps tps dprd provinsi papuperwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, mei dan atau berita acara penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat nasional pemilihan umum tahun bukti fotokopi form model dc dprd provinsi papua bukti fotokopi form model db dpr kabupaten yahukimo provinsi papua bukti fotokopi form model da1 dprd distrik bio kabupaten yahukimo provinsi papua bukti fotokopi form model da dprd distrik terima kabupaten yahukimo provinsi papua bukti fotokopi form model da dprd distrik logo kabupaten yahukimo provinsi papua, bukti fotokopi surat bawaslu bawaslu kota. jpr v bukti fotokopi pleno menetapkan db. dprd kab kota dan bukti merujuk pada da. dprd kab kota yang bermasalah bukti fotokopi bukti fotokopi rekomendasi bawaslu prov. pa. pm. v tanggal mei kepada memohon kpu provinsi papua) bukti fotokopi model kpu bukti fotokopi model c1 dprd kab kota pemohonpenetapan da1 dprd kab kota bukti fotokopi model db. bukti fotokopi pleno rekapitulasi perolehan suara model db. dprd kab kota (yang kedua kalinya) bukti fotokopi surat bawaslu nomor: bawaslu kota. jpr v bukti fotokopi c1. dprd kab kota distrik berpura. dprd kabupaten puncuncak daerah puncak provinsi papua. bukti fotokopi surat persetujuan tokoh agama kampung mangga distrik yagumuak, bukti fotokopi surat persetujuan tokoh agama kampung agenggen distrik yagumuak, bukti fotokopi surat persetujuan tokoh agama kampung dugunale distrik agandugume: bukti fotokopi surat persetujuan tokoh agama kampung pembajak ombak peledak distrik agandugume, bukti fotokopi surat persetujuan tokoh agama kampung pembajak distrik lambei, bukti fotokopi surat persetujuan tokoh agama kampung kelemame distrik agandugume, bukti fotokopi surat persetujuan tokoh agama kampung pasir sinar distrik sinar: bukti fotokopi surat persetujuan tokoh agama kampung mogok distrik sinar, bukti fotokopi rekomendasi pengembalian pengalihan suara yang dikeluarkan oleh pantau distrik yugumuak, kabupaten puncak tertanggal mei bukti fotokopi foto pada saat gantung noken tps s.d kampung agenggen, distrik yugumuak, kabupaten puncak, dprd kabupaten lanny jaya dapilndengar keterangan saksi pihak terkait partai keadilan sejahtera: memeriksa alat bukti pemohon, memohon, pihak terkait partai keadilan sejahtera dan partai nas dem 1atim bukti db1 dprd kab kota sejumlah suara untuk pdi perjuangan dan pkpi mendapatkan suara, bukti p 1bjayapura bukti db1 dprd kab kota sejumlah suara untuk pdi perjuangan dan pkpi mendapatkan suara partai, bukti p 1c fotokopi db1 dprd untuk pdi perjuangan atas nama demands benda dan pkpi atas nama ebenus honda bukti p 1dba bawaslu kab lj v bukti p 1e fotokopi surat bawaslu kabupaten lanny jaya bawaslu lj vdapo, distrik ninae, kab. lanny jaya, bukti fotokopi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus model kpu, bukti fotokopi form model c1, tps desa dapo bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, ditingkat kecamatan, pemilihan umum tahun form model da1 dprd kab kota), tertanggal mei bukti fotokopi putusan badan pengawas pemilu bawaslu) kabupaten lanny jaya, nomor lp pl adm kab lj ivi tertanggal mei bukti fotokopiform model db1 dprd bukti fotokopi berita acara, nomor pl. ba kpu kab tentang perubahan atas lampiran rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dua) distrik wilayah kabupaten lanny jaya pemilihan umum tahun tertanggal mei pukul wit, bertempat hotel grand abe, jayapura, form model db1 dprd) buktitertanggal mei pukul wit, bertempat hotel rendi, kabupaten jayawijaya,dprd kabupaten tolikadaerah pemilihan tolikara provinsi papupernyataan atas nama seluruh masyarakat dari kampung diwilayah hukum distrik enam. dprd kabupaten mamberamo tengah1 dprd kab kota bukti fotokopi dbnomor kpu mt vii dari komisi pemilihan umum kpu) kab. mamberamo tengah, perihal pemberitahuan bukti fotokopi pleno penetapan suara sah desa kingdom dprd kabupaten mamberamo tengahharuddin farawowan saksi meminta untuk dilakukan pencocokan kabupaten untuk pengisian keanggotaan dpr yakni kabupaten pegunungan bintang, nabire, dogiyai, intan jaya, tolikara dan yahukimo, komisioner kpu hasyim asy'ari) menyatakan tidak dapat menerima pencocokan tersebut, dikarenakan kpu provinsi tidak membawa data sehingga tidak dimungkinkan disandingkan data pada malam itu, saksi menyampaikan secara lisan kepada komisioner bawaslu yang hadir pada malam itu: pada tanggal mei saksi memasukkan laporan pelanggaran administrasi pemilu bawaslu dan disidang tanggal mei hasil putusan bawaslu nomor lp pl adm ri tertanggal mei bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, akan tetapi menurut bawaslu dikarenakan pelaporan tersebut sudah kadaluarsa sehingga tidak dapat dilanjutkan pembetulan untuk kabupaten tidak dilakukan sampai mahkamah konstitusi, menurut saksi pemohon mendaftarkan bawaslu tanggal mei berselang hari setelah penetapan tanggal mei untuk disandingkan perolehan suara kabupaten. yang kemudian tidak mendapat respon rekapitulasi provinsi lalu mengisi form keberatan: menurut catatan saksi suara pemohon berkurang kabupaten pegunungan bintang sebanyak suara, kabupaten nabire suara, kabupaten dogiyaiberkurang sebanyak suara. sehingga dari kabupaten itu, kami kehilangan suara suara. basalis lesson pada saat rekapitulasi tingkat provinsi saksi mengajukan keberatan dan menandatangani formulir dc sekita kabupaten: untuk kabupaten dogiyai da berbeda dengan db dan saksi minta untuk dilakukan pertandingan kpu provinsi tidak mempunyai data tidak membawa da sehingga diskors 2x24 jam: saksi mengatakan bahwa pada saat rekapitulasi kabupaten tidak ada yang mempersoalkan da ketika kabupaten saksi saksi tidak ada yang mempersoalkan karena kabupaten masing2, saksi hanya mempersoalkan suara dprd kabupaten, kemudian menjadi soal saksi provinsi untuk kembali melihat masalah tersebut karena berkaitan dengan perolehan suara provinsi dan dpr ri: pada saat pleno dogiyai juga menyampaikan keberatan secara tertulis saksi menyampaikan bahwa db semua dibikin kota jayapura: saksi menerangkan terkait kursi dprd kota jayapura, rekapitulasi awalnya dilakukan gor universitas jayapura, pada waktu penyusunan rekapitulasi terdapat perbedaan hasil antara pandir maupun saksi lain: saksi beranggapan bahwa ada perbedaan antara data yang ada da dengan pada saat rekapitulasi kota jayapura terdapat laporan pada saat penyusunan rekapitulasi itu tidak sesuai, kemudian pandir membuat rekomendasi supaya segera diperbaiki: kemudian pleno dipindah hotel aston kota jayapura, kemudian lahirlah da untuk pertama kalinya, kemudian protes oleh semua saksi termasuk pandir, pandir melihat bahwa da ini tidak sesuai dengan hasil, maka diperintahkan untuk dibuka pleno untuk pembetulan plant, ternyata hasil itu tidak sesuai dengan plant itu lagi, memohon menggunakan hasil yang sama, kemudian lahirlah da untuk kedua kalinya: menurut saksi terjadi kali perubahan angka da karena tidak selesai ppd maka diambil alih oleh kpu kota jayapura untuk pleno, akan tetapi tidak selesai juga, kemudian pandir mengeluarkan surat kpu kota untuk segera memperbaiki, akan tetapi tidak dapat diperbaiki karena waktu itu ditarik oleh kpu provinsi: kpu provinsi yang terjadi kemudia hanya pleno untuk dpr provinsi, dpr ri, dpd dan presiden, untuk kabupaten kota tidak diplenokan, oleh karena itu saksi membuat keberatan dc tentang hasil itu yang dilanjutkan kemudian oleh bapak bahar untuk mempersoalkan pleno kpu ri, menurut saksi sebenarnya yang terjadi dapil berpura distrik berpura, hampir sama dengan yang terjadi heran, maka itu sebenarnya teman teman komisioner itu tahu benar bahwa kemudian mereka bingung untuk pengisian db karena perbedaan angka dikarenakan banyaknya da maka dari itu kemudian skors: saksi membawa da untuk dapil berpura dan sudah dijadikan bukti akan tetapi tidak mengetahui persis itu da perubahan yang beberapa, saksi tidak memiliki da versi dan saksi menyampaikan bahwa da versi kedua sudah dimasukan menjadi bukti mk: saksi menyatakan bahwa versi da yang kelima yang disampaikan bawaslu kota jayapura sesungguhnya tidak sama dengan versi yang dimiliki pemohon: doris waterway sebagai saksi mandat oleh dpp partai pdip untuk kabupaten lanny jaya, mamberamo tengah, tolikara dan puncak, saksi menerangkan bahwa ketika menjadi saksi lanny jaya dari distrik name dapil pemilihan berjalan dengan baik dengan sistem noken berlaku papua wilayah gunung: rekapitulasi kpu dilaksanakan pada tanggal sampai tanggal berjalan baik dan lancar, ketika dibacakan oleh ppd distrik name, tidak ada pengajuan keberatan, saksi saksi saat itu sepakat tidak mau tanda tangan, salinan berita acara dan saksi sepakat suaranya akan ajukan keberatan mk, yang diijinkan masuk untuk tanda tangan hanya orang saksi: tanggal kpu jayapura, saksi ikut jayapura dan rekapitulasi sudah selesai dan ditutup secara resmi, sesampainya jayapura saksi mendapatkan berita acara versi jayapura, terdapat versi berita acara db yakni versi jayapura dan versi lanny jaya, versi lanny jaya pemohon memperoleh suara, versi jayapura suara pemohon memperoleh suara, suara pemohon distrik name suara yang sudah diamanatkan oleh masyarakat dan dinyatakan sah, dengan bukti dan da terdapat beberapa rekomendasi dari bawaslu, poin yang paling penting adalah disuruh melakukan rekapitulasi ulang dan sudah dilakukan rekapitulasi ulang distrik pinay kabupaten lanny jaya dengan sistem noken dan suara pemohon yang dituangkan dalam versi lanny jaya dan kemudian muncul versi jayapura suara pemohon menjadi suara yang kemudian ditetapkan ditingkat provinsi papua: untuk kabupaten mamberamo tengah, saksi memperoleh informasi data dari saksi provinsi, distrik kelima, caleg dari pemohon memperoleh suara tingkat pps,ota dprd kabupaten membran tengah adanya perbedaan perolehan suara pemohon pada model da1. plant dprd kab kota dengan hasil catatan. hasil yang tertuang model da1. plant dprd kab kota menurut pemohon berdasarkan kepada c1 kpu:,lengkapnyamengatur:t1. plant ppwp, model daatdistriku anggota dprd kabupaten mamberamo tengah:bunyipadahal pada bagian pokok permohonan pemohon tidak menguraikan tentang perintah kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, sehingga selain tidak memenuhi ketentuan jo. pmk tahun permohonan pemohon juga menjadi kabur. oleh karenanya, pemohon keliru meminta kepada mahkamah konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang kepada memohon:.,.kabur, dan saling bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga sudah seharusnya mahkamah tidak menerima permohonan pemohonpemohon hanya menyerahkan satu rangkap salinan surat kuasa, bukan surat kuasa asli. selain itu, salinan surat kuasa tersebut pun tidak dibubuhi meterai, bahwa oleh karena itu, pemohon tidak dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, sebabbuktikan secara hukum: bahwa dengan tidak adanya alat bukti dan daftar alat bukti yang disampaikan, permohonan pemohon bernilai cacat secara formilberikut: provinsi papua pertandingan perolehan suara partai partai politik untuk pengisian keanggotaan dpr perolehan suara partai memohon pemohon selisih (pdip garuda (pks perindo pkpiterjadinya pengurangan perolehan suara pemohon, dan distrik eksibisi), kabupaten nabire distrik dipa, hakimi, nabire, menu, dan distrik teluk kimi), kabupaten dogiyai distrik dogiyai, kamu utara, kamu selatan, kamu timur, dan distrik maria tengah): kabupaten intan jaya distrik blanda, home, hispida, dan distrik agisiga): kabupaten tolikara distrik koda, wiki, poganeri dan distrik nabunage), kabupaten yahukimo distrik amuba, kha, terima, bio, heriapidi, alma, bahak dan distrik anggrek) sebanyakbahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol lain pkb, nasdem, dan pan)sebanyak pkb suara, nasdem suara, dan panpertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd provinsid provinsi nomor partai selisih rekan ppk jelas pdi jaar doa dom (meter sasa amore jemaat mes (memes area jalur ass (peter sets sgp beo bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara terhadap caleg nomor urut atas nama hengky damage, s.ap yang memengaruhi perolehan suara pemohon. pengurangan tersebut terjadi dapil kabupaten yahukimobupaten yahukimo distrik bio: distrik terima, distrik logo sebanyak suara adalah tidak benar (bukti papua papua papua papua papua papua bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol lain pan, nasdem, dan demokrat) kabupaten yahukimo distrik bio, distrik terima: distrik logo sebanyak pan nasdem, dan demokrat suara adalah tidak benar (bukti papua papua papua papua papua papua pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd kota kota jayapura dapil distrik herheran: parpol pemohon isi db1 tgl15 db tgl pkb ema kao ban asas (pks zat j2ag airemoo jane ans bek psi sar2 s3ga ball |demokrat oo48 pbb ) o |t387 (pkp umar pusar jasberberpura: moo piano pleno? enos jpl ena ape jam jar jan jan lawa jas jas ajar ajar (aus jos jos jom tjoa jer jer jam nema tee jas jas jas teman jan pksjoker jams free jose rae psi pan |5dta sa14 ben pemutar are jasa jas jasa kon pkpi (jaman |rote (roma (7akses jertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kabupaten lanny jaya dapil distrik ninae tabel pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten lanny jaya dapil distrik ninae nomor partai kkal kong desi tar garuda emas a20 perjuanganmenilik permohonan pemohon, terdapat dua hal pokok yang dipermasalahkan dalam hasil pemilihan anggota dprd kabupaten mamberamo tengah, yaitu: adanya perbedaan perolehan suara pemohon pada model da plant dprd dengan hasil catatan. hasil yang tertuang model da plant menurut pemohon berdasarkan ke,. berkenaan denganperbedaan perolehan suara distrik kelima bahwa dalam permohonan pemohon halaman pemohon mendalilkan, pada tanggal mei tahap rekapitulasi hasil pemilu distrik kelima, terdapat perbedaan perolehan suara pemohon pada model da plant dprd dengan hasil catatan saksi pemohon yang dituliskan dalam kertas biasa. hasil yang tertuang model da plant menurut pemohon berdasarkan . berikut merupakan perolehan suara yang diklaim pemohon: tabel perbedaan perolehan suara pemohon berdasarkan perbandingan model da plant dprd versi memohon dengan hasil catatan saksi pemohon da1. plant catatan saksi pemohon jumlah dpt perolehan suara pdip jumlah suara sah bahw), pada pokoknya menghendaki persoalan selisih penghitungan perolehan suara atau kesalahan dalam penulisan suara pada rekapitulasi tingkat distrik diselesaikan oleh ppk. selengkapnya tersebut berbunyit1. plant dpr, model dat, pemohon dianggap telah menerima hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik: bahwa selain itu,namun demikiansuara yang belum tercatat tps desa kingdom bahwa dalam permohonan pemohon halaman pemohon menyatakan pada april ketua kpps tps desa kingdom telah sepakat untuk menetapkan suara pemohon, dalam hal ini calon anggota dprd kabupaten mamberamo tengah atas nama mendikan soa sebesar suara, bersama dengan penetapan nama nama dan perolehan suara calon anggota legislatif lainnya. namun demikian, menurut pemohon, perolehan suara tersebut belum dituangkan dalam formulir hologram, bahwa apabila suara tersebut dicatatkan pada formulir hologram, perolehan suara pemohon akan menjadi sebagai berikut: tabel perolehan suara pemohon apabila suara hasil kesepakatan yang diklaim pemohon tps desa kingdom dicatatkan dalam formulir perolehan suara pemohon menurut da1. plant perolehan suara yang tidak tercatat formulir tps desa kingdom jumlah suara pemohon bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam paragraf pkpu tahun telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan perolehan suara tingkat distrik kepada kpps. namun demikian, tidak melakukan upaya hukum apapun dengan mengajukan keberatan kepada kpps tps desa kingdom. dengan demikian, pemohon dianggap telah menerima hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, bahwa selain ituakan tetapi, bahwa selain itu, dalil pemohon bersifat kontradiktif, sebab pemohon merujuk pada da. plant yang keabsahannya dipertanyakan oleh pemohon, sebagaimana dimaksud dalam paragraf dengan pemohon merujuk pada formulir da. plant, berarti pemohon telah menerima rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten mamberamo tengah, sehingga dalil dalil keberatan pemohon pada rekapitulasi hasil distrik kelima mutasi mutans tidak beralasandapil bad sesama (7ase (eos ane mena esa rasa jaran rt7ao sono (hama |as7as |asap ameolikara dapil urut parpol jom |o2o mena con danseluruhpolitik calon anggota dpr dan dprd) provinsi papuatini: dapil papua nomor parpol perolehan suara urut pdi perjuangan nasdem garuda pks perindo pppprovinsi papua adalah sebagai berikut: provinsi papuapapua bahwa terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pemohon, partai nasdem dan partai amanat nasional provinsi papua, yaitu: bahwa kesalahan penulisan perolehan suara sebagaimana tersebut diatas terjadi dan distrik orsinil) kabupaten nabire distrik dipa, hakimi, nabire, menu dan distrik teluk kimi) pkpi perolehan suara pemohon partai politikapua nomor partai perolehan suara urut pdi perjuangan nasdem garuda pks perindo (ppp pkpi perolehan suara pemohon heran:ota jayapura dapil distrik berlanny jaya dapil distrik ninaedip tambahan papua pdip sampai dengan bukti tolikara2 pdip (dpr daerah pemilihan papua), bukti papua5 pdip sampai dengan bukti papua pdip (dpr daerah pemilihan papua bukti jayapura3 pdip sampai dengan bukti jayapura3 pdip (dprd kabupaten daerah pemilihan jayapura bukti jayapura4 pdip sampai dengan bukti jayapura4 pdip (dprd kabupaten daerah pemilihan jayapura bukti lanny jaya1 pdip sampai dengan bukti lanny1 pdip (dprd kabupaten daerah pemilihan lanny jaya bukti mamberamo tengah pdip sampai dengan bukti mamberamo tengah pdip (dprd kabupaten daerah pemilihan mamberamo tengah bukti tolikara pdip sampai dengan bukti tolikara2 pdip (dprd kabupaten daerah pemilihan tolikara bukti puncak pdip sampai dengan bukti puncak pdip (dprd kabupaten daerah puncak sebagai berikut:kumpulan formulir db1 dpr,: db kpu, pdip db.tt kpu bukti papua fotokopi kumpulan formulir da1 dpr,: daa1 pdip dpr, c kpu, dan c1 dprformulir model dc dprd pdip bukti papua fotokopi formulir model db kpu pdip fotokopi berita acara rekap tingkat kab. yahukimo nomor pl. kab bukti papua fotokopi formulir model db1 dprd pdip bukti papua fotokopi formulir model da kpu pdip fotokopi berita acara tingkat kecamatan, distrik bio, terima papua pdip fotokopi formulir model da1 dprd, distrik terima, bio, harilanny jaya bukti lanny fotokopi kpu nomor pl. jayalanny fotokopi formulir model db kpu jaya pdip fotokopi berita acara rekap penghitungan suara kabupaten lanny jaya bukti lanny fotokopi formulir model db1 dprd kabupaten jaya pdip lanny jaya bukti lanny fotokopi formulir da1 dprd distrik ninae jaya pdip bukti lanny fotokopi formulir model daa1 dprd distrik jaya pdip ninae bukti lanny fotokopi formulir model c0o1 dprd distrik jaya pdip ninae dprd kabupaten daerah pemilihan mamberamo tengah bukti mamberamo fotokopi kpu nomor pl. tengahmamberamo fotokopi formulir model db1 dprd tengah pdip bukti mamberamo fotokopi formulir model db kpu tengah pdip bukti mamberamo fotokopi formulir model da1 dprd tengah pdip bukti mamberamo fotokopi formulir model daa1 dprd untuk tengah pdip distrik kelima bukti mamberamo fotokopi formulir model c kpu tengah pdip dprd kabupaten daerah pemilihan tolikara bukti tolikatolikara fotokopi formulir model da kpu pdip fotokopi formulir model da1 dprd bukti tolikara fotokopi formulir model c1 dprd kecamatan pdip enam bukti tolikara fotokopi kumpulan formulir model db1 pdip dprd kab kota tolikara dapil dprd kabupaten daerah puncak bukti fotokopi kpu nomor pl. puncakkumpulan formulir db1 dprd kab kota puncak pdip puncak dapil bukti fotokopi kumpulan formulir da1 dprd kab kota puncak pdip puncak dapil, untuk itu, mohon mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara permohonan inkabupaten pada dapil mamberamo tengah, bahwa penghitungan suara pemohon tidak jelas, pada satu sisi pemohon menghitung jumlah suara pemohon sejumlah suara da pada sisi lain pemohon mengklaim suaranya sejumlah suara, tetapi pada bagian akhir permohonannya pemohon meminta suaranya ditambah suara, sehingga suara pemohon menjadi suara, dari ketiga jumlah suara yang diperoleh pemohon tersebut, tidak menunjukkan adanya kepastian jumlah suara yang diperoleh pemohon, sehingga menghilangkan asas kepastian hukum dalam permohonannyakabupaten dogiyai distrik dogiyai, kamu utara, kamu selatan, kamu timur dan distrik maria tengah kabupaten intan jaya distrik biandoga, home, hispida dan distrik agisiga) kabupaten tolikara distrik koda, wiki, poganeri dan distrik nabunage) kabupaten yahukimo distrik amuba, kha, terima, bio, heriapidi, alma, bahak dan distrik anggrek), sebagai berikut: tara deo (ai tem (rar dao (gem rap dream dia pesan men rss keterangan pemohon berkurang perolehan suara kabupaten pegunungan bintang sebanyak kabupaten nabire berkurang sebanyak kabupaten dogiyai berkurang sebanyak kabupaten intan jaya berkurang sebanyak kabupaten tolikara berkurang sebanyak dan kabupaten yahukimo berkurang sebanyak sehingga kabupaten tersebut jumlah perolehan suara pemohon yang dikurangi adalah sebanyak suara partai pkb bertambah perolehan suara kabupaten pegunungan bintang sebanyak kabupaten nabire bertambah sebanyak suara dan kabupaten dogiyai bertambah sebanyak suara, sehingga perolehan suara pkb bertambah sebanyak partai nasdem bertambah perolehan suara kabupaten pegunungan bintang sebanyak dan kabupaten yahukimo sebanyakamberamo tengah daerah pemilihan dapil) menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: provinsi papua dapil kabupaten mamberamo tengah, urutan perolehan kursi pada dapil kabupaten mamberamo tengah untuk pengisian anggota dprd kabupaten adalah:i.kabupaten mamberamo tengah dapil menetapkan perolehan suara dan kursi pihak terkait untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten mamberamo tengah dapil yang benar dengan urutantambahan bukti pt a sampai dengan pt d untuk dprd kabupaten daerah pemilihan mamberamo tengah sebagai berikut: bukti pt fotokopi form da1 distrik kelima kab. mamberamo tengah dapil bukti pt fotokopi form db kab. mamberamo tengah dapilgenius tabung saksi menerangkan bahwa suara kampung kingdom tps yang dikasih pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah suara, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak terkaitpertandingan perolehan suara partai politik daerah pemilihan papua untuk perolehan suarasi indonesia perjuangan) hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon. bahwa memohon tingkat kabupaten pengunungan bintang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi, adapun perolehan partai nas dem kabupaten pengunungan bintang adalah sebagai berikut table berdasarkan db1 dpr kabupaten pengunungan bintangintan jaya melaksanakan rapat pleno rekapitulasi adapun perolehan partai nas dem kabupaten intan jaya adalah sebagai berikut table berdasarkan dc1 dpr kabupaten intan jayayahukimo melaksanakan rapat pleno rekapitulasi adapun perolehanprovinsi papua melaksanakan rapat pleno rekapitulasi, berdasarkan hasil rekapitulasi juga partai nas dem tingkat provinsi memperoleh suara. dprd provinsi papua daerah pemilihan pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi untuk daerah pemilihankabupaten yahukimo distrik terima aa. pdp nas dem bahwaadalah tidak benar dan mengada ada. fakta yang terjadi adalah tidak ada keberatan dari pemohon rekapitulasi tingkat distrik serta tidak ada keberatan dari pemohon ataupun pihak lain ketika rekapitulasi suara tingkat ppd: bahwa rekapitulasi telah dilakukan secara bertahap yaitu ditingkat tps, ditingkat distrik, ditingkat kabupaten dan tingkat provinsi papua.:. bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakanmerupakan bukti bahwa pemohon tidak memiliki bukti perolehan suara yang sebenarnya sehingga terlihat jelas angka angka perolehan suara merupakan suatu asumsi saja. bahwa bila melihat hasil rekapitulasi maka suara partai nas dem benar adalah suara yang diperoleh dari distrik terima, dan pemohon tidak memperoleh suara distrik tersebut. bahwa adapun dalil pemohon yang menyatakan pemohon memperoleh suara bulat berdasarkan sistem noken sebanyak suara. faktanya apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar, karena perolehan suara tersebut diberikan oleh pihak terkait dan dituangkan dalam rekapitulasi kpu. adapun hasil rekapitulasi distrik terima kabupaten yahukimo adalah sebagai berikut table berdasarkan da1 dprd daerah pemilihan papua nama parpol perolehan suara bukti partai nasdem pt nasdem. papua5 partai dprd demokrasi indonesia perjuangandan dprd provinsi papua daerah pemili, tambahan bukti pt nasdem. papua dpr sampai dengan bukti pt nas dem. papua dprd untuk daerah pemilihan papua. papua fotokopi form model da dpr distrik dpr time daerah pemilihan papua bukti pt nas dem. papua fotokopi form model da dpr distrik dpr batang daerah pemilihan papua bukti pt nas dem. papua fotokopi form model da dpr distrik dpr alemsom daerah pemilihan papua bukti pt nas dem. papua fotokopi form model da dpr distrik dpr bore daerah pemilihan papua bukti pt nas dem. papua fotokopi form model da dpr distrik dpr obake daerah pemilihan papua bukti pt nas dem. papua fotokopi form model da dpr distrik dpr okso daerah pemilihan papua bukti pt nas dem. papua fotokopi form model da dpr distrik dpr orsinil daerah pemilihan papua bukti pt nas dem. papua fotokopi form model db dpr dpr kabupaten pegunungan bintang daerah pemilihan papua bukti pt nas dem. papua fotokopi form model da dpr distrik dpr home daerah pemilihan papua bukti pt fotokopi form model dc dpr nas dem. papua kabupaten intan jaya daerah pemilihan dpr papua bukti pt fotokopi form model da dpr distrik nas dem. papua terima daerah pemilihan papua bukti pt fotokopi form model da dpr distrik nas dem. papua bahak daerah pemilihan papua bukti pt fotokopi form model db1 dpr nas dem. papua kabupaten yahukimo daerah pemilihan papua bukti pt fotokopi form model db dprd daerah nas dem. papua5 pemilihan papua dprd bukti pt fotokopi form model da dprd distrik nas dem. papua5 terima dprdphp dprsehingga jumlah perolehan suara partai nasdem yang bertambah adalah sebanyak partai amanat nasional bertambah perolehan suara kabupaten yahukimo sebanyak bahwa kesalahan penulisan perolehan suara pada kabupaten sebagaimana tersebut diatas, baik untuk perolehan suara pemohon, partai nasdem maupun perolehan suara pan adalah sebagai berikut: pdi perjuangan pegunungan bintang time batang ' ' alemsom bore obake okso ygumeah dipa hakimi ' menu ' '| (oo jumlah dogiyai dogiyai ) e| kamu selatan kamu timur jumlah nasi intan jaya biandoga ' home hitadipa agisiga ' ' '| (oo yagumeah tolikara koda ' '! . wiki ' poganeri nabunage ' gum lah yahukimo amuba kha (| terima bio ' '| heriapini alma bahak ( 6c6 angguk jumlah partai kebangkitan bangsa pegunungan bintang time batang alemsom bore '|o |(o (oojakarta selatan nik berdasarkan surat kuasa khusus nomor dpp berkarya v tanggal mei memberikan kuasa kepada martha dinata, s.h., abdul salam, s.h., cla, sonny pudjisaso s.h., agung syahputra, s.h., cla., asep dedi, s.h., ananya dipo pratama, s.h., nur ichsan, s.h., cpl., angga kusuma nugroho, s.h., hari saputra yusuf, sos ridwan, s.h., kesemuanya adalah para advokat pengacara yang tergabung dalam lbh partai berkarya, yang berkedudukan jakarta dengan alamat jalan pangeran antasarpks), yang diwakili oleh: nama mohamad shibu iman agama islam pekerjaan swasagama islam pekerjaan swasta jabatan sekretaris jenderal partai keadilan sejahtera (evursamaesnrama h |veneranpamummaraxiaimto.skt fag jap tapa .ja (tousomusmawustmano fog dan leo jeoovommosa pas bus jemvamewetonapammms fog dar .|s (ruouateearvetorranma too jas doo (swsmroraammaam joo |o000ja jeemuswenpaiemoru joy pare las |0001s jrcosvrammata pagoda ivonerremorsesm loro lan framumwenoasap jumassunma baton targs peran jaan |. jimursom tone leo iso jemaosao egg laa pes jwammontowan wawasan pola peta jawara joo (smmuoowsueay jago loo das jumlah suara partai suaragalon fungi pata jar pewasamamowaa jometsram tomo lam jeemmanyumeeri togo lap (000js jusuf |o00|a jareeomumeerispa lap darpal: bukti pk.i,: bukti pk. bahwa atas undangan yang disampaikan oleh kpu kota jayapuraselain disampaikan secara lisan, saran kepada kpu kota jayapura juga disampaikan secara tertulis oleh bawaslu kota jayapura: oosebelumnykpu kota jayapura tetapatas saran perbaikan yang disampaikan oleh bawaslu kota jayapura tersebut, maka kpu kota jayapura kembali membacakan model da1.kpu distrik heran yang sebelumnya telah ditolak oleh saksi peserta pemilu dan panitia pengawas pemilu distrik heran, dalam hal ini bawaslu kota jayapura juga memberikan pendapat agar kpu kota jayapura melakukan perbaikan atas data model da1.kpu distrik heran sebelum ditetapkan menjadi data model db1.kpu kota jayapura,, saksi partai berkarya atas nama wilson iron honda,, uu bahwa pada tanggal mei pukul wit, bawaslu kota jayapura menerima laporan yang diajukan oleh sdr. ferry s.h.ferry s.h.ferry s.h.ferry s.h.ferry s.h. tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan: bahwa pelapor tidak menyampaikan identitas dan alamat terlahir secara jelas, pelapor belum menyampaikan kejadian secara jelas, (dua) orang saksi yang diajukan oleh pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi yang diberikan oleh bawaslu kota jayapura, bukti bukti yang dilampirkan oleh pelapor dalam laporannya tidak menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran yang dimaksudkan:wilson iron bendawilson iron bendwilson iron bendawilson iron bendawilson iron benda tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan: pelapor belum menyampaikan identitas dan alamat terlahir secara jelas, dan bukti yang dilampirkan oleh pelapor tidak menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran seperti yang dimaksudkan,juomwarasassa top pop par |uwsompawawoasama dag pase deo dojo (eeormemiyowe |o000| (svammesuamaraag joverevozamea poo phojeamsuoow |amassuasa calon top puspa les pan jasvaats padam las juemawomse pada jamemasamser pet jomtmarmawan ban las jommmumumappasn fog pas pen jarxeemurraunsax tag pars fasa jomperauswas0 tan pam powo jovrramuastom (so |memamussraweyeasiaist pony jasa tapa jemassunma calon ensp isap lor morena makalah jemaumasm doo doc aon jeermucomeosmi tapa |aofoowvwom tap pas jan doa prerermumeeg tag pas daa .|s (rewveronesiase pap pas jas .|o jaserosuumusruuscsa jago (rommarawor tag jamoswansoaise tong past teomenerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara suara tingkat distrik jayapura selatan pada tanggal mei bukti pk. fotokopi model da1 dprd kab kota distrik jayapura selatan, bukti pk. fotokopi model db1 kpu dapil kota jayapura), bukti pk. fotokopi berita acabukti pk. fotokopi surat rekomendasi nomor bawaslu kota. jpr v tentang rekomendasi untuk membuka plant:rtanggal mei atasnya abdul raja model db2 kpu)tangga! mei atasnya bernard rumored model db2 kpu)1616 mei bukti pk. fotokopi model forum!ir penerimaan dan model forum!ir tanda bukti penerimaan laporan atasnya junaidi rahim: bukti pk. fotokopi model formulir kajian awal dugaan pelanggaran atasnya junaidi rahim, bukti pk. fotokopi model formulir b15 pemberitahuan tentang status laporan atasnya junaidi rahimandre fontana, bukti pk. fotokopi model da1 dprd kab kota distrik heran: bukti pk. fotokopi model db1, kpu kota dapil kota jayapura bukti pk. fotokopi surat rekomendasi nomor l16 meiferry, s.h.,: bukti pk. fotokopi model formulir kajian awal dugaan pelanggaran atasnya ferry h.: bukti pk. fotokopi model formulir b15 pemberitahuan tentang status laporan atasnya ferry h.kajian awal dugaan pelanggaran atasnya wilson iron ho jayapura berkarya bukti pt aj untuk provinsi papua dprd kota daerah pemilihan dapil) jayapura dan dprd kota dapilbukti pt jayapura berkarya bukti pt ajpokok permohonanberkenaan dengan dalil pemohon untuk dprd kota dapil jayapura telah diputus oleh mahkamah melalui putusan nomor php.dpr dprd xvii bertanggal juli dengan alasan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang undangan, yaitu polita tidak bersesuaian dengan petitota dapil jayapura: dprd xvii tanggal juli mahkamah menyatakan polita pemohon tidak menjelaskan secara rinci terjadi penambahan suara pada hampir semua partai pada formulir db dan pemohon juga tidak mendalilkan kehilangan suara mana dan berapa suara yang hilang. selain itu, pemohon juga mengkaitkan dalil dengan penggelembungan dpt, dan dpk, sedangkan petit permohonan pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon. dengan demikian polita dan petit permohonakota dapil jayapura haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur. dalam eksepsi menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon berkenaan dengan dprd kota dapil jayapura memohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan pemohon tidak jelas dan kabur: menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon guo, menurut mahkamah, eksepsi tersebut telah masuk pada pokok permohonan, sehingga tidak beralasan menurut hukum. oleh karenanya mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan:sepanjang dprd kota dapil jayapura sebagai berikut: dprd kota dapil jayapura i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan daa (rujukan plant) distrik jayapura selatan perolehan suara pemohon sebanyak suara, sedangkan berdasarkan formulir model daa suara pemohon sebanyak suara, sehingga terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara. selain itu, pemohon juga mendalilkan bahwa terhadap kejadian tersebut atas bawaslu kota jayapura mengeluarkan pernyataan keberatan nomor bawaslu kota. pr tanggal mei yang menyatakan tidak menerima hasil rekapitulasi hasil pleno tersebutjunaidi rahim, rosyidi rahim dan hadirat gonifati meg, mengenai terjadi pengurangan suara pemohon tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.dapil jayapura tanpa menguraikan dari mana masing masing pengurangan jumlah suara dan dari mana penambahan jumlah suara untuk pemohojayapura berkarya sampai dengan bukti kotajayapura berkarya serta saksi yang bernama silat thom rumwebasemohon partai berkarya) adalah suara dan atas proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat dprd kota jayapura, bawaslu telahgurangan suara pemohon sebanyak suara, mahkamah dalam persidangan tanggal juli telah melakukan uji petik terhadap bukti pemohon yakni dengan menyandingkan bukti surat tulisan berupa formulir model c1 dprd kab kota tps number (vide bukti 6j dan formulir model daa1 dprd kab kota kelurahan number versi pemohon (vide bukti meskipun benar terdapat ketidaksinkronan perolehan suara pemohon kedua formulir tersebut, akan tetapi formulir model daa1 dprd kab kota yang uji petik tersebut ternyata berupa tabulasi data perolehan suara pemohon yang diakui pemohon tidak valid. dengan kata lain formulir model daa1 dprd kab kota versi pemohon tersebut bukan merupakan salinan dokumen resmi penyelenggara pemilu. demikian juga terhadap bukti surat tulisan pemohon berupa formulir model daa1 dprd kab kota yang digunakan pemohon untuk membuktikan dalilnya terkait selisih perolehan suara kelurahan lainnya, setelah mahkamah mempelajari dengan saksama bukti bukti telah ternyata formulir model daa1 dprd kab kota yang dijadikan bukti oleh pemohon merupakan formulir daa1 dprd kab kota yang dibuat oleh pemohon sendiri sebagaimana formulir daa1 dprd kab kota kelurahan number. oleh karena bukti pemohon berupa formulir daa1 dprd kab kota merupakan dokumen yang dibuat sendiri oleh pemohon sebagaimana telah diakui oleh pemohon dalam persidangan bahwa dokumen yang dimaksud memang dibuat sendiri oleh pemohon. oleh karena itu bukti tersebut tidak meyakinkan mahkamah bahwa terjadi selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan pemohon: bahwa terkait dengertanggal mei berdasarkan fakta persidangan, mahkamah menemukankepadamahkamah dapat memahami jika memohon tidak menindaklanjuti surat dimaksud. bahwa berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah berpendapat dalil permohonankota dapil jayapura tidak jelas atau kabur, i4. permohonan pemohon sepanjang dprd kota dapil jayapurivosermwau too (ro josemesoresarissos jumassuna calon top baso jaw bebas jnmeuspasuransn pang tao lao jowwmewamunsama pep jasa (woemmravaura jememmzeonama jemsetatormwyonsawatissoo tag dan jomoenom .n jeerunronataa jas las (smmsaeura joo loo jamumronoonowu jomoneeuconmeuusavarwai (go jawmassunma can todos torso les .|a jeasumantarooase (swuemarmoori josararets fog ban las juwmassunma can tas leo pkpi) .|h jroowveeemasso tugu jouumusmmeronaraa tang into lao mataram pola .|a jawowasuasetssos pap pas jwusowwuoonwanvuwmurusun agg jago ira dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon sepanjang dprd kota dapilaa mujahidin nip telp: fax: bea digital signature email: opams tan aan ammmssas (je tmonootorneroaaa dag tamsebanyak suara distrik jayapura selatan, dikarenakan: bahwa pada saat proses perhitungan suara tingkat ppd jayapura selatan, data tabulasi perolehan suara berdasarkan yang dimiliki saksi pemohon jika disandingkan dengan perhitungan suara ppd da ternyata rekapitulasi hasil penghitungan suara berupa da selisih suara yang terjadi sangat signifikan. sebagai pembanding dapat kami sampaikan data tabulasi berdasarkan dari partai golkar bahwa data tersebut sama dengan perolehan tabulasi pada partai berkarya: bahwa dengan adanya perbedaan penghitungan suara antara pemohon dengan memohoncc.sangat kuat dugaan kami kesalahan tersebut secara dengan sengaja dan masif dilakukan oleh ppd jayapura selatan untuk memenuhi keinginan partai dan caleg tertentu (bukti copy dan rekaman pembicaraan antara kepala kelurahan adipura, kepala kelurahan entropi dan kepala kelurahan ramadi, bahwa terjadinya selisih (kurang) perolehan suara bagi seluruh parpol dapil l distrik jayapura selatan, sebanyak suara, juga telah diakui oleh bawaslu kota jayapura: bahwa kronologis kejadian tersebut diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut pada tanggal mei sampai dengan tanggal mei pleno ppd dapil l jayapura selatan dilaksanakan hotel aston jayapura ppd jayapura selatan, hasil pembacaan dokumen daa (rujukan dari plant partai berkarya memperoleh suara, namun kemudian keputusan hasil berita acara pleno tersebut partai berkarya berubah menjadi suara yang menyebabkan posisi partai berkarya yang tadinya berada urutan ke menjadi urutan ke (jumlah kursi dapil sebanyak kursi), ini diakibatkan ppd jayapura selatan menggunakan rujukan da bukan daa sebagai informasi kami sampaikan. seluruh saksi partai yang hadir dalam rapat pleno tersebut menolak dan meminta agar bawaslu menggugurkan da karena tidak sesuai aturan yang berlaku. akhirnya bawaslu kota jayapura merekomendasikan khusus dapil l jayapura selatan dilaksanakan perhitungan turun satu tingkat yaitu membuka plant tingkat ppd, dan hal ini disetujui oleh semua wakil parpol yang hadir untuk menghitung ulang mulai tingkatan dprd provinsi papua hingga dprd kota jayapura. namun karena keterbatasan waktu (yang terkesan sengaja diukur ulur) hal tersebut hanya bisa dilaksanakan untuk tingkat dprd provinsi papua, dan untuk kota jayapura tidak bisa dilaksanakan. kpud kota jayapura menjanjikan hal tersebut akan dilaksanakan pada tingkat kpud provinsi papua, tapi kenyataannya juga tidak dilaksanakan hingga selesainya pleno kpud provinsi papua: bahwa dalam proses perhitungan suara ppd jayapura selatan disepakati perhitungan suara ulang khusus untuk suara dpr provinsi dapil papua ternyata perolehan da yang diterbitkan oleh ppd terjadi perbedaan nilai yang signifikan yaitu selisih suara berkurang sebesar suara ya), (dapat dilihat pada tabel pembanding antara dc dengan da dan db bahwa partai berkarya beberapa kali telah mengajukan surat keberatan kepada bawaslu kota jayapura dan berlanjut pada pleno kota juga kami lakukan keberatan, hal yang sama juga terjadi keberatan kami pada saat pleno kpud provinsi. dalam rapat pleno tersebut saksi partai berkarya berkali kali melakukan protes keras bahkan salah satu saksi partai berkarya rosyidi rahim) sempat melakukan perekaman (audio) atas seluruh kejadian pelaksanaan tahapan pleno yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (hasil rekaman audio, terlampir berupa flash disc). setelah kejadian ini dan beberapa kejadian protes lain dari beberapa parpolbahwa mengingat kejadian perhitungan suara ulang tingkat provinsi pada ppd jayapura selatan telah dilaksanakan, maka saran pemohon kepada yang mulia ketua mahkamah konstitusi republik indonesia agar dapil jayapura selatan juga dapat dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan perhitungan pla, dapil iii distrik herheran bee jefamoms dam jemmmmmaa daa dao das afsmsoae comma ester hee jumlah suara calon ina jan willem one fredrik h.meri,s.ip ratna dewi asana duniawi sabet lembu,s. sos fransisca m.rumbekwan hula force jumlah suara calon partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) perjuangan nos jiwa mani ishak,s. kom, nisan ,se neti aretha hee,se francisco adams,sst bhatesba afar natalie jacobs marshal morin md. tek partai golongan karya (golkar) menanam jacob s.b one celsius patipeme rowan alfredo wambidman,st wiki intrik drs.samuel marten centre roda partai nasional demokrasi (nasdem) maa bagus rendy hee statis hike,sh petronela matudae pers loot benda,se marta rumbia isak nauli yohanes songgon jumlah suara calon partai garuda damayanti febrian purba, sp. nada gobi sewa jiwa, s.ip mina benda partai berkarya wali honda, religius jiwa, mamalia aut,se lorena minim,se fransium shamela moses konsol jumlah suara calon jamansuma con partai keadilan sejahtera (pks) lina marina, jummamasr gading md. tek agustina apaserai drs.h.rahman razak fitri hardi hashi jayanti fatmawati satriaguru pualam jumlah suara calon p partai persatuan indonesia (perindo) rakyat remo nurchalis tamar span, tandus komba sos mariam magdalena awek donald laut, asma merawat pasaribu,sh jumlah suara calon peostasksunk aan syukur nurussalam,se rani yelipele herman towolom,sip iriputrianti,se,m jumlah suara calon partai solidaritas indonesia (psi) konon ta3 ismail ladopurab, sister peran,a. mariana imelda kabel pasal manpower ,sh krisna widyastuti,skm amos kotak ,se baik logo min adik jumlah suara calon partai amanat nasional (pan sipderek ferdinand marital, shi suwardi felix bicara buntu layak, sip petasan tag hanura bencana daniel dead hendrik benci wafat kayane adenina hanteo valid bahari bekti sip edith irnawati jepang desis elsa maria kokorule andreas genes pamela jumlah suara calon partai demokrat meluas derek oxide bolivar sigalingging,s riyanto enembe bner reims ,sh mariana tembok,sh panji agung nigrum hanafi ,se pefsmamarss tan tana jesereawaam ola oya awam fe temeoomawemen dan pamaamaseman oo. jususwaa lola .ja |amuramaa lola .fa isomosowm bole (pe pmr dae dana jasuswooasu bom lam ket pomemsmsec fredrik ricardo james lil berdasarkan berdasarkan penilaian beberapa hasil pelaksanaan pleno kpud kota jayapura, maka pemohon mendalilkan bahwbahwa pada saat proses perhitungan suara tingkat ppd heran, data tabulasi perolehan suara berdasarkan yang dimiliki saksi kami jika disandingkan dengan perhitungan suara db terjadi selisih secara menyeluruh yang sangat signifikan,telah terjadi perbedaan hasil perhitungan da 1oleh ppd distrik heran dikarenakan adanya kali rekapitulasi hasil penghitungan suara da oleh karenanya terdapat (dua) dokumen da setelah itu kemudian diterbitkan dokumen db oleh kpud kota jayapura dengan data yang berbeda dari da yang ada, kami sampaikan pula, atas kejadian ini seluruh saksi partai yang hadir dalam rapat pleno tersebut menolak hasil pleno yang dilaksanakan oleh ppd dapil ill distrik heran. tindak lanjut penolakan ini maka partai berkarya mengajukan surat keberatan kepada bawaslu kota jayapura, telah terjadi dimana jumlah pemilih orang, pengguna hak pilih orang. surat suara yang diterima lembar, sedangkan suara tidak sah berjumlah suara, terjadi penggelembungan suara sebesar bahwa kejadian inisurat pernyataan bawaslu), bahwa atas kejadian tersebut diatas partai berkarya sangat dirugikan maka saran pemohon kepada yang mulia ketua mahkamah konstitusi republik indonesia agar distrik heran kota jayapura dapat dilakukan perhitungan suara ulang berdasarkan perhitungan plant, hal ini dimaksudkan agar hasil pemilu legislatif dapat memperoleh hasil yang didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan secara aturan yang benar.provisi: berdasarkan data c1,kota jayapura: menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kota jayapura beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut:suara perjuangan pdip partai nasional demokrat nasdem partai amanat nasional pan partai kebangkitan bangsa pkb partai persatuan pembangunan ppp partai berkarya nan partai gerakan indonesia raya gerindra partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi partai demokratmuri ramadi, s.ip theos revealing ayumi, sos monika allobua h.syahril umar padded h.mursidin abdul raja h.kaharuddin rudolf veep pastor timbul sipahutar,maa: suara partai demokrasi indonesia perjuangan pdip partai perubahan indonesia perindo partai nasional demokrat nasdem partai solidaritas indonesia psi partai golongan karya golkar partai kebangkitan bangsa pkb partai berkarya partai keadilan dan persatuan indonesia pkpinatalie jacobs ick,se tamar span,se statis hike, ismail b.ladopurab,se lawan aredowanbidman,st andi sudirman, meliput jiwa,sh y.leyman korona,s. kom(dprd kota daerah pemilihan jayapura dan bukti sampai dengan bukti (dprd kota daerah pemilihan jayapura sebagai berikut: dprd kota daerah pemilihanmei pukul wib, bukti fotokopi akta pendirian partai berkarya.gaadinumberentropdata tabulasi perolehan suara daa1 kelurahan gapura pada distrik jayapura selatan, bahwa berdasarkan bukti ago adalah data daa1 kelurahan gapura didasarkan pada pemohon: bukti fotokopi data tabulasi perolehan suara daa1 kelurahan adipura pada distrik jayapura selatan: bahwa berdasarkan bukti ago adalah data daa1 kelurahan adipura didasarkan pada pemohon: bukti fotokopi data tabulasi perolehan suara daa1 kelurahan number pada distrik jayapura selatan, bahwa berdasarkan bukti ago adalah data daa1 kelurahan number didasarkan pada pemohon, bukti fotokopi data tabulasi perolehan suara daa1 kelurahan entropi pada distrik jayapura selatan: bahwa berdasarkan bukti ago adalah data daa1 kelurahan entropi didasarkan pada pemohon: bukti fotokopi data tabulasi perolehan suara daa1 kelurahan ramadi pada distrik jayapura selatan, bahwa berdasarkan bukti ago adalah data daa1 kelurahan ramadi didasarkan pada pemohona1 dprd)b1 dprd), bukti fotokopi data tabulasi perolehan suara dari partai golkar, bahwa bukti ago, merupakan bukti pembanding perolehan suara pemohon adalah suara: bukti fotokopi screenshot percakapan melalui whats app antara ketua dpc pdip merangkap caleg dengan beberapa kepala kelurahan yaitu kepala kelurahan adipura, kepala kelurahan entropi dan kepala kelurahan ramadi, bahwa bukti ago, menunjukkan jika ketua dpc pdip meminta kepada kepala kelurahan untuk menambah perolehan suara bagi partai tersebut, bukti fotokopi surat dpd partai berkarya kota jayapura nomor s kb.ddpdbrkya jp v tanggal mei perihal surat keberatan, bahwa dalam bukti ago, pemohon telah mengajukan keberatan atas perolehan suara pemohon yang tidak sesuai, antara hasil pembacaan dengan hasil rekapitulasi pleno ppdmodel db1 kpu, bahwa saksi pemohon telah meminta agar kpu membuka kembali plant:bahwa berdasarkan bukti ago, terungkap jika kpu kota jayapura menganggap tidak terdapat cukup waktu untuk menyelesaikan penyesuaian data dengan merujuk pada plant dan atas keputusan kpu tersebut makayang dilakukan ppd jayapura selatan yang hendak dimuatjadi hasil perolehan suara pada model db1 kpu kota jayapura selatanprovinsi papua model dc2 kpu.: bahwa saksi pemohon telah meminta agar kpu harus dilakukan penghitungan suara ulang dan pemohon menolak seluruh penghitungan suara, bukti fotokopi surat dewan pimpinan daerah partai berkarya kota jayapura nomor s.kb.dpdbrkya p v tanggal mei perihal surat keberatan ditujukan kepada bawaslu kota jayapura, bukti fotokopi tanda terima surat dpd partai berkarya nomor kb.dpdbrkya p v tanggal mei yang diterima oleh bawaslu kota jayapura, kpu kota jayapura, kpu propinsi papua dan bawaslu propinsi papua, bukti fotokopi surat bawaslu kota jayapura nomor bawaslu kota. jpr v tanggal mei kepada junaidi rahim: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor: . tpl bawaslu kota jayapura iv tanggal mei bahwa bukti ago menunjukkan jika pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, bukti fotokopi data tabulasi perolehan suara da1, bahwa berdasarkan bukti ago adalah data da1 didasarkan pada pemohon pada distrik jayapura selatan: bukti fotokopi berita acara model db kpu nomor ba hk. kpu tanggal mei tentang rekapitulasi hasil pemungutan perolehan suara tingkat kota jayapura pemilu tahun bukti rekaman video dalam rapat pleno tingkat kpu kota jayapura bukti rekaman audio dalam rapat pleno tingkat kpu kota jayapura dprd kota daerah pemilihan jayapur1 awal yang ditetapkan ppd heran kemudian terdapat bukti dat1 perubahan71 perubahan yang ditetapkan juga oleh ppd heran: bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota desa perwakilan daerah kabupaten kota dari setiap kecamatan daerah pemilihan umum wilayah kabupaten kota pemilihan umum tahun model db1 dprd kab kota jayapura daerah pemilihan iii: bukti fotokopi surat badan pemenangan pemilu partai berkarya kota jayapura kabupaten jayapura kabupaten sarmi kabupaten keerom nomor dapil tanggal mei yang ditujukan kepada bawaslu kota jayapura, bahwa dalam bukti ago, pemohon mengajukan keberatan atas penggelembungan suara untuk dprd papua distrik heran: bukti fotokopi surat bawaslu kota jayapura nomor bawaslu kota. jpr v tanggal mei yang ditujukan kepada kpu kota jayapura, bahwa dalam bukti ago, bawaslu kota jayapura menemukan proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, mendan bawaslu kota jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan penghitungan suara yang disampaikan ppd heranota jayapur, bahwa berdasarkan bukti ago, pemohon telah mengajukan keberatan mulai tingkat presiden, dpd, dpr ri, dprd dan dprd kota jayapura distrik heredamwarnabansaoga, pada tps tps tps tps tps tps bukti fotokopi data tabulasi perolehan suara, sertifikasi rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan suara berdasarkan pada distrik heran,junaidi rahim saksi adalah saksi mandat ditingkat provinsi pleno tingkat ppd dilaksanakan dari tanggal april sampai dengan mei saksi kami melapor setiap penghitungan suara yang dibacakan oleh ppd, setiap kelurahan. menurut laporan saksi saksi hasil rangkuman tingkat ppd berupa pencatatan jumlah suara yang diperoleh dari setiap kelurahan per tps. hanya yang belum diterima pada saat itu adalah daa sampai ditutupnya pleno ppd: berdasarkan laporan saksi, mulai dari tingkat ppd sampai dengan kpu kota hanya melanjutkan rekap dari ppd, sehingga saksi menolak tingkat provinsi: setelah selesai rekapitulasi saksi mengisi surat keberatan model dc bertanggal mei keberatan saksi sampai sekarang belum ditanggapi: menurut saksi rekomendasi dari bawaslu kota jayapura diterima oleh kpu ketika pleno provinsi, menurut saksi dasar bawaslu menolak hampir semua penghitungan ppd dikarenakan mungkin menerima data yang kurang,sehingga menolak hampir semua perhitungan ppd: hasil rekapitulasi tingkat provinsi khusus untuk distrik jayapura selatan, untuk partai berkarya suara, sedangkan berdasarkan perhitungan tabulasi suara ada selisih suara. yang menjadi permasalahan dalam keputusan ppd tidak pernah ada daa maupun da sehingga tabulasi dari ppd menyangkut tps saksi sendiri kurang mengetahui, ketika pleno tingkat kpu provinsi db tidak dibacakan kpu provinsi setelah berkonsultasi dengan kpu dan dalam pleno sesuai dengan pkpu itu harus dibuka kotak dan dibacakan, hal tersebut juga disetujui oleh bawaslu, akhirnya kotak tersebut dibuka untuk melihat plant akan tetapi langsung diprotes sehingga tidak jadi dihitung: rosyidi rahim saksi hadir pada saat pleno tingkat kota hotel aston tanggal mei mei da keluar tanggal mei yang dikeluarkan oleh pleno ppd, akan tetapi karena tidak selesai sampai tanggal mei akhirnya ditarik paksa pleno kpu: pleno kpu da ditolak oleh semua saksi partai yang hadir karena tidak sesuai dengan apa yang dibacakan pleno ppd ruko entropi: tingkat ppd saksi hadir akan tetapi tidak masuk ikut pertandingan, da ditolak karena saksi minta daa per tps, per kelurahan tidak diberikan daa yang merupakan dasar peng input untuk keluarnya da tidak ada, sampai sekarang daa tidak ada, saksi sempat menanyakan bawaslu untuk daa ternyata bawaslu mempunyai data yang tidak valid karena baru sehingga tidak berani menjadikan data tandingan daa bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk mundur tingkat bawah artinya untuk kota dan provinsi dihitung ulang dengan membuka plant, akhirnya plant dibuka tingkat provinsi, provinsi plant dibuka dan dimunculkan daa dalam slide akan tetapi tingkat kota tidak dilakukan, saksi mengisi keberatan db serta da saksi tidak menandatangani rekap ditingkat kota jayapura, saksi menyatakan untuk pleno ppd tidak pernah ditutup penanya karena langsung dilanjutkan kota jayapura: pleno kpu kota jayapura hotel aston berakhir tanggal mei akan tetapi tidak ada ketetapan db karena ditarik provinsi grand abe, saksi hanya memiliki da yang saksi tolak dan itu juga ada rekomendasi dari bawaslu yang menolak proses penghitungan suara dapil jayapura selatan: pleno ppd tidak merujuk kepada karena pada saat kota dibuka bersama saksi, bawaslu maupun ppd tidak ada yang sempurna yang berhologram ada yang tidak ada dan kosong: saat pleno kpu ditampilkan dalam slide berupa da begitu juga untuk db waktu pleno ppd yang dilaksanakan kota dan pleno kotanya ditampilkan slide, hanya da dan db tapi daa yang diminta menyandingkan tps tps mana yang bermasalah tidak dapat diberikan sampai sekarang seluruh saksi keberatan pada saat dimunculkan da maupun db waktu pleno ppd hanya pdip dan pkb yang tidak mengajukan keberatan, cukup banyak yang mengajukan keberatan dan sampai ditutup pleno aston tetap tidak ada penetapan untuk kota, hanya dilakukan untuk provinsi saja. yang pertama terjadi sertifikasinya sangat jauh melebihi dpt, kemudian antara jumlah pemilih dengan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah sangat berbeda semua, kemudia saksi juga mendapatkan antara pks dengan partai perindo copy paste karena pada kelurahan ramadi nilainya sama, baik calonnya maupun partainya, dan totalnya juga sama. perbedaan angka sebagai contoh kelurahan mumbai untuk pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih itu mumbai sementara surat suara yang digunakan sama namun surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah jadi ada pemilih dari mana? kemudian juga ramadi untuk penggunaan surat suara sementara surat suara yang tidak sah cuma jadi ada lebih yang tidak tahu dari mana hadirat gonifati mega saksi adalah saksi mandat partai golkar pleno kpu kota jayapura saksi mengikuti rapat pleno yang bertempat hotel aston, kota jayapura dengan undangan bertanggal mei untuk partai berkarya dari putusan kpu adalah kalau rekapitulasi internal berdasarkan partai berkarguraikan perolehan suara untuk setiap partai politik peserta pemilu pada dapil kota jayapura tanpa menguraikan dengan jelas darimana perolehan suara tersebut, bagaimana caranya dan siapa yang melakukannya, karena perolehan suara pada dapil kota jayapura merupakan hasil rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat tps, desa,dan tingkat kecamatan, pemohon tidak menguraikan bagaimana perolehan suara setiap partai politik pada tingkat berjenjang. dalam permohonannya pemohon justru mempermasalahkan juga tentang proses pemilu yang bukan kewenangan dari mahkamah konstitusi, karena mengenai pelanggaran atas proses pemilu merupakan kewenangan bawaslu sebagaimana diatur dalam huruf (b) undang undang nomor tahun tentang pemilu, yang berbunyi bawaslu bertugas (b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu: dan sengketa proses pemilumohonan bahwa memohon menolak seluruh dalil dalil pemohon dalam permohonannya kecuali hal halgurangan suara pemohon sebanyak suara pada dapil jayapura selatan distrik jayapura selatan untuk selengkapnya perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon adalah sebagai berikut dapil jayapura selatan perolehan suara anus keterangan memohon pemohonhanya keterangan memohon pemohon partai gerakan indonesia raya gerindra kaharuddin') senat manuel maupudpr dan dprd untuk pengisian keanggotaan dpr dan dprd baik perselisihan antar partai politik maupun perseorangan calon dalam satu partai politik yang sama, perolehan suara hanya keterangan memohon pemohon partai demokrasi indonesia perjuangan pdip muri ramadi, s.ip hieronimus hamu, sos muhammad yusuf, mese c.b trance, erwin sahara tama, christy marina kabel other sigi pdt. harun tabung manuel karbala, perolehan suara partai le) keterangan memohon pemohon partai golongan karya golkar hj. jumharyati, theos revealing ayumi, s.sos rustam mustard renwarin ahmad yani samin, femina merah nias pasar, ranting, khairul akbar, paulina ayumi partai perolehan suara keterangan memohon pemohon partai nasional demokrasi nasdem marten imelda mari md. kom marshalli michaeleroy halibut rosita simanjuntak, st., jonathan cheol mandi, alpinus marinus kursi monika allobua edwards lede umbupatty rosi karet, perolehan suara hasil keterangan memohon pemohon partai garuda derik package, ayub moves pussy, rika sofia imelda dair, sos114 martinus teken, rini gobi bob hamokwarong, perolehan suara partai keterangan memohon pemohon berkarya hans nelson naiki, edi angga, betty n.e. bot, hula yarisetow abdul raja billy praise story apache sobolim, andre fontana, jordan alexander runtuboy nicolas ambisi, perolehan suara partai keterangan memohon pemohon partai keadilan sejahtera pks andi mengenai latif, zulkifli, pasirah syamsuddin drs. burhanuddin, samsudin wahyudi |ismail marzuki riyantini, |irsyad, perolehan suara anus keterangan memohon pemohon partai persatuan indonesia perindo veneranda illuminate kirihio, skm louis christians timang eddy harjo, (d. th. anie held adam. m.mis rudolf albert victor karma subianto fahmi hakim petrus hendrik mou yacob kacamata vignette had se.mm min weda partai perolehan suara keterangan memohon pemohon partai persatuan pembangunan ppp muhammad said (ira muhammad ridwan makmur, ema alis satria hasanuddin query perolehan suara partai keterangan memohon pemohon partai solidaritas indonesia psi alfred number, mona barabai lukisan banggai, fredrik menari youre anne juliana afar deny manga baharuddin perolehan suara partai keterangan memohon pemohon partai amanat nasional pan |h.artai perolehan suara keterangan memohon pemohon rakyat hanura berth leonard sib deret number albert julian rumbia, wahana tawar | |amos banggai 1e1 yosephwau | 70o obetnego tebal, sos perolehan suara partai keterangan memohon pemohon sipahutar, will timur, christina mega, label aldrin nixon sasaki, sos |dance atom | berlin anatara salim saputra marina rondonowu drs. gabriel cornelius andi perolehan suara hanya keterangan memohon pemohon partai bulan bintang pbb rasnawati parodi, single maria dori fosfat pirai perolehan suara sana keterangan memohon pemohon partai keadilan persatuan indonesia pkpi rudolf veep pastor julian max fontana mada prima sos wahyu hukuman "elaterwansai arifin, marinus jenis pad mas mangan mas mou, amd dalam permohonannya tersebut, pemohon hanya menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak suara distrik jayapura selatan dengan membandingkan data dengan partai golkar yang dimana pemohon mendalilkan data tersebut sama kebolehannya dengan pemohon, kemudiantanpa menguraikan darimana masing masing pengurangan jumlah suara tersebut dan darimana penambahan jumlah suara untuk pemohonjayapura selatan distrik jayapura selatpada dapil jayapura selatan distrik jayapura selatan berdasarkan formulir model c1 dprd provinsi dan db1 dprd provinsi, adalah sebagai berikut: dapil kota jayapura distrik jayapura selatan perolehan suara partaipartai "pemohon memohon partai gerakan indonesia raya kaharuddin |.senat manuel maupun perolehan suara partai "pemohon memohon partai demokrasi indonesia muri ramadi, s.ip erwin sahara tama, |daniel sigi pdt. harun tabung rama iegngnon temenos partai golongan karya femina merauke ranting, se khairul akbar, ' | kra peakonon( memohon partai nasional demokrasi marshalli michaelero jonathan cheol mandi, bahwa pemohon adalah partai politik yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor tanggal mei yang dibuat dihadapan salman siagian, sh., kn, notaris kabupaten tangerangukul wib: monika allobua edwards lede umbupatty rol pama iegngnon tempo rika sofia imelda dair, rini gobi bob hamokwarong, pol para mohon bermotor bila praise wary andre fontana, jordan alexander runtuboy partai pasirah syamsuddin samsudin wahyudi |ismail marzuki riyantini, |irsyad, partai persatuan indonesia veneranda illuminate kirihio, louis christians timang subianto fahmi hakim yacob kacamata vignette had se.mm kan partai persatuan pembangunan muhammad ridwan ema alis fatwa hasanuddin query perolehan suara isa pemohon memohon partai solidaritas indonesia daniel. kom alfred number, ikona barabai, lukisan banggai, fredrik menari youre anne juliana afar jerry manga baharuddin perolehan suara partai partai amanat nasional pan)erolehan suara partai partai hati nurani rakyat berth leonard sibi dolly won deret number albert julian rumbia, wahana tailor amos banggai, joseph waru obetnego tebal, sos pemohon memohon label aldrin nixon sasaki, dance ayumi salim saputra marina rondonowu pol para mohon tersorot rasnawati parodi, partai (nln partai keadilan persatuan rudolf veep pastor julian max fontana mada parama antonio sumber, sos hukuman alex warisan hj. romana arifin, marinus jenis rudi adolf mou, amdambahan suara pada hampir semua partai pada dokumen db1 yang menyebabkan rangking perolehan kursi pemohon yang awalnya posisi ke menjadi posisi ke untuk selengkapnya perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon adalah sebagai berikut dapil distrik heran perolehan suara partai keterangan memohon pemohon partai kebangkitan bangsa andi sudirman, siti halida p.i sanad one faisal akbar foram benda, yasmin jiwa fram oktovianus skm esterohee perolehan suara partai keterangan memohon pemohon partai gerakan indonesia raya gerindra jan willem one fredrik memberi, ratna dewi asana duniawi sabet lembu, sos amsal sama, sh., herman dead fransisca rumbekwan hula force awi| perolehan suara anus keterangan memohon pemohon partai demokrasi indonesia perjuangan pdipketerangan memohon pemohon partai golongan karya golkar jacob s.b one hadirat mega, titin mustikawati serius patipeme rowan alfredo wambidman, wiki intrik drs. samuel marten fentjeropa sonya price waris partai perolehan suara keterangan memohon pemohon partai nasional demokrasi nasdem bagus rendy hee alfonso junior wahab pers loot benda, marta rumbia 9g isak kali yohanes songgon perolehan suara hanya keterangan memohon pemohon partai garuda damayanti febriyanti putra, sp. nada gobi sewa jiwa, iris benda, tek kondisi korona, skm perolehan suara sana keterangan memohon pfransium shamela moses onl perolehan suara sana keterangan memohon pemohon partai keadilan sejahtera pksartai perolehan suara keterangan memohon pemohon partai persatuan indonesia perindo tamar span tandus komba, sos mariam magdalena awek, donald laut, arus benda, asma merawat pasaribu, perolehan suara hanya keterangan memohon pemohon partai persatuan pembangunan ppp nurussalam, rani yelipele marten luther anto totius korona, md. kom wahyuni herman towolom, iriputrianti, se.,m. perolehan suara #sanusi keterangan memohon pemohon partai solidaritas indonesia psi, perolehan suara hanya keterangan memohon pemohon partai amanat nasional pan amelia juliana pulang, sippapua perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota 4ama dapil jayapura selatan tabel.jayapura selatan pkb (jajaran dam dan pan fwanoomose dao bos asmara jsmoovmsas dag dan fa jamamamosr tao tan men pen pakam tas tan jamasamaremon ogan dam dat derek ferdinand marital, shi#sanusi keterangan memohon pemohon partai hati nurani rakyat hanura daniel dead, hendrik benci wafat kayane adenina ay hanteo valid bahari bekti, sip edith irnawati jepang demon animo desis elsa maria kokorule andreas genes pamela perolehan suara #sanusi keterangan memohon pemohonhanya keterangan memohon pemohon partai bulan bintang pbb asri beli pele, spd mikel atom, ester tebal sitkom meson mabel amd indra albar polides magnate mabel perolehan suara hanya keterangan memohon pemohon partai keadilan persatuan indonesia pkpi hashi supardi amina rabab sofia kromat renwarin amal korona, kom i ia ricardo harun katori, dalam permohonannya tersebut, pemohon hanya menyebutkan adanya penambahan suara pada hampir semua partai secara signifikan distrik heran pada dapil kota jayapura tanpa menguraikan secara jelas dan rinci darimana dan bagaimana masing masing pengurangan jumlah suara tersebutkota jayapura distrik herb1 dprd kab kota, dan dc1 dprd kab kota. bukti t. bahwa untuk selengkapnya perolehan suara pemohon yang benar menurut memohon pada dapil kota jayapura distrik heran berdasarkan formulir model c1 dprd kab kota dan db1 dprd kab kota, adalah sebagai berikut dapil jayapura distrik heran mo| para ron tewonon sanad one faisal akbar foram benda, yasmin jiwa fram oktovianus skm ester hee perolehan suara para "pemohon memohon partai gerakan indonesia jan willem one fredrik meri, ratna dewi asana duniawi sabet lembu, amsal sama, sh., herman dead fransisca rumbekwan hula force awi perolehan suara partai "pemohon memohon partai demokrasi indonesia perjuangan pdip)"pemohon memohon partai golongan karya jacob s.b one hadirat mega, titin mustikawati serius patipeme rowan alfredo wiki intrik drs. samuel marten fentjeropa sonya price waris perolehan suara para "pemohon memohon partai nasional demokrasi bagus benar one alfonso junior wahab statis hike, petronela matudae pers loot benda, marta rumbia isak nauli yohanes songgon perolehan suara partai partai garuda damayanti febriyanti putra, nada gobi sewa jiwa, iris benda, tek kondisi korona, skm perolehan suara partai pemohon mmoses konsol perolehan suara isl pemohon memohon partai keadilan sejahteraerolehan suara ask pemohon memohon partai persatuan indonesia tamar span, tandus komba, sos donald laut, arus benda, steven sombra gemar para perolehan suara pemohon memohon partai persatuan nurussalam, rani yelipele marten luther anto totius korona, md. kom sri wahyuni herman towolom, iriputrianti, se.,m. perolehan suara partai "pemohon memohon partai solidaritask, perolehan suara partai "pemohon memohon partai amanat nasionalpartai "pemohon memohon partai hati nurani rakyat daniel dead, hendrik benci after kayane adenina hanteo valid bahari bekti, sip edith irnawati jepang demon animo |. desis elsa maria kokorule andreas genes pamela perolehan suara partai partaipartai "pemohon memohon partai bulan bintang pbb) asri beli pele, spd mikel atom, hee polides magnate mabel mo| sara mohon tekno sama indonesia pkpi) amina rabab sofia kromat sman korona, kom alam mental bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penggelembungan suara sebesar suara, dikarenakan adanya, dimana jumlah pemilih orang, pengguna hak pilih orang, surat suara yang diterima sedangkan surat suara tidak sah berjumlah suara bahwa dalil pemohon tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas dalam mendalilkan hal tersebut, karena berdasarkan formulir model db1 dprd kab kota jayapura, daerah pemilihan kota jayapura pada distrik heran, perihal data tersebut memohon menjelaskan bahwa jumlah pemilih dalam dpt, tb, dan dpk adalah pengguna hak pilih dalam dpt, tb, dan dpk adalah jumlah suara tidak sah bahwa perlu memohon jelaskanbahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dpr dari setiap kabupaten kota untuk setiap daerah pemilihan yang dilakukan oleh memohon dilakukan dalam rapat pleno terbuka tingkat nasional yang dihadiri selain oleh saksi dari peserta pemilu, juga dihadiri oleh bawaslu ri, dimana tidak ada rekomendasi atau temuan terhadap perolehan suara partai berkarya. begitupula dalam rapat pleno terbuka tingkat provinsi, yang juga dihadiri oleh saksi peserta pemilu, juga dihadiri oleh bawaslu. perolehan suara pemohon berasal dari rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota, yang dituangkan dalam formulir model db1 dprd kab kota, keterangan selengkapnya hasil penghitungan perolehan suara untuk masing masing dapil terdapat dalam bukti t .) berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, maka dalil pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara oleh memohon dapil kota jayapura pada distrik jayapura selatan dan dapil kota jayapura ojo pasaman ost lam las (oa famonwarassn tag bea ipni psn pen | |a femarmoneuarom pap las |owomansipauwoawn pen jossrammmmusuasamas las (ya frsurosorn tap bas faewotsmi tag iso fsermermmutmuaam jomursunncaon akan basa basa bee pdip) pers angan jan oya |preston tio les bar |eerowmusmamusso: oo far bsa |owmammoyusurama pig bas juesreemmumorse oo botol | |s |erowmsamaatamse |gg des lisa |omsemsumaraser |omega jom baso las (o |e femumamnaam fog lsm ppa jamursunncaon igp song lana shan (oya esai tag lem pada distrik heran, sebagaimana disebut atas adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan pemohon haruslah ditolakjayapura berkarya sampai dengan kotajayapura berkarya sebagai berikut: bukti fotokopi keputusan kpu pl. kotajayapura kpt kpu v tentang penetapan hasil berkaryjayapubukti fotokopi formulir model db1 dprd kab kota kotajayapura1 untuk dapil kota jayapura berkarya bukti fotokopi formulir model db1 dprd kab kota kotajayapura3 untuk dapil kota jayapura berkarya bukti fotokopi formulir model da1 dprd kotajayapura1 kab kota untuk distrik jayapura selatan, berkarya dapil kota jayapura bukti fotokopi formulir model da1 dprd kab kota kotajayapura3 untuk distrik heran, dapil kota jayapura berkarya bukti kumpulan formulir model daa1 dprd kotajayapura kab kota untuk distrik jayapura selatan kota berkarya jayapura kotajayapura kumpulan surat pernyataan dari ketua ppd berkarya distrik jayapura selatan kota jayapuilat thom rumwebas pelaksanaan pemilu tanggal april. penghitungan rekapitulasi dimulai tingkat ppd tanggal april: rekapitulasi dimulai dari tanggal sampai dengan tanggal pukul wit, atas pemberitahuan kpu bahwa batas waktu yang diberikan oleh kpu sudah berakhir logistik dikembalikan sampai pukul wit ditinggal rekapitulasi daa belum sempat dibacakan karena rekapitulasi pukul wit, dan kpu memerintahkan untuk logistik semua harus ditarik, tanggal berdasarkan konsultasi dengan kpu dalam hitung kpu itu tidak diperbolehkan ada kolom kosong harus input angka banyak kolom kosong tabel daa yang harus input angka saksi berkonsultasi dengan kpu, meminta petunjuk kpu dengan batas waktu yang diberikan, sedangkan kolom kosong ini harus diisi angka kpu menyampaikan direkam jumlah terakhir dari daa, direkam da lalu bacalah da jadi tanggal itu kita fokus untuk rekap jumlah akhir dari daa da tanggal kpu memerintahkan untuk dibaca dan kita baca dari pemilihan presiden sampai dpr provinsi. dpr provinsi pada waktu itu tidak ada keberatan: masuk dprd kota, saksi partai berkarya atas nama kaharuddin menyampaikan keberatan, maka kpu kota skors. setelah kpu kota skors, saksi berkonsultasi dengan panas distrik jayapura selatan menyangkut penyampaian keberatan dan penyelesaian keberatan yang disampaikan oleh partai. namun sampai dengan tanggal mei tidak ada keberatan yang disampaikan dengan bukti bukti oleh partai berkarya, saksi atas nama kaharuddin hadir sejak tahap pertama pelaksanaan rekapitulasi sampai dengan pembacaan rekap tingkat ppd dan disana pun tidak ada keberatan yang diajukan, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak terkait partai keadilan sejahteberkarydalil pokok permohonannya polita) pada halaman pemohon menyandingkan data dari hasil rekapitulasi perolehan suara versi memohon db1) dengan data pemohon c1) untuk pengisian keanggotaan dprd kota jayapura daerah pemilihan bahwa pertandingan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dimaksud oleh pemohon adalah hanya untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik distrik heran. bahwa dengan demikian pertandingan yang dimaksud oleh pemohon bukanlah meliputi seluruh daerah pemilihan kota jayapura yang meliputi distrik muara tami dan distrik heran. bahwa dapat dilihat dengan seksama pada petit pemohon, pemohon meminta kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menetapkan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kota jayapura daerah pemilihan bahwa sebagaimana diketahui, kota jayapura daerah pemilihan meliputi distrik heran dan muara tami. namun dalam petitumnya pemohon memohon agar majelis hakim menetapkan perolehan suara setiap partai politik untuk pengisian anggota dprd kota jayapura dapil hanya berdasarkan perolehan suara dari distrik heran. bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan dari pemohon oleh majelis hakim dikesampingkan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ii. dalam pokok permohonan bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya penambahan pada perolehan suara untuk pengisian keanggotaan dprd kota jayapura daerah pemilihan khusus distrik heran menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonanny(hal. bahwa dalil pemohon tersebut menunjukkan tentang pertandingan data dari memohon kpu) yaitu db dengan data yang dimiliki pemohon yaitu form c1. bahwa kaitannya dengan data berupa form db yang menjadi pembanding data pemohon form c1), pihak terkait juga memiliki form db bukti pt karena saat rapat pleno kpud tingkat kota jayapura, saksi masing masing parpol menerimanya. bahwa terdapat ketidaksesuaian data pembanding form db1) yang ditampilkan oleh pemohon dengan yang dimiliki oleh pihak terkait. bukti pt khusus distrik heran (pdip garuda berkarya (pks perindo (ppp hanura demokrat pkpi bahwa tampak pada tabel atas adanya perbedaan perolehan suara semua partai yang ditampilkan oleh memohon dan pihak terkait meskipun sama sama mengacu kepada dokumen yang sama yaitu db1. bahwa dengan adanya perbedaan data tentang perolehan suara setiap parpol meskipun dari sumber yang sama, maka patut diduga data yang disajikan oleh pemohon bukanlah data yang bersumber dari db1, sehingga kebenarannya harus diragukan. bahwa berdasarkan fakta dan data yang terungkap, maka majelis hakim terhadap permohonan pemohon harus menolakbahwa keputusan komisi pemilihan umum nomopr, dpd, dprd provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota tahun bertanggal mei sepanjang mengenai pengisian keanggotaan dprd kota jayapura dapil menetapkan perolehan suara memohon untuk pengisian keanggotaan dprd kota jayapura beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut: perolehan suara pihak terkait untuk pengisian keanggotaan dprd kota jayapura kota jayapura dapil distrik muara tami dan distrik heran) gerindra (pdp golkar nasdem garuda berkarya (pks (jayapura dapil natalie jacobs ick,se (pdip |. tamar span, (perindo loan alfredo wanmbitman,st (golkar statis hike, (nasdem lina marina, st(pks |ismail ladopurab, (psi mariana tembok, (demokrat andi sudirman, (pkb sebagai berikut: bukti pt fotokopi form db1 dprd kota jayapura bukti pt fotokopi form da1 distrik heran kota jayapura bukti pt.a10ol2 |evammaramsn tag lisa olga ola (wosrevemonavomsss jong laa leo ole (rusmmsapremaam tap (poole pen pen pan jom jroweseramnsn tar lapas oto |awwmise tas laos |ewmnaroanse bala .jo |enmearn lal jamansuma cum tega leo mama mane isusyome tomas loe jowarvweoamunsanarm is, (mol ola |wswumomonwetrsorwaas jala ole joweenamsrse oo tas las o0o1s (rosmsmawwtacstar tap fans .1s |wowmworenonmmonsr ton oli |avusmenusruan lesoolw .1s |womanicsa tomo lom ola |eovmousteoeumeurarn talas ola ojo (rosioasecse jas |emassuna gaon teng duga lgs atas pan pan ool2 |awonoresmssrse tag laos ola (resasonememmoamasss oo o.ols |wamuoreresesa tap lea olas jaga nol,|.|s jsosmauoamtonasi laa |amansuaracaon tag lom lam jerman bla .|a jewsneisonearsama | .la jeomosase bal jsermuemorse ino dos laa | .|a jenoavanseron iso bul |. |wssouraas too lam |. jeuxprasimaroy ago lela | .|n jawonesosowmsir fals |.1s |aorewronstasasu tan int |.1s |soromatewmoerguntuso ing iso bao |nwoasmerise tap baso |amansuata calon tora boss lam dd: tan per ||! jwotwwcewatamesm tas baso tua zulkifli, maa kena ket | .|a (essmamsyausuom tag isobar |.1s jommeunmmoommsi ago lol oo00(salmon las bas pes |o00o|s pswumaua jala fawammsea ball .pousaosea loo jwmansuna calon tango laaberkarya)terjadi pengurangan suara pemohon kota jayapura, maka bawaslu provinsi papua menerangkan ce) pata' beradberkarya atas nama abdul raja, menyerahkan surat keberatan atau catatan kejadian khusus:, menyampaikan keberatan, terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu, kpu kota jayapura meminta semua saksi dan saksi partai berkarya atas nama bernard rumored menyampaikan keberatan atau catatan kejadian khusus, bukti pk., yaitu: bahwa pada tanggal mei pukul wit, bawaslu kota jayapura menerima laporan yang diajukan oleh sdr. junaidi rahim dengan nomor bpl bawaslukotajayapura terkait dengan adanya dugaan penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh oknumjunaidi rahim tidak memenuhi syarat formil laporan sesuai undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum mengenai syarat formil laporan, bukti pk. bahwa bukti yang diajukan oleh sdr. junaidi rahim dalam laporannya tidakjunaidi rahim, bahwa sdr. junaidi rahim sebagai pelapor tidak mengajukan saksi saksi. sehingga bawaslu kota jayapura tidak mendapatkan keterangan tambahan yang dapat menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran seperti yang dimaksud dalam laporan sdr. junaidi rahim: bahwa bawaslu kota jayapura sudah melakukan kajian terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. junaidi rahimjunaidi rahim tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan: tidak dicantumkannya identitas dan alamat terlahir secara jelas: tidak terdapat bukti bukti yang dapat menerangkan terkait terjadinya pelanggaran seperti yang dimaksudkan dalam laporan sdr. junaidi rahim: bahwa sdr. junaidi rahim tidak mengajukan saksi saksi yang dapat menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran yang dimaksudkan oleh sdr. junaidi rahim,andre fontana dengan nomor bpl bawaslukotajayapura terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggotaandre fontanmengenai syarat formil dan materil laporan: bukti pk. bahwa bukti yang diajukan oleh sdr. andre fontana dalam laporannya belumandre fontana. bahwa yang dimaksudkan dalam laporannya. sehingga bawaslu kota jayapura masih membutuhkan keterangan dari saksi saksi yang diajukan oleh sdr. andre fontanadr. andre fontana. terhadap dalil permohonan hal yang menyebutkanke menjadi posisi maka bawaslu provinsi papua menerangkan sebagai berikut: bahwa atas pokok permohonanapil iii distrik heran, telah terjadi penambahan suara pada hampir seluruh partai politik secara signifikan pada dokumen form model db1 kota jayapura dan pada saat pleno tingkat ppd heran tidak memunculkan data form model daa1 agus otto, s.h., m.h. ismail nganggur, s.h., rule marginata, s.h. afrizal, s.h., m.h., hikmat pribadi, s.h. arah madani, s.h., busyraa, s.h. hoirullah sy., helmi juri, sy., si., liza elf m.h imam sutomo, s.h., budi usman sahupala, s.h.,m.h., dan malik saudi tusam, s.h. para advokat pengacara., s.h., m.h., fajar ramadhan vertebrata., s.h., m.h., muh. hikmat., gian budi harian., s.h., gilang kautsar kartabrata., s.h., ari firman rinaldi.dan asisten advokat dari kantor hukum abar kartabrata rekan, yangkebangkitan bangsa pkb), yang diwakili oleh: nama muhaimin iskandar jabatan ketua umum partai kebangkitan bangsa tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. hal ini jelas bahwa bawaslu provinsi papuaprovinsi papua memberikan suatu jawaban dan atau kesimpulan tidak utuh menerapkan aturan, untuk menggunaadanya fakta fakta sebagaimana yang telah pemohon uraikan sesuai surat nomor bawaslu prov. pa pm. v tertanggal mei perihal rekomendasi dengan disandingkan regulasi peraturan kpu yang berlaku, sesungguhnya yang terjadi dugaan pelanggaran pemilu pada daerah pemilihan kabupaten puncak secara keseluruhan, provinsi papua telah terjadi pelanggaran pemilu yang terstruktur, masif dan sistematis, sehingga kpu provinsi papua tidak juga menindaklanjuti surat rekomendasi dari bawaslu provinsi papua, hal ini sebagaimana tertuang dalam surat berita acara nomor:vide bukti keterangan tertulis nomor register perkara (partai pksnomor terdapat perbedaan perolehan suara pemohon kampung amungkalpia, distrik amungkalpia dan kampung gol, distrik binpuncak pemilihan umum dilaksanakan tanggal april dengan mengunakan sistem noken. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu distrik amungkalpia dan bawaslu distrik bina, perolehan suara pemohon kampung gol dan kampung amungkalpia adalah (nol). bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu distrik amungkalpia dan bawaslu distrik bina,berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten puncak pada saat dilaksanakannya rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal mei tidak terdapat keberatan dari saksi pks terkait dengan perolehan suara dprd provinsi.tunkarena: formulir db1 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, formulir dpr, formulir dpd, dan formulir dprd provinsi diserahkan, dan formulir model distrik tidak diberikan kepada saksi dan bawaslu kabupaten puncak. bukti pk. bahwa dalam surat rekomendasinya menyatakan tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk kpu kabupaten puncakdistrik ilaga utara, bawaslu distrik amungkalpia, dan bawaslu distrik game utara, perolehan suara pemohon masing masing distrik adalah sebagai berikut: ilaga amungkalpia utara utara dans manga kasal!,iiikabupaten puncak perolehan suara untuk pks distrik bina dan distrik kembar adalah sebagai berikut: nia dam bina kembar kesan bad misiketerangan tertulis pengawasan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mappimappipanas distrik menyamar pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal april distrik menyamar, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh saksi dari (tujuh) partai politik yaitu saksi partai perindo, saksi partai golkar saksi pdi p, saksi partai nas dem, saksi pbb, saksi pkb, saksi partai garuda serta panas distrik menyamar, sedangkan saksi dari pemohon tidak hadir, bahwa tidak terdapat. (bukti bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten mappi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten mappi pada tanggal mei gedung @uainduru uri tepi, pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten dihadiri oleh (enam belas) saksi partai politik yaitu saksi pkb, gerindra, pdi p, golkar, nas dem, garuda, berkarya, pks, perindo, ppp, psi, pan, hanura, demokrat, pb,b serta pkpi. bahwa terdapat keberatan dari saksi partai politik terhadap kpu yang mana meminta agar sebelum rapat pleno dilaksanakan semua ppd distrik membagikan da. distrik. bahwa saksi partai demokrat, psi, golkar, meninggalkan ruang sidang ketika terjadi perbedaan pendapat dengan saksi partai politik gerindra saat hasil rekapitulasi penghitungan suara distrik passe dibacakan, namun rapat pleno tetap dilanjutkan dengan disaksikan oleh kpu, bawaslu dan saksi dari partai politik lainnya. bahwa terdapat keberatan dari saksi partai politik pada saat hasil pleno dari distrik maju dibacakan sehingga pleno skors sementara waktu. pleno kembali dilanjutkan ketika bawaslu kabupaten mappi menyarankan kepada kpu dan ppd distrik maju untuk menggunakan da1 plant dalam proses rekapitulasi perhitungan suara dan hal tersebut diterima saksi saksi dari partai politik. bahwa terdapat keberatan dari saksi partai perindo karena diduga adanya peralihan perolehan suara kepada salah satu caleg dalam partai tersebut namun saksi yang menyampaikan keberatan tidak dapat menunjukkan bukti untuk perbaikan perolehan suara sehingga kpu mengarahkan untuk mengisi formulir db. keberatan saksi dan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilanjutkan sampai selesai. bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik selama pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang berakhir pada tanggal mei saksi dan bawaslu kabupaten mappi diberikan salinan formulir model db kpu, db1 ppwp, db1 dpr, db1 dpd, db1 dprd, dan db1 dprd. bahwaditusebagai berikut: meminta agar kpu provinsi papua memerintahkan kpu kabupaten mappi untuk melakukan pembetulan terhadap dpt, tb, dan dpk pada setiap tingkatan pemilihan: memerintahkan bawaslu kabupaten mappi untuk mengawasi pembetulan data pemilih yang akan dilakukan oleh kpu kabupaten mappi. keterangan tertulis pengawasan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lanny jaya daerah pemilihan bahwa bahwa berdasarkan dalil pemohon angka terdapat perbedaan perolehan suara pemohon kabupaten lanny jayarekapitulasi tingkat distrik selagi dilaksanakan pada tanggal mei bertempat tim. kesesakan dituangkan dalam da1 dprd kabupaten lanny jaya yang diterima bawaslu kabupaten lanny jaya, dengan rincian sebagai berikut: perolehan suara berdasarkan hasil pengawasan aje tee rmo pdi lemumem| jarak was dem termuda (to berkarya jps o | rmo ppp depan bukti pk bahwa pada tanggal mei dilaksanakan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten lanny jaya untuk distrik selagi, dengan rincian sebagai berikut: perolehan suara berdasarkan db1 dprd kabupaten lanny jaya distrik message partai politik berdasarkan hasil pengawasan distrik total akhir message dapil lanny jaya opo (ee rmo o por perjuangan a eor fee (garuda | (berkarya e2se korea rmo pope o0 aan jpn (hanura (demokrat | bahwa keberatan keberatan juga tetap disampaikan oleh para saksi pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, sebagai berikutvide bukti bahwa kpu provinsi papua dalamga mengakui adanya kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan oleh saksi. vide bukti perselisihan hasil pemilihan umum (php) dprd kabupaten puncak,puncak pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon partai pks) provinsi papua untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten puncak dapil bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi dprd tingkat kabupaten lanny jaya tersebut dihadiri oleh saksi peserta pemilu yang mana setelah pembacaan hasil oleh ppd distrik selagi kemudian disahkan oleh kpud kabupaten lanny jaya. bukti pk berdasarkan dalil pemohon yang menyebutkan bahwa adanya selisih suara akibat dari kesalahan pengisian sertifikat rekapitulasi hasil perrhitungan suara dari setiap distrik model da1), bawaslu provinsi papua menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa pelaksanaan pemilihan umum tahun untuk distrik gapura kabupaten lanny jaya menggunakan sistem noken sebagaimana diatur dalam keputusan kpu nomor: pl. kpt kpu iv tertanggal aprilbahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi untuk distrik gapura tingkat kabupaten lanny jaya dilaksanakan pada tanggal mei yang hadiri oleh saksi peserta pemilu, yang dibacakan oleh ppd distrik gapura berdasarkan hasil rekapitulasi da1 dprd kabupaten kota tingkat distrik. bukti pk bahwa dalam pelaksanaan pleno tersebut ppd distrik gapura membacakan hasil rekapitulasi berdasarkan da1 dprd kab kota distrik gapura dengan hasil berdasarkan da1 dprd hasil pengawasan dengan rincian sebagai berikut: perolehan suara berdasarkan da1 dprd papi kabupaten lanny jaya partai politik distrik gapura berdasarkan hasil pengawasan ape gerindra pdi perjuangan golkar nasdem garuda berkarya perindo apes hanura demokrat pkpi bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi yang dilakukan oleh ppd distrik gapura, kemudian salin kedalam model db1 dprd kab kota olah kpu kabupaten lanny jaya dengan rincian sebagai berikut: perolehan suara berdasarkan db1 dprd kabupaten lanny jaya partai politik distrik gapura berdasarkan hasil pengawasan distrik total akhir dapil gapura lanny jaya are gerindra pdi perjuangan jera ee nasa |ea rupa a00o2 (berkarya pks moo ppp anies ar mean o pro kesepakatan dari kepala suku dan tokoh masyarakat distrik gapura, lainnya, dan filum, bawaslu kabupaten lanny jaya menyampaikan keterangan bahwa distrik gapura, lainnya, dan filum menggunakan sistem noken maka kesepakatan berdasarkan dalil pemohon yang menyebutkan bahwa adanya terjadi tps dari pemilih masayarakat setempat,angka terjadi perbedaan perolehan suara pemohomaka hasil perolehan suara untuk partai dan calon partai pks, hanura, demokrat dan psi adalah perolehan suara pemohon sesuai kampung urut salinan c1 dprd ara pasir hitam pasir putih lti7|a . taraf (ul serui kota a17keputusan kpu nomor: pl.tokopi form hasil pengawasan bawaslu distrik laga utara, bawaslu distrik amungkalpia, dan bawaslu distrik game utara: bukti pk. fotokopi form, bukti pk. fotokopi da1 dprd kabupaten distrik selagi': bukti pk. fotokopi form rapat pleno rekapitulasi dprd tingkat kabupaten lanny jaya: bukti pk. fotokopi form pengawasan pleno rekapitulasi untuk distrik gapura, kabupaten lanny jaya, bukti pk. fotokopi formsepanjang daerah pemilihan dapil) dprd provinsi dapil papua dprd kabupaten dapil puncak dprd kabupaten dapil puncak dprd kabupaten dapil mappi dprd kabupaten kepulauan dapil yapen dprd kabupaten dapil lanny jaya dprd kabupaten dapil lanny jaya (vide bukti bukti papua pkkebangkitan bangsbangkitan bangsemasuki pokok permohonan, sehingga eksepsi guo tidak beralasan menurut hukum: menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjutyang telah diputus dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.dpr dprd xvii tanggal juli sebagai berikut: wisata amungatan ilaga utara amungkalpia utara pemohon tao 2pan cemaran||dprd provinsi dapil papua i3. menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan pemohon termasuk bagian petit dan ternyata petit permohonan memohoninta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dapil dprd kabupaten puncak secara keseluruhan provinsi papua. bahwa berdasarkan ketentuan huruf angka pmk nomor yang menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam memuat:, dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tentang(selanjutnya disebut pmk yang menyatakan: permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon . bahwa huruf angka pmk dan pmk telah mengatur secara limitation petit yang dimintakan oleh pemohon dalam permohonannya. sementara itu, dalam petit permohonan khususnya petit angka pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada dapil dprd kabupaten puncak secara keseluruhan provinsi papua. petit demikian tidak bersesuaian dengan polita karena dalam polita pemohon mendalilkan terjadi kesalahan dalam formulir model dprd kabupaten tolikara, kabupaten puncak, dan kabupaten puncak jaya. secara formal jikalau dalam dalil disebutkan (tiga) kabupaten sementara dalam petit hanya meminta dilakukan pemungutan suara ulang kabupaten puncak saja maka tidak ada keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan bahwa polita dan petit pemohon tidak saling bersesuaian, bahwa selain ketidaksesuaian tersebut masih dalam petit angka pemohon memunculkan kalimatsetelah membaca dengan saksama petit angka secara keseluruhan, mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh pemohon dengan cara menginstruksikan secara utuh petit angka dimaksud. bahwa berdasarkan hal tersebut, selain polita dan petit tidak bersesuaian, secara keseluruhan petit angka tidak jelas dan tidak bisa dipahami apa yang sesungguhnya dikehendaki pemohonermohonan pemohon termasuk bagian petit, ternyata petit pemohon pada angka meminta dilakukan pemungutan suara ulang psu) pada kabupaten puncak distrik. sementara petit angka meminta mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon dapil kabupaten puncak. bahwa apabila dibaca secara saksama kedua petit tersebut maka tidak ada keraguan untuk menyatakan terdapat saling bertentangan antara petit angka dengan petit angka karena, satu sisi pemohon meminta dilakukan psu distrik termasuk dapil puncak sementara sisi lain petit angka meminta mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar dapil kabupaten puncak. permintaan yang berbeda tersebut menyebabkan petit pemohon untuk pemilihan anggota dprd kabupaten puncak dapil adalah tidak bersesuaian satu dengan lainnyaokok permohonan dan petit pemohon, telah ternyata sekalipun perselisihan hasil pemilihan dprd kabupaten dapil puncak yang didalilkan tetapi petit menggunakan petit yang sama dengan dprd kabupaten dapil puncaklanny jaya menimbang bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengd kabupaten dapil lanny jaya dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu polita permohonan tidak ada pertandingan suara menurut memohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara. bahwa berkenaan dengan putusan nomor php.dpr dprd xviiabupaten dapil lanny jaya mahkamah menemukan uraian dalam polita pemohon sepanjang dalil sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan atas. namun, dalil permohonan pemohon hanya menguraikan suara yang benar menurut pemohon tanpa menyandingkan dengan perolehan suara menurut memohon. dengan tidak adanya pertandingan demikian, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan mk, huruf angka dan angka pmk pmk nomor tahun khususnya lampiran pmk bahwa dengan demikian permohonan pemohon untuk dapil guo tidak jelas atau kabur.berkenaan dengan dprd kabupaten dapil mappi dprd kabupaten dapil kepulauan yapen dan dprd kabupaten dapil lanny jaya sebagai berikut: dprd kabupaten dapil mappi i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan untuk kelurahan kabe, kelurahan kayangan, dan kelurahan kocar distrik menyamar suara pemohon sebanyak suara, sedangkan berdasarkan sertifikat da berjumlah suara, sehingga terdapat pengurangan suara pemohon sebanyak suara. dengan demikian perolehan suara pemohon berdasarkan sertifikat model db1 dprd kab kota sebanyak suara, sedangkan menurut pemohon seharusnya sebanyakserta saksi yang bernama irham isak samralasan dan tidak benar, karena tidak menyebutkan dengan jelas kejadiannya, terjadi tps mana saja dan bagaimana sebab terjadinya selisih tersebut serta berdasarkan form db1 dprd kab kota, partai kebangkitan bangsa memperoleh suara sedangkan pemohon memperolehppi1 pks sampai dengan bukti mappi1 pks bahwa pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon guo. pihak terkait menerangkan pada saat hari pencoblosan sampai pada perhitungan suara tingkat tps tidak ada saksi mandat dari pemohon, pada saat pleno tingkat kecamatan dan kabupaten juga tidak ada keberatan dari saksi mandat pemohon. pihak terkait juga menerangkan bahwa dalil pemohon yang mendalilkan berdasarkan perolehan suara pemohon tps desa kabe sebanyak suara, tps kayane suara, dan tps desa kocar sebanyak suara adalah tidak benar karena tidak berdasarkan bukti yang berhologrammenyamar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal april distrik menyamar, berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh saksi dari (tujuh) partai politik, dan untuk saksi dari pemohon tidak hadir.ngurangan suara pemohon (tiga) kelurahan yakni kelurahan kabe, kelurahan kayangan, dan kelurahan kocar berdasarkan formulir model tps tps ketiga kelurahan tersebut, pemohon mengajukan bukti berupa formulir model da1 dprd kab kota (vide bukti p 56j, bukan formulir model daa1 dprd kab kota ketiga kelurahan tersebut untuk menunjukkan adanya pengurangan suara tps tps dari ketiga kelurahan yang didalilkan, sehingga bukti yang diajukan pemohon tersebut tidak dapat disandingkan untuk mengetahui kebenaran adanya pengurangan suara yang didalilkan pemohon, bahwa apabila bukti berupa formulir model c1 dprd kab kota dari pemohon dan memohon dipertandingkan menurut mahkamah bukti berupa formulir model c1 dprd kab kota dari memohon meyakinkan mahkamah karena secara fisik bukti tersebut lebih lengkap karena didukung dengan berita acara model dan disertai pula dengan formulir keberatan model c2). terlebih lagi dari formulir model tersebut didapati fakta bahwa tps tps yang dipermasalahkan pemohon tidak ada keberatan dari para saksi parpol (nihil) divide bukti mappi1 pks bukti t026 mappi1 pks bukti mappi1 pks bukti t0o32 mappi1 pks dan bukti mappi1 pks bahwa berdasarkan bukti berupa (vide bukti mappi1 pks bukti mappi1 pks bukti mappi1 pks bukti mappi1 pks dan bukti mappi1 pks maka tidak ada keberatan saksi parpol dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara. hal ini bersesuaian dengan keterangan bawaslu yang pada pokoknya menyatakanseluruh pertimbangan atas, dalil permohonan guo tidak beralasan menurut hukum,suara pemohon tps kampung barawaikap sebanyak suara, tps kampung taraf sebanyak suara, dan tps kampung pasir hitam sebanyak sehingga jumlah pengurangan perolehan suara tiga tps tersebut sebanyak suara. selain itu, menurut pemohon berdasarkan pemohon, memohon melakukan penambahan suara terhadap partai hanura sebanyak suara, partai demokrat sebanyak suara, partai solidaritas indonesia sebanyak suara. berdasarkan hal tersebut, perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten dapil yapen selatan kepulauan yapen adalah pemohon sebanyak suara, partai hanura sebanyak suara, partai demokrat sebanyak suara dan psi sebanyak suara. menurut pemohon juga terdapat banyak pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon pada saat rekapitulasi tingkat distrik dan tingkat kabupateeko susiloulir model db1 dprd kab kota, dan tidak ada pengurangan pada perolehan suara pemohon maupun partai partai lain sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. memohon juga telah melaksanakan proses rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat tps sampai dengan tingkat kabupaten sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. terlebih lagian rekapitulasi. adapun terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, adalah tidak benar dan sangat mengada ada,seharusnya mengajukan tuduhan tersebut kepada lembaga yang berwenang, akan tetapi faktanya hal tersebut tidak pernah adpen pks sampai dengan bukti yapen pks bahwa sementara itu, bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasanhasil perolehan suara untuk pemohon sebanyakpersidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dari tps yang didalilkan pemohon terjadi pengurangan suara setelah mahkamah mencemari dengan saksama bukti pemohon diketemukan fakta adanya perbedaan bukti dengan dalil yang diajukan yakni untuk tps kampung barawaikap dan tps kampung pasir hitam. tps kampung barawaikap pemohon mendalilkan pengurangan suara sebanyak suara, sedangkp 60j dan tps kampung pasir hitam pemohon mendalilkan pengurangan suara sebanyak suara, sedangbahwa setelah mahkamah menyandingkan bukti pemohon dan bukti memohon berupa formulir model c1 dprd kab kota tps kampung taraf (vide bukti dan bukti yapen pks 33j, mahkamah lebih meyakini kebenaran bukti memohon karena terdapat kesesuaian jumlah suara sah partai dengan jumlah pengguna hak pilih: bahwa selain itu, mahkamah tidak menemukan adanya bukti berupa formulir model daa1 dprd kab kota kelurahan taraf, sehingga tidak diketahui pasti kebenaran pengurangan suara pemohon. dalam hal ini pemohon hanya mengajukan bukti berupa foto satu lembar (vide bukti p 59j yang menurut mahkamah selain tidak meyakinkan karena tidak diketahui jenis formulanya juga tidak dapat diketahui adanya selisih karena yang tercantum bukti tersebut adalah rekapitulasi suara dari seluruh distrik, bukan rekapitulasi suara dari seluruh kelurahan kampungdprd kabupaten dapil lanny jaya menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara pemohon distrik gugur sebanyak suara, distrik lainnya sebanyak suara, dan distrik filum sebanyak suara dikarenakan memohon melakukan kesalahan pada saat input formulir model db1 yang tidak sesuai dengan formulir model da1 dan formulir model c1. menurut pemohon, seharusnya perolehan suara pemohon yang benar sebanyak suara bukanridwan koronselain itu, menurut memohon meskipun menyebutkan terjadinya selisih perolehan suara menurut pemohon dengan memohon sebanyak suara lagi pula seandainyapun benar terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara, seharusnya pemohon mengajukan keberatan setiap jenjang rekapitulasi mana terjadi perbedaan hasil penghitungan suara tersebut terjadi, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pemohonks bukti lanny jaya pks sampai dengan bukti lanny jaya pks bahwa sementara itu, bawaslu menyampaikan keterangan hasil pengawasan berdasarkan da1 dprd kab kota distrik gugur pemohon memperoleh (nol) suara. selanjutnya perolehan suara pemohon pada tingkat kabupaten berdasarkan formulir model db1 dprd kab kota sebanyak suarakehilangan suara distrik yakni distrik gugur, distrik lainnya, dan dan distrik filum, akan tetapi pemohon hanya mengajukan bukti berupa formulir model da1 dprd kab kota distrik lainnya (vide bukti sedangkan distrik lainnya tidak didukung oleh bukti, bahwa dari bukti pemohon berupa formulir model da1 dprd kab kota distrik lainnya (vide bukti p 138j setelah mahkamah menyandingkan dengan bukti memohon berupa formulir model da1 dprd kab kota distrik lainnya (vide bukti lanny jaya pks mahkamah meyakini kebenaran bukti memohon karena bukti memohon berisi rekapitulasi perolehan suara seluruh kampung distrik lainnya. sementara itu, bukti pemohon hanya berisi rekapitulasi tpskampung ampera distrik kapulaga. kabupaten puncak seluruh tps menggunakan sistem jaya noken ikat kabupaten puncak seluruh tps menggunakan sistem noken ikatadalah tidak jelas atau kabur i4tidak dapat diterima,eat mujahidin nip telp: fax: enilagailaga utara sebanyak suara vide bukti .a, distrik amungkalpiamungkalpia sebanyak suara. vide bukti .a, distrik gameomer balinalegame utara( v tanggal mei yang isi rekomendasinya yaitupuncak, daerah pemilihpapua, dapil kabupaten puncak(partai pks) provinsi papua untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten puncak dapil oiawsina (oisikamru pemohon taman anaalamat jalan raden saleh nomor jakarta pusat nama hanif dihadir1 bertanggal juli memberikan kuasa kepada ferdy tahu, s.h., suwardi sudirman, s.h., harmonis susanto, s.h., m.h., dwi retinopati berisi., s.h., kesemuanya adalah advokat penasehat hukum pada kantor tahu partners yang beralamatbangkitan bangsameriksa alat bukti pemohon, memohon, pihak terkait partai kebangkitan bangs.kapulaga. jaya noken ikat sistem noken latbinsebanyak suara dan calon legislatif atas nama alpinus final sebanyak suara, dengan total suara sebesar suara, tertanggal april vide bukti .abina sebanyak suara vide bukti p.3t.a, distrik kembaramun honda sebanyak suara, dan luther mirip sebanyak suara dengan total suara sebesarkembari v tanggal mei yang isi rekomendasinya yaitu:il.mappi, daerah pemilihan bahwa perolehan suara pemohon pada distrik menyamar. kabupaten mappi dapil mappi berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara model c1. adalah berjumlah (enam puluh dua) suara, dengan perincian sebagai berikut: perolehan suara pemohon pada tps desa kabe sebanyak (satu) suara perolehan suara pemohon pada tps desa kabe sebanyak (tiga belas) suara perolehan suara pemohon pada tps desa kayangan sebanyak (tujuh) suara perolehan suara pemohon pada tps desa kocar sebanyak dua puluh enam) suara perolehan suara pemohon pada tps desa kocar sebanyak (ima belas suara. tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon partai pks) kelurahan kabe, kayangan dan kocar, distrik menyamar berdasarkan papan sasa asinan senja kelurahan kabe saba pangsa kel. kayangan (tam (ma masa psa eje lol dari tabel atas terlihat dengan jelas bahwa perolehan suara pemohon kelurahan kabe, kelurahan kayangan dan kelurahan kocar distrik menyamar adalah sebagai berikut: keluaran kabe berjumlah (empat belas) suara kelurahan kayangan sebanyak (tujuh) suara kelurahan kocar sebanyak (empat puluh satu suara) jumlah enam puluh dua suara bahwa tidak ada perbedaan antara perhitungan perolehan suara antara memohon dan pemohon berdasarkan c1. tabel pertandingan perolehan suara pemohon kelurahan kabe, kelurahan kayangan dan kelurahan kocar distrik menyamar berdasarkan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara model da1 dprd kabupaten kota adalah sebagai berikut: ena (ra stan bukti hamata| low ufo kera ra: kayangan bukti tora. oo bahwa tabel atas memperlihatkan perolehan suara pemohon pada distrik menyamar menurut pemohon adalah sebanyak (enam puluh dua) suara akan tetapi adanya pengurangan suara pemohon pada distrik menyamar sebanyak (dua puluh tujuh) suara mengakibatkan suara pemohon tersisa sebanyak (tiga puluh lima) suara dari yang seharusnya adalah sebanyak (enam puluh dua) suara. adapun uraian pengurangan tersebut berdasarkan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara model da1 dprd kabupaten mappi sebagai berikut kelurahan kabe seharusnya berjumlah (empat belas) suara, dikurangi menjadi (nol) suara kelurahan kayangan sebanyak (tujuh) suara dikurangi menjadi (nol) suara kelurahan kocar sebanyak (empat puluh satu suara) dikurangi menjadi (tiga puluh lima) suara. bahwa terhadap pengurangan suara pemohon tersebut, pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut kepada bawaslu provinsi papua dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor tpl lp pl bawaslu.prov.pair tertanggal mei (vide bukti bahwa atas laporan ini belum ada tindak lanjutnya ataupun rekomendasi dari bawaslu provinsi papua. bahwa akibat dari pengurangan tersebut, secara keseluruhan perolehan suara pemohon pada dapil mappi kabupaten mappi, provinsi papua berdasarkan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara model db1 dprd kab kota, berkurang menjadi (seribu dua ratus dua puluh) suara yang semestinya berjumlah (seribu dua ratus empat puluh tujuh) suara, dimana jumlah suara pemohon yang semestinya berjumlah tersebut telah melampaui perolehan suara partai kebangkitan bangsa pkb) sebagai peraih kursi ke (dua belas) atau kursi terakhir dengan total suara suara. tabel pertandingan perolehan suara pemohon menurut memohon dan pemohon (partai politik) kabupaten mappi untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten mappi dapil mappi ari ramon (mekar| setan membawa perselisihan hasil pemilihan umum (php) dprd kabupaten kepulauan yapen, daerah pemilihan bahwaolitik' | memohon| pemohon| ' bahwapung taraf bukti yang tidak sesuai dengan sertifikat hasil penghitungan suara model c1)kemudian bersamaan dengan itu pula, terjadi penambahan perolehan suara terhadap partai partai berikut dibawah ini: partai hanura terjadi penambahan suara sebanyak suara, partai demokrat terjadi penambahan suara sebanyak suara, psi terjadi penambahan suara sebanyak suara: tabel pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak suara, total tps bukti uku kampung barawaikap tps kelurahan bukti taraf tps bukti uku kampung pasir hitam ala tabel penambahan perolehan suara untuk partai hanura sebanyak suara, nama kampung perolehan suara pang kel. taraf tps1 kel. taraf tps5 ' ' kel. taraf tps6e kel. taraf tps7 ' ' jne kel. taraf tps8 ' ' kel. taraf tps11| a17 yan kel. taraf tps kel taraf tps13| bukti kel. taraf tps16 kel. taraf tps20| 64sid kel. taraf tps25| bukti kel. taraf tps28 |p kel. taraf tps30| jumlah bahwa, diketahui adanya penambahan suara terhadap partai hanura berdasarkan foto atas pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kpud kepulauan yapen pada tanggal mei bukti bukti bukti dan bukti tabel penambahan perolehan suara untuk partai demokrat sebanyak suara. pung kamp. pasir putih tps1 bukti kamp. pasir putih tps2 bukti kel. serui kota tps29 bukti kel. serui kota tps8 bukti kel. taraf tps l.a8 vide bukti kel. taraf tps vide bukti kel. taraf tps bukti kel. taraf tps bukti jumlah bahwa, diketahui adanya penambahan suara terhadap partai demokrattabel penambahan perolehan suara untuk partai solidaritas indonesia sebanyak suara. perolehan suara nama kel kampung topan pemakan selisih bukti kamp. barawaikap tps2| bukti kel. serui kota tps14 bukti kel. taraf tps vide bukti kel. taraf tps vide bukti kel. taraf tps ao. vide bukti kel. taraf tps vide bukti kel. taraf tps vide bukti kel. taraf tps vide bukti jumlah bahwa, diketahui adanya penambahan suara terhadap partai solidaritas indonesiabahwa, adanya penambahan perolehan suara untuk partai hanura, partai demokrat, dan psi sebagaimana tabel dan diatas tidak sesuai model yang dimiliki pemohon:sebagaimana tabel dibawah ini: tabel no| pamaroung penotemsuatn bahwa terjadinya perubahan perolehan suara yang berupa pengurangan suara pada partai keadilan sejahtera dan penambahan suara pada partai hanura, partai demokrat, dan partai solidaritas indonesiapelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara adalah sebagai berikut bahwa kpps tidak mengumumkan salinan formulir hasil suara dari tps ditempat yang mudah diakses oleh publik selama (tujuh) hari. bahwa telah terjadi banyak pelanggaran pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat ppd dan kpud bukti s d bukti salinan model da1 dan db1 tidak diberikan kepada saksi bukti bukti bukti vide buktiselisihan hasil pemilihan umum (php) dprd kabupaten lannyerbedaan perolehan suara antara memohon dengan pemohon parpol suara dao (panaikondia anom| ordo aza bahwa, terjadinya selisih sebesar suara diatas disebabkan karena memohon tidak memasukan jumlah yang sebenarnya atas perolehan suara kedalam rekapitulasi model db1 untuk pemohon khususnya dari distrik message. padahal, perolehan suara pemohon dari distrik message adalah sebanyak suara bukan suara sebagaimana model db1. sehingga, terjadi pengurangan suara untuk pemohon sebanyak yaitu hasil pengurangan bahwa, perolehan suara pemohon dari distrik message adalah sebanyak tersebar kampung yigemili, kampung gilo, kampung wabirabi, kampung nomobile, kampung kedai, kampung numbugawi, kampung mbu, kampung wunabunggu dengan menggunakan sistem noken atau ikat sebagaimana tabel bawah ini: tabel nama kampung tps perolehan alat bukti para kampung yigemili bukti kampung gilo kampung wabiragi kampung nombre kampung kedai bukti bukti kampung mbu bahwa, uraian perolehan suara sebagaimana tabel diatas juga didukung pula oleh surat pernyataan dari panitia pemilihan daerah tertanggal april bukti bahwa, dengan adanya pengurangan perolehan suara untuk pemohon sebesar sebagaimana uraian diatas maka pencantuman perolehan suara sebanyak versi memohon haruslah ditambah suara sehingga perolehan suara yang sebenarnya untuk pemohon adalah sebanyak suara,adalah sebagaimana tabel dibawah ini: tabel meme pemohon perolehan suara parpol perselisihan hasil pemilihan umum (php) dprd kabupaten lanibahwa,sebagaimana tabel tabel selisih perolehan suara antara pemohon.dan memohon distrik gugur, distrik lainnya, dan distrik filum ne jan temen bahwa, dengan sistem noken tersebut para kepala suku dan tokoh masyarakat telah bersepakat memberikan suaranya kepada pemohon sebagaimana tabel diatas yaitu: distrik gugur sebanyak suara, bukti p 128s d bukti distrik lainnya sebanyak suara, bukti distrik filum sebanyak suara. bukti s drovinsi papua adalah sebagaimana tabel dibawah ini: tabel jalsnjala petit dprd provinsi papua, daerah pemilihan papupapua dprd kabupaten puncak, provinsi papua, menetapkan pemungutan suara ulang psu) pada daerah pemilihan dprd kabupaten puncak secara keseluruhan provinsi papua.eguoet bono)ppa ppa distrik distrik ilaga distrik game total ssa gam daan jamdistrik bina distrik kembar total pemohonmappi, daerah pemilihantertanggal mei sepanjang daerah pemilihan kabupaten mappappi daerah pemilihan mappppi yaitu sebagai berikut pks memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten mappikepulauan yapendistrik yapen selatan kabupaten kepulauan yapen. menetapkan hasilpamaroun penataa,apua adalah oa. |pansikondil provinsi provinsi papua adalah: pemohon atu lana tut semen sejahterp.rtanggal aprilbukti fotokopi model dc2 kpu pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus,.bukti fotokopi surat nomor bawaslu prov. pa pm. v tertanggal mei perihal rekomendasi bawaslu propinsi papua yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi papua. bukti fotokopi surat berita acara nomorbukti fotokopi kompas.com bawaslu provinsi papua menyatakan, menolak hasil rekapitulasi suara pemilu lima kabupaten kotbukti fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara daerah pemilihan papua provinsi papua bukti fotokopivideo elektronik video dalam flashdisk) distrik amungkalpia, kabupaten puncak, provinsi papua. bukti video elektronik video dalam flashdisk) distrik bina, kabupaten puncak, provinsi papua.6ilaga utardpd partai keadilan sejahtera perihal laporan pengaduan nomor lp pks v tanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan sikap kepala suku dan tokoh masyarakat distrik amungkalpiketua panas dan ppd distrik amungkalpia menetapkan kampung tps distrik amungkalpia,game utarawalenggarujawikinaugura distrik mukakembarsinar tanggal april fotokopi surat penerimaan laporan nomor lp bukti pks v formulir modelsinarpagodafotokopi surat pernyataan sikap kepala suku dan of. bukti p s0.a tokoh masyarakat distrik bina: lp pks1 v tanggal meiayanganhasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik menyamar da1 dprd kab kota) bukti fotokopi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten mappi (db1 dprd kab kota) bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan bawaslu propinsi papua dugaan pelanggaran pemilu dprd kab. mappi tahun bukti fotokopi foto hasil rekapitulasi pleno kpud kepulauan yapen, tanggal meipasir hitam buktfoto rekap untuk kelurahan taraf pada pleno kpud kepulauan yapen, tanggal mei bukti fotokopi catatan saksi pemohon pada saat pleno ditingkat ppd dan kpud kepulauan yapen tanggal meielurahan serui kota bukti fotokopi model sertifikasi hasil penghitunganprovinsi papua, adalah sebagai berikut dprd provinsi papua, daerah pemilihan papuasuara tps kelurahan serui kotaserui kota bukti fotokopi surat bawaslu provinsi papua nomor bawaslu prov. pa pm. v tertanggal mei perihal rekomendasi bukti fotokopi formulir model da2 kpu (pernyataan keberatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara), ketua kpud kepulauan yapen. bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten kepulauan yapen, nomor bawaslu v tertanggal mei perihal rekomendasi kepada kpud kabupaten kepulauan yapen selatan untuk memberikan formulir da1 dan db1 kepada bawaslu kab. kepulauan yapen dan saksi parpol peserta pemilu bukti video tentang proses rekapitulasiu. video dalam flashdisk) bukti fotokopi foto tentang tindakan ppd yapen selatan yang mengeluarkan saksi dari ruangan saat melaksanakan rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik. bukti fotokopi foto tentang hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik yapen selatan, tanggal mei yang dibatalkan oleh bawaslu kab. kepulauan yapen. bukti fotokopi screen shot percakapan dengan bawaslu kab. kep. yapen terkait hasil proses rekapitulasi tingkat distrik. bukti fotokopi foto grafik perolehan suara dari bawaslu kab. kepulauan yapen tertanggal mei setelah pembatalan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik yapen selatan. bukti fotokopi form db1 dprd kabupaten kota. untuk dapil lanny jaya. bukti fotokopi tps kamp. yigemili bukti gtocopy tps kamp. yigemili bukti fotokopi tps kamp. yigemiliwabiragi bukti fotokopi tps kampung wabiragi bukti fotokopi tps kampung nombre bukti fotokopi tps kampung nombre bukti fotokopi tps kampung kedai bukti fotokopi tps kampung kedai bukti fotokopi tps kampung kedambu bukti fotokopi tps kampung mbu bukti fotokopi tps kampung wunabunggu bukti fotokopi tps kampung wunabunggu bukti fotokopi surat pernyataan dari ppd terkait perolehan suara partai keadilan sejahtera. bukti fotokopi surat pernyataan dukungan masyarakat suku marga eya kilo kampung numbokawgilonombreabiragunabunggyigemilmbkedai kepada partai keadilan sejahtera bukti fotokopi tps kampung terik, distrik gapura bukti fotokopi tps kampung terik, distrik gapura bukti fotokopi tps kampung selam, distrik gapura bukti fotokopi tps kampung selam, distrik gapura bukti fotokopi tps kampung dapur, distrik gapura bukti fotokopi tps kampung kibingga, distrik gapura bukti fotokopi tps kampung kibingga, distrik gapura bukti fotokopi tps kampung limbo, distrik gapura bukti fotokopi tps kampung limbo, distrik gapura bukti fotokopi tps kampung silam, distrik gapura bukti fotokopi da1 dprd kab kota bukti fotokopi tps kampung kugagalo, distrik filum bukti fotokopi tps kampung kubagalo, distrik filum bukti fotokopi tps kampung genome, distrik filum bukti fotokopi tps kampung ekapame, distrik filum bukti fotokopi tps kampung yilukweneri, distrik filumirham isak sama saksi terdapat perbedaan hasil rekapitulasi ditingkat tps dengan tingkat distrik dan yang dipakai pada saat rekapitulasi kabupaten adalah hasil dari rekapitulasi tingkat ppd): saksi mengajukan keberatan secara lisan pada saat rekapitulasi tingkat ppd dan ketua ppd mengatakan akan melakukan perubahan suara, akan tetapi komisioner kabupaten menyatakan tidak bisa dikarenakan sudah ada hasil rekapitulasi tingkat distrik, sehingga yang dipakai untuk rekapitulasi tingkat kabupaten adalah hasil rekapitulasi tingkat distrik: pleno dilaksanakan pukul wit sampai pagi dan hasil pleno dibawa tingkat kabupaten, terhadap sanggahan bawaslu dan memohon yang menyatakan bahwa semua saksi hadir, hanya saksi pks yang tidak hadir adalah tidak benar, da diberikan kepada saksi hari sebelum pleno ditingkat kabupaten, setelah dilihat da tidak sesuai dengan atas kejadian tersebut saksi melaporkan bawaslu dan bawaslu menyampaikan bahwa nanti pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten diajukan keberatan dan akan diperbaiki: pada saat rekapitulasi saksi protes dikarenakan da diberikan hari sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten: saksi protes dikarenakan terdapat versi da dan terdapat perbedaan angka untuk pemohon, versi pertama da yang diberikan hari sebelum rekapitulasi kabupaten suara pemohon dan da yang diberikan pada saat rekapitulasi kabupaten suara pemohon sedangkan ditingkat tps suara pemohon suara, saksi tidak mengisi formulir keberatan, karena formulir keberatan tidak diberikan kepada saksi dan saksi tidak mengambil formulir keberatan dikarenakan tidak ada tanggapan dari bawaslu: eko susilo saksi adalah saksi tingkat ppd partai perindo, pleno rekapitulasi distrik yapen selatan tidak selesai dan diambil alih oleh kpu kabupaten kepulauan yapen karena tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam pkpu nomor pada saat rekapitulasi tidak terdapat kotak suara, dan perangkat perangkat lainnya serta pla untuk membacakan rekapitulasi hanya menggunakan secarik kertas saja, setiap kpps membawa secarik kertas dan dibacakan masing masing kampung, hal tersebut yang diprotes semua saksi parpol, hasil pleno tingkat distrik da tidak ada, dikarenakan prosesnya belum selesai dan dihentikan, terhadap kejadian itu bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi nomor yang isinya rekapitulasi harus dilanjutkan sesuai dengan pkpu yang berlaku: kpu kabupaten memberikan tanggapan terhadap rekomendasi tersebut, dan menyatakan kepada ppd yapen selatan diberi waktu sampai pukul wit, rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal mei sampai dengan mei dan hanya membacakan rekapitulasi dari pps menggunakan catatan dan dikonfirmasi kepada para saksi saksi yang hadir, sampai sekarang daa saksi tidak pernah melihat, terdapat perubahan suara yang sangat signifikan kelurahan taraf: rekapitulasi berjalan sampai selesai, akan tapi sampai sekarang saksi belum mendapatkan da saksi sudah mendapatkan db dari memohon tanggal mei terdapat selisih hari setelah rekapitulasi tanggal mei berakhir, saksi tidak melakukan keberatan terhadap rekapitulasi kabupaten kepulauan yapen: ridwan korona saksi adalah saksi pemohon tingkat kabupaten: berdasarkan hasil rekapitulasi kabupaten lanny jaya pemohon kehilangan suara sebanyak suara distrik distrik gugur suara, distrik lanynina dan distrik gilo suara, berdasarkan pemohon dan db terdapat perbedaan suara, sebelum rekapatilusi selesai saksi melakukan keberatan karena suara tidak sesuai dengan perolehan tingkat distrik, akan tetapi kpu menyatakan bahwa sudah tidak ada waktu, dikarenakan tanggal mei pleno terakhir untuk kpu kabupaten lanny jaya, dan saksi mengisi formulir keberatan db2sebagaimana telah pula dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi dalam perkara pilpres nomor php .: bahwa pokok permohonan pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam: dalil pemohon pada pemohon angka halaman dan angka pada pokoknya mengenai adanya keberatan saksi pemohon adalah merupakan bagian dari proses administrasi penyelenggaraan pemilu, yang apabila terdapat dugaan pelanggaran maka yang menjadi kewenangan untuk menyelesaikannya adalah lembaga bawaslu dalil pemohon pada permohonan angka dan halaman s.d. merupakan dalil dalil yang berdasarkan hal tersebut atas, seluruh dalil pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya dugaan pelanggaran administrative pemilu, jelas jelasprovinsi dan untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten, menurut memohon adalah sebagai berikut: provinsi papua dprd provinsi, daerah pemilihan papuapemohon) dengan memohon berdasarkan penghitungan menurut memohon dan pemohon yaitu sebagaimana tabel berikutrovinsi sea memohon tpenofon jasa bahwa terhadap dalil dalil pemohonperolehan suara pemohon partai keadilan sejahtera) sebanyak suara, yang terjadi kampung amungkalpia distrik amungkalpia memperoleh suara dan kampung gol distrik bina memperoleh suara. daerah yang melaksanakan secara penuh pemungutan suara dengan sistem noken adalah kabupaten puncak jaya, puncak, kabupaten paniai, kabupaten intan jaya, kabupaten deiyai, dan kabupaten dogiyai. bahwa daerah pemilihan papua (empat) meliputi kab. tolikara, kab. puncak, kab. puncak jaya. mana masing masing kabupaten dalam pemungutan suara menggunakan sistem ikat noken. bahwa dalam penghitungan telah terjadi perbedaan perolehan suara partai keadilan sejahtera pks) untuk pengisian keanggotaan dprd propinsi papua dapilawah ini: tabel bahwasecara keseluruhan model dc1 dprd kab. tolikara, puncak, puncak jaya, sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon. bahwa pemohon dapat membuktikan perolehan suara pemohon kampung amungkalpia, distrik amungkalpia, kabupaten puncak, propinsi papua yang sebenarnya juga memperoleh (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua) suara vide bukti video dan perolehan suara pemohon kampung gol, distrik bina, kabupaten puncak, propinsi papua yang juga sebenarnya memperoleh (seribu) suara vide bukti video jelas dan terang bahwa perolehan suara pemohon dan memohon secara keseluruhan tidaklah sesuai, bahkan jika dilihat selisih berdasarkan model dc1 dprd, daerah pemilihan papua provinsi papua dan fakta fakta video terjadi pokemon. era tema kampung amungkalpia. menurut memohon, dalil dalil pemohon tersebut atas adalah tidak benar. dimana menurut memohon adalah: bahwa dalil pemohon tersebut disusun dengan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam pmk tahun sehingga tidak menjelaskan adanya perbandingan yang menyebabkan selisihnya perolehan suara tersebut terjadi dan bagaimana hal perbedaan itu bisa terjadi, sehingga dan karena tidak menjelaskan atau menyebutkan secara jelas tps tps mana saja, bahwa klaim perolehan suara pemohon kampung amungkalpia yang berjumlah suara tersebut adalah tidak benar, karena jumlah suara yang dimaksud oleh pemohon merupakan jumlah pemilih distrik amungkalpia berdasarkan daftar pemilih tetap dpt), hal ini bukanlah perolehan suara pks kampung amungkalpia. yang benar adalah menurut memohon, kampung amungkalpia daftar pemilih tetap dpt) berjumlah pemilih. sedangkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap dpt) seluruh distrik amungkalpia adalah pemilih dan perolehan suara pks adalah suara, sesuai berdasarkan surat kpu kabupaten puncak nomor: pts kpu puncak db1 dprd kabupaten puncak dan dai1 dprd kecamatan amungkalpia. vide bukti dan papua pks bahwa kampung gol distrik bina, perolehan suara pks sejumlah suara adalah tidak benar, yang benar adalah perolehan suara pks adalah suara berdasarkan da1 dprd kecamatan bina. vide bukti papua pks bahwa terhadap dalil pemohon angka halaman dan angka perihal adanya keberatan saksi pemohon adalah bagian dari proses administrasi penyelenggaraan pemilu dan yang menjadi kewenangan lembaga bawaslu, dan bukan menjadi kewenangan mahkamah. bahwa terhadap dalil pemohon angka permohonan tentang adanya putusan bawaslu k. bawaslu. prov. pa. papua pm. .v tertanggal mei perihal rekomendasi kepada kpu provinsi. menurut memohon putusan atau rekomendasi bawaslu tersebut tidak ada relevansinya dengan terjadinya selisih perolehan suara, melainkan terkait adanya kesalahan administratif penyelenggaraan pemilu. sehingga demikian dalil pemohon harus ditolak atau setidak tidaknya dikesampingkan. dalil pemohon angka sampai dengan halaman terkait adanya putusan bawaslu nomor: k. bawaslu. prov. pa. papua, pm. v tertanggal mei menurut memohon terhadap putusan bawaslu tersebut memohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan pertandingan data dengan saksi parpol yang disaksikan oleh bawaslu provinsi papua dan bawaslu puncak sebagaimana berita acara nomor: pl. ba protiv tentang tindaklanjut hasil rekomendasi provinsi papua terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara provinsi papua untuk kabupaten puncak tanggal mei bahwa setelah pertandingan data, ternyata perolehan suara pemohon ditingkat kabupaten maupun provinsi adalah sama, maka atas persetujuan bawaslu provinsi papuan dan bawaslu kabupaten puncak akhirnya memohon mengesahkan rekapitulasi perolehan suara yang tetapkan dan dituangkan dalam model dc. kpu provinsi papua vide bukti surat papua kab. puncak1 pks bahwa dalam petit permohonannya pemohon supaya mahkamah agar menetapkan pemungutan suara ulang psu) pada puncak adalah tidak mendasar hukumsebagaimana diatur dalam pkpu dan ketentuan hukum yang berlaku. oleh karenanya, dalil pemohon yang demikian itu haruslah ditolak.lil pemohon pada angka sampai halaman telah menguraikan tentang proses pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken atau ikat yang berlaku beberapa daerah pemilihan wilayah kabupaten provinsi papua sebagaimana dituangkan dalam kpu nomor: pl. kpt kpu iv pemohon menunjukan tabel pertandingan perolehan suara menurut pemohon dan memohon seperti tabel berikut: distrik tan distrik selisih gen amungkalpia utara utara filum kemaren pasa bahwa dalil pemohon pada angka permohonan telah menyebutkan adanya tuduhan pengalihan suara pemohon oleh memohon terjadi dapil distrik ilaga utara, terjadi pengurangan perolehan suara oleh memohon sebanyak suara, pada distrik amungkalpia terjadi pengurangan suara oleh memohon sebanyak suara dan pada distrik game utara terjadi pengurangan suara oleh memohon sebanyak suara. bahwa menurut memohon dalil tersebut tidak mendasar karena, menurut memohon, dalil pemohon tersebut atas adalah tidak benar karena tidak menyebutkan bagaimana cara atau adanya perbedaan tersebut dilakukan memohon. menurut memohon perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut distrik ilegalilegal utara adalah suara berdasarkan db1 dprd kabupaten puncak dan da1 dprd distrik ilegal utara. distrik amungkalpiamungkalpia adalah suara berdasarkan da1 dprd kabupaten puncak. distrik gamegame utara adalah suara berdasarkan db1 dprd kabupaten puncak dan da1 dprd. bahwa menurut dalil pemohon angka halaman tentang adanya rekomendasi bawaslu kabupaten puncak nomor rpu distrik kab.puncaki, menurut memohon dalil dalil pemohon tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, karena yang sebenarnya memohon telah melaksanakan proses tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkanbahwa lebih lebih kpu kabupaten puncak, untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan tahapan pemilu yakni melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat provinsi dengan melakukan perjalanan jayapura secara diam diam merupakan tuduhan yang tidak mendasar dan mengada ngada. faktanya bahwa memohon melaksanakan perjalanan ketempat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat provinsi dilakukan secara terbuka, diketahui oleh umum, dan diikuti rombongan yang terdiri dari bawaslu kabupaten puncak, jajaran kepolisian polres kabupaten puncak. bahwa dalam hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi, rekapitulasi perolehan suara dprd kabupaten puncak dihadiri oleh saksi saksi calon, saksi saksi partai politik, dan saksi bawaslu kabupaten puncak. saksi menandatangani berita acara rekapitulasi serta diberi mendapatkan masing masing salinannya. db1 dprd kabupaten puncak)hpsetelah dicermati, seluruh dalil pemohon pada bagian ini merupakan duplikasi atau copy paste dari dalil dalil yang dikemukakan pada bagian php kabupaten puncak daerah pemilihan dalam hal ini tampak dalam urban dalil pemohon angka dan halaman s.d. yang ternyata sama (identik) atau duplikasi dari dalil dalil pemohon pada angka sampai halaman sehingga demikian dalil dalil pemohon tersebut sangat tidak pantas dan layak untuk ditolak. bahwa dalil pemohon pada permohonan angka halaman telah menyebutkan adanya tuduhan pengalihan suara pemohon oleh memohon terjadi dapil pada distrik bina terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak suara, dan pada distrik kembar terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara. menurut memohon dalil tersebut tidak mendasar karena, menurut, dalil dalil pemohon tersebut tidak bener karena tidak menyebutkan bagaimana cara terjadi adanya pengurangan suara tersebut dilakukan memohon. bahwa menurut dalil pemohon angka halaman tentang ada rekomendasi bawaslu kabupaten puncak nomor, rpu distrik 23ikan.puncak vderselisihan hasil pemilihan umum (php) dprd kabupaten mappi, daerah pemilihan bahwa pemohon mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara pada distrik menyamar, kabupaten mappi, dapil mappi, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara model pemohon berjumlah suara, sedangkan menurut da1 dprd memohon berjumlah suara, sehingga terjadi selisih pengurangan suara pemohon sebanyak suara, dengan perincian sebagaimana tabel berikut memohon pemohon pemanas (oo kelurahan psa dan badan dea sera bahwa menurut memohon dalil adanya selisih suara yang disebutkan oleh pemohon tidak beralasan, karena tidak menyebutkan dengan jelas kejadiannya terjadi tps mana saja dan bagaimana sebab terjadinya selisih tersebut, sehingga dalil yang demikian harus ditolak. bahwa menurut pemohon dalam dalil permohonannya pada halaman yang menyebutkan terhadap adanya pengurangan suara tersebut pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut kepada bawaslu provinsi papua, namun oleh karena laporan tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas dan sah, maka bawaslu provinsi papua tidak atau setidaknya belum mengeluarkan rekomendasi untuk itu. bahwa menurut dalil pemohon, akibat terjadinya pengurangan suara sebanyak suara tersebut, pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten mappi, dapil mappi sebagaimana tercantum dalam model db1 dprd kab kota, pemohon memperoleh suara sebanyak suara, padahal seharusnya menurut pemohon perolehan suara yang benar adalah suara., sehingga perolehan suara tersebut telah melampaui perolehan suara partai kebangkitan bangsa pkb) sebagai peraih kursi ke atau kursi terakhir dengan total suara suara. bahwa dalil pemohon tersebut atas adalah tidak benar, karena pada faktanya berdasarkan form db1 dprd kab kota, yang merupakan data bukti yang sah menunjukkan perolehan suara yang benar adalah partai kebangkitan bangsa memperoleh suara (ranking sedangkan pemohon partai keadilan sejahtera) hanya memperoleh suara (ranking berdasarkan db1 dprd kabupaten mappi dan surat pernyataan ketua kpu kabupaten mappi. bahwa dalam pemilihan umum tahun sesungguhnya memohon telah melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. perselisihan hasil pemilihan umum php) dprd kabupaten kepulauan yapen, daerah pemilihan bahwa dalam dalil permohonannya, pemohon mendalilkanberikut partai perolehan suara .| selisih bahwa menurut dalil pemohon pung taraf, yang tidak sesuai dengan sertifikat model c1suara. sebaliknya, terjadi penambahan perolehan suara terhadap partai hanura suara), partai demokrat suara dan psi terjadi penambahan suara sebanyak suara. db1 dprd kab kotdalil pemohon pada angka halaman yang mendalilkan terjadinya perubahan perolehan suara pada pks dan penambahan suara pada partai lainbahwa dalil pemohon tersebut atas adalah tidak benar, karena memohon telah melaksanakan proses rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat tps kampong sampai dengan tingkat kabupaten sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. terlebih selisih pengurangan sebesar (dua ribu lima ratus delapan belas) suarashvide bukti bahwa dengan adanya peristiwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi kabupaten puncak secara keseluruhan sebagaimana telah pemohon uraikan pada poin (tujuh), bawaslu propinsi papua melalui surat nomor bawaslu prov. pa pm. v tertanggal mei perihal rekomendasi yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi papua vide bukti ditemukan beberapa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi pada angka huruf dan yang menyatakan rekapitulasi dimaksud. oleh karena demikian, dalil pemohon tersebut harus ditolak. hadap dalil pemohon pada angka dalam permohonan halaman mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah tidak benar dan sangat mengada adamaka seharusnya mengajukan tuduhan tersebut kepada lembaga kepemilikan yang berwenang. akan tetapi faktanya hal tersebut tidak pernah ada. oleh karena demikian maka dalil dalil ataupun tuduhan pemohon tersebutdalille berikut: nomor parpol selisih pama dermawan pena sara. partai keadilan most manan dati bahwa menurut dalil pemohon terjadinya selisih sebesar suara atas disebabkan memohon tidak memasukkan jumlah yang sebenarnya atas perolehan suara dalam rekapitulasi model db1 untuk pemohon khususnya dari distrik manage. padahal, perolehan suara pemohon dari distrik manage adalah sebanyak suara bukan suara sebagaimana model db1. bahwa menurut pemohon, perolehan suara pemohon dari distrik manage sebanyak suara tersebar kampung yigemili, kampung gilo, kampung wabirabi, kampung nombre, kampung kedai, kampung numbugawi, kampung mbu, dan kampung wunabunggu dengan menggunakan sistem noken atau ikat sebagaimana disebutkan dalam tabel permohonan halaman vide da1 dprd: dan c1 distrik malai). bahwa menurut memohon dalil dalil pemohon tersebut atas,bahwa walaupun dalil pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (obscura), perolehan suara yang benar adalah menurut memohon dengan melakukan pertandingan antara c1, da1 dprd distrik malai perolehan perolehan nama suara suara keterangan kampung tps menurut kampung yigemili setelah disandingkan perolehan suara pemohon c1, sesuai kampung gio sesuai sesuai sesuai kampung wabiragi setelah disandingkan perolehan suara pemohon c1, da1 ternyata tidak sesuai sob sesi setelah disandingkan perolehan suara pemohon c1, da1 ternyata tidak sesuai sesuai l3l lo|menurut memohon dalilerikut partai politik selisih hemat penata|db1 dprd kabupaten lanny jaymenurut dalil pemohon terjadiyaitu sebagaimana tabel berikut para pihak distrik distrik era teen mah menurut memohon dalil tersebut atasda1 dprd kecamatan gugur, da1 dprd kecamatan lanny jaya dan da1 dprd kecamatan filum) bahwa dalam dalil pemohon, meskipun menyebutkan terjadinya selisih perolehan suara menurut pemohon dengan memohon sebesar suara. akan tetapi, iapun benar ada selisih tersebut, namun dalam dalilnya pemohon sama sekali tidak menyebut dampak yang signifikan atas perolehan suara yang dapat berpengaruh secara signifikan pada urutan ranking perolehan suara partai politik atau perolehan kursi keanggotaan dprd kabupaten anni jaya sehingga dalil permohonan pemohon yang demikian itu haruslah dikesampingkan. pertandingan perolehan suara menurut memohon distrik gugur, distrik lainnya dan distrik filum, dengan menggunakan db1 dprd yaitu sebagaimana tabel berikut distrik distrik distrik (pemohon |(memohon perolehan setelah suara disandingkan menurut perolehan memohon suara pemohon db1 ternyata tidak sesuai bahwa, terlebih lagi menurut memohon seluruh dalil permohonanprovinsi, dprd kabupaten kota beberapa daerah pemilihan yang benar adalah: perolehan suara partai yang benar menurut memohon untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi, daerah pemilihan papua perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten puncak dapil perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten puncakmappi,yapenks sampai dengan bukti papua lanny jaya pks dan tambahan bukti mappi pks sampai dengan bukti mappi pks serta bukti lanny jaya pks sampai dengan bukti lanny jaya pks bukti yapen pks sampai dengan yapen pks bukti papua pks surat bawaslu provinsi papua nomor bawaslu prov. pa pm. v bukti papua pks fotokopi berita acara nomor pl. ba prov!abupaten puncak, tanggal mei bukti papua pks fotokopi dc. kpu bukti papua fotokopi surat keputusan komisi pemilihan pks umum republik indonesia nomor pl. kpt kpu v bukti . papua fotokopi pl. pks ba prodi!v tertanggal mei bukti papua kab. fotokopi kpu provinsi papua puncak1 pks bukti papua lanny fotokopi rekomendasi bawaslu jaya pks k. bawaslu prov. pa pm. tanggal mei bukti papua lanny fotokopi kabupaten lanny jaya jaya pks bukti papua fotokopi surat keputusan kpu kabupaten pks puncak nomor pts kpu puncak tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu presiden dan wakil presiden, anggota dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten tahun bukti papua fotokopi dprd kabupaten puncak pksbina, kabupaten puncak bukti papua fotokopi db1 dprd kabupaten puncak pks bukti papua fotokopi da1 dprd kecamatan distrik pks ilaga utara, kabupaten puncakgame utara, kabupaten puncak bukti papua fotokopi surat kpu kabupaten puncak pks nomor und kpu puncak v bukti papua fotokopi photo rapat pleno terbuka tindak pks lanjut rekomendasi bawaslu kabupaten puncak dalam pemilu tahun bukti papua fotokopi keputusan kpu kabupaten pks puncak nomor pts kpu puncak bukti mappi pks fotokopi surat pernyataan ketua kpu kabupaten mappi provinsi papua bukti lanny jaya fotokopi db1 dprd kabupaten lanny jaya pks bukti lanny jaya fotokopi da1 dprd distrik malai pks bukti lanny jaya fotokopi surat pernyataan ketua kpu pks kabupaten lanny jaya bukti lanny jaya fotokopi da1 dprd distrik gapura pkstps kpu kampung kabekpu tps kampung kabe bukti mappi pks fotokopi c kpu tps kampung kocar bukti mappi pks fotokopi c1 dprd kab kota tps kampung kocar bukti mappi pks fotokopi c2 kpu tps kampung kocar bukti mappi pks fotokopi c kpu kampung kocar bukti mappi pks fotokopi c1 dprd kab kota kampung kocar bukti mappi pks fotokopi c2 kpu kampung kocar bukti mappi pks fotokopi c kpu kampung kayangan bukti mappi pks fotokopi c1 dprd kab kota kampung kayangan bukti mappi pks fotokopi c2 kpu kampung kayangan bukti mappi pks fotokopi da kpu distrik menyamar kabupaten mappi bukti mappi pks fotokopi da1 dprd kab kota distrik menyamar kabupaten mappi bukti mappi pks fotokopi da2 kpu distrik menyamar kabupaten mappi bukti mappi pks fotokopi db kpu kabupaten mappi. bukti mappi pks fotokopi db1 dprd kabupaten mappi. bukti mappi pks fotokopi db2 kpu kabupaten mappi. bukti mappi pks fotokopi surat pernyataan ketua kpu kabupaten mappi bukti lanny jaya fotokopi da dprd kab. kota distrik pks gapura kab. lanny jaya bukti lanny jaya fotokopi da dprd kab. kota distrik pks lainnya kab. lanny jaya bukti lanny jaya fotokopi da dprd kab. kota distrik filum pks kab. lanny jaya bukti lanny jaya fotokopi db1 dpd kab. lanny jaya dapil pks bukti lanny jaya fotokopi db2 kpu kab. lanny jaya pksdiserahkan oleh kpu kabupaten puncakbahwa: bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa formulir model da1 yang. sungguh jelas beberapa peristiwa diatasbukti lanny jaya fotokopi tanggapan kpu kab. lanny jaya pks dprd kabupaten kepulauan yapen daerah pemilihan papua bukti yapen fotokopi surat nomor pp. kpu pks kab iv tanggal april bukti yapen fotokopi surat nomor pks hk. kpt kpu kab tanggal mei bukti yapen fotokopi surat nomor pp. kpu pks kab tanggal mei bukti yapen fotokopi surat tugas nomor pks pl. kpu kab tanggal mei bukti yapen fotokopi surat keputusan nomor pks 12a hk. kpt kpu kab tanggal mei bukti yapen fotokopi kronologis rekapitulasi hasil pks penghitungan perolehan suara pemilu anggota dprd tahun kabupaten kepulauan yapen bukti yapen fotokopi salinan desa banawa tps s.d pks tps bukti yapen fotokopi salinan desa bawawaikap tps pks s.d tps bukti yapen fotokopi salinan desa bawah tps s.d pks tps bukti yapen fotokopi salinan desa imannya tps pks s.d tps bukti yapen fotokopi salinan desa mancini tps 1s.d pks bukti yapen fotokopi salinan desa nundawipi tps pks bukti yapen fotokopi salinan desa pasir hitam tps pks s.d tps bukti yapen fotokopi salinan desa pasir putih tps pks s.d tps bukti yapen fotokopi salinan kelurahan serui jaya pks tps s.d tps bukti yapen fotokopi salinan kelurahan serui kota pks tps s.d tps bukti yapen fotokopi salinan desa serui laut tps pks s.d tps bukti yapen fotokopi salinan kelurahan taraf tps pks s.d tps bukti yapen fotokopi salinan desa turu tps s. d pks tpst dpr dprd pan.mk yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut: sebagaimana dalil permohonan pemohon seluruhnya pada tabel terkait pertandingan perolehan suara antara pemohon dan ttermohon partai pks) kelurahan kabe, kayangan dan kocar, distrik menyamar berdasarkan adalah merupakan dalil dalil yang keliru dan tidak berdasar karena faktanya pihak terkait telah memperoleh suara yang unggul dari pihak pemohon berdasarkan bukti bukti dari pihak terkait dan dikuatkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara dari pihak memohon: faktanya bahwa pada saat pleno tps tidak ada utusan saksi dari pemohon yang hadir tps tps yang dipermasalahkan oleh pemohon (dimana dalam lah ini agar buktikan dengan daftar hadir pada saat pleno tps) vide bukti p.t s d bukti p.t bahwa perolehan angka yang klaim oleh pemohon tidak sesuai dengan yang miliki oleh memohon kpu) yang berhologram vide bukti p.t s d bukti p.t bahwa tidak ada penyampaian keberatan pada saat pleno tingkat kecamatan oleh pemohon atau partai lainnya yang hadir pada saat pleno tingkat kecamatan vide bukti p.t s d bukti p.t bahwa pada saat pleno tingkat kabupaten tidak ada penyampaian keberatan dari pemohon maupun partai lainnya yang hadir pada saat rapat pleno tingkat kabupaten vide bukti p.t s d bukti p.t bahwa klaim pemohon atas perolehan suara tps desa kabeayanganocaruntuk itu berdasarkan pertandingan data table tersebut diatas tidak berdasarkan pada hasil rekapitulasi yang sah vide bukti p.t s d bukti p.t sebagaimana dalil permohonan pemohon seluruhnya pada tabel terkait pertandingan perolehan suara partai politik pada kelurahan kayangan dan kelurahan kocar distrik menyamar berdasarkan sertifikat rekapitulasi perhitungan perolehan suara model da1 dprd kabupaten kota sebagai mana yang diuraikan oleh pemohon merupakan dalil dalil yang keliru dan tidak berdasar mestinya dari pihak pemohon mampu membuat sebagaimana yang dalil oleh pemohon namun pemohon hanya berasumsi dan pihak memohon sangat jelas dalam menerbitkan sertifikat rekapitulasi perhitungan perolehan suara model da1 dprd kabupaten kota, faktanya bahwa berdasarkan pertandingan data tabel yang diajukan oleh pemohon tidak berdasar pada hasil rekapitulasi yang sah vide bukti p.t s d bukti p.t bahwa sebagaimana data dari pemohon perlu pertandingan bukti data yang sah dari memohon terhadap dalil dalil pemohon dan membuktikan dasar daftar hadir saksi tps tps yang disengketakan atau dipermasalahkan dalam perkara ini dan kemudian agar menunjukan berhologram pada tps tps yang dianggap pemohon bermasalah dan menunjukan data hasil pleno kecamatan menyamar vide bukti p.t s d bukti p.t sebagaimana dalil permohonan pemohon seluruhnya pada tabel terkait dalam hal pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten mappi dari dapil mappi. adalah merupakan dalil dalil yang keliru dan tidak berdasar, faktanya bahwa sebagaimana yang uraikan diatas dimana pada pokok intinya pihak pemohon mendalilkandalam tabel sebagai berikut: menurut pihak terkait sebagaimana dapil mappippi j perolehan suara selisih ear dea pihak terkait dalil pemohon "sn de calo bahwa sebagaimana dalil pemohon mengenai selisih suara atas, menurut keterangan serta bantahan pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon kelurahan kabe dan kelurahan kayangan serta kelurahan kocar sebanyak suara tersebut adalah dali dalil yang tidak benar vide bukti p.t s d bukti p.t bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol lain kelurahan kabe dan kelurahan kayangan serta kelurahan kocar sebanyak suara tersebut adalah merupakan dalil dalil tidak benar dan tidak pernah ada vide bukti p.t s d bukti p.t bahwa pada saat hari pencoblosan sampai pada perhitungan suara tingkat tps tidak ada saksi mandat dari pks dibuktikan dengan tidak ada tandatangan saksi partai vide bukti p.t s d bukti p.t bahwa pada saat pleno tingkat kecamatan pks juga tidak memberikan keberatan oleh saksi mandat buktikan dengan tidak ada keberatan vide bukti p.t s d bukti p.t bahwa pada saat pleno kpud kabupaten pks tidak pernah memberikan bukti atau menyatakan keberatan dalam pleno kabupaten vide bukti p.t s d bukti p.t bahwa hasil perhitungan suara yang telah tetapkan oleh memohon adalah benar vide bukti p.t s d bukti p.t bahwa tiga kelurahan yang menjadi dapil yang diperselisihkan dalam pemilu yaitu dapil mappi tidak pernah terjadi kejadian yang luar bias..t fotokopi berupa model c1 dprd kab kota nomor tps: desa kelurahanprd kab kota nomor tps: desa kelurahan:ayangan, kecamatan distrik: menyamar, kabupaten kota: mappi, provinsi: papua data perolehan suara partai politici1 dprd kab kota, kecamatan distrik: menyamar kabupaten kota: mappi, provinsi papua daerah pemilihan mappiwilayah kabupaten kota pemilihan umum tahun (diisi berdasarkan formulir da1 dprd kab kota)berita acara nomor pl. ba kpu kab v tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten mappi pemilihan umum tahun model db kpu.bawaslu provinsi papua memberikan kesimpulan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi kabupaten puncak secara keseluruhan vide bukti sebagaimana tertuang dalam surat nomor bawaslu prov. pa pm. v tertanggal mei perihal rekomendasi pada angka (empat), yang menyatakan berdasarkan angka (tiga) diatas, bawaslu provinsi papua merekomendasikan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk kpu kabupaten puncak tingkat provinsi tidak diakui oleh bawaslu provinsi papua, bahwa dalam kesimpulan dari adanya (enam) peristiwa dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah pemohon uraikan beberapa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu pada poin (sembilan) diatas, surat rekomendasi bawaslu provinsi papua pada poin (sebelas) tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk kpu kabupaten puncak provinsi papua. padahal telah jelas temuan dan fakta dilapangan terhadap uraian beberapa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang hanya menerapkan peraturan kpu tahun tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, tapi juga perlu menerapkan huruf peraturan kpu tahun tentang perubahan atas peraturan kpu tahun

ang!v bertanggal mei memberi kuasa kepada muhammad satu pali, s.h., m.h.: jenter manurung, s.h., m.h.: produk, s.h., daniel febrian karunia herpes, s.h.: vinsensius ranteallo, s.h. m.h.: mukmin, s.h.: albertus, s.h., daniel tanpa musik, s.h.: david mertua s.h.: dimas pradana, s.h., m.h.: aan sudirman, s.h., m.h.: dan arsip divinubun, s.h., m.h.: advokat penasihat hukum pada: nama abas katinur alamat jalan inpres, sarmi kota provinsi papua nik perseorangan calon anggota dprd dapil sarmi kota nomor urut yang telah mendapatkan rekomendasi dewan pimpinan daerah partai golkar bertindak untuk dan atas nama sendiriali nurdin, s.h., s.t., m.h.: arif effendi, s.h.:: rakhmat mulyana, s.h.: agus swara, s.h.: hijriansyah noor, s.h.: matches namun sare, s.h., rian wicaksana, s.h., m.h.: greta santismara, s.h.: bagas irawanputra, s.h.: imam hadi wibowo, s.h., dan fadel sabit, s.h., seluruhnya adalah advokat dan asisten advokat pada kantor hukum ali nurdin partnergolongan karya, yang diwakili oleh: nama airlangga hartanto pamuabasmeaan| jassarseaan yakobus among otp won) 10ro0okabupaten yahukimo sebanyak. suara adalah tidak benar.bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain dari partai amanat nasional kabupaten yahukimo sebanyak suara adalah tidak benar. yakobus jagung, stp keduanya adalah calon dpr dari partai golongan karya daerah pemilihan propinsi papua. nama calon anggota pama paman basalis essay, pd, agama a00 jsemapamaan assarsraran karena situasi pleno tegang maka kpu dan bawaslu paniai menjelaskan tidak memiliki da1 ppd, sebenarnya hanya (lima) distrik yang bermasalah saja. pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat kabupaten paniai, telah dilaksanakan pada tanggal hingga mei bertempat aula kantor kpu kabupaten paniai, dan maksud kpu kabupaten paniai bahwa bukan distrik yang hilang da1 nya, tetapi hanya (lima) distrik sesuai rekomendasi bawaslu kabupaten paniai kepada kpu kabupaten paniai, bahwa sesuai jadwal kpu kabupaten paniai tentang rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten pada tangga hingga mei maka hingga tanggal april terdapat (lima) distrik yang belum menyerahkan formulir da1 yang dimuat dalam rekomendasi bawaslu provinsi papua kepada kpu provinsi. sehingga bawaslu kabupaten paniai mengeluarkan rekomendasi nomor o2 k. wsl pni iv tertanggal april tentang penarikan logistik kepada kpu kabupaten paniai untuk segera menarik logistik yang ppd belum serahkan kpu kabupaten paniai, bahwa menindaklanjuti rekomendasi tersebut, kpu kabupaten paniai langsung mengeksekusi dengan meminta bantuan pihak kepolisian akhirnya terdapat (lima) distrik yang belum menyerahkan formulir da1, sehingga bawaslu paniai mengeluarkan rekomendasi nomor wsl pni iv tentang wajib melengkapi formulir da1 yang hilang menurut masyarakat. terdapat (lima) distrik yang belum menyerahkan formulir da1 kepada kpu kabupaten paniai, antara lain: sesuai poin (dua) rekomendasi bawaslu kabupaten paniai bahwa berdasarkan laporan dan temuan masyarakat distrik yatim, distrik bifida, distrik wegebino, distrik kebo, dan distrik sirip bahwa, formulir da1 hilang atau disembunyikan. sehingga, dalam poin (tiga) bawaslu kabupaten paniai merekomendasikan wajib untuk dapat lengkapi formulir da1 dari (lima) distrik yang dinyatakan hilang oleh masyarakat, bahwa pada tanggal april kpu kabupaten paniai bersama bawaslu mendengar usulan atau aspirasi masyarakat terkait suara yang hendak diberikan kepada caleg tertentu, sehingga demi menyelamatkan suara rakyat maka kpu kabupaten paniai mengakomodir saksikan oleh bawaslu kabupaten paniai, dan bawaslu kabupaten paniai merekomendasikan sesuai hasil temuan: bahwa berdasarkan hasil temuan dalam rekomendasi bawaslu kabupaten paniai, maka kpu kabupaten paniai muatan dalam db1 kpu, sehingga kpu kabupaten paniai membacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi papua, pada minggu tanggal mei grand abe hotel. setelah pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi, kpu kabupaten paniai bersama bawaslu kabupaten paniai kembali daerah, dan untuk menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten paniai nomor wsl pni iv tentang wajib melengkapi formulir da1 yang hilang menurut masyarakat, ternyata (lima) ppd yang dinyatakan hilang formulir da1 oleh masyarakat, telah serahkan oleh ppd kepada kpu kabupaten paniai saksikan bawaslu paniai. kpu kabupaten paniai bersama bawaslu mengecek, ternyata formulir da1 yang diserahkan sesuai dengan muatan dalam db1 kpu kabupaten paniai: hasil temuan dalam rekomendasi bawaslu tersebut dan da1 dari (lima) distrik yang diserahkan ppd sesuai dengan muatan db1 kpu, itulah yang kpu kabupaten paniai mereka, bahwa pemohon partai golkar dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, kpu paniai membantah dengan pernyataan atas dan bawah ini sebagai dasar hukum substansial kami untuk melakukan setiap tahapan. muatan dalam rekomendasi bawaslu provinsi papua nomor bawaslu prov. pa pm. tertanggal mei menyatakan bahwa tidak mengakui bukan menolak. sehingga kpu paniai membantah atas permohonan pemohon pada halaman kpu paniai telah melakukan semua tahapan berdasarkan amanah nomor tahun pkpu nomor tahun dan tambahan rekomendasi bawaslu kabupaten paniai. kabupaten puncak bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman angka kabupaten puncak yang pada pokoknya menyatakan hasil perolehan suara dariuncak. kabupaten intan jaya bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman yang pada pokoknya menyatakan hasil rekapitulasi kpu kabupaten intan jaya tidak dapat diakui dalam rekap nasional adalah tidak benar karena memohon telah melakukan rekapitulasi suara dengan perbaikan yang berjenjang dan telah melaksanakan rekomendasi dari bawaslu, bahwa berdasarkan permohonan pemohon telah menyatakan bahwa kabupaten intan jaya penyelenggaraan pemilu baik prosedur ataupun subtansi berimplikasi pada tidak sahnya suara yang telah tetapkan oleh memohon. namun berdasarkan fakta dan hasil lapangan telah dilakukan semua proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,dan telah dilaksanakan pemungutan suara secara system noken ikat distrik, desa kampung dan tps oleh kpps ber pasarkan musyawarah mufakat, bahwa adapun rekomendasi bawaslu provinsi papua nomor bawaslu papua. pa pm. v tertanggal mei yang sudah tindak lanjuti oleh kpu kabupaten intan jaya dengan telah menyerahkan da1,db1, kepada bawaslu kabupaten intan jaya dan para saksi partai politik. kabupaten yahukimo bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman angka untuk kabupaten yahukimo yang pada pokoknya menyatakan rekapitulasi kabupaten yahukimo sebagaimana rekomendasi bawaslu nomor bawaslu prov. pa pm. v tanggal mei menyatakan rekap yahukimo tidak dapat dijamin keasliannya dan telah dikeluarkan (dua) rekomendasi pada saat rekapitulasi tingkat provinsi papua adalah tidak ben, bahwa terhadap rekomendasi bawaslu nomor bawaslu prov. pa pm. v tanggal mei telah ditindak lanjuti oleh memohon dengan mengeluarkan berita acara kpu provinsi papua nomor pl. ba prov yang pada pokoknya menjelaskan bawaslu provinsi papua dan kpu provinsi papua telah memeriksa dan meneliti dokumen yang dicurigai dalam amplop biru yang berisi formulir model db1 ppwp, db1 dpr, db1 dpd, dan form model db1 dprd yang berada dalam masing masing amplop tak tersegel dan tidak dalam kotak suara tersegel yang bawa oleh kpu kabupaten yahukimo kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi papua pada hari kamis tanggal mei dikarenakan, proses pemeriksaan dan penelitian dokumen tersebut sebagaimana berita acara kpu provinsi papua nomor pl. ba prov v 2019yang pada pokoknya memperoleh hasil penundaan penetapan perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten yahukimo: memerintahkan kabupaten yahuk2 kpu dari masing masing ppd kepada bawaslu kabupaten yahukimo dan saksi, meminta kpu provinsi papua agar memerintahkan kpu kabupaten yahukimo untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan da1 ppwp, da1 dpr, da1 dpd, da1 dprd paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan. atas hal tersebut bawaslu provinsi papua memberikan rekomendasi kembali nomor bawaslu prov. pa pm. v yang pada pokoknya meminta agar kpu provinsi papua memerintahkan kabupaten yahukimo untuk melakukan penyandinganda dan bawaslu kabupaten yahukimo. bukti papua golkar dan bukti papua golkar bahwa kpu kabupaten yahukimo telah melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi bawaslu provinsi papua kembali nomor bawaslu prov. pa pm. v dengan mengeluarkan berita acara nomor pl. ba prodi v tanggal mei yang pada pokoknya menjelaskan kpu kabupaten yahukimo telah melakukan pertandingan data dan melakukan pembetulan data hasil penghitungan rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini urut awal politik urut awal bulan calon calon poo rooooooo gerindra simo gerindra kaya pan kayo gerindra musik ' | |as7 gerindra dilemma gerindra yogosem pen demokrat tangga urang pan tama demokrat korek |tong anne pan kotak demokrat bola anand perindo hiruk pan diliput golkar kurma jera perindo musik jie bahwa atas penjelasan memohon tersebut, maka terhadap rekomendasi yang ditujukan kepada pelanggaran kabupaten yahukimo telah ditindak lanjuti oleh kpu kabupaten yahukimo sebagaimana berita acara nomor pl. ba prov v tanggal mei sehingga rekapitulasi perolehan suara memohon untuk dpr papua telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga dalil pemohon dalam permohonannya haruslah dinyatakan ditolak. kabupaten lanny jaya bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman angka untuk kabupaten lanny jaya yang pada pokoknya menjelaskan hasil rekapitulasi untuk kabupaten lani jaya disebabkan adanya rekomendasi bawaslu nomor bawaslu prov. pa pm. v adalah tidak benar, karena memohon telah melakukan pertandingan data rekomendasi tersebut dengan data yang ada bawaslu dan hasilnya telah sesuai,kabupaten nabire bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman angka untuk kabupaten nabire yang pada pokoknya menjelaskan adanya rekomendasi nomor bawaslu prov. pa pm. yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh kpu kabupaten nabire dan ditemukan selisih untuk jenis pemilu ppwp sebanyak suara dan dpr sebanyak suara adalah dalil yang tidak berdasar, karena rekomendasi bawaslu nomor bawaslu prov. pa pm.terkait dengan adanya perbedaan jumlah ppwp wajar adalah pemilih pindah yang berasal dari luar provinsi papua. bukti papua golkar dan bukti papua golkar bahwa dalam permohonan pemohon pada halaman angka untuk kabupaten nabire, pemohon tidak menjelaskan berapa selisih perolehan suara menurut pemohon dan versi memohon sehingga dalil tersebut patula ditolak, bahwa penjelasan memohon dalam membantah dalil pemohon pada halaman angka adalah sebagai berikut: rekomendasi bawaslu sudah ditindak lanjuti bahwa dalam rapat pleno tanggal mei tingkat provinsi, bawaslu provinsi telah mengeluarkan rekomendasi nomor bawaslu prov. pa pm. v yangbukti papua golkar dan bukti papua golkar bahwa atas dasar berita acara kpu provinsi papua nomor pl. ba prov. v maka kpu kabupaten nabire melaksanakan pleno dan membuat berita acara nomor pl. ba kpu. kab v tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten yang menetapkan jumlah pemilih pemilu dpr pada distrik teluk kimi sebanyak pemilih dan distrik nabire barat sebanyak pemilih. bukti papua golkar dan bukti papua golkar perbedaan data ppwp dan dpr bahwa sebanyak pemilih adalah pemilih pindah yang berasal dari luar provinsi papua, sehingga pemilih tersebut hanya tercatat sebagai pemilih yang terdaftar tps, tetapi tidak dapat menggunakan hak suaranya pada jenis pemilu dpr, dprd dan dprd kabupaten. kabupaten mimika bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman angka untuk kabupaten mimika yang pada pokoknya menyatakan adanya rekomendasi bawasludan pleno rekapitulasi pada tingkat kabupaten mimika,akan tetapi untuk jenis ppwp, dpr,adalah dalil yang tidak berdasatas dasar penjelasan memohon tersebut maka dugaan pemohon dalam dalilnya harus dinyatakan tolak. bahwa pemohon dalam permohonannya juga tidak menjelaskan secara jelas kesalahan yang dilakukan oleh memohon, pemohon juga tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut pemohon dan tidak menjelaskan berapa selisih perolehan suara pemohon dan versi memohon. kabupaten asmatmasalahan rekapitulasi hasil perolehan suara yang melanggar hukum dan adanya penggelembungan suara daftar pemilih ppwp, dpr, dan p dpd kabupaten asmat adalah tidak berdasar, karena pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kejanggalan yang dimaksud pemohon, apa pelanggaran pemilihan yang dimaksud pemohon, siapa, dan dimana saja pelanggaran yang dimaksud pemohon terjadi: pemohon juga tidak menjelaskan perolehan pemohon menurut pemohon yang benar dalam permohonannya dengan tandingan data yang dimiliki oleh pemohon. atas penjelasan memohon tersebut, maka permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak. perolehan suara partai dan calon anggota dprd untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi papua dapil atas nama pemohon deer tarumi, se.msi bahwa pada angka hal pemohon menyandingkan suara partai untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi papua dapil dan pertandingan perolehan suara calon anggota dprd untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi papua dapil atas nama deer tarumi, se.msi, namun pemohon tidak menguraikan secara jelas dalilnya yang terkait dengan pertandingan dimaksud. pemohon dalam petitumnya mohon agar ditetapkan perolehan suara yang benar untuk daerah pemilihan papua sebagai berikut, plant, daa1, da1, dan db1,dapil lok perolehan bee bej golkar memohon sama partai berbeda jumlah nasdem menurut memohon dengan perolehan suara menurut pemohon yang tuduhan salah rekap oleh pemohon partai berbeda jumlah demokrat menurut memohon dengan perolehan suara menurut pemohon yang tuduhan salah rekap oleh pemohon berbeda jumlah menurut memohon dengan perolehan suara menurut pemohon yang tuduhan salah rekap oleh pemohon deer perolehan suara tabung, memohon se.m. menurut pemohon sama bahwa apabila melihat dari tabel tandingan data permohonan pemohon dengan data memohon dc dprd), terdapat perbedaan data antara data memohon dengan pemohon, bahwa dengan perbedaan data tersebut, maka data milik pemohon haruslah dipertanyakan keasliannya dan dapat juga dipertanyakan sumber mana yang dimaksud oleh pemohon maka dalil pemohon mengenai adanya perbedaan data tersebut harus dinyatakan ditolak. perolehan suara partai dan calon anggota dprd kabupaten kota untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota kabupaten kepulauan yapen daerah pemilihan dprd kabupaten kepulauan yapen atas nama pemohon franklin markus number, s.e., sebagaimana telah memohon kemukakan pada eno tee jasa jasa ban (rebus nagano etp. daa arose teror bahwa mengenai selisih suara atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut bahwa telah terjadi pengurangan suara pemohon caleg nomor urut pada saat pleno tingkat kabupaten pada kabupaten jayawijaya sebanyak suara vide bukti p.), kabupaten mimika sebanyak suara vide bukti p.) dan kabupaten lanny jaya sebanyak suara vide bukti p.): bahwa selanjutnya untuk pemohon pada caleg nomor urut atas nama yakobus jagung, stp., telah terjadi pengurangan perolehan suara pada pleno kabupaten yahukimo sebanyak suara vide bukti p.): bahwa kehilangan suara pemohon caleg nomor urut pada kabupaten jayawijaya, mimika dan kabupaten lanny jaya sebanyak suara adalah bertambahnya perolehan suara bagi calon lain dari partai amanat nasional vide bukti p.): bahwa selanjutnya, kehilangan suara pemohon nomor urut pada kabupaten yahukimo sebanyak suara adalah bertambahnya perolehan suara pada partai .( vide bukti p.): bahwa kehilangan suara pemohon caleg nomor urut sebelum pileg telah melakukan persiapan mulai dari tim kerja sampai akhirnya mendapat kepercayaan dari kepala suku umum dewan adat nasional selaku pejuang dan pendiri kabupaten yokuhimo untuk berjuang atas nama kabupaten yahukimo dengan memberikan suara secara noken ikat pada sebanyak (seratus enam puluh tujuh ribu) suara vide bukti p.): bagian eksepsi halaman oleh karena itu permohonan pemohon harus dikesampingkan,bedaan perolehan suara menurut pemohon dan memohon pada dapil dprd kab. kepulauan yapen distrik yaitu distrik anotaurei, distrik angkaisera dan distrik lakukan atas nama steven rebo dan franklin number adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena pemohon tidak menjelaskan dimana saja tps, desa mana yang penghitungan perolehan suara menurut pemohon yang berbeda: adapun perolehan suara yang benar menurut memohon distrik tersebut adalah sebagai berikut: perolehan suara tingkatdasar kelurahan memohon dokumen steven franklin rebo number kecamatan da1 angkaisera tiri desa kelurahan daa1 dan da1 kini desa kelurahan daa1 dan da1 kini desa kelurahan daa1 dan da1 mananayan desa kelurahan daa1 dan da1 menari desa kelurahan daa1 dan da1 ransamoni desa kelurahan daa1 dan da1 rompi desa kelurahan daa1 dan da1 rompi hadapi wanampompi nakuti kecamatan yawakukat borat karena kontiunai rumbai baka sanayoka baka anion tan korps manga manga mcnoiinisak yapanani kecamatan anotaurei da ee, anotaurei famboaman ee, kandowarira baka ketuai lawa mantembu ee, mariae kaka wajar desa kelurahan daa1 dan da1 dan eni manga kang mens perolehan suara tingkat kabupaten kepulauan yapen yang benar menurut memohon adalah kecamatan |.) pemohon memohon dasar rebo number rebo number kecamatan db1 angkaisera kecamatan db1 yawakukat kecamatan db1 anotaurei bahwa berdasarkan penjelasan memohon tersebut dalil pemohon pada dprd kabupaten kepulauan yapen dapil halaman angka haruslah ditolak. kabupaten lanny jaya daerah pemilihan atas nama calon anggota dprd irina benda bahwa dalam polita permohonannya angka halaman pemohon atas nama irina benda mengklaim memperoleh suara sebanyakbahwa terkait dengan dalil pemohon angka s d halaman pada pokoknya menyatakan suara yang diperolehnya telah dialihkan oleh ppd dan panas kepada partai bulan bintang dan partai nasdem, dan laporannya tidak ditindak lanjuti oleh bawaslu lanny jaya, karena memang faktanya pemohon tidak memiliki alat bukti terkait dengan tuduhannya tersebut: bahwa adapun bantahan dalil perolehan suara menurut pemohon adalah sebagai berikut: tabel bantahan angka hlm. dapil lanny jaya distrik rekap kpps mor parpol calon pemohon suara keterangan memohon partai golongan sesuai karya irina benda setelah disandingkan perolehan suara pemohon ternyata tidak sesuai sebagaimana db1 dprd kab. lanny jaya tabel suara pemohon menurut permohonan pemohon ain irina benda yang dialihkan partai demokrat angka hlm perolehan perolehan suara suara parpol dapil menurut menurut selisih keterangan pemohon memohon distrik noi setelah disandingkan perolehan suara pemohon db1 ternyata tidak sesuai kampung yogobak sesuai kampung setelah disandingkan sirene perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1 kampung setelah disandingkan wimalome perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1 kampung below lo. semai kampung setelah disandingkan dibuka perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1 kampung setelah disandingkan berani perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1 kampung setelah disandingkan kwenukwi perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1 tabel suara pemohon menurut permohonan pemohon ain irina benda yang dialihkan partai bulan bintang dan partai nasdem angka hlm perolehan suara perolehan dapil menurut suara menurut keterangan pemohon memohon distrik tim setelah disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana form model da1, db1 tabel suara pemohon menurut permohonan pemohon ain irina benda angka hlm perolehan perolehan suara suara parpol menurut pemohon menurut keterangan memohon memohon pemohon selisih| partai bulan bintang distrik setelah giginya disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1 kampung setelah ninengwa disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1 kampung setelah abu disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1 kampung setelah ninabua disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1 kampung setelah gumagemalain angka hlm dari pemohon suara keterangan memohon distrik setelah ninae disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1 kampung setelah musume disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1 kampung setelah kulumburu disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1 kampung setelah monobooknasdem angka hlm daerah parpol pemohon suara keterangan memohon monisme setelah disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1 distrik ninae setelah disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1 suara dialihkan setelah partai disandingkan nasdem perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1atas nama calon anggota dprd dr. sem tabung bahwa dalam polita permohonannya angka halaman pemohon atas nama dr. sem tabung mengklaim memperoleh suara diseluruh tps sebanyak tetapi dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupatenyang berasal dari distrik belok beak distrik amelia dan distrik kolaka suara, bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman tabel angka yang pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara antara pemohon dan memohon terkait dengan partai politik golongan karya dan partai politik garuda adalah tidak benar, adapun tabel pemohon dalam permohonan pemohon adalah sebagai berikut: parpol perolehan suara golongan karya bahwa adapun dalil dalil pemohon dalam tabel angka halamansetelah memohon bandingkan dengan data form model da, dan yang dimiliki memohon ditemukan adanya perbedaan. adapun perolehan suara yang benar menurut memohon: perolehan suara dprd lanny jaya atas nama dr. semi tabung dari partai golkar yang benar menurut memohon dprd kab. lanny jaya tabel hlm kabupaten lanny jaya dapil partai dapil pemohon suara distrik kampung keterangan penuh term menurut loj ano beng tas et, dev disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1 disandingkan perolehan suara pemohon tidak sesuai sebagaimana da1, db1 halaman angka perolehan suara perolehan menurut dapil distrik suara memohon kampung tps menurut keterangan pemohon cc. da1 (distrik gelokbeam keatas dan esa man perolehan suara pemohon ternyata tidak sesuai tps2 sesuai kampungpirambor lo. tps sesuai tps setelah disandingkan perolehan suara pemohon ternyata tidak sesuai ikampungmurtani .| perolehan suara pemohon dan da1 ternyata tidak sesuai (kampung tiga bab tps setelah disandingkan perolehan suara pemohon ternyata tidak sesuai s0o2 issue (kampungwangu tps setelah disandingkan perolehan suara pemohon di ternyata tidak sesuai tps setelah disandingkan perolehan suara pemohon ternyata tidak sesuai (kampung belok bag (tps sesuai m1. |tps2 sesuai(kampung hondurasll. kampung juta teen perolehan suara ternyata tidak sesuai tps setelah disandingkan perolehan suara pemohon ternyata tidak sesuai total tps amelia kampung gunagewak tps setelah disandingkan perolehan suara pemohon ternyata tidak sesuai kampung upi tps setelah disandingkan perolehan suara pemohon ternyata tidak sesuai total tps setelah disandingkan perolehan suara pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai total distrik setelah disandingkan perolehan suara pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuaibrowa atas nama calon anggota dprd ndor tabung bahwa dalam polita permohonannya angka halaman pemohon atas nama ndor tabung mengklaim sesuai dengan formulir da1 memperoleh suara diseluruh tps sebanyak tetapi dalam pleno rekapitulasi tingkat kputanks nagoya dari parpol perindo sebanyak bahwa adapun dalil dalil pemohon dalam tabel angka halaman yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan perolehan suara yang dibacakan oleh kpu dan perolehan suara menurut da bahwa pada tanggal april kepala suku umum dewan adat nasional pejuang dan pendiri kabupaten yokuhimo atas nama letjen sonoma telah mereka suara atas distrik dan kampung pada kabupaten yokuhimo dan memberikan suara sebanyak untuk pemohon caleg urut atas nama yakobus jagung, stp., sebagaimana surat no: pap tpl ast jkt, dan surat ini telah disampaikan pemohon kepada kpu kabupaten yokuhimo yang diterima oleh komisioner kpu yokuhimo atas nama andreas silat, se. pada tanggal april vide bukti .) dan kpu provinsi papua tanggal mei serta bawaslu provinsi papua tanggal mei bahwa pemberian suara tersebut terbagi atas dua suku kali tengah singoklah kayo yaitu: singoli kayo suara: angguk yahudi dan bahai serta yogosem dan kurma suara. bahwa suara pemohon caleg urut atas nama yakobus jagung, stp., pada saat rekapitulasi kabupaten yokuhimo dekat suara pemohon adalah sebanyak ternyata dialihkan partai lain yaitu pan, nasdem, demokrat dan perindo. atas hal ini, keberatan diajukan oleh isak umbara (saksi pemohon) namun tidak ditanggapi oleh kpu kabupaten yokuhimo: bahwa karena suara pemohon caleg urut atas nama yakobus jagung, stp., dialihkan partai lain, maka suara pemohon tersisa hanya suara (tiga ribu dua ratus enam puluh delapan). pengalihan suara ini mengakibatkan pemohon partai pemohon untuk kabupaten yokuhimo mendapat urutan terbanyak dari seharusnya mendapat perolehan terbanyak yaitu suara sebagaimana tabel berikut: ramen awal data dari ppd adalah tidak berdasar,dalil pemohon atas, adalah tidak benar, karena setelah dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh memohon dan ditemukan adanya perbedaan data pemohon. adapun perolehan suara yang benar dari pemohon menurut memohon sesuai alat bukti bukti lanny jaya1 golkar s d bukti lanny jaya1 golkar adalah sebagai berikut: dprd lanny jaya dapil tabel hlm pemohon suara memohon perindo setelah disandingkan perolehan suara pemohon db1 ternyata tidak sesuai partai golkar setelah disandingkan perolehan suara pemohon db1 ternyata tidak sesuai tabel hlm angka yang benar menurut permohonan pemohon perolehan memohon pemohon suara nama calon (da (da menurut. keterangan dari awal selisih memohon ppd data sete lah dari pemda ppd) can kpu undur setelah tabung disandingkan perolehan suara mohon da1, db1 ternyata tidak sesuai keb can abas s.pd fanny sesuai wulandari tabung iseliuswenda sesuai abbas kelenteng (mapiwenda sesuai asa korona rei setelah korona disandingkan perolehan suara pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai dibius tabung setelah disandingkan perolehan suara pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai tanks setelah korona, s.pd disandingkan perolehan suara pemohon db1 ternyata tidak sesuai serpih.benda sesuai nino benda, setelah amd., s.sos disandingkan perolehan suara pemohon db1 ternyata tidak sesuai medis setelah wanna, s.e. disandingkan perolehan suara pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai seru mori, setelah s.ip disandingkan perolehan suara pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai uki tabung setelah disandingkan perolehan suara pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai nyelitabuni sesuai dubius setelah animo disandingkan perolehan suara pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai iii aan nan benda, s.sos tabel hlm angka perolehan suara perolehan nama calon menurut suara menurut keterangan pemohon memohon undur tabung setelah disandingkan perolehan suara pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai dota s.pd fanny wulandari sesuai tabung |seliuswenda sesuai jaman sesuai itelengeng oo |mapiwenda sesuai jasminakogoya sesuai rei korona setelah disandingkan pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai dibius tabung setelah disandingkan pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai tanks korona, setelah disandingkan s.pd perolehan suara pemohon da1, db4 ternyata tidak sesuai serpih.benda sesuai nino benda, setelah disandingkan masa macan pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai medis wanna, setelah disandingkan pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai seru mori, s.ip setelah disandingkan pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai uki tabung setelah disandingkan pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai iyelitabuni sesuai dubius animo setelah disandingkan pemohon da1, db1 ternyata tidak sesuai asam s.sos bahwa atas penjelasan memohon tersebut, maka data data pemohon merupakan data yang dibuat buat atau hanya asumsi semata, sehingga dalil pemohon dalam permohonannya haruslah dinyatakan ditolak. kota jayapura dapil atas nama calon anggota dprd maliki towolom bahwa dalam polita permohonannya angka halaman pemohon atas nama maliki towolom mengklaim sesuai dengan formulir dan plant perolehan suaranya namun terjadi perubahan pada tingkat distrik menjadi sebanyak suara,yuli rahman, sebanyak bahwa dalil pemohon atas, adalah tidak benar, karena perolehan suara yang benar dari pemohon menurut memohon adalah perolehan perolehan suara suara parpol nama menurut menurut keterangan pemohon memohon evangelis db dprd ayumi kota jayapura like db dprd latumahina, kota s.h. jayapura maliki db dprd towolom, s.e. kota jayapura yuli rahman, db dprd s.h. kota jayapura nicolas la. db dprd joule kota jayapura jacobs db dprd rafael, s.e. kota jayapura oktavita db dprd nasatekay, kota s.sos jayapura dr. syair db dprd hasen, s.e., kota m.si jayapura kotlin lehe db dprd kota jayapura nurdin thalib, db dprd amd. kota jayapura bahwa adapun dalil dalil pemohon pada angka halaman yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan perolehan suara menurut pemohon dan pemohon menolak hasil dari rekap da dan menghitung ulang c1 plant karena perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pemohon adalah tidak berdasar, karena memohon tidak dapat menguraikan bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh memohon dan apa relevansinya apabila menghitung ulang c1 plant tapi pemilihan tidak dilaksanakan oleh kpu jayapura, bahwlain: daerah pemilihan jayapura selatan bahwa pemohon mendalilkan perolehan suaranya berdasarkan db1 berjumlah sedangkan pdip berjumlah jumlah ini sama berdasarkan rekapitulasi bawahnya yaitu berdasarkan da1. menurut pemohon, perolehan suara pdip pada tidak sejumlah yang tertera pada da1 maupun pada dbi1, yaitu banyak sebanyak sedangkan menurut pemohon pada perolehan suaranya sebagaimana tabel bawah ini: eee bahwa perolehan suara pada dapat bertambah ketika dilakukan penghitungan suara pada tingkat distrik yang sertifikat rekapitulasinya berupa da1,karena pada rekapitulasi tingkat distrik akan dijumlahkan seluruh suara yang sah dan tidak sah pada seluruh tps dari kalurahan desa. kalau hanya berdasarkan saja berarti perhitungannya hanya pada satu tps: pada tabel perolehan suara versi pemohon, pemohon juga mengalami pertambahan perolehan suara, bahwa adapun perolehan suara yang benar dari pemohon menurut memohon sesuai alat bukti keputusankota jayapura1 golkar adalah: kabupaten dogiyai dapil distrik kamu utara atas nama calon anggota dprd derek pirai bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman point angka yang pada pokoknya menjelaskan terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon distrik kamu utara sebanyak suara oleh memohon yang seharusnya suara pemohon suara menjadi suara disebabsebagaimana tabel dibawah ini, adalah tidak berdasar, karena rekapitulasi pemungutan suara yang dilakukan kabupaten dogiyai memakai sistem noken ikat yang pada saat rekapitulasi hasil pemilihan untuk dprd kabupaten dogiyai dapil ppd distrik kami kabupaten dogiyai diancam untuk merubah perolehan suara oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan pugutadi yang meminta agar adanya pengalihan suara sebanyak suara pdip. perlu diingatkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken ikat adalah pemungutan suara berdasarkan kesepakatan bersama para masyarakat kampung distrik untuk menentukan perolehan suara masing masing calon, bahwa terhadap peristiwa pengancaman yang memaksa ppd distrik kami kabupaten dogiyai merubah perolehan suara sebagaimana atas, memohon menyampaikan kronologi yang dibuat oleh kpu kabupaten dogiyai. bukti dogiyai1 golkar bahwa perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut permohonan pemohon suara yang benar menurut memohon meera ea bea kenya,golkar sampai dengan bukti papua golkar: yang disahkan dalam persidangan pada tanggal juli sebagai berikut: papua fotokopi keputusan kpu.papua: papua fotokopi kumpulan formulir dc kpu, dc1 dpr, golkar dpr provinsi papua, papua5 fotokopi keputusan kpu nomor pl. golkar kpt kpu v beserta lampiran keputusan kpu provinsi papua nomor pl. lertanggal mei papua fotokopi kumpulan formulir dc1 dpr provinsi golkar papua provinsi papua, papua6 fotokopi formulir model dc kpu dan dc1 dpr golkar provinsi papua dc2 kpu papua: fotokopi keputusan kpu nomor pl. kepulauan yapen2 kpt kpu v beserta lampiran keputusan golkar kpu kabupaten kepulauan yapelanny jaya1 fotokopi keputusan kpu nomor pl. golkar kpt kpu v beserta lampiran keputusan kpu kabupaten lanny jaynny jaya tahun fotokopi keputusan kpu nomor pl. kota jayapura1 kpt kpu v beserta lampiran keputusan golkarfotokopi formulir model db kpu dan db1 dprd kota jayapura1 kota jayapura kota jayapura: golkar fotokopi kumpulan formulir model db kpu, db1 kota jayapura2 dprd kota jayapura kota jayapura: golkar dogiyai1 fotokopi keputusan kpu nomor pl. golkar kpt kpu v beserta lampiran keputusan kpu kabupaten dogiyai nomor pl. ptsgiyai tahun papua fotokopi formulir dc2 kpu, dan dc.dh kpu, golkar papua5 fotokopi formulir dc kpu, dc2 kpu, dan golkar dc.dh kpu, papua fotokopi keputusan komisi pemilihan umum golkar republik indonesia nomor: pl. kpt kpu iv tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap dalam negeri dan luar negeri eee sesar ear rambamacat yong togo bahwa dengan demikian pemohon caleg urut atas nama yakobus jagung, stp., seharusnya mendapat suara sebanyak suara yaitu dari suara terekam oleh memohon sebanyak suara ditambah suara atau memperoleh kursi dpr untuk dapil papua: bahwa karenanya, sangat patut dan berdasar hukum bagi pemohon caleg urut dapil yokuhimo untuk dikembalikan suaranya yang hilang oleh memohon sebanyak tersebut, bahwa perolehan suara pemohon terhadap partai lain dan untuk caleg pemohon nomor urut dan nomor urut menurut pemohon adalah sebagai berikut aman pama pemohon atas nama lion number st, dpr dapil papua bahwa selaihasil perbaikan ketiga tingkat nasional pemilihan umum tahun papua fotokopi keputusan komisi pemilihan umum golkar republik indonesia nomor: pl. kpt kpu v tentang perubahan atas keputusan pl. kpt kpu ivberserta lampiran papua: papua fotokopi kumpulan rekomendasi pada saat golkar rekapitulasi suara dpr papua, yaitu: rekomendasiertanggal mei rekomendasi bawaslu nomor bawaslu prov pa pm. v rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara distrik heran kota jayapura: rekomendasi bawaslu nomor bawaslu prov. pa pm. v tanggal meipapua fotokopi kumpulan tindak lanjut kpu provinsi golkar papua atas rekomendasi bawaslu seluruh kabupaten, yaitu berita acara nomor pl. sa prodi v berita acara nomor pl. sa prodi v berita acara nomor pl. sa prov v berita acara nomor pl. sa prodi v berita acara nomor pl. ba prov. v berita acara nomor pl. ba prodi v berita acara nomor pl. ba prodi v papua fotokopi surat pernyataan ketua ppd distrik golkar jayapura utara, papua fotokopi kronologis dari ketua kpu provinsi golkar papupapua fotokopi kumpulan kronologis pernyataan ketua golkar kabupaten kota, terkait permasalahan yang didalilkan oleh pecahaketua kpu kabupaten paniai ketua kpu kabupaten puncak ketua kpu kabupaten intan jaya ketua kpu kabupaten yahukimo ketua kpu kabupaten nabire ketua kpu kabupaten mimika ketua kpu kabupaten asmat ketua kpu kabupaten jayawijaya ketua kpu kabupaten tolikara papua fotokopi kumpulan formulir model db kpu golkar dan db1 dpr papua kabupaten kota: kpu kabupaten tolikara kpu kata jayapura kpu kabupaten panik kpu kabupaten puncak kpu kabupaten intan jaya kpu kabupaten yahukimo kpu kabupaten nabire kpu kabupaten mimika kpu kabupaten asmat kpu kabupaten jayawijaya papua fotokopi kumpulan formulir model db kpu, db1 golkar dprd prov. papua dapil db2 kpu kabupaten pengunungan bintang: papua fotokopi kumpulan formulir model da kpu golkar dan atau da1 dprd kab kota dari distrik, distrik serambakon distrik iur distrik taruh distrik okbibab distrik orsinil distrik kaum distrik kalomel distrik sipirok distrik klip distrik oksida distrik atom distrik boy distrik obat papua fotokopi kumpulan formulir model c1 dprd golkar kab. kota foto plant dprd kab kota, c2 kpu untuk tps tps dalam wilayah distrik sebagai berikut: distrik iur distrik orsinil distrik oksida distrik serambakon distrik kalomel distrik oksamol distrik kaum distrik taruh distrik obat distrik boy distrik klub distrik atom distrik okbibab papua5 fotokopi kumpulan surat pernyataan ketua ppk golkar dari distrik: distrik oksamol distrik sipirok distrik atom distrik iur distrik boy distrik oksida distrik taruh distrik orsinil distrik okbibab distrik obat distrik kaum distrik serambakon distrik kalomel papua5 fotokopi berita acara nomor ba hk. golkarkpu, db1 kepulauan yapen2 dprd ,db2 kpu, db.ti kpu kabupaten golkar kepulauan yapen dapil ii: fotokopi kumpulan formulir model da, kepulauan yapen2 dprd kab kota daa kab kota, da2 kab kota golkar dari kecamatan: distrik angkaisera distrik yamakukat distrik anotaurei lanny jaya fotokopi kronologis dari ketua kpu kabupaten golkar kepulauan yapen11 fotokopi kronologis dari ketua kpu lanny jaya golkar kabupaten lanny jay22 fotokopi kumpulan formulir model c1 dprd golkar kab. kota, foto plant dprd kab kota, c2 kpu untuk tps tps dalam wilayah kecamatan sebagai berikut: tps kampung beam, distrik belok beam, tps kampung beam, distrik belok beam, tps kampung primbon distrik belok beam tps kampung primbon, distrik belok beam tps kampung murni, distrik belok beam tps kampung tiga, distrik belok beam tps kampung tiga, distrik belok beam tps kampung belok, distrik belok beam tps kampung belok, distrik belok beam tps kampung kulit, distrik belok beam tps kampung kulit, distrik belok beam tps kampung honduras distrik belok beam tps kampung honduras, distrik belok beam tps kampung juta distrik belok beam tps kampung juta, distrik belok beam tps kampung gunagewak distrik amelia tps kampung upi, distrik amelia lanny jaya3 fotokopi kumpulan formulir model db kpu, db1 golkar kpu, db2 kpu kabupaten lanny jaya dapil iii: lanny jaya3 fotokopi kumpulan formulir model da, da1 golkar dprd kab kota daa1 kab kota, da2 kab kota dari distrik browa: fotokopi formulir model db2 kpu kota jayapura kota jayapura1 dapil jayapura selatan, golkar fotokopi kumpulan formulir model distrik kota jayapura1 jayapura selatan dan kumpulan kampung golkar wilayah jayapura selatan dengan susunan sebagai berikut: distrik jayapura selatan kelurahan adipura kampung kayu pula kampung tobat kelurahan gapura kelurahan entra kelurahan number kelurahan ramadi fotokopi kumpulan formulir model c1 dprd kota jayapura1 kab. kota, foto c1. plant dprd kab kota, c2 golkar kpu untuk tps tps dalam wilayah distrik sebagai berikut: kelurahan gapura kelurahan adipura kelurahan number kelurahan entra kelurahan ramadi kampung tobat kampung kayu pula fotokopi berita acara nomor kota jayapura1 ba hk. kpu v tentang golkarfotokopi surat bawaslu nomor bawaslu kota jayapura1 kota jpr v perihal rekomendasi yang golkar untuk pemilihan galon anggota dprd dan dprd kota jayapura pada distrik jayapura selatan, fotokopi berita acara nomor ba hk. kota jayapura1 pun tentang rekapitulasi hasil golkarda1 dprd kota jayapura2 kab kota, daa distrik jayapura utara kata golkar jayapura dapil ii: dogiyai1 fotokopi kumpulan formulir model db kpu, db1 golkar kpu kabupaten dogiyai dapil dogiyai1 fotokopi kronologis dari ketua kpu kabupaten golkar dogiyai: papua fotokopi kumpulan tanggapan memohon nomor golkanabire kabupaten yahukimo kabupaten pegunungan bintang kabupaten dogiyai kabupaten lanny jaya kota jayapura kabupaten mimika kabupaten jayawijaya kabupaten asmat kabupaten tolikara kabupaten intan jaya kabupaten yapen kabupaten puncak kabupaten sarmihak terkait ditetapkan oleh memohon sebagai partai politik peserta pemilihan umum serentak tahunketentutahunketentucalon anggota dpr daerah pemilihan papua nomor urut atas nama driven final, dan calon anggota dprd kota jayapura daerah pemilihan nomor urut (dua) atas nama like latumahina, s.h.nomor igolkarivii untuk dpr daerah pemilihan papua dan nomor: golkarivii tertanggal juli untuk dprd kota jayapura daerah pemilihihak terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara permohonan php legislatif tahun ii. keterangan pihak terkait permohonan atas nama basalis essay, kabupaten jayawijaya, kabupaten mimika dan kabupaten lanny jaya. bahwa dalam posisinya pemohon mendalilkan adanya pengurangan kabupaten yahukimo sebesar suara, kabupaten jayawijaya suara, kabupaten mimika sebesar suara dan kabupaten lanny jaya sebesar suara, yang kemudian apabila dijumlahkan seluruh pengurangan suara pemohon kabupaten tersebut diatas berjumlah suara, namun pemohon dalam petitumnya meminta ditetapkan perolehan suaranyapemohon atas nama lion number calon anggota dpr partai golkar nomor urut sebagai berikut bahwa menurut pemohon, memohon telah salah dan keliru dalam mengelu(obyek permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara calon anggota dpr dapil papua, dimana obyek sengketa yang dikeluarkan memohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota dpr dapil papua yang tetapkan kpu provinsi papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bukti keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor pl. kpt kpu v tanggal mei bahwa dalam obyek sengketa guo, memohon menetapkan perolehan suara pemohon sebesar suara tersebar dua puluh sembilan) kabupaten kota se provinsi papua dengan jumlah suara sah sebanyak dari jumlah dpt sebanyak pemilih. bukti model dc1 dpr daerah pemilihan papua: berdasarkan model kpupemilihan umum tahun pada hari minggu tanggal sembilan belas bulan mei dua ribu sembilan belas bertempat hotel grand abe berpura kota jayapura papua, namun dalam berita acara tersebut sebesar suara. hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan pemohon kabur, apakah pengurangan suara pemohon sejumlah suara atau sejumlah suaragu|wera tmareserprartenan jetmooamag jaman jpamasatamsna bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara sebagaimana dalam permohonanesar jayawijaya sebesardapat menguraikan dengan jelas tps mana, kelurahan desa maupun kampung secara berjenjangnama peran pemeran sara perolehan ust agar pesepak gusar jemeersuaa bahwa untuk dapil provinsi papua, partai golkar memperoleh kursi (kursi ke dari kursi) atas nama tribeca final, sc. pihak terkait)apakah sejumlah suara atau sejumlah suarayakobus jagung. bahwa dalam posisinya pemohon mendalilkan adanya pengurangan kabupaten yahukimo sebesar suara yang dialihkan partai lain yaitu pan, nasdem dan demokrat. dalam tabel rekapitulasi yang dibuat oleh pemohon untuk perolehan suara versi pemohon, jumlah suara pemohon berubah menjadi suara, namun perolehan untuk partai pan, nasdem dan demokrat tetap dan tidak berkurang, sehingga jumlah total suara sah melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihwana tmareset praktenan tong kas bnanyak jayawijayamenguraikan dengan jelas tps manapata eothanguara perkenan kasi ape jesensaa clearer eegersuaa bahwa untuk dapil provinsi papua, partai golkar memperoleh kursi atas nama driven final.dan melebihi jumlah suara pemilih yang menggunakan hak pilipdt. lion number (internal) dalam eksepsi permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel) bahwa pemohon adalah calon legislatif dpr dapil papua yang dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan jumlah suara sah sebanyak suara sedangkan dpt sebanyak suara berdasarkan model kpu namun faktanya berdasarkan formuliyang ditetapkan oleh memohon, jumlah total suara sah adalah sebesar suara dengan dpt sejumlah pemilih. bahwa dalam posisinya pemohon mendalilkan adanya penggelembungan dpt namun pemohon tidak menjelaskan apa relevansinya dengan perolehan suara pemohon, dan pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon terhadap perolehan suara pemohonmohon dalam polita maupun petit yang dimohonkan tidak meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana huruf angka pmk tahun mensyaratkanpermohonan yang diajukan oleh pdt lion number dalam permohonannya tidak meminta ditetapkan perolehan suara yang benar, namun dalam permohonan guo, pemohon atas nama pdt lion number meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang kabupaten kota provinsi papua dengan alasan bahwa adanya perbedaan dpt dpr dengan dpt dpd adalah tidak benar. bahwa terhadap permohonan guo berdampak pada pihak terkait yang telah ditetapkan kpu memperoleh suara sebesar suara dan mendapat kursi dpr pada pemilu serentak tahunambahan dpt, disamping itu permohonan pemohon tidak jelas karena tidak meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar oleh mahkamamaliki towolow (internal) .dalam eksepsi permohonan pemohon kabur dan tidak jelas obscura libel) bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa penghitungan perolehan suara memohon dalam da dprd kota jayapura dapil adalah tidak benar. selanjutnya menurut pemohon bahwa berdasarkan rekap kelurahan dan kampung dapil sesuai data dan plant penghitungan perolehan suara pihak terkait yang sebenarnya adalah (seribu dua puluh satu) suara dan perolehan suara pemohon adalah (seribu tiga ratus dua puluh enam suara): bahwa dalam permohonannya pemohon tidak menyebutkan secara berjenjang dengan menjelaskan tps mana, kelurahan desa mana dan distrik mana serta berapa jumlah perubahan penghitungan perolehan suara terhadap perolehan suara pihak terkait yang dimaksud oleh pemohon itu terjadi setiap panjangnya. terlebih lagi pemohon juga tidak menyebutkan oleh siapa perubahan itu dilakukan dalam setiap panjangnya: bahwa dalam permohonan pemohon tidak menjelaskan dengan tegas mengenai bagaimana perubahan berupa pengurangan dan atau penambahan terhadap penghitungan perolehan suara masing masing caleg dari partai golkar (pihak terkait) itu terjadi. pemohon tidak menjelaskan bagaimana, dimana dan oleh siapa perubahan penghitungan perolehan suara itu dilakukan serta perolehan suara pemohon dari tps atau kelurahan atau distrik mana yang dikurangkan sehingga menurut pemohon sehingga penghitungan perolehan suara pemohon menjadi (seribu seratus enam puluh delapan) suara. sebaliknya pemohon juga tidak memberikan penjelasan dan penghitungan secara berjenjang mengenai dari mana dan tps mana saja sehingga pemohon memiliki dasar untuk mengklaim telah memperoleh (seribu tiga ratus dua puluh enam) suara untuk pengisian anggota dprd kota jayapura dapil jayapura bahwa kemudian dalam setimnya pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menetapkan perolehan suara caleg partai golkar yang benar untuk pengisian calon anggota dprd kota jayapura dapil jayapura sebagai berikut: perolehan parpol golkar suara yang benar evans ayumi like latumahina, s.h. maliki towolom, s.e. yuli rahman, s.h. nicolas ibahwa petit pemohon tidak didasarkan pada polita yang jelas dan nyata yaitu secara berjenjang menjelaskan dari mana asal muasal pemohon penghitungan perolehan ditemukan kejanggalan berupa perbedaan antara jumlah pemilih keseluruhan dalam dpt ppwp, dpt dpr dan dpt dpd sebagai berikut: untuk jumlah pemilih dalam dpt ppwp tertera sebanyak sementara untuk dpr berjumlah dan untuk dpd berjumlah yang sampai dengan telah disahkan pada pleno rekapitulasi kpu pusat, tidak pernah dilakukan koreksi dan perbaikan bersama, antara kpu, bawaslu dan saksi yang hadir, berakibat pada adanya selisih antara jumlah pemilih dalam dpt ppwp dengan dpr berjumlah suara sementara selisih antara jumlah pemilih dalam dpt ppwp dengan dpd berjumlah suara sementara selisih jumlah pemilih antara dpt dpr dengan dpd adalah satu suara. bahwa kejanggalan jumlah dpt ini semakin nampak dengan memperhatikan jumlah pemilih dalampada tanggal april dpt untuk semua jenis pemilihan meliputi kabupaten dan kota berjumlah fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi penambahan penggelembungan) jumlah pemilih diluar prosedur dalam dpt provinsi papua untuk semua jenis pemilihan yang dapat diurai sebagai berikut: telah terjadi penambahan penggelembungan) jumlah pemilih untuk p pwp sebanyak suara, penambahan penggelembungan) jumlah pemilih untuk p dpr sebanyak suara dan penambahan penggelembungan) jumlah pemilih untuk p dpd sebanyak suara. tabel penambahan penggelembungan) suara provinsi papua untuk p pwp, p dpr dan p dpd pemilu menurut depth dalam dpt penambahan papua april berdasarkan penggelembungan) model dc kpu mei suara pemohon sehingga berani meminta mahkamah konstitusi untuk menetapkan penghitungan perolehan suara pemohon menjadi sebanyak (seribu tiga ratus dua puluh enam) suara, bahwa petit dan atau permohonan yang tidak didasarkan pada polita yang jelas dan tegas mendukung petitumnyaprovinsi papua, menurut pihak terkait adalah sebagai berikutota jayapura daerah pemilihan dapil) jayapura bahwa pihak terkait menolak dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan penghitungan perolehan suara pemohon berkurang menjadi suara pada penghitungan perolehan suara untuk pengisian anggota dprd kota jayapura dapil untuk internal partai golkar, karena pemohon tidak penjelas mana saja penghitungan perolehan suara pemohon tersebut berkurang dan tidak menyebutkan pula siapa yang mengurangi suara pihak terkait, bahwa sepengetahuan pihak terkait bahwa pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kota dan ternyata setelah dilakukan penghitungan ulang suara pemohon oleh memohon perolehan suara pemohon ternyata berkurang. dengan demikian dalil pemohon mengenai adanya penambahan dan pengurangan terhadap penghitungan perolehan suara calon legislatif dalam satu partai golkar adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak mahkamah:selisih perhitungan suarapermohonan atas nama basalis essay pd.yakobus jagung, stplion numbermaliki towolow (internal)dapil kota jayapura, menyatakan perolehan suara yang benar untuk dpr dapil papua partai golkar basalis essay driven final bsc pihak terkait) lion number mahmud basri ngapain adolf siberian ir. titik koesmining azis sambal, sos, h.m. rudy undang dra. hula ida ambisi, yakobus jagung, s.tp dprd kota jayapura dapil jayapura parpol golkar evans anovi like latumahina, s.h. maliki towolom, s.e. yuli rahman, s.h. nicolas tdan bukti pt.pg sampai dengan bukti pt.pg yang disahkan dalam persidangan pada tanggal juli sebagai berikut: dapil papua pt. fotokopi surat keputusan kpueserta lampirdapil kota jayapurakpt kpu i1untuk dprd kota jayapura daerah pemilihan termenolak seluruh dalil dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui oleh pihak terkait perbaikan permohonan pemohon yang diterima mahkamah konstitusi pada tanggal juni telah melewati waktu perbaikan permohonan bahwa pemohon telah melakukan perbaikan sebanyak kali, perbaikan pertama diterima mahkamah konstitusi pada hari jum'at, tanggal mei jam wib dan perbaikan kedua terima mahkamah konstitusi pada hari selasa, tanggal juni jam wib. bahwa berdasarkan ketentuan maka pihak terkait hanya menanggapi perbaikan permohonan pemohon yang telah terima mahkamah konstitusi pada hari jum'at, tanggal mei jam wib, dan memohon kepada mahkamah untuk menolak seluruh dalil perbaikan pemohon yang diterima mahkamah konstitusi tanggal juni jam wibpemohon tidak menguraikan kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara pemohon tps dan distrik mana suara pemohon tidak sesuai sehingga salah dalam rekapitulasi, yang ada pemohon langsung menyatakan perolehan suara pemohon dikurangi: bahwa pemohon juga menguraikan perihal pelanggaran yang terjadi beberapa kabupaten yang akhirnya didalam pokok permohonan diuraikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang psu) tetapi dalam petit meminta untuk ditetapkan perolehan suara berdasarkan perolehan suara menurut pemohon:: bahwa pemohon menguraikan dalam dalil pokok permohonan pemohon telah terjadi pelanggaran beberapa kabupaten dan menyatakan untuk dilakukan pemungutan suara ulang psu) tetapi dalam petit meminta untuk mengabulkan perolehan suara menurut pemohon:pokok permohonan bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara pemohon kabupaten yahukimo sebanyak suara adalah tidak benar bahwa pada dalil pemohon pada angka dalam table dimana terlihat pihak terkait tidak terdapat perhitungan selisih antara pemohon dengan memohon kpu) kabupaten yahukimo sehingga sangat bertentangan dengan dalil pemohon pada angka yang menyatakan bahwa .pada saat rekapitulasi kabupaten yahukimo dekat suara pemohon adalah sebanyak ternyata dialihkan partai lain yaitu pan, nas dem, demokrat dan perindo. bahwa dalil pemohon yang saling bertentangan ini merupakan sebuah bukti bahwa pemohon hanyalah berasumsi dan faktanya pemohon sendiri dimana pihak terkait telah kesesuaian perolehan suara antara pemohon dengan memohon. bahwa dalil pemohon secara keseluruhan mendalilkan terjadinya suatu pelanggaran dibeberapa kabupaten tetapi bila dilihat dari petit pemohon meminta untuk penetapan perolehan suara menurut pemohon, hal ini membuat suatu dalil dalil menjadi kacau. bahwa berdasarkan perolehan suarabahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti gugatan pemohon adalah tidak beralasan dan mengada adarampai dengan bukti pt nasdem. papua. dpr yang disahkan dalam persidangan pada tanggal julitokopi form model db1 dpr kabupaten nasdem. papua. dpr yahukimo daerah pemilihan papun dprd kabupaten kota, menurut pihak terkait adalah sebagai berikut berdasarkan fakta fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan pemilihan umum calon anggota dpr provinsi papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon serta merusak prinsip prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. permasalahan mendasar tersebut telah terjadi beberapa kabupaten antara lain: kabupaten tolikara, kota jayapura, cc. kabupaten lanny jaya: kabupaten yahukimo: kabupaten asmat, kabupaten paniai: kabupaten nabire. kabupaten intan jaya, kabupaten mimika, kabupaten puncak: fakta fakta pelanggaran sebagaimana tersebut atas dapat diuraikan sebagai berikut pelanggaran untuk kabupaten tolikara bahwa pelanggaran pemilu kabupaten tolikara harus dikategorikan sebagai kejadian khusus luar biasa karena telah terungkap bukti dan fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap perundang undangan yang berakibat tidak sahnya hasil penghitungan suara untuk kabupaten tolikara. berdasarkan bukti yang ada, terdapat (tiga) fakta pelanggaran yakni, dprd provinsi dapil papudapil papua perataan sus bahwa perolehan suara pemohon dapil papua adalah suara bukan suara seperti yang didalilkan oleh pemohon, bahwa perolehan suara pihak terkait dapil papua adalah suara bukan suara seperti yang didalilkan oleh pemohon: bahwa perolehan suara deer tabung dapil papua adalah suara bukan suara seperti yang didalilkan oleh pemohon, bahwa dengan demikian perolehan suara pihak terkait dapil papua adalah suara dan pemohon adalah bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas, dalil dalil tidak terbukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan. dprd kota jayapura dapil kota jayapuota dapil jayapura bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara pihak terkait sebanyak suara dapil kota jayapura seperti yang didalilkan oleh pemohon: bahwa perolehan suara pemohon dapil kota jayapura adalah suara, bahwa dapil kota jayapura perolehan suara pihak terkait adalah suara, bukan suara seperti yang didalilkan oleh pemohon,dprd kabupaten dogiyai daerah pemilihan dogiyaimenurut pihak terkait, seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon telah dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. bahwa perolehan suara yang benar dapil dogiyai adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh memohon dalam hal ini kpu kabupaten dogiyaid provinsi papua dapil papua nomor urut nama partai politik perolehan suara perolehan suara pemohon dan pihak terkait untuk pengisian keanggotaan dprd kota jayapura dapil nomor urut nama partai politik perolehan suara aan perolehan suara pemohon dan pihak terkait untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten dogiyai dapil menetapkan perolehan suara yang benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh memohobukti pt yang disahkan dalam persidangan pada tanggal juli sebagai berikut: dapil papuadogiya2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait partai amanat nasional mengajukan surat permohonan sebagai pihak terkait sebagaimana tercatat dalam akta pengajuan keterangan pihak terkait nomor jaket dpr dprd pan.mk bertanggal juli dan pihak terkait tidak memberikan keterangan pihak terkait serta tidak mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnytidak ada pemilihan untuk pemilu dprd provinsi, dpr dan dpd semua distrik distrik) kabupaten tolikara. tidak terlaksananya pleno rekapitulasi baik untuk pemilu dprd, dpr dan dpd.. terhadap pelanggaran pelanggaran pemilu pada kabupaten tolikara, dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa ketika pleno rekapitulasi tingkat provinsi untuk kabupaten tolikara sedang berlangsung hotel grand abe jayapura tanggal mei seorang calon anggota legislative provinsi papua dari partai demokrat atas nama benny korona, menerobos ruangan pleno dengan membawa kotak suara pemilu calon anggota dprd provinsi, dpr dan dpd, dimana kotak kota suara tersebut masih dalam kondisi tersegel: bukti berita koran saat kejadian ruang pleno). bahwa ketika saksi dari partai demokrat saudara isak randi hikoyabi mempertanyakan model kesepakatan yang telah dilakukan oleh masyarakat distrik kemlu dan distrik wagneri kabupaten tolikara, ketua kpu kabupaten tolikara juni animo, sip mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti kesepakatan masyarakat, sehingga suaranya tidak dapat dimasukan dalam rekapitulasi bukti video, menit namun pada akhirnya suara pada dua distrik tersebut tetap dimasukan sebagai hasil rekapitulasi untuk kabupaten tolikara pada semua jenis pemilihan, meskipun telah diakui oleh ketua kpu kabupaten tolikara juni animo, sip sendiri bahwa mereka tidak memiliki data untuk memasukan suara tersebut:golkar) keterangan tertulis pengawasan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia terhadap dalil permohonan hal yang menyebutkan memohon telah melakukan pengurangan perolehan suara pemohon caleg nomor urut atas nama basalis essay, pd., m.m., kabupaten jayawijaya kehilangan sebanyak suara, kabupaten mimika kehilangan sebanyak dan kabupaten lanny jaya kehilangan sebanyak suara pada tingkat pleno kpu kabupaten jayawijaya. memohon juga telah melakukan pengurangan dan pengalihan perolehan serta penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara pemohon caleg nomor urut atas nama lion number st,s.h., permasalahan mendasar tersebut telah terjadikabupaten puncak. selain itu memohon telah melakukan pengurangan perolehan suara pemohon caleg nomor urut atas nama yakobus jagung, s.tp., yang seharusnya memperoleh kursi dpr untuk dapil papua. terkait hal tersebut bawaslu provinsi papua menyampaikan sebagai berikut: kabupaten jayawijaya bahwa berdasarkan rapat pleno terbuka pada tanggal mei gedung dprd kabupaten jayawijaya, kpu kabupaten jayawijaya menetapkan rekapitulasi penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat model db1, dimana pemohon atas nama basalis essay, pd., memperoleh sura sebanyak (duapuluh satu ribu enam ratus enam) suara yang dapat dilihat pada table berikut: nama caleg perolehan suara db1 dpr ri) basalis essay, pd., trifida final lion number, nyamuk basri ngapain, adolf. t.p. siberian ir. titik kusmining azis sambal ihm. rudidundani drs. hula ida number jacobs jagung, bukti pk. bahwa berdasarkan dalil pemohon angka yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan suara calon legislatif dpr partai golkar nomor urut sebanyak suara ditingkat pleno kabupaten mimika dan pleno rekapitulasi pada tingkat kabupaten, kpu kabupaten mimika hanya melakukan rekapitulasi perolehan suara untuk pemilu calon anggota dprd tingkat kabupaten, bawaslu kabupaten mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil pengawasan badan pengawas pemilihan umum kabupaten mimika yang dilaksanakan pada tanggal april bahwa kotak suara tersegel tersebut merupakan sampel dari sejumlah kotak suara yang ada distrik distrik yang sengaja dibawa dari tolikara jayapura seminggu setelah pemilihan, guna dilaporkan dalam forum pleno provinsi dengan tujuan untuk menunjukan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada pemilihan umum kabupaten tolikara untuk dprd provinsi, dpr dan dpd. bahwa fakta tidak pernah terjadinya pemilihan untuk pemilu dpr provinsi, dpr dan dpd kabupaten tolikara, juga dibuktikan dari rekaman video beberapa distrik. rekaman video ini diambil beberapa hari setelah hari pemungutan suara yang memperlihatkan kotak kotak suara masih tersusun rapih kantor kantor distrik dalam keadaan tersegel atau belum pernah digunakan sejak hari pencoblosan tanggal april bukti video hasil rekaman terhadap kotak kotak suara yang masih tersegel atau belum digunakan untuk pemilihan dprd provinsi, dpr dan dpd). bahwa selain bukti bukti atas, terdapat juga bukti dokumen berupa pernyataan kepala kepala distrik (dua puluh empat) distrik yang isinya menyatakan selain tidak ada pemilihan untuk pemilu dprd provinsi, dpr dan dpd, juga tidak pernah ada pleno rekapitulasi tingkat distrik. adapun distrik distrik tersebut meliputi distrik puteri, distrik dunia, distrik wari, distrik magi, distrik timor, distrik telenggeme, distrik panama, distrik lumba, distrik nabunage, distrik koda, distrik kapulaga, distrik voyage, distrik gilombandu, distrik jika, distrik gaya, distrik dow, distrik bokoneri, distrik bokondini, distrik bogonuk, distrik berani, distrik awek, dan distrik air garam, bukti sampai sampai dengan mei terhadap pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara dprd tingkat kabupaten yang mana dari hasil rekapitulasi tersebut,da1 dari masing masing kabupaten mimika kepada bawaslu kabupaten mimika bukti bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dpr tingkat kabupaten mimika tanggal april sampai dengan tanggal mei sertifikat hasil perolehan suara yang dibuat oleh kpu kabupaten mimika berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara pada formulir model da1 dpr dari masing masing distrik bukti bahwa dari hasil pengawasan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara terhadap pemilihan dpr tingkat kabupaten mimika, berdasarkan dokumen sertifikat hasil yang diterima dari delapan belas) panitia pemilihan distrik kabupaten mimika, diperoleh rincian sebagai berikut:gimuga yang dilaksanakan pada tanggal mei diperoleh rincian sebagai berikut: total perolehan suara pengawasan. partai golongan karya | . pd., m.m kan sisa mana th. ngapain, s.t siberian jir. tutikkoesmining jh.m.rudyjundani pada ambisi, m.m bialama yang dilaksanakan pada tanggal mei diperoleh rincian sebagai berikut: ne a uraian berdasarkan da1 dpr hasil pengawasan. partai golongan karya kota tee" tanach mangan pd., m.m |trifenamtinal,b. jelionnumberi,s th. ker mana ngapain, s.t isisugan siberian tutikkoesmning h.m. rudyjundani mama maru m.m sta men s.t.p daan non para potusmar yangena pd., m.m man ngapain, s.t siberian |ir tutikkoesmining h.m.rudyjundani ambisi, m.m manhoyaartai golongan karya pd., m.m jelionnumberi,s.'h. aan ngapain, s.t siberian ir. tutikkoesmining h.m. rudy undang dra. hula ida ambisi, m.mkis. adolf. t.pdiken mas pd., m.m |trifenamtinal,b. ngapain, s.t siberian jr. tutikkoesmining h.m. rudyjundani kaos m.m s.t.pjiwa dilaksanakan pada tanggal mei diperoleh rincian sebagai berikut: suara uraian berdasarkan da1 dpr hasil pengawasan. partai golongan karya pd., m.m |trifenamtinal,b. '| ngapain, s.t (|s.adolf.t.p.siberian (ir tutikkoesmining mah jasa h.m.rudyjundani man m.m sisa s.t.p (area,uala kencana dilaksanakan pada tanggal mei diperoleh rincian sebagai berikut: ama suara uraian berdasarkan da1 dpr hasil pengawasan. misi man pd., m.m nekat ngapain, s.t |ir. tutikkoesmining h.m.rudyjundani m.maki paramleg kan perisai min pd., m.m tedonnumberi,s th. jagat ngapain, s.t (s adolf.t.p siberian tin tutikjauhngapain, s.t s.adolf.t.p.kenau partai golongan karya basalis essay, pd., |.jaum.m trifenam final, dengan bukti surat pernyataan kepala kepala distrik): bahwa fakta tidak adanya pemilihan dan pleno rekapitulasi tingkat distrik untuk pemilu dprd provinsi, dpr dan dpd, diperkuat dengan pernyataan ketua kpu tolikara pada rapat bersama bawaslu tolikara dan jajaran polres tolikara pada tanggal april sehari setelah pemungutan suara tanggal april berdasarkan bukti rekaman video, terdengar dengan jelas ketua kpu tolikara menyatakan bahwa seluruh dokumen formulir penghitungan suara tps kampung berupa maupun plant tidak dimasukan dalam kotak kotak suara melainkan ditempatkan dalam kotak khusus ppd dikarenakan dokumen formulir tersebut terlambat datang, bukti rekaman video yang berisikan pernyataan ketua kpu tolikara): 9g) bahwa terlepas dari fakta tidak adanya pemilihan untuk pemilu dprd provinsi, dpr dan dpd, tindakan kpu tolikara yang memisahkan dokumen formulir model c1 kpu dan formulir model c1 kpu plant pada kotak khusus, bukti video selain bertentangan dengan huruf pkpu nomor tahunjuga patut dicurigai sebagai cara dan upaya memanipulasi hasil pemilihan hal ini terbukti sekalipun fakta fakta sebagaimana diuraikan atas jelas jelas menunjukan tidak ada pemilihan untuk pemilu dprd provinsi, dpr dan dpd, akan tetapi hasilnya tetap ada dan direkam hingga sampai tingkat pusat.: bahwa pada tanggal mei saudara rosea berongga telah melaporkan dan menyerahkan kepada bawaslu provinsi papua pernyataan kepala distrik camat se kabupaten tolikara, serta video pertemuan antara kpud lion number, th. syahid basri ngapain, nan s.t adolf. siberian ir. titik koesmining azis sambal, sos., h.m. rudy undang dra. huldaidaimbiri,tembagapurnitbasalis essay,s. pd., m.m s.t ir. tutikkoesmining (h.m.rudyjundani dra. huldaidaimbiri,m.m pena calon bukti kabupaten tolikara bahwa berdasarkan hasil pengawasan kabupaten tolikara, dijelaskan bahwa pemilu telah dilaksanakan pada tanggal april dengan menggunakan system noken (ikat sepakat), bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas distrik distrik kabupaten tolikara, dijelaskan bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik telah dilaksanakan oleh masing masing ppd: bahwa pada tanggal mei pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk kabupaten tolikara tingkat provinsi papua yang dilaksanakan hotel grand abe, seorang calon anggota legislatif dari partai demokrat atas nama benny korona masuk keruangan pleno dengan membawa kotak suara untuk pemilu dpr, dpd dan dprd provinsi yang masih dalam keadaan disegel, menurut yang bersangkutan bahwa (tiga) kotak suara tersebut merupakan sample dari sejumlah kotak suara yang ada distrik distrik kabupaten tolikara, bahwa tindak lanjut terhadap temuan tersebut, bawaslu provinsi papua melakukan pencernaan bukti bukti selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap peraturan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penemu disimpulkan tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu atau tindak pemilu yang dilakukan oleh terlahir dan ppd distrik kabupaten tolikara: bahwa surat pernyataan kepala distrik kabupaten tolikara tidak benar karena semua tahapan pemilihan umum telah terselenggara: bahwa oleh karena laporan penemu bukan merupakan pelanggaran, maka proses dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas distrik distrik kabupaten tolikara, maka hasil perolehan suara masing masing distrik untuk partai golkar calon berdasarkan da1 dpr adalah sebagai berikut total perolehan suara partai politik dan calon kapulaga lianogoma lumba koda asnawi rugi kubu enam tari melawi biak poganeri jnabunage voyage |(gaya jairgaram jwakuwo jawiki jkanggime (punggawa jwoniki (bogonuk jgilobandu |telenggeme |kemlu jgundagi jumat jddu (wna |o000000000 panama juga (timor bow p0) meriam jari |wnn jbokondini berani jkamboneri jaime |wagneri yuko anime jeuner (kal |bokoneri jumlah suara sah partai peta dam calobuktiahwa bawaslu provinsi papua tidak pernah menerima laporan atau surat dari saudara rosea berongga. bahwa terhadap laporan saudara johan hengky merek yang dilaporkan kepada bawaslu provinsi papua pada tanggal mei telah dilimpahkan kepada bawaslu kabupaten tolikara dengan tindak lanjut sebagai berikut syarat formil tidak terpenuhi, waktu kejadian maupun waktu diketahui yaitu tanggal april dan baru dilaporkan pada tanggal mei sesuai dengan tanda terima laporan tpl lp pl bawaslu.prov.pair pelapor menyampaikan laporan dengan melampirkan ktp kota jayapura yang berarti bukan warga kabupaten tolikara yang berhak melaporkan pelanggaran kabupaten tolikara. kota jayawalaupun.,derek lompat, s.h.: henry rh. napitupulu, s.h.: tb. faisal hamdan, s.h.: ahmad suherman, s.h.: dr. heru widodo, s.h., hum., supriyadi, s.h., m.h., abdoel mawardi, s.h., m.h., andrew simatupang, s.h.: dan mukmin, s.h., danhenry rh. napitupulu, s.h.: ahmad suherman, s.h.: partai baringin manurung, s.h.: rudolf valentino joe, s.h., m.h.: totok prasetiyanto, s.h.: dr. heru widodo, s.h., hum.: supriyadi, s.h., m.h.: abdoel mawardi, s.h., m.h.: derek loupatty, s.h.:, dan samsudin, s.h., m.h., adalah advokat pengacara yang tergabung dalam tim advokasi happily partai golkar, beralamat jalan anggrek nelly murtolikara, bawaslu tolikara dan polres tolikara. bukti tanda terima laporan sdr rosea berongga tambahan bukti tanggal mei bahwa pada tanggal mei johan dengki merek telah melaporkan kepada bawaslu provinsi papua dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor, tpl lp pl bawaslu. prov. pa v tentang pelanggaran pemilu dpr provinsi papua untuk kabupaten tolikara tahun bukti formulir model tanda bukti penerimaan laporan. tanggal mei )., j)) bahwa dalam pleno rekapitulasi nasional, para saksi parpol maupun saksi calon dpdseniwati mega tidak dapat ditindaklanjuti. bukti pk. lanny jaya bahwa berdasarkan hasil pengawasan, rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten lanny jaya dilaksanakan pada tanggal mei sampai dengan mei dengan pembacaan hasil oleh ppd masing masing distrik berdasarkan da1 untuk semua jenis pemilihan, bahwa berdasarkan sertifikat hasil rekapitulasi tingkat kabupaten db1 dpr) yang direkam berdasarkan hasil pengawasan dengan rincian sebagai berikut: berdasarkan db1 dpr kabupaten lanny jaya sesuai hasil pengawasan. ja1 .golkar mm. driven final t3. lion number ngapain adolf siberian utik koesminim | azis samuel f8 ray undang dra. huldaldalmbri stp. total perolehan suara bukti pk bahwa sertifikat hasil perolehan suara tingkat kabupaten lanny jaya untuk seluruh jenis pemilihan db1 kpu) disampaikan kepada bawaslu kabupaten lanny jaya setelah pengesahan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten ditetapkan oleh kpud lanny jaya, terhadap rekapitulasi yang dilaksanakan tingkat provinsi papua untuk kabupaten lanny jaya yang dilaksanakan pada tanggal mei bawaslu provinsi papua telah mengeluarkan rekomendasi nomor: bawaslu prov. pa pm. v atas adanya keberatan saksi terhadap hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh kpud lanny jaya, yang intinya adalah memerintahkan kepada kpu provinsi papua hal hal sebagai berikut: hasil perhitungan dan peroleh kemudian melakukan pembetulan sesuai dengan data yang akan disandingkan oleh saksi, kpu kabupaten lanny jaya dan bawaslu lanny jaya, memerintahkan bawaslu kabupaten lanny jaya untuk mengawasi pencocokan data tersebut. bukti pk bahwa terhadap rekomendasi bawaslu provinsi papua nomor: bawaslu prov. pa pm. v yang kemudian ditindaklanjuti oleh kpu provinsi papua dan kpu kabupaten lanny jaya dengan dilakukannya pencocokan data yang dilakukan pada tanggal mei hotel grand abe jayapura, tempat pelaksanaan pleno rekapitulasiperolehan suara pemohon distrik angkaisera, kabupaten kepulauan yapen, sebanyak sedangkan perolehan suara steven rebo yang semua mendapat suara sebanyak suara menggelembung menjadi suara sertterkait hal tersebut bawaslu provinsi papua menerangkan sebagai berikut bahwa sesuai pengawasan tahapan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara dan pleno terbuka tingkat kpu kabupaten kepulauan yapen, telah dilaksanakan dari tanggal mei gedung silat papar serui dan tanggal mei kantor kpu kabupaten kepulauan yapen jalan maluku serui. bahwa dalil pemohon pokok permohonan yang menyebutkan1 dengan perolehan suara yang berbeda. dalam pleno kpu tingkat kabupaten, telah dilakukan pertandingan data dan ditetapkan dalam tabel berikut tabel daftar perolehan suara partai berdasarkan da1 dprd kab kota untuk daerah pemilihan sesuai pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kpu kabupaten kepulauan yapen. jumlah nomor nama partai total urut partai peserta pemilu suara partai joe yorker age (aset semua jas aer as ua moo aoe jas (za pepper ter jas pra2 j e jumlah suara sah sumber dokumen da1 dprd kab kota distrik anotaurei, angkaisera, dan yawakukat, bukti da1 dprd kab distrik anotaurei, angkaisera dan yawakukat terhadap dalil permohonan hal yang menyebutkani dpd dan panas mengalihkan kepada partai demokrat secara sepihak serta pemohon pada distrik tim memperoleh suara yaitu pada kelurahan dan kampung. namun pada tingkat distrik dpd dan panas mengalihkan kepada partai bulan bintang dan partai nasdem secara sepihak dan pemohon pada distrik giginya memperoleh suara ppd dan panas mengalihkan kepada partai bulan bintang secara sepihak. pemohon pada distrik minami memperoleh suara yaitu dari kampung musume sebesar suara dari kampung kulumburu sebesar suara dan kampung monobook sebesar suara namun pada tingkat distrik ppd dan panas mengalihkan kepada partai lain secara sepihak dan pemohon pada distrik yugungwi kampung monisme memperoleh suara. namun pada tingkat distrik ppd dan panas mengalihkan kepada partai nasdem secara sepihak...). laporan kecurangan ppd dan panas tersebut sampai dengan saat ini tidak ada tindakan apapun atau respon untuk menindaklanjuti laporan pemohon hal ini jelas bertentangan dengan undang undang undang dan peraturan yang berlaku terkait pemilu serta sangat merugikan hak politik pemohon karenanya mohon kepada mahkamah untuk memerintahkan kpu lanny jaya mengembalikan perolehan suara partai bulan bintangmengenai hal tersebut bawaslu provinsi papua menerangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas distrik noi, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal april distrik noyang disalin kedalam da1kampung da1 dprd hasil pengawasan distrik noi yogobak nine wimalome waneogun itibuga berani binom kwenukwi total bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas distrik tim, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal april distrik timda1 kampung dprd hasil pengawasan distrik tim bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas distrik yuginua, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal april distrik yiguaan. irina benda kelurahan berdasarkan da1 dprd giginya aaa genes bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas distrik ninae, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal april distrik:ninae bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas distrik yugungwi, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal april distrik yugunggwyugungwi bukti pk bahwa pada tanggal mei pelapor atas nama irina benda melaporkan terkait adanya penghilangan suara, bukti pk bahwa terhadap laporan tersebut, telah ditindaklanjuti untuk dilakukan pengkajian awal oleh bawaslu kabupaten lanny jaya, bukti pk bahwa terhadap kajian awal tersebut bawaslu kabupaten lanny jaya telah mengeluarkan status laporan untuk umumkan: bukti pk terhadap dalil permohonan hal yang menyebutkan suara pihak terkait dari (kolom pemohon) menjadi (kolom memohon) dikarenakan sebagai berikut terjadi penambahan suara distrik belok beam sebanyak suara sesuai dengan bukti pada formulir da1 dprd kabupaten kota kecamatan distrik belok beam suara pihak terkait mendapatkan suara akan tetapi pada formulir db1 telah bertambah menjadi suara serta suara pemohon dari kolom pemohon berkurang sebanyak sehingga menjadi kolom memohon yang terjadi tps distrik belok beam dan tps distrik amelia. maka terkait hal itu bawaslu provinsi papua menerangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh pengawas distrik belok beam, rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal april yang dilaksanakan belok beam: bukti pk bahwa dalam rekapitulasi tersebut ppd distrik belok dalem melakukan rekapitulasi berdasarkan data c1 dprd dari masing masing tps. berdasarkan hasil rekapitulasi yang disampaikan, yang kemudian dimasukan kedalam da1 dprd kabupaten kota dengan rincian sebagai berikut: perolehan suara berdasarkan partai politik da1 dprd kab kota hasil pengawasan untuk distrik belok beam |gerindra |o keamanan perjuangan nasdem |oo |garuda berkarya |pk perindo ppp ja. lesi span khusus untuk dpr danpara saksi parpol dan saksi calon dpd dapil papuapada pleno tingkat kpu ri, saudara ketuao) atas, menurut pemohon, memohon telah menetapkan hasil perolehan suara calon anggota dprremokrat (pkpi bukti pk terhadap dalil permohonan hal yang menyebutkanvide bukti p4 . dprd) serta adanya perubahan perolehan suara, dimana pembacaan pada kpu kabupaten lanny jaya. maka berdasarkan hal tersebut bawaslu provinsi papua menyampaikan sebagai berikut bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, rekapitulasi perolehan suara distrik browa dilaksanakan pada tanggal april bertempat distrik browa, bukti pk bahwa berdasarkan da1 dprd yang disampaikan dari panas distrik kepada bawaslu lanny jaya dengan rincian sebagai berikut: distrik browa hasil pengawasan partai golongan karya kevin tabung, pd. ' ') ) e|o fanny wulandari tabung ' | seliuswenda )oe|o iman telenggen map benda jasmine korona e|o rei korona bagus tabung ' o) oe i|o jumlah partai calon partai persatuan indonesia seri benda oo nino benda, a.md.s. sos medis wanna, seru mori, sip, ' oo uki tabung ' o) oe| beli tabung oo lulus animo e|o frans benda, sos. ' ) e|o jumlah partai calon bukti pk bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara untuk distrik browa tingkat kabupaten lanny jaya dilaksanakan pada tanggal mei yang dibacakan oleh ketua ppd distrik browa berdasarkan da1 dprd kabupaten kota, bukti pk bahwa hasil yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi telah dicermati oleh bawaslu kabupaten lanny jaya terhadap dokumen da1 dprd kabupaten kota hasil pengawasan dengan yang sesuai. terhadap dalil permohonan hal yang menyebut adalah sebesar suara, urut atas nama oktavita nasatekay, sosadalah sebesar suara dan pemohon adalah sebesar suara dengan cara menambahkan dan mengurangkan perolehan suara masing masing caleg partai golkarnomor terbanyak menjadi suara nomor terbanyak serta bawaslu kota jayapura telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya menolak rekap da1 dan menghitung ulang plant namun tidak dilaksanakan oleh kpu jayapura. terkait hal tersebut bawaslu provinsi papua menjelasbahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat distrik jayapura utara dan tingkat kpu kota jayapura, untuk perolehan suara dprd kota jayapura partai golongan karya adalah sebagai berikut: beo bea partai golongan karyl mei bukti pk. bahwa pada tanggal mei pada pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kota jayapura, yang hendak dimuat menjadi hasil perolehan suara pada model db1 kabupaten kota kpu kota jayapura: bukti pk. bahwa bawaslu kota jayapura menyampaikan saran perbaikpada tanggal mei, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kota jayapura dan saksi partai golongan karya atas nama simon late menyampaikan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khususbahwa terhadap hasil perolehan suara untuk pemilihan calon anggota dprd kota jayapura pada empat11onimai mega tidak dapat ditindaklanjuti, bukti pk. terhadap dalil permohonan hal yang menyebutkan bahwa berdasarkan rekapitulasi pemohon mendapatkan suara sebesar suara dan pdip mendapatkan suara sehingga selisih antara pemohon partai golkar dengan pdip sebesar suara yang didasarkan pada formulir da1 dprd kabupaten kot, pemohon kehilangan (satu) kursi untuk dapil jayapura selatan sert dan pada tanggal mei memohon1 pada kelurahan ataukvide buktia1 tingkat kecamatan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat tps dan terhadap permasalahan tersebut kemudian bawaslu kota jayapura mengeluarkan surat bawaslu kota. jpr v perihal rekomendasi yang pada pokoknya meminta kepada memohon kpu kota jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara dan dikarenakan memohon tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu kota jayapura atas.serta ppd distrik jayapura selatan tidak pernah memberikan salinan daa11hal tersebut pula diperkuat dengan adanya penangkapanbuah handphone. bahwa dari handphone yang disita terdapat murah danp.satu kursi kota jayapura dapil jayapura selatan dan berkurangnya kursi untuk pemohon partai golkar dan berdasarkan uraian orang tersebut diatas terbukti bahwa perolehan suara partai pdip diperoleh dengan cara cara yang tidak benar dan patut untuk dibatalkan mahkamah. maka berkaitan dengan hal itu bawaslu provinsi papua menyampaigolongan karya dan partai demokrasi indonesia perjuangan adalah sebagai berikut: bee partai golongan karya partai demokrasi indonesia perjuangan penggelembungan perolehan suara pada semua formulir model da1 kpu. yang dibacakan oleh ppd heran. bahwa bawaslu kota jayapura telah mengeluarkan empat rekomendasi penolakan pemilu dikota jayapura untuk semua jenis pemilihan:,golongan karya atas nama riko walaupun dan simon late, menyerahkan surat keberatan atau catatan kejadian khusus,syafruddinumar padded, yang selanjutnya laporan tersebut diperiksa oleh bawaslu kota jayapura,syafruddinsyafruddin tidak dapat ditindaklanjuti. bukti pk. terhadap dalil permohonan hal yang menyebutkan.) juga terjadi penambahan perolehan suara bagi calon caleg pdip perjuangan nomor urut satu atas nama natalie kenya, sebukti p .) danataudan terhadap perubahpil kamu utara kabupaten dogiyai, yang seharusnya mendapat perolehan suara lebih besar dari calon lain caleg pdip perjuangan nomor urut atas nama natalie kenya, se.). maka berdasarkan hal tersebut bawaslu provinsi papua menerangkan sebagai berikut: berdasarkan hasil pengawasan panas distrik kamu utara bahwa rekapitulasihasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik kamu utara dilaksanakan pada tanggal april kantor distrik kamu utara kampung dakedo, ada pun perolehan suara masing masing calon anggota dprd kabupaten berdasarkan da adalah sebagai berikut: parpol nama calon perolehan anggota dprd suara kabupaten dere kapital an5 (pep (naftalikeiya laosensis goo, sos ami bos ptemonpica pavtinacoo bukti berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten dogiyai pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten untuk perolehan suara pemohon berdasarkan db1 dprd kabupaten pada kolom distrik kamu utara adalah sebagai berikut: anggota dprd suara kabupaten (perekpigal pre pemainnya na) das sos pm pnemonpigai pmmeoo (bukti bahwa padagolkar termasuk keberatan dari ketua dpc partai golkar terkait perubahan perolehan suara yang tidak sesuai dengan da1 dprd kabupaten distrik kamu utara untuk calon anggota dprd kabupaten atas nama derek pirai. atas keberatan tersebut, bawaslu kabupaten dogiyai sudah menyampaikan saran perbaikan secara lisan berpedoman pada peraturan kpu nomor tahun tetapi kpu kabupaten dogiyai tidak menanggapi dan langsung menetapkan hasil tersebut: bahwa terdapat laporan dari pemohon atas nama rusak ernest tebal sebagai ketua dpc partai golkar kabupaten dogiyai dengan nomor laporan lp bawaslu dgy v tentang perubahan perolehan suara atas nama derek pirai calon anggota dprd kabupaten dogiyai dapil atas laporan tersebut, bawaslu kabupaten dogiyai telah melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut membuat kajian awal atas laporan tersebut dan nyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil: mengeluarkan rekomendasi nomor: rek bws.dgy tertanggal mei yang tujukan kepada kpu kabupaten dogiyai. adapun isi rekomendasi tersebut berdasarkan tahun kpu kabupatenpartai golkar nomor urut (bukti kpu kabupaten kabupaten dogiyai tidak menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan alasan rekomendasi tersebut tidak tanda tangani oleh ketua bawaslu kabupaten dogiyai dan tidak ada stempel lembaga bawaslu kabupaten dogiyai, bahwa pada tanggal mei bawaslu kabupaten dogiyai mengeluarkan suara no: rek bws dgy v tertanggal mei yang menyampaikan: menormalisasi atau membaik rekaman kabupaten sesuai da1 rekaman distrik kamu utarakepulauan yapen bukti pk. fotokopi formulir da1 dprd kabupaten distrik anotaurei, bukti pk. fotokopi formulir da1 dprd kabupaten distrik angkaisera, bukti pk. fotokopi formulir da1 dprd kabupaten distrik yawakukapermohonan pemohon, mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai berkas permohonan yang diajukan oleh perseorangan caleg pemohon atas nama abas katinur untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten sarmi yang tanpa secara spesifik menyebutkan dapil yang dipersoalkan yang diterima kepaniteraan mahkamah berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor ap3 dpr dprd pan.mk bertanggal mei terhadap hal pada tingkat distrik berpuradanbahwa bawaslu provinsi papua mengeluarkan rekomendasi yang tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara distrik heran kota jayapura, rekomendasi nomor bawaslu prov. pa pm. v bukti bahwa berdasarakan keterangan pada point diatas, maka patut diduga, hasil. bahwa, memperhatikan rekomendasi bawaslu kota jayapura yang menolak proses dan hasil rekapitulasi pada empat distrik, meliputi distrik jayapura selatan, distrik jayapura utara, distrik berpura dan distrik heran, serta memperhatikan penegasan dalam rekomendasi bawaslu provinsi papua yang tidak mengakui menolak hasil untuk semua jenis pemilu pada distrik heran, karena tidak hanya melanggar prosedur dalamempat distrik yang dimaksud tidak dapat diakui dan tidak dapat dimasukan dalam rekapitulasi tingkat tersebut, menurut mahkamah, permohonan yang diajukan tidak menguraikan secara jelas mengenai apa yang menjadi objek permohonan, bahkan surat permohonan pemohon bertanggal mei yang diajukan pemohon sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum tidak memenuhi unsur unsur permohonan karena tidak ada uraian mengenai kewenangan mahkamah, kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu permohonan pemohon, dan petit dengan pokok permohonan yang tidak jelas. permohonan itu juga hanya ditandatangani oleh pemohon tanpa ditandatangani oleh dpp partai golongan karya atau setidaknya yang diberi kuasa untuk itu serta tidak ada surat rekomendasi dari dpp partai golkar untuk mengajukan permohonan sebagai perseorangan. sehingga permohonan guo tidak memenuhi syarat permohonan pemohodengan demikian permohonan pemohon sepanjang yang diajukan oleh abas katinur untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten sarmi adalah tidak jelas atau kabur, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan inipermohonan yang diajukan oleh pemohon dpp partai golkar) berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor ap3 dpr dprd pan.mk bertanggal meigolkar bukti pt nas dem bukti pt.pg bukti pt provinsi papua daerah pemilihan dapil): dpr dapil papua caleg nomor urut atas nama basalis essay: caleg nomor atas nama lion number: caleg nomor urut atas nama yakobus jagung, dprd dapil papua dprd kabupaten dapil kepulauan yapen atas nama franklin markus number:atas nama maliki towolom, dan dprd kabupaten dapil dogiyai.pgempat): i3.6j menimbang bahwa terhadap sengketa internal mengenai perselisihan hasil pemilu dalam satu partai pada dprd kabupaten dapil kepulauan yapen yang diajukan oleh caleg pemohon atas nama franklin markus number dan dprd kota dapil kota jayapura yang diajukan oleh caleg pemohon atas nama maliki towolom terdapat persetujuan tertulis dari dpp partai golongan karya golkar) yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dpp partai golkar dengan nomor golkar v bertanggal mei sehingga perseorangan caleg pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa internal mengenai perselisihan hasil pemilu dalam satu partai yang sama sebagaimana ditentukan dalam huruf pmknas demgolongan karya golkar) dalam sengketa internalgolongan karya golkar)demokrasi indonesia perjuangan pdip) memiliki kedudukan hukum sebagai pihak terkait dalam permohonan guo, bahwa partai amanat nasional pan) mengajukan diri sebagai pihak terkaitnamun, hingga saat persidangan pada tanggal senin, juli dengan agenda mendengarkan jawaban memohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu beserta pengesahan alat bukti memohon, pihak terkait, dan bawaslu dinyatakan ditutup, partai amanat nasional pan) belum menyerahkan keterangan tertulis pihak terkait sebagaimana ditentukan dalam pmk dengan demikian, partai amanat nasional pan) tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadgolkar bukti pt nas dem bukti pt.pg.yang diajukan oleh perseorangan atas nama abas katinur dengan menggunakan kop surat dewan pimpinan daerah partai golongan karya kabupaten sarmi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebab tidak memiliki tidak memiliki surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal dpp partai golongan karya golkar),karena tidak mendapatkan persetujuan persetujuan dari dari ketua umum dan sekretaris jenderal dpp partai golongan karya golkar), bahwa pemohon tidak berhak mewakili dan bertindak untuk calon anggota dpr atas nama lion number sebab dalam permohonan pemohon tidak terdaftar sebagai pemberi kuasa, bahwa perbaikan permohonan bertanggal juni yang diajukan kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan, bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sepanjang dprd kabupaten dapil sarmi sebab tidak menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara oleh memohon dan perolehan suara yang benar menurut pemohon, eksepsi pihak terkait bahwa eksepsi pihak terkait partai golongan karya golkar) pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon sepanjang dpr dapil papua atas nama basalis essay, yakobus jagung, dan lion number, serta dapil kota jayapura atas nama maliki towolom tidak jelas atau kabur: bahwa eksepsi pihak terkait partai nas dem sepanjang dpr dapil papua pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal juni telah melewati batas waktu perbaikan permohonan, serta permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, i3yang diajukan oleh perseorangan atas nama abas katinur tidak memiliki kedudukan hukum, mahkamah telah mempertimbangkan mengenai permohonan guo dalam paragraf dan menyatakan bahwa permohonan berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor ap3 dpr, bahwa terhadap eksepsi memohon yang menyatakan permohonan pemohon atas nama franklin markus number tidak memiliki kedudukan hukum, mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf yang pada pokoknya menyatakan perseorangan caleg pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan guo. dengan demikian eksepsi guoberhak mewakili dan bertindak untuk calon anggota dpr atas nama lion number, menurut mahkamah, meskipun permohonan yang diajukan oleh calon anggota dpr atas nama lion number tidak dalam kesatuan naskah permohonan awal pemohon yang diajukan pada tanggal mei namun oleh karena permohonan calon anggota dpr atas nama lion number adalah didasarkan pada akta pengajuan permohonan pemohon nomor ap3 dpr dprd pan.mk bertanggal mei maka permohonan calon anggota dpr atas nama lion number dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan. adapun calon anggota dpr atas nama lion number merupakan caleg pemohon dalam pengisian keanggotaan dpr dapil papua, sehingga eksepsi memohon terkait hal tersebut tidak beralasan menurut hukum, bahwa terhadap eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkait partai nas dem yang menyatakan perbaikan permohonan bertanggal juni yang diajukan kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni menurut mahkamah, permohonan pemohon adalah permohonan yang registrasi oleh mahkamah berdasarkan akta registrasi perkara konstitusi nomor arpk dpr dprd pan.mk bertanggal juli pukul wib. lagi pula permohonan yang dibacakan oleh pemohon kuasanya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal juli adalah permohonan yang registrasi oleh mahkamah, bertanggal juli sehingga eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkait mengenai hal tersebutmemenuhi syarat permohonan sepanjang dapil kabupaten sarmi menurut mahkamah, tidak terdapat permohonan pemohon yang mempersoalkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten sarmi. terhadap eksepsi tersebut, mahkamah telah mempertimbangkan mengenai permohonan guo dalam paragraf j3) dan menyatakan bahwa permohonan berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor ap3 dpr:: bahwa terhadap eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan kabur, menurut mahkamah eksepsi demikianahkamah mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonsert, bahwa petit angka memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, yaitu dpr dapil papua atas nama basalis essay dan yakobus jagung, dprd dapil papua dprd kabupaten dapil kepulauan yapendan dprd kabupaten dapil dogiyai namun petit angka memuat permintaan untuk dilakukannyaana petit angka dialternatifkan dengan petit angka yang mana petit angka memuat permintaan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang kabupaten kota provinsi papua. secara formal, pemohon tidak membuat petit secara alternatif antara petit angka dengan petit angka dan atau petit angkdan atau petit angka bahwa berdasarkaneksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk selurupaniai, kabupaten puncak dan kabupaten intan jaya, buktir diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang undangan.peka mujahidin nip telp: fax: digital signature email: gl: i. pelanggaran kabupaten yahukimo bahwa terhadap rekapitulasi perolehan suara pemilu kabupaten yahukimodua rekomendasi dengan nomor bawaslu prov. pa pm. v tanggal mei bukti dan rekomendasi nomor bawaslu prov. pa pm. v bukti yang pada intinya menjelaskan pelanggaran pelanggaran prosedural yang telah dilakukan oleh kpu kabupaten yahukimo yang diduga kuat berakibat pada tidak diakuinya hasil rekapitulasi suara kpu kabupaten yahukimo, karena rekapitulasi untuk kabupaten yahukimo dilakukan tidak yahukimo tetapi kota jayapura, dengan dokumen yang sudah tidak dijamin keasliannya (tidak tersegel). bahwa kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf kpu kabupaten yahukimo yang awasi bawaslu yahukimo pada hari minggu mei pada help desk hitung pemilu secretariat kpu provinsi papua lantai hotel grand abe, namun terdapat dokumen berbeda dalam karton berwarna biru yang berisi dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten formulir db1 ppwp, db1 dpr, dpd dan db1 dpr provinsi yang berada dalam amplop yang tidak tersegel yang dibawa dan dibacakan oleh kpu yahukimo pada rekapitulasi tanggal mei bahwa berdasarkan keterangan staf kpu kabupaten yahukimo atas nama ibu lena, menerangkan bahwa isi dalam kotak suara tersegel yang sudah diserahkan pada hari minggu tanggal mei hanya berisi formulir c1 kpu, formulir daa1 kpu dan formulir da1 kpu, sedangkan formulir db1 ppwp, db1 dpr, db! dpd dan dprd provinsi tidak ada dalam kotak suara tersegel tersebut, bahwa keterangan staf kpu yahukimo atas nama ibu lena, menerangkan bahwa formulir db1 ppwp, db1 dpr, db1 dpd dan db1 dpr provinsi baru diisi hotel sahid entropi kota jayapura. bahwa bawaslu provinsi papua setelah melakukan penelitian terhadap dokumen yang terdapat dalam karton biru sebagaimana disebut pada point diatas, telah menerangkan bahwa formulir db1 ppwp, db1 dpr, db1 dpd, dan db1 dpr provinsi, ditandatangani secara berbeda oleh komisioner kpu yahukimo dengan komposisi sebagai berikut: formulir ppwp tanda tangani oleh orang komisioner kpu yahukimo, formulir db1 dpr hanya tanda tangani oleh orang komisioner kpu yahukimo, formulir db1 dpd hanya ditanda tangani oleh komisioner kpu yahukimo, dan formulir db1 dpr provinsi hanya tanda tangani oleh orang komisioner kpu yahukimo, tanpa penjelasan mengapa komisioner kpu yahukimo tidak bersepakat secara utuh, dan mengapa ada sebahagian komisioner yang tidak menandatangani form db1, sebagaimana diatur dalam pkpu tahun dua ketua, anggota kpu kip kabupaten kota dan saksi yang hadir tidak menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ,wajib mencantumkan alasan.yahukimo, berdasar pada point sampai dengan diatas, serta memperhatikan penegasan dalam rekomendasi bawaslu provinsi papua yang telah mengeluarkan rekomendasi yang dalam penjelasan rekomendasi tersebut dengan terang benderang telah menegaskan kesalahan prosedur rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten yahukimo yang bertentangan denganpada kabupaten yahukimo tidak dapat diakui dan tidak dapat dimasukanlanny jayalanny jaya bukti bahwa dalam pleno rekapitulasi pada tingkat provinsi untuk kabupaten lanny jaya, bawaslu memerintahkan pembukaan kotak suara, yang juga berarti terdapat kesalahan prosedur dan tahapan dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemilu kabupaten lanny jaya. bahwa berdasarakan fakta fakta diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk kabupaten lanny jayakejanggalan yang terjadi dalam pleno kpu lanny jayanabirenabire bukti bahwa dalam pleno rekapitulasi pada tingkat provinsi untuk kabupaten nabire ditemukan selisih untuk jenis pemilu ppwp sebanyak suara dan dpr sebanyak suara. bahwa berdasarakan fakta fakta diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk kabupaten nabirejumlah yang terjadi kabupaten nabiremimika bahwa terhadap rekapitulasi perolehan suara pemilu kabupaten mimikabukti bahwa pleno rekapitulasi pada tingkat kabupaten mimikabahwa rekapitulasi hasil pemilu untuk jenis ppwp, dprbahwa berdasarakan keterangan pada pointsalahan prosedur yang terjadi kabupaten mimikamimikpelanggaran kabupaten asmat bahwa terhadap rekapitulasi perolehan suara pemilu kabupaten asmat, pada tingkat provinsi papua tanggal mei bertempat hotel grand abe distrik berpura kot kuasa kepada taufik bahari, s.h., hum., ll.m.: pergi situmorang, s.h.: rahmat taufik, s.h. regginaldo sultan, s.h., m.m.: wiki andini, s.h., m.h.: andina marpaung, s.h., m.h.: dr. datang irawan, s.h., hum., hafidz pahlawan, s.h.: parutan siregar., s.h., m.h., reza muhammad noor, s.h., m.h.: michael ditolong, s.h., m.h. zulkarnain tallo, s.h., m.h.: sandratius ama rekor, s.h.: ridwan saidi tarigan, s.h., m.h.: benny layani simon, s.h., dan atas eros mana, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor dewan pengurus pusat dpp) badan advokasi hukum bahu) partai nas ., dr. januar massa, s.h., jayapura, bawaslu papua telah mengeluarkan rekomendasi nomor bawaslu prov. pa pm. .01v yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh kpu kabupaten asmat bukti bahwa pleno rekapitulasi pada tingkat kabupaten asmat tidak dilakukan kabupaten asmat, tetapi dilakukan kabupaten mimika, tanpa alasan yang jelas bahwa terdapat beberapa video bukti yang menunjukkan berbagai pelanggaran prosedur dan pidana yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu kabupaten asmat karena telah mengambil hak rakyat, dimana penyelenggaraan yang melakukan pencoblosan bahwa ditemukan fakta berupa video bukti yang menunjukan bahwa pemilu asmat hanyalah pemilu untuk anggota dpr kabupaten, sementara pemilu untuk anggota dpr provinsi, anggota dpr dan anggota dpd tidak pernah dilakukan, namun suaranya tetap rekapitulasi dan dimasukan sebagai hasil pemilu bahwa ditemukan fakta video dan foto yang menunjukkan pemilu kabupaten asmat untuk semua jenis pemilihan dilakukan diluar prosedur, dimana formulir dan plant telah isi pada tanggal april jam malam sehari sebelum pemilihan umum selenggarakan. buktidian luar biasa yang terjadi kabupaten asmatasmatbahwa terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi kabupaten tolikara, intan jaya, puncak, paniai, kota jayapura, yahukimo, asmat, nabire dan kabupaten mimika menurut pemohon, memohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten kabupaten tersebut karena diperoleh dengan cara melawan hukum. bahwa berdasarkan uraian serta fakta fakta hukum sebagaimana dijelaskan atas, menurut pemohon, jika pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga pemohon merasa sangat dirugikan atas obyek permohonan yang dikeluarkan memohon. keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor pl. kpt kpu v tanggal mei bahwa dari berbagai penjelasan serta fakta fakta hukum sebagaimana telah diuraikan atas, menurut pemohon penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh memohon terhadap beberapa kabupaten kota yang secara nyata nyata bermasalah dan atau tidak terjadinya pemilihan umum yang benar menurut perundang undangan adalah tidak sah dan cacat hukum, karena perolehan suara yang ditetapkan memohon diperoleh dengan cara melawan hukum atau setidak tidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemohon. bahwa, memperhatikan terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh kpu provinsi papua maupun kpu yang telah menetapkan hasil rekapitulasi tingkat nasional pada tanggal mei tidak berdasar pada jumlah pemilih yang ditetapkan sebagai dpt provinsi papua pada tanggal april sehingga berdampak pada terjadinya penggelembungan suara pada semua jenis pemilu, berupa penggelembungan suara sebanyak untuk p pwp, untuk dpr dan untuk p dpd, maka seharusnya pemungutan suara ulang psu) untuk semua jenis pemilu provinsi papua harus dilakucommodum caper protest injuries suapropria) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara pemilurtandingan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan dprd propinsi papua dapil partai nasdem partai demokrat pdip soso4 0st pertandingan perolehan suara calon anggota dprd untuk pengisian keanggotaan dprd propinsi papua dapil deer tabung, se.mskabupaten kepulauan yapen daerah pemilihan dprd kab. kepulauan yapen. pertandingan perolehan suara calon anggota dprd kabupaten kepulauan yapen atas nama franklin markus number dengan calon anggota dprd kabupaten kepulauan yapen dari partai golkar untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kepulauan yapen dapil. dengan perolehan suara yang berbeda sebagai berikut da. versi pertama) form. da. yang dibuat sesuai dengan formulir model c.1dengan perolehan suara sebagai berikut perolehan suara parpol cemoohan pemohon selisih. stevenarebo number, s.e. laweyan martinus kaya caspersamai susanaemnussi da. versi kedua) perolehan suara parpol tampan pemohon selisih. partai golongan karya steven rebo number, laweyan martinus kaya caspersamai susanaemnussi bahwa mengenai selisih suara atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut bahwa perolehan suara pemohon distrik angkaisera sebanyak sedangkan perolehan suara seven rebo yang semua mendapat suara sebanyak suara, menggelembung menjadi suara. bahwadapun perolehan suara pemohon berdasarkan form. da. distrik yamakukat sebagai berikut parpol perolehan suara selisih memohon pemohon ieoongan kaya stevenarebo franklin markus number, balance ikona laweyan martinus kaya caspersamai isu aan aem aussi sedangkan perolehan suara untuk distrik anotaurei berdasarkan form. da. sebagai berikut perolehan suara parpol emak panahan selisih golongan karya stevenarebo franklin markus number, laweyan martinus kaya caspersamai ton ma" makan maa ban aussi bahwa berdasarkan perolehan suara pemohon (tiga) distrik yang masuk daerah pemilihan dprd kab. kepulauan yapen tersebut yaitu distrik anotaurei, distrik angkaisera dan distrik yamakukat adalah sebagai berikut (re pare, perutanguaa mah url angka namaku sera kat partai golongan kaya franklin markus number, balance ikona laweyan ao martainuskaya istana emulsi kabupaten lanny jaya dapil bahwa perolehan suara pemohon yang benar pada dapil lanny jaya (lima) distrik sesuai dengan rekapitulasi kpps adalah: lamo tampon aman panahan sih para golkar men ormawenoa bahwae, ppd dan panas mengalihkan kepada partai demokrat secara sepihak: bahwa pemohon caleg nomor urut atas nama irina benda pada distrik tim memperoleh suara yaitu pada satu kelurahan dan sepuluh kampung. namun pada tingkat distrik, ppd dan panas mengalihkan kepada partai bulan bintang dan partai nasdem secara sepihak, bahwa pemohon caleg nomor urut atas nama irina benda pada distrik yiginhua memperoleh suara,, ppd dan panas mengalihkan kepada partai bulan bintang secara sepihak: bahwa pemohon caleg nomor urut atas nama irina benda pada distrik ninae memperoleh suara yaitu dari kampung musume sebesar suara, dari kampung kulumburu sebesar suara dan kampung monobook sebesar suara. namun pada tingkat distrik, ppd dan panas mengalihkan kepada partai lain secara sepihak: bahwa pemohon caleg nomor urut atas nama irina benda pada distrik yugungwi kampung monisme memperoleh suara. namun pada tingkat distrik, ppd dan panas mengalihkan kepada partai nasdem secara sepihak, bahwa, bahwabahwa atas laporan kecurangan ppd dan panas tersebut, sampai dengan saat ini tidak ada tindakan apapun atau respon untuk menindaklanjuti laporan pemohon. hal ini jelas berlengan dengan undang dan peraturan yang berlaku terkait pemilu, serta sangat merugikan hak politik pemohon bahwa karenanya, mohon kepada mahkamah untuk memerintahkan kpu lanny jaya mengembalikan perolehan suara pemohon, partai bulan bintang,kabupaten lanny jaya dapilanny jaya dapil bahwa berdasarkan perolehan suara seluruh tps dalam dapil dprd kabupaten lanny jaya pemohon memperoleh sebanyak suara tetapi dalam pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten ternyata suara pemohon berubah menjadi adapun pertandingan dalam form. db. hasil pleno rekapitulasi kabupaten lanny adalah sebagai berikut pata golkar amina korona danny uni nomina korona, sos anus jiwa rut ondkeleuw, sip| david benda iee benda bahwa mengenai selisih suara atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut bahwa dalam form. db1 kpu perolehan suara pemohon berkurang antara lain distrik belok beam sebanyak suara. distrik amelia pemohon kehilangan suara sebanyak suara. distrik kolaka pemohon kehilangan suara sebanyak suara adapun perolehan suara pemohon berdasarkan form. da. distrik belok beam sebagai berikut parpol perolehan suara selisih memohon pemohon partai golongan kaya dr. sem tabung amina korona danny wuu nomina korona sos anus jiwa rut ondikeleuw, david benda lerenga adapun perolehan suara pemohon berdasarkan form. da. distrik amelia sebagai berikut parpol perolehan suara selisih memohon pemohon (partai golongan karya dr. sem tabung amina korona danywuu nomina korona, sos | anus jiwa rutondikeluw, david benda deewana adapun perolehan suara pemohon berdasarkan form. da. distrik kolaka sebagai berikut perolehan suara parpol lem selisih. partai golongan karya dr. sem tabung amina korona danny wuu nomina korona, sos anus jiwa rut ondikeleuw, sip david benda ice benda berdasarkan perolehan suara dalam da1 pada ketiga distrik tersebut diatas, pemohon caleg nomor urut dr. sem tabung) mendapatkan suara sebagai berikut distrik parpol distrik distrik ketawa belok beam amelia aan sem tabung amina korona danny wuu nomina korona, sos anus ee ruondikelem, bavdwenda kabupaten lanny jaya dapil (tiga) brow. si., m.h. sira payung, s.h: tanda perdamaian nasution, s.h.: simeon petrus, s.h.: magma widjaja, s.h., wayan sudirman, s.h.: gusti randa manik, s.h., imran mahfud, s.h., m.h. zakaria tomb, s.h., m.h.: pilipes tarigan, s.h., m.h.: budi setiawan, s.h. fernando rusdi, s.h.: bert horor harahap, s.h., tri purwaningsih, s.h., m.h.: ace kurnia, ag., s.h.: aries surya, s.h.: alvin palma, s.h., prison purba, s.h., m.h.: dini fitriyani, s.h., m.h.: rizky, s.h., farida harum, s.h. ridwan darmawan, s.h.: nuzul wibawa, ag., m.h.: benny hutabarat, s.h.: made suka artha, s.h.: hari muin, s.h., m.a., m.t.l.j. rata, s.h.: hakim yunior, s.h., mahendra, s.h., hum.: astiruddin purba, s.h.: ronny talapessy, s.h. m.h.: dan kodrat efendi, s.h., m.h., advokat dan konsultan hukum padai,perolehan suara parpol perindo partai golkaranny jaya distrik browa dapil papua pesenam pepe tan sma dprd kabupaten kota ndor tabung kevin tabung, spd ' gram anbar |o. tabung |seluswenda |gimantelengeng |mapiwenda ijasminakogoya (being.korona idilustabuni |tanuskogoya,s. pd. serpih.benda. nino benda, ama., ame mendisewanena,se |yerumorib, jukkitabuni (yelitabuni (duliuswanmbo sos. bahwa mengenai selisih suara atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut: bahwa(vide bukti p4 . dprd) bahwa adanya perubahan perolehan suara, dimana pembacaan pada pada kpu, sehingga adanya selisih suara menjadi sebagaimana tabel berikut: perolehan perolehan suara suara menurut menurut da partai politik da data dari ppd golkar awal data setelah dari ppd pembacaan kpu kevin tabung, is.p fanny wulandari tabung jas eluswenma siman telenggen bepmapiwenoa |jasmine korona irergko soya tes pras dna dana tai perolehan perolehan suara suara menurut pembacaan iga kant orton da hasil dari kpu dari ppd awal tanks korona aas kosong| serpih.benda pol alas sos teman |yerumoribb,sip jukkytabuni iyelitabuni l8. (iduluswanimbo pool sos perolehan suara pemohon (partai politik golongan karya calon anggota dprd kabupaten lanny jaya) pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut ini: cannot costa ago ska. parpol golkar |andrew.tabung tanks kogoyas. revintabuni, s.pd serpih.benda ben sasa tabung sos |iman telenggen |yerumorib,sip |mapiwenda jukkytabuni |jasmine korona |yelitabuni (reikgkogoya |duluswanimbo man fino sos sehingga caleg partai golkar dengan nomor urut dapil distrik browa atas nama sdr. undur tabung lolos sebagai caleg untuk dprd kabupaten lanny jaya papua. kota jayapura dapil pertandingan perolehan suara calon anggota dprd kota jayapura untuk pengisian keanggotaan dprd kota jayapura dapil perolehan suara menurut misa tulrike stlatumarina, sa. a49 (yulirarman, s.h. ijacobusrarael,se toktovina nasatekay,s sos dr. syair hasen, se. msi korumlaere. bahwa mengenai selisih suara atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut: bahwa berdasar. adalah sebesar suara, urut atas nama oktavita nasatekay, sos adalah sebesar suara dan pemohon adalah sebesar suara, bahwa perubahan jumlah perolehan suara terjadi pada perhitungan suara pada tingkat distrik sebagaimana tabel diatas. pemohon sudah mengajukan keberatan atas hasil rekap ppd dan pleno kpu jayapura, namun tidak ditanggapi oleh ppd dan kpu jayapura sehingga saksi dari partai golkar juga menandatangani hasil rekapitulasi ppd dan kpu jayapura, bahwa perubahan perolehan suara masing masing caleg dari partai golkar tersebut adalah terjadi dengan cara menambahkan dan mengurangkan perolehan suara masing masing caleg partai golkar dengan jumlah sebagaimana tabel diatas(nomor terbanyak) menjadi suara (nomor terbanyak), bahwa apabila tidak ada penambahan dan pengurangan suara, maka partai golkar seharusnya memperoleh kursi pada dapil (distrik jayapura utara) yaitu caleg nomor urut dan nomor urut pemohon), dimana pemohon seharusnya mendapat kursi pada dapil (distrik jayapura utara), bahwa atas pengaduan pemohon panas distrik jayapura utara dan bawaslu jayapura telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya menolak rekap da dan menghitung ulang plant namun tidak dilaksanakan oleh kpu jayapura: bahwa perubahan sebagaimana angka diatas, mengakibatkan kerugian bagi pemohon yaitu tidak lolos sebagai caleg partai golkar dari dapil jayapura utara) pada kota jayapura. dapil jayapura selatan bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tingkat kota jayapura untuk proses rekapitulasi distrik jayapura selatan, memohon telah menuangkan dalam form model db1 dprd bukti dengan perincian sebagai berikut: (pp garuda berkarya prs perindo .|ppp jal.|pss |hanura .|pbb jumah bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut atas, pemohon mendapatkan suara sebesar suara dan pdip mendapatkan suara, sehingga selisih antara pemohon partai golkar) dengan pdip sebesar suara, sebagai berikut nama pata torehan suara bahwa perolehan tersebut didasarkan pada formulir da1 dprd kabupaten kota bukti yang rekapitulasinya sebagai berikut: menabesakauahan gelar pdp ape bahw tersebut atas, pemohon kehilangan (satu) kursi untuk dapil jayapura selatan bahw, yang berakibat hilangnya kursi dapil jayapura selatan dari pemohon, yang dapat pemohon rinci sebagai berikut: nik dika pemohon sejak ejaan, ear alas ajeng are aa, ee, ann nak ikan macam eng lasjpss bahwa adanya penggelembungan suara pdip yang cukup tinggi tersebut atas, diakibatkan oleh adanya. bahwa pada tanggal mei memohon kpu kota jayapura)(vide bukti bahwa kemudian juga ditemukan fakta bahwa data daa yang dimiliki oleh memohon tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh para saksi, bahkan kemudian panas distrik diminta data daa untuk melakukan sinkronisasi namun panas distrik tidak memiliki rekap data daa atas dasar hal tersebut diatas tingkat kecamatan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat tps. bahwa terhadap permasalahan tersebut atas, kemudian bawaslu kota jayapura mengeluarkan surat k.b bawaslu kota. jpr v perihal rekomendasi yang, bahwa dikarenakan memohon tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu kota jayapura diatas,: bahwa,bahwa ppd distrik jayapura selatan tidak pernah memberikan salinan daa hal tersebut pula diperkuat dengan adanya penangkapan ott) duadua buah handphone. bahwa dari handphone yang disita terdapat beberapa. bahwa yang akan pemohon uraikan sebagai berikut perolehan suara nomor urut dan nama partai da gerindra golkar (pemohon) nasdem garuda berkarya perindo hanura demokrat u1s.(pbb m0| m0| pkpi sets re61a nik berdasarkan surat kuasa nomor pan papua vii bertanggal juli memberi kuasa kepada surya imam wahyudi, s.h., m.h.: ra. shanti dewi mulyaharjani, s.h., m.h.: jubir, s.h.: andi muhammad yusuf, s.h.: drs. aloysius renwarin, s.h., m.h.: frederik koran, s.h., maand.: dan soetjhayono ukiran, s.h., advokat yang tergabung pada dpp partai amanat nasional, beralamat jalan gatot subroto kav. mampang prapatan, kecamatan mampang prapatpartai nas dem, partai demokrasi indonesia perjuangan, dan partai amanat nasional, dan surat permohonan perseorangan calon anggota dprd kota sarmi atas nama bahwa(satu) kursi kota jayapura dapil jayapura selatan dan berkurangnya (satu) kursi untuk pemohon partai golkar. bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, terbukti bahwa perolehan suara partai pdip diperoleh dengan cara cara yang tidak benar, dan patut untuk dibatalkan mahkamah. kabupaten dogiyai dapil (satu) distrik kamuperolehan suara dprd kabupaten kota partai golkar wahana goo derek pirai marvels agama | habakuk pirai elisabetpigome (yulianusagapa anastasia peter | ) pdi perjuangan natalie kenya, se. laosensis goo, yani bobby yulian gane pokemon pirai paulina goo bernadetagoop .). bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain caleg pdi perjuangan nomor urut atas nama natalie kenya, se.(bukti p .). bahwabahwa perubahan sebagaimana angka diatas dri dapil (kamu utara) kabupaten dogiyai, yang seharusnya mendapat perolehan suara lebih besar dari calon lain caleg pdi perjuangan nomor urut atas nama natalie kenya, se.)untuk pemilihan anggota dprd papua sepanjang daerah pemilihan dan untuk pemilihan anggota dprd kabupaten kota sepanjang daerah pemilihan dprd kabupaten kepulauan yapen dan daerah pemilihan dprd kabupaten lanny jaya, sepanjang daerah pemilihan jayapura selatan pemilihan anggota dprd kota jayapura, sepanjang pemilihan anggota dprd kabupaten kota sepanjang daerah pemilihan (dua) dprd kota jayapura, dan untuk pemilihan anggota dprd kabupaten kota sepanjang daerah pemilihan (satu) dprd kabupaten dogiyai dst. menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan dpr, dprd, dan dprd kabupaten kota dapil papua sebagai berikut perolehan suara yang benar partai politik untuk pengisian keanggotaan dpr. oo partai gerindra oo partai nasdem partai garuda ' partai berkarya perindo yoo lao ppp oo pan partai hanura demokrat oo las las plot o o perolehan suara yang benar calon anggota dpr untuk pengisian keanggotaan dpr atas nama basalis essay, dan yakobus jagung, stp. nama caleg dpr perolehan suara basalis essay, pd, lion number se7i8 mahmud basri ngapain adolf siberian | jr. titik koesminin see man men rudy undang dra. hula ida ambisi yakobus jagung, stp menetapkan perolehan suara yang benar untuk daerah pemilihan papua sebagai berikut pepe deer tabung, se.msi menetapkan perolehan suara yang benar untuk kabupaten kepulauan yapen dapil sebagai berikut perolehan suara rpo para golkar steven rebo franklin markus number, balance ikona laweyan martinus asper samai issuance mnuparpolkolaka parpol distrik belok distrik beam amelia dr. sem tabur amina korona danny wuu nomina korona. sos anus jiwa rut ondikelew, sip david benda ice penasebagai berikut parpol golkar perolehan suara yang benar evangelis ayumi like latumahina, s.h. (pali towolom,se. | |yulirahman, s.h. nicolas joule. jacobs rafael, s.e. oktavita nasatekay, sos dr. syair hasen, se., si. koran ltere nurdin thalib, amd, ak. sehingga caleg nomor urut dapil distrik jayapura utara atas nama sdr. maliki towolom, se., lolos sebagai caleg kursi dprd kota jayapura dari partai golkar.jayapura selatan) sebagai berikut menetapkan jumlah total suara daerah pemilihan kota jayapura kota jayapura, provinsi papua untuk pemohon partai golkar) sebesar suara dan pdip sebesar suara, sebagai berikut pop era| te. lea rupa perindo popup asa atau setidak tidaknya: memerintahkan kepada memohon untuk melakukan penghitungan suara ulang seluruh tps pada daerah pemilihan jayapura selatan, kota jayapura, provinsi papua, dengan membuka plant: atau setidak tidaknya: memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps pada daerah pemilihan jayapura selatan, kota jayapura, provinsi papua: menetapkan perolehan suara yang benar calon anggota dprd kabupaten dogiyai dapil sebagai berikut parpol perolehan pdi perolehan golkar suara perjuangan suara wahana goo naptalikeiya, laosensis derek pirai goo, sos marvels habakuk elisabeth yulian da) kampus paumacoo anastasia bernada peter goo perolehan suara pemohon (dogiyai dapil (kamu utara) perolehan suara parpol partai golkar kabupaten lanny jaya dapil (browa) parpol period undur tabung messi tanks korona kevin tabung, s.pd seri benda fanny nino benda, amd. wulandari sos tabung serius benda ken medis wanna, iman telenggen |yerumorib, sip map benda july tabung jasmine korona beli tabung rei korona jduluswanimbo dibius tabung. frans benda sos menetapkan dan memerintahdan atau, memerintahkan kpu provinsi papua untuk melakukan pemungutan suara ulang kabupaten kota provinsi papua untuk semua jenis pemilu menggunakan jumlah pemilih menurut depth papua yang ditetapkan kpu provinsi papua tanggal april meliputi kabupaten tolikara, kabupaten intan jaya, kabupaten paniai, kabupaten dogiyai: kabupaten puncak, kabupaten yahukimo, kota jayapura: kabupaten jayapura, kabupaten kepulauan yapen: kabupaten biak, kabupaten jayawijaya: kabupaten pegunungan bintang, kabupaten asmat, kabupaten mappi, kabupaten mimika, kabupaten nabire: kabupaten lanny jaya, kabupaten puncak jaya: kabupaten deiyai: kabupaten waropen: kabupaten yalimo: kabupaten keerom: kabupaten mamberamo raya: kabupaten mamberamo tengah, kabupaten boven dijual, kabupaten merauke, kabupaten supiori, kabupaten sarmi, kabupaten ndugluruhnya, menyatakan batalbatal dan tidak mengikat berita acaranyatakan pemungutan suara ulang psu) untuk semua jenis pemilu kabupaten kota se provinsi papua, menetapurat permohonan berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor ap3 dpr dprd pan.mk atas nama abas katinur bahwa pemohon atas nama abas katinur menyampaikan surat permohonan bertanggal mei yang pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut: petugas kpps bisa dipidana penjara dua tahun dan denda juta jika terbukti dengan sengaja menghilangkan hak pilih warga. tindakan itu merupakan hak konstitusional warga negara untuk memilih. pada nomor tahun mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara. petugas kpps yang tidak melayani dengan baik maka bawaslu harus mengambil tindakan cepat untuk melakukan penyelidikan atas berbagai kejadian yang mengemuka soal ini. bawaslu harus menempatkan penegakkan hukum secara tegas untuk memastikan apakah betul ada kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih warga negara ataukah hal tersebut terjadi karena kelalaian atau faktor ketidaktahuabas katinur bertanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamahdengan bukti yang disahkan dalam persidangan pada tanggal juli dan tanggal juli sebagai berikut lion number, th. caleg dpr nomor urut dapil papua) daerah pemilihan papua, bukti fotokopi surat pernyataan kepala distrik kapulaga kabupaten tolikara yahya begum,telenggeme kabupaten tolikara babakair garam kabupaten tolikara judasawek kabupaten tolikara yakobogonuk kabupaten tolikara baileyidini kabupaten tolikara kristopo pegawaigaya kabupaten tolikara keysvoyage kabupaten tolikara keplumba kabupaten tolikara jamudow kabupaten tolikara yulius korona, a.mdanama kabupaten tolikara devices bendjika kabupaten tolikara danwari kabupaten tolikara well honda, a.md, sosdunia kabupaten tolikara mote breakmagi kabupaten tolikara sibeeri kabupaten tolikara pinus penggugilombandu kabupaten tolikara person akurnabunage kabupaten tolikara open tabkoda kabupaten tolikara karinerani kabupaten tolikara marinus baminggentimor kabupaten tolikara maidenuteri kabupaten tolikara manisberita koran protes hasil pemilu, benny bawa kotak surat tersegel saat pleno tingkat provinsi papua tanggal mei bukti fotokopi surat formulir model tanda bukti penerimaan laporan nomor: tpl lp lp bawaslu.prov.pair tanggal meitolikaraota jayapura'perolehan suara pada tingkat distrik jayapura selatan tanggal mei bukti fotokopi surat bawaslu kota jayapuralanny jaya pada hari sabtaniainabiremimikayahukimo pada hari seninasmatuncakintan jaya pada hari rabu mei bukti rekaman vidio pleno kpu kabupaten tolikara, buktia.depth3. kpu) disahkan dalam rapat pleno kpu provinsi papua tanggal april yakobus jagung, stp. caleg dpr nomor urut dapil papua) bukti fotokopi surat kepala suku umum dewan adat nasional pejuang pendiri kabupaten yahukimo nomor pap tpl adt jkt, sifat khusus berita acara penentuan penetapan suara pemilihan calon anggota dpr pusat jakarta pemilihan papua kabupaten yahukimo pada priode mendatang, perihal pengajuan akumulasi perolehan suara untuk calon anggota dpr pusat jakarta, tanggal april bukti fotokopi kliping koran harian timika express judul berita letjen: ribu suara dpr kami ikat untuk yakobus jagung : bukti fotokopi print out beritasatu.com, terbit hari minggu tanggal mei judul berita tokoh masyarakat desak kpu yahukimo transparan , bukti fotokopi print out judul berita ribu suara dpr kami ikat untuk yakobus jagung, bila ada kecurangan kami perang : bukti fotokopi print out beritasatu.com, terbit hari senin tanggal mei judul berita masyarakat yahukimo khawatir suara pileg diselewengkan : bukti fotokopi print out beritasatu.com, terbit hari rabu tanggal mei judul berita cegah kecurangan, tokoh masyarakat dan warga yahukimo pantau kpu papua , bukti fotokopi print out beritasatu.com, terbit hari senin tanggal mei judul berita kawal suara pileg, kepala suku besar ingatkan kpu yahukimo : bukti fotokopi print out kompas.com, terbit hari senin tanggal mei judul berita komisioner kpud sempat menghilang jayapura, hasil pemilu yahukimo rekapitulasi ulang : bukti fotokopi print out bumipapua.com, judul berita kpu yahukimo diduga ubah suara perolehan dpr ri : bukti fotokopi daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia pemilihan umum tahun daerah pemilihan lanny jaya bukti 56a fotokopi da dprd kab kota distrik belok beam, bukti 56b fotokopi db dprd kab kota kpu lanny jaya: bukti 56c fotokopi foto da1 plant dprd kab kota, bukti 56c fotokopi model daa1 plant dprd desa prambors distrik belok beam: bukti 56d fotokopi model daa plant dprd desa tiga distrik belok beam: bukti 56e fotokopi model daa plant dprd desa murni distrik belok beam: bukti 56f fotokopi model daa plant dprd desa belok distrik belok beam: bukti 56g fotokopi model daa plant dprd desa rufa distrik belok beam: bukti 56h fotokopi model daa plant dprd kampung kulit distrik belok beam: bukti 56i fotokopi model daa1 plant dprd desa honduras distrik belok beam: bukti 56j fotokopi model daa plant dprd desa ganggu distrik belok beam: bukti 56k fotokopi model daa plant dprd desa beam distrik belok beam: bukti fotokopi foto papan pleno distrik belok beam, bukti foto foto saat pleno ppd distrik belok beam: bukti rekaman video dan rekaman suara saat pleno ppdmurnigunagewak tps distrik amelia bukti fotokopi formulir model kampung upi tpsmurniangguganggu distrik belok beam:unagewakupi distrik amelia, bukti foto papan pleno ppd distrik amelia yang telah ditandatangani ketua ppd amelia, bukti fotokopi fotokopi surat rekomendasi badan pengawas pemilu provinsi papua kepada kpu lanny jaya, bukti fotokopi fotokopi model plant kampung prambors tps distrik belok beam, bukti fotokopi fotokopi formulir model plant kampung murnirmulir model plant kampung ganggu tps distrik belok beam,gunagewak tps distrik amelia, bukti fotokopi formulir model plant kampung prambors tps distrik belok beam, bukti fotokopi formulir model plant kampung murni tps distrik belok beam, bukti fotokopi formulir model plant kampung beam tps distrik belok beam, daerah pemilihan dogiyai bukti fotokopi salinan da1 plant dprd kab kota kecamatan distrik kamu utara, kabupaten dogiyai, provinsi papua: bukti fotokopi salinan db rekaman tingkat kabupaten dogiyai provinsi papua, bukti fotokopi surat pengaduan pengalihan suara kepada ketua bawaslu kabupaten dogiyai nomor dpd il pgr dgy iv kintamani tertanggal april bukti fotokopi surat pernyataan tidak pernah mengalihkan suara nomor dpd i.pgr dgy kintamani tertanggal april bukti fotokopi surat rekomendasi pembetulan atau menormalisasi hasil sertifikat perolehan suara nomor rek. bws dgy v dogiyai tertanggal mei bukti fotokopi formulir temuan nomor tm bws kab. ditandatangani oleh raimondus dogiyai selaku koordiv hukum, penindakan, pelanggaran badan pengawas dogiyai, tanggal mei daerah pemilihan lanny jaya bukti fotokopi form model da1 dprdsetelah pembacaan hasil kpu: bukti fotokopi foto penemuan barang bukti kotak suara provinsi pusat: daerah pemilihan lanny jaya tpl lp pl bawaslu.prov.pa ,ikepada, bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal april yang ditandatangani oleh kristiani korona, se: daerah pemilihan kota jayapura jayapura selatan) bukti fotokopi surat bawaslu kota jayapura nomor bawaslu kota. jpr v tanggal mei bukti fotokopi surat keberatan pemohon untuk hasil rekapitulasi distrik jayapura utara, tanggal mei bukti fotokopi formulir db1 dprd kota jayapura bukti fotokopi rekap perolehan suara partai tingkat kota jayapura, daerah pemilihan kota jayapura jayapura selatan) bukti fotokopi berita acara nomor iba hk. pu v tanggal meii dprd), daerah pemilihan kota jayapura jayapura selatan): bukti fotokopi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus tingkat kabupaten kota model db2) dapil kota jayapura jayapura selatan)daerah pemilihan kota jayapura jayapura selatan): kota jayapura distrik jayapura selatan)gapura, distrik jayapura selatan, kota jayapura, papuakab kota tps kelurahan adipuranumberkelurahan entra, distrik jayapura selatan, kota jayapura, papua bukti fotokopi sertifikasiramadi, distrik jayapura selatan, kota jayapura, papua, daerah pemilihan lanny jaya bukti fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan pemilu nomor pandir browa tanggal april bukti fotokopi formulir model tanda bukti penerimaan laporan nomor tpl lp pl bawaslu.prov.pa v2019, tanggal mei bukti foto pembuangan kotak suara, bukti foto pembuangan kotak suara, bukti fotokopi formulir model da1 dprd distrik browa kabupaten lanny jaya, bukti fotokopi rekomendasi bawaslu papua nomor bawaslu prov. pa pm. v tanggal mei daerah pemilihan jayapura utara bukti fotokopi surat bawaslu kota jayapura nomor bawaslu kota. jpr v tangal mei bukti fotokopi formulir model dprd, tps tanjung ria, bukti fotokopi formulir model dprd, tps angkasa, bukti fotokopi formulir model dprd, tps angkasa,gurabesi:a jayapura utara, bukti fotokopi formulir model db kpu kota jayapura: daerah pemilihan kepulauan yapen bukti fotokopi formulir model tps desa wanampompi, kecamatan angkaisera, kabupaten kepulauan yapen model c1 dprd kab kota,hingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohondapil propinsi papua dpr pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dpr bukti fotokopi formulir model tps desa mananayanompibukti fotokopi form. model tps. kini bukti fotokopi form. model tps. tiri: bukti fotokopi form. model tps. tiri: bukti fotokopi form. model tps. hadapi, bukti fotokopi formulir model da. distrik angkaisera, bukti fotokopi surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu tahun basalis essay caleg dpr nomor urut dapil papua) bukti fotokopi rekomendasi bawaslu perbaikan nilai perolehan suara kepada kpu kabupaten jaya wijaya tanggal mei bukti fotokopi rekomendasi kpu tentang perbaikan nilai perolehan suara oleh kpu kabupaten jaya wijaya tanggal mei bukti fotokopi pernyataan keberatan saksi model db2 kpu kabupaten jayawijaya, bukti rekaman suara bupati jayawijaya: bukti fotokopi transkrip rekaman suara bupati jayawijaya, bukti foto intervensi bupati saat psu lapangan sman wamena, bukti fotokopi klarifikasi db2: bukti fotokopi daftar nama dan sebaran jumlah suara caleg dpr dan dprd dari bupati mimikuntuk mengajukan permohonan a1. pemohon atas nama abas katinur berdasarkan apps tidak melampirkan surat persetujuan dpp partai politik bahwa pemohon atas nama abas katinur mengajukan permohonan atas nama pribadi atau perseorangan dengan menggunakan kop surat dewan pimpinan daerah partai golongan karya kabupaten sarmi, oleh karena itu pemohon dianggap sebagai anggota partai golkar kabupaten sarmi: bahwa dalam mengajukan permohonannya, pemohon tidak menyertakan atau tanpa adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai golongan karya golkar), bahwa dalam lampiran apel nomor apel dpr dprd pan.mk mengenai daftar kekuranglengkapan berkas permohonan disebutkan pemohon tidak memiliki surat persetujuan dari ketua umum dan sekertaris jenderalgaturdengan demikian, karena pemohon tidak memiliki persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekjen partai golkar, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.golongan karya golkar): bahwa dalam permohonannya, terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan pemohon adalah bertindak untuk dan atas nama partai golkar dan calon anggota dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota (hal permohonan). namun, khusus terhadap pemohon atas nama franklin markus number, calon anggota dprd kabupaten kepulauan yapen dapil sejatinya dalam php ini mempersoalkan perolehan suara antara dirinya dengan steven rebo, yang notabene adalah sesama calon angota dprd kabupaten kepulauan yapen dapil dari partai golkar permohonan hal s d bahwa menurut pemohon, hasil perolehan suara atas nama franklin markus number distrik angkaisera sebanyak sedangkan perolehan suara steven rebo yang semula sebanyak suara menggelembung menjadi suara permohonan hal sehingga pemohon mendalilkan suaranya lebih besar daripada perolehan suara steven rebo dan oleh karenanya pemohon dalam petitumnya pada angka halaman menuntut perolehan suara yang benar untuk kabupaten kepulauan yapen dapil adalah: parpol perolehan perolehan anotaurei suara suara angkaisera yamakukat solar ' franklin markus masa aside pesssasan pesanan pes |dem pesan setan pesta fidem paser ass pass bahwadari partai golkar dimana terhadap perkara yanglampiran: apel nomor apel dprbahwa pada halaman dan permohonan pemohon disebutkan, airlangga hartanto selaku ketua umum dpp partai golongan karya dan lodewijk paulus selaku sekretaris jenderal dpp partai golongan karya bertindak untuk kepentingan dan atas nama dpp partai golongan karya dan calon anggota dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota daerah pemilihan: basalis essay, spd: calon anggota dpr dari partai golkar daerah pemilihan propinsi papua yakobus jagung, stp, calon anggota dpr dari partai golkar daerah pemilihan propinsi papua deer tabung, se. msi calon anggota dprd papua dari partai golkar, franklin markus number, calon anggota dprd kabupaten kepulauan yapen dapil maliki towolom, calon anggota dprd kota jayapura dapil irina benda, calon anggota dprd kabupaten lanny jaya dapil dr. sem tabung, calon anggota dprd kabupaten lanny jaya dapil ndor tabung, calon anggota dprd kabupaten lanny jaya dapil hj. jumhariati, sh, calon anggota dprd dapil kota jayapura distrik jayapura selatan): derek pirai, calon anggota dprd kabupaten dogiyai dapil bahwa ternyata dalam permohonan pemohon pada angka halaman muncul nama pemohon calon anggota dpr atas nama lion number st, sh, yang faktanya menurut daftar atas, pemohon tidak terdaftar sebagai pemberi kuasa: bahwa dengan demikiansh, dan oleh karenanya permohonan pemohon yang terkait dengan lion number st, sh. harus dikesampingkan. perbaikan permohonan pemohon melewati batas waktu bahwa pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota terkait dapil sebagaimana tertuang dalam permohonannya tertanggal mei sesuaiterhadap permohonan guo, pemohon telah melakukanbahwa kemudian pemohon menyampaikan perbaikan permohonan lagi tertanggal juni dan diterima oleh kepaniteraan mahkamah tanggal juni bahwa pada persidangan pendahuluan atas perkara guo, tanggal juli kuasa hukum memohon bertanya kepada yang mulia anggota majelis hakim, permohonan pemohon yang hendak dibacakan permohonan yang mana? atas pertanyaan tersebut, yang mulia anggota majelis hakim menegaskan bahwa yang dibacakan adalah permohonan yang sudah registrasi, bahwa permohonan pemohon yang diresgistrasi adalah permohonan yang tertanggal mei yang registrasi pada hari senin tanggal juli pukul wib dengan nomor php.dpr dprd xvi1 bahwa menurut pemahaman memohon, perkara yang registrasi adalah perkara yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara guo. dengan lain perkataan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalahyang untuk selanjutnya disebut sebagai permohonan: bahwa dengan demikian perbaikan permohonan pemohon tertanggal juni dan diterima oleh kepaniteraan mahkamah tanggal juni sudah sepatutnya untuk dikesampingkandarimana sumber data yang digunakan untuk hasil perhitungan perolehan suara yang dibuat oleh pemohon tersebut, apakah dari formulir model dprd kab kota yang berasal dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh memohon dalam proses perhitungan suara yang dilakukan tps, karena data yang dimiliki oleh pemohon berbeda dengan data yang dimiliki memohon. lebih lagi pemohon tidak menguraikan secara berjenjang dari tingkat tps, desa kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kabupaten mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan memohon. karena perolehan suara tingkat dapil kabupaten sarmi berasal dari perolehan suara hasil rekapitulasi pada tingkat kabupaten kota yang ada dapil kabupaten sarmi pemohon tidak mampu menguraikan dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara setiap kabupaten yang berada dapil kabupaten sarmi begitu juga pemohon tidak menguraikan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, ataupun tingkat desa kelurahan apalagi sampai tingkat tps: apabila pemohon hanya menguraikan perolehan suara pada tingkat tps saja tanpa sumber data yang jelas, apakah berasal dari hasil penghitungan tingkat tps yang dilakukan oleh memohon atau bukan, maka pemohon harus dikategorikan tidak mengurai dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon:permohonan. sam saman ema sah ser pe prep appa 454p pe ape ben pepe pertandingan perolehan suara calon anggota dpr untuk pengisian keanggotaan dpr.:atas nama pemohon basalis essay, pd, m.m. nama calon anggota perolehan suara selisih amat peran basalis essay, bahasa ben bahwa ketentuan menjelaskan bahwahuruf angka pmk mengatur persyaratan permohonan yaitujuncto jo)yang menjelaskan pokok permohonan pemohon memuat penjelasanadanya pelanggaran: bahwa dengan demikian, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan huruf angka pmk huruf pmk,, bahwa sebelum menjawab dalil dalil permohonan pemohon, kiranya perlu memohon menyampaikan pertimbangan putusan mahkamah dalam php presiden dan wakil presiden nomor: php pres xvii terkait dengan possibility performance: mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php pres xvii pada pertimbangan hukum angka menyatakan:tidak mungkin untuk dilaksanakan (impossbility performance). perolehan suara calon anggota dpr daerah pemilihan provinsi papua bahwa terkait dengan perolehan suara calon anggota dpr dari partai gelar daerah pemilihan provinsi papua untuk pengisian keanggotaan dpr atas nama pemohon basalis essay, pd, m.m, yakobus jagung, stp, dan lion number memohon menyampaikan bukti berupa papua golkar dimana perolehan suara yang benar dari pemohon menurut memohon adalah sebagai berikut: pemohon atas nama basalis essay, pd, bahwa dalil permohonan pemohon atas nama basalis essay, pd, bertentangan satu sama lain, yaitu pada table pertandingan angka hal menyatakan perolehan suaranya hilang sebanyak suaranya, namun pada dalil selanjutnya yaitu pada angka hal menyatakan:yang apabila dijumlah hasilnya adalah dengan demikian terjadi pertentangan antara dalil pemohon atas nama basalis essay, pd, mm, dan oleh karenanya patut dikesampingkan. pemohon atas nama yakobus jagung, stp bahwa pemohon atas nama yakobus jagung, stp dalam permohonannya mendalilkan telah kehilangan suara, yang mana suaranya dialihkan kepada partai lain yaitu kepada pan, nasdem, demokrat dan perindo, sehingga suaranya tinggal tersisa suara. pengalihan suara ini mengakibatkan pemohon untuk kabupaten yahukimo mendapat urutan keenam terbanyak dari seharusnya mendapat perolehan terbanyak yaitu suara. padahal kalau dilihat pada tabel yang disajikan oleh pemohon pada angka hal terhadap partai pan, nasdem, demokrat dan perindo tidak terjadi perbedaan suara antara versi pemohon dengan memohon, yaitu sebagai berikut: parpol perolehan suara perolehan suara selisih pee dan dajnaam mala apaan (iso powo a been bahwa dengan demikian, tidak terbukti terjadi pengalihan suara pemohon kepada partai pan, nasdem, demokrat dan perindo, bahwa terkait dengan dalil permohonan pada angka hal s d justru menunjukan semakin tidak terbukanya dalil pemohon basalis essay, pd, yang mengklaimtelah kehilangan suara dan pemohon yakobus jagung, stp yang mengklaimtelah kehilangan suara karena menurut pemohon sendiri selisih suaranya hanya sebagaimana tabel yang disajikan oleh pemohon: parpol perolehan suara perolehan suara selisih pee pemsinanaaar ant jae bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan memohon telah mengurangi suara pemohon sebesar kabupaten yahukimo dan suara tersebut diberikan kepada partai lain adalah dalil yang tidak berdasar, karena pemohon tidak menjelaskan secara terperinci jumlah suara pemohon yang dimaksud berasal dari tps, kampung, distrik mana saja angka suara pemohon berasal, bahwa memohon tidak menerima adanya laporan ataupun rekomendasi dari bawaslu terkait dengan pelanggaran pemilu yang didalilkan oleh pemohon pada pada halaman point angka maka dalil pemohon tersebut terbukti hanyaatas dasar hal tersebut maka dalil haruslah ditolak, adapun perolehan suara yang benar menurut memohon adalah sebagai berikut pemohon suara memohon yakobus dc jagung, dpr s.tp papua pemohon atas nama lion number s.t., s.h. bahwa pemohon atas nama lion number st, suaranya tidak berubah dan sudah benar sesuai dengan dalil pemohon pada tabel halaman dan yaitu: nama calon anggota perolehan suara perolehan suara selisih dpr memohon pemohon basalis essay, pd, m.m lion number |idem pereseaessn paste pas pen dea bahwa pemohon atas nama lion number st, pada angka halaman mendalilkaatas nama lion number calon anggota dpr partai golkar nomor urut padahal berdasarkan tabel yang disajikan sendiri oleh pemohon sebagaimana atas, pemohon atas nama lion number st, suaranya tidak mengalami pengurangan ataupun perubahan. lagipula pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan berapa jumlah perolehan suaranya yang terpengaruh oleh adanya penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara guo. dengan demikian dalil pemohon yang menyatakannya menjadi tidak terbukti dan harus dikesampingkan: bahwa pemohon telah salah memahami dengan menyejajarkan penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara, karena pemilih yang tercatat baik dalam depth papua april atau dalam dpt berdasarkan model dc kpu mei belum tentu memberikan atau menggunakan hak suaranya pada saat penyelenggaraan pemungutan suara. dengan demikian seandainya terjadi penggelembungan jumlah pemilih, good non, belum tentu juga jumlah suara akan menggelembung, bahwa tentang dalil pemohon pada angka halaman yang pada pokoknya menyatakan ketika pelaksanaan pemilihan umum calon anggota dpr provinsi papua terjadi berbagai permasalahan. yang mana menurut pemohon permasalahan tersebut terjadi kabupaten antara lain kabupaten tolikara dst. dalil pemohon sepanjang berkaitan dengan penghitungan suara ulang psu) harus dikesampingkan dengan mendasarkan pada pertimbangan mahkamah tentang possibility performance sebagaimana diuraikan atas, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil pemohon tentang permasalahan sejumlah kabupaten provinsi papua, memohon menanggapinya sebagai berikut: kabupaten tolikara bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman angka untuk kabupaten tolikara yang pada pokoknya menjelaskan yang pada pokoknya menyatakan ada (tiga) fakta pelanggaran yang meliputi tidak ada pemilihan untuk pemilu dprd provinsi, dpr, dan dpd semua distrik distrik kabupaten tolikara, tidak terlaksananya pleno rekapitulasi baik untuk pemilu dprd, dpr, dan dpd, adalah tidak berdasar karena pemohon dalam permohonannya tidak dapat menjelaskan secara jelas tps, desa, distrik mana saja pemilihan pelanggaran pemilihan yang dimaksud oleh pemohon itu: bahwa kpu kabupaten tolikara telah melaksanakan pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, dpr, dprd, dan dpd dengan memakai sistem noken pemilihan umum dan telah melakukan pemungutan suara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. adapun dalil pemohon pada angka poin halaman permohonan pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya tidak ada rekomendasi dari bawaslu tentang dugaan pelanggaran administrasi yang dituduhkan pemohon kepada memohon pada kabupaten tolikara, bahwa adapun dalil pemohon pada huruf adalah tidak benar karena pada saat rekapitulasi ada calon legislatif caleg) yang membawa kotak suara pada saat pelaksanaan pleno tingkat provinsi hotel grand abe jayapura adalah caleg yang tidak terpilih dan sengaja mencuri kotak suara yang berisi surat suara yang sudah tidak digunakan karena system pemilihan distrik tersebut menggunakan sistem noken dalam hal ini system permufakatan sehingga pemilih tidak perlu mencoblos pada lembar kertas suara, bahwa dalil pemohon pada huruf halaman yang pada pokoknya menyatakan adanya saksi partai demokrat saudara isak randi hokoyabi pada saat rekapitulasi mempertanyakan model kesepakatan dilakukan oleh distrik kemlu dan distrik wagneri adalah tidak berdasar karena saksi tersebut bukanlah saksi partai demokrat melainkan saksi dari partai nasdem, akan tetapi apa yang dilakukan oleh kpu kabupaten telah sesuai dengan aturan bahwa kpu menerima data hasil pemilu dari tingkatan bawaslu kpps, pps, dan ppd, bahwa dalil pemohon pada huruf halaman kotak suara yang dibawa tersebut bukan merupakan sampel tetapi merupakan hasil curian oknum yang tidak terpilih lewat hasil pemilu, dalam hal ini pemilu telah selesai dan sukses dilaksanakan kabupaten tolikara, bahwa tidak benar dalil pemohon huruf yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya pemilihan kabupaten tolikara yang dibuktikan dalam video itu adalah tidak benar karena faktanya adanya keterlambatan sebagian formulir yang dapat menganggu waktu dan jadwal distribusi logistic tps yang berjumlah tps, bahwa adapun perolehan suara partai golkar adalah sebagai berikut: dpr dapil papua peroleh suara sah caleg dan partai politik berjumlah dpr prov papua perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah dprd kab. tolikara perolehan suara per dapil sebagai berikut ii. dapil perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah ii. dapil perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah iii. dapil perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah iv. dapil perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah kota jayapura bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman angka yang pada pokoknya menjelaskan sebagaimana rekomendasi bawaslu nomor bawaslu prov. pa pm. v adalah tidak benar, karena faktanya kpu kota jayapura hanya menerima surat yang dikeluarkan oleh bawaslu kota jayapura adalah bukan rekomendasi melainkan dengan empat surat pernyataan bukan merupakan rekomendasi. maka atas dasar hal tersebut, pernyataan yang berada dalil dalil pemohon adalah tidak benar, bahwa terhadap persoalan dengan distrik heran faktanya adalah benar ada persoalan administrasi distrik heran kota jayapura yaitu jumlah suara sah melebihi daftar pemilih tetap dpt) dengan selisih suara sehingga tidak dapat input dalam sistim pada saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi pada tanggal mei selanjutnya dilakukan pertandingan data antara memohon, bawaslu dan juga saksi partai politik untuk menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh para saksi. selanjutnya hasil pertandingan data penekan kembali dan disetujui oleh para saksi parpol yang hadir. selanjutnya setelah pleno disahkan kemudian lahirlah rekomendasi bawaslu provinsi yang menolak hasil tersebut tanpa memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh memohon, bahwa memohon ketika pleno tingkat kpu provinsi papua hotel grand abe tanggal juni tahun keberatan keberatan dalam permohonan pemohon tersebut diatas telah diselesaikan dengan menyandingkan data yang ada dari saksi saksi partai pendukung dan bawaslu kota jayapura dan bawaslu provinsi papua. kabupaten paniai, kabupaten puncak, kabupaten intan jaya bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman angka untuk kabupaten paniai, kabupaten puncak dan kabupaten intan jaya yang pada pokoknya menyatakananiai, kabupaten puncak dan kabupaten intan jaya. kabupaten paniai: bahwa terkait dengan rekapitulasi suara tingkat kabupaten paniai terdapat rekomendasi bawaslu papua bawaslu prov. pa pm. v tertanggal mei terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum kabupaten paniai mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara kabupaten paniai tidak diakui, karena kpu kabupaten paniai belum menunjukkan form da1 ppd sebagai bukti tandingan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi. pada rekapitulasi kpu kabupaten paniai belum menunjukkan form da1 ppd dari distrik, karena belum bawa provinsi dari kabupaten saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi pada minggu mei karena terdapat (lima) distrik yang belum menyerahkan form, sehingga kpu dan bawaslu paniai mereka suara lima distrik dimaksud berdasarkan tabel perolehan suara versi masyarakat: bahwa kronologis pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh paniai akan dijelaskan oleh memohon sebagai berikut: bahwa muatan rekomendasi bawaslu dalam poin (c) bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan, karena menurut bawaslu provinsi papua kpu kabupaten paniai tidak memiliki formulir da1 dari ppd termasuk bawaslu kabupaten paniai juga tidak memiliki formulir model da1 dari masing masing ppd. kemudian, dalam rekomendasi bawaslu provinsi papua poin (d), bahwa kpu kabupaten paniai dan bawaslu kabupaten paniai tidak memiliki formulir da1 berjumlah distrik, menanggapi point tersebut atas, maka kpu kabupaten paniai mengklarifikasi muatan rekomendasi bawaslu provinsi tersebut, bahthamrin nomor jakarta nik berdasarkan surat kuasa khusus nomor b 015b dpp hanura v nomor b 017b dpp hanura v nomor b 020b dpp hanura v nomor b 025b dpp hanura v nomor b 027b dpp hanura v nomor b 031b dpp hanura v nomor b 034b dpp hanura v dan nomor b 038b dpp hanura v masing masing bertanggal mei memberi kuasa kepada dr. dodi abdulkadir, sc., s.e., s.h., m.h. tangani abby, s.h., hum., c.l.a.: petrus selestinus, s.h.: agus abdullah, s.h., m.h.: jaren suwarsiatna, s.e., s.h., dirty aidan, s.h., m.h., hamka, s.h., sri harimau widianto, s.h.: husni az zaky, s.h., m.h.: taufan prom hasibuan, s.h., m.h.: dan muhamad ridwan ristomoyo, s.h., advokat konsultan hukum pada kantor partai hati nurani rakyat, beralamat the city tower lantaidr. abar kartabrata, s.h., hum., dr. bern sarjana percaya, s.h., m.h.: dedy mulyana, s.h., m.h.: km. ibnu china zainuddin, s.h., m.h.: fajar ramadhan kartabrata, s.h., m.h.: muh. hikmat suryadi, s.h., m.h.: gian budi harian, s.h., gilang kautsar kartabrata, s.h., candra kuspratomo, s.h.: ari firman rinaldi, s.h.: fajar maulana yusuf, s.h., m.h.: aditya yulian wicaksono, s.h.: ferri berdoa, s.h., pasaran ramdani, s.h.: safran riyadi, s.h.: rd. lini afrianty, s.h.: elly suara, s.h., ani yusriani, s.h.: sutrisno, s.h., m.h.: tatang rachman, s.h.: fitri aprilia rasyid, s.h., rd. novaryana laras s.h.: dan nurulita fatmawati, s.h., para advokat dari kantor hukum abar kartabrata rekanii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon kedudukan hukum dapil papua atas nama moh fajar takariruntuk dapil094098100hanura) bahwa berdasarkan dalil pemohon (hal. peninjauan kembali surat rekomendasilahan suara pemohon calon anggota dprd, menurut memohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota. terkait hal tersebut,: bukti pk. bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat distrik jayapura selatant:sebelum pelaksanaan pleno dimulaipada tanggal juni bawaslu provinsi papua melimpahkan laporan tersebut kepada bawaslu kota jayapura dengan surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran nomor: bawaslu prov. pa pm. perihal pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu tahun bukti pk. bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan yang diajukan oleh sdr. bani tabung. bukti pk. bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai pertandingan suara sah partai dengan pengguna hak pilih berdasarkan form model da1 dprd kab kota dan model db1 dprd kab kota) kota jayapura distrik heran, para saksi menolak berita acara kpuheran. terkait hal tersebutadalah sebagai berikut: jaa sasa partai hati pattayappd heran membacakan model da1 ,):dan partai kebangkitan bangsa adalah sebagai berikut: partai hati nurani masa ken partai kebangkitan ega basi ras mal bukti pk.berdasarkan dalil pemohon pertandingan perolehan suara caleg dprd papua partai hati nurani rakyat atas nama ir. moh. fajar takarir dengan kpu kota jayapura berdasarkan dan dai1 distrik berpura dan distrik jayapura utara. terkait hal tersebut bawaslu kota jayapura menyampaikan hal hal sebagai berikutberpura adalah sebagai berikut: perolehan suara kelurahan vim perolehan perolehan a00 da0 (aa sbs bpom apa o a00 total agi suara bukti pk. perolehan suara kelurahan away a88 ao| 2a| spa naa seo ge men naa aro om sep a00 bukti pk. jumlah suara tps yang berada kelurahan away, distrik berpura berdasarkan bawaslu kota jayapura adalah sebanyak suara perolehan suara kelurahan wai horok s5l sp| men mean as pa bukti pk. jumlah suara tps yang berada kelurahan wai horok, distrik berpura berdasarkan bawaslu kota jayapura adalah sebanyak suarajayapura utara adalah sebagai berikut: perolehan suara kelurahan umbi lo0o ||) |o. o0| yaa |o0 |a8 ap pap s2 teo, s0p snp total suara bukti pk. jumlah suara tps yang berada kelurahan umbi, distrik jayapura utara berdasarkan bawaslu kota jayapura adalah sebanyak suara perolehan suara kelurahan tanjung ria a1. a| |3s| |o |spa lag bukti pk. jumlah suara tps yang berada kelurahan tanjung ria, distrik jayapura utara berdasarkan bawaslu kota jayapura adalah sebanyak suara bahwa pada tanggal mei pukul wit, bawaslu kota jayapura menerima laporan yang diajukan oleh sdr. simon petrus name dengan nomor tpl bawaslukotajayapura v terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pps kelurahan edam dan. bukti pk. bahwa berdasarkan dalil pemohon atas pertandingan perolehan suara caleg dpr provinsi papua partai hanura atas nama yulian daa, s.km untuk keanggotaan dpr provinsi papua dapil terjadi pengurangan perolehan suara caleg dpr provinsi papua partai hanura atas nama yulian daa, s.km distrik jayapura selatan, distrik heran dan distrik berjayapura selatan, distrik heran dan distrik berpura,jayapura selatan adalah sebagai berikut: kelurahan kamp da1 selisih sinkronisasi asas tej yearheran, kelurahan edam adalah sebagai berikut: xps mo) db1 selisih lg. lo. loh loh nanberpura adalah sebagai berikut: emanasmame dot sebar a0 poa ae pap berantai pepe ema pap eae pe romeo ep (m3 mamhorock sp bahwa atas perubahan model da1 kabupaten kota distrik berpura yang telah mengalami penyesuaian sebanyak (empat) kali dan mempertimbangkan ketidakmampuan ppd distrik berpura untuk menunjukkan model daa1 kabupaten kota distrik berpura sebagaimana diminta oleh bawaslu kota jayapura, makaabupaten kota kpu kota jayapuraeri. sell animo tidak dapat ditindaklanjuti. bukti pk. keterangan tertulis pengawasan pemilihan anggota dprd kab kota. terhadap dalil pemohon yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara caleg lemy kombo nomor urut kabupaten keerom., bahwa memohon tidak melakukan input data pada sembilan) distrik berdasarkan c1, melainkan langsung melakukan input dari da1. bawaslu kabupaten keerom menjelaskan berdasarkan dprd kabupaten kota sebagai berikut distrik desa tps jumlah suara also barat yaturaharja iai fia fia dunia dunia dunia nama nama nama (os waro waro p arb0 waro sanggar sanggar sanggar sanggar also workwana workwana also kota |. anyaman tanaman tanaman |. ynuanain |. ngapain |. ngapain loo '|o |. ngapain biobiosi |. ubian low web demografi dulu oue ooh iffi |ayahanda imonggoafi ooh wars pun isch voodoo)o'!|g0 inuwwanda oo) inuwanda o o)o'e|0o2 inuwanda o o)o01093 lo. ibunda oli ampas voodoo)o'hix town thrones ' o ooo)o'e| iterpones oo ooo)oe| |manner (wonorejo oo)oei wonorejo ooe| wonorejo ooo)oe| wonorejo ooo)oe hah ooh larsotimur |amu elo (9g lo. yan (bukti pk.mohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah aa jasa era juwewsesr cesar marianohanya |feronikatangfo gmwemses kristofelpangguemspears jasrrarmcau ajaranaaa rowataeo uewsesr aaaao0 tas ronkataao |o s momemseasp fase | aaaa mah (bukti berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung pikir distrik also timur pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah ap fasa awamsase # jasoarmcun saman (bukti berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung puteri distrik also timur pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah aaa jasa eror jasmohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah nasa roma jasorapwamohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah sakura jebisonoeseu feronikatangfo moral sinerisip kristofelpangguem mariano umah (bukti oousunhanura tebisonoese tkristofel panggung boimaranof umrahnasa aroma srmamsaeas jason || spambawaslu distrik also timursuara ebisowbesem veronica tango modeleri lomocem panggung maria kofebdulu distrik web pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah aaa p jas jeromaraao .jawewsensr fasa pama am (bukti berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung tatkala distrik web pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah ajak jerowatmeo uoamaesr saman (bukti berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung yambrap distrik web pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah meewaeasajak jeromaraao .jawewsensr(hanura |feronikatangfo boworaelm singer, sip jumlah (bukti berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung umbi distrik web pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah jeromataao sjuceawsease jamanaaa jucawsaasejeromatmaao saman (bukti berdasarkan hasil pengawasan bawaslu distrik webjan ja jasa veronica dan michael mes kristofel magarismpas distrik waris pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah aje meses pemamsaase pasorarmcaun (bukti berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung bombay distrik waris pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah pesamaeasr (paman sopaaanor (bukti berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung yalimo distrik waris pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah (hanura |o0 feronikatangfo |kristofelpangguem jumlah (bukti berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung kalimat distrik waris pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah esa jrromarao "asean (bukti berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung pun distrik waris pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah aaa jromarao asean (bukti berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung sach distrik waris pada perhitungan suara, pemohon berdasarkan salinan dprd kabupaten adalah aaa jasa jerowatmeo | juwewseraeeovto mmauseasp (pamor malahjasa jerowataero juwewsera jasa sama amajerowataero juwewserse jasoarmeau sojmaanor mam (bukti berdasarkan hasil pengawasan bawaslu distrik warisdau ja jasa veronica mao michael kamar kristofel lemeowa (terdapat penghilangan terhadap suara pemohon kabupaten puncak jayanas distrik yamoneri distrik yamoneri untuk tps, maka hasil perolehan suara untuk partai hanura distrik yamoneri adalah keset men keane kuno ambaame ken pap 2t5| bukti distrik yamoneri bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu distrik mulia distrik mulia untuk tps kampung muliagambut, maka hasil perolehan suara untuk partai hanura kampung muligambut, distrik mulia adalah sebagai berikut: bukti distrik mulia kampung muligambut) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps tps yang tersebar kampung distrik niaga, maka hasil perolehan suara untuk partai hanura distrik niaga adalah kampung tps perolehan keterangan karena desa (ar8 kaca: men wambasas jigonikime suara untuk genius siaga tanduk bukti distrik niaga keterangan tertulis pengawasan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia kota jayapura daerah pemilihan bahwa berdasarkan dalil pemohon angka pemohon menolak hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik jayapura selatadudukan hukum dapil papua atas nama yulian daa.sinkronaditandatangani oleh komisioner kpu kota jayapura dan para saksi peserta pemiluasih mengacu pada hologram. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota jayapura tidak terdapat kesesuaian antara data saksi dengan data yang dimiliki oleh ppd distrik jayapura selatan, sehingga data rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada pla bahwsurat rekomendasi nomor bawaslu kota. jpr v(dengan pemohon atas nama yulian daa distrik jayapura selatanesuaidistrik heran. bahwa terhadapterdapat., dan bawaslu distrik heran.karena terdapat perbedaan atas hasil yang dibacakan dengan hasil yang tertera dalam hasil model da1.kpu, saksi peserta pemilu kembali menyampaikan keberatan karena terdapat dugaan penggelembungan suara pada pemilihan calon anggota dpr provinsi papua. bahwa berdasarkan keberatan saksi peserta pemilu, bawaslu kota jayapura menyampaikan kepada kpu kota jayapuraterhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh bawaslu kota jayapura, kpu kota jayapura menyatakan tidak terdapat waktu untuk memperbaikinya, karena rekapitulasi tingkat kota jayapura telah melampaui tahapan. bahwa pada tanggal mei. rekomendasi tersebut dikeluarkan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data model da1.kpu distrik heran. distrik berpura bahwa pada hari selasa tanggal mei panitia pemilihan distrik ppd) berpura melaksanakan pleno pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara model da1 ppwp, model da1 dpr, model da1 dpd, model da1 dprd dan model da1 kabupaten kota pada tingkat distrik berpura. bahwa dalam proses rekapitulasi terdapat keberatan dari saksi peserta pemilihan bawaslu distrik berpura mengajukan keberatan, sehingga panitia pengawas pemilu tingkat distrik berpura mengeluarkan rekomendasi nomor lhp pm. v kepada ppd distrik berpura untuk membacakan hasil sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik berpura yang dibacakan pada saat gor unten berpura. bahwa bawaslu kota jayapura berdasarkan surat rekomendasi nomor bawaslu kota. jpr v yang ditujukan kepada kp, karena model da1 kabupaten kota distrik berpura mengalami penyesuaian sebanyak (empat) kali dan ppd berpura tidak mampu untuk menunjukkan model daa1 kabupaten kota distrik berpura: bahwa pada tanggal mei pukul wit, bawaslu kota jayapura menerima laporan yang diajukan oleh seri. sell animo dengan nomor laporan tpl bawaslukotajayapura terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu. bahwa berdasarkan hasil kajian awal oleh bawaslu kota jayapura, laporan yang diajukan oleh seri. sell animo tidak memenuhi syarat formil dan materil, karena pelapor tidak mencantumkan identitas dan alamat terlahir secara jelas dan pelapor tidak menyampaikan bukti bukti yang dapat mendukung laporan: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bawaslu kota jayapura, laporan yang diajukan oleh seri. sell animo telah melewati batas waktu untuk melengkapi persyaratan dalam pelaporan. bahwa bawaslu kota jayapura telah mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan yang disampaikan juga kepada pelaporovinsi papua), pk. sampai dengan pk. kota jayapura), pk. sampai dengan pk. kabupaten keerom), pk. sampai dengan pk. kabupaten puncak jaya) sebagaimana telah disahkan dalam persidangan pada tanggal juli dankota jayapura bukti pk. fotokopi hasil pengawasan badan pengawas pemilihan umum kota jayapura rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada tingkat distrik jayapura selatan bukti pk. fotokopibukti pk. fotokopi rekomendasi kota jayapura nomor bawaslu kota. jpr v bukti pk. fotokopi surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran nomor: bawaslu prov. pa pm.papua atas nama lemy kombopk. fotokopi kajian awal laporan nomor tpl lp pl bawaslu.prov.pa v bukti pk. fotokopi form pengawasan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara untuk distrik heran bukti pk. fotokopi da1 dan db1 dprd kota jayapura partai hati nurani rakyat distrik heran bukti pk. fotokopi rekomendasi bawaslu kota jayapura nomor bawaslu kota. jpr v bukti pk. fotokopi form keberatan db2 bukti pk. fotokopi da1 dprd kota jayapura partai hati nurani rakyat distrik heran bukti pk. fotokopi tps yang berada kelurahan away, distrik berpura bukti pk. fotokopi tps yang berada kelurahan umbi, distrik jayapura utara bukti pk. fotokopi tps yang berada kelurahan wai horok, distrik berpura bukti pk. fotokopi tps yang berada kelurahan tanjung ria, distrik jayapura utara bukti pk. fotokopi kajian awal dugaan pelanggaran nomor tpl bawaslukotajayapura v bukti pk. fotokopi db1 kabupaten kota kpu kota jayapura bukti pk. fotokopi status laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh seri. sell animo bukti pk. fotokopi rekomendasi nomor bawaslu kota. jpr v bukti pk. fotokopi surat nomor bawaslu kota. jpr v kabupaten keerom bukti pk. fotokopi dprd kabupaten kota distrik also barat, also, web, afi, waris, town, manner, arsip timur bukti pk. fotokopi form pengawasan pengawas tps kampung ayu distrik also timur pada perhitungan suara bukti pk. fotokopi salinan dprd kabupatentps kampung ayu distrik also timur bukti pk. fotokopi form pengawasan pengawas tps kampung ayu distrik also timur bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung kibarpikir distrik also timur bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung puteri distrik also timur bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung sangke distrik also timur bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung skor distrik also timur bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung susun distrik also timur bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung yeti distrik also timur bukti pk. fotokopi da dprd kabupaten distrik also timur bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps1 kampung dulu distrik web bukti pk. fotokopi dprd kabupaten kampung tatkala distrik web bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung yambrap1 kampung umbi distrik web bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung umum distrik web bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung umum distrik web bukti pk. fotokopi da dprd kabupaten distrik web bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung ampas distrik waris bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung bombay distrik waris bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung yalimo distrik waris bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung kalimat distrik waris bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung pun distrik waris bukti pk. fotokopi dprd kabupaten tps kampung sacha dprd kabupaten distrik waris kabupaten puncak jaya bukti pk. fotokopi dprd tps distrik yamoneri bukti pk. fotokopi dprd tps kampung muliagambut distrik mulia bukti pk. fotokopi dprd tps yang tersebar kampung distrik niahanura dan bukti papua4 hanura 33j provinsi papua daerah pemilihan dapil): dprd provinsi dapil papua caleg atas nama moh fajar takarir: caleg atas nama yulian daa, caleg atas nama lemy kombo:menimbang,apua hanura dan bukti papua4 hanuenurut memohon, mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon karena ketentuan telah mengklasifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya, bahwabeberapa permohonan baru pada tanggal mei yang sebelumnya sama sekali tidak pernah disinggung dalam permohonan awal bertanggal mei i3 menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap eksepsi memohonpemohon, mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf dan paragraf yang pada pokoknya menyatakan mahkamah berwenang mengadili permohonan guo, sehingga eksepsi memohon terkait hal tersebut tidak beralasan menurut hukum: bahwa terhadap eksepsi memohon yang pada pokoknya menyatakanpermohonan baru pada tanggal mei dan tanggal mei menurut mahkamah, perbaikan permohonan pemohon masih dalamdengan penambahan dapil yang sebelumnya tidak disinggung dalam permohonan awal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan guo. dengan demikian, eksepsi memohon guo tidak beralasan menurut hukum:dprd provinsi dapil papuamoh fajar takarirdan petit tidak bersesuai, mahkamah menemukan fakta bahwa dalil permohonan (polita) memuat perolehan suara yang benar menurut pemohon, namun pada petit angka pemohon tidak meminta ditetapkannya perolehan suara yang benar menurut pemohon melainkan meminta dilakukannya penghitungan suara ulang. dengan fakta tersebut, terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara polita dan petit. selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah tps kelurahan whaimorok dan kelurahan umbi dalam polita halaman sampai dengan halaman dengan jumlah tps pada petit angka oleh karena itu, permohonan pemohon sepanjang dapil dprd provinsi papua atas nama moh fajar takarir haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.yulian dartentangan polita dan petit, khususnya mengenai objek permohonan, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perselisihan hasil pemilu sebagaimana termuat dalam mk, huruf angka dan angka pmk serta lampiran pmk dalil permohonan harus mempertandingkan perolehan suara menurut pemohon dan perolehan suara menurut memohon, serta penghitungan suara yang benar menurut pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan penghitungan perolehan suara pemohon yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam petit. selanjutnya berdasarkan ketentuan pmk objek permohonan dalam perkarakeeromperselisihan hasil pemilu:yulian daa, mahkamah menemukan fakta dalam uraian mengenai kewenangan mahkamah pada huruf halaman permohonan guo tertulis bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan komisi pemilihan umumsedangkan dalam petit angka tertulis permintaan poleh karena terdapat ketidaksesuaian penulisan antara objek permohonan dengan petit maka permohonan sepanjang dprd provinsi dapil papua atas nama yulian daa tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam mk, dan huruf angka dan angka pmk serta lampiran pmk dengan demikian, permohonan pemohon guo haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan dprd provinsi dapil papua caleg pemohon atas nama lemy kombomencantumklemy kombo, mahkamah menemukan fakta dalam uraian polita permohonan pemohon terdapat perolehan suara yang benar menurut pemohon kota jayapura dan kabupaten keerom, namun petit permohonan justru meminta dilakukannya penghitungan suara ulang seluruh distrik se kabupaten keerom dan kota jayapura, sehingga petit permohonan yang tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut pemohon tanpa terlebih dahulu meminta ditetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah tidak koheren dengan dalil permohonan (polita). oleh karena permohonan sepanjang dprd provinsi dapil papua atas nama lemy komboprovinsi dapil papua menimbang bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan denganprovinsi dapil papua mahkamah menemukan fakta dalam petit angka terdapat permintasementara itu, dalam petit angka berisi permintaan menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi papua daerah pemilihan berdasarkan fakta demikian, tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara petit angka dan petit angka dalam permohonan pemohon. oleh karena permohonan sepanjang dprd provinsi dapil papuabupaten dapil keerom menimbang bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan dprd kabupaten dapil keeromyebut rinci tps yang dipersoalkan: bahwa setelah membaca secara saksama permohonan pemohon sepanjang dprd kabupaten dapil keerom pemohon menyandingkan perolehan suara berdasarkan data dan dat1 distrik also, distrik web, dan distrik waris, namun tidak menyebutkan secara rinci tps mana yang dipersoalkan oleh pemohon, sehingga tidak terdapat kejelasan lokasi terjadinya pengurangan suara pemohon. adapun petit permohonan yang berisi permintaan ditetapkannya perolehan suara yang benar menurut pemohon pada distrik also timur, distrik web, dan distrik waris adalah petit yang tidak didukung oleh dalil polita yang mengharuskan adanya rincian yang jelas mengenai lokasi tps tempat terjadinya pengurangan suara pemohon. oleh karena permohonan sepanjang dprd kabupaten dapil keeromota dapil kota jayapuracantumkan perolehan suara, melainkan hanya mempersoalkan rekomendasi bawaslutidak terdapat perolehan suara yang benar menurut pemohon dan pertandingan perolehan suara menurut pemohon dengan perolehan suara menurut memohon dalam polita permohonan pemohon. adapun polita permohonan yang mempersoalkan rekomendasi bawaslu kota jayapura adalah tidak sesuai dengan ketentuan mk, huruf angka dan angka pmk serta lampiran pmk sebagaimana telah diuraikan atas. oleh karena itu, permohonan pemohon sepanjang dprd kota dapil kota jayapura haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur. dprd kota dapil kota jayapura i3petit angka yang berisi permintaan untuk memerintahkan memohon melakukan penghitungan suara ulang seluruh tps distrik tanpa menyebutkan lokasi distrik yang jelas mana penghitungan suara ulang tersebut akan dilaksanakan. sementara itu, petit angka berisi permintaan untuk mendiskualifikasi calon legislatif. dengan fakta tersebut, selain petit angka dan angka tidak saling bersesuaian, petit angka yang berisi mendiskualifikasi calon anggota legislatif adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. oleh karena permohonan sepanjang dprd kota dapil kota jayapuralam pokok permohonan dprd provinsi dapil papua i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara pemohon yang dilakukan oleh memohon sebagai berikut: bahwa perolehan suara pemohon distrik yamoneri berdasarkan formulir model adalah sebesar suara, namun berdasarkan rekapitulasi tingkat distrik yang dituangkan dalam formulir model da1 menjadi suara, sehingga kehilangan sebanyak suara. menurut pemohon, hal ini disebabkan karena kesalahan ketua ppd menuliskan angka dalam formulir model da1 yang dilakukan tanpa menggunakan data hologram dan tidak melibatkan anggota ppd lainnya. adapun saksi partai politik tidak diundang oleh ketua ppd pada saat melakukan rekapitulasi tingkat distrik dan bawaslu kabupaten puncak jaya memberikan rekomendasi kepada ppd untuk melakukan perbaikan terhadap formulir model da1 sesuai dengan perolehan suara pemohon dalam formulir model c1. kemudian saksi pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi, serta bawaslu provinsi mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pencocokan dan perbaikan sesuai dengan data yang dimiliki oleh saksi pemohon, namun kpu kabupaten puncak jaya tidak melakukan pencocokan dan perbaikan data: bahwa perolehan suara pemohon kampung muliagambut distrik mulia berdasarkan formulir model adalah sebesar suara, namun pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten berubah menjadi (nol)model da1 dari ppd, bahwa perolehan suara pemohon untuk seluruh kampung distrik niaga adalah sebesar suara, namun pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten berubah menjadidan da1 dari ppdeko philips korona, varius honda, dan genius korondalam persidangan pada tanggal juli yang pada pokoknya menyatakan bahwa undangan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat distrik sudah dibagikan, namun saksi pemohon tidak hadir, sehingga tidak mendapatkan formulir model da1hanura sampai dengan bukti papua4 hanura bahwa sementara itu, bawasluyamoneri, perolehan suara pemohon adalah suara. adapun perolehan suara pemohon berasal dari beberapa kampung distrik yamoneri, yaitu kampung bunuh sebesar suara, kampung ngginigum sebesar suara, kampung jembeneri sebesar suara, kampung ngelo sebesar suara, kampung piyapigi sebesar suara, dan kampung jibonok sebesar suara. sedangkan perolehan suara pemohon kampung lainnya distrik yamoneri adalah (nol) suara, bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu distrik mulia untuk tps kampung muligambut, distrik mulia, perolehan suara pemohon adalah (nol) suara: bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps tps yang tersebar kampung distrik niaga, perolehan suara pemohon adalah suara. adapun perolehan suara pemohon tersebut hanya berasal dari kampung jigonikime, sedangkan perolehan suara pemohon kampung lainnya distrik niaga adalah (nol)abupaten puncak jaya:alat bukti yang diajukan oleh pemohon, ternyata pemohon tidak membuktikan dengan bukti yang meyakinkan mahkamah mengenai dalil perolehan suara pemohon sebanyak suara distrik yamoneri karena jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon tidak bersesuaian dengan jumlah perolehan suara pemohon berdasarkan formulir model c1 dprd tps pada distrik yamoneri yang diajukan oleh pemohon (vide bukti sampai dengan )|. selain itu, dengan melakukan pertandingan bukti yang diajukan oleh pemohon, memohon, dan bawaslu, terdapat perbedaan antara formulir model c1 dprd distrik yamoneri yang diajukan oleh pemohon dengan formulir model c1 dprd distrik yamoneri yang diajukan oleh memohon dan bawaslu (vide bukti papua4 hanura bukti pk. 1j, baik dari segi format penulisan, tanda tangan petugas kpps, maupun jumlah perolehan suara pemohon, sehingga bukti berupa formulir model yang diajukan oleh pemohon tidak meyakinkan mahkamah. lagi pula terdapat pertentangan mengenai perolehan suara pemohon tps desa kelurahan bunuh sebagaimana terdapat dalam formulir model c1 dprd dan model c1. plant dprd tps desa kelurahan bunuh yang keduanya diajukan oleh pemohon, yakni berdasarkan formulir model c1p 15j, sedangkan berdasarkan model c1. plantsementara itu, tidak ditemukan adanya selisih jumlah perolehan suara pemohon distrik yamoneri yang dilakukan oleh memohon dalam formulir model daa1 dprd, formulir model da1 dprd, dan formulir model db1 dprd (vide bukti papua4 hanura bukti papua4 hanura dan bukti papua4 hanura 33j, sehingga dalil perolehan suara pemohon sepanjang distrik yamoneri tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai perolehan suara pemohon sebanyak suara kampung muliagambut distrik mulia, tidak terdapat bukti yang meyakinkan mahkamah sebab terdapat perbedaan perolehan suara pemohon dalam bukti formulir model c1 dprd yang diajukan oleh pemohon dengan bukti formulir model c1 dprd yang diajukan oleh memohon dan bawaslu. berdasarkan bukti formulir model c1 dprd yang diajukan oleh pemohon, perolehan suara pemohon tps sebanyak suara (vide bukti p 41j, tps sebanyak suara (vide bukti p 42j, tps sebanyak suara (vide bukti p 43j, dan tps sebanyak suara (vide bukti p 44j|. namun,tps tps dan tps kampung muliagambut distrik mulia adalah (nol) suara divide bukti papua4 hanura bukti pk. selanjutnya, perolehan suara pemohon sebesar (nol) suara tps tersebut telah bersesuaian pula dengan formulir model daa1 dprd dan formulir model da1 dprd divide bukti papua4 hanura dan bukti papua4 hanura dengan demikian, pemohon tidak mampu membuktikan dalil perolehan suara pemohon sepanjang kampung muliagambut distrik mulia berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon: bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama bukti yang diajukan oleh pemohon, tidak terdapat bukti yang meyakinkan mahkamah perihal dalil pemohon yang memeroleh sebanyak suara distrik niaga. berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon, yaitu formulir model c1 dprd tps desa kelurahan dibagi, formulir model c1 dprd tps desa kelurahan dibagi, dan formulir model c1 dprd tps desa kelurahan murni, pemohon memeroleh sebesar suara tps desa kelurahan dibagi (vide bukti p 35j, sebesar suara tps desa kelurahan dibagi (vide bukti p 34j, dan sebesar suara tps desa kelurahan murni (vide bukti p 36j. adapun total perolehan suara pemohon dari ketiga tps tersebut adalah suara, sedangkan pemohon mendalilkan meraih suara distrik niaga, sehingga tidak mendukung jumlah perolehan suara yang didalilkan pemohon guo. sedangkandesa kelurahan dibagi adalah (nol) suara, tps desa kelurahan dibagi adalah (nol) suara, dan tps desa kelurahan murni adalah (nol) suara (vide bukti papua4 hanura bukti pk. 3j. sementara itu, berdasarkan berdasarkan formulir model daa1 dprd, formulir model da1 dprd, dan formulir model db1 dprd sepanjang distrik niaga, perolehan suara pemohon adalah suara vide bukti papua4 hanura bukti papua4 hanura dan bukti papua4 hanura oleh karenanya, dalil pengurangan perolehan suara pemohon sepanjang distrik niaga tidak didukung oleh fakta dan bukti yang ada, bahwa mengenai dalil pemohon yang tidak mendapatkan formulir model da1 dprd dari ppd, hal tersebut disebabkan karena ketidakhadiran saksi pemohon dalam rekapitulasi tingkat distrik berdasarkan kronologis dan tanggapan kpu kabupaten puncak jaya divide bukti papua4 hanura ketidakhadiran saksi pemohon dalam rekapitulasi tingkat distrik ditegaskan kembali oleh anggota kpu kabupaten puncak jaya, rains murid, dalam persidangan tanggal juli bahwa undangan rekapitulasi tingkat distrik sudah dibagikan kepada saksi partai politik, namun saksi pemohon tidak hadir, sehingga saksi pemohon tidak mendapatkan formulir model da1 dprd dari ppd. tidak diajukannya formulir model da1 dprd sebagai alat bukti oleh pemohon karena ketidakhadiran saksi pemohon dalam rekapitulasi tingkat distrik semakin menambah keyakinan bagi mahkamah bahwa dalil pengurangan perolehan suara pemohon distrik yamoneri, kampung muliagambut distrik mulia, dan distrik niaga sesungguhnya tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkajelas atau kabur, serta permohonan pemohon sepanjang dprd provinsi dapil papuil. tenggang waktu pengajuan permohonan tenggang waktu pengajuan permohonan dapil papua atas nama moh fajar takariradalah tidak jelas atau kabur, i4. permohonan pemohon sepanjang dprd provinsi dapil papu: dalam pokok permohonan menyatakan, danpil papua atas nama moh fajar takariryulian daalemy komboeeromokok permohonan dapil papua atas nama moh fajar takarirnama partaipartai demokrat partai berkaryadistrik berpura pertandingan perolehan suara caleg dprd partai hanura atas nama ir. moh fajar takarirberpura lama mono on0n non ternofon tiban ali mani samanir. moh fajar takarir kelurahan vim, kelurahan away, kelurahan whaimorok distrik berpura padvim kota jayapura vide form c1) ino|tps urut caleg partai hanura ala log (os loh koyo log log jo) a55 |o20 |o yoo |o |o |o |o |o fo) |o039g la7 yaa |o48 jumlahaway kota jayapura vide form c1) ino |tps urut caleg partai hanura log pooh |oe jos |o9g jas |oao pooh a45 jas (a06 yo07 yoh |o2o yoh yoh |o24 jo) |0o y027 |o29g yoh yoh yoh yoh jo) |o38 jo) |o39g jo) yoa7 yoh |oa8 oh) (oh |oso |oso o fo |o62 |o |o66 le7 |oe7 |oe8g l69 |oe9g (ora yoh |(og2 yoh yoh |(o8 yoh |o jumlah (smwhaimorok kota jayapura vide form c1) loo yoo (lg joo jos 4a8 ja8 |og |o20 |o1 |o3o |o385 |o3e ' |oao |oaa |o (as |oas |oa6 |o jar |oar |oa9g |oso lah |oss loh |ogo pooh jumlah distrik jayapura utarajayapura utara perolehan suara ne. kelurahan memohon memohon selain tanjung ria jumlah bahwa pada distrik jayapura utara perolehan suara caleg ir. moh fajar takarir kelurahan umbi, kelurahan tanjung riumbi kota jayapura vide form c1) ino| tps turut caleg partai hanura log loh (loe foglog aoj|oo ajo oo |o4 aas |os loh |ae |o7 |a8 loh |o25 |o26 |o7 |o28 loh a01 jo. |ogz |o38 |o39g |o422 |o043 |o0a5 |oa8 |o49g |oso |osz2 |o58 jos loss |o5s8 |ogo justtanjung ria kota jayapura vide form c1) ino|tps urut caleg partai hanura ala (og loh (os loe (og (og a00 |6o yag |o |o l21 (a71 |o (oa loh loh |o |o a10 yoh jar yoa7 ja8 |o48 jumlah bahwa pada waktu pleno tingkat distrik pemohon tidak mendapatkan salinan daa1 dari penyelenggara ppd, dimana pemohon hanya dibagikan salinan da1 oleh penyelenggara ppd satu hari setelah penghitungan tingkat distrik,erdasarkan surat, tanggal mei yang ditandatangani oleh ketua komisi pemilihan umum komisi independen pemilihan kota jayapura a n oktavianus nama, sebagai berikut: pada saat pleno dibacakan jumlah suara tetapi pada saat pleno aston berubah menjadi suara, oleh caleg urut partai hanura, yulian daa kelurahan umbi. kedua, hasil pleno berjumlah suara menjadi suara kelurahan tanjung ria. ketiga, suara urut hasil plant buka kotak suara tetapi hasil plant ppd aston menjadi suara, mohon kembalikan caleg dan total suara yang harus kembalikan partai menjadi dari jumlah suara pada caleg urut bahwa pelaksanaan pileg dprd provinsi papua dapil tahun distrik berpura dan distrik jayapura utara telah terjaditps). bahwa ketika pleno ppd pada tingkat distrik berpura dan distrik jayapura utara terjadi perbedaan data data yang dimiliki oleh saksi saksi partai politik. pokok permohonan dapil papua bahwa perolehan suara pemohon pada untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi papua daerah pemilihan terdapat persengketaan perolehan suara kabupaten puncak jaya sebagai berikut: distrik yamoneri perbandingan perolehan suara partai hanura antara dan da1 distrik yamoneri perolehan suara parpol pom hanura distrik mulia perbandingan perolehan suara partai hanura antara dan da1 distrik mulia kampung muliagambut perolehan suara parpol hanura distrik niaga perbandingan perolehan suara partai hanura antara dan da1 distrik niaga perolehan suara parpol hanura distrik yamoneri bahwa distrik yamoneri partai hanura kehilangan suara sebanyak suara pada saat perhitungan rekapitulasi tingkat distrik yang dituangkan dalam model da1.dprd: bahwa kehilangan suara tersebut disebabkan kesalahan ketua ppd dalam menuliskan angka dalam da1.dprd:, bahwa ketua ppd melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan anggota ppd yang lainnya: bahwa ketua ppd tidak dapat membaca dan menulis dengan lancar sehingga dalam melakukan penulisan da1.dprd ketua ppd dibantu orang lain yang bukan anggota ppd, bahwa anggota ppd yang lain tidak mengetahui apa yang ditulis oleh ketua ppd dalam da1.dprd', bahwa ketua ppd dalam melakukan rekapitulasi suara dalam da1.dprd. tidak menggunakan data hologram dimana pada saat itu hologram masih dikuasai oleh anggota ppd yang lain: bahwa pada saat ketua ppd menyerahkan dokumen rekapitulasi suara kepada kpu kabupaten puncak jaya, tidak disertai dengan dokumen c1: bahwa pada saat melakukan rekapitulasi tingkat distrik, saksi partai tidak diundang oleh ketua ppd, sehingga pada saat ketua ppd melakukan pleno, tidak disaksikan oleh saksi saksi partai dan bukti da1 tidak diserahkan kepada saksi partai. bahwa bawaslu telah memberikan rekomendasi kepada ppd untuk melakukan perbaikan terhadap hasil da1 sesuai dengan perolehan suara dalam c1. bahwa pada saat rekapitulasi dalam kpu kabupatendalam kpu provinsikpu provinsi, bawaslu provinsi telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan mencocokkan dan perbaikan data dengan data yang dimiliki oleh saksi partai hanura namun kpu kabupaten tidak melakukan pencocokan dan perbaikan data sesuai dengan rekomendasi bawaslu. distrik mulia bahwa dalam pemilihan menggunakan sistem noken kampung muliagambut distrik mulia, perolehan suara partai hanura sebanyak suara sesuai dengan c1tkampung muliagambut distrik mulia sehingga perolehan suara partai hanura menjadi distrik niaga bahwa dalam menggunakan sistem noken distrik niaga untuk seluruh kampung, perolehan suara partai hanura sebanyak suaran dadistrik niaga sehingga perolehan suara partai hanura menjadi suara. bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh kpu provinsi papua pokok permohonan dapildistrik jayapura selatan .tinjauanahwa pada tanggal mei bawaslu kota jayapura telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor:kpu kota jayapura menetapkan sertifikasi hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang temuan pada model db1 dprd kab kota tingkat kota jayapura tidak merujuk kepada surat rekomendasi bawaslu kota jayapura nomor: bawaslu kota. jpr v perihal rekomendasi tanggal mei kepada yang terhormat ketua kpu kota jayapura terkait adanya temuan pelanggaran pada saat proses pembacaan sertifikasi oleh ppd jayapura selatan sehingga mengakibatkan dikeluarkannya berita acara komisi pemilihan umum kota jayapura nomor:sebagai berikut bahwa telahdaa1 pada kelurahan kampung distrik jayapura selatan untuk pemilihan dpr papua dan dprd kota jayapura, bahwa data daa1 tidak sesuai atau tidak sinkron antara ppd jayapura selatan dengan para saksi, bahwa telah dilakukan upaya tandingan data bersama panitia pengawas distrik jayapura selatan tidak memiliki data pembanding berupa daa1: dalam pkpu nomor tahun dikarenakan ada beberapa saksi peserta pemilu meminta untuk membuka data daa1 plant namun ppd jayapura selatan tidak melengkapi data tersebut sehingga dirujuk kepada salinan namun masih juga tidak ada kecocokan selanjutnya dirujuk kepada hologram pun masih juga terdapat kecocokan akhirnya dirujuk kepada plant maka dengan mempertimbangkan permintaan para saksi peserta pemilu maka kpu kota jayapura meminta kepada saksi kota jayapura meminta kepada para saksi pemilu untuk mengisi format keberadaan db2 kpu yang disampaikan oleh para saksi peserta pemilukpu kota jayapura telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan pleno penetapan sertifikasi dan form model db1 kpu dan tidak merujuk kepada rekomendasi bawaslu kota jayapura untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan kesepakatan bersama para saksi peserta pemilu yang sebagaimana telah tuangkan dalam berita acara kpu kota jayapura,pada saat rekapitulasi ppd distrik jayapura selatan: bahwa pada tanggal mei bawaslu kota jayapura telahokok permohonan dapil kota jayapura provinsi papua pertandingan.pertandingan suara sah partai berdasarkan form da1 model da1 dprd kab kota) dan model db1 dprd kab kota) kabupaten kota jayapura distrik heran. nama partai politik db1 heran dan murakami ipb partai gerindra partai pdi partai golkar partai nasdem partai gerakan perubahan indonesia partai berkarya (pks partai persatuan indonesia (ppp (pan partai hanura partai demokrat partai bulan bintang pkpi pertandingan perolehan suara pengguna hak pilih berdasarkan da1 (model da1 plant dprd kab kota) dan db1 (model db1 dprd kab kota) distrik heran kota jayapura dapil provinsi papua |no pengguna hak pilih |da1 |db1 jumlah pengguna hak pilih dalam dpt model c7.dpt kpu) jumlah pengguna hak pilih dalam model c7.dp tb kpu) jumlah pengguna hak pilih dalam dpk model c7.dpk kpu) jumlah pengguna hak pilih b.14b.24bsebesar orang dan pengguna hak pilih dpt, dan dpk) adalah sebesar orang. surat suara yang terima adalah sebanyak lembar. sedangkan total perolehan suara adalah sebanyak bahwa penetapan da1 yang pertama dikeluarkan pada tanggal mei dan da1 yang kedua dikeluarkan pada tanggal mei terjadi perbedaan penghitungan suara, dalam hal ini ppd heran terbukti telah menetapkan sertifikasi da1 ganda. bahwa terhadap kejadian tersebut maka partai hanura menolak hasil yang dibacakan oleh ppd heran bahwa partai hanura menolak segala proses rekapitulasi yang dilakukan oleh ppd heran karena prosesnya tida sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku. bahwa berdasarkan surat nomor bawaslu kota. jpr v bawaslu kota jayapura menduga telah terjadi upaya penggelembungan suara pada semua model da1 untuk peserta pemilu tertentu sebagaimana terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dalam penemuan bawaslu kota jayapura padasurat rekomendasi nomor bawaslu prov. pa pm. v bawaslu provinsi papua tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara distrik heran kota jayapura sebagaimana adanya penemuanertandingan perolehan suara partai pkb berdasarkan da1 (model da1 plant dprd kab kota) dan db1 (model db1 dprd kab kota) distrik heran kelurahan edam kota jayapura dapil provinsi papua |desa (db1 ida1 tami pokok permohonan dapil papua bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi,daerah pemilihan pemilihan meliputi kabupaten mimika, kabupaten nabire, kabupaten dogiyai, kabupaten deiyai, kabupaten paniai, dan intan jayapemohon. dapil3rppd distrik biyandoga kabupaten intan jaya sebanyak suara yang dialihkan partai lain yaitu gerindra, pan, dan pkb. bahwa berdasarkan pernyataan sikap dari tokoh tokoh masyarakat yakni tokoh intelektual, tokoh agama, dan pemerintah distrik dalam hal ini kepala distrik dan pengurus partai yang lain suara distrik biandoga diikat dibungkus atas nama calon legislatif partai hanura sebesar bukti dan telah sesuai juga dengan rekapitulasi suara dari setiap tps pps pada distrik mbiandoga.( bukti namun telah terjadi perubahan kpud kabupaten intan jaya yang bawa oleh sekretaris ppd elias igawa pegawai negeri sipil bappeda kabupaten intan jaya) yang seharusnya suara yang serahkan kepada kpud kabupaten intan jaya untuk partai hanura sebanyak suara tetapi yang diserahkan hanya suara. bahwa apabila tidak terjadi penggelembungan suara yang terjadi kpud kabupaten intan jaya pemohon akan mendapatkan kursi pada dapil provinsi papua. bahwa bawaslu prov. papua dalam surat rekomendasinya kepada kpu prov juga tidak mengakui perhitungan yang dilakukan oleh kpud lintas jaya. bukti pokok permohonan dapil papua atas nama yulian daadistrik jayapura selatan pertandingan perolehan suara caleg dprd partai hanura atas nama yulian daa, s.km untuk keanggotaan dprd provinsi papua dapil tabel pertandingan rekapitulasi kpu provinsi jayapura vide dc1), sebagai berikut: nama para|. partai demokrat: tabel. pertandingan perolehan suara caleg dprd partai hanura atas nama yulian daa, s.km dengan kpu berdasarkan dan daa1 provinsi papua dapil kota jayapura distrik jayapura selatan perolehan suara nama caleg pemohon memohona1, da1, db1 dan dc1 distrik jayapura selatan kota jayapura provinsi papua daa dat dbt dc1 pemohon tabel. pertandingan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan daa1 dengan da1 distrik jayapura selatan, kota jayapura isi sad jumlah suara selisih daa1 da1 ramadi entropi |o aragua | adipura umjayapura selatan, kota jayapura, provinsi papua sebanyak suara, berdasarkan formulir dan daa1 sebagai berikut: bahwa berdasarkan tandingan rekap suara dan daa1 pemohon memperoleh suara: vide buktipemohon yang jumlah keseluruhannya menjadi suara:dan dapat dipertandingkan dengan dan daa1, distrik heran tabel. pertandingan perolehan suara caleg partai hanura atas nama yulian daa, s.km dengan kpu berdasarkan dan daa1 distrik heran, kota jayapura provinsi papua dapil yulian tabel. daa, s.km perolehan suara caleg dprd partai hanura atas nama yulian daa, s.km yang hilang berdasarkan c1, da1,db1 dan dc1distrik heran, kota jayapura provinsi papua dapil . pat db1 dc1 man men ikan tabel. pertandingan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan dengan da1 distrik heran, kelurahan edam jumlah suara tps pemohon memohon selisih da1 saha a14 ala dek dea ael ane jumlheran, kota jayapura, provinsi papua sebanyak sampai dengandistrik berpura tabel. pertandingan perolehan suara caleg dprppartai hanura atas nama yulian daa, s.km dengan kpu berdasarkan dan daa1 provinsi papua dapil distrik berpura, kota jayapura nama calegn distrik berpura kota jayapura provinsi papua pemerberpura, kota jayapura, provinsi papua sebanyak2.101bahwa terbukti telah terjadi kecurangan berupa pengurangan perolehan suara pemohon banyak tps distrik jayapura selatan, distrik heran dan distrik ambepura: dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu provinsi jayapurajayapurapokok permohonan dapil papua atas nama lemy kombomenara janet jae ara patatanua asampertandingan perolehan suara caleg dprd partai hanura atas nama lemy kombolemy kombo dengan kpu berdasarkan dc1 dan db1 kota jayapura nama caleg dc1 urutkota jayapura sebesar suara, semula pada form dc1 berjumlah sedangkan pada form db1 sebanyak suara.( vide bukti bahwa akibat kesalahan tersebut maka partai hanura menolak hasil yang dibacakan ppd keerom bahwa pemohon menolak segala proses rekapitulasi yang dilakukan oleh ppd keerom karena prosesnya tidak sesuai dengan dengan ketentuan undang undang yang berlaku. tabel pertandingan perolehan suara caleg dprd partai hanura atas nama lemy kombo dengan kpu berdasarkan kabupaten keerom tps distrik jumlah suara also yuanzhen workwana panama aro anyamantawanan bibiosi loo lebih loo waro oo |baturaja sanggar waro fifa dakwa yama ooh ol2 mafia oo sah lo2 nuwainda banda ampas oya und oo soo loo monografi dulu oo oo tanaka lou tea tenunan keinomor urut kabupaten keeromprovinsi papua sebanyak suara, berdasarkan data c1. bahwa memohon tidak melakukan input data pada (sembilan) distrik berdasarkan c1, melainkan langsung melakukan input dari da1 daa1. bahwa pada waktu pleno tingkat distrik pemohon tidak mendapatkan salinan da1 dan daa1 dari penyelenggara ppd keerom, dimana pemohon hanya dibagikan salinan oleh saksi tpsukti tambahan akan segera menyusul. pokok permohonan dapil keerom bahwa perolehan suara pemohon pada untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi papua kabupaten keerom beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut: daerah pemilihan perbandingan perolehan suara partai hanura antara dan da1 untuk keanggotaan dprd kabupaten keerom dapil tabel. perbandingan perolehan suara partai hanura berdasarkan dan da1 dprd kabupaten keerom dapil distrik also timur sean tabel. perbandingan perolehan suara caleg partai hanura yang hilang berdasarkan dan da1 dprd kabupaten keerom dapil distrik web montana un. bos tabel. perbandingan perolehan suara partai hanura yang hilang berdasarkan dan da1 dprd kabupaten keerom dapil distrik waris bon mu. asa bahwa pelanggaran pemilu dalam distrik also timur yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara dengan dat1 dapat dijelaskan sebagai berikut ppk distrik also timuralso timur: data yang ada setiap tps masing masing berbeda dengan data pleno ppk distrik also timur yang dituangkan dalam da1 dimana da1 dimana da1 tersebut memiliki (dua) versi,dan ppk distrik also timur: da1 ppk distrik also timur hasil pleno ada (dua) versi yang isinya berbeda beda, dimana yang dibagikan kepada saksi partai da1 tulisan tangan hasil pleno distrik also timur) berbeda dengan da1 yang dibagikan saat pleno rekapitulasi kpu kabupaten da1 yang sudah dimasukkan dalam sistem kpu), bawaslu kabupaten keerom dan kpud kabupaten keerom dalam pleno mengambil keputusan menskorsing pleno pada saat itu, dan memerintahkan ppk distrik also timur namun untuk memperbaiki hasil pleno ppk distrik also timur melakukan perbaikan da1 tersebut, sama sekali tidak mengundang partai politik sebagai saksi sehingga hasil perbaikan hasil pleno ppk distrik also timur tersebut tidak memiliki kejelasan dalam kebenaran datanya, data db1 dpr papua dan dpr dengan data db1 dprd kabupaten keerom tidak miliki kesamaan data dalam hal dpt. pelanggaran pemilu dalam distrik webebweb, data yang ada setiap tps masing masing berbeda dengan data pleno ppk distrik web yang dituangkan dalam da1 distrik web dimana dat1 distrik web tersebut memiliki (tiga) versi dengan isi data yang berbeda beda (dua) da1 distrik web tulisan tangan (isi datanya berbeda) dan (satu) versi da1 yang sudah dimasukkan dalam sistem kpu):, terdapat tiga) versi da1 ppk distrik web hasil pleno yang isinya berbeda beda, dimana dua) versi da1 tulisan tangan yang dibagi bagikan kepada saksi partai pada saat pleno distrik web yang isi datanya berbeda dan (satu) versi da1 yang sudah dimasukkan dalam sistem kpu yang isi datanya berbeda juga, plant yang berada setiap tps pada kampung kampung dalam distrik web. pelanggaran pemilu dalam distrik warisaris melakukan proses rekapitulasi tidak menggunakan data da1 plant distrik waris yang mana da1 plant distrik waris adalah salinan dari pada setiap tps yang berada distrik waris: ppk distrik waris menghilangkan da1 plant yang mana saat terdapat keberatan dari para saksi pada saat pleno kpu, bawaslu memerintahkan ppk distrik waris untuk membuka kotak suara untuk mencocokkan perselisihan suara dari masing masing partai, namun ternyata da1 plant tersebut tidak berada dalam kotak (hilang): data yang ada setiap tps distrik waris masing masing berbeda dengan data pleno ppk distrik waris yang dituangkan dalam da1 yang sudah dimasukkan dalam sistem kpu, da1 yang sudah dimasukkan dalam sistem kpu pada distrik waris baru dibagikan kepada saksi saksi partai pada saat pleno kabupaten keerom dimana pada saat pleno ppk distrik waris, ppk distrik waris tidak mengundang seluruh saksi partai sehingga saksi partai tidak menghadiri pleno ppk distrik waris: dat distrik waris tidak ditandatangani oleh saksi saksi partai: data plant yang berada setiap tps pada kampung kampung yang berada distrik waris berbeda dengan data da1 yang diserahkan dan diplenokan kpu kabupaten dan ppk distrik waris. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, data hasil perolehan suara yang tertera dalam c1, plant, da1 yang dibagikan kepada saksi saksi setiap partai, dan da1 plant provinsi papua kabupaten keerom daerah pemilihan distrik also timur, distrik web, dan distrik waris berbeda beda sehingga tidak sah untuk diplenokan kpu tingkat kabupaten keerom. petit petit dapil papua atas nama moh fajar takarirtps sampai dengan tps kelurahan vim, tps sampai dengan tps kelurahan away dan tps sampai dengan tps kelurahan whaimorok pada distrik berpura dan tps sampai dengan tps kelurahan umbi dan tps sampai dengan tps pada distrik jayapura utapapua daerah pemilihan partai hanura. menetapkan perolehan suara pemohon yang benar untuk dprd provinsi papua kabupaten puncak jaya daerah pemilihan sebanyak suaramemohon melakukan perhitungan suara ulang seluruh tps distrik jayapura selatanrhitungan suara ulang seluruh tps distrik. memerintahkan memohon untuk mendiskualifikasi calon legislatif daerah pemilihan sebagai berikut dapil provinsi papua ama petit dapil papua atas nama yulian danetapkan suara pemohon pada distrik jayapura selatherabepuara, kota jayapura provinsi papua sebanyak suara kepada pemohon. atau setidak tidaknya memerintahkan memohon melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps distrik jayapura selatan, distrik heran, distrik berpua.n lemy kombodistrik kabupaten keerom kota jayapura meliputi distrikeeromkeerom provinsi papua. menetapkan perolehan suara pemohon yang benar untuk dprd provinsi papua kabupaten keerom daerah pemilihan distrik also timur sebanyak dua ratus sebelas) suara, distrik web sebanyak tiga ratus enam puluh empat) suara, distrik waris sebanyak (seratus tiga puluh enam) suara dalam pemilihan umum tahun atau setidak tidaknya memerintahkan memohon melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps distrik also timur, distrik web, distrik waris kabupaten keerokeerom provinsi papua ulang provinsi papua kabupaten keerom daerah pemilihan distrik also timur, distrik web, distrik waris,pil papua atas nama moh fajar takarir), bukti sampai dengan bukti dapil papua bukti sampai dengan bukti dapil kota jayapura bukti sampai dengan bukti dapil kota jayapura bukti sampai dengan bukti p 7b dapil papua bukti sampai dengan bukti dapil papua atas nama yulian daa), bukti sampai dengan bukti dapil papua atas nama lemy kombo), bukti sampai dengan bukti bukti kecuali dapil keerom dan tambahan bukti sampai dengan untuk dprd provinsi papua dapil kab. intan jaya sebagaimana disahkan dalam persidangan pada tanggal juli tanggal juli dan tanggal juli sebagai berikut. dapil papua atas nama moh fajar takaririr. moh fajar takarir,a1 dprd kab kota jayapura distrik berpura provinsi papua, bukti fotokopi model da1 dprd kab kota jayapura distrik jayapura utara provinsi papua: bukti fotokopi model dc1 dprd provinsi papua dapil papua bukti fotokopi model c1 dprd kab kota jayapura kelurahan vimawaywai whimorokkan terdapat pula model untuk tps tps tps dan tps bukti fotokopi model c1 dprd kab kota jayapura kelurahan umbip11 fotokopi model c1 dprd kab kota jayapura kelurahan tanjung rianomor bawaslu prov. pa pm. v tertanggal mei perihal rekomendasi dari bawaslu provinsi papua kepada ketua kpu provinsi papua, bukti fotokopi surat nomor k.bawaslu.kab.pj ra. tertanggal mei perihal surat pemberitahuan: bukti fotokopi surat keterangan penegasan pemilihan anggota dprd provinsi papua dari ketua panas distrik yamoneri yang bernama varius honda kepada ketua mahkamah tertanggal mei bukti fotokopi surat keterangan penegasan pemilihan anggota dprd provinsi papua dari ppd distrik yamoneri yang kepada ketua mahkamah tertanggal mei bukti fotokopi kronologis pelemparan suara lapangan distrik yamoneri pada tanggal april bukti fotokopi form model c1 dprd tps kelurahan jibonokpiyapigi distrik yamoneri kabupaten puncak jaya,jimbeneri distrik yamoneri kabupaten puncak jaya: bukti fotokopi form model c1 dprd tps kelurahan yamoneri distrik yamoneri kabupaten puncak jaya, bukti fotokopi resume perolehan suara caleg hanura dapil papua genius korona pada distrik yamoneri: bukti fotokopi resume perolehan suara caleg pan dapil papua inici honda pada distrik yamoneri: bukti fotokopi bukti foto penulisan perolehan suara masing masing caleg pada papan yang diberikan oleh masyarakat distrik yamoneri kabupaten puncak jaya: bukti fotokopi bukti kronologis pelemparan suara lapangan distrik niaga pada tanggal aprilmurni distrik niaga kabupaten puncak jaya, bukti fotokopi daftar nama masing masing kampung dan tps perolehan suara distrik niaga tangga april bukti fotokopi bukti foto pelemparan suara distrik niaga kabupaten puncak jaya bukti fotokopi kronologis pelemparan suara lapangan distrik mulia pada tanggal april bukti fotokopi daftar nama masing masing kampung dan tps perolehan suara distrik mulia kampung muliagambutbukti foto pelemparan suara distrik mulia kampong mulia gambut tanggal april bukti fotokopi putusan bawaslu nomor lp pl adm ri1 v bukti fotokopi form model db1 dprd kabupaten puncak jaya provinsi papua, bukti fotokopi form model dc1 dprd prov papua dapil bukti fotokopi pakta integritas ketua panas distrik yamoneri: bukti fotokopi tanda pengenal dari kepolisian ri: bukti rekaman video ketua panas distrik yamoneri: rekaman video perhitungan suara tingkat ppd distrik yamoneri, rekaman video pelemparan suara distrik niaga, rekaman video pengumuman perolehan suara oleh ketua kpps distrik mulia kampung muliagambutjimbanime, bukti fotokopi daftar nama masing masing kampung dan tps perolehan suara distrik yamoneri kampung gininggumromawidigolome kabupaten puncak jaya: bukti fotokopi form model dcada rekapitulasi perhitungan perolehan suara calon anggota dprd provinsi papua kpu provinsi pada tanggal mei bukti fotokopi form model db, bukti fotokopi model c1. plant dprd distrik yamoneri, bukti fotokopi model c1. plant dprd pada seluruh tps distrik niaga, bukti fotokopi surat pernyataan dari inici honda:: bukti fotokopi surat nomor bawaslu. prov. pa pm. tertanggal mei kota jayapura fotokopi surat keputusan kpu nomor pl. kpt kpu v fotokopi formulir model db1 dprd kabupaten kota jayapura fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kota jayapura nomor ba hk. kuil fotokopi suratfotokopi model db kpu: dapil kota jayapura1 dprd kabupaten kota jayapura distrik heran provinsi papua dapil bukti fotokopi model da1 dprd kabupaten kota jayapura distrik muara tami provinsi papua dapilu tahun bukti fotokopi surat bawaslu kota jayapura nomor bawaslu kota. jpr v tentang pernyataan keberat, bukti fotokopi surat rekomendasi bawaslu provinsi papua nomor k.bawaslu prov. pa pm. vb1 dprd kota jayapura provinsi papua dapilnyataan sikap masyarakat distrik biandogai, bukti fotokopi rekapitulasi suara dari setiap tps pps distrik mbiandoga: bukti foto foto pada saat pernyataan sikap masyarakat distrik biandoga: bukti fotokopi rekomendasi bawaslu: bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kota jayapura ba hk. kuil bukti p 7a fotokopi surat pengaduan ketua hanura provinsi papua kepada bawaslu prov. papua: bukti p 7b fotokopi tanda terima pengaduan kepada bawaslu prov. papua: dapil papua atas nama lemy kombord provinsi papua dapil kabupaten keerom distrik also meliputi desa yuanzhen, desa workwana, desa panama, desa also, desa anyaman, desa tawanan, desa bios, desa ubian, desa waroatas nama yulian daakeputusan kpubukti fotokopi model c1 dprd provinsi papua dapil kabupaten keerom distrik also barat meliputi desa sanggar, desa yaturahrja, desa waro, desa fia lia, desa nokia, desa yama:, bukti fotokopi model c1 dprd provinsi papua dapil kabupaten keerom distrik waris meliputi desa sah, desa yunanda, desa banda, desa ampas, desa und, bukti fotokopi model c1 dprd provinsi papua dapil kabupaten keerom distrik town meliputi desa thrones: bukti fotokopi model c1 dprd provinsi papua dapil kabupaten keerom distrik mannen meliputi desa wonorejo, bukti fotokopi model c1 dprd provinsi papua dapil kabupaten keerom distrik afi meliputi desa ayahanda dan desa monggoatfi, bukti fotokopi model c1 dprd provinsi papua dapil kabupaten keerom distrik web meliputi desa tomografi, desa dulu, dan desa tatkala, bukti fotokopi model c1 dprd provinsi papua dapil kabupaten keerom distrik dura also meliputi desa dunia, bukti fotokopi model c1 dprd provinsi papua dapil kabupaten keerom distrik also timur meliputi ayu: bukti fotokopi model db1 dprd provinsi papua dapil kabupaten jayapura dapil bukti model dc1 dprd provinsi papua dapil dapil papua atas nama yulian dayulian daa, bukti fotokopi model dc1 dprd distrik jayapura selatan, kota jayapura provinsi papua dapil bukti fotokopi model daa1 dprd kab kota ramadi distrik jayapura selatan kota jayapura dapil papua bukti fotokopi model daa1 dprd kab kota ramadi distrik entropi kota jayapura dapil papua bukti fotokopi model daa1 dprd kab kota ramadi distrik gapura kota jayapura dapil papua bukti fotokopi model daa1 dprd kab kota ramadi distrik adipura kota jayapura dapil papua bukti fotokopi model daa1 dprd kab kota ramadi distrik number kota jayapura dapil papua bukti fotokopi model da1 dprd distrik jayapura selatan, kota jayapura provinsi papua dapil bukti fotokopi model c1 dprd pada tps s d sampaidengan tps distrik heran, kelurahan bukti edam, kota jayapura, papua: bukti fotokopi model da1 dprd distrik heran, kota jayapura provinsi papua dapil bukti fotokopi model db1 dprd, kota jayapura provinsi papua dapil bukti fotokopi model da1 dprd distrik berpura, kota jayapura provinsi papua dapil bukti fotokopi surat bawaslu nomor:fotokopi surat komisi pemilihan umum kota jayapura, berita acara nomor ba hk. kpu v tanggal mei bukti fotokopi surat bani tabung, caleg dprd kota jayapura, parti hanura, nomor urut dapil jayapura selatan: dapil keeromnomor lp pl pp kab iv bukti fotokopi foto plant distrik waris kabupaten keerom provinsi papua, bukti fotokopi foto plant distrik waris kabupaten keerom provinsi papua, bukti fotokopi capture percakapandengan ppd waris: bukti fotokopi tps kampung ampas distrik waris, bukti fotokopi tps kampung kali fam distrik waris: bukti fotokopi tps kampung banda distrik waris: bukti fotokopi tps kampung yalimo distrik waris, bukti fotokopi tps kampung sack distrik waris, bukti fotokopi tps kampung bombai distrik waris, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor pl kab bukti fotokopi tps kampung demografi distrik web: bukti fotokopi tps kampung takaran distrik web: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor kab iv . bukti fotokopi tps dan tps kampung ayu distrik also timur, bukti fotokopi tps kampung sangka distrik also timur, bukti fotokopi tps kampung sukun distrik also timur, bukti fotokopi da1 distrik web kabupaten keerom:, bukti fotokopi da1 distrik also timur kabupaten keerom: bukti fotokopi da1 distrik web kabupaten keerom yang sudah input dalam system kpu, bukti fotokopi da1 distrik waris kabupaten keerom yang sudah input kedalam system kpu, bukti fotokopi da1 distrik also timur kabupaten keerom yang sudah input dalam system kpu: bukti fotokopi da1 distrik web kabupaten keerom:, bukti fotokopi da1 distrik web kabupaten keerom:, bukti fotokopi surat penolakan pemilu dan hasil rekapitulasi perolehan suara dprd kabupaten keerom dalam dapil dprd provinsi dapil papua kabupaten intan jaya bukti fotokopi salinan formulir model dprd tps sampai dengan tps kampung bugalaga distrik biybiandogamnjoyomatagatnekndabalatunggal distrik kabupaten intan jaya biandoga, bukti fotokopi salinan formulir model dprd tps sampai dengan tps kampung kagawkampung ular merahniskigidesa pribadi distrik biandoga kabupaten intan jaya, bukti fotokopi salinan formulir model dprd tps sampai dengan tps distrik biandoga kabupaten intan jaya:eko philips korona saksi tinggal kampung ambil bit, kecamatan wangi, bahwa saksi bertugas sebagai saksi mandat pemohon untuk rekapitulasi tingkat kabupaten, bahwa pemohon mendapat suara distrik yamoneri, namun jumlah perolehan suara yang dimasukkan oleh ppd berbeda menjadi suara, bahwa saksi mengajukan keberatan kepada bawaslu kabupaten puncak jaya dan terdapat pemberitahuan dari bawaslu kabupaten puncak jaya kepada ppd agar mengembalikan dan memperbaiki perolehan suara pemohon, bahwa ppd belum memperbaiki perolehan suara pemohon hingga saksi memberikan keterangan dalam persidangan: bahwa pleno rekapitulasi untuk distrik dilakukan jam tanpa berhenti (non stop), bahwa saksi berada dalam ruangan dan menyaksikan semua kejadian selama pleno rekapitulasi, namun jumlah perolehan suara pemohon tetap suara. varius honda bertugas sebagai ketua panas distrik yamoneri, saksi menjelaskan bahwa pemilihan dilakukan dengan sistem noken dan suara dari masyarakat diberikan kepada partai hanura dan partai amanat nasional pan), bahwa saksi menjelaskan partai hanura mendapat suara, bahwa saksi hadir saat rekapitulasi dilakukan oleh ppd, bahwa saat rekapitulasi tingkat kabupaten, perolehan suara pemohon ditukar diblok kepada partai pan, sehingga pan memeroleh suara sedangkan partai hanura memeroleh suara, bahwa saksi melapor kepada bawaslu kabupaten puncak jaya karena tidak mendapatkan salinan c1, bahwa saksi tidak mendapat salinan hingga memberikan keterangan dalam persidangan. genius korona saksi merupakan salah satu caleg pemohon untuk pemilihan anggota dprd provinsi papua saat pemilu sekaligus menjadi saksi pemohon saat rekapitulasi tingkat provinsi, bahwa ppd distrik yamoneri dan ppd distrik niaga tidak melakukan pleno rekapitulasi: bahwa ketika rekapitulasi tingkat provinsi, perolehan suara pemohon berubah dan tidak sesuai dengan data perolehan suara tingkat distrik, bahwa saksi mendapatkan surat pemberitahuan bawaslu kabupaten puncak jaya yang isinya agar ppd melakukan perubahan terhadap hasil perolehan suara pemohon tingkat distrik, namun kpu kabupaten puncak jaya tidak menindaklanjutinya, bahwa saksi juga mendapatkan surat bawaslu provinsi papua yang isinya berupa rekomendasi agar dilakukan pencocokan pertandingan data da1 distrik yamoneri, distrik niaga, dan kampung muliambut, distrik mulia: bahwa saat akan dilakukan pertandingan data, kpu kabupaten puncak jaya menghilang atau tidak tampak selama hari, sehingga tidak dapat dilakukan pertandingan data: bahwa kpu kabupaten puncak jaya baru muncul dengan membawa da1 pada hari ketiga setelah rekomendasi bawaslu kabupaten puncak jaya dikeluarkan, padahal da1 tersebut tidak diberikan kepada saksi partai saat rekapitulasi tingkat kabupaten: bahwa saksi pemohon tidak mendapat salinan da1 dan db1 karena tidak dilakukan rekapitulasi penetapan hasil perolehan suara, bahwa saksi mendapatkan yang ditandatangani oleh petugas kpps dan fotokopi c1. plant yang telah diperkecil, namun tidak mendapatkan da1, daa1, dan db1: bahwa saksi melakukan protes ketika rekapitulasi tingkat provinsi karena perolehan suara pemohon tidak sesuai dengan c1, bahwa terdapat putusan bawaslu mengenai perolehan suara pemohon distrik mulia, bahwa saksi menyatakan terdapat surat pernyataan dari caleg partai amanat nasional atas nama inici honda untuk mengembalikan perolehan suara caleg pemohon, yaitu genius korona: bahwa surat pernyataan dari caleg partai amanat nasional atas nama inici honda telah diberikan kepada kpu dankewenangan mahkamah konstitusi dapil papua atas nama lemy kombo . dst . dst. dst mohon perhatian terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon yaitu mengenaimenurut memohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kotaberdasarkan bukti permohonan pemohon pada halaman bagian pokok permohonan adalah merupakan ranah penyelesaian sengketa administratifperihal pengurangan pokok permohonan danurangi pokok permohonan dan ataujo. permohonan bertanggal mei perbaikan permohonan bertanggal mei dan perbaikan permohonan bertanggal mei bahwa merupakan fakta hukum, dalam permohonan awalselisih perolehan suara. namun demikan melalui perbaikan permohonan yang disampaikan pemohon pada tanggal 30dan mei 2019yang register dengan nomor app yang sama, pemohon telah melakukan perbaikan sekaligus menghilangkan dan atau mengajukan beberapa permohonan baru, yaitu dengan riw permohonan sebagai berikut: mei, terhadap pokok permohonan ini tidak tercantum lagi baik dalam perbaikan permohonan bertanggal mei maupun pesanan pemeran bertenaga wsi2015 mei2019 dapil papua (invasi selisih perolehan suara jemoakamammasam dapil papua (invasi selisih perolehan suara parpol dan calon anggota provinsi nomor urut mei dapil papua (invasi tinjauan surat inomntai teror dapil kota jayapura (invasi selisih perolehan jamaraaapamtean dapil papua (invasi selisih perolehan suara iran mangan dapil papua (invasi selisih perolehan suara iengsaumusoma dapil papua (invasi selisih perolehan suara parpol dan calon anggota dprd provinsi a.n. lemy kombo). dapil room (invasi selisih perolehan suara sadarisertaterlebih lagi pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili perkara guopapua pengisian keanggotaan dprdsuara pada tingkat distrik jayapura selatan yang mempengaruhi terhadap perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota. bahwa terhadap dalil pemohon yang terurai dalam pokok perkara yang seolah olah rekomendasi bawaslu kota jayapura tidak dilaksanakan adalah dalil yang tidak benar, bahwa rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan oleh memohon dengan melakukan pertandingan hasil perolehan suara dengan menggunakan plant untuk pemilihan dprd provinsi, yang fakta hukumnya ternyata pemohon tidak memiliki data penyandang untuk melakukan apa yang diinginkan pemohon sendiri. bukti berdasarkan pelaksanaan rekomendasi bawaslu ba hk. kpu v bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi bawaslu dimaksud sebagai prosedur aturan hukum haruslah dituangkan dalam berita acara kpu kota jayapura nomor ba hk. kptanggal mei bahwa tidak benar pemohon mendalilkan untuk dapat meninjau ulang dari hasil pelaksaan rekomendasi bawaslu tersebut, adapun dilaksanakan peninjauan kembali terhadap keinginan pemohon merupakan perbuatan hukum yang dilarang oleh peraturan perundang undangan, bahwa dalil pemohon mengenai melaksanakan rekomendasi bawaslu kota jayapura dengan melakukan pertandingan data tingkat kota oleh penyelenggara pemilu dikarenakan pada saat selesainya pertandingan data tingkat distrik, telah masuk pada tahap penetapan rekapitulasi tingkat kota: bahwa walaupun waktu untuk melakukan pertandingan data dimaksud telah habis tetapi memohon masih memberi kesempatan untuk melakukan pertandingan data, sebagai fakta hukum ternyata pemohon tidak memiliki data untuk disandingkan. bukti berdasarkan formulir db1 hasil rekapitulasi perhitungan suara kota jayapura dapil kota jayapura tabel pertandingan suara sah partai berdasarkan form dan kota jayapura distrik heran: basa mesin bantal bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pertandingan suara partai kota jayapura distrik heran atas, menurut memohon adalah sebagai berikut bahwa dalil pemohon atas merupakan data yang tidak benar, yang benar yang tertuang dalam db1 kota jayapura, berdasarkan bukti da1 rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi papua bahwa dalil pemohon atas hanyalah berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang merupakan kewenangan bawaslu dan pemohon tidak menjelaskan tentang pertandingan perolehan suara versi pemohon dengan memohon dan berapa selisih suara yang dipersoalkan oleh pemohon. partai politik hanura dprd provinsi dapil tabel pertandingan perolehan suara partai politik menurut memohon dan pemohon parpol selisih emo horor| terhadap dalil pemohon mengenai pertandingan perolehan partai politik atas, menurut pemohon adalah sebagai berikut bahwa dapil untuk pengisian anggota dprd provinsi papua terdiri dari beberapa kabupaten, yakni dogma, paniai, deiyai, nabire, intan jaya, mimika: bahwa mohon perhatian, berdasark2019beberapa kabupaten provinsi papua dilaksanakan pemungutan suara dengan system noken ikat terbukti kabupaten paniai dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken ikat dalam pemilu tahun bahwa perolehan suara yang didalilkan pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah partai hanura memperoleh suara kabupaten paniai yang berdasarkan bukti db1 tingkat kota jayapura bahwa tidak benar perolehan suara partai hanura sebesar suara yang benar adalah yang termuat dalam rekapitulasi kabupaten masing masing kabupaten dapil bukti db1 tingkat kota dogiyai dapil kota jayapura distrik jayapura selatan tabel pertandingan perolehan suara calon legislatif atas nama yulian daa nama caleg selisih (bean temon yulian daa, kan pensi mens table perolehan suara calon legislative dprd partai hanura atas nama yulian daa, s.km yang hilang berdasarkan c1, daa1, da1, db1, dan dc1 distrik jayapura selatan kota jayapura provinsi papua per tabel pertandingan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan daa1 dengan distrik jayapura selatan, kota jayapura kelurahan selisih pemohon memohon pen ben tabel pertandingan perolehan suara calon anggota dewan legislatif partai hanura atas nama yulian daa berdasarkan dan daa distrik heran nama caleg selisih mean kewenangan mahkamah konstitusi dapil keeromstrik berpura tabel nama caleg selisih hama temen tabel 7je pre bahwa terhadap dalil pemohon mengenai perolehan suara atas, menurut memohon adalah sebagai berikut bahwa dalil pemohon adalah tidak benar, terhadap perolehan suara pemohon yang benar adalah yang telah rekapitulasi dan dituangkan dalam form dc1. berdasarkan bukti db1 tingkat kota paniai memohon telah melakukan melaksanakan rekomendasi bawaslu kota jayapura yakni melakukan sinkronisasi data terhadap plant, dimana hasil sinkronisasi langsung dituangkan dalam form da1 dprd provinsi papua, berdasarkan bukti db1 tingkat kota deiyahanura sampai dengan papua hanura kecuali papua hanura dan papua4 hanura sampai dengan bukti papua4 hanura sebagaimana telah disahkan dalam persidangan pada tanggal juli dan juli sebagai berikut: bukti papua fotokopi surat keputusan komisi pemilihan hanura umum republik indonesia nomor pl. kpt kpu v bukti papua fotokopi nomor ba hk. hanura kpu v pelaksanaan rekomendasi bawaslu, bukti papua fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan hanura suara kota jayapura, bukti papua fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan hanura suara tingkat provinsi papua, bukti papua fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan hanura suara distrik heran, bukti papua fotokopi jayapura selatan, hanura bukti papua fotokopi dogiyai, hanura bukti papua fotokopi paniai, hanura bukti papua fotokopi deiyai: hanura bukti papua fotokopi intan jaya: hanura bukti papua fotokopi mimika, hanura dapil papua bukti papua4 fotokopi kronologis dan tanggapan hanura memohon terhadap permohonan bukti papua4 fotokopi kumpulan formulir ca1 kpu hanura distrik yamoneri, distrik mulia, distrik niaga bukti papua4 fotokopi formulir da kpu hanura bukti papua4 fotokopi formulir db1 kpu hanura bukti papua4 fotokopi formulir db kpu hanura bukti papua4 fotokopi putusan bawaslu nomor: hanura lp pl adm r1 v bukti papua4 fotokopi berita acara tindak lanjut putusan hanura bawaslu nomor: pl. ba kpu kab vi bukti papua4 fotokopi komisi pemilihan umum republik hanura indonesia nomor: pl. kpt kpu n12019 selain itu, memohon juga memberikan keterangan tambahan pada persidangan mahkamah tanggal juli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut rains murid anggota kpu kabupaten puncak jaya) bahwa kpu kabupaten puncak jaya telah melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten: bahwa undangan rekapitulasi tingkat distrik sudah dibagikan, namun saksi dari partai hanura tidak hadir, sehingga tidak mendapatkan formulir model da1, bahwa berdasarkan informasi dari ppd, hologram dan c1. plant hilang dan tidak ditemukan, lalu kpu kabupaten puncak jaya memerintahkan agar mengisi lampiran sesuai hasil rekapitulasi pada tanggal april sandra mambrasar anggota kpu provinsi papua) bahwa surat pernyataan caleg partai amanat nasional pan) atas nama inici honda baru diserahkan lantai dasar gedung mahkamah konstitusi sebelum persidangan dimulai, hasyim asy'ari anggota kpu ri) bahwa memohon telah membuat kpu tentang pedoman teknis pelaksanaan noken dan sistem noken merupakan salah satu metode pemungutan8. h.c.) h.awarga negara indonesiawarga negara indonesia berdasarkan surat kuasa khusus nomor dpp o3 vi. v bertanggal mei memberi kuasa kepada syarif hiduplah, s.h., m.b.a.: teja suasana, s.h.: ade yan yan s., s.h.: indri hansard, s.h.: indra bayu, s.h.: digit sukarno, s.h.: dan ferry hermansyah, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada tim kuasa hukum dewan pimpinan pusat dpp) partai kebangkitan bangsa, beralamat gedung farmasi, 3rd floor, suite jalan proklamasi nomor jakarta serta berdasarkan surat kuasa khusus nomor dpp o3 vi a. v bertanggal mei memberi kuasa pula kepada riyanto, s.h., m.h.: anwar sadat, s.h., dan viktor abraham abaidata, s.h., advokat penasihat hukum pada kantor hukum before the law office, beralamat puri mansion, edinburgh ii, nomor kembang: ngurah aditya ari fernanda, s.h., m.h. li., muhammad adi sunat, s.h.:: muhamad arifin, s.h., dan wilhelm rio sandhi, s.h., seluruhnya adalah advokat dan advokat magang pada kantor icon law policy strategies, yang tergabung dalam tim advokabahwa memohon melakukan rekapitulasi perolehan suara sebanyak kali, dimana yang pertama itu hotel aston yang dilaksanakan pada tanggal mei sebagaimana tercantum dalam db1 dprd kab kota bukti kemudian melaksanakan lagi proses rekapitulasi yang bertempat grand abe yang dilaksanakan pada tanggal mei db1 dprd kab kota bukti bahwa dalam proses rekapitulasi yang kedua inilah suara partai kebangkitan bangsa kota jayapura, banyak hilang karena dipindahkan kepada partai yang lain persis sama jumlahnya dengan yang hilang dari pkb sebagaimana terlihat dalam penjelasan berikut: partai dan calon "memohon pemohon amamessan oa|o sal jemapmananasori aren) amal bahwa atas rekapitulasi yang diadakan grand abe tersebut, saksi pemohon yang bernama saran melayangkan nota keberatan sebagaimana yang tercatat didalam model d82 kpu sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara nomor ba hk. kpu v bukti dengan catatan sebagai berikut: suara partai pkb mengalami penurunan kehilangan suara distrik heran: suara partai pkb mengalami kehilangan suara distrik jayapura utara, ada beberapa partai yang mengalami penggelembungan suara, bahwa terhadap rekapitulasi perhitungan yang dilakukan oleh memohon, badan pengawas pemilu kota jaya pura juga melayangkansebagaimana tercantum didalam surat nomor bawaslu kota. jpr v yang ditujukan kepada ketua kpu jayapura bukti p 9j: bahwa keberatan terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon tersebut bawaslu mendasarkan pada hasil pengawasan pengawas pemilu sebagaimana hasil pengawasan panitia pengawas pemilu distrik jayapura utara nomor lhp dis. caput v. bahwa didalam hasil pengawasan tersebut diketemukan fakta yang pada pokoknya sampai dengan mei memohon tidak mau melaksanakan rekomendasi dari bawaslu untuk membuka kotak suara, meskipun terhadap hal itu sudah disertai dengan alasan yang cukup sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa perolehan suara partai kebangkitan bangsa distrik jayapura utara sudah sesuai baik itu dengan dprd kab kota maupun pada saat rekapitulasi sebagaimana yang tercantum dalam daa plant kab kota. bahkan sampai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana yang tercantum didalam versi hotel aston dimana suara pemohon adalah sebesar dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh): bahwa adapun mengenai rincian perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang diadakan hotel aston perolehan sebagaimana tercantum didalam model db1 kab kota vide bukti suara pemohon rinciannya adalah sebagai berikut: ref peraihan' biara dana suara" pamnkasangaan banga eee rosmuaay,sa pendeta sisa pasangan caleg bahwa apabila kita bandingkan dengan rincian hasil rekapitulasi yang diadakan oleh memohon grand abe sebagaimana tercantum didalam model db1 kab kota vide bukti dimana pemohon justru memperoleh suara sebanyak dengan rincian perolehan suara pemohon sebesar dua ribu tujuh ratus tujuh suara) dengan rincian sebagai berikut: pecahan biara janda susa! ( petatesaroganaraa wara pemasar was pedoman tara pata dana| bahwa berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilakukan oleh memohon sebagaimana disebutkan diatas, pada rekapitulasi pertama dengan rekapitulasi kedua terdapat selisih perolehan suara pemohon yang berkurang sebesar seratus lima puluh) suara, hal tersebut dikarenakan terdapat selisih perbedaan perhitungan terhadap jumlah perolehan suara partai, dimana rekapitulasi yang pertama perolehan suara partai sebesar empat ratus delapan puluh tujuh suara), sedangkan yang kedua memohon hanya menulis perolehan suara partai pemohon adalah sebesar tiga ratus tiga puluh tujuh) suara, dengan demikian yang dikurangi oleh memohon dari pemohon adalah suara perolehan partai pemohon, bahwa setelah pemohon mencermati dengan seksama yang dikeluarkan oleh memohon, ternyata terhadap perolehan suara partai pemohon yang dikurangi oleh memohon, telah ditambahkan terhadap perolehan suara partai garuda sebagaimana terlihat didalam dua kali rekapitulasi sebagai berikut:hotel aston sebagaimana tercantum didalam model db1 kab kota vide bukti memperoleh perolehan suara sebanyak delapan ratus delapan belas suara, dengan rincian sebagai berikut: perolehan suara jumlah suara pati gaakanpaubanan menes total perolehan suara partai dan beangrand abe sebagaimana tercantum didalam model db1 kab kota vide bukti adalah sebesar sembilan ratus enam puluh delapan) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut: patt gaakanpaubatan heoneea defmamengua item pendeta gua perairan casa bahwa berdasarkan rincian tersebut terdapat perubahan jumlah suara untuk partai garuda yang tadinya delapan ratus delapan belas suara) bertambah menjadi sembilan ratus enam puluh delapan suara) sehingga mengalami kenaikan suara sebesar suara, bahwa bertambahnya perolehan suara partai garuda sebanyak suara, dikarenakan memohon telah menambah perolehan suara partai gerakan perubahan indonesia sebanyak enam puluh dua) suara dan perolehan samuel dawai, s.e.,m. si., sebanyak suara, bahwa pengurangan perolehan suara partai pemohon kemudian ditambahkan kepada perolehan suara partai garuda dengan jumlah yang sama, jelas sangat merugikan pemohon didalam mendapatkan perolehan jumlah kursi yang seharusnya didapatkan, karena apabila tidak dikurangkan oleh memohon maka pemohonlah yang seharusnya mendapatkan kursi terakhir dari dapil jayapura bukan partai amanat nasional yang anehnya suaranya dari pertama yang selalu tetap sebesar dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara, bahwa kemudian yang jadi pertanyaan besar bagi pemohon yang sekarang pemohon ajukan hadapan yang mulia mahkamah konstitusi, apa yang menjadi dasar memohon melakukan revisi terhadap hasil rekapitulasi yang sebelumnya sudah dikeluarkan dan ditetapkan oleh memohon hotel aston, mengingat tidak ada nota keberatan terhadap hasil rekapitulasi sebagaimana telah dijelaskan diatas, karena yang ada adalah keberatan untuk distrik yang lain bukan terhadap distrik pemilihan jayapura ii: bahwa tindakan memohon yang telah melakukan rekapitulasi ulang adalah merupakan pelanggaran administratif yang serius dan bertentangankeyakinan hanya hadapan yang mulia mahkamah konstitusi dua yang dilakukan oleh memohon grand abe,bahwa berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara gudengan form yang ditetapkan hotel aston tertanggal meihj. zubaidah only, sebagai calon anggota legislatif dprd kota jayapura terpilih dari daerah pemilihan kota jayapura papua bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan dpr ri daerah pemilihan papua untuk partai kebangkitan bangsa adalah sebagai berikut pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dpr pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait pemilu anggota dpr ri daerah pemilihan papua untuk partai kebangkitan bangsa yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikutmimika. nomor, nama partai, dan| suara suara keterangan calon sah sah da (dd partai kebangkitan bangsa a2| pergi patricia partisi amir mahmud maupun hilang s.h., m.h. warisan dow janes murid indrajaya, s.e. esa divinubun, pi., yehuda gobi yusuf melitus marten, sos, istri sri harian pos i0. yohanes manik jumlah suara sah partai politik dan calon #a. bahwa terjadi perbedaan perolehan suara untuk calon anggota dpr a.n. amir mahmud maupun, dimana berdasarkan rekapitulasi da1 dpr dari distrik mimika baru, suara calon anggota dpr a.n. amir mahmud maupun sebanyak namun pada dd1 dpr suara calon anggota dpr amir mahmud maupun menjaditolikara nomor, nama partai, dan suara suara keterangan calon sah sah da dd partai kebangkitan bangsa a2| pergi patricia partisi amir mahmud maupun hilang s.h., m.h. marten dow janes murid indrajaya, s.e. yehuda gobi marten, sos, istri sri harian yohanes manik jumlah suara sah partai politik dan calon ta. tabel distrik air garamo0000001 janes murid indrajaya, s.e. esa divinubun, pi, si. yehuda gobi sos., m.m. istri sri harian yohanes manik mia calon #a. tabel distrik kemlu da lam partai kebangkitan bangsa a2| a1. pergi patricia partisi m.h. marten dow indrajaya, s.e. esa divinubun, pi, yehuda gobi sos, m.m. istri sri harian yohanes manik calon #a. tabel distrik kanggime da |am partai kebangkitan bangsa a2| a1. pergi patricia partisi m.h. marten dow janes mura indrajaya, se. esa divinubun, pi, yehuda gobi emo sos, istri sri harian yohanes manik kie mand mal man calon #a. tabel distrik bogonuk: esa divinubun, pi, yehuda gobi pe. yusuf melitus marten, nan sos, istri sri harian |. yohanes manik jumlah suara sah partai politik dan calon #a. tabel distrik voyageindrajaya, s.e. esa divinubun, pi., m.si. yehuda gobi yusuf melitus marten, sos., m.m. istri sri harian yohanes manik p0) jumlah suara sah partai politik dan calon #a. tabel distrik gaya nomor, nama partai, dan calon da partai kebangkitan bangsa p0) pergi patricia partisi amir mahmud maupun s.h., m.h. marten dow pol janes murtanggal mei pukul wib, serta permohonan kewenangan mahkamah kota jayapuraindrajaya, se. ) oi| esa divinubun, pi, ' e| yehuda gobi sena sos, istri sri hari yohanes manik ' ksh mic man calon #a. bahwa perolehan suara calon anggota dpr dapil papua a.n. amir mahmud maupun yang benar menurut perhitungan pemohon sebagai berikut sovasmas awak | jumlah suara sah partai politik dan calon wreeesssuks kasi petit kota jayapuraperbaiki dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk daerah pemilihan kota jaya pura ii: pantat politik perolehan suara menetapkan hj. zubaidah only, si. sebagai anggota legislatif dprd kota jayapura terpilih dari partai kebangkitan bangsa untuk daerah pemilihan kota jayapura ii: memerintahkan memohon untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini:.tahun bertanggal mei dan lampiran keputusan komisi pemilihan umum guo, untuk pemilihan anggota dpr daerah pemilihan papuapapua, sebagai berikut: |. nomor, nama partai, dan calon suara sahid indrajaya, s.e.#pil kota jayapura) dan tanda bukti sampai dengan bukti dapil papua) yang disahkan dalam persidangan pada tanggal juli dan tanggal juli sebagai berikut: kota jayapura bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umumfotokopi surat keputusan kpu nomor pts 7911x bukti fotokopi berita acara nomor ba kpu pa bukti fotokopi model db1 dprd kab kota, bukti fotokopi db1 dprd kab kota: bukti fotokopi surat pernyataan saksi atau catatan kejadian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota, bukti fotokopi surat bawaslu nomor bawaslu kota. jpr v bukti surat pernyataan caleg garuda tertanggal mei papua bukti fotokopi da1 dpr distrik mimika baru kabupaten mimika, bukti fotokopi da1 dpr distrik gaya kabupaten tolikara, bukti fotokopi da1 dpr distrik kemlu kabupaten tolikara: bukti fotokopi da1 dpr distrik voyage kabupaten tolikara, bukti fotokopi da1 dpr distrik kanggime kabupaten tolikara, bukti fotokopi da1 dpr distrik air garam kabupaten tolikara, bukti fotokopi da1 dpr distrik bogonuk kabupaten tolikara,hmad sumardi, s.h. bahwa saksi tinggal desa away, kecamatan berpura, kota jayapura, bahwa saksi bertugas sebagai saksi mandat pemohon untuk rekapitulasi tingkat kota, bahwa saksi menjelaskan proses pertandingan data berjalan dengan lancar dan permasalahan yang terjadi kebanyakan dari dapil lain: bahwa setelah itu keluar hasil perolehan suara dalam formulir model db1 versi hotel aston yang ditandatangani oleh (lima) komisioner kpu kota jayapura: bahwa saksi pemohon atas nama saran turut menandatangani formulir model dbt1 versi hotel aston: bahwa saksi menganggap bahwa rekapitulasi tingkat kota dalam formulir model db1 versi hotel aston sudah sah, namun ternyata dibuka kembali rekapitulasi ulang tingkat kota ketika dibawa tingkat provinsi: bahwa saksi terlambat hadir saat rekapitulasi ulang tingkat kota, baharuddin bahwa saksi merupakan saksi mandat partai solidaritas indonesia psi) untuk rekapitulasi tingkat kota dan tingkat provinsi, bahwa saksi mengikuti rekapitulasi tingkat kota yang dimulai dari tanggal mei sampai dengan tanggal mei bahwa pleno tingkat kota pada tanggal mei dimulai dengan pembacaan formulir model da1 oleh ppd distrik murakami dan disahkan oleh kpu kota jayapura, bahwa kemudian pleno ditunda (skors) dan dilanjutkan pada tanggal mei untuk pembacaan dan sinkronisasi data dari masing masing distrik yang belum selesai, bahwa pada tanggal mei terjadi sinkronisasi data tingkat kota, khususnya untuk distrik jayapura utara, namun tidak ada perdebatan keras, bahwa kemudian muncul formulir model db1 yang diterima pada tanggal mei sore, bahwa perwakilan partai solidaritas indonesia psi) tidak menerima formulir model db1 versi hotel aston karena sudah mendekati waktu berbuka puasa, sehingga tidak ikut menandatanganinya: bahwa pada tanggal mei malam, sekitar pukul wit, saksi hadir untuk mengikuti rekapitulasi tingkat provinsi dan menerima berita acara model db1 versi hotel aston serta menandatangani berita acara serah terima tersebut mewakili partai solidaritas indonesia psi), bahwa kemudian pada tanggal mei malam dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi, khususnya untuk dapil kota jayapura yang dibacakan oleh ketua kpu kota jayapura: bahwa terjadi perdebatan dalam forum tersebut dan salah satu anggota bawaslu provinsi papua memaksa masuk untuk membawa kotak suara db1 agar dibuka dan dibacakan, bahwa pembacaan formulir model db1 dilakukan oleh ketua kpu kota jayapura berdasarkan hasil rekapitulasi hotel aston: bahwa terdapat penolakan beberapa saksi ketika model db1 versi hotel aston dibacakan karena dianggap banyak masalah yang terjadi kota jayapura, bahwa perolehan suara pemohon partai kebangkitan bangsa) adalah suara: bahwa kemudian terjadi rekapitulasi ulang tingkat kota lantai grand abe: bahwa saksi tidak berada ruangan ketika rekapitulasi ulang dilaksanakan, namun mengikuti via live facebook seorang teman: bahwa terjadi perubahan suara pemohon menjadi sekitar suara, bahwa proses rekapitulasi ulang lantai grand abe dilakukan tanpa pemberitahuan kepada para saksi partai politik. samuel dawai bahwa saksi tinggal gurabesi jayapura utara, kota jayapura, bahwa saksi merupakan caleg partai garuda dapil kota jayapura ketika pemilu namun tidak terpilih: bahwa pada tanggal mei saksi menerima hasil pleno rekapitulasi tingkat kota versi hotel aston dan meraih suara, bahwa ketika pleno yang kedua grand abe, perolehan suara saksi meningkat lagi menjadi suara: bahwa saksi tidak keberatan dengan peningkatan perolehan suara tersebut, bahwa saksi mengetahui penambahan sebesar suara dari partai kebangkitan bangsa pkb) karena ada yang datang menemui diri saksi, yaitu ketua dpd partai garuda dan ketua dpd pkb, bahwa ada kesepakatan perolehan suara pkb berpindah kepada perolehan suara caleg partai garudkara dengan akta pengajuan permohonan pemohon ap3 dpr dprd pan.mk(khusunya untuk caleg dpr r.i. a.n. amir mahmud maupun) pada daerah pemilihan provinsi papua, baik kabupaten mimika maupun kabupaten tolikara.. dapiln. amir mahmud maupun. caleg dpr a.n. amir oamdapilmir mahmud maupun. (am pararkebangkan bangsa ban eee pal medali masa kei mahmud maupunperkara dengan ap3mohon tidak menyebutkan waktu pengajuan permohonan guo, baik tanggal maupun jam diajukannya permohonan. hal ini tampak jelas pada muatan angka dalam bagian huruf surat permohonan guo pada penjelasan tenggang waktu pengajuan permohonan, halaman sampai dengan halaman bahwa pemohon pada polita dalam pokok permohonan pada bagian pertandingan perolehan suara partai politik untuk dprd kota jayapura menyebut tentang adanya rekomendasi bawaslu . memohon tidak mau melaksanakan rekomendasi dari bawaslu.dst. tanpa menyebutkan nomor dan tanggal dikeluarkannya surat rekomendasi bawaslu. selain itu, pemohon juga tidak secara rinci menyebutkan isi surat rekomendasi serta tidak pula menjelaskan apakah memohon menerima rekomendasi yang dimaksud olehmenurut memohon adalah sebagai berikut: provinsi papua pertandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota kota jayapura dapil kota jayadan perolehan suara calon parpol pkb parpol garuda tobahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol garudap 1jpapuan lampiran keputusan komisi pemilihan umum untuk pemilihan anggota dpr dearah pemilihan provinsi papua. menetapkan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan dprprovinsi papua untuk pengisian keanggotaan dpr a.n. amir mahmud maupun. memohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut memohon, adalah sebagai berikut ini: kab. mimika rep amal peran sian caleg dpr a.n. amir mahmud obat kab. tolikara meja setan suara caleg dpr a.n. amir mahmud perolehan suara pemohodapil kota jayapurayapura pkb sampai dengan jayapura pkb yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal juli dan tanggal juli sebagai berikut jayapura kumpulan fotokopi formulir model db1 kota pkb jayapura, jayapura kumpulan fotokopi formulir model da1 seluruh pkb distrik pada dapil jayapura jayapura kumpulan fotokopi formulir model daa1: pkb jayapura fotokopi kpu nomor pl.ota jayapura dapil kota jayapura nomor:serta laporannya, jayapura fotokopi surat bawaslu kota jayapura nomor: pkb k. bawaslu kota. jpr v perihal rekomendasi pengambilalihan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada distrik jayapura utara, tertanggal mei t 00o6 jayapura fotokopi keputusan komisi pemilihan umum pkb kota jayapura nomor hk. pts kpu ivi2019 tentang pengambilalihan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pada tingkat jayapura utara, tertanggal mei jayapura fotokopi surat bawaslu kota jayapura nomor pkb k.jayapura surat pernyataan staf sekretariat kpu kota pkb jayapura, tertanggal mei memohon juga menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat kota berupa formulir model db1 dprd kab kota dapil jayapura yang diberi tanda bukti jayapura pkb yang diminta oleh mahkamah dalam persidangan tanggal juli selain itu, memohon memberikan keterangan tambahan pada persidangan mahkamah tanggal juli sebagai berikut oktovianus nama, s.h., m.h. bahwa pemberi keterangan tambahan memohon adalah ketua merangkap anggota kpu kota jayapura, bahwa kpu kota jayapura melakukan rekapitulasi tingkat kota dalam formulir model db1 berdasarkan data dari model da1: bahwa terdapat rekomendasi dari bawaslu, sehingga rekapitulasi untuk distrik jayapura utara dilakukan oleh kpu kota jayapura, bahwa berdasarkan formulir model da1 distrik jayapura utara, perolehan suara partai pemohon adalah dan total perolehan suara caleg dan partai pemohon adalah suara: bahwa pada saat membacakan formulir model da1, operator menayangkan model dat1 pada slide infocus dan angkanya adalah sama, bahwa operator mencetak (print) model da1 tersebut dan diberikan kepada ketua dan anggota kpu kota jayapura untuk ditandatangani, bahwa tanpa mengecek kembali, formulir model da1 yang telah dibacakan kemudian ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu kota jayapura, namun belum disahkan: bahwa pengesahan rekapitulasi baru dilakukan untuk pemilihan presiden sampai dprd provinsi: bahwa setelah berkonsultasi dengan kpu provinsi papua dan bawaslu kota jayapura, ketua dan anggota kpu kota jayapura meminta waktu untuk mengesahkan hasil rekapitulasi untuk dprd kota jayapura, bahwa mendapat informasi bahwa ada perubahan data perolehan suara pada formulir model db1 yang telah ditetapkan hotel aston, bahwa perubahan perolehan suara partai pemohon menjadi dan total perolehan suara caleg dan partai pemohon menjadi suara karena ulah operator, bahwa mengenal orang yang bernama benyamin richard billy yang merupakan operator kpu kota jayapura yang menuliskan surat pernyataan yang mengakui kesalahannya akibat kelelahan dan mengantuk atas perolehan suara beberapa partai politik distrik jayapura utara dalam formulir model db1 yang telah tercetak: bahwa setelah dicek kembali, sebanyak suara yang bergeser bertambah pada perolehan suara pemohon adalah milik partai garuda dan caleg atas nama samuel dawai: bahwa perolehan suara caleg partai garuda atas nama samuel dawai dipindahkan ditambahkan suara pemohon oleh operator, sehingga kemudian dikembalikan lagi caleg samuel dawai dan partai garuda: bahwa perubahan jumlah perolehan suara telah dipertandingkan dan disaksikan oleh seluruh anggota kpu kota jayapura dan bawaslu kota jayapura, bahwa kpu kota jayapura tidak melakukan rekapitulasi ulang grand abe, tetapi hanya mengesahkan hasil rekapitulasi dan sebelum pengesahan harus membacakan kembali perolehan suara peserta pemilu: bahwa ketika membacakan kembali perolehan suara peserta pemilu grand abe dilakukan perbaikan data perolehan suara, bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik atas perbaikan data yang dibacakan karena telah sesuai dengan model da1 yang dibacakan hotel aston, bahwa saksi pemohon tidak menandatangani model db1 yang dibacakan dan disahkan grand abetertulis,mengenai, bahwa berdasarkan uraian atas, mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara guo. kedudukan hukum (legal standing) pemohon kota jayapura: memohon, dan pihak terkait.kb)papua bahwa berdasarkan dalil permohonan angka pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan terhadap perolehan suara pemohon. bahwa terkait dengan dalil pemohon guo, bawaslu provinsi papua menyampaikan keterangan sebagai berikut: kabupaten mimika bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu distrik mimika baru terhadap proses rekapitulasi hasil perolehan suara terhadap pemilihan dpr distrik mimika baru pada tanggal april mei perolehan suara pkb adalah sebagai berikut: total perolehan suara uraian berdasarkan da1 pengawasan pergi patricia telan amir mahmud smwomnsnan esa divinubun, s.pi, kreasi yusuf melitus janonsscsam jumlah suara sah partai "diancam bukti pk. bahwa berdasarkan hasil yang dilaksanakan pada tanggal meiatl distrik mimika baru kabupaten mimika kepada bawaslu kabupaten mimika, bukti pk. kabupaten tolikara bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu distrik air garam terhadap proses rekapitulasi tingkat distrik air garam jpetatebangttan bara pemasar appamanbas passage pembatasemlu terhadap proses rekapitulasi tingkat distrik kemluwants mui indrajaya, s.eanggime terhadap proses rekapitulasi tingkat distrik kanggimpasa passage sesama pantas yusuf melitus marten, sos, bea dasa maa opaasitam (antares bapak jumlah suara sah partai politik dan bukti pk. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu distrik bogonuk terhadap proses rekapitulasi tingkat distrik bogonukjpanatasngaan warga jpessparsarsm amamentam ajeaomaasas tpamaaaa jposrvsmuewanan apeamsamaa jumlah suara sah partai politik dan gam bukti pk. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu distrik voyage terhadap proses rekapitulasi tingkat distrik voyagapa esa divinubun, pi,gaya terhadap proses rekapitulasi tingkat distrik gaya |kota jayapura bahwa berdasarkan dalil pemohon angka pemohon mendalilkan bahwa terjadi perbedaan suara. bahwa berdasarkan dalil pemohon guo, bawaslu provinsi papua menerangkan sebagai berikut: bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik jayapura utara terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu terhadap perolehan suara calon anggota dprd kota jayapura pada tps kelurahan gurabesi, karena terdapat ketidaksesuaian antara data salinan yang dimiliki saksi peserta pemilu dengan hologram. bahwa terhadap ketidaksesuaian antara salinan dengan hologram disepakati oleh saksi partai politik dan bawaslu distrik jayapura utara untuk mengacu kepada pla pada saat plant dibuka, ditemukan bahwa hasil dari hologram sama dengan plant, namun dalam plant terdapat coretan dan perubahan terhadap jumlah perolehan suara tanpa dibubuhi para dari kpps dan saksi saat tps. saksi peserta pemilu meminta dilakukan pertandingan data perolehan suara dengan melakukan penghitungan surat suara yang berada didalam kotak suara dprd kota jayapura. bukti pk. bahwa bawaslu distrik jayapura utara merekomendasikan secara lisan kepada ppd jayapura utara untuk membuka kotak suara dprd kota jayapura pada tps kelurahan gurabesi, untuk melakukan perhitungan ulang terhadap surat suara, sebagai perbandingan data antara data bawaslu distrik jayapura utara dan saksi perserta pemilu dengan data hologram dan plant yang terdapat perbedaan. bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh bawaslu distrik jayapura utara, ppd jayapura utara dengan tegas menolak melaksanakannya, dengan alasan mempermasalahkan dasar hukum membuka kotak suara pada saat rekapitulasi perhitungan suara tingkat distrik, dan ppd jayapura utara juga berpendapat bahwa dalam pkpu nomor tahun tidak diatur mengenai pembukaan kotak suara. bahwa atas penolakan yang dilakukan ppd jayapura utara atas rekomendasi yang diberikan panitia pengawas pemilihan umum tingkat distrik jayapura utara, bawaslu kota jayapura mengeluarkan rekomendasi nomor bawaslu kota. jpr vatas ppd jayapura utara. bukti pk. bahwa kpu kota jayapura menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kota jayapura dengan mengambil alih proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara distrik jayapura utara. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota jayapura terdapat keberatan saksi peserta pemilu, termasuk surat keberatan yang disampaikan oleh pemohon maliki towolom, s.e) yang menyatakan terdapat selisih antara perolehan suara yang disampaikan oleh ppd jayapura utara dengan data yang dimiliki pemohon, sehingga bawaslu distrik jayapura utara menghimbau kepada ppd jayapura utara untuk mencocokkan dengan pla bukti pk. bahwa pada tanggal mei pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kota jayapura, bawaslu kota jayapura berdasarkan surat nomor bawaslu kota. jpr v,bukti pk. bahwa pada tanggal mei kpu kota jayapura menyampaikantahun kepada bawaslu kota jayapura, karena belum menetapkan model db1.kpu untuk pemilihan calon anggota dprd kota jayapurbahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta pemildb2.kpudistrik berpura, dan distrik herankb: laporan sdr. riley muabuay bahwa pada tanggal mei pukul wit, bawaslu kota jayapura menerima laporan yang diajukan oleh seri. riley muabuay dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor tpl bawaslukotajayapura v terkait dengan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh ppd jayapura utara. bahwa laporan seri. riley muabuay telaheri. riley muabuay telah memenuhi syarat formil dan materil laporan. bukti pk. cc. bahwa bawaslu kota jayapura telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor. namun berdasarkan klarifikasi terhadap pelaporbawaslu kota jayapura masih membutuhkan keterangan dari saksi saksi yang diajukan oleh pelaporeri. riley muabuay. laporan seri. zubaidah bahwa pada tanggal mei pukul wit, bawaslu kota jayapura menerima laporan yang diajukan oleh seri. zubaidah dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor tpl bawaslukotajayapura iv terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kpu kota jayapura. selanjutnya laporan tersebutlaporan yang diajukan oleh seri. zubaidah dengan bukti bukti yang dilahirkannya dalam laporan tidak dapat menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran. bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan yang diajukan oleh seri. zubaidah tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan.yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada sdr. zubaidah dengan alasan: (a) pelapor tidak menyampaikan kartu identitas pelapor sebagai syarat sah seorang pelapor, (b) tidak menyampaikan identitas dan alamat terlahir secara jelas, dan (c) tidak ada bukti dugaan pelanggaran yang dilampirkan pelaporhj. zubaidah only, sebagai calon anggota legislatif dprd kota jayapura dari partai kebangkitan bangsa untuk daerah pemilihan kota jayapura berdasarkan keputusan kpu nomor pts kpu 1x tentang daftar calon tetap anggota dpr dprd dalam pemilihan umum tahun bertanggal bukti p 4japuabukti pk. fotokopi surat keputusan kpu nomor bawaslu kota. jpr v tentang pernyataan keberatan distrik jayapura selatanpen dan kota jayapurapuncak, yapen dan intan jaya: bukti pk. fotokopi form pengawasan kepulauan yapen, bukti pk. fotokopi surat rekomendasi bawaslu nomor bawaslu kota. jprformulir model da1 dpr tolikara, bukti pk. fotokopi form johan dengki: kabupaten mimika bukti pk. fotokopi da1 dpr distrik mimika baru, bukti pk. fotokopi form, kabupaten tolikara bukti pk. fotokopi da1 dpr distrik air garam, bukti pk. fotokopi da1 dpr distrik kemlu, bukti pk. fotokopi da1 dpr distrik kanggime, bukti pk. fotokopi da1 dpr distrik bogonuk, bukti pk. fotokopi da1 dpr distrik voyage: bukti pk. fotokopi da1 dpr distrik gaya, kota jayapura bukti pk. fotokopi form pengawasan pengawas, bukti pk. fotokopi surat bawaslu kota jayapura nomor bawaslu kota. jpr v bukti pk. fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor tpl bawaslukotajayapura v bukti pk. fotokopi kajian awal laporan a.n riley muabuay, bukti pk. fotokopi tanda bukti penerimaan laporan a.n zubaidah, bukti pk. fotokopi hasil kajian awal laporan a.n zubaidah, bukti pk. fotokopi status laporan nomor a.n zubaidyapura pkb 33j provinsi papua daerah pemilihan dapil): dpr dapil papua, dan2c|, pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun nomor urut (satu). dengan demikianjayapuramasing masing pada hari jumat, tanggal mei pukul wib dankota jayapura dpapua dpr ri) dapil papua, sebagai berikut: dpr dapil papua menimbang bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan dpr dapil papupermohonan tidak menyandingkan perolehan suara menurut pemohon dan perolehan suara menurut memohopapua, mahkamah tidak menemukan pertandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon dan perolehan suara pemohon yang ditetapkan oleh memohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan atas. pertandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon dan perolehan suara pemohon menurut memohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari pemohon mengenai pengurangan perolehan suara pemohon. lagi pula tidak terdapat narasi dalil pengurangan suara pemohon kabupaten tolikara, melainkan hanya berupa tabel yang tidak disertai dengan penjelasan, sehingga tidak dapat diketahui apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh pemohon pada tabel tersebut. oleh karena itu, permohonan sepanjang dpr dapil papua haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur. pokok permohonan dprd kota dapil kota jayapura menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara pemohon dari (dua) kali proses rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon, yakni pada tanggal mei hotel aston dan tanggal mei grand abe. adapun total perolehan suara partai dan seluruh caleg pemohon pada tanggal mei hotel aston adalah sebanyak suara, sedangkan pada tanggal mei grand abe adalah sebesar suara atau berkurang sebanyak suara. pengurangan suara pemohon terjadi pada perolehan suara partai, yakni pada tanggal mei hotel aston memperoleh suara, namun pada tanggal mei grand abe berkurang menjadi suara karena dialihkan kepada partai gerakan perubahan indonesia garuda) sebanyak suara dan caleg partai garuda nomor urut atas nama samuel dawai, s.e., si., sebanyak suara. menurut pemohon, seharusnya pemohonlah yang mendapat kursi terakhir dari dapil kota jayapura yaitu caleg pemohon nomor urut atas nama hj. zubaidah only, si., selaku caleg peraih suara terbanyak dari partai kebangkitan bangsa pkb)ahmad sumardi, baharuddin, dan samuel dawangurangan perolehan suara pemohon dan penambahan perolehan suara partai garuda dapil kota jayapura oleh memohon pkb sampai dengan jayapura pkb bahwa sementara itu, bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terhadap keberatan saksi partai politik atas perolehan suara calon anggota dprd kota jayapura pada tps kelurahan gurabesi karena ketidaksesuaian antara data salinan yang dimiliki saksi partai politik dengan hologram, bawaslu distrik jayapura utara merekomendasikan secara lisan kepada ppd jayapura utara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, namun ditolak oleh ppd jayapura utara karena tidakatas penolakan tersebut, bawaslu kota jayapura merekomendasikandistrik jayapura utara dan telah ditindaklanjuti oleh kpu kota jayapura. kemudian dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kota pada tanggal meidalam model da1 kabupaten kota distrik jayapura utaraselanjutnya ataspada tanggal mei oleh kpu kota jayapura, bawaslu kota jayapura menyampaikan saran agar kpu kota jayapura yang telah melewati batas tahapan rekapitulasi. sementara itmodel db2 kpu, lalu mengesahkan perolehan suara calon anggota dprd kota jayapura pada distrik jayapura utara, distrik jayapura selatan, distrik berpura, dan distrik heran: bahwa bawaslu kota jayapura menerima dua laporan yang diajukan oleh partai kebangkitan bangsa pkb), yakni laporan atas nama riley muabuay dan laporan atas nama zubaidah. berdasarkan klarifikasi terhadap pelapor atas nama riley muabuaymasih membutuhkan keterangan dari saksi saksi yang diajukan oleh pelapor. sementara berdasarkan hasil kajian awal atas laporan yang diajukan oleh zubaidah, bawaslu kota jayapura menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materilota jayapura,dasarkan buktiperolehan suara pemohon distrik jayapura utara adalah sebesar suara. adapun formulir model db1 tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu kota jayapura, serta saksi pemohon tanpa terdapat adanya nama tempat dan tanggal penetapan, pada bulan april tahun (vide bukti p 6j, bahwa berdasarkan bukti formulir model db1 dprd kab kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu kota jayapura serta beberapa saksi partai politik peserta pemilu yang ditetapkan jayapura pada tanggal mei perolehan suara pemohon adalah sebesar suara (vide bukti bukti jayapura pkb 33j. adapun perolehan suara pemohon sebesar suara distrik jayapura utara pada formulir model db1 dprd kab kota tersebut adalah sama dengan perolehan suara pemohon berdasarkan formulir model da1 dprd kab kota distrik jayapura utara (vide bukti jayapura2 pkb dan telah bersesuaian pula dengan total perolehan suara pemohon dari desa kelurahan berdasarkan formulir model daa1 dprd kab kota (vide bukti jayapura2 pkb bahwa terhadapketua kpu kota jayapura memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam persidangan pada tanggal juli bahwa proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan pada tanggal mei belum sampai pada tahap pengesahan hasil rekapitulasi. belum disahkannya hasil rekapitulasi tersebut didukung oleh laporan pengawasan pemilu nomor lhp pm. v bertanggal mei pada bagian uraian singkat pengawasan bawah subbagian minggu, mei huruf yang pada pokoknya menyatakan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kota jayapura yang dilaksanakan hotel aston jayapura tidak mengesahkan formulir model db1 untuk pemilihan calon anggota dprd kota jayapura (vide bukti pk. 1j, bahwa kesalahan dalam memasukkan data perolehan suara pemohon dalam formulir model db1 yang telah dicetak dan ditandatangani oleh ketua dam anggota kpu kota jayapura dan saksi partai politik diakui telah dilakukan oleh staf sekretariat kpu kota jayapura bernama benyamin richard billy akibat kelelahan, mengantuk, dan ketidaktahuan akan perubahan perolehan suarmohon adalah partai kebangkitan bangsa, salah satu partai politik yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum sebagai peserta pemilu tahun nomor urut cc. bahwa berdasarkan uraian: tenggang waktu kota jayapurabeberapa partai politik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan atas nama benyamin richard billy, bertanggal mei yang dibubuhi tanda tangan atas materai (vide bukti jayapura pkb berdasarkan fakta persidangan pada tanggal juli terhadap kesalahan staf sekretariat kpu kota jayapura tersebut, kpu kota jayapura telah melakukan perbaikan jumlah perolehan suara partai politik peserta pemilu yang disaksikan oleh bawaslu kota jayapura dan beberapa saksi partai politik peserta pemilu. kehadiran bawaslu kota jayapura pada saat pleno rekapitulasi untuk melakukan perbaikan perolehan suara partai politik ditegaskan pula oleh ketua bawaslu kota jayapura, frans rumsarwir, dalam persidangan pada tanggal juli bahwa terhadap bukti surat pernyataan atas nama sekuel dawai sic!) yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara partai garuda sebanyak suara berdasarkan hasil pleno kpu kota jayapura pada tanggal mei hotel aston kemudian berubah menjadi suara berdasarkan pleno kpu kota jayapura hotel grand abe yang diketahui berasal dari suara pemohon sebanyak suara (vide bukti p 10j, mahkamah meragukan kebenaran isi surat pernyataan tersebut karena dalam persidangan pada tanggal juli saksi samuel dawai mengakui bahwa dirinya membuat surat pernyataan dan mengetahui bertambahnya perolehan suara partai garuda sebanyak suara berasal dari perolehan suara pemohon setelah ada pihak pihak yang menemui dirinya, yaitu pihak dari partai garuda dan pihak dari partai kebangkitan bangsa pkb), sehingga sulit diterima bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh saksi samuel dawai akibat kesalahan memohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu dapil papua tidak jelas atau kabur dan permohonan pemohon sepanjang dprd kota dapil kota jayapupr dapil papua tidak jelas atau kabur, permohonan pemohon sepanjang dprd kota dapil kota jayapudpr dapil papumujahidin nip telp: fax: era,.,apua bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilihan umumling lambat: bahwa kpu mengumumkan keputusan kpu nomor pl. kpt kpu v guo pada tanggal mei pukul dan permohonan ini diajukan pada tanggal mei pukul sehingga tenggang waktu pengajuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. pokok permohonan kota jayapurarovinsi papua pertandingan perolehan suara partai politik untuk dprd kota jayapura perolehan suara kota jayapura untuk daerah pemilihan kota jayapura abad partai dan calon bahwa terhadap proses hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon terdapat dua hasil pemilihan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dimana adanya perbedaan selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara sebagaimana sebagaimana terdapat didalam form db dprd kab kota, terhadap hal tersebut pemohon mendalilkan hal hal sebagai berikut

lembaran daerah kabupaten magelang republik indonesia tahun den not tahun nomor: tambahan lembaran negara republik indonesia nomor aa" undang undang nomor tahun tentang peraturan daerah kabupaten magelang bangunan gedung (kembaran negara republik nomor tahun onesperizinan tertentupena negara republik indonesia nomorbahwa retribusi perizinan tertentu merupakan republik indonesia tahun nomor salah satu sumber pendapatan daerah yang tambahan lembaran negara republik indonesia penting guna membiayai pelaksanaan nomorksaan pengelolaan dan tanggung jawab nomor tahun tentang pajak daerah keuangan negara lembaran negara republik dan retribusi daerah untuk memberikan indonesia tahun nomor tambahan kepastian hukum bagi masyarakat dalam lembaran negara republik indonesia nomor pemungutan retribusi perizinan tertentu, peraturan daerah yang mengatur retribusi undang undang nomor tahun tentang perizinan tertentu kabupaten magelang perlu pemerintahan daerah lembaran negara disesuaikan,sebagaimana telah diubah menetapkan peraturan daerah tentang retribusi beberapa kali terakhir dengan undang undang perizinan tertentu: nomor tahun tentang perubahan mengingat undang undang dasar negara kedua atas undang undang nomor tahunlaksanaan kitab undang undang pusat dan pemerintahan daerah lembaran hukum acara pidanapemerintah jalan lembaran negara republik indonesia nomor tahun tentang pelaksanaan tahun nomor tambahataan ruanglalu lintas dan angkutan jalundang undang nomor tahun tentang lembaran negara republik indonesia tahun pajakembentukan peraturan perundang undangan provinsi dan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun kabupaten kotperaturan pemerintah nomor tahun tingkat magelang dari wilayah kotamadya tentang organisasi perangkatdokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. dikeluarkannya stdpembayaran retribusi daerah dilakukan kas umum daerah pejabat yang ditunjuk. atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan. bab dalam hal pembayaran dilakukan tempat lain yang ditunjuk, penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa hasil retribusi daerah harus disetor kas umum daerah paling lambat (satu) hari kerja berikutnymbayaran retribusi harus dilakukan secara tunai. sejak saat terulangnyapada dan atau menganggur pembayaran retribusi terutang dalam terganggu jika: jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat diterbitkan surat teguran:an dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud berpedoman pada peraturan bupati. pada huruf kadaluwarsa penagihan dihitung sejak bab tanggal diterimanya surat teguran tersebut. sanksi administratifpengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana bunga sebesar (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang dimaksud pada huruf dapat diketahui dari pengajuan terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan menggunakan std. permohonan keberatan oleh wajib retribusi. babkeputusan penghapusan piutang retribusi ang sudah sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi. kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bab xiidan atau menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti saksinyapengurangan, atau pembebasanmeminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang pembebasan dalam hal hal tertentu atas pokok retribusi retribusi: dan atau saksinya sebagaimana dimaksud pada peran memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan pedoman pada peraturan bulan. dengan tindak pidana bidang retribusi, bab xiiistansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat menu ruh berhenti dan atau melarang seseorang nge meninggalkan ruangan atau tempat pada saat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.,retribusi, tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada memanggil orang untuk didengar keterangannya dan berpedoman pada peraturan bupati. diperiksa sebagai tersangka atau saksi, bab xivenyidik sebagaimana dimaksud pada adalah pejabatketentuan pidana peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten magelang. wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya ditetapkan kota mungkin sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana pada tanggal februaribupati magelang, kurang dibayar. ttd tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah singgih santo pelanggaran. denda sebagaimana dimaksud pada merupakan diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten magelang penerimaan negara. tahun nomor tanggal februari bab xvi sekretaris daerah kabupaten magelang ketentuan penutup ttd asal utomo pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku: map ambil gama muda, peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun tentang bangunanretribusi izin gangguan dan izin tempat usaha lembaran daerah kabupaten magelang tahun nomor seri nomor dan peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun tentang retribusi izin trayekretribusi perizinan tertentu cukup jelas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah cukup jelashuruf pemerintahan dengan baik diperlukan sumber sumber cukup iel pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang undangan uxp jelas yang berlaku. retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan huruf ikan dang siarkan dengan peraturan perundang rehabilitasi renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan perawatan, perubahan, dengan berlakunya undang undang nomor tahun perluasan pengurangan. tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka semua huruf peraturan daerah yang mengatur retribusi perizinan tertentu urut harus menyesuaikan dengan undang undang tersebut. cukup jelas peraturan daerah tentang retribusi perizinan tertentu ini akan alat menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan yat retribusi perizinan tertentu guna meningkatkan penerimaan huruf daerah. retribusi perizinan tertentu mempunyai peranan huni penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan gs1 mantan mapan fungsi alina pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan tempat tingga yang apu kemakmuran rakyat. selain itu dengan peraturan daerah ini malah tunggal tunggal, ping hingga diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam rumah tinggal susun, dan rumah tingga memenuhi kewajibannya. sementara. il. demi huruf fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang cukup jelcukup jelas kelenteng. huruf fungsi usaha mempunyai fungsi utama huruf sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata meliputi: dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung bangunan gedung sederhana yaitu tempat penyimpanan yang terdiri atas bangunan gedung dengan karakter perkantoran komersial, pasar modern, sederhana serta memiliki kompleksitas dan mal supermarket, hotel, restoran, dan lain lain teknologi sederhana, sejenisnya. bangunan gedung tidak sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter tidak huruf sederhana serta memiliki kompleksitas fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi dan atau teknologi tidak sederhana, dan utama sebagai tempat melakukan kegiatan bangunan gedung khusus yaitu bangunan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan persyaratan khusus yang dalam kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan perencanaan dan pelaksanaannya bangunan gedung pelayanan umum. memerlukan penyelesaian teknologi huruf khusus. fungsi khusus mempunyai fungsi utama huruf sebagai tempat melakukan kegiatan yang klasifikasi berdasarkan tingkat permanen mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat meliputi: nasional atau yang penyelenggaraannya dapat bangunan gedung permanen adalah membahayakan masyarakat sekitarnya bangunan gedung yang karena fungsinya dan atau mempunyai risiko bahaya tinggi direncanakan mempunyai umur layanan yang meliputi meliputi bangunan gedung atas (dua puluh) tahun. untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan bangunan gedung semi permanen adalah keamanan, dan bangunan sejenis yang bangunan gedung yang karena fungsinya ditetapkan oleh menteri. direncanakan mempunyai umur layanan huruf atas (lima) tahun, dan bangunan gedung darurat atau sementara fungsi campuran adalah bangunan yang adalah bangunan gedung yang karena memiliki lebih dari satu fungsi atau apabila fungsinya direncanakan mempunyai umur satu bangunan gedung mempunyai fungsi layanan sampai dengan (lima) tahun. utama gabungan dari fungsi fungsi hunian, huruf keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan atau fungsi khusus antara lain bangurari klasifikasi berdasarkan tingkat risiko gedung rumah toko (ruko), atau bangunan kebakaran meliputi bangunan gedung tingkat gedung rumah kantor (bukan), atau bangunan risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko gedung mal apartemen perkantoran, kebakaran sedang, dan tingkat risiko bangunan gedung mal perhotelan, dan kebakaran rendah. sejenisnya. huruf huruf klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi waktu penggunaan bangunan gedung tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh sementara jangka menengah adalah bangunan instansi yang berwenang. gedung dengan masa pemanfaatan sementara huruf jangka menengah maksimum (tiga) tahun. klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi huruf bangunan gedung lokasi padat, bangunan gedung lokasi sedang, dan bangunan waktu penggunaan bangunan gedung tetap gedung lokasi renggang. adalah bangunan gedung dengan masa lokasi padat pada umumnya lokasi yang pemanfaatan lebih dari (tiga) tahun.cukup jelas pinggiran luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan. huruf huruf klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi: konstruksi pembatas penahan pengaman bangunan gedung bertingkat rendah antara lain pagar, tanggul retaining wall, dan adalah bangunan gedung dengan jumlah trap batas kavling persil. lantai bangunan sampai dengan (empat) lantai, huruf bangunan gedung bertingkat sedang konstruksi penanda masuk lokasi antara lain adalah bangunan gedung dengan jumlah gapura dan gerbang. lantai (lima) sampai dengan (delapan) lantai, huruf bangunan gedung bertingkat tinggi adalah konstruksi perkerasan antara lain jalan, bangunan gedung dengan jumlah lantai lapangan upacara dan lapangan olahraga bangunan lebih dari (delapan) lantai. terbuka. huruf klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi huruf bangunan gedung milik negara, bangunan konstruksi penghubung antara lain jembatan gedung milik badan usaha, dan bangunan dan box convert. gedung milik perorangan. huruf yat urut konstruksi kolam reservoir bawah tanah antara lain kolam renang, kolam pengolahan waktu penggunaan bangunan gedung air dan reservoir bawah tanah. sementara jangka pendek adalah bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum (enam) bulan. huruf rusak berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non konstruksi menara antara lain menara struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat antena, menara reservoir, cerobong dan ber baik sebagai berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. menara air. huruf klasifikasi utama, diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya sama konstruksi monumen antara lain tugu dan sekali tidak boleh diubah. patung. klasifikasi madya, diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk asli huruf eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata konstruksi instalasi gardu antara lain ruang dalamnya dapat diubah sebagian dengan tidak instalasi listrik, instalasi telepon komunikasi mengurangi nilai nilai perlindungan dan pelestariannya. dan instalasi pengolahan. klasifikasi pratama, diperuntukkan bagi bangunan gedung hurufkonstruksi reklame papan antara lain perlindungan dan pelestariannya serta dengan tidak (berdiri sendiri berupa tembok dasar). nama menghilangkan bagian utama bangunan gedung tersebut. cukup jelas cukup jelas luas bangunan gedung luas bg) ditentukan sebagai cukup jelas berikut: luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) cukup jelas dindingcukup jelacukup jelasalat dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi, yat luas overset life dihitung setengah dari luas yang cukup jelas. dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut. rusaksejenisnya. tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh cukup jelas pemerintah daerah misalnya kegiatan yang berlokasi dalamgelang nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu besaran indeks dan harga satuan dalam penghitungan retribusi imb besaran indeks fungsi, indeks klasifikasi, dan indeks waktu penggunaan bangunan untuk penghitungan retribusi imbiii sedang lokasi ((luasan bangunan s d m?) "") indeks untuk bangunan gedung kantor milik pemerintah atau pemerintah daerah kecuali yang digunakan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha, dan bangunan gedung kantor milik pemerintah desa kecuali yang digunakan untuk kegiatani. besaran indeks untuk penghitungan retribusi imb prasarana bangunan gedung konstruksi pembatas pagar penahan pengamanraturan pemerintah nomor tahun peraturan daerah kabupaten magelang nomor tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan tahun tentang bangunan gedung insentif pemungutan pajak daerah dan lembaran daerah kabupaten magelang tahun retribusiresiden nomor tahun dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten magelang tentang pengesahan, pengundangan dan dan penyebarluasan peraturan perundang undangan: bupati magelang peraturan daerah kabupaten daerah tingkat magelang nomor tahun tentang penyidik memutuskan: pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah menetapkan peraturan daerah tentang retribusi kabupaten daerah tingkat magelang perizinan tertentu lembaran daerah kabupaten daerah tingkat magelang tahun seri nomor babi peraturan daerah kabupaten magelang nomor ketentuan umumdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: tahun tentang tata cara pembentukan daerah adalah kabupaten magelang.pokok pokok pengelolaan kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah keuangan daerah lembaran daerah kabupaten yang telah ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh magelang tahun nomor penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh peraturan daerah kabupaten magelang nomor pengeluaran daerah. tahun tentang urusan pemerintahan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah yang menjadi kewenangan pemerintahan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian daerah kabupaten magelang lembaran daerah izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh kabupaten magelang tahun nomor pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau peraturan daerah kabupaten magelang nomor badan. tahun tentang rencana tata ruang jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan wilayah kabupaten magelang tahun pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau lembaran daerah kabupaten magelang tahun kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi nomor atau badan. iii. harga satuan retribusi imb lampiran peraturan daerah tarif kabupaten magelang jenis bangunan satuan nomor tahun tentang bei perizinan tertentu prasarana bangunan gedung konstruksi pembatas indeks dan tarif dasar penahan pengaman dalam perhitungan retribusi izin gangguan pagar tanggul retaining wall indeks luas tempat usaha trap batas kavling persil konstruksi penanda masuk lokasi kriteria dampak indeks gapura gerbang luas m2? konstruksi perkerasan jalan luas s d lapangan upacara lapangan olah raga terbuka luas m2? s d konstruksi penghubung jembatan luas s d box convert konstruksi kolam reservoir bawah tanah luas s d kolam renang kolam pengolahan air reservoir bawah tanah luas s d konstruksi menara menara antenna unit luas s d menara reservoir unit cerobong unit luas m2? s d m2? konstruksi monumen tugu unit luas patung unit konstruksi instalasi gardu indeks pengunaan mesin instalasi listrik instalasi telepon komunikasi instalasi pengolahan kriteria dampak indeks bimo |itenggunatanmesn menggunakan mesin billboard unit ggu papan iklan unit papan nama (berdiri sendiri berupa tidak menggunakan mesin unit tembok pagar bupati magelang, ttd singgih santo ii. tarif izin gangguan lampiran iii peraturan daerah kabupaten magelang tingkat gangguan nomor tahun lokasi tentang tempat tinggi sedang rendah retribusi perizinan tertentu usaha struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek jalan negara jenis daya angkut perizinan penumpang jalan rp) provinsi penerbitan izin s.d tempat duduk jalan trayek s.d tempat duduk kabupaten s.d tempat duduk diatas tempat duduk bupati magelang, penerbitan izin s.d tempat duduk ttd s.d tempat duduk s.d 28t duduk singgih santo s.d tempat dudu atas tempat duduk pembaharuan s.d tempat duduk kartu pengawasan s.d tempat duduk dan kartu jam s.d tempat duduk perjalanan diatas tempat duduk bupati magelang, ttd singgih santo perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat kdb dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan tanah pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan percetakan daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat klb umum dan menjaga kelestarian lingkungan. adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang lantai bangunan gedung dan luas tanah percetakan daerah merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, rencana tata bangunan dan lingkungan. perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik ketinggian bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar daerah ear bangunan tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunandeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak matematis dari indeks parameter parameter fungsi, klasifikasi, investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.angunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau besaran retribusi. dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. gangguan adalah segala perbuatan dan atau kondisi yang tidak ged dalah id fisik hasil keri menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, bangunan chung adala wujud asi pekerjaan ketenteraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, umum secara terus menerus.izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kegiatan melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat kepada orang pribadi atau badan lokasi tertentu yang dapat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk budaya, maupun kegiatan khusus. tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerahangkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan tempat tempat lain dengan menggunakan kendaraan atau didalam tanah dan atau air, yang tidak digunakan untuk ruang lalu lintas jalan. tempat hunian atau tempat tinggal. ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat imb bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada berupa jalan dan fasilitas pendukung. pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, atas yang berlaku.surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang std, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi berjalan atas rel. dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan. banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa oleh wajib pajak. angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi maupun tidak berjadwal. keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal. keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek trayek yang tan menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orizin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan izin insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada pidana yang terjadi dan guna menemukan kerangkanya. perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk satu kali mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu perjalanan pulang pergi dan paling lama (empat belas) hari membuat terang tindak pidana bidang retribusi yang terjadi dan tidak dapat diperpanjang.tan penyidik pegawai negeri sipil daerah yang selanjutnya disebut masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang ppn daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah oleh undang undang untuk melakukan penyidikan terhadap daerah yang bersangkutan. pelanggaran peratuab besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. jenis retribusuat aran jenis retribusi perizinan tertentu dalam peraturan daerah ini retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada terdiri atas: retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. retribusi imb: retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek. subjek retribusi imb adalah orang pribadi atau badan yang bab iii memperoleh imb dari pemerintah daerah. retribusi izin mendirikan bangunan bagian kedua bagian kesatu cara mengukur tingkat penggunaan jasa nama, objek, dan subjek retribusi tingkat penggunaan jasa retribusi imb dihitung dengan ketentuan dengan nama retribusi imb dipungut retribusi atas pelayanan sebagai berikut: pemberian imb kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, bangunan gedung berdasarkan jenis kegiatan, luas, fungsi, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, dan gedung dan prasarana bangunan gedung sesuai dengan persyaratan prasarana bangunan gedung berdasarkan jenis kegiatan, jenis administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. dan volume luas prasarana bangunan gedung. (l) objek retribusi imb adalah pemberian imb untuk membangun (l) jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat meliputi: bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. pembangunan bangunan gedung baru, pemberian imb sebagaimana dimaksud pada meliputi rehabilitasi renovasi bangunan gedung, dan pelestarian pemugaran.fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap huruf dikelompokkan sebagai berikut: memperhatikan kdb, klb, ketinggian bangunan, dan hunian, pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan keagamaan, dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang usaha, menempati bangunan tersebut. sosial dan budaya, tidak termasuk objek retribusi imb sebagaimana dimaksud khusus, dan pada adalah pemberian imb untuk bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung milik: klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pemerintah atau pemerintah daerah kecuali yang huruf dikelompokkan berdasarkan: digunakan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha, tingkat kompleksitas, dan tingkat permanen, pemerintah desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan tingkat risiko kebakaran, usaha. zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan atau kepemilikan. waktu penggunaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud bagian keempat peng dalam huruf dikelompokkan sebagai berikut: struktur dan besarnya tarif retribusi sementara jangka pendek, sementara jangka menengah, dan tetap. struktur dan besarnya tarif retribusi imb dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: (l) jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf bangunan gedung meliputi: jenis kegiatan rumus pembangunan baru,dan rehabilitasi. pembangunan bangunan luas indeks jenis prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud gedung baru stasi dalam huruf terdiri atas: retribusi konstruksi pembatas penahan pengaman, rehabilitasi renovasi bangunan gedung, meliputi: konstruksi penanda masuk lokasi, perbaikan perawatan, perubahan, konstruksi perkerasan. perluasan pengurangan konstruksi kolam reservoir bawah tanah, rusak sedang luas indeks konstruksi menara, terintegrasi konstruksi monumen, retribusi konstruksi reklame papan nama. rusak berat luas indeks terintegrasi bagian ketiga retribusi prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelestarian pemugaran tan pratama luas indeks terintegrasi retribusi tarif retribusi imb didasarkan pada tujuan untuk menutup madya luas indeks sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian imb. terintegrasi biaya penyelenggaraan pemberian imb sebagaimana dimaksud kanan retribusi pada meliputi: utama luas indeks penerbitan dokumen izin, terintegrasi pengawasan lapangan, retribusi cc. penegakan hukum, ketatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. prasarana bangunan gedung dalam hal retribusi imb kurang dari rp. (dua puluh lima ribu rupiah) dikenakan tarif retribusi imb sebesar rp. jenis kegiatan rumus (dua puluh lima ribu rupiah). pembangunan baru volume luas indeks retribusi rehabilitasi besaran indeks sebagaimana dimaksud dalam dan rusak sedang volume luas indeks tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang retribusi tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. rusak berat volume luas indeks bab retribusi retribusi izin gangguan bagian kesatu nama, objek, dan subjek retribusi (l) indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai perkalian besaran indeks parameter. indeks parameter sebagaimana dimaksud pada meliputi dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas indeks fungsi, indeks klasifikasi, dan indeks waktu penggunaan pelayanan pemberian izin tempat usaha kegiatan kepada orang bangunan. pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, untuk bangunan gedung bawah permukaan tanah kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan (basement), atas bawah permukaan air, atau prasarana dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk sarana umum, untuk mendapatkan indeks terintegrasi mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau ditambah indeks pengali tambahan sebesar (satu koma tiga kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan puluh). memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. indeks sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat berdasarkan jenis prasarana bangunan gedung.tarif retribusi untuk jenis prasarana bangunan gedung yang keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban tidak tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini atau lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat kerja. dihitung dengan satuan ditetapkan sebesar (satu koma tidak termasuk objek retribusi izin gangguan sebagaimana tujuh puluh lima persen) dari rencana anggaran biaya. dimaksud pada adalah tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. bagian keempat struktur dan besarnya tarif retribusi(l) struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan dihitung cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan rumus: indeks luas tempat usaha indeks penggunaan mesin tarif lokasi tempat usaha dan tingkat gangguan. tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan dihitung indeks luas tempat usaha, indeks penggunaan mesin, tarif berdasarkan atas: lokasi tempat usaha dan tingkat gangguan sebagaimana indeks luas tempat usaha, dimaksud dalam tercantum dalam lampiran yang indeks penggunaan mesin, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. lokasi letak tempat usaha, dan tingkat gangguan. bagian kelima masa retribusi bagian ketiga prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif masa retribusi izin gangguan adalah (lima) tahun. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi izin trayekbagian kesatu pemberian izin gangguan. nama, objek, dan subjek retribusi biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ann asal pada meliputi: penerbitan dokumen mami dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pengawasan lapangan, pembayaran atas pemberian izin trayek kepada badan untuk cc. penegakan hukum, menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu ketatausahaan, dan tau beber trayek tertentu daerah biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. atau apa tray acuan, obyerah. bagian kelima masa retribusi subyek retribusi izin trayek adalah badan yang memperoleh izin trayek. bagian kedua masa retribusi izin trayek untuk penerbitan izin trayek adalah cara mengukur tingkat penggunaan jasa (lima) tahun. masa retribusi izin insidentil untuk penerbitan izin insidentil adalah (satu) kali perjalanan pulang pergi. tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan masa retribusi izin trayek untuk pembaharuan kartu jenis perizinan, daya angkut kendaraan dan jumlah kendaraan. pengawasan dan kartu jam perjalanan adalah (satu) tahun. bagian ketiga bab prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi wilayah pemungutan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya . tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk retribusi perizinan tertentu dipungut daerah. menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan bab vil pemberian izin trayek. peninjauan tarif retribusi biaya penyelenggaraantarif retribusi ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. penegakan hukum: dan pemberian izin travel peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ya. dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan bagian keempat perkembangan perekonomian. struktur dan besarnya tarif retribusiizin trayek tercantum dalam penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dan penundaan pembayaran peraturan daerah ini. retribusi perizinan tertentu dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakanasosiasi pengusaha indonesia (indo) yang dalam hal ini diwakili oleh ir. haryadi budi santoso dan danny iskandar selaku ketua umum bahan tpi dan sekretaris jenderal indo berdasarkan surat kuasa, tan bertanggal april memberi kuasa kepada john pieter nazar, s.h., m.h., drs. zafrullah salim, m.h., arifin jauhari, s.h., m.h., siti noorhaida, s.h., munafrizal, s.h., sos., si., m.ip., ll.m., shalahudin suriadiredja, s.h., m.h., joan gracia patricia, s.h., m.h., dan rizki masakan, s.h yang dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu xiv pada tanggal februari perihalketua panel hakim mahkamah konstitusi nomor tiap.mk tentang penetapan hari sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal februari merdeka barat jakarta telo f2x ema seketat@mahkemahkonsitusi godsidang perbaikan permohonan pada tanggal maret bahwa panel hakim mahkamah konstitusi melalui kepaniteraan mahkamah tanggal maret telah menerima surat bertanggal maret yang pada pokoknya pemohon menarik kembali permohonan perkara nomor puu xivaret telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkarav perihal materialis akbar, wahiduddin adamsmerdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id ketua, ttd anwar usman anggota anggota, ttd ttd materialis akbar wahiduddin adams ttd ttd maria farida indrawi menahan m.p sitompul ttd ttd santo dewa gede laguna panitera pengganti, ttd ida ria tambunan merdeka barat jakarta telo f2x ema seketat@mahkemahkonsitusi go.h., m.h. warga negara indonesia tie alamat kasonaweja distrik mamberamo raya provinsi da, provinsi papua tahun nomor urut dalam hal ini memberikan kuasa kepada: dance salambauw, s.h., m.h., roberts korea, s.h., juhar, s.s.h., paula sinyal, s.h., si., andri sudarso, sh., mh., barakah antar, s.h., mh., russian dewi widiastuti, s.h., m.h., era hari aliran, sh., m.h., musafir, s.h., diaz leroy, s.h., membom, s.h., m.h., cn., army merdeka barat jakarta teb, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid mbalembout, s.h., m.h., ardian hamdani, s.h., m.h., bastian noor pribadi, s.h., richard samulo silaban, s.h., wahyudi, s.h., oktavianus rasubala, sh., maulid bukhari, s.h., dan jaren suwarsiatna, s..h., sc., zulkarnain yunus, s.h., m.h., agus dwiwarsono, s.h., mh., dr. fahmi, s.h., m.h., widodo iswantoro, sh., mansur munir, s.h., area gunawan, s.h., aria indra cahyadi, sh., m.h., m.h., rahman ramli, s.h., johannis maturbongs, s.h., ori rahman, sh., dahlan pido, s.h., david soumokil, s.h., dan jardin, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor pieter eiimerdeka barat jakarta teb, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid poo mmu bbb isa mencium icon dan yahya muaro, dan adrianus materi, s.km, mph dan yakobus britain, s.ip mam bukti terlampir) bahwa pada saat pleno rekapitulasi tanggal maret di, ks, sos dan yakobus britain, s.ip bahwa selanjutnya kpu mamberamo raya melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten kasonaweja dan menuangkan dalam berita acara nomor ba kpu mbr dan selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan nomor pts kpu mbr tanggal maret tentang penetapan rekapitulasi hasilsebagai berikut: anal man muaro, adrianus materi, s.km, mph yakobus britain, s.ip merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold dengan tidak taat pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku, perbuatan mereka telah melanggar berbagai instruksi dankebijakan kapolri dalam menjalankan tugas tugas kepolisian setiap hari secara khusus tentang tugas polri sebagai salah satu instansi penyelenggara pilkada serentak i2. menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,segala sesuatu yang terjadi persidangan cukup ditunjuk dalam berita acarafebruarmaretapril yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (laporan memohon selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara bahwa memohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal maret dan sebelum dilaksanakannya proses pemungutan suara ulang tersebut, memohon telah pula melakukan pengangkatan panitia pemilihan distrik ppd) dan panitia pemungutan suara pps) pada tps sebagaimana dituangkan oleh memohon dalam surat keputusan nomor ptsbahwa hasil perolehan suara masing masing pasangan calondistrik mamberamo tengah timur kampung biri nahwakeyadi euadistrik runner kampung tanya nama pasangan calon tps1 tps2|jumlah kampung bakeri nama pasangan calon tps tps robby rumansara dan yahya| merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold tfrfont tps urut nama pasangan calon tps tps robdan maret memohon telah melakukanuntuk tingkat distrik yaitu distrik mamberamo tengah timur dan distrik runner, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: distrik distrik urut nama pasangan calon mamberamo runner tengah timurmemohon telah pula melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya tahun untuk tingkat kabupaten, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold nama pasangan calon jumlah suara robby w.bahwa pada saat pleno rekapitulasi tanggal maret dan yakobus britainapril untuk mendengarkan laporan dari memohon, komisi pemilihan umum ri, bawaslu kabupaten mamberamo raya, bawaslu ri, dan kapolda papua. dalam persidangan tersebut, mahkamah telah mendengarkan secara lisan dan tertulis laporan dari memohon, laporan dari pemohon, laporan pihak terkait, sedangkan bawaslu kabupaten mamberamo raya, bawaslu ri, kapolda papua, dan kapolres mamberamo raya hanya menyampaikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut: memohon telah menyampaikan laporan sebagaimana yang telah terurai dalam paragraf i3. pemohon mengajukan surat bertanggal april perihal laporan pelaksanaan psu, yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal aprilnjelasld bentuk tps yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perundang undangan, beberapa tps banyak saksi pemohon yang tidak diperbolehkan masuk dalam tps dan juga dipaksa untuk menandatangani berita acara model c kwk serta diancam oleh kpps dan tim sukses pihak terkait: ada oknum kpps yang mencoblos suara tps kampung wakeyadi ada pemindahan tps yang dilakukan oleh oknum kpps dengan tanpa persetujuan memohon dan bawaslu yaitu tps kampung bakeri dipindahkan lokasi tps kampung bakeri yang jarak tempuhnya adalah satu hari perjalanan. tps kampung tapai, ada oknum kpps yang mengarahkan para pemilih untuk memilih pihak terkait. hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang psu) tps kampung wakeyadi dan tps kampung biri, dan distrik offer yang terdiri dari tps yaitu tps tps kampung bakeri, tps tps tps kampung tapai, dan tps tps tps kampung font adalah sebagai berikut: distrik distrik total jumlah nanya resapan yan offer perolehan suara tps (psu tps (psu) 10tps (psu)akhir perolehan suara tingkat kabupaten mamberamo raya tahun setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang distrik, kampung, tps pada tanggal maret adalah sebagai berikut nama pasangan calon jumlah perolehan suara rob wilson rumansara dan yahya suara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold materi pihak terkait mengajukan surat bertanggal april perihal laporan dan tanggapan terhadap pelaksanaan psu,idak sesuai dengan perintah putusan mahkamah dan ketentuan undang undang karena terjadi banyak pelanggaran yang mencederai demokrasi, seperti pengerahan brimob oleh pemohon yang bertujuan untuk mengintimidasi masyarakat agar memilih pemohon sehingga hal tersebut mempengaruhi jumlah pemilih yang akan memilih pihak terkait. pemohon melakukan kecurangan terencana dengan menggunakan ancaman kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat brimob sehingga banyak pemilih yang akan mencoblos pihak terkait ketakutan sehingga tidak hadir tps. bahwa atas adanya intimidasi tersebut yaitu dengan cara menghalang halangi masyarakat untuk memilih, akhirnya sebanyak pemilih yang merupakan pendukung pihak terkait tidak ikut memilih dan melakukan pemungutan suara untuk pihak terkait. tps kampung font, pihak terkait mendapatkan suara sebanyak akan tetapi ditulis oleh kpps suara sehingga merugikan pihak terkait.sehingga menyebabkan orang pemilih yang telah terdaftar dalam dpt tps kampung font kehilangan hak pilihnya. pihak terkait meminta agar mahkamah menetapkan perolehan suara yang awal dan bukan hasil psu sebagai berikut: tmn pasangan calon sah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold i3. komisi pemilihan umum telah menyampaikan laporan supervisiapril yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut. bahwa kpu kabupaten mamberamo raya telah melakukan pergantian terhadap anggota kpps sebagaimana perintah mahkamah dalam putusannya dan telah pula melakukan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut. bahwa kpu bersama bawaslu, kpu provinsi papua,. bahwa terkait adanya laporan dari bawaslu terhadap suara yang dicoblos oleh kepala suku tps kampung font dan tps kampung wakeyadi sehingga dianggap tidak sah, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh memohon dan dimasukkan dalam suara tidak sah. bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, polres mamberamo raya dengan dibantu kodim telah mengamankan jalanya proses pemungutan suara ulang tersebut. adapun hasil rekapitulasi perolehan suara pemungutan suara ulang tingkat kabupaten mamberamo raya tahun adalah sebagai berikut a4. rob wilson rumansara dan yahya suara| materi i3. .5j panitia pengawas pemilihan umum kabupaten mamberamo raya tidak hadir dalam persidangan tanggal april melainkan hanya menyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldkabupaten mamberamo raya selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang kabupaten mamberamo raya telah berjalan aman dan lancar dan bawaslu telah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut. bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran pembongkaran bilik suara, ancaman terhadap masa pemilih pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu dan adanya keterlibatan anggota brimob yang didatangkan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut terhadap laporan tersebut, bawaslu kabupaten mamberamo raya telah melakukan kajian dan faktanya tidak terjadi pembongkaran tps tps kampung font dan persoalan tersebut telah diselesaikan bersama kapolres mamberamo raya kampung kai distrik runner pada tanggal maret selain itu,hal tersebut dibuktikan pada proses pemilihan, dimana pemilih tetap datang tps untukterkait permasalahan tps kampung font distrik runner, dimana sisa surat suara sebanyak dipaksakan secara sepihak untuk diberikan kepada pihak terkait, hal tersebut telah diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat distrik runner pada tanggal maret sehingga surat suara pada tps kampung font adalah surat suara sah. selain itu, terkait pelanggaran tps kampung font yaitu surat suara sebanyak surat suara yang dicoblos kepala suku, hal tersebut telah dikembalikan dan telah dimasukkan sebagai jumlah surat suara yang tidak digunakan dan telah dimuat dalam formulir model da1 kwk psu tingkat distrik. bahwa terkait permasalahan tps kampung wakeyadi distrik mamberamo tengah timur, hal tersebut telah diselesaikan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dimana sisa surat suara yang dicoblos oleh kepala suku sebanyak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold. adapun hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang dituangkan dalam berita acara nomor ba kpu mbr adalah sebagai berikut bass dan yahya muaro adrianus materi yakobus britain i3. badan pengawas pemilihan umum tidak hadir dalam persidangan tetapi hanya mengutus dua orang staf bawaslu yang tidak mendapatkan mandat untuk berbicara pada persidangan tanggal april badan pengawas pemilihan umum telah menyampaikan laporan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah padaselengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara)bahwabahwa tps kampung font distrik runner, ada anggota kpps yang memberikan sisa surat suara kepada pasangan calon nomor urut akan tetapi oleh karena hal tersebut diketahui oleh pengawas pemilu maka pengawas pemilu merekomendasikan agar ppd menolak perolehan suara tersebut, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bahwa tps kampung font distrik runner diketahui ada tokoh adat yang mencoblos seluruh sisa surat suara untuk pasangan calon nomor urut kapolda papua dan kapolres (keterangan kapolda papua dan kapolres mamberamo raya selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara: bahwabahwa dikarenakan hingga tanggal marettu polda papua mengirimkan bko personil brimob sebanyak orang untuk memperkuat personil polres mamberamo raya menjelang, saat,, mamberamo raya dengan menggunakan kapal laut lestari, bahwadiberangkatkan bersamaan dengan personil brimob bko tersebut diatas, bahwamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldsampai dengan tf yang telah disahkan dalam persidangan tanggal april sebagai berikut: ta. keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya nomor: ptsrubahan penempatgangkatan panitia pemilihan distrik ppd) dan panitia pemungutan suara pps) etapan rekapitulasi hasil perahun ta. berita acara nomor001 ba2016 ta. berita acara nomor: ba kpu mbr tanggal maret tentang perubahan penetapan jadwal dan tahapan pemungutan suara ulang di (sepuluh) tps padakew kew dan adrianus materi nomor pcb cwb kmr diam psu ii: bahwa terkait dengan adanya surat perintah dari kasat brimob polda papua yang telah memerintahkan personil brimob berdasarkan surat perintah kasat brimob papua nomor sprint tanpa tanggal bulan maret tentang pengawalan saksi saksi psu pemilukada mamberamo raya,bahwa anggota brimob polda papua ini yang dipimpin oleh ipa radar kanan mengawal dan bekerja sama dengan timses paslon nomor urut adalah atas permintaan paslon nomor urut yangnetralitas polri" dan dalam pelaksaan tugas tidak sesuai sop polri: bahwa kapolres mamberamo raya dalam laporannya secara tegas, runtut, dan rinci membenarkan keberadaan oknum anggota brimob yang dipimpin oleh ipa radar kanan dan bekerja untuk pasangan calon nomor urut mengintimidasi, bahkan mengancam pemilih. terhadap keadaan tersebut, kapolres mamberamo raya telah memanggil dan memeriksa ipa radar kanan serta memerintahkan agar oknum brimob tersebut menghentikan aktivitasnya yang bertentangan dengan undang undang dan sop polri, namun perintah tersebut diabaikan, bahwaang propam polda papua dan3.3j menimbang bahwa setelah mahkamah membaca dan mencermati laporan memohon, laporan pemohon, laporan pihak terkait, laporan tertulis merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bawaslu kabupaten mamberamo raya, laporan tertulis kpu ri, laporan tertulis bawaslu ri, laporan tertulis kapolres mamberamo raya dan laporan tertulis kapolda papua serta memeriksa dengan saksama bukti bukti para pihak, mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: bentuk tps yang ada, tidak layak dan tidak sesuai dengan syarat penyiapan tps sebagaimana diatur dalam peraturan kpu dimana disekeliling dinding tps tertutup rapat oleh daun pohon sagu, tidak ada penerangan, sehingga menyulitkan pemilih untuk melakukan pencoblosan. ada laporan yang disampaikan oleh pihak terkait bahwa ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian brimob) terhadap masyarakat tps yang akan melakukan psu sehingga menyebabkan banyak masyarakat pendukung pihak terkait tps tersebut ketakutan untuk hadir tps sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah suara pihak terkait dan hal tersebut terkonfirmasi oleh laporan kapolda papua dan polres mamberamo raya. ada surat perintah dengan nomor spin tanpa tanggal bulan maret dari kepala satuan brimob polda papua yang memerintahkan kepada anggota brimob untuk melaksanakan tugas tanggung jawab bko polres mamberamo raya dalam rangka pengamanan pilkada ulang distrik kabupaten mamberamo raya. ada surat dari pasangan calon nomor urut pemohon bdengan tembusan surat kepada satuan brimob polda papua dimana menurut polda papua surat demikian tidak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak dapat dipenuhi. bahwa terkait dengan surat perintah dari kepala satuan brimob nomor spin tanpa tanggal bulan maret sebagaimana tersebut pada angka kapolda papua telah menyampaikan laporan bahwa penerbitan surat perintah tersebut dibuat tanpa meminta izin kapolda papua sehingga pengiriman bko anggota brimob sebagaimana terlampir dalam surat perintah tersebut adalah tanpa sepengetahuan kapolda papua dan untuk itu kapolda papua telah mengambil langkah pemeriksaan terhadap para personil anggota brimob dimaksud. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bahwa ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut yang bernama teddy ayer, martinus bidan dan eddy korona yang disampaikan secara tertulis dalam formulir model db2 kwk psu pada saat proses rekapitulasi hasil psu tingkat kabupaten mamberamo raya dan formulir laporan model yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi keberatan terkait adanya intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh oknum aparat yang menyebabkan masyarakat takut datang tps, ada pembongkaran tps yang dilakukan oleh oknum aparat tps font dan ada oknum aparat keamanan yang mengambil alih tugas kpps. bahwa tps tapai, tps tapai, tps tapai, tps font, dan tps font, seluruh anggota kpps dan saksi pasangan calon tidak menandatangani formulir model c1 kwk dan lampiran formulir model c1 kwk karena disinyalir tps tersebut telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat. tps font ada berita acara dari ppd distrik runner yang melaporkan adanya aparat yang membantu membuka kotak suara dan ada catatan keberatan dalam formulir model c2 kwk dari saksi pasangan calon nomor urut yang bernama marten badai tentang keberadaan oknum aparat yang menyebabkan banyak pemilih yang tidak hadir tps. terhadap fakta tersebut, mahkamah berpendapat bahwa kehadiran oknum anggota brimob dalam rangka melakukan pengawalan terhadap saksi dan tim pendukung pasangan calon nomor urut tps kabupaten mamberamo raya yang dilakukan sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah sama sekali tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan undang undang. demikian juga adanya upaya untuk membantu pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh oknum anggota brimob dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut adalah jelas jelas melanggar prinsip netralitas kepolisian ri. kehadiran oknum anggota brimob yang melakukan pengawalan terhadap saksi dan pendukung pasangan calon nomor urut kampung kampung yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang justru membuktikan adanya keterlibatan aktif oknum aparat kepolisian (in cast oknum anggota brimob) dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut adanya laporan yang tegas, runtut dan rinci dari kapolda papua merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold dan kapolres mamberamo raya memperkuat keyakinan mahkamah bahwa terlibatnya oknum anggota brimob yang bekerja untuk kepentingan pasangan calon nomor urut adalah tindakan diluar perintah dan koordinasi dari kapolda papua dan kapolres mamberamo raya. oleh karena itu, bagi mahkamah, adanya tindakan oknum aparat brimob yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat kampung kampung yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang dalam rangka memenangkan pasangan calon nomor urut menjadi perhatian serius mahkamah dalam kasus ini. dalam hal ini sikap dan tindakan aparat kepolisian sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya pelanggaran dalam pilkada. dari rangkaian bukti dan fakta persidangan, mahkamah berkeyakinan bahwa keberadaan oknum anggota kesatuan brimob polda papua sebagaimana surat perintah nomor spin tanpa tanggal bulan maret telah menimbulkan tindakan dan keadaan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang kabupaten mamberamo raya atau setidak tidaknya kepala satuan brimob polda papua telah membiarkan anggotanya untuk ikut aktif dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut tanpa seizin dan sepengetahuan kapolda papua. keyakinan mahkamah menjadi makin kuat, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama bukti surat tulisan bertanda bukti s.d. bukti pt pt pt pt pt lampiran laporan bawaslu kabupaten mamberamo raya dan lampiran laporan kapolres mamberamo raya berupa foto dan video oknum anggota brimob berpakaian preman yang berada kampung kampung dan tps tempat dilakukannya pemungutan suara ulang yang secara jelas menunjukan bahwa oknum anggota brimob tersebut aktif terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana diuraikan atas, telah cukup alasan bagi mahkamah untuk meragukan laporan memohon, laporan kpu ri, laporan bawaslu ri, dan laporan bawaslu kabupaten mamberamo raya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemungutan suara ulang berlangsung aman dan lancar. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold i3.5jdan atas, mahkamah berpendapat bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang kabupaten mamberamo raya. pelanggaran tersebut dilakukan oleh pemohon dengan cara melakukan intimidasi dengan melibatkan oknum aparat anggota brimob terhadap masyarakat yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang sehingga menurut mahkamah dalil pihak terkait beralasan menurut hukum. i3.6j menimbang bahwa menurut mahkamah, adanya pelibatan oknum aparat kepolisian (in cast oknum anggota brimob) dalam psu kabupaten mamberamo raya untuk memenangkan pemohon adalahmenyebabkan melanggarnya prinsip prinsip dimaksud. menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran serius tps yang dilakukan pemungutan suara ulangsebagaimana dilaporkan oleh memohon yaitu tps tps tempat dilakukannya pemungutan suara ulang. namun hal ini tidak terjadi untuk tps kampung biri dimana tidak terjadi perubahan jumlah pemilih serta hasil yang diperoleh oleh semua pasangan calon baik sebelum maupun sesudah psu. hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat intimidasi, pemilih tps kampung biri tidak terpengaruh oleh intimidasi tersebut, sehingga hasil pemungutan suara ulang tps kampung biri dimaksud tetap dipandang sah oleh mahkamah, i3.8j menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf dan paragraf atas, mahkamah memandang perlu untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold memerintahkan pemungutan suara ulang kembalii3.9i, badan pengawas pemilihan umum ri, badan pengawas pemilihan umum provinsi papua, dan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten mamberamo raya, kapolres mamberamo raya, dan kapolda papuwaktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan. perolehan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldi11rdeka bat jakarta tel fax ema selretarsl@makauhartono, maria farida indrawi, sant, bulan me, selaku ketua merangkap anggota, dewa gede laguna, menahan m.p sitompul, materialis akbar, suhartonomerdeka bat jakarta tel fax ema selretarsl@maka ttd ttd dewa gede laguna menahan m.p sitompul ttd ttd materialis akbar suhartono ttd ttd wahiduddin adams santo. berita acara nomor: ba kpu mbr tanggal maret tentang penetapan hasil seleksi panitia pemilihan distrik ppd) dan panitia pemungutan tpsyortiran surat suara pemungutan suara ulang psu)etapan daftar pemilihan tetap dpt) dalamta. jadwal distribusi logistik komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya pada pemungutan suara ulang tahun kabupaten mamberamo raya tc. berita acara pemungutan dan perbiru mamberamo tengah timur, tanggal desember model c kwk) tc. sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam1 kwk dan lampiran) tc. surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara tps kampung biri nomor tps kelurahan biri tanggal maret mamberamo tengah timur model c4 kwk dan lampiran) tc. daftar hadir pemilih tps7 kwk dan nomor tps kampung wakasad mamberamo tengah timur, tanggal desember model c kwk, model c1 kwk dan lampiran) merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold tc. surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps nomor kampung wakasad mamberamo tengah timur tanggal maret model c4 kwk dan lampiran) tc. berita acara pemungutan dan perhitungan suara tempat tempat pemungutan suara dalam pemilihan ulang bupati dan wakil bupati tahun tps kelurahan tapai router mamberamo raya tanggal desember model c kwk, model c1 kw( model c5 kwktapai router mamberamo raya, tanggal desember model kwk model c5 kwktapai router( model c kwk, model c1 dan lampiranbakeri router mamberamo raya model c kwk, model c1keri router model c5terai router model c5 kwk) merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldbaterai distrik router mamberamo raya tanggal desember model c kwk, model c1 kwk dan lampirant distrik router mamberamo raya tanggal desember model kwk, model c1 kwk dan lampiran) tcnomor tps font kampung taruderoufaer mamberamo raya model c2 kwk danfont routeulang bupati dan wakil bupati tahun tps kampung font router tanggal maret model c5 kwkarou faulang bupati dan wakil bupati tps font router model c5 kwk) td. surat pengantar penyampaian berita acara hasil perhitungan perolehan suara ditingkat tps, nomor tps kampung biri mamberamo tengah timur, tanggal maret model d kwk) td. surat pengantar penyampaian berita acara hasil dalam perhitungan perolehan dalam suara ditingkat tps. kampung wakasad mamberamo tengah timur tanggal maret model d kwk, model daa kwk dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold lampirantapaakerfontiri distrik mamberamo tengah timur model daa kwk) te. berita acaratanggal maret mamberamo tengah timur kampung biri( model da kwk dan lampiran)tahun tanggal maret model da kwk dan lampiran)distrik router( model da1 kwk) tesuara tingkat distrik dalam pemilihan ulang bupati dan wakil bupati tahun distrik router tanggal maret model da2 kwk dan lampiran) merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldmamberamo tengah timur model da1 kwk) tf.pemilihan bupati dan wakil bupati tahun nomor ba kpu mbr tanggal maret model db kwk psu) tf. daftar hadir rapat pleno penetapan rekapitulasi suara pada pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya tanggal maret dan lampiran tf. catatan kejadian khususpsu dan lampiran) tfamberamo raya model db1 kwk psu)2016: php.bup xiv tanggal bulan februari tahunsigit pamungkas anggota kpu ri), drs. supriatna sekretariat jenderal kpu ri), udi pramudi sekretariat jenderal kpu ri), merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold deny chryswanto sekretariat jenderal kpu ri), nursahid agung wijaya sekretariat jenderal kpu ri): wahyu ramadhani sekretariat jenderal kpu ri): herman memuji sekretariat jenderalpapua dan kpu kabupaten mamberamo raya agar segera menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi dimaksud surat undangan nomor und kpu ii, disamping hal tersebut sebagaimana tertuang dalam huruf atas, kpu juga melakukan supervisi kepada kpu kab. mamberamo raya melalui surat kpu nomor: kpu tanggal februari perihal pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor: php.. mamberamo raya terkait langkah langkah yang harus dilakukan dalam persiapan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold penyelenggaraan pemungutan suara ulang tps kab. mamberamo raya, bahwa kpu kab. mamberamo raya selanjutnya menetap. mamberamo raya tahun bahwa kpu kab. mamberamo raya telah melaksanakan perekrutan kpps yang baru sebagaimana amar putusan mahkamah konstitusi yang memerintahkan kepada kpu kab. mamberamo raya untuk memberhentikan seluruh petugas kpps tps yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang untuk selanjutnya melaksanakan seleksi kembali. kpu kab. mamberamo raya menetapkan petugas kpps hasil seleksi ulang melalui keputusan pps kampung desa yang melaksanakan pemungutan suara ulang, bahwa kpu kab. mamberamo raya telah melakukan pengadaan logistik dan pendistribusian untuk pemungutan suara ulang pada tps (dua) distrik kab. mamberamo raya: surat suara surat suara yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada tps (dua) distrik kabupaten mamberamo raya ditetapkan sebanyak surat suara. sebanyak dapat tercukupi dari surat suara pemungutan suara ulang yang masih tersedia, sedangkan sebanyak dilakukanpencetakan ulang surat suara: formulir seluruh formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati dilakukan pencetakan ulang, dikarenakan harus menambahkan nomenklatur ulang' setiap formulir. sebagai contoh misalnya, form model c1 kwk ulang, form model da1 kwk ulang dan lainnya, distribusi alat kelengkapan tps merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold kpu kab. mamberamo raya sejak tanggal maret telah mendistribusikan seluruh alat kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara ulang masing masing tps. sedangkan, untuk tps kampung font, logistik pemungutan suara ulang baru dapat terdistribusi pada hari pelaksanaan psu. sebanyak tps terdistribusi melalui jalur air menggunakan speedboat dengan memakan waktu hari malam, dan tps melalui jalur udara, yaitu helikopter dikarenakan akses jalan darat maupun jalur air tidak bisa menjangkaunya, saga ibukota kata an. kabupaten ope ft, were pe. pa, | . kek at, tan, dea asas mastumotmcasaya nga par men) gea agunan "ame" aan sapaan and sih ki: spa uda" hoa ama hal kampiun ala mana yang psu yi can sabun ska tara bapa bahwa kpu provinsi papua telah melakukan pendampingan dan supervisi terhadap pengadaan logistik dan pendistribusian logistik untukdan melaporkan perkembangannya kepada kpu ri. pelaksanaan pemungutan suara ul.h., m.h., jimmy minim, s.h., hotmaraja nainggolan, s.h., misteri muabuay, s.h., m.h., dan hendra s..h., n., dan dance tenure, s..h., hum., ll.m., bayu adi permana, s.h., regginaldo sultan, s.h., m.m., wiki andr..h., samulo napitupulu, s.h., pergi situmorang., s.h., andina marpaung, s.h., basalis cunha, s.h., commas ref, s.h., rahmat taufik, s.h., ali uri, s.h., apriandy iskandar dalimunthe, s.h., veri junaidi, s.h., m.h., heru sunarko, s.h., m.h.,dan jamil burhan, s.h., advokat dan konsultan hukum beralamat jalan soros nomor gondangdia lama, menteng, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bahwa berdasartps (dua) distrik kabupaten mamberamo raya adalah pada hari rabu, tanggal maret bahwa kpu kab. mamberamo raya telah melaksanakan pemungutan suara ulang padadistrik mamberamo tengah timur tps kampung biri: dan tps kampung wakeyadi. distrik runner tps kampung tapai: tps kampung tapai, tps kampung tapai: tps kampung font: tps kampung font: tps kampung font, tps kampung bakeri: dan tps kampung bakeri. bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang tps pada (dua) distrik kabupaten mamberamo raya telah dilaksanakan pada maret dengan monitoring langsung oleh kpu ri, bawaslu ri, kpu provinsi papua dan bawaslu provinsi papua: bahwa pada hari pemungutan suara ulang, anggota kpu sigit pamungkas, sip, bersama sama dengan ketua kpu provinsi papua, adam prison, perwakilan bawaslu dan bawaslu provinsi papua melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang. dari tps yang melaksanakan, tps yang dapat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold dijangkau pada hari itu, yakni tps kampung biri, distrik mamberamo tengah timur dan tps kampung font, distrik runner. hal ini disebabkan lokasi tps berjauhan dan tidak dapat ditempuh menggunakan jalur darat, bahwa pelaksanaan supervisi dan monitoring pelaksanaan psu sebagaimana huruf atas, dilakukan dengan menggunakan helikopter dikarenakan tidak dapat dijangkau melalui jalan darat, bahwa pada hari pemungutan suara, juga dilakukan pemantauan pelaksanaan psu tps melalui komunikasi telepon seluler, namun dikarenakan kendala sinyal yang tidak bagus, maka pemantauan menggunakan jaringan radio ssb. namun dari tps, hanya tps yang dapat dipantau melalui radio tersebut, yakni tps kampung biri distrik mamberamo tengah timur), tps kampung font, tps dan kampung tapai dan tps kampung bakeri distrik runner). untuk tps lainnya tidak dapat dipantau. hal ini dikarenakan jaringan radio ssb belum tersebar merata seluruh kampung dan distrik kab. mamberamo raya. bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara ulang tps pada distrik kab. mamberamo raya, terdapat beberapa permasalahan, antara lain: tps kampung font pelaksanaan pemungutan suara ulang baru dapat dimulai pada pukul wit dikarenakan alat kelengkapan tps baru dapat terdistribusi pada hari itu menggunakan helikopter, dikarenakan cuaca yang buruk. tps kampung font distrik runner, sisa surat suara sebanyak lembar dicoblos oleh kepala suku untuk pasangan calon nomor urut tps kampung wakeyadi distrik mamberamo tengah timur, sisa surat suara sebanyak lembar dicoblos oleh kepala suku untuk pasangan calon nomor urut yang mewakili warga yang tidak datang tps. hal tersebut dikarenakan ada salah satu warga kampung tersebut yang meninggal dunia pada tanggal maret dan menurut adat setempat, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold keluarga yang berduka tidak diperbolehkan keluar dari dalam rumah duka selama jenasah belum dikuburkan. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tps pada (dua) distrik kab. mamberamo raya yang dilaksanakan pada maret hanya saksi mandat dari pasangan calon nomor urut dan saksi mandat dari pasangan calon nomor urut yang hadir tps, sedangkan saksi mandat dari pasangan calon nomor urut tidak hadir: bahwa secara umum, pelaksanaanhasil penghitungan surat suara ulang pada tps distrik kab. mamberamo raya adalah sebagai berikut: jumlah paslon paslon paslon tidak karena (res era wakeyadi bis pap a99| bakeri os| 15s8| bakeri i83| 0o| font font tema aula les pangeolao2 awi5| nama jin gita si9| tapai olsd. maret dan direncanakan dilaksanakan ibukota kabupaten. kasonaweja. hal tersebut karena distrik runner dan distrik merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold mamberamo tengah timur ibukota kabupaten distrik mamberamo tengah, cukup jauh dan akses transportasi juga sangat terbatas, bahwa pada pelaksanaannya, rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat ppd distrik mamberamo tengah timur dilaksanakan pada tanggal maret pukul wit dan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat ppd distrik runner dilaksanakan pada hari jumat, maret mulai pukul wit: bahwa terhadap permasalahan yang terjadi ketika pemungutan suara ulang tps kampung font dan tps kampung wakeyadi, maka: tps kampung font distrik runner, sisa surat suara sebanyak lembar yang dicoblos oleh kepala suku untuk pasangan calon nomor. urut panwaslih kab. mamberamo raya merekomendasikan agar suara tersebut dinyatakan tidak sah. tps kampung wakeyadi distrik mamberamo tengah timur, sisa surat suara sebanyak lembar yang dicoblos oleh kepala suku untuk pasangan calon nomor urut panwaslih kab. mamberamo raya merekomendasikan agar suara tersebut dinyatakan tidak sah.peowrwe pon pon pan tag wakeyadi jumlah keterangan: pada pemungutan suara ulang tanggal maret pasangan calon nomor urumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold kampung biri, distrik mamberamo tengah timur del pas kamp tps lah pas pas lon tidak ung peri lon1| lon2 sah lih a4. bia jumlah kampung bakeri, distrik runner jumlah pas mampu tps lon pas pas tidak pemilik lon2 (|lon3 sah asa 1eal ase| bagi 73l jumlah kampung font, distrik runner jumlah mampu tps pasal pasal pasal tidak pemilik on1| on2 on3 sah font font font jumlah keterangan: pada pemungutan suara ulang tanggal maret pasangan calon nomor urut tps fonkampung tapai, distrik fair jumlah pas mampu tps lon pasal pasal tidak pemilik on2 on3 sah tapai tapai tapai jumlah bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik adalah sebagai berikut: distrik mamberamo tengah timur merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold pas distrik kamp lah lon pas pas tidak ung peri lon2 lon3 sah lih mor ira 12e| of, ojo ses) amo adi tengah teman fan dawa| k0| sama jumlah distrik runner pas distrik kamp lah lon pasal pasal tidak ung peri on2 on3 sah lih runner bakeri font o|. tapai taman sao rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupatenkabupaten dilaksanakan pada maret bahwa rekapitulasi penghitungan suara kabupaten mamberamo raya dilaksanakan oleh kpu kab.saksi mandat pasangan calon nomor urut dan saksi mandat pasangan calon nomor urut sedangkan saksi mandat pasangan calon nomor urut tidak hadir walaupun telah diundang secara resmi,kapolres mamberamo raya, perwira penghubung dari kodim, kpu provinsi papua, bawaslu provinsi papua dan panwaslih kab. mamberamo raya, bahwa rekapitulasi penghitungan suara kabupaten mamberamo raya dimulai pada pukul wit dan berakhir merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldmamberamo raya, bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi, kpu kab. mamberamo raya dan disertai rekomendasi dari panwaslih kab. mamberamo raya, menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi tps kampung font distrik runner) dan tps kampung wakeyadi distrik mamberamo tengah timur), bahwa sebanyak masing masing suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut tps font distrik runner) dan tps wakeyadi distrik mamberamo tengah timur), dikeluarkan atau dikurangkan dan dimasukkan dalam suara tidak sah, karena surat suara tersebut dicoblos oleh kepala suku, bahwa saksi mandat pasangan calon nomor urut menyatakan keberatan dengan hasil rekapitulasi dan tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, bahwa ketua kpu kab. mamberamo raya yang menjadi pemimpin pleno, mempersilahkan saksi mandat pasangan calon nomor urut menyatakan keberatan form keberatan yang akan disertakan dalam berita acara rekapitulasi, bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten adalah sebagai berikut: pemilih sah mamberamo belalang timur runner jumlah. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold mamberamo raya yang menjadi tempat rekapitulasi penghitungan suara. i2.5j menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten mamberamokemudian dilengkapi dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april dan april yang menguraikan hal hal sebagai berikut: bahwa kpu kabupaten mamberamo raya telah melaksanakan pemungutan suara ulang psu) pada tanggal maret 2016dan menetapkan hasil pemungutan suara ulang( psu)pada tanggal maret 2016dengan surat keputusan nomor: pts kpu mbr tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan pemungutan perolehan suara ulang psu) pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya tahun sebagai berikut bukti nama pasangan calon jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati pasangan calon robby wilson rumansara, sp,mh dan yahya muaro, demands kew kew, sh,mh dan adrianus materi, skm, mph dominus dasinapa, a.ks, sos dan yakobus britain, s.ip aspek pengawasan bahwa berdasarkan amar putusan mahkamah konstitusi republik indonesia pada tanggal februari yang memerintahkan kpu kabupaten mamberamo raya untuk melakukan pemungutan suara ulang (sepuluh) tps pada (dua) distrik diantaranya distrik router dan distrik mamberamo tengah timur, maka bawaslu kabupaten mamberamo raya telah melaksanakan pengawasannya sesuai perintah mahkamah konstitusi pada proses pertahanan pemungutan suara ulang. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bahwa bawaslu provinsi papua telah mengeluarkan surat nomor bawaslu prov.pa pm. tanggal februari bukti dimana dalam surat tersebut, bawaslu provinsi papua menginstruksikan kepada bawaslu kabupaten mamberamo raya untuk segera melakukan koordinasi dengan kpu kabupaten mamberamo raya terkait persiapan pelaksanaan psu dan menetapkan jadwal tahapan psu, melakukan evaluasi dan merekrut kpps, dan membuat peta kerawanan (sepuluh) tps mamberamo raya. pada tanggal februari bawaslu provinsi papua melakukan rapat persiapan pengawasan bersama bawaslu kabupaten mamberamo raya jakarta, membahas persiapan teknis pengawasan, personil pengawasan disetiap tingkatan, teknis pencegahan berdasarkan peta kerawanan ,dan pembagian tim pengawasan psu (sepuluh) tps. bahwa dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal, yaitu pembagian tim pengawasan, solusi transportasi tps tps, dan pelibatan polisi dalam pengamanan personil pengawasan tps. bawaslu kabupaten mamberamo raya telah melakukan koordinasi denganpenyelenggara ditingkat bawah yaitu panas distrik dan ppl untuk segera melakukan pengawasan dan mengangkat pengawas tps yang akan bertugas dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dan telah dilakukan pengangkatan oleh panas distrik router dan panas distrik mamberamo tengah timur telah diterbitkan masing masing distrik dalam rangka pengangkatan pengawas tps tps kampung biri dan tps kampung wakeyadi distrik mamberamo tengah timur nomor sk: kep bawaslu mtt mr! ii (bukti pengawas tps tps kampung tapai, tps kampung bakeri tps kampung font distrik router nomor kep bawaslu router mri!ii serta menginstruksikan kepada panas (dua) distrik ini segera berkoordinasi dengan ppd ppk distrik router dan distrik mamberamo tengah timur dalam rangka persiapan pemungutan suara ulang. bahwa pada tanggal februari bawaslu kabupaten mamberamo raya mengeluarkan surat nomor: bawaslu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold mr ! perihal pemberitahuan dan permintaan data nama nama kpps dari (sepuluh) tps distrik mamberamo tengah timur dan distrik router yang telah non aktifkan dan kpu kabupaten mamberamo raya segera membentuk panitia ad hoc tingkat bawah sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, yang mana sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan pembentukan ppd ppk,pps dan kpps tanggal februari s.d maret bukti bahwa pada tanggal maret bawaslu kabupaten mamberamo raya mengeluarkan surat nomor bawaslu mri! ii1 perihal permintaan data nama nama saksi pasangan calon baik kepada pasangan calon nomor urut dan (sepuluh) tps, tingkat distrik dan tingkat kabupaten bukti yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim pasangan nomor urut berupa nomor: pcp cwbkmr pts diam psu!ii1 tentang nama nama saksi (tps), ppd ppk dan kpu (bukti tim pasangan calon nomor urut mengeluarkan surat mandat dengan nomor sm psu kiri!ii1 untuk saksi tingkat tps (bukti dan surat mandat nomor sm psu kiri!!i1 untuk tingkat kabupaten bukti bahwa pada tanggal maret bawaslu kabupaten mamberamo raya telah mengeluarkan surat dengan nomor: bawaslu mri!ii (bukti pk9) tentang instruksi pelarangan melakukan kampanye selama tahapan pemungutan suara ulang psu) ditujukan kepada (tiga) pasangan calon dan tim kampanye. hasil pengawasan bawaslu kabupaten mamberamo raya secara berjenjang dilaporkan tidak terdapat pasangan calon atau tim kampanye baik nomor urut dan yang melakukan kampanye selama masa tahapan persiapan hingga pemungutan dan penghitungan suara ulang dilaksanakaperihal permintaan data dpt distrik mamberamo tengah timur dan distrik router (by name dan by.address) bukti pk berdasarkan data yang diperoleh bawaslu kabupaten mamberamo raya tersebut merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk pt tim advokasi dpp bahu !, membaca laporan komisi pemilihan umum ri: membaca laporan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten mamberamo raya, mendengar dan membaca laporan pemohon, mendengar dan membaca laporan pihak terkait: membaca laporan bawaslu ri: membaca laporan kapolda papua. duduk perkara mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv tanggal februarbarat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold kemudian bawaslu kabupaten melakukan pencernaan terhadap dpt tps, hasil pencernaan dpt yang akan digunakan pada tanggal maret (dua) distrik adalah sebagai berikut distrik mamberamo tengah timur (dua) kampung yaitu kampung biri berjumlah pemilih dan kampung wakeyadi berjumlah pemilih total pemilih (dua) kampung distrik mamberamo tengah timur sebanyak pemilih, sedangkan distrik router terdapat (tiga) kampung yaitu kampung tapai berjumlah pemilih, kampung bakeri berjumlah pemilih, kampung font berjumlah pemilih total pemilih (tiga) kampung distrik router sebanyak pemilih. dengan demikian jumlah seluruh pemilih distrik mamberamo tengah timur dan distrik router berjumlah pemilih. bukti pk bahwa pada tanggal maret bawaslu kabupaten mamberamo raya mengeluarkan surat nomor bawaslu mri!ii1 perihal pemberitahuan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara tingkat bawah baik panas (dua) distrik, ppl dan masyarakat terhadap pelaksanaan amar putusan mahkamah konstitusi dengan konfirmasi awal bawaslu kabupaten mamberamo raya kepada panas distrik dan ppl lewat media ssb mantel) kabupaten mamberamo raya( bukti pk12), menindaklanjuti surat pemberitahuan tersebut pada tanggal maret s.d maret bawaslu kabupaten mamberamo raya melakukan supervisi dan sosialisasi kepada penyelenggara tingkat bawah (dua) distrik yang melakukan pemungutan suara ulang. bawaslu kabupaten mamberamo raya melakukan supervisi dan sosialisasi psu agar masyarakat yang terdaftar dalam dpt mengetahui dan mempersiapkan diri pada saat hari pemungutan suara ulang nanti. selain itu bawaslu kabupaten mamberamo raya juga mengumpulkan panas distrik mempersiapkan diri melakukan pengawasan psu,melakukan pencegahan terhadap potensi potensi kecurangan yang nantinya akan dilakukan tim pasangan calo(bukti perihal permintaan data rekapitulasi perolehan suara untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold (delapan) distrik bagi masing masing pasangan calon setelah amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv menindaklanjuti surat bawaslu tersebut kpu kabupaten mamberamo raya telah memberikan salinan rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati pasca putusan mahkamah konstitusi dengan hasil perolehan suara sementara sebagai berikut bukti tabel rekapitulasi perolehan suara sementara pasca putusan mahkamah konstitusi, tanggal februari jumlah presentasi perolehan suara hasil nama pasangan calon pasangan calon pasca bupati dan wakil bupati pasca putusan putusan mahkamah mahkamah konstitusi konstitusi robby wilson rumansara, sp,mh suara dan yahya muaro, demands kew kew, sh,mh suara dan adrianus materi, skm, mph dominus dasinapa, a.ks, sos dan suara yakobus britain, s.ip pengadaan dan pendistribusian perlengkapan logistik pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya adalah sebagai berikut: pengawasan pengecekan kelengkapan logistik pengadaan tahun bahwa bawaslu kabupaten mamberamo raya telah melakukan koordinasi dengan kpu kabupaten mamberamo raya dan melakukan pemeriksaan (pengecekan) bersama surat suara psu pengadaan tahun yang berjumlah (dua ribu) lembar. dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak (tujuh belas) lembar surat suara pengadaan tahun rusak. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold hasil pemeriksaan tersebut dijadikan dasar untuk pengadaan surat suara tambahan, karena jumlah surat suara yang harus ditambahkan untuk digandakan (cetak) kembali adalah berjumlah lembar sesuai jumlah dpt sehingga jumlah surat suara yang harus dicetak sebanyak lembar sudah termasuk cadangan (dua koma lima persen) sedangkan kelengkapan lainnya berupa kotak dan bilik suara menggunakan pengadaan tahun pengawasan pengadaan kelengkapan logistik psu tahun bahwa bawaslu kabupaten mamberamo raya telah melakukan pengawasan pengadaan kelengkapan logistik pemungutan suara ulang psu) pada tempat pencetakan, dilakukan oleh revisi pengawasan sdr. samuel dasinapa, sh. pengawasan dikonsentrasikan pada tempat pencetakan surat suara ulang makassar pt. diperkaya makassar melalui anak perusahaan cv. makassar grafika. seperti yang telah dijelaskan pada poin angka diatas ditemukan surat suara rusak sebanyak (tujuh belas lembar kemudian oleh kpu kabupaten mamberamo raya telah dicetak surat suara psu sebanyak lembar sudah termasuk kekurangan dan cadangan (dua koma lima persen) sehingga total surat suara psu seluruhnya sebanyak lembar. bahwa pada tanggal maret berita acara serah terima barang nomor: bast mg 1i11 diterima oleh kpu kabupaten mamberamo raya dan disaksikan bawaslu kabupaten mamberamo raya berupa kebutuhan kelengkapan psu yang dicetak oleh cv. makassar grafika diantaranya surat suara psu, formulir formulir kelengkapan tps, distrik dan kabupaten serta sampul bukti pengawasan pelipatan surat suara psu dan pergeseran logistik pengawasan terhadap pelipatan surat suara pemungutan suara ulang psu) telah dilakukan panas kabupaten mamberamo raya pada tanggal maret kemudian logistik berupa surat suara pemungutan suara ulang psu), formulir formulir dan sampul merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold dimasukan kedalam kotak suara yang kemudian siap untuk didistribusikan tempat psu. terkait rencana pergeseran logistik ketempat pemungutan suara ulang psu) pada tanggal maret panas kabupaten mamberamo raya mengeluarkan surat nomor panas mri!ii1 (bukti pk perihal jadwal pergeseran logistik surat suara dan logistik pemungutan suara ulang psu), surat ini ditujukan kepada kpu kabupaten mamberamo raya dan oleh kpu kabupaten mamberamo raya dikeluarkan jadwal distribusi logistik pada tanggal maret bukti pk adapun jadwal pergeseran logistik psu dapat dijelaskan sebagai berikut daerah tersulit kpu kabupaten mamberamo raya mengunakan transportasi helikopter yaitu distrik mamberamo tengah timur (dua) kampung yaitu kampung biri tps dan kampung wakeyadi tps pergeseran logistiknya langsung kepada pps kampung dan untuk distrik router kampung font tps menggunakan transportasi helikopter tanpa melalui ppd dikarenakan tingkat geografis yang cukup sulit, sedangkan untuk distrik router sebagian tps menggunakan transportasi sungai dengan speedboat dari kabupaten kampung kampung yaitu kampung tapai tps ,tps ,tps kampung biri tps dan tps serta kampung font tps dan tps perlu disampaikan pula bahwa pendistribusian logistik psu melalui transportasi sungai tanpa menggunakan rekanan atau pihak (tiga) kecuali distribusi yang menggunakan helikopter sejak pergeseran hingga penarikan kembali kabupaten. tabel pergeseran logistik mamosran edit maros la| kampung wakeyadi maret2016 helikopter. tampan tetep kampung bakeri maret2016 speedboat |b| kampung tapai maret2016 speedboat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold igor tone etin mason bahwa sebelum pelaksanaan pergeseran logistik dilakukan oleh kpu kabupaten mamberamo raya pada tanggal maret pejabat bupati kabupaten mamberamo raya (bapak. derek. hegemon, sh,mh) mengeluarkan undangan dengan nomor: bup (bukti mengundang berbagai stakeholder baik penyelenggara kpu kabupaten mamberamo raya dan panas kabupaten mamberamo raya juga hadir dalam rapat koordinasi ini kpu provinsi papua, tni, polri, sekda kabupaten mamberamo raya, asisten i,ii dprd kabupaten mamberamo raya pasangan calon nomor urut dan dan tim kampanye pasangan calon dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) kabupaten mamberamo raya. bahwa bawaslu kabupaten mamberamo raya telah mengeluarkan surat nomor: bawaslu mr!i! (bukti tanggal maret perihal pemberitahuan pengawasan psu distrik router dan distrik mamberamo tengah timur, surat ini ditujukan kepada bawaslu distrik, ppl dan juga kepada pts (sepuluh) tps untuk melakukan pengawasan melekat sesuai tingkatannya terhadap seluruh tahapan psu. i. bahwa pada tanggal maret bawaslu kabupaten mamberamo raya mengeluarkan surat nomor: bawaslu mr!! perihal pemberitahuan dan memastikan kepada kpu kabupaten mamberamo raya secara berjenjang baik kepada ppd, pps dan kpps dapat melakukan seluruh tahapan sesuai prosedur undang undang dan petunjuk teknis yang berlaku.( bukti bahwa pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal maret bawaslu kabupaten merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold mamberamo melalui bawaslu distrik, ppl dan pengawas tps telah melakukan pengawasan diseluruh tps, pada tanggal maret mulai jam wit dan berakhir jam wit. pada pelaksanaan psu tersebutsaksi tim kampanye pasangan calon nomor urut dan menyampaikan keberatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara mendapat diselesaikan baik ditingkat distrik maupun. tingkat kabupaten. bahwa pada tanggal maret saat pemungutan dan penghitungan suara ulang dokumen salinan form c1 kwk dari tps kampung biri dan kampung wakeyadi distrik mamberamo tengah timur telah diterima pengawas tps dan ppl dan diteruskan kepada panas distrik mamberamo tengah timur dan kampung bakeri tps dan tps kampung tapai tps tps ,tps dan tps dan tps kampung font salinan form c1 kwk telah diterima pengawas tps, ppl juga telah diteruskan kepada panas distrik router sedangkan untuk tps kampung font c1 kwk diterima panas distrik router pada tanggal maret kantor kpu kabupaten mamberamo raya pada rekapitulasi tingkat distrik. adapun secara detail perolehan hasil masing masing tps (lima) kampung dan (dua) distrik sebagai berikut: kampung bakeri tps dan tps distrik router bahwa pelaksanaan penghitungan suara tps dan tps kampung bakeri dimulai tepat s.d wit ,dilanjutkan penghitungan masing masing tps,masing masing kpps tps dan tps ,saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold tps tps kampung bakeri dan tps kampung bakeri adalah bukti kampung nama pasangan calon bakeri tps tps hantomat kampung tapai tps tps dan tps pelaksanaan penghitungan suara tps tps dan tps kampung tapaipenghitungan disahkan dan ditanda tangani oleh masing masing kpps tps tps dan tps kampung tapaitapai tps tps dan tps adalah (bukti kampung tapai nama pasangan calon sangan calo tps tps tps robby wilson rumansara,sp,mh yahya muaro,se demands kew kew,sh,mh adrianus merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold materi,skmmph dominus yakobus britain,s.ip oom belajar kampung font tps tps dan tps bahwa pelaksanaan pemungutan suara tps tps dan tps kampung font terlaksana pada tanggal maret pelaksanaan pemungutan suara tps kampung font sesuai dengan waktu yang ditentukan dilaksanakan pukul wit s.d wit, dpt berjumlah (dua ratus sembilan puluh tujuh) surat suara, yang dicoblos pemilih berjumlah (enam puluh lima) lembar surat suara, masih tersisa surat suara sebanyak (dua ratus tiga puluh dua) lembar surat suara dari proses pemungutan tersebut terdapat (dua) surat suara rusak. sesuai mekanisme yang ditentukan dalam proses pungut hitung selesai pada pukul wit, kemudian sekretaris ppd ppk yang hadir saat pelaksanaan pemungutan suara tps kampung font meminta aparat yang melakukan pengamanan pemungutan suara ulang mengambil langkah untuk menutup kotak suara setelah dihitung oleh kpps disaksikan oleh saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut namun sebelum kotak suara hendak ditutup dan dibawa tingkat distrik ketua kpps bersama saksi pasangan calon nomor urut dan para tokoh masyarakat, menghendaki agar sisa surat suara sebanyak harus dialihkan kepada pasangan calon nomor urut namun proses pengalihan tersebut tidak terealisasi karena terjadi protes keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut (dua) lalu surat suara dimasukan dalam kotak suara dan dibawa distrik agar dilakukan pleno rekapitulasi tingkat distrik, masalah ini berlanjut hingga ditingkat distrik. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold pada tanggal maret tim kampanye pasangan calon nomor urut bersama kpps dan saksi pasangan calon nomor urut tps kampung font mendatangi kantor distrik router meminta agar surat suara sisa sebanyak surat suara tersebut harus diberikan kepada pasangan calon nomor urut serta mempermasalahkan keterlibatan aparat keamanan yang menurut tim kampanye pasangan calon nomor urut melakukan pembongkaran tps. menindaklanjuti persoalan yang terjadi tps kampung font bawaslu provinsi papua dan bawaslu kabupaten mamberamo raya saat itu juga melakukan klarifikasi terbuka dihadiri kapolres mamberamo raya, hasilnya bahwa tidak terbukti adanya pengalihan suara kepada pasangan calon lain terkait pembongkaran tps oleh aparat pengamanan pemungutan suara ulang tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan perbuatan melawan hukum, klarifikasi terbuka berlanjut dimana bawaslu provinsi papua yang menjadi mediator saat itu meminta ketua kpps menandatangani rekapitulasi form model plant kwk psu dan c1 kwk psu sebab pada penghitungan tps kampung font proses rekapitulasi tidak terjadi dan saat dimintai untuk menandatangani form model plant kwk psu ketua kpps tidak bersedia menandatangani dengan alasan karena ada surat pernyataan sikap dari masyarakat untuk surat suara sisa diserahkan pasangan calon nomor urut (bukti pk karena ketua kpps tidak bersedia menandatangani form model plant kwk psu dan c1 kwk psu maka bawaslu provinsi papua meminta untuk membuat surat pernyataan sebagai penegasan atas keberatan ketua kpps tps kampung font( bukti pk kemudian saksi pasangan calon nomor urut turut keberatan dan tidak bersedia menandatangani plant kwk psu dan c1 kwk psu, dan sesuai prosedur merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold diberikan form model c2 kwk psu sebagai form keberatan saksi (bukti pk dan kemudian setelah mengisi form keberatan tersebut saksi pasangan calon nomor urut beserta ketua kpps dipaksa keluar oleh tim pasangan calon nomor urut dan meninggalkan kantor distrik router dan selanjutnya meminta rekapitulasi distrik dilaksanakan tingkat kabupaten dan disetujui juga oleh saksi pasangan calon nomor urut bukti pk sementara itu pengawasan pemungutan suara ulang yang dilakukan tps kampung font berjalan lancar tidak ada tidak ada pengaduan dari masyarakat kepada bawaslu provinsi papua maupun panas lapangan saat melakukan pengawasan tps kampung font,usai pencoblosan dan penghitungan tps kampung font kotak suara diangkut mengunakan helikopter langsung menuju kabupaten tanpa melalui distrik dikarenakan wilayah geografisnya sangat sulit dijangkau dan efisiensi waktu serta pertimbangan faktor keamanan surat suara tersebut, sehingga untuk proses rekapitulasi tps kampung font tingkat distrik lakukan tingkat kabupaten. sementara itu untuk hasil pengawasan tps font berjalan lancar masyarakat pemilih datang dan mengunakan hak suara mereka tps pada tanggal maret namun saat penghitungan suara ada protes keberatan dari pasangan calon nomor urut yang mana hasil sesuai form model c1 kwk sebagai berikut: pasangan calon nomor urut memperoleh hasil (nol), pasangan calon nomor urut memperoleh hasil (nol) dan pasangan calon nomor urut memperoleh hasil perolehan hasil ini diprotes saksi pasangan calon nomor urut disebabkan hasil yang sebenarnya adalah bahwa pasangan calon nomor urut hanya memperoleh hasil sebanyak suara dan masih terdapat sisa surat suara sebanyak surat suara yang seharusnya tidak digunakan kemudian dicoblos sendiri oleh kepala suku atas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldmerdeka bat jakarta tel fax ema selretarsl@maka kesepakatan kpps dan saksi pasangan calon nomor urut sehingga saksi pasangan calon nomor urut keberatan dan minta permasalahan ini diselesaikan ditingkat distrik kabupaten. hasil rincian penghitungan perolehan suara pasangan calon berdasarkan form model c1 kwk psu yang diterima pengawasan ips kampung font tps dan tps pada tanggal maret dan tps form model c1 kwk psu diterima panas distrik router pada tanggal maret adalah bukti pk nama pasangan calon kampung font tps tps tps jumlahbela kampung biri tps pelaksanaan penghitungan suara tps kampung biri berjalan lancar, tidak ada protes keberatan baik dari saksi pasangan calon kpps tpsbiri tps (bukti pk kampung nama pasangan calon biri jumlah tps merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldkampung wakeyadi tps pelaksanaan penghitungan suara tps kampung wakeyadi, saat penghitungan terjadi protes keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut (dua) yang mana mempersoalkan (tiga puluh) lembar surat suara telah dicoblos sendiri oleh kepala suku tetapi keberatan itu tidak diindahkan oleh kpps. bawaslu distrik yang ada pada saat itupun tidak dapat berbuat apa apa dikarenakan dibawah tekanan oleh kepala suku sehingga diteruskan rekapitulasi tingkat distrik, kemudian penghitungan disahkan dan ditanda tangani oleh masing masing kpps tps ,saksi pasangan calon nomor urut keberatan dan tidak menandatangani berita acara sertifikasi hasil dalam form c1 kwk dan juga plant kwk saksi pasangan calon nomor urut turut menandatangani sertifikasi tps kampung wakeyadi.dan panas distrik mamberamo tengah timur kampung wakeyadi tps adalah (bukti pk kampung nama pasangan calon wakeyadi jumlah tps robby wilson rumansara,sp,mh yahya muaro,se demands kew kew,sh,mh adrianus materi, skm,mph merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold dasinapa,a. ks, sos yakobus britain,s.ip total o oo)o'| bahwa pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang tps telah selesai dilaksanakan pada tanggal maretnghitungan suara kepada ppd bahwalogistik yang berisikan sertifikasi dan berita acara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang termuat dalam lampiran c1 kwk dan c1 plant yang sudah diplenokan oleh kpps (sepuluh) tps selanjutnya diteruskan kepada ppd ppk (dua) distrik melalui pps dari kampung untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi tingkat distrik yaitu tps kampung biri, tps kampung wakeyadi rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan kampung biri saat rekapitulasi ditingkat distrik mamberamo tengah timur terjaditimur telah membuat catatan kejadian khusus form model aps .kwk (bukti tentang peristiwa surat suara dicoblos sendiri oleh kepala suku dan selanjutnya bawaslu distrik mamberamo tengah mengeluarkan surat nomor bawaslu mtt bukti )saksi pasangan calon tetap keberatan dan tidak menandatangani sertifikasi perolehan suara tingkat distrik mamberamo tengah timur, sesuai undangan model da6 kwk distrik router rekapitulasi tingkat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold distrik dilaksanakan pada tangal maret bertempat dibalas kampung kai distrik router bukti rekapitulasi dilakukan terhadap tps kampung yaitu tps kampung bakeri, tps kampung bakeri, tps kampung tapai dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut bawaslu kabupaten mamberamo raya, bawaslu distrik dan ppl dan juga kpu kabupaten mamberamo raya,proses rekapitulasi berjalan lancar dan aman sedangkan (tiga) tps dari kampung font distrik router diplenokan kabupaten atas dasar surat ppd ppk distrik router pada tanggal maret dengan alasan bahwa adanya kesepakatan saksi nomor urut dan saksi nomor urut untuk melanjutkan pleno ditingkat distrik kabupaten oleh karena adanya permintaan masyarakat font tps mengenai sisa surat suara sebanyak harus dicoblos salah satu pasangan calon, terkait persoalan tps dan tps ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor dan telah dicatat dalam form model da2 kwk dan atas keberatan itulah panas distrik router telah membuat catatan kejadian khusus form model aps .kwk (bukti tentang kejadian khusus tps font dan mengeluarkan surat rekomendasi nomor anwar distrik router yang menegaskan kepada ppd ppk untuk tetap bekerja sesuai undang undang nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun (bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara ulangnghitungan suara dari (dua) distrik kabupaten mamberamo raya, dapat bawaslu paparkan sebagai berikut: pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang distrik mamberamo tengah timur dilaksanakan pada tanggal maret pelaksanaan rekapitulasi berjalan aman dan lancar, walapun adamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldmengeluarkan surat nomor bawaslu mtt i,dan disampaikan oleh kpu kabupaten mamberamo bahwa persoalan tps kampung wakeyadi akan dibahas pada pleno tingkat kabupaten.distrik mamberamo nama tengah timur pasangan kampung jlh calon kampung giri haknya robby wilson rumansara,s p,mh yahya muaro,se demands kew kew,sh,mh adrianus materi, skm,m dominus dasinapa,a. sos yakobus britain,s.ip total merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara distrik router dilaksanakan (dua) kali tahapan rekapitulasi pertama dilaksanakan terhadap tps pada tanggal maret distrik router kampung kai dengan surat undang form model da6 kwk tanggal maret bukti dan yang kedua dilaksanakan kabupaten terhadap tps dengan undangan form model dae kwk tanggal maret bukti pada tanggal maret laporan bawaslu kabupaten mamberamo raya dan bawaslu distrik pelaksanaan rekapitulasi berjalan aman, lancar dan tertib. saksi pasangan calon nomor urut melakukan keberatan terhadap perlahan suara tps dan tps kampung font sehingga akhirnya oleh ppd ppk persoalan ditingkat tps ditetapkan bahwa tps kampung font tetap menggunakan surat suara kepada pasangan calon nomor urut dan tps kampung font surat suara sebanyak yang diberikan kepada pasangan calon telah dikeluarkan sebanyak suara dikembalikan sebab tidak sah karena telah dicoblos oleh kepala suku dan kemudian saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon menerima perolehan hasil dan dianggap sah, ditanda tangani oleh komisioner ppd ppk distrik router saksi dari kedua pasangan calon nomor urut dana1 kwk yang diterima panas distrik router adalah sebagai berikut: bukti distrik router jumlah nama kampung pasangan kampung kampung calon bakeri font gaya robby wilson rumansara,s p,mh yahya muaro,se demands kew kew,sh,mh adrianus materi,skm,m merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold dominus sos yakobus britain,s.ip total rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, penutupan rekapitulasi dan penyampaian mahkamah konstitusi: sebagaimana undangan model db6 kwk psu dari kpu kabupaten mamberamo raya nomor: kpu mbr tanggal maret bukti bahwa rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang tingkat kabupatendilaksanakan pada hari kamistanggal maret bertempat aula kantor kpu kabupaten mamberamo raya, rapat pleno rekapitulasi peng, bawaslu kabupaten mamberamo raya: ketua dan anggota komisioner), kpu provinsi papua anggota komisioner) bawaslu provinsi papua anggota komisioner) ppd ppk distrik router, dan distrik mamberamo tengah timur, saksi pasangan calon nomor urut hj. moda maksum, sonny, beratus saya dan eko korona, saksi pasangan calon nomor urut eddy korona, tidy ayer, bastian barberi dan yakobus basut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold perintah daerah kabupaten mamberamo raya diwakili pejabat bupati, forkompimda kabupaten mamberamo raya:rekapitulasi distrik mamberamo tangah timur ppd ppk distrik mamberamo tengah timur membacakan hasil rekapitulasi tingkat distrik mamberamo tengah timur, kemudian membuka ruang tanggapan kepada saksi ketiga pasangan calon, bawaslu kabupaten untuk memberikan sanggahan, pada ruang sanggahan ini saksi pasangan calon nomor urut mempersoalkan masalah surat suara yang dicoblos oleh kepala suku sebanyak surat suara, kemudian kpu kabupaten sebagai mediator mempersilakan bawaslu kabupaten mamberamo raya untuk menanggapi, bawaslu kabupaten merujuk surat panas distrik mamberamo tengah timur yang dengan tegas menyatakan bahwa sisa surat suara sebanyak yang dicoblos oleh kepala suku harus dikeluarkan sebagai surat suara yang tidak digunakan sebab tidak ada pedoman acuan yang menjadi bahan rujukan dalam pemilukada serentak tahun khusus kabupaten mamberamo raya yang mengisyaratkan adanya sistim ikatnoken serta bertentangan dengan undang undang nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun dan kemudian untuk mempertegas penyampaian bawaslu kabupaten mamberamo raya, kpu kabupaten mamberamo raya memberikan kesempatan juga kepada kpu provinsi papua dan juga bawaslu provinsi papua untuk menanggapi dan jawaban kpu provinsi papua dan bawaslu provinsi papua bahwa tidak dibenarkan secara undang undang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold nomor tahun maupun peraturan kpu nomor tahun, akhirnya ppd ppk memutuskan bahwa atas dasar petunjuk undang undang nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun maka tidak dibenarkan dan surat suara yang telah dihitung tingkat distrik sebagai surat suara sah dikeluarkan ppd ppk distrik mamberamo tengah timur sebagai surat suara tidak sah, saksi pasangan nomor urut menyatakan keberatan atas dikeluarkannya surat suara tersebut dan oleh ppd ppk diminta keberatan itu dimuat dalam form model db2 kwk (bukti dan selanjutnya kpu kabupaten mamberamo raya membacakan hasil rekapitulasi distrik mamberamo tengah timur lalu ditetapkan dan disahkan. rekapitulasi distrik routerdua pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut bawaslu kabupaten mamberamo raya untuk memberikan sanggahan, namun baik saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi distrik router, lalu hasil rekapitulasi tingkat distrik router oleh kpu kabupaten mamberamo raya tetap dan disahkan, rekapitulasi hasil tingkat kabupaten yang diperoleh dari distrik yang telah dipresentasikan oleh ppd ppk distrik mamberamo tengah timur dan distrik router kemudian oleh kpu kabupaten mamberamo raya ditetapkan dan disahkan dimuat dalam form model db1 kwk psu yang diterima bawaslu kabupaten mamberamo raya sebagai berikut: bukti distrik nama mamberamo distrik jumlah pasangan calon ke) route mba timur santana loo rumansara,sp,mh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold oto demands kew oh: mikroba materi, skm,mph dominus yakobus britain,s.ip kor t0aa rekapitulasi tingkat kabupaten. pada hari ini jumat, tanggal maret tepat pukul ketua kpu kabupaten mamberamo raya membaca surat keputusan nomor: pts kpu mbr rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaraukti ),menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (satu), robby wilson rumansara,sp,mh dan yahya muaro,se dengan perolehan suara sebanyak nol) suara pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut demands kew kew,sh,m dan adrianus materi,skm,mph dengan perolehan suara sebanyak sepuluh) suara dan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dominus dasinapa,a ks, sos dan yakobus britain,s.ip dengan perolehan suara sebanyak seribu tiga ratus dua puluh dua) suara. laporan hasil pengawasan psu panas kabupaten mamberamo raya bahwa berdasarkan perintah amar putusan mahkamah konstitusi point (tujuh) memerintahkan kepada komisi pemilihan umum bersama komisi pemilihan umum papua dan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya serta badan pengawas pemilihan umum provinsi papua dan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten mamberamo raya untuk melaporkan secara tertulis paling lambat hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold untuk memberhentikan dan mengganti seluruh ketua dan anggota kpp sdipril perihal laporan pemungutan suara ulang, yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari kamis tanggal april yang menguraikan hal hal sebagai berikut: merdeka bat jakarta tel fax ema selretarsl@maka ditingkat kabupaten, menindaklanjuti perintah tersebut pada tanggal maret bawaslu kabupaten mamberamo raya memasukkan laporan pengawasan psu yang diterima bagian pengadministrasian registrasi perkara dengan tanda terima berkas perkara nomor pan.mk sebanyak rangkap, (bukti kemudian pada tanggal maret kembali bawaslu kabupaten mamberamo raya memasukan laporan pengawasan psu sebanyak (sebelas) rangkap bersamaan dengan softcopy dengan tanda terima berkas perkara nomor pan.mk .(bukti aspek tindak lanjut pelanggaran bahwa pada tanggal maret bawaslu kabupaten mamberamo raya menerima laporan nomor lp pilkada! !i1 (bukti dengan pelapor atas nama eddy korona ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut atas dugaan pelanggaran pembongkaran bilik suara, ancaman massa memilih pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu dan keterlibatan (dua puluh) anggota brimob yang didatangkan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut terhadap laporan ini, bawaslu kabupaten mamberamo raya telah melakukan kajian form model (bukti dan faktanya tidak terjadi pembongkaran tps tps kampung font, persoalan 'ini telah diselesaikan bersama sama kapolres mamberamo raya kampung kai distrik router pada tanggal maret bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang sampai penghitungan suara (delapan) tps yang diawasi langsung oleh bawaslu provinsi papua, bawaslu kabupaten dan juga bawaslu distrik yang terbagi dalam (delapan) titik yaitu tps kampung biri, tps kampung wakeyadi, tps tps kampung bakeri, kampung tps ,tps tps kampung tapai dan tps kampung font hasil pengawasan bawaslu bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang telah sesuai dengan mekanisme dimana masyarakat pemilih yang terdaftar dalam dpt datang tps dan memberikan hak suaranya ada proses penghitungan tps yang dilakukan oleh kpps serta membagikan form c1 kwk psu kepada saksi pasangan calon nomor pasangan calon nomor.urut dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bawaslu bahwa berdasarkan hasil kegiatan pemungutan suara ulang psu)buktinya disetiap tps terdapat pemilih dpt yang datang tpsperolehan hasil (sepuluh) tps hasil perlahan suara dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut terkait laporan nomor lp pilkada ! bawaslu kabupaten mamberamo raya telah menerbitkan surat tanggapan kepada ketua tim pasangan calon nomor urut dengan nomor bawaslu milii tanggal maret2016 yang menanggapi beberapa hal yaitu bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhisyarat formil dan materil pelaporan, bahwa laporan yang diberikan tidak ditemukan dan tidak memenuhi unsur unsur pidana dan pelanggaran pemilu, bahwa laporan itu bukan kewenangan bawaslu kabupaten mamberamo raya.( bukti bahwa pada tanggal maret bawaslu kabupaten mamberamo raya menerima laporan nomor lp pilkada!! (bukti dengan pelapor atas nama hj. moda maksum saksi tim kampanye pasangan calon nomor urut dengan surat nomor: pcb cwb kmr diam psu!i11 (bukti atas dugaan pelanggaran bahwa telah terjadi tertuanya c6 kwk antara tps kampung biri dan c6e kwk tps kampung wakeyadi, bahwa tps kampung wakeyadi distrik mamberamo tengah timur sesuai dpt adalah masyarakat yang datang memilih sesuai dpt orang sedangkan sisa tetap digunakan secara sepihak untuk diberikan kepada calon lain,tetap digunakan secara sepihak untuk diberikan kepada pasangan calon laindipaksakan secara sepihak untuk diberikan kepada pasangan calon lain terkait laporan nomor lp pilkada ! bawaslu kabupaten mamberamo raya telah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold menerbitkan surat tanggapan kepada saksi tim kampanye pasangan calon nomor urut dengan nomor bawaslu mirip1 tanggal maret2016 bukti yang menanggapi beberapa hal yaitu bahwa permasalahan yang terjadi tps kampung font dan tps kampung font distrik router telah diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat distrik router pada tanggal maret yang mana surat suara pada tps kampung font adalah surat suara sah dan untuk tps kampung font surat suara sebanyak surat suara yang dicoblos kepala suku telah dikembalikan dan telah dimasukan sebagai jumlah surat suara yang tidak digunakan dan telah dimuat dalam form model da1 kwk psu tingkat distrik, bahwa masalah tps kampung wakeyadi distrik mamberamo tengah timur telah diselesaikan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang mana sisa surat suara yang dicoblos oleh kepala suku sebanyak, bahwa masalah form c6 kwk (undangan) yang tertukar antara tps kampung biri dan tps kampung wakeyadi telah dibuat kesepakatan lisan oleh ppd ppk distrik mamberamo tengah timur dan saksi bahwa sebagai pengganti form c6 kwk menggunakan dpt masing masing tps baik tps kampung biri dan tps kampung wakeyadi buktiungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati tahun yang dilaporkan kepada bawaslu kabupaten mamberamo raya sebanyak (dua) laporan: pelanggaran pidandugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold pelanggaran kode etik penyelenggarpelanggaran kode etik. i2.6j menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, bawaslu menguraikan hal hal sebagai berikut: hasil pengawasan tahapan persiapan pemungutan suara ulang kabupaten mamberamo raya, yakni sebagai berikut: bahwa pelaksanaan psu kabupaten mamberamo raya berdasarkan kpud nomor pts kpu mbr tanggal februari pelaksanaan pemungutan yang awalnya akan dilaksanakan: pada tanggal maret tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran yang disepakati bersama pemerintah daerah belum dialokasikan, sehingga kpu kabupaten mamberamo raya melakukan perubahan jadwal dan tahapan pelaksanaan psu dengan surat keputusan nomor pts kpu mbr per tanggal maret bahwa pelaksanaan psu akan dilakukan pada tanggal maret bahwa panas kabupaten mamberamo raya telah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah yang difasilitasi langsung oleh plt. bupati alfonso desa, dimana anggaran untuk melakukan pengawasan telah disetujui sebesar rp. satu miliyar empat ratus juta rupiah). terkait realisasinya, panas kabupaten mamberamo rayabelummendapatkanalokasi pencairan anggaran dari pemerintah daerah: panas kabupaten mamberamo raya telah mengumpulkan panas distrik dan ppl untuk mempersiapkan diri dalam melakukan pengawasan psu serta telah merekrut ulang pengawas tps (sepuluh) tps, bahwa daftar pemilih tetap dpt) yang digunakan pada pemungutan suara ulang adalah dpt hasil pencernaan terakhir dimana tidak ada penambahan dan pengurangan, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bahwa terkait pengadaan logistik, kpu kabupaten mamberamo raya telah menjadwalkan, yaitu tanggal s.d maret sedangkan kebutuhan surat suara kpu kabupaten mamberamo raya telah melakukan sortir terhadap surat suara untuk psu berjumlah surat suara hasil pengadaan tahun dimana hasil sortir tersebut ditemukan lembar yang rusak. sehingga kpu kabupaten mamberamo raya harus menambahkan jumlah dpt (sepuluh) tps ditambah surat suara cadangan. pelipatan surat suara belum dilakukan disebabkan kpu kabupaten mamberamo raya menunggu pengadaan surat suara tambahan sebanyak lembar. distribusi logistik pemungutan suara ulang dijadwalkan pada tanggal s.d maret bahwa panas kabupaten mamberamo raya telah menyurati pasangan calon dan tim kampanye agar tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun kepada masyarakat. hasil pengawasan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang kabupaten mamberamo raya, yakni sebagai berikut:hampir seluruh tps dibangun seadanya, dan mengindahkan aturan pendirian tps, tps didirikan menggunakan pelepah pohon sagu untuk atap dan pacarnya, sehingga tps dibangun tertutup dan cenderung tidak teratasi, hal tersebut terjadi karena ketiadaan anggaran yang memadai, ketidaklayakan tps menyebabkan, alur pemberian suara yang dilakukan pemilih terkesan tidak teratur, tidak efektif dan efisien dari sisi waktu, dan terbuka ruang pelanggaran oleh kpps, saksi dan pendukung calon,tps kampung font distrik runner, kpps berkeras agar sisa surat suara diberikan kepada calon nomor urut sesuai surat kesepakatan para kepala suku tokoh adat, tapi karena diketahui pengawas pemilu maka pengawas pemilu meminta ppd menolaknya, dan tps kampung font distrik runner diketahui tokoh adat mencoblos seluruh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold sisa surat suara untuk calon nomor urutpril yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal april serta disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal april yang menguraikan hal hal sebagai berikut: bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang kabupaten mamberamo raya pada pilkada tahun distrik, kampung, telah dilaksanakan tanggal maret berdasarkan putusan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya kpu mbr tanggal maret adalah sebagai berikut bahwa distrik mamberamo tengah timur terdiri dari tps, yaitu tps kampung wakeyadi dan tps kampung biri. tps kampung wakeyadi bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tps kampung wakeyadukti bahwa saksi pasangan calon nomor atas nama ruben basut melakukan protes karena sisa surat suara sebanyak lembar dicoblos oleh oknum petugas kpps untuk pasangan calon nomor urut padahal kpu sudah melarang. bahwa ketua kpps atas nama salmon ale mengancam untuk mengusir saksi pasangan calon nomor urut atas nama ruben basut. bahwa berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten mamberamo raya, kpu kabupaten dan panas kabupaten membatalkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold suara yang berasal dari sisa surat suara yang color oleh oknum petugas kpps. bahwa pemilih berdasarkan dpt berjumlah yang menggunakan hak pilihnya pemilih sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini hasil perolehan suara tps kampung wakeyadbiri. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tps kampung birsam simetri ancam oleh oknum saksi pasangan calon nomor urut saksi pasangan calon nomor urut dilarang untuk mengambil gambar foto, dilarang mendekati tps, saksi pasangan calon nomor urut diancam dibunuh. bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara ulang tps biri disaksikan oleh ketua kpu kabupaten mamberamo raya. bahwa pemilih berdasarkan dpt pemilih yang menggunakan hak nya pemilih, tetapi ketua kpps atas nama samuel arteri memerintahkan kepada petugas kpps untuk mencoblos sisa surat suara sebanyak lembar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold untuk pasangan calon nomor urut dan disaksikan oleh saksi pasangan calon nomor urut atas nama sam simetri, pada saat saksi pasangan calon nomor urut akan mengisi formulir keberatan saksi, oleh ketua kpps lembar formulir keberatan saksi tersebut telah tulis nihil. bukti sebagaimana diuraikan dalam tabel bawah ini hasil perolehan suara tps kampung biri nama pasangan calonii. bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang distrik offer, tps 1dan kampung bakeri, tps dan kampung tapai, tps dan kampung font.jumlah pemilih berdasarkan dpt adalah pemilih, yang menggunakan hak pilih pemiliha gold suara tidak sah:lokasi tps2 kampung bakeri dipindahkan lokasi tps kampung bakeri yang mana jaraknya menempuh hari perjalanan oleh kpps tanpa adanya persetujuan dari kpu, panas, dan ketiga pasangan calotidak sah rusak lembar, sisa surat suara lembarmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua golddiintimidasi oleh oknum pendukung pasangan calon nomor urut dengan mengacungkan parang dan panah. bahwa ada oknum anggota kpps mengarahkan para pemilih pada saat pencoblosan agar memilih pasangan calon nomor urut dengan kode jari, disaksikan oleh saksi pasangan calon nomor urut atas nama senat sailortps kampung tapai.berdasarkan keterangan saksi pasangan calon nomor urut atas nama philips weibo, tidak diperbolehkan masuk dalam tps. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold sehubungan dengan tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi nomor iphpbup xiv yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal februari pukul wib, yang dalam amar putusannya yaitumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldotis toto dipaksa untuk menandatangani berita acara model kwkmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold yakobus britain, s.ip tps kampung font.daniel warisi keberatan dengan kondisi tps yang tertutup rapat dan meminta kepada kpps untuk membuka setengah tps agar aktifitas pencoblosan dapat dilihat oleh semua orang, tetapi pada awalnya petugas kpps menolak permintaan tersebut, dan setelah berunding serta kesepakatan bersama, akhirnya tps dibuka sebagiarusak tidak sahamhamsmesn surat suara tidak sah rusak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldsamuel kapita mengajukan protes karena sisa surat suara akan dicoblos oleh anggota kpps, saksi tersebut diancam dengan parang apabila tidak menyetujui.mamasaahwa bentuk tps disekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun daun pohon sagu, dan tidak ada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold penerangan, sehingga orang sekitar tidak dapat ,melihat proses pencoblosan. bahwa pada saat proses pencoblosan, sisa surat suara sebanyak lembar dicoblos oleh oknum anggota kpps yang bernama vital saya atas perintah ordo afi kepala suku) setempat, saksi pasangan calon nomor urut atas nama jon kano protes terhadap pencoblosan sisa surat suara tersebut. bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik yang dilaksanakan kantor kpu kabupaten mamberamo raya, kpu kabupaten mamberamo raya dan panas kabupaten mamberamo raya sepakat membatalkan suara yang dicoblos oleh oknum petugas kpps atas perintah ordo afi kepala suku). bukti terlampir dalam da2 kwk) buktiamasmeon merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi php.bup xiv tertanggal februari yang memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang psu) distrik yaitu distrik mamberamo tengah timur terdiri dari tps yaitu tps kampung wakeyadi dan tps kampung biri, dan distrik offer yang terdiri dari tps yaitu tps kampung bakeri, tps kampung tapai, dan tps kampung font sebagaimana diuraikan dalam tabel bawah ini nama pasangan distrik distrik total urut calon mamberamo offer jumlah tengah tps perolehan timur tps (psu) suara psu) tpsposisi perolehan suaramasing masingpasangancalonberdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara pilkada kabupaten mamberamo raya tahun sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv tanggal februari, sebagaimana diuraio fax email: sekwetanat@mana mahkonstitusigo.d bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv tertanggal februari yang memerintahkan pemungutan suara ulang distrik, kampung, tps maka posisi perolehan suara masing masing pasangan calon tingkat kabupaten mamberamo raya sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah infebruari setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang distrik, kampung, tps pada tanggal maret. nomor nama pasangan calon jumlah jumlah jumlahitotal urut perolehan perolehan akhir suara suara perolehan setelah hasil psu suara putusan tps sesudahrdeka barat jakarta teb, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid, sebagai berikutadalah sebagai berikut nama pasangan calon jumlahapril sebagai berikut: bukti foto gambar tempat pemungutan suara tps). bukti form pernyataan keberatan saksi tps (c2 kwk). bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik offer dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo raya tahun tertanggal maret bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemungutan suara ulang tps kabupaten mamberamo raya. form db kwk psu) buktimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold pemungutan suara ulang tps pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya tahun bukti surat perintah dari kepala satuan brimob polda papua nomor spin i2.9japril menguraikan hal halsebagai berikut: bahwa pemungutan suara ulang tps yang terletak distrik mamberamo tengah timur dan distrik runnerpemohon dan pihak memohondistrik mamberamo tengah timur dan distrik runnertps yaitu distrik mamberamo tengah timur dan distrik runner kabupaten mamberamo raya. bukti namun ternyata, dalammahkamah konstitusi dan ketentuan undang undang pilkada dibeberapa tps diantaranya tps font, tps font tps tapai tps tapai dan tps tapai antara lain dengan rangkaian fakta sebagai berikut: bahwa pasangan calon nomor urut telah melakukan pengerahan terhadap anggota brimob yang diketahui bahwa para oknum brimob tersebut tidak memiliki izin tugas dari kepolisian daerah provinsi papua, sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan mahkamah konstitusi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bahwa anggota brimob tersebut datang pada tanggal maret dan melakukan intimidasi kepada masyarakat mamberamo agar tidak datang tpsmemilih pasangan calon nomor urut dengan upaya pengancamantidak datang ke. tps psu pada tanggal maret ,hal ini sangat merugikan pasangan nomor urut ,karena daerah ini merupakan basis masa dari pasangan nomor urut bahwa pada tanggal maret pasangan calon nomor urut saat diadakan rapat koordinasi pemerintah daerah mamberamo raya yang hadiri oleh: penjabat bupati kabupaten mamberamo raya, ketua komisi pemilihan umum provinsi papua dan anggota, kapolres mamberamo raya, perwira penghubung kodim sarmi, sekretaris daerah mamberamo raya dan asisten dan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya, panas kabupaten mamberamo raya, kandidat calon dari nomor urut (yang mengikuti acara rapat tersebut adalah calon wakil bupati), menyatakan bahwa telah ditemukan anggota brimob bersenjata yang hadir tanpa surat perintah. bukti tambahan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bahwa dalam rapat tersebut depan peserta rapat secara tegas kapolres mamberamo raya mengatakan bahwa keberadaan anggota brimob tersebut hanya isu, dan kapolres meyakinkan bahwa berita ini tidak benar. sebelumnya hal yang sama telah disampaikan oleh masyarakat yang melihat kedatangan dan keberadaan anggota brimob tersebut kampung kerja kepada kapolres mamberamo raya, tapi tidak tanggapi oleh kapolres mamberamo raya. setelah diperlihatkan foto oleh saudara moses arteri dalam rapat koordinasi tersebut, semua peserta rapat terlihat bertanya tanya tentang pernyataan yang disampaikan dengan bukti foto yang diperlihatkan. bahwa pada tanggal maret kapolres mamberamo raya menindak lanjuti laporan yang disampaikan pada rapat koordinasi tanggal maret tersebut dengan mendatangi langsung keberadaan anggota brimob kampung tapai dengan disaksikan oleh masyarakat kampung tapai kapolres menegur keras oknum anggota brimob tersebut dan memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan daerah psu. namun teguran kapolres mamberamo raya tidak diindahkan atau dilaksanakan, bahkan pada saat mendekati hari pencoblosan, tim sukses membagi dan menempatkan anggota anggota brimob tersebut masing masing tps. (bukti tambahan bahwa misi dari anggota brimob dapat dilihat dan nampak pada saat hari pencoblosan pada tanggal maret dengan indikasi tingkat partisipasi masyarakat untuk datang mencoblos kampung tapai menurun, walaupun mereka berada kampung tapi tidak datang memilih dan memilih berdiam diri rumah. dan hal yang paling signifikan terjadi pengancaman dan pembongkaran tps kampung font oleh satu oknum brimob yang mengawal tim sukses pasangan calon nomor urut dan seorang oknum anggota polres mamberamo raya yang menjabat sebagai kait provost polres mamberamo raya bukti bahwa ada tps dimana dalam pelaksanaannya waktu pemilihan dibatasi sampai jam wit, dan melakukan penghentian paksa oleh oknum brimob, hal ini secara jelas dan nyata melanggar keputusan mahkamah konstitusi, dan apakah hal ini dapat dimaklumkan dan dipandang sebelah mata oleh mahkamah dalam persidangan? merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldfebruari kpu mamberamo raya mengeluarkan surat keputusan nomor pts kpu mbr tentang penetapan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bahwa hal ini menambah yakin pihak terkait, kenapa pada saat agenda kesaksian, para anggota polisi tersebut memaksakan kehendak memberikan keterangan palsu, yang diketahui tidak memiliki izin dari atasannya, dan keterangan tersebut yang tidak jadi didengarkan tetapi diperlihatkan secara tertulis mahkamah konstitusi, pihak terkait anggap sudah mempengaruhi keputusan mahkamah konstitusi sehingga terkecoh terhadap mana fakta sebenarnya mana yang dimanipulasi dalam rangkaian cerita, dan pada saat permohonan dikabulkan mahkamah konstitusi, maka skenario cara pun dimainkan dengan menggunakan oknum anggota brimob tersebut sebagai team sukses pasangan calon nomor urut dan melakukan intimidasi agar para pendukung pasangan calon nomor urut tidak dapat hadir tps dan menggunakan hak pilihnya. bahwa apakah dapat dibenarkan dan dapat ditetapkan suatu hasil perolehan suara pemungutan suara yang berdasarkan intimidasi yang akhirnya banyak masyarakat mamberamo yang daerahnya dilaksanakan pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya, padahal pada tanggal desember mereka sudah menggunakan hak pilihnya secara merdeka tanpa tekanan dan intimidasi, semua itu kami serahkan kepada mahkamah konstitusi. pemohon melakukan kecurangan terencana dengan menggunakan ancaman kekerasan dan intimidasi distrik runner kampung font tps dan bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan tanggal maret tidak terdapat anggota panas pada tps font padahal telah ditugaskan sesuai penempatan, yaitu anggota panas atas nama fontana, dan baru diketahui ternyata fontana berada tps tapai bahwa anggota kpu yang menjabat sebagai koordinator wilayah yang penempatannya diundi sebelum hari atas nama works bangsawan yang seharusnya berada tps font tetapi tidak hadir dan baru diketahui ternyata berada tps bakeri kampung bakeri sedangkan toni bilas yang bertugas kampong bakeri hanya menetap kantor distrik kay dan tidak bertugas sesuai dengan penempatannya. sebelum pelaksanaan pencoblosan jam wit, anggota pengamanan tps atas nama piter mambrasar membongkar tps yang telah disiapkan oleh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold penyelenggara dan masyarakat dengan alasan bahwa tps terlalu tertutup sehingga menghalangi pandangan dan pantauan dari luar tps (bukti tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut telah membuat masyarakat panik dan merasa ketakutan dengan tindakan yang dilakukan secara terus menerus sejak tibanya oknum tersebut kampung font. pada saat jam wit oknum anggota polisi telah menghentikan kegiatan pemungutan suara ulang, tindakan ini merugikan masyarakat kerena telah membatasi dan menghilangkan hak memilih masyarakat, masih ada masyarakat yang belum memilih dan masih antri dan menunggu giliran panggil sekitar tps. pada saat terjadi keributan antara pps dan oknum anggota pengamanan polres mamberamo raya yang membongkar tps1 kampung font, salah satu oknum anggota brimob yang tugaskan oleh tim sukses nomor urut tps kampung font, bertindak dengan mengacungkan dan mengarahkan senjata masyarakat yang lagi menunggu dan antri untuk menyalurkan hak suaranya dengan kata kata ancaman saya kasih rata kamu semua disini (saya tembak mati kamu semua disini). masyarakat yang berada disekitar tps yang belum menyalurkan hak pilihnya, menjadi ketakutan dan memilih membubarkan diri dari areal tps dan memilih menyelamatkan diri mereka hutan akibat dari ancaman tersebut. setelah hentikan proses pencoblosan dan proses penghitungan suara selesai oknum brimob dan oknum anggota polres mamberamo raya mengambil alih kotak suara dan membawanya menuju kantor distrik router kampung kay menggunakan speedboat milik tim sukses pasangan calon nomor urut bukti sehingga dalam hal ini terlihat jelas sudah kecurangan dan keberpihakan yang terjadi dan mungkin inikah demokrasi yang dimaksud oleh mahkamah konstitusi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah, yang mana proses kejujuran dinyatakan proses ketidak tujuan dan proses intimidasi dan keberpihakan menjadi hal yang dapat dimaklumkan nantinya oleh mahkamah konstitusi? bahwa pada tps font telah terjadi intimidasi dan larangan untuk melanjutkan pemungutan suara, dimana masyarakat telah memilih orang, lalu saksi kandidat melarang masyarakat untuk masuk tps dan diikuti merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold dengan penjagaan oleh brimob untuk melarang masyarakat yang belum memilih untuk masuk tps dan anggota kpu kab. mamberamo raya yang datang dengan saksi kandidat urut dan didampingi anggota brimob dengan bersenjata lengkap menggunakan helicopter yang sama hanya diam dan tidak bertindak untuk melarang bahkan malah ikut melarang pemilih untuk memasuki tps dan menyuruh untuk langsung penghitungan suara. bahwa untuk tps font dimana suara sebenarnya pasangan calon nomor urut sebanyak suara bukti tetapi oleh memohon tulis dalam rekapitulasi sebanyak suara, sehingga hal tersebut merugikan perolehan suara pihak terkait.dikampung font, dan pengurangan suara sebanyak suara tps yaitu hasil tanggal desember akan tra nos nkb aa, pga izinkan apoteker hasil tanggal maret yang berakibat terminasi oleh oknum dan dihentikan secara paksa: una bahwa perolehan suara yang benar untuk tps kampung font versi pihak terkait yaitu: (bukti merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold versi memohon perolehan suara eta yg3seluruh tps dikampung font danintimidasi dan pengancampada tps dan kampung tapai distrik runner bahwa oknum brimob yang tidak memiliki perintah penugasan telah melakukan intimidasi dan menakut nakuti masyarakat agar memilih pasangan calon nomor atau melarang datang mencoblos tps pada tanggal maret dan hal ini dilakukan karena mengetahui bahwa wilayah tersebut adalah basis suara nomor urut sehingga dibutuhkan hanyalah menghalangi, membatasi dan melarang pemilih untuk datang tps, agar banyak suara yang tidak mencoblos atau terpakaiselanjutnya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh oknum brimob merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua golddengan sesekali menekan senjatanyahingga menyebabkan pemilih sah tidak datang menggunakan pilihnya karena, karena pemilih telah ketakutan untuk datang menggunakan hak pilihnya, terhadap intimidasi dan pengancaman ini digunakan (kesempatan) oleh ketua dan anggota kpps tps kampung tapai distrik runner untuk menutup tps pada jam wit (diluar waktu yang telah ditentujak tanggal maret sebelum hari pemungutan suara ulang psu)emohon menunjukkan bahwa pemohonbahwa masyarakat mamberamo kini sudah kehilangan kepercayaannya terhadap hukum yang mana suara yang telah diberikan pada tanggal desember secara jujur dan adil tapi dinyatakan keraguan oleh mahkamah konstitusi, tetapi dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan menginginkan putra daerah yang memimpin kabupaten mamberamo akhirnya distrik yang dilakukan pemungutan suara ulang disepakati oleh masyarakat untuk tetap dilaksanakan, tetapi sayangnya pelaksanaan tersebut dinodai dengan intimidasi para oknum brimob dan penyelenggara pemilukada juga terlihat lebih membela pasangan calon nomor urut bahwa fakta terungkap pasangan calon nomor urut tidak dipilih oleh masyarakat yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (sepuluh) tps. bahwa kapolres mamberamo raya, akun kombes polri drs terry levin telah melakukan pengecekan kebenaran informasi dari masyarakat dan mengirimkan surat dengan nomor res, perihal laporan anggota brimob bermasalah pada psu kabupaten mamberamo raya yang ditujukan kepada bapak kapolda papua. buktikampong tapai, yaitu hasil tanggal desember apa mraz seo tea merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold hasil tanggal maret yang berakibat terminasi oleh oknum dan dihentikan secara paksa perolehan suara apa ora "eratps dan meraih suara pada tpsberdasarkan hal tersebut mohon agar mahkamah konstitusi yang mulia dapat menilai. itikade. mahkamah tidak yakin apabila dilakukan deng. bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang tps tersebut, dapat terlihat jelas keraguan mahkamah dengan perolehan suara sebelum putusan, dapat pihak terkait buktikan dibeberapa tps dengan memperoleh hasil sama, dan ada beberapa yang tidak sesuai dikarenakan terdapat intimidasi para oknum brimob yang akhirnya membuat takut masyarakat untuk memilih dan akhirnya memilih untuk tidak keluar hutan dan rumah. bahwa apakah hal ini dapat dibenarkan oleh mahkamah dan menutup fakta yang telah terjadi terlebih dengan tindakan intimidasi mengakibatkan hilangnya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold hak konstitusi masyarakat mamberamo raya, dan memenangkan pihak yang telah melakukan curang?. bahwa adapun hasil yang sesuai dan masyarakat memilih sesuai dengan suara pada tanggal desember diantaranya sebagai berikut perolehan suara ora menit3 planet sofa ip bse dunia nya dan pada saat pemungutan suara ulang pada tanggal maret kesesuaian karena tidak ada oknum brimob yang berada tps tersebut sehingga berjalan secara demokratis, yang menghasilkan suara tetap yaitu sebagai berikut (berdasarkan kwk (bukti ,banpt akan mura meu anton ran pera konsili tetapi pada saat pleno pihak memohon telah mengurangi suara sebanyak suara tps kampung wakeyadi. dengan alasan tidak masuk logika, dan pada saat tps tidak ada protes soal suara yang ada terjadinya intimidasi yang dilakukan oleh oknum brimob karena marah suara nomor urut meraih sesuai dpt dan membubarkan masyarakat dengan senjata sehingga masyarakat berlarian. keraguan mahkamah yang pada intinya beranggapan adanya kecurangan pada tanggal desember yang berakibat suara pemohon yang banyak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold tidak meraih suara membuktikan tetap tidak meraih suara tps tps yang dilakukan pemungutan suara ulang, dan hasil suara pihak terkait yang tidak maksimal telah dicederai dikarenakan adanya intimidasi dari oknum brimob, apakah hal ini tetap akan dibenarkan oleh mahkamah, hanya mahkamah lah yang dapat menilai bias saja mahkamah beranggapan hal itu merupakan kewajaran dengan melakukan intimidasi dan memutuskan hasil pemungutan suara ulang adalah sah walaupun adanya pelanggaran pelanggaran. bahwa kami yakin mahkamah akan bersifat kenegarawanan dan melihat ketidak besaran hasil pemungutan suara ulang ini dianggap tidak sah karena terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. bahwa terlihat fakta kebenaran bahwa memang pasangan calon nomor urut tidak dipilih oleh mayoritas masyarakat mamberamo raya tps yang dilakukan pemungutan suara ulang dan hanya memperoleh suara (sepuluh) saja, sehingga dimana letak keraguan mahkamah atas. penyelenggaraan pemungutan suara ulang psu) oleh memohon tidak sesuai dengan perintah putusan dan ketentuan undang undang bahwaterjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan bersama sama oleh pemohon dan memohon sehingga merugikan kepentingan hukum dan konstitusional pihak terkait sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya tahun bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan yang ditemukanmemohon sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya tahunsehingga sangat signifikan merugikan perolehan suara pihak terkait secara langsung pada tempat pemungutan suara tps) dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldmbr tentang perubahan penetapanahwa pada tanggal maret telah dilaksanakan pemungutan suara ulang (dua) tps pada distrik mamberamo tengah timur dan (delapan) tps pada distrik router dengan perolehan suara sebagaimana dalam tabel dibawah ini: tabel tps kampung biri distrik mamberamo tengah timur besi #amanbakekalsad mnc muaro, gea adrianus materi, s.km, mph yakobus britain, s.ip tabel tps kampung wakeyadi distrik mamberamo tengah timur bsn "semakin mnc muaro, gama selo adrianus materi, s.km, mph britain, s.ip merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold psu) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya pada tanggal maret bahwa terhadap perbuatan memohon yangpada tempat pemungutan suara tps)akan diuraikan sebagai berikut: pembiaran dan pembenaran memohon terhadap fakta dan kejadian pada distrik runner kampung font tps dan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada distrik runner kampung font tps tempat pemungutan suara dibuka untuk pemilih pada jam wit, oleh ketua dan anggota kkp. setelah tps tersebut dibuka oleh kpps distrik runner kampung font tps orang pemilih (masyarakat) kemudian datang dan melakukan antrian tps kampung font distrik runner, kemudian dalam proses antrian para pemilih tps guo, tiba tiba sekira pukul witdengan cara mengacungkan dan mengarahkan senjata kepada masyarakat dengan maksud mengusir danmenyuruh masyarakat yang sementara menunggu giliran untuk menyalurkan hak suaranya agar segera meninggalkan tps dengan cara mengucapkan kata kata ancaman saya kasih rata kamu semua disini (saya tembak mati kamu semua disini), sehingga dengan ucapan ancaman kepada orang pemilih tersebut maka semua orang pemilih dengan panik lari berhamburan meninggalkan tps dan tidak jadi menggunakan hak pilihnya, bahwa selanjutnya oleh karena para pemilih panik dan berhamburan pergi meninggalkan tps makaaksa kepada ketua dan anggota kpps distrik runner kampung font tps untuk menutup tps dan mengakhiri merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold kegiatan pencoblosan serta segera melakukan penghitungan suara meski pun waktu masih pukul wit: bahwa kemudianbuka kotak suara dan selanjutnya memaksa ketua dan anggota kpps distrik runner kampung font tps untuk melakukan penghitungan suara meski pun waktu masih pukul wit, selanjutnya setelah dihitung oleh kpps,segera memasukkan surat suara dan seluruh dokumen kedalam kotak suara dan selanjutnya membawa kotak suara tersebut pergi keluar dari tps sehingga tidak ada kesempatan bagi ketua kpps dan anggota kpps distrik runner kampung font tps melakukan pengisian formulir c1 kwk berhologram dan bertanda tangan pada formulir c1 kwk berhologram tersebut: bahwa terhadap perbuatan dan peristiwa yang dilakukan olehaka ketua dan anggota kpps distrik runner kampung font tps tidak dapat bertanda tangan pada formulir c1 kwk guo: bahwa kemudian dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat distrik dan tingkat kabupaten, memohon melakukan rekapitulasi terhadap formulir c1 kwk distrik runner kampung font tps meski pun ketua dan anggota kpps distrik runner kampung font tps tidak mencantumkan tanda tangannya pada formulir c1 kwk guomerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldtetap melakukan rekapitulasi terhadap formulir model c1 kwkmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada distrik runner kampung font tps pembukaan tempat pemungutan suara tps) dilakukan oleh memohon dan perangkat jajarannya yaitu kpps tps kampung font distrik runner pada jam wit dan ditutup pada jam wit:penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul dan berakhir pada pukul waktu setempatmelaksanakan pemungutan suara tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukanld patut dan beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang psu)pada tps kampung font distrik rufa ratauembran raya pada tanggal maret sepanjang mengenai tps kampung font distrik runner. bahwa jumlah daftar pemilih tetap dpt) tps kampung font distrik runner sebanyak pemilih, dan pada tanggal merek ke pemilih tersebut telah mendatangi tps kampung font distrik runner, tetapi yang diberikan kesempatan oleh ketua dan anggota kpps untuk memilih hanya berjumlah pemilih, sehingga tersisa sejumlah orang pemilih sah yang terdaftar pada dpt tps kampung font distrik runner dan telah berada pada tps kampung font distrik runner tolak untuk menggunakan hak pilihnya (mencoblos) oleh ketua dan anggota kpps (memohon) bersama sama dengan saksi pasangan colon bupati dan wakil bupati nomor urut pemohon)ditegaskan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldmencoblos) menyebabkan orang pemilih yang telah terdaftar dalam dpt tps kampung font distrik runner kehilangan hak pilihnya sehingga terang dan nyata perbuatan tersebut:: saksi tps font, saksi tps font, saksi tps tapai, saksi tps tapai, saksi tps tapai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold bahwa berdasarkan fakta fakta, rentetan perbuatan dan keadaan hukum yang dipersesuaikan dengpenyelenggaraan pemungutan suara ulang psu) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten membran raya tahun sepanjang mengenai (lima) tps kabupaten membran raya tahun tanggal merekembran raya tahun dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganmembran raya tahun 2015pada (lima) tps kabupaten membran raya tanggal merek sehingga azas dan prinsiptidak dapat terlaksana dengan sempurna. petit berdasarkan keseluruhan uraian dalil dalil pihak terkait diatas. pihak terkaitrhitungan perolehan suara ulang lima) tps pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo raya tahun tanggal maret sepanjang mengenai (lima) tps yaitu: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua golddengan benar, cermat, teliti dan berhati hati sepanjang mengenai:yang dilaksanakan oleh permohonanterhadap (lima) tps yaitu:rdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goldtps tps kampung tapai, tps dan tps kampung font, distrik runner pada tanggal desember yang benar adalah sebagai berikut: perolehan suara kampung tapai key kampung font lan total nama perolehan pasangan calon suara sah, dan yakobus britain, s.ip menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya pasangan nomor nomor urut atas nama dominus dasinapaabupaten mamberamo raya tahun sepanjang terhadap (lima) tps, yaitu: merdeka barat jakarta teb, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid tps kampung font distrik runner:, tps kampung font distrik runner:, tps kampung tapai distrik runner, tps kampung tapai distrik runner, tps kampung tapai distrik runner, dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerjatahun dalam.rangkatahun memerintahkan kepada kepolisian negara republik indonesia, kepolisian daerah provinsi papua, cast kepolisian resort kabupaten mamberamo raya tahun untuk berlaku netral dan tidak memihak serta mengamankan proses jika diadakan pemungutan suara ulang tps sebagaimana tersebut dalam amar putusan, sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada mahkamah sesuai dengan kewenanganny1sampai dengan pt yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal april sebagai berikut: pt surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya nomor: pts kpu mbr pt foto oknum brimob yang mengawal tim sukses pasangan calon nomor urut dan seorang oknum anggota polres pt foto oknum brimob atas nama piter mambrasar membongkar tps pt foto oknum brimob dan oknum anggota polres mamberamo merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold tabel tps kampung tanya distrik rouffaerbakeri distrik rouffaer ga, nama pasangan calon tps tps robby rumansara, sp, dan yahya muaro, demands kew kew, sh, dan.bahwa selanjutnya pada tanggal maret dilakukan rekapitulasi tingkat distrik mamberamo tengah timur dan tanggal maret dilakukan rekapitulasi distrik router, dengan perolehan suara masing masing kandidat adalah sebagai berikut: distrik distrik urut nama pasangan calon mamberamo router tengah merdeka bat jakarta tel fax ema selretarsl@maka raya mengambil alih kotak suara pt c1tps font pt surat kapolres mamberamo raya, akun kombes polri drs terry levin dengan nomor res pt tps kampung biri pt tps kampung wakeyadi pt kronologis dari kepala suku kampung font pt foto kapolres sedang menegur keras oknum brimob pt foto anggota brimob menggunakan senjata laras panjang dekat tps pt surat kronologis dari ketua kpps font pt surat kabar cendrawasih pos terbit tanggal maret pt foto oknum brimob membuka kotak surat suara i2. menimbang bahwa mahkamah telah memanggil kepala kepolisian daerah provinsi papua untuk memberikan keterangan terkait dengan laporan pengamanan pelaksanaan pemungutan suara ulang pilkada kabupaten mamberamo raya tahun namun kepolisian daerah papua tidak hadir dan hanya menyampaikan laporan tertulis dari kapolda papua dan kapolres mamberamo raya yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april sebagai berikut: i2. bahwa kapolda papua pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut rujukan laporan informasi khusus nomor r ik dit interkom tanggal februari tentang hasil sidang putusan atas sengketa gugatan pilkada kabupaten mamberamo raya tahun surat telegram kapolri nomor st tanggal februari tentang perintah untuk melaksanakan langkah langkah antisipasi putusan terkait dengan adanya peristiwa penerobosan oleh kurang lebih orang yang memaksa masuk ruang sidang mahkamah konstitusi jakarta, surat kpu provinsi papua nomor b2 kpu prov. tanggal maret perihal penyampaian jadwal dan tahapan psu kabupaten mamberamo raya, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold surat perintah kapolda papua nomor spin tanggal maret tentang perintah tugas personil brimob bko polres mamberamo raya: surat perintah kapolda papua nomor spin tanggal maret tentang perintah personil brimob bko polres mamberamo raya dalam rangka pengamanan pemilukada ulang kabupaten mamberamo raya. sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dilaporkan kepada jenderal pelaksanaan pengamanan pemungutan suara ulang psu) pemilukada pada tps di. kabupaten mamberamo raya yang dilaksanakan oleh personil bko brimob polda papua sebagai berikutdikarenakan hingga tanggal maret pihakni polda papua mengirimkan bko personil brimob sebanyak orang guna perkuatan personil polres mamberamo raya menjelang, saat mamberamo raya dengan kapal laut lestari:iiimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold diberangkatkan bersamaan dengan personil brimob bko tersebut point diatas,kew kew, sh., mh.dan adrianus materi, skm. mph nomor pcb cwb kmr diam psu, pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten mamberamo raya untuk tps telah dilaksanakan dalam keadaan aman dan lancar. terkait dengan hal tersebut diatas, dilaporkan pula bahwa kasat brimob polda papua telah memerintahkan personil brimob berdasarkan surat perintah kasat brimob papua nomor sprint ii1 tanggal maret tentang pengawalan saksi saksi psu pemilukada mamberamo raya, untuk ini dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa propam polda papua:2. bahwa kapolres mamberamo raya pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut bahwa pada hari senin, tanggal maret bertempat ruang rapat kpu kabupaten mamberamo raya dengan agenda rapat pengecekan psu oleh penjabat bupati yang dihadiri oleh penjabat bupati, dandim, kapolres, ketua kpu provinsi, ketua bawaslu provinsi, ketua dan anggota bawaslu kabupaten, kandidat pasangan calon nomor urut dan partai pendukung, tim sukses pasangan calon, tokoh adat dan tokoh agama. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold pada acara tersebut, hadir seseorang atas nama moses artileri mahasiswa unten memberitahukan informasi tentang keterlibatan pasukan preman dari brimob polda papua yang hadir dengan senjata lengkap sambil mengancam dan menakut nakuti masyarakat, agar masyarakat harus memilih nomor unit (dua), jika tidak mau pilih jangan datang tps pada waktu pelaksanaan tanggal maret sambil menunjuk video rekaman anggota tersebut. atas laporan tersebut, penjabat bupati sampaikan agar saya sebagai kapolres segera mengecek lapangan dan segera menarik mereka, dan hal itupun saya (kapolres) bersama (lima) anggota polres mamberamo raya beserta (sepuluh) anggota brimob polda papua yang ditugaskan kapolda papua polres mamberamo raya bko polres) mengecek kebenaran informasi tersebut, ternyata kampung kerja kami berjumpa seseorang yang bernama ismail seop) sekitar jam wit bahwa pada hari sabtu tanggal maret ada (empat) kali penerbangan dengan pesawat jenis fac, menurunkan orang orang dari sarmi dengan bersenjata lengkap tapi mereka berpakaian preman, setelah diamati ternyata mereka mantan anggota brimob yang pernah bertugas mamberamo. kampung hikari, kami berjumpa kepala distrik hikari kediamannya sekitar pukul wit. kepala distrik) mengatakan bahwa anggota brimob polda papua sebanyak (dua ultah) orang bersama tim sukses paslon nomor urut pada tanggal maret kemarin mereka bermalam sini dan besoknya mereka melanjutkan perjalanan router dengan menggunakan (lima) speedboat dengan mengawal timses paslon nomor urut pada tanggal maret hasil rapat forkopimda dengan kpu provinsi dan kabupaten bersama para kandidat, partai politik pengusung, timses, dan para tokoh gereja, adat, perempuan dan tokoh pemuda) saya kapolres) yangmenyampaikan kepada bpk. kapolda papua cg. karo ops polda papua, tentang ramai ramai masyarakat mamberamo persoalan anggota brimob yang berpakaian preman namun bersenjata lengkap hadir sebagai awal timses paslon nomor urut telah hadir lokasi lokasi tps mengancam dan mengintimidasi masyarakat dan bapak karo ops membalas snya kepada kami pak kapolres untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold kekuatan brimob yang personil tidak untuk kawal calon peserta pemilu, polri harus netral". pada tanggal maret saya kapolres) melaporkan perihal anggota brimob polda papua yang hadir secara preman mengawal timses paslon nomor urut (dua) kepada kasat brimob kombes matius gakari melalui nomor dan beliau kaget meminta saya kapolres) segera tarik mereka anggota brimob tersebut) secara jelas, snya yang masih kami perintahnya sebagai berikut segera ditarik dan tetap lakukan pam lirik, agar tetap netral, dikoordinasikan dengan danos .bantu kpu dan dikoordinasikan intel polda, apabila telah tiba kasonaweja seluruh anggota harus netral tidak boleh berpihak pada paslon. bantu lancar, dan tertekan pemilihan ulang. pada tanggal maret saya kapolres) dengan anggota tiba kampung kain distrik router. kami langsung bertemu dengan warga masyarakat sambil mengecek situasi kamtibmas serta mengecek keberadaan anggota tersebut, ternyata (sdr. timotius) mengatakan bahwa anggota brimob tersebut masuk router dan mereka mengawal tim sukses serta membawa bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat, tapi mereka langsung kampung kampung yang melaksanakan psu. pada tanggal maret sekitar jam wit saya (kapolres) dan anggota tiba kampung bakeri kami ditahan dengan warga masyarakat dan salah satu warga bernama eli kebo) kami tanyakan perihal anggota tersebut, katakan bahwa kemarin mereka datang kesini bawa barang dan uang untuk dibagi bagikan masyarakat tapi masyarakat tersebut tidak diragukan. pada hari yang sama sekitar jam wit saya (kapolres) bersama anggota tiba kampung tapai bertemu dengan warga kampung tapai. kampung ini saya berjumpa juga dengan para tim sukses dari kedua pasangan calon dan saya langsung bertemu dengan kepala kampung tapai sdr senat sabri) mengecek keberadaan brimob tersebut. ternyata mereka berada kampung ini. setelah saya perintahkan anggota brimob yang bersama saya mengecek dan kalau ada, suruh yang seniornya ketemu dengan saya. selagi saya bincang bincang dengan haji moda sebagai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold koordinator tim sukses paslon nomor (dua) kedua anggota tersebut membawa anggota ipa radar kanan bertemu dengan saya, tanpa banyak omong saya tanyakan langsung kepada sdr. ipa radar sebagai berikut kamu anggota masuk sini, ada surat tugas atau tidak yang bersangkutan diam saja dan tidak jawab apa apa. sdr. radar, anda mengerti dengan manajemen operasional polri, kalau membawa pasukan anggota masuk wilayah hukum polres wajib lapor kapolres atau tidak tetapi yang bersangkutan diam saja dan tidak menjawab apapun. sdr. radar, saya kapolres) perintahkan kau dan anak buah segera mundur tinggalkan timses paslon ini karena kehadiran kalian mendampingi timses paslon jadi pembicaraan dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal maret kemarin kasonaweja yang dipimpin langsung oleh penjabat bupati mamberamo raya dan saat ini karo ops polda papua, kabid. hukum polda papua dan dir interkom polda papua, atas perintah bapak kapolda papua berada mamberamo raya kasonaweja) mengecek dan segera menarik mundur kalian dari timses kembali kasonaweja atau stand dengan saya ibukota distrik kampung kain) tapi yang bersangkutan ipa radar) katakan iya, nanti kita lihat. kembali saya kapolres) menyampaikan kepada timses paslon nomor urut sdr. haji moda) bahwa cara kerja timses melibatkan anggota polri seperti ini adalah menyalahi aturan dan melanggar undang undang. serta tidak boleh mencoreng kerja kepolisian wilayah ini. cara kalian ini seperti mengadu domba kasat brimob dan kapolda papua. kalau sampai saya ditegur, saya bukan bicara sebagai kapolres tapi saya bicara dengan kapasitas kepala suku besar atas tanah ini, saya tidak mau lihat makam sini. hak pilih harga diri anggota polri dan kewenangannya bisa dibeli oleh parpol, timses dan kroni kroninya sekarang saya balik ibukota distrik saya tunggu anggota brimob ini sana, kalau mereka tidak datang maka saya akan tindak lanjut laporan ini kapolda papua. pada tanggal maret saya kapolres) bersama (tiga) anggota merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold dari distrik router kembali kasonaweja untuk bertemu dengan para pejabat dari polda papua yang hadir memantau dan mengawasi psu mamberamo raya, tanggal maret nanti, setelah bertemu saya kapolres) melaporkan kepada karo ops polda papua kabid. hukum polda papua dir interkom polda papua yang diwakili kasubdit kasubdit iii dir interkom polda papua bahwa pengecekan saya lapangan hasilnya benar, sesuai laporan pengaduan masyarakat. ternyata ada dua puluh) anggota brimob dari polda papua kampung tapai pimpin oleh ipa radar kanan setelah mendengar laporan saya, kabid kum polda papua kombes joko priadi) bertanya kepada saya kapolres) kalau faktanya seperti itu apa tindakan pak kapolres? saya katakan bahwa saya sudah perintahkan agar anggota brimob tersebut segera tinggalkan timses paslon nomor urut (dua) dan bergabung bersama anggota yang lain ibukota distrik, guna menghindari tudingan dan tuduhan masyarakat yang seperti ini lagi gencar tentang keberadaan polri dan tugas seperti ini berarti polri sudah dibeli oleh paslon, partai, dan polri terlibat berpolitik praktis langsung lapangan. kembali saya kapolres) menyampaikan lagi kepada kabid kum polda papua. bahwa saya kapolres) juga sudah memerintahkan kepada koordinator timses paslon nomor urut sdr. haji moda) agar haji moda) bertanggungjawab dan segera fasilitasi kembalikan mereka anggota brimob) ibukota distrik router kampung kain) atau kasonaweja sebelum tanggal maret dan kabid kum polda papuakatakan bahwa tindakan kapolres sudah tepat, kita harus jaga netralitas kita. pada tanggal maret sekita jam wit siang saya (kapolres) dan beberapa anggota kembali distrik router kampung kain) mengecek kesiapan psu keesokan harinya, ternyata mereka (dua puluh) anggota brimob tersebut, tidak berada distrik untuk bergabung dengan anggota yang lain, sesuai perintah kami. lewat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold ssb pemda kami laporkan pejabat polda papua yang berada kasonaweja bahwa anggota brimob tersebut tidak melaksanakan instruksi kapolda yang telah disampaikan melalui kapolres kepada mereka. pada tanggal maret pencoblosan kami mengecek keberadaan anggota brimob tersebut, ternyata mereka tetap mengawal timses tps tps. setelah sore hari petugas pam tps tiba distrik dan ada beberapa anggota pam tps kami tanyakan dan mereka katakan bahwa" pasukan siluman itu, tadi ada tps bersama timses paslon nomor urut pada tanggal maret saya kapolres) melaporkan situasi psu yangdiselenggarakan pada tanggal maret melalui satelit kepada bapak kapolda papua, dari kampung kain distrik router, beberapa halang diadukan masyarakat kepada saya kapolres) berkaitan "ketidaknetralan polri" dalam psu ini, yaitu masuknya pasukan polri siluman tps tanpa prosedur dan mengawal timses paslon nomor urut tudingan keberpihakan karena polisi sudah dibayar'" tuduhan masyarakat bahwa pasukan brimob dipercayai untuk mengancam warga, agar setelah terima uang dan barang dari timses nomor urut jangan hadir tps, hilang saja hutan, kalau memilih nanti kami brimob) sapu bersih. penyampaian warga bahwa tps font ada anggota yang membongkar tps. melaporkan hal tersebut kepada bapak kapolda papua dan arahan beliau kepada kami, agar kami coba koordinasi dengan kpu dan panas untuk dilakukan color ulang tps yang warganya belum color. setelah kami koordinasi dengan kpu kabupaten mamberamo raya dan panas. ibu works bangsawan mengatakan kepada saya kapolres) bahwa hal itu tidak mungkin karena kita tidak punya biaya. atas tuduhan pembongkaran tps oleh anggota kami, telah diklarifikasi kpp dan panas, bersama kami. dan kami pada kesempatan itu menyampaikanpermohonan maaf, dan pesan kami apabila tidak diterima maka kami akantindakianjuti sesuai aturan hukum yang berlaku, setelah penyelesaian tersebut kpu ditindaklanjuti dengan pleno tingkat distrik merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold kampung kain. pada tanggal maret setibanya saya kapolres) kasonaweja, langsung melaporkan situasi kepada kabid kum polda papua yang saat itu ditunjuk oleh kapolda papua sebagai pejabat pengamat wilayah, dan arahan beliau untuk saya kapolres) membuat laporan kapolda tentang anggota brimob kita jadi permasalahan dalam psu ini, dan beliau kabid kum polda papuamenyampaikan kepada saya kapolres) apabilapermasalahan anggota brimob ini dijadikan masalah mk, maka kapolres hadir dan saya dampingi. fakta keberadaan kehadiran anggota brimob polda papua dipimpin ipa radar kanan mamberamo raya dalam rangka psu pilkada kab. mamberamo raya ternyata ada kejanggalan yang prinsip, tidak sesuai sop penugasan anggota polri tersebut adalah penugasan anggota ini adalah permintaan paslon urut (dua), demands kyu kew, sh.,m. hum. dan adrianus materi, s.km. kepada bapak kapolda papua dan temuannya kepada saya kapolres) tapi surat tembusan tersebut saya baru dapat setelah ada masalah lapangan terhadap anggota itu yaitu setelah selesainya pelaksanaan psu. sampai saat ini, saya kapolres) tidak pernah menerima perintah arahan dari bapak kapolda papua tentang surat paslon urut yang meminta timsesnya dikawal oleh brimob polda papua tentang disetujui kapolda atau tidak. saya kapolres) begitu mendengar laporan warga tentang adanya anggota brimob tersebut telah meresahkan warga, lalu melakukan pengecekan lapangan, ternyata mereka telah berada mamberamo raya pada tanggal maret dengan menggunakan pesawat cena jenis fac dan turunnya lapangan terbang perintis kerja, tanpa sepengetahuan saya sebagai kapolres dan juga penjabat bupati maupun penyelenggara psu lainnya. surat perintah nomor spin iii terdapat banyak kejanggalan sebab mencatatnya kasat brimob polda papua, hal mana saya kapolres) menilai surat perintah tersebut tidak benar penerbitannya, karena: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gold dasar surat perintah tersebut tidak memuat urgensi kepentingan kapolres mamberamo raya sebagai kasat gas res ops mantap praja sebagai pemohon dukungan penambahan pasukan langsung kasat brimob. butir pertama dari isi surat perintah untuk bko polres mamberamo raya tetapi kenyataanya tidak lapor diri kapolres. surat perintah tersebut tanpa menyebut sumber dana pembiayaan tugas tugas mereka akibat perintah itu paslon (dua) ternyata dibiayai. surat perintah dimaksud tidak menyebutkan tanggal ditetapkan untuk bertugas. upaya saya kapolres) sesuai perintah kapolda papua melalui karo ops polda papua, maupun perintah kasat brimob polda sendiri telah saya sampaikan kepada mereka waktu bertemu distrik router kampung tapai), agar ipa radar kanan dan anggota yang mendampingi timses paslon urut segera mundur polres bergabung bawah kendali kapolres tetapi tidak mematuhi perintah atasan (kapolda, kasat brimob, kapolres), bahkan terkesan membangkang. kesimpulan pendapat saya sebagai kapolres adalah sebagai berikut kelompok anggota brimob polda papua ini yang dipimpin oleh ipa radar kanan mengawal dan bekerja sama timses paslon nomor urut (dua) adalah atas permintaan paslon nomor urut dengan"netralitas polri" sebagai penyelenggara negara, undang undang tahun tentang kepolisian negara republik indonesia. anggota anggota tersebut dalam pelaksaan tugas tidak sesuai sop polri. dengan tidak melaksanakan perintah kapolda papua maupun kasat brimob polda papua, berarti membangkang atasan. gerakan anggota brimob tersebut benar benar telah mencoreng upaya polri untuk melaksanakan instruksi presiden tentang penyelenggaraan pilkada serentak tahun tanggal desember wajib menjadi ajang pemilu yang berkualitas, mengingat harga dirt bangsa dan negara dipertaruhkan math dunia, lewat pesta demokrasi ini. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua golgam nama l.m. usman emba, s.t, heat alamat jalan lumba lumba, kelurahan aidoru, bean kecamatan bata aidoru kabupaten im| muna: nama ir. abdul malik itu, si, alamat jl. gang. kelurahan kebon baru, kecamatan tebetsarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.ifn96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hal hal yang menjadi pembahasan adalah: tahapan program dan jadwal pemungutan suara ulang: pembahasan pembentukan badan penyelenggara ppk dan pps), penjelasan terkait terkait dengan surat kpu nomor kpu iisurat pemberitahuan memilih tps (formulir model ulang kwk) yang melibatkan tim pasangan calon dan panas pemilihan kabupaten muna. pada tanggal maret kpu kabupaten muna melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati muna yang dihadiri oleh masing masing pasangan calon, panas pemilihan kabupaten muna, polres muna dan kodim muna dalam rangka tindak lanjut rapat koordinasi tanggal maret dengan kesimpulan rapat sebagaimana terlampir. rapat pada tanggal desember membagi sesi pelaksanaan validasi data pemilih yakni: tanggal maret s.d maret dilaksanakan validasi administrasikantor kpu kabupaten muna. langkatb dan tb yang sudah tidak memenuhi syarat tms) dengan memberikan keterangan sesuai dengan keadaannya pada kolom keterangan dpt, tb ph, dan tb misalnya terhadap pemilih yangyang teridentifikasi ganda, merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo terdaftar sebagai pemilih provinsi banten kota tangerang selatan, kecamatan serpong utaranatalia menjaga, nik: "" terdaftar sebagai pemilih provinsi banten, kabupaten kota, kota tangerang selatan, kecamatan serpong utara,eni. tempat tgl lahir: wangkanapi kota bau bau, nik: pemilih yang berdomisili dan terdaftar dalam dpt kab kota bau bau kec polio kel wangkanapiamira ibu, lahir posunsuno, dengan nik: pemilih dari kota kendari kec. kamu, kel. lalolara, nomosholihin, lahir jepara, nik: pemilih dari prov jawa tengah, kab. jepara, kec. tahunan, desa yangon, terdaftar dpt tps dengan nomormerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id atas nama bolo daud, lahir muna, nik: pemilih dari prov. sulawesi selatan, kab. toraja utara, kec. nanggala, desa rante, terdaftarismail, lahir ambigu, nik: pemilih dari provinsi papua, kota jaya pura, kec. jayapura utara, kel. tanjung ria, terdaftar tps nomor dptatas nama margaret widyastuti, nik: lahir semaranglista haryana, nik: lahir jakartabdullah, lahir munrajausman saifuddinmerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id atas nama ode andi wou, berasal dari prov. kalimantan timur, kab. kutai timur kec. sangat utara, nik: "wade harian fadhil, berasal dari prov. kalimantan timur, kab. kutai timur kec. sangat utara, nik: """"mujair, berasal dari prov. kalimantan timur kota samarinda kec. samarinda utara, nik:113j atas nama nutfah mudawamah, berasal dari prov. kalimantan timur kota samarinda kec. samarinda utara, nik:siti munich, berasal dari prov. kalimantan timur kota samarinda kec. samarinda utara, nik: politik uang money politics) bahwa pelaksanaan psu tps kabupaten muna juga diwarnai oleh money politics yang sangat masif sebagai berikut: money politics tps desa maroko kecamatan maroko pada pelaksanaan psu tps desa maroko kecamatan maroko ditemukan banyak pelanggaran money politics sebagai berikut: bukti pt suma warga desa maroko, menerima uang sebanyak dari saudara aladin selaku tim pemenangan pasangan calon nomor urut bukti pt merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id fatwa dan nur aini warga desa maroko dusun pada hari minggu tanggal maret masing masing menerima uang sebanyak dari orang tim pemenangan pasangan calon nomor urut atas nama liana, murni dan budi: (bukti pt dan pt uru warga desa maroko menerima uang sebanyak dari saudara sirajudin ha@, dan menerima uang dari saudara ode lanao sebanyak selaku tim pemenangan pasangan calon nomor urut bukti pt herman, warga desa maroko menerima uang sebanyak dari saudara mikrajuddin hao selaku tim pemenangan pasangan calon nomor urut bukti pt kesemua pemilih yang menerima sejumlah uang dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut tersebut diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut pada pelaksanaan psu tps desa maroko kecamatan maroko tanggal maret money politics tps kelurahan raha kecamatan katode bahwa berdasarkan pengakuan saudari siti hardianti, pemilih tps kelurahan raha kecamatan katode, yang bersangkutan diberikan uang oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut atas nama drs. alauddin sebanyak dan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut pada pelaksanaan psu tanggal maret selain itu, yang bersangkutan juga menerangkan bahwa drs. alauddin selaku tim pemenangan pasangan calon nomor urut guo, juga menyampaikan bahwa ada orang pemilih yang berdomisili kelurahan raha jalan sutan sjahrir tula empang yang juga telah menerima uang sebesar dan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut pada psu yang dilaksanakan pada tanggal maret tersebut. bukti pt 115j selain itu, sejumlah uang juga diterima oleh saudari rufina pemilih yang terdaftar dengan dpt nomor tps kelurahan raha yang bersangkutan diberi uang sebesar oleh tim pemenangan pasangan calon nomor atas nama bram dan diarahkan untuk memilihpada saat pelaksanaan psu tanggal maret saudari juliana memilih pasangan calon nomor urut bukti rekaman video) bukti pt money politics tps kelurahan wamponiki kecamatan katode bahwa terdapat pemilih atas nama surabaya warga kelurahan wamponiki menerima uang dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut atas nama angga sebesar dan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut pada saat pelaksanaan psu tanggal maret tps kelurahan wamponiki kecamatan katode. bukti rekaman suara) bukti pt penghalang halangan, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap pemilih bahwa pada saat pelaksanaan psu tps kabupaten muna juga terjadi penghalang halangan, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap pemilih sebagai berikut: pemilih atas nama udin warga desa maroko dilarang dan dipersulit untuk menyalurkan hak suaranya meskipun sudah mendapatkan form c6 kwk oleh tim pasangan calon nomor urut bukti pt dan pt pemilih atas nama stina muncullah warga desa maroko dilarang dan dipersulit untuk menyalurkan hak suaranya dan juga mengalami kekerasan fisik berupa tindakan penganiayaan seperti ditendang dan didorong yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut bukti pt 85j pemilih atas nama panji, tae dan alma warga desa maroko dihalang halangi untuk memilih oleh tim pasangan calon nomor urut dan dipaksa bertanda tangan dalam surat pernyataan kesediaan untuk tidak memilih: bukti pt pt dan pt pemilih atas nama damai warga desa maroko, mengalami kekerasan fisik, ancaman, serta intimidasi dan paksaan dengan menggunakan senjata tajam agar memilih pasangan calon nomor urut bukti pt pemilih atas nama sandi warga desa maroko mengalami intimidasi berupa penggeledahan rumah yang dilakukan oleh oknum kepolisian dengan menggunakan senjata pistol bersama tim pasangan calon nomor urut bukti pt 94j merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo pemilih atas nama kasim, mk. warga desa maroko mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, penganiayaan dan pengeroyokan oleh tim pasangan calon nomor urut bukti pt 96j terdapat sejumlah pemilih tps kelurahan wamponiki yang diintimidasi dan diancam oleh tim pasangan calon nomor urut ancaman tersebut berisi bahwa apabila pasangan calon nomor urut kalah, maka tim pasangan calon nomor urut akan membakar rumah rumah pemilih yang tidak memilih pasangan calon nomor urut tersebut. intimidasi terhadap pemilih tps kelurahan wamponiki juga dilakukan oleh oknum kepolisian polsek katode, bukti pt keberpihakan aparat kepolisian kepada pasangan ca tps kabupaten muna, dibuktikan dengan hal hal sebagai berikut: bukti pt 101j foto gambar oknum kepolisian sedang mengangkat simbol pasangan calon nomor urut yaitu dengan mengangkat satu jari, dimana maksud dari ekspresi itu adalah angka satu atau pasangan calon nomor urut bukti pt terdapat laporan kepolisian mengenai tindak pidana pengrusakan mobil dan penganiayaan satgas pasangan calon nomor urut oleh tim pasangan caangan caangan calon nomor urut dilepaskan begitu saja oleh polres, bukti pt dan pt 107j video rekaman yang memperlihatkan adanya pembagian ikan, beras, dan gula oleh tim pasangan calon nomor atas nama rifai pedanda untuk mempengaruhi pemilih yang dikawal oleh pihak kepolisian: bukti.pt 116j merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti berupa buku catatan yang berisikan laporan keuangan tim pasangan calon nomor urut yang telah memberikan uang kepada pihak kepolisian dan kepada oknum tni, (bukti pt 105j bukti berupa sebuah handphone milik tim pasangan calon nomor urut atas nama toni yang dalamnya berisikan sms percakapan yang menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah dibayar oleh pasangan calon nomor urut untuk mem backup pasangan calon nomor urut pada saat pelaksanaan psu. (buktimaret adalah sebagai berikut: perolehan suara psu tps desa maroko kecamatan maroko bukti pt 56j kz:ll. . jumlah . perolehan suara psu tps kelurahan raha kecamatan katode bukti pt 55j nama pasangan calon urutjumlah perolehan suara psu tps kelurahan wamponiki kecamatan katode bukti pt 54j merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id urut suara malik itu, tangan ode sauna bahwa berdasarkan rekapitulasi tps, maka perolehan suara pasangan calon nomor urutadalah dengan demikian perolehan terbanyak seluruh suara sah psu tps adalah pasangan calon nomor urut pihak terkait) dengan jumlah perolehan suara perlu diketahui juga bahwa dalam pelaksanaan psu tps guo terjadi peningkatan jumlah pemilih. sebagai perbandingan pada saat pemungutan suara tanggal desember jumlah suara sah untuk tps desa maroko adalah dari jumlah suara sah tersebutuntuk tps kelurahan rahanomor memperoleh sementara untuk tps kelurahan wamponikidengan demikian, jumlah suara sah tps sebelum psu berjumlah suara, sedangkan setelah psu berjumlah sehingga terjadi peningkatan sejumlah suara. peningkatan jumlah pemilih guo patut diduga disebabkan banyaknya pemilih ganda dan adanya dugaan mobilisasi pemilih dari luar daerah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tps kabupaten muna sebagaimana diuraikan atas, pihak terkait menyatakan keberatan terhadap hasil psu tps guo dengan alasan sebagai berikut: bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadisaat dilaksanakannya psu justru lebih banyak masif dibandingkan pada saat pemungutan suara tanggal desember, pemilih yang tidak memenuhi syarat karena berasal dari luar kabupaten muna, banyaknya praktik politik uang (money politics), adanya penghalang halangan, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap pemilih dan adanya keberpihakan aparat kepolisian kepada salah satu pasangan calon: bahwa pelanggaran dan kecurangan sebagaimana telah diuraikan guomerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtps guordeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: tanggal maret dilaksanakan validasi faktualuntuk lebih memastikan keabsahan dari seluruh data pemilih dengan mengunjungi langsungdisamping itu kpu kabupaten muna juga melakukan sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada masyarakat khususnya pada masyarakat dilokasi pelaksanaan pemungutan suara ulang yakni kelurahan raha kelurahan wamponiki kecamatan katode dan desa maroko kecamatan maroko dengan cara, pemasangan spanduk sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara ulang mulai tanggal maret dan penyampaian pengumuman secara terbuka dengan menggunakan mobil bukan kabupaten muna pada tanggal maret s.d maret pembentukan ppk, pps dan kpps. pembentukan ppk dan pps dalam rangka perekrutan badan penyelenggara ppk dan pps) untuk pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi, maka kpu kabupaten muna melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap anggota merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoraha dan tps kelurahan wamponiki pada tanggal maretsejumlah pemilih ganda lebih dari satu pemilih yaitu tps kelurahan raha ditemukan orang pemilih ganda dan tps wamponiki ditemukan orang pemilih ganda. selain itu, tps tersebut juga ditemukan adanya pemilih yang berasal dari luar daerah atau dari luar kabupaten muna sebanyak pemilih:maretpada pelanggaran pada pemungutan suara tanggal desember bahwa mengingat jumlah pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan psu tanggal maret lebih parah, maka menurut pihak terkait akan lebih memberikan keadilan bagi para pihak, apabila hasil perolehan suara tps guo kembali pada hasil pemungutan suara tanggal desember sebagaimana tercantum dalambukti pt .aj dnomor ba xi1 bukti pt .bj dikurangi pemilih yang dinyatakan tidak sah oleh mahkamah yaitu sebanyak suara. sehingga perolehan suara pasangan calon nomor urut menjadi sejumlah suara, atau unggul suara dari pasangan calon nomor urut dan karenanya, demi hukum menggugurkan hasil pemungutan suara ulang tanggal maret merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa adapun rincian perolehan suara masing masing pasangan calon pada pemungutan suatu tanggal desember adalah sebagai berikut: tps kel. raha tps kel. tps desa maroko kec. katode wamponiki kec. kec. maroko katodeberdasarkan tabel tersebut total perolehan suara pemohon tps guo adalah sedangkan total perolehan suara pihak terkait adalah adapun selisih perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah suara, sehingga total perolehan suara masing masing pasangan calon untuk seluruh tps adalah sebagai berikut: vide bukti pt dan pt .bj nama pasangan calon perolehan suara lm. usman emba, dan ir. abdul malik itu, arwah ady saputra dan ode sauna dr. lm. baharuddin, kes dan pili, lo. jumlah suara selisih kemenangan dari total perolehan suara sebagaimana tertera dalam tabel atas, mengingat dalam putusan nomor php.bup xiv terbukti terdapat suara yang tidak sah dengan rincian: suara tps kelurahan raha akibat adanya pemilih ganda, suara tps kelurahan wamponiki akibat adanya pemilih ganda, dan suara tps desa maroko akibat adanya pemilih yang tidak terdaftar tetapi ikut memilih, maka perolehan suara pihak terkait menjadi sehingga perolehan suara masing masing pasangan calon menjadi sebagai berikut: merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id apaan mantan ir. abdul malik itu, ode sauna pili, jumlah suara selisih kemenanganatas dasar keadilan menurut pihak terkait mahkamah harus memerintahkan psu kembali tps guo. psu sesuai dengan pertimbangan mahkamah dalam putusannya, maka natas dasar keadilan pihak terkait meminta mahkamah untuk memerintahkan psu kembali tps agmbatalkan hasil pemungutan suara ulangmuna tahun formulir model db1 ulang kwk), bertanggal maret menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun dalamyang benar menurut pihak terkait sebagai berikut: ir. abdul malik itu, ode sauna pili, jumlah sura . atau memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tps kelurahan raha dan tps kelurahan wamponiki kecamatan katode pihak terkait melampirkan lampiran bukti sebagai berikut:wamponikiwamponiki kecamatan katode, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun dan lampiran merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idraharaha kecamatan katodemaroko, kecamatan marokotps desa maroko, kecamatan marokomaroko, sekretariat pps ppkmaroko, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun dan lampiran model merdeka barat jakarta tel, ema: [email protected] da1 ulang kwk rincian hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan marokokatode, sekretariat pps ppk kec. katodekatode, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun dan lampiran model da1 ulang kwk rincian hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan katode dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun model dapt model dbna tahun pt model db2 ulangmerdeka barat jakarta tel, ema: [email protected] bahwa nama nur aini nik: dan nama nur aini denganketua pps raha dan ketua kpps tpsulangbahwa nama kristina layers nik: dan nama kristina loy reusmerdeka barat jakarta tel, ema: [email protected] ketua pps raha dan ketua kpps tps pt model a3 kwk daftar pemilih tetaptb1 kwk daftar pemilih tetap tps desa kelurahan laea, kecamatan wakorumba utardata pemilihan tetap pilkada serentak tahun provinsi banten kabupaten kota kota tangerang selatan, kecamatan serpong utara, kelurahan desa pualam. nama hendrik lie, tempat lahir makassar, tps dikutip dari https: data kpu.go.id dpt2015.php. pt data pemilihan tetap pilkada serentak tahun tps provinsi banten, kabupaten kota tangerang selatan, merdeka barat jakarta tel, ema: [email protected] kecamatan serpong utara, kelurahan desa pualam. nama natalia menjaga, tempat lahir makassar. dikutip dari https: data kpu.go.id dpt2015.php. pt data pemilihan tetap pilpres tahun provinsi sulawesi tenggara, kabupaten kota bau bau, kecamatan polio, kelurahan desa wangkanapi. nama ode henri, dan eni, tempat lahir bau bau dan wangkanapi, tps dan tps keterangan belum pelaksanaan pilkada, namun dimobilisasi daftar memilih tetap psutenggara, kabupaten kota kendari, kecamatan kamu, kelurahan desa lalolara. nama amira ibu, tempat lahir kendari tps dikutip dari https: data kpu.go.id ss8.php. pt data pemilihan tetap pilpres tahun provinsi jawa tengah, kabupaten kota jepara, kecamatan tahunan, kelurahan desa subordo nama muhamad sholihin, tempat lahir jepara, tpsselatan, kabupaten kota: toraja utara, kecamatan nanggala, kelurahan desa rante. nama daud label, tempat lahir muna, tps dikutip dari https: data kpu.go.id ss8.php. pt data pemilih tetap dpt, nama ismail, kabupaten muna, tps dikutip dari https: data kpu.go.id ss8.php: pt surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, model c6.ulang kwk atas nama udin tb nik identitas lain mrb hari selasa maret tempat pemungutan surat tps) nomor desa maroko tanggal maret pt surat pernyataan nama alma bahwa yang bersangkutan pada saat pemungutan suara ulang merdeka barat jakarta tel, ema: [email protected] tps desa maroko tidak melakukan pemilihan karena berada bawah tekanan intimidasi oleh pasangan pt surat pernyataan nama udin alamat: desa maroko, kec. maroko, kab. muna bahwa yang bersangkutan dan istri stina minaulla pada saat pemungutan suara ulang tps desa maroko larang dan tersulit untuk memilih oleh tim pasangan calon sehingga tidak melakukan pemilihanoleh tim pasangan calon berada pintu tpsborgol oleh tim pasangan calon berada pintu tps, pt surat pernyataan nama sumaberikan uang sebesar oleh tim sukses yang bernama aladin, s.pd.: pt surat pernyataan nama fatwa alamat: dusun desa maroko, kec. maroko, kab. munanurani alamat: dusun desa maroko, kec. maroko, kab. muna merdeka barat jakarta tel, ema: [email protected] ppk dan pps pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan cara mengundang anggota ppk dan pps pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun kantor kpu kabupaten muna untuk dilakukan wawancara terkait pelaksanaan tugas sebagai badan penyelenggara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun yang meliputi antara lain klarifikasi terhadap kinerja serta kesediaan dan kesiapan apabila diaktifkan kembali sebagai badan penyelenggara ppk dan pps) pada pelaksanaan pemungutan suara ulang.satu) orang yang tidak memenuhi syarat (dua) orang anggota pps baru (du. pps kelurahan wamponiki dan (satu) merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iduru bahwa yang bersangkutan hari sabtu maret berikan uang sebesar oleh tim sukses yang bernama mikrajuddin dan uan oleh ode lain: pt surat pernyataan nama damaparang ayunkan depan muka oleh tim pasangan calon berada pintu tps: pt surat pernyataan nama herman alamat: desa maroko, kec. maroko, kab. muna bahwa tim sukses atas nama sirajudin hak membagikan uang untuk memilih calon pt surat pernyataan nama sandi alamat: desa maroko, kec. maroko, kab. muna bahwa yang bersangkutan pada hari senin maret ada aparat kepolisian yang mendatangi rumah melakukan penggeledahan sehingga merasa tidak aman: pt surat pernyataan nama umar alamat: desa maroko, kec. maroko, kab. muna bahwa yang bersangkutan sebagai saksi calon tidak bersedia memilih karna berada bawah tekanan: pt surat pernyataan nama kasim a,mk alamat: desa maroko, kec. maroko, kab. muna bahwa yang bersangkutan tanggal maret telah mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan merdeka barat jakarta tel, ema: [email protected] pengeroyokan oleh tim calon rumah dan sudah lapor polres muna, namun sampai saat ini belum ada langkah yang ambil oleh polres munaasurat pernyataan nama almatanda terima, sudah terima dari laude adi murad, sh, jenis dokumen adalah laporan dugaan pelanggaran dari tim pasangan calon nomor urut dari panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mun pt bukti foto aksi unjuk rasa atau turun jalan yang lakukan masyarakat kabupaten muna yang menuntut stop intimidasi dan diskriminasi yang lakukan oleh pihak kepolisian resort kabupaten muna yang lebih berpihak pasangan calon nomor dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna pt bukti foto beberapa oknum polisi polres kabupaten muna melakukan kampnya untuk mengarahkan warga untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna pt bukti rekaman video dari keterangan saudara badai, udin, fatah dan uru dan beberapa orang lainnya terkait intimidasi dan adanya halangan untuk memilih pasangan calon yang inginkan oleh tim sukses dari pasangan calon dan merdeka barat jakarta tel, ema: [email protected] tindakan diskriminasi oleh polairud terkait dengan pemilu, pt bukti rekaman video dari keterangan saudara summa, uru, fatah dan beberapa orang lainnya terkait money politik atau pemberian uang oleh tim sukses dari pasangan calon pt bukti rekaman video dari keterangan pemilik rental mobil yang pinjam oleh tim sukses pasangan calon telah temukan buah buku yang berisi transaksi penyuapan pada beberapa baik itu pihak berwajib dan satgas pengamanan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna: pt bukti surat tanda terima laporan polisi, nomor http skt res muna, atas nama kumail miskin bin ode bantubukti surat tanda terima laporan polisi, nomor http skt res muna, atas nama darma laid bin mangsasurat pernyataan nama sawit alamat: desa kontunaga, kab. muna bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa saya mendapatkan kartu pemanggilan untuk memilih tps kelurahan wamponiki pada tanggal maret dan juga memilih pada tanggal desember desa kontunaga tps pt surat pernyataan nama wade asnatadi merdeka barat jakarta tel, ema: [email protected] alamat: jl, srikaya, kel. wamponiki, kab. muna bahwa yang bersangkutan menyatakan tetap melakukan pencoblosan pada tps wamponiki pada tanggal maret terkait dengan pemilihan suara ulang, pt bukti tertulis dari pemilik rental mobil yang dipinjam oleh tim sukses pasangan calon telah ditemukan buah buku yang berisi transaksi penyuapan kepada beberapa baik itu pihak kepolisian dan satgas pengamanan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna, pt bukti ini membuktikan adanya mobilisasi pemilih yang terjadi pada pemungutan suara ulang kabupaten muna tanggal maret dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urutraha kecamatan katode kabupaten muna:pt bukti rekaman suara dari pengakuan surabaya yang menerima uang dari tim pemenangan pasangan calon urut sebesar rp. dan diarahkan untuk memilih pasangan urut pada saat pemungutan suara ulang tanggal maret tps kelurahan wamponiki kecamatan katode kabupaten muna, pt surat pernyataan nama siti hardianti alamat: kel raha jl. sultan sjahrir bahwa yang bersangkutan diberikan uang sebesar rp. oleh tim sukses pasangan urutpanji benar merdeka barat jakarta tel, ema: [email protected] yang bersangkutan adalah masyarakat desa maroko kecamatan maroko kabupaten muna sejak lahir sampai dengan sekarang,tae benar yang bersangkutan adalah masyarakat desa maroko kecamatan maroko kabupaten muna sejak bulan februari sampai dengan sekarang:alma benar yang bersangkutan adalah masyarakat desa maroko kecamatan maroko kabupaten muna sejak tahun sampai dengan sekarang: pt foto copy model a3 kwk daftar pemilih tetapmodel c7 kwk daftar hadir pemilihktp atas nama siti ariana, amk pt foto copy ktp atas nama nurani pt foto copy ktp atas nama tia pt foto copy ktp atas nama uru pt foto copy ktp atas nama siti hardianti pt foto copy ktp atas nama herman pt foto copy ktp atas nama ode ali sumatra. iv perihal laporan merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idyang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusimemohon komisi pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten muna) telah menyampaikan laporan tertulis nomor kpu kab perihal laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang, bertanggal maret kpu provinsi sulawesi tenggara menyerahkan laporan tertulis nomor kpu. prov. ! ! perihal laporan pelaksanaan supervisi dan monitoring pemungutan suara ulang psu) tiga tps pada pemilihan bupati dan wakil bupati muna tahun bertanggal maret dan kpu republik indonesia menyerahkan laporan tertulis nomor kpu iv perihal laporan supervisi pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) tps kelurahan raha dan tps kelurahan wamponiki, kecamatan katode serta tps desa maroko kecamatan maroko kabupaten muna, bertanggal april selain itu memohon dan kpu menyampaikan pula laporan secara lisan dalam sidang hari senin yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa kpu, kpu provinsi sulawesi tenggara dan memohonrdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id memerintahkan pemungutan suara ulang psu): bahwa tatacara dan mekanismeberpedoman pada peraturan kpu nomor tahun bahwa dalam persiapan pelaksanaan psu, dilaksanakan koordinasi antara kpu provinsi sulawesi tenggara dan memohon yang dilaksanakan kantor kpu kabupaten muna, dihadiri sekretariat jenderal kpu dan diketahui bahwa. terhadap permasalahan tersebut, memohonbahwa pelaksanaan psu dilaksanakan pada hari selasa, tanggal maret dimulai pukul wita dan ditutup pada pukul wita. untuk penghitungan suara dimulai pada pukul wita dengan dihadiri oleh ketua dan anggota kpps, saksi pasangan calon masing masing orang dan panas lapanganbahwa untuk tps kelurahan raha dan tps kelurahan wamponiki tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon atau merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id panas lapangan pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara, akan tetapi untuk tps desa maroko terdapat catatan kejadian khusus pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dicatat pada formulir model db2. ulang kwk, yangsebagai berikut: menata nama manor mam nomor nomor nomor sake wappen ter mania ara selendang aa menimbang bahwa panas kabupaten muna menyerahkan laporan tertulis nomor panas mn!!ii1 perihal laporan hasil pengawasan pelaksanaan psu kabupaten muna dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal april selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwamerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yakni: pemilih ganda, fiktif, bawah umur, pindah domisili, meninggal dunia, beralih status menjadi tni polri. bahwa, dengan menyim pasangan calon, pihak keamanan dan panwascam:im pasangan calon, pihak keamanan dan panwascam: sebagai tidak lanjut hasil rapat antara kpu kabupaten muna dan panas kabupatenc. bahwa(sic!l (tps desa ma| pemilih ganda pemilih robo meninggal pemilih pindah pemilih blm cukup umur pemilih merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id total tms| ' pemilih bahwabahwa untuk mencegah terjadinya pelanggarim pasangan calon. i3.ebagai berikut: bahwa pada tanggal maret telah dilaksanakan. bahwa pada tanggal maret sekitarbahwaprovinsi sulawesi tenggara, bawaslu provinsi sulawesi tenggara, ketua ppk kecamatan katode dan maroko, panwascam katode dan maroko. bahwamerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id orang berdasarkan usul bersama kepala kelurahan wamponiki dan lembaga pemberdayaan masyarakat lpm). ppk kecamatan marokodesa marokosul bersama kepala desa dan badan perwakilan desa bpd)emungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal maret berdasarkan berita acara nomor ba surat keputusantiga) tps, maka kpu kabupaten muna melakukan langkah langkserta menyerahkan fotobahwajumlah suarjumlah suara i3.merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: bahwa psu untuk tps tps kelurahan raha tps kelurahan wamponiki, dan tps desa maroko kabupaten muna dilaksanakan tanggal maret berlangsung buruk, karena masih disertai dengan banyak pelanggaran dan kecurangan. bahwabahwa ditemukan banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat yaitu pemilih dari luar kabupaten muna. bahwa ditemukan banyak praktik politik uang (money politics). bahwa terjadi penghalang halangan, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap pemilih. bahwa adanya keberpihakan aparat kepolisian kepada pasangan calon nomor urut bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan, saksi pasangan calon nomor urut menyampaikan keberatan sehingga saksi tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan. bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kpu kabupaten muna dilaksanakan, saksi pasangan calon nomor urut pihak terkait) menyampaikan keberatan: ditemukan ada (enam) pemilih ganda. pihak penyelenggara tidak mampu memvalidasi atau menyortir pengguna hak pilih. ditemukan (sembilan belas) pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih namun masih terdaftar dalam dpt dan mobilisasi pemilih dari luar daerah atau luar kabupaten muna. ditemukan ada (empat) pemilih tps kelurahan raha dan (satu pemilih tps kelurahan wamponiki, serta (satu) pemilih tps desa maroko yang menerima uang dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut (money politic) untuk mengarahkan pemilih mencoblos merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pasangan calon tersebut.6 kwk atau surat pemberitahuanlanjur ditembak padahal waktu ditembak saksi yang bersangkutan tidak mengetahui karei3tanggal april oleh karena ituditingkat kabupaten yang selesai dilaksanakan tanggal maret dengan demikian batas waktu penyampaian laporan oleh bawaslu dan bawaslu provinsi sulawesi tenggara adalah tanggal april oleh karena itu, mahkamah tidak mempertimbangkan laporan tertulis tersebut. i3.6j) menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak sebagaimana merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id telah diuraikan atas, mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pada hari selasa tanggal maret telah dilaksanakan psu tps yaitu tps kelurahan raha dan tps kelurahan wamponiki kecamatan katode, serta tps desa maroko kecamatan maroko kabupaten muna. bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat tps dilaksanakan pada tanggal maret kemudian rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal maret dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal maret i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut atas mahkamah berpendapat: bahwa laporan hasil pengawasan pelaksanaan psu kabupaten muna pada angka perihal pengawasan pada tahap pelaksanaan psu, huruf menyatakan yang pada pokokny (vide bukti pk 1j: tps kel desaisi!l tps desa ma| pemilih ganda pemilih robo meninggal pemilih pindah pemilih blm cukup umur pemilih jumah tms pemilih total tms pemilih berdasarkanmerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan kelurahan raha kecamatan katode kabupaten muna: berdasarkanberdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan psu kabupaten muna pasca putusan nomor php.bup xiv bertanggal februari yang dilakukan oleh panas kabupaten muna tersebut atas dan fakta yang terungkap dalam persidangan mahkamah pada hari senin, tanggal april mahkamah berkeyakinan bahwa memohon belum melakukan validasi data secara maksimal: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf mahkamah memandang perlu memerintahkan memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang kembali (dua) tps yaitu tps kelurahan raha dan tps kelurahan wamponiki, kecamatan katode, kabupaten muna. adapun berkenaan dengan tps desa maroko kecamatan maroko yang oleh panas dilaporkan dilakukan validasi namun tidak terdapat bukti pendukung sebagaimana halnya terjadi tps kelurahan raha dan tps kelurahan wamponiki kecamatan katode sehingga mahkamah tidak memandang perlu untuk melaksanakan psu tps desa maroko kecamatan maroko tersebut. i3. menimbang bahwa sehubungan dengan jadwal persidangan lanjutan yang dijadwalkan pada hari selasa, april mahkamah berpendirian dengan memperhatikan bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan atas maka bukti dan fakta persidangan tersebut sudah dipandang cukup bagi mahkamah untuk memutus perkara guo, sehingga persidangan lanjutan terhadap perkara guo menjadi tidak relevan lagi untuk dilaksanakan,merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar. berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berkesimpulan telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraann96,rdeka sarat n96,n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id anggota anggota, ttd. ttd. materialis akbar wahiduddin adams ttd. ttd. suhartono santo ttd. ttd. dewa gede laguna menahan sitompul panitera pengganti, ttd. anna triningsih merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kpu kabupaten muna menyampaikan surat pemberitahuan kepada pps tentang jadwal waktu pembentukan kpps bahwa pembentukan kpps dilaksanakan tanggal maret s.d maret selain pembentukan kpps, pps juga mengangkat petugas pengamanan tps lintas. pengadaan, pengepakan dan distribusi logistik psuuna mempersiapkan logistik kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara tps, kebutuhan logistik perlengkapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk dan logistik perlengkapan pemungutan suara kpu kabupaten muna. adapun logistik yang disiapkan adalah: logistik untuk pemungutan dan perhitungan suara tps jenis logistik kebutuhan jenis jumlah kotak suara buah tps bilik suara buah tps buah lembar pemilih lembar formulir c kwk set tps formulir c1 kwk berhologram set tps lampiran formulir c1 kwk set tps jati berhologram formulir c1 kwk plant berhologram set tps formulir c2 kwk set tps formulir c3 kwk set tps formulir c4 kwk set tps formulir c5 kwk set tps formulir c7 kwk set tps formulir a4 kwk set tps formulir tb2 kwk set tps template alat bantu tuna netra buah tps daftar pasangan calon buah tps tanda pengenal kpps buah tps buah tanda pengenal saksi buah tps tanda pengenal petugas ketertiban buah tps sampul ii.s2 kwk buah tps sampul v.s1 kwk kpu kabupaten buah tps sampul v.s1 kwk ppk buahpul v.si kwk ppk buah tps buah berhologram sampul v.s1 kwk pps buah tps sampul v.s2. kwk buah tps sampul v.s2. kwk buah tps sampul v.s2. kwk buah tps sampul v.s3 kwk buh tps buah sampul dpt dan buah tps sampul anak kunci kotak suara buah tps gembok (terpasang kotak suara dan buah tps buah tersegel) salinan dpt dan tb rangkap tps rangkap stiker nomor kotak suara (terpasang buah tps buah kotak suara) sarana papan pengumuman buah tps botol tps botol keping tps keping paku color buah tps buah bantalan alas color buah tps buah tali pengikat alat color benang tps kasur karet pengikat surat suara buah tps buah lem perekat buah tps ballpoint buah tps buah spidol besar buah tps spidol kecil buah tps kantong plastik besar lembar tps kantong plastik sedang lembar tps logistik untuk rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk jenis logistik kebutuhan jenis jumlah kotak suara hasil rekapitulasi bah kec belah penghitungan suara kotak suara untuk formulir kwk, c1 kwk dan lampiran buah kec buah c1 kwk kotak suara untuk salinan buah kec buah daftar pemilih lem perekat buah kec kantong plastik besar buah kec ballpoint buah kec buah gembok (berada pada kotak buah kec suara) spidol besar buah kec spidol kecil buah kec buah stiker kotak rekapitulasi ppk buah kec buih (berada pada kotak suara) formulir d kwk setdaa kwk set pps formulir daa kwk plant set pps formulir da kwk set kec formulir da1 kwk set kec formulir da1 kwk plant set kec formulir da2 kwk set kec formulir da3 kwk set pps formulir da4 kwk set kec formulir das kwk set kec formulir da6 kwk set kec pps formulir da7 kwk set kec sampul fils1 kwk buah kec sampul daa kwk buah pps sampul anak kunci kotak kaa kec suara pengepakan logistik langkah langkah yang dilakukan oleh kpu kabupaten muna dalam proses pengepakan logistik pemungutan suara ulang kedalam kotak suaratentang pelaksanaan pengepakan logistikhmemasukkan kedalam kotak suara pemungutan suara ulang agar dalam proses pengepakan logistic disaksikan oleh masing masing pihak. pengepakan logistik kedalam kotak suara dilaksanakan pada tanggal maret kantor kpu kabupaten muna logistik pemungutan suara ulang yang telah dimasukkan kedalam kotak suara ditempatkan ruang media center kpu kabupaten muna dan kunci kotak suara serta kunci ruangan dipegang oleh pihak keamanan personil polres muna yang bertugas kantor kpu kabupaten muna. pendistribusian logistik kotak suara langkah langkah yang dilakukan oleh kpu kabupaten muna dalam proses pendistribusian logistik pemungutan suara ulanglaksanaan pendistribusian logistic'kotak suara pemungutan suara ulang agar mendapatkan pengawalan secara bersama sama. pendistribusian logistic'kotak suara dilaksanakan pada tanggal maret dari kantor kpu kabupaten muna relokasi pemungutan suara ulang. pendistribusian logistik kotak suara dengan menggunakan kendaraan mobil. penyerahan logistic kotak suara dibuatkan berita acara penyerahan. penyampaian pemberitahuan memilih (form c6.ulang kwk) dalam rangka mengoptimalkan penyaluran formulir c6. ulang kwk kepada pemilih yang memenuhi syarat, maka kpu melaksanakan kegiatan sebagai berikut: pada tanggal sampai dengan maret kpu kabupaten muna melaksanakan rapat bersama tim pasangan calon bupati dan wakil bupati, panas pemilihan kabupaten muna dan polres muna. dalam rapat tersebut tim kpu kabupaten muna bersama tim pasangan calon bupati dan wakil bupati muna serta panas pemilihan kabupaten muna melakukan pencernaan terhadap daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan tb pemilih pindahan ph) dan daftar pemilih tambahan tb, untuk memastikan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat antara lain pemilih yang meninggal dunia pemilih yang pindah memilih pemilih yang terganggu jiwa dan ingatannya pemilih yang beralih status tni polri pemilih yang belum cukup umur pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) pada tps yang psu tetapi telah menggunakan hak pilihnya diluar tps psu. pemilih gandamaret kpu kabupaten merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id muna bersama ppk, pps, tim pasangan calon bupati dan wakil bupati muna bersama sama melaksanakan verifikasi faktual terhadap pemilih yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat. kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih, sehingga pada saat penyaluran surat pemberitahuan memilih tps model c6 kwk) terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat tersebut tidak diberikan kepada siapapun untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan model c6 kwk yang tidak bertuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.s.d maret kpu kabupaten muna bersama ppk, pps, tim pasangan calon bupati dan wakil bupati muna bersama sama mendampingi kpps menyalurkan formulir c6. ulang kwk kepada pemilih. penyaluran formulir c6. ulang kwk berakhir pada tanggal maret dengan rincian sebagai berikut: untuk tps kelurahan raha jumlah pemilih terdaftar jumlah formulir ulang kwk yang terimakelurahan wamponiki jumlah pemilih terdaftar jumlah formulir ulang kwk yang desa maroko jumlah pemilih terdaftar jumlah formulir ulang kwk yang diui. pihak terkait,bupati dan wakil bupati kabupaten muna, mendengar dan membaca keterangan pemohon, merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id saja montana dan ir. abdul malik itu, dan ir. ode sauna dan pili, pd., tps kelurahan wamponiki kecamatan katode::setelah dilakukan prospek terhadap jumlah surat suara yang tidak terpakai ternyata yang bersangkutan belum merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo memilih dan diberi kesempatan untuk memilih.wamponikiwamponiki adalah sebagai berikut: menmanancan tata dan ir. abdul malik itu, maa dan ir. ode sauna amtansuara santanberita acara pemungutan dan penghitungan suara model merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpemungutan dan penghitungan suara tps (satu) desa maroko monitoringhasi pemungutan dan penghitungan suara tps desa maroko adalah sebagai berikut: antenanya (notata dan ir. abdul malik itu, dan ir. ode sauna hutan suara shnatmerdeka sarat n96,katode monitoring oleh kpu kabupaten munkatodekatode adalah sebagai berikut: #entmsancan jaranan dan ir. abdul malik itu, dan ir. ode sauna kecamatan maroko:merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idmaroko monitoring oleh kpu kabupaten muna, kpu provinsi sulawesi tenggarmarokomaroko adalah sebagai berikut: tmn jaranan dan ir. abdul malik itu, dan ir. ode sauna (amin suara sanction pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten munamerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgokpu kabupaten muna adalah sebagai berikut: merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo saja ottawa dan ir. abdul malik itu, dan ir. ode sauna hutan suara shnaton aankpu kabupaten muna nomor pts kpu kab.muna tahun model db1. ulang merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id2. ulang kwk). buktiiniki:imerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bupati tahun lampiran model c1. ulang kwk) untuk tps kelurahan wampinikwampinikibukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan marokomarokomarokomerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dalam wilayah desa kelurahan maroko) ditingkat kecamatan maroko dalam pemilihan bupati dan wakil bupati muna tahun model daa. ulang kwk)desa marokodesa marokodesa marokodesa maroko. bukti surat pernyataan tidak bersedia menyalurkan hak pilih pada pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi pada pilbup kab. muna tahun an. panji, tae, alma. bukti kpu kabupaten muna nomor pts kpu kab.t10 kpu kabupaten muna nomor pts kpu kab.endengar dan membaca keterangan pihak terkait, membaca keterangan badan pengawasan pemilihan umum republik indonesia dan badan pengawasan pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara:tanggal februari yang kamarnyamerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kabupaten muna tahun bukti kpu kabupaten muna nomor pts kpu kab. tanggal maret tentang perubahan keputusan kpu kabupaten muna nomor pts kpu kab.perubahantahapan, program dan jadwmerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idwamponiki kecamatan katode nomor pps wpnkiii1 tanggal maret tentang pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tps kelurahan wamponikiraha kecamatan katode nomor pps rh1 !!i1 tanggal maret tentang pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tps kelurahan rahadesa maroko kecamatan maroko nomor pps mrb! i! tanggal maret tentang pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tps desa merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id marokosurat kpu kabupaten muna kepada panas pemilihan kabupaten muna nomor kpu kab tanggal maret perihal undangan rapat koordinasi, dilengkapi tanda terima surat. bukti surat kpu kabupaten muna kepada tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati muna l.m. usman emba, dan ir. h.abdul malik itu, nomor kpu kab tanggal maret perihal koordinasi pelaksanaan psu, dilengkapi tanda terima surat. bukti surat kpu kabupaten muna kepada calon anggota ppk nomor kpu kab tanggal maret perihal kesediaan menjadi ppk pada psu dalam pilkada bukti surat kpu kabupaten muna kepada calon anggota pps nomor kpu kab tanggal maret perihal kesediaan menjadi pps pada psu dalam pilkada bukti surat kpu kabupaten muna kepada ketua panas kab. muna, kapolres muna, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor kpu kab tanggal maret perihal menyaksikan kesiapan surat suara psu. bukti surat kpu kabupaten muna kepada ketua panas kab. muna, nomor kpu kab tanggal maret perihal permintaan rohaniwan dalam pelantikan ppk dan pps psu. bukti surat kpu kabupaten muna kepada pj. bupati. muna, pasangan calon bupati dan wakil bupati, ketua panas merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kab. muna, kapolres muna, dandim muna, nomor kpu kab tanggal maret perihal undangan rapat koordinasi lanjutan. bukti kesimpulan rapat koordinasi lanjutan tanggal s d maret tentang persiapan pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusipemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun bukti surat kpu kabupaten muna kepada ketua kpu provinsi sulawesi tenggara, nomor kpu kab tanggal maret perihal pendampingan. bukti surat kpu kabupaten muna kepada anggota kpu kabupaten muna, nomor kpu kab tanggal maret perihal undangan rapat koordinasi lanjutan. bukti surat kpu kabupaten muna kepada ppk kec. katode, ppk kec. maroko, pps kel. raha pps kel. wamponiki dan pps desa marokopj. bupati muna, ketua panas kab. muna, kapolres muna, dandim munaketua pps raha ketua pps wamponiki dan ketua pps maroko nomor kpu kab tanggal maret perihal pembentukan kpps padaps raha merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ketua pps wamponiki dan ketua pps maroko nomor kpu kab tanggal maret perihal pembentukan petugas ketertiban tpsanas kab. muna, pasangan calon bupati dan wakil bupati kab. muna, ketua ppk katode, ketua ppk maroko, ketua pps raha ketua pps wamponiki, ketua pps maroko, nomor kpu kab tanggal maret perihal penyaluran formulir c6. ulang kwk dalam pemilihan bupati dan wakil bupati muna tahun bukti surat kpu kabupaten muna kepadabintik pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara psu. bukti surat kpu kabupaten muna kepada ketua ppk katode, ketua ppk maroko, ketua pps raha ketua pps wamponiki, ketua pps maroko,himbauan. bukti surat kpu kabupaten muna kepada kapolres muna, panas kab. muna, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor kpu kab tanggal maret perihal menyaksikan pengisian logistik kotak suara psu. bukti surat kpu kabupaten muna kepada ketua kpu provinsi sulawesi tenggara nomor kpu kab tanggal maret perihal permohonan pendampingan supervisi. bukti surat kpu kabupaten muna kepada ketua panas merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kabupaten muna nomor kpu kab tanggal maret perihal permintaan pendapat panas pemilihan kabupaten muna, dilengkapi tanda terima surat. bukti surat panas kabupaten muna kepada ketua kpu kabupaten muna nomor panas mn !! perhal jawaban surat kpu nomor kab dilengkapi tanda terima surathak pilih pns pada psu pasca putusan mkgedung sebagai tempat pemungutan suara. bukti surat kpu kabupaten muna kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati muna nomor kpu kab tanggal maret perihal penyampaian saksi tps, ppk dan kpu, dilengkapi tanda terima pasangan calon dan panas. bukti surat kpu kabupaten muna kepada anggota kpu kab. muna, sekretaris kpu kab. muna,. bukti surat kpu kabupaten muna kepada ketua ppk kec. katode, ketua ppk kec. maroko, saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, panas kab. munadilengkapi tanda terima surat. bukti daftar pemilih tetap tps kel. raha tps kel. merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id wamponiki dan tps desa maroko. bukti daftar hadir pemilih tps pemilihan bupati dan wakil bupati tahun model c7. ulang kwk) untuk tps kel. raha tps kel. wamponiki dan tps desa maroko. bukti. muna tahunsupervisi dan monitoring kpu provinsi sulawesi tenggara pada pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) pemilihan bupati dan wakil bupati muna tahun bertanggal maret yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal maret, tps raha kecamatan katode dan tps maroko kecamatan marokotiga) tps supervisi dan monitoring tahap pelaksanaan psu: tahap ill supervisi pelaporan pelaksanaan psu. pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi secara garis besar tindaklanjut(tiga) tps dalam pemilihan bupati dan wakil bupati muna tahun terbagi dalam (tiga) tahap yaitu supervisi persiapan psu, supervisi pelaksanaan psu dan supervisi pelaporan dengan penjabaran sebagai berikut: supervisi dan monitoring persiapan pemungutan suara ulang psu):tig, pada tanggal februari kpu provinsi sulawesi tenggara menghadiri panggilan undangan kpu gunakpu provinsi sulawesi tenggara bersama kpu kabupaten muna melakukan rapat terbatas membahas persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang psu), khususnya menyangkut penyusunan tahapan, program, dan jadwal pemungutan suara ulang psu) (tiga) tps serta penetapan hari pelaksanaan psu sebagaimana yang diperintahkan dalam amar putusan mahkamah konstitusi. cc. tanggal februari kpu provinsi sulawesi tenggara melakukan rapat internal bersama seluruh komisioner, sekretaris, para kabar dan kasual lingkup kpu provinsi sulawesi tenggara, yang salah satu hasil rapat internal merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adalah membentuk tim supervisi dan monitoring pelaksanaan pemungutan suara ulang pilkada kabupaten muna. tanggal februari dalam rapat internal kpu provinsi sulawesi tenggara, anggota kpu kabupaten muna sekaligus divisi teknis penyelenggara pemilu, mempresentasikan draft tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan psu serta penetapan hari pelaksanaan psu (tiga) tps pilkada kabupaten muna. beberapa poin pembahasan rapat internal tersebut dalam rapat tersebut, kpu kabupaten muna melalui anggota divisi teknisnya menyampaikan bahwa sesuai draft tahapan yang dibuat, psu pilkada kabupaten muna akan dilaksanakan pada tanggal maret menindaklanjuti pemaparan anggota kpu kabupaten muna, kpu provinsi sulawesi tenggara memberikan masukan bahwa kpu kabupaten muna tidak perlu terburu buru melaksanakan psu, ketua kpu. provinsi sulawesi tenggara menyampaikan bahwa mahkamah konstitusi memberikan jangka waktu hari kerja setelah pembacaan putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga masih ada cukup waktu untuk mempertimbangkan kembali kepastian tanggal pemungutan suara ulang agar persiapannya lebih baik. ode abdul natsir selaku anggota kpu provinsi sulawesi tenggara, menyampaikan bahwa dalam menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara ulang perlu memperhatikan agar tidak bersamaan dengan perayaan hari keagamaan dan kegiatan kegiatan upacara adat lokal ataupun aktifitas masyarakat sehari hari yang memungkinkan dapat mengganggu jalannya pemungutan suara ulang. dalam kesempatan tersebut, kpu provinsi sulawesi tenggara menyampaikan bahwa kpu kabupaten muna perlu memiliki dasar pertimbangan yang rasional dalam memutuskan hari dan tanggal psu, khususnya pertimbangan teknis penyelenggaraannya itu sendiri. dalam pelaksanaan tahapan psu, kpu kabupaten muna harus menjamin kesiapan penyelenggara adoc, daftar pemilih yang masih memenuhi syarat, kesiapan ketersediaan logistik yang efektif dan merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id efisien, persiapan pungut hitung, dan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara semua tingkatan. kpu provinsi sulawesi tenggara memerintahkan kepada kpu kabupaten muna untuk melakukan koordinasi bersama stakeholder pilkada kabupaten muna dalam rangka persiapan pemungutan suara ulang pilkada kabupaten muna tahun berdasarkan hasil rapat pleno kpu kabupaten muna tanggal maret dan hasil koordinasi dengan kpu provinsi sulawesi tenggara tanggal februari kpu kabupaten muna menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara ulang (tiga) tps pada pilkada kabupaten muna pasca putusan mahkamah konstitusi yang jatuh pada hari selasa, tanggal maret sebagaimana tertuang dalam keputusan kpu kabupaten muna nomor pts kpu kab serta keputusan kpu kabupaten muna nomor pts kpu kab. dalam rangka efektifitas dan pembagian tugas yang proporsional serta tindaklanjut atas rapat internal pada tanggal februari tanggal maret ketua kpu provinsi sulawesi tenggara menerbitkan surat keputusan nomor pts kpu. prov. tentang pembentukan tim supervisi, asistensi dan pengawasan kpu prov. sultra pada pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) pemilihan bupati dan wakil bupati muna tahun terlampir). dengan komposisi sebagai berikut: hiduplah ketua kpu prov. sultra) ode abdul natsir thalib anggota) iwan romeo banner anggota) andi saifuddin anggota) tina dian ekawati taridala anggota) merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpanas kabupaten muna, badan pengawas pemilihan umum provinsi sulawesimerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id syafruddin sekretaris kpu prov. sultra) hasil kabar prog, data, organisasi sdm) hajiruddin kabar hukum, teknis dan humas) asri kabar umum, keuangan dan logistik) taufik ahmad plt. kasual hukum) samsul gusar plt. kasual teknis dan humas) sarin muslimin staf) ahmad tahir raja staf) syamsuddin staf) pada tanggal maret kpu provinsi sulawesi tenggara menghadiri undangan badan pengawas pemilu provinsi sulawesi tenggara dengan agenda persiapan kpu, bawaslu dan pihak kepolisian dalam pelaksanaan psu pilkada kabupaten muna. adapun hasil kesimpulan rapat persiapan antara kpu provinsi sulawesi tenggara, bawaslu provinsi sulawesi tenggara, dan polda sulawesi tenggara (terlampir). berdasarkan surat kpu kabupaten muna nomor kpu kab tanggal maret perihal permintaan pendampingan, ketua kpu provinsi sulawesi tenggara menugaskan kepada ode abdul natsir selaku korea kpu kabupaten muna untuk melakukan supervisi pendampingan kepada kpu kabupaten muna dalam rapat koordinasi lanjutan persiapan pelaksanaan psu bersama stakeholder pilkada kabupaten muna tahun pada tanggal maret kantor kpu kabupaten muna. dan surat ketua kpu kabupaten muna nomor kpu kab tanggal maret perihal permohonan pendampingan, tim supervisi, asistensi dan pengawasan kpu prov. sultra melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) (tiga) tps pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun melalui surat tugas ketua kpu provinsi sultra nomor kpu. prov. dan surat tugas sekretaris kpu prov sultra nomor ses. prov. tanggal maret adapun pembagian personil merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tim dan lokasi supervisi monitoring psu kabupaten muna, sebagai berikut: lokasi tps (tps raha tps hiduplah ketua kpu prov. sultra wamponiki dan tps maroko tps desa maroko dan adil natsir anggota prov. kantor kpu muna persiapan dan pelaksanaan rekap tina dian ekawati anggota kpu prov. tps raha dan tps taridala sultra wamponiki kabar program, data, uu: asri kabar umum, tps mahal dan tps keuangan logistik wamponiki tps maroko, kantor camat plt. kasual teknis katode rekap ppk), kantor samsul gusar humas kpu muna persiapan dan pelaksanaan rekap tps maroko, kantor camat katode rekap ppk), kantor taufik ahmad plt. kasual hukum kpu muna persiapan dan pelaksanaan rekap tps desa maroko dan adi putra tombol staf kantor kpu muna persiapan dan pelaksanaan rekap proses pelaksanaan. dan merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idkelurahan wamponiki kecamatan katodeesa marokoerdapat catatan kejadian khusus pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang dicatat pada formulir model db2. ulang kwk. pemungutan dan penghitungan suara tps (satu) desa marokomerdeka sarat n96, b. siapa yang menghadiri tim supervisi monitoring kpu provinsi sulawesi tenggara bawaslu provinsi sulawesi tenggara kepolisian polda sultra dan polres muna) panas kabupaten muna saksi pasangan calon panitia pemilihan kecamatan ppk katode dan ppk maroko) pers media cetak dan elektronik) pimpinan rapat pleno ketua kpu kabupaten muna a n. amin rambe kronologis pelaksanaan rekapitulasimerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idurut urut urut desa kelurahan tps (lm. usman arwah ady emba abdul saputra baharuddin malik itu ode sauna pili raha eat pose tan rasa merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hasil rekapitulasi tingkat desa daa): paslon paslon paslon urut urut urut desa kelurahan lm. usman arwah ady emba abdul saputra baharuddin malik itu ode sauna pili kelurahan raha suara suara kelurahan wamponiki suara tts, suara hasil rekapitulasi tingkat kecamatan da, da paslon paslon paslon urut urut urut kecamatan lm. usman arwah ady emba abdul saputra baharuddin malik itu) ode sauna) pili) kecamatan katode suara suara kecamatan maroko suara suara hasil rekapitulasi tingkat kabupaten db, db paslon urut paslon urut paslon urut kabupaten lm. usman arwah ady emba abdul saputra baharuddin malik itu ode sauna pili kabupaten muna suara suara hasil rekapitulasi jumlah suara sah masing masing pasangan calon data kabupaten muna usman emba dan abdul malik itu arwah ady saputra dan ode sauna lm. baharuddin dan pili jumlah suara sah calon aam supervisi dan monitoring pelaporan hasil penyelenggaraan pemungutan suara ulang psu) tiga tps pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tanggal maretiga tpspleno rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kabupaten. bertempat ruang kerja ketua kpu provinsi sulawesi tenggara, jl. chairil anwar nomor puuwatu kendari, supervisi dilakukan pada pukul wita. dalam supervisi tersebut, dihadiri oleh ketua dan (dua) orang anggota kpu provinsi sulawesi tenggara, plt. kasual teknis dan plt.empat) orang anggota, sekretaris dan kasual teknismberikan masukan kepada kpu kabupaten muna agar laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) tiga tps dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahuncc"ea pemilih hak pilih partisipasi merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idkabupaten data jumlah pengguna tingkat pemilih hak pilih partisipasikec. kec. katode maroko0g secara keseluruhan,kabupaten muna jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan lang pada penyelenggaraan pemungutan suara ulang psu) merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dalam pemilihan bupati dan wakil bupati muna tahun perkecambahan sebagai berikut: fan ukiyo katode maroko jim sean senang makan 0g)men. aa munaberjalan aman dan lancar.oordinasi yang baik dari seluruh pihak mulai darimuna, kpu kabupaten muna, panas kabupaten muna, merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id suara ulang psu)republik indonesia nomor php.bup xiv dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahunmuna tahun pada tanggal maret diharapkan seluruh permasalahan yang terjadi dalam pemilihan bupati dan wakil bupatifebruari demikian pula dengan terselenggaranya pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupatimuna tahunnyelenggara pemilihan umum. peraturan kpu nomor tahun peraturan kpu nomor tahun merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. berdasarkan rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang tingkat kpu kabupaten muna, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut: paslon paslon paslon lm. usman arwah ady emba abdul saputra ode baharuddin malik itu sauna pilialat bukti yang diberi tanda bukti lampiran sampai dengan lampiran sebagai berikut: lampiran foto dokumentasi supervisi dan monitoring tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan psu: lampiran surat keputusan tim supervisi dan monitoring kpu provinsi sulawesi tenggara, merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id lampiran kesimpulan rapat koordinasi bersama bawaslu dan polda sulawesi tenggara tanggal maret lampiran kesimpulan pendampingan kpu provinsi sulawesi tenggara kantor kpu kabupaten muna tanggal maret lampiran surat surat perintah tugas tim supervisi kpu provinsi sulawesi tenggara.utusan mahkamah konstitusi php.bup xiv berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna, bertanggal april yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal aprilmuna, provinsi sulawesi tenggara tps kelurahan raha kecamatan katode, tps kelurahan wamponiki, kecamatan katode dan tps desa maroko, kecamatan maroko. tim supervisi dan monitoring farida fauzi kepala biro logistik sekretariat jenderal kpu), hewani setiomurti kepala sub bagian pada biro logistik sekretariat jenderal kpu): noviyanti angelina pelaksana pada biro hukum sekretariat jenderal kpu), juta choirunnisaa' pelaksana pada biro hukum sekretariat jenderal kpu), aditya ramadhan pelaksana pada biro logistik sekretariat jenderal kpu). merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id unasulawesi tenggara dan kpu kabupaten muna agar segera menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi dimaksud surat undangan nomor und kpu !i1sebagaimana tertuang dalam angka kpu juga melakukan supervisi kepada kpu kabupaten muna melalui surat kpu nomor: kpu ii tanggal februari perihal pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor php unbeberapa tps kabupaten muna, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna, dilaksanakan koordinasi terkait persiapan pemungutan suara ulang antara kpu provinsi sulawesi merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tenggara dan kpu kabupaten muna yang dilaksanakan kantor kpu kabupaten muna. dalam koordinasi tersebut dihadiri sekretariat jenderal kpu dan diketahui bahwa kpu kabupaten muna dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna telah memedomani ketentuan peraturan kpu nomor tahun dan surat kpu nomor kpu ii tanggal februari perihal pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor php bup xiv meskipun demikian, masih terdapat permasalahan dalam persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu terhadap permasalahan tersebut, kpu kabupaten munapelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkamungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna dilaksanakan pada hari selasa tanggal maret merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa kpu kabupaten muna telah melaksanakan pemungutan suara ulang pada tps kecamatan katode dan kecamatan marokotps kelurahan raha kecamatan katode, bertempat gedung olahraga jalan emy salah, dimulai pada jam wita dan ditutup pada jam wita. tps kelurahan wamponiki, kecamatan katode, bertempat sarana olahraga ode pandu raha, dimulai pada jam wita dan ditutup pada jam wita. tps desa maroko, kecamatan maroko, bertempat lapangan sepak bola desa maroko, dimulai pada jam wita dan ditutup pada jam wita. bahwa masyarakat kecamatan katode dan kecamatan maroko sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tps tersebut. bahwa secara umum, pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tps kecamatan katode dan kecamatan maroko berjalan dengan lancar, aman dan cukup kondusif, meskipun tps kelurahan wamponiki dan tps desa maroko terdapat kejadian, namun dapat diselesaikan oleh pihak penyelenggara. pelaksanaan pemungutan suara ulang juga telah memedomanighitungan suara tps kelurahan rahamerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idom| meta pasangan gaon pan itu, ode sauna pd.,bahwa tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon atau panas lapangan selama proses pemungutan dan penghitungan suara. proses penghitungan suara berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan oleh polres muna. merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tps kelurahan wamponikimemmamgncan itu, ode sauna jumlah suara sah galondalam proses pemungutan suara terdapat kejadian yaituakan tetapi, setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah surat suara yang tidak terpakai, ternyata yang bersangkutan terbukti belum memilih dan diberi kesempatan untuk memilih. merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtps desa maroko kecamatan marokoadapun hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut: perolehanpd., jumlah suara sah calon bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat kejadian yaiturekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kecamatan katode merdeka sarat n96,hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk kecamatan katode adalah sebagai berikut: perolehan danaii, pd., jumlah suara sah calon kecamatan marokohasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk kecamatan maroko adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan pjumlah suara sah calon |.abupatenhasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten muni. peraturan kpu nomor tahunutusan mahkamah konstitusi nomor php.bup.xiv tanggal februari oo.laksanaan kegiatan persiapan pada tanggal maret kpu kabupaten muna mengadakan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan draft tahapan, program merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dea nama pasangancalon pakan ode sauna umrah suara sah calon demikian hasil supervisi dan monitoring pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tps tps kelurahan raha dan tps kelurahan wamponiki, kecamatan katode serta tps desa maroko, kecamatan maroko kecamatan katode dan kecamatan maroko, kabupaten muna pada pemilihan bupati dan wakil bupati muna, provinsi sulawesi tenggara sebagai pelaksanaan putusan sela mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv sebagai bahan pertimbangan mahkamah konstitusi untuk membuat putusan akhir. atas perhatiannya diucapkan terima kasihsurat undangan kpu nomor und kpu i1 tanggal februari perihal undangan rapat koordinasi, lampiran surat kpu nomor kpu ! tanggal februari perihal pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv lampiranmuna tahun bahwa panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang kabupaten muna pasca putusan mahkamah konstitusi merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id php.bup xiv tanggal februari yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret yang menguraikan sebagai berikut: sehubungan dengan pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor php bup xiv tanggal februari panas kabupaten muna melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) sebagai berikut: pengawasan pada tahap persiapan bahwa pasca putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor php bup xivyakni pemilih ganda, fiktif, dibawah umur, pindah domisili, meninggal dunia, beralih status menjadi tni polri. hasil validasi adminstrasi yang dilakukan oleh panas, ditemukan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan rincian sebagai berikut: meninggal pemilih meninggal pemilih tps desa maroko ganda pemilih meninggal pemilih pindah pemilih ikan far nota tms pemilih. bukti terlampir) bahwa pada tanggal maret bukti terlampir). dalam rapat koordinasi tersebut, dis(sesuai kpu nomor kpu i1 bukti terlampir) merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.ideam pasangan calon, pihak keamanan dan panwascam.eam pasangan calon, pihak keamanan dan panwascam. sebagai tidak lanjut hasil rapat antara kpud muna dan panas. bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna menghadiri rapat koordinasi dengan kpu kabupaten muna serta tim dan atau pasangan calon yang dihadiri oleh kepolisian, tni. pada rapat koordinasi ini panas kabupaten muna memberikan rekomendasi langsung secara lisan kepada kpu kabupaten agar proses pemungutan suara ulang berjalan secara transparan. bukti terlampir). dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati beberapa hal berikut: jadwal tahapan pemungutan suara ulang. atas usulan calon nomor urut lm. usman emba, st) kpu kabupaten muna menyetujui untuk dilakukan rekrutmen panitia hock baru ppk, pps dan kpps) untuk (tiga) tps yang psu. panas kabupaten muna menyarankan agar pada pemilihan desember yang belum ditemukan ditelusuri dalam kotak suara dan selanjutnya difotocopy dan diberikan kepada masing masing paslon sebagai bahan rujukan untuk menelusuri kemungkinan adanya pemilih ganda. validasi data pemilih pada pilkada desember dpt, dpt dpt ph) disepakati akan dilakukan dengan tahapan validasi administrasi yang dilakukan bersama tim pasangan calon, dan panas untuk memastikan pemilih yang terdaftar dalam dpt, dpt dpt yang masih merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id memenuhi syarat ms) dan tidak memenuhi syarat tms) yang dikategorikan atas pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, belum cukup umur, dan atau sudah beralih status. hasil validasi administrasi, selanjutnya menjadi rujukan dalam melakukan validasi lapangan untuk memastikan keabsahan pemilih. data validasi lapangan selanjutnya dilakukan pembahasan bersama yang menjadi dasar pendistribusian form ulang kwk. d. bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna melakukan pengawasan dalam pembukaan kotak suara untuk mencari formulir kwk pada pemilihan desember yang dilakukan oleh kpu kabupaten muna dan disaksikan oleh perwakilan tim pasangan. hasil pencarian dari eksemplar kwk yang hilang, sebanyak eksemplar kwk berhasil ditemukan sedangkan eksemplar c 7kwk tidak ditemukan. e. bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna melakukan pengawasan dalam pengecekan, perhitungan dan pelipatan surat suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten muna dan disaksikan oleh perwakilan tim pasangan calon dan kepolisian. bukti terlampir). bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna menghadiri acara pelantikan ppk,pps dan kpps pada tps yang melaksanakan psu yang dilakukan oleh kpu kabupaten muna dan dihadiri oleh, pj. bupati muna, kapolres muna dan dandim muna bukti terlampir). bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna menghadiri rapat koordinasi lanjutan bersama kpu kabupaten muna, perwakilan tim pasangan calon, unsur kepolisian, tni, kpu provinsi sulawesi tenggara dan bawaslu provinsi sulawesi tenggara bukti terlampir). hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi dimaksud adalah distribusi form ulang kwk pada setiap tps dibagi dalam kelompok merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo setiap kelompok harus ada perwakilan dari kpps, panas, tim pasangan calon, dan pihak keamanan. hasil distribusi form ulang kwk setiap hari dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh kpps, panas dan perwakilan tim pasangan calon. h. bahwa menindaklanjuti surat penyampaian kpu kabupaten muna yang diterima panas kabupaten muna pada tanggal maret pada tanggal maret panas kabupaten muna melakukan pengecekan kepada perwakilan tim pasangan calon untuk memastikan surat penyampaian pendistribusian form ulang kwk sudah diterima (pk surat penyampaian terlampir). selanjutnya panas kabupaten muna memberikan arahan kepada panwascam agar melakukan pengawasan melekat dalam proses pendistribusian formulir ulang kwk yang dilakukan kpps. i. bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna memastikan bintik bagi kpps lokasi psu telah dilakukan, kegiatan ini dilakukan pukul s d wita bukti terlampir). bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna dan panas kecamatan menerima bimbingan dan arahan dari pimpinan bawaslu serta bawaslu provinsi sulawesi tenggara tentang strategi pengawasan dalam pelaksanaan psu. il. pengawasan pada tahap pelaksanaan psu bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna melakukan pengawasan proses validasi dan pencernaan administrasi terhadap pemilih yang terdaftar dalam dpt, dpt dpt dan dpp yang dilakukan oleh kpu kabupaten muna dengan memperhatikan masukan dan temuan panas kabupaten muna dan saksi pasangan calon dari dpt yang digunakan pada pemungutan suara tanggal desember validasi dilakukan oleh kpu kabupaten muna bersama perwakilan tim pasangan calon dan dihadiri, unsur kepolisian dan tnigpsitanioos tps kel. raha! ganda pemilih meninggal pemilih jumah tms pemilih tps kel. wamponiki ganda pemilih meninggal pemilih pindah pemilih jumah tms pemilih tps desa robo ganda pemilih meninggal pemilih pindah pemilih blm cukup umur pemilih jumah tms pemilih total tms pemilih. bahwa pada tanggal maretdata hasil distribusi form ulang kwk sebanyak lembar dengan rincian sebagai berikut: tps self desa uraian tps kel. raha! berdasarkan dpt berdasarkan tb berdasarkan tb berdasarkan jumah terdistribusi tps kel. berdasarkan dpt wamponiki berdasarkan tb berdasarkan tb berdasarkan terdistribusi merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tps desa maroko berdasarkan dpt berdasarkan tb berdasarkan tb berdasarkan terdistribusi total terdistribusi lembar bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna melakukan pengawasan terhadap pengisian logistik psu dalam kotak suara yang dihadiri oleh perwakilan team pasangan calon, kepolisian dan tni (pk terlampir). data hasil pengawasan pengisian surat suara dalam kotak suara diuraikan sebagai berikut: surat suara tambahan jumlah tps kel desa berdasarkan surat dpt suara tps kel. raha tps kel. wamponiki tps desa maroko | span ant bukti terlampir). bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna melakukan pengawasan terhadap pendistribusian logistik psu pada (tiga) tps, yakni tps kel. raha tps kel. wamponiki kecamatan katode dan tps desa maroko kec. maroko. proses distribusi dikawal oleh aparat kepolisian. il. pengawasan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara ulang bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna bersama sama bawaslu provinsi sulawesi tenggara dan bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemungutan suara ulang psu) pada (tiga) tps yakni tps kel. raha dan tps kel. wamponiki kecamatan katode, dan tps desa maroko kec. maroko. pemungutan suara ulang pada tps ini dilakukan oleh kpps dengan didampingi oleh komisioner kpu kabupaten muna, kpu provinsi sultra, kpu ri, dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan tni. proses pemungutan suara ulang dilaksanakan pada pukul s.d witaukul wita, pemungutan suara ditutup dan pada pukul wita dilanjutkan dengan perhitungan perolehan suara hasil psu. data hasil perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: perolehan suara tps paslon paslon paslon tidak jumlah sah tps4 mahal tps4 wamponiki| tps1 maroko total oo) bukti terlampir). bahwa pada tanggal maret panas melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi perolehan suara hasil psu ppk kecamatan katode dan ppk kecamatan maroko. data hasil rekapitulasi hasil psu tingkat kecamatan diuraikan sebagai berikut: perolehan suara tps paslon paslon paslon tidak jumlah sah |. total oo bukti terlampir). bahwa pada tanggal maret panas kabupaten muna melakukan pengawasan rekapitulasi perolehan suara hasil psu yang dilaksanakan kantor kpu kabupaten muna. data hasil rekapitulasi hasil psu sebagai berikut: perolehan suara tps paslon paslon paslon tidak jumlah sah muna total oo bukti terlampir). bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara hasil psu, khususnya pada rapat pleno ppk kecamatan katode, ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon nomor panas kecamatan katode memastikan bahwa pokok keberatan dimuat dalam catatan kejadian khusus bukti model da2. ulang kwk terlampir). merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara hasil psu, pada rapat pleno kpu kabupaten muna nomor pts kpu kab tanggal maret tentang tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang, panas kabupaten muna memastikan keberatan yanng diajukan saksi pasangan calon nomor pokok keberatannya dimuat dalam catatan kejadian khusus bukti terlampir). bahwa pada proses pemungutan suara tps desa maroko panas kecamatan maroko menemukan (tiga) orang pemilih atas nama tae, panji dan alma yang menggunakan surat keterangan tempat tinggal skt) yang keluarkan oleh kepala desa maroko dan sudah mendapatkan form ulang kwk. kronologis kejadian sebagai berikut: ketika (tiga) orang tersebut menunggu giliran memilih, salah seorang warga yang mengenal mereka menyampaikan bahwa ketiga orang tersebut adalah warga desa tapi tapi. bahwa atas kesaksian tersebut, panas kabupaten muna yang melakukan pengawasan tps desa maroko langsung melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. hasil klarifikasi menunjukkan bahwa ketiganya mengaku berasal dari desa tapi tapi, sehingga mereka membuat pernyataan untuk tidak memilih. bukti terlampir). bahwa pada saat pemungutan suara tps wamponiki sekitar pukul wita terdapat kejadian adanya pemilih bernama merpati yang belum memilih dan merasa form kwk atas namanya telah digunakan oleh orang lain. setelah dilakukan klarifikasi kepada kpps ternyata yang bersangkutan sudah dipanggil namun tidak mendengar. panas kabupaten muna memberikan solusi agar menghitung surat suara dengan membandingkan antara surat suara pada pembukaan pemilihan dengan surat suara yang telah terpakai berdasarkan form kwk yang sudah memilih. hasilnya ditemukan selisih (satu) surat suara yang berarti bahwa form kwk yang bersangkutan belum digunakan dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memilih. merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo iv. pencegahan pelanggaran bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan psu, panas kabupaten muna melakukan upaya pengawasan melekat pada setiap tahapan psu. pada tanggal maret panas kabupaten muna menempatkan panas kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun sulawesi tenggara untuk melakukan monitoring pelaksanaan psu tps lokus psu. bukti terlampir). bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggeam pasangan calon. bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan psu sebagaimana diterangkan atas, panas kabupaten muna didampingi dan supervisi oleh bawaslu provinsi sulawesi tenggara dan bawaslu republik indonesia. demikian laporan hasil pengawasan dalam pelaksanaan psu kabupaten muna. bahwa untuk menguatkan laporannya, panas kabupaten muna melampirkan lampiran bukti yang diberi tanda bukti pk sampai dengan pk sebagai berikut: bukti pk dpt hasil hasil validasi lapangan: bukti pk surat komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor kpu kab. tanggal maret tentang rapat koordinasi persiapan psu, bukti pk surat edaran komisi pemilihan umum republik indonesia nomor kpu i1 tentang pelaksanaan putusan mk, tanggal februari bukti pk undangdalam rapat tersebut. pada tanggal maret. suara ulang psu) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muna tahun yang telah disusun oleh kpu kabupaten muna. dalam rapat tersebut kpu provinsi sulawesi tenggara memberikan saran dan masukan antara lain, agar dalam penyusunan jadwal tahapan lebih mempertimbangkan aspek ketersediaan waktu sesuai dengan amar putusan mahkamah konstitus:. pada tanggal maretlam rapat pleno ditetapsurat keputusan kpu kabupaten muna nomor pts kpu kab merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kpu kab. tanggal maret bukti pk surat komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor kpu kab. tanggal maret tentang pembukaan kotak suara pengecekan formulir c7 kwkkesiapan surat suara: bukti pk surat komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor kpu kab tanggal maret tentang pelantikan ppk,pps dan kpps, bukti pk undangan komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor kpu kab. tanggal maret bukti pk surat komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor kpu kab tanggal maret tentang penyampaian penyaluran ulang kwk, bukti pk surat komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor kpu kab tanggal maret tentang bintik pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara psupengisian logistic kotak suara psu, bukti pk berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps raha tps wamponiki dan tps maroko (form dan c1), bukti pk form da, daa, da dan da kec. katode dan kec. maroko, bukti pk pernyataan bersedia tidak akan menyalurkan hak pilih dari masyarakat desa tapi tapi, bukti pk surat komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor kpu kab tanggal maret tentang rapat rekapitulasi penghitungan perolehan merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perolehan suara psu tingkat kabupaten, bukti pk surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor pts kpu kab tanggal maret tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara psu. bahwa pemohon menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) tps kabupaten muna sesuai putusan nomorkonstitusi pada tanggal april pada pokoknya sebagai berikut: tenggat waktu pengajuan laporan bahwa berdasarkan amar putusan nomor php.bup xiv menyatakan bahwa tenggat waktu pengajuan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang (tiga) tps kabupaten muna adalah tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pleno hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten muna. bahwa pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten muna dilaksanakan pada kamistanggal maret maka (tujuh) hari kerja sejak tanggal maret adalah hari senin tanggal maret, hari selasa tanggal maret, hari rabu tanggal maret, hari kamis tanggal maret, hari jumat tanggal april, hari senin tanggal april dan hari selasa tanggal april sementara pengajuan laporan pelaksanaan psu ini diajukan pada hari jumat tanggal april sehingga masih dalam tenggat waktu yang ditentukan. pelaksanaan psu menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi, komisi pemilihan umum kpu) kabupaten muna menyelenggarakan pemungutan suara ulang psu) pada pilkada kabupaten muna (tiga) tps yakni tps raha kecamatan katode, tps wamponiki kecamatan katode dan tps desa maroko kecamatan maroko. dalam menyelenggarakan psu tiga tps tersebut, kpu kabupaten muna mengeluarkan keputusan nomor pts kpu kab. tentang tahapan, program dan jadwal pemungutan suara ulang tps pasca putusan merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idyang kemudian revisi oleh kpu muna. rapat koordinasi pemangku kepentingan pada tanggal maret kpu muna mengundang para pemangku kepentingan terdiri dari pasangan calon bupati dan wakil bupati muna, kapolres muna dan panas kabupaten muna dalam agenda rapat koordinasi. rapat koordinasi tersebut berlangsung sekitar pukul wita bertempat aula kpu muna. rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh calon bupati muna urut lm. usman emba, dan pasangan calon nomor urut pasangan calon urut dan pasangan calon urut kapolres muna jajarannya dan dandim minaj jajarannya serta panas kabupaten muna. adapun hasil rapat koordinasi pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: adanya kesepahaman bersama tentang perubahan tahapan dan jadwal pelaksanaan psu, yakni pencernaan data pemilih yang semula direncanakan tanggal maret dirubah menjadi tanggal maret sehingga jadwal pencernaan dan validasi data pemilih tidak tumpang tindih lagi dengan jadwal penyampaian pemberitahuan kepada pemilih c kwk). mengingat adanya permasalahan data pemilih, rapat koordinasi tersebut disepakati perlunya melakukan pencernaan dan validasi data pemilih, dimana pemilih yang akan menyalurkan suara pada tanggal maret adalah pemilih yang masih memenuhi syarat sebagai pemilih dengan ketentuan berusia diatas tahun atau sudah menikah, tidak mengalami gangguan jiwa, tidak berpindah domisili, tidak memilih tps lain, tidak berubah status menjadi tni polri, selain itu juga akan diberikan keterangan terhadap pemilih ganda. terkait dengan alat validasi terhadap pemilih yang sudah menyalurkan suara pada tps lain, disepakati (daftar hadir pemilih) disekitar tps lokasi psu menjadi alat uji untuk menentukan pemilih yang sudah menggunakan hak pilih, dan tersebut difasilitasi oleh kpu muna merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mengenai supervisi kpu dan kpu sultra serta bawaslu dan bawaslu sultra, pada rapat koordinasi tersebut ada komitmen kpu muna dan panas kab. muna akan mengkoordinasikan agar supervisi dapat berjalan baik sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan mahkamah konstitusi. pada rapat koordinasi tersebut, pihak polres muna serta kodim muna berkomitmen mengamankan jalannya pelaksanaan tahapan psu tiga tps, sehingga pelaksanaan psu dapat berjalan secara lancar, aman dan terkendali. rapat koordinasi lanjutan tanggal maret kpu kabupaten muna kembali mengundang pemangku kepentingan aula kpu muna dengan agenda rapat koordinasi lanjutan. rapat koordinasi lanjutan tersebut dimulai sekitar pukul wita dan dihadiri oleh pasangan calon urut pasangan calon urut dan pasangan calon urut kpu sultra dan bawaslu sultra, panas kabupaten muna, kapolres muna jajarannya dan dandim munajjajarannya. rapat koordinasi lanjutan tersebut menghasilkan kesepahaman bersama yakni sebagai berikut: adanya kesepahaman bersama bahwa yang berhak memilih tiga lokasi tps psu pada tanggal maret adalah pemilih yang terdaftar pada data pemilih desember terdiri dari dpt, tb ph, tb dan masih memenuhi syarat sebagai pemilih. pencernaan dan validasi data pemilih akan dilaksanakan dengan metode validasi administrasi kpu muna dan validasi lapangan tiga tps lokasi psu (faktual). adapun faktor yang menjadi pertimbangan pemilih dinyatakan memenuhi syarat ms) dan tidak memenuhi syarat (tms) dengan melihat variabel usia pemilih, kejiwaan pemilih, domisili pemilih, status pemilih (menjadi tni polri), selain itu, pemilih yang dapat dinyatakan memenuhi syarat jika pemilih tersebut belum menggunakan hak pilihnya tps lain serta disepakati untuk mencermati adanya potensi pemilih ganda. sebagai acuan untuk melihat pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya tps lain, maka kpu muna beserta kpu sultra memfasilitasi disekitar tps lokasi psu dan bahkan merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo pada pilkada kabupaten buton utara yang akan dijadikan alat uji untuk menentukan pemilih yang sudah menggunakan hak pilih. pada rapat koordinasi tersebut, juga disepakati pada sore harinya, tanggal maret pukul langsung dilaksanakan proses validasi adminstrasi data pemilih aula kpu muna. cc. pencernaan dan validasi data pemilih validasi administrasi data pemilih sebagaimana kesepakatan hasil rapat koordinasi lanjutan, tanggal maret pukul wita validasi data pemilih secara administrasi dilaksanakan aula kpu muna yang dihadiri oleh pasangan calon urut pasangan calon urut dan pasangan calon urut panas kabupaten muna dan juga ikuti oleh anggota polres muna dan kodim muna. validasi administrasi data pemilih pada tanggal maret tersebut berlangsung secara bertahap, yakni mulai pukul dan skorsing pada pukul wita dan skors, kemudian dilanjutkan sekitar pukul wita. tanggal maret sekitar pukul wita validasi administrasi data pemilih dilanjutkan aula kpu muna dan skorsing sekitar pukul wita, kemudian dilanjutkan sekitar pukul sampai sekitar pukul wita. adapun hasil kesepakatan dalam rapat validasi adminstrasi data pemilih yang dilakukan aula kpu muna adalah sebagai berikut: disepakati data pemilih yang ada tiga tps lokasi psu yakni tps kelurahan raha tps kelurahan wamponiki dan tps desa maroko diberikan kolom keterangan terkait dengan pemilih yang duga tidak cukup usia, meninggal dunia, pindah domisili, sudah memilih tps lain, kelainan jiwa, potensi ganda, beralih status menjadi tni polri, dan kemudian berikan tanda memenuhi syarat ms) dan tidak memenuhi syarat (tms) atau faktual pada kolom keterangan. data pemilih hasil validasi administrdisepakati validasi lapangan (faktual) data pemilih pada tiga tps lokasi psu dilaksanakan pada tanggal maret pelaksanaan validasi lapangan tps kelurahan raha dan tps kelurahan wamponiki akan dilaksanakan pada pukul sampai selesai, sementara tps desa maroko disepakati dilaksanakan pada pukul wita. selain itu juga disepakati setiap pasangan calon dapat mengutus saksi sebanyak orang untuk memantau pelaksanaan validasi lapangan. pihak kepolisian dan tni berkomitmen mengamankan pelaksanaan validasi lapangan disepakati hasil validasi lapangan, dibahas pada rapat aula kpu pada tanggal maret pukul wita. validasi lapangan data pemilih tps kelurahan wamponiki validasi lapangan data pemilih tps kelurahan wamponiki dilaksanakan pada tanggal maret sekitar pukul wita pelaksanaan validasi lapangan tersebut fasilitasi oleh komisioner kpu muna atas nama rahmat undang jaya, dan diawasi oleh panas serta pengamanan dari unsur polri dan tni danersendiri dalam melaksanakan validasi lapangan dengan pendekatan alamat pemilih. kelompok melakukan validasi lapangan lingkungan jalan srikaya, j.jambu mete, diponegoro, husni thamrin, teratai, anggrek, melati, sementara kelompok melakukan validasi lapangan lingkungan wamponiki pantai, jl. bay pas, lr. bahagia, jl. cinta damai, dahlia, gatot subroto, kenari dan mawar. secara umum hasil validasi lapangan pada kelompok dan kelompok terdapat pemilih yang kemudian diberikan keterangan tidak memenuhi syarat tms) dan atau memenuhi syarat (ms) serta merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id keterangan lainnya, baik yang sebelumnya telah teridentifikasi pada saat validasi administrasi kpu muna dan kemudian difaktualkan, maupun hasil temuan tim validasi lapangan. misalnya pada kelompok ditemukan pemilih yang duga sudah memilih tps raha ii, kemudian ketika konfirmasi oleh tim validasi lapangan yang bersangkutan mengaku telah memilih tps lain, sehingga ode ihu tms kan. selain itu juga ditemukan pemilih atas nama maria yang sebelumnya belum teridentifikasi saat validasi administrasi kpu muna, namun setelah divalidasi lapangan teridentifikasi bahwa maria telah memilih tps lain. seperti halnya kelompok pada kelompok juga ditemukan hal yang sama, misalnya pemilih atas nama ode dai yang sebelumnya telah teridentifikasi telah memilih tps lain, saat validasi lapangan teridentifikasi yang bersangkutan telah memilih tps lain sehingga kemudian tms kan. terhadap pemilih yang tidak berhasil diketemukan saat validasi lapangan, misalnya pemilih atas nama ode sari, tim validasi sepakat memberikan keterangan kontrol dan kematiannya saat distribusi c6. sebagai catatan, tim validasi lapangan tps wamponiki tidak hanya melakukan validasi pada pemilih yang ada lingkungan kelurahan wamponiki, tetapi juga melakukan validasi pemilih tps wamponiki yang telah berpindah tempat tinggal lingkungan sumur bata kelurahan raha ii, pemilih tersebut atas nama ode dae dan ode erna, yang ternyata setelah ditemui yang bersangkutan mengaku telah memilih tps lain, sehingga oleh tim validasi lapangan diberikan keterangan tms. terkait dengan pemilih yang duga telah menggunakan hak pilih pilkada kab. buton utara misalnya pemilih atas nama kurniadi, fatarudin, halaman, musiman, komisioner kpu muna atas nama rahmat undang jaya menyatakan dihadapan saksi paslon bahwa pemilih tersebut akan konfirmasi pada kpu propinsi sulawesi merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tenggara perihal benar tidaknya dugaan pemilih pemilih tersebut sudah memilih kabupaten buton utara. tps kelurahan raha validasi lapangan data pemilih tps kelurahan raha dilaksanakan pada tanggal maret sekitar pukulandi darwin dan stafnya, dan diawasi oleh panas kecamatan katode dan pengawas lapangan serta pengamanan dari unsur polri dan tni. pelaksanaan validasi lapangan disaksikan olehugas tersendiri dalam melaksanakan validasi lapangan. kelompok bertugas titik jalan jenderal sudirman, dr. sutomo, pattimura, wr. suparman, dan bahkan tim validasi lapangan juga melakukan penelusuran informasi pemilih tps raha luar wilayah kelurahan raha yakni jalan salep kelurahan raha dan jalan sugi manuru kelurahan land, sementara kelompok bertugas jalan sutan sjahrir, tula empang kelurahan raha pelaksanaan validasi lapangan tps raha yang berlangsung selama hari berjalan aman, lancar dan terkendali, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan validasi lapangan tersebut menghasilkan kesepahaman bersama tentang nama nama pemilih yang dikategorikan memenuhi syarat ms) dan atau tidak memenuhi syarat (tms) data pemilih hasil validasi lapangan model a3 kwk, terlampir) tps desa maroko validasi lapangan data pemilih tps desa maroko dilaksanakan pada tanggal maretmuhamad sleman dan juliana rita, dan merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id diawasi oleh panas kabupaten serta pengamanan dari unsur polri dan tni. validasi lapangan tersebut jugadesa maroko dilaksanakan dalam tahapan, yakni validasi menggunakan pendekatan pertemuan dengan menghadirkan berbagai pihak dibalas desa maroko dan kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kunjungan langsung. validasi lapangan dengan. pendekatan kunjungan langsung dilaksanakan secara bersama mengunjungi pemilih yang teridentifikasi saat validasi administrasi. secara umum proses pelaksanaan validasi lapangan data pemilih tps desa maroko berjalan aman, lancar dan terkendali. tim validasi data pemilih menemukan pemilih ganda, meninggal dunia, belum cukup umur dan lainnya, sehingga kemudian diberikan keterangan dan atau tms. data pemilih hasil validasi lapangan model a3 kwk, terlampir) pembahasan hasil validasi lapangan setelah pelaksanaan validasi lapangan tps kelurahan wamponiki, tps kelurahan raha dan tps desa maroko, tanggal maret sekitar pukul pembahasan hasil validasi lapangan antara kpu muna, panas dan pasangan calon dilaksanakan dimulai kpu kabupaten muna dan berakhir sekitar pukul wita. proses pembahasan hasil validasi lapangan mulai pada tps kelurahan wamponiki dan kemudian dilanjutkan membahas hasil validasi lapangan tps kelurahan raha dan tps desa maroko, sehingga kemudian data pemilih tiga tps tersebut diberikan keterangan tidak memenuhi syarat (tms) atau memenuhi syarat (ms). bagi pemilih yang tidak teridentifikasi dan belum dikategorikan sebagai pemilih atau tms, disepakati untuk dipastikan pada saat pendistribusian c6. data hasil validselain membahas hasil validasi data pemilih, pada rapat tersebut juga disepakati saksi pasangan calon yang akan menyaksikan proses distribusi paling banyak orang setiap tps. selain itu juga disepakati bahwa distribusi c6 kwk hanya akan diberikan pada pemilih yang berhak. penyampaian pemberitahuan kepada pemilih (c6 kwk) untuk memilih tps tps kelurahan raha distribusi tps kelurahan rahaatau perwakilan dari pasangan calon urut dan saksi paslon urut serta pengamanan dari pihak kepolisian dan tni. berikut ini proses dan hasil distribusi c6 kwk tps kelurahan raha hari pertama tanggal maret distribusi hari pertama, dilaksanakan sekitar pukul wita dan dibagi dalam kelompok yakni kelompok yang bertugas lingkungan sudirman dan jalan sutan sjahrir raha hari kedua tanggal maret hari kedua, distribusi dilaksanakan mulai pukul wita, jalan sutan sjahrir raha hari ketiga tanggal maret distribusi dihari ketiga dibagi dalam kelompok, yang mulai pukul wita, semua kelompok distribusi bertugas dilingkungan empang, dan sore harinya sekitar pukul wita berpencar, dimana kelompok bertugas sudirman, dr. sutomo, agusalim, kantolalo, wr. suparman dan imam bonjol, sementara kelompok bertugas jalan sutan sjahrir. hari keempat tanggal maret hari empat, distribusi dibagi dalam kelompok, yang dimulai sekitar pukul kelompok bertugas jalan sudirman, kantolalo, dr. sutomo, agusalim, yos sudarso, pattimura, sementara merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idoordinasi dengan pemangku kepentingfebruari dalam rapat koordinasi tersebut kpu rifebruar. pada tanggal maret kpu kabupaten muna melakukan koordinasi dengan polres muna dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (tiga) tps kabupaten muna. dalam koordinasi tersebut kpu kabupaten muna diterima oleh kapolres muna, wakapolres muna, kabar operasional polres muna, kasat interkom polres muna serta pejabat lainnya. dalam melaksanakan koordinasi tersebut kpu kabupaten muna menyampaikan beberapa hal antara lain, hari dan tanggal pemungutan suara ulang yakni hari selasa tanggal maret tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang telah ditetapkan oleh kpu kabupaten muna, kesiapan anggaran pemungutan suara ulang. pada kesempatan itulah kpu kabupaten muna menyerahpu kabupaten muna. nomor merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kelompok mendistribusikan jalan sutan sjahrir, imam bonjol dan ode pandu. hari keenam tanggal maret hari hari kelima, distribusi dibagi dalam kelompok, yang dimulai pukul wita. kelompok bertugas lingkungan asali, sudirman, yos sudarso, dr. sutomo, sementara kelompok bertugas jalan sutan sjahrir. secara umum pelaksanaan distribusi tps raha berlangsung aman, lancar dan terkendali. dalam melaksanakan distribusi c6, tim distribusi tidak hanya mendistribusikan wilayah kelurahan raha tetapi juga mendistribusikan diluar wilayah kelurahan raha karena pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tersebut baru berpindah tempat tinggal lingkungan lain, misalnya pemilih atas nama rosmiati yang telah pindah jalan srikaya kelurahan wamponiki dan masih memenuhi syarat sebagai pemilih. tidak hanya itu, saat distribusi c6.di hari empat kota raha dalam keadaan hujan, tetapi tim distribusi tetap melaksanakan distribusi c6. mengingat distribusi hanya dapat diberikan kepada pemilih yang bersangkutan, tim distribusi bahkan mengunjungi pemilih lebih dari satu kali untuk memastikan terdistribusi pada yang berhak, misalnya pemilih atas nama andi sultan kangkung, ode olo, humain, rusli, mr. jafar, murni. saat distribusi c6, tim distribusi juga menemukan pemilih yang sudah memilih tps lain sekalipun saat validasi pemilih belum teridentifikasi, namun saat distribusi pemilih yang bersangkutan mengaku telah memilih dan kemudian mengembalikan c6, seperti pemilih atas nama ode saran yang mengaku telah memilih pilkada kabupaten butir, dan serahkan yang mengaku sudah memilih tps lain raha demikian pula dengan nuklir, sama dan naming menolak karena sudah memilih tps lain raha pada saat distribusi sedang berlangsung, rahmat undang jaya (anggota kpu muna) juga menemukan pemilih yang sudah memilih tps kolaka kecamatan parigi atas nama wartawati. selain itu, merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo rahmat undang jaya juga menemukan pemilih atas nama ode ziu dan maiko, yang sudah memilih memilih kabupaten butir sehingga kepada nama nama tersebut tidak diperbolehkan memilih tps raha. secara umum pelaksanaan distribusi tps raha berjalan aman, lancar dan terkendali. selama hari, distribusi tps kelurahan raha berhasil distribusikan sebanyak orang dan diderita carakan. tps kelurahan wamponiki distribusi tps kelurahan wamponikikelurahan wamponiki bagi dalam kelompok, dimana kelompok mendistribusikan jln. srikaya, jambu mente dan jin. diponegoro, kelompok mendistribusikan lingkungan wamponiki pantai, jalan bahagia, jl. bay pass, cinta damai, dahlia, mawar, gatot subroto dan kenari, sementara kelompok mendistribusikan jl. husni thamrin, teratai, mawar dan gatot subroto. secara umum, pelaksanaan distribusi tps wamponikitps desa maroko distribusi tps desa marokodesa maroko dilaksanakan secara bersama dengan mengunjungi setiap pemilih. merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo secara umum, pelaksanaan distribusi tps desa marokopemungutan dan perhitungan suara ulang tps tps kelurahan raha pemungutan suara tps raha dilaksanakan pada tanggal maret yang dimulai sekitar pukul wita bertempat gedung olah raga raha, jalan wr. suparmanandi darwinraha dilaksanakan sekitar pukul wita. secara umum proses pemungutan suara ulang tps raha berjalan lancar, aman dan terkendali,yang terdistribusi yakni sebanyakadapun jumlah perolehan suara pasangan calon pada tpsc1. ulang kwk terlampir tps kelurahan wamponiki pemungutan suara tps wamponiki dilaksanakan pada tanggal maretrahmat undang jayaunsur kementerian dalam negeriwamponiki dilaksanakan sekitar pukul wita. secara umum proses pemungutan suara ulang tps wamponiki berjalan lancar, aman dan terkendaliwamponiki sebanyak orang. setelah perhitungan suara selesai, saksi paslon urut dan saksi paslon urut menandatangani formulir c1. ulang kwk plant, kemudian saksi paslon urut atas nama milan meninggalkan tps, dan sekitar pukul wita milan datang kembali dan menyampaikan keberatan dan meminta untuk peti suara dibuka, sementara kotak suara dalam keadaan sudah tertutup dan tersegel, sehingga ketua kpps atas nama hari menolak permintaan milan karena kotak suara sdh tersegel dan sudah siap diantarkan ppk katode. merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id setelah proses pemungutan dan perhitungan suara selesai,. adapun jumlah perolehan suara pasangan calon pada tps wamponiki adalah sebagai berikut: nggamaagancacn hujan suara es5 berita acara formulir model c1. ulang kwk terlampir tps desa maroko pemungutan suara ulang tps desa maroko dimulai sekitar pukul wita. secara umum proses pemungutan suara ulang tps desa maroko berjalan aman dan terkendali. namun sekitar pukul wita proses pemungutan suara sempat mengalami hambatan ketika pemilih yang akan menggunakan identitas skt akan menyalurkan suaranya sehingga proses pemungutan suara sempat depending untuk mengalirkan pemilih yang datang menggunakan skt tersebut. proses pemungutan suara ulang pending sekitar jam dan kemudian kepala desa maroko atas nama ode bou dihadirkan tps oleh pihak kepolisian, dan langsung bertemu dengan pihak penyelenggara yang terdiri dari kpu sultra, bawaslu sultra, kpu muna dan panas muna, membahas skt yang dikeluarkan oleh kepala desa maroko. setelah pembahasan selesai, anggota kpu muna atas nama sleman logo memberi penjelasan diarea lokasi tps hadapan kpps dan pemilih yang antri untuk menyalurkan suara. sleman logo menjelaskan bahwa pemilih yang menggunakan skt dibolehkan untuk memilih, namun pernyataan muhamad suplemen tersebut diprotes oleh masyarakat yang menyaksikan proses pemungutan suara, sehingga terjadi perdebatan antara masyarakat dengan muhamad sleman, dan akhirnya sekitar pukul wita, ketua kpps tps desa maroko mengambil alih forum dan menyatakan pemungutan suara dihentikan. kemudian setelah beberapa saat, proses permaroko dilaksanakan dan berakhir sekitar pukul wita.dokumen pemungutan dan perhitungan suara dimasukkan dan disegel dalam peti suara, penyelenggara pemungutan suara dikawal ketat pihak keamanan mengantarkan peti suara ppk kecamatan maroko. adapun hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon tps desa maroko adalah sebagai berikut: pa tekan, peni suara berita acara formulir model c1. ulang kwk terlampir rekapitulasi hasil perhitungan suara kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi kpu kabupaten ppk kecamatan katode pada tanggal maret sekitar pukul wita, ppk katode menyelenggarakan rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon tingkat kecamatan aula kantor kecamatan katode. rekapitulasi ppkkatode berjalan lancar, aman dan terkendali. pelaksanaan pleno ppk katode dipantau langsung oleh muna dan panas kab. muna dan panwascam katode. saat pleno ppk katode tersebut, saksi pasangan calon urut atas nama milanwamponiki keberadaan saksi tersebut tidak tercantum dalam berita acara keberatan tps. saksi pasangan calon merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nomor urut dan nomor urut menandatangani seluruh dokumen ppk kecamatan katode, sementara saksi paslon tidak menandatanganinya. pasca pleno ppk kecamatan katode, ppk kecamatan katodekatode adalah sebagai berikut: mera penekan pelog sui berita acara formulir model da1. ulang kwk terlampir ppk kecamatan maroko pada tanggal maret sekitar pukul wita, ppk kecamatan maroko menyelenggarakan rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon tingkat kecamatan sekretariat pps ppk. rekapitulasi ppk kecamatan marokomaroko berjalan lancar, aman dan terkendali dan tanpa adanya keberatan dari semua saksi dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani dokumen model da. ulang kwk ppk kecamatan maroko tersebut. pasca pleno tingkat kecamatan maroko, ppk kecamatan marokomarokoda1. ulang kwk terlampir rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal maret sekitar pukulsultra, bawaslu sultra, ketua ppk kecamatan katode dan maroko, panwascam katode dan maroko. proses pelaksanaan rekapitulasi kpu kab. muna yang dikawal ketat oleh pihak keamanan berjalan secara aman, lancar dan terkendali.,dan menyerahkan foto merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idnama pasangan calon perolehan suara pasangan nomor urut pemohon berita acara formulir model db1. ulang kwk terlampir bahwa perolehan suara masing masing pasangan calon sebagaimana kpu kab. muna pts kpu kab. adalah sebagai berikut: perolehan suara jumlah kecamatan suara sah urut1 urut2 urut3 bo3o powoan ena nenek sumber: hasil pleno rekapitulasi perolehan suara pilkada muna desember bahwperolehan suara jumlah kecamatan suara sah urut1 urut2 urut3 al. .hasil perolehan suara pasca putusan nomor php bup xiv tanggal februari ank mendiang gran nmi pelangi kepemirsaan dan sekretariat jenderal mahkamah kovatani rout ag. pts kpu kabpihak polres muna menyarankan beberapa hal antara lain: agar kpu kabupaten muna mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan penggunaan kembali lokasi tps sebelumnya yang tidak representative sehingga kpu kabupaten muna meminta saran dan pendapat polres muna dalam penentuan lokasi tps utamanya dalam hal pertimbangan keamanan dan ketertiban jalannya pemungutan dan penghitungan. suara: bahwa dalam proses pendistribusian surat pemberitahuan memilih tps polres muna siap menurunkan personil untuk mendampingi petugas kpps dalam rangka memastikan keamanan jalannya proses pendistribusian model c6 kwk. pada tanggal maret jam wita kpu kabupaten muna mengundang panas pemilihan kabupaten muna pada rapat koordinasi kantor kpu kabupaten muna, dalam rangka membicarakan berbagai hal terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang, antara lain: kpu kabupaten muna memberikan penjelasan terkait dengan tahapan, program dan jadwal pemungutan suara ulang: kpu kabupaten muna memberikan penjelasan terkait dengan surat kpu nomor kpu i1formulir model ulang kwk. sosialisasi kepada pemangku kepentingan pada tanggal maret kpu kabupaten muna melaksanakan rapat dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati muna, panas pemilihan kabupaten muna, polres muna dan kodim muna dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara ulang dan membahas tentang persiapan pelaksanatahun merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa setelah dilakukan pemungutan suara ulang psu) tiga tps sesuai putusan mk,pemohon. perolehan suara jumlah kecamatan suara sah urut1 urut2 urut3akumulasi hasil perolehan suara sebelum dan sesudah psu, tanggal maret ii. petit berdasarkan seluruh uraian sebagai mana tersebut atas, bersama ini pemohon melaporkan hasil psu sebagaimana perintah dalam putusan nomor php.bup xiv dictum nomor lima) sebagai berikut: tek (on 2ne pop kab ora nka amd perolehan suara masing masing calon tiga) tps yakni tps raha dan tps wamponiki kecamatan katode dan tps maroko kecamatan maroko sesuai dengan hasil pelaksanaan psu adalah: weh wana pmangantaon perehangtaa dan oleh karenanya pemohonadalah sebagai berikut: menetapkan hasil akhirsebagai berikut: wol mamapasangan gaon pedoman suara itu, pemohon pd. demikian laporan pemohon atas pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) ini disampaikan, atas perhatian dan terkenalnya disampaikan terima kasih. bahwa untuk memperkuat laporannya, pemohon melampirkan lampiran bukti, sebagai berikut: p psu41 model c1 ulang kwk tps kelurahan raha kecamatan katode: p psu model c1 ulang kwk tps kelurahan wamponiki kecamatan katode, p psu model c1 ulang kwk tps desa maroko kecamatan maroko, p psu model daluang kwk kecamatan katode, kabupaten muna, merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id p psu model da.ulang kwk kecamatan maroko, kabupaten muna: p psu model db.ulang.kwk kabupaten muna, p psu model a3 kwk tps kelurahan raha kecamatan katode: p psu model a3 kwk tps kelurahan wamponiki, kecamatan katode: p psu model a3 kwk tps desa maroko, kecamatan maroko: p psu10 keputusan kpu kabupaten muna nomor pts kpu kab, yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal april dan diserahkan dalam persidangan dengan perbaikan pada tanggal april yang menguraikan sebagai berikut:. tentang perubahan keputusan kpu nomor pts kpu kab.maret sesuai dengan keputusan kpu kabupaten muna tersebut, psu dilaksanakan pada tanggal maretmerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id olahraga raha yang bertempat jalan r.a. kartini. sementara untuk tps desa maroko lokasinya tetap lapangan sepak bola desa maroko. secara umum pelaksanaan psu tps kabupaten muna pada tanggal maret menurut pihak terkait masih buruk, karena masih disertai dengan banyak pelanggaran dan kecurangan, diantaranya: pertama,raktik politik uang (money politics). keempat, terjadi penghalang halangan, intimidasi dan kekerasan fisik terhadap pemilih. kelima, adanya keberpihakan aparat kepolisian kepada pasangan calon nomor urut pelanggaran dan kecurangan guo akan dijelaskan secara lebih detil bawah ini. selanjutnya untuk rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal maret yang dimulai pada pukul wita sampai dengan selesai. untuk kecamatan katode rekapitulasi dilakukan untuk hasil perolehan suara tps, yaitu tps kelurahan raha dan tps kelurahan wamponiki. sementara untuk kecamatan maroko rekapitulasi dilakukan hanya untuk tps yaitu tps desa maroko. pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan, saksi pasangan calon nomor urut pihak terkait) menyampaikan keberatan sebagai berikut: bukti pt dan pt ditemukan adanya sejumlah pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya tps lain pada pemungutan suara tanggal desember tetapi mereka terdaftar dalam dpt tps yaitu tps kelurahan wamponiki dan tps kelurahan raha sehingga mereka memilih lagi pada saat psu tanggal maret tps tersebut pemilih ganda). pihak penyelenggara tidak mampu melakukan validasi secara cermat terhadap pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id suara tanggal desember tps tps lain, sehingga banyak ditemukan pemilih ganda. oleh karena ditemukannya sejumlah pelanggaran tersebut, saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan. setelah rekapitulasi tingkat kecamatan selesai dilaksanakan, pada tanggal maret dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat komisi pemilihan umumangan calon, ketua ppk kecamatan katode, ketua ppk kecamatan maroko, seluruh anggota kpu kabupaten muna, seluruh anggota panas kabupaten muna, satu orang anggota kpu provinsi sulawesi tenggara, satuangan calon nomor urut menyampaikan keberatan sebagai berikut: bukti pt 59jj ditemukan adanya banyak pemilih tps yang sudah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal desember tps lain, tetapi memilih lagi pada saat psu tanggal maret pemilih ganda). pihak penyelenggara tidak mampu memvalidasi atau menyortir pengguna hak pilih yang dianggap sudah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal desember tps lain, sehingga banyak pengguna hak pilih yang sudah menyalurkan hak pilihnya tps lain, kembali memilih pada saat psu tanggal maret ditemukan banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, namun masih terdaftar dalam dpt. ditemukan adanya mobilisasi pemilih dari luar daerah atau luar kabupaten muna, bahkan pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya daerah lain tersebut, tetapi ikut memilih pada saat psu tanggal maret kabupaten muna. ditemukan adanya money politics atau politik uang yang begitu besar yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut untuk mengarahkan pemilih mencoblos pasangan calon tersebut. merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kwk atau surat pemberitahuan. terdapat pemilih yang dipaksa oleh oknum yang bersangkutan untuk bertanda tangan tidak menyalurkan hak suaranya pada saat psu tanggal maret desa maroko, yaitu sebanyak orang, akibat dari ketidakjelasan oknum anggota kpu kabupaten muna dalam menentukan sikap mana yang berhak memilih dan mana yang tidak berhak memilih ditambah dengan adanya intimidasi dari pasangan calon nomor urut sehingga yang orang tadi terpaksa menandatangani formulir yang isinya melarang mereka untuk menyalurkan hak suaranya. selain itu, ketua kpps tps desa maroko juga menutup secara sepihak proses psu tps tersebut, sehingga menyebabkan masih banyaknya warga pemilih yang sudah mendaptkan c6 kwk dan telah menyebarkannya kepada kpps dan kpps sejak pagi tidak dapat menyalurkan hak pilihnyarlanjur dijgembok padahal waktu ditembak saksi yang bersangkutan tidak mengetahui karberdasarkan uraian atas, secara umum dapat disimpulkan pelaksanaan psu tps kabupaten muna tanggal maret dilakukan secara tidak jujur danmerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id psu tps sebagaimana diuraikan bawah ini sebagian besar telah dilaporkan kepada panas pemilihan kabupaten muna. bukti pt pemilih ganda pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali bahwa pada saat pelaksanaan psu tps kabupaten munayang dilakukan psu), ikut memilih kembali pada psu tanggal maret salah satu dari tps yang dilakukan psu guo, sehingga pemilih tersebut dapat dikategorikan sebagai pemilih ganda. berdasarkan bukti yang dimiliki pihak terkait, pemilih ganda guo dapat diperinci sebagai berikut: nama kristina layers nik tempat tgl lahir raha, alamat jl. end. soedirman6jbukti pt 64j, dan bukti form tps guo dengan daftar hadir nomor bukti pt pemilih bersangkutan menggunakan identitas sebagai berikut: nama kristina loy reus nik tempat tgl lahir raha, alamat jl. end. soedirmanmerdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id identitasnya diduga dimanipulasi. bukti pt nama nur aini nik tempat tgl lahir bau bau, alamat jl. sutan sjahri1j)vide bukti pt 64j, dan bukti form tps guo dengan daftar hadir nomor vide bukti pt 65j. pemilih bersangkutan menggunakan identitas sebagai berikut: nama nurani nik tempat tgl lahir bau bau, alamat jl. sutan sjahrirbukti pt nama guru nik tempat tgl lahir bangkai, alamat jl. srikaybangkai kecamatan watupute dengan nomor bukti pt 71j, dan memilih tps guo dengan bukti form tps guo dengan daftar hadir nomor bukti pt merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idguru nik tempat tgl lahir bangkai, alamat jl. srikayyulius sudirman nik tempat tgl lahir makassar, alamat jlmahalini kecamatan kontunaga dengan nomor bukti ptyulius sudirman nik tempat tgl lahir makassar, merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id alamat desa mahalini kec. kontunaga kab. munsiti ariana, amk nik tempat tgl lahir laeta, alamat laetlaeta kec. wakorumba utara kab. buton utara dengan nomor dan memilih tps guo, (bukti pt 75jditemukan juga dua pemilih atas nama sawit yang pada saat pemungutan suara tanggal desember telah menggunakan hak pilihnya tps desa kontunaga, ikut memilih kembali pada saat psu tanggal maret tps kelurahan wamponiki. dibuktikan dengan terdaftarnya pemilih atas nama sawit ali pada dpt tps kelurahan wamponiki dengan nomor bukti pt pemilih yang tidak memenuhi syarat pemilih dari luar kabupaten muna bahwa pada saat pelaksanaan psu tps kabupaten munasebagai berikut: atas nama hendrik lie, nik: tempat tgl lahir: raha, alamat: jl. end. sudirman. nama tersebut diatas merdeka sarat n96, zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus d, provinsi sumatera selatan tahun yang diajukan oleh: nama ir. hanan zulkarnain, mtp pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan prof. yamin rw kelurahan mangga besar kecamatan prabumulih utara nama hartono hamid, s.h. pekerjaan anggota dprd kota prabumulih alamat jalan merak rw kelurahan tugu kecil kecamatan prabumulihramalan nanjing, s.h.,m.s.,m.m., haryanto umar, s.h.,m.h., madison buruh, s.h., ibrahim murid, s.h., dr. wibowo alamsyah, s.h.,m.h., hermansyah, s.h., dan saifuddin, s.h.,c.n. selaku advokat pengacara yang beralamat gedung putrajaya, lantai room jalan jenderal gatot subroto, jakarta pusat,s.h.,m.h. selaku advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum jhon fitur, s.,s.h.,m.h. rekan, yang beralamat jalan jenderal sudirman lantai iii. memohon,ii1ir. hanan zulkarnain, mtp dan hartono hamid, s.h. yuri gagarin, s.h., m.m. dan puspita ernayanti, s.e. ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h. kesuma irawan, s.h. dan ahmad dawan, sos., m.m. ir. h.m. bulan, m.m. dan ahmad palo, s.e. hiduplah, s.e. dan abi saran, s.h. dra. hj. merawat, kes. dan irwansyah, s.h., m.m.:pemohon terhadapjumlah dpp golkar x1 tentang perubahan jumlah dpp 6. dan juga pemohon telah melakukan sebagaimana peraturan perundang undangan tersebut diatas. bukti dan untuk butir permohonan pemohon adalah tidak benar bahwa apa yang dikemukakan adalah tidak pada tempatnya. oleh karenanya disarankan kepada pemohon tetap profesional karena kantor kepolisian republik indonesia tercinta ini selalu terbuka menerima kedatangan pemohon oleh karenanya diharapkan pemohon tetap berpatokan dan berpedoman pada peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan kalau pun kaitkan dengan pemilukada maka terdapat tiga masalah dan pilih sendirilah untuk pemohon mana yang lebih tepat menurut versi pemohon: administrasi pidana pemilu sengketa hasil pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya yaitu administrasi . diselesaikan oleh bawaslu dan bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, serta bawaslu kecamatan:kenal dengan penegakan hukum terpadu gakkumdu): sengketa penghitungan hasil diselesaikan oleh mahkamah konstitusi sebelumnya oleh mahkamah agung: untuk butir permohonan pemohonversi pemohon adalah tidak benar model di kwk.kpu perolehan suara pasangan calon ridho yahya andriyansyah fikri seharusnya c1 kwk.kpu menjadi setelah diperiksa model d1 kwk.kpu dan sama dengan c1 kwk.kpu benar suara, berarti tidak terbukti dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing masing pasangan calon.selisih perolehan suara pasangan calon nomor urut dra. hj. merawat, kes dan irwansyah, sh., dalam c1 kwk.kpu tertulis tetapi dalam d1 kwk.kpu tertulis jumlah suara pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dra. hj. merawat, kes dan irwansyah, sh., pada. berdasarkan berita acara klarifikasi pps desa muara sungai, model c1 kwk.kpu, dan model d1 kwk.kpuversi pemohon: adalah tidak benar bahwa perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam c1 kwk.kpu dan d1 kwk.kpu selisih suara dari suara sah total seharusnya, setelah diperiksa dalam c1 kwk.kpu dan d1 kwk.kpu sama, yaitu suara, tetapi yang sebenarnya adalah tidak terbukti. karena tidak ada selisih antara c1 kwk.kpu dengan d1 kwk.kpubahwa ada selisih perolehan suara sah c1 kwk.kpu sebanyak suara, tertulis seharusnya tetapi setelah diperiksa surat suara sah berjumlah c1 kwk kpu. ternyata sama dengan d1 kwk.kpu, berjumlahi kwk.kpu, dan model d1 kwk.kpu. bukti adalah tidak benar adalah tidak benar karena adalah jumlah suara sah suara tidak sah adalah jumlah total perolehan suara sah ditambah suara tidak sah jadi apa yang dikapalkan oleh pemohon tentang bawah ini: total perolehan suara seluruh pasangan selisih suara, seharusnya tertulis c1 kwk.kpu, model d1 kwk.kpu suara sah seluruh pasangan calon berjumlah ada coretan model c1 kwk.kpu tidak dipakai, setelah diperiksa pada model c1 kwk.kpu dan model d1 kwk.kpu surat suara sah sama yaitu kwk.kpu. bukti adalah tidak benar jumlah perolehan suara sah pasangan calon walikota dan wakil walikota pada lampiran model c1 kwk.kpu salah penjumlahan tertulis seharusnya pemilih. yang benar adalah: berdasarkan jumlah perolehan suara tps kel. tanjung raman formulir c1 kwk.kpu adalah orang suara sah dan suara tidak sah orang berjumlah orang dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing masing pasangan calon berdasarkan klarifikasi berdasarkan surat pps kel. tanjung raman nomor pps tr tanggal maret yang ditujukan kepada panwascam prabumulih selatan. bukti adalah tidak benar jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon tidak sama, dimana model c1 kwk.kpu berjumlah tapi lampiran model c1 kwk.kpu sementara model d1 kwk.kpu tidak ada jumlah.dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing masing pasangan calon. hasil klarifikasi pps ben petani mng. dang suara jumlah suara sah berdasarkan berita acara klarifikasi berdasarkan surat pps kel. mayasari nomor: pps misi tanggal maret yang ditujukan kepada panwascam prabumulih selatan.ada selisih suara: yang benar adalah jumlah suara sah dan tidak sah c11c2) c1 kwk.kpu tertulis tetapi dalam d1 kwk.kpu tertulis jadi selisih suara,bahwa perhitungan dari berita acara dalam c1 kwk.kpu memang sudah benar tertulis sebanyak dalam d1 kwk.kpu sebanyak selisih sebanyak suara tersebut ada kesalahan penulisan pada d1 kwk.kpu oleh anggota pps tertulistps desa sungai medang, yang benar adalah: suara sah pasangan calon suara tidak sah jumlah suara sah dan tidak stps desa karya mulyaberdasarkan data dari pps ppk, jumlah surat suara tidak sah dalam salinan c1 kwk.kpu tertulis dalam d1 kwk.kpu tertulis jadi tidak ada kekeliruan dan selisih suara bukti berdasarkan berita acara klarifikasi berdasarkan surat ppk rambang kapak tengah nomor ppk.rkt ! tanggal maret yang ditujukan kepada ketua kpu kota prabumulih, adalah tidak benar tps desa kembang tandukadalah adalah jumlah keseluruhan dari tps, dengan rincian tps tps dan tps tidak ada selisih dan kekeliruan suara,tps gunung ibu, ada berita acara perbaikan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon untuk formulir d1 kwk.kpu menjadisurat suara sah untuk seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerasifikasi pps desa pangkal, model c1 kwk.kpu, dan model d1 kwk.kpu bukti:: versi pemohon:pada tps tidak ada ada selisih model c1 kwk.kpu dengan modeltps kelurahan karang raja, permohonan pemohon tidak cermat pada c1 kwk.kpu bukan tetapi dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing masing pasangan calon. bukti, kelalaian tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat pps dan hadapan ppl dan saksi pasangan calon sehingga pengisian model d1 kwk.kpu benar, yaitu:bahwa lagi lagi pemohon mengemukakan fakta yang |tidak benar karena dalam perhitungannya sudah benar,: adalah tidak benar permohonan pemohon tidak cermat, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos pada model c1.kwk.kpu adalah sama dengan pada model d1.kwk.kpu bukti adalah tidak benar selisih surat suara yang tidak terpakai b1 (b24b3jurat suara yang tidak terpakai dalamta tersebut adalah copy dari data c1.kwk.kpu tps kelurahan wonosari, data yang benar pada c1.kwk.kpu dan d1.kwk.kpu adalah bukti adalah tidak benar selisih surat suara yang diterima dalam c1 kwk.kpu tertulis tetapi dalam d1 kwk.kpu tertulis yang benar adalah berdasarkan hasil klarifikasi pps dan kpps jumlah surat suara yang diterimasurat suara yang terpakai a24a4) dalam c1 kwk.kpu tertulis tetapi dalam d1 kwk.kpu tertulis yang benar adalah surat suara yang terpakai. yang benar adalah pps kel. sukawati setelah melakukan klarifikasi dengan hasil sebagai berikut: bahwa perhitungan dari berita acara dalam c1 kwk.kpu memang sudah benar tertulis dalam d1 kw.kpu sebanyak selisih suara tersebut ada kesalahan penulisan pada d1 kwk.kpu oleh anggota pps tertulis seharusnya surat suara yang tidak terpakai sudah benar berjumlah pada nomor pada d1 kwk.kpu,urat suara yang tidak terpakai dalam c1 kwk.kpu tertulis tetapi dalam d1 kwk.kpu tertulis jaditernyata hanya salah penulisan, dan penjumlahan yang benar sesuai dengan surat suara yang terpakai dalam c1 kwk.kpu, jadi tidak ada selisih suara, selisih jumlah surat suara yang tidak terpakai b1 (b24b3)|, dalam c1 kwk.kpu sebanyak tetapi dalam d1 kwk.kpu sebanyak jadi,bahwa yang benar direkam d1 kwk.kpu oleh pps, karena b24b34b4 b1, untuk jumlah surat suara yang tidak terpakai dalam c1 kwk.kpu sebanyak lembar dan surat suara yang diterimaokok pokok permohonan yang diajukan pemohon tentang perselisihan dalam penyelenggaraan pemilukada kota prabumulih tahun yang dilakukan oleh memohon karenaselengkapnya adalah sebagai berikut: tahap pencalonan:nya memohon jelas dan nyataserta(untuk selanjutnya, pkpu dan yaitu sebagai berikut tahapan sebagaimana ditentukan oleh memohon berdasarkan surat keputusan nomor: pts kpu kota. tanggal januari bukti rincian jadwal tahapan pencalonan terdapat dalam lampiran keputusan tersebut, yakni pada angka romawi ii, angka huruf pendaftaran pasangan calon sebanyak lembar,lam model da .kwk.kpu prabumulih timur adalah rekap dari model d1 kwk.kpu pps kelurahan desa dan tidak mencantumkan data dari model c1 kwk.kpu bukti adalah tidak benar terjadi kekeliruan menyalin jumlah surat suara yang tidak terpakai pada desa sebelumnya namun jumlah total seluruh kecamatan tidak berubah. bukti adalah tidak benar terjadi kesalahan penjumlahan surat suara yang tidak terpakai kelurahan muara dua yang seharusnya kelurahan gunung ibu yang seharusnya sehingga jumlah total surat suara yang terpakai adalah namun tidak merubah jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir da1.kwk.kpu dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon,langgaran perubahan data pemilih tetapversi memohon, bahwa lagi lagi pemohon mengemukakan fakta yang tidak benar karena dalam perhitungannya sudah benarpt d1 kwk.kpu berjumlah bahwa kenyataannya ada orang memang pindah memilih tps kelurahan sukawati, berdasarkan1 kwk.kpu berjumlah setelah diperiksa dari arsip c1 kwk.kpu sudah diperbaiki dengan mencoret dan dipakai diubah menjadi dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing masing pasangan calon: berdasarkan peraturan kpu tahun tentang pedoman.dst dan sertadpt tambahan dan c1 kwk.kpu untuk jumlah pemilih dalam dpt sebanyak orang, tertulis tetapi dalam d1 kwk.kpu berkurang menjadi yang benar adalah orang tersebut yang pindah memilih tps kel. gunung ibuyang benar adalah: terjadi kesalahan penulisan yang menggunakan hak milik laki laki seharusnya bukan namun jumlahnya tetapdpt laki laki dalam c1 kwk.kpu tertulis dalam d1 kwk.kpu tertulis yang benar adalah:atas kekeliruan orang pada dpt,kel. wonosari, model c1 kwk.kpu, dan model d1 kwk.kpu bukti adalah tidak benar selisih angka jumlah salinan dpt dalam c1 kwk.kpu tertulis dalam d1 kwk.kpu juga selisih angka dpt yang menggunakan hak pilih dalam c1 kwk.kpu tertulis dalam d1 kwk.kpu tertulis yang benar adalah berdasarkan hasil klarifikasi tps jumlah salinan dpt dalam c1 kwk.kpu tertulis karena kpps tidak menambahkan pemilih tambahan. yang benar adalah yang tertulis d1 kwk.kpu yaitu yang menggunakan hak pilih dalam di kwk.kpu sesuai dengan c1 kwk.kpu yang berada dalam kotak suara dan tidak mengubah perolehan suara dan jumlah pemilih: berdasarkan klarifikasi pps kel. anak petai, model c1 kwk.kpu, dan model d1 kwk.kpu bukti adalah tidak benar selisih pemilih dalam dpt yang menggunakan hak memilih dalam c1 kwk.kpu tertulis perempuan orang tetapi dalam d1 kwk.kpu tertulis orang, yang benar adalah pemilih dalam dpt yang tidak menggunakan hak pilih formulir c1 kwk.kpu dan d1 kwk.kpu yang benar adalah perempuanyang benar adalah jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih. desa muara sungaitidak menggunakan hak pilih berjumlah tetapi dalam d1 kwk.kpu dirubah menjadi jadi selisih suaraada kesalahan pengurangan oleh anggota kpps, yang benar adalah yang tertulis dalam d1 kwk.kpu yaitu laki laki dan perempuanjumlah pemilih dalam salinan dpt c1 kwk.kpu berjumlah tetapi dalam d1 kwk.kpu diubah menjadi pemilih, jadi selisih orang pemilihtetapi dalam d1 kwk.kpu tertulis laki laki dan perempuan jumlah jadi selisih suara, selisih suara dikarenakan ada pemilih yang pindah memilih tps lain sehingga jumlah dpt dikurangi sebanyak pemilih terdiri dari laki laki perempuan sehingga jumlah dpt berubah dari menjadic1 kwk.kpu berjumlah tetapi dalam d1 kwk.kpu dirubah menjadi pemilik, terjadi penambahan dpt sebanyak orang, yang benar adalah: terdapat penambahan suara yaitu laki laki dan perempuan karena ada pemilih dari tps lainperempuan jumlah tetapi dalam d1 kwk.kpu tertulis perempuan jumlah selisih suara, yang benar adalah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilitertulis tetapi dalam d1 kwk.kpu tertulis jadi jumlah sebanyak suara dan suara, yang benar adalah pada tps memang benar jumlah pemilih dalam salinan dpt yang tidak menggunakan hak pilih pada c1 kwk.kpu laki laki dan perempuan dengan jumlah dan kesalahan penulisan pada d1 kwk.kpu tertulis laki laki dan perempuan dan tidak ada perubahan jumlah.elisih jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dpt) dalam c1 kwk.kpu tertulis tetapi dalam d1 kwk.kpu tertulis jadi, ada selisih suara: yang benar adalah hasil klarifikasi tps berdasarkan arsip yang ada pada model c1 kwk.kpu pada kpps dan arsip model d1 kwk.kpu yang ada pada pps, tidak terdapat kesalahan jumlah pemilih dalam salinan dpt, tetapi ada kemungkinan salinan model c1 kwk.kpu yang diterima saksi tps terdapat kesalahan dalam penulisan laki lakinamun diubah menjadi orang pemilih, terjadi penambahanmengisi jumlah lak laki dan perempuan, sehingga pengisian model d1 kwk.kpu benar sesuai dengan hasil suara sah untuk seluruh pasangan calon, dan jumlah yang benar adalahtetapi dalam d1 kwk.kpu diubah menjadi orang pemilih, jadi selisih jumlah sebanyak pemilih, model c1 kwk.kpu, kelalaian tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat ppsalaki laki berjumlah pemilih, tetapi dalam d1 kwk.kpuperempuan berjumlah pemilih, namun dirubah menjadi pemilih, terjadi pengurangan sebanyakdalam menyalin jumlah salinan dpt sehinggajadi selisih suara, yang benar adalah dalam salinan c1 kwk.kpu tertulis dan dalam d1 kwk.kpu tertulis jadi tidak ada selisih kekeliruanterjadi kesalahan jumlah laki laki dan perempuan tps mayasari laki laki perempuan jumlah tertulis sehingga jumlah total yang benar yang tidak menggunakan hak pilih laki laki perempuan jumlah sesuai dengan model d1 kwk.kpu kelurahan mayasarjumlah pemilih dalam dpterjadi kesalahan jumlah pemilihpada model d1 kwk kpu tps jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih perempuan seharusnya sehingga jumlah tertulis seharusnya kemudian jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih jumlah yang benar jumlah pada daps pada model d1 kwk.kpu tertulis seharusnya sehingga keliruan penulisan pada model d1 kwk.kpu pps yang tertulis seharusnya sesuai denganyang pindah tempat lain pada model d1 kwk.kpu sebanyak orang dicoret dari salinan dpt jumlah yang benar tidak menggunakan hak pilih seharusnyaps jumlah pemilih kelebihan tulis orang, yang seharusnya tertulis pada tps tertulis seharusnya sehingga jumlah dpt pada model da1 kwk.kpu adal pada d1 kwk.kpu jumlah pemilih sama denganpengurangan jumlah antara jumlah pemilih dalan salinan dpt dengan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, seharusnyaterjadinya kesalahan memindahkan data model d1 kwk.kpu, jumlah pemilih dalam salinan dpt tps tertulis seharusnya tps tertulis seharusnya sehingga jumlah total tertulis seharusnya jumlah pemilih perempuan tidak berubah sehingga jumlah total laki laki dan perempuan sama dengan yang tercantum dalam model da1 kwk.kpu, adalah tidak benar bahwa pada pps kelurahan karang jay, namun dalam model da1 kwk.kpu kecamatan prabumulih timur diubah menjadi orang pemilih adalah tidak benar, karena pps kelurahan karang jaya sudah mengisi dan menjumlahkan dengan tepat, oleh karenanya sangat tidak beralasan pemohon mengemukakan yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. memohon telah melakukan pelanggaran terhadapformulir model b kwk.kpu partai politik, b1 kwk.kpu partai politik dan b2 kwk.kpu partai politik padmerupakan surat satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain diantara partai politik yang bergabung mendukung pasangan calon dimaksud, ternyata kesemua surat pernyataan tersebut dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota prabumulih tahun pemilukada kota prabumulih ), untuk partai golkar tidak ditandatangani oleh ketua sebagaimana diakui secara tegas oleh memohon dalam suratnya kpu kota tanggal maret perihal: proses penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota prabumulih, pada angka masalah penandatanganan surat pencalonan tidak ditandatangani oleh ir. ridho yahya, m.m., sebagai ketua golkar prabumulih bukti dan, sebagaimana pula didapatkan dokumen visual berupa foto terbukti dalam model b kwk.kpu partai politik halaman kedua bukti padahal, pada tahapan pencalonan pengembalian berkas tersebut ir. ridho yahya, m.m. ada dan hadir menyerahkan berkas berkas formulir pencalonan kepada pihak memohon bukti p 9b), pendapat indalam dpt pada formulir d1 kwk.kpu sebanyak orang dicoret dari dpt seharusnya jumlah pemilih sama dengan pada, pada formulir d1 kwk.kpu jumlah pemilih dalam salinan dpt menggunakan hak pilih bertidakjumlah pemilih pindah tps lain kel. patih gabung sebanyak orang tidak tertulis dalam model da1 kwk.kpu sehingga jumlah yang benar adalah sama dengan tercantum dalampada model da1 kwk.kpu, pada kel. muara dua tertulis seharusnya pada kel. gunung ibu tertulis seharusnya dan kel. prabujaya yang tertulis seharusnya sehingga total jumlah yang benar adalah sesuaiuntuk butir permohonan pemohon adalah tidak benar yang benar adalah.jumlah pemilih dalam salinan dpt yang tidak mengunakan hak pilih dalam c1 kwk.kpu tidak tertulis pada kolom laki laki perempuan c1 kwk.kpu, tetapi pada d1 kwk.kpu tertulis total saja dan dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing masing pasangan calon, adalah tidak terbukti berdasarkan berita acara klarifikasi pps kel. wonosari, model c1 kwk.kpu, dan model d1 kwk.kpu terlampir. bukti adalah tidak benar yang benar adalah temuan tersebut terdapat pada model c1 kwk.kpu untuk saksi saja, kenyataan untuk kpps dan untuk kpu terisi semua dengan benar pada kolom data pemilih pada model c1 kwk.kpu, dan tidak terbukti berdasarkan berita acara klarifikasi pps kel. mangga besar, model c1 kwk.kpu, dan model d1 kwk.kpua1. jumlah pemilih dalam salinan dpt a2. jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih 1774t a3. kosong, hanya tinggal lakukan pengurangan saja a1 a2, dan terjadi kesalahan pada selisih kolom jumlah, tertulis seharusnyahasil klarifikasi tps hal ini terdapat pada model c1 kwk.kpu untuk saksi, tetapi kenyataan pada c1 kwk.kpu untuk kpps dan untuk kpu terisi semua dengan benar. berdasarkan klarifikasi pps kel. mangga besar, model c1 kwk.kpu, dan model dimemang benar terdapat kesalahan pada selisih dan jumlah, tertulis pada kolom seharusnya a3 pada model d1 kwk.kpu tertulis angka yang benar yakni diharapkan untuk diadakan perbaikan sajaselisih angka salinan dpt yang menggunakan hak pilih dalam c1 kwk.kpu tertulis dalam d1 kwk.kpu yang benar adalah dan tidak merubah hasil perolehan suara atau yang menggunakan hak pilih: yang tidak menggunakan hak pilih pada ci kwk.kpu kosong, yang benar adalah yang tertulis pada d1 kwk.kpu,esalahan untuk tps sudah diperbaiki dan diselesaikan ketika rekapitulasi tingkat ppk tanggal maretdalam model c1 kwk.kpu untuk kpps dan pps, dpt tidak menggunakan hak pilih baik laki laki maupun perempuan sudah tertulis dicantumkan. adapun pemilih laki laki sebanyak dan pemilih perempuan sebanyak dan berjumlah pemilihpasar iijumlah surat suara yang terpakai formulira. klarifikasi pps desa sindibahwa dalam c1 kwk.kpu tps desa muara sungai yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak pemilih adalah tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh kpps tps desa muara sungai sudah tepatcabai dengan sengaja tidak mengisi jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih dalam c1 kwk.kpu. bahwa kpps tps kelurahan cabai telah mengisi dengan sempurnaarang raja adalah tidak benar,gunung ibu dengan sengaja tidak mengisi jumlah pemilih dalam salinan dpt adalah tidak benarapa yang dibanggakan oleh pemohon pada butir ini (hanya kesimpulan sepihak dari pemohon yang menutup kenyataan terhadap fakta fakta hukum yang terjadi pada pemilukada kota prabumulih tahun oleh karenanya pemohon jangan mudah menyimpan seolah olah telah terjadi sesungguhnya versi pemohon, bandingkan denganviii tanggal juli adalah tidak benar bahwa lagi lagi pemohon berasumsi bahwabahwa angka tersebut sangat fantasi yang pemohon buat buat sendiri, dan pada akhirnya nanti memohon akan memberikan bukti tertulis dan bukti saksi atas apa yang diinginkan oleh pemohon itu adalah tidak benar karena angka itu hanya perhitungan pemohon sendiri tanpa didukung oleh fakta hukum yang sebenarnya: dan adalah tidak benar1i tanggal pt kada sesuai wilayah kerjanya paling lombokdan ini salah satu tanggapan panwaslukada terhadap pelanggaran pelanggaran yang ada, kalaupun pemohon berdalih dalih bawaslu tidak ada ditempat itu hanya alasan pemohon untuk membenarkan dalil dalilnya yang benar adalah adalah tidak benar yang benar adalah adalah tidak benar adalah tidak benar karena terhadap pidana pemilu sudah ada instalasinya yaitu gakumdu yang akan melanjutkan pihak penyidik dan kejaksaan untuk terjadinya tindak pidana tersebut. untuk butir permohonan pemohon adalah tidak benar bahwa lagi lagi pemohon mengada ada terhadap orang pemilih warga kelurahan prabujaya notabene nya pendukung fanatik dari pemohon, bahwa pada saat itu alangkah baiknya pemohon meneliti dulu baru bicara pada c3 kwk.kpu tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan terhadap perolehan suara saksi pemohon menandatanganinya c1 .kwk.kpu) bukti untuk butir dan permohonan pemohon adalah tidak benar: karena apa yang sesungguhnya sudah ada instansi tersendiri untuk mengatasinya yaitu panwaslukada dan apabila ada pengaduan maka bawaslu akan menindaklanjutinya melalui memohon oleh karenanya cermati dulu yang bawah ini: berdasarkan ketentuan huruf huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraananuntuk butir dan permohonan pemohon bahwa ppk prabumulih utara melakukan pembukaan buah kotak suaranomor tahun adalah tidak benar karena apa yang dikemukakan oleh pemohon dalam poin ini merupakan fakta fakta yang tidak pernah terjadi apalagi dengan dalil melakukan penghitungan suara ulang. kalaupun ada pembukaan kotak suara itupun hanya untuk mencocokkan saksi dari pemohon karena menurut saksi dari pemohon ada perbedaan. ternyata perbedaan itu tidak ada dalam rekap tps, yang ada hanya kesalahan dari saksi pemohon sendiri, dan saksi pemohon sendiri tidak mau menandatangani formulir keberatan c3 .kwk.kpu. dan pada saat pembukaan, disaksikan oleh panas kecamatan, tamu undangan. saksi saksi pasangan calon dan dihadiri juga oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam bentuk berita acara. oleh karenanya untuk membuat terang persoalan ini, akan kami hadirkan saksi yang melihat kejadian tersebut: bahwa lagi lagi pemohon mengada adaadalah tidak benar dan mengada ada saja dan pada saat pembuktian nanti, memohon akan menghadirkan saksi, setelah dikaji lebih mendalam permohonan keberatan pemohon didapatkan kesimpulan sebagai berikut: bahwa saksi saksi pemohon yang hadir tps menandatangani model c1 kwk.kpu dan tidak mengisi formulir model keberatan c3. kwk.kpu, bahwa keberatan pemohon terhadap perolehan suara hanyalah asumsi pemohon saja, karena seluruh tps sebanyak kota prabumulih tidak mengurangi perolehan suara masing masing pasangan calon. antara jumlah pemilih dengan suara yang sah dan suara yang tidak sah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan: bahwa panwaslukada telah bekerja maksimal tetapi tim pemenangan pihak pemohon saja tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya serta ketidakmengertiannya terhadap instansi panwaslukada kota prabumulih: bahwa. dan dibandingkan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi kpu kota prabumulih: bahwanghitungan suara yang telah rekapitulasi oleh memohon pada tingkat pps, ppk dan kpu kota prabumulih: bahwa berdasarkan polita pemohon yang menyatakanl pemilukada kota prabumulih adalah tidak terbukti sama sekali. lihat kembali yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi php.dbanyak orang, demikian pula apabila dicermati dalam putusan nomor php.viii tanggal juli pemilukada kabupaten keharusan menurut hukum ditandatangani oleh ketua partai dalam hal ini ketua dpd partai golkar kota prabumulih, sebagaimanauntuk selanjutnya, uu jo.uu huruf surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik yang bergabung penjelasan huruf yang dimaksud dengan ' . demikian pula diatur oleh pkpu partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon,: mandailing natal), putusan unsur melibatkan sedemikian banyak orangpemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai fakta, berdasarkan uraian yang telahcara keseluruhan: atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (at ago bono),surat keputusan kpu kota prabumulih nomor pts kpu kota. tanggal januari tentang perubahan atas tahapan,berita acara no:petunjuk pelaksanaan dewan pimpinan pusat partai golkar nomor: jumlah dpp golkar, buktii tanggal februaridesa muara sungai kec. cabai, model c kwk.kpu dan laporannya tps desa muara sungai kec. cabai: buktitanjung raman kec. prabumulih selatan: bukti model c kwk.kpu dan laporannya tps kel. mayasari kec. prabumulih selatansungai medang kec. cabai: bukti model c kwk.kpu dan laporannya tps desa karya mulya kec. rambang kapak tengah, bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps desa kembang tanduk kec. rambang kapak tengah: model c kwk.kpu tps dan laporannya desa kemang tanduk kec. rambang kapak tengah:desa pangkal kec. cabai: model d kwk.kpu dan laporannya pkel. wonosari kec. prabumulih utara, bukti model c kwk.kpu dan laporannya tps kel. cabaidesa sindir kec. cabai: bukti model c kwk.kpu dan laporannya tps desa cabai kec. cabai: bukti t 29a model c kwk.kpu dan laporannya tps kel. sukawati kec. prabumulih timur: bukti 29d kwk.kpu dan laporannya pps kel. karang raja kec. prabumulih timur, bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. mustang hapus kec. prabumulih barat: bukti model da1.kwk.kpu kec. prabumulih timur,atih gabung kec. prabumulih barat: bukti model c kwk.kpu dan laporannya tps kel. wonosari kec. prabumulih utara,desa sindir kec. cabai: bukti t 41at 48a model c kwk.kpu dan laporannya tps kel. gunung ibu kec. prabumulih timur, bukti 48tanjung rambang kec. rambang kapak tengah: bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. mayasari kec. prabumulih selatan, bukti 50a model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. mustang hapus kec. prabumulih barat: model c kwk.kpu tps dan laporannya kel. mustang hapus kec. prabumulih barat, bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. mustang hapus kec. prabumulih barat, model c kwk.kpu tps dan laporannya kel. mustang hapus kec. prabumulih barat, bukti 50c model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. patih gabung kec. prabumulih barat: bukti 50d model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. kayu putat kec. prabumulih barat, bukti 50e model d kwk.kpu dan laporannya pps desa tanjung telang kec. prabumulih barat: bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. mangga besar kec. prabumulih utara: bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. anak petai kec. prabumulih utara, bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps desa muara sungai kec. cabai: model c kwk.kpu tps dan laporannya desa muara sungai kec. cabai: bukti 53a model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. sindir kec. cabai: bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps desa pangkal kec. cabai: bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. sukawati kec. prabumulih timur, bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. prabujaya kec. prabumulih timur, bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. gunung ibu barat kec. prabumulih timur, bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. karang jaya kec. prabumulih timur, bukti model d kwk.kpu dan laporannya pps kel. gunung ibu kec. prabumulih timur, bukti model d kwk.kpu dan laporannya desa kemang tanduk kec. rambang kapak tengah:prabumulih selatan: bukti model da kwk.kpu dan laporannya ppk kec. prabumulih barat, bukti model da kwk.kpu dan laporannya ppk kec. cabai, bukti model da kwk.kpu dan laporannya ppk kec. prabumulih timur:pasar kec. prabumulih utara, bukti model c kwk.kpu dan laporannya tps kel. sindir kec. cabai: buktikel. cabai kec. cabai: bukti model c kwk.kpu tps dan laporannya kel. karang raja kec. prabumulih timur, bukti model c kwk.kpu tps dan laporannya kel. gunung ibu kec. prabumulih timur, bukti model c kwk.kpu dan laporannya tps kel. prabujaya kec. prabumulih timur, bukti surat pernyataan kpps dan pps mangga besar pada tps kesepakatan ditulis dengan angka: bukti ktp atas nama ridho yahya nik dan tertera dalam ktp pekerjaan wakil walikota, bukti tanda terima berkas pendaftaran atas nama ir. ridho yahya, mm., pekerjaan wakil walikota pihak terkait): bukti tanda terima berkas pencalonan atas ir. h.m. bulan, m.m, pekerjaan pegawai negeri sipil pemohon keberatan php), bukti tanda terima berkas pendaftaran atas nama ir. hanan zilkamain, mtp, pekerjaan pegawai negeri sipil pemohon keberatan php), bukti bukti fisik tidak ada: bukti bukti fisik tidak ada, selain itu, memohon juga menghadirkan (sepulbestari irawan saksi dan para anggota tidak pernah menolak yang membawa tps kelurahan prabu jaya, para saksi yang hadir menandatangani semua berita acara, tidak semua pasangan calon hadir, antara lain, pasangan calon nomor tidak hadir, tidak ada pernyataan keberatan dari para saksi, pasangan calon nomor menang tps prabu jaya: saksi albar saksi sebagai ketua kpps kelurahan mustang hapus: pada saat perhitungan suara calon nomor urut mendapatkan suara dan calon nomor urut tidak mendapatkan suara: begitu juga dengan calon nomor urut mendapatkan dan yang tidak mendapatkan suara calon nomor urut pada saat rekapitulasi pps kelurahan mustang hapus masih sama, pasangan nomor urut mendapatkan suara dan nomor urut tidak mendapatkan suara: semua saksi hadir dan menandatangani berita acara termasuk laporannya dan semua saksi tidak ada yang menyatakan keberatan: saksi tulus bagi pada saat rekapitulasi ppk kecamatan prabumulih utara, ada keberatan karena ada bangko yang tidak terisi, tetapi pada bangko terisi, formulir da1 kwk.kpu sudah terisi kpu: untuk mencocokkan ada perbedaan, ppk, pps, dan para saksi yang hadir sepakat untuk membuka kotak suara pada tps kotak suara dibuka hanya mencocokkan bangko dan setelah pembukaan kotak suara tersebut, tidak ada perubahan: saksi sudarso, s.e. saksi adalah ketua pps kelurahan mangga besar, prabumulih utara: saksi menerangkan masalah yang terjadi pada tps yaitu masalah yang belum diisi adalah yang tidak menggunakan hak pilih laki laki dan perempuan:. permasalahan tersebut tidak memengaruhi perolehan pasangan para calon: pada rekapitulasi tertulis namun dalam hal tersebut adalah kesalahan penulisan, jumlah yang benar adalah sama dengan yang ada ppk: saksi amar suseno saksi adalah ketua pps kelurahan patih gabung,: ada perbedaan jumlah pemilih pada dpt: ada selisih karena salah persepsi dari pps bahwa pemilih yang pindah memilih pps lain atau kelurahan lain: ada rincian orang atas nama keluarga bapak bulan yang juga mencalonkan diri sebagai calon walikota prabumulih, ada sisa yang memilih tps khusus lapas kota prabumulih: masalah tersebut sama sekali tidak memengaruhi perolehan suara masing masing calon: saksi ahmad pribadi saksi adalah ketua pps kelurahan gunung ibu: tps ada surat suara yang tidak terpakai: jumlah dpt dikurangi, surat suara dipakai oleh ketua kpps tps pada model d2 kwk kpu tidak berisi keberatan saksi pasangan calon: tps terjadi kesalahan penjumlahan: tps terjadi kesalahan pada saat dpt: tps berkurang laki laki dan perempuan masing masing suara sehingga selisih suara, kesalahan diperbaiki, dan tidak ada saksi yang berkeberatan: saksi effendi saksi adalah ketua pps gunung ibu baratmodel b kwk.kpu partai politik , demi kepastian hukum karena telah begitu jelas sehingga tidak lagi memerlukan penafsiran, maka formulir model b kwk.kpu partai politik, b kwk.kpu partai politik, b2 kwk.kpu partai politik yang merupakan pernyataan kesepakatan dukungan kepada ir. ridho yahya, m.m. sebagai calon walikota pada pemilukada kota prabumulih seharusnya ditandatangani oleh ketua dpd partai golkar kota prabumulih: kepastian hukum merupakan asas yang harus dipedomani memohon selaku pemilukada kota prabumulih dengan berpegang teguh pada asas kepastian hukum berdampak dan terkait berkeliaran dengan asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas berlaku adil, kesemuanya itu, menjadi landasan asas profesionalitas sehingga memohon mampu mewujudkan asas tertib penyelenggaraan pemilihan pkpu bahwa begitu penting dalam mencantumkan tandatangan seorang ketua partai pada proses pencalonan sebagaimana diuraikan diatas, tercermin dalam statemen susilo bambang yudhoyono sby) sesat setelah terpilih menjadi ketua umum partai demokrat dalam kongres luar biasa klb) yang selenggarakan bali maret bila saja kpu memberi legitimasi kepada siapapun yang mendapatkan mandate untuk menandatangani daftar calon sementara dcs) atau proses lain terkait pemilu, maka klb ini tidak perlu digelar. tapi karena itu tidak dimungkinkan, terpaksa selenggarakan klb ini (sumber maia news, maret bukti 9c): ada kesalahan penulisan dpt, tps tertulis seharusnya kesalahan murni karena kesalahan tulis: penulisan tersebut tidak mengurangi hasil perolehan suara setiap kandidat: tidak semua saksi menandatangani dpt: saksi milioni pada tps ada salah penulisan, seharusnya tetapi ditulis tapi untuk jumlah seluruh perolehan suara tersebut tidak berpengaruh, yaitu tps yang menggunakan hak pilih adalah tidak benar, yang tertulis sesuai untuk dpt tertulis mestinya kesalahan ini murni karena kesalahan penulisan: tidak ada keberatan dari saksi, saksi ramadan pada saat melakukan rekapitulasi kecamatan prabumulih timur pada dasarnya tidak ada saksi yang berkeberatan atas hasil rekapitulasi yang dilaksanakan kecamatan prabumulih timur, namun saksi nomor membuat surat pernyataan keberatan dikarenakan mereka mempersoalkan hasil rekapitulasi, dalam kwk terjadi selisih antara jumlah pemilih dengan suara sah dan tidak sah, namun ini tidak merubah jumlah dpt: dalam hal perolehan suara tidak terjadi perubahan, saksi didi firmansyah saksi adalah ketua pps kemang tanduk, ada kesalahan penulisan pada kolom jumlah tertulis pada tps dalam kolom tersebut tertulis yang benar adalah menimbang bahwa pihak terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal april yang diserahkan persidangan pada tanggal april yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: kewenangan mahkamah sesuai dengan amanat:urut pasangan calon berpasangan dengan hartono hamid, berpasangan dengan puspita ernayanti, berpasangan dengan ardiansyah fikri, ema berpasangan dengan ahmad dawan, sos, berpasangan dengan ahmad palo, berpasangan dengan abi saran, berpasangan dengan irwansyah, sh, sumber: keputusan kpu kota prabumulih pts kpu:i(tiga):nama jumlah nomor pasangan calon perolehaberpasangan dengan irwansyah, sh, sumber: lampiran model kwk.kpu berita acara nomor: ba ! tertanggal maret bahwa pada tanggal maret pasangan calon nomor urut (tiga) ir. ridho yahya, dan ardiansyah fikri, mengetahui bahwa pasangan calon nomor urut (satu)1i(i(,::osn pemilu tahun indonesia partai pengusaha danpekerja indonesia jumlah sumber: surat pencalonan model b kwk.kpu partai politik) berdasarkan tabel. tangani oleh ketua dpd partai golkar kota prabumulih ternyata ditanda ohon yang telah meloloskan ir. ridho yahya, m.m., sebagai calon walikota prabumulih sebagaimana ternyata pada surat keputusan memohon nomor: pts kpu kota. vide bukti sementara formulir model kwk.kpu partai politik, b1 kwk.kpu partai politik, b2 kwk.kpu partai politik yang menjadi dasar penetapan cacat hukum, karena tidak ditandatangani oleh ketua dpd partai golkar kota prabumulih, formulir model: b kwk.kpu partai politik, b1 kwk.kpu partai politik, b2 kwk.kpu partai politik yang diberikan kepada ir. ridho yahya, sebagai calon walikota pada pemilukada kota prabumulih cacat hukum karena melanggar uu jo.uu huruf dan pkpu menjadi bukti tetap pemohon yang sempurna dan tak terbantahkan, bahwa memohon yang meloloskan ir. ridho yahya, m.m., sebagai calon walikota pada pemilukada kota prabumulih nyata nyata telah melanggar asas kepastian hukum dan asas asas lainnya yang terkait dan berkeliaran, sebagaimana tersebut pkpu pelanggaran yang terbukti telah dilakukan memohon, sepatutnya menurut hukum , membuat surat pernyataan mengundurkan diri untuk sementara dari jabatannya (vide (pt jumlah dpp golkar xi angka hl:idi: angka danl. isu: seorang calon walikota yang mendaftarkan diri pada pemilukada kota prabumulih tahunliii(:vide, perbaikan permohonan pemohon, tanggal april hidi:desa muara sungai suara. pt tertulis urut (terjadi salah penulisan), namun jika dijumlahkan dari catatan: tidak pernah seluruh tps desa ada perolehan suara muara sungai (ada tps) tetap berjumlah pasangan calon pada ber dokumen c1 kwk.kpusah dan tidak sah adadicantumkannya jumlah kwk.kpu yang mana catatan: pada total perolehan suara jumlah surat suara sah c1 kwk.kpu seluruh pasangan calon. untuk seluruh pasangan dan d1.kwk.kpu calon tertulis tidak pernah adasuara. dengan demikian dengan demikian jumlah catatan: pada terdapat penambahan suara sah dan tidak sah dokumen c1 suara sah seluruh i(c14c2) b2) menjadi kwk.kpu dan pasangan calon sebanyak keliru. sedangkan d1 d1.kwk.kpu suara kwk.kpu desa pangkal tidak pernah ada pt surat suara sah item yang untuk seluruh pasangan menyebutkan calon tertulis perolehan suarakwk.kpu pada vide bukti jumlah surat suara sah tps tps berjumlah suara. untuk seluruh pasangan tps desa dengan demikian calon adalah (saksi kemang tanduk. terdapat penambahan menjumlahkan ketiga tps kelalaian yang tidak patut sebagai standar pengetahuan yang mendasar bagi memohon, yaitu, oleh karena:ditegas, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan oleh karena, kedudukan dan tugas itulahdalam rangka menjamin netralitas pegawai negeri sipil, maka pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik demikian pula sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomorfatau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil untuk itulah, pada tanggal november saat ir. ridho yahya, m.m., melakukan pendaftaran sebagai calon walikota pemilukada kota prabumulih berstatus sebagai ketua dpd partai golkar kota prabumulih untuk masa bhakti bukti setidak tidaknya memohon mengetahui secara pasti bahwa ir. ridho yahya, m.m., tidak lagi sebagai pegawai negeri sipil pns), namun memohon ternyata telah menerima pendaftarannya sebagai calon walikota pada pemilukada kota prabumulih yang jelas jelas telah melanggar peraturan suara sah seluruh tersebut). catatan: pada pasangan calon sebanyak dokumen c1 suara. suara sah dan kwk.kpu dan tidak sah pada c1 jumlah surat suara tidak d1.kwk.kpu kwk.kpu berjumlah tidak pernah ada sah pada tps pada d1 kwk.kpu item yang tps tps menjadi terdapat menyebutkan selisih penghitungan sehingga berjumlah perolehan suara suara sah dan tidak sah (saksi menjumlahkan sah sebanyak suara. ketiga tps tersebut). jumlah surat suara sah dan tidak sah,kesimpulan amand1 kwk.kpu timur memohon dirubah sedangkan d1 kwk.kpu milik memohon menjadi suara. pihak terkait tidaksurat suara yang prabumulih pada lampiran model d1 s1 kwk.kpu milik pihak tidak terpakai, timur kwk.kpu oleh perangkat terkait surat suara yang gan surat suara memohon dirubah menjadi yang terpakai terpakai berjumlah pada dokumen c1 kwk.kpu pada model c1 sedangkan untuk kwk.kpu surat suara dokumen d1 kwk.kpu catatan: tidak yang terpakai berjumlah pihak terkait tidak pernah ada dalam sedangkan pada memilikinya. mohon dokumen lampiran model d1 kiranya kepada lampiran model kwk.kpu berjumlah mahkamah untuk d1 kwk.kpu membandingkannya yang dengan milik memohonkwk.kpu adalah menjadi sedangkan pada da1 sesuatu yang kwk.kpu (pt tidak sangat tidak ada menyebutkan uraian berdasar, karena surat suara yang untuk dokumen dikembalikan karena da1 kwk.kpu rusak atau keliru dicoblos merupakan total untuk tiap tps, melainkan penjumlahan dari jumlah total seluruh tps seluruh tps yang yang ada kelurahan ada kelurahan, wonosari yang berjumlah gdengan da1 kwk.kpu dirubah sedangkan pada da1 kwk.kpu adalah kwk.kpu tidak ada sesuatu yang menyebutkan uraian surat sangat tidak suara yang dikembalikan berdasar. karena karena rusak atau keliru untuk dokumen dicoblos untuk tiap tps, da1 kwk.kpu melainkan jumlah total merupakan total seluruh tps yang ada penjumlahan dari kelurahan wonosari yang seluruh tps yang berjumlah 4pps berdasarkan d1 d1 kpk.kpu surat tidak adatidak terpakai kecamatan suara. namun oleh sedangkan dalam pada dokumen prabumulih perangkat memohon dokumen dat kwk.kpu k.kpu barat ppk prabumulih barat) pt 4s) terdapat dan da1 kwk dalam model da1 kesalahan pengurangan kpu yang dimiliki kwk.kpu kecamatan tertulis apabila pihak terkait prabumulih barat dirubah digunakan rumus menjadi terjadi penghitungan surat suara pengurangan surat suara yang tidak terpakai, maka yang tidak terpakai b1 (b24b3) sebanyak surat suara. ppk berdasarkan datdalam dokumen menjadipemerintah nomor tahun tentang larangan pns menjadi anggota partai politik, terlebih lagi status ir. ridho yahya, m.m., adalah sebagai ketua dpd partai golkar kota prabumulih, terbukti dan menjadi bukti tetap pemohon atas pelanggaran yang dilakukan memohon, bahwa penerimaan pendaftaran tanggal november sementara itu, diketahui ir. ridho yahya, m.m., membuat surat pengunduran dirinya sebagai pegawai negeri sipil tertanggal desember ditujukan kepada walikota prabumulih bukti yang menyebutkan dengan melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri. demikian pula keputusan walikota prabumulih nomor: pts bkd.ii1 tertanggal desember bukti yang menyebutkan: memutuskan dan menetapkan (kesatu) memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada ir. ridho yahya, m.m,, pangkat golongan ruang iv b, mengenai keputusan walikota tersebut vide bukti tidak dapat dijadikan alasan yuridis untuk menyatakan sejak tanggal desember ir. ridho yahya, mm., karena walikota prabumulih tidak mempunyai kewenangan untuk itu. kewenangan menetapkan pemberhentian ir. ridho yahya,, m.m., sebagai pns golongan ruang iv b adalah gubernur provinsi sumatera selatan. hal ini sangat jelasgubernur menetapkan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah kabupaten kota berpangkat pembina golongan ruang iw a dan pembina tingkat golongan ruang iv b : pelanggaran yang dilakukan memohon semakin nampak terstruktur dan sistematis, pada rapat pleno tanggal januari tertuang dalam berita acara rapat pleno terbuka komisi pemilihan umum kota prabumulih nomor: ba bukti pada memohon), selanjutnya dengan melalui surat keputusan memohon nomor pts kpu kota. videman danpenambahan pemilih tertulis yang dimilikiselatan ppk).berjumlah namun sedangkan dokumen hak pilih dan yang prabumulih baratpasangan calon. sebanyak orang. jumlah pemilih dari tps di kwk.kpu milik pihak terkait jumlah lain dalam d1 kwk.kpu berjumlah pemilih dari tps lain mohon kiranya namun oleh perangkat tidak dijumlahkan untuk dokumen saksi, sedangkan d1.kwk.kpu dan memohon dalam da1 kwk.kpu dirubah untuk da1 kwk.kpu da1 kwk.kpu naa tertulis dibandingkan menjadi terjadi yan dengan milik penambahan pemilih memohonoleh perangkat sedangkan da1 ada penambahan bukti sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan memohon tersebut, ir. ridho yahya, m.m. ditetapkan sebagai calon walikota prabumulih berpasangan dengan ardiansyah fikri, s.h. sebagai wakil walikotanya. kemudian dengan berita acara rapat pleno terbuka komisi pemilihan umum kota prabumulih nomor ba bukti pada memohon) selanjutnya dengan melalui surat keputusan memohon nomor pts kpu kota. vide: bukti mendapatkan nomor urut pasangan calon (tiga padahal, ir. ridho yahya, m.m., yang masih berstatus sebagai pns merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor tahun tentang larangan pns menjadi anggota parpol: ir. ridho yahya masih berstatus pns, terbukti dan menjadi bukti tetap pemohon, yakni sebagai berikutdesember,januari: pernyataan drs. sorban alumni, kepala badan kepegawaian daerah kota prabumulih surat kabar harian pagi bukti pada hari selasa, tanggal februari bahwa status ir. ridho yahya, m.m., masih pns, hingga kini masih dalam proses pemberhentian. artinya, sampai dengan tanggal pebruari ir. ridho yahya, mm, belum diberhentikan sebagai pns, tengaholeh perangkat memohon dalam da1 catatan: pihak kwk.kpu dirubah pemohon salah menjadi terjadi memasukan data pengurangan pemilih d1 kwk.kpu dalam dpt yang tidak dan da1 menggunakan hak pilih kwk.kpu jumlah sebanyak orang. pemilih dalam dpt yangberjumlah dengan yang dimiliki terhadap jumlah selatanpilih dalam c1cabaipilih dalam c1 semuabelasnomor php.d x1!!i: bukti pt:: bukti fotokopi dokumen model d1 kwk.kpu kelurahan tanjung raman, kecamatan prabumulih selatan:: bukti fotokopi dokumen model c1 kwk.kpu tps desa sungai medang, kecamatan cabai,: bukti fotokopi dokumen model d1 kwk.kpu desa karya mulia, kecamatan rambang kapak tengah: bukti fotokopi dokumen model c1 kwk.kpu tps desa kemang tanduk, kecamatan rambang kapakptpt fotokopi dokumen model c1 kwk.kpu tps kelurahan karang raja, kecamatan prabumulih drs. rachman djalil, m.m., walikota prabumulih menyatakan dengan tegas surat kabar prabumulih pos bukti pada hari sabtu, tanggal maret bahwa status ir. ridho yahya, mm, hingga saat ini masih aktif sebagai pns, bahkan dikatakannya, belum pernah menerima usulan pengunduran diri ataupun menandatangani pemberhentian untuk ir. ridho yahya, m.m., hingga kini masih dalam proses pemberhentian. jelas terbukti dan nampak sangat terang benderang, bahwa sampai dengan tanggal maret ir. ridho yahya, mm, masih berstatus sebagai pns: dari website badan kepegawaian negara yang diunduh tanggal maret membuat bahwa masih berstatus pns, bahwa dengan golongan ruang iv b, terhitung tanggal oktober bukti bahwa sebagai referensi lain untuk memenuhi etika dan kriteria pencalonan kepala daerah yang beradab, seseorang yang masih aktif menjabat jabatan struktural fungsional apabila hendak dicalonkan harus mengundurkan diri dari jabatannya. ketua kpu husni kamil manik, meminta calon gubernur sumatera selatan irjen pol. drs. iskandar hasan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kapolda sumatera selatan, sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur sumatera selatan periode sumber surat kabar harian sumatera ekspress, maret berkenaan hal hal tersebut atas, memohon telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis, menerima ir. ridho yahya, m.m., yang jelas jelas telah melanggar peraturan pemerintah nomor tahun tentang larangan pns menjadi anggota partai politik. oleh karena ir. ridho yahya, m.m., diketahui masih berstatus pns setidak tidaknya sampai tanggal maret tetapi oleh memohon pada tanggal tanggal januari diterima dan ditetapkan sebagai calon walikota, juga ditetapkan mendapat nomor urut pasangan calon untuk ikut serta pemilukada kotaa1 kwk.kpu, kecamatan prabumulih utara: bukti fotokopi dokumen model c1 kwk.kpu tps kelurahan cabai, kecamatan cabai:: bukti fotokopi dokumen model d1 kwk.kpu desa sindir kecamatan cabai:::anak petaipasar ii, kecamatan prabumulih utara: bukti fotokopi dokumen model c1 kwk.kpu tps desa sindir, kecamatan cabai, kwk.kpu tps kelurahan prabu jaya, kecamatan rambang kapak tengah::hal:(vide buktidalil permohonan pemohon, memohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: perbaikan permohonan pemohon adalah merubah permohonan pemohon menjadi baru, sehingga terjadi perbedaan yang sangat signifikan dan substansial, kompetensi absolut. menurut memohon, mahkamahbukan menjadi kompetensi mahkamah untuk menghadirinya, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan karena tidak menguraikan secara jelas pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menurut pemohon telah dilakukan oleh memohon: permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel), karena mencampur adukan antara sengketa awal pemilukada dan sengketa akhir pemilukada, terhadap eksepsi eksepsi memohon tersebut, menurut mahkamah,telah menyerahkan perbaikan permohonan terakhir bertanggal apriluntuk itu sudah selayaknya,ir. ridho yahya, m.m. jelas melanggar dan kuhp. adapun bestandeel depict kuhp adalah pertama, unsur barangsiapa, merujuk kepada subyek hukum, baik itu orang perorangan sebagai persoonlijk maupun badan hukum sebagai rechtspersoon yang dapat bertanggungjawab secara hukum. kedua, unsur membuat secara tidak benar atau pemalsu surat, artinya dalam surat tersebut dimasukkan hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau hal yang dimasukkan tersebut bersifat palsu. ketiga, unsur dari sesuatu hal. ini merupakan unsur obyektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut. keempat, unsur dengan maksud, unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam ini adalah kesengajaan. artinya, pelaku ketika melakukan perbuatan, mengetahui dan menghendaki (wetan bilmens), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. kelima, unsur memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinyaat tanggal maret karena hari selasaaudiapril'janji dalam persidangan tanggal april dan aprilapril serta menghadirkan (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangnya secara lengkaprta menghadirkan (delapan) orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah janji padampat eksepsi, yaitu perubahan permohonan, kompetensi absolut, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan, dan pemohon pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel): i3.badan kepegawaian negaralakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merugikan pemohon karena memohon meloloskan pihak terkait yang menurut pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan walikota prabumulih dalam pemilukada kota prabumulih tahun dengan alasan:ketua, dalam hal ini ketua dpd partai golkar. padahal pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. sebagai ketua dpd golkar kota prabumulih hadir menyerahkan berkas berkas formulir pencalonan kepada memohon: pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. masih berstatus pegawai negeri sipil sebagai anggota pengurus partai politik golkar. ketika pendaftaran pencalonan walikota prabumulih tahun pada tanggal november pemohon mengetahui bahwa pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. membuat surat pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil yang ditujukan kepada walikota prabumulih. menurut pemohon, surat keputusan walikota prabumulih nomor pts bkd.ii1 bertanggal desember yang memberhentikan dengan hormat pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. sebagai pegawai negeri sipil (bukti adalah cacat hukum, karena semestinya kewenangan pemberhentian pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. sebagai pegawai negeri sipil yang telah berpangkat pembina tingkat golongan ruang iv b merupakan kewenangan gubernur provinsi sumatera selatan: atas alasan tersebut atas, menurut pemohon, pencalonan pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. dalam pemilukada kota prabumulih tahun cacat hukum: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti fotokopi foto model b kwk.kpu partai politik dan laporannya yang tidak ditandatangani oleh pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. sebagai ketua dpd partai golkar (vide bukti fotokopi foto pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. saat menyerahkan berkas pencalonan kpu kota prabumulih (vide bukti p 9b), bukti surat pengunduran diri pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. sebagai pegawai negeri sipil (vide bukti dan surat keputusan walikota prabumulih sebagai pegawai negeri sipil (vide bukti serta saksi saksi hiduplah, s.e., h.m. muharram meme, jr, firmansyah, h.m., tanwin date, dan ahli w.s. santoso: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya tidak benar memohon melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena meloloskan pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. dalam pemilukada kota prabumulih tahun dengan alasan: memohon tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan internal partai dan status pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. sebagai pegawai negeri sipil: ketika mencalonkan diri sebagai walikota prabumulih kpu kota prabumulih, pekerjaan pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. yang tercantum ktp adalah sebagai wakil walikota prabumulih. lagipula memohon tidak diisyaratkan untuk memverifikasi pekerjaan tersebut karena jika dilakukan akan melanggar hukum: sebagai ketua dpd partai golkar, pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. sudah memenuhi persyaratan dalam, serta terdapat surat pelimpahan wewenang sementara dari ketua dpd partai golkar wakil ketua dpd partai golkar dan surat pernyataan mengundurkan diri sementara dari jabatan ketua dpd partai golkar ketua prabumulih: untuk membuktikan dalil bantuannya, memohon mengajukan bukti (vide bukti dan bukti surat pelimpahan wewenang sementara dari ketua dpd partai golkar wakil ketua dpd partai golkar (vide bukti berkaitan dengan dalil pemohon guo, pihak terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya memohon telah melakukan penelitian ulang terhadap persyaratan dan kelengkapan pencalonan pihak terkait dalam pemilukada kota prabumulih tahun selama proses penelitian dokumen persyaratan pasangan calon oleh ketua kpu kota prabumulih, pihak terkait tidak pernah dimintai keterangan atau klarifikasi. selain itu, petunjuk pelaksanaan dewan pimpinan pusatmenentukan bahwa jika ketua dpd partai golkar provinsi atau ketua dpd partai golkar kabupaten kota menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maka harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri untuk sementara dari jabatannya. oleh karena itu, yang menandatangani formulir surat pencalonan model b kwk.kpu partai politik), formuliradalah wakil ketua dpd partai golkar kota prabumulih. menyangkut status pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. sebagai pegawai negeri sipil yang terlibat pula dalam kepengurusan partai politik, ir. ridho yahya, m.m. telah mengajukan surat pengunduran diri sebelum menjadi anggota partai politik. menurut pihak terkait, berdasarkianggap dikabulkan . terlebih lagi, pada tanggal desember telah dikeluarkan keputusan walikota prabumulih nomor pts bkd.iii yang memutuskan pemberhentian dengan hormat ir. ridho yahya, m.m. sebagai pegawai negeri sipil. mengenai permasalahan pengunduran diri pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. sebagai pegawai negeri sipil walikota prabumulih, hal tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menilainya, melainkan merupakan kewenangan lembaga peradilan lain. dengan demikian, status ir. ridho yahya, m.m. sebagai calon walikota prabumulih tahun tidak lagi berstatus sebagai pegawai negeri sipil, untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti pt dan pt atas permasalahan hukum tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon guo sama dengan dalil permohonan dalam perkara nomor php.d xi yang telah diputus sebelumnya. oleh karena itu, pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor php.d xi bertanggal april pukul wib, mengenai status pihak terkait ir. ridho yahya, m.m sebagai pegawai negeri sipil yang menjadi pengurus partai politik mutasi mutans berlaku pula untuk permohonan ini. menyangkut dalil pemohon bahwpihak terkait ir. ridho yahya, m.m. sebagai ketua dpd golkar kota prabumulih, menurut mahkamah, huruf menyatakan bahwaselanjutnya penjelasan huruf menyatakan bahwademikian, surat pencalonan kepala daerah disesuaikan pula dengan aturan internal partai politik. sehubungan dengan konteks tersebut, jabatan wakil ketua juga merupakan unsur pimpinan dalam partai politik. terlebih lagi, ketua dpd partai golkar berdasarkan surat pelimpahan wewenang sementara yang dikeluarkan oleh dpd partai golkar kota prabumulih bertanggal september telah melimpahkan persoalan tersebut kepada wakil ketua dpd partai golkar kota prabumulih. surat pencalonan pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. sebagai walikota yang ditandatangani oleh wakil ketua dpd partai golkar merupakan aturan internal partai politik pihak terkait. oleh sebab itulah, pihak terkait mengundurkan diri untuk sementara dari jabatannya sebagai ketua dpd partai golkarmanipulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon1 kwk.kpu tps mustang hapus kecamatan prabumulih barat tertulis (nol) suara, namun dalam model d1 kwk.kpu kelurahan mustang hapus tertulis suara, sehingga terdapat selisih suara yang menguntungkan pasangan calon nomor urut ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h. pihak terkait): dalam model c1 kwk.kpu tps muara sungai kecamatan cabai, perolehan suara pasangan calon nomor urut dra. hj. merawat, kes. dan irwansyah, s.h.,m.h. tertulis suara, namun dalam model d1 kwk.kpu desa muara sungai tertulis suara, sehingga terdapat selisih suara, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti formulir model d kwk.kpu laporannya kelurahan mustang hapus (vide bukti formulir model c kwk.kpu tps lampiran kelurahan mustang hapus (vide bukti formulir model d kwk.kpu lampiran kelurahan muara sungai (vide bukti dan formulir model c kwk.kpu tps lampiran kelurahan muara sungai (vide bukti serta saksi saksi rohani amin s., labirin, dan erina: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya dalil pemohon guo tidak terbukti dan tidak mempengaruhidan bukti serta saksi albar dan milioni,selisih perolehan suara pasangan calon nomor urut antara model kwk.kpu dan model kwk.kpu. adapund1 kwk.kpu desa muara sungai tertulis suara. hal ini terjadi karena kesalahan penulisan, namun jika dijumlahkan dari seluruh tps desa muara sungai (ada tps) tetap berjumlah suara: untuk membuktikan bantuannya, pihak terkaitpt pt pt dan kwk.kpu lampiran model kwk.kpu dan model d kwk.kpu model d1 kwk.kpu (vide bukti pt dan pt tertulis suara. dengan demikian, menurut mahkamah, tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan pemohon,c kwk.kpu lampiran model kwk.kpu tps muara sungai kecamatan cabai (vide bukti dan pt tertulis suara, namun dalam model d kwk.kpu lampirantelah diketahui dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil. keenam, unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan adanya frasa kata jika , jelas ini merupakan delik materiil, maka ada suatu syarat untuk terpenuhinya unsur ini, yaitu frasa setelah (kerugian). dengan demikian untuk memenuhi unsur unsur dalam rumusan delik ini harus ada kerugian yang hanya berhak diklaim oleh korban atau pihak berkepentingan yang dirugikan: ir. ridho yahya, m.m. melakukan pelanggaran kuhp, pertama, unsur barangsiapa. kedua, unsur dengan sengaja. ketiga, unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah olahbenar dan tidak palsu isinya, hal ini jelas ini merupakan delik, surat ir. ridho yahya, tentang pernyataan mengundurkan diri sebagai pns tanggal desember bukti tidaklah palsu tetapi tidak benar, karena hanya dipergunakan untuk memenuhi peraturan pemerintahyang benar, surat pernyataan tanggal desember merupakan lampiran dari surat permohonan mengundurkan diri yang ditujukan kepada walikota prabumulih, selanjutnya walikota prabumulih meneruskannya dengan surat pengantar kepada gubernur sumatera selatan kemudian diterbitkan model d1 kwk.kpu (vide bukti dan pt memang tertulis suara. berdasarkan berita acara panitia pemungutan suara kelurahan desa muara sungai kecamatan cabai mengenai hasil klarifikasi tps dalam wilayah desa muara sungai kecamatan cabai (vide bukti jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut dra. hj. merawat, kes. dan irwansyah, s.h.,m.h. yang benar adalah suara. hal ini tidak merubahmanipulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimanaklasifikasi surat suara yang terpakai yang berisi surat suara sah dan tidak sah dalam pemilukada kota prabumulih tps tps sebagai berikut:rabumulihayasariangkalsungai medangc1 kwk.kpu berjumlah suara, namun oleh memohon diubah menjadi suara, sehingga terdapat selisih suara: tps desa pangkal kecamatan cabai, jumlahuntuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa model lampiran model kwk.kpu dan model dampai dengan serta saksi saksi rohani amin, s., evan kendi, adi rahman, dan mgs. sopan yusuf, samsuraya, sc., dan didi firmansyah: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya dalil pemohon tidak benar karena tidak ada selisih suara dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah.d danpenambahan surat suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon, serta tidak ada perubahan dan perbedaan dengan d1 kwk.kpu sebagaimana yang didalilkan pemohon: untuk membuktikan bantuannya, pihak terkaitpt s.d.sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan pemohon,rabumulih kecamatan prabumulih barat adalah suara (vide bukti pt dan pt berdasarkan dokumen klarifikasi ppk kecamatan prabumulih barat (vide bukti ppk kecamatan prabumulih barat telah memeriksa bahwa pada model c1 kwk.kpu dan model d1 kwk.kpu surat suara sah pasangan calon adalah sama yaitu suara.tanjung raman kecamatan prabumulih selatan adalah suara (vide bukti pt dan pt mahkamah menilai bahwa bukti memohon dan bukti pihak terkait bersesuaian dan meyakinkan mahkamah. lagipula, pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih suara terhadap signifikansi perolehan suaranya, perolehan suara sah seluruh pasangan calon tps kelurahan mayasari kecamatan prabumulih selatan adalah suara (vide bukti dan ptangkal kecamatan cabai adalah suara. berdasarkan berita acara panitia pemungutan suara desa pangkal kecamatan cabai (vide bukti bahwa perhitungan berita acara dalam c1 kwk.kpu memang sudah tertulis suara. adanya penulisan sebanyak suara dalam d1 kwk.kpu merupakan kesalahan penulisan, yang seharusnya tertulis suara. dengan demikian tidak ada selisih suara sebagaimana yang didalilkan pemohon, dalam permohonan pemohon halaman pemohon menuliskan dalilnya sebagai berikut: tps desa sungai medang kecamatan cabai perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam c1 : menurut mahkamah, pemohon salah menghitung selisih penambahan suara sah seluruh pasangan calon. semestinya, selisih suara adalah sebanyak suara suara suara), dan bukan selisih suara. oleh karena pemohon salah menghitung selisih suara, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon guo salah, sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan dalil permohonan guo, perolehan suara sah tidak sah seluruh pasangan calon tps desa karya mulya kecamatan rambang kapak tengah, tercatat berbeda dalam bukti pemohon dan memohon. dalam bukti pemohon tertulis suara, sedangkan dalam bukti pemohon tertulis suara. sementara dalam bukti memohon tertulis suara. meskipun terdapat selisih suara dalam bukti bukti tersebut, menurut mahkamah, selisih suara sah tidak sah tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara pemohon, perolehan suara tidak sah pasangan calon tps desa kemang tanduk kecamatan rambang kapak tengah, perolehan suara tidak sah pasangan calonperolehan surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tps desa kemang tanduk kecamatan rambang kapak tengaherdasarkan berita acara panitia pemungutan suara kelurahan gunung ibu kecamatan prabumulih timur, pps melakukan klarifikasi bahwa tps desa kelurahan gunung ibu kecamatan prabumulih timur terdapat kelalaian mengisi jumlah laki laki dan perempuan. namun kelalaian tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat pps dan hadapan ppl, serta saksi pasangan calon. dengan demikan, jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon seharusnya suara, dan bukan suara,desa pangkal kecamatan cabai mengenai hasil klarifikasi (vide bukti jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam c1 kwk.kpu dan d1 kwk.kpu tps desa pangkal kecamatan cabai sudah benar tertulis suara, sehingga tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan pemohon, berdasarkan fakta hukum atas, menurut mahkamah, memohon tidak melakukan perubahan klasifikasi surat suara sebagaimana yang didalilkan pemohodata rekapitulasi penerimaan dan penggunaan surat suara, sebagai berikut: tps kelurahan tugu kecil kecamatan prabumulih timur, surat suara yangkarang rajamodel d1 kwk.kpu, sehingga terdapat selisih suara: tpskelurahan cabai kecamatan cabaitugu kecildesa sindir kecamatan cabai, surat suara yang diterimacabai kecamatan cabai, surat suara yang:dalam model d1 kwk.kpu kelurahan karang raja kecamatan prabumulih timur, surat suara yang1 kwk.kpu kelurahan mustang hapus kecamatan prabumulih barata1 kwk.kpu kecamatan prabumulih timur, surat suara yang terpakai sebanyak suara, namun oleh memohon dirubah menjadi suara dalam model db1 kwk.kpu, sehingga terdapat selisih suara, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti s.d.p terhadap dalil pemohon guo, memohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya dalil pemohon tidak benar dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing masing pasangan calon: untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti s.d. serta saksi saksi tulus bagi dan ahmad pribadi: berkaitan dengan dalil pemohon guo, pihak terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya tidak ada pengurangan dan penambahan surat suara sebagaimana yang didalilkan pemohonpt s.d pt dan pt setelah mencermati bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: surat suara yang terpakai tps kelurahan tugu kecil kecamatan prabumulih timurukti memohon (vide bukti dan bukti pihak terkait (vide bukti pt bersesuaian, yang menunjukkan bahwa surat suara yang tidak terpakai tps kelurahan karang raja kecamatan prabumulih timur adalah suara. dengan demikian, terdapat selisih suara dengan bukti pemohon. akan tetapi, mahkamah menilai bahwa pemohon tidak dapat membuktikan selisih suara tersebut terhadap signifikansi perolehan suaranya: berdasarkan pertandingan bukti para pihak (vide bukti dan pt surat suara yang tidak terpakai tps kelurahan gunung ibu,wonosari kecamatan prabumulih utara yang dipermasalahkan pemohon adalah tidak benar, karena dari jumlah dpt sebanyak pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak pemilih, dengan perincian adalah suara sah dan dua suara tidak sah. oleh karena itu, menurut mahkamah, dalil pemohon terdapat selisih dua suara adalah tidak beralasan menurut hukum, mengenai permasalahan hukum adanya perbedaan penulisan surat suara yang tidak terpakai tps kelurahan cabai kecamatan cabai, menurut mahkamah, sesuai dengan bukti pt dan pt terdapat kesalahan penulisan jumlah suara yang tidak terpakai formulir d kwk.kpu, yaitu tertulis padahal seharusnya berjumlah surat suara yang tidak terpakai. akan tetapi, hal tersebut tidak merubah perolehan suara masing masing pasangan calon karena sesuai buktipertandingan bukti para pihak, terdapat bersesuaian antara bukti memohon (vide bukti dan bukti pihak terkait (vide bukti yang tertulis surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru color sebanyak (nol) suara. terlebih lagi, dalam bukti pihak terkait (vide bukti pt tertulis surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru color sebanyak (nol) suara. dengan demikian,t 53a), surat suara yang diterima tps desa sindir kecamatan cabai sebanyak suara. terlebih lagi, berdasarkan berita acara panitia pemungutan suara kelurahan sindir kecamatan cabai, tps desa sindir kecamatan cabai jumlah surat suara yang diterima formulir c1 kwk.kpu dan d1 kwk.kpu yang benar adalah suara. dengan demikian, tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan pemohon:cabai kecamatan cabai yang dipermasalahkan pemohon adalah tidak benar, karena sesuai bukti bukti pt dan pt selisih satu suara tersebut hanyalah kesalahan tulis jumlah surat suara terpakai formulir d kwk (vide bukti dan pt yang seharusnya berdasarkan formulir c kwk (vide bukti bukti dan pt berjumlah namun, hal tersebut tidak merubah perolehan suara masing masing pasangan calon karena sesuai bukti bukti tersebutberita acara panitia pemungutan suara kelurahan sukawati kecamatan prabumulih timur perihal hasil klarifikasi tps (vide bukti bahwa perhitungan berita acara dalam c1 kwk.kpu tps kelurahan sukawati kecamatan prabumulih timur memang sudah benar tertulis suara. dengan demikiankelurahan gunung ibu kecamatan prabumulih timur (vide bukti terdapat hasil klarifikasi bahwa tps kelurahan gunung ibu kecamatan prabumulih timur terjadi kesalahan penulisan dan penjumlahan yang benar adalah suara sesuai model c1 kwk.kpu. dengan demikiansurat suara yang tidak terpakai tps kelurahan gunung ibu kecamatan prabumulih timur sebanyak suara. dengan demikian, tidak terdapat selisih suara sebagaimana yang didalilkan pemohon: berdasarkan pertandingan bukti pemohon dan memohon, surat suara yang rusak atau keliru color kelurahan karang raja kecamatan prabumulih timur adalah suara (vide bukti danilihan kecamatan prabumulih barat tentang perbaikan data pengisian formulir da kwk.kpu (vide bukti panitia pemilihan kecamatan prabumulih barat memperbaiki pencatatan data dan penjumlahan data yang salah dalam formulir model da kwk.kpu. dalam perbaikan tersebut, surat suara yang tidak terpakai kelurahan keputusan yang isinya memberhentikan dengan hormat ir. ridho yahya, sebagai pns golongan ruang iv a, sebagaimana diatur nomor kenyataannya dan terbukti surat pengunduran diri sebagai pns tanggal desember tersebut, sengaja dibuat hanya menjadikan seolah olah ir. ridho yahya, berhenti sebagai pns atau tidak lagi berstatus pns, sehingga leluasa melakukan aktivitasnya dalam partai politik bahkan pada akhirnya terpilih menjadi ketua dpd partai golkar kota prabumulih untuk masa bhakti vide bukti apabila benar good non, ir. ridho yahya, m.m. sungguh sungguh telah mengundurkan diri sebagai pns melalui surat pernyataannya tanggal desember maka tidak diperlukan lagi adanya surat pernyataan pengunduran diri yang sama tanggal desember vide bukti terlebih lagi nampak dalam kedua surat tersebut berisi maksud yang sama dengan waktu tanggal yang berbeda, begitu tegasnya yang bersangkutan mengakui dan membenarkan pangkat golongan ruang naik dari pembina iv a) menjadi pembina tk. (iv b), pemalsuan secara materiil. keempat, unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. perbuatan ir. ridho yahya, m.m. memakai surat pernyataan yang tidak benar itu, telah menimbulkan kerugian bagi (enam) pasangan calon walikota dan wakil walikota lainnya pada pemilukada kota prabumulih sehingga sangat mempengaruhi hasil perolehan suara, perbuatan yang dilakukan oleh ir. ridho yahya, m.m. pada saat pencalonannya sebagai walikota prabumulih tahun yang tidak ditanda oleh pimpinan partai politik yang mengurungnya jelas telah memenuhi bestandeel depict dari kuhp, dengan alasan yuridis sebagai berikut: pertama, perbuatan ir. ridho yahya, m.m., tersebut jelas merupakan suatu perbuatan telah membuat tidak benar terhadap suatu surat, yaitu surat pernyataannya tanggal desember mustang hapus kecamatan prabumulih barat adalah suara. perbaikan data tersebut tidak mempengaruhi dan mengubah data perolehan suara pasangan calon, berdasarkan pertandingan bukti pemohon dan memohon (vide bukti dan surat suara yang terpakai: berdasarkan fakta hukum atas, menurut mahkamah, memohon tidak melakukan perubahan data rekapitulasi penerimaan dan penggunaan surat suara sepertitelah sengaja melakukan perubahan data pemilih meliputi jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dpt), dan jumlah pemilih dari tps lain di:atih gabung kecamatan prabumulih barat, tps kelurahan wonosari kecamatan prabumulih utara, tps kelurahan wonosari kecamatan prabumulih utara: tps kelurahan anak petai kecamatan prabumulih utara: tps desa sindir kecamatan cabai: tps desa muara sungai kecamatan cabai, tps desa pangkal kecamatan cabai: tps desa pangkal kecamatan cabai, tps desa pangkal kecamatan cabai, tps desa pangkal kecamatan cabai: tps kelurahan tugu kecil kecamatan prabumulih timur, tps kelurahan karang raja kecamatan prabumulih timur, tps kelurahan gunung ibu kecamatan prabumulih timur, tps kelurahan gunung bul kecamatan prabumulih timur, tps kelurahan gunung ibu kecamatan prabumulih timur, tps kelurahan tanjung rambang kecamatan rambang kapak tengah, kelurahan mayasari kecamatan prabumulih selatan, kelurahan mustang hapus kecamatan prabumulih barat, kelurahan patih gabung kecamatan prabumulih barat, kelurahan kayu putat kecamatan prabumulih barat, kelurahan tanjung telang kecamatan prabumulih barat: kelurahan mangga besar kecamatan prabumulih utara: kelurahan anak petai kecamatan prabumulih utara, kelurahan muara sungai kecamatan cabai, kelurahan sindir kecamatan cabai, kelurahan pangkal kecamatan cabai, kelurahan sukawati kecamatan prabumulih timur, kelurahan prabu jaya kecamatan prabumulih timur, kelurahan gunung ibu barat kecamatan prabumulih timur, kelurahan karang jaya kecamatan prabumulih timur, kelurahan gunung ibu kecamatan prabumulih timur, kelurahan kemang tanduk kecamatan rambang kapak tengah, kecamatan rambang kapak tengah, kecamatan prabumulih selatan, kecamatan prabumulih barat: kecamatan cabai, kecamatan prabumulih timur: untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti sampai dengan terhadap dalil permohonan guo, memohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan tersebut tidak benar. kesalahan dalam dpt hanyalah kesalahan penulisan, namun telah diperbaiki dan tidak mempengaruhi perolehan suaraserta saksi saksi amar suseno, ahmad pribadi, effendi, milioni, dan ramadan:tidak ada penambahan jumlah pemilih dalam salinan dpt. lagipula, adanya perbedaan penulisan dalam salinan dpt tidak mempengaruhi perolehan suara sah pemohon dan pihak terkaitatas permasalahan hukum tersebut, mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: berdasarkan bukti memohon yang diberi tanda bukti dan perangkat memohon yakni panitia pemungutan suara dan panitia pemilihan kecamatan telah melakukan klarifikasi untuk memperbaiki data. perubahan data dilakukan untuk memperbaiki data pemilih dalam salinan dpt, berdasarkan fakta persidangan, saksi memohon amar suseno, ahmad pribadi, effendi, dan ramadan menerangkan bahwa ada kesalahan dan perbedaan dalam salinan dpt. kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan penulisan, namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhiperubahan data pemilih. permasalahan dalam salinan dpt hanyalah kesalahan penulisan dan memohon telah berniat baik untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan perbaikan data. lagipula, pemohon tidak dapat membuktikan kesalahan dalam dpt terhadap signifikansi perolehan suaranyalakukan pelanggaran dengan cara tidak menuliskan data hasil rekapitulasi dalam formulir model lampiran c1 kwk.kpu, model lampiran d1 kwk.kpu, dan model lampiran da1 kwk.kpu, sebagai berikut: pps desa kemang tanduk, kpps kelurahan wonosari tidak mengisi datasurat suara yang diterima dalam c1 kwk.kpu, kpps kelurahan mangga besar tidak mengisi data jumlah salinan pemilih dalam dpt yanganak petpadesa sindir tidak mengisi data jumlah surat suara yang terpakai dalam c1 kwk.kpu, kpps desa muara sungkelurahan cabai tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih dalam c1 kwk.kpu: kpps kelurahan karang rajagunung ibu tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan dpt dalam c1 kwk.kpu: pemohon menemukan selisih angka pelanggaran yang dilakukan memohon secara akumulatif berjumlah suara, yang menurut pemohon sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon. pemohon telah melaporkan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan memohon panas kecamatan dan panitia pengawas pemilu kota prabumulih. akan tetapi, panas kecamatan tidak merespon laporan pelanggaran tersebut. bahkan panwaslukada kota prabumulih tidak menindaklanjuti laporan tersebut sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum,ampai dengan serta saksi saksi rohani amin dan evan kendi, terhadap dalil pemohon guo, memohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan tersebut tidak benar. lagipula, memohon telah melakukan perbaikan terhadap formulir formulir memohon, dan perbaikan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. dalil pemohon menyangkut pelanggaran sehingga terdapat selisih angka akumulatif sebanyak suara hanyalah asumsi pemohon tanpa dibuktikan dengan fakta hukum yang sebenarnya. samping itu, panwaslukada kota prabumulih telah mengirim surat kepada pemohon dengan surat nomor panwaslukada. pbm !i tanggal februari perihal penjelasan panwaslukada kota prabumulih, yang intinya ir. ridho yahya, m.m. terhitung desember adalah ketua dpd partai golkar dan masih berstatuspemohmodel c1 kwk.kpu, model kwk.kpu, dan model d1 kwk.kpu laporannya adalah dokumen yang diisi oleh saksi tiap pasangan calon. menurut pihak terkait, pemohon tidak mengerti jika menyalahkan panitia pemungutan suara yang harus mengisinyaampai dengan pt atas permasalahan hukum tentang data hasil rekapitulasi yang didalilkan oleh pemohon tersebut, menurut mahkamah, memohon telah menuliskan data secara lengkap mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara, jumlah pemilih dalam salinan dpt (baik yang menggunakan hak pilih maupun yang tidak menggunakan hak pilih), jumlah surat suara (termasuk pula surat suara yang diterima, surat suara yang terpakai, serta penerimaan dan penggunaan surat suara) dalam formulir formulir memohon model c1 kwk.kpu laporannya, model d1 kwk.kpu laporannya, dan model da1 kwk.kpu laporannya: adapun mengenai dalil adanya selisih angka sebanyak hal tersebut merupakan asumsi pemohon belaka tanpa dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa selisih suara sebanyak menguntungkan salah satu pasangan calon, sehingga mempengaruhinolak orang pemilih pendukung pemohon warga kelurahan prabujaya kecamatan prabumulih timur yang memiliki formulir undangan untuk memilih model c6 kwk.kpu): untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti terhadap dalil pemohon guo, memohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan saksi pemohon pun menandatangani hasil perolehan suara pasangan calon model c1 kwk.kpu), untuk membuktikan dalil bantuannya, memohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti serta mengajukan saksi ahmad bestari irawan: berkaitan dengan dalil pemohon guo, pihak terkait mengajukan bantahan dengan mengajukan bukti pt setelah mencermati bukti para pihak, mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: berdasarkan bukti memohon (vide bukti dan bukti pihak terkait (vide bukti pt saksi pasangan calon nomor urut (yakni pemohon) bernama muchtar soleh menandatangani model c kwk.kpu tps kelurahan prabujaya kecamatan prabumulih timur dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan, berdasarkan fakta persidangan, memohon tidak pernah menolak pemilih yang membawa undangan memilih model c6 kwk.kpu). hal ini diungkapkan oleh saksi memohon ahmad bestari irawan sebagai ketua kpps tps kelurahan prabujaya kecamatan prabumulih timur: berdasarkan faktapihak terkait menggunakan fasilitas negara dalam tahapan kampanye pemilukada kota prabumulihdany: terhadap dalil permohonaahkamah menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti persidangan, saksi pemohon dany menerangkan bahwa saksi melihat mobil pemadam kebakaran yang templat merah dalam kampanye akbar pihak terkait. akan tetapi, saksi pemohon dany tidak melihat pihak terkait menggunakan mobil pemadam kebakaran tersebut. lagipula, saksi pemohon dany tidak menerangkan secara detail penggunaan mobil pemadam kebakaran dalam kampanye akbar pihak terkait. pemohon memang mengajukan bukti dan yang menunjukkan adanya mobil dinas pemadam kebakaran dan mobil dinas levator toilet templat merah. namun demikian, bukti fotokopi foto tersebut tidak menunjukkan bahwa pihak terkait benar benar menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan kampanye. oleh karena itu, mahkamah menilai bahwa bukti bukti dan keterangan saksi pemohon tidak cukup meyakinkan mahkamah bahwa pihak terkait memang benar menggunakan fasilitas negara dalam tahapan kampanye pemilukada kota prabumulih tahun adanya mobil dinas pemadam kebakaran dan mobil dinas levator toilet templat merah tersebut merupakan penyediaan fasilitas negara untuk melayani masyarakat yang berada lokasi kampanyemobilisasi ketua rukun warga rw) dan rukun tangga rt) untuk mendukung dan memilih pihak terkait, untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti rekaman audio berupa cakram padat (compact disc) yang diberi tanda bukti serta saksi darwin rahasia: terhadap dalil pemohoenurut mahkamah, tindakan pihak terkait yang dinilai pemohon merupakan mobilisasi tidak dapat dipastikan mempengaruhi pilihan pemilih dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. oleh karena itu, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon guo tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang, pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa memohon membuka kotak suara pps kelurahan mangga besar dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat panitia pemilihan kecamatan prabumulih utara tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi situasi tertentu:chairil abadi, s.e.: terhadap dalil pemohon guo, memohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa dalil pemohon guo tidak benar. iapun ada pembukaan kotak suara, hal itu dilakukan untuk mencocokkan keterangan saksi dari pemohon karena menurut saksi tersebut ada perbedaan. namun ternyata perbedaan tersebut tidak ada dalam rekapitulasi tps dan yang ada hanya kesalahan dari saksi pemohon sendiri, dan saksi tidak mau menandatangani formulir keberatan c3 kwk.kpu, untuk membuktikan dalil bantuannya, memohon mengajukan saksi tulus bagi, atas permasalahan hukum tersebut, berdasarkan fakta persidangan, menurut mahkamah, pembukaan kotak suara dilakukan sesuai kesepakatan bersama untuk mencocokkan data yang tercantum dalam formulir dan formulir setelah kotak suara dibuka dan dicocokkan, ternyata tidak ada perbedaan antara formulir dan formulir sebagaimana diterangkan oleh saksi memohon tulus bagi. berdasarkan fakta tersebut, mahkamah menilai bahwa dalilyang berkaitan dengan hukum pidana, menurut mahkamah, hukum pidana bukan merupakan ranah kewenangan mahkamah dan memiliki hukum acara yang berbeda dengan hukum acara mahkamah konstitusi. oleh karena hukum pidana dan hukum acara pidana bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menghadirinya maka mahkamah tidak mempertimbangkan dalil permohonan pemohon guo,dewi nurul kedua, surat pernyataannya tersebut digunakan oleh ir. ridho yahya, m.m. sehingga berstatus sebagai ketua dpd partai golkar kota prabumulih ketika mendaftarkan diri dalam pencalonan walikota prabumulih pada pemilukada kota prabumulih ketiga, perbuatan ir. ridho yahya, m.m., tersebut jelas dilakukan dengan sengaja dan telah dimaksudkan untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat yang telah palsu tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, sehingga sangat jelas bahwa bentuk kesalahan berupa kesengajaan sebagaimana unsur delik telah terpenuhi. keempat,sehingga walaupun rumusan delik dalam ini merupakan delik materiil, namun rumusan delik telah terpenuhi, tegasnya, perbuatan ir. ridho yahya, m.m., tersebut adalah suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dan kuhp. ditinjau dari elemen perbuatan pidana sebagaimana ajaran dari schaffmeister, stories, dan keijzer, serta dari jan remmelink, perbuatan ir. ridho yahya, m.m., tersebut juga memenuhi unsur unsur sebagai suatu perbuatan pidana. berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, jelas yang harus bertanggungjawab adalah ir. ridho yahya, m.m. dan pihak pihak yang turut serta maupun membantu dalam terjadinya tindak pidana tersebut, sebagaimana pada analisis yuridis huruf atas pada alasan yuridis keempat, bahwaoleh karenanya dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam dan kuhp tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap:dewi nurul safitrilakukan peninjauan ulang dan bahkan harus dibatalkan dicabut kembali, hal tersebut dimaksudkan demi terciptanya suatu hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang berkepentingan. karena sudah jelas bahwa proses pemilukada kota prabumulih telah dinodai dengan adanya dugaan tindak pidana mempergunakan surat yang tidak dilakukan oleh ir. ridho yahya, m.m.: memohon penyelenggara pemilukada kota prabumulih pertanggungjawaban pidana bagi pihak pihak yang terlibat ataupun turut terlibat dalam perbuatan pidana yang telah dijelaskan atas, hal ini tidak lepas dengan apa yang doktrin hukum pidana disebut dengan delik penyertaan deelneming. deelneming atau penyertaan diartikan oleh matchid kartanegara dan moeljatno adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.' deelneming termaktub secara eksplisit dalam dan kuhp? dalam kasus ini, yang paling relevan adalah dan kuhp. bunyi kuhp dihukum sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu: mereka yang member, menjanjikan sesuatu., sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan . jadi terminologi pelaku dalam delik penyertaan dalam matchid kartanegara, hukum pidana bagian satu, balai lektur mahasiswa, hal eden marpaung asas teori praktek hukum pidana, cetakan ketujuh, sinar grafika, jakarta, hlm kuhp ada kualifikasi, pertama, pelaku materiil (materiil kader materiil leger). materiil kader harus diartikan lebih dari orang. kedua, turut serta melakukan (mededader medepleger), ketiga, yang menyuruh melakukan (doendader doenpleger). keempat, yang menggerakkan membujuk (nitlokker). adapun bunyi kuhp adalah:terangan untuk melakukan kejahatan . jadi, terminologi pelaku dalam delik penyertaan dalam kuhp adalah delik berbantuan, yang terbagi yaitu sengaja memberi bantuan dan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang akan membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya tersebut, memorie van toelicbting menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. dalam teori penyertaan untuk seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana, disini twee meer verenigde personen (dua atau lebih orang bersama sama dan bersekutu) melakukan suatu tindak pidana harus mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. bersama sama berarti ada kerjasama diantara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang sama dari para pelaku untuk melakukan kerjasama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif), artinya, yang harus dibuktikan tidak hanya adanya kerjasama tetapi juga harus dibuktikan adanya kesamaan da'us malus (niat jahat) untuk melakukan perbuatan tersebut. pope berpendapat bahwa pelaku turut serta melakukan ada kemungkinan: pertama, mereka masing masing memenuhi semua unsur dalam delik. kedua, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. ketiga, tidak seorangpun memenuhi unsur unsur delik seluruhnya, tetapi mereka secara bersama sama mewujudkan itu. jadi, inti dari deelneming adalah adanya meeting mind dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan: cast guo, pihak yang sangat mungkin untuk mengetahui perbuatan pidana sebagaimana tersebut atas, adalah pihak memohon. apalagi jika hal tersebut ditinjau dari teori kesengajaan yang diobjektifkan, artinya motif kesengajaan tersebut dinilai dari pengetahuan dan kapasitas pelaku kejahatan, termasuk pada diri pelaku delik penyertaan, tegasnya, berdasarkan kasus posisi tersebut atas, yang mana memohon mengetahui fakta yang sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh ir. ridho yahya, m.m. namun tetap mensahkan ir. ridho yahya, m.m. sebagai peserta pemilihan kepala daerah kota prabumulih tersebut, oleh karenanya memohon juga harus turut dijerat pertanggungjawaban pidana kepadanya, dengan kualifikasi pelaku delik penyertaan, atau setidak tidaknya delik berbantuan terhadap apa yang dilakukan ir. ridho yahya, m.m. tersebut bukti p 20b): perilaku tak elok tak patut atau tak pantas) calon walikota sebagai tokoh masyarakat yang jadi panutan dan keteladanan pemohon berkeyakinan bahwa mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus php, tidak hanya mendasarkan pada norma norma hukum tetapi dengan keaktifannya juga akan mempertimbangkan norma kesusilaan. seperti halnya dikemukakan oleh rizal kennedy, s.h. seorang tokoh masyarakat dan anggota dprd sumatera selatan yang seruannya dimuat surat kabar prabumulih pos maret bukti siapapun pemimpinnya baik presiden, gubernur, bupati atau walikota, harus jujur kepada masyarakat yang dipimpinnya. kalau sudah tidak jujur, masyarakat ini mau dibawa kemana jadinya : sesungguhnya ir. ridho yahya, m.m., pernah membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, tertanggal desember bermeterai cukup vide bukti dengan alasan akan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. hal ini sesuainamun ir. ridho yahya, m.m., dengan sengaja dan kesadaran penuh tidak pernah memprosesnya lebih lanjut hingga ditetapkan pemberhentiannya sebagai pns golongan ruang iv a oleh keputusan gubernur sumatera selatan,hal ini terbukti dan diakuinya sendiri oleh ir. ridho yahya, m.m. dengan surat pengunduran dirinya tanggal desember vide bukti bahkan berdasarkan bukti bukti ir. ridho yahya, m.m. sampai dengan bulan maret masih berstatus pns: surat pernyataan tertanggal desember vide bukti digunakan oleh ir. ridho yahya, m.m.,, untuk aktif partai golkar dan terpilih sebagai ketua dpd partai golkar kota prabumulih untuk masa bhakti (vide bukti oleh karenanya, dpd partai golkar kota prabumulih selama ini dipimpin dan diketuai oleh seorang pns, hal ini jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa ir. ridho yahya, m.m., bukan saja faktanya telah melanggaryang secara tegas dibantu dalam surat pernyataan tertanggal desember tetapi juga telah mengelabui dan mengkhianati partai golkar pada umumnya, secara khusus partai golkar kota prabumulih dengan segenap kader kadernya, konstituen dan partisipasinya, pelanggaran yang dilakukan ir. ridho yahya, m.m., selaku ketua dpd partai golkar kota prabumulih terhadap peraturan pemerintah ri, tahun tersebut, menurut hukum membawa konsekuensi, bahwa semua kewenangannya selaku ketua dpd partai golkar kota prabumulih yang menjadi dasar kebijakan organisasi dan mengatasi namakan dpd kota golkar kota prabumulih haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum: berdasarkan hal hal yang ditemukan atas, tentu sangatlah tidak elok perilaku ir. ridho yahya, m.m., selaku tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kota prabumulih. kendatipun ini, termasuk dalam lingkup norma kesusilaan berkenaan tindakan mengelabui dan pengkhianatan , selain pelanggaran terhadap peraturan pemerintah ri, nomor tahun dimaksud, bahwa kewenangan mahkamah dalam memutus php, kiranya majelis hakim mahkamah dengan penuh kearifan juga mempertimbangkan proses awal dengan tahapan tahapannya pada pemilukada kota prabumulih terutama sikap serta perilaku yang tidak elok dari ir. ridho yahya, m.m., calon walikota prabumulih. untuk itu, jelas menjadi bagian dari kewenangan mahkamah untuk memutus dan menyatakan nama ir. ridho yahya, m.m., diskualifikasi sebagai calon walikota prabumulih, sebagaimana tersebut dalam:maksud,tanpa maksud melakukan pengulangan atas dalil dalil permohonan, pemohon memandang perlu mempertegas kembali perlunya dan pentingnya mempedomaberikutsebagai tindak lanjut tersebut, komisi pemilihan umum kpu) menerbitk", bahwa pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota prabumulihmohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota prabumulih dengan nomor urut ir. hanan zulkarnain, mtp dan hartono hamid, s.h.)rmohonan pemohon adalah keberatan dan pembatalan atas": dengan demikian jelas dan nyata nyata memohon telahtidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud atas. terbukti dengan surat jawaban kpu kota prabumulih no: kpu kota tertanggal maret jawaban kpu perihal proses penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota prabumulih bukti yang substansinya mengakui membenarkan formulir b kwk.kpu. partai politik atas nama bakal calon walikota pasangan nomor urut ir. ridho yahya, m.m. ardiansyah fikri, s.h. tidak ditandatangani oleh ketua dpd golkar kota prabumulih yang sah ir. ridho yahya, m.m. nomor papa berdasarkan surat keputusan dpd partai golkar tingkat sumatera selatan nomor: golkar ! tertanggal februari tentang pengesahan susunan dan personalia pengurus dpd partai golkar kota prabumulih masa bhakti vide bukti namun ditandatangani oleh saudara ganjar hasyim wakil ketua pemenangan pemilu il), sebagaimana terdokumentasi dalam foto formulir kwk.kpu partai politik atas nama pasangan ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h. bukti bahwa belanda pada dalil dali sebagaimana dikemukakan diatas, memohon patut diduga dan terindikasi telahkutipan berikutbahwa ir. ridho yahya, m.m. sebagai bakal calon walikota juga didugadikutip berikutbahwa dalam rekapitulasi suara tingkat pps kelurahan mustang hapus kecamatan prabumulih barat yang dituangkan dalam model d1 kwk.kpu kelurahan mustang hapus bukti perangkat memohon pps kelurahan mustang hapus) melakukan manipulasi suara sebanyak suara. dimana berdasarkan rekapitulasi kpps tps mustang hapus dalam model c1 kwk.kpu tps mustang hapus bukti perolehan suara pasangan nomor urut ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h. seharusnya kosong namun dalam model d1 kwk. kpu kelurahan mustang hapus menjadi suara. ada penambahan suara sebanyak suara, yang secara jelas dan valid mengandung menambah perolehan suara pasangan ridho fikri, bahwa dalam rekapitulasi suara tingkat pps desa muara sungai kecamatan cabai yang dituangkan dalam model d1 kwk.kpu kelurahan muara sungai bukti perangkat memohon pps desa muara sungai) melakukan manipulasi suara sebanyak suara. dimana berdasarkan rekapitulasi kpps tps muara sungai dalam model c1 kwk.kpu tps muara sungai bukti perolehan suara pasangan nomor urut dra. hj. merawat, kes. dan irwansyah, s.h., m.m. seharusnya suara, namun dalam model d1 kwk. kpu desa muara sungai menjadi suara. ada pengurangan suara, yang secara jelas dan valid merugikan pasangan nomor urutgurangi jumlah total perolehan suara sah sebanyak suara,videprabumulih kecamatan prabumulih barat perolehan suara sah seluruh pasangan calon dalam kwk.kpu kelurahan prabumulihtanjung ramanmayasariselisih suara sah seluruh pasangan calon sebanyak suara. hal tersebut diperparah dengan tidak cantumkannya jumlah total perolehan suara sah seluruh pasangan calon pada model d1 kwk.kpu kelurahan mayasari bukti tps kelurahan pangkalsungai medangkarya mulya kecamatan rambang kapak tengah perolehan suara sah tidak sah seluruh pasangan calon dalam c1 kwk. kpu bukti seharusnyasuara sah tidak sah seluruh pasangan calon sebanyak suara, tps desa kemang tanduk kecamatan rambang kapak tengah perolehan suara tidak sah pasangan calon dalam salinan kwk. ambahan suara tidak sah pasangan calon sebanyak suara, rekapitulasi d1 kwk.kpu desa kemang tanduk vide bukti kecamatan rambang kapak tengah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon oleh perangkat memohon dirubah berjumlah suara, padahal lampiran model c1 kwk.kpu tps desa kemang tanduk vide bukti berjumlah suara. dengan demikian terdapat penambahan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak suara, sementara suara sah dan tidak sah pada c1 kwk.kpu berjumlah pada d1i kwk.kpu menjadi terdapat selisih penghitungan suara sah tidak sah sebanyak suara, tps desa kelurahan gunung ibu kecamatan prabumulih timur: tps desa pangkal kecamatan cabairat suara sah: bahwa tindakan perangkat memohon tersebut secara jelas dan gamblang merupakan pelanggaran administratif serta patut diduga dan terindikasi merupakan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana termaktub dalam tps kelurahan tugu kecil kecamatan prabumulih timur surat suara yangtugu kecilkarang rajakarang rajagunung ibukelurahan gunung ibu vide bukti oleh perangkat memohon dirubah menjadi surat suara. dengan demikian terdapat penambahan surat suara tidak terpakai sebanyak surat suara. sementara surat suara yang terpakai dalam model c1 kwk.kpu sebanyak surat suara, namun dalam lampiran model d1 kwk.kpu oleh perangkat memohon rubah menjadi surat suara. dengan demikian terdapat penambahan surat suara terpakai sebanyak surat suara: pada model c1 kwk.kpu tps buktiidak terpakai sebanyak surat suara. namun oleh perangkat memohon pps kelurahan cabai) dalam model d1 kwk.kpu bukti dirubah menjadi terjadi penambahan sebanyak surat suara, pada model c1 kwk.kpu tps kelurahan tugu kecil vide: buktvidedesa sindir kecamatan cabai, surat suara yang diterima sebanyak surat suara. namun oleh perangkat memohon pps desa sindir) dalam model d1 kwk.kpu bukti desa sindirerpakai berjumlah namun oleh perangkat memohon pps kelurahan cabai) dalam model d1 kwk.kpu kelurahan cabai vide: bukti dirubah menjadi terjadi pengurangan sebanyak surat suara, pada model c1 kwk.kpu tps buktirat suara. namun oleh perangkat memohon pps kelurahan sukawati) dalam model d1 kwk.kpu bukti kelurahan sukawati dirubah menjadi terjadi penambahan surat suara yang terima sebanyak surat suara, bukti dirubah menjadi terjadi penambahan surat suara yang tidak terpakai sebanyak surat suara::1 kwk.kpu kelurahan karang raja vide bukti kecamatan prabumulih timur, surat suara yang rusak atau keliru color sebanyak surat suara. namun oleh perangkat memohon ppk prabumulih timur) dalam model da1 kwk.kpu kecamatan prabumulih timur bukti dirubah menjadi terjadi pengurangan surat suara yang rusak atau keliru color sebanyak surat suara: pada model d1 kwk.kpu kelurahan mustang hapus vide bukti kecamatan prabumulih barat, surat suara yang tidak terpakai sebanyak surat suara. namun oleh perangkat memohon ppk prabumulih barat) dalam model da1 kwk.kpu kecamatan prabumulih barata1 kwk.kpu kecamatan prabumulih timur vide bukti surat suara yang terpakai sebanyak surat suara. namun oleh memohon dalam model db1 kwk.kpu kpu kota prabumulih vide: bukti dirubah menjadi terjadi penambahan surat suara yang terpakai sebanyak surat suara,vide bukti kelurahan prabumulih dirubah menjadi terjadi penambahan pemilih dalam dpt sebanyak pemilih.: tps kelurahan patih gabungbukti kelurahan patih gabung dirubah menjadi terjadi pengurangan pemilih dalam dpt sebanyak orang pemilih,bukti dirubah menjadi terjadi penambahan pemilih dalam dpt sebanyak orang pemilih:vide bukti dirubah menjadi terjadi pengurangan pemilih dalam dpt sebanyak orang pemilih,erdasarkan hal hal tersebut atas, kedudukan hukum (legal standing) pemohon telah memenuhi syarat menurut hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkaras kelurahan anak petaberjumlah namun oleh perangkat memohon dalam model d1 kwk.kpu bukti kelurahan anak petai dirubah menjadi terjadi penambahan pemilih dalam dpt sebanyak orang pemilih. yang menggunakan hak pilih dalam c1 kwk.kpu berjumlah namun oleh perangkat memohon dalam model d1 kwk.kpu kelurahan anak petai dirubah menjadi terjadi penambahan pemilih dalam dpt sebanyak orang pemilih, tps desa sindirsindir vide bukti dirubah menjadi orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam dpt sebanyak orang pemilih: tps desa muara sungai kecamatan cabai pada c1 kwk.kpumuara sungai,berjumlah orang pemilih. namun oleh perangkat memohon dalam model d1 kwk.kpu desa pangkal videugu kecil kecamatan prabumulih timurtugu kecil pemilihtugu kecilaki laki sebanyak orang pemilih, tps kelurahan karang raja kecamatan prabumulih timur pada c1 kwk.kpu bukti jumlah pemilih dalam salinan dpt laki laki berjumlah pemilih. namun oleh perangkat memohon dalam model d1 kwk.kpu kelurahan karang raja vide bukti dirubah menjadi orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam dpt laki laki sebanyak orang pemilih, tps kelurahan gunung ibu vide: bukti kecamatan prabumulih timur pada cgunung ibu videdalam salinan dpt c1 kwk.kpugunung ibuanjung rambang kecamatan rambang kapak tengahbukti kelurahan tanjung rambangterdapat perubahan data dalam d1 kwk.kpu vide: bukti kelurahan mayasari jumlah pemilih salinan dpt yang menggunakan hak pilih berjumlah pada model da1 kwk.kpu bukti kecamatan prabumulih selatan terjadi penambahan pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih sebanyak orang pemilih. demikian halnya dengan jumlah pemilih salinan dpt d1 kwk.kpu kelurahan mayasari yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah pada model da1 kwk.kpu kecamatan prabumulih selatan,yang tidak menggunakan hak pilipatih gabung. sementara pps kelurahan patih gabung kecamatan prabumulih baratkayu putatjumlah pemilih dari tps lain dalam d1 kwk. kpuri tps lain sebanyak orang pemilih: pps kelurahan tanjung telangmangga besar bukti kecamatan prabumulih uanak petai kecamatan prabumulih utara pada d: pps kelurahan muara sungai kecamatan cabai pada d1 kwk.kpu vides kelurahan sindir kecamatan cabai vide: buktangkal vide: bukti kecamatan cabacaba, pps kelurahan sukawati viderabu jayaps kelurahan gunung ibu barat vide: bukti kecamatan prabumulih timurkarang jaya bukti kecamatan prabumulih timurgunung ibu vide:kemang tanduk vide: bukti kecamatan rambang kapak tengahrambang kapak tengah vide: bukti pada daada da1 kwk.kpu kecamatan rambang kapak tengahselatan pada da1 kwk.kpu vide bukti jumlah pemilih dalam salinan dpt berjumlah pemilih. namun oleh memohon dalam model db1 kwk.kpu kpu kota prabumulih videk kecamatan prabumulih barat pada da1 kwk.kpu vide: bukti jumlah pemilih dalam salinan dpt dari tps laink kecamatan cabaitimursebagaimana teridentifikasi berikut: bahwa perangkat memohon pps desa kemang tanduk), dengan sengaja vide: bukti sehingga menghilangkan data hasil rekapitulasi pada tingkat kpps bawahnya: bahwa perangkat memohon kpps kelurahan wonosari kecamatan prabumulih utara, dengan sengaja tidak mengisi da,rubah dengan peraturan pemerintahhasil kpu tps bukti padahal dalam d1 kwk kpu kelurahan wonosari vide: bukti jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih berjumlah pemilih dan tidak menggunakan hak pilih berjumlah pemilih:surat suara yang diterima dalam c1 kwk. kpu bukti tps kelurahan mangga besar berjumlah kosong. padahal dalam model d1 kwk.kpu kelurahan mangga besar vide: bukti laki laki berjumlah surat suara, perempuan berjumlah surat suara,salinan pemilih dalam dpt yang tidak menggunakan hak pilih dalam c1 kwk. kpu bukti tps kelurahan mangga besar kosong. padahal dalam d1 kwk. kpu kelurahan mangga besar vide bukti laki laki berjumlah pemilih, perempuan berjumlah pemilih, total terdapat selisi kpu bukti tps kelurahan mangga besar tidak ditulis kosong. padahal dalam d1 kwk.kpu kelurahan mangga besar vide: bukti yang menggunakan hak pilih berjumlah pemilih, yang tidak menggunakan hak pilih berjumlaanak petaianak petai. padahal dalam d1 kwk.kpu kelurahan anak pettidak menggunakan hak pilih berjumlah pemilih: bahwa perangkat memohon kpps kelurahan pakelurahan pasar bukti padahal dalam d1 kwk.kpu kelurahan pasardesa sindir kecamatan cabai, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah surat suara yang terpakai, dalam c1 kwk. kpu tps kelurahan sindir bukti padahal dalam d1 kwk.kpu kelurahan sindir vide: bukti jumlah surat suara yang terpakai berjumlah surat suara, bahwa perangkat memohon kpps desa muara sungai kecamatan cabaidesa muara sungai vide: bukti padahal dalam d1 kwk.kpu kelurahan muara sungai vide: bukti yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah pemilih, bahwa perangkat memohon kpps kelurahan cabai kecamatan cabai, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih, dalam c1 kwk. kpu tps kelurahan cabai bukti padahal dalam d1 kwk.kpu kelurahan cabkarang raja kecamatan prabumulih timurkarang raja. padahal dalam d1 kwk.kpu kelurahan karang rajagunung bul kecamatan prabumulih timur, dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan dpt, dalam c1 kwk. kpu tps kelurahan gunung ibu bukti padahal dalam da1 kwk.kpu kecamatan prabumulih timur vide: bukti jumlah pemilih dalam dpt laki laki berjumlah pemilih dan perempuan berjumlah pemilih: bahwa memohon beserta perangkat memohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi kualifikasi pelanggaran administratif dan patut diduga serta terindikasi melakukan pelanggaran pidana secara terstruktur, sistematis dan masif berkaitan rekapitulasi penghitungan hasil suara, karena pelanggaran terjadi tps kpps, pps, ppk dan kpu kota prabumulih. berarti terjadi pada seluruh tingkatan penyelenggara, memohon beserta seluruh perangkat penyelenggaranya yakni kpps, pps, ppk sebagaimana dalam tabel berikut: rekapitulasi pelanggaran oleh penyelenggara pemilu pada pemilihan walikota dan wakil walikota prabumulih tahun penyelenggara jumlah keterangan pelanggaran kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps panitia pemilihan suara pps panitia pemilihan kecamatan ppk (kpu) sumber data diolah dari temuan pelanggaran pada dokumen c1 kwk.kpu, d1 kwk.kpu, da1 kwk. kpu serta db1 kwk.kpu bahwa berdasarkan lampiran model kwk.kpu tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kota prabumulih bukti tertanggal maret perolehan suara pemohon adalah suara. sementara perolehan suara pasangan ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h. sebagai peraih suara terbanyak dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara berjumlah suara, terdapat selisih suara sebanyak suara. mencermati bukti bukti pelanggaran dari dokumen penyelenggara pemilukada sebagaimana diuraikan diatas,selisih kumulatif yang ditemukan pemohon dari pelanggaran pelanggaran tersebut sangat signifikan mempengaruhi perubahan penghitungan perolehan suara bagi pasangan nomor urut ir. hanan zulkarnain, mtp dan hartono hamid, s.h. sebagai peraih suara terbanyak dalam rekapitulasi penghitungan suara jika pemilukada kota prabumulih dilaksanakan belanda pada asas jujur, adil, tertib penyelenggara pemilu, keterbukaan, profesionalitas, serta akuntabilitas: bahwa seluruh pelanggaran pelanggaran atas, telah dilaporkan oleh pemohon kepada panitia pengawas pemilukada pada tingkat kecamatan yaitu panitia pengawas kecamatan dan panitia pengawas pemilukada kota prabumulih melalui surat laporan tim kampanye koalisi kerakyatan hanan hartono: bukti laporan panwascam kecamatan prabumulih timur nomor. kk iii tanggal tentang pelanggaran pemilukada bukti bukti laporan panwascam kecamatan prabumulih utara nomor kk tanggal tentang pelanggaran pemilukada. bukti bukti laporan panwascam kecamatan rambang kapak tengah nomor kk i11 tanggal tentang pelanggaran pemilukada bukti bukti laporan panwascam kecamatan prabumulih barat kk tanggal tentang pelanggaran pemilukada bukti bukti laporan panwascam kecamatan cabai kk!! tanggal tentang pelanggaran pemilukada bukti bukti laporan panwascam kecamatan prabumulih selatan kknomor kk !kk ! tanggal maret tentang temuan pelanggaran pada hasil rekapitulasi suara tingkat ppk dan kpu prabumulih bukti keseluruh laporan tersebut dipindahkan juga kepada institusi pengawas diatasnya yaitu badan pengawas pemilu bawaslu) provinsi sumatera selatan serta badan pengawas pemilu bawaslu) pusat jakarta, bahwa panitia pengawas kecamatan panwascam) enam kecamatan sama sekali tidak merespon laporan pelanggaran yang disampaikan, dan panitia pengawas pemilukada panwaslukada) kota prabumulih melalui surat jawaban nomor panwaslukada. pbm! ! perihal penjelasan panwaslukada kota prabumulih tanggal maret bukti hanya menindaklanjutinya dengan memerintahkan pengawas dibawahnya serta tidak mengkaji dan menindak lanjutnya sebagaimana kewenangan yang diberikan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum huruf nomor dan huruf dan serta huruf dan kemudian pada tanggal maret panwaslukada melalui surat nomor panwaslukada. pbm !! perihal undangan klarifikasi bukti yang ternyata panwaslukada tidak berada tempat. selanjutnya disusul dengan surat nomor panwaslukada. pbm ! tanggal maret perihal: undangan klarifikasi bukti yang juga tidak memberikan tindakan kongkrit sebagaimana tugas dan kewenangan yang diamanatkan undang undang tahun tentang penyelenggara pemilihan umum: dan serta huruf dan bahwa tindakan memohon beserta perangkat memohon tersebut secara jelas dan gamblang patut diduga dan terindikasi merupakan pelanggaran pidana pemilu, disamping sebagai pelanggaran administratif penyelenggara. sebagaimana termaktub dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahsetiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan atau berita acara daamemohon dan perangkat memohon dengan sengaja menolak pemilih yang memiliki formulir undangan untuk memilih c6 kwk.kpu) dimana sebagian besar merupakan pendukung pemohon, bahwa ada sebanyak orang pemilih warga kelurahan prabu jaya kecamatan prabumulih timur yang merupakan pendukung fanatik dan kerabat pemohon mendapat undangan pemilihan c6 kwk.kpu pada tps kelurahan prabu jaya, tidak diperkenankan memberikan suara oleh kpps kelurahan prabu jaya dengan alasan namanya tidak ada kartu pemilih. padahal nama nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar pemilih sementara dps) tps dan pada pemilukada kota prabumulih tahun tercantum sebagai pemilih dalam dpt. berdasarkan c1 kwk.kpu tps kelurahan prabu jaya kecamatan prabumulih timur bukti perolehan suara pasangan nomor urut ir. hanan zulkarnain, mtp dan hartono hamid, sebanyak suara, harus perolehan suara pasangan ini bertambah suara menjadi suara. fakta hukum tersebut mengindikasikan hal sebagai berikut: perangkat penyelenggara pemilu tingkat tps (kpps) prabu jaya menghalangi pemilih dalam menggunakan hak konstitusional, ser, : atau perangkat penyelenggara pemilu tingkat tps (kpps) prabu jaya bertindak tidak adil, tidak memenuhi kepastian hukum: tidak tertib sebagai penyelenggara pemilihan: tidak mentaati asas kepentingan umum, tidak profesional, serta akuntabilitas, dalam membagikan formulir undangan c6 kwk.kpu tanpa basis data yang merujuk pada daftar pemilih tetap dpt) dan kartu pemilih. sehingga merugikan para calon walikota dan wakil walikota prabumulih, termasuk pemohon sebagai pasangan nomor urut penggunaan fasilitas negara oleh pasangan nomor urut ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h. incumbent) dalam tahapan kampanye pasangan calon pemilukada kota prabumulih tahun bahwa sebagai penyelenggara pemilu yang mentaati asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan, seyogyanya penyelenggara pemilukada kota prabumulih yang terdiri dari komisi pemilihan umum kpu) kota prabumulih dan perangkatnya, panitia pengawas pemilihan umum bawaslu) dan perangkat dibawahnya mendasari dan menjunjung tinggi peraturan perundangan dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilukada. namun faktanya, dalam kampanye pemilukada kota prabumulih penyelenggara melakukan pembiaran' atas pelanggaran penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas pemadam kebakaran pmk bukti mobil dinas levator (toilet) nomor bukti serta kendaraan dinas lainnya oleh pasangan incumbent nomor urut ir. ridho yahya, m.m., dan ardiansyah fikri, s.h.: bahwa pasangan nomor urut ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah, s.h. sebagai incumbent semestinya mematuhi dan mentaatibahwa pada saat yang sama memohon beserta perangkat memohon dan panitia pengawas pemilukada panwaslukada) kota prabumulih beserta perangkat juga harus memberikan sangsi administratif dengan kewenangannya atas pelanggaran tersebut berdasarkan",:,, mobilisasi ketua rukun warga rw) dan rukun tetangga rt) oleh pasangan calon nomor urut ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h. untuk mendukung dan memilih pasangan incumbent tersebut: bahwa pasangan nomor urut ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h., yang dalam tahapan pemilukada kota prabumulih ini adalah calon incumbent yaitu ir. ridho yahya, m.m. selaku wakil walikota prabumulih masa jabatan dan ardiansyah fikri, s.h. selaku ketua dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota prabumulih masa jabatan bahwa pasangan nomor urut ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h. patut diduga telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya untuk memobilisasi perangkat daerah yaitu ketua rukun warga rw), serta ketua rukun tetangga rt) yang notabene dibiayai motornya melalui anggaran pendapatan daerah apbd) kota prabumulih dalam mendukungdi,pemohon dalam perkara guo, bahwa selain itu, apabila permohonan pemohon ini dimaknai tidak hanya semata mata mengenai hasil penghitungan atau perolehan suara dalam pemilukada belaka, karena substansinya juga menyangkut hal hal sebelumnya yang saling berkaitan, haruslah dimaklumi dan dipahami, sebab sejak putusan mahkamah dalam perkara php.d vi tanggal desember tentang sengketa hasil pemilukada provinsi jawa pasangan incumbent sebagaimana yang dilakukan dalam momentum pengumpulan ketua dan pada tanggal desember pukul wib sampai dengan selesai, bertempat hotel grand nikita kota prabumulih: bahwa berdasarkan rekaman audio bukti dalam pertemuan mobilisasi perangkat rw rt tersebut pasangan nomor urut 'mempengaruhi' audien untuk memilih pasangan ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h. pada pemilukada kota prabumulih pada tanggal maret pada saat yang sama juga mengakui adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh pasangan calon tersebut beserta tim kampanyenya, sekaligus membagikan uang tunai sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah): bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut merupakan patut diduga dan terindikasi pelanggaran dan pengingkaran terhadappembukaan kotak suara penghitungan ulang tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi situasi tertentu serta rekomendasi panwascam prabumulih utara oleh perangkat memohon panitia pemilih kecamatan ppk) prabumulih utara, bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan tingkat panitia pemungutan suara ppk) kecamatan prabumulih utara, pada hari jumat tanggal maret ppk prabumulih utara melakukan pembukaan (tujuh) buah kotak suara,kpu)sebagaimana berikut, menurut saksi pasangan calon nomor urut ir. hanan zulkarnain, mtp hartono hamid, s.h. saudara chairil abadi, s.e., pembukaan kotak suara yang dituangkan dalam berita acara ba) pembukaan kotak suara yang ditandatangani pps kelurahan mangga besar, kpps kelurahan mangga besar dan saksi saksi bukti tersebut tanpa memenuhi persyaratan situasi sebagaimana termaktub dalam huruf dan karena dilakukan pada siang hari dalam kondisi yang terang benderang: bahwa dengan terkait pelanggaran atas, telah dilaporkan oleh tim kampanye koalisi kerakyatan hanan hartono kepada panwaslukada kota prabumulih melalui surat pelaporan nomor: kk perihal:namun hingga saat ini belum ada respon dan kajian terkait laporan tersebut dari panwaslukada kota prabumulih, sehingga kami menyimpulkan bahwa memohon dan perangkat memohon patut diduga telah dengan sengaja melakukan pembiaran" terhadap pelanggaran pelanggaran pemilukada yang berujung pada ter 'cedera' nya proses pemilukada kota prabumulih tahun yang diharapkan berlangsung uber dan judul, bahwa berdasarkan uraian pada polita ditunjang oleh data dan fakta hukum yang lengkap dan sempurna, maka menurut hemat dan keyakinan pemohon, memohon telah sungguh sungguh melakukan pelanggaran pelanggaran yang nyata dan jelas sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilukada kota prabumulih tahun bahwa oleh karena itu, mohon kiranya mahkamah dapat membatalkan hasil perhitungan suara dalam pemilukada kota prabumulih khususnya pada daftar rekapitulasi perhitungan suara yang dibuat oleh kpu dalam kpu kota prabumulih pts kpu kota. beserta berita acara rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota prabumulih ba i11 karena proses pemilukada kota prabumulih tersebut telah berlangsung dengan cacat hukum sejak dini, dari pra sampai pasca pemungutan suara sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (void initio),tidak mengikat serta harus dibatalkan:cc. ba ba, tertanggal maret mendiskualifikasi pasangan nomor urut atas nama ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h. tersebut: menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada kota prabumulih atas nama pasangan calon nomor urut ir. hanan zulkarnain, mtp dan hartono hamid, s.h.) sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak, menyatakan dan menetapkan pasangan ir. hanan zulkarnain, mtp dan hartono hamid, s.h. pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut sebagai walikota dan wakil walikota prabumulih dalam pemilukada kota prabumulih menyatakan batal demi hukum (void initio) pemilukada kota prabumulih tahun tersebut, memerintahkan komisi pemilihan umum kpu) kota prabumulih untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam pemilukada kota prabumulih tahun dengan tidak mengikutsertakan pasangan nomor urut ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h.): atau:dalam pemilihanmodel db kwk.kpu berita acara nomor:bukti surat keputusan kpu kota prabumulih nomor:bukti berita acara nomor: ba !, tertanggal maret bukti surat keputusan kpu kota prabumulih nomor: pts kpu kota. tentang perubahan atas tahapanpu kota prabumulih nomor: kpu kota foto dokumen visual model b kwk.kpu partai politik dan laporannya, pasangan ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h. halaman kedua: bukti p 9b fotokopi foto dokumen visual ir. ridho yahya, m.m. saat menyerahkan berkas pencalonan kpu kota prabumulih, bukti p 9c fotokopi pidato politik presiden susilo bambang yudhoyono pada kongres luar biasa klb) partai demokrat bali download dalam maia news, maret bukti surat keputusan dpd partai golkar kota prabumulih nomor: golkar! ! tertanggal januari perihal permohonan dana bantuan keuangan untuk partai politik: bukti surat pengunduran diri ir. ridho yahya, m.m. sebagai pegawai negeri sipil kepada walikota prabumulih tertanggal desember bukti surat keputusan walikota prabumulih nomor: pts bkd.ii1 tertanggal desember bukti berita acara rapat pleno terbuka komisi pemilihan umum kota prabumulih nomor: ba tanggal januari nb: bukti fisik tidak ada pada pemohon bukti berita acara rapat pleno terbuka komisi pemilihan umum kota prabumulih nomor: ba tertanggal januari nb: bukti fisik tidak ada pada pemohon bukti fotokopi dokumen daftar pembayaran gaji dan lain sebagainya atas nama ir. ridho yahya, m.m., tertanggal lembar ke bukti fotokopi dokumen daftar pembayaran gaji dan lain sebagainya atas nama ir. ridho yahya, m.m. bulan januari tertanggal lembar ke bukti fotokopi kliping koran surat kabar harian pagi, selasa tanggal februari berjudul jabat ketua partai, status wawako masih pns : bukti fotokopi kliping koran surat kabar prabumulih pos, tanggal maret berjudul wako tegaskan wakilnya berstatus pns : bukti fotokopi dokumen download website badan kepegawaian negara bkn) menyangkut identitas ridho: bukti pernyataan mengundurkan diri ir. ridho yahya, m.m. sebagai pns tanggal desember bukti p 20b legal opini proses dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota prabumulih tahun oleh prof. dr. edward omar sharif diaries, s.h.,m. hum. tertanggal maret bukti fotokopi kliping koran surat kabar prabumulih pos, tertanggal maret berjudul wako tegaskan wakilnya berstatus pns : bukti surat kpu kota prabumulih nomor kpu kota terdokumentasi foto formulir model b kwk.kpu partai politik atas nama pasangan ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h.: bukti formulir model d kwk.kpu laporannya kelurahan mustang hapus, bukti formulir model c kwk.kpu tps lampiran kelurahan mustang hapus: bukti formulir model d kwk.kpu lampiran kelurahan muara sungai, bukti formulir model c kwk.kpu tps lampiran kelurahan muara sungai: bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps kelurahan mustang hapustanjung raman, bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps kelurahan mayasari, bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan mayasari: bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps kelurahan pangkal: bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps kelurahan sungai medang: bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps kelurahan karya mulia: bukti formulir model lampiran model d kwk.kpu kelurahan karya mulya, bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps kelurahan kemang tanduk, bukti formulir model lampiran model d kwk.kpu kelurahan kemang tanduk, kwk.kpu kelurahan gunung ibu, bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps desa pangkal, bukti formulir model lampiran model d kwk.kpumodel d kwk.kpu kelurahan tugu kecil, bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps kelurahan karang raja: bukti formulir model lampiran model d kwk.kpu kelurahan karang raja,wonosari, bukti formulir model lampiran model da kwk.kpu kecamatan prabumulih utara, bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps kelurahan cabai, bukti formulir model lampiran model d kwk.kpu kelurahan cabai: bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps desa sindir: bukti formulir model lampiran model d kwk.kpusukawati, bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan sukawatia kwk.kpu kecamatan prabumulih timur, bukti formulir model lampiran model da kwk.kpu kecamatan prabumulih baratatih gabung: bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan patih gabung,: bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps kelurahan wonosari, bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan wonosari, timur, serta putusan putusan mahkamah tentang pemilukada berikutnya, mahkamah pada pokoknya telah memutuskan dalam putusan tepatnya,sikap mahkamah yang demikian itu adalah ketentuan uud yang menyatakan:hanya sekedar hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja: dengan demikian harus dipahami, mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili hasil pemilihan umum" (termaksud hasil pemilukada), sehingga tidak dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, tetapiatau berhubungan dengan hasil pemilu atau pemilukada: oleh karena itu, mahkamah berwenang mengadili pelanggaran pemilukada yang diajukan pemohon dalam perkara guodalam pemilukada kota prabumulih tahun ini:rabumulihanak petai: bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan anak petaimuara sungai:tanjung rambang: bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan tanjung rambang, bukti formulir model lampiran da kwk.kpu kecamatan prabumulih selatan: bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan kayu putat: bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan tanjung telang: bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan mangga besar, bukti formulir model lampiran model da kwk.kpu kecamatan cabai, bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan prabu jaya: bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan karang jaya: bukti formulir model lampiran model da kwk.kpu kecamatan rambang kapak tengah:anak petai:pasar ii: bukti formulir model lampiran d kwk.kpu kelurahan pasar ilbukti laporan panwascam prabumulih timur nomor kk 1i11 tertanggal maret tentang pelanggaran pemilukada: bukti bukti laporan panwascam prabumulih utara nomor kk tertanggal maret tentang pelanggaran pemilukada: bukti bukti laporan panwascam kecamatan rambang kapak tengah nomor kk tertanggal maret tentang pelanggaran pemilukada, bukti bukti laporan panwascam kecamatan prabumulih barat nomor kk ! tertanggal maret tentang pelanggaran pemilukada, bukti bukti laporan panwascam kecamatan cabai nomor kk !i11 tertanggal maret tentang pelanggaran pemilukada: bukti bukti laporan panwascam kecamatan prabumulih selatan nomor kk !i11!i11 tertanggal maret bukti surat jawaban nomor panwaslukada. pbm!!! perihal penjelasan panwaslukada kota prabumulih tanggal maret bukti surat nomor panwaslukada pbm! !! perihal undangan klarifikasi: bukti surat nomor panwaslukada pbm !! tanggal maret perihal undangan klarifikasi ke bukti formulir model lampiran c kwk.kpu tps kelurahan prabu jaya, fotokopi foto mobil dinas pemadam kebakaran pmk kota prabumulih: bukti fotokopi dokumentasi foto mobil dinas levator (toilet) nomor plat merah cz, bukti rekaman audio mobilisasi ketua rw rt oleh pasangan calon ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h.: bukti berita acara ba) pembukaan kotak suara yang tandatangani pps kelurahan mangga besar, kpps kelurahan mangga besar dan saksi saksi pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk kecamatan prabumulih utara, bukti surat pelaporan nomor kk!!!surat pernyataan pasangan calon walikota wakil walikota prabumulih tentang keberatan dan pembatalan pencalonan a.n. ir. ridho yahya, m.m. sebagai calon walikota dalam pemilukada kota prabumulih periode tertanggal maret bukti tanda terima surat perihal keberatan dan pembatalan pencalonan atas nama ir. ridho yahya, m.m. sebagai calon walikota dalam pemilukada kota prabumulih periode bukti fotokopi surat gugatan kepada ketua ptun palembang, tertanggal maret perihal gugatan pembatalan keputusan kpu kota prabumulih: bukti fotokopi laporan dan tanda terima berkas pengaduan kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp), tertanggal maret bukti tanda bukti lapor pol: tbl bareskrim tanggal maret bukti fotokopi foto pelantikan ir. ridho yahya, m.m. sebagai ketua dpd partai golkar kota prabumulih oleh ketua dpd tingkat partai golkar sumatera selatan alex noerdinsby: ini keterpaksaan" download dari kompas.comketua umum sby: klb ini terpaksa dilakukan , download dalam liputan6.com,laporan perihal laporan dan konfirmasi:tanggapan terhadap penjelasan panwaslukada kota prabumulih dan temuan bukti otentik status pns a.n. ir. ridho yahya, m.m., bukti surat tim kampanye koalisi kerakyatan nomor: kk tertanggal maretsurat susulan dan temuan bukti otentik baru status pns a.n. ir. ridho yahya, m.m.: bukti surat tim koalisi tentang relawan, simpatisan partai pendukung hanan hartono yang diberi baju seragam batik, bukti surat tim kampanye koalisi kerakyatan nomor: ikk tertanggal februari kepada ketua bawaslu kecamatan cabai dan kapolsek cabai perihal pemberitahuan pengukuhan saksi dalam kelurahan sungai: bukti surat tim kampanye koalisi kerakyatan nomor: kk tertanggal januari kepada ketua bawaslu kecamatan prabumulih timur dan kapolsek prabumulih utara perihal pemberitahuan pengukuhan saksi dalam kelurahan anak petai, bukti surat panwaslukada nomor panwaslukada. pbm!!ii1 tertanggal maret perihal jawaban kepada pasangan calon walikota wakil walikota prabumulih: bukti surat panwaslukada perihal permohonan klarifikasi kepada kepala badan kepegawaian daerah prabumulih: selain itu, pemohon mengajukan (enam belas) orang saksi yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal april dan april yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi hiduplah, s.e. saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut formulir model db kwk.kpu mengenai pasangan calon atau kandidat walikota dan wakil walikota prabumulih yang diserahkan atau diterima oleh memohon sebagai formulir persyaratan calon tidak ditandatangani oleh ketua dpd golkar kota prabumulih, namun ditandatangani oleh wakil ketua dpd partai golkar: saksi h.m. muharram meme saksi adalah ketua tim kampanye koalisi kerakyatan hanan hartono: formulir dan formulir ditandatangani oleh wakil ketua dpd partai golkar, bukan oleh pihak terkait (yakni ir. ridho yahya, m.m.) selaku ketua dpd partai golkar, salah satu persyaratan adalah selain harus ada pengunduran diri sebagai pegawai negeri dan tahun sekurang kurangnya sudah mengikuti organisasi yang didirikan dan mendirikan partai golkar. semua persyaratan sudah ada pada saat itu. karenanya, saksi merasa dibohongi oleh pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. saksi rohani amin saksi adalah tim kampanye koalisi kerakyatan hanan hartono yang bertanggung jawab terhadap formulir formulir kpu: saksi menerangkan adanya manipulasi penghitungan suara di: tps mustang hapus kecamatan prabumulih barat, pasangan calon nomor urut memperoleh (nol) suara, namun dalam model d1 kwk.kpu tertulis suara, tps karang raja kecamatan prabumulih timur, surat suara yang tidak terpakai pada model c1 kwk.kpu (bukti berjumlah surat suara, namun dalam lampiran model d1 kwk.kpu (bukti kelurahan karang raja diubah menjadi suara, sehingga ada selisih sebanyak suara: pada model c1 kwk.kpu tps sukawati kecamatan prabumulih timur, surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak namun dalam model d1 kwk.kpu kelurahan sukawati diubah menjadi sehingga terdapat penambahan surat suara sebanyak suara, dalam model d1 kwk.kpu kelurahan mayasari, kecamatan prabumulih selatan, jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih sebanyak pada model da1 kwk.kpu pada kecamatan prabumulih selatan sebanyak sehingga terdapat selisih yang menggunakan hak pilih sebanyak namun pada model da1 kwk.kpu ditulis sehingga terdapat selisih sebanyak terdapat selisih sebesar suara dalam penghitungan rekapitulasi se prabumulih: memohon tidak pernah menyampaikan berita acara perbaikan rekapitulasi tingkat pps, ppk, dan kpu, namun saksi sendiri tidak pernah memintanya kpu, saksi labirin saksi adalah saksi hanan hartono tingkat pps kelurahan mustang hapus, saksi tidak mendapat undangan tertulis sebagaimana form kpu untuk menghadiri rekapitulasi suara pps kelurahan mustang hapus: karena tidak mendapatkan undangan, saksi tidak memiliki persiapan untuk membawa bukti c1 kwk.kpu untuk seluruh tps kelurahan mustang hapus, namun saksi tidak mengajukan keberatan: dalam formulir d1 kwk.kpu tps kelurahan mustang hapus, pasangan calon nomor urut ridho yahya ardiansyah memperoleh suara, padahal dalam model tps kelurahan mustang hapus perolehan suaranya ternyata (nol) suara, saksi evan kendi saksi menjelaskan masalah laporan pelanggaran, sebagaimana surat yang dikirim oleh tim kampanye koalisi kerakyatan pasangan calon nomor urut kepada panwaslukada dan panwascam (enam) kecamatan, yaitu: kecamatan prabumulih timur: kecamatan prabumulih barat, kecamatan prabumulih utara, kecamatan prabumulih selatan, kecamatan rambang kapak tengah, dan kecamatan cabai: saksi menjelaskan bahwa perbedaan perhitungan tidak ditindaklanjuti oleh panas kecamatan dan bawaslu kota prabumulih berkaitan dengan surat yang disampaikan tim kampanye. dalam konteks ini, proses yang dilakukan oleh bawaslu kota prabumulih hanya memanggil tim kampanye dengan surat panggilan atau surat klarifikasi, klarifikasi hanya menyangkut surat yang hanya memakai korps koalisi kerakyatan dan tidak menggunakan formulir resmi: saksi sudah meminta formulir resmi panas kecamatan dan bawaslu kota prabumulih, namun tidak diberikan: saksi chairil abadi, s.e. saksi adalah saksi pada rekapitulasi tingkat ppk kecamatan prabumulih utara, saksi menerangkan bahwa ppk kecamatan prabumulih utara membuka kotak suara: saksi menyaksikan bahwa dari banyak kotak suara yang dibuka, terdapat satu kotak suara tps mangga besar yang tidak cocok, sehingga terjadi perubahan data. oleh karena itu, petugas ppk dan pps membuat berita acara. ketika itu tertulis dalam c1 kwk.kpu kosong, namun dalam d1 kwk.kpu tertulis total suara, perubahan lainnya yaitu hak pilih orang ditambah orang yaitu orang, bukan orang, menurut saksi, yang menjadi persoalan adalah pembukaan kotak suara karena adanya koreksi. pada saat akan membuat berita acara, saksi hendak mengajukan keberatan agar tidak dibuat berita acara, namun ppk berpendirian untuk tetap membuat berita acara mengenai pembukaan kotak suara dan perubahan data, saksi saksi dari pasangan calon lain menandatangani berita acara, namun saksi chairil abadi, s.e. tidak menandatangani berita acara tersebut, saksi darwin rahasia saksi hadir dalam pertemuan ketua rt rw dengan pihak terkait pada tanggal desember hotel grand nikita prabumulih sekitar pukul wib, saksi menyaksikan ketua rt rw se kota prabumulih menghadiri undangan dari pihak terkait. acara tersebut dihadiri sekitar orang, saksi mendengarkan pidato pihak terkait ir. ridho yahya, m.m. untuk mendukungnya dalam pemilukada kota prabumulih pada tanggal maret saksi tidak mengetahui apakah tanggal desember merupakan masa kampanye atau minggu tenang, saksi samsuraya, sc. saksi adalah saksi pada rekapitulasi tingkat ppk kecamatan prabumulih timur:salinan c1 kwk.kpu berjumlah suara. namun, dalam lampiran model d1 kwk.kpu menjadi suarapada model c1 kwk.kpu berjumlah surat suara. namun, dalam lampiran model d1 kwk.kpumodel c1 kwk.kpu surat suara yang tidak terpakai sebanyak surat suara. namun, oleh perangkat memohon, dalam model d1 kwk.kpu kelurahan gunung ibu diubah menjadi suara, tps kelurahan gunung ibu kecamatan prabumulih timur, dalam model c1 kwk.kpu, surat suara yang tidak terpakai sebanyak surat suara. namun, dalam model d1 kwk.kpu diubahc1 kwk.kpu, jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih berjumlah pemilih, namun kemudian diubah menjadi pemilih, saksi adi rahman saksi adalah saksi tingkat ppk kecamatan prabumulih selatan:. namun oleh perangkat memohon, diubah menjadi suara., sehingga terdapat selisih suara. selisih suara ini sudah dikonfirmasi ketika sidang pleno, dan saksi mengisi surat keberatan yang diberikan ppk, erina saksi adalah saksi tingkat ppk kecamatan prabumulih barat: saksi mengajukan keberatan secara lisan karena adanya perbedaan, namun tidak ada tanggapan dari ketua ppk, saksi mengisi formulir keberatan, saksi dany saksi menghadiri kampanye akbar pihak terkait lapangan prabujaya kota prabumulih pada tanggal februari sekitar pukul sore, saksi menerangkan bahwa pihak terkait menggunakan fasilitas negara dalam kampanye tersebut karena saksi melihat adanya mobil pemadam kebakaran dan mobil levator toilet yang templat merah. meskipun demikian, saksi tidak melihat pihak terkait menaiki mobil tersebut, saksi rudi hartono saksi mengikuti audiensi kpu kota prabumulih dan menanyakan siapakah yang berhak menandatangani surat dokumen partai politik berkaitan dengan pencalonan kepala daerah: atas pertanyaan saksi tersebut, kpu kota prabumulih menjawab bahwa yang berhak menandatangani surat dokumen partai politik berkaitan dengan pencalonan kepala daerah adalah ketua dan sekretaris partai politik: saksi melihat bahwa surat dokumen pencalonan pihak terkait tidak ditandatangani oleh ketua partai golkar: partai politik pengusung hanan zulkarnain membagikan baju batik untuk kader pengurus dan simpatisan yang disertai surat tugas. adapun salah satu tugasnya adalah memantau proses pemilukada kota prabumulih: .mengenai pembagian uang rp. (seratus ribu rupiah) memang benar. uang tersebut digunakan untuk biaya kompensasi transportasi dan uang makan dari partai politik, saksi mengetahui bahwa memohon dilaporkan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) oleh koalisi pemohon, namun saksi tidak mengetahui nomor register pelaporan tersebut: saksi firmansyah h.m. saksi menegaskan keterangan saksi rudi hartono karena bersesuaian, saksi tanwin date saksi menegaskan keterangan saksi firmansyah h.m. karena bersesuaian, menurut saksi, kelalaian yang dilakukan kpu kota prabumulih telah dilaporkan polres, namun saksi tidak mengetahui sejauh mana prosesnya, saksi mgs. sopan yusufpengurangan suara sah tidak sah seluruh pasangan calon sebanyak suara, tps kelurahan tanjung rambang kecamatan rambang kapak tengah, dalam cperangkat memohon dalam model d1 kwk.kpu diubah menjadi orang pemilihsalinan c1 kwk.kpuselisih suara tidak sah pasangan calon sebanyak suara: dalam rekapitulasi d1 kwk.kpu desa kemang tanduk kecamatan rambang kapak tengah, surat suara sah untuk seluruh pasangan calon oleh perangkat memohon diubah berjumlah suara, padahal lampiran model c1 kwk.kpu berjumlah suara, sehingga terdapat selisih suara, ppk kecamatan rambang kapak tengah, dalam damemohon dalam model db1 kwk.kpu kpu kota prabumulih diubah menjadi orang pemilih, sehingga terdapat selisih pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih sebanyak satu orang pemilih: dalam da1 kwk.kpu kecamatan rambang kapak tengah, jumlah pemilih dalam salinan dpt yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah pemilih, namun oleh memohon dalam model db1 kwk.kpu, kpu kota prabumulih diubah menjadi orang pemilih. terjadi selisih pemilih dalam salinan dpt yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak satu orang pemilih, saksi telah menyampaikan keberatan dalam rapat pleno rekapitulasi ppk terkait pelanggaran atas dan tidak menandatangani formulir model da1 kwk.kpu kecamatan rambang kapak tengah laporannya, serta tidak menandatangani formulir keberatan: melalui tim kampanye koalisi kerakyatan, saksi telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada panas kecamatan rambang kapak tengah: saksi tidak pernah mendapat tembusan berita acara da) perbaikan pelanggaran dari ppk, yang jika ada seharusnya wajib disampaikan kepada saksi: saksi tetaplah, pps kelurahan muara sungai kecamatan cabai, dalam d1 kwk.kpu jumlah pemilih dalam salinan dpt berjumlah pemilih, namun oleh perangkat memohon dalam model da1 kwk.kpu diubah menjadi orang pemilih, sehingga terdapat selisih dalam salinan dpt sebanyak pemilih, saksi tidak menandatangani formulir keberatan, pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama wahyu sugeng santoso, yakni mantan kepala biro hukum komisi pemilihan umum republik indonesia, yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal april dan memberpencalonan (pengajuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah) dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah merupakan tahap kedua dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah(tahap pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah wakil kepala daerah) dan ketentuan huruf angka pada hurufendaftaran dan penetapan pasangan calon): pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada kpu provinsi atau kpu kabupaten kota dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan dan undang undang nomor tahun jis undang undang nomor tahun sebagaimana dimaksud pada angka oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota diadakan penelitian berkenaan pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon dan pemenuhan syarat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. dalam penelitian tersebut, apabila terdapat kekurangan dan atau kesalahan dalam pemenuhan syarat pengajuan dan atau pemenuhan syarat masing masing calon, kpu provinsi atau kpu kabupaten kota wajib memberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon untuk diperbaiki dan atau dilengkapi: pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinyatakan memenuhi syarat pengajuan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka dan angka oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi persyaratan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran angka point huruf peraturan kpu nomor tahun dan dalam bentuk keputusan kpu provinsi atau kpu kabupaten kota yang bersangkutan. peraturan kpu nomor tahun adalah merupakan pedoman teknis yang harus diacu oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota dalam menyusun regulasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu: il. pemenuhan persyaratan pemenuhan persyaratan bagi, yaitu pemenuhan syarat pengajuan calon yang terdiri: bentuk dan jenis formulir yang digunakan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan kpu nomor tahun yaitu seri model b.kwk.kpu partai politik: diajukan pada waktu pendaftaran selama (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun jo. peraturan kpu nomor tahun surat pencalonan model b.kwk.kpu) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam huruf dan penjelasannya jo. peraturan kpu nomor tahun dengan dibubuhi cap partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, dan pemenuhan persyaratan masing masing calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik adalah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun jis. undang undang nomor tahun jo. peraturan kpu nomor tahun kpu provinsi atau kpu kabupaten kota dalam melaksanakan penelitian terhadap persyaratan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka terlebih melaksanakan penelitian terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka apabila hasil penelitian terhadap pemenuhan syarat pengajuan calon dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan maka dilanjutkan dengan penelitian pemenuhan syarat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, tetapi apabila dalam penelitian pemenuhan syarat pengajuan calon terdapat syarat yang harus dilengkapi dan atau diperbaiki maka hal tersebut diberitahukan kepada partai politk atau gabungan partai politik untuk dilengkapi dan atau diperbaiki, dengan ketentuan apabila dalam batas waktu yang ditentukan ternyata syarat tersebut tidak diperbaiki dan atau dilengkapi maka kpu provinsi atau kpu kabupaten kota tidak perlu meneliti pemenuhan syarat masing masing calon, dan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat: iii. proses pencalonan dalam pemilu walikota dan wakil walikota prabumulih memperhatikan berkas permohonan php nomor perkara php.d x1 maka pada intinya bahwa dalam pemilu walikota dan wakil walikota prabumulih diikuti oleh (tujuh) pasangan calon yang menyatakan bahwa dari hasil penghitungan suara sah yang dibuat oleh kpu kota prabumulih, yang mendapat suara sah terbanyak pertama adalah pasangan calon nomor urut ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h.). sementara yang mendapat suara sah terbanyak kedua adalah pasangan calon nomor urut ir. hanan zulkarnaen dan hartono hamid, s.h.). dengan demikian, kpu kota prabumulih menetapkan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon terpilih walikota dan wakil walikota prabumulih kpu kota prabumulih telah menetapkan dalam keputusan kpu kota prabumulih nomor pts kpu kota. tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota prabumulih tahun tanggal januari dan nomor pts kpu kota. tentang penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota prabumulih tahun tanggal januari dengan demikian, dengan mengacu pada huruf angka huruf g), huruf angka dan lampiran angka poin huruf peraturan kpu nomor tahun kpu kota prabumulih telah menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat dan mengumumkan pasangan calon yang memenuhi syarat: memenuhi syarat dalam hal ini, bermakna bahwa (tujuh) pasangan calon dinyatakan telah memenuhi ketentuan pemenuhan syarat pengajuan calon dan telah memenuhi ketentuan pemenuhan syarat calon walikota dan syarat calon wakil walikota prabumulih terdapat pemenuhan syarat pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf undang undang nomor tahun jis. undang undang nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun yaitu bahwa salah satu partai politik yang mengajukan pasangan calon nomor urut ir. ridho yahya, m.m. dan ardiansyah fikri, s.h.) yaitu dpd partai golkar kota prabumulih dalam model b.kwk.kpu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. dengan demikian, seharusnya kpu kota prabumulih seharusnya tidak melanjutkan meneliti pemenuhan syarat calon walikota dan wakil walikota prabumulih nomor urut karena untuk pemenuhan syarat pengajuan sudah tidak memenuhi syarat pengajuan pasangan calon, ketentuan yang mengatur tentang pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon dan pemenuhan syarat masing masing calon yang diajukan partai politik sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun jis. undang undang nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun bersifat satu kesatuan (kumulatif) dan imperatif (een imperatif voorschrift), yaitu suatu aturan yang harus ditaati: dengan demikian, keputusan kpu kota prabumulih nomor dan nomor pts kpu kota. menjadi cacat karena terdapat pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun jis. undang undang nomor tahun peraturan kpu nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun(selasa tanggal april telah mengajukan perbaikan permohonan keberatan dan pembatalan:,tahun oleh karenanya permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima: kompetensi absolut bahwa pemohon dalam judul permohonannya adalah permohonan keberatan dan pembatalan atas nama ir. ridho yahya, mm. dan ardiansyah fikri, sh. berdasarkanbukti keputusan kpu kota prabumulihukti dan sebagai nomor urut yaitu ir. ridho yahya, mm. dan ardiansyah fikri, sh. dan surat keputusan kpu kota prabumulih no: pts kpu kota. tanggal maret tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu walikota dan wakil walikota bukti undang undang nomorundang undang nomor tahun menetapkan, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihanermohonmaret sebagaimana tersebut dalam tanda terima nomor pan.mk!ii1 dan tanda terima bukti pemohon tanggal maret nomor pan mk!!!umum, bahwa dalam putusan nomor php.d vii mahkamah berkesimpulan dan memutus permohonan guo, pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan, bahwa merujuk juga putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x::suawalinya, kecuali pemohon dapat membuktikan dan memberi keyakinan hakim bahwa akibat pelanggaran peraturan kpu tahun itu telah sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon,:,php.d vi tanggal november bahwa pada halaman surat keberatannya, alasan pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah "adanya pelanggaran administratifota prabumulih menimbulkan akibat yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara"11: bahwa ketiadaan uraian yang jelas, dan lengkap yang disertai dengan bukti bahwa memohon. memohon susun sebagai berikut: pada permohonan pemohon dalam keberatan mahkamah konstitusi nomor php d xi1 tanggal maret mencampur adukan antara sengketa awal pemilukada dan sengketa akhir pemilukada yang kewenangannya masing masing berbeda, dalam polita permohonan pemohon pemohon menyatakan keberatan terhadap keputusan memohon yaitu: keputusan kpu kota prabumulih nomor pts kpu kota. tanggal januari tentang penetapan nomor urut pasangan calon: kedua point tersebut atas adalah sengketa awal pemilukada berdasarkan tahun sebagaimana diubah dengan tahun huruf dan ditindaklanjuti dengan surat edaran mahkamah agung nomor tahun maka kedua poin tersebut atas adalah sengketa awal yang belum meningkat pada tahap penghitungan suara (pencoblosan atau penconterengan) dan jelas jelas masuk kewenangan pengadilan tata usaha negara sisi lain pemohon juga mengajukan permohonan keberatan atas: keputusan keputusankeputusankedua point tersebut atas adalah sengketa akhir pemilukada berdasarkan hurufmutus perselisihan tentang hasil pemilihan umumdapatprabumulih sebagaimana permohonan pemohon, yang menjadikan antara polita dan petit tidak bersesuaian: a4. bahwa dalil dalam polita maupun petit yang pemohon dialihkan menjadi suatu "kewajiban"prabumulih tahun baik hasil perolehan suara "versi"jelas dan terang perbedaan antara rekapitulasi perolehan suara versi pemohon dan memohon,uraian atas dan dibandingkan dengan huruf peraturan mahkamah konstitusitahun tentang mahkamah konstitusi,diatasihan umum walikota dan wakil walikota prabumulih tahun bahwa untuk lengkapnya dan jelas, memohon akan menguraikan satu persatu bantahan memohon atas dalil dalil pemohon yaitu: untuk butir dan bahwa berdasarkan keputusan kpu kota prabumulih no: pts kpu kota. tanggal januari perubahan atas tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu walikota dan wakil walikota prabumulih bukti keputusan memohon no:: bagoio pts kpu kota. tanggal juli yang merujuk kepada peraturan komisi peraturan komisi pemilihan umum notahun jo, peraturan komisi pemilihan umum tahun undang undang nomor tahun peraturan pemerintah tahun peraturan pemerintah tahun untuk butir permohonan pemohon adalah tidak benar bahwa apa yang diinginkan oleh pemohon sangat tidak beralasan dari perolehan suara pun sangat jauh, oleh karenanya: rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota prabumulih tahun tingkat kota prabumulih versi memohon nomor dan nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jumlah persentase ir. hanan zulkarnain, mtp. dan hartono hamid,sh yuri gagarin, sh., mm. dan puspita ernayanti,se ir. ridho yahya, mm. dan ardiansyah fikri, kesuma irawan, sh. dan ahmad dawan, s.sos., ir. h.m. bulan, mm. dan ahmad palo, se. hiduplah, se,. dan abi saran, sh. dra. hj. merawat, m.kes. dan irwansyah, sh., jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon untuk butir permohonan pemohon adalah tidak benar bahwa pelanggaran administratif yang bersifatpemohon, ini semua hanyalah khayalan pemohon saja dan yang unik dari mana pemohon dapat mengatakan berkurangnya perolehan suara pemohon oleh karenanya akan memohon jelaskan sebagai berikut, huruf dan juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dann kewenangan memohon berpegang, peraturan kpu. dst, memperoleh suara . dst, perolehan jumlah kursi . dst, peraturan kpu tahun adalah gabungan partai politik sebagaimana dalam yang mengajukan bakal pasangan calon, merupakan . dst: persyaratan bakal pasangan calon peraturan kpu ., dst .: syarat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berpendidikan . dst: peraturan kpu, peraturan kpu tahun adalah: lampiran surat pencalonan.dst. bahwa apa yang memohon kerjakan dan laksanakan dalam meneliti persyaratan partai politik yang mengusulkan calon dan meneliti persyaratan bakal calon sesuai dengan aturan dan tetap berpedoman pada hal hal tersebut diatas, kalaupun pemohon mempunyai asumsi itu tandanya asumsi pribadi saja yang dikemukakan: pada dasarnya komisi pemilihan umum kota prabumulih tidak bisa menambah atau mengurangi dari apa yang disyaratkan ketiga peraturan perundang undangan tersebut atas. oleh karenanya apa yang terjadi

kesepakatan bersama badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dan pemerintah provinsi jawa tengah nomor ks. kb nomor pada hari ini selasa tanggal lima belas bulan januari tahun dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan bawah ini: sriworob. hartono kepala badan meteorologi, klimatologi dan geofisika, berkedudukan jakarta pusat, jalan angkasa nomor kemayoran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan meteorologi, klimatologi dan geofisika, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. ii. bibit waluyo gubernur jawa tengah, berkedudukan semarang, jalan pahlawan nomor berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengangkatan gubernur jawa tengah masa jabatan tahun sampai dengan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah provinsi jawa tengah, yang dan geofisika: bahwa pihak kedua adalah pemerintah provinsi jawa tengah sebagai penyelenggara urusan pemerintah: peraturan kepala badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nomor kep,berdasarkan ketentuan diatas para pihak bermaksud untuk melaksanakan kesepakatan bersama. maksud dan tujuan maksud dan tujuan dilaksanakan kesepakatan bersama ini adalah maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas informasi rutin dan peringatan dini cuaca ekstrim, iklim ekstrim dan potensi tsunami serta sarana dan prasarana penyebarluasan informasi: tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan informasi rutin dan peringatan dini cuaca ekstrim, iklim ekstrim danpotensi tsunami guna meminimalkan resiko dampak bencana akibat aktivitas cuaca, iklim dan kegempaan. ruang lingkup ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi penambahan jaringan pengamatan cuaca, iklim, dan kegempaan: pembangunan sarana diseminasi informasi tempat tempat layanan publik: penyebarluasan informasi rutin cuaca iklim publik, cuaca kelautan, gempa bumi, dan peringatan dini cuaca ekstrem, iklim ekstrem, dan potensi tsunami: dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. pelaksanaan pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama: pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada pihak kesatu dapat menunjuk, mengatakan dan atau menugaskan kepada unit pelaksana teknis upt) bmkg jawa tengah dan pihak kedua dapat menunjuk, mengatakan dan atau menugaskan kepada satuan kerja perangkat daerah. biayapendapatan belanja negara apbn): anggaran pendapatan belanja daerah apbd) provinsi jawa tengah: sumber lain yang sah dan tidak mengikat. penutup dengan berlakunya kesepakatan bersama ini maka kesepakatan bersama nomor tahun dan nomor hk. a. kb bmg tanggal juni tentang kerjasama penyediaan informasi iklim dan cuaca jawa tengah dinyatakan tidak berlaku lagi: kesepakatan bersama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama, dibuat dalam rangkap (dua) bermeterai cukup untuk masing masing pihak. peka aharkedua laspihak kesatu peran an, san kah sana beta gen dkk kek waluyo (ns sriyoro hartono as) aas

perjanjian kerjasama antara pusat data informasi dan hubungan masyarakat badan nasional penanggulangan bencana dengan badan meteorologi klimatologi dan geofisika dan pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi badan geologi kementerian energi dan sumberdaya mineral dan badan pengkajian dan penerapan teknologi dan lembaga penerbangan dan antariksa nasional tentang pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi untuk pengembangan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah nomor o1 pks nomor ks. kpd nomor o1 spk la nomor bgv nomor pks perry tps bppt nomor pada hari ini rabu tanggal sepuluh bulan februari tahun dua ribu enam belas bertempat jakarta, yang bertandatangan bawah ini dr. sutomo purwa nugroho, selaku kepala pusat data, informasi, dan hubungan masyarakat, berkedudukan jalan pramuka kav. jakarta timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan nasional penanggulangan bencana bnpb), selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. ir. jamil akhyar d.s., sc., selaku kepala pusat databasedr. ir. william putuhena, eng., selaku kepala pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air berkedudukan jalan ir. juanda bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga. dr. edi prasodjo, sc., selaku kepala pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pmb), berkedudukan jalan diponegoro bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan geologi kementerian energi dan sumberdaya mineral, selanjutnya disebut sebagai pihak keempat. ir. eko widi santoso, si., selaku direktur pusat teknologi reduksi risiko bencana, berkedudukan jalan m.h. thamrin jakarta pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt), selanjutnya disebut sebagai pihak kelima. dr. rohit khomarudin, selaku kepala pusat pemanfaatan penginderaan jauh, yang berkedudukan jalan kaisar lapan pekan, pasar rebo jakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan), selanjutnya disebut sebagai pihak keenam. pihak kesatu, pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat pihak kelima dan pihak keenambidang penanggulangan bencana secara nasional, bahwa pihak ketiga memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang pengelolaan data pihak keenam kepala pusat pemanfaatan penginderaan jauh lembaga penerbangan dan antariksa nasional jalan kaisar lapan pekan, pasar rebo, jakartaatur dan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan tertulisenamera bad atol tebo topo purwa nugroho ir jamil achfiyar d.s., sc. nip. nip. lap pihak ketiga pihak keempat manor seng si) nsp koes dr. ir. william putuhena, eng. dr. edi prasodjo, sc. nip. nip. pihak kelima pihak keenam meteran era asean kamper miras rap ser ir. eko widi santoso, si. prs rohit khomarudin nip. nip. lampiran perjanjian kerja sama nomor o01 pks nomor ks. kpd i11 nomor spk la nomor bgv nomor pks perry tps bppt nomor tanggal februari daftar jenis data yang tersedia dari setiap instansi badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (bmkg) nama data radar cuaca format capai ketinggian dan atau km! seluruh indonesia prakiraan curah hujan bulanan shape file seluruh indonesia analisis curah hujan dan sifat hujan bulanan shape file seluruh indonesia potensi banjir dki harian shape file potensi banjir bulanan seluruh indonesia shape file seluruh indonesia seluruh indonesia shape file seluruh indonesia dat laws csv excel file seluruh indonesia prospek cuaca harian teks seluruh indonesia seluruh indonesia hari tanpa hujan harian seluruh indonesia data hujan harian, data angin harian data histori klimatologi (fokus data curah hujan harian, csv file dan kecepatan angin maks, arah angin angin) metadata terbanyak, arah angin pada saat kecepatan angin maks han. pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air amanat format data data hidrologi telemetri (bulanan, harian, jam dan menit) seluruh indonesia data dan informasi serta karakteristik daerah aliran sungai das) seluruh indonesia data lainnya yang mendukung peringatan dini banjir seluruh indonesia pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi (pmb) no| nama data format data peta zona kerentanan gerakan tanah shape file tab seluruh indonesia (yang tersedia) peta prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah bulanan seluruh indonesia (skala provinsi) data gerakan tanah seluruh indonesia lokasi terpasang instrumentasi lembaga penerbangan dan antariksa nasional no| nama data format data data dan informasi penginderaan jauh periodik harian, potensi seluruh indonesia banjir dari data satelit citra satelit landsat mosaic tahunan seluruh indonesia data lainnya yang mendukung peringatan dini banjir dan gerakan tanah seperti dem dan citra resolusi tinggi malahan yana bahari wol spa. hidrologi untuk penanggulangan dan pengurangan risiko banjir, banjir bandang, dan banjir lahar dingin, bahwa pihak keempat memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang mitigasi bencana geologi, bahwa pihak kelima memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang pengkajian dan penerapan teknologi khususnya bidang reduksi risiko bencana, bahwa pihak keenam memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan. bahwa para pihak sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan pembangunan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah melalui kegiatan pertukaran data. berdasarkan hal hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja anggulangan banjir dan tanah longsor, nota kesepahaman antara badan nasional penanggulangan bencana dengan badan pengkajian dan penerapan teknologi nomor bnpb dan nomor kb bppt bnpb tanggal februari tentang pengkajian dan penerapan teknologi bidang pengurangan resiko bencana,nomor bnpb dan nomor u.hk. a. bmkg tanggal februarinota kesepahaman antara badan nasional penanggulangan bencana dengan badan geologi, kementerian energi dan sumber daya mineral nomor bnpb i11 dan nomor bgl tanggal februari tentang penanggulangan bencana geologi, nota kesepahaman antara badan nasional penanggulangan bencana dengan kementerian pekerjaan umum nomor bnpb ii dan nomor pks m tanggal februari tentang penanggulangan bencana bidang pekerjaan umum, nota kesepahaman antara badan nasional penanggulangan bencana dengan lembaga penerbangan dan antariksa nasional nomor bnpb iii1 dan nomor tentang penelitian, pengembangan, perekayasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan bidang penanggulangan bencanruang lingkup kerja sama ruang lingkup kerja sama meliputi kegiatan: penyediaan data dan informasi yang mendukung pembangunan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah, penyediaan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pertukaran data sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah secara digital dan terkini (up to date), pemberian fasilitas pemanfaatan data bersama oleh para pihak, memberikan masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan sistem peringatan dini sesuai dengan tupoksinya masing masing, memberikan dukungan bagi kelancaran proses pertukaran data sampai kepada terbangunnya sistem peringatan dini, dan kegiatan lain yang diperlukan terkait sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah.perjanjian kerja sama ini. tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai wujud kepedulian dan partisipasi para pihak dalam rangka penyediaan dan pertukaran data untuk pengembangan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemberian informasi peringatan dini. hak para pihak memperoleh akses dan memanfaatkan data dan informasi yang disetujui untuk dipertukarkan dalam kegiatan ini. memperoleh akses kepada sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah yang telah dan akan dibangun. berperan serta dalam kegiatan pengembangan pengelolaan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah. kewajiban para pihak pihak kesatu berkewajiban: menjadi koordinator kegiatan pembangunan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah, menyediakan kebutuhan infrastruktur dan jaringan, memfasilitasi pertemuan dan diskusi, dan menyediakan dan mendiseminasikan informasi peringatan dini. pihak kedua berkewajiban: menyediakan informasi prakiraan cuaca bulanan, mingguan dan tiga harian, menyediakan data radar cuaca dan data automatic weather station aws) secara real time, dan menyediakan data klimatologi dan meteorologi lainnya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerja sama ini. pihak ketiga berkewajiban: menyediakan data hidrologi telemetri (curah hujan, klimatologi, dan debit air): dan menyediakan data dan informasi serta karakteristik daerah aliran sungai das). pihak keempat berkewajiban: menyediakan peta zona kerentanan gerakan tanah, menyediakan peta prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah bulanan: dan menyediakan data gerakan tanah. pihak kelima berkewajiban: memberikan dukungan teknologi terhadap pembangunan sistem peringatan dini banjir dan tanah gerakan, memfasilitasi keterhubungan antara masing masing institusi agar tercipta pertukaran data yang handal dan aman, turut serta dalam kegiatan pemanfaatan data untuk sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah, dan membantu pengintegrasian semua sistem peringatan dini kepada sistem aware. pihak keenam berkewajiban: menyediakan data dan informasi penginderaan jauh periodik harian, potensi daerah banjir dari data satelit, dan menyediakan informasi citra satelit resolusi menengah dan tinggi pada lokasi yang dibutuhkan. mekanisme pertukaran data mekanisme pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi untuk pembangunan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah dilaksanakan sesuai dengan standard operational procedure sop) yang akan ditetapkan oleh para pihak. pelaksanaan untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama ini perlu dibentuk tim pelaksana. tim memiliki tugas: sebagai pelaksana dalam pemanfaatan dan pertukaran data kebencanaan, mengimplementasikan hal teknis dalam rangka pertukaran data kebencanaan: mengidentifikasi upaya upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja pertukaran data, dan menyelenggarakan pertemuan rutin dan hoc. para pihak menetapkan satu orang pejabat eselon iii dan atau pejabat eselon atau yang setingkat sebagai perwakilan dalam tim pelaksana disesuaikan dengan jangka waktu perjanjian. perwakilan pihak kesatu bertindak sebagai koordinator timjika diperlukan, pihak kesatu akan memberikan dukungan pembiayaanlebih, angin ribut (topan), kebakaran banjir besar, gerakan tanahterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud padahak kekayaan intelektual hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu pihak untuk pelaksanaan kegiatan bawah perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik pihak tersebut. para pihak harus menjamin hak kekayaan intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak hak yang sah dari pihak luar para pihak. masing masing pihak harus bertanggung jawab atas klaim luar para pihak atas kepemilikan dan legalitas penggunaaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh pihak tersebut untuk pelaksanaan kegiatan bawah perjanjian kerja sama ini. semua hak kekayaan intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan bawah perjanjian kerja sama ini akan dimiliki bersama oleh para pihak, dan para pihak diizinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan non komersial dengan bebas royaltksimili atau surat elektronik alamat sebagai berikut: pihak kesatu kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat badan nasional penanggulangan bencana graha bnpb lt. jalan pramuka kav. jakarta timur telp. fax. email pihak kedua kepala pusat database badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika jalan angkasa nomor kemayoran, jakarta pusat telp. fax. email pusatdatabasegbmkg.go.id pihak ketiga kepala pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat jalan ir. juanda bandung telp. fax. email pihak keempat kepaljalan diponegoro nomor bandung. telp. fax. email pihak kelima direktur pusat teknologi reduksi risiko bencana badan pengkajian dan penerapan teknologi gedung bppt, lt. jalan m.h. thamrin jakarta telp. fax. email

bmkg kesepahaman bersama nomor ke. nomor ks. kb igabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, kami yang bertanda tangan bawah ini kepala arsip nasional republik indonesia dan kepala badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang penyelenggaraan kearsipan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui kesepahaman bersama, yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua pihak. hal hal yang menyangkut tindak lanjut dari kesepahaman bersama ini diatur dan dituangkan dalam perjanjianpihak. kesepahaman bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. ditandatangani jakarta, pada april badan meteorologi, klimatologi, arsip nasional dan geofisika, republik genesis, apn san gani bar! neon krg wala feb goa hmi pan bata fe: bang ima laut to) nat eka saya cs agitasi irawan ina ino

an2 s www pali bmkg memorandum saling pengertian antara pemerintah kota manado dengan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika tentang kerjasama dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kota manado nomor o01 sembako mouvicky lumentut selaku walikota manado, yang berkedudukan jalan balai kota nomor manado, bertindak untuk dan atas nama pemerintah kota manado, selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu: ii.nyelenggara pemerintahan kota manado yang berkewajibanota manado nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. tujuan memorandum saling pengertian ini bertujuan untuk membangun kerjasama dan komunikasi bagi para pihak dalam pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kota manado, peningkatan kapasitas sumber daya manusimemorandum saling pengertianmpertimbangkan perlunya meningkatkan mutu dan jenis pelayanan dasar publik melalui program yang terintegrasi dalam berbagai bidang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota manadokerjasama dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kota manadotukyamemorandum saling pengertian yang ditentukan dan disepakati oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daryang dikehendakhn. sen hang) eli phwooa pray sabang len buku yaa andy eka say 5g. vicky lumentut len baialas hak laka terapi luapan nan again yna rayon tol ea pas rap near andi eka saya" ss. vicky lumentut non

bmkg psn memorandum saling pengertian antara pasifik satelit nusantaranomor mou psn nga iv: pasifik satelit nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara republik indonesia, berdasarkan akta notaris b.r.ay. mahyastoeti notonagoro, s.h., nomor tanggal juli yang telah disesuaikan dengan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas berdasarkan akta nomor tanggal juli dibuat dihadapan sucipto, s.h., kn., notaris jakarta, dan perubahan susunan anggota direksi dan komisaris yang terakhir seperti yang dimuat dalam akta nomor tanggal desember dibuat dihadapan bryanti artileri, s.h., kn., notaris jakarta, berkedudukan dan berkantor pusat kawasan karateka pancamurni blok kav. cikarang selatan, bekasi, indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh adi rahman adiposa, dalam kedudukannya sebagai direktur utama, untuk selanjutnya pasifik satelit nusantara dan atau anak perusahaannya disebut pihak kesatu, ii. badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, suatu lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden nomor tahun berkedudukan dan berkantor pusat jl. angkasa kemayoran, jakarta pusat dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh andi eka saya, dalam kedudukannya sebagai kepala badan meteorologirusahaan swasta nasional indonesia dalam penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi berbasis satelit: bahwa pihak keduabermaksud untuk melakukan pengkajian, pembahasan dan evaluasi secara intensif atas kemungkinan untuk mengadakan kerja sama sesuai dengan kompetensi, kemampuan dan pengalaman masing masing pihak. berdasarkan hal hal tersebut, para pihak sepakat mengikatkan diri dalam sebuah, sesuaidalam bidang penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, penjajakan pengembangan satelit cuaca: dan cc. pelaksanaan program program internasional pihak kedua kawasan asia pasifik. tujuan memorandum saling pengertian ini untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan bagi para pihak dan bermanfaat bagi masyarakat. ruang lingkup ruang lingkup memorandum saling pengertian ini meliputi: tukar menukar informasi: penelitian dan pengembangan, penyediaan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati para pihak. pihak kedua dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak kesatu untuk memanfaatkan data sebagaimana tercantum dalam situs resmi pihak kedua, yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada data perkiraan curah hujan, kecepatan dan arah angin, suhu udara, suhu permukaan laut, tinggi gelombang signifikan, periode gelombang puncak, arus laut, dan climate early warning system. pihak kesatu dapat menginformasikan secara tertulis kepada pihak kedua, melalui perwakilannya masing masing yang ditunjuk, apabila memerlukan data dan informasi yang lebih rinci atau yang belum terdapat situs resmi pihak keduaara pihak sepakat bahwa ketiadaan atau proses penyusunan perjanjian pelaksanaan kerja sama tidak menghalangi para pihak untuk dapat mulai melakukan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkupsegala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan memorandum saling pengertian ini akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan berpedoman kepada ketentuan perundang undangan terkait. pengalihan para pihak sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama nantinya dapat dilakukan oleh pihak kedua dengan salah satu anak perusahaan dari pihak kesatu, yang memiliki bidang usaha dan kompetensi sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan. kecuali sebagaimana diatur pada para pihak tidak diijinkan untuk mengalihkan atau memindahkan seluruhnya atau sebagian dari hak, kewajiban atau tugasnya berdasarkan memorandum saling pengertian ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnyalah memorandum saling pengertian ini telah ditandatangani oleh wakil wakil yang sah dari para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal, dibuat dalam rangkap (dua) dan berkekuatan hukum yang sama. pihak kedua, pihak kesatu, pel epi "bma pane mgsnjelit nusantara kod ari pln pena mus rongga andtyeka saya adi rahman adiposa

a skkmigas bmkg nota kesepahaman antara satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (skk migas) dengan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (bmkg)mor mou skema0000 s0 nomor ks. kb v nota kesepahamanta kesepahaman ) dibuat dan ditandatangani pada hari ini . rabu., tanggal . . bulan . mei. tahun . . . . . . bertempat jakarta, oleh: satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas), merupakan satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh pemerintah republik indonesia c.g. menteri energi dan sumber daya mineral untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan peraturan presiden nomor tahun berkedudukan gedung wisma mulia, jalan jenderal gatot subroto jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh amien suryadi, selaku kepala skk migas, berdasarksatuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, bertindak untuk dan atas nama skk migas dan selanjutnya disebut skk migas: badan . badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika bmkg), sebuah lembaga pemerintah non kementerian lpnk) yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, berkedudukan jakarta dan berkantor jalan angkasa nomor kemayoran, jakarta pusatsurat petikan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal agustus bertindak untuk dan atas nama bmkg, selanjutnya disebut bmkg. skk migas dan bmkgskk migas adalah suatu satuan kerja khusus yang dibentuk berdasarkyang bertugas sebagai pengawas dan pengendali kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terhadap seluruh kontraktor kontrak kerja sama kkk), bahwa bmkg merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian lpnk), dipimpin oleh seorang kepala badan, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan bahwa untuk memastikan keselamatan pelayaran dan operasi fasilitas produksi yang digunakan oleh skk migas dan atau kontraktor kontrak kerja sama kkk ), para pihak sepakat untuk menyelenggarakan nota kesepahaman ini dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sehingga mampu memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara berdasarkan kerja sama. nota kesepahaman ini disusunminyak dan gas bumikegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, peraturan .pengadaan barang jasa pemerintah serta perubahannyajimaka karena itu,ngimplementasikan kesepakatan para pihak dalam pembuatan perjanjian kerja sama yang mengatur mengenai. tujuan nota kesepahaman ini untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing industri hulu migas nasional melalui kerja sama pemanfaatan layanan jasa informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak sesuai dengan kewenangan masing masing pihak. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman ini, meliputi: penyediaan dan pemasangan sarana dan prasarana peralatan observasi laut meliputi sensor arah dan kecepatan angin, suhu udara, tekanan udara, curah hujan, suhu muka laut, arah dan kecepatan arus permukaan laut dan tinggi gelombang pada instalasi migas lepas pantai skk migas kkk:, peningkatan kapasitas sumber daya manusia: kegiatan kegiatan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi para pihak dan atau kkk. . ane pelaksanaan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam yang menyangkut kegiatan, hak dan kewajiban serta hal hal lainnya yang perlu dijabarkan dan diatur lebih lanjut secara rinci dibuat dalam suatu perjanjian kerja sama pks ). kkk dengan persetujuan tertulis dari skk migas terlebih dahulu, dapat membuat pks dengan bmkg sebagaimana dimaksud pada dalam hal pks sebagaimana dimaksud pada akan dilaksanakan oleh skk migas, skk migas akan menunjuk pejabat pembuat komitmen atau pejabat yang berwenang skk migas untuk membuat dan menandatangani pks dimaksud. dalam hal pks ditandatangani oleh kkk sebagaimana dimaksud pada kkk akan menunjuk pejabat yang berwenang kkk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. biaya biaya yang timbul sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditentukan dan disepakati oleh para pihak melalui perjanjian kerja samoleh para pihak: para pihak dapat memperpanjang nota kesepahaman ini dengan pemberitahuan tertulis dan disepakati oleh para pihak, dalam waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini. para pihak dapat mengakhiri nota kesepahaman ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, dalam waktu selambat lambatnya (satu) bulan sebelum diakhiri nota kesepahaman ini: pengakhiran nota kesepahaman ini baik karena diakhiri oleh para pihak atau karena jangka waktu telah berakhir, tidak menimbulkan kewajiban apa pun selain yang secara tegas disepakati secara tertulis oleh para pihak. kerahasiaan para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi nota kesepahaman ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan nota kesepahaman ini, kecuali informasi yang sifapengungkapan informasi rahasia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. para . ena o1ue para pihak tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya: ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan para pihak setelah nota kesepahaman ini berakhir. penyelesaian perselisihan apabila diketahui kemudian hari timbul suatudan mufakat. komunikasi dan korespondensi setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan nota kesepahaman ini atau sehubungan dengan nota kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dalam bahasa indonesia, dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, alamat sebagaimana tersebut bawah ini: skk migas bmkg gedung wisma mulia, lt. jalan angkasa kemayoran jalan jenderal gatot subroto jakarta pusat jakarta telp. telp. faks. faks. u.p. kepala divisi penunjang u.p. kepala pusat meteorologi operasi dan keselamatan migas maritim para pihak akan segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana disebutkan atas. ketentuan lain nota kesepahaman ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum republik indonesia, para pihak sepakat bahwa nota kesepahaman ini akan didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan, tidak terlaksananya nota kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum dan atau keuangan bagi para pihak, dalam . sanga pe.) dae ate dalam hal terjadinya perubahan nomenklatur kelembagaan dari para pihak yang disebabkan oleh adanya perubahan peraturan perundang undangan, seluruh ketentuan dalam nota kesepahaman ini akan tetap berlaku. pihak dan (para) penggantinya atau para penerima pengalihannya dapat melanjutkan atau mengalihkan pekerjaan berdasarkan nota kesepahaman ini termasuk seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan nota kesepahaman ini kepada pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, nota kesepahaman ini tidak bersifat ekslusif atau membatasi para pihak untuk mengadakan kerja sama yang sejenis dengan pihak lain. nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut atas, dalam (dua) rangkap asli, bermebmkg, skk migas, klm toy meteran woman adat71 keset is) ipa kepa ko! door nw) sea lian lan binti eka saya amien suryadi kepala bmkg" kepala skk migas rn) lsccmgas merta

salinan njasal nama mendata pinem bin jumpa'i pinem sem pekerjaan. wiraswasta alamat jalan tambak rw iii nomor tanjung pinang, teka provinsi kepulauan riau. selanjutnya disebut sebagai .1681 puu xiii yang telah diperbaiki dan diterima persidangan mahkamah pada tanggal juli dan melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal agustus sebagai berikut: kewenangan mahkamah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id:48sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan cara mengubah tuduhannya dengan begitu saja menjadi dugaan pertambangan tanpa jin (illegal mining). peta permasalahan yang cacat hukum yang mengandung rekayasa dan tuduhan palsu. keterangan palsu subang harto bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam dan uud dan undang undang nomor48 tahun tentang kekuasaan kehakiman serta undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap), memperkuat lagi norma yang dimohonkan pengujian itu dinyatakan bertentangan dengan uud bahwa sebagaimana ketentuan ketentuan yang tertuang dalam kewenangan mahkamah pada poin poin dan poin beserta kedudukan hukum (legal standing) pemohonpada poin huruf huruf dan huruf d,mohon perbaikan surat permohonan yang ajukan oleh pemohon ini dapat diterima oleh majelis hakim mahkamah konstitusi agar dikemudian hari rakyat kecil seperti pemohon tidak selalu menjadi korban kekuasaan kerakusan pengusaha untuk memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala cara. petit mengabulkan permohonan pemohon. menyatakbagaimana mestinya.p 1a fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi perjanjian kontrak kerja nomor sk tka i11 bukti p 2b fotokopi undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, bukti fotokopi kliping koran, foto police line, bukti p 3c fotokopi kartu tanda penduduk atas nama mendata pinem: bukti fotokopi surat nomor x1 divpropam, bukti fotokopi surat nomor vi bareskrim, perihal permintaan membuka garis polisi: bukti fotokopi surat ukur gambar situasi nomor pgs bukti fotokopi chart perkara an. terdakwa mohamad ridwan bin gurun, dkk, bukti fotokopi surat nomor sk vii tpd perihal permohonan pelaksanaan inventarisasi hak atas tanah: bukti fotokopi daftar bukti perkara nomor pdt.g pn.tpi: bukti fotokopi surat kepada saudara jefrianto t.m simanjuntak, s.h advokat dan konsultan hukum: bukti fotokopi berita acara pengembalian barang bukti, bukti fotokopi surat tugas nomor bp st vi bukti fotokopi surat dakwaan nomor pdm tg.pin ep. bukti fotokopi surat tuntutan reg. per: pdm tg.pin ep. bukti fotokopi putusan nomor pid.b pn.tpi: bukti fotokopi pengumuman (tentang sertifikat hilang) nomor b4 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti fotokopi bukti sumbangan pihak tiga melalui bank riau, bukti iuran eksplorasi bauksit kepada kas negara, akan jakarta iuran tetap eksplorasi bauksit kepada kas negara, akan jakarta pnb iuran tetap eksploitasi royalti, bukti ktm kompensasi terhadap masyarakat yang tinggal disekitar pertambangan berupa uang rp. ditambah beras kepada setiap perbulan seramai kk, bukti fotokopi surat panggilan pol: pgl bareskrim dan surat panggilan pol: pgl bareskrim: bukti fotokopi putusan. nomor pid ptr, tanggal oktober bukti fotokopi putusan nomor pid. sus bukti fotokopi putusan nomor pk pid. sus bukti fotokopi keputusan walikota tanjungpinang nomor tahun tentang pemberian surat izin kuasa pertambangan kp) eksploreksploitolahan dan pemurnianangkutan dan penjualan bauksitmerdeka barat jakarta telp, fax email: [email protected] i3.terhadap dan uud maka mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohonjl. merdeka barat jakarta tel fax empatperseorangan warga negara indonesia yang bekerja sebagai kepala teknik tambang cv. tri karya abadi. menurut pemohon dan dan minerva justru merampas jaminan terhadap dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon hanyalah seorang karyawan sebagai kepala teknik tambang cv. tri karya abadi yang bekerja terhitung sejak tanggal maret sampai merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan pertambangan cv. tri karya abadi dihentikan oleh penyidik pada tanggal mei penghentian pertambangan cv. tri karya abadi pada tanggal mei membuktikan bahwa sewaktu pertambangan tri karya abadi dihentikan oleh penyidik, pemohon baru bekerja hari dan sampai saat mengajukan permohonan belum menerima gaji. pemohon oleh pengadilan negeri tanjung pinang dijatuhi hukuman pidana penjara tahun bulan dengan alasan melakukan usaha penambangan tanpa izin, dan tingkat peninjauan kembali oleh mahkamah agung pemohon ditolak peninjauan kembalinya dan putusan pengadilan negeri tanjung pinang tetap berlaku:cv. tri karya abadi telah memiliki izin kuasa pertambangan yang kini disebut izin usaha pertambangan, dan serta minerva mengandungmenimbang bahwa oleh karena agar pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), pemohon harus terlebih dahulu menguraikan tidaknya potensial yang diakibatkan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan dan serta minerva justru merampas, minerva menyatakan, iup diberikan oleh rdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgominerv. sepuluh miliar rupiah) . minerva menyatakan:inerva menyatakan, . i3. bahwa yang dimohonkan pengujian oleh pemohon adalah yang mengatur izin usaha pertambangan ketentuan pidana kepada pelaku usaha ketentuan sanksi kepada badan hukum ,dan pidana tambahan minerva. menurut mahkamah, terhadap tersebut tidak terdapat masalah konstitusionalitas sebagaimana yang dimaksudkan oleh mk. adapun yang dialami oleh pemohon adalah persoalan implementasi dari undang undang, bukan persoalan konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon,dan pertimbangan tersebut atasuhartono ttd. ttd. wahiduddin adamsbahwa selanjutnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor:tersebut, telah dirugikan oleh berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujian tersebutnyayang disebut sebagai kepala teknik tambang cv. tri karya abadjudicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf terkait dengterhadap ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa norma dan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu bara telah bertentangan dengan beberapa dalam uud 1945yang merupakan hak hak konstitusional. pemohon, yakni bertentangan dengan, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id uud yang menyatakan, bahwa negara indonesia adalah negara hukum . uud yang menyatakan,menyatakan,adapun alasan pemohon menyatakan norma dan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu bara bertentangan dengan beberapa dalam uud adalah berdasarkan hal hal sebagaimana yang terurai pada pokok permohonan seperti dibawah inadalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini: bahwa pemohon bukanlah seorang ahli dibidang hukum melainkan hanya seorang warga negara indonesia yang zalim haknya walaupun berkenaan susah dan kurang arif tentang hukum yang seharusnya sebagai warga negara indonesia diberi bantuan hukum dan perlindungan hukum, namun yang terjadi norma dan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu bara justru merampas jaminan terhadap hak hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh undang undang dasar sehingga dengan demikian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dirugikan oleh berlakunya norma dan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu bara, sehingga beralasan dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif sehingga beralasan dinyatakan bertentangan dengan uud bahwa jika surat surat yang diajukan pemohon tidak sempurna yang diajukan oleh ahli dibidang hukum, maka dimohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi dapat memakluminya atau memberi bantuan dan petunjuk serta. bimbingan kepada pemohon untuk menyempurnakan surat surat yang diajukan oleh pemohon. bahwa pemohon hanyalah seorang karyawan yang ditunjuk sementara sebagai kepala teknik tambang cv. tri karya abadi dan bekerja terhitung sejak tanggal maret sampai dengan pertambangan tri karya abadi dihentikan oleh penyidik pada tanggal mei . bahwa berdasarkan peristiwa penyidik menghentikan pertambangan cv. tri karya abadi pada tanggal mei membuktikan bahwa sewaktu pertambangan cv. tri karya abadi dihentikan oleh penyidik pemohon bekerja baru (lima puluh lima) hari dikurangi (tujuh) hari yaitu baru (empat puluh delapan) hari dan sampai hari ini belum menerima gaji dari cv. tri karya abadi. bahwa sebelum pemohon ditunjuk sebagai kepala teknik tambang sementara pertambangan cv. tri karya abadi, terlebih dahulu tri karya abadi telahpun melakukan penambangan dan telah berhasil memproduksi bijih bauksit sebanyak lebih kurang (seratus tujuh puluh satu ribu) ton. bahwa dengan demikianbahwa sebelum pemohon bekerja dengan cv. tri karya abadi, cv. tri karya abadi telahpun memiliki izin kuasa pertambangan kp) yang kini disebut sebagai izin usaha pertambangan iup) yakni: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo nomor tahun tentang izin kuasa pertambangan kp) eksplorasi bauksit. nomor tahun tentang izin kuasa pertambangan kp) eksploitasi bauksit. nomor tahun tentang izin kuasa pertambangan kp) pengolahan dan pemurnian bauksit. bahwa undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral batu bara berbunyi sebagai berikut: iup diberikan oleh: bupati walikota apabila tiup berada dinteri apabila tiup pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatbahwa undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu barpada atamenurut ketentuan ini dan sebagaimana yang dibunyikan pada diatas, menunjukkan bahwa tuduhan yang dibawakan kepada pemohon tidak memenuhi unsur tindak pidana karena tidak cukup bukti pemohon dinyatakan telah melakukan penambangan tanpa ijin usaha pertambangan iup), oleh sebab peristiwa yang dibawakan kepada pemohon terjadi sebelum pemohon bekerja dengan cv. tri karya abadi dan selain dari itu sebelum pemohon bekerja, tri karya abadi telahpun memiliki iup.rtambangan mineral dan batu bara menyatakan,denda yang dijatuhkanengingat kedudukan pemohon dalam tri karya abadi hanyalah pekerja sementara yang disebut sebagai kepala teknik tambang bukan sebagai persero atau pengurus tri karya abadi, maka apabila dengan begitu saja pemohon dinyatakan telah melakukan penambangan tanpa ijin usaha pertambangan iup) berdasarkan norma tersebut, mengakibatkan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan, oleh karena itu sangat beralasan dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian tersebut mengandung suatu norma yang diskriminatif sehingga bertentangan dengan uud bahwa undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu bara menyatakan,. bahwa mengingat ketentuan norma undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu bara tidak ada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menunjukkan bukti bahwa pemohon telah melakukan penambangan tanpa ijin usaha pertambangan sebagaimana yang dinyatakan pada dan dan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu bara tersebut, maka hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut, dan dengan demikian norma yang dimohonkan pengujian beralasan dinyatakan mengandungi norma yang bersifat diskriminatif sehingga patut dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. bahwa diantaraundang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu bara menyatakan, bahwa , dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascaterbang. undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu bara menyatakan, bahwaundang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu bara menyatakan, bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id huruf huruf dan huruf dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan dselain dari penyidik pejabat polisi negara, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkupsesuai dengan peraturan perundang undangan. huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor43huruf menyatakan, bahwa menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari ppn serta meneruskannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf menyatakan, bahwa. bahwa dengan memperhatikansebagaimana diuraikan pada point diatas, menunjukkan bahwa norma merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral batu bara mengandungibahwa memperhatikan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana yang menyatakan sebagai berikut: undang undang nomor48 tahun tentang kekuasaan kehakiman menyatakan, bahwa, undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman menyatakan, bahwaitu yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dididakwakan atas dirinya . undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) menyatakan,bahwa alat pembuktian yang dijadikan petunjuk dalam perkara ini seharusnya tidak sah menurut undang undang karena alat pembuktian yang ada hanyalah sebagai berikut: fotokopi shg nomor yang ternyata fiktif atau palsu. serangkaian laporan polisi yakni laporan polisi nomor pol. lp b. iv tanggal april tentang pencurian dan penerobosan tanah yang dikembangkan oleh penyidik kepada laporan polisi nomor pol. lp vii bareskrim tanggal juli merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id

salinan ,: la) nama nico indra sakti, s.h., al pekerjaan karyawan badan usaha milik negara, anggota luar ae: dena biasa ikatan notaris indonesia alamat jalan tebet timur dalam nomor rt. rw. kelurahan tebet timur, kecamatan tebet, jakarta selanjutnya disebut sebagai . iioiioiolo| j(ldan perbaikan permohonan diserahkan melalui mahkamah konstitusi pada tanggal oktoi. kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan inahwa ketentuakibat makna ganda huruf ptun, kewenangan konstitusional pemohon untuk menerapkan prinsip negara hukum melanggar, sebagaimana pemohon tidak dapat menyelesaikan sengketa keputusan ilegal pejabat tata usaha negara organ yudikatif. secara administrasi, sebagaimana: putusan fiktif negatif, ketua pengadilan tinggi dki jakarta dan kepala badan pengawasan mahkamah agung: terhadap lpm yang disampaikan oleh pemohon: keputusan kepala badan pengawasan nomor. bp eks tanggal mei (bukti menyatakan keputusan terlahir tidak membuktikan adanya tindakan tercela professional conduct. putusan komisi yudisial, petikan putusan sidang pleno nomor sp.ky vii tanggal juli (bukti malah membenarkan tindakan terlahir oknum pejabat peradilan. hasil pemeriksaan, kesimpulan dan keputusan dewan etik mahkamah konstitusi yang dituangkan dalam berita acara nomor lap ii bap de tanggal maret (bukti menganggap tidak berwenang untuk menilai professional conduct terlahir berdasarkan tempus teliti. dan warga negara tidak akan pernah dapat menyelesaikan sengketa secara administratif, terhadap . kepala badan pengawasan mahkamah agung kembali secara explicit menyatakan keputusan ilegal pejabat tata usaha negara organ yudikatif, adalah legal karena merupakan kebijakan tehnis peradilan, sebagaimana keputusan angka vide surat kebawah nomor bp eks tanggal september (bukti perihal pengaduan, yang membenarkan penundaan upaya paksa pengosongan tanah dan bangunan, keputusan ilegal ketua pengadilan negeri jakarta selatan terkini vide surat w10 u3 hk. vi11. tanggal agustus (bukti meskipun bertentangan atau mengintervensi keputusan provisi majelis hakim perkara bantahan nomor pdt. pn. jak. sel., tanggal maret yang menolak permohonan putusan provisi membantah untuk menunda pelaksanaan eksekusi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemohon juga tidak dapat menyelesaikan secara hukum keputusan ilegal yang secara tidak langsung mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, yaitu badan pegawai peradilan yang membenarkan keputusan ilegal terlahir, sebagaimana putusan majelis hakim peradilan tata usaha negara pada gugatan pemohon terhadap keputusan ilegal ketua kepala badan pengawasan mahkamah agung ri, perkara nomor ptun jkt., tanggal november bukti putusan majelis hakim peradilan tata usaha negara pada gugatan pemohon terhadap keputusan ilegal dewan etik mahkamah konstitusi ptun jkt. upaya pemohon untuk menyelesaikan secara hukum keputusan ilegal pejabat tata usaha negara organ yudikatif, ketua pengadilan tata usaha negara jakarta, majelis hakim perlawanan dan majelis hakim peninjauan kembali, menyatakan tidak menerima permohonan pemohon, sebagaimana penetapan perkara nomor ptun jkt, tanggal april (bukti selanjutnya dikuatkan oleh majelis hakim perkara perlawanan perkara nomor plw ptun jkt., tanggal juni (bukti dan majelis hakim peninjauan kembali perkara nomor pk tun tanggal juni (bukti dengan alasan bahwa keputusan ilegal guo merupakan pengecualian putusan pejabat tata usaha negara, atas dasar huruf ptun. sehingga pemohon tidak mendapat kepastian hukum dan tidak dapat menyelesaikan sengketa putusan ilegal pejabat tata usaha negara organ yudikatif, baik secara administrasi maupun secara hukum. akibat makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir, frasa atas dasar huruf ptun, menjadikan peradilan tata usaha negara dalam memeriksa perkara yang sama (mengesampingkan hasil pemeriksaan badan peradilan) melanggar prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan prinsip equal before the law , antara pejabat tata usaha negara organ yudikatif dengan yang ada pada organ eksekutif. keputusan ilegal pejabat tata usaha negara pada organ eksekutif oknum kepala bpn ri menteri agraria dan tata ruang dan kepala kantor agraria jakarta selatan), peradilan tata usaha negara menyatakan sebagai tindakan yang sewenang wenang dan menyalahgunakan wewenang, sebagaimana: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god putusan perkara nomor ptun jkt., tanggal oktober (bukti gugatan para ahli waris terhadap putusan fiktif negatif kepala badan pertanahan nasional menteri agraria dan tata ruang), dengan amar putusan terbukti telah melanggar peraturan perundang undangan dan asas asas pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan hukum bahwa sikap diam tergugat tidak memproses surat permohonan hariperadilan tata usaha negara terhadap gugatan para ahli waris kepada kepala kantor agraria jakarta selatan, nomor ptun jkt., tanggal juli (bukti pengadilan tinggi tata usaha negara nomor pt.tun. jkt., tanggal januari (bukti putusan kasasi dari mahkamah agung nomor k tun tanggal agustus (bukti pertimbangan hukum majelis hakim kasasi, menyatakan: putusan judex active sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa ternyata tergugat memohon kasasi tidak mengindahkan putusan pengadilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu a. nomor pdt. pn. jkt. sel., tanggal november b. nomor pat. pn. jkt. sel., tanggal desember lebih tegas lagi pertimbangan hukum majelis hakim, pada gugatan para pewaris terhadap kepala badan pertanahan nasional republik indonesia menteri agraria dan tata ruang) nomor ptun jkt., tanggal desember (bukti juncto putusan pengadilan tinggi nomor merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pt.tun.jkt., tanggal juni (bukti menyatakan, bahwa: pengadilan tidak dapat membenarkan sikap tergugat kepala badan pertanahan nasional rl menteri agraria dan tata ruang ri) yang menyalahgunakan kewenangan: . berdasarkan asas kepatuhan atau self respect self evidence ketua pengadilan negeri jakarta selatan yang baru bp. basandi, s.h., m.h.), atas dasar permohonan eksekusi pemohon vide surat tanggal maret putusan peradilan tata usaha negara nomor ptu jkt dan nomor ptun jkt serta nomor ptun jkt, juga berdasarkan kuh perdata juncto hir mengenai kekuatan mengikat dan pembuktian serta memiliki kekuatan eksekutorial, khususnya putusan perkara nomor pdt. pn. jak. sel., memberikan penilaian bahwa putusan perkara perdata guo tetap memiliki kekuatan mengikat, pembuktian dan kekuatan eksekutorial. ketua pengadilan negeri jakarta selatan yang baru sekaligus mengkoreksi dan memperbaiki keputusan ilegal ketua pengadilan negeri jakarta selatan sebelumnya, dengan menerbitkan penetapan amazing (teguran peringatan) nomor eks. pdt juncto nomor pdt. pn. jkt. sel., tanggal april (bukti vide berita acara aanmaning tanggal mei (bukti bahwa terhadap penetapan aanmaning guo, telah diuji pula oleh majelis hakim yang memeriksa perkara bantahan nomor pdt. pn. jkt. sel., (bukti atas gugatan perlawanan pihak ketiga atau werden verzet dan telah diputus pada tanggal maret dengan pertimbangan hukum: bahwa tentang peralihan dan hak kepemilikan pelawan tersebut, telah ditentukan hukumnya sebagaimana dalam putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun jkt., pengadilan tinggi tata usaha negara nomor pt. tun.jkt., putusan kasasi dari mahkamah agung nomor k tun yang menyatakan batal keputusan pendaftaran peralihan hak atas tanah sertifikat hak milik kel. rawa barat, surat ukur seluas m2, yang terletak jl. mulawarman merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kebayoran baru, jakarta selatan terakhir tercatat atas nama novara, yaitu membantah pembanding (vide bukti ) . bahwa berdasarkan putusan ptun tersebut atas, ternyata sertifikat hak milik rawa barat, atas (nama) membantah dimaksud telah dinyatakan batal peralihan atas tanah tersebut, sehingga dengan pembatalan tersebut, maka tidak beralasan untuk menyatakan membantah adalah membantah yang benar dan beritikad baik . bahwa tidak terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada keputusan ketua pengadilan dalam menerbitkan penetapan aanmaning (teguran peringatan) selanjutnya majelis hakim perkara bantahan nomor pdt. pn. jkt. sel., memutuskan: mengadili dalam provisi: menolak tuntutan provisi membantah, dalam eksepsi: menolak eksepsi terbatas, dalam pokok perkara: menyatakan membantah adalah membantah yang tidak benar, menolak gugatan bantahan membantah untuk seluruhnya: menghukum membantah untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah). akibat makna ganda frasa atas dasar huruf ptun, sampai saat ini kewenangan konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum, tidak tercapai. dengan demikian terbukti bahwa frasa atas dasar huruf memiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir, nyata nyata terjadi: pada pengujian sengketa pemohon terhadap keputusan ilegal tata usaha negara organ eksekutif yaitu kepala badan pertanahan menteri agraria dan tata ruang) dan kepala kantor agraria jakarta selatan, majelis hakim ptun mengartikan, frasa atas dasar dimaknai keputusan tata usaha negara sesuai dengan hasil pemeriksaan badan peradilan . sedangkan, pada pemeriksaan perkara sengketa pemohon. terhadap keputusan ilegal tata usaha negara organ yudikatif atau ketua merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pengadilan negeri jakarta selatan, ketua pengadilan tata usaha negara jakarta dan majelis hakim perlawanan serta majelis hakim peninjauan kembali memaknai frasa atas dasar sebagai adanya . sehingga, sengketa terhadap keputusan ilegal pejabat tata usaha negara organ yudikatif tidak pernah dapat diuji pengadilan. sehingga permohonan uji materi ini, nyata nyata bukan merupakan permasalahan implementasi norma atau konstitusional complain, melainkan makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir, atas suatu frasa pada frasa atas dasar pada hurufmemiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir, sehingga menyebabkan kerugian konstitusional pemohon benar benar bersifat spesifik dan aktual. aktual, terjadi pelanggaran larangan intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massal oleh pejabat tata usaha negara organ yudikatif atau pejabat peradilan umum dan sudah dianggap suatu hal yang legal. spesifik, pejabat tata usaha negara organ yudikatif dan peradilan tata usaha negara memiliki pemaknaan ganda, ambigu atas frasa "atas dasar pada huruf ptun, sehingga pelanggaran terhadap kewenangan konstitusional dan hak asasi manusia pemohon. iv. dasar konstitusional pemohon: bahwa berdasarkan perubahan pertama uud pada tentang prinsip kedaulatan rakyat , semula direpresentasikan oleh majelis permusyawaratan rakyat, selanjutnya dibagikan secara vertikal ( prinsip distribution power ), selanjutnya menjadi: dilaksanakan berdasarkan uud dan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation power) menjadi kekuasaan kekuasaan yang dinisbatkan sebagaiss and balances . prinsip kedaulatan rakyat dikejewantahkan dengan penegasan mengenai sistem presidensiil dan penguatan dpr dan dpd ri sebagai lembaga legislatif, sebagaimana dikembalikannya fungsi legislasi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kepada organ legislatif melalui dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dan perubahan pada menjadi: presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat . bahwa pemisahan kekuasaan (separation power) yang dianut oleh uud bersifat formil, masing masing organ lembaga negara selain memiliki fungsi utamanya juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan kedua fungsi lainnya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. organ eksekutif yang memiliki titik berat pada fungsi pemerintahan untuk melaksanakan peraturan perundang undang, juga dilengkapi dengan fungsi yang berkaitan dengan fungsi legislasi uud presiden berhak mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang undang serta fungsi yudikatif uud presiden memberi grasi dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung atau menegakkan undang undang. terhadap pelaksanaan fungsi yudikatif. oleh pejabat tata usaha negara pada organ eksekutif, organ yudikatif dan organ legislatif, menegakan hukum untuk melaksanakan hasil pemeriksaan badan peradilan, dilindungi oleh huruf ptun. dengan demikian masing masing organ atau lembaga negara dalam menjalankan ketiga fungsi berdasarkan uud terdapat (tiga) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan, yaitu: keputusan normatif, melaksanakan perundang undangan atau fungsi pemerintahan dalam bentuk keputusan tata usaha negara. keputusan normatif, membuat dan mengusulkan peraturan perundang undangan atau fungsi legislatif. keputusan normatif, menegakan peraturan perundang undangan atau fungsi yudikatif. prinsip pemisahan kekuasaan secara formil yang dianut oleh uud dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tentang kedaulatan rakyat adalah inkonstitusional, apabila: membedakan kedudukan hukum dan pemerintahan keputusan pejabat tata usaha negara pada organ eksekutif dengan yang ada pada organ yudikatif. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menyatakan bahwa pejabat peradilan adalah bukan pejabat tata usaha negara. menyatakan bahwatidak berlaku terhadap pejabat tata usaha negara organ yudikatif pejabat peradilan menurut prof. dr. pado cahyono, pada bukunya kuliah kuliah ilmu negara , cet. jakarta: indo hill, hal hans kersen berpendapat bahwa negara merupakan penjelmaan tata hukum nasional dan harus mempunyai tingkatan hukum. artinya, hukum yang lebih rendah harus dapat dikembalikan pada hukum yang lebih tinggi: dan lebih tinggi lagi hingga kita jumpai suatu peningkatan hukum yang disebut stufenbau das rechts . selanjutnya hans kersen berpendapat bahwa negara itu sebenarnya suatu tertib hukum. tertib hukum tersebut timbul karena diciptakannya peraturan peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang dalam masyarakat negara harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. pada perubahan keempat uud konsepsi negara hukum dari sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan uud dirumuskan secara tegas pada yang menyatakan negara indonesia adalah negara hukum. untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai dasar hukum yang berkedudukan tertinggi (the supreme law the land), dibentuklah mahkamah konstitusi yang berfungsi sebagai the guardian dan sekaligus "the ultimate interpreter the constitution . konsekuensi negara hukum, yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. dalam gagasan, cita atau ide negara hukum selain terkait dengan konsep rechsstaat atau the rule law, juga berkaitan dengan konsep democracy. ide yang dikembangkan sejak zaman yunani kuno, oleh plato dalam bukunya berjudul nomor yang diterjemahkan dalam bahasa inggris dengan judul the laws" plato: the law, penguin classics, edisi tahun diterjemahkan dan diberi pengantar oleh trevor saunders) nomor berarti norma dan crates adalah kekuasaan. istilah demokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi, yang dikembangkan oleh a.v. dicek, terkait dengan prinsip rule law , yang berkembang amerika menjadi the rule law, not man , sesungguhnya dianggap pemimpin adalah hukum itu sendiri bukan oran dan menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum, yaitu: supremacy law, equality before the law dan due proces law. konsep negara hukum eropa kontinental yang dikembangkan oleh julius stahl adalah perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang undang dan peradilan tata usaha negara. penggabungan prinsip hukum julius stahl dan a.v. dicek inilah yang menjadi parameter atau ciri ciri negara hukum. menurut arief sidharth dalam bukunya kajian kefilsafatan tentang negara hukum , dalam cantera jurnal hukum), the rule law , pusat studi hukum dan kebijakan phk), jakarta, edisi tahun ii, november hlm. scheltemam merumuskan pandangannya tentang unsur unsur dan asas asas negara hukum, meliputi hal,,'c. dan oby:rdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god: dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. asas demokrasi,untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu adanya mekanisme pemilihan pejabat pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala: pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban oleh badan perwakilan rakyat: semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah, semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak: e.: rancangan undang undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif asas asas umum pemerintah yang layak:prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., dalam forum dialog perencanaan pembangunan hukum nasional yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional, kementerian hukum dan ham ri, pada tanggal november jakarta, menyampaikan cita negara hukum indonesia berdasarkan uud yaitu, orang organ campuran yang bersifat independen: peradilan bebas dan tidak memihak: peradilan tata merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godpemohon memohon agar melakukan pengujian, penafsiran konstitusional bersyarat terhadap frasa atas dasar" untuk selanjutnya disebut ptun , yangusaha negara: peradilan tata negara konstitusional court): perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis demokratische rechtsstaat).keturunan yang maha esa. berdasarkan, teori, asas dan konsep negara hukum tersebut, berdasarkan undang undang dasar menjadi inkonstitusional apabila terdapat: sengketa keputusan ilegal tata usaha negara organ yudikatif tidak dapat diselesaikan secara administratif maupun secara hukum. keputusan ilegal tata usaha negara organ yudikatif yang mengesampingkan hasil pemeriksaan badan peradilan, tidaklah termasuk intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. bahwa pada organ yudikatif juga terdapat fungsi yang berkaitan dengan pemerintahan yaitu administrasi peradilan dan administrasi umum, untuk melaksanakan peraturan perundang undangan. organ yudikatif tidak hanya melaksanakan fungsi yudikatif saja atau hanya menegakan undang undang semata,hanya mengalihkan fungsi administrasi peradilan maupun administrasi umum dari organ eksekutif departemen kehakiman, departemen pertanahan dan departemen agama) kepada organ yudikatif atau mahkamah agung. dengan demikian tidak dapat dibantah lagi bahwa pada organ yudikatif juga terdapat fungsi administrasi atau fungsi pemerintahan, untuk melaksanakan undang undang. pengalihan fungsi tidak dapat diartikan, terjadinya perubahan bentuk atau metamorfosis fungsi pemerintahan pada organ yudikatif adalah juga merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. mengingat pengawasan terhadap fungsi yang berkaitan dengan administrasi peradilan, tidak diatur pada undang undang kekuasaan kehakiman karena keputusan yang diterbitkan bukanlah merupakan keputusan menegakkan undang undang melainkan merupakan keputusan tata usaha negara. bahwa pelaksanaan hasil pemeriksaan badan peradilan adalah fungsi administrasi peradilan dan dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara pada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god organ yudikatif, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimkedudukan tersebut selanjutnya dipertegas kembali oleh undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang peradilan umum, (buktidst. ketua pengadilan, melaksanakan fungsi administrasi pengadilan dengan menerbitkan penetapan (beschiking) aanmaning (teguran peringatan) dan penetapan eksekusi (upaya paksa). kegiatan tersebut merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, yang juga dilindungi oleh huruf ptun. dasar hukum hanya memberi pengecualian terhadap keputusan tata usaha negara (seluruh pejabat tata usaha negara, eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang melaksanakan hasil pemeriksaan badan peradilan. sedangkan keputusan yang bertentangan dengan hasil pemeriksaan kekuasaan kehakiman adalah bukan pelaksanaan fungsi penegakan hukum, sehingga kedudukannya tetap sebagai keputusan tata usaha negara yang ilegal atau tidak termasuk yang dikecualikan, sehingga patut dapat diuji atau diperiksa peradilan tata usaha negara, bahwa berdasarkan uud adalah inkonstitusional, membedakan kedudukan hukum antara pejabat tata usaha negara organ yudikatif maupun pada organ eksekutif. pejabat peradilan umum dan pengawas melekat dan pengawasan fungsional selaku pejabat tata usaha negara serta peradilan tata usaha negara mengesampingkan dan mengartikan lain ketentuan huruf ptun. bahwa berdasarkan tentang prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk kepastian hukum dan keadilan, adalah inkonstitusional.: membenarkan keputusan pejabat peradilan yang mengintervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mengesampingkan pemberlakuan dan mengartikan lain huruf ptun terhadap keputusan ilegal pejabat tata usaha negara organ yudikatif, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. bahwa berdasarkan tentang pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama hadapan hukum, adalah inkonstitusional apabila pejabat peradilan umum, pengawas melekat dan pengawasan fungsional serta peradilan tata usaha negara mengesampingkan dan mengartikan lain huruf ptun. bahwa berdasarkajugahuruf ptun. bahwa berdasarkan tentang ,pemberlakuan huruf ptun, bertindak diskriminatif, berpihak terhadap pihak lawan berperkara. bahwa nyata nyata kekeliruan penafsiran frasa huruf ptun menjadi konstitusionalitas norma, karena makna frasa atas dasar huruf ptun, bersifat ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir, sehingga pemohon berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif atas pemaknaan ganda frasa guo dan berdasarkan asas umum yang menyatakan rare human est, type errore perseverance , membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan. maka izinkanlah pemohon untuk memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi memberikan penafsiran norma undang undang sebagaimana tertuangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godmemutuskan hal hal sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing): menyatakan frasa atas dasar padasepanjang tidak dimaknai sesuai dengan adalah inkonstitusional terhadap uuxii bukti fotokopi putusan nomor pdt pn. jak. sel, bukti fotokopi putusan nomor pdt pt.dki: bukti fotokopi putusan nomor pdt bukti fotokopi putusan reg. pk pdt bukti fotokopi salinan resmi putusan perkara perdata nomor pdt. pn. jak. sel, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bukti fotokopi salinan resmi putusan perkara perdata nomor pdt pt.dki, bukti fotokopi putusan nomor k pdt bukti fotokopi permohonan petunjuk pelaksanaan putusan untuk mengembalikan hak hak kami, tertanggal oktober bukti fotokopi surat nomor w10 u3 hk. perihal permohonan klarifikasi berita acara pencabutan sita jaminan, tertanggal maret bukti fotokopi surat nomor w10 u3 hk. perihal permohonan peninjauan klarifikasi dan pelaksanaan eksekusi, tertanggal mei bukti fotokopi perdamaian: bukti fotokopi penetapan nomor pdt. pn.ab bukti fotokopi paparan ketua muda pidana khusus bapak djoko sarwono, s.h., m.h. makalah berjudul rumusan hukumbukti fotokopi keputusan kepala badan pengawasan nomor bp eks tanggal mei bukti fotokopi putusan sidang pleno komisi yudisial nomor t1 sp.ky vii tanggal juli bukti fotokopi berita acara nomor lap l i bap de dewan etik hakim konstitusi, tanggal maret bukti fotokopi penetapan ketua pengadilan tata usaha negara jakarta perkara nomor ptun jkt, tanggal april bukti fotokopi putusan majelis hakim perlawanan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor plw ptun jkt, tanggal juni bukti fotokopi majelis hakim peninjauan kembali perkara nomor pk tun tanggal juni bukti fotokopi putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara jakarta, perkara registrasi nomor ptun jkt, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tanggal november bukti fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kma x1 tanggal september bukti fotokopi putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara jakarta, register perkara nomor ptun jkt, tanggal oktober bukti fotokopi putusan majelis hakim peradilan tata usaha negara, perkara registrasi nomor ptun jkt, tanggal januari bukti fotokopi putusan majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara dki jakarta, registrasi nomor pt.tun.jkt, tanggal januari bukti fotokopi putusan kasasi dari majelis hakim agung tata usaha negara, perkara registrasi nomor k tun bukti fotokopi putusan majelis hakim peradilan tata usaha negara jakarta, perkara registrasi nomor ptun jkt, tanggal desember bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara dki jakarta nomor pt.tun.jkt, tanggal juni bukti fotokopi penetapan amazing (teguran peringatan) nomor eks. pdt juncto nomor pat. pn. jkt. sel, tanggal april bukti fotokopi acara amazing, tanggal mei bukti fotokopi putusan majelis hakim perdata bantahan registrasi nomor pdt. pn.jkt. sel, tanggal maret bukti fotokopi surat pemohon kepada kepala badan pengawasan mahkamah agung, tanggal juni perihal bukti baru dugaan pelanggaran tindakan tercela profesional conduct bapak suhartono, s.h., hum:umum: bukti fotokopi surat kebawah mahkamah agung nomor bp eks tanggal september perihal pengaduan, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bukti fotokopi surat nomor w10 u3 hk. vii1. tanggal agustus perihal penundaan upaya paksa pengosongan tanah dan banguhuruf sepanjang frasa atas dasarberanggapan hak konstitusionalnya dirugikan oleh frasa atas dasar dalam ketentuan huruf ptun yang memiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan atau multitafsir, menjadi konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sesuai dengan . hak konstitusional pemohon dirugikan oleh ketentuan guo karena ketentuan guopermohonan guo, menimbang bahwa berdasarkan dalilvetanat@mahkamahkonsitundalilkan frasa atas dasar dalam ketentuan huruf ptun bertentangan dengan dan serta uudyang dimohonkan pengujian oleh pemohon sudah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon yang sama dan telah diputuskan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xii bertanggal april dengan amar putusan yang menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. permohonan yang telah diputus tersebut menggunakan dasar pengujian dan serta dan uud bahwa dengan mempertimbangkan adanya perbedaan dasar pengujian tersebut yaitu dan uud yang diajukan pemohon dalam permohonan guo, maka berdasarkan mk, tidak terdapat halangan bagi mahkamah untuk memeriksa kembali norma huruf ptun yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo: i3. menimbang bahwa terhadap substansi huruf ptun dalam permohonan guo, pada permohonan sebelumnya yang diajukan oleh pemohon yang sama, mahkamah telah menyatakan menolak melalui putusan nomor puu xii bertanggal april yang dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun go, pemohon mempunyai kewenangan dantidak diperlakukan sewenang wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan: bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar, bahwa negara republik indonesia adalah sebagai negara hukum ,tau equal before the law,. bahwa substansi permohonan guo sama dengan substansi permohonan yang telah diputus oleh mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan nomor puu xii tersebut walaupun pemohon mendalilkan menggunakan dasar pengujian berbeda namun mahkamah tidak menemukan adanya argumentasi yang secara substansial berbeda, oleh karena itu sepanjang menyangkut dasar pengujian yang menggunakan dan uud pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu xii mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam putusan guo,itu, hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh mahkamah adalah apakah benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa huruf ptun merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam uud khususnya karena adanya frasa atas dasar dalam huruf ptun yang menurut pemohon memiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas dan atau multitafsir sehingga bersifat diskriminatif dan tidak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu, dimana pejabat tun organ yudikatif berpihak terhadap pihak lawan berperkara isi!!: terhadap permohonan tersebut mahkamah berpendapat bahwa huruf ptun khususnya frasa atas dasar tidak mengandung perlakuan diskriminatif karena semusuatu norma undang undang bersifat diskriminatif apabila norma undang undang tersebut memuatmentara norma huruf ptun tidak memuat substansi demikian melainkan hanya menegaskan bahwandaikata pun frasa atas dasar dalam guo dimaknai sesuai dengan , hal itu tidak mengubah pengertian yang terkandung dalam norma tersebut, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas, mahkamah berpendapat dalilsanto, dan dewa gede lagunamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god santo, suhartono, dan dewa gede lagunasanto ttd. ttd. suhartono dewa gede laguna panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godyang berbunyiberanggapan hak konstitusionalnya dirugikan oleh frasa "atas dasar' pada huruf ptun, yang memiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir, menjadi konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sesuai dengan . bahwa oleh sebab ituterpenuhpemohon berharapkali ini, memiliki perbedaan pokok dengan permohonan uji materi sebelumnya, yang tercatat pedaxgfitisan mahkamah merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id konstitusi perkara nomor puu xii tertanggal november (bukti yang bertujuan menghilangkan norma guo. pokok permohonan pemohon kali ini tentang penafsiran konstitusional bersyarat terhadap huruf ptun, bertujuan untuk mempertahankan serta memperkuat konstitusionalitas guo, dengan penambahan batu uji berdasarkan sehingga permohonan ini tidak termasuk pelanggaran terhadap asas nobis idem. il. fakta hukum: bahwa pada perkara konkrit, almarhum burhanuddin orang tua pemohon) dan pemohon serta para ahli waris lainnya adalah korban pelanggaran asas imperial pejabat tata usaha negara organ yudikatif atas tindakan sewenang wenang dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman terhadap (dua) putusan majelis hakim perkara perdata yang telah dimenangkan oleh orang tua pemohon, sebagaimana putusan: perkara nomor pdt pn. jkt. sel., tanggal januari (bukti gugatan lawan berperkara terhadap orang tua pemohon atas perbuatan melawan hukum, putusan bersifat comdemnatoir dan serta merta serta eksekusi langsung dilaksanakan, juncto putusan pengadilan tinggi nomor pdt pt.dki, tanggal september (bukti membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri, menolak gugatan berbanding juncto putusan kasasi mahkamah agung nomor pdt tanggal november (bukti menolak permohonan kasasi jo. putusan peninjauan kembali nomor pk pdt tanggal januari (bukti menolak permohonan peninjauan kembali. atas dasar putusan perkara perdata guo, orang tua pemohon mengajukan perbuatan melawan hukum registrasi perkara nomor pat. pn. jkt. sel., tanggal januari (bukti dengan putusan bersifat konstitutif, deklarator dan condemnation, juga serta merta: mengabulkan gugatan untuk sebahagian: menyatakan bahwa tergugat tergugat ii, tergugat iii telah melakukan perbuatan hukum, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menyatakan penggugat (dhi. orang tua pemohon) sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah jalan mulawarman nomor kebayoran baru, jakarta selatan, dengan sertifikat hak milik nomor kel. rawa barat, seluas m2: menyatakan sah sita jaminan dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap bidang tanah dan bangunan berperkara, sebagaimana berita acara sita jaminan nomor pdt. pn. jak. sel., tanggal menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta akta yang dibuat dihadapan turut tergugat (dhi. notaris julian nimo sitorus, s.h.), yaitu akta jual beli db. tanggal maret akta jual beli dengan hak membeli kembali tgl, agustus akta kuasa tanggal agustus menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta jual beli nomor kebayoran tanggal april menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum balik nama shm nomor rawa barat dari nama penggugat burhanuddin) atas nama tergugat edison politik), tergugat yohanes irianto putro) dan atau tergugat iii texanus ginting): menghukum tergugat dan atau tergugat iii, atau orang yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dan tanah berperkara, terletak ji. mulawarman nomor kebayoran baru, jakarta selatan, dengan sertifikat hak milik nomor rawa barat, seluas m2, kepada penggugat dalam keadaan baik dalam tempo hari setelah putusan: menghukum tergugat tergugat dan tergugat iii untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar rp. per hari mei jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar rp. setiap bulan terhitung sejak mei hingga dilaksanakannya pembayaran secara tunai, seketika dan sekaligus: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menyatakan putusan ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun perlawanan dari para tergugat (uitvoerbaar bij voorraad): menghukum turut tergugat notaris julian nimo sitorus s.h.), turut tergugat notaris bray. mahyastoeti bojonegoro, s.h.) dan turut tergugat iii kepala kantor pertanahan jakarta selatan) untuk tunduk dan mematuhi isi serta bunyi putusan perkara ini: menghukum tergugat tergugat dan tergugat iii, untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar rp. menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. juncto putusan pengadilan tinggi nomor pdt pt.dki., tanggal januari (bukti menguatkan putusan tingkat pertama, juncto putusan kasasi pdt tanggal februari (bukti menguatkan putusan banding. akibat makna ganda huruf ptun, terbit ke, sehingga melanggar hak asasi manusia almarhum burhanuddin (orang tua pemohon), para ahli waris termasuk pemohon, untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak milik untuk tidak diambil secara sewenang wenang, serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi. sehingga meskipun berdasarkan putusan majelis hakim perkara nomor pdt pn. jak. sel., terhitung sejak tanggal november orang tua pemohon telah dinyatakan sebagai pemilik hak yang sah atas objek berperkara, objek eksekusi tetap tidak dapat dikuasai, sebagaimana: keputusan fiktif negatif oleh ketua pengadilan tinggi dki jakarta, terhadap surat orang tua pemohon tanggal oktober (bukti perihal permohonan rehabilitasi hak atas pelaksanaan eksekusi tingkat pertama perkara nomor pdt pn. jak. sel. surat ketua mahkamah agung nomor kma x1 tanggal september (bukti perihal putusan serta merta. cc. keputusan penolakan pelaksanaan eksekusi dari ketua pengadilan negeri jakarta selatan, suratyatakan bahwa eksekusi atas perkara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god nomor pat. pn. jkt. sel telah selesai dengan adanya perdamaian , keputusan ketua pengadilan negeri jakarta selatan didasarkan surat kesepakatan perjanjian perdamaian, bertentangan dengan peraturan perundang undangan, mengingat: berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang prosedur mediasi pengadilan, kewenangan membuat akta perdamaian atas dasar kesepakatan perjanjian perdamaian ada pada majelis hakim perkara atau ketua pengadilan negeri, dalam bentuk putusan perdamaian atau penetapan perdamaian, yang memiliki kekuatan eksekutorial. surat perjanjian kesepakatan perdamaian, bukanlah perdamaian atau akta perdamaian dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. bahwa kesepakatan perjanjian perdamaian guo, belum berakhir karena tidak terdapat juridische leveling atas prestasi perdamaian maupun objek sengketa, bahkan terhadap objek sengketa dapat dibalik nama dan dialihkan oleh pihak lawan berperkara dalam perjanjian kepada pihak ketiga, secara melawan hukum. bahwa surat perjanjian kesepakatan perdamaian tanggal maret sesungguhnya telah lebih dahulu dianulir oleh majelis hakim kasasi dengan terbitnya putusan kasasi nomor pdt tanggal februari bahwa kedudukan hukum hasil pemeriksaan badan peradilan lebih tinggi dan kuat, sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat para pihak dan memiliki kekuatan eksekutorial. sehingga pejabat peradilan sepatutnya mengutamakan pelaksanaan hasil pemeriksaan badan peradilan, dibanding melaksanakan surat kesepakatan perjanjian perdamaian bawah tangan dilegalisir notaris. keputusan penolakan permohonan pelaksanaan rehabilitasi hak orang tua pemohon atas perkara nomor pdt. pn. jkt. sel., dari ketua pengadilan negeri jakarta selatan surat nomor w10 u3 hk. tanggal mei (bukti perihal permohonan peninjauan klarifikasi dan pelaksanaan eksekusi, tanpa dasar hukum. keempat keputusan ilegal pejabat tata usaha negara ilegal organ yudisial atau pejabat peradilan merupakan praktik ilegal mafia peradilan , sehingga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menjadikan tindak pidana penipuan dan penggelapan objek sengketa yang dilakukan oleh lawan berperkara, nyaris seolah olah menjadi legal yang sempurna. bahwa keputusan ilegal oknum ketua pengadilan merupakan tindakan yang sewenang wenang dan menyala gunakan wewenangnya karena, berdasarkan, petunjuk mahkamah agung dari hasil rapat kerja nasional mahkamah agung manado tahun tanggal oktober paparan ketua muda pidana khusus yang mulia bapak djoko sarwono, sh.mh. makalah berjudul rumusan hukum.(bukti menegaskan: bahwa hakim pengadilan negeri tidak berwenang untuk menetapkan non executable terhadap putusan mahkamah agung ri, yang berkekuatan hukum tetap. hakim yang menetapkan semacam itu dapat dikatogirkan sebagai telah melakukan profesional conduct, karena telah melampaui batas kewenangannya . contoh kasus keputusan ilegal ketua pengadilan negeri ambon penetapan (beschiking) nomor pdn. tanggal april (bukti yang menganulir hasil pemeriksaan badan peradilan berkekuatan hukum tetap: menyatakan bahwa putusan kasasi mahkamah agung nomor pid. sus tanggal april yang menghukum almarhum teddy tengku, s.h., hum (mantan bupati kepulauan aru) tidak memiliki kekuatan eksekusi (non eksekutorial non executable). penampakan kewenangan ketua pengadilan negeri ambon diselesaikan secara administratif antar lembaga, melalui surat kepala kejaksaan negeri dobj kepada mahkamah agung nomor fs. tanggal september dan: dengan penetapan nomor wk.ma.y pen tanggal oktober pada sidang yang dipimpin hakim agung ketua muda tata usaha negara, membatalkan penetapan ketua pengadilan negeri ambon guo. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god

o . nama muhammad hafidz aa: har pekerjaan karyawan swasta tahi" alamat padurenan rt. rw. kelurahan pabuaran, maka them trah kecamatan cibinong, kabupaten bogor, sebagai . oi. . pemohon nama ada khair mufti pekerjaan karyawan swasta alamat perumahan bumi cikampek baru blok aa2 rt. kelurahan balonggadu, kecamatan jatisari, kabupaten karawang: sebagai la. . . pemohon il, nama suriah pekerjaan ibu rumah tangga alamat jalan lingkungan iii rt. rw. kelurahan tegal alur, kecamatan kalideres, kota administrasi jakarta barat: sebagai . . pemohon iii, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada eep efendi, s.h. dan muh. encer, s.h. dari kantor hukum mitra yang beralamat wisma nh, jalan raya pasar minggu, kav. lt. gf, blok b c, pancoran,pemohon ii, dan pemohon iii disebut sebagai lland lan lan ana lan nnn ana bulan una nnn ann all nnl nella .antara banyak ragam dan jenis perbuatan pidana yang diadili oleh lembaga peradilan, baik itu dilakukan oleh perorangan atau berkelompok, tetapi nyaris hanya kejahatan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum eksekutif (pemerintah), yudikatif (peradilan), serta wakil rakyat (legislatif), yang. dampaknya telah menghancurkan harapan rakyat dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. menurut data yang dimiliki departemen sejarah universitas gajah mada soeharto c mt, diakses pada tanggal pukul wib), sepanjang tahun hingga dari orang terpidana korupsi, terdapat orang diantaranya berasal dari kepala daerah (eksekutif) dan wakil rakyat (legislatif), yang memiliki tugas serta kewenangan membuat peraturan (beleidsregel). indonesian corruption watch icw) juga merata ratakan lamanya hukuman bagi terpidana korupsi yang divonis sepanjang tahun hanya dihukum pidana penjara (dua) tahun (dua) bulan hak politiknya, diakses pada tanggal pukul wib). padahal korupsi terhadap keuangan negara merupakan tindak pidana kejahatan yang dampaknya justru menjadi kejahatan yang tidak berperikemanusiaan, bahkan atas tindakannya tersebut berakibat pada hilangnya hak asasi orang lain, yang pencegahan dan pemberitaannya harus memiliki upaya upaya sistematis, yaitu dari hulu hingga hilir. bahwa dampak korupsi terjadi pada ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakkan. hukum, pertahanan dan keamanan. dampak korupsi merupakan mis alokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang secara optimum. upaya terhadap pemberantasan korupsi, terdiri dari pencegahan, penindakan dan edukasi. namun seiring dengan itu, justru perbuatan korupsi seolah tidak dapat tercerah, bahkan tak lagi dilakukan oleh orang seorang melainkan secara berkelompok. rakyat selalu dipertontonkan penangkapan terhadap pejabat publik khususnya yang berasal dari eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi kpk), baik tertangkap tangan atau tidak, bahkan tanpa memiliki rasa malu berpose layaknya seperti aktor film. rakyat gerah dan marah dengan perilaku oknum pejabat publik yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat, apalagi saat diketahui barang bukti yang diamankan hanyalah uang belasan hingga puluhan juta rupiah. akan tetapi rasa marah rakyat, tidak serta merta harus diiringi dengan tindakan tindakan yang tidak konstitusional, melainkan berikhtiar dan berharap diberikan tawaran orang orang yang berkelakuan baik tanpa sifat tercela, yang pada akhirnya dapat melahirkan serta menjalankan peraturan peraturan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. bahwa upaya yang lebih penting dari pemberantasan korupsi, ialah pencegahan, yang bentuknya dapat dilakukan melalui pemilu yang dilakukan secara jujur, terbuka dan berintegritas, yang harus dihadapkan pada tawaran orang orang yang berkelakuan baik tanpa sifat tercela, yang pada gilirannya sebagai salah satu bentuk pemberian kesempatan kepada orang orang baik, karena pemilu bukan design sebagai kompetisi sebuah pertandingan yang berlaku istilah siapa yang kuat maka yang menang. bahwa kesejahteraan rakyat, tidak hanya berupa kesejahteraan secara fisik, tetapi melainkan juga secara lahir dan batin adalah tanggung jawab pemerintah dalam pembunuhannya. karena melalui penguasaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi lingkungan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyakarat yang madani yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari hari. bahwa mahkamah konstitusi telah pernah mempertimbangkan sepanjang, sebagaimana termuat dalam putusan nomor puu bertanggal desember pada paragraph halaman yang pada pokoknyabahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii bertanggal maret telah pernah menafsir mengenaiknimenjalani hukumannya,mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii bertanggal april dan putusan nomor puu x bertanggal mei yang pada pokoknya mahkamah konstitusi tetap pada pendiriannya dalam putusan nomor puu v bertanggal desember dan putusan nomor puu vii bertanggal maret lebih lanjut, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x1l1 bertanggal juli pada paragraph halaman yang pada pokoknya menyatakan, apabila seseorang ynya. bahwa mahkamah konstitusi, baik dalam putusan nomor puu bertanggal desember nomor puu vii bertanggal maret nomor puu vii bertanggal april nomor puu x bertanggal mei maupun nomor puu xiii bertanggal juli belum secara eksplisit atau implisit sepanjang mengenai cakupan tindak pidana korupsi dalam huruf dan huruf pemilu. dengan demikian, maka menurut para pemohon, permohonan dalam perkara guo, tidaklah dapat dinyatakan bis idem. huruf dan huruf pemilu haruslah dinyatakan bertentangan dengan uud secara bersyarat. a412. bahwa huruf dan huruf pemilu, dinyatakan: , tetap konstitusional hanya jikpolitiek overtuiging (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu v sertvide putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bahwa terdapat rasa keadilan yang terusik tengah masyarakat, apabila mantan terpidana karena keadaan ringan, diperlakukan sama dengan mantan terpidana yang tindak pidananya mengandung unsur kesengajaan (dolls) dan niat jahat (mens rea), yaitu antaranya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara bersumber dari masyarakat dan berdampak secarakan hukum, pertahanan dan keamanan suatu negara. a4. bahwa berdasarkan huruf dan huruf pemilu, maka setiap mantan terpidana diberikan perlakuan yang sama, tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidana yang telah dilakukannya. hal itu, sama saja memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. bahwa kebijakan hukum terbuka pembuat undang undang dalam merumuskan pemilu, terkesan berat sebelah, yaitu dengan menetapkan syarat tidak pernah dipidana bagi warganegara yang hendak mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan huruf pemilu. padahal, pemerintah juga sesungguhnya telah memberikan persyaratan yang membatasi hak asasi warga negara untuk mendapatkan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara asn), dengan mensyaratkan tidak pernah dipidana penjara, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang manajemen pegawai negeri sipil. namun sisi lain, pemilu seolah memberikan kelonggaran bagi warganegara yang telah pernah menjadi terpidana, khususnya terpidana korupsi untuk dapat mencalonkan diri menjadi wakil rakyat setelah mengkhianati amanat rakyat. bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vi bertanggal juli dalam paragraph dinyatakan: .engan demikian, dalam permohonan guo, maka terhadap mantan terpidana korupsi yang tindak pidananya merupakan perbuatan tercela, jelaslah berbeda dengan seseorang yang dipidana karena melakukan tindak pidana keadaan ringan. sebab, mantan terpidana yang dipidana karena suatu sebab keadaan ringan, sesungguhnya belum tentu terdapat niat jahat pada diri pelakunya. tetapi berbeda dengan mantan terpidana yang dipidana karena melakukan korupsi terhadap keuangan negara yang mengandung unsur niat jahat, yang juga digolongkan sebagai perbuatan yang pada hakikatnya bukan hanya dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang (mala per se) dan bukan semata mata karena undang undang (mala prohibits), melainkan perbuatan jahat (mala se) yang tidak dapat berubah (ammotable) dalam ruang dan waktu kapanpun ditengah masyarakat indonesia. oleh karenanya, norma huruf dan huruf pemilu, haruslah dinyatakan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam uud sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi. huruf dan huruf pemilu haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat terhadap uud ara b1. bahwa setiap orang memiliki hak asasi, yaitu antaranya adalah dipilih dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam dan uud b2.pedoman pada ketentuan dalam negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (selanjutnya disebut tap mpr dinyatakan. lembaga peradilan (di antaranya pula mahkamah konstitusi) untuk tidak hanya mendasarkan alasan dan dasar putusan pada peraturan perundang undangan, tetapi juga sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. hal demikian, dimaksudkan agar putusan pengadilan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. bahwa menurut transparency international, indeks persepsi korupsi indonesia masuk dalam skor yang masih dalam keadaan darurat korupsi pada tingkat regional atau global. bahkan kpk kerap mendapatkan ancaman pelemahan paling serius dari wakil rakyat, karena lembaga anti rasa tersebut dianggap dapat menjadi penghalang bagi pelaku korupsi uang negara, yang salah satunya melalui pembengkakan anggaran proyek yang melibatkan oknum oknum pada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif hingga swasta. bahwa pada dasarnya persyaratan untuk menduduki atau mengisi jabatan publik, integritas yang tinggi dan kapasitas moral yang pada gilirannya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh negara. bahwa korupsi bukan hanya disebabkan karena tidak cakarnya aparat penegak hukum, tetapi karena sifat dan moral manusia itu sendiri. dilihat dari teori hak, korupsi terhadap keuangan negara menunjukkan hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan menikmati kesejahteraan dari negara, baik langsung atau tidak langsung, diambil secara sewenang wenang oleh pelaku korupsi. sedangkan berdasarkan teori utilitarian, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat bagi masyarakat. sehingga korupsi terhadap uang negara, adalah merupakan perbuatan tercela dan tidak bermoral. bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa korupsi yang kini hendak mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, telah lebih dahulu diberikan kesempatan untuk menggunakan hak dipilihnya. tetapi justru kepercayaan untuk mewujudkan masa depan rakyat dan negeri ini, yang telah dititipkan pada saku dan kantong safari mereka, disalahgunakan dengan cara cara yang tidak beradab dengan merampas hak asasi rakyat melalui perbuatan koreksinya. sehingga, terhadap alasan bahwa mantan terpidana korupsi yang telah menjalani hukumannya dianggap masih memiliki hak untuk dipilih, adalah keliru, karena hak tersebut telah digunakan sebelumnya lalu dikhianati. bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu bertanggal desembertanpa persyaratan atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala risiko pilihannya. namun meskipun demikian, apabila persyaratan dalam rumusan, maka norma tersebut se, serta secara paksa telah mengambil dengan sewenang wenang hak asasi orang lain. bahwa dampak dari korupsi dalam bentuk penderitaan jangka panjang, tidak seperti kejahatan narkoba dan terorisme yang langsung dapat disadari. oleh karenanya, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (akhlak), seharusnya pula menjadi syarat bagi calon anggota legislatif. sebab, yang bersangkutan adalah calon wakil rakyat sebagai pemegang kedaulatan. lagipula, moralitas merupakan salah satu kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan setiap wakil rakyat kepada rakyatnya, sebagaimana diamanatkan dalam huruf huruflain itu, terhadap persyaratan integritas dan perbuatan tidak tercela, sesungguhnya pula dijadikan sebagai syarat bagi seorang hakim dan hakim konstitusi pada lembaga yudikatif huruf 2009j, dan syarat bagi presiden dan wakil presiden pada lembaga eksekutif huruf pemilu). dengan demikian, maka ukuran pertimbangan moral adalah memiliki kepribadian yang tidak tercela sebagai norma akhlak dalam kehidupan beragama serta berbangsa. sehingga ketentuan huruf dan huruf pemilu, haruslah dinyatakan bertentangan dengan asas pertimbangan moral dan nilai nilai agama dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam uud sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi. bahwa para pemohon berkeyakinan, mahkamah konstitusi dalam menginterpretasikan uud pasti sejalan dengan perkembangan serta kebutuh, sehingga mohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi untuk mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, dan menyatakan sepanjangdan huruf pemilcakup mantan terpidana korupsi. iv. petiaka oleh karena objek permohonan guo adalah pengujian konstitusionalitas undang undang, cast huruf dan hurufara pemohon bahwa para pemohon hendak mengajukan pengujian konstitusionalitas huruf dan huruf pemilu, yang menyatakara pemohon untuk seluruhnyada khair mufti: bukti fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak pemohon muhammad hafidz: bukti fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak pemohon ada khair mufti: . bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon suriah: bukti fotokopi pemotongan atas nama pemohon muhammad hafidz: bukti fotokopi pemotongan atas nama pemohon ada khair multi: bukti fotokopi data pemilih pemilu atas nama pemohon suripemilu, yang rujukannya masing masing adalahmuhammad hafidz) dan pemohon ada khair multi)kerja sebagai pekerja perusahaan swasta dan terdaftar sebagai wajib pajak. dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya berkenaan dengan pemberlakuan norma pemilu yang dimohonkan pengujian, pemohon dan pemohon menerangkan yang pada pokoknya adalah bahwa sebagai wajib pajak maka pajak yang dipungut dari rakyat, termasuk dari pemohon dan pemohon ii, digunakan oleh negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan termasuk untuk kemakmuran rakyat. maka, menurut pemohon dan pemohon ii, penyelewengan uang negara melalui penyalahgunaan jabatan (korupsi) merugikan hak konstitusional pemohon dan pemohon untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara d. berdasarkan uraian pemohon dan pemohon atas, mahkamah berpendapat bahwa norma undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo adalah berkenaan dengan pengisian jabatan publik yang dipilih (elected official) sehingga pada dasarnya, setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih, memiliki kepentingan terhadap keberlakuannya. oleh karena itu, terlepas dari persoalan pendirian mahkamah selama ini bahwa argumentasi sebagai pembayar pajak tidak serta merta memberikan kedudukan hukum kepada suatu pihak (baik perseorangan warga negara maupun badan hukum) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang undang, namun dalam konteks permohonan guo, sekalipun pemohon dan pemohon tidak secara tegas mendalilkan kualifikasinya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, secara implisit kualifikasi demikian melekat dalam identitas pemohon dan pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia. mahkamah juga dapat menerima argumentasi pemohon dan pemohon perihal kerugian hak konstitusional yang berkait dengan pemenuhan kesejahteraan rakyat yang potensial terhalang apabila pejabat yang mengisi jabatan publik yang pendiriannya melalui pemilihan (elected officials) itu diisi oleh mereka yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menurut pemohon dan pemohon dinilai tidak layak lagi untuk menduduki jabatan demikian. dengan pertimbangan demikian, pemohon dan pemohon telah cukup jelas menerangkan kerugian hak konstitusionalnya yang menurut tanggapannya dirugikan oleh berlakunya norma pemilu yang dimohonkan pengujian serta hubungan kausal antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang undang dimaksud sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan terjadi. oleh karena itu mahkamah berpendapat bahwsuriah, menerangkan dirinya sebagai perseorangan warga negara indonesia dan berstatus sebagai warga miskin (penerima bantuan beras dan pangan non tunai). dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya, pemohon iii menguraikan pada dasarnya bahwa, sebagai warga negara, berdasarkan uud pemohon iii diberi hak konstitusional untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden serta memilih anggota badan legislatif dewan perwakilan rakyat dpr, dewan perwakilan daerah dpd, dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd). oleh karena itu, menurut pemohon iii, berhak untuk mendapatkan anggota legislatif berkualitas yang hanya dapat dilahirkan dari peserta pemilu yang memiliki konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran serta kebenaran. namun, menurut pemohon iii, hak demikian terhalangi dengan dibolehkannya calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi. dengan uraian demikian, mengingat norma undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo adalah berkait dengan jabatan yang pendiriannya melalui pemilihan (elected officials), maka pada dasarnya setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih memiliki kepentingan yang berkait langsung dengan hak pilihnya sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh uud uraian pemohon iii dalam menerangkan potensi kerugian hak konstitusionalnya yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dalam kaitannya dengan pemberlakuan norma pemilu yang dimohonkan pengujian, menurut mahkamah, telah cukup jelas. demikian pula anggapan pemohon iii perihal hubungan kausal antara kerugian dimaksud dan norma pemilu yang dimohonkan pengujian sehingga jika permohonan guo dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan terjadi. oleh karena itu. bahwa berdasarkan uraian pada angka sampai dengan angka atas, pemohon sampai dengan pemohon iii (yang alam mendalilkan pertentangan huruf dan hurufmelalui pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional, rakyat menginginkan akan lahir wakil wakil yang mempunyai kelakuan baik dan tidak tercela dari jutaan orang baik yang ada indonesia. oleh karena itu, mantan terpidana dalam tindak pidana korupsi seharusnya tidak layak menjadi calon anggota dpd ataupun anggota dprd (dprd provinsi maupun dprd kabupaten kota), sebagaimana dimungkinkan oleh ketentuan yang terdapat dalam huruf dan huruf pemilu. para pemohon kemudian mengutip data yang diperoleh dari departemen sejarah universitas gajah mada dan dari indonesian corruption watch yang menggambarkan betapa seriusnya tindak pidana korupsi beserta akibat yang ditimbulkannya, termasuk dalam menghambat pemenuhan hak asasi manusia, bahwa, menurut para pemohon, upaya yang lebih penting dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah pencegahan yang bentuknya dapat dilakukan melalui pemilu yang jujur, terbuka, dan berintegritas yang harus dihadapkan pada tawaran orang orang yang berkelakuan baik tanpa sifat tercela sehingga pemilu merupakan pemberian kesempatan kepada orang orang baik: bahwa para pemohon kemudian mengutip putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bertanggal desember yang mempertimbangkanpada pokoknya, menurut kutipan para pemohonpara pemohon juga mengutip putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal maret yang dikatakan menafsirkanlanjutnya, para pemohon menyatakan bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal april dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x bertanggal mei pada pokoknya mahkamah menyatakan tetap pada pendiriannya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bertanggal desember dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal maret kemudian, lanjut para pemohon, mengutip pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu x bertanggal juli yang menyatakan, antara lain, apabila seseor . berdasarkan tinjauannya terhadap putusan putusan mahkamah konstitusi atas, para pemohon kemudian menarik konklusi bahwa oleh karena mahkamah belum pernah secara eksplisit maupun implisit menyebut tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf pemilu maka, menurut para pemohon, permohonan guo tidak bis idem, bahwa lebih jauh para pemohon mendalilkan huruf dan huruf pemilu bertentangan dengan uud dengan alasan bahwa kedua norma pemilu dimaksud telah memberlakukan ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama, yaitu dalam hal ini mantan terpidana pelaku keadaan ringan dengan mantan terpidana pelaku tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan (dolls) dan niat jahat (mens rea), antaranya tindak pidana korupsi yang berdampakan hukum, pertahanan dan keamanan negara: bahwa selain itu, menurut para pemohon, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang undang terkesan berat sebelah. sebab, satu pihak, menetapkan syarat tidak pernah dipidana bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden huruf pemilu), lain pihak, seolah olah memberi kelonggaran bagi warga negara yang telah pernah menjadi terpidana, khususnya terpidana korupsi, untuk dapat mencalonkan diri menjadi wakil rakyat setelah mengkhianati amanat rakyat. oleh karena itu, menurut para pemohon, huruf dan huruf pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan uud sepanjang diartikan mencakup mantan terpidana korupsi, bahwa para pemohon dalam mendalilkan konstitusionalitas huruf dan huruf pemilu juga memberi argumentasi bahwa meskipun setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, namun ada pembatasan terhadap hal itu sebagaimana diatur dalam uud hal ini kemudian dihubungkan dengan keberadaanserta undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan lembaga peradilan, termasuk mahkamah konstitusi, untuk tidak hanya mendasarkan alasan dan dasar putusan pada peraturan perundang undangan tetapi juga sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. dalam konteks itu, para pemohon kemudian mengaitkan dengan keterangan transparency international yang menyatakan indeks persepsi korupsi indonesia masuk pada skor masih dalam keadaan darurat korupsi pada tingkat regional atau global, bahwa para pemohon juga memberikan argumentasi, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bertanggal desember mahkamahpemilih tanpa persyaratan atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala risiko pilihannya. apabila persyaratan dalam maka, menurut para pemohon, norma tersebut seolah serta secara paksa telah mengambil dengan sewenang wenang hak asasi orang lain.hurufbahwa mahkamah konstitusi telah memberikan syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam putusan perorangan warga negara indonesia, maka pemohon dan pemohon ii, akan mengabaikannya sebagai berikut: pemohon dan pemohon adalah masing masing perseorangan warga negara indonesia (bukti dan bukti yang hingga sekarang merupakan pekerja aktif perusahaan swasta serta terdaftar sebagai pembayar pajak penghasilan (bukti dan bukti p 6j pada upah yang diterima setiap bulan (bukti dan bukti p 9j, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban setiap warga negara yang ditujukan untuk i3.8j maka dengan merujuk mahkamah tidak memandang urgensertakan maka terhadap dalil dalil yang dikemukakan para pemohon mahkamah mempertimbangkan: bahwa materi muatan yang terkandung dalam huruf dan huruf pemilu masing masing menyatakan: huruf pemilupemilusebelum pemilu diundangkan, mahkamah telah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang undang, yaitu pengujian terhadaprtuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bertanggal juli huruf tersebutalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii tersebut, mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan mengabulkan permohonan para pemohon dengan amar putusan yang antara lain menyataktelah menelaah putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bertanggal juli atas, terlepas dari adanya tiga orang hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda dalam putusan tersebut (yaitu maria farida indrawi, dewa gede laguna, dan suhartono), dan memperbandingkannya dengan rumusan norma yang tertuang dalam huruf dan huruf pemilu telah ternyata bahwa materi muatan dalam norma huruf dan huruf pemilu merupakan pengejawantahan pendirian mahkamah yang harus dilihat sebagai ketaatan pembentuk undang undang terhadap apa yang secara substantif telah diputus oleh mahkamah. meskipun tertuang dalam materi muatan norma undang undang yang berbeda, oleh karena putusan mahkamah bersifat era omnes maka pendirian mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bertanggal juli juga berlaku dalam menilai konstitusionalitas huruf dan huruf pemilu. sebab penilaian konstitusionalitas norma undang undang dalam pengujian materiil adalah ditujukan terhadap konstitusionalitas materi muatan normalnya, bukan bergantung pada persoalan apakah norma undang undang itu termuat dalam undang undang yang sama atau dalam undang undang yang berbeda. bahwa, selain pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka mahkamah tetap memandang perlu untuk memberikan pertimbangan berkenaan dengan petit para pemohon. setelah menjelaskan argumentasinya sebagaimana diuraikan pada paragraf para pemohon kemudian memohon kepada mahkamah untuk. dimaknai mencakup tindak pidana korupsi. terhadap permohonan dan argumentasi demikian, mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan argumentasi dan petit demikian secara contrary berarti hanya mantan terpidana korupsi yang menurut para pemohon dipandang tidak layakyang bersangkutan telah menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya mantan terpidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pemilu dimaksud. benar bahwa sulit membantah kalau korupsi adalah kejahatan serius telah menjadi musuh semua negara. sebab, kejahatan ini, apabila dibiarkan mengakar kuat dan dalam skala besar, dapat bermetamorfosis menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). bahkan, mengingat proliferasi atau penyebaran, tidak berlebihan jika muncul pandangan yang menyatakan korupsi sebagai hosts humani generis, musuh bersama umat manusijahat dengan efek merusak luar biasa pada masyarakat bukanlahantara lain mengatakan: korupsi adalah wabah jahat yang memiliki efek merusak yang luas pada masyarakat. korupsi merongrong demokrasi dan the rule law, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, merusak pasar, mengikis kualitas hidup dan memberi ruang bagi tumbuh suburnya kejahatan terorganisasi, terorisme dan berbagai ancaman lain terhadap keamanan umat manusia. fenomena jahat ini ditemukan semua negara besar maupun kecil, kaya maupun miskin namun negara berkembanglah berbagai efek merusak dari korupsi itu sangat menghancurkan). namun demikian, dengan hanya memasukkan mantan terpidana tindak pidana korupsi sebagai pengecualian darisebagaimana didalilkan para pemohon sama artinya para pemohon menganggap mantan pelaku kejahatan lain bolehpengaruh atau efek merusak dari kejahatan lain itu setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi. padahal, dengan mendalami argumentasi para pemohon secara cermat, semangat permohonan guo pada dasarnya adalah hendak meniadakan peluang dari semua mantan terpidana pelaku kejahatan yang menyebabkan pemerintah terhalang atau terganggu dalam melaksanakan fungsi fungsi pemerintahannya untuk menyejahterakan rakyat, lebih lebih rakyat miskiarief hid saudi isra ttd. ttd. suhartono wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. syukur asy'ari mengurus keperluan negara sebagaimana dimaksud dalam uud sebagai iuran wajib yang dipungut oleh negara dari masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi pengeluaran negara serta biaya pembangunan, maka pajak yang dibayarkan oleh pemohon dan pemohon ii, antaranya diperuntukkan untuk membayar gaji aparatur, kepolisian, tentara, serta para wakil rakyat yang diperhitungkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) sebagaimana dimaksud dalam uud meskipun pemohon dan pemohon ii, tidak secara langsung mendapatkan imbalan dari pajak penghasilan yang dibawakannya, tetapi pemohon dan pemohon berharap dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. berdasarkan dan uud pemohon dan pemohon diberi hak konstitusional guna ikut serta dalam upaya pembelaan negara dannya sebagai pembayar pajak, pemohon dan pemohon berhak untuk memastikan pajak penghasilan yang dipungut oleh negara, digunakan secara bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak asasi segala bidang. penyelewengan dengan menggunakan wewenang dan jabatan (korupsi) terhadap keuangan negara, yang antaranya bersumber dari iuran wajib masyarakat (mencakup pemohon dan pemohon ii) melalui berbagai macam pungutan pajak dengan sifat memaksanya, akan merugikan kepentingan umum serta negara. penyalahgunaan pajak melalui perbuatan korupsi oleh pejabat publik, akan berdampak bukan hanya pada terhambatnya pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga pada tingkat kepercayaan pembayar pajak yang dapat mengakibatkan semakin rendahnya kesadaran membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan masyarakat (termasuk pemohon dan pemohon ii) melalui negara, berpotensi korupsi oleh pejabat publik. oleh karenanya, dengan tidak adanya larangan bagi mantan terpidana korupsi yang dapat mencalonkan diri kembali menjadi pejabat publik, maka hak konstitusional pemohon dan pemohon yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak setiap bulannya sehingga beryang bebas dari perbuatan korupsi, menjadi melanggar. bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia, maka pemohon iii, akan mengabaikannya sebagai berikut: sebagai perseorangan warga negara indonesia (bukti dan penerima bantuan beras dan pangan non tunai, pemohon iii berdasarkan dan uud diberikan hak konstitusional untuk memilih pasangan anggota dewan perwakilan rakyat dpr), dewan perwakilan daerah dpd), serta dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi dki jakarta pada pemilihan umum tahun tps kelurahan tegal alur kecamatan kalideres kota jakarta barat (bukti yang diselenggarakan komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud uud berdasarkan uud penyelenggaraan pemilu diatur oleh sebuah undang undang, yaitu pemilu yang pada huruf telah menegaskan tujuan kpu sebagai penyelenggara pemilu adalah untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. sehingga, sebagai pemilih yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin, pemohon iii diberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum untuk dihadapkan pada penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas guna mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan uud pemohon iii berhak untuk diberikan tawaran anggota legislatif (caleg) yang berkualitas, yang hanya dapat dilahirkan dari peserta pemilu yang memiliki konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran serta kebenaran, satu kata dan perbuatan, bukan peserta pemilu yang kata katanya tidak dapat dipegang bahkan dipercaya, seolah hendak memperjuangkan hak rakyat tetapi senjatanya justru merampas hak asasi orang lain secara sewenang wenang. tetapi hak konstitusional pemohon iii untuk mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas, serta mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, menjadi tercerai dengan ditetapkannya caleg yang merupakan mantan terpidana korupsi. selain itu, apabila caleg yang merupakan mantan terpidana korupsi terpilih kembali menjadi anggota legislatif (caleg), pemohon iii khawatir akan terulang kembali perilaku korupsi uang negara yang dapat menyebabkan peniadaan sebagian atau seluruhnya bantuan dari pemerintah berupa bantuan sosial beras sejahtera (sastra) dan bantuan pangan non tunai bpt), yang selama ini diterima secara cuma cuma oleh pemohon iii. dan yang pemohon iii lebih khawatirkan lagi, adalah akan mengakibatkan semakin tingginya harga kebutuhan bahan pokok, hingga terendahnya pemerataan pembangunan, yang tidak terlepas dari akibat dampak negatif korupsi dalam memperparah kondisi ekonomi, sosial, politik yang berujung pada beban yang harus dipikul rakyat (termasuk pemohon iii), dan terancamnya hak pemohon iii untuk mendapatkan hidup sejahtera, lahir dan batin yang selama ini telah dijamin oleh negara sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa para pemohon menginginkan aspirasinya diwakili dan diperjuangkan oleh wakil wakilnya yang amanat, bukan mantan pelaku korupsi. meskipun mantan terpidana korupsi telah menjalani masa hukumannya, tetapi bukan berarti dirinya kembali menjadi bersih seperti sebelum dipidana, dan seolah olah dapat dengan begitu saja melupakan apa yang sudah pernah lakukan. sehingga menjadi beralasan bagi para pemohon, untuk dihadapkan pada tawaran calon pejabat publik yang bukan berasal dari mantan terpidana korupsi. terlebih, sesungguhnya setiap kita mempunyai kewajiban untuk mencegah kejahatan serta terulangnya kejahatan yang berdampak pada rakyat dan negara masa masa yang akan datang. sesungguhnya, semangat perlawanan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, bukanlah hanya sebatas keinginan para pemohon, tetapi juga menjadi kebutuhan masyarakat umum lainnya. namun, apabila mantan terpidana korupsi diberikan hak untuk kembali dipilih, padahal sebelumnya telah menggunakan hak politiknya tersebut dan berkhianat, maka para pemohon khawatir atas rendahnya penggunaan hak pilih tengah masyarakat, sehingga hakikat dan tujuan pemilu yang sesungguhnya dalam rangka mencegah orang jahat menjadi wakil rakyat, tidak akan terwujud. selain itu, para pemohon juga mempunyai hak untuk melihat bangsa indonesia lebih baik kemudian hari serta bersih secara moral, yang bebas dari korupsi dan bebas dari orang orang yang sesungguhnya telah mengkhianati amanat rakyat bahkan tidak berhak lagi diberikan kepercayaan oleh rakyat, selagi masih ada orang orang yang bersih yang dimiliki bangsa indonesia. bahwa berdasarkan uraian tersebut, para pemohon telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo, yakni: para pemohon adalah perseorangan yang merupakan warga negara indonesia, sehingga sesuai huruf undang undang mahkamah konstitusi, para pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri yang dijamin oleh uud para pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah diatur dalam uud yaitu dari kejahatan korupsi keuangan negara oleh pejabat publik, hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas guna dapat mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dalam rangka menjamin keberpihakan negara kepada para pemohon dalam memberikan jaminan hidup sejahtera, lahir dan batin, sebagaimana diatur dalam dan uud hak konstitusional para pemohon tersebut, berpotensi akan dirugikan apabila penyelenggara pemilu memberikan tawaran caleg yang berasal dari mantan terpidana korupsi, sehingga para pemohon akan mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang tidak berintegritas dan berakibat pada gagalnya upaya mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas dan bebas dari korupsi. yang karenanya akan mengancam hilangnya sebagian atau seluruhnya hak para pemohon mendapatkan pemenuhan hidup sejahtera, lahir dan batin yang dijamin oleh negara. potensi kerugian konstitusional tersebut, akan terjadi jika undang undang melalui penyelenggara pemilu memberikan peluang bagi caleg mantan terpidana korupsi menjadi pejabat publik. dengan adanya putusan mahkamah, diharapkan potensi kerugian konstitusional para pemohon tidak akan pernah terjadi. karena para pemohon dihadapkan pada tawaran caleg yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi, dan bagi pejabat publik terpilih akan berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena akibat dari tindakan yang akan lakukan berakibat tidak lagi dapat mencalonkan diri menjadi pejabat publik. iii. alasan alasan permohonau untuk memilih anggota dpr, dpd, dan dprd sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila serta uud salah satu prinsip dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. dengan kata lain, kedaulatan sepenuhnya berada tangan rakyat. dalam konstitusi, hal tersebut sudah sangat jelas diatur dalam uud makna dari kedaulatan berada tangan rakyat, adalah bahwa rakyat lah yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih wakil wakilnya dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan yang akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang undang sebagai landasan semua pihak negara republik indonesia dalam menjalankan fungsi masing masing, serta merumuskan anggaran dan pendapatan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi fungsi tersebut. bahwa berdemokrasi memang bukan berarti bebas tanpa aturan, tanpa regulasi, atau tanpa prosedur. demokrasi membutuhkan penyeimbang agar tidak menimbulkan keanarkisan. lembaga perwakilan rakyat diberikan hak untuk menyusun, membuat dan mengesahkan rancangan undang undang yang, kebebasan individu ditentukan oleh rasionalitas, dan hukum negara menjadi instrumen untuk mengendalikan manusia agar bertindak rasional. bahwa tiap tiap rakyat pada suatu bangsa, tentu menginginkan wakil wakilnya yang mempunyai kelakuan baik serta tidak tercela. sehingga dalam prosesnya, maka rakyat haruslah dihadapkan pada tawaran orang orang baik yang akan pilih dalam suatu pemilu yang diselenggarakan secara demokratis dan konstitusional. bahwa salah satu tujuan dibentuknya penyelenggara pemilu adalah untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas huruf yang diharapkan dapat menghadirkan tawaran orang orang baik dan tidak tercela dari jutaan orang baik indonesia. namun demikian, tidak seluruh terpidana yang karena keadaannya dan tanpa niat jahat dibatasi hak hak asasi yang miliki. sehingga hukum memberikan pengecualian bagi mantan terpidana yang dapat dipilih menjadi wakil rakyat dalam ketentuan huruf dan huruf pemilu, yang berbunyi, tidak pernah dipidana

.dpemuda muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh daniel antar simanjuntak selaku ketua umum snn, pimpinan pusat pemuda muhammadiyah dpt alamat jalan menteng raya nomor menteng, jakarta pusat, sebagai iiiiiaananannnnn. pemohon nama nasyiatul aisyah, dalam hal ini diwakili oleh dyah puspitarini selaku ketua umum pimpinan pusat nasyiatul aisyah alamat jalan menteng raya nomor menteng, jakarta pusat, sebagai nnn wnanininnni. pemohon il, nama ikatan pelajar muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh gelandang prabowo selaku ketua umum pimpinan pusat ikatan pelajar muhammadiyah alamat jalan menteng raya nomor menteng, jakarta pusat, sebagai n2 wninitiniii pemohon ill, nama yayasan lembaga pemberdayaan sosial indonesia, dalam hal ini diwakili oleh dr. sudiro markus selaku merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold penasehat yayasan lembaga pemberdayaan sosial indonesia alamat jalan hidup baru raya nomor rt rw gandaria utara, kebayoran baru, jakarta selatan sebagai aanannnanniu. pemohon iv, berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal juni memberi kuasa kepada ideal kasim, s.h., hery chariansyah, s.h., m.h., julius ibrani, s.h., muhammad sholihin saiful, s.h., m.h., dan guarani, s.h., m.h., para advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum koalisi nasional masyarakat sipil untuk pelarangan total iklan roki. pendahuluan rokok adalah produk olahan tembakau adalah merupakan barang yang sangat berbahaya dimana penggunaan dan paparan penggunaannya dapat menyebabkan kesakitan bahkan kematiri santo widodo, sh., tentang anggaran dasar organisasi nasyiatul aisyah tertanggal septemberdyah puspitarini dalam kedudukannya sebagai ketua umum pimpinan pusat nasyiatul aisyiyah berdasarkan keputusan pimpinan pusat nasyiatul aisyah nomor sk pena x tentang pengangkatan pimpinan pusat nasyiatul aisyiyah periode tanggal oktober (bukti yang bertindak untuk dan atas nama nasyiatul aisyiyah: bahwa pemohon sebagai badan hukum publik, sesuai dengan anggaran dasar nya (bukti organisasi didirikan untuk melakukan usaha yang diantaranya: mendidik dan membina kader kader pimpinan untuk kepentingan agama, organisasi dan masyarakat kearah sumber daya manusia yang berkualitas, menggerakkan usaha usaha penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran akan nilai nilai moral, hak asasi manusia, demokrasi, hukum dan perdamaian sesuai dengan pesan luhur ajaran islam. bahwa pemohon sebagai organisasi berbasis kader atau anggota memiliki kader atau anggota putri islam warga negara indonesia yang berumur tahun: bahwa pemohon dalam upaya pemberdayaan, pembelian dan advokasi kepentingan umum, semenjak didirikan sampai saat ini secara aktif dan terus menerus, sesuai dengan anggaran dasar organisasi telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya: program pelayanan remaja sehat, yaitu program pelayanan kesehatan berbasis komunitas bagi remaja putra dan putri, pelatihan paralegal naskah, kegiatan ini ditujukan untuk memperluas akses bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, cc. pengembangan ekonomi memasyarakat melalui kegiatan peningkatan dan pengembangan badan usaha masyarakat, training merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kewirausahaan yang bertujuan untuk menumbuhkan minat wirausaha dan peningkatan keterampilan kewirausahaan. bahwa pemohon ii, sebagai bentuk upaya pemberdayaan, pembelian dan advokasi kepentingan umumnyelenggarakan simposium perempuan pada pre conference meeting indonesia conference tobacco health icon) dengan tema pokok diskusi bahaya rokok terhadap ketahanan keluarga serta kesehatan perempuan dan anak : menerbitkan deklarasi perempuan dan guru sebagai hasil simposium perempuan pada pre conference meeting indonesia conference tobacco health icon) yang pada pokoknya mendeklarasikan bahwa: perwakilan muhammadiyah, organisasi perempuan dan guru berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak dari bahaya paparan iklan, sponsor dan promosi rokok, dan oleh karena itu kami menolak iklan, sponsor dan promosi rokok berbagai media, ruang publik, dan sekolah, kami mendesak pemerintah agar membuat kebijakan pelarangan total iklan, promosi dan sponsor rokok: kami mendesak agar pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang perlindungan kesehatan anak dan perempuan: kami mendesak agar masyarakat sipil untuk menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari paparan bahaya rokok dan kampanye rokok yang tersebar berbagai media. cc. melakukan audiensi dengan gubernur d.i. yogyakarta agar gubernur mendorong kenaikan harga rokok dan peraturan daerah tentang larangan merokok diruang public guna menurunkan jumlah perokok, melakukan advokasi media dalam rangka peringatan hari tanpa tembakau sedunia terkait dengan situasi kenaikan jumlah perokok perempuan, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold melakukan diskusi pelarangan iklan rokok dalam rancangan undang undang tentang penyiaran jakarta pada tanggal agustusyang melakukan upaya pembelaan dan advokasi kepentingan umum khususnya kepentingan perempuan dan ketahanan keluarga: sebagaimana yang diamanatkan dalam angka anggaran dasar nasyiatul aisyiyah (vide bukti cc.merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold usaha usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang didalamnya termasuk perempuan usia muda, usaha usaha untuk mendorong peningkatan kesadaran akan nilai nilai moral, hukum dan hak asasi manusia. karena berdasarkan banyak penelitian, keberadaan iklan dan promosi rokok mendorong orang untuk merokok dan membuat persepsi bahwa rokok adalah hal yang biasa dan wajar. sehingga orang merasa dapat merokok dimana saja sehingga dapat berdampak melanggar hukum dan hak asasi manusia orang lain. iii bahwa pemohon iiimohamad rifat tadjoedin, sh., tentang anggaran dasar ikatan pelajar muhammadiyah tertanggal februarigelandang prabowo prabowo dalam kedudukannya sebagai ketua umum pimpinan pusat ikatan pelajar muhammadiyah berdasarkan surat keputusan nomor sk pp ipm tentang pengesahan reshuffle pimpinan pusat ikatan pelajar muhammadiyah periode tanggal mei (bukti yang bertindak untuk dan atas nama ikatan pelajar muhammadiyah, bahwa pemohon iii sebagai badan hukum publik sesuai dengan anggaran dasar organisasi nya (bukti memiliki basis pelajar muslim yang berusia tahun sampai tahun dan berdasarkan anggaran dasar organisasi nya fokus menjalankan kegiatan dan usaha organisasi yang diantaranya untuk menunjang pembangunan manusia seutuhnya, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa dengan melihat fenomena tingginya konsumsi rokok dan bahaya dari penggunan rokok yang terjadi masyarakat terutama kalangan pelajar, pemohon iii juga konsisten dalam usaha usaha mencegah maupun advokasi terhadap bahaya rokok dan zat adiktif lainnya dikalangan pelajar, diantaranya menyelenggarakan kampanye pelajar bebas rokok baik secara langsung disekolah sekolah maupun kampanye media melalui press conference serta terlibat dalam advokasi penguatan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi pelajar dari bahaya rokok, bahwa kegiatan yang dilakukan pemohon iii dalam melakukan upaya advokasi dan perlindungan pelajar dari bahaya rokok adalah mandat kerja organisasi yang didasarkan pada hasil muktamar ipm samarinda menghasilkan kebijakan menyelenggarakan pendidikan kader advokasi dan menyusun panduan mengenai pendampingan pelajar terutama yang berkaitan dengan kasus kasus kekerasan yang menimpa pelajar dan juga yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas advokasi pelajar, serta yang berkaitan dengan kepentingan pelajar difabel, pelajar buruh, dan pelajar yang dilanggar hak haknya, serta hasil rapat kerja nasional rakernas) ipm umj, ciputat banten yang memberikan amanat salah satu program kerja ipm adalah kampanye anti rokok dan gugatan iklan rokok, bahwa pemohon iii sebagai badan hukum publik yang merupakan organisasi non pemerintah telah terbukti secara terus menerus terlibat dan melakukan upaya perlindungan masyarakat umum khususnya pelajar dari bahaya rokok sebagai produk yang bersifat adiktif dengan berbagai dimensi dan bentuk kegiatannya: bahwa pemohon iii sebagai organisasi yang berbasis kader atau anggota remaja dan pelajar yang melakukan upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anggotanya serta turut serta mengupayakan adanya regulasi yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang dalam hal ini adalah remaja dan pelajar, jelas merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold anak, remaja dan pelajar yang menjadi anggota organisasi pemohon iii, dan empiris memang ditujukan dan atau menyasar anak anak, remaja dan pelajar, bahwa dengan demikian pemohon iii sebagai organisasi yang memiliki anggota remaja dan pelajartatjana indrawi hasyim, sh., tentang yayasan lembaga pemberdayaan sosial indonesia tertanggal september (bukti yang beralamat jalan hidup baru raya, nomor rt. rw. gandaria utara, kebayoran baru, jakarta selatan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal agustus yang ditandatangani ketua badan pengurus yayasan lembaga pemberdayaan sosial indonesian institute for social development) (bukti diwakili oleh dr. sudiro markus dalam kedudukannya sebagai dewan penasehat yayasan lembaga pemberdayaan sosial indonesia (bukti yang bertindak untuk dan atas nama yayasan lembaga pemberdayaan sosial indonesia: bahwa pemohon adalah badan hukum publik yang pendiriannya mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial dan kemanusiaan yaitu pemerataan upaya pemberdayaan masyarakat, bahwa pemohon sebagai badan hukum publik yang fokus terhadap upaya pembangunan dan pemerataan kesejahteraan sosial memiliki visi menjadi agen perubahan sosial yang efektif dan memiliki misi: melaksanakan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan keadilan social dan demokratisasi, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mengembangkan berbagai bentuk best practices dalam kemandirian masyarakat bidang bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, hukum dan lingkungan. bahwa pemohon dalam melaksanakan fungsi dan tujuan organisasi nya telah melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat baik kegiatan didalam negeri maupun kegiatan tingkat internasional yang diantaranya: tingkat nasional, antara lain: pengembangan child save environment untuk anak anak korban tsunami aceh bekerja sama dengan direct relief international dri, santa barbara), (ii) menyusun roadmap pengendalian tembakau, yang kemudian diadopsi oleh kementerian kesehatan sebagai peta jalan pengendalian tembakau kementerian kesehatan kep menkes nomor tahun (iii) panduan pengembangan forum masyarakat madani berdasar index masyarakat sipil, expanding maternal and neonatal survival emas, usaid muhammadiyah). tingkat internasional antara lain: mengikuti desa expert group meeting vulnerable group, new york (ii) menyelenggarakan expert group meeting disability, kerjasama dengan desa new york bekerja sama dengan kementerian sosial ri, jakarta, (iii) international ngo summit the prevention drug, alcohol and tobacco abuse, yogyakarta, (iv) international civil society week icsc) bekerja sama dengan circus international johannesburg, jakarta, menghadiri icsc global columbia, bahwa pemohon untuk menjalankan misi organisasi untuk mendorong perubahan sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat, telah dalam waktu yang lama dan secara terus menerus melakukan advokasi pengendalian rokok produk olahan tembakau sebagai merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god gerakan perlindungan bagi masyarakat rentan yakni, anak anak, perempuan dan masyarakat miskin, bahwa pemohon telah melakukan beberapa kegiatan terkait pengendalian rokok sebagai produk olahan tembakau, yang diantaranya adalah: menginisiasi dan membuat buku peta jalan pengendalian tembakau indonesia bersama dengan jaringan pengendalian tembakau indonesia, yang hasilnya oleh kementerian kesehatan diadopsi dan menjadi salah satu bahan dasar mengeluarkan keputusan menteri khusus mengenai roadmap pengendalian tembakau kementerian kesehatan: pengembangan dokumen akademik tentang aksesi fcc dengan komnas ham dan diajukan parlemen: membuat polling masyarakat tentang dukungan masyarakat terhadap aksesi fcc bekerja sama dengan prof. dr. hamka universitas muhammadiyah hamka jakarta, pada tahun dan berlangsung kota indonesia seperti jakarta, bogor, yogyakarta, surabaya, bali. pontianak, makassar, palembang, untuk mencakup responden, dimana adalah perokok aktif, mantan perokok dan adalah perokok non perokok, menerbitkan buku petani tembakau indonesia, sebuah paradoks kehidupan": bekerjasama dengan federasi internasional lsm (info) dan malaysian association ngo drug control pemadam) kuala lumpur mengadakan ktt lsm internasional pertama tentang penyalahgunaan tembakau, alkohol dan narkoba pada februari sebagai bagian dari pendekatan kebijakan kesehatan luar iid, iid memprakarsai keterlibatan kelompok antaragama, komisi nasional hak asasi manusia komnas ham) dan kelompok kerja hak asasi manusia hrw, jaringan hak asasi manusia tingkat asia), asosiasi perguruan tinggi swasta indonesia artist) dalam inisiatif pengendalian tembakau, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold komnas ham, hrw, iid, muhammadiyah beserta beberapa lsm lainnya membentuk koalisi nasional masyarakat sipil untuk pengendalian tembakau, yang menerapkan pendekatan kebijakan dalam pengendalian tembakau dengan (a) mengirimkan kertas posisi kepada presiden jokowi masa transisi sehingga menjadi bahan bagi presiden jokowi mengambil kebijakan terkait pengendalian tembakau pengembangan kertas akademik tentang aksesi fcc disampaikan parlemen. bahwa pemohon sebagai organisasi non pemerintah telah terbukti terlibat dan melakukan upaya perlindungan masyarakat dari bahaya dengan berbagai dimensi dan bentuk kegiatannya,telah membuat pemohon sebagai organisasi secara konstitusional telah dirugikan hak dan kepentingan konstitusionalnya karena hak konstitusional pemohon untuk, karena: iklan rokok sebagai bagian dari marketing strategy industri rokok memiliki peran penting dan memberikan dampak besar dalam peningkatan prevalensi perokok, khususnya bagi generasi muda. meningkatnya jumlah perokok telah memberikan kerugian besar kepada masyarakat indonesia, baik bidang kesehatan, sosial maupun ekonomi, merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god iklan rokok yang berakibat peningkatan prevalensi perokok sangat tinggi, merugikan hak hak konstitusional warga masyarakat untuk hidup lebih baik, lebih sehat dan sejahtera, serta bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya lembaga sosial masyarakat secara umum, yakni bagi pengembangan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaantentang para pemohon bahwa pemohon pemohon dan pemohon iii adalah organisasi angkatan muda muhammadiyah yang turut serta dalam setiap program strategis dan sikap keorganisasian muhammadiyah, bahwa muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal november dan merupakan bagian dari bangsa dan negara kesatuan republik indonesia menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam membebaskan masyarakat dari kemiskinan, keterbelakangan dan penjajahan, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan ormas nomor tahun bahwa sebagai gerakan kemasyarakatan islam, muhammadiyah taat kepada semua landasan negara, konstitusi dan segenap peraturan perundang undangan yang sah dan berlaku. dan sebagai organisasi yang terdaftar dalam konsultatif status pada komite ekonomi, sosial dan budaya ekonom) pbb united nations ecos committee), muhammadiyah mendukung sepenuhnya semua komitmen internasional pemerintah republik indonesia sebagai bentuk kepatuhan negara hukum, termasuk dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya zat adiktif, bahwa komitmen muhammadiyah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya zat adiktif tidak hanya dilakukan melalui program program yang bersifat praksis, tetapi juga dilakukan melalui kebijakan politik internal organisasi yang salah satunya adalah dengan mengeluarkan fatwa nomor merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldbahkan konsumsi rokok atauprofil tembakau indonesia, tobacco control support center icsc) bakmi, hal.engan demikian, dalam fakta empiris dan kebenaran ilmiah, rokok sebagai produk olahan tembakau memang benar adanya dan diakui sebagai produk yang berbahaya bagi kesehatan. pada mata rantai bisnis rokok, untuk menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan, industri rokok memerlukan sistem marketing yang dapat memanipulasi persepsi tentang bahaya rokok. oleh karena nya iklan dan promosi rokok menjadi strategi marketing utama industri rokok yang paling ampuh dan efektif untuk menyampaikan rangkaian informasi yang dapat mengaburkan fakta bahwa sebenarnya rokok adalah produk yang berbahaya bagi kesehatan baik bagi penggunannya maupun bagi orang orang yang terpapar pengguna. untuk menyamarkan bahaya penggunaan produk rokok, industri rokoksebagainya, sehingga dapat diterima oleh konsumen sebagai produk yang normal. ridwan hasan, pakar komunikasi yang pernah menjadi direktur kreatif sebuah biro iklan jakarta, pada pokoknyamerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sm mtt ! tentang hukum merokok yang dikeluarkan oleh majlis tarih muhammadiyah, dengan amar fatwa: wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (magasin asy syariah): merokok hukumnya adalah haram, karena: merokok termasuk katagori perbuatan melakukan khabar'its yang dilarang dalam perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karenanya bertentangan dengan larangan @ur'an dalam dan perbuatan merokok membahayakan diri sendiri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok. rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur unsur racun yang membahayakan. merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir yang dilarang dalam fatwa haram merokok muhammadiyah merekomendasikan: kepada pemerintah diharapkan untuk meratifikasi framework convention tobacco control fcc) guna penguatan landasan bagi upaya pengendalian tembakau dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal dan mengambil kebijakan yang konsisten dalam upaya pengendalian tembakau dalam meningkatkan cukai tembakau hingga pada batas tertinggi yang diizinkan undang undang, dan melarang iklan rokok yang dapat merangsang generasi muda tunas bangsa untuk mencoba merokok, serta membantu dan memfasilitasi upaya diversifikasi dan alih usaha dan tanaman bagi petani tembakau. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa fatwa nomor sm mtt ii tentang hukum merokok yang dikeluarkan oleh majlis tarih muhammadiyah merupakan keputusan politik internal organisasi muhammadiyah yang memastikan komitmen muhammadiyah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya rokok sebagai produk adiktif yang salah satunya adalah melalui upaya mendorong pelarangan iklan dan promosi rokok, bahwa pemohon pemohon dan pemohon iii sebagai organisasi angkatan muda muhammadiyah juga turut melakukan upaya perlindungan generasi muda dari bahaya rokok salah satunya dengan melakukan upaya mendorong lahirnya kebijakan yang melarang iklan dan promosi produk tembakau: bahwa berdasarkan uraian tentang legal standing para pemohon atas menunjukkan bahwasanya pemohon pemohon ii, pemohon iii dan pemohon adalah organisasi organisasi yang sangat peduli terhadap segala kebijakan yang menyangkut dengan hasil tembakau, termasuk rokok terkait dengan upaya memperjuangkan perlindungan, penghargaan dan pemenuhan hak hak asasi manusia dan kepentingan umum. bahwa maruarar siahaan, dalam bukunya yang berjudul hukum acara mahkamah konstitusi republik indonesia penerbit sinar grafika, jakarta, hal. (bukti menuliskanmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldat dengan perlindungan kepentingan umum dan ham, standing pemohon harus diperkenankan secara luasbahwa dengan demikian pemohon pemohon ii, pemohon iii dan pemohon (para pemohon), memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana yang diatur dalam mahkamah konstitusi: bahwa oleh karena para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo, maka secara formal mahkamah konstitusi wajib menerima dan menyilangkan pemohon guo yang diajukan oleh para pemohon. iv. alasan alasan permohonan dalil bahwa penyiaran huruf dan pers huruf bertentangan dengan dan uud bahwa uudbahwa lebih lanjut uud menyatapada dan uud hak untuk hidup termasuk hak untuk mempertahankan hidup adalah hak asasi manusia dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara indonesia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahwa dalam struktur uud dan adalah yang masuk pada bagian bab tentang hak asasi manusia dengan demikian hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dan hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak asasi manusia warga negara republik indonesia yang dijamin oleh konstitusi negara republik indonesia, bahwa hak yang paling asasi (dasar) bagi kehidupan manusia adalah hak hidup.oleh karenanya hak hidup disebut juga sebagai non derogable rights yaitu hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun: bahwa terkait dengan hak untuk hidup yang diatur dalam uud mahkamah konstitusi telah membahasnya dalam putusan nomor puu iiihkamah konstitusi dengan suara bulat berpendapat bahwa (buktimerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa dalam hukum indonesia, tembakau, produk yang mengandung tembakau baik dalam bentuk padat, cairan, dan gas diakui secara yuridis normative sebagai produk yang bersifat adiktif, bahwa kebenaran yuridis rokok sebagai produk olahan tembakau adalah produk yang bersifat adiktif juga pada dikuatkan oleh mahkamah konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii pada bagian pendapat mahkamah dinyatakan: ae.. fakta bahwa senjatanya tembakau memang mengandung zat adiktif sebagaimana termuat dalam buku karya station plantzat adiktif yang terkandung dalam daun tembakau sebagai bahan dasar rokok, sifat adiknya lebih kuat dibanding banyak zat adiktif lain seperti alkohol dan ganja. penelitian dari the lancet menunjukkan bahwa nikotin sebetulnya lebih menantu daripada heroin dan morphine. menurut penelitian jurnal lancet tembakau lebih merusak secara fisik dibanding ganja, lsd, khat dan ekstasi. sementara dari segi kecanduan, tembakau lebih menantu daripada alkohol, amfetamin, ganja, lsd, khat dan ekstasi. sebagaimana dikutip dari,(bukti bahwa dengan demikian, kebenaran rokok sebagai produk olahan daun tembakau adalah produk yang bersifat dan atau mengandung zat adiktif merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold adalah kebenaran ilmiah sekaligus kebenaran yuridis formil. oleh karenanya rokok sebagai produk yang bersifat adiktifmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold, (bukti bahwa dengan demikian secara yuridis formil diakui dan atau disimpulkanbukti merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldindonesia, kematian prematur akibat konsumsi rokok biasanya terjadi rata rata tahun sebelum umur harapan hidup tercapai. tahun diperkirakan dari kematian karena semua sebab, kematian disebabkan penyakit terkait tembakau. rinciannya adalah laki laki dan perempuan. sebagaimana dikutip dari buku fakta tembakau hal. dan hal. (bukti bahwa uraian atas membuktikan dalam fakta empiris dan kebenaran ilmiah serta kebenaran secara yuridis formil, rokok terbukti dan diakui sebagai produk merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god olahan tembakau yang bersifat adiktif berbahaya bagi kesehatan dan penggunaanya dapat menyebabkan kesakitan dan kematian. bahwa penelitian ilmiah menunjukkan kebiasaan mengisap rokok akan menjadi awal dari konsumsi bahan adiktif atau psikotropika yang lebih kuat (narkoba): national institute health u.s. dalam journal kesehatan november merilis satu hasil penelitian nya berjudul why nicotine gateway drug yang melaporkan hasil studinya tentang dampak kebiasaan merokok yang cenderung meningkat untuk mengkonsumsi zat adiktif yang lebih keras, yaitu narkoba, satu survey nasional u.s menunjukkan bahwa lebih dari pengguna contain yang berusia tahun adalah perokok, c. center addiction and substance abuse casa) universitas columbia pada tanggal oktober dalam laporannya berjudul are cigarette gateway drug melaporkan bahwa: remaja perokok memiliki potensi kali lebih kuat untuk minum alkohol dibanding remaja tak merokok, kali lebih kuat menjadi pemakai marijuana, dan kali lebih kuat menjadi pengguna cocaine dan heroin.hidup setiap orang,konsumen agar menggunakan produk rokok dimana dapat menimbulkan kesakitan dan kematian, merupakan suatu bentuk pengingkaran dan ancaman terhadap hak untuk hidupnanak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif" bahwa uud memberikan jaminan konstitusional kepada setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminatif, bahwa sebagian norma hak yang diatur pada uud ini, sama dengan norma hak yang diatur pada dan uud yaitu hak anak untuk dapat hidup, sehingga anak mempunyai hak hidup yang sama dengan manusia lainnya (orang dewasa). sedangkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang adalah jaminan terhadap hak anak atas keberlangsungan kehidupannya. bahwa dengan demikian, hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang juga termasuk hak konstitusional anak indonesia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun: bahwa konvensi pbb tentang hak anak convention the rights the child) yang telah diratifikasi oleh republik indonesia pada tahun melalui keputusan presiden nomor tahun juga memberikan jaminan terhadap hak hidup sebagaimana yang diatur dalam konvensi hak anak yang berbunyi: negara negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupkan kodrat hidup. negara negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak. bahwa konvensi hak anak ini memberikan ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin hak hidup (rights life), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (the survival and development child), bahwa muhammad joni pada bukunya yang berjudul dalam perspektif konvensi hak anak menerangkan bahwa hak terhadap kelangsungan hidup yaitu hak hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup the rights life) dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik baiknya (the rights the highest standard health and medical care attainable), merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldindonesia, industri rokok dapat menyiarkan dan mengabarkan produknya melalui iklan hampir disemua jalur komunikasi. yang ada hanya pembatasan tentang materi iklan yang akhirnya dinikmati oleh industri rokok sebagai bagian dari sistem marketing. keprihatinan inilah yang mendorong para pemohon untuk mengajukan permohonan guo hadapan mahkamah konstitusi republik indonesia. tujuannya untuk melindungi generasi muda saat ini dan yang akan datang untuk tidak terdorong menjadi perokok dan tidak terjebak dalam pemikiran yang salah bahwa rokok adalah produk yang normal. para pemohon meyakini bahwa pengajuan permohonan ini adalah sebuah momentum untuk mengubah kebijakan dan hukum indonesia untuk lebih berpihak terhadap perlindungan generasi muda dan seluruh rakyat indonesia dari paparan dan pengaruh rokok sebagai produk yang bersifat adiktif. para pemohon juga percaya bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh mahkamah konstitusi republik indonesia akan dicatat dalam lembaran sejarah bangsa indonesia. ii. kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji undang undang terhadap undang undang dasar bahwa salah satu kewenangannya yang diberikan uud kepada mahkamah konstitusi adalah kewenangan untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar, sebagaimana yang diaturno6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldbahwa iklan rokok adalah segala bentuk komunikasi, rekomendasi atau aksi komersial dengan tujuan, dampak atau dampak potensial untuk mempromosikan produk tembakau baik secara langsung maupun tidak merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold langsung. who, framework convention tobacco control. geneva: dikutip dan diunduh dari http: download en |, (buktivide bukti bahwa berdasarkan ketentuberdasarkan laporan who merokok merupakan penyebab kematian yang utama terhadap dari penyebab kematian terbesar dunia. sebagaimana dikutip dari buku report the global tobacco epidemic, power package , yang diterbitkan oleh world health organization who), hal. (bukti bahwa dengan demikian, iklan rokok adalah iklanmenimbulkan kesakitan dan kematian: bahwa oleh karenanya, pada mata rantai bisnis rokok sebagai produk olahan tembakau yang bersifat adiktif, iklan dan promosi produk rokok menjadi strategi utama dalam pemasar: bahwa pada iklan rokok, industri rokok untuk menyamarkan bahaya penggunaan produk rokok denganmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sebagainya, sehingga dapat diterima oleh konsumen sebagai produk yang normal, bahwa ridwan hasan, pakar komunikasi yang pernah menjadi direktur kreatif sebuah biro iklan jakarta,sebagaimana dikutip dari buku kemunafikan dan mitos: dibalik kedigdayaan industri rokok , mardhiyah hakim, yang diterbitkan oleh komisi nasional perlindungan anak, (bukti bahwa indonesia, industry rokok memiliki kebebasan yang luar biasa hampir semua jalur komunikasi untuk mengiklankan dan mempromosikan produknya. seperti yang disampaikan. pt. hm. sampoerna dalam laporan tahunan perusahaan pada tahun industri tembakau indonesia memiliki kebebasan yang hampir mutlak untuk mengiklankan produk mereka dalam bentuk apapun dan melalui hampir semua jalur komunikasi? . bahwa menurut dr. widyastuti seroja, siaran iklan dan promosi rokok memang diarahkan untuk menjaring orang orang muda yaitu anak anak dan remaja bukan orang tua atau kakek kakek. sebagaimana dikutip dari tulisan widyastuti seroja pada majalah gatra edisi juni dengan judul pemerintah tutup mata pada anak korban rokok , hal. (bukti bahwa berbagai hasil riset juga menunjukkan kaitan langsung antara iklan, promosi dan sponsor rokok dan perilaku awal merokok dikalangan anak dan remaja, seperti: alexander al, yang melakukan penelitian australia pada tahun menemukan bahwa sebagian besar remaja usia tahun yang menyukai iklan rokok akan menjadi perokok satu tahun kemudian, biner dan siegel melakukan riset amerika pada tahun menemukan bahwa remaja berusia tahun yang menyebutkan iklan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold rokok sebagai salah satu iklan favoritnya hamper pasti menjadi perokok empat tahun berikutnya, spanyol, penelitian yang dilakukan oleh lopez pada tahun juga menemukan indikasi serupa bahwa remaja yang menyukai kegiatan kegiatan promosi rokok biasanya akan memulai merokok dalam dua tahun berikutnya, departemen kesehatan amerika serikat merilis hasil pementasannya atas bahaya merokok pada tahun dan menemukan bahwa iklan rokok memang mendorong anak dan remaja mencoba coba merokok. dan sebagian besar dari mereka kemudian menjadi perokok tetap. iklan juga berpengaruh signifikan pada para perokok: membuat mereka meningkatkan konsumsi rokoknya dan mengurangi motivasinya untuk berhenti. bahkan iklan juga bias menggoda para mantan perokok untuk kembali merokok, riset resmi pemerintah amerika juga menemukan bahwa membebaskan membiarkan iklan rokok semua media membuat masyarakat menerima kebiasaan merokok sebagai hal yang baik dan biasa. sebagaimana dikutip darikomisi nasional perlindungan anak hal. (bukti bahwa industri rokok dalam beberapa penelitiannya juga mengakui tentang pentingnya remaja dalam bisnis mereka, seperti beberapa penelitian industri rokok yang menyatakan:laporan peneliti myron johnson wakil presiden riset dan pengembangan phillip morris)merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold perokok remaja: strategi dan peluang, r.j reynolds tobacco company memo internal, februari sebagaimana dikutip dari buku iklan, promosi dan sponsor rokok: strategi menggiring anak merokok , komisi nasional perlindungan anak, hal. (bukti bahwa uraian diatas, membuktikan dalam kebenaran ilmiah serta kebenaran secara yuridis formil, iklan dan promosi rokok terbukti sebagai strategi marketing industry rokok untuk mempengaruhi anak muda dan atau remaja agar menggunakan produk rokok dengan menyamarkan dampak penggunaan rokok dalam materi iklannya melalui materi iklan yang dapat diterima oleh anak muda dan atau remaja: bahwa dengan demikian iklan dan promosi rokok adalah strategi marketing industri rokok untuk menjual kesakitan dan kematian yang menyasar anak muda dan remaja: bahwa dalam studi ilmiah diketahui bahwa larangan komprehensif iklan, promosi dan sponsor rokok efektif dalam menurunkan konsumsi rokok. dalam upaya penurunan konsumsi rokok, larangan komprehensif iklan rokok memiliki dampak yang lebih besar negara negara berkembang dibanding negara maju. bahwa sebuah studi dari negara maju menemukan larangan komprehensif mengurangi konsumsi tembakau sebesar sedangkan studi dari negara berkembang menemukan larangan komprehensif mengurangi konsumsi sebesar bahwa berdasarkan catatan badan kesehatan dunia world health organization), terdapat negara dunia yang melakukan pelarangan iklan rokok dcmedia siaran who, dan pada lingkup negara negara anggota asean, kecuali indonesia, negara negara anggota asean lainnya sudah memberlakukan aturan pelarangan iklan rokok sebagai bentuk perlindungan rakyatnya dari bahaya rokok. bahwa dengan demikian secara global negara negara didunia memahami bahwa iklan rokok adalah sebuah masalah dan ancaman bagi kondisi kesehatan rakyat, sehingga melakukan kebijakan pelarangan iklan dan promosi rokok negaranya. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god bahwaasbahwa berdasarkan uraian anak anak dan remaja agar menggunakan produk rokok, padahal rokok itu adalah produk adiktif, dimana penggunaannya berbahaya bagi kesehatan bahkan bias memperpendek usia produktif dan harian hidup anak. hal ini adalah ancaman terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembangkhususnya hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,norma hak yang diatur pada uud ini diantaranya adalahhak asasi manusia yang menjadi turunan dan atau bagian dari hak hidup, salah satunya adalah hak atas kesehatan yangmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia, sebagaimana dikutip dan diunduh dari manusia ).: (vide bukti bahwa dalam keadaan konkrit, sebagaimana yang dijamin oleh uud secara yuridis konstitusional haruslah juga dipahami dalam konteks hak hak yang dapat mendukung dan atau membantu untuk setiap orang dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. sehingga setiap hal yang dapat membuat setiap orang terhambat untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin serta terhambat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat disebut mengancam dan atau bertentangan dengan uudmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldrokok terbukti dan diakui sebagai produk yang penggunaannya berbahaya bagi kesehatan dan penggunaanya dapat menyebabkan kesakitan dan kematian yang telah membuktikan baik dalam fakta empiris dan juga kebenaran ilmiah diantaranya dengan dalil sebagai berikut:vide merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldvide atas kesehatan, bahwa karena rokok adalah produk yang bersifat adiktif yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan, maka penggunaan rokok selain berdampak merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god terhadap kesehatan juga berdampak terhadap permasalahan social dan ekonomi masyarakat dan permasalahan kesejahteraan masyarakat: bahwa: sebagaimana dikutip dari buku atlas tembakau indonesia edisi yang ditulis oleh tobacco control support center icsc), hal. (bukti sementara itu, peningkatan tajam juga terjadi pada prevalensi perokok remaja usia tahun. pada rentang waktu dari tahunsementara itu, pada data prevalensi perokok remaja laki laki juga terjadi peningkatan yaitu sebesar pada tahun meningkat menjadi pada tahundan ini dapat menunjukkan korelasi bahwa meningkatnya jumlah perokok akan sama dengan meningkatnya penjualan produk rokok yang berarti juga sama dengan meningkatnya pengeluaran keuangan perokok untuk membeli rokok, bahwa sebesar dari pendapatan rumah tangga termiskin yang ada pokoknya termiskin merokok) dihabiskan untuk membeli rokok. proporsi belanja bulanan untuk rokok pada keluarga miskin adalah kedua terbesar setelah beras. hal ini konsisten terjadi untuk periode tahun pengeluaran total rumah tangga termiskin merokok sebesar rp. , ,sementara untuk membeli rokok sebesar rp. pengeluaran untuk membeli rokok berada urutan dua dibandingkan dengan pengeluaran lainnya rumah tangga miskin merokok. dia mengalahkan jenis pengeluaran lainnya seperti pendidikan, pemenuhan gizi dan kesehatan. jika dibandingkan dengan rumah tangga terkaya, presentase pengeluaran rumah tangga termiskin untuk membeli rokok jauhsebagaimana yang diberikan oleh uud diatur lebih lanjut dalam undang undang beriku(vide bukti khususnyadibawahnya termasuk mahkamah konstitusilebih besar yaitu sementara rumah tangga terkaya hanyalah hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga termiskin lebih terjerat konsumsi rokok dari pada rumah tangga kaya. sebagaimana dikutip dari buku peta jalan pengendalian produk tembakau yang ditulis oleh aliansi pengendalian tembakau indonesia, hal. (bukti bahwa data proporsi pengeluaran rumah tangga untuk tembakau pada tahun menunjukkan semakin miskin rumah tangga perokok maka semakin besar beban konsumsi rokoknya. rumah tangga perokok terkaya menghabiskan pendapatannya untuk rokok sementara rumah tangga perokok termiskin menghabiskan pendapatannya untuk rokok.bukti bahwabahwa kerugian total penduduk indonesiardeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldbahwa dengan demikianngganggu kesehatan serta berdampak pada permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat, maka dapat disimpulkan iklan dan promosi rokok ancaman dan dapat mengurangiuud bahwa uud yang berbunyimberikan jaminan hak kepada setiap orang warga negara indonesia untuk mendapatkan jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara, bahwa penyelenggaraan system jaminan social ini dilakukan pemerintah melaui sistem jaminan jaminan social nasional yang salah satunya adalah system jaminan kesehatan nasionalmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold:. sedangkan pada rentang waktu dari tahun merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldbahwa total biaya kesehatan yang dibelanjakan. dan kerugianodi suwardi, ma, direktur gizi masyarakat, direktorat kesehatan masyarakat, kementerian kesehatan ri, menyatakan bahwa paparan rokok telah memicu banyak penyakit tidak menular (ptm). anggaran jaminan kesehatan nasional yang didapat dari masyarakat melalui bpjs kesehatan bahkan terkuras persennya hanya untuk membiayai penyakit yang disebabkan oleh rokok. ini cukup besar untuk membayar penyakit yang diakibatkan oleh rokok. sebagaimana yang dikutip dari berita dengan judul persen anggaran bpjs kesehatan untuk penyakit akibat rokok yang diunduh dari anggaran bpjs kesehatan untuk penyakit akibat rokok bahwa menteri kesehatan periode naskah mbox dalam satu berita menyatakan: jika perilaku merokok tidak dihentikan, maka badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) bisa bangkrut. banyak dana yang harus dikeluarkan untuk pengobatan pasien yang terserang penyakit akibat merokok. ini bisa membangkitkan bpjs. dasar ditemukan fakta bahwa anak remaja berusia tahun sudah menjadi perokok. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kekhawatiran saya tidak akan terjadi kalau perokok menghentikan kebiasaan itu. kan penyakit yang dipicu rokok sebenarnya bisa dicegah," katanya. menurut mbox, saat ini indonesia menjadi negara dengan jumlah perokok terbesar dunia. kalau tidak dilakukan upaya pencegahan bukan tidak mungkin saat usia sudah kena stroke, saat usia tahun gigi rontok," katanya. sebagaimana yang dikutip dari berita dengan judul menkes: perokok bisa bikin bangkrut bpjs yang diunduh dari menkes perokok bisa bikin bangkrut bpjs bahwa rokok juga menjadi faktor pemberat terhadap kemiskinan, hal ini dikarenakan rokok sebagai produk yang bersifat adiktif membuat banyak orang sulit lepas dari jabatannya dan berdampak pada pengeluaran keuangan keluarga dimana belanja rokok kalahkan kebutuhan gizi. sebagaimana yang dikutip dari headline harian kompas dengan judul rokok terparah kemiskinan , selasa maret (bukti bahwa rokok termasuk komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan, dimana masyarakat miskin baik perkotaan maupun desa menghabiskan uangnya untuk membeli rokok terbesar kedua setelah membeli beras. sebagaimana yang dikutip dari berita resmi statistik nomor th. xix, juli berjudul profil kemiskinan indonesia maret yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik republik indonesia, (buktimperparah kemiskinan dana tau sebagai faktor pemberat kemiskinan serta mengancam system system jaminan sosial nasional ssn) yang diselenggarakan melalui badan penyelenggara jaminan sosial bpjs). padahal bpjs adalah instrumen yang dibuat negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh uuduud memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan penegakkan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional rakyat dengan memberikan tanggung jawab kepada negara, terutama pemerintah dan pelaksanaan hak asasi manusia: bahwa penyelenggaraan negara adalah manifestasi keinginan untuk melindungi kemanusiaan dan hak asasi manusia. negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan semata mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara, bahwa prof. dr. jimmy asshiddigie, sh., dalam bukunya yang berjudul konstitusi dan konstitusionalisme indonesia menyatakan bahwa . jaminan konstitusional terhadap hak hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya negara hukum suatu negara. bahwa salah hak dasar manusia yang dijamin oleh uud (konstitusi indonesia) adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana yang diatur dalam dan uud bahwabahwa terkait dengan hak untuk hidup yang diatur dalam uud mahkamah konstitusi juga telah membahasnya dalam putusan nomor puu iiahkamah konstitusi dengan suara bulat berpendapat bahwa merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold,bahwa dengan demikian berdasarkan jaminan konstitusional yang diatur dalam juncto juncto uud upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak hidup dan mempertahankan hidup adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan dalam upaya pembunuhannya, hak ini tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapunmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold: bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan merokok merupakan penyebab kematian yang utama terhadap dari penyebab kematian terbesar dunia, bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikrokok yang ditawarkan, padahal rokok adalah produk yang penggunaannya menimbulkan kesakitan dan kematian, bahwa hak asasi manusia ham) adalah hak yang melekat pada manusia karena terlahir sebagai manusia. hak hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusiapaling dasar atau yang paling asasi. dan jika tidak dihormati, dilindungi dan dipenuhi maka martabat (dignity) orang sebagai manusia berkurang, bahwa kesehatandan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold depannya. singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. sebagaimana dikutip dan unduh dari (vide bukti bahwa dalam konsepsi hak asasi manusia, hak atas kesehatan adalah merupakan bagian dari hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, bahwa rekomendasi ecos e c. idn co khusus untuk indonesia tertanggal juni bab tentang principal subject concern and recommendations tentang mental health yang bersifat legally binding merekomendasikan indonesia untuk membuat kebijakan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara komprehensif atau keseluruhan. yang secara jelasnya rekomendasi mengatakan: exact anti tobacco legislation which prohibits indoor smoking public buildings and the workplace and enforce comprehensive ban tobacco advertising, promotion and sponsorship bahwa keberadaan iklan dan promosi rokok telah menyebabkan perlindungan hak atas kesehatan tidak dapat berjalan maksimal komentar umum ekonom paragraf bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta fakta ini, keberadaan iklan rokok patut disebut bertentangan dengan ham. karena iklan rokok adalah upaya industri untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang. bahwa, keberadaan huruf penyiaran dan huruf pers telah menjadi dasar dan justifikasi normative yuridis keberadaan iklan dan promosi rokok media penyiaran dan media cetak. padahal keberadaan iklan dan promosi rokok bertentangan dan ham karena, bahwa berdasarkan uraian dan fakta atas, dengan demikian keberadaan iklan dan promosi rokok sebagaimana yang diatur dalam huruf penyiaran dan huruf pers telah membuat negara terutama pemerintah tidak dapat melakukan fungsinya untuk merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, dan oleh karenanya bertentangan dengan uud rokok produk legal tapi bukan produk normal bahwa undang undang nomor tahun tentang kesehatan selanjutnya disebut kesehatan (bukti pada pada pokoknya menyatakan bahwahwaebut uu cukai (bukti pada menyatakan bahwa: barang barang yang dikenai cukai memiliki sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan: peredarannya perlu diawasi: pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup: dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan . bahwa rokok adalah salah satu barang yang disukai, sehingga berdasarkan cukai ini rokok adalah produk yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. bahwa karena rokok sebagai produk olahan tembakau adalah produk yang bersifat adiktif dan pemakaiannya berdampak negative bagi masyarakat dan lingkungan, maka dilakukan upaya atau cara untuk membatasi pemeran dan penggunaannya, yang salah satunya adalah melalui instrument cukai. sebagaimana yang dinyatakan dalam huruf dan huruf cukai (vide bukti yaitu:adaban dan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldud dan oleh karenanya para pemohon, memohon agar sudah kiranya mahkamah konstitusiterhadap ketentuan huruf yang berbunyi promosi rokok yang memperagakan wujud rokok undang undang nomor tahun tentang penyiaran (vide bukti dan huruf yang berbunyi, peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok undang undang nomor tahun tentang pers (vide bukti terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (vide bukti yakni dan dan dan ill. tentang kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan konstitusional para pemohonhak konstitusional didefinisikan pada penjelasan mahkamah konstitusi (vide bukti yang berbunyi: yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud nri bahwa dalamno6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrument tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. dengan demikian, ketentuan yang mengatur pemberian pita cukai pada produk rokok sebagaimana yang diatur dalam cukai, baik berdasarkan original intent (maksud awal) maupun berdasarkan original meaning (makna awal) bukanlah mengandung makna yang memberikan justifikasi legalitas pada produk rokok. tetapi pemberian pita cukai dan penerapan cukai serta tingginya nilai cukai yang diberikan terhadap rokok sebagai produk hasil tembakau ditujukan dengan maksud membatasi secara ketat konsumsi dan peredaran rokok, karena sifat atau karakteristik produknya berdampak negatif bagi kesehatan. bahwa dapat juga dimaknai, bahwa pemberian pita cukai hanya diberikan kepada produk produk yang pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup sehingga konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi. hal ini terbukti bahwa banyak produk konsumen legal lainnya yang tidak dikenai cukai. sehingga walaupun rokok dianggap sebagai produk legal karena sampai saat ini tidak ada peraturan perundang undangan yang menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang, tetapi secara yuridis formil rokok ditempatkan sebagai bukan barang konsumen normal yang peredaran dan konsumsinya bisa disamakan dengan produk konsumen lainnya, karena rokok dikenai pita cukai. tidak semua produk konsumen legal boleh beriklan bahwa dalam melakukan pengenalan dan pemasaran produknya, tidak semua industri yang melakukan usaha secara legal indonesia memiliki hak yang sama. negara dan pemerintah memiliki kewenangan dan dapat mengambil langkah untuk membatasi hak hak yang dimiliki industry yang legal sekali pun untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. atas dasar berbagai alasan seperti melindungi kesehatan masyarakat dari produk berbahaya, mendorong program pemerintah, melindungi kepentingan public, dampak penggunaan sebuah produk dan lain sebagainya, pemerintah memberikan perlakukan khusus terhadap beberapa produk legal dengan mengatur peredarannya dan melawan iklan dan promosi produk tersebut, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold seperti yang terjadi pada pelarangan iklan terhadap alkohol, susu formula serta obat obatan khusus yang hanya bisa dikonsumsi dengan resep dokter. pelarangan ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah dalam melindungi masyarakatnya bukan tindakan diskriminasi terhadap produk tersebut yang secara formil yuridis diakui sebagai produk legal, bahwa produk yang mengandung alkohol yang merupakan produk legal dan juga diproduksi oleh industry yang legal, berdasarkan beberapa peraturan perundang undangan, dilarang untuk diiklankan. seperti yang diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya: huruf penyiaran (vide buktipers (vide bukti menyatakana tau penggunaan rokok. peraturan pemerintah nomor tahun tentang label dan iklan pangan (bukti selanjutnya disebut label dan iklan pangan, yang menyatakan setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam adalah minuman berkadar etanol c2h5oh) lebih dari atau sama dengan (satu per seratus). bahwa cukai pada dan penjelasannya pada pokoknya menyatakan bahwa zat berbahaya yang perlu diatur peredarannya selain alkohol, produk yang mengandung etil alkohol, juga tembakau dan produk tembakau. dengan demikian dalam hal iklan dan promosi, seharusnya perlakuan terhadap rokok sebagai produk tembakau disamakan dengan produk alkohol, yaitu dilapangan untuk beriklan dan melakukan promosi: bahwa pemerintah juga mengatur pelarangan iklan susu formula media massa untuk mendukung kepentingan program pemberian asi eksklusif, seperti diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberian air susu ibu eksklusif (bukti selanjutnya disebut asi eksklusif pada yang menyatakan:formula bayi: dan atau pengiklananbahwa dalam hal bahaya atas penggunaan produknya, maka produk tembakau jauh lebih berbahaya daripada susu formula, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa dalam hal pembatasan peredaran produk legal, pemerintah juga melakukan pelarangan iklan terhadap obat keras, psikotropika dan narkotika begitu pula susu formula dan zat adiktif dalam peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang iklan dan publikasi layanan kesehatan (bukti selanjutnya disebut kemenkes iklan dan publikasi layanan kesehatan, pada yang menyatakan: iklan dan atau publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila bersifat: menyerang dan atau pamer yang bercita rasa buruk seperti merendahkan kehormatan dan derajat profesi tenaga kesehatan: memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan: cc. memuat informasi yang menyiratkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau menciptakan pengharapan yang tidak tepat dari pelayanan kesehatan yang diberikan, d. membandingkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, atau mencela mutu pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya: memuji diri secara berlebihan, termasuk pernyataan yang bersifat superlatif dan menyiratkan kata satu satunya atau yang bermakna sama mengenai keunggulan, keunikan atau kecanggihan sehingga cenderung bersifat menyesatkan, memublikasikan metode, obat, alat dan atau teknologi pelayanan kesehatan baru atau non konvensional yang belum diterima oleh masyarakat kedokteran dan atau kesehatan karena manfaat dan keamanannya sesuai ketentuan masing masing masih diragukan atau belum terbukti, mengiklankan pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang fasilitas pelayanan kesehatannya tidak berlokasi di. negara indonesia, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold ata, mengiklankan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki izin, i. mengiklankan obat, makanan suplemen, atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar mutu dan keamanan, mengiklankan susu formula dan zat adiktif: k. mengiklankan obat keras, psikotropika dan narkotika kecuali dalam majalah atau forum ilmiah kedokteran, memberi informasi kepada masyarakat dengan cara yang bersifat mendorong penggunaan jasa tenaga kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut: mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apa pun termasuk pemberian potongan harga (diskon), imbalan atas pelayanan kesehatan dan atau menggunakan metode penjualan multi level marketing, memberi testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi media massa, dan oo. menggunakan gelar akademis dan atau sebutan profesi bidang kesehatan. bahwa fakta fakta yuridis diatas menunjukkan bahwa pelarangan iklan dan promosi sudah banyak dilakukan kepada produk produk legal, sebagai salah satu bentuk perlindungan kesehatan masyarakat dan mewujudkan program kesehatan yang maksimal. dengan demikian, tidak semua produk legal adalah produk yang normal dan memiliki hak yang sama dengan produk legal lainnyai. menyatakan huruf penyiaran yang berbunyi promosi rokok yang memperagakan wujud rokokdan dan uud serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, .ooioiiiooooooooaa menyatakan huruf pers yang berbunyi peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok bertentangan dengan dan dan dan uud serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nan ana naa nan nnn nanini diucapkan, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku,kta notaris pemuda muhammadiyah, bukti fotokopi penetapan pengangkatan ketua umum pengurus pusat pemuda muhammadiyah: bukti fotokopi anggaran dasar pemuda muhammadiyah hasil keputusan tanwin pemuda muhammadiyah tahun bukti fotokopi akta notaris nasyiatul aisyiyah, bukti fotokopi penetapan pengangkatan ketua umum pengurus pusat nasyiatul aisyiyah, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bukti fotokopi anggaran dasar organisasi nasyiatul aisyiyah: bukti fotokopi akta notaris ikatan pelajar muhammadiyah, bukti fotokopi penetapan pengangkatan ketua umum pengurus pusat ikatan pelajar muhammadiyah: bukti fotokopi anggaran dasar ikatan pelajar muhammadiyah, bukti fotokopi akta notaris indonesian institute for social development, bukti fotokopi surat kuasa dari dari ketua badan pengurus yayasan lembaga pemberdayaan sosial kepada dr. sudiro markus: bukti fotokopi kepengurusan yayasan lembaga pemberdayaan sosial, bukti fotokopi hal. buku hukum acara mahkamah konstitusi republik indonesia yang ditulis oleh maruarar siahaan yang diterbitkan oleh penerbit sinar grafika, tahun bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu i1bukti fotokopi peraturan komisi penyiaran indonesia nomor p kp1 tentang standar program siaran, bukti fotokopbukti fotokopi hal. bukubukti fotokopi hal buku profil tembakau indonesia: bukti fotokopi hal. buku tobacco atlas bukti fotokopi hal. dan hal. buku fakta tembakau bukti fotokopi framework convention tobacco control, bukti fotokopi hal. buku report the global tobacco merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold epidemic, power package , yang diterbitkan oleh world health organization who), bukti fotokopi hal. buku kemunafikan dan mitos: dibalik kedigdayaan industri rokok , mardhiyah hakim, bukti fotokopi pada majalah gatra edisi juni hal. artikel yang ditulis widyastuti seroja dengan judul pemerintah tutup mata pada anak korban rokok , bukti fotokopi hal.yang diterbitkan komisi nasional perlindungan anak bukti fotokopi hal. buku iklan, promosi dan sponsor rokok: strategi menggiring anak merokok , yang diterbitkan komisi nasional perlindungan anak, bukti fotokopi makalah kesehatan sebagai hak asasi manusia, diunduh dari sebagai hak asasi manusia : bukti fotokopi hal. buku atlas tembakau indonesia edisi bukti fotokopi hal. buku peta jalan pengendalian produk tembakau, bukti fotokopi hal. buku bunga rampai fakta tembakau: permasalahan indonesia tahun bukti fotokopi headline harian kompas selasa, maret dengan judul rokok terparah kemiskinan : bukti fotokopi printout berita resmi statistik nomor th. xix, juli berjudul profil kemiskinan indonesia maretperaturan pemerintah nomor tahun tentang label dan iklan pangan, bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberian air susu ibu eksklusif, bukti fotokopi akta peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang iklan dan publikasi layanan kesehatan, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold penyinyiaran) dan huruf undang undang nomor tahun tentang pers)ol fax emil sekretariat omahkamahkonstt(lima) syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalammemohonkan pengujiannya: bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atasmemenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam mahkamah konstitusitentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon pemohon ii, pemohon iii dan pemohon a1.pengurusnya yakni daniel antar simanjuntak dalam kedudukannya sebagai ketua merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttrupakan badan hukum publik,:: bahwa pemohon iiianak, remaja, dan pelajar yang menjadi anggota organisasinya menjadi, dan empiris memang ditujukan dan atau menyasar anak anak, remaja, dan pelajar: bahwa pemohondalam dikarenakan adanya iklan rokok, bahwa dengan demikian para pemohon sebagai organisasi organisasi yang peduli terhadap segala kebijakan yang berkaitan dengan hasil tembakau, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold termasuk rokok sehingga mendorong lahirnya kebijakan yang melarang iklan rokok dan promosi produk tembakau dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberadaan huruf penyiaran dan huruf pers. i3.6j menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf fbadan hukum publik (bukti dan bukti bukti dan bukti bukti dan bukti dan bukti bukti dan bukti p 16j, yang menjalankan kegiatan atau program untuk kepentingan umum dan advokasi kepentingan publik (bukti bukti bukti dan bukti p 14j, yang menganggap hak konstitusionalnya dalam memajukan diriuud telah melanggar oleh berlakunya norma huruf penyiaran dan huruf pershuruf penyiaran dan huruf pershuruf penyiaran dan huruf pers yang masing masing menyatakan sebagai berikut: huruf penyiaran siaran iklan niaga dilarang melakukan: a. bd. cc. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok, huruf pers perusahaan pers dilarang memuat iklan: @a. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. bertentangan dengan dan dan dan uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa kebenaran rokok sebagai produk olahan daun tembakau sebagai produk yang bersifat dan atau mengandung zat adiktif adalah kebenaran ilmiah sekaligus kebenaran yuridis formil sebagaimana dikuatkan oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii oleh karenanya rokok sebagai produk yang bersifat adiktif berbahaya bagi kesehatan dan penggunaannya dalam jangka panjang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian,, bahwa iklan dan promosi rokok sebagaimana diatur dalam undang undang guo bertentangan dengan hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan: hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh, dan hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang masing masing hak tersebut dijamin dan dilindungi dalam dan dan dara pemohon tidak semua industri yang melakukan usaha legal indonesia memiliki hak yang sama untuk melakukan pengenalan dan pemasaran produknya. negara memiliki kewenangan dan dapat mengambil langkah legislasi untuk membatasi hak hak yang dimiliki industri legal dalam mengenalkan dan memasarkan produknya untuk menjaga kepentingan bangsa yang lebih besar. salah satunya dengan melakukan pelarangan iklan terhadap zat adiktif, mana rokok adalah salah satunya: berdasarkan seluruh argumentasi atas, para pemohon memohon agar mahkamah menyatakan huruf penyiaran dan huruf pers dinyatakan bertentangan dengan dan dan dan uud i3.9jbahwa dari uraian pokok permohonan yang disampaikan, para pemohon sesungguhnya menghendaki atau mengharapkan agar pembentuk undang undang menerbitkan regulasi atau melalui undang undang guo melakukan pembatasan terhadap kebebasan industri yang ada dalam memperkenalkan atau memasarkan produknya. pelaku industri tidak boleh diberi kesempatan seluas luasnya untuk mengiklankan dan mempromosikan produknya menurut cara cara yang mereka kehendaki sendiri, melainkan harus dikontrol. dalam rangka melakukan kontrol, pembentuk undang undang harus mengambil langkah langkah pembatasan untuk tujuan agar hak hak konstitusional warga negara untuk hidup sehat, berkembang dan sejahtera lahir dan batin dapat dilindungi, bahwa terkait dengan keinginan para pemohon agar pembentuk undang undang menerbitkan regulasi guna membatasi upaya memperkenalkan atau merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid memasarkan produk rokok, perlu dikutip putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal september pada bagian konklusi paragraf menyatak . berdasarkan putusan ini, mahkamah telah menegaskan pengaturan promosi dan iklan rokok menjadi wilayah pembentuk undang undang. dengan demikian, sebagaimana didalilkan para pemohon, demi memenuhi ketentuan dan dan dan uud mahkamah harus melihat terlebih dahulu kebijakan hukum (legal policy) berupa undang undang yang memuat pengaturan mengenai promosi dan iklan rokok. bahwa apabila yang dimaksudkan dan dikehendaki para pemohon adalah larangan terhadap promosi rokok yang memperagakan wujud rokok dan larangan memuat iklan peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok sebagaimana diminta dalam petit permohonan, maka keberadaan huruf penyiaran dan huruf pers sesungguhnya telah mengakomodir substansi yang dimohonkan oleh para pemohon. penyiaran berisi norma tentang larangan larangan dalam melakukan siaran iklan niaga, yang salah satunya adalah larangan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. demikian pula dengan ketentuan pers juga berisi tentang larangan bagi perusahaan iklan untuk mengiklankan substansi yang dikehendaki para pemohon yang salah satunya adalah larangan mempromosikan rokok yang memperagakan wujud rokok. bahwa dengan demikian, para pemohon telah keliru memahami keberadaan huruf penyiaran dan huruf pers dengan hanya memahami norma itu secara parsial atau tidak membacanya secara utuh, mana yang dipersoalkan hanyalah keberadaan frasa "promosi rokok yang memperagakan wujud rokok dan frasa peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok dalam dua norma yang dimohonkan. untuk diuji konstitusionalitasnya. padahal, rumusan norma tersebut merupakan bagian yang merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid tidak terpisahkan dari induk kalimat dalam yang sama. hal mana, apabila dipahami secara utuh, justru promosi yang memperagakan wujud rokok dan iklan yang memuat peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok merupakan hal yang dilarang menurut penyiaran dan pers. bahwa apabila norma dalam undang undang yang diajukan oleh para pemohon dikabulkan dengan menyatakan huruf penyiaran dan huruf pers bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka yang akan terjadi justru bahwa iklan dan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok tidak lagi dilarang. apabila hal itu tidak dilarang, ancaman terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dikemukakan para pemohon justru akan terjadi. i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, rumusan undang undang guo telah ternyata tidak bertentangan dengan uud sebagaimana didalilkan para pemohon, sehingga permohonan para pemohon agar huruf penyiaran dan huruf perax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god ttd. ttd. saudi isra menahan sitompul ttd. ttd. santo dewa gede laguna ttd. ttd. suhartonoumum pimpinan pusat pemuda muhammadiyah berdasarkan surat keputusan pimpinan pusat pemuda muhammadiyah nomor tentang penetapan susunan personalia pimpinan pusat pemuda muhammadiyah hasil reshuffle periode tanggal desember (bukti yang bertindak untuk dan atas nama pemuda muhammadiyah: bahwa pemohon sebagai badan hukum publik, sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar (bukti organisasi pemohon didirikan untuk melakukan usaha yang diantaranya adalah: meningkatkan harkat, martabat dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,. bahwa pemohon sebagai badan hukum publik mengatur tentang batasan usia yang menjadi anggota organisasi, yang menjadi salah satu fokus perjuangan organisasi yaitu pemuda islam, warga negara indonesia yang berusia tahun sebagaimana yang diatur pada anggaran dasar pemuda muhammadiyah, bahwa pemohon sebagai organisasi non pemerintah semenjak didirikan sampai saat ini secara 'aktif dan terus menerus dan sesuai statute organisasi melakukan kegiatan dalam bidang, keagamaan, kemanusiaan, advokasi kebijakan yang berpihak terhadap hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya: melakukan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan harkat, martabat dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi dan berkala mulia, kegiatan kegiatan upaya kepedulian terhadap nilai nilai kemanusiaan kegiatan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan manusia: turut serta dalam upaya penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran serta pembelaan terhadap masyarakat. bahwa pemohon dalam pelaksanaan fungsi keorganisasiannya untuk melakukan pembelaan terhadap nilai nilai manusia dan hak asasi manusia telah terlibat dalam upaya perlindungan masyarakat dari bahaya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold: bahwa pemohon sebagai bentuk pembelaan dan keberpihakan terhadap nilai nilai manusia dan hak asasi manusialakukan edukasi bahaya rokok kepada anggota pemuda muhammadiyah dan masyarakat: mengkampanyekan gerakan ayah hebat yang salah satu indikatornya adalah tidak merokok dan berhenti merokok, cc. melakukan diskusi diskusi terkait dengan pelarangan iklan rokok dalam pembahasan rancangan undang undang tentang penyiaran, melakukan upaya advokasi pelarangan iklan rokok pada pembahasan rancangan undang undang tentang penyiaran melalui penyelenggaraan konferensi pers maupun audiensi dengan pihak pihak yang terkait yakni dpr ri, menteri komunikasi dan informatika republik indonesia dan komisi penyiaran indonesia. bahwa dalam melaksanakan fokus pekerjaatau badan hukum publik yang melakukan upaya pembelaan dan advokasi kepentingan umumrdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold.,usaha usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas kesehatan manusia agar berkemampuan tinggi, usaha usaha untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. karena berdasarkan banyak penelitian, keberadaan iklan dan promosi rokok membuat persepsi bahwa rokok adalah hal yang biasa dan wajar, hal ini membuat keinginan masyarakat yang menjadi perokok untuk berhenti merokok menjadi rendah. sementara itu data yang ada, indonesia mayoritas perokok adalah masyarakat ekonomi rendah yang menghabiskan sebagian besar pendapatan ekonominya untuk membeli rokok. bahwa pemohon berdasarkan anggaran dasar organisasinya juga memiliki kewajiban untuk turut serta,merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlwww .jdih.kemenkeu.go.id us, menteri keuangan republik indonesiabahwa untuk mendukung program pemerintah untuk mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu berupa rumah sederhana dan rumah sangat sederhana untuk dimiliki, perlu memberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana, ccdengan mempertimbangkan meningkatnya harga tanah dan bangunan serta usulan dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyatangkaperlu menetapkan peraturan menteri www .jdih.kemenkeu.go.id kal menteri keuangan republik indonesia jle lampirdan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai jawa (kecuali jakarta, bogor, depok tangerang, bekasi) dan sumatera (kecuali kep. riau, bangka belitung, kepulauan mentawai) kalimantan (kecuali kabupaten murung raya dan kabupaten mahakam ulu) sulawesi, bangka belitung, kepulauan mentawai, dan kepulauan riau (kecuali kepulauan anambas) maluku, maluku utara, bali dan nusa tenggara, jabodetabek jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi), dan kepulauan anambas, kabupaten murung raya, kabupaten mahakam ulu papua dan papua basa u.b. lan ben kepala bagian t.u. kementerian . biro umum na. arif bintaro buwono5het nip tan menteri keuangan republik indonesiaatas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. rumah umum sebagaimana dimaksud pada merupakan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor www .jdih.kemenkeu.go.id sgp), menteri keuangan republik indonesia(tiga puluh enam meter persegi), harga jual tidak melebihi batasan harga jual,rupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu (empat) tahun sejak dimiliki,pengaturan harga jual sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku ketentuan sebagai berikut: menteri keuangan republik indonesia untuk tahun ketentuan tersebut diberlakukan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal desember untuk tahun ketentuan tersebut diberlakukan sejak tanggal januari sampai dengan tanggal desember cc. pengaturan harga jual tahun berlaku untuk tahun tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan dalam peraturan menteri ini. masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. pondok boroperorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan, yang diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu (empat) tahun sejak diperoleh. asrama mahasiswa dan pelajaruniversitas atau sekolah, perorangan dan atau pemerintah daerah, yang diperuntukkan khusus untuk pemogokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia dipindahtangankan dalam jangka waktu (empat) tahun sejak diperoleh. perumahan lainnya yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam meliputi: rumah pekerja, yaitu tempat hunian, berupa bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: untuk bangunan tidak bertingkat, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf atau untuk bangunan bertingkat, sesuai dengan ketentuan mengenai rumah susun sederhana yang diatur dalam peraturan menteri keuangan tersendiri, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu (empat) tahun sejak diperoleh. bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam yang dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan atau lembaga swadaya masyarakat. atas penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana. dimaksud dalam dikenai pajak pertambahan nilai. dalam hal pengembang atau pengusaha lainnya yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada tidak memungut pajak pertambahan nilai, terhadapnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia dalam hal pembeli rumah sederhana dan rumah sangat sederhana tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf pajak pertambahan nilai yang semula dibebaskan wajib dibayar kembali oleh pembeli penerima fasilitas paling lama (satu) bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: terhadap penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dilakukan sebelum berlakunya peraturan menteri ini: berlaku ketentudan saat penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pada saat hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut diserahkan, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia terhadapdiberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai dan dipindahtangankan sebelum berlakunya peraturan menteri ini, berlaku ketentuan pemindahtangan, www .jdih.kemenkeu.go.idsb3an ty lai arif bintaro ono nip www .jdih.kemenkeu.dengan rahmat tuhan yang maha esa center! keuangan republik indonesialauddin makassar sj b.iii ku. tanggal mei telah mengajukan usulan tarif layanan badan layanan mum universitas islam negeri alauddin makassar pada kementerian agama; bahwa usulan tarif layanan badan layanan umum universitas islam negeri alauddin makassar pada kementerian agam.alauddin makassar pada kementerian agama kepada pengguna jasa. tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas; tarif program magister; tarif program doktor; tarif; tarif auditorium; tarif penggunaan ruang kan tin caf utara; tarif penggunaan mesin photocopy; tarif percetakan; i\ll nn:m l{f.l jangan republik indonesia tarif poliklinik; tarif training center; tarif penggunaan ruang anjungan tunai mandiri atm) kampus ii; dan tarif penggunaan lahan dan gedung. tarif seleksi ujian masuk, tarif program sarjana, tarif program magister, tarif program doktor, tarif profesi, tarif akademik lainnya, tarif asrama, tarif auditorium, tarif penggunaan ruang kantin kafetaria, dan tarif penggunaan mesin photocopy sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf sampai dengan huruf dan huruf sampai dengadaagama. tarif percetakan, tarif poliklinik, tarif training center, tarif penggunaan ruang atm kampus ii, tarif penggunaan lahan dan gedungmenterikeuangan republik indonesiatraining center, tarif penggunaan ruang anjungan tunai mandiri atm) kampus ii, dan tarif penggunaan lahan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsipas berlaku pengenaasebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling tinggi sebesar (seratus persen) dari tarif mahasiswa angkatan tahun badan layanan umum universitas islam negeri alauddin makassarbagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara rektor badan layanan urn,um universitas islam negeri alauddin makassar pada kementerian agama dengan pihak pengguna jasa. menterikeuangan republik indonesia badan layanan umum universitas islam negeri alauddin makassarislam negeri alauddin makassaralauddin makassaralauddin makassar pada kementerian agamajjmum tl.b. . kepala' bf\ gian .u. kementerian _____ ._, art'q t nip qf); io<n jt; ot. ::::gamadan sarjana ipa ips per orang ipc per orang program diploma dan per orang sarjana mandiri program magister per orang program doktor per orang profesi per orang program sarjana sumbangan pembinaan pendidikan spp) mahasiswa per mahasiswa semester sing program magistekegiatan ujian tesis per mahasiswa kegiatan wisuda per mahasiswa program doktoregia tan ujian komprehensif per mahasiswa ujian ujian tertutup per mahasiswa ujian ujian promosi per mahasiswa ujian wisuda per mahasiswa program prof esi sumbangan pembinaan pendidikan spp) keperawatan per mahasiswa semester center! keuangan republik indonesia jenis layanan ners apoteker akuntansi kepaniteraan umum danum) ners praktikum, ppl, pkl keperawatan ners apoteker akademik lainnya perpustakaan pendaftaran anggota perpustakaan khusus dan enggan tian kartu mahasiswa kartu perpustakaan denda keterlambatan pengembalian buku ma'had ali tambahan legalised ijazah dan transkrip nilai layanan penunjang akademik asrama rusunawa dormitory auditorium penggunaan kan tin caf utara penggunaan sin photocopy photocopy kampus photocopy kampus salinan sesuai dengan aslinya kepala biro' l:jm i :,." l>l. '. , "v& kepak bagian t. ' entertain .'_ pj,j,,,; ., ,,. tirto nip ob1 .'.:' <;>, ,t \)per mahasiswa semester per mahasiswa semester per mahasiswa per kartu per buku hari per mahasiswa bulan per lembar per kamar semester per mahasiswa bulan per kegiatan hari per kios bulan per unit bulan per unit bulan menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro

taat lakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindunglindungan masyarakat mempunyai hak: mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan peningkatan kapasidan.sumpah janji satlinmas, dan melaporkan kepada kasatb pemberdayaan pemberdayaan anggota satlinmas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi anggota satlinmas dalam pelaksanaan tugas. pemberdayaan anggota satlinmas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: lomba sistem keamanan lingkungan (siskamling), jambore satlinmas, dan cc. pos komando (posko) satlinmas, pemberdayaan anggota satlinmas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bupati. bab vii fasilitasi dan pembinaan bupati melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan lintas wilayah daerah. pembinaan teknis operasionalanggota satlinmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, cc. pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi dan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan lintas, pelaksanaan koordinasi bidang lintas, pemberi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan lintas. pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada melalui kepala satpol pp. bupati dalam melaksanakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan lintas sebagaimana dimaksud dalam dapat melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat dan kepala desa lurah melalui keputusan bupati. camatpada desa kelurahan:teknis operasional sebagaimana dimaksud pada melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum kecamatan. kepala desa lurahsesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang desa kelurahpp. bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan lintas kepada gubernur melalui kepala satpol provinsi jawa timlaporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan format pelaporpengorganisasian dan pemberdayaan satlinmaspaling lama (satu) tahurarxsesuai dengan aslinya bagian hukum, skala nge oto nursiyanto sny lampiranformat piagam penghargaan pengabdian (sepuluh) tahun dan (dua puluh) tahun dari bupati ppa daya, yak psn bad ts, hadi atas pengabdian dalam melaksanakan tugas sebagai anggota satuan kan derlind kat perlindungan masyarakat kes selama (sepuluh) tahun dan (dua puluh) tahun kabupaten kota . ang. ema tel pengabdian (tiga puluh) tahun dari gubernur aam gen ara mana mana pan sia yaa kab kan aah lag atas pengabdian dalam melaksanakan tugas sebagai anggota satuan hibah perlindungan masyarakat selama (tiga puluh) tahun provinsi . format pelaporan penyelenggaraan lintas laporan kelembagaan kabupaten bentuk nama kepala bidang keterangan bidang seksi kepala sub bidang kepala seksi kepala satuan polisi pamong praja kabupaten lamongan laporan bencana peristiwa lainnya pemerintah kabupaten lamongan kal satuan polisi pamong praja naa arnnnnnnaneneanenenannanannan no, tenant anna laporan tentang peristiwa bencana peristiwa (lainnya sebutkan) telah terjadi bencana peristiwa desa kota keanananka asalan kanan korea nnakanaananataan aan koil nananaanananananna nana kodak nanatanaann kanan pada tanggal bulan tahun nnakanananan nana jenis bencana peristiwa anananananananannakananananaaaaan sifat bencana (lokal nasional) nnanaanannnnnnnnnenaakan jumlah korban manusia meninggal annanaanananaeanaan luka luka berat kaaantaanaaa kanan luka luka ringan nananaanaaanennanaananaaan terserang penyakit kanannananaana ena aan hilang nakananatannlaanaaaaanan jumlah korban materiil rumah rusak anananaanaaa aan rumah tergenang manananan anna sawah yang rusak ananaanana ana tegalan yang rusak anaaanana kanan ternak hilang mati aan lain lain (diperinci) naanaanannaaaaeaaaenaaanan jenis pertolongan yang diberikan oleh polri (berupa apa) akaaanaeaan anna oleh instansi lain dan masyarakat (berupa apa) anaananaaaaa naa naa hasil hasil yang dicapai (berupa apa) gambar keadaan pada saat dan sesudah anaanananaaaa nana kepala satuan polisi pamong praja kabupaten lamongan laporan kepegawaian data anggota satuan tugas perlindungan masyarakat il. jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat ika orang status pegawai negeri sipil laa. orang non pegawai negeri sipil baka orang ii. rincian anggota satuan satuan polisi pamong praja tingkat pendidikan pendidikan jumlah |sa l2is (p83 sta slip les jumlah keseluruhan kepangkatan golongan golongan jumlah aan jumlah keselurusatuan polisi pamong prajanyelenggaraan perlindungan masyarakatatuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkasusunan organisasi satuan perlindungan masyarakat bupati kepala satuan polisi pamong praja sekretaris kepala bidang kepala bidang kepala kepala bidang satuan tugas ketenteraman penegakan bidang perlindungan perlindungan dan perundang sumber masyarakat masyarakat ketertiban undangan daerah daya umum aparatur kabupaten camat sekretaris kepala seksi kepala seksi kepala seksi kepala seksi satuan tugas tata pemberdayaan ekonomi dan ketenteraman perlindungan pemerintahan masyarakat dan pembangunan dan ketertiban masyarakat desa tamtama kecamatan na, kepala desa lurah mea angan kepala desa lurah perlindungan masyarakat sekretaris kepala seksi yang kepala kepala kepala membidangi kepala pelaksana seksi seksi seksi ketenteraman perlindungan ketertiban umum, masyarakat dan perlindungan masyarakat komandan regu komandan komandan regu komandan komandan kesiapsiagaan regu pertolongan regu regu dapur dan pengamanan pertama pada penyelamatan umum kewaspadaan korban bencana dan evakuasi dini dan kebakaran anggota anggota anggota anggota anggota laporan keterlibatan satlinmas dalam pengamanan laporan keterlibatan satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah jumlah jumlah jenis jenis permasalahan lokasi pemecahan instansi keterangan personil objek pengamanan gangguan gangguan masalah terkait vital trantibum dan lintas kepala satuan polisi pamong praja kabupaten lamongan salinan sesuai dengan aslinya kena bagian hukum, bupati lamongan, nanga ttd. uga pns upersmng fadli nursiyanto one perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkapenyelenggaraan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut penyelenggaraan lintas,pala satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkat kasat lintas, adalah kepala organisasi satlinmas yang dipimpin oleh kepala desa lurah yang memimpin penyelenggaraan perlindungan masyarakat desa kelurahan. satuan tugas perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkat satgas lintas, adalah satuan tugas yang dibentuk dengan keputusan bupati dengan tugas membantu pembinaan teknis operasional satlinmas daerahan bupati berwenang melakukan penyelenggaraan lintas. penyelenggaraan lintas sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh satpol sesuai tugas dan fungsi dengan melibatkan masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan. untuk efektivitas penyelenggaraan lintas, satpol melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan penyelenggaraan lintas sebagaimana dimaksud dalam bupati membentuk satgas lintas kabupaten. bupati sebagaimana dimaksud pada dapat mendelegasikan kepada camat untuk membentuk satgas lintas kecamatan. satgas lintas sebagaimana dimaksud pada dterdiri dari pejabat pada satpol yang membidangi ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat beserta jajarannya dan anggota satlinmas yang dipilih sesuai kebutuhan. satgas lintas sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pejabat yang membidangi ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat kecamatan beserta jajarannya dan anggota satlinmas yang dipilih sesuai kebutuhan. penyelenggaraan lintas desa kelurahan dilakukan oleh kepala desa lurah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan membentuk satlinmas. satlinmas dibentuk untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban dalam skala kewenangan desa dan membantu penyelenggaran lintas. satgas lintas sebagaimana dimaksud dalam dan dapat meminta bantuan kepada satlinmas sesuai tugas dalam hal diperlukan atau sewaktu waktu. bab iii pengorganisasian bagian kesatu pembentukan kepala desa lurah membentuk satlinmas desa kelurahan. bagian kedua perekrutan kepala desa lurah merekrut calon anggota satlinmas untuk mengisi struktur organisasi satlinmas. perekrutan anggota satlinmas sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan. bagian ketigalulusan dan atau sederajat serta diutamakan lulusan slip dan atau yang sederajat atas, sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal kelurahan desa setempat, dan bersedia membuat pernyataan menjadi anggota satlinmas dan berperan aktif dalam kegiatan lintas. bagian keempat tata cara pengangkatan: tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatanbupati yang ditandatangani oleh kepala satpol pp, bab susunansecara ex officio dijabat oleh kepala desa lurah. kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf secara ex officio dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan pedari (lima) orang dan paling banyak sesuai kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing masing regu. strukturlaksanabab tugas, hak dan kewajiban bagian kesatu tugas satlinmas mempunyai tugas: menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat dalam skala kewenangan desa, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum: membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertibanegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan oleh satpol pp, membantu pengamanan objek vital dan rumah dinas, membantu penegakan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala desa lurah. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas, meliputi regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas meliputimempunyai mempunyai tugas meliputimbantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat

diubah dengan perhal nomor tahun walikota kg)keseimbangan antara pembinaan dan pengembangan karir pegawai negeri sipil dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kota tasikmalaya, maka perlu dilakukannya penyesuaian pengaturasebagaimana diatur dalam peraturan walikota), diubah sebagai berikut ketentuan angka diubah dan ditambah (satu angka, yaknipejabat yang membidangi kepegawaian adalah unsur pembantu walikota yang membidangi kepegawaiann, apbd danketentuan dan huruf diubah, sehinga berbunyi sebagai berikut setiap pns yang pangkatnya masih dibawah ijazah yang dimilikinya dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. ijazah sebagaimana dimaksud pada termasuk ijazah yang diperoleh pnsgolongan minimal yang telah ditetapkan, cc. setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir, dan tulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat. ketentuan diubah serta diantara dan disisipkan (satu) yakni (2a), sehingga berbunyi sebagai berikutpejabat yang membidangi kepegawaian. (2a) ketentuan perolehan ijazah sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi pns yang sudah memiliki ijazah sebelum diangkat menjadi consketentuan huruf dan huruf diubah, dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikutmemiliki kesesuaian ijazah dengan kompetensi jabatan yang didudukinyal...pejabat yang membidangipejabat yang membidangiketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf kebalikan bagi pns yang sudah memiliki ijazah sebelum diangkat menjadi cons. ketentuan diubah, sehinga berbunyi sebagai berikut ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diikuti oleh pns yang diusulkan oleh kepala opd kepada walikota melalui pejabat yang membidangiketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut::i. ketentuan diubah dengan menghapus dan:pegawai negeri sipil yang telah memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada untuk mendapat pengakuan ijazah pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian tidak perlu mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. ketentuan pengakuan ijazah pencantuman gelar untuk pegawai negeri sipilatausesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, b.secara berjenjang hid berita daerah kota tasikmalaya tahun nomor

bupati mojokerto peraturan bupati mojokerto nomor&^etapkan peraturan bupati tentang kebutuhan, penyalurhan p l hanya nomor tahun q99 tentang perlindungan konsumen lembaran negara tahun qqq nomor tambahan lemharflninspektoratkabupaten bandung bar.lam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada tanpa menunggu penugasan danoratiii susunan organisasi susunan organisasi inspektorat daerah terdiri atas: inspektur daerahinspektur pembantu bidang khususinspektorinspektur daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan amplifikasi. inspekturinspektorndung barat heniii ite iii iii iii iii iii iii iii iii) iii) iii til iii iii itis bupati bandung barat, ttd. umbara sutisaa dhl anne eun naa sumber duta tol par wood 1p aa. ikon mop3 mana lain lapan maa name rama era! pen apa super kehutanan bentar: alami arab naa pun oleh hektare rajutan dalam mengelola hu air. tan, sebab terdapat pemikiran apabila kita menengok! bahwa: 'orisinalitas' hutan kembali era tahun an, asih segar dalam faktor naiknya suhu bumi, dapat dikembalikan seba tatkala pemerintah orde baru selatan kita, ketika akan berdampak pada serba gimana adanya melalui ber memanfaatkan hutan sebagai tahun banjir ban karya sisa bahan olahan bagai program, seperti re sumber devisa selain minyak dang menghantam wilayah kayu dan rumput karenatiup ionisasi , yang gagal itu. bumi, maka sejak saat itulah, barok aceh, yang angin. sebuah contoh konkret, kondisi hutan indonesia mengakibatkan kerugian mi fenomena ninojuga di ketika program hutan ta mulai mengalami degradasi, siaran rupiah. minggu lalu, anggap sebagai salah satu naman industri diperkecil yang tidak terkendalikan. hujan dan badai disertai variabel signifikan terjadinya kan, dengan penerapan sis pemberian izin hak peng angin kencang mengkilat bencana alam dan terbakar tem land clearing . cara ini usahakan hutan hph) pada kan lebih dari orang me nya hutan. pembukaan lahan lebih cepat, murah dan mu tahun melalui undang: tinggal daerah mindanao, oleh para petani dengan mem dah dibandingkan dengan undang pokok kehutanan filipina selatan. dan bencana bakar semak, hutan dan sisa cara manual atau konten dan kini diganti dengan alam terakhir terjadi blitar, sisa tebangan membuat kru signal lainnya. tahun tentang jawa timur, ketika banjir sakan lahan dan hutan, sebab land clearing system me kehutanan telah male menerjang permukiman dan pola bertani berpindah (shift matikan berbagai jenis tum takkan dasar mengeksploitasi mengakibatkan orang me ing cultivation practices). bulan dan gulma yang ada, hutan secara ekstensif. tinggal dunia. kesimpangsiuran menge serta perubahan ekosistem samping itu, kebijakan ketiga peristiwa ini erat nai kerusakan hutan dan ben lingkungan usaha seperti hti sektor pertambangan dan berkaitan dengan rusaknya cana lingkungan sering itim tanpa disadari mendatangkan kebijakan pembangunan lain hutan, sebagai sistem pe pakan kepada kelompok ren resistensi alamiah dan nya, telah ikut menggerogoti tangga untuk seminimal tan ini. sangat jarang pihak menghidupkan jenis penyakit beban ekologis yang tidak ter kan banjir dan tanah longsor. pemerintah ataupenentu kbbi tanaman yang merupakan se bayangkan oleh masyarakat ketika bencana barok ter akan mau bertanggung jawab tiap tumbuhan baru yang di kita dalam dekade terakhir jadi, timbul polemik yang po kalau terjadi kerusakan hu tanam lokasi tersebut. ini. logistik masyarakat. meme tan, sebab kebijakan yang ironisnya, data yang waktu lintah menuduh pembalakan mereka implementasikan. kerusakan hutan dan akurat mengenai luas tiap sebagaifaktor utamanya. argumen penentu kbbi berbagai faktor dapat di hutan indonesia tetap meja pada sisi lain, muncul tu akan, perizinan yang dielu sebutkan sebagai penyebab polemik, sebab berbagai in tuhan bahwa pembangunan akan untuk mengelola hutan kerusakan hutan, baik stasi berkepentingan menge proyek adigalaksa adalah tidak analog dengan meng indonesia maupun belahan juara data sendiri tentang penyebab bencana tersebut. ubah struktur dan kondisi bumi lainnya. kerusakan luas dan kondisi hutan tuduhan serupa juga di hutan, sebab telah disediakan hutan dapat disebabkan oleh indonesia. pada tahun lakukan pihak berwenang rambu rambu untuk mere kekhilafan manusia, dan per menurut tata guna hutan filipina terhadap praktik diusir dampak lingkungan, ubahan alam yang menyulut kesepakatan thk) diberi penebangan hutan secara liar apalagi bencana alam. rusaknya hutan dengan se rakan luas hutan indonesia (illegal logging) dinegeriini. kekeliruan para penentu gala ekosistemnya. adalah juta ha. secara umum, setiap kece kebijakan sektor kejutan akan tetapi, dari berbagai sebaliknya, food and akan atau bencana selalu di antara lain terkait dengan penyebab kerusakan hutan agricultural organization hubungkan dengan kondisi paradigma berpikir, bahwa seperti hot spot (titik api), pe fao), sebuah badan pbb iklim. kecelakan pesawat hutan termasuk dalam sum kanan manusia haruslah di mencatat luas hutan indo lion air solo tanggal ber daya alam yang dapat di tempatkan pada posisi tertua kesia tahun an sekitar november erat dikaitkan perbaharui (renewable re untuk memahami tingkat juta ha. pihak depan ' dengan kondisi cuaca yang sources) dan laju kerusakan hutan, temen kehutanan dalam pe buruk. sektor kehutanan, akibatnya, terjadi keset mana pun, terutama di tanah lita mencatat luas hutan ki ema ala mana pen saba kanansm pama aa. sumber saw har takalar of, ngan ipar: tol, fao hm, kol kop: subjek aan adalah juta ha. apa pun: bencana alam: filipina, angka angka yang diberi |. vietnairiz barok, blitar dan hatian, tampak jelas bahwa: lokasi lainnya wilayah asia kondisi hutan kita menurun tenggara menjadi pelajaran drastis ditahun ketahun. berharga, bahwa ketika alam kalau kalkulasi, diperlakukan dengan semena asumsikan setiap tahun indo pan ananta kesia mengalami kerusakan mena, maka akan berbalik, hutan antara juta menjadi malapetaka." ha. apabila data yang pernah .| menurut homer dixon dikeluarkan oleh bappenas environment, scarcity and pada tahun bisa violence, fenomena pen dipercayai tentang kondisi ! j kelolaan hutan yangrburuk hutan indonesia, maka negeri! tidak saja terjadi indonesia, ini sesungguhnya sementara tetapi juga negara negara menghadapi destruksi ling berkembanglainnya. dungan mengerikan, sebab se sebuah misi tersendiri ba tiap tahun sekitar presiden soesilo bambang |juta hutan ludes, atau yudhoyono dan kabinetnya sepertiga luas hutan jawa! sektor lingkungan yang tidak ta, setiap tahunnya. akibat ke | boleh disepelehklan. bakaran, pengusahaan hutan isulingkunganyangmem dan pembalakan liar. beratkan generasi kita ini, setiap kali musim pen menurut roger garuda ialah hujan tiba atau sebaliknya rita telah menjajah masa de musim kemarau berlangsung, yan generasi mendatang, dan kalau terjadi bencana sekaligus berutang kepada alam berupa kebakaran hutan generasi penerus kita . tan dan banjir, maka kelompok sebab, sumberdaya alam yang selalu dijadikan kam telah dieksploitasi secara ser ., bing hitam ialah para pemda lapangan sekadar untuk utan dan memenuhi target pembantu fokus kepada kelompok .nan, tetapi meninggal kan marjinal ini, telah menjadi bom waktu untuk generasi 'linguistic power stereotype mendatang. yang permanen sejak jaman '. bencana alam yang terus orde baru. tidak terdapat ' berlangsung adalah bukti nya sifat ksatria untuk meng sikap masa bodoh kita ter: diambilalih tanggung jawab hadap lingkungan hidup, "dari dampak kebijakan pem termasuk pengelolaan hu nn, bangunan, analog dengan te tan. #rus menyengsarakan masa rakyat yang telah menanggung penulis adalah peneliti dampak pembangunan. pmb lembaga ilmu lingkungan harus di | pengetahuan dox esia, masukan dalam agenda ata kanan. fukuoka, jepang: kebijakan pembangunan nasional: yang telah. ditelan tarian selama ini. hanya karena tujuan ekonomi dan bisnis. "c:bangko.dorutan you suca, mari tgl: aaa dipdory bim. ikon ita pa: subjek isp ega naa ena aan red wi, ile mengatasi menag letak pada komitmen nasional sung terlalu banyak risiko, oleh panama simanjuntak dan kreativitas pemerintah merendahkan martabat daerah otonom. beberapa pangsa forum internasio sis ketika dera studi menunjukkan bahwa hal dan tidak memberikan deportasi tenaga ker time be, pengelolaan pergi hampir seluruh pelosok ta: dampak sosial ekonomis se indonesia tki) dari aja indonesia nah air, dapat diciptakan ke cara signifikan. terlalu sulit malaysia semakin se ani tan rasa sempalan kerja yang mampu (dan terlalu mahal memberi menjadi masalah rasio pena setia perang "memberikan penghasilan dani! akan tenaga indonesia menguras banyak tenaga, bea kari sen aga kerja! penghidupan layak, dengan berpendidikan slip untuk ana, waktu. sementara paha lalu kirimkan secara modal sekitar juta hing: dikirim luar negeri, baik para pejabat terus menerus apa arus juta per satu keset.|, dalam teknis pekerjaan dan: sibuk menangani dampaknya. manga rp5 papan kerja. bahasa, maupun dalam sikap, tampaknya tidak ada yang man hala denga, tiap tki yang dikirim ke: dan melindungi dirinya memuat ami kar permasalah: bae sta juta. luar negeri secara ilegal ha sendiri. ga, apa untuk mengatasinya, apa perbedaan biaya tersebut tvs mengeluarkan sekitar lulusan slip atau lebih arus tenaga kerja ilegal mendorong penduduk desa juta hingga juta, belum, rendah, membutuhkan pelatih yang cukup besar yang mempunyai terbatas termasuk risiko yang mereka han yang cukup lama dan in mainan malaysia ioi, hadapi. dengan kata lain, se ' tensi supaya dapat minggu #. tama, masalah pengangguran dana mengambil risiko benarnya dana yang keluar akan alat alat rumah tangga dan keterbatasan kesempatan pengiriman secara ilegal kan untuk biaya menjadi pe atau mengoperasikan alat. kerja indonesia sudah oleh sebab itu, memang kerja ilegal malaysia, su ,' alat perkebunan malaysia. sangat kritis sehingga banyak: banyak persoalan dalam ne dah cukup untuk mencipta pembinaan sikap dan member angkatan kerja yang terpaksa' yang harus dibenahi. kan kesempatan kerja da ,. dayan mereka supaya per. mengambil risiko tinggi, se pertama, perlu komitmen jam negeri. mereka bisa hi saya diri mengatasi berbagai cara ilegal mengejar keset. mengutamakan perluasan ke dup layak tanpa menghadapi masalah, juga memerlukan papan yang tersedia ma. j( sempalan kerja dalam risiko tinggi. untuk itu, pem waktu panjang. biasanya tidak javi mas negeri. setempat harus aktif dan asia. ( kedua pembenahan kreatif untuk membuka perlu bawah. mereka sebaiknya wisata dan penghargaan peng. organisasi pengarah tenaga yang diperlukan. disiapkan untuk bekerja terhadap sasa indonesia kerja. ketiga, perencanaan 918animasi birokrasi pen. dalam negeri. lebih baik renda sea sangat jangka panjang pengiriman jurusan pengiriman tki dan mempersiapkan lulusan smu naga kerja ilegal naga kerja keluar negeri putri terlalu berbelit danger untuk menjadi pembantu dari indonesia pada umumnya beri. lalu mahal: terlalu banyak rumah tangga luar negeri. hanya menjadi.pekerja perk instansi yang ingi samping itu, tenaga tenaga. ingin terlibat het la. bulan dan pekerja rumah kesempatan kerja dalam menangani pengiriman teknis berkualitas juga harus tangga malaysia sana. ke kiriman tki tuan mena dan pemulangan tki, walau mulai dipersiapkan, seperti bean super indo khususnya malaysia dan: pun pada kenyataannya itu: bak kesia relatif masin ter saudi arabia sering terlalu lebih banyak menambah be istri as. namun karena upah atau dan restoran, tukang listrik, tea apn dibesar besarkan sebagai ban biaya daripada semudah pa, jang sangat kecil indo, "pahlawan devisa . padahal dan pelayanan yang dite., sebanding dengan manfaat .kesia, banyak tenaga kerja devisa yang mereka bawa rima. yang diperoleh. dengan kua indonesia merebut keset indonesia jauh lebih kecil pada mulanya, tki tidak itas tki seperti itu, tidak bisa papan malaysia mengejar dari devi dikenai 'va dibandingkan dengan tenaga upah lebih tinggi arl devisa yang dibawa tena dikenai biaya. semua biaya nba span yang 'eoi tinggi. kerja asing yang bekerja termasuk keuntungan putri kerja asal filipina walaupun tenaga kerja yang belum indonesia negara asalnya. dibebankan pada pengguna. memiliki pendidikan yang benteng tea maa" bila semua tki yang bekerja karena persaingan tidak se sama. .| kemudian bekerja perk luar negeri tersebut dapat hat antar putri, beban peng: oleh sebab itu, setelah li bulan malaysia, dapat dinekerj .gi! tahun depan harus: lebih! dipekerjakan dalam negeri, guna luar negeri menjadi menerima upah lima kali lebih diusahakan supaya indonesia manfaat dan dampaknya ter kecil sementara beban tki aap besar dari pekerja yang ber hadap perekonomian dan ke. terus meningkat tidak lagi mengirimkan tena pengalaman tahun bekerja hidupkan sosial jauh lebih be kerja berpendidikan slip perkebunan indonesia. sar daripada devisa yang kualitas rendah tukang pipa, tukang kayu dan bahwa kinerja manajemen mereka bawa. pengiriman tki berkali jain lain. lebih baik kualitas sekarang tantangan ter ' tas rendah untuk menjadi diperbaiki terlebih dahulu perkebunan indonesia sa gip pembantu rumah tangga daripada mengirimkan ba nat rendah ng, prt) luar negeri dengan nyak tenaga kerja luar ne ger tetapi kualitasnya ren e bangko. doc fusion ana penulis adalah mantan pe jabat senior depnatkertran, dan sekarang sebagai peneliti dan guru besar bidang sumber daya manusiman wan ot, hari wes "ho blm. ob: kode: pen nan subjek genre yeu sg3 gan esa maa ana ama pemanasan mengapa panglima ini mundur: oleh tirta lesmana lalu. ditangkap dikabarkan. menentang darurat militer, karena berbagai tertimbang taktis. yang diusulkan undang undang suharto hendak disingkirkan. adalah darurat sipil. dasar menyatu namun, tidak berhasil karena baru setelah darurat sipil kan, presiden adalah sebagian besar perwira tinggi tidak efektif, statusnya dit panglima tertinggi angkatan tni ad mendukung kbbi tingkatkan menjadi darurat bersenjata. itu berarti ke akan kasad. upaya member militer. tapi, para pejabat kekuasaan tertinggi supreme hentikan panglima tni, lak sekitar kantor menko polkam commander) jajaran abri sarana widodo pun gagal, berdasarkan masukan dari '(tni) berada tangan presi karena tidak ada jenderal instansi lain mengusulkan den selaku kepala negara, yang punya nyali untuk agar presiden langsung mem sedang panglima tni adalah menggantikan widodo. berlakukan darurat militer. pelaksana dari kekuasaan sejarah kemudian men dan presiden setuju. tertinggi tersebut. catat bahwa gus dur pada soal amendemen uud. panglima melaksanakan saat saat kritis tetap menge juga membawa ekmece kebijakan atau perintah pre luaran "senjata kampusnya waan sendiri, bukan saja bagi side, oleh karena beruang untuk memenangkan per panglima tni, tetapi juga gung jawab langsung kepada tabungannya melawan dpr: para perwira tinggi tni. ke presiden. endriartono star ri. senjata yang dimaksud tika itu tni mengingatkan adalah "jenderal otak", adalah maklumat , bukan segenap komponen bangsa maksudnya dia tidak mau me dekrit . namun, malu agar waspada terhadap ekses laksanakan setiap perintah mat tadi betul betul menjadi ekses yang dapat terjadi yang atasannya secara buta dengan senjata makan tuan. kita ti dapat membahayakan keu motto "right wrong dak bisa bayangkan apa yang tuhan nkri andaikata kita commander . terjadi dalam ketatanegaraan sembrono mengubah konsep: sekiranya perintah atau kita andaikata ketika itu ti fusi. kebijakan itu dinilai beaten dak ada seorang endriartono pemerintah megawati tangan dengan peraturan per suharto. pun semula sebenarnya me undang undangan, dia berani presiden megawati kamu tentang amendemen uud menolak menjalankan pe dian mengangkat suharto se yang kebebasan?. na . lintah tersebut dengan segala bagai panglima tni enggan mun, pada akhirnya mega ' risikonya. ikan widodo as. tapi, antara wati tidak berdaya meng: maka, ketika wacana dek . kedua tokoh ini rupanya ti hadapi tekanan tekanan kuat rit untuk membubarkan de dak ada kecocokan chemist dari lawan lawan politiknya. wan perwakilan rakyat try . banyak orang tidak tahu kasus pembelian pesawat mencuat pada era pemerintah bahwa belum sampai dua tempur shiki dan konflik han abdurrahman wahid, tahun menjabat, suharto sebe antara mabes tni dengan tni ad bawah pimpinan nanya sudah menyatakan ni departemen pertahanan soal jenderal suharto selaku tanya untuk mengundurkan pembelian peralatan militer, kasad menyatakan penolak diri dari jabatannya. tapi, tampaknya, juga membuat annya. sebab pak tirto tahu oleh para pembantu terdekat pak tirto tidak senang. bahwa kebijakan presiden nya, langkah itu dicegah kare jenderal otak ini terus seperti itu bertentangan de sebagian besar perwira berkiprah melaksanakan tu: ngan konstitusi. tinggi ditangkap menilai gasnya dengan daya kritis uud dengan jelas suharto sebagai pemimpin tinggi. dalam pemilihan menyatakan presiden tidak tni profesional yang mampu umum yang baru lalu, kon bisa membubarkan parlemen, membawa tni reformasi sistem menjaga netralitas tni. sebaliknya parlemen tidak da internal yang menjadi hara menindak tegas setiap apa pat menjatuhkan pemerintah. pan masyarakat. ratna yang terbukti mem bahwa presiden soekarno pa berikan dukungan pada par juli dapat menge mundur tai atau calon presiden ter luaran dekrit dan mendapat salah satu kebijakan pe tentu. dukungan penuh dari ang perintah yang membuat menolak pinangan kata bersenjata, konteksnya suharto ingin mundur ketika amien rais, ketua umum m mm sangat berbeda. itu adalah pelaksanaan daru partai amanat nasional un e:bangko. atas penolakannya itu, rat militer acehawaltahun tuk menjadi calon wakil presi "senin hum. kol: vii kode: gan maret ter sem)" subjek bei aas," denny. bahkan kabar santer menjerit karena kedua kaki beredar bahwa megawati juga dan tangannya seperti diikat, diam diam meminta tersedia sehingga dan segenap pak tirto untuk menjadi ajarannya tidak bisa berger cawapresnya. tapi, lagi lagi efektif. pak tirto menolak. sadar sisi lain, suharto me jika switch begitu cepat megang teguh peraturan pe dari panggung komando mili undangan undangan. ter politik netralitas tni memerintahkan bahwa tni akan berantakan. dalam era reformasi ini tapi, suharto tampaknya hanya bergerak jika diminta sangat lelah, bukan dalam ar bantuannya oleh polri. su fisik, melainkan psikis. tirto tidak menghendaki ek dari berbagai pihak tni se ses ekses negatif perilaku jalu disebutkan. dalam peri para keamanan, temasuk in misalnya, masih saja ba intelijen, masa lalu terulang nyak pihak yang menuding kembali. tni berpihak pada partai sayang, presiden mega atau capres tertentu. konflik wati tidak mampu mencari nya dengan hendropriyono, ikan win win solution dalam kepala badan intelijen ne konflik yang terjadi antara gara bin) khususnya dalam kedua pejabat militer ini. soal terorisme juga male pemberian pangkat ke bahkan jiwanya. kehormatan kepada hendro maklum, suharto adalah prison dan hari sabar mantan bawahan hendro dari letjen menjadi jenderal primo ketika hendro men penuh seolah puncak dari jabat pangdam jaya, suharto kekecewaan dan kejengkelan adalah asisten sosial politik suharto. tapi, suharto lupa nya. tapi, jati dirinya sebagai: bahwa pemberian pangkat ke jenderal otak membuatnya kehormatan itu memang hak berani bicara berbeda dengan prerogatif presiden selaku siapa pun: janganlah dengan kepala negara. bekas atasannya. dari presiden soeharto dengan presiden pun dia sampai presiden gus dur per berani melawan ! bukanya nah menganugerahkan bin hasil lagi, panglima, bersama tang tambahan kepada mere menteri kehakiman dan yang sudah pensiun. sebut ham serta kapolri, sejak saja misalnya boediono, awal menentang usulan pem susilo soedirman, suryadi berikan kewenangan yang soedirdja, susilo bambang lebih luas kepada bin dalam yudhoyono, aum gumelar menangani masalah term dan luhut panjaitan. kenapa rise. tapi, kepala bin kesal, para panglima tni ketika itu, bahkan seolah tidak sabar juga para pengamat militer, "melihat kinerja polri yang tidak melibatkannya? kena mereka nilai lamban 'sering baru sekarang disebutkan? kita kebobolan terus men tapi, bagi seorang ende dapat serangan bom mana ral suharto, karena otaknya" mana. yang terus berputar, kbbi dua jenderal ini, suharto akan presiden yang satu ini dan hendro, menurut hemat tidak bisa ditolerir. mundur saya, sama sama hebat, dan dari jabatan adalah manifes sama sama nasionalis sejati. tasi dari sikap intoleransi selaku kepala bin, hendro itu! merasa ikut bertanggung penulis adalah pengamat jawab "atas serangkaian sera po tik pengajar fisip .ngan bom teroris. tapi, dia universitas pelita harap ara aan c:langka. doeow sumber tan mari ite: eeee bim. kol: x @. kode meme naan khusus png tati pep subjek ipp . . mpr mau nya apa bidang ma menetapkan uud, ubah dan menetapkan uud. meta mpr yang khusus di jis perlu menetapkan 'garis mengenai wewenang men adakan untuk itu. apabila syawaratan garis besar haluan ubah dan menetapkan uud dalam penilaian mpr bahwa rakyat mpr) hasil negara (bhn), me ini pun oleh komisi kong presiden telah sungguh sung pemilu yang milih dan meng titus diusulkan supaya guh melanggar bhn, maka berlarut larut sam angkat presiden amandemen itu baru dipaku mpr dapat memberhentikan pai enam hari ha dan wakil presiden kan setelah melalui referee nya sebelum masa jabatan nya untuk memilih serta meminta per dum. berakhir. pimpinannya, di tanggungjawab namun seperti ditemui anggap sebagai per presiden. dengan impeachment akan atas, dengan amen buatan yang meng sir gar kekuasaan yang de sebab itu, kekuasaan semen uud mpr tidak la abaikan sense cri makian besar, dapat mpr sudah banyak beku menetapkan bhn. de sis yang harus dimengerti apabila rang secara signifikan. me ngan demikian, tidak ada lagi nya menjadi kepedulian se mpr masa lalu memiliki mang mpr masih berwenang dasar bagi mpr untuk meng mua elite politik. bahkan ada kewenangan: luar biasa dan memberhentikan presiden 'awasi presiden seperti se juga pengamat politik menu oleh karenanya menjadi pusat dan wakil presiden dalam sebelumnya. dengan kata lain, duanya sebagai memperton perhatian dalam penyerang masa jabatan melalui im seandainya presiden tidak tonkin kekonyolan dan ha: garapan pemerintahan impeachment. tapi prosesnya menunjukkan kinerja seperti nya mementingkan diri sen negeri ini dan dengan sendiri sangat panjang dan syarat diharapkan, sepanjang tidak diri. sidang mpr yang ber nya pula menjadi ajang pere syaratnya secara hukum agak menyangkut perbuatan pe , langsung alot dan ngotot se bulan kekuasaan. sulit dipenuhi. yang mem anggaran hukum berupa perti itu, padahal tidak ada akan tetapi dengan amen buat mpr menjadi pusat pengkhianatan terhadap ne masalah mendasar secara ide semen uud kekuasaan. kekuasaan selama ini, tidak gara, korupsi, penyuapan, tin logis untuk diperdebatkan, mpr sudah dikurangi. de lain karena lembaga tertinggi dak pidana berat lainnya atau mengundang tanda tanya be ngan kata lain, mpr tidak lagi negara inilah yang menetap: perbuatan tercela, tidak ada nan sar apa maunya wakil wakil diposisikan sebagai super kan bhn, dan kemudian wewenang mpr untuk me rakyat tersebut. body dalam penyelenggaraan yang mengawasi sejauh mana minta pertanggungjawaban sebab, semua orang pemerintahan negara. sebab arah pembangunan negara itu presiden. mengetahui bahwa mpr se mpr pascaamendemen tidak dilaksanakan oleh presiden. masalah impeachment ini karang tidak seperti mpr du lagi sebagai penyelenggara berdasarkan kekuasaan pun sebenarnya muaranya sebelum amendemen uud negara tertinggi yang kelak ini, mpr setiap saat meng bukan mpr, melainkan di, yang mempunyai'kedua kanakan sepenuhnya kedua awasi pelaksanaan bhn. dpr, sebab dpr ah yang me saan yang sangat besar (super tan rakyat. samping itu, dalam hal mpr menilai, pres lancaran impeachment apa body) karena merupakan pe mpr tidak lagi memilih:dan ide sungguh sungguh telah bila didukung oleh alat bukti penyelenggara negara tertinggi mengangkat presiden dan melanggar haluan negara, hukum dan kemudian meng sebagai penjelmaan rakyat wakil presiden. juga tidak la maka mpr berwenang me ajudannya mahkamah yang memegang kedaulatan menetapkan bhn sekali minta pertanggungjawaban konstitusi. kewenangan mpr antara lain, mpr pun tetap berwenang meng presiden dalam sidang isti baru muncul apabila maka ve: obi sona, (po hem. k ob: pc| kode: subjek us. b www w oo www vox ame mah konstitusi memutuskan tidak berlebihan kalau dika itu sekaligus merupakan .sampai berhari hari dengan: "memang telah terjadi perang akan persidangan yang alot pengingkaran terhadap menelan biaya yang tidak) garan hukum, maka putusan itu hanya karena prestise kedaulatan rakyat. sedikit, sama saja dengan: itu disampaikan dpr dan dalam konteks kalah menang lebih lanjut kalau kiper mengabaikan amanat konsep selanjutnya menyerahkan dalam pemilihan pimpinan hatian cara cara anggota fusi. apalagi dengan amended i usul pemberhentian presiden mpr. padahal seperti dike mpr bersidang dan masih men uud maka mpr prak dan atau wakil presiden kepa makanan bagian terlalu melakukan manuver sepeti tis tidak lagi melakukan ke | mpr. lu, dengan kewenangan mpr zaman mpr sebelum amanda kekuasaan apa apa, kecuali' yang sudah jauh berkurang men, berarti para elite politik kalau ada impeachment dan mengada ada itu, maka posisi pimpinan kita itu kurang memaknai atau perubahan uud seka kalau demikian halnya, mpr tidak punya dasar yang hakikat amendemen uud limun untuk itu memerlukan maka sebenarnya sidang kuat untuk dijadikan ajang yang mengembalikan kedua syara syarat tertentu dan mpr yang berlarut larut dan perebutan kekuasaan, dan jalan tangan rakyat. para kalau mengacu pada usul ko .cenderung ngotot tersebut kalau ternyata pemilihan elite kurang memaknai akan misi konstitusi harus melalui tidak perlu terjadi karena pimpinan saja sampai meta amendemen uud yang referendum. jadi tidak lagi kewenangan lembaga negara kan waktu enam hari dan .telah mengamanatkan pemilik dilakukan secara semua ! ini setelah amandemen kon menelan biaya yang tidak se han presiden dan wakil presi tangan atau semau mau mpr status, tidak lagi berwenang dikit, maka tidak salah kalau den dilakukan secara lang seperti selama ini. memberhentikan presiden dan dalam mayarakat ada angga sung oleh rakyat. dengan kenyataan itu, atau wakil presiden luar pan sidang yang alot dan cen jadi tidak lagi dilakukan tidak berlebihan kalau kiper impeachment. oleh karena dering ngotot itu mengada oleh mpr seperti sebelum tanyakan apa maunya mpr itu, kalau elite politik mpr ada. .amandemen. perubahan yang menyelenggarakan sidang dalam sidangnya baru baru apalagi kalau dikaitkan 'sangat mendasar inilah yang sampai berhari hari hanya ini begitu alot, padahal tidak dengan amendemen uud kurang dimaknai menyebar untuk memilih pimpinan. ada masalah mendasar me yang mengembalikan kedua kan .perdebatan atau sidang pada akhirnya sikap kurang menyangkut konstitusi, haluan lahan tangan rakyat, bukan mpr berlarut larut hanya un proporsional seperti itu bisa negara dan ideologi yang lagi mpr, seharusnya kenya tuk memilih pimpinannya. mengundang ketidakper , dipersoalkan, maka berlarut akan elite politik sena sekaligus dengan sikap super canaan (distrust) masyarakat lautnya persidangan menge yan bahwa zaman telah ber itu mencerminkan ku apalagi kalau sampai meng: santan ajang perebutan ja ubah. mpr sekarang tidak la orangnya apresiasi terhadap hamburg hamburkan uang batan (kursi) yang berdampak seperti mpr sebelum aman perubahan uud yang demikian banyak tengah pada perolehan fasilitas beru semen. sebab itu, sama sekali sangat mendasar mengemban krisis multidimensi serta mobil volvo, rumah dinas, tidak mempunyai dasar atau ikan kedaulatan tangan keadaan ekonomi dan ke kehormatan, gengsi, ke alasan yang kuat dan absah, rakyat, bukan lagi tangan tangan negara yang masih dudukan protokoler serta ke kalau masih ada sikap yang mpr. parah. pentungan kelompok partai menganggap mpr seperti oleh karena.itu, kalau atau koalisi satu sama lain. mpr sebelum amandemen. hanya untuk memilih pimpin penulis adalah seorang din dengan demikian anggapan yang salah seperti mpr pasca amandemen wartawan dan pengamat politik ara aan naa aan nan nanang basa anna c:bangko.n aam emerald nama mmm sumber ctu forte paru isl era bem. kol: kode: lean, semasa maa subjek pa! yan peak. para tan ller sa yang i vwvvwu mahkamah misalnya, terdapat berangsur (membandel) atau diberlakukan era orde msonsitasi sejumlah penetap melarang terbit penerbitan baru dikenal lima lembaga mk) meru 'an presiden pen pers bersangkutan. masih ada tinggi negara dan satu lomba pakan hasil rekor pres) yang kedu sejumlah peraturan lain se tertinggi negara, yaitu masi yang spektra bukan dan sekuat perti keppres, inpres, kep mpr, kelima lembaga tinggi ruler karena tadi mengikatnya men keputusan menteri) ter negara itu adalah dpr, presi nya (era orde baru) $ sama dengan un golong bermasalah karena den, dpa, bpk dan ma. uje ' membicarakan ke dang undang uu). bertentangan dengan las merupakan produk dpr: berada di . padahal proses pe ' yang menjadi induknya. bersama presiden pemeran anggap tabu. tapi terbitan pembuat . tah). dengan amendemen siregar annya tidak melalui hak menguji karena itu, tidak mung ' ketiga uud ke parlemen, selain termasuk sejumlah kin yang dibuat oleh dpr berada men kan secara sepihak kalau dirujuk kepada tertentu bersama presiden sebagai, jadi kenyataan karena secara oleh presiden, sehingga me konstitusi sebenarnya lembaga tinggi negara diuji resmi telah diatur dalam kon rupawan penyimpangan atas harus dicabut dan atau di atau dibatalkan oleh lembaga status kita. uud sekaligus tergolong nyatakan tidak berlaku kare tinggi negara lain, dalam hal itulah sebabnya weber penyalahgunaan kekuasaan materinya bertentangan ini ma, karena kedudukan adakan dikatakan sebagai (abuse power). dengan uud tidak hanya nya setingkat dengan dpr hasil reformasi yang spek mengutamakan asas keju uu, juga sejumlah ketetapan dan presiden. dengan kata sekuler. sebab sebenarnya naan bagi kepentingan pe mpr tap mpr) yang muatan lain tidak mungkin produk tuntutan pembentukan penguasa era orde lama ini, nya sebenarnya tidak sesuai: lembaga tinggi negara yang sudah disuarakan sejak awal ternyata berkelanjutan pada dengan prinsip prinsip yang satu dianulir oleh lembaga tahun an. namun tuntutan, era orde baru terutama sejak terdapat dalam uud tinggi negara yang lain, demi itu bagaikan "anjing meng: pertengahan tahun an. namun baik maupun tap kian alasan yang diberikan. gonggong kafilah lalu , tidak banyak produk legislatif yang mpr dimaksud tetap diberi argumentasi itulah kamu digubris bahkan diancam dihasilkan oleh dpr waktu lakukan karena tidak ada dian dijadikan dasar untuk dipenjarakan karena siang itu tidak sesuai, bahkan ber . lembaga negara yang berge menolak tuntutan pemain gap mengganggu stabilitas na tentangan denganjiwa dan se nang untuk meninjau atau tukan era orde baru. signal. bahkan tuntutan pem sangat uud sekalipun menguji judicial review) dan karena itu, kepada ma.' bentukan waktu itu di . sudah ada tap mars apakah produk legislatif itu hanya diberikanshak uji ma diidentikkan dengan liberal xx mars tentang tata sesuai atau tidak dengan ke serial judicial review) atas isme. urutan perundang undangan, tentukan uud peraturan perundang tuntutan perlunya namun dalam praktek sering mengingat banyak produk undangan bawah super yang disuarakan sejak awal terjadi pembuatan peraturan legislatif yang dinilaiperludi peraturan pemerintah pp), orde baru bukan mengada a yang tidak sesuai dengan kon uji apakah sudah sesuai atau keputusan presiden kep atau tanpa alasan yang status bahkan peraturan sebaliknya. bertentangan de pres), instruksi presiden mendasar. cukup kuat alasan pelaksanaan bertentangan ngan ketentuan uud ma inpres), keputusan menteri "untuk membentuk mk. tidak dengan yang menjadi ian ada pendapat yang manga kepmen), peraturan daerah jain karena pengalaman dasar hukumnya. akan supaya hak menguji perda) dan lain lain. sedang era orde lama kemudian di contohnya, ta materiil terhadap itu di kan terhadap yang siang lanjutkan era orde baru hun tentang pers:meja berikan kepada mahkamah gap tidak sesuai atau beaten berkenaan dengan pembuat min sepenuhnya tidak ada agung ma). namun pendar tangan dengan konstitusi, pal perundang undangan yang sensor dan reel terhadap itu ditentang dengan alasan ing paling dilakukan legislasi hanya mengutamakan segi pers. tapi kenyataannya ada bahwa tidak mungkin produk live review oleh mpr. namun kegunaannya (doelmatigheidh) permanen tahun lembaga tinggi negara yang wewenang itu pun praktis bagi penguasa dengan meng tentang surat izin penerbitan satu dikoreksi atau diuji dan tidak digunakan secara optik , abaikan segi legalitas (recht pers supp) yang dalam sa kemudian dibatalkan oleh mal oleh mpr era orde baru. matigheid) produk hukum lah satu nya memang lembaga tinggi negara lain. tersebut. ikan dilakukan pembatalan seperti diketahui, sesuai amendemen pada zaman orde lama, supp yang berarti mem ketentuan uud sewaktu kemudian sesuai dinamai kanan naa nama nama nana g:langka.docd sumber sam buangan hari tgd4 tom lot hem. kol: kode: subjek ama yang berkembang did keberadaan menjadi rakyat dan dilaksanakan me bukan dipertanyakan kung oleh tuntutan gerakan makin penting dan strategis turut uud. padahal tadinya dalam kaitannya dengan lem reformasi, uud yang tadi karena konstitusi memberi sebelum amendemen dalam bagi lembaga tinggi negara nya selama puluhan tahun wewenang kepada mahkamah uud dite lain. apakah sama kedu dikeramatkan melalui ke untuk memberi putusan atas takkan bahwa kedaulatan ada bukannya dengan lembaga tetapan mpr yang meng pendapat dpr mengenai du tangan rakyat dan dipaku tinggi negara lain seperti harapkan upaya mengubah gaan pelanggaran oleh presi kan sepenuhnya oleh mpr. .dpr, presiden, bpk dan atau mengamendemennya, den dan atau wakil presiden. dalam penjelasan uud di ma? bagaimana pula ke akhirnya diputuskan perlu tegaskan, mpr ialah penyu dudukan dikaitkan de ditinjau dan disempurnakan, keberadaan tenggara negara yang testing ngan mpr? disesuaikan dengan tuntutan dengan empat kali gi. majelis itu dianggap seba padahal kalau diteliti ma perkembangan zaman. pada amendemen uud kini di gai penjelmaan rakyat yang teri ketentuan uud gilirannya dengan bergulir pertanyakan mengenai weber memegang kedaulatan ne yang mengatur keenan nya reformasi sejak telah adakan lembaga tinggi negara. gara. gan untuk memeriksa, dilakukan empat kali amended tapi tampaknya dengan se dari segi representasi, ke mengadili dan memutus pen men terhadap uud melalui rangkaian amendemen itu, berada itupun disertai dapat dpr bahwa presiden sidang tahunan mpr. maka keberadaan lembaga nyaman. sebab anggota dan atau wakil presiden secara khusus pada si tinggi negara seperti dianut tersebut tidak dipilih oleh telah melakukan pelanggaran dang tahunan mpr sebelumnya sudah ditinggal rakyat. seperti diketahui, hukum berupa pengkhianat (amendemen ketiga) diatur kan. terbukti dpa sebagai sembilan anggota mk, tiga di terhadap negara, korupsi, mengenai keberadaan maka salah satu dari lima lembaga ajukan oleh ma, tiga oleh penyuapan, tindak pidana be mah konstitusi mk). pada tinggi negara sudah ditunda dpr dan tiga oleh presiden rat lainnya, semuanya itu da uud diatur se kan. dan pengangkatannya tetap pat dilakukan oleh seba cara rinci mengenai tugas dan demikian juga dengan kan dengan keputusan presi gai. kekuasaan kehakiman bidang cakupan kewenangan penjelasan umum dan pence den. sebaliknya dari semirip yang merdeka. jadi untuk.me serta sifat putusan mk. anta alasan uud sudah "presentasi jelas bahwa dpr di periksa dan mengadili serta lain ditetapkan bahwa pu dinyatakantidak berlakulagi. pilih oleh rakyat melalui pe memutus perkara perkara tuan bersifat final. ke padahal keberadaan lembaga milu. bahkan presiden dipilih seperti itu tidak perlu dia median kewenangannya ada tinggi negara itu boleh diri langsung oleh rakyat. kare bukan oleh mk, cukup di lah menguji terhadap jang tersirat dari uraian pen nanya dari segi representasi, tangani oleh ma. uud jadi kalau hak meng belasan umum mengenai keberadaan dpr dan presi tapi mengingat bahwa uji materiil hanya terra pengertian uud, pokok po menjauh lebih tinggi dari mk. dapat menganulir produk dap peraturan perundang un kok pikiran dalam pembuka legislatif yang dihasilkan oleh dangan bawah uu, maka serta sistem pemerintahan superior dpr dan presiden, maka berhak menguji ter negara. tapi dengan amended dari keberadaan dpr dan merupakan badan atau lem hadap uud men uud telah dinyatakan presiden yang jauh lebih rep: bagi yang superior. dan ba tapi ternyata menurut bahwa uud ri tahun resentatif dibanding mk, ma gimana kedudukan yang uud wewenang hanya terdiri dari pembuka tidak terlalu salah kalau superior seperti itu dikaitkan tidak terbatas kepada dan jadi tidak dipertanyakan apakah tepat dengan supremasi hukum menguji terhadap uud ada lagi penjelasan uud produk legislatif oleh dpr yang menjadi asas terpenting konstitusi memberi were . seperti diakui selama ini se bersama presiden yang diri dari negara kita sebagai ne nang yang lebih luas, lebih belum amendemen. dan de lih oleh rakyat dapat begitu gara yang berdasarkan hu strategis dan lebih mendasar ngan demikian keberadaan saja dianulir oleh yang kum seperti ditegaskan dalam kepada mk. yaitu memutus lembaga tinggi negara kiper bukan pilihan rakyat melalui uud seyo sengketa kewenangan lomba tanyakan. pemilu. gianyar menjadi renungan ga negara yang diberikan keberadaan mpr sebagai lagi pula keberadaan kita bersama. uud memutus lembu lembaga tertinggi negara pun diatur dalam bab yang sama baran partai politik dan me tidak dianut lagi. karena me bab ix) tentang kekuasaan penulis adalah seorang putus perselisihan tentang turut amendemen uud kehakiman bersama ma. wartawan serta pengamat hasil pemilu. kedaulatan berada tangan karenanya masalah kedu hukum dan konstitusi . c:bangko. dos pondo pee onrcun, hari tgl: sel aka hlm. kol: kode cv#& lt. ci. i. i.ci.! ena tah jaksa agung: jakarta, maret tahun tetap berlaku vid warga negara. jaksa agung marzuki sampai ada undang undang perpu itu membiaskan barusan mengemukakan, baru sebagai penggantinya. pengertian itu dan kita harus peraturan pemerintah peng saat ini, keputusan itu paham bahwa perpu itu di ganti undang undang per diperlukan sebagai dasar keluarkan pada waktu masa pu) tahun tentang hukum bagi tim penyidik kekuasaan sebelumnya," je pengadilan hak asasi ma pelanggaran ham titik las hindari. usia ham) tetap dipakai dan juga untuk kpp komisi jaksa agung manga sebagai dasar hukum bagi penyelidik pelanggaran) akan, dengan ditolaknya penyidikan kasus perang ham kasus tanjung priok perpu tahun bisa garan ham titik sam yang mulai melakukan pe terjadi masalah interpretasi "pai dibentuknya peraturan penyelidikan, mengenai dasar hukumnya. baru sebagai penggantinya. dengan demikian, proses namun, kejaksaan tetap ber sementara itu, usai bert penyidikan pelanggaran pegang pada perpu tersebut dengan jaksa agung, se ham yang sedang berjalan sebagai dasar hukumnya. nin petang, persim yang dasar hukumnya meng apabila ada jalan lain, maka punah bantuan hukum dan acu pada perpu tersebut kejaksaan akan beralih pada hak asasi manusia indon tetap berlaku sampai dengan dasar hukum yang lain," sia phi) mengusulkan dpr dibentuknya undang undang ujarnya. bersama sama pemerintah yang baru. selanjutnya, luhut pa secepatnya mengeluarkan menanggapi ditolaknya pangaribuan menjelaskan, ide satu keputusan (injunction) perpu no1 tahun 1999oleh phi ini diambil dari lomba agar tidak terjadi kosong dpr, ketua badan pengurus peradilan dengan kew hukum dengan ditolaknya phi hindari menyatakan tangan hakim untuk men perpu tahun oleh dukungannya terhadap pen keluarkan satu keputusan dpr kemarin. langkah ini akan itu. menurutnya, per sela atau provisi ketika kerja dinilai tidak bertentangan puitusamasekalitidak men kon isi belum adanya dengan uud karena definisikan suatu pengertian keputus tetap dalam satu dpr bersama pemerintah di ham yang benar, termasuk peristiwa hukum. beri kewenangan untuk itu, pengertian ham yang dia dpr bersama pemeran ikan secara tidak benar. pe tidak salah tah dapat mengeluarkan satu anggaran ham itu ernest menurut dia, hal seperti keputusan yang dalamnya nya didefinisikan sebagai ini memang baru dan juga terdapat klausul yang sub pelanggaran negara atau sama artinya waktu perpu stasi, bahwa perpu aparat negara terhadap indi diajukan untuk ditolak. carna kode: sumber s dorhanian hari tgl: seluas, ppo hum. kol: sambungan ini tidak pernah terjadi kare ham," katanya kepada pem penyidikan. perpu biasanya diajukan batuan dan suara karya, jadi, secara resin pada untuk disetujui menjadi un senin hari senin tahap dang undang. menurut uud, menurut dia, posisinya penyidikan terhadap kasus ide itu tidak salah karena akan berjalan terus karena pelanggaran ham titik dpr bersama pemerintah bagaimanapun masih ada dimulai. sebagai langkah se memiliki wewenang untuk dasar hukum untuk menit lanjutnya, dalam minggu ini, menentukan hukum beras daklanjuti kpp ham kpp jaksa agung akan member pemerintah, tinggal ham yang sudah terbentuk, tuk tim penyidik yang terdiri perdebatan saja sebutan yaitu dengan no39 tahun dari kepolisian, custom tni, sinyal. tentang ham. serta mengikutsertakan tim jadi, bentuknya bisa in komnas ham sudah pakar sebagai unsur ma junction, semacam putusan mengusulkan agar nantinya syarikat. sela. hakim bisa mengajukan dalam yang baru dicat marzuki menegaskan, putusan sela, status yuo, bah tukan dalam peraturan seluruh nama yang dire untuk sementara tidak peralihan yang isinya me rekomendasikan kpp ham boleh dilakukan aksi. pokok mengenai semua tindak penyu untuk dimintai perang nya boleh berjalan biasa dan didikan dan penyidikan yang gungjawabannya maupun tidak berubah apa apa sam sudah dilakukan berdasar untuk dimintai keterangan pai ada putusan yang beku kan perpu tetap nya akan dipanggil. semua atan tetap, papar luhut. sah atau berdasarkan nama yang tercantum dalam dalam pada itu ketua yang baru dapat ditiadakan laporan itu menjadi pihak komisi nasional hak asasi juta," jelas djoko. yang nanti dimintai ket manusia komnas ham) djo tangan oleh tim penyidik," sugianto mengusulkan kasus titik jelas mantan ketua komnas ada klausul guna temperate sementara itu, kemarin, han ini. gas dan mengesahkan penyu . jaksa agung marzuki da laporan tim peneliti didikan yang sudah dia usman telah menerima la tersebut disampaikan jaksa bukan oleh kpp ham, super peran dari tim peneliti kpp agung muda tindak pidana untuk kasus titik. su ham untuk kasus titik. umum rachman dan paya tidak menjadikan ke tim peneliti mereckomen jaksa agung muda intelijen bakuman hukum, terutama pasukan bahwa semua bahan yusuf kartanegara diam pada dasar pijakan hukum yang diserahkan komnas ping jaksa serta kepala bagi kpp ham yang sudah ham sepenuhnya dapat di humas kejagung soe dibentuk oleh komnas pakai untuk masuk setahap handoko. sl) net aan n c:bangko.doc pondok

ira hata tagmapan peraga nan! let sumber hab lari sumber legge jompotowan bpbuitel: (tg hlm. kol:xv kode: oleh wartawan pembaruan an dan dibentuk perusahaan ronggo wendratmo, joo angelus bat ' induk untuk mengelola aset kiong, hasyim djojohadiku angelus bata yang diserahkan. selain itu, sumo bank papan sejati mereka juga diminta mem ra), dan andy ardhito berikan jaminan pribadi bank baja internasional), penuntasan kasus bantuan likuiditas bank ' (remang guarantee pg) ganda eka bank santo), indonesia babi) yang terkait dengan para kon sedangkan kelompok. yulianto dan hadiwijaya nan san ketiga terdiri dari meme tangga bank indotrade), glomerata tampaknya masih membutuhkan waktu gangsaham yangmembuat philip wijaya bank lama. para konglomerat yang memiliki bank perjanjian bernama akta mosshill), serta soekarno pengakuan utang apu). ariyanto bank bumi raya bermasalah dan mendapat kucuran babi masih pelunasan kewajibannya utama). . tetap harus menunggu adanya surat jaminan dilakukan dengan menyerah: dalam perjanjian dengan kepastian kan aset dan membayar se para debitur disebutkan an um, meski sebab ian antara cara tunai. mereka yang ma tara lain, pemerintah bppn mereka telah melunasi kewajibannya dalam sedalam kelompokini, akan menerbitkan surat rangka penyelesaian dewa iban pemeran antara lain siti hardijanti jaminan kepastian hukum s).p gang romana, marmut sini bagi mereka yang telah menu persoalan kepastian hukum yang dikenal hasan, dan fadel muhammad. nasi kewajibannya. namun, dengan sebutan release and discharge r&d) dalam perkembangan sampai sekarang surat pop: selanjutnya, para debitur itu jaminan itu tak kunjung ter tetap menjadi pembahasan menarik dan meni adayangsungguhsungguh bit, bahkan terus menit bulan pro kontra diantara berbagai kalangan. melaksanakan perjanjian dan bulan pro kontra masa melunasi kewajibannya dan rakyat. ada apa gerangan ada juga yang berkomitmen persoalan yang paling dan menyelesaikan kewajiban mendasar adalah menang alau kita men triliun, dan nya. mereka ini kemudian kut rasa keadilan masyarat coba menengok sudwikatmono bank surya) disebut sebagai debitur yang kat. para konglomerat itu kembali kasus triliun. perjanjian ini "kooperatif. tetapi ada juga dinilai memiliki andil besar babi terkait "'pada intinya meminta para debitur yang mangkir dan dalam meruntuhkan pereka dengan para pe debitur melunasi kewajiban '.mereka digolongkan sebagai, nomina indonesia tahun milik dan pemegang saham nya dengan menyerahkan se editor tak kooperatif, se bank beku operasi bbo), jumlah aset (asset settlement) hingga kasus mereka telah pelanggaran aturan per bank beku kegiatan usaha kepada bppn sesuai besar dilimpahkan kepolisian. bahkan yang disebut dengan buku), dan bank take over nya kewajiban. aset tersebut atas maksimum pemberian bto), ada pemegang sa dikelola dan dijual oleh se debitur kooperatif kredit bpk) menjadi salah ham yang telah membuat buah perusahaan induk (hold berbicara mengenai r&d satu faktor pemicu krisis perjanjian dengan badan ing company) tentu saja harus dikaitkan perbankan, yang kemudian penyehatan perbankan na kelompok kedua lembu dengan para debitur cooper berkembang menjadi krisis signal bppn). mereka serba perjanjian dengan nama aktif dan dianggap telah menu ekonomi. ini merupakan dalam tiga kelompok per master financing and nasi kewajibannya. menurut sebuah tindak kejahatan janjikan. note issuance agreement data bppn, palingtidakada bidang ekonomi dan memang kelompok pertama mem mania). mereka yang enam debitur yang dinilai gar tentang perbankan. buat perjanjian dengan nama masuk dalam kelompokini telah menyelesaikan wajib gan awalan perk lainya master settlement and adalah usman admadjaja army. apa etal mereka acquisition agreement danamon) dengan kewajiban mereka adalah ibrahim telah melunasi seluruh dewa masa). para konglomerat. triliun, kaharuddin risjad, sudwikatmono, jalannya kepada bppn. yang masuk dalam kelompok ongkos bun) triliun, anthony salim, the ning dalam kasus ini seringkali ini adalah boediono salim samadikun hartono modern king, hendra liem, dan muncul perdebatan mengenai anthony salim bca) dengan bank) triliun, serta siti hardijanti romana. penilaian aset para kongo kewajiban triliun, hokiarto dan' hokianto ho belakangan muncul lagi merah. syamsul nursalim bdi) indo) miliar. delapan nama debitur yang banyak kalangan menilai, dengan kewajiban mereka juga harus berpeluang melunasi dewa ketika aset aset konglomerat triliun, mohammad hasan menyerahkan aset sebagai jalannya sesuai waktu yang itu diserahkan bppn kerja bank umum nasional bun) jaminan pelunasan wajib: (tetapkan, mereka adalah penggelembungan nilai amir bsd san aman bangko, goc punk mr? departemen kehakiman dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal utomo cililitah jakarta timur eman area dame sumber jam bru aan dung hari tgl: fla, hem. kol: kode: maa pet ana ban kan bmt ran (mark up). sehingga ketika hak kepolisian bisa diberi aset aset itu dijual, hasilnya kan surat penghentian jauh dari memuaskan. penyidikan perkara sp3), nan sebagai salah satu contoh, ketiga, presiden bisa mem gara aset grup salim yang di berikan pengampunan kepa jual melalui perusahaan in para debitur yangtelah guk holding perkasa sejak divonis oleh pengadilan tahun sampai hanya melalui abolisi. 'menghasilkan triliun. dengan gambaran verse keluarga salim jugalah but, seharusnyapara debitur melakukan pembayaran yang telah melunasi dewa secara tunai miliar jalannya telah mengantongi dan dua persen saham bca r&d. apalagi, telah ada sebesar miliar untuk instruksi presiden menutupi kekurangan dewa tahun yang mengatur jalannya. persoalan tersebut. dengan aset yang tersisa, dalam kasus ini, tam apakah mungkin bisa laku haknya pemerintah masih terjual dengan harga rp34 ragu memberikan r&d kare triliun, mengingat kewajiban. ketidakjelasan alas hukum keluarga salim mencapai dan bisa menusuk, rasa kedai rp52triliunlebih? lan masyarakat. dalam pertanyaan inilah yang hierarki peraturan perundang belum bisa dijawab bppn, se gan, inpres mempunyai ke bagai tangan pertama yang dudukan bawah undang memberikan rekomendasi. undang. r&d kepada komite kebijakan keraguan pemerintah sektor keuangan kkk). tercermin dari pernyataan bppn belum pernah kepala bppn yang hanya memberikan penjelasan se . mau menandatangani surat cara transparan mengenai "pelunasan kewajiban atas kondisi masing masing deb tiga debitur, padahal kkk ctor, sehingga mereka siang telah setuju memberikan gap telah melunasi dewa surat itu kepada lima debitur. jalannya. dalam kasus ini, kalaupun kelak kepala bppn bppn perlu secara tanpa menerbitkan surat tersebut, ran menyampaikannya kepa belum diketahui.apakah masyarakat karena terkait surat sakti itu bisa dengan akuntabilitas publik. meloloskan para debitur dari jeratan hukum pidana. keraguan dengan berbagai kontrol selanjutnya kalau dition versi yangterus berkembang jau dari kaca mata hukum, masyarakat, pejabat yang sebenarnya r&d tidak menandatangani r&d bisa dikenal dalam sistem hukum saja mendapat masalah indonesia. tetapi kalaukita kemudian hari karena mencoba mencari padanan: "melepas" pelakupidanadi nya, paling tidak r&d bisa bidang ekonomi dari jeratan, diterjemahkan menjadi tiga hukum. r&d bisa menjadi je bentuk. pertama, perkara bakan hukum, apabila rezim para debitur yang kiniadadi ini berganti dengan rezim kejaksaan bisa dideponir yang lebih peduli dengan rasa dengan alasan demi kementan keadilan masyarakat dan gan umum. kedua, kalau ka penegakan supremasi na, susunya masih ditangani hukum. sea maa apa bener men san sname langka. doc pondok an.

aren:enam pengadilan 3l: sumber heran otnerras babi tb: lah, ang hum. ikon: op. kode: nn. e'i masi terlalu dini banner eta sp @ada ibn syaikh al orang pada awal revolusi berbicara fk. lib, tentang hubungan satu tahun bisa mencapai tentang meng tm. decade antara irak @ada, juta orang. adil saddam mungkin akan menjadi bahan eksekusi yang paling bru hussein, mantan baru bagi kesalahan saddam. tal atas para pecundang par orang kuat irak dan hanya mereka yang tai bath diawali dengan: yang ditumbangkan it. berhasil melarikan diri ke pidato saddam pada juli oleh tentara meri ia luar negeri, selamat, dan seba universitas muatan serikat pada gian. kembali setelah pe , sinilah, dan pengakuan kode: april dan ter i$ng penguasa tunggal irak itu tum oleh musik abdul hussein. tangkap dekem bang april itulah dosa mashhadi pada konferensi ber adalah su aco manage dosa berat yang diajukan oleh regional luar biasa partai atu prestasi hukum . . tim jaksa dan akan dipetik aula khalid, baghdad. ese era irak modern. bangka oleh para hakim kursi jauh sebelumnya modernisasi irak memang su yang kini siap baghdad. dilakukan sendiri oleh sad dah tahun dimotori sang dosa terberat, menurut: dam hussein dengan tim pe diktator dengan memperkuat catatan as, pbb dan rakyat tembaknya terhadap mantan angkatan bersenjata dan sis irak sendiri, adalah pem presiden dan menteri serta ' tem persenjataannya. namun bubuhan etnis dan agama. hanan abdul @krim @asset. satu satunya ketertinggalan setidaknya tiga kali member @asset dituduh mengkudeta negeri kaya minyak ini ada shan etnis dan pembuka partai bath. jah tidak terciptanya demo man kaum syiah dan kurdi sayangnya, seperti di . rasi karena saddam meme . yang dilakukan saddam ungkapkan jubir kemlu irak lintah secara otoriter. dan mencapai rekor pekan silam, mahkamah irak sejak awal memerintah, tertinggi setelah insiden kam tidak mencantumkan desa , baik sebagai wakil presiden boja, dengan korban kurang jahan saddam mengobarkan juli maupun setelah me & b 'o . l perang irak iran, termasuk menyingkirkan presiden ahmad pembunuhan terhadap orang . hassan bakr, sejak juli lebih .000orang.' iran. apakah perang irak: saddam memerintah iran ini ditutupi, karena di. dengan tangan besi. para jen menyerangiran masa itu mendukung deal,.diplomat dan penasihat dosa saddam: saddam untuk memerangi . pribadi yang berseberangan yang lainnya rezim olah komedi? dengannya dan partai bath adalah perintah dia mungkin saja. ditangkap, dianiaya, dien kepada angkatan .arakan bahkan dibunuh. de bersenjata irak un amat riskan ngan alasan mendahului aksi tuk menyerang iran pada waktu diwawancarai para pecundang, maka dia dan terjadi perang radio tri jaya jakarta siap mengeksekusi setiap tahun, serta invasi juni yang lalu, saya lawannya. kuwait pada, mengemukakan, sebenarnya dia juga menindas kaum agustus de ' amat riskan dan tidak kuat kurdi utara dan syiah ngan jumlah korban ratusan alasan hukum dan persiapan selatan. tuduhan bahwa, ribu jiwa. jika dijumlahkan untuk mengadili saddam saddam menyembunyikan dengan pembunuhan etnis sekarang. senjata pemusnah massal tak dan penindasan atas kaum:: pertama karena baru membuktikan oleh as, namun kurdi dan syiah, serta saja menyerahkan kedaulatan em. kesaksian baru orang dalam eksekusi terhadap ratusan ,.' politik dan pemerintahan ke momo g:bangko.dac pusio ng 2r para (emlovuras kal "pada presiden tawar dan, kini bernama camp victory, iya alawi, yang nota markas besar tentara jenis pengadilan bene hanya pemerintahan in ' baghdad. awalnya ada tiga jenis term belaka. penentangan saddam atas peradilan yang ditawarkan kedua, pengadilan atas pengadilan "rekayasa ini jus untuk mengadili saddam. saddam hussein akan lebih le tru bisa membangkitkan sen yakni, mahkamah kejahatan nana time rakyat irak yang sepa perang seperti model the legitimate apabila dilakukan kat agar sang diktator diadili hague yang mengadili man setelah terbentuknya pemeran negerinya sendiri. seba tan orang kuat yugoslavia tahan definitif hasil pemilu gian musuh saddam "men slobodan milosevic, serta januari dengan pemeran . . . . pengadilan terhadap tokoh tahan definitif, maka sejak cela kenyataanini. kekerasan perang rwanda, saan agung, mahkamah perhatikan petikan dialog yang didukung oleh pbb. agung, para hakimnya dan saddam dengan hakim penyu namun cara pertama ini parlemennya akan lebih ber lirik berusia 80an dari naja, ' . daulat, otonom dan memiliki seperti ditulis oleh rod nor dianggap lamban dan boros. kekuatan hukum untuk ber ' diana. sedangkan mahkamah model tindak. saya memperkenalkan' kedua adalah pengadilan orasi ketiga, pengadilan era, diri sebagai hakim penyidik! nal irak dengan para jaksa dan pemerintahan interim seka . dari pengadilan pusat kerja . hakim hakim negeri itu' rang akan menimbulkan du hutan, ujar sang hakim. sendiri. dan inilah yang dig gaan kuat, bahkan tudingan saddam menjawab, saya akan karena dipilih oleh bahwa pengadilan atas sad :.' ingin tahu hukum apa yang ragi governing council pe dam hanya dilakukan oleh se dipakai membentuk pengabdi : pemerintahan interim. meski buah mahkamah yang di jan ini? pun pada hakikatnya pengabdi rekayasa dan diarahkan oleh hukum ini dibuat meme ian ini menerapkan hukum washington. rintihan koalisi, jawab ha irak, namun tetap dicurigai proses hukum, penyidik kim. karena bawah pengaruh dan tuntutannya jelas akan jadi, anda orang irak yang. kuat dari washington berarah kekuatan politik yang mewakili pasukan koa !' dan pentagon. model pengadilan yang masih amat kuat isi! sang hakim terus men ini diumumkan tanggal irak. maka itu pula ahli hu bela diri namun "dihajar desember empat hari kum universitas harvard saddam dengan kalimat: setelah saddam tertangkap prof alan dershowitz me anda janganlah bertindak desa daur, provinsi tikrit, nyatakan, pengadilan saddam atas nama pemerintahan tempat lahir sang diktator. mirip pengadilan atas her , koalisi, (karena) penguasa para pengamat hukum man goreng nuremberg pendudukan, pasukan penyet pun meragukan kemampuan tahun pengadilan itu bu! tentu orang irak mence o hanyalah "keadilan bagi pe ' asalkan penampilan hakim para jaksa dan hakim irak menang perang dunia ke yang muda usia dan miskin yang selama tahun berada dua atas nazi jerman. pengalaman itu. mengapa be bawah sistem totaliter memang seluruh hakim pemerintahan interim dan bath. para ahli hukum irak dari irak, kecuali beberapa gubernur paul bremen jar negeri pun belum ten jaksa penyelidik dan para tak menyediakan hakim yang berkualitas seperti tuntut pembela saddam yang berasal bijak dan berpengalaman. kebutuhan untuk meng. dari uni eropa dan negara saddam juga menantang adil saddam dengan se adil. arab seperti putri muammar bahwa dia masih tetap pre adilnya. model yang paling hadapi dari libya, sudah me " side irak, dulu, kini dan mungkin dengan manga tunjukkan upaya.yang teri masa depan. dia demang winkas sistem nasional de terasi dan bermutu. namun yang pandai bersilat lidah, ngan hukum. internasional sekali lagi kepercayaan dunia maka perlu hakim yang tegas, pel gabungan ini dianggap arab dan dunia internasional bijak dan berhati hati meng ''bercocok untuk mengadili akan lebih kuat, apabila per hadapannya. keluhan bahwa '&. 3dam, "adilan atas saddam dilakukan dia tidak didampingi peng tentu hak hak tersangka setelah terpilihnya pemerintah acara dan jawaban menteri dijamin penuh disertai han hasil pemilu januari kehakiman malik dahan hak praduga tak bersalah ba penampilan awal meme hassan yang bernada meng gina, dan merespons klaim rintihan interim ketika di ancam para pengacara yang bahwa selama diinterogasi hadapan dengar pendapat pub masih menunggu yordania, tanpa didampingi pembela. lik menunjukkan bahwa,sang justru akan menuai banyak peradilan yang diserap diktator angkuh, percaya diri kecaman dunia internasional. daan aan dan justru memperoleh meme pernyataan pemerintahan kan mirip model kedua, mes rintihan interim yang menu interim bahwa saddam dapat pun sana sini diramu yut dia hasil rekayasa as. dihukum mati justru mem dengan menyertakan jaksa meskipun amat dirahasiakan, buat pemerintah interim irak dan pembela dari 'negara ne para wartawan memastikan mesti mengubah sistem hu gara arab dan uni eropa. apa bahwa kesaksian saddam pa kaumnya yang mirip prancis, pun proses hukum yang di julilaluitu berlangsung yakni menolak hukuman, tempuh, tentu mempertim .di bekas istana saddam dan mati. bangka keadilan baik bagi ir para korban kekerasan sad dam, dan sebaliknya keadilan baginya. beberapa pemimpin negara arab termasuk muat mar hadapi menekankan ha 'rus ada bukti bukti yang absah dan kuat dalam menu isun tuduhan terhadap mantan orang kuat irak verse but. haa apa pun kritik yang dion tarian saddam, tentu lima 'hakim investigasi pimpinan salem" chalabi (mantan jaksa new york) punya bukti bukti gari ton. dokumen tentang .kinerja saddam dan bath se (lama tahun berkuasa. berlainan dengan ternak '.wa lain antara lain chemical ali, tarzan dan watan tikrit, mantan wakil tare azis dan wapres istat ibrahim dori yang relatif lebih mudah dan cepat, peng: adilan atas saddam hingga jenisnya akan berlangsung kurang lebih bulan. masa "panjang ini jelas akan me mancing pro kontra pendapat antara para pendukung de ngan para penentangnya. penulis adalah wartawan senior, pengamat tan masalah luar negeris pisoidoeorcere, hari tgl: kelapa a,, hlm. kol jp i a kode: mengundang: peradilan ham indonesia sulit bukan surut diberlakukan suru jakarta, februari menteri hukum dan perundang undangan medium: dang) yusril iha mahendra mengatakan, peradilan ham bagi indonesia sulit diberlakukan surut. kalau ada kasus, pelanggaran ham lebih cocok dilakukan dengan peradilan ham secara permanen. kasus pelanggaran ham indonesia, menurut dia, berbeda dengan kasus yang terjadi rwanda, yugoslavia, kamboja dan beberapa negara lain. pada rapat kerja dengan komisi dpr selasa 4y: pagi, gedung mpr dpr, jakarta, mengundang menge makanan, dalam kasus rwanda, yugoslavia dan kamboja, pemerintah negara tersebut dengan mudah dapat bentukan kasus mana yang bisa ditangani melalui peraih ham secara surut. sedangkan bagi indonesia hal itu sulit dilakukan kare permasalahannya begitu rumit dan kompleks. yusril yang juga ketua umum dip partai bulan bintang mene akan, gagasan yang dilontarkan koordinator kontras komisi untuk orang hilang dan korban tindak ke keras1) munir, peradilan ham bisa diberlakukan surut sampai tahun, sulit dilakukan. karen2 itu yusril me nyatakan bersedia berdebat dengan munir soal itu dengan berbagai dalih. jika peradilan ham diberlakukan surut hanya tahun maka kita menggunakan double standard. karena ada beberapa kasus pelanggaran ham yang terjadi jauh sebelum tahun itu akan luput dari kasus peradilan ham, termasuk kasus tanjung priok," tugas yusril. dia mengusulkan peradilan ham itu hendaknya di lakukan secara permanen dan mengenai kasus mana yang bisa ditangani dapat dilakukan melalui kesepakatan pe perintah secara politis. kalau negara lain bisa dipaku:, kan peradilan ham secara surut dengan mudah karena penentuan kasus bisa dilakukan dengan kesepakatan yang tidak serumit seperti indonesia. karena itu kalau pun kita ingin memproses suatu pelanggaran ham melalui peradilan dapat saja dilakukan melalui kesepakatan nasional terhadap kasus apa," tari tasnya. namun, kata yusril, pemerintah saat ini biang, depkumdang masih terus membahas kemungkinan bisa tidaknya dilakukan peradilan ham dengan berlaku surut tersebut. karena itu dalam waktu dekat pihak septum dang akan melakukan debat publik mengenai hal tersebut, pada bagian lain menteri juga mengungkapkan meme lintah saat ini tengah menyusun ruu tentang pengadilan ham, sehingga kalau dpr menolak perpu tahun tentang pengadilan ham maka ruu ham yang baru akan diajukan pemerintah dan dalam proses finalisasi itu akan digunakan untuk menangani kasus kasus ham secara permanen. (sl m man m0000 bangko. doc pondok

r, uya subak ptp, dieja dau liat naa asas darurat otonomi daerah: keluarnya mengalami per ubahan mendasar, tentang termasuk tumbuh pemerintahan dae sebagai pihak yang rah membawa se otonom, bukan ha jumlah titik per nya dari pemeran sialan baru. selama tah, melainkan juga ini, perhatian pub dari kepentingan jik amat minim atas partai partai poli "materi pembahasan tik. dalam penyusunan indra pilang ketiga, kolom itu. publik lebih .pok yang mean ,. tertarik mengikuti dang secara kritis perkembangan prosesi peri bagian per bagian dalam lahan umum yang sedang kelompok ini le berlangsung. namun, pas bih mengkhawatirkan produk pemilu mulai ter regulasi lain sebagai upaya bangun kritisisme atas materi untuk menjadikan ini operasional. regulasi turun peta perbedaan pendapat ini menimbulkan serta ! yang mengemuka adalah: nyaman, karena peranan per pertama, kelompok yang men aturan pemerintah begitu be ' dukung penuh sar, ketimbang regulasi lain pihak pihak itu adalah pe nya. perintah pusat, terutama ini juga tidak terlalu departemen dalam negeri, detil, dibandingkan dengan komisi dan iii dpr (tertua sejenis negara negara. politisi yang dulu ikut lain, seperti filipina dan menyusun dan mengesahkan australia. artinya, pemeran ' ini), dan asosiasi meme tah pusat mempunyai ruang rintihan provinsi seluruh interpretasi tersendiri atas k " indonesia apps). kelompok usulan klausul yang ter ini mendapatkan porsi keun muat dalam tangan yang besar atas weber kelompok ini lebih banyak adakan ini. berasal dari kalangan arkade kedua, kelompok yang misi dengan keahlian khusus, menolak ke misalnya soal kelautan. lombok 'ini terutama berasal dari kalangan masyarakat tugas berbantuan sipil yang selama ini beru ini memang secara ek paya melakukan proses splist menggunakan tiga asas pemberdayaan masyarakat lo dalam pelaksanaan pemeran kal, termasuk dalam kaitan tahan daerah, yakni asas de nya dengan pendalaman arah sentralisasi, dekonsentrasi demokratisasi. dan tugas berbantuan. de ." bagaimanapun, sejak ngan asas dekonsentrasi, mi pelaksanaan halnya, peranan gubernur yang beriringan dengan liber kembali menjadi besar, di alias sistem politik indo bandingkan dengan peranan kesia:. masyarakat telah gubernur sebagai produk i :langka. doc pondok kp. departemen kehakiman. dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur nasa mama mod was nana maa ana ina ane sumber hari tgl: hlm. kol: kode: rea sapa para maa ara ana ana naa aaa maan raman pa. subjek naa man anna asa h gubernur meme jadi kekeliruan penggunaan (l) menyebutkan: meme gang peran sebagai peran dana, bahkan penyelewengan, lintah desa terdiri atas ke jangan tangan pemerintah biasanya tingkatan pemeran . pala desa atau yang disebut pusat, sebaliknya gubernur tahan paling bawalah yang dengan nama lain dan pe ! bukanlah alat perpanjangan disalahkan. sebaliknya, apa rangka desa. sementara,, 'angan pemerintah kabur bila pelaksanaan tugas per an kota. bantuan itu berhasil dengan hanya menyebutkan: pe pihak yang paling drugi baik, tingkatan pemerintahan perintah desa terdiri atas ke. dalam ini diatasnya akan melakukan pala desa dan perangkat. dalah pemerintahan desa. klaim sepihak sebagai desa. tidak ada klausul sas tugas berbantuan yang prestasi mereka. tentang atau yang disebut: digunakan berbunyi: tugas dengan tugas berati, pe dengan nama lain . berbantuan' adalah penuh pemerintahan desa mengalami artinya, terjadi lagi pe asan dari pemerintah (pusat) proses penunggang ke keragaman sebutan nama' kepada (pemerintah) daerah pentungan pemerintahan kepala desa, bukan lagi wali, lanata (pemerintah) desa, atasnya. belum lagi dengan nagari dan sejenisnya. per : lari pemerintah provinsi ke adanya penghapusan badan ubahan kecil ini saja akan, 'ada (pemerintah) kabur perwakilan desa menjadi: sangat menyulitkan sehidup: 'en kota dan atau (pemeran badan. permusyawaratan masyarakat desa. 'ah) desa, serta dari pemeran desa, menjadikan proses pada aras lain, ini me j 'ah kabupaten kota kepada demokrasi di, tingkat desa wajibkan pemilihan langsung 'pemerintah) desa untuk menjadi hilang. kepala daerah (provinsi, ka melaksanakan tugas ter selain itu, sekretaris desa kabupaten, dan kota) dan kepala: 'tentu. adalah pegawai negeri sipil desa. dengan kewajiban ini, dengan bunyi tugas per yang proses pertanggung indonesia akan jadi ladang: bantuan seperti itu, semen : jawabannya mengarah kepa politik luas. ironisnya, partai tara persoalan persoalan ba bupati lewat camat. de politik menjadi satu satunya nyak muncul tingkat desa, ngan status sebagai pegawai pilar penyaluran aspirasi maka pemerintah. desa bisa negeri sipil, sekretaris desa politik warga negara, terma menjadi korban dari eks adalah aparatur pemerintah suk dalam proses pencalonan politisi pemerintahan diatas han pusat tingkat desa. kepala daerah. .nya. pemerintahan desa di dengan kewajiban 'ini,' tempatkan pada posisi ter kekhasan daerah partai politik harus menge bawah dalam hierarki meme uraian itu menunjukkan 'bangka sayapnya sampai rintihan, bukan sebagai adalah bagian tingkat desa agar benar benar .ujung tombak yang memiliki dari proses penyeragaman berakar hati publik. partai inisiatif tersendiri. akibatnya. bentuk pemerintahan dae politik yang belum semuanya pemerintahan desa menjadi rah. kekhasan bentuk meme mempunyai kemampuan "pihak yang selalu menerima rintihan yang menjadi bagian organisasi yang unggul, da tugas'dari tingkatan pemeran tak terelakkan dari proses se lam waktu singkat mendapat tahan diatasnya. arah bangsa indonesia terra a55 tugas berbantuan ini juga puskas sama sekali! sistem rawan dengan menyeleweng pemerintahan nagari su gan, terutama oleh tingkatan mater barat, misalnya, ku "pemerintahan atasnya. rang mempunyai landasan bagaimanapun, tugas perban berpijak kalau mengacu kepa tuan diiringi dengan penyapu ini. desa |ran dana dari tingkatan pe sama sekali tak lagi memiliki pemerintahan atasnya. otonomi. kah persoalannya, apabila ter asa c:langka. as dea naa sumber hari tgl: hlm. kol: kode: aan subjek aan nan su, limpahan kekuasaan besar kin sebagian besar masyarat justru juga bicara soal kena untuk merebut jabatan ja kat belum memahami seluk aan desa dan keuangan desa. batan resmi pemerintahan. beluk dan substansi seakan akan desa desa meru secara umum ini masyarakat jakarta pakan lumbung kekayaan ne sangatlah moderen, serta saja, misalnya, tidak semua gara. padahal, desa desa jus mungkin hanya bisa diserap nya paham tentang fungsi tru kini menjadi pusat pusat kan negara negara mode dewan kelurahan dan dewan kemiskinan. (ren dengan keunggulan pelak kota, sebagai konsekuensi agresivitas yang imun santan dekorasinya. ini dari tentang vulkan oleh sebagian masa dipenuhi dengan ketentuan dki jakarta. rakyat kita selama ini juga ba yang detil menyangkut sistem. untuk sebuah kota.metro . gian dari upaya memperta pengelolaan sumber daya .polutan yang sarana dan.pra hankam diri dari kehancuran alam dan manusia, serta pola sarananya lengkap saja, sam ekologi dan kehilangan sum hubungan yang harus dilas pai membutuhkan waktu ber pendapatan. kanakan antar tingkatan pe lama untuk menyampaikan kalau tidak ada sosial pemerintahan. informasi kepada warga dki. isasi, dipastikan akan tenda dengan substansi itu, apalagi bagi sebagian besar pat banyak kebingungan asumsi penyusunan ini wilayah indonesia yang ma kalangan masyarakat, baik tentulah berangkat dari keke sih termasuk kategori daerah menyangkut substansi otonom tiruan pemahaman tentang tertinggal. daerah, maupun atas kon berbagaihal yang sudah kerja . untuk itu diperlukan sekuensi pemilihan kepala di. seakan akan pemerintah sosialisasi menyeluruh atas. daerah secara langsung. bisa han sudah profesional, partai ini, termasuk bisa kita mengalami situasi politik sudah maju, juga tingkat pemerintahan dan darurat otonomi daerah aki masyarakat tidak lagi hidup warga desa. kini, jabatan ke bat ketidaksamaan persepsi dalam primordialisme. pala desa tidak lagi setpres atas materi dan substansi asumsi.ini tentulah'ha tipis dulu, terutama karena ini. nyala sekadar imajinasi se habisnya tanah tanah beng namun, sebetulnya bukan pihak para penyusun uu, kok dan kekayaan desa lain hanya sosialisasi yang kiper karena pada kenyataannya nya, seiring dengan pening bukan, melainkan upaya un masih banyak persoalan yang kata jumlah penduduk. tuk memperbaiki ini, baik terjadi banyak daerah. pe .' mulai terjadi keengganan lewat proses judicial review mekarkan sejumlah provinsi, penduduk untuk menjalin ataupun upaya upaya politis kabupaten dan kota saja yang kan diri sebagai kepala desa. berupa pengajuan baru terjadi.dalam' era penduduk kian sadar betapa yang lebih komprehensif, masih menyisakan jabatan kepala desa lebih ba lengkap dan detil. konflik dan kekerasan. :nyak membawa kerugian, ke ta, timbang keuntungan, terma penulis adalah peneliti csis, spesialisasi suk materiil. program manager yayasan set, sampai sekarang, mung sebaliknya, ini dan anggota pokja pap kol aman inn nan c:bangko. dos fusionsumber 3l: sumber serta nda hari tgl hlm. kol: kode: tengah. aceh singkil. aceh pat berperan sebagaimana la oleh kaszabi tamiang dan aceh barat. haknya militer modern dae memang daerah putih rah aman. salah satu fungsi pun. kejadian pelanggaran militer moderen itu adalah idak terasa darurat oleh berbagai pihak dalam ham belum tentu dilakukan membantu meringankan pen militer tahap pro negeri dantetapakan menjadi oleh tni. pelanggaran biasa deretan rakyat yang tengah visi nanggroe aceh sorotan selama darurat mi dilakukan oleh sesama war mengalami bencana. darussalam nad) telah liter nad masih berlaku ga aceh sendiri. namun. da saat ini masyarakat aceh berlangsung hampir tiga bu kan. sorotan imi telah berkali jam perilaku sehari hari per tengah mengalami bencana lan. selama rentang waktu kali pula dijawab. jawaban dibuktikan bahwa tni bu berupa kemiskinan yang akut tersebut kontrol publik me nya (antara lain): mana kan pihak yang patut dituduh akibat berlarut lautnya kon lalui media massa terhadap mana perang selalu membawa sebagai pelaku pelanggaran flip. sulit bagi mereka untuk pelaksanaan darurat militer cerita yang memilukan. da ham. yaitu dengan mencit keluar dari bencana ini tanpa boleh dibilang minim. per lam situasi bunuh atau di akan kondisi aman. jauh dari bantuan dari pihak luar. se hatian publik yang melemah bunuh medan tempur. ten busana tegang dan mence tentara. pihak luar yang ini sangar memprihatinkan tara cenderung sensitif dan kam. pimpinan tni. mulai banyak aceh adalah tni. mengingat potensi perang reaktif . dari pengambil keb.akan sini tni bisa turun garan hak asasi manusia jawaban tersebut bisa di pusat hingga para komandan tangan membantu menggarap ham) nad sangat besar. terima tetapi tidak berarti lapangan. memegang pe sawah, ladang. kebun, dan ko satu satunya kasus ham mengabaikan begitu saja kanan penting dalam meng: jam ikan masyarakat, seba yang cukup mendapat perda sorotan atas. dan jangan di arahkan anak buahnya agar gimana militer korea utara tian publik adalah kasus ter jadikan justifikasi bagi pe berupaya menciptakan kon turun tangan saat rakyat ne buruhnya wartawan rcti anggaran ham terhadap isi tersebut. gara tersebut terancam kela era siregar. pada kasus ini masyarakat sipil. nilai nilai tni dilahirkan oleh rak para pasca bencana banjir publik cenderung menyala kemanusiaan tetap harus di vat. ini berarti bahwa rakyat yang luas negeri itu beber kan gerakan aceh merdeka junjung tinggi. indonesia adalah orangtua waktu lalu. saat itu militer gam) karena menjadikan hal ini. sebenarnya. di kandung tni. rakyat lahir setempat turun sawah era sebagai sandera yang sadari juga oleh tni. setidak kan oleh rakyat. ini berarti, membantu sekaligus me: akhirnya terbunuh ketika nya terungkap dalam instruksi rakyat adalah saudara kan tingkatkan april petani agar tni menembaki mereka. panglima tni: jadilah dung tni. karena itu setiap tidak terlalu terpukul oleh samping kasus tebu prajurit tni profesional yang personal tni selayaknya musibah yang telah berlalu punya era, sebenarnya ma: mampu memenangkan per memperlakukan rakyat aceh dan optimis menghadapi sih ada laporan penting pe tempuran yang dihadapi de sebagaimana mereka mem masa mendatang. anggaran ham lain. namun ngan memegang teguh isi perlakukan orangtua dan tni juga bisa mengulang tidak mendapat perhatian plin dan menjunjung tinggi saudara kandungnya sendiri. program militer indonesia publik yang memadai. bebe ham" namun instruksi ini sudah selayaknya bila masa lalu yaitu semisal abri rapa waktu ikan hanya akan menjadi per rakyat diayvomi, bukan dita masuk desa amd) tentara rights watch melaporkan nyatakan 'asa basi bila tidak kuttakuti. didekati, bukan bisa turun tangan membantu adanya indikasi meningkat: ada upas. buktikan yang dijauhi apalagi sampai dim memperva'ki rumah rumah nya pelanggaran ham sungguh sungguh jarang: suhu. disapa. bukan dibentuk. warga, sekolah san fasilitas nad, lembaga pemantau an. dibimbing. bukan diacuhkan. umum sosial lainnya ham internasional ini me lapangan. tni harus dibantu. bukan dibiarkan rusak. semua ini tentunya di unjuk kasus kasus pem membuktikan bahwa pi dan seterusnya. bukankah lakukan melalui pengaturan bubuhan, penghilangan orang haknya menjunjung tinggi hal ini sesuai denga, instruksi yang cermat dan bekerja secara paksa dan pemukulan ham. kalau tidak bisa mem panglima tni: jaga sikap sama dengan instansi lain terhadap warga sipil vang dibuktikannya wilayah aceh dan perilaku sebagai peng yang sebenarnya lebih ber dedikasinya dilakukan oleh secara keseluruhan, karena atom rakyat dimanapun bera tanggung jawab dalam rela tni, temuan kasus tersebut bisa saja pelaku pelanggaran dan bertugas . dilintasi atas para korban kon diperoleh dengan cara meta ham adalah gerakan aceh flip dan rekonstruksi fasilitas pancaran pengungsi nad merdeka gam), maka kepe tugas daerah putih umum yang rusak. malaysia. durian terhadap ham itu daerah putih. selain tu dari paparan atas, kali sorotan pelanggaran bisa dibuktikan daerah #as utama memulihkan dan hutannya tugas tni sangat be: ham senada sebenarnya daerah yang diklaim sebagai mempertahankan ketertiban rat. tetapi berbagai kiprah mo) telah banyak pula disuarakan daerah putih seperti aceh unum dan keamanan. tni da itu merupakan konsekuensi lesblangke rea sumber camhbuugan hari tol: serum, mlm. kol: xo0s: dari darurat militer mana tentara memegang kendali se mua sektor kehidupan. kare memegang seluruh ken: dali, maka otomatis tentara harus juga menjadi inspirator sekaligus motor penggerak bagi pembangunan semua sektor itu. kiprah tni atas juga dalam rangka menghapus trauma masyarakat terhadap tentara akibat dom daerah operasi militer se. sekaligus mendekati dan mere: but hati mereka. bukankah merebut hati masyarakat aceh merupakan target uta dalam darurat militer ta hap ini? merebut hati rak yat, mustahil diraih hanya dengan aktivitas "bergaya militeristik' dengan senjata siap tembak tangan. selain itu, bukankah lai panglima tni menginstruk ikan: kembangkan terus sistem pertahanan rakyat se mesta yang tangguh yang bertumpu pada pematung jalan tni dengan rakyat da lam mempertahankan kedua lahan dan keselamatan bang sa". kemanunggalan tni de ngan rakyat hanya akan men jadi slogan kosong tanpa ada upaya yang sungguh sungguh dalam merealisasikannya. mewujudkan pematung jalan tni dengan rakyat sam pai mampu merebut hati rak yat merupakan pekerjaan yang sangat berat, kurang le bih sama beratnya dengan merealisasikan apa yang telah dipaparkan dalam tu lisan ini. penulis cota dpr komisi ketua sus kondisi pertahanan. bea nana c:bangko.doc fisik

fya sore poco. tesla hari tg: les hlm. kol ta) ( g kode: .subjek pers kuhp revisi bus .i menyambut hut ke sepenuhnya merdeka tanpertama. tas dilihat dari sam pen oleh atmakusumah lc#a barulah kemudian di dapat mereka mungkin nar. 2800p susul dengan dewan perda akan tetapi, bila dilihat dari iklan rakyat dpr) sebagai. sisi lain lagi, ironisnya, pers ini kita berada abad dia pers yang dapat me: pilar kedua. sedangkan ek dan wartawan bagaikan tidak ke masihlah kita menyulitkan kehidupan media eksekutif dan yudikatif sama berdaya ketika menghadapi pasrah menerima pro tersebut, dianggap sebagai posisinya sebagai pilar ket tekanan atau tindakan kek duk hukum abad trade , pembatasan atau penerima dan keempat demokrasi. perasan, terutama daerah : lokasi yang dirancang un pangan terhadap kebebasan lalu, berkata: terus daerah, baik dari pejabat pe dasa tuk menindas hak asasi ma pers. terang saja, sekarang ini pe perintah dan aparat negara nusa, untuk menindas bang apakah pers indonesia su perintah sering ragu meng maupun dari kelompok ma : indonesia? dah merdeka? ambil langkah yang tegas syarikat. dewan pers misal ! celananya, rancangan belum, belum sepenuh karena pemerintah terus dis nya, pernah mengeluarkan undang undang ruu) ten nya merdeka, walaupun lebih otot pers dengan sangat ta pernyataan untuk mengi tang kitab undang undang bebas daripada selama ta jam. pernyataan ini sebelum akan bahwa kebebasan pers hukum pidana kuhp) atau hun masa orde baru dibawah nya mengherankan. sebab, indonesia kini belum see revisi kuhp, baik yang di ( presiden soeharto dan selama mengapa pemerintah harus "hun nama nnn buat oleh pemerintah orde kurang lebih tahun ter merasa ragu bila kebijakan dan dihargai. baru maupun oleh depan ' akhir pemerintahan presiden nya yang tegas dapat kiper lam pernyataan ten. temen kehakiman dan hak sekar tangungjawabkan?) tekanan dan kekerasan asasi manusia masa rekor perubahan kehidupan itulah sebabnya, menu terhadap pers dan wartawan masi, masih tetap menge ! pers kita, yang sedang menu rut saya, kata syamsul anna maret dikatakan akan sanksi pidana penjara. suasana yang diharapkan mw'arief, kekuatan pilar de anda dewan pers sangat bagi kegiatan yang berau ! lebih bebas, dimungkinkan lokasi sekarang yang terre. memprihatinkan dan sangat bunga dengan kebebasan: oleh komunikasi dan internal sar adalah pers. menyesalkan terjadinya lagi pers, kebebasan berekspresi, tengah masyarakat yang ada pula yang manga tindakan kekerasan dan dan kebebasan menyatakan sekarang ini lebih terbuka akan bahwa satu satunya ke kanan terhadap institusi pendapat. malahan, dan, oleh karena itu, lebih di berhasil yang dicapai pada dan war tawan, baik hukum itu bertambah names. masa reformasi sekarang ini maupun beberapa jumlahnya dari menjadi! hampir tidak ada masalah adalah kebebasan pers. ini, selama hampir tiga hampir apa pun yang tidak dapat umpamanya, dikatakan oleh terakhir. negara demokrasi yang diberitakan dan diulas pada anggota komisi dpr, sut peristiwa demikian bu menjamin kebebasan pers, masa ini, terutama oleh me radar ginting, pada diskusi menghambat tugas karya jurnalistik tidak harus dia pers nasional yang ber hari kebebasan pers sedunia pers alam upaya selancar menyebabkan wartawan ma kantor pusat ibu kota, jakarta mei ini dap kan arus informasi dan per. suk penjara, melainkan ha jakarta. sampai sampai '.at diartikan bahwa pers di' pendapat untuk ke nya dikenai sanksi denda. menteri negara komunikasi indonesia sekarang sudah da dan degan khalayak umum. sanksi denda itu pun la : dan informasi, syamsul pat melaksanakan fungsinya an, lebih penting lagi timnya dikenakan secara pro mw'arief, mengatakan dalam yang lazim terjadi suatu ne maa keadaan ini dapat opsional, sesuai dengan ke suatu lokakarya bahwa po gara demokrasi. maag lambat kebebasan ber mungkin kemampuan fi sisi pers indonesia pada saya rasa, baik pendapat masyarakat dan ke bnn finansial pihak perusahaan masa reformasi bukan lagi syamsul marie maupun pers. pers. sedangkan denda yang sebagai pilar keempat de pendapat sutradara ginting pagan demikian kata tinggi bagi wartawan dan me lokasi, melainkan sekuat sama sama berlebihan. bukanlah artikan bangko. doc pondok hana departemen kelak gb, peak, hlm. kol: kode: subjek aan dan institusi pers, melainkan mainkan menyebabkan dia yaitu kuhp, seperti yang ter lagi pula, negara ne juga dan terutama sekali menutup matanya rapat rapat jadi pada sejumlah gugatan gara demokrasi pada umum khalayak pembaca media pers karena sinar itu terlalu silau. hukum terhadap media pers. nya, hukum yang cetak serta khalayak pendek dalam kuhp yang sudah dapat dikenakan terhadap agar dan penonton media . tidak lagi sesuai dengan per kegiatan yang bersangkutan siaran, pada, gilirannya, ham kembangan zaman itu, sedih: dengan kebebasan serta maa iba. memang benar, harus: hitnya ada yang dapat kebebasan menyatakan pen ann aia spesi masyarakat dapat nya ada jaminan yang kuat digunakan terhadap media dapat dan berekspresi lazim: bagi kebebasan pers dari pers dan wartawan selain nya merupakan bagian dari: mengganggu upaya upaya sedikitnya dua landasan terhadap anggota masyarakat hukum perdata, bukan hu membangun tata pemerintah hukum, yaitu bukan saja pada umumnya. beberapa kum pidana dengan demi: han yang baik (good cover undang undang pers, me tersebut dapat momen kian, untuk karya karya dan dance) serta kehidupan de mainkan malahan konstitusi arakan wartawan, atau ungkapan ungkapan kreatif lokasi. kita yaitu undang undang demonstran, atau pence dalam ruang lingkup ketiga dow to, pernyataan dewan pers dasar .!| ramah dan aktivis advokasi kebebasan itu, dilakukan itu mencatat tekanan dan tin perubahan kedua uud sampai selama tujuh tahun. kriminalisasi atau tidak akan kekerasan oleh massa pada hari wirawan, direktur menjadikannya sebagai kerja yang berdemonstrasi ma dan memberikan perlu lembaga pers dan penyiaran hutan. salah berita tempo.di jakarta, ang bagi pers untuk minggu surakarta apps), menyebut selain kuhp, indonesia pemukulan oleh petugas |akan kesempatan kenya kuhp kita sebagai produk masih ada pula banyak kepolisian ter rada p,art bukan informasi.dan gagasan hukum otoriter yang iran lainnya yang sejumlah is wan foto harian pikiran serta pendapat yang seluas cang untuk masyarakat jaja '! nya dapat mengganggu atau rakyat bandung yang luasnya. demikian pula un han. menghambat kebebasan pers. sedang meliput bentrokan: dang undang nomor ta meskipun paham liberal umpamanya penyiaran, dalam suatu demonstrasi (dan hun tentang pers pada, telah menumbangkan paham perseroan terbatas, kameranya dirampas), pe j antaralain, otoriter di" eropa dan perlindungan konsumen, pukulan terhadap wartawan |. e. uud. men amerika sejak abad ke pe anti monopoli, kedai .foto surat kabar rakyat katakan: setiap orang berhak: perintah kolonial belanda lisan, kearsipan, hak lampung ketika sedang mem: atas kebebasan meyakini pada awal abad ke meter cipta, dan penunggu. potret rapat pleno dewan pim: kepercayaan, menyatakan: |akan paham otoriter jangan keadaan bahaya (bila pinang daerah dpd) partai pikiran dan sikap, sesuai hindia belanda indonesia). diberlakukan) serta ruu golkar kota bandarlampung, dengan hati: 'nuraninya." maka hukum yang dite rahasia negara (yang baru dan pengrusakan oleh belajar uud: " setiap takkan sini juga hukum sampai wacana) orang tak dikenal terhadap. orang berhak untuk berdo "otoriter, kan nomor kantor harian batam pos di'|! komunikasi dan memperoleh in (| hari wirawan member tahun tentang pers, sebe batam. formasi untuk mengerem |i tanyakan: kini kita berada tuanya, masih mengandung tindakan kekerasan ter pangan pribadi dan ling abad ke masihlah kita sejumlah yang dapat hadap wartawan indonesia dungan sosialnya, serta ber (mau) menerima dengan pas menghambat, atau setidaknya agak sering terjadi selama be hgk untuk mencari, member '|i rah sebuah produk hukum mengganggu, kebebasan pers berapa tahun belakangan, jus oleh, memiliki, menyimpan, abad pra demokrasi yang me misalnya ada tru ketika kebebasan pers mengolah, dan: menyan mang dirancang untuk me yang dapat mengakibatkan sedang bersemi kembali. ini pakan informasi dengan: nidas hak asasi manusia, un konsekuensi hukum yang menunjukkan bahwa meter menggunakan segala jenis tuk menindas bangsa indo merugikan kebebasan pers, bukaan yang didukung oleh saluran yang tersedia." russia? padahal itu diam pers bebas menyebabkan se pers celananya, ruu kuhp bil dari ketentuan normatif jumlah orang merasa ke menyatakan: khmer atau revisi kuhp masih tetap. dalam kode etik jurnalistik pentingnya dan kenya dekan pers dijamin sebagai. mengenakan sanksi pidana yang lazimnya "hanya" kanannya terganggu oleh.!. ngk asasi warga negara. penjara: padahal, idealnya, menimbulkan konsekuensi pemberitaan pers. terhadap pers nasional tidak negara demokrasi yang men '| model. setelah sampai: dikenakan penyensoran, pem jamin kebebasan pers, karya tahun keterbukaan dibatasi peradilan atau pelarangan jurnalistik tidak harus me dalam dua pemerintahan, ten penyiaran. untuk men. menyebabkan wartawan masuk 'tulah belum cukup banyak): jamin kemerdekaan pers, pers penjara, melainkan hanya indonesia sekarang ini, orang yang dapat menang |' nasional mempunyai hak men dikenai sanksi denda. demikianlah nasib kebebasan gang kebebasan pers dan| cari, memperoleh, dan mence sanksi denda itu pun la pers, yang oleh unesco memahami maknanya. mung: perluasan hasan dan in izinnya dikenakan secara pro organisasi pendidikan, ilmu kin, sebaliknya, malahan le formasi. dalam member .opsional, sesuai dengan ke . pengetahuan, dan kebun bih banyak orang yang masih tanggungjawabkan pemberi mungkin kemampuan fi dayan pbb) disebut sebagai memiliki apa yang oleh tajuk lisan depan hukum,.! finansial pihak perusahaan jantung kebebasan merek rencana harian the jakarta.!': wartawan mempunyai hak .pers. sedangkan denda yang spesi. post disebut prison men tolak." tinggi bagi wartawan dan me unesco mengatakan halit , mentalitas penjara.|j akan tetapi dalam prak dia pers, sehingga dapat bahwa tanpa media yang be pembebasan penghuni pen timnya, pers kita akhir akhir menyulitkan kehidupan me bas dan independen tidak yang gelap tidak menu ini jauh lebih sering dihadapi dia tersebut, dianggap sebagai ngkinkannya dapat dengan je kan kepada landasan hukum pembatasan atau penerima 'las melihat cahaya matahari peninggalan masa penjajahan pangan terhadap kebebasan: yang terang benderang, me belanda seabad yang lampau, pers. c:bangko.doc pondok lag below hari tol: sima) hem. ob: kode: subjek akan ada demokrasi. ketika makannya dengan tegas dari tindakan kekerasan massa, hari kebebasan pers sedunia kegiatan kegiatan lain yang' pers seolah olah member dirayakan, kata unesco, hanya merendahkan integra akan penggunaan kek perayaan itu bukan semata tas serta martabat wartawan perasan dalam masyarakat). mata untuk kalangan pers, dan pers. maka masyarakat yang melainkan bagi setiap warga ginas leden, sosiolog'' menginginkan kebebasan setiap negeri. dari universitas indonesia, pers, sebagai bagian dari ke sama pentingnya adalah pernah mengatakan bahwa belasan berekspresi" dan bahwa pers yang bebas ini kebebasan pers sangat menyatakan pendapat bagi berarti, yang mandiri dan in bergantung pada seberapa kepentingan" masyarakat itu dependen dapat memberi 'jauh pemegang kekuasaan sendiri, perlu mendukung kan pemahaman kepada menghormati pers. kian ting dan memperkuat idealisme masyarakat tentang makna rasa hormat pemegang pers. perbedaan pendapat dalam kekuasaan kepada pers, akan tujuannya ialah agar pergaulan demokratis. hanya semakin enggan mela para pengelola media pers dengan membiasakan diri un bukan tindakan represif ter mempunyai kekuatan moral tuk bersedia menerima pen. hadap pers. tetapi, semakin untuk bertahan dari te dapat yang berbeda, bahkan rendah rasa hormatnya kepa kanan:tekanan pihak luar bertentangan sekalipun, pers, akan semakin mudah dan agar mereka tetap demi rang dapat menjauhi naluri melakukan tindakan repr wiki rasa percaya diri dan da kekerasan. sif terhadap pers. pat mempertahankan marta pers, memang, dapat men: berpendapat "bahwa 'baunya. jadi alat penguji yang efektif profesionalisme akan men tanpa rasa percaya diri untuk mengukur apakah ke ! angkat martabat seorang dan dalam keadaan kecilan hidupkan demokrasi berjalan profesional, 'karena integra gan martabat, tidak banyak baik atau tidak. tasnya dipercaya oleh semua yang dapat diharapkan dari. lalu, bagaimanakah kita pihak, baik' masyarakat mau: media pers untuk memajukan dapat memelihara dan mem . pun penguasa politik. kehidupan bangsa, kecuali pertahankan kebebasan pers? dulu, pada masa orde menjalankan fungsi pers ala salah satu jawaban yang baru, pers kehilangan peran hanya untuk menghibur penting bagi pertanyaan itu gan idealisme karena tekanan layak. sedangkan upaya: adalah upaya mengembang dari kekuatan politik, yang upaya untuk menjalankan kan profesionalisme pers dan kadang kala berbaur dengan fungsi fundamentalnya yang wartawan serta berpegang kekuatan ekonomi atau, ain seperti: mendidik, teguh pada kode etik jurnalis ! bahkan, dengan kekuatan mencerdaskan, dan mencer tik atau etika pers sebagai pe militer. efikasi pikiran serta me domain moral. kini, pada masa rekor menyalurkan .informasi, ga profesionalisme bukan masi, pers bisa kehilangan pe hasan, dan pendapat tanpa ke hanya sekadar kemampuan gangan idealisme dan sekali raguan dan tanpa rasa takut mengikuti aturan aturan gus kehilangan rasa percaya barangkali tidak dapat di baki dan universal:dalam diri (self confidence) karena lakukan. penulisan dan. penyajian tekanan hukum yang otoriter pest karya jurnalistik. melainkan, dan anakronistik. pers juga penulis adalah pengamat juga dapat memahami dengan dapat kehilangan rasa per pers dan pengajar lembaga pers jelas tugas pers dan pekerjaan saya diri karena tindakan sutomo pds) jakarta. kewartawanan yang seung kekerasan massa, atau mob, . mantan ketua dewan persian guanya, yang mengabdi se : yang ada antaranya yang redaktur pelaksana harian cara kritis kepada kementan : berbaur dengan kekuatan dox esia rara 5gan masyarakat, dan member , politik. dengan tunduk pada tt . c:bangko. doc pondok dan peraturan daerah kabupaten pesawaran nomor tahun tentang retribusi jasa umum, tarif retribusi daerah terkait jasa pelayanan rumah sakit dan puskesmaspesawara. beberapa ketentuan dalam berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut besarnya tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah adalah sebagai berikut poli rawat jalan pekerjaan haji jasa jasa jenis jasa sarana manajemen jumlah kelas iii rawat jalan kelas nebulizer kelas iii rawat jalan kelas traksi kelas iii rawat jalan kelas vii. tarif jasa pelayanan instalasi gizi vii. tarif jasa pelayanan gizi jenis jasa pelayanan sarana manajemen kelas iii rawat jalan kelas v1. tarif jasa pelayanan konsultasi gizi kelas iii rawat jalan kelas vi1. tarif jasa pelayanan diet khusus modus kelas iii diet khusus modus ruang anak) viii. tarif jasa pelayanan insinerator (limbah padat sampah medis) jumlah jenis jasa pelayanan sarana bhp rp) rp) tarif pembakaran sampah medis kg ix. tarif jasa pelayanan oksigen jenis jasa pelayanan sarana bhp rp) jumlah oksigen liter laboratorium jenis jasa pelayanan sarana manajemen jumlah amaematotoer |a. darah rutin iaemogtodin so00| soo| |angka brirost s0o0| soo is00| angka leukosit s000| ' so0| a|tamendapdaran so00| is00| malaria mikroskopis slide) "p.| analisa darah tepi soo0| t000| ts o00 too. samurai tts o00| ts00| sn00| sa00| |ohotesteroitoti |ehotesteraitb or0o0| | |reum gwabarn to000| to00| soo pyruvic transaminase oxaloacetic transaminase o. ikatan phosphatase ap) tso0 sto0| |p. gambar fmigiseria tokoh| kronologi asa oon aan tag (bb. |krim ruin 9as0| berat jenis ' soo| leukosit ' soo| glukosa urine so0| jenis jasa pelayanan sarana manajemen rp) lain lain kidal hiv human immunodeficiency virus) metode elisa malaria ict hev drl general disease research laboratory) tha treponema pallidum haemaglutination assay) napa parameter) hbs elektrolit anti hbs xi. elektromedik jenis jasa pelayanan sarana manajemen rp) rp) rp) medis medis pengukuran spirometer pengukuran densitas tulang pengukuran usg ultrasonografi pengukuran ctg pengukuran ekg electrodiografi pengukuran fetal doppler fisioterapi xii. tarif jasa pelayanan pemulasaraan perawatan jenazah jenis jasa pelayanan sarana manajemen perawatan pemandian jenazah pengamanan jenazah pengawetan formalin kebersihan pemetaan pembenahan luka dilamar ja. ringan jahitan sedang s.d jahitan berat s.d jahitan khusus( berantakan) jahitan xiii. retribusi perda jasa pelayanan mobil ambulance atau mobil jenazah jenis jasa pelayanan sarana gea jumlah (xl dalam kota, dalam kabupaten dan bandar lampung rujukan) dalam kota max km) rumah sakit bandar lampung dalam kabupaten (biaya dalam kota ditambah jasa jasa pelayanan perawat pendamping ii1. dalam kota, dalam kabupaten dan bandar lampung rujukan) dalam propinsi luar kabupaten (biaya dalam kota ditambah luar propinsi (biaya dalam kota ditambah jasa jasa pelayanan perawat pendamping jasa jasa pelayanan dokter pendamping besarnya tarif pelayanan kesehatan puskesmas dan puskesmas rawat inap adalah sebagai berikut komponen biaya jenis pelayanan tarif sarana jasa pelayanan rawat jalan tanpa tindakan poliklinik umum poliklinik gigi poliklinik kia konsultasi konseling dokter spesialis dokter umum dokter gigi pemeriksaan umum (eur kesehatan) dan medical legal visum luar puskesmas visum luar tkp calon jamaah haji surat keterangan sehat keterangan medis khusus asuransi pemeriksaan mata buta warna pelayanan kesehatan ibu dan anak pelayanan keluarga berencana |. ja. suntik |. jb. pemasangan iud |. je. pelepasan iud maan bee pampasan dengan penyu hoon| e pemerasan dengan mspeouo h000 ao0on| pemasanganimpiant yoon00 paepasantmpiane horor| afcon| so000 |retakan tindakan pone tindakan parts mma ta. parts nomataraong dokter voodoo soon soo000 tituuindonedokerdangan spoon| socio| paus normal tiang bidan kosovo cocoon| ampar sooko| tonton| (kureasemamat 3sooko| #oo00n| natumerawataitendan 3pohon| solo0o pelayanan tindakan diklimikumumjugd pemasangan sedang intm anak aso00 kingsman biatuntukskatentas gn00| soo |kigakwan biatuntukskatentas go00| @coo| mama bee 2an pemenatantata cayman solo| sosok| eso0o tessojntan sono tonton khusus peranakan 1pohon| layanan rawat map umum (realita zoo agen| ommemarotoce |oaonganbaan m0oo| mana solo| 0on| |iam endapbaran ep) ooo| mam potosi agama pemeriksaan dan tindakan kini gigi |mimdatan sederhana | rawa| dasa| rip been neon upheeting fissuresealentpergii o ) | o20000| tindakansedang pengisiansaluran akargigisulung ' ' so.0oo| |b. pengisiansaluran akargigiteap) | ' )? so.ooo| ata semata ama aan menbnademngamn hoon| com| seatingperrahang asn taboo mos topical anestesi pengalihan derseeket 20ono sobor root ambing pers mess kunjungan kreasi penonton poker per reg 75oo0 mesir tindakan besar o | aveolectomypergisi | ) aso00o| preneetomy soo0o| operculeetomy insisiabsesintaoral oo go000| ginggitomy ar0000| periodontalspinting jenis pelayanan tarif pelayanan ana (bensin) luar kota lebih dari km) ditambtindakan poli rawat jalan jenis jasa pelayanan sarana manajemen watan ia. bedah debridement luka eombusio parade parade parade iii icircumsisi poli kebidanan implant bidan implant dokter (rup bidan iud dokter exterpasi candidum acuminata |carter candidum acuminata fungsi calum douglas poli gigi tindakan sederhana pemeriksaan tindakan sederhana dan calling rahang atas dan bawah pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi tempatan sementara, pulpa having per gigi heating tindakan kecil issue sealang per gigi pencabutan gigi sulung dengan anestesi lokal pencabutan gigi tetap denganroot planning per gigi perawatan endodontik satu akar per kunjungan kuretase periodontal pocket per regio pencabutan gigi tetap dengan komplikasi alveolectomy per gigi jasa jasa jumlah jenis jasa pelayanan bar apn oops kepura rp) watan menesemy ansor| a7so| operemeaony s000| lepasan (removable a gingvetomy t97s00| bergigi fevimpaete aa7s00| 1a7so| tensor| 4ns00| ser romiamak polpenyaret dalah teler solo| soo| 2es00| to200| ii. instalasi ugd ii. spesialis ii. tindakan unit gawat darurat jenis jasa pelayanan sarana manajemen watan (meeting ola adds ooo| tas00| s001 fboesjaio 3soo| ans0| jensyapo sooko| soo0| ie. faanyaao bas la ame daro also| sao| dewasa so00| s100| sa0o| btastambung 27s00| 1eso| hebuker ansor| sao| man laser solo| taboo| s0000| gaet sao0| rss0| into0| eso00 grafem solo| ss00| 2aoo| tos00| berorasi komusateaum tama season| 2es0| issn| tito eo0o eta a7soo| anestesi pembuatan pay tuang panjang besan soo) taboo| s0oo| soo b tulang pendek kuah iii. ruang rawat inap iii. tarif jasa pelayanan ruang rawat inap jenis jasa pelayanan sarana manajemen rp) jumlah beli voodoo| s4.o00| iii. tarif jasa pelayanan rawat inap pasien neonatus jasa pelayanan jenis jasa pelayanan sarana manajemen jumlah pal da. dt man watan pormeruma dokterspesialis iii. tarif jasa pelayanan rawat inap bayi dengan inkubator rp) rp) keperawatan je romawi iii. jasa jasa pelayanan dokter mom seesiaus umum seesiats bei so0oo| iii. jenis tindakan ruang rawat inap era (pi medis tan oa. jasa tindakan persalinan ruang kebidanan ja. parts normal b. persalinan tindakan stimulan |e. manual plasenta komplikasi 000i persalinan dengan penyulut |mowpmop (pl wes atan curetage oo am resusitasi bayi bio0o| sa0oo| jaasammparanor ipa makan medis operate |operasi ringan operasi berat operasi khusus |e. operasi cyt kes kelasi tarif dinaikan dari tindakan terencana ketat l |twdakanmedisanastesi operasi ringan |b. operasi sedang |e. operasi berat oo ama jne arena watan foperasikhusus teeperasityo east kelas tarif dinaikan dari tindakan terencana l.| saksi alm iv. tarif jasa pelayanan instalasi radiologi (ap) mes haram noncommas ajabaomen post sooko| solo| 1s000| t00000| 2gp solo| so0o| berat s000| cajusamraa aso0oo| 1s000| sa.ooo| usercat 1so0oo| si. sa.ooo| juga nyat 1s0000 so00| s. sa ooo| gamakotar tanpa kontras) brain soo00o| sooko| tg2000| ko00| go.o00 aaa nasopharyn oma voodoo| sooko| 1e2000| koo0| co.o00 masa voodoo| sooko| te2000| 10s000| pelayanan sarana manajemen mens kepura jumlah rp) rp) watan bone eng fossa neck thyroid oesophagus larang manila facial mandibula tan bnn dini msi ngga ngra tunica neuro ct scan dengan kontras) bram sono sorot ito00 i0. paranasal nasopharyn omi sono saron0 ito000 i0000 mastid temporal bone dea bai fossa neck thyroid oesophagus larang manila facial mandibula tenun pen "in dgn pennnnnggsgsia bags ben tunica impakomay| tanpa kontras) aa. moral g00000| a0000| 2tg000| ina o00 s00000 asas masi abdomen abdomen upper lower abdomen tenun peggy pennnnnuasga bengkak mana spine tangan pengen penurun bangka mana spine bag spine miswemtas voodoo| tenan tos o00| voodoo| ioc0| legowo| tos o00 c00000| body ct scan dengan kontras moral cbooo0| eno0| igo00| t200. maa maa abdomen tangan pelanggan "s1 bina penurun dsn abdomen misal msi mitos msc kid lower jenis jasa pelayanan sarana manajemen kepura. jumlah rp) rp) watan bioma cervical spine thoracic spine lumbal spine ekstremitas pelvis tarif jasa pelayanan farmasi jenis jasa pelayanan sarana manajemen rp) rp) kepura rp) watan instalasi ugd poli kelas iii kelas kelas vip vi. tarif jasa pelayanan ruang fisioterapi jasa jasa jenis jasa sarana manajemen jumlah uvl. jasa pelayanan infra merah vibrator kelas iii rawat jalan kelas v1. jasa pelayanan short wave diatherm swd) kelas iii rawat jalan kelas v1. jasa pelayanan ultra sound us) kelas iii rawat jalan kelas po. v1. jasa pelayanan tenaga latihan kelas iii rawat jalan kelas vi. jasa pelayanan electrical stimulasi kelas iii rawat jalan kelas

sai ai b.m oman sah tan ba) ii. ( imun bpn kiprah kementerian pan rb kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ata kama gan kiprah kementerian pan rb nag nah say kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada ada ip, tahun ada ip, tahun ada ip, serta tahun mencapai ip. saat ini seluruh k l pemda telah melaksanakan seleksi terbuka dalam pengisian jpt. untuk program peningkatan kualitas pelayanan publik kementerian para meluncurkan inovasi melalui pembentukan mal pelayanan publik mpp). sudah ada delapan mpp yang terbentuk, yakni surabaya, denpasar, bekasi, dki jakarta, banyuwangi, tomohon, batam, dan bitung. mpp ini mengintegrasikan seluruh pelayanan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, bumn bumi, serta swasta. dengan mpp, pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik, kementerian para menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik kip). jumlah peserta dari tahun tahun terus meningkat. pada tercatat sebanyak inovasi telah terdaftar melalui sister informasi inovasi pelayanan publik novi). dilihat dari proposal yang disampaikan, kualitas inovasi tahun ini juga mengalami peningkatan. sejak indonesia telah mengikuti kompetisi pelayanan publik tingkat dunia, yakni united nation public service awards unesa), hasilnya cukup membanggakan, bahkan tahun ini untuk kali pertama indonesia menjadi juara yaitu inovasi dari kabupaten teluk bintuni pengendalian malaria melalui sistem adat'. selain itu, kementerian para juga mendorong pembangunan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional sp4n) lapor!. saat ini sudah ada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bumn, ptn pts kopertis, serta perwakilan luar negeri yang terhubung dengan lapor!. dengan semakin banyaknya instansi yang terhubung dengan lapor! menandakan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik. kiprah kementerian para seperti terangkum atas sejatinya merupakan bagian dari pelaksanaan amanah yang diberikan negara kepada lembaga ini sebagai lokomotif reformasi birokrasi negeri tercinta indonesia.set nasional, serta memori kolektif bangsa:kema diklat ini memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti e learning, coaching, mentoring, dan the job training. melalui sistem ini, porsi pembelajaran kelas akan semakin sedikit dibandingkan pembelajaran lapangan, sehingga lebih kontekstual dan memacu peningkatan profesionalisme asn. kerja sama dengan korporasi merupakan salah satu jalan mengubah cara kerja asn, saat ini pegawai korporasi memiliki dua hal patut diterapkan oleh para asn dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, yaitu hospitality atau melayani dan entrepreneurship. menurut aman, pegawai bumn umumnya telah memiliki dua hal tersebut. oleh karena itu sebagai pembuat kebijakan terkait asn, kementerian para berkolaborasi dengan bumn untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para asn. bukan persoalan menyontek bumn, karena hal terpenting adalah bagaimana pelayanan yang diberikan asn tidak kalah dengan para pegawai korporasi. jika ini tercapai, maka harapan menjadikan negeri ini menjadi lebih baik akan terwujud.atau bri card. layanan ini merupakan salah satu tem tai para har tata met jenis kartu kredit yang diterbitkan oleh bri bekerja sama dengan kementerian para yang berfungsi mendukung pekerjaan yang dilaksanakan baik oleh pejabat maupun pegawai. corporate card akan mempermudah satuan kerja lingkungan kementerian para dalam hal belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan, dan atau belanja barang perjalanan dinas seperti pembelian tiket pesawat. selama ini untuk membeli tiket seorang pegawai harus lombok dulu, dan baru cair beberapa minggu kemudian. dengan hadirnya corporate card, persoalan itu bisa teratasi. kartu tersebut akan dipegang oleh perwakilan setiap unit kerja kementerian para yang telah ditentukan oleh kuasa pengguna anggaran kpa), yakni sekretaris kementerian para dwi wahyu romaji. saat ini ada orang yang direkomendasikan sebagai pemegang corporate card. kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh sekretaris kementerian para, dwi wahyu romaji, dengan direktur hubungan kelembagaan bank bri, sis apik wijayanto, kantor kementerian para. penandatanganan kerja sama disaksikan oleh menteri para aman abdur dan direktur utama bank bri suprajarto. hadir dalam acara tersebut para deputi kementerian para, para pejabat dari kain, lan, anri, bkn, bpk, ombudsman, kemenkeu, bappenas, serta jajaran pimpinan bank bri. penandatangan kerja sama ini, menjadi jalan bagi kedua belah pihak untuk bisa lebih bersinergi, serta mendapatkan banyak manfaat dan berkah. zaman telah berubah, paradigma dalam menyelesaikan berbagai persoalan masa kini harus mengedepankan kolaborasi, ujar menteri para. direktur utama bank rakyat indonesia persero) suprajarto menjelaskan, peluncuran corporate card akan memberi kemudahan dalam bertransaksi online. corporate card memiliki keunggulan seperti data online, menekan tran saksi tunai, keamanan transaksi terjamin, serta mengurangi kepadatan transaksi. kolaborasi dengan bank mandiri kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) juga berkolaborasi dengan bank mandiri dalam melaksanakan coaching mentoring skill. melalui kolaborasi yang diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama (eselon dan eselon ii) kementerian para ini, menteri ingin asn beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. selain pengembangan sdm, hal lain yang bisa dipelajari dari manajemen perbankan, yaitu mengatur keuangan dalam sistem birokrasi, menurut aman, ilmu yang diperoleh dari bank bumn ini bukan hanya untuk pegawai kementerian para, melainkan juga harus ditularkan instansi esa november pemantapan nota kesepahaman bersama tajuk apan, pengembang sosial m6l implementasi reformasi biroi sebagai da, peningkatan perlu met: ekonomi arakan oo. pemerintah lainnya, termasuk pemerintah daerah. beberapaketerbukaan terhadap metodologi baru ini juga akan menjadi penunjang bagi kualitas pelayanan publik. masyarakat tentu berharap kehadiran pemerintah dalam pelayanan publik semakin baik dan tidak berbelit. kalau kontribusinya bermanfaat bagi masyarakat, outcome terakhirnya adalah pelayanan publik yang bisa kita sajikan pada masyarakat indonesia yang dilakukan oleh asn. sekretaris kementerian para dwi wahyu romaji mengatakan, salah satu tugas strategis kementerian para adalah sebagai pembina seluruh instansi meme lintah. untuk itu, profesionalisme menjadi kunci utama bagi seluruh asn kementerian para. kami belajar dari mana saja, termasuk dari bumn yang tidak kalah dengan negara lain, salah satunya dari bank mandiri ini, ujarnya. menurut sekretaris kementerian para, bank mandiri adalah salah satu bank bumn terbesar yang berhasil membangun budaya kerja yang baik dan terintegrasi. pegawai kementerian para bisa belajar transformasi organisasi dari bank mandiri. bank mandiritentu telah menunjukkan pengelolaan sdm yang baik menjadi satu budaya kerja baru. selain pengembangan sdm, hal lain yang perlu dipelajari dari bank mandiri adalah soal penggunaan teknologi informasi modern. dengan kerja sama ini, diharapkan para pimpinan kementerian para dapat menciptakan dan membina asn agar lebih profesional bidangnya. kami berharap seluruh unsur pimpinan para ini mampu menjadi pembina sdm unit kerjanya masingmasing supaya mereka makin profesional, makin adaptif dalam mengikuti perkembangan zaman," jelas romaji. smart asn harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik sangatlah tinggi. masyarakat menuntut pelayanan yang mudah, ringkas, dan praktis. sikap kritis masyarakat seperti ini tentu saja harus disikapi dengan cerdas. kemampuan para aparatur sipil negara asn) untuk menyajikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan publik menjadi sangat menentukan. namun persoalannya, belum banyak asn yang memiliki kemauan dan kemampuan seperti yang dibutuhkan. kondisi terkini menunjukkan, penyajian pelayanan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah belum seragam. persoalan ini memang tidak berdiri sendiri. jumlah asn sampai tercatat sebanyak juta. dari sisi jumlah, dapat dikatakan besar. namun, jika dilihat dari komposisi, mayoritas asn atau sekitar juta adalah jabatan fungsional umum (jfu) atau sebesar dari total asn. mereka ini bertugas sebagai pelaksana administrasi alias tak memiliki keahlian khusus. bandingkan dengan asn yang menduduki jabatan fungsional teknis yang jumlahnya hanya ribu atau sebesar padahal, asn dengan keahlian teknislah yang saat ini lebih dibutuhkan untuk menggenjot kualitas pelayanan publik negeri ini. (lihat gambar) komposisi asn ift kesehatan jft teknik: jumlah kuis pns fe) jft guru sen struktural (to) administrasi umum) kementerian para sebagai penggerak utama reformasi birokrasi berupaya melakukan perbaikan manajemen asn. dalam rangka perbaikan tersebut, kementerian para mendorong terlaksananya sistem merit yang daya alam dan sumber daya manusiaseharusnya para aparatur dikelola berdasarkan sistem merit, yaitu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.,,menterian para untuk mengukur ketersediaan, gas bumi, batubara, kelapa sawit, besi baja, dan kayu menjadi sumber daya alam andalan. namun, pegawai asn yang bekerja bidang industri hanya dan yang bekerja bidang pertambangan atau geologi hanya dibandingkan pegawai administratif.keenam, pemberhentian dengan memberikan apresiasi secara layak camat, tanah bad terhadap purnabhakti dan pegawai eta yang diberhentikan (terminasi) dengan been perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai. kelima, pengembangan karier melalui ka) promosi dan mutasi. pengembangan asa ena karier diselenggarakan dalam suatu biru kek manajemen karier yang andal menuju pns yang dinamis, diantaranya melalui mei pemetaan talenta (talent mapping), tai pembentukan kelompok rencana suksesi cnn aak atau talent pool dalam rangka succession bara, and career planning, hingga sistem pola eta aha sea karier regional dan nasional, karena asn pun memiliki fungsi sebagai perekat nkri. saat ini open tuntuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebutyaitu pengorganisasian dan perencanaan, perekrutan dan orientasi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja, pengembangan karier (promosi dan mutasi), pemberhentian (purnabhakti atau terminasi) (lihat grafis), sehingga tumbuh engagement pada setiap pegawai. p.sej kapasitas dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat), coaching berbasis capaian teaaan pahaapale) cakupan nomor tahun babi:oi bab membahas pengadaan pns meliputi perencanaan: pengumuman lowongan, pelajaran: seleksi: pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon pns dan masa percobaan calon pns: pengangkatan menjadi pns bab jom mengatur tentang pangkat dan jabatan pns bab manajemen karier pns, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi bab6: mengatur masalah penilaian kinerja dan disiplin pns bel bab7: mengatur tentang penghargaan pns tani , babi: mengatur tentang pemberhentian pns ky) bab mengatur tentang penggajian tunjangan dan fasilitas pns yang diatur dalam tersendiri ten bab mengatur tentang jaminan pensiun k31 dan jaminan hari tua pns bab mengatur tentang perlindungan pns bab mengatur tentang cuti pns bab mengatur tentang ketentuan lain lain sega bab ketentuan peralihan bab . ketentuan penutup tahun pondasi manajemen asn pemerintah terus membenahi aparatur sipil negara agar benar benar mampu berperan sebagai abdi negara. tidak hanya cakap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi juga merupakan sumber daya yang berkualitas. keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan disahkannya nomor tahun tentang aparatur sipil negara dan terbitnya nomor tahun tentang manajemen pns. ekspektasi masyarakat akan meningkatnya kinerja pegawai negeri sipil pns) menjadi pertaruhan bagi pemerintah depan publik. tantangan yang dihadapi tentu saja tak mudah, terutamaterlepas dari kondisi tersebut, semangat membenahi asnsistem merit (pp tentang manajemen asn) apresiasi yang layak sistem pensiun dengan kontribusi bersama, rasio penggantian yang layak, dan didanai secara penuh (fully funded) menyesuaikan arah jaminan hari tua dan jaminan pembangunan nasional sosial lainnya analisis beban kerja abk) sistem kompensasi disesuaikan dengan renstra k l d kebutuhan pegawai baru didasarkan pada abk #wrnabhakti pep ho, ber: menuju asn yang maa mendapatkan dinamis pena talenta terbaik jenjang karir rekrutmen design menggunakan berdasarkan sha komputer assisted kebutuhan nasional sai test cat) dengan pencapaian karir hasil real time berdasarkan kinerja a "te seleksi terbuka individu (berbasis melalui asesmen ta) merit) berbasis kompi talent pool nasional tensi bagi jpt untuk promosi dan rencana karir dad wiper pon honda mengurangi kesenjangan banda kompetensi and "ad pengembangan kapasitas meningkatkan kinerja berkelanjutan thn masing masing asn remunerasi dan penghargaan training need analysis untuk berbasis kinerja memperkecil gap kompetensi penilaian kinerja derajat metode pengembangan evaluasi kinerja dikomunikasikan kapasitas: diklat, coaching, secara interaktif pada setiap pegawai mentoring, magang, dil. apn bara hen senna nami han tas ran tel kurs tan par tan dam dag tpbanatan mat sera nani angan papan mama anakan del sam gni manan aman anta man . lan teeegana doha terikat dan peak tan bra egg pena pang nan maa pen papi increase erp senna teramat ata har lana bera bear meski ain ana naa dasa baar tag tai ta, tenaga tani hab nan senapan pan punah psa nan aia ran megan lani pan akan tek gea sap gagal han han nak penta abs tas are peti san ban map papa meta haha atau pede dan naa maen tanda pen san ega net nan pera hana pen nana pat termh das nanas aan men besebraangan ren iba peg sah pet beri sarjana sma kan kena benua rtm per inn beer nan ogan perang ati editan aa. bra senna aan anp taka btn tem pang baar ten kemasan pung pena aga sab banana ban han serta fis pan man mal kia ganas alas ser tan dea luas ata pan .silat ajari pan ana kap ah. ann ona find dana rent maan pyar! an) pat l. penerangan lin bina tepi pir tau nana pat pem it, hei hiu kai ikosemangat itu juga terbangun dalam konteks membenahi manajemen aparatur sipil negara yang dianggaptentu saja, yang juga perlu dicatat, asn juga sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan membangun aparatur profesional. jika sudah demikian, tentu harapan presiden jokowi akan hadirnya pegawai negeri sipil berkualitas bukan hal mustahil. berikan pelayanan yang makin cepat, tepat, murah dan mudah serta tinggalkan mentalitas priyayi, demikian ekspektasi presiden jokowi. sebagai turunan dari asn, pemerintah pun menerbitkan peraturan manajemen pns, yakni nomor tahun dengan demikian kini sudah ada dua rpp pendukung asn yang telah disahkan menjadi yakni nomor tahun mengenai jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian asn serta nomor tahun tentang manajemen pnsidalam peraturan pemerintah sehingga implementasi asn lebih mudah dan jelas. lang jelas setiawan. menambahkan, terkait pangkatpangkat:,join) sehat jasmani dan rohani,sm. yang menjelaskan sejumlah informasi terkait, ,, jf)igo lama (lima) tahun. dan apabila sampai dengan (lima) tahun pns sebagaimana bani pegal pang, para ma, gaia tai basa dekat "2g bunyi nomor tahun: dan atau alasan lain menurut pertimbangan ppk pejabat pembina kepegawaian),1o3 t.& menjaring asn berdaya saing penerimaan cons tahunribuan lowongan bagi abdi negara. untuk mewujudkan transparansi, jauh jauh hari sebelum pendaftaran resmi dibuka, menteri para aman abdur mengumumkan rencana pembukaan lowongan ini khalayak. hal ini dilakukan sebagai upaya menjaring calon calon aparatur sipil negara asn) sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan nantinya diharapkan memiliki kinerja seperti yang dibutuhkan oleh negara. menteri aman abdur menegaskan, penerimaapenerimaa, ujarnya. dikatakan, cara ini menutup peluang bagi siapapun untuk bermain menawarkan jasa meluluskan peserta seleksi dengan imbalan sejumlah uang. ita) menteri aman menjamin, dalam seleksi cons tahun ini tidak bisa melalui titipan atau faktor kedekatan dengan seorang pejabat. bahkan anak saya ataupun anak gubernur sekalipun tidak bisa langsung jadi pns. semua harus ikut dan lulus tes, katanya. dalam seleksi kompetensi dasar skd) dilakukan dengan sistem computer assisted test cat), lanjut aman, tidak memungkinkan seseorang termasuk pejabat sekalipun untuk melakukan intervensi. dikatakannyaseleksi io4 cons. selain itu soal yang diberikan kepada masing masing peserta seleksi barber ireng au) ng. akan mng: uah. lin! yan yaya asa fara ama "ig peo lam (san kah tik kompetensi dasar skd) berbeda satu, sehingga tidak memungkinkan untuk saling menyontek. dalam seleksi cons, mulaseleksi dan lulus tes. dengan sistem cat kemampuan seseorang dapat dilihatibunya. setidaknya ada tiga kelompok yang dinilai dalam skb yakni substansi, psikosis dan wawancara,asi," tegas aman, fusi ios kisi kisi tes cons salah satu tahapan penting dalam seleksi cons adalah seleksi kompetensi dasar skd). tahapan ini harus dilalui oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. seperti tahun lalu, pelaksanaan skd cons tahun ini menggunakan sistem computer assisted test cat). selain itu, kelulusan menggunakan nilai ambang batas (passing grade). nilai skd memiliki bobot persen, sementara seleksi kompetensi bidang skb) bobotnya persen. deputi sumber daya manusia sdm) aparatur kementerian para setiawan wangsaatmadja menjelaskan, setiap peserta skd harus mengerjakan saat yang terdiri atas soal tes wawasan kebangsaan twk) soal, tes intelegensi umum tiu) soal, dan tes karakteristik pribadi tkp) soal. twk dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa indonesia, pancasila, uud bhinneka tunggal ika, dan nkri. nkri ini mencakup sistem tata negara indonesia, sejarah perjuangan bangsa, persedangkan tiu dimaksudkan untuk menilai intelegensi peserta seleksi. pertama, kemampuan verbal atau kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. selain itu, kemampuan numerik, atau kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka angkatiu juga untuk menilai kemampuan figuran, yakni. selain itu juga kemampuan berpikir logis, atau penularan secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analisis, atau kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematikkelompok soal ketiga adalah tes karakteristik pribadi tkp). soal soal dalam kelompok soal ini mencakup hal hal terkait dengan. selain itu, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan la$ mengendalikan diri, bekerja mandiri dan tuntas. juga kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, bekerjasama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. berbeda dengan dua kelompok soal sebelumnya, twk dan tiu, nilai untuk kelompok soal ini terbesar dan tidak ada nilai nol untuk setiap jawaban. karena itu, peserta diimbau untuk menjawab seluruh soal tkp. tes komet asal tes wawasan kebangsaan twk) pilar kebangsaan indonesia yang meliputi uud 145p wen tong dns tak asn angga hana bhinneka tunggal'ika, mena mena tni adan big inceerri gio pada sia tes intelegensi umum tiu): dimaksudkan untuk menilai: kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berfikir logis, kemampuan berfikir analitis tes karakteristik pribadi tkp): dimaksudkan untuk menilai: integritas diri: semangat berprestasi: kreativitas dan inovasi: orientasi pada pelayanan: dil. paw mwmwmw wmw ww m # j kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi minus growth sesuai kebutuhan nawacita upaya pemerintah menghadirkan pelayan publik yang profesional juga dilakukan dengan fokus meningkatkan kualitas dan kualifikasi aparatur sipil negara. untuk mewujudkannya pemerintah melakukan rekrutmen pegawai dengan menerapkan sistem minus growth. dengan sistem ini pemerintah hanya akan menerima pegawai dengan jumlah setengah dari jumlah pegawai yang pensiun dan itupun tidak akan membuka formasi umum yang bersifat fungsional ataupun administratif. pemerintahpemerintah daerah juga masih belum mencabut moratorium cons, kecuali untuk provinsi kalimantan utara dan provinsi papua barat karena keduarekrutmen seleksi penyelesaian tenaga non pns untuk pemenuhan pns untuk memenuhi tenaga daerah terpencil, tertinggal, dan terluar total formasi tahun eri calon pns were rekrutmen reguler han yg, mil lulusan pa i terbaik panjang petugas jabatan penyandang disabilitas pes lainnya kumar pa i papua papua barat total pelamar orang lolos seleksi orang ggd thl ptt guru garis tenaga harian lepas pegawai tidak tetap depan tenaga bantu dokter, dokter gigi kemendikbud pertanian, kementan dan bidan, kemenkes mug bia birokrasi bersih dan akuntabel sesesuai undangan lingkungan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga. iya enam formasi khusus penerimaan cons rekrutmen calon pegawai negeri sipil cons) dilakukan melalui dua jalur, yakni formasi umum dan formasi khusus. berdasarkformasi khusus terdiri atas lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putera puteri papua dan papua barat, diaspora, atlet berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori yang memenuhi persyaratan. berdasarkan peraturan menteri para tersebut, instansi pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal persen, untuk sarjana lulusan terbaik (cumlaude), sedangkan instansi daerah minimal persen dari total alokasi yang ditetapkan. pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi maupun program studi terakreditasi a unggul pada saat kelulusan. sedangkan untuk penyandang disabilitas, setiap instansi wajibuntuk instansi pusat minimal dua persen, dan untuk daerah minimal satu persen. untuk pelamar diaspora, yang baru pertama kali dilakukan, dialokasikan untuk formasi jabatan peneliti, dosen, dan merekayasa. untuk formasi ini, pendidikan minimal kecuali untuk merekayasa, yang dapat dilamar dari lulusan menurut deputi sumber daya manusia aparatur sama) kementerian para setiawan wangsaatmadja, diaspora merupakan formasi khusus yang dibuka pertama kali tahun ini. formasi khusus yang sempat menyita perhatian masyarakat pasca asian games adalah atlet berprestasi internasional. dalam hal ini, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh menteri pemuda dan olahraga dformasi khusus keenam dalam penerimaan cons tahun tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori (thk yang memenuhi syarat. berdasarkan permen para thk itu harus terdaftar dalam database badan kepegawaian negara bkn), dan memenuhi persyaratan seperti ketentuan asn, dan terakhir diubah menjadi ak: bai pak, bap pan. tap pamela pan a20, ang adat "ia buta eya pama) alma toa ket piv pot amp ui no, bagi tenaga pendidik, dan bagi tenaga kesehatan. tercatat ada orang yang dalam database bkn. selain persyaratan tersebut, usia pelamar paling tinggi tahun pada tanggal agustus dan1,pada tanggal november selain memiliki ktp, pelamar juga harus memiliki bukti nomor ujian thk pada tanggal november tersebut. khusus untuk eks thk ii, mekanisme sistem pendaftaran dilakukan tersendiri bawah koordinasi bkn. pendaftar dari eks thk yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti seleksi kompetensi dasar skd). dan tidak ada kai seleksi kompetensi bidang skb) bagi eks thk ii. pengalaman kerja selama minimal tahun dan terus menerus menjadi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks honorer k ii ditetapkan sebagai pengganti skb. seleksi jabatan strategis melalui talent pool salah satu langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme sdm aparatur adalah melalui perubahan sistem atau mekanisme rekrutmen yang berbasis pada kompetisi. yang menarik dari perubahan mekanisme ini adalah adanya promosi terbuka (open promotion) yang oleh masyarakat umum lebih dikenal sebagai lelang jabatan (job bidding) atau fit and proper test. sesuai dengan nomor tahun tentang asn bahwa untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya k l pemd.batan yang diinginkan, pegawai harus berkompetisi secara sehat, bukan atas dasar suka atau tidak suka. promosi terbuka juga memberikan kesempatan yang sama kepada pns seluruh tanah air untuk bisa mengembangkan karirnya, tidak selamanya daerah yang sama. hal ini mendukung program pns sebagai perekat nkri. kebijakan promosi terbuka sudah dimulai sejak tahun yang dilakukan kementerian para untuk jabatan eselon dan selanjutnya diikuti oleh bkn, lan, arsip nasional (anri), dan kementerian hukum dan ham. realisasi sampai dengan tahun sebanyak k l p (25k l: prov,u seleksi jpt jabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya. dengan kata lain,,data talent pool juga dapat digunakan sebagai dasar penerapan manajemen asn yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi kepemimpinan untuk perubahan birokrasi. instansi pemerintah pun dapat memperpendek tahapan seleksi terbuka karena instansi telah memiliki profil potensi dan kompetensi pejabat pimpinan tinggi dan administrator kriteria peserta talent pool setiap asn pns yang ingin mengikuti assessment kandidat pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator, harus memenuhi beberapa kriteria utama. pertama, calon peserta sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator dan berusia paling tinggi tahun untuk pejabat administrator dan tahun untuk pejabat pimpinan tinggi sebelum tanggal januari kedua, pejabat administrator yang diusulkan adalah mereka yang dinilai berkinerja baik dan memiliki potensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih kompleks dan strategis. ketiga, talent pool diutamakan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator yang belum pernah mengikuti penilaian, baik instansi bkn maupun lembaga assessmentun) kertas anal at, hire ag) bas han kesan adha! hodajey jealousy benua) sya uejeyasay edema uep yipipuad semua) yeung ended uep ended lund end 'sejyigesip sepur abad '(eine wno) yigua3 uesnjnj mep 13eg sns saji usewllauad eyngwsw view e3nf yeyulawag jenis uesnjnj jep jewejip jeep esekeyauad jun sns num eius jewiuiw ueyipipuad kedua eseheyalad uep uap 'abad uejegel ise joj jun ueyiseyojelp josei jewejad jed deg under ui unse) eyed engi nex dead jeg jngasua) josep inm 183eg isewioh "ye jae isubjsui ynj #t ' tugas uep esegluaj neue uel jajuaway luke yesno isuejsui jun l z' hep wipo) jul yew ing iselwioj glo'bet due jededuaw jeuoiseu e12 das sni nanga unse) usul dead mpeg fenway new medis yasan jen biaya meja) sub isauopu| sem jul feud jun engi efe3uas iu| resnum isewioh josei eisauopuj je3au sim (3eg ssn ise joj eng waw b183on injededy useunde tepung uellajua way iul ige useijepuad epe4 blog (sni) sau meme3ad jed pew jasad eyed epaguag 3ue epy josei inm snsnyy anger mem sah yang memenuhi persyaratan. mekanisme sistem pendaftaran untuk eks thk il dilakukan tersendiri bawah koordinasi bkn. pendaftar dari eks thk ll yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti seleksi kompetensi dasar skd). selain itu, pemerintah juga membuka formasi khusus bagi olahragawan berprestasi internasional seperti asian games. khusus untuk hal ini, pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh kementerian pemuda dan olahraga. dengsem eka mama eye men wan pee apa ata dep aaaa aan maa aah eta telak cas nana men pee saad peta minblaas tea aya pen men sit pa. ii ala tan peri eng amat pen gina eng ang! a33) nan aan per aan ka, pen alinea pata kai aka nan, pon nia, kaprah sen nda ee, tea keran maa ane maa sal sat rta kana sada nani pen kra ata basa tai kei! akan dek era dee delta span ona, tata gan lon aan man sir seal rerata kan man era sana lng rap serena era ina ipa ppa pena buah ane, sea enya peng nara aa" kan tea bem penang mengapa maa pen mas aan tan papa nah tek kta pekan pan bean mun tebak meat sad men man sala tar ata penang ann aur pat dag naa maa pen tas nga per pan apa nga psi te) ada bei aga paska naa sang daa bar bal ebi ida pare tandan ban npan ana aan uan jaan men ena png sepak nana is," papa man pra pug an ana senada pas: man dag been aan sana dea nona soap kara sea epa era kpn sean kerap eta mane darma apa vena lara ama anu npm sapa apa (pa kan rah emang naa eta bun ape kna sak ket danar ane bana ta, aman pee bea ana pan psa stop agak ate meal sal kena men aah rena napa lena ena kena bea pan san pen sea raga pain ama nenek ana mie ane rta ketua na gta sera hair ona tadi sea naa naa tak pee naa mas sei indah meta ar, naa tata ah (naa, kala aan ana puan mea man nan daan job dam wan ten pengen pang pen aan true sae kana, agak mon tanah ena ring png met sangat sae pan ana tebar tap: kaga lea tan nan tea kana ka. aan tn, teks aa, mena tai bag engan stan kat aan ari mea nsa naga leher apa atau akan pee penuaan ani hina sen akn ena naas bean ban ape enteng pan paya tana pat yus ben peka pesan dng ban ega: naa ban meat aan enak kab juna ie mane pee aan, iwa bea tan ana eng mega aha anta! kera gear lula aina mu, plan pep haa area kpud perang pub ian pia ape soe rap gea sei (ni tag ana tan pan pay dea tan bea nat sir per pem maa tag gea mad aa) ala can dana asn lan nate tana apd ari eka ana tanpa ena nag tia bea apn sania tag paha bana denga lng kendal aya eng mapan sai pin angan eri neha a03 tee aap aren tera aap tuk mag! nas kan ena bnn age pep hemat sean eni kian nia tamat pat tag ana mai pera arta taka ann naa non mena aah nan nan mak sen modal tan alat peran megan pas naa eka ika, tag ape aly dome rta gea lembah masa ema grain, pena" ana bana par maen tan usa pad saga tania lane naga ale paul ema (ban baper ben men aoa aula raka nak nan ata 2np pai aan ben san maa sea mri sana nan tanpa jar well ann dasar, men aan ain sen pan bai nas tah nae been men ena page maa kaa aah en pakan naa (age san apl maa eni tegar wee pig sat kana sean ao: wna eat kena menu aan tai ena npe teu flag sea rak a33 dapat maa far: yan ten anu sae tee ana jaa ana ket mos yan soraya selai pen ena kana serta aap gene pan near dea naa berani kau maa penata an. pan tana ane seng aan mei neta ana geni ran bia sara anta aka sun sea png agra pen snp eau bagi tha sai tang aan tenan oia ne: pat sasa tap fe: tak, gea ena naa akan tan pia, msi je, dian ata pan eta kera kena ana ana peni ran dean bai ten anta, ant ana ara gi ain nai naa ann ton bean haa ena aan maa ipa nan bas mbr bagan day jaran pan ala rain as mali are hama pena bian aa, sha ta. ben ada nae beda tera tila mie ane memtaiia saga naa ena ana mae benda mar pat ema nan ala juga ata maa lengai bara anta pala kia haa ana tas sea ari tab anat aan pap era esai bana anta sena pan hai sana ban nata aka pan petak ana debt akan mag pap papa pen aka ena dear r73 pee ena ben, las sena eat aan sar ebeg, tam sah aan men tea aan na sea nae nga ana maa abi 2g men sana hap nge naga kelana eat maa sana taat nan apn let aka eka pra tatar. abal maa pagi eat, pane lita paha yeah kaa penang pure nan panas: halu ena ana ane yep tea bat bia mn! pee pen tata bapak. petai ana gan tenda. sae ban sea nona mia mt, ena kek panda ala kang angan has ska uban naa mag tee yen naa pee kena nan san sp" dek sia tek papua mena ia: bra olah kat, (ae anta ta. aan sah an: ena nan ban wae, tara bnn mena ada tt. sutra ani birokrasi ng, memuji pelayanan berkualitas salin sit semar ear san pan aan kiri ada! tpi. tai tea mal mane akan nge sea bapa sea pre mei and aang ana) senna pan saba mami apa jendral pny lah wat mainan min nland jan teman kel hadi aptrahet sah yen ana tente dan ena ena ken mana men plh pala ana pena apa min kah sal ana far aoi kah, peka bag aaa san sed mal fan pane snn ang tan sanalah san ban aaa dan pen bang nee ata katana lai ata sarana lee dena kek can akar pena perak kata kaki et, yee akan amp sen ana iba naa aan berguna kab dewan, dang sar image nga aan ian papan hewan dea sena kep aa, bijian pan ang ang aan ang tan opa ment pan nat bra anna tega ban nun naa bee hah tapa napa maa sea wae nike pet anna pa, dada ane aah alone tae mia nan penang ena una ata paten per set dipa pen san he: eka seri gan nata sae bapa mana degan mep: anu bea minta pita pia semak peti sta naa mag aan pep bin tah, ban pee bana per aan eee nana nami ena pa. min sen dara has nu, tan mae dit tai ara. saran an, lah sea pada papa apa bea tag cai bara ae, akan tah par pena nan aang dra der sin erp eka haa gan data aaa sea kran an, tia eta han ben tana haa papan aah naa ara mat aga maa gun nata naa san sea pena lag ketahanan tar pa, mag kan naa apa (ah haji lan ada tag sea aga tno pin mas pen sta haa anne aaa meet turn sena aan se: say tan sang sana at ker epa are pan peka pro pen sapu san maa mena man pen pena sea peak pena aon ann aan been mea sean aan maa pee mala dan apn napa haa saat nanga, sangar pan seen eng ane dati nag uap opa sem ban ana naa hai tni masa men aaa nata sara gan ana mena net (pi dasi sta hara bana aga net pan ben ana anta mena aan men una sar ane san dan aan ben sana hen gap gki yam ana ina ran ana nan nana ana lap kia ban aja wen adan tia bener lha tanaka: ban cai anna ape san naa atas ata mna ang all gan pak par ketan aah aan bea abis ata jie sae masa san ann pen pura ana data man eka tpa: aan see ala koo tara bea pan gan span tea sen sega era nun nga atu ena opa tepung san gta mae bnn lan ana uga maka bara esa kan eta eat te, pan bara pat): hai ena tape aan semen kemah pan pia maa kan una sen arka tan ian pan nan paha kena ara bea nga mani maa anna ehe mani mama han han dina dena (es ban ara dengar nan aya par aa, ema ena mani ana papan masa spa anta tema boa sal papi yen nun sada maa aan ban ong mel ena sal hoa sang san aan naa pan bea: kaa yaaa kis mon pen pan lea yana aka, pake nas bae nan ami pena ana ana maen meta sei dia riak bea ana taken sena seneng gara pra pan anna! aan tanpa pal pena san ear sea lenny lean demi dea mana bana ter maan sen ding meta pan apa: ate bea iya rang san tan masa bi all akan sila para raga pen aap man nas dai nang naa pap bek pune pali bare see apa apn san been ranu ana nag anna maka uga men his san sama anam para ata nata, tak, ian aka adi api rei pre sana pan (era) pai naa tea yaa plate aan ann lan uni manan eat indera behnbna pet naa nan tan aan ata nan hen laga nan vans take gir uta bun ageng sae nas sen sta aan kane dana neta kai aan kan sera lap apa tana neng idea ana aaa cena aan aoa peng para nama tegal ata ban tana tan nba ren naa aan ana neng adi para tea es) yaaa, ata. been tesla birokrasi yang mampu menyajikan pelayanan publik berkualitas merupakan sasaran ketiga dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara tahun yakni mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. untuk mencapai sasaran ini, kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menemuinya melalui cara berikut ini: penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan terhadap pelayanan publik: peningkatan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik: penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, pusat dan daerah): menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perizinan bisnis menjadi paling lambat hari: memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi: dan membantu daerah daerah yang kapasitas pemerintahannya belum memadai dalam memberikan pelayanan publik melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. manajemen pelayanan juga ditingkatkan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ict (e gov): peningkatan kualitas sdm pelayanan: kompetensi dan perubahan mentalitas budaya melayani, dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. strategi lainnya adalah penetapan quick wins nasional pelayanan publik: penguatan inovasi pelayanan publik: dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (best practices). langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi desa secara sistematis konsisten dan pa) berkelanjutan. penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dilaksanakan melalui langkah langkah antara lain: penguatan money kinerja pelayanan publik oleh kementerian pan dan rb, peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ori: penguatan fungsi inspektorat dalam money kinerja pelayanan publik k l pemda, antara lain melalui sistem mystery shoppers (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan), membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan citizen charter, penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional, dan penerapan reward and punishment terhadap kinerja pelayanan publik. sesuai dengan undang undang pelayanan publik, kementerian para juga memperoleh mandat untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. setidaknya ada tiga langkah strategis yang telah dilakukan. pertama, mendorong pembangunan mal pelayanan publik. ide pembangunan mal pelayanan publik muncul sebagai hasil dari studi tiru beberapa negara yang berhasil menerapkan sistem ini. karena itu, tidaklah menjadi sesuatu yang mustahil jika hal tersebut diterapkan indonesia. kementerian para berhasil mendorong pembangunan mal pelayanan publik dki jakarta, kota surabaya, dan banyuwangi. apresiasi masyarakat terhadap kehadiran mal pelayanan publik ini sungguh luar biasa. dalam beberapa hal memang masih perlu perbaikan, terutama dalam kaitan dengan integrasi data pelayanan. namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, perbaikan perbaikan terutama dalam upaya memperbaiki peringkat ase doing business akan terus dilakukan. kedua, mendorong inovasi dalam pelayanan publik. upaya ini dilakukan dengan menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik. pada awal penyelenggaraan, kompetisi ini, hanya diikuti peserta, tetapi kemudian jumlah ini meningkat enam kali lipat menjadi peserta tahun hal ini menunjukkan, upaya unit unit pelayanan instansi pemerintah dalam melakukan terobosan melalui inovasi cukup tinggi. ketiga, mengintegrasikan pengelolaan pengaduan nasional. langkah ini untuk mendorong penyelesaian masalah pengaduan pelayanan publik. kementerian para, ksp dan ombudsman telah menyusun sistem aplikasi lapor!. sampai saat ini, seluruh instansi pemerintah pusat sudah terhubung dalam aplikasi ini. sementara untuk pemerintah daerah masih terus didorong untuk ikut bergabung dengan sistem ini. or. o. indeks daya saing indeks kemudahan indeks persepsi indeks efektivitas lam sera apa ns. mo. peringkat peringkat stabil peringkat ons efisiensi indikator" dikotori indikator naa pre nnnnnanan nan weird been porn indikator berkaitan dengan bidang para sunu alkana mengejar top edb dengan mal pelayanan publik bukan hanya wacana. pembangunan mal pelayanan publik menjadi kenyataan, kehadiran mal khusus pelayanan publik ini, kian memanjakan masyarakat leo yang hendak mengurus perizinan, baik waktu, maupun biaya. menteri para mal pelayanan publik (mpp) mengintegrasikan pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat pur bini sate rai distans ping ter gabung sand pemda kab kota kementerian lembaga kementerian keuangan bank kas pura direktorat jenderal pajak batan plak roket bondan sekat opd lainnya kementerian hukum dan ham karna aa" sedan direktorat jenderal imigrasi sak kana keberatan atrubpn naa para sani bank daerah penanaman segera dibuka mpp di: bumnbumd kepolisian negara aram dsa rata kab. banyumas .kota padang bpjs ketenagakerjaan kab. kulonprogo kota palembang bpjs kesehatan kab. sidoarjo kota pekanbaru pt. pln persero) kab. manokwari kota samarinda dam kota banda aceh kota tangerang kota payakumbuh aman abdur menegaskan, mal pelayanan publik menjadi kata kunci untuk meningkatkan ease doing business edb) atau kemudahan berusaha indonesia mata dunia. saat ini indonesia berada tingkat ke dunia dalam hal kemudahan berusaha. padahal, target pemerintah, tahun adalah mencapai peringkat dunia. pelayanan publik merupakan ujung tombak reformasi birokrasi. karena itu kehadiran mal pelayanan publik menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. dengan terbentuknya mal pelayanan publik, pengurusan izin tidak lagi dalam hitungan hari, melainkan jam. ini artinya izin investasi, izin ekspor tidak boleh dipersulit. ini sudah jadi model dunia. saat ini public service hall georgia dan azerbaijan paling baik dunia. demi mewujudkan cita cita tersebut, kementerian para terus menggenjot pembentukan dan pengoptimalan pilot project mal pelayanan publik beberapa kota. aman abdur, meyakini selain mempercepat dan mempermudah pelayanan, kehadiran mal pelayanan publik juga menjadi salah satu jalan untuk mengurangi praktik korupsi. itu tak lain karena siapa pun yang ingin mengurus perizinan hanya bertemu dengan petugas penerima layanan tanpa harus bertemu dengan pejabat. menteri para aman abdur mengatakan, sejak pemerintah terus mendorong pengintegrasian perizinan daerah hingga pusat. kementerian para menargetkan setidaknya ada kota yang mendirikan mal pelayanan publik tahun ini. tel inovasi pelayanan publik tanah tatap kaa aneka tren pengendalian malaria melalui sistem adat" esa (unesa tahun juara 'esemnetrorum @yagaatl&nsallwatia negra (duta alta jagal eter eng @alalasas! poll finalkab. sragen dengan inovasi untuk: unit pelayanan terpadu sistem early detection and treatment adat) malaria kabupaten pns doa ega mas mara ula ata man mp2 pemerintah mengapresiasi pimpinan pemerintah daerah yangtelah berkomitmen dan berani membangun mal pelayanan publik mpp) daerahnya. untuk itu, kementerian para terus mendorong berdirinya mpp daerah. deputi bidang pelayanan publik kementerian para diah natalis menyebutkan, mal pelayanan publik sesungguhnya bukan sekadar mengumpulkan pelayanan satu gedung. konsep besar yang diusung adalah mengintegrasikan sistem berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, bumn bumn dan swasta. dengan konsep ini pelayanan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. mal pelayanan publik bukan sekadar mengumpulkan pelayanan satu gedung, tetapi harus ada penggunaan data tunggal. selama masing masing instansi menggunakan data sendiri sendiri, hal itu masih akan menyulitkan proses pelayanan mpp, tegasnya. menambahkan, integrasi itu tidak hanya mencakup hal hal teknis, tetapi juga perlu koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pihak pihak dan instansi terkait. hal itu memang tidak mudah, karena itu, diah menegaskan pihaknya akan menjembatani proses koordinasi tersebut. diah menjelaskan, saat ini sudah ada enam mpp berbagai daerah, yakni jakarta, surabaya, banyuwangi, denpasar, batam dan kota bekasi. normalnya, pembentukan mpp didahului dengan rapat rapat koordinasi, seperti yang dilakukan saat pembentukan mpp dki jakarta, surabaya dan batam, serta denpasar. berbeda halnya dengan banyuwangi dan kota bekasi, yang tidak melalui proses seperti itu sebelumnya. tidak ada yang salah dalam hal ini, karena semua melalui berbagai pertimbangan matang. namun yang lebih penting lagi, bagaimana setelah mpp berdiri, yang pada hakekatnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, lee bukan sekadar ada lalu selesai. mpp kota surabaya kota surabaya menjadi kota pertama indonesia yang meresmikan mal pelayanan publik mpp). walikota surabaya tri rismaharini bersama menteri para aman abdur meresmikan mpp yang terletak jalan kunjungan, genteng, gedung biola. risma menuturkan, sarana ini hadir berkat sinergi antara pemkot surabaya dengan instansi layanan publik lainnya. menurutnya, mpp kota surabaya dioperasikan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus perizinan. masyarakat cukup datang satu gedung untuk mengurusi semua perizinan yang dibutuhkan. semua perizinan yang berkaitan dengan pemkot surabaya, sudah dialihkan mpp tersebut. kini sudah tidak ada lagi pelayanan perizinan yang berkaitan dengan pemkot surabaya) yang dilakukan lingkungan pemkot surabaya. dengan kebijakan ini, gedung pemkot surabaya menjadi sepi karena sudah tidak ada lagi orang yang berseliweran untuk mengurus perizinan. mal pelayanan publik kota surabaya berhasil menghadirkan sebanyak perizinan yang berasal dari organisasi perangkat daerah opd) pemerintah kota surabaya, selain itu juga ada pelayanan dari polrestabes yang meliputi sim, sick dan surat tanda laporan kehilangan. tak hanya itu, pelayanan djp kanwil provinsi jatim mulai dari membuat npp hingga membayarkan pajak juga bisa dilakukan sana. ditambah lagi pelayanan dam, pelayanan kependudukan, seperti ktp, akta kelahiran, perijinan ketenagakerjaan, perizinan perdagangan juga ada. mpp dki jakarta mal pelayanan publik dki jakarta diresmikan oktober wajah mpp ibu kota ini berhasil menampilkan wajah pelayanan yang cukup menarik. hal itu dapat terlihat dari penataan ruang pelayanan mpp dki jakarta didesain modern, hangat, dinamis, dan alami sehingga menjanjikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang mengurus pelayanan. ruang pelayanan mpp terbagi tiga lantai. lantai terdiri atas lobby dan reception, area tunggu, konter pelayanan, atm, layanan difabel, layanan ekspres, konter layanan mandiri dan loket pengambilan. lantai terdiri dari konter pelayanan, ruang prioritas, ruang konsultasi, konter layanan mandiri, ruang menyusui, area bermain anak, pojok testimoni, dan bank dki, serta lantai terdiri dari ruang pelayanan unit unit dari kementerian, lembaga negara, bumn, dan bumi. seluruh ruangan didukung oleh sarana dan prasarana berkualitas dan sistem teknologi informasi yang modern. sehingga menjanjikan kenyamanan warga yang hendak mengurus perizinan. mal pelayanan publik adalah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kemudahan, kenyamanan, serta layanan pasti untuk seluruh masyarakat yang akan mengurus perizinan dari seluruh aspek bidang kependudukan dan catatan sipil, usaha, keimigrasian, kepolisian, pajak dan retribusi, izin agraria dan tata ruang, utilitas listrik pln, bpjs, serta berbagai pelayanan publik lainnya dalam satu tempat. untuk memastikan pelayanan yang diberikan bebas pungli, seluruh biaya yangmal pelayanan publik merupakan solusi atasinovasi ini merupakan jawaban bagi publik yang menuntut kemudahan pelayanan. dengan adanya mal pelayanan publik ini, maka seluruh jenis pelayanan publik baik dari tingkat pusat maupun daerah terintegrasi dalam jaringan. pada pengoperasian perdananya mal pelayanan publik dki jakarta menyediakan sebanyak jenis layanan, antaranya layanan kependudukan dan catatan sipil, perpajakan, retribusi, serta perizinan perumahan dan pertanahan. ada juga pengurusan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan, pembuatan sick oleh kepolisian, perpanjangan paspor, hingga pengurusan listrik oleh pln lantai tiga gedung tersebut. dengan tagline setia solusi, empati, tegas, inovasi, adat) mal pelayanan publik siap melayani masyarakat dki jakarta. mal pelayanan publik dki jakarta juga memiliki layanan call center serta antar jemput izin bermotor wajib). masa mendatang, pemerintah dki jakarta juga berupaya menghadirkan pelayanan publik dari seluruh lembaga baik pemerintah daerah, pusat, bumi, bumn, hingga perusahaan swasta termasuk urusan pernikahan juga membuka layanannya mal pelayanan publik. mpp batam patut disyukuri, kehadiran mal pelayanan publik mpp) mendapat apresiasi dari berbagai pihak. selain memudahkan masyarakat, mpp juga dinilai bisa memenuhi kebutuhan investor. mal pelayanan publik kota batam misalnya, menambah daya tarik investor untuk datang berinvestasi. letak geografis kota batam yang berdekatan dengan singapura membuat kehadiran mpp yang berhasil menyatukan semua jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bp) batam dan pemerintah kota batam, ini berhasil mendongkrak kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya batam. mpp batam menyediakan jenis pelayanan, berupa layanan kepolisian, perbankan, pertanahan, pajak, imigrasi, urusan pernikahan, pelayanan perizinan, serta berbagai pelayanan dasar. terobosan pelayanan publik ini tey terintegrasi dan berbasis teknologi sehingga mampu memangkas waktu dan memungkinkan segala jenis pembayaran menggunakan metode non tunai. mpp kulon progo kabupaten kulon progo daerah istimewa yogyakarta siap mengoperasikan mpp. menyusul penandatanganan komitmen pemimpin daerah dengan menteri para aman abdur pada februari wakil bupati sutera yang didampingi para pimpinan opd menyatakan pihaknya optimistis bisa mewujudkan mpp tahun ini. gedung mpp dan diharapkan bisa soft launching november dan akan launching pada melalui alokasi anggaran tahun dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dept) membangun gedung baru jalan dahlan, wates. mpp kulon progo akan melayani berbagai(perizinan nonkerja), badan keuangan dan aset daerah pajak dan retribusi daerah), serta dinas pertanahan dan tata ruang kesesuaian tata ruang). sedangkan dari instansi vertikal, ada sejumlah unit kerja instansi sudah siap masuk mpp antara lain kantor pertanahan kementerian agraria dan tata ruang administrasi pertanahan), kantor imigrasi visa, paspor, dl, badan penyelenggara jaminan sosial bpjs), kepolisian perpanjangan sim, sick, dll), samgat (stok, dll), perbankan, pln, dam dan sebagainya. jawa barat siap bangun mpp bandung, pemerintah provinsi jawa barat segera mewujudkan mpp. gubernur jawa barat ahmad heryawan menyampaikan keinginannya untuk membangun mpp wilayahnya, karena konsep mpp memberi kemudahan pada masyarakat. meski demikian pihaknya mendapat kendala dalam proses pembangunan mpp seperti ketersediaan lahan. mpp bisa dilakukan kapan saja. namun, kita harus mencari gedung yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik lebih dulu, ujarnya. menjelaskan, terdapat dua alternatif yang bisa dilakukan untuk mewujudkan mpp ini. ta pertama, pemprov jabar dapat menyewa gedung tertentu atau membangun gedung sendiri melalui apbd. kemungkinan kedua opsi itu juga bisa dilakukan saat anggaran perubahan. meski demikian dirinya mengakui bahwa pelayanan publik provinsi jabar sudah sangat baik. hanya saja belum ada integrasi pelayanan yang diselenggarkan oleh pusat maupun daerah. mudah dan cepat mengurus izin pelayanan yang transparan dan profesional yang disajikan mal pelayanan publik kota batam juga mendapat apresiasi dari masyarakat. siti, warga kota batam, misalnya. mengatakan, kehadiran mpp sangat membantu dirinya mengurus perizinan. ini efisien, sangat membantu. dulu saya harus dua dinas berbeda untuk urus perizinan tapi sekarang cukup sini. apalagi pelayanannya ramah, ujarnya. apresiasi serupa datang dari ardi, warga kota batam. saya sangat mengapresiasi adanya layanan publik satu atap ini karena saya dapat mengurus perizinan dengan cepat, ungkapnya. berharap, pemerintah kota batam terus memperbaiki pelayanan publik. menurutnya, investasi batam tergantung kepada perizinan dan birokrasi. ini sudah bagus tetapi pemerintah kota batam harus terus mempermudah perizinan, tambahnya ket, lgu kantor mp4 ka: lag ki tanggal tu) berguru pelayanan publik georgia kehadiran public service hall psh) mampu mengubah wajah pelayanan publik georgia. negara pecahan uni soviet ini berhasil menjadikan iklim negaranya ramah investasi. lihat saja, selatan pencapaian kemudahan berbisnis yang berhasil diraih georgia. tahun ease doing business db) negara ini berada posisi ke satu tahun kemudian melejit posisi keberhasilan tersebut salah satunya didorong oleh psh yang setiap harinya dikunjungi ribu pengunjung. belakangan, georgia juga telah mengembangkan pelayanan satu atap ini hingga desa desa. namun siapa menyangka, negara itu memiliki latar belakang yang tidak jauh beda dengan indonesia. georgia harus melewati masa masa yang teramat sulit, yaitu buruknya pelayanan publik dan korupsi merajalela setiap sudut negara. menteri kehakiman georgia thea tsulukiani menyebutkan, salah satu penyebab korupsi adalah praktik birokrasi yang sangat rumit dan tidak adanya koordinasi antara pusat dan daerah terkait pelayanan publik. georgia kemudian melakukan reformasi besar besaran. salah satu yang dilakukan adalah digitalisasi dokumen. semua dokumen yang awalnya berkas, itu semua kami digitalisasi. dengan digitalisasi dokumen, georgia memperbaiki kesalahan yang dibuat masa lampau sekaligus menemukan pelanggaran yang dibuat masa latu. keberhasilan georgia membangun pelayanan publik menginspirasi kementerian para menggenjot e government, salah satunya melalui mal pelayanan publik. menteri aman juga berharap dapat belajar mengenai e government dari georgia yang mengeluarkan anggaran kecil untuk belanja tik namun memiliki hasil yang luar biasa. menteri aman abdur pun:menandatangani nota kesepahaman dengan menteri kehakiman georgia kantor kementerian para. setidaknya terdapat 'hal yang disepakati, yakni reformasi administrasi negara, prinsip prinsip terkait aksesibilitas pelayanan publik, kemitraan dalam keterbukaan pemerintah, kepemerintahan yang terbuka dan transparan, serta reformasi hn) e government. fun) kompetisi inovasi pelayanan publik dan replikasi inovasi pelayanan publik antusiasme instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah serta bumn d untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik semakin tinggi. tahun tercatat sebanyak inovasi didaftarkan melalui sinodik. meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai inovator. deputi pelayanan publik kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) diah natalis mengatakan, dari jumlah inovasi yang masuk, hanya ada yang berhasil masuk. kip merupakan kompetisi yang prestisius tanah air. selain ini berhasil menjaring ribuan inovasi pelayanan publik yang berasal dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, juga melibatkan bumn dan bumi, proses registrasi dan administrasi, serta penilaian dilakukan secara daring, sehingga penilaiannya lebih kredibel dan akuntabel karena berdasarkan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. penilaian dilakukan secara berjenjang, melalui seleksi administrasi oleh sistem aplikasi sinodik), seleksi proposal oleh tim evaluasi, dan dilakukan presentasi dan wawancara oleh tim panel independen, dan dapat diakses oleh publik. tahap pertama, seleksi administratif. salah satu indikator penilaian inovasi yang masuk yaitu inovasi tersebut telah diimplementasikan paling sedikit selama satu tahun. tahap kedua, desk evaluation oleh tim evaluasi, yang terdiri atas para dosen senior dari berbagai perguruan tinggi yang berpengalaman sebagai sensor. kemudian dari inovasi yang lolos tahap pertama disaring menjadi inovasi yang melanjutkan akan diserahkan kepada tim panel independen yang terdiri atas sembilan orang para pemerhati kebijakan pelayanan publik dan diketuai oleh prof. j.b. kristiani. tahapan ketiga, penentuan top yang dilakukan oleh tim panel independen. inovasi pelayanan publik tana ion tentang paku yang mengikat! kong tap pelayanan pengendalian malaria melalui sistem adat (unesa tahun juara raya za76 service forum duogoall dosa wali per ptittenang gatal somali legal una mani com golalasal! apost! bisa peni pen . .adan pad, atalanta mena tini kangnakngan mera penghargaan ingkar uni dar bidang layanan mobil real anak" juara public service award) tahun maroko, terkait inovasi kab sragen dengan inovasi untuk: unit pelayanan terpadu sister early detection and treatment adat) malaria kabupaten penanggulangan membius: ta01$ dear) hina teluk bintuni mata islan lain menuju sister peringatan dini ini berhasil menurunkan prevalensi malaria kabupaten teluk bintuni dengan inovasi pengendalian malaria sari orang penduduk pada tahun menjadi melaui sistem adat juara penduduk tahun enam dekan dana lot daerah did) bai pemerintah darah yang hiliierasiaa masuk dalam top4o mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. ini adalah mimpi yang tengah diupayakan hadir negeri ini. tanda tanda kehadirannya memang sudah terlihat. namun beberapa tantangan masih harus segera diselesaikan bila ingin mimpi itu benar benar terwujud. apa saja tantangan tersebut? salah satunya menyembuhkan beberapa penyakit birokrasi. indonesia penyakit ini harus segera diobati untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. penyakit birokrasi dimaksud, antara lain masih banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internet yang lebih besar dari belanja publik. kondisi seperti ini menjadi salah satu penyebab pemerintah daerah tak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada publik. karena hanya sibuk mengurusi persoalan internal sehingga urusan pelayanan kepada publik terabaikan. penyakit kedua, praktik korupsi. penyakit menahun ini sepertinya terus menggerogoti birokrasi tanah air. hal ini terlihat dari adanya sejumlah kepala daerah yang ditangkap kpk melalui operasi tangkap tangan ott). mereka yang tertangkap diduga tersangkut penyuapan dalam kaitan dengan menjual promosi jabatan, penerimaan fee proyek tertentu, pengesahan rapid, dan gratifikasi untuk memperoleh perizinan. ketiga, efektivitas dan inefisiensi pengelolaan pembangunan. lapangan, masih banyak perencanaan pembangunan dilakukan secara serampangan bahkan hanya copy paste dari tahun tahun sebelumnya. perencanaan pembangunan tidak fokus pada outcome yang ingin dicapai, kegiatan yang dirancang sengaja hanya untuk memperoleh tambahan penghasilan atau memberikan keuntungan pribadi, penggelembungan biaya, dan lainnya. akibatnya, banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan boros. penyakit keempat, kualitas aparatur sipil negara asn) masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. padahal, jumlah asn yang dimiliki pemerintah saat ini mencapai juta orang. dari segi kuantitas, sebenarnya jumlah ini sudah cukup untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. namun, bila dilihat dari sisi kualitas, mayoritas asn adalah golongan bawah dengan latar belakang pendidikan sma bawah. dengan kualitas asn seperti ini maka tidak mudah untuk mewujudkan birokrasi yang berkualitas. penyakit kelima, organisasi pemerintah yang cenderung gemuk. baik pusat maupun daerah, pemerintah cenderung memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan lapangan, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, tahun ini, kementerian para menetapkan top inovasi pelayanan publik tahun yang terdiri atas inovasi kementerian, inovasi lembaga, inovasi provinsi, inovasi kabupaten, inovasi kota, inovasi bumn, dan inovasi bumi, memasuki tahap keempat yaitu tahap presentasi dan wawancara untuk senen tukan top tahap presentasi dan wawancara ini berlangsung selama menit pada tahap ini ada menteri yang datang, pejabat eselon juga hadir untuk menyampaikan inovasi ini, ungkap diah. tahap selanjutnya, verifikasi dan observasi lapangan. pada tahap ini, akan diamati secara langsung objek maupun bagaimana usulan dari proposal inovasi tersebut diimplementasikan daerahnya masing masing. kemudian hasil dari seleksi tersebut akan terpilih inovasi terbaik kip untuk percepatan nawacita kip yang merupakan kelima kalinya mengambil tema inovasi pelayanan publik untuk percepatan mewujudkan nawacita dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. sebagai dasar hukum kompetisi ini diatur dengan peraturan menteri para tentang kompetisi inovasi pelayanan publik lingkungan kementerian, lembaga, pemda, bumn dan bumi tahun seperti persyaratan sebelumnya, inovasi yang diajukan harus sudah diimplementasikan minimal satu tahun. namun, inovasi yang diajukan belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori terbaik dalam kompetisi yang sama, misalnya top untuk tahun selain itu, inovasi yang diajukan belum pernah menerima penghargaan sebagai top sebanyak dua kali. setidaknya ada kriteria yang harus dipenuhi inovasi pelayanan publik, yakni kebaruan, kreativitas, hasil yang terukur, bermanfaat, memberi solusi atas permasalahan publik, berpotensi direplikasi dan scaling up, serta keberlanjutan, terus dipertahankan dan dikembangkan. dalam kip ini, inovasi yang bisa diajukan mencakup kategori terkait dengan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkinerja tinggi. memajukan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. kolaborasi, dan inklusif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. pada dasarnya satu inovasi pelayanan publik kemungkinan dapat memenuhi lingkup lebih dari satu kategori. tetapi dalam kompetisi ini, satu inovasi hanya dapat diajukan dalam satu kategori, dengan memilih salah satu kategori yang paling dominan. sistem informasi pelayanan publik dan evaluasi berdasarkan amanat tentang pelayanan publik, kementerian para melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. hat ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. asep koordinasi pelaksanaan, kebijakan, dan evaluasi pelayanan publik wilayah jeffrey eran muller mengatakan, ada enam aspek yang menjadi fokus utama pelaksanaan evaluasi pelayanan publik. keenam aspek ini digunakan untuk melihat gambaran kondisi penyelenggaraan pelayanan publik. lebih lanjut dijelaskan, enam aspek tersebut masing masing memiliki bobot yakni kebijakan pelayanan publik profesionalisme sumber daya manusia sarana dan prasarana sistem informasi pelayanan publik mekanisme konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik 7c. indikator penilaian diperoleh dari persilangan antara aspek dan lima prinsip dalam melakukan evaluasi. keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdayaguna, dan aksesibilitas adalah enam prinsip yang dipegang," jelasnya. pada aspek kebijakan pelayanan, penilaian akan melihat pada standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. standar pelayanan yang disusun harus melibatkan masyarakat dan dipublikasikan. komponen standar pelayanan terdiri dari komponen yakni persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, produk pelayanan, penanganan pengadaan, saran, dan masukan, dasar hukum, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksanaan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dan evaluasi kinerja pelayanan. sementara untuk profesionalisme sdm, hal hal yang perlu diperhatikan antara lain kompetensi sdm, kesiapan petugas, aturan perilaku dan kode etik, penghargaan dan sanksi, serta budaya pelayanan. melihat bagaimanauntuk sarana dan prasarana melihat ketersediaan ruang parkir, fasilitas ruang tunggu, fasilitas pengguna layanan berkebutuhan khusus dan sarana penunjang lainnya. sedangkan untuk sistem informasi pelayanan publik sipp), akan dilihat terkait pemanfaatan sipp, pemilikan sipp, dan pemutakhiran sipp. untuk media konsultasi dan pengaduan yang memiliki bobot penilaian akan dilihat dari kelengkapan media yang digunakan. semakin lengkap media yang digunakan maka akan semakin tinggi nilai yang diperoleh. yang terakhir adalah inovasi pelayanan. kementerian para juga menilai terobosan untuk menangani perasaan pelayanan publik. indikator dan range nilai evaluasi pelayanan publik menggunakan indeks pelayanan publik. nilai indeks tertinggi akan mencapai dengan kategori dengan predikat pelayanan prima. dengan mendapatkan pelayanan prima dapat diartikan unit pelayanan publik sudah menerapkan seluruh aspek. sementara untuk yang masuk kategori akan mendapatkan prioritas pembinaan. pada saat proses pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu k l mengusulkan unit pelayanan publik yang akan dievaluasi. kemudian unit layanan terpilih melakukan pengisian formulir penilaian secara manual dan melampirkan bukti dukung. indeks pelayanan publik diperoleh dari penilaian dalam formulir fo1, fo2, dan fo3. fo1 diisi oleh unit pelayanan publik, fo2 diisi oleh evaluation, dan fo3 diisi oleh pengguna layanan. setelah itu, evaluation akan melakukan evaluasi lapangan. hal ini untuk melihat kondisi nyata yang ada unit pelayanan publik. pembina dan role model pelayanan publik terbaik kementerian para memberikan penghargaan kepada sejumlah unit kerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai role model pelayanan publik. berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan publik tertentu pada kabupaten kota terdapat pembina pelayanan publik yang masuk dalam kategori (sangat baik). selain itu ada unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapatkan penghargaan dengan kategori sangat baik a). jumlah itu terdiri dari disdukcapil kabupaten kota, rsud kabupaten kota, dinas ttsp kab kota, dpmptsp provinsi, polres ta tabel, bpom provinsi, dan kantor pertanahan. adapun unit pelayanan publik yang memperoleh kategori baik sebanyak kategori baik dengan catatan (b ) sebanyak kategori cukup (c) ada serta cukup dengan catatan (c ) sebanyak deputi pelayanan publik pa) kementerian para diah natalis mengatakan, monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mendapat gambaran secara konkret sejauh mana kepatuhan instansi pemerintah terhadap pelaksanaan selain itu, juga untuk menjadikan kabupaten kota sebagai pilot project keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. dengan demikian, daerah tersebut dapat menjadi tempat belajar bagi instansi lain dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, ujar diah. penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan capaian yang telah diperoleh oleh unit penyelenggara pelayanan publik. monitoring dan evaluasi kali ini merupakan kali ketiga. pertama kali dilakuan tahun dengan mengevaluasi kabupaten kota, yang meliputi rsud, disdukcapil dan ptsp, tahun berikutnya, daerah yang dievaluasi bertambah menjadi kabupaten kota, dengan unit kerja meliputi rsud, disdukcapil, ptsp, puskesmas, lembaga dan polres polresta polrestabes. pada tahun jumlah daerah yang dievaluasi bertambah lagi menjadi kabupaten kota. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini didasarkan keputusan menteri para tentang penetapan provinsi, kabupaten kota, kementerian lembaga, dan unit penyelenggara pelayanan publik sebagai lokasi penyelenggara pelayanan publik tahun selain unit unit kerja yang dievaluasi sebelumnya, ditambah dengan ptsp belajar dari inovasi klinik agribisnis gunung kidul kepala desa lebaran, kecamatan player gunung kidul itumulai dari aktivitas sehari hari, mengangkut hasil pertanian hingga aktivitas sosial lainnya.ban) kepala dinas pertanian kabupaten gunung kidul bambang wisnu broto mengungkapkan. klinik konsultasi agribisnis merupakan komplementer dari sistem penyuluhan. klinik ini sebagai jawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat petani terhadap pelayanan penyuluhan yang lebih baik dan fr) komprehensif. pelayanan klinik ini juga dikembangkan menjadi konsultasi secara online oleh badan pelaksana penyuluh dan ketahanan pangan bp2kp) kabupaten gunungkidul. selain itu, juga menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja provinsi, kantor pertanahan kementerian agraria dan tata ruang atr) bpn dan badan pengawas obat dan makanan bpom). peningkatan jumlah daerah yang dievaluasi ini merupakan wujud kesadaran dan partisipasi dari lembaga dan pemda yang minta dievaluasi oleh kementerian para. para penyuluh lapangan. klinik konsultasi agribisnis yang dikembangkan gunung kidul juga menjawab masalah kekurangan tenaga penyuluh dari pegawai negeri sipil pns). hal itu dilakukan dengan memberdayakan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh thl bpp) untuk mengikuti diklat agribisnis. kami juga mendidik kader kader dari petani menjadi agen penyuluhan tingkat desa, sebagai kepanjangan tangan penyuluh. salah satunya pak suprapto, yang sejak awal telah aktif berkiprah bersama kami, ujar sari menambahkan. kehadiran klinik ini memungkinkan penyuluh, petani dan kelompok tani berinteraksi dalam mencari solusi atas setiap persoalan bidang agribisnis. hasilnya, kemampuan petani, kelompok tani mampu meningkatkan hasil pertaniannya. pendapatan petani pun meningkat, yang tercermin dari perbandingan kontribusi sektor pertanian dalam pdrb tahun sebesar persen, ujarnya. kabar penyuluhan dinas pertanian dan. pangan obeng windu wardhana menjelaskan, klinik agribisnis telah mengubah perilaku dan keterampilan petani maupun kelompok tani yang didampingi, dan pendapatan petani. kunjungan penyuluh kelompok tani juga meningkat, dari kunjungan pada tahun menjadi pada kami juga memfasilitasi kerja sama untuk peningkatan kemampuan petani. penghargaan dari berbagai instansi pun terus bertambah, ibunya. inovasi ini juga menarik pemerintah daerah lain untuk mempelajari. salah satunya kabupaten pinrang, sulawesi selatan. selain itu, banyak lagi yang sudah datang untuk melakukan studi tiru sini, ujar windu. tidak berhenti pada langkah peningkatan produksi, tetapi juga dalam pengolahan hasil pertanian, khususnya jagung dan singkong yang cukup melimpah. melalui kelompok wanita tani, berbagai produk pertanian. itu diolah menjadi berbagai jenis dan bentuk makanan yang bisa dipasarkan berbagai kota. kami sangat berkesan, karena singkong yang dulu hanya bisa dibuat menjadi tu) gaplek dan tiwul, kini bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan dan harganya sangat baik. pasarnya juga tidak hanya lokal, tetapi sudah sampai jakarta dan kota kota besar tanah air, ujar suci rahayu, tahun. selai nia ira ipa l.: ha ka, y!! wee dat ah pas teh nan ban inn topi setan lia na: vena dna met min tera heran (cp pen peti "tpa yus ang. ber . tia oggi page nan pink ab (eh yai tekan af thi ga sg "mi sean janin kg, dengan kegiatan tersebut, ibu ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan, kini bisa memeroleh penghasilan rata rata juta per bulan. angka itu lebih tinggi dari upah minimum kabupaten gunung kidul yang baru mencapai ribu. sekarang kami banyak didatangi pelajar, mahasiswa, kelompok ibu ibu dari berbagai daerah untuk belajar. tidak jarang mereka live sini beberapa hari untuk praktek membuat berbagai makanan olahan," ibu suci bangga. klinik inovasi agribisnis adalah salah satu dari berbagai inovasi yang dijalankan wilayah paling timur provinsi daerah istimewa yogyakarta diy) itu. bupati gunung kidul hj. madinah sos, mengatakan, pihaknya mendorong bahkan mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah opd) wilayahnya berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ada peraturan bupati yang mengharuskan kepala opd melakukan inovasi. setiap tahun kami selalu mengirimkan inovasi itu kementerian para untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik, ujar madinah. sp4n lapor!, permudahdalam hal ini instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat pada suatu instansi merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan itu sendiri depannya. agar kualitas pelayanan publik semakin baik, para penyedia pelayanan harus menangani serta menindaklanjuti segala bentuk aduan dari masyarakat, ujiah natalis saat membuka forum knowledge sharing!), kantor kementerian para. menurutnya sebuah tindak lanjut pengaduan merupakan hal yang paling penting, karena saat masyarakat pesimistis terhadap sebuah layanan, maka tugas pemberi layanan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut, agar rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dapat kembali muncul. sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem pengaduan masyarakat. langkah tersebut seperti mengubah sistem pengaduan menjadi digitalatau yang dikenal dengan sp4n lapor!, yang lebih memudahkan masyarakat untuk memberi masukan dan kritikan terhadap pelayanan publik. upaya lainnya untuk mendorong perbaikan pengaduan dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan forum knowledge sharing, dengan tujuan memberi pengetahuan terhadap pengelolaan sp4n lapor! yang menghadirkan narasumber dari instansi yang dianggap baik mengelola sistem pengaduan. pengelolaan pengaduan sp4n lapor! keterhubungan ega pera ingat penyerahan instansi pemerintah status laporan lapor! per september pengaduan ten kai jumlah laporan diterima i atu jenis instansi anatomi lapor kementerian ptn pts kopertis mote proses benci bea tua logam langkah lainnya dengan membuat peraturan yang mendorong pemerintah daerah untuk terhubung dalam sistem sp4n lapor, untuk lebih memudahkan kementerian para monitoring tindak lanjut aduan masyarakat. hingga saat ini tercatat terdapat instansi pemerintah yang telah terhubung dengan sistem sp4n lapor!. kementerian para juga menggelar kompetisi sp4n lapor!, untuk menyeleksi dan memberikan penilaian sehingga ujungnya dapat memberi penghargaan pada penyelenggara pelayanan publik yang dianggap mengelola pengaduan secara baik. kompetisi juga dilaksanakan sebagai evaluasi sejauh mana pelaksanaan sp4n dilaksanakan oleh instansi pemerintah. oa. besa sei kementerian penggerak birokrasi kondisi terkini yang dihadapi, serta cakupan wilayah pelayanan. jarang sekali terjadi upaya untuk menyederhanakan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan nyata. selain itu, terdapat kecenderungan terjadinya pembentukan lembaga nonstruktural yang tugasnya berhimpitan atau beririsan dengan instansi fungsional. penyakit keenam, kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan publik. padahal, pelayanan publik yang umumnya berbentuk perizinan, pelayanan dasar, ataupun pelayanan jasa, menjadi bukti kehadiran pemerintah masyarakat. maka, bukan hal yang aneh bila pelayanan publik yang buruk akan memberikan kesan bahwa pemerintah tidak memerhatikan kebutuhan masyarakat. perkara ini memang tidak adit juga bila menafikan upaya perbaikan dan inovasi yang dilakukan oleh sebagian instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan terbaik pada publik. namun dengan semakin maju tingkat kehidupan masyarakat, menyebabkan sikap masyarakat semakin kritis dan semakin tinggi pula tuntutan kualitas serta kebutuhan pelayanan yang diharapkan oleh publik. penyakit birokrasi lainnya yang juga harus segera disembuhkan adalah perilaku asn yang belum profesional. padahal, sdm asn merupakan unsur terpenting dalam birokrasi. bukan hanya dalam pengertian fisik, melainkan menyangkut seluruh aspek yang melekat pada pegawai yang bersangkutan, mulai dari perilaku, kompetensi, pengetahuan, kreativitas atau soft skill lainnya. masih banyak asn yang berpikir bukan sebagai pelayan masyarakat, melainkan penguasa. alih alih melayani, asn model ini justru minta dilayani, untuk mengobati penyakit penyakit tersebut, jalan satu satunya adalah menjalankan reformasi birokrasi. lalu, bagaimana dan dari mana harus memulai? meski sebetulnya ada banyak pendekatan yang dapat diambil namun setidaknya ada enam jurus yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. jurus pertama, memperbaiki manajemen kinerja. dalam hal ini, program dan kegiatan harus benar benar dirancang untuk menghasilkan outcome yang tepat ka) sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. tidak boleh ada lagi kegiatan siluman yang diselipkan dalam program tertentu yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan outcome hasil. jurus kedua, membangun unit kerja yang berintegritas melalui pembentukan wilayah bebas dari korupsi wilayah birokrasi bersih dan melayani wbk bbm). unit kerja semacam iniban kie media kama sia anu ape amang han sama han #en a4 kei ng. sama sai naga bal lak bimas pen ana tea, aesonanone aas, umam. ti. layanan publik yang sulit, rumit, berbelit, dan membebani. ini adalah persoalan klasik yang menghinggapi wajah birokrasi bangsa indonesia saat ini. persoalan lainnya masih banyak mismatch jabatan asn, komposisi pns yang gemuk pada jabatan administrasi umum, bahkan persoalan disipliner dan tidak profesionalnya asn turut memperburuk rupa birokrasi negeri ini. ini reformasi birokrasi diyakini sebagai jalan paling masuk akal untuk menyelesaikan persoalan persoalan menahun tersebut. dua frase ini begitu mudah diucap dan diingat, namun berat diwujudkan. bila mau jujur, masih butuh perjuangan ekstra dan waktu untuk menjalankannya. siapa yang harus bertanggungjawab? tentu semua elemen bangsa ini harus ikut andil. namun, dalam tataran pemerintahan, tugas mulia ini diamanahkan kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi. melalui instruksi presiden nomor tahun tentang gerakan nasional revolusi mental yang ditandatangani presiden joko widodo pada desember kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) bawah komando aman abdur mendapat tugas khusus menjadi koordinator program gerakan indonesia melayani. i39 melalui inpres tersebut, mandat untuk menjalankan fungsi sebagai lokomotif perubahan, lokomotif reformasi birokrasi dan lokomotif penanaman revolusi mental berada bawah komando kementerian para. sepuluh rencana aksi gerakan indonesia melayani gim" yaitu peningkatan kapasitas sdm asn: peningkatan penegakan disiplin: penyempurnaan standar pelayanan gov: penyempurnaan sistem manajemen kinerja: peningkatan perilaku pelayanan: deregulasi: peningkatan penyediaan sarira, peningkatan penegakan hukum dan aturan bidang pelayanan publik: penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan. untuk menjalankan tugas ini, maka secara internal kementerian para memulainya dengan berbagai perubahan sikap dan perilaku seluruh jajarannya. tanpa kecuali, pimpinan dan seluruh staf dituntut menunjukkan disiplin dan profesional serta menjunjung tinggi integritas. idealnya mereka harus sanggup bekerja penuh pengabdian bagi pemerintah, bangsa, negara, dan seluruh rakyat indonesia kementerian para menjadi lokomotif penggerak gerbong reformasi birokrasi tanah air.lain inpres, sekurang kurangnya ada tiga regulasi setingkat undang undang yang meneguhkan peran penting tersebuttantangan birokrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sudah semakin kompleks. oleh karena itu reformasi birokrasi dipandang sebagai faktor pengungkit yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. hal itu bahkan dapat dilihat dari negara negara maju yang terus melakukan reformasi birokrasi secara berkesinambungan. alasan utama mengapa mereka melakukan itu tak lain karenabaik daerah maupun pusat yang terus berkembang selatan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. sejalan dengan revolusi mental yang diterapkan pemerintahan saat ini, ada tiga sasaran utama yang ingin diwujudkan dalam birokrasi pemerintahan. pertama, mengubah cara berpikir dan cara pandang para aparatur sipil negara. dari cara pikir priyayi yang minta dilayani, menjadi birokrat yang melayani rakyat. kedua, struktur organisasi dalam instansi pemerintah harus ramping, efisien, dan tidak boleh ada organisasi dalam pemerintahan yang menduplikasi fungsi organisasi lainnya. sasaran ketiga, menerapkan kultur dan budaya kerja yang gerakan indonesia gerakanindonesia gerakan indonesia gerakan indonesia gerakan indonesia semen. para kemenag maritim kemenag polhukam ketela fokus program akan peningkatan perilaku sistem pelayanan. melaporkan hasil pen toon silam pee equal 63x lela bulan sekali atau sewaktu waktu) lebih disiplin, bertanggungjawab, dan mengedepankan kebersamaan, serta gotong royong. sejak reformasi birokrasi digulirkan, kementerian para bekerja keras mewujudkan sasaran tersebut. tentu masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, namun era milenial yang juga menghadirkan tantangan yang begitu kompleks. tugas khusus ini sekaligus menjadi tanggungjawab kementerian para untuk menjalankan program dan kebijakan untuk mewujudkan perilaku sumber daya manusia aparatur sipil negara yang melayani sebagaimana tertuang dalam dictum ketiga inpres tersebut. dalam program gerakan indonesia melayani, menteri para selaku koordinator ditugasi untuk fokus mengambil langkah dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, meningkatkan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum, menyempurnakan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif le government), menyempurnakan sistem manajemen kinerja (performance based management system) aparatur sipil negara dan peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif, gerakan indonesia melayani juga fokus kepada penyempurnaan peraturan perundang undangan, penyederhanaan pelayanan birokrasi, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, peningkatan penegakan hukum dan aturan bidang pelayanan publik serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan. melalui program tersebut, kementerian para mendorong terbentuknya sosok asn yang sanggup mengembalikan fokus pengabdiannya untuk kepentingan gerakan kevofesi ben nasional mental rencana aksi peningkatan kapasitas sdm asn mem bar son meningkatnya asn yang bersertifikasi profesi layan meningkatnya k l d yang akuntabel meningkatnya som asn yang sudah menduduki meningkatnya k l d yang nilai jabatan sesuai stardom reformasi birokrasi meningkatnya kompetensi asn dim balik meningkatnya penyelenggara negara peningkatan kan disiplin yang menyempurnakan sistem kesan bana oleh gerakan revolusi, manajemen kinerja aparatur pemerintah asn dan tni) dan nasional aparat penegak hukum aph) peningkatan perilaku pelayanan meningkatnya integritas penyelenggara penyempurnaan standar pelayanan gov negara meningkatnya k l d yang menerapkan standar meningkatnya kualitas pelayanan publik pelayanan sesuai tentang pelayanan meningkatnya pendidikan penyelenggara publik rencana aksi pelayanan publik untuk mendapatkan meningkatnya sistem pelayanan yang inovatif (e gerakan indonesia sertifikat profesi lingkungan polri government) melayani meningkatnya penyelenggara pelayanan meningkatnya k l d yang terintegrasi dengan publik yang bersertifikat profesi sistem informasi pelayanan publik nasional sipp) lingkungan polri bangsa, negara dan masyarakat. mereka dituntut untuk menangkap pesan masyarakat, merespons keinginan masyarakat dan berada tengah masyarakat. hanya aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan kapasitas semacam inilah yang akan menjadi penggerak utama sekaligus menjadi katalisator dan teladan dalam gerakan perubahan melalui praktik pelayanan publik yang semakin baik dan nyata kepada seluruh lapisan masyarakat. sebagai upaya untuk mewujudkan misi tersebut, kementerian para mendorong perubahan sistem pelayanan masyarakat dari manual menjadi sistem digital yang telah terbukti mampu memberi kemudahan akses layanan pa) bagi masyarakat. langkah berikutnya yang juga penting adalah penataan human capital management, mulai sistem perencanaan asn, rekrutmen, seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, remunerasi, promosi, rotasi dan karir, hingga pensiun. reformasi birokrasi menjadi jalan terbaik bagi bangsa indonesia yang saat ini menghadapi tantangan besar yang sudah depan mata yaitu revolusi industri era ini melahirkan tantangan berupa persaingan antarbangsa yang sangat ketat. tantang lainnya adalah kenyataan bahwa bangsa ini juga akan menikmati bonus demografi. bak pisau bermata dua, bila momentum ini tak disikapi dengan tepat maka bangsa justru akan mengalami keterpurukan. namun sebaliknya, bila bangsa ini berhasil mempersiapkan diri dengan baik, terutama bidang sumber daya manusia, maka cita cita pendiri bangsa indonesia saat kemerdekaan bangsa ini mencapai usia tahun pada indonesia akan menjadi negara negara raksasa dunia. deregulasi meningkatnya harmonisasi dang und gerakan rekan? (zen meningkatnya index kusta kebijakan nasional mental debirokratisasi meningkatnya k l d yang telah menyederhanakan proses pelayanan birokrasi meningkatnya unit pelayanan publik upp) yang menerapkan pembayaran non tunai (castles payment) gerakan indonesia peningkatan penyediaan sarira melayani meningkatnya sinergi sarana dan prasarana upp termasuk gerakan revolusi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus nasional mental peningkatan penegakan hukum dan aturan bidang pelayanan publik meningkatnya kepatuhan dan penindakan terhadap pelaksanaan tentang pelayanan publik penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan mengembangkan standar sistem penghargaan dan sanksi meningkatnya k l d yang menerapkan sistem penghargaan, sanksi dan keteladanan kepemimpinan kepada penyelenggara negara untuk mewujudkan cita cita ini peran strategis yang diemban oleh kementerian para penting karena melalui reformasi birokrasi menjadi jalan untuk mengembalikan jati diri birokrasi dari selama ini bermental priayi menjadi birokrasi yang bersifat melayani. melalui gerakan nasional revolusi mental asn akan menjadi pemeran utama dalam mewujudkan visi besar reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan berkelas dunia tahun serta mengantarkan bangsa indonesia menjadi bangsa yang kompetitif dan mampu bersaing kancah dunia. hospitality dan entrepreneurship membukakan pintu, menyapa, tersenyum seraya menawarkan pelayanan. ta) saat melayani, petugas pun tak hentinya menunjukkan wajah ramah plus mengumbar senyum. nyata betul upaya petugas tersebut untuk mencegah pelanggan mereka kecewa. standar pelayanan semacam ini bisa dengan mudah ditemukan perusahaan swasta atau bank swasta. seluruh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diberikan dengan penuh keramahan dan kehangatan serta keinsyafan bahwa konsumen adalah sosok penting yang harus dilayani sepenuh hati. model pelayanan publik semacam inilah yang diimpikan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menteri para) aman abdur. memimpikan kualitas pelayanan publik yang disajikan oleh para aparatur sipil negara asn) dan birokrat setara atau bahkan lebih dari yang diberikan oleh swasta. menurutnya cara kerja asn zaman dulu yang cenderung lama, berbelit, dan rumit sudah sangat ketinggalan sehingga harus diubah. cara kerja seorang birokrat, menurutnya tidak boleh lagi kalah oleh cara kerja yang dilakukan pihak swasta. mencontohkan perilaku pelayanan bank bank yang tidak ada obrolan saat kerja dan sangat mengutamakan kekuasaan para pelanggannya. pelayanan yang sajikan oleh asn semestinya lebih baik dari pelayanan yang diberikan swasta. kalau ini bisa diwujudkan, negara kita bisa maju," tegas aman. cara kerja asn yang menampilkan keramahtamahan sejatinya menjadi modal untuk memenangkan persaingan antar negara yang saat ini terjadi. paradigma persaingan sekarang sudah bergeser bukan lagi antara negara besar atau kecil. melainkan negara yang cepat mengimbangi perubahan akan mengalahkan negara yang lambat. setiap birokrat harus sadar bahwa pelayanan birokrasi harus mengacu pada kompetisi dunia. tidak boleh ada perizinan yang susah, berbelit. semua urusan harus mudah, praktis, dan transparan. ini adalah kunci untuk memenangkan persaingan dunia. aman abdur mengingatkan asn zaman now harus senantiasa menjaga dua ciri yang semestinya melekat pada diri mereka. kedua ciri tersebut adalah jiwa hospitality dan entrepreneurship. hospitality yang dimaksud adalah seorang asn harus memiliki jiwa pelayanan. asn harus ramah dan baik dalam memberikan pelayanan kepada publik yang menjadi sasaran kerjanya. selain itu, asn juga harus memiliki jiwa entrepreneurship. sudah bukan zamannya membanggakan serapan anggaran sebagai sebuah pencapaian. selayaknya, asn selalu menargetkan diri untuk memberikan outcome yang jelas dari setiap pekerjaan yang dilakukan, seperti layaknya seorang entrepreneur. asn harus memiliki sikap tidak mau rugi. artinya, anggaran yang ada harus dapat didayagunakan dengan sebaik baiknya dan tidak boleh ada sia sia. fan birokrat harus mengubah pola pikir dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat melalui hasil kerja yang dilakukan. untuk itulah, seorang birokrat harus bekerja secara terstruktur dan terukur untuk kepentingan dan kesejahteraan publik yang dilayani. kementerian para motor reformasi birokrasi menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan menkopolhukam) wiranto, mengibaratkan kementerian pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi kementerian para) sebagai karburator dalam membangun bangsa. anda sekalian kementerian para) adalah motor penggerak itu. ibarat mobil kementerian para ini ibarat karburator yang menghidupkan mobil supaya bergerak. dirinya aparatur akan menyebabkan bangsa ini ketinggalan, ucap wiranto. menurut wiranto, tugas menteri para sangat penting karena keberhasilan dalam mewujudkan misi kementerian para sebagai penggerak utama reformasi birokrasi akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. kalau aparatur negara tidak kita berdasarkan betul betul, negara lumpuh, yang kedua keinginan masyarakat melihat negara yang bersih dan berwibawa gagal, yang ketiga tentu misi yang diemban pemerintah akan gagal total dan negara anna mam pan isi ta. ji, tan ma. gia kei ebi kasta ama ambruk. jadi betapa pentingnya tugas bapak menteri para), ujar wiranto. untuk itu, wiranto berharap peluncuran e government bisa dilaksanakan dengan baik oleh kementerian para sekaligus dapat diikuti kementerian atau instansi lainnya. e government yang diluncurkan kementerian para kata wiranto merupakan terobosan yang luar biasa. terobosan yang baik harus bisa ditularkan kementerian lain. pesan saya kepada pak menteri jangan pernah berhenti berinovasi dan berkreasi karena perkembangan masyarakat kita dinamis, ujarnya. tag tag tara! pula r.| ga, peta tentu ika bani yaa ben tan han. snn napas kas yng kat in) bea jang optimalisasi penggunaan anggaran semacam itu, sejalan dengankarena itu, akuntabilitasdan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. dalam pelaksanaannya, perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting. dalam proses ini, pokok pokok yang terkandung dalamnya antara lain penetapan tujuan atau sasaran, berikutnya pengukuran kinerja, yang dalamnya ada proses penganggaran, pengukuran dan monitoring serta evaluasi, setelah itu baru melakukan kegiatan yang dilanjut dengan pelaporan kinerja. pelaporan kinerjauntuk mendorong terwujudnya pelayanan prima, kementerian para terus mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi, sistem penilaian dilakukan berdasarkan manajemen kerja dan percepatan peningkatan pelayanan publik. hal ini dilakukan karena seorang aparatur sipil negara dituntut untuk selalu melayani dan ramah, time has changed. kita harus mengikuti perubahan. zaman telah berubah. kita tidak ada zaman sebelumnya mana birokrasi masih mempunyai budaya lama, yakni kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah. meminta dilayani daripada melayani, kata dia. aman mengingatkan, reformasi birokrasi harus harus dimaknai dengan baik. menurut dia, sebagian aparatur negara memaknai reformasi birokrasi hanya sebatas pelaksanaan program yang diamanatkan pemerintah pusat. sebagian lain memaknai reformasi birokrasi sebagai media untuk mendapatkan tunjangan kinerja dan reformasi birokrasi sesungguhnya adalah mengubah cara berpikir dan budaya. reformasi yang sesungguhnya adalah mengubah cara berpikir dan budaya. jika pada awalnya hanya berorientasi kepada kerja kerja rutin, kemudian berpikir menjadi bermanfaat dan lebih memuaskan masyarakat, ucap aman. govt ala kementerian para sebagai penggerak utama (prime mover) reformasi birokrasi, kementerian para memiliki tanggung jawab sebagai role model nasional penerapan e government. untuk memenuhi tanggungjawab ini kementerian para melon curian e government yang diterapkan lingkungan kementerian para. peluncuran e government menjadi bukti bahwa kementerian para betul betul serius mendorong penerapan e government seluruh instansi pemerintah, sekaligus membuktikan bahwa kementerian ini tidak sekadar jago gelap tetapi juga siap move zona kompetitif. langkah ini juga menjadi penegak bahwa kementerian para memiliki kesiapan sebagai role model e government nasional sekaligus memberi inspirasi kepada instansi pemerintah lainnya untuk mengakselerasi penerapan e government. kementerian para menyadari betul pentingnya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan era digital. tata kelola yang baik meupakan modal utama untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. untuk mencapai tujuan tersebut, dari tahun tahun kementerian para terus berbenah serta melakukan perbaikan dan inovasi. untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lincah, efektif dan efisien, diperlukan penerapan e government secara masif, terstruktur, dan sistematis. hal ini terutama disebabkan perkembangan teknologi dan informasi yang telah mempengaruhi dan memicu perubahan yang sangat revolusioner dalam tatanan kehidupan manusia. inten han) itn fan ber rin ia besi iri ig) mp" et. pai rea (ak tan ben ton ipa kepada masyarakat. diharapkan unit kerja dengan predikat wbk bbm dapat menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi bagi unit unit kerja lainnya. jurus ketiga, melakukan penyederhanaan organisasi pemerintahan. pada yaitu awal pemerintahan kabinet kerja, pemerintah telah membubarkan lembaga non struktural lns). selanjutnya pada dibubarkan lns, dan tahun dibubarkan lns, serta pada sebanyak lns dibubarkan. sehingga sejak sampai dengan kementerian para telah memberikan rekomendasi pembubaran sebanyak lns. pembubaran tersebut harus dilakukan karena tugas dan fungsi lns yang bersangkutan sudah dilaksanakan kementerian lembaga teknis. jurus keempat, mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik le government) secara terintegrasi. langkah ini perlu dilakukan mengingat pengembangan e government dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap instansi membangun sistem e government mereka sendiri, sehingga terjadi pulau pulau sistem elektronik dalam satu instansi yang mengakibatkan pemborosan belanja infrastruktur, selama tahun pemerintah sudah mengeluarkan anggaran untuk belanja aplikasi hingga mencapai sebesar rp34 triliun. ini belum termasuk anggaran belanja infrastruktur sebesar rp56 triliun. padahal sebenarnya dari aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi umum berbagi pakai yang dapat dikembangkan secara terpusat. hanya aplikasi bersifat spesifik khusus yang hanya ada instansi pemerintah tertentu karena sifat tugas dan fungsinya. permasalahan ini menjadi salah satu biang penyebab meningkatnya pemborosan anggaran belanja negara setiap tahunnya. karena pemanfaatannya hanya sekitar selain pemborosan anggaran, belum terintegrasinya sistem, juga menyebabkan disintegrasi sistem informasi pemerintah, risiko keamanan, dan validitas data. jurus kelima adalah meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara. upaya ini dilakukan melaluidan pengawasan terhadap penerapan sistem merit. jurus keenam, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. untuk mengimbangi semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, maka perlu dilakukan terobosan terobosan bidang penyelenggaraan pelayanan publik. dariuraian atas,jelas. bahwa salah satu jalan penyelesaian atas permasalahan bangsa ini adalah menjalankan agenda reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. agenda ini merupakan inti dalam pembangunan aparatur saat ini dunia telah memasuki era connectivity dan internet things t). kondisi ini menyebabkan tak adanya batasan ruang dan waktu, pun halnya dalam tata kelola pemerintahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan e government adalah sebuah keniscayaan. lingkungan kementerian para sendiri, government diwujudkan melalui delapan macam inovasi yaitu command center, office, salam, karpet, data, performance, data center dan disaster recovery center, serta sejati. command center merupakan pusat kendali dan monitoring data pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. selain berfungsi sebagai supporting system bagi pengambilan keputusan pimpinan, command center juga berfungsi sebagai media analisis dan ekspor informasi. command center kementerian para dilengkapi dengan aplikasi dan perangkat serta dukungan data terkini dan terintegrasi. command center juga dilengkapi berbagai fitur penting seperti data spasial, visualisasi data multiplayer, dan ruang rapat dengan dukungan layar besar. melalui command center, kementerian para dapat menentukan bersama kebijakan pengelolaan asn, manajemen kinerja dan pengambilan keputusan lainnya. bahkan untuk role model inovasi pelayanan publik bisa kita tampilkan sini. aplikasi ini merupakan buah kerja sama kementerian para dengan aspen persero). sedangkan office para smart, merupakan sistem informasi perbuatan elektronik, kepegawaian, serta layanan penugasan dan tata usaha. smart merupakan kependekan dari sigap, melayani, amanah, ramah dan teliti. dengan sistem ini, semua layanan administrasi dapat dilakukan melalui satu pintu. office para smart memiliki fungsi checker, maker dan singer yang dapat diakses dari berbagai tempat dan perangkat. office ini terintegrasi dengan dashboard aplikasi para smart, dimana dalam aplikasi ini terdapat layanan kepegawaian, perbuatan, penugasan serta kinerja dan anggaran yang dilakukan secara digital. seluruh persetujuan surat hingga disposisinya dapat dilakukan melalui aplikasi ini. beragam urusan kepegawaian lainnya, seperti pengajuan cuti, cek presensi, sampai perpesanan ruang rapat ada para smart. office ini depan akan terintegrasi dengan aplikasi office nasional. aplikasi berikutnya ada salam atau akronim dari sistem aplikasi layanan kementerian para, merupakan aplikasi layanan untuk memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat kepada seluruh stakeholders mengenai perkembangan layanan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. salam adalah sistem informasi layanan kementerian para yang berbentuk integrasi layanan berbasis elektronik guna memberikan informasi dan layanan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat kepada seluruh stakeholders. layanan salam meliputi penetapan tunjangan kinerja, penataan kelembagaan, persetujuan hari dan jam kerja, ijin prinsip pakaian dinas, penetapan tunjangan fungsional, penetapan kelas jabatan, penetapan hak keuangan pimpinan dan anggota lns, penetapan tunjangan jabatan fungsional, dan narasumber bintik atau sosialisasi. dengan pelayanan yang transparan, cepat dan akuntabel berbasis elektronik ini, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan stakeholders terhadap layanan yang diberikan kementerian para. adapun aplikasi karpet merupakan aplikasi pengelola data kartu identitas multifungsi baik sebagai kartu identitas pegawai. karpet pun dapat digunakan untuk akses ruangan kerja, atm serta dilengkapi fasilitas uang elektronik. sedangkan data merupakan inovasi untuk mengintegrasikan data pegawai kementerian para dengan data badan kepegawaian negara bkn) serta data tabungan dan asuransi pensiun aspen). e data menjadikan dinamika data pegawai langsung terekam secara real time. menjelang masa purna bhakti, semuanya sudah disiapkan sehingga pegawai tidak lagi kebingungan dalam mengurus pensiunnya. aplikasi selanjutnya adalah performance based budgeting yang digunakan sebagai perencanaan kinerja dan penganggaran. aplikasi itu diturunkan dari sistem informasi pengelolaan kinerja dan keuangan yang berisi modul perencanaan kinerja seperti renstra dan pk, perencanaan kegiatan dan anggaran seperti senja, kak, dan rab, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi money). fan pun adapun data center dc) dan disaster recovery center drc) adalah infrastruktur teknologi yang sangat penting dalam menjamin optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkungan kementerian para. khusus penyediaan drc dilakukan melalui pendekatan collaborative government, yakni kerja sama dengan aspen. kementerian para telah memiliki data center dc) dengan kapasitas memadai serta dilengkapi disaster recovery center drc) untuk mengantisipasi berbagai resiko yang terjadi, termasuk karena bencana alam. sisi lain, dan drc tersebut siap diintegrasikan dengan dan drc nasional. ja) sementara aplikasi jati aplikasi seleksi jabatan pimpinan tinggi) yang baru diluncurkan komisi aparatur sipil negara kain). inovasi ini akan diintegrasikan command center kementerian para. dengan masuknya aplikasi jati, dapat menambah fitur informasi yang tersedia command center, sehingga pengawasan dalam hal pengisian jabatan pimpinan tinggi jpt) lingkungan instansi pemerintah dapat menjadi lebih cepat, mudah dan murah. penerapan e government lingkungan kementerian para sejatinya menjadi penunjuk bahwa gerakan perubahan sesungguhnya menjadi tanggungjawab bersama. termasuk perubahan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, semua harus bersinergi melakukan apa yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu kondisi ideal. karena untuk menghadapi tantangan era milenial ini, semua harus mau bergerak cepat bila tak ingin tergila. hal inilah yang coba ditunjukkan kementerian para hari ini. arsip, pilar kredibilitas dan akuntabilitas institusi berdebu dan ketinggalan zaman. seperti inilah pandangan umum masyarakat indonesia terhadap arsip. namun, sepertinya masyarakat tidak bisa disalahkan. faktanya, pengelolaan arsip banyak instansi pemerintah baik pusat maupun daerah masih ala kadarnya. kepala arsip nasional republik indonesia anri) mustard irawan menyebutkan, sebanyak persen pemerintah daerah belum mencapai target pengelolaan arsip. padahal arsip merupakan hal yang sangat penting dan berharga sebagai sumber informasi, acuan, dan pembelajaran masyarakat, bangsa dan negara. kondisi ini tentu harus diperbaiki. sebab, apabila pengelolaan arsip tidak baik, maka bukan tidak mungkin dokumen penting bisa berpindah tangan orang lain. tidak sedikit kasus tersebut terjadi, dan pada akhirnya dokumen tersebut dimiliki oleh pihak lain. sebagai contoh arsip pertanahan, apabila sertifikat atau dokumen yang asli tidak disimpan dengan baik, bukan mustahil akan berpindah pihak lain. padahal tanah tersebut milik negara, tapi karena pemerintah tidak bisa menunjukkan yang asli maka dapat pindah tangan orang lain. mustard irawan menyampaikan pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan lembaga pemerintah non kementerian lpnk), ptn, badan usaha milik negara bumn) bidang perbankan, dari kabupaten kota. enam kabupaten kota yang tidak dilakukan pengawasan adalah kabupaten kota yang ada provinsi dki dan kabupaten puncak jaya provinsi papua karena masih ada beberapa kendala. bal hasilnya, hanya ada lpnk atau persen yang nilainya sangat baik', dengan range nilai antara sampai dengan setelah itu ada lpnk atau persen yang memperoleh penilaian baik', dengan range nilai antara sidak online melalui command center saat cuti bersama idul fitri bagi para aparatur sipil negara asn) sudah usai. menteri para melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kehadiran para abdi negara. namun, berbeda dari biasanya, kali ini aman abdur melakukan sidak secara online. sidak itu dilakukan melalui command center kementerian para. saya punya alat kontrol baru. saya bisa lihat secara online kehadiran pegawai asn dari kementerian, lembaga, dan pemda. saya tidak perlu lagi sidak lapangan," jelas menteri aman. sistem ini memudahkan pemerintah pusat melakukan pengawasan. dengan e government yang sudah ditetapkan ini, tidak diawasi pun para asn akan merasa terbuang waktunya karena ukuran yang dipakai adalah kinerja masing masing individu. mereka akan merasa rugi jika berbeda lega, tegasnya. berdasarkan data yang diperoleh command center, sebanyak persen asn kementerian, lembaga dan pemda seluruh indonesia sudah hadir. namun ka rena data ini terus bergerak, persentase kehadiran akan terus berubah. karena ada asn yang saat cuti bersama kemarin bertugas, dan diganti setelah lebaran. kementerian para sendiri, hanya ada orang asn yang izin, orang asn ta) dinas, orang asn sakit dan orang asn sedang tugas belajar. tidak ada pegawai kementerian para yang tak hadir tanpa keterangan. era modern ini, menteri aman berharap semua lapisan pemerintah sudah menerapkan e government dan e office ini. kita berharap pemda dan k l yang menerapkan e office multi fungsi, ujar aman. pan ana fr: tea dinamai e131 . maa dag sampai dengan sementara lpnk atau persen memperoleh penilaian cukup' dengan range nilai dari sampai dengan kemudian lpnk atau persen memperoleh penilaian kurang' dengan range nilai dari sampai dengan dan lpnk atau persen memperoleh penilaian buruk' dengan range nilai sampai dengan hasil memprihatinkan tergambar dari pemerintahan kabupaten kota. karena belum satupun yang memperoleh predikat sangat baik'. hanya satu persen yang memperoleh predikat baik', dua persen memperoleh predikat cukup'. kemudian persen memperoleh predikat kurang'. sebagian besar, yakni persen masih dalam kondisi 'buruk'. kondisi tersebut menggambarkan bahwa bidang kearsipan masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, sehingga harus menjadi perhatian bersama agar penyelenggaraan kearsipan dapat terus meningkat dari waktu waktu. menteri para aman abdur menekankan perlunya penguatan peran dan fungsi arsiparis. baik jumlah maupun kemampuan. hal ini penting untuk mewujudkan sistem pengarsipan yang sesuai dengan perkembangan zaman. karena itu, depan anri perlu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi negeri (ptn) untuk membuka program studi kearsipan sebagai penyedia tenaga yang kompeten. samping itu, anri juga harus memastikan setiap instansi pemerintah secara mandiri mampu melakukan pengelolaan arsipnya. setiap instansi pemerintah harus memiliki unit kearsipan yang didukung oleh arsiparis yang kompeten serta sarana dan prasarana kearsipan yang baik, terutama sarana penyimpanan arsip. pengelolaan arsip yang baik sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan trd reformasi birokrasi telah berjalan. arsip merupakan salah satu hal yang sangat penting dan fundamental dalam pertanggungjawaban sebuah administrasi dalam pengelolaan birokrasi baik pemerintah maupun perusahaan. setiap instansi pemerintah harus memiliki unit kearsipan yang didukung oleh arsiparis dan prasarana serta sarana yang memadai. namun patut disayangkan, hingga hari ini pengelolaan arsip masih dipandang sepele, kecil, sehingga sering diabaikan kualitasnya. arsip sering diletakkan posisi yang kurang strategis bahkan terkesan diberikan tempat seadanya. bahkan orang orang yang menangani arsip bukan orang professional yang berlatarbelakang arsiparis. menteri aman menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan kearsipan. bahkan sejak tahun pemerintah mencanangkan gerakan nasional sadar tertib arsip gesta). gerakan ini merupakan upaya untuk membangun pemahaman bahwa arsip dapat menjadi sumber informasi dan menjadi bukti otentik yang perlu dikelola dan dilestarikan dengan baik. arsip yang baik merupakan pilar kredibilitas dan akuntabilitas suatu institusi. oleh karena itu, pengelolaan dan pelestarian arsip perlu dilakukan dengan konsisten dan baik agar jejak langkah institusi dalam membangun kinerja dapat diabadikan, diwariskan serta dijadikan landasan berpijak yang kuat untuk mewujudkan visinya. thematic digital library kami berkomitmen menjadikan perpustakaan kementerian para sebagai the best thematic digital library, ini adalah mimpi yang sedang dibangun kementerian para saat ini. untuk mewujudkan mimpi ini, kementerian para memperkuat kerja sama dengan perpustakaan nasional. era digital, perpustakaanuntuk menghadapi tantangan pengelolaan perpustakaan yang semakin besar menjadi salah satu alasan kementerian para berupaya mewujudkan sebuah perpustakaan zaman now". langkah ini menjadi bagian dari upaya melayani masyarakat sesuai tuntutan dan kebutuhan saat ini. dengan thematic digital library, perpustakaan kementerian para bertransformasi rupa digital. baik dalam business process, digitalisasi koleksi sampai pada perubahan kota pikir sdm pengelolanya. tang perpustakaan tematik digital ini juga menjadi bagian dari upaya kementerian para menyediakan sumber referensi bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi masa mendatang. lewat perpustakaan ini, kementerian para berkomitmen memperkuat bahan pustaka yang bersumber dari konten lokal. pada instansi publik seperti kementerian para, konten lokalkerja sama yang dijalin antara kementerian para dan perumnas, selain itu, kedua pihak juga(kkr)erja sama juga dilakukan pada bidang pengembangan reformasi birokrasi, akuntabilitasaa. pemerintahan perlu inovasi menteri koordinator politik hukum dan keamanan menko polhukam) wiranto mengapresiasi terobosan yang telah dilakukan oleh menteri para aman abdur beserta jajaran. terobosan berupa e government kementerian para diharapkan dapat menjadi acuan dan harus ditularkan kepada seluruh kementerian dan lembaga serta pemda. mudah mudahan apa yang telah dibuat oleh pak menteri beserta tim dapat ditularkan kepada kementerian dan lembaga lainnya. karena terobosan ini sangat bagus dan bermanfaat, ujarnya saat menghadiri launching e government kementerian para. menko mengingatkan menteri aman agar tidak pernah berhenti berinovasi dan berkreasi, karena dinamika selalu ada mengikuti perkembangan zaman. dalam menjalankan roda pemerintahan, aparatur negara memerlukan inovasi. wiranto mengibaratkan kementerian para seperti karburator sebuah mobil yang dapat menghidupkan mesin untuk bergerak. jika karburator tidak berfungsi, maka aparatur pun akan diam saja dan ketinggalan oleh aparatur negara lain. jangan terjebak dengan situasi yang ada, kita harus menciptakan inovasi. seperti kata presiden joko widodo, pemikiran kita itu harus out the pa) box," ujarnya. menteri para aman abdur berharap, peluncuran e government kementerian para ini mendorong integrasi data kementerian lembaga melalui command center kementerian para. dengan demikian seluruh data baik kepegawaian, akuntabilitas, organisasi, dan pelayanan publik dapat terlihat dalam command center. integrasi ini dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi," ujarnya. ssi uap sb: command center ena kementerian para neng manan. mamak kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ider firman kav. jakarta negara, saat ini. reformasi birokrasi tidak hanya dalam bentuk penyempurnaan organisasi birokrasi pemerintah, namun juga mencakup keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan baik pada level mikro, meso, dan makro. hal tersebut sejalan dengan sasaran utama pembangunan bidang aparatur negara untuk adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dengan parameter yakni: terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel yang ditandai dengan meningkatnya integritas birokrasi, meningkatkan kapasitas dan independensi pengawasan, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah: dan meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa. terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien yang ditandai dengan meningkatnya kualitas reformasi birokrasi nasional: terwujudnya kelembagaan birokrasi tepat fungsi dan tepat ukuran serta sinergis: terwujudnya bisnis proses yang sederhana dan berbasis tik, terwujudnya implementasi manajemen asn berbasis merit: meningkatnya kualitas kebijakan dan kepemimpinan dalam birokrasi: dan meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi. terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, yang ditandai dengan: makin efektifnya kelembagaan dan tata kelola pelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis dan integratif, maka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel menjadi sasaran pertama yang menjadi bagian dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara tahun untuk mewujudkannya, arah kebijakan dan strategi pembangunan memprioritaskan pada bidang sebagai berikut: penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif: dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan sistem integritas nasional sin) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh k l pemda melaksanakannya secara efektif penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain: internalisasi nilai nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih, penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan: penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif, pengelolaan laporan kekayaan pegawai: penerapan sistem whistleblowing, penerapan penanganan gratifikasi: dan transparansi dalam penerapan sistem integritas k l pemda. penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan: pembentukan sistem pengawasan intern pemerintah, peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkat independensi api, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan inte grimas auditor intern dan eastern. strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan eastern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum: meningkatkan trans garansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil peng kawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja. ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis actual (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara), penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, money, dan pelaporan berbasis tik: pemantapan implementasi sakit, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah denganpeningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa. langkah langkah yang ditempuh antara lainbal e catalog: standarisasi lpse: pelaksanaan pengadaan melalui skema palvitas ulp, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsinya: dan penerapan spip khusus pada pengadaan f | besar dan pelaksanaan profit audit. reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan kondisi birokrasi indonesia era reformasi saat ini bisa boleh dikatakan sedang menuju arah perkembangan yang baik. meskipun masih banyak ditemukan kekurangan. misalnya masih ditemukannya birokrat yang arogan dan masih memiliki pola pikir zaman dulu yang merasa rakyatlah yang membutuhkan dirinya sebagai birokrat. selain itu, praktik praktik korupsi juga masih mewarnai penyelenggaraan pelayanan publik negeri ini. hal ini menjadi sinyal bahwa mentalitas sebagian birokrat negeri ini masih jauh dari harapan. untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi indonesia, yaitu peraturan presiden nomor tahun tentang rancangan besar reformasi birokrasi indonesia kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance dansistem penyelenggaraan pemerintah ditata ulang agar uang tidak hanya efektif dan efisien. upaya ini juga untuk memposisikan reformasi birokrasi sebagai tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. bila langkah ini berhasil, maka sama artinya tujuan reformasi birokrasi yakniberhasil diwujudkan. adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran rancangan besar reformasi birokrasi indonesia adalah terwujudnya pemerintahan berkelas dunia. visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkansekaligus menjalanksedangkan misi reformasi birokrasi indonesia adalah membentuk menyempurnakan peraturan perundang undangan dalam fe) rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.kementerian pendayagunaan aparatur negara ,:) dan reformasi birokrasi pembina menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pengarah sekretaris kementerian para penanggung jawab kepala biro hukum, komunikasi dan informasi publik pelaksana suwardi tim redaksi suwardi erik harian karana wasit agus santoso geisha ryanurti tim redaksi suwardi erik harian karana dokumentasi photo geisha ryanurti, bayu serangga, aditya minato, dony penyunting suwardi, erik harian karana, geisha ryanurti tata letak burhanuddin penerbit biro hukum, komunikasi dan informasi publik kementerian para pelayanan publik, mindset, dan cultural set. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien. untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut maka ditetapkan (delapan) area perubahan dan hasil yang diharapkan meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang digambarkan pada tabel bawah ini banks organis yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sister, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, tatalaksana efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip prinsip good governance sumber daya sdm aparatur yang berintegritas, netral, komitmen, manusia aparatur capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera peraturan peran regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dang undangan dan kondusif meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bahasa bersih dan bebas kkn meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja akuntabilitas iterasi pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan pelayanan publik pena budaya kerja aparatur (culture birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi set dan mind set) farah iri jang reformasi birokrasi adalah kunci reformasi adalah kunci untuk menjawab ketidakpuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu pemerintahan. pesannya jelas, publik yang merasa tidak puas menghendaki perubahan arah yang lebih baik. oleh karena itu, reformasi menjadi jalan terbaik bagi setiap pemerintahan untuk memperbaiki performanya. praktik reformasi sejatinya telah dilakukan oleh banyak pemimpin dunia. dengan berbagai pendekatan yang berbeda beda. para pemimpin itu berhasil menjalankan lokomotif untuk membawa gerbong perubahan menuju arah kemajuan. sebagai contoh, praktik reformasi yang dilakukan perdana menteri inggris margaret teacher pada pada masa itu memfokuskan reformasi pada privatisasi sektor publik untuk mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi. praktik reformasi juga dilakukan oleh presiden amerika serikat ronald reagen pada namun pendekatan reformasi yang lakukan berbeda, lebih mengedepankan pendekatan smail government. pendekatan ini kemudian lanjutkan oleh penerusnya bill clinton pada menjadi reinventing government,contoh sukses praktik reformasi berikutnya terjadi china. pelaksanaan reformasi birokrasi china berlangsung agresif dan menggunakan pendekatan yang spesifik dan khas china. pemimpin china saat itu, deng xiao ping menjalankan reformasi ekonomi secara masif yang juga diikuti dengan reformasi administratif yang berlangsung secara berkelanjutan mulai periode dan reformasi gaya china ini terbukti ampuh dan mampu mengantarkan china sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar asia. kejutan ekonomi china bahkan melampaui capaian negara negara yang sebelumnya berada jauh depan china. ng) berkaca dari reformasi yang dilakukan pemerintah china, ada bukti tak terbantahkan, yakni, pembangunan suatu negara dapat dilakukan dengan baik jika didukung oleh pemerintahan yang baik . namun, persepsi pemeran tahan yang baik versi china ini belum tentu sama dengan negara lainya. dari pengalaman pengalaman atau praktik reformasi yang dilakukan oleh negara negara tersebut, setidaknya ada beberapa poin pembelajaran yang (ana da. aaa only sat ne dapat diambil. pertama, konsep penerapan reformasi birokrasi berbeda antara satu negara dengan negara lain. hal itu karenapelajaran ketiga, konsep penerapan reformasi terus disempurnakan dari waktu ke waktu melalui proses perbaikan yang berkelanjutan. pelajaran keempat, kepemimpinan dibutuhkan untuk menjaga konsistensi dalam melaksanakan rencana perubahan dengan kekuatan dalam menghadapi para penentang, keyakinan dan kesabaran pemimpin dalam menjalani perubahan, juga dibutuhkan. termasuk dalam memberikan contoh teladan, serta konsep reformasi yang jelas dan kuat. kepemimpinan ini dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan benar benar ditujukan untuk kepentingan perbaikan pemerintah, percepatan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. pelajaran. pada tahap ini terjadi pengujian berulang ulang melalui praktik secara langsung, proses analisis terhadap praktik reformasi, dan pembangunan teori oleh akademisi yang hasilnya menjadi referensi bagi para praktisi. pri percepatanpan rb) menerapkan program reformasi birokrasi, yakni ekstraksi atau penyederhanaan dari grand design reformasi birokrasi. dengan adanyaprogram program reformasi birokrasi disusun sebagai langkah untuk mengatasi masalah masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. antaranya seperti yang digambarkan dalam lingkaran bawah ini. budaya kinerja man organisasi yang belum terbangun gemukfan, tumpang tindih kewenangan gambar kondisi birokrasi saat ini oleh karena itu seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat membuat sebuah kegiatan yang tepat dan dapat dengan cepat diterapkan dalam rangka mengatasi masalah masalah diatas. tentunya setiap kegiatan searah dengan program yang dicanangkan dalam reformasi birokrasi. berikut program pa) reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang termuat dalam sebuah road map reformasi birokrasi. manajemen perubahan manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. target dari program ini adalah im) terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. penataan peraturan perundang undangan salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah. efektifitas tersebut antaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang undangan. penataan dan penguatan organisasi program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi kementerian lembaga pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. penataan penatalaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur pada masing masing instansi. target program penataan penatalaksanaan adalah meningkatnya penggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efesiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan. penataan sistem manajemen sdm aparatur ini salah menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi. program ini diharapkan dapat menciptakan sdm yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, asesmen individu dan sistem penilaian kinerja. penguatan pengawasan dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan fa) pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek kkn pada seluruh instansi pemerintah. target dari program ini adalahdari masing masing kementerian lembaga pemerintah daerah. kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran spip.dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama iku). peningkatan kualitas pelayanan publik pelayanan publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan standar pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal spm) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. monitoring, evaluasi dan pelaporan program ini ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan dalam roadmap masing masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. m penataan peraturan perundangan penataan dan penguatan penguatan akuntabilitas organisasi penataan sistem kinerja manajemen sdm art penataan tata peningkatan aksara kualitas pelayanan publik penguatan pengawasan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tujuan akhir dari keseluruhan program reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dari kkn, akuntabel dan berkinerja serta pelayanan publik yang berkualitas. yang efektif terbuka dan efisien berbasis tujuan akhir birokrasi bersih dari kkn akuntabel dan berkinerja sdm aparatur pemerintahan pelayanan publik prima yang kompeten partisipatif .dan kompetitif dan melayani evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia aparatur. kementerian para sebagai lokomotif reformasi birokrasi terus berupa melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah perlu didorong untuk menjawab berbagai permasalahan dalam tata kelola birokrasi yang dihadapi saat ini yaitu antara lain: struktur kelembagaan instansi pemerintah yang belum tepat fungsi dan ukuran: sistem dan prosedur tatakerja birokrasi yang belum transparan, efisien,dan akuntabel: penerapan manajemen sdm aparatur masih belum baik: regulasi dan harmonisasi kebijakan yang belum optimal: pola pikir dan budaya kerja aparatur yang kurang fokus pada kinerja dan fungsi melayani: serta pelaksanaan kebijakan dan program reformasi birokrasi yang belum optimal upaya penguatan akuntabilitas kinerja pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah dilakukan untuk menjawab isu strategis akuntabilitas kinerja birokrasi yang masih belum baik, karena adanya berbagai masalah yang terkait dengan:li) harmonisasi kebijakan perencanaan pembangunan, penganggaran dan manajemen kinerja belum baik: li) penerapan manajemen kinerja instansi pemerintah masih belum baik:iii) kebijakan pengukuran kinerja individu pegawai belum berfokus pada kinerja organisasi: serta (iv) belum kuatnya komitmen pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas kinerja karena belum adanya kebijakan yang tegas dalam pemberian reward and punishment yang dikaitkan dengan efektivitas penggunaan anggaran setiap instansi pemerintah. upaya peningkatan efektivitas pengawasan untuk menjawab isu strategis bidang pengawasan yaitu terkait dengan masih banyaknya kasus kkn dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan lingkungan instansi pemerintah (k l pemda) karena masih adanya berbagai permasalahan terkait dengan: (i) kapasitas api belum mampu berperan secara optimal sebagai quality assurance dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas dari kkn lingkungan k l pemda (ii) regulasi dan kebijakan tentang api yang belum baik,iii) implementasi sistem pengendalian internal lingkungan k l pemda masih belum efektif: tiv) integritas aparatur negara lingkungan k l pemda yang masih belum kuat: serta (v) penanganan pengaduan masyarakat dan aparatur lingkungan k l pemda masih belum optimal kemajuan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari peran birokrasi negara tersebut. premis ini mengisyaratkan bahwa jika terdapat permasalahan dalam pembangunan negara, maka dapat disimpulkan bahwa juga terdapat permasalahan dalam birokrasi negara tersebut. indonesia sebagai contoh, meskipun memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil dalam kurun waktu tahun terakhir, namun masih terdapat permasalahan pembangunan yang membutuhkan kerja keras untuk mengimbangi angka pertumbuhan ekonomi tersebut, antara lain adalah: ketersediaan infra struktur yang belum memadai, korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih marak berbagai lapisan, baik sektor formal maupun informal yang mengakibatkan inefisiensi ekonomi: angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang relatif tinggi: serta otonomi daerah yang belum memberi hasil yang menggembirakan. permasalahan pembangunan atas antara lain disebabkan oleh permasalahan birokrasi indonesia yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai pemangku kepentingan. hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: organisasi yang belum tepat fungsi dan ukuran serta masih terdapat tumpang tindih kewenangan: pola pikir dan budaya kerja yang belum berorientasi pada kinerja, regulasi yang multitafsir dan tumpang tindih: sdm aparatur yang tidak kompeten: dan kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. penyempurnaan instrumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintregulasi baru ini lebih simple, sehingga mempermudah instansi pusat dan daerah dalam mengisi secara mandiri serta mengidentifikasi perubahan perubahan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan, untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada kementerian para secara online untuk dievaluasi. dengan hadirnya peraturan tersebut, maka tim sensor penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pmp). keahlian sensor yang dikembangkan secara massif diharapkanpeningkatan keahlian itu penting karena merupakan bagian dari perubahan paradigma baru dalam siklus manajemen pemerintahan, ujar deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan kementerian para muhammad yusuf aceh, jakarta, kamis seperti diketahui,ke dan sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. kementerian para telah menetapkan pmp yang digunakan sebagai instrumen sejak tahudilakukan upaya penyempurnaan yang mencakup. penyempurnaan juga perubahan terhadap sistem onigunakan oleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional, tim quality assurance, dan tim independen reformasi birokrasi nasional, ibunya. ditambahkan,dansedangkan, yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran berupadalam perkenan tersebut, dilampirkan pula dengan jelas mengenai pedoman pmp, model pmp, tata cara dan mekanisme pmp, petunjuk teknis pmp secara online, tata cara dan mekanisme pmp secara online, pedoman evaluasi eksternal pmp, model evaluasi eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, dan tata cara dan mekanisme evaluasi eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. (vr) kos) nan eni ter rank kata pengantar era industri sudah depan mata. dunia dihadapkan pada tantangan global yang kian kompleks. zaman yang serba bergegas ini, setiap bangsa dituntut trengginas mengimbangi setiap perubahan yang meruntuhkan batas ruang dan waktu. lengah sedikit saja niscaya akan tergila. indonesia tak mungkin mengelak dari kancah persaingan ini. untuk memenangkannya, bangsa ini wajib memiliki daya saing dan produktivitas yang mumpuni. kedua syarat ini hanya dapat diwujudkan bila fokus dan konsisten menjalankan agenda reformasi birokrasi. reformasi birokrasi menjadi faktor pengungkit yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. negara negara maju telah merasakan buah manis reformasi birokrasi. tak heran, sampai saat ini mereka tak pernah berhenti menjalankan agenda reformasi birokrasi. perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, serta dinamika masyarakat, dan peningkatan daya saing bangsa menjadi alasan. reformasi birokrasi terbukti berdampak langsung kepada perbaikan kualitas kebijakan publik, transparansi untuk kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi mendorong terlaksananya pembangunan secara menyeluruh indonesia. terwujudnya reformasi birokrasi juga dapat meyakinkan para investor untuk terus menanamkan modalnya negeri ini. kementerian para sebagai penggerak utama reformasi birokrasi menerima mandat dari presiden republik indonesia untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan reformasi birokrasi melalui pendayagunaan aparatur negara. kebijakan yang diluncurkan meliputi. untuk memastikan agenda ini berjalan, kementerian para juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi, supervisi, serta pengawasan penyelenggaraan tata kelola instansi pemerintah tanah air. jung birokrasi makin bergairah pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan merupakan tiga program wajib dalam nawa cita pemerintahan kabinet kerja di. bawah pimpinan presiden joko widodo dan wakil presiden jusuf kalla. selain itu, nawa cita juga memprioritaskan empat program, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi, dan pembangunan ketahanan pangan. untuk merealisasikan program program tersebut, diperlukan satu program dukungan, yakni reformasi birokrasi. hal itu diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas. reformasi birokrasi yang mencakup delapan area perubahan, dikelompokkan dalam penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas aparatur, penataan kelembagaan dan tatalaksana, peningkatan kualitas sdm aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan reformasi birokrasi, sejak tahun kementerian para melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dijalankan setiap instansi pemerintah. hasilnya, sampai dengan tahun indeks rata rata reformasi birokrasi mengalami peningkatan. kondisi ini, seperti diutarakan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi aman abdur, memberikan gambaran tata kelola pemerintahan semakin baik. tahun rata rata indeks reformasi birokrasi kementerian lembaga berada pada titik kemudian naik menjadi dan pada naik menjadi sedangkan pemerintah provinsi, dari pada meningkat menjadi pada dan pada naik menjadi peningkatan juga terjadi kabupaten kota, dari pada menjadi pada lalu meningkat menjadi pada dalam melakukan evaluasi, bukan saja nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah. justru hal yang lebih penting adalah bagaimana kementerian para dapat memberikan rekomendasi terkait dengan hal hal yang perlu diperbaiki. penguatan reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur nilai reformasi birokrasi menunjukkan tingkat penguatan instansi pemerintahan melalui penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, kualitas pelayanan publik kepada masyarakat hang tax k l prov kab kota k l prov kab kota indeks persepsi pelayanan publik indeks persepsi anti korupsi k l provinsi kementerian lembaga 'provinsi gal kab kota kabupaten kota mua sea. pmb yes maa "ng bag" setiap tahun kementerian para melakukan evaluasi implementasi reformasi birokrasi lingkungan instansi pemerintah. dari hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja kementerian lembaga, tahun baru ada persen instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik. tahun berikutnya, terjadi lonjakan yang cukup tinggi menjadi persen, dan tahun lalu persen. grafik kenaikan yang cukup menggembirakan juga terjadi pemerintah provinsi. kalau tahun baru persen, pada pencapaian itu meningkat menjadi persen dan tahun terus meningkat menjadi persen. untuk pemerintah kabupaten kota, meski terjadi perbaikan, namun perkembangannya tidak sebaik kementerian lembaga dan provinsi. tahun baru ada persen kabupaten kota yang nilai akuntabilitas kinerjanya baik. meskipun demikian, dalam tiga tahun terakhir sebenarnya terjadi peningkatan, dari persen pada dan pada peningkatan persentase itu menggambarkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, atau yang dikenal dengan outcomes. role model penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah realisasi kebijakan reformasi birokrasi juga dapat dilihat dari keberhasilan beberapa instansi pemerintah. setidaknya terdapat contoh yang bisa dijadikan benchmarking, yakni kementerian kelautan dan perikanan kkp), pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta diy), dan kabupaten banyuwangi. menteri para aman abdur menyebut ketiga instansi itu sebagai contoh keberhasilan peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran. kementerian kelautan dan perikanan misalnya, ada tiga hal menonjol dalam mewujudkan efisiensi. pertama, kegiatan yang dilakukan instansi yang dipimpin menteri susi pudjiastuti itu menjadi semakin jelas dan mendukung pencapaian sasaran. porsi anggaran untuk stakeholders meningkat menjadi persen. selain itu, terjadi efisiensi anggaran sebesar rp2, triliun atau dua puluh persen dari dipa tahun sementara pemerintah provinsi diy mampu menghemat penggunaan anggaran sebesar triliun atau sebesar persen dari jumlah apbd. provinsi ini juga mampu melakukan focusing kegiatannya, dari semula pada tahun menjadi kegiatan pada tahun hal itu lebih mendukung pencapaian sasaran pembangunan. praktik baik juga dapat dilihat dari pemerintahan kabupaten banyuwangi, yang tahun lalu menjadi satu satunya kabupaten yang meraih predikat dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. kabupaten ini mampu menghemat penggunaan anggaran sebesar triliun atau dari apbd. kabupaten banyuwangi juga melakukan focusing, dari menjadi kegiatan. semua itu lebih mendukung pencapaian sasaran pembangunan. kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan oleh ketiga instansi pemerintah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas aparatur. kita boleh bergembira karena dalam tiga tahun terakhir, semakin banyak instansi pemerintah yang nilai akuntabilitasnya baik. untuk mempercepat penguatan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja aparatur, setidaknya terdapat empat strategi yang diterapkan. pertama, mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang dilakukan kementerian para bersama kementerian keuangan dan kementerian perencanaan pembangunan nasional ppn) bappenas. integrasi ini akan diterapkan pada rencana kerja anggaran rka) kementerian lembaga pada anggaran tahun seperti dikatakan yusuf aceh, deputi bidang reformasi birokrasi akuntabilitas dan pengawasan kementerian para tengah dilakukan uji coba untuk kementerian lembaga yang berada bawah koordinasi deputi bidang polhukam bappenas. strategi kedua, kementerian para bersama kementerian dalam negeri melakukan penyederhanaan pelaporan pemerintah daerah. kalau selama ini pemda harus membuat lima laporan, depan cukup dua laporan. strategi berikutnya, bersama badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt), kementerian para juga membangun e performance based budgeting untuk pemerintah daerah. adapun strategi keempat dengan melibatkan perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi pemda. dalam hal ini, kementerian para telah menandatangani kerjasama dengan indonesia association public administration apa). selain langkah langkah yang menjadi core business kedeputian reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan ini, berbagai capaian juga terjadi bidang kelembagaan dan tatalaksana, sdm aparatur dan pelayanan publik. peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit baik sebagai leading sector implementasi reformasi birokrasi, kementerian pendayagunaan aparatur negaradaskip) yang berorientasi pada hasil. ana saga aka 60an one ten ana nan amg|) ega haa asyari bo0 eni had dea san bah apa jas eur taat aan tan) ban name nm "ni ena maa ts!peningkatan akuntabilitas dimaksudkan pada peningkatan kemampuan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerjanya. kinerja instansi pemerintah pada dasarnyamisi dan strategi instansi pemerintah. sasaran ataupun tujuan dalam konteks manajemen berbasis kinerja adalah hasil hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. peningkatan kinerja dimaksudkan pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil, sehingga kinerja instansi pemerintah benar benar akan dapat dirasakan pemanfaatannya bagi masyarakat (stakeholders). evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari tugas konstitusi. peraturan presiden perpres) tahun telahdalam perpres tahun tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit), kementerian para. evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah memperjuangkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, mempunyai aparatur sipil negara yang disiplin, ukuran kinerja, rencana kinerja, pelaporan evaluasi dan pengawasan kinerja dan mempunyai hasil yang dapat diukur publik. jadi publik berhak untuk mengetahui sampai sejauh mana akuntabilitas kinerja tiappelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya sejak tahun setelah mulai berlakunya undang undang tahun tentang keuangan negara. serta sejak tahun hasilnya diumumkan publik dan unggah portal kementerian para. undang undang tersebut menitikberatkan pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis pada kinerja. publikasi yang dilakukan kementerian para terkait hasil evaluasi tersebut juga sudah sesuai dengan tahun tentang keterbukaan informasi publik. dalam tersebut juga menekan. namun demikian, ada beberapa informasi yang dikecualikan, itu pun harus melalui uji konsekuensi. hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak termasuk informasi yang dikecualikan. jadi tugas badan publik untuk menginformasikannya kepada masyarakat. informasi yang dikecualikan berdasarkan tersebut tercantum dalam pasa yaitu yangsaingan, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat surat badan publik atau intra badan publik, serta informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan uumbangunan jangka menengah daerah rpm) yang kemudian harus direvisi guna diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm).pemerintah. perpres ini mengamanatkan pada kementerian para untuk menjalankan koordinasi fungsi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. fa)turunannya(un evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) setiap tahun dilakukan secara independen terhadap lembaganya, bukan pimpinan instansi. kami bicara kementerian, bukan menteri, kami bicara mengenai organisasi. evaluasi ini bukan dilakukan untuk menilai kinerja menteri atau pimpinan instalasinya, tetapi untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menunjukkan sampai sejauh mana dan posisinya, ujar deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan aparatur kementerian para, yusuf aceh ditambahkan, evaluasi juga bukan untuk mengejar nilai, tetapi tujuan utamanya adalah terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan oleh instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. dalam evaluasi itu, yang dinilai karena itu, evaluasi tersebut dilakukan secara independen, seperti halnya yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan bpk) yang memberikan opini atas laporan keuangan instansi pemerintah. bpk melakukan audit sendiri atas seluruh kementerian lembaga serta pemda, sedangkan laporan keuangan bpk diaudit dan diberi opini oleh kantor akuntan publik, kata aceh. demikian juga dengan evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian para, tidak dilakukan sendiri, tetapi oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk). sesuai dengan ketentuan, bpk sudah melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja kementerian para secara independen, tanpa intervensi dari pihak manapun. pelaksanaan evaluasi tersebut mengacu pada pedoman dan standar yang berlaku untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lainnya. hasilnya, nilai akuntabilitas kinerja kementerian para tahun mengalami penurunan, dari tahun menjadi dengan skor itu, kementerian para mendapat nilai bersama kementerian lembaga lainnya. nilai tidak dikenal dalam evaluasi tahun tahun sebelumnya. tahun lalu, dengan skor kementerian para meraih nilai ini disebabkan standar penilaian berubah, yakni masuk kategori sementara tahun nilai diperuntukkan bagi instansi pemerintah pad dengan skor sementara yang skornya masuk kategori bb. konsekuensinya, hanya ada k l yang mendapatkan nilai dan sebanyak k l meraih nilai bb. evaluasi akuntabilitas kinerja sudah dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah sejak berlakunya undang undang tahun tentang keuangan negara. evaluasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membangun clean and good government. kementerian para, sangat concern untuk membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. untuk melakukan pembinaan, setiap tahun dilakukan evaluasi untuk melihat perubahannya dalam rangka membangun good and clean government. bagaimana tingkat pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dari penggunaan anggarannya, karena semua program kegiatan pemerintah yang menggunakan anggaran negara harus dipertanggungjawabkan. dalam melaksanakan evaluasi, kementerian para tidak sendiri, tetapi bersama dengan bpk, kementerian dalam negeri kemendagri), serta inspektorat provinsi. sesuai dengan tentang kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah, kementerian para, kemendagri dan bpk diamanatkan untuk berkoordinasi. hal tersebut juga diamanatkan dalam perpres tentang sistem akuntabilitas instansi pemerintah sakit). evaluasi itu tidak dilakukan dengan sembarangan, karena harus dilakukan sesuai pedoman yang sudah ditetapkan., karena substansinya sejalan dengan tentang keuangan negara, tentang perbendaharaan negara, tentang sistem perencanaan nasional dan otonomi daerah serta peraturan pemerintah pp) turunannya. indikator utama dalam evaluasi yang dilakukan adalah perencanaan kinerja yang akan dilihat secara komprehensif atau berkelanjutan. perencanaan kinerja didalamnya mencakup renstra, penganggaran kinerja, serta perjanjian kinerja. dalam hal ini, penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu instansi pemerintah telah membuat perencanaan program yang memberikan manfaat atau hasil atas penggunaan anggaran yang dialokasikan. anggaran berbasis kinerja bermakna bahwa uang itu ada setelah perencanaannya jelas. jadi mau mencapai apa, baru uangnya ada. setelah itu, kami akan sampaikan rekomendasi perbaikannya. ya) kedua, pengukuran kinerja yang menggambarkan tolok ukur keberhasilan instansi pemerintah. jadi setiap instansi harus memiliki ukuran kinerja yang jelas. ketiga, pelaporan kinerja, mana setiap instansi pemerintah harus mampu menjelaskan kinerjanya sesuai anggarannya kepada masyarakat, stakeholder dan pihak berkepentingan lainnya. keempat, evaluasi kinerja internal yang mencakup upaya upaya untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan perbaikan secara komprehensif. terakhir, capaian kinerja, yang merupakan outcome, yakni hasil yang mampu dipertanggungjawabkan. jadi instansi pemerintah harus berorientasi pada hasil (result oriented government), bukan sekadar proses. penyusunan pedoman indikator kinerja utama instansi pemerintah indikator kinerja utama iku menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur. sebagai informasi, ada beberapa tujuan penting dalam penetapan dan penerapan sebuah indikator kinerja utama instansi pemerintah indonesia: untuk mendapatkan sebuah ukuran atas keberhasilan dan juga pencapaian dari setiap organisasi yang ada. nantinya ukuran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kerja serta akuntabilitas kerja asn untuk mendapatkan sebuah informasi yang cukup penting atas kinerja yang akan diperlukan dalam sistem manajemen kerja yang baik. ada beberapa tipe untuk indikator kinerja utama dalam sebuah instansi pemerintah yang perlu diketahui yaitu: kualitatif yang akan menggunakan skala ukur seperti baik, kurang, cukup. rata rata yang dituangkan dalam bentuk angka seperti rata rata total biaya yang habis untuk penyelenggaraan satu kali training atau pelatihan karyawan dengan jabatan tertentu. indeks yang merupakan angka angka dari beberapa kejadian yang dihitung dengan menggunakan rumusan tertentu yang sudah dibuat, contohnya seperti indeks harga pasar modal, indeks pertambahan jumlah manusia setiap tahun,dll. kuantitatif absolute yang dituangkan dengan menggunakan angka seperti unit, peserta training. rasio yang adalah pembandingan antara satu angka absolute dengan angka pad lainnya seperti contohnya jumlah rasio guru dengan jumlah murid yang ada per kelasnya. persentase menggunakan angka namun diukur berdasarnya populasi seperti contohnya 80x, 30x,dll. ada jenis indikator kinerja yang secara umum sudah digunakan indonesia yaitu antara lain: input indicator: ini merupakan gambaran sekilas mengenai sdm yang akan langsung bekerja sehingga bisa menghasilkan outcome dan juga output. $ ! contohnya adalah kualitas, kehebatan dan juga kuantitas. process indicator: merupakan acuan langkah yang nantinya akan dilakukan untuk bisa menghasilkan jasa dan juga barang seperti kedisiplinan jadwal, daftar isi bab birokrasi yang bersih dan akuntabel aesennanenanan naa men uan banana percepatan reformasi birokrasi .o.oocoocooo. penyempurnaan instrumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi andra role model penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah . peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit baik . 00nnn ten nana naa, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah . penyusunan pedoman indikator kinerja utama instansi pemerintah peranan ane naa nana erna aman penyelarasan kebijakan perencanaan penganggaran dan info kin erj dad den ena aan aan naa, manajemen kinerja .oooooooooooooo.o.ooooooo.oo. w.w.room oma, menyongsong era budgeting .od dare tenan nan best practices budgeting .ooooooooooooooooo.m. performance based budgeting .o.ooooooo. pembangunan zona integritas .ooooooooo.ooooooo. penyusunan ruu sistem pengawasan internal pemerintah . profesional berintegritas .ooooooooooooooooooooo.oo. bab birokrasi yang efektif dan efisien .ooo.o.oooocoooo. penataan lembaga on str .oooooooooooooo oya sistem pemerintahan berbasis elektronik government) . tak semestinya govt beban birokrasi .ooooooo. evaluasi penerapan government .ooooooo merampingkan organisasi pemda . oo. peningkatan tipe polda .o.ooooooooooooooooo oo. oom indikator pen .ooo.ooooooooooooooooo wo.ooooooooo manfaat harus lebih besar .ooooooooooooo wooooooo om. bukan hanya karena beban kerja .ooooooooo. momo. bukan sekadar kenaikan pangkat .oooocoo revitalisasi raya .ooo.ooo.cbooo.ooooooo mae.ooocoooo woo wo.oooommanann enam ketaatan terhadap sop yang berlaku. output indicator ini adalah sebuah output dalam bentuk jasa atau barang yang merupakan hasil dari sebuah aktifitas. outcome indicator: adalah hasil nyata yang bisa berupa kuantitas yang meningkat, kualitas yang bertambah baik, pendapatan yang bertambah besar, proses yang bertambah baik dan cepat, efisiensi yang juga meningkat tajam, serta perilaku sdm yang semakin baik. effect indicator: ini adalah akibat baik secara langsung ataupun tidak atas tujuan yang sudah ditetapkan awal tadi. ada beberapa hal yang masuk dalam sebuah karakteristik dari indikator kinerja utama untuk instansi pemerintah indonesia seperti relevan dengan keadaan dan kondisi, bisa dicapai, spesifik atau detail, keberhasilan atau target bisa diukur dengan jelas dan kuantifikasi juga terukur dengan jelas. iku instansi pemerintah bisa digunakan dalam beberapa hal seperti untuk kebutuhan jangka menengah, evaluasi kerja selama beberapa waktu, pengendalian dan pantauan proses kerja, rencana tahunan kerja, pembuatan akuntabilitas kinerja karyawan dan juga pembuatan dokumen untuk penetapan kinerja asn. agar proses pembuatan dan perencanaan indicator kinerja bisa berhasil dengan baik maka sebuah tim harus mengikuti beberapa langkah tahap proses klarifikasi mengenai tujuan yang ingin dicapai nantinya. tahap memulai proses penyusunan dan perencanaan iku mulai dari tahapan awal yang sekiranya bisa digunakan semaksimal mungkin. tahap iii melakukan evaluasi atau penilaian terhadap iku atau point yang sudah tertera dalam draft iku. tahap iv: memilih iku yang akan digunakan. untuk sebuah iku dalam instansi pemerintah maka akan dilakukan pengawasan dan pembinaan secara langsung dari pemerintah pusat. dalam hal ini dilakukan secara menyempit kembali oleh ketua masing masing bidang instansi yang terkait. kementrian juga akan secara langsung menjadi pengawas dalam berjalannya iku dalam setiap instansi pemerintah masing masing daerah indonesia. setiap jabatan atau pejabat daerah akan bersinergi untuk bersama sama mengembangkan indikator kinerja utama demi tercapainya sebuah hasil yang juga adalah target bersama. setingkat menteri berkewajiban menetapkan iku untuk untuk jajaran setingkat menteri, departemen, eselon. sekretaris jenderal yang secara langsung ikut menjalankan semua fungsi pemerintahan berkewajiban untuk menetapkan indikator yang akan f j dijalankan oleh lembaga yang setingkat dengannya dan satu unit yang berada bawahnya. pejabat seperti gubernur, walikota, dan juga bupati juga berkewajiban menetapkan satu indicator yang akan diterapkan dalam pemerintahannya. setiap lembaga atau instansi pemerintahan memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kinerja sesuai dengan aturan yang ada. ketika iku bisa diterapkan dalam setiap lembaga dan bagian instansi mulai dari lapisan tertinggi sampai lapisan paling bawah maka kualitas instansi pemerintah juga akan semakin baik. hal ini sangat penting manakala indonesia menjadi negara yang disorot dunia karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam lingkup lembaga pemerintahan yang sebenarnya mencoreng nama negara. dibutuhkan orang orang yang siap bekerja dan hanya bekerja fokus secara detail tanpa pandang buluh untuk menjalankan setiap kewajibannya. kejujuran setiap pegawai yang mengemban jabatan tertentu menjadi sebuah tantangan yang cukup besar untuk keberhasilan sebuah sistem seperti ini. kerja tim yang solid dan professional akan menjadi cukup vital untuk tercapainya tujuan dalam setiap poin iku. penyelarasan kebijakan perencanaan penganggaran dan informasi kinerja sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sakit) sedangkan laki adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. lakiapbn apbd. penyusunan laki berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun. dalam pembuatan lakimanfaat dari laki bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran, cikal bakal lahirnya sakit dan laki adalah(m) dengan adanya sistem sakit dan laki bergeser dari pemahaman berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalah akhir periode bisa tercapai . akuntabilitas itu sendirimana hasil yang dimaksud adalah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. dalam undang undang uu) tahun tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, disebutkan pula bahwa akuntabilitas menjadi bagian dari asas umum penyelenggaraan negara. sesuaidalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting dalam implementasinya. pada proses perencanaan kinerja, pokok pokok yang terkandung dalamnya antara lain adalah penetapan tujuan atau sasaran,penyelarasan kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja ruang lingkup integrasi kan tahun penyamaan arsitektur kinerja tentang sinkronisasi proses penyamaan istilah dan definisi perencanaan dan penganggaran penyamaan format integrasi sistem aplikasi yang proses perencanaan dan penganggaran: sudah dibangun semen ppn fokus kepada pencapaian sasaran bappenas aplikasi rkp, senja pembangunan nasional k l) dan kemenkeu dja mempertimbangkan hasil evaluasi adik, rka, dipa) dengan kinerja tahun sebelumnya dan tahun memperhatikan: kemudahan berjalan implementasi aplikasi bagi penggunan: pengurangan duplikasi proses input dan pengolahan data, kecepatan dan keterandalan integrasi perencanaan, bata dan informasi, penganggaran dan informasi integrasi dilakukan pada kinerja tahap perencanaan, money pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kementerian kementerian kementerian ppn bappenas keuangan pan setelah dilakukan perencanaan kinerja, selanjutnya harus dilakukan pengukuran kinerja. pada proses pengukuran kinerja inilah yang kemudian didalamnya ada proses penganggaran, proses pengukuran dan monitoring serta evaluasi. setelah melakukan perencanaan hingga pengukuran untuk melakukan kegiatan atau program, maka dilanjutkan pada proses pelaporan kinerja. pelaporan kinerja dalamnya termasukpadasistem inilah yang kemudian disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit)nyelarasan kebijakansistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja rencana kerja arsitektur rencana sin kolonisasi senja) k l dan kerjakan perencanaan informasi anggaran dan pegang kinerja (rka) garan (adik) garan input input input penyusunan melakukan senja k l input disusun berulang . melalui aplikasi aan integrasi senja dan informasi kinerja k l pem era aplikasi . integrasi inn senja dar abe informasi input sad adik k l dipa k l melakukan program program program nan transfer k l mengisi kegiatan data melalui kegiatan informasi kegiatan sistem detail belanja lap meng output informasi output (akun dan output ag (database) detail) dengan sub puput sub output detail komponen kempen komponen sub komponen framework ini menjadi dasar penyusunan akun model performance based budgeting instansi pusat detail pembangunan menengah daerah rpm). rpm tersebut juga harus direvisi sebelumnya guna diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm),pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result orientedcg. manajemen kinerja pengembangan kompetensi aparatur sipil negara untuk meningkatkan kualitas birokrasi merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia, untuk itu, mengubah cara kerja, pola pikir, dan pola pikir para pns dari biasa menjadi inovatif dan berjiwa hospitality (ramah dan melayani) menjadi sebuah fokus pemerintah untuk diterapkan bagi seluruh asn. tujuannya agar asn dapat memberikan pelayanan publik yang prima serta profesional. menteri para aman abdur menyebutkan, perubahan tidak dapat terelakkan, oleh karena itu sekarang pemerintah menerapkan sistem manajemen kinerja. penerapan sistem ini menuntut setiap unit instansi pemerintah memiliki target hasilatau outcome yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. dengan sistem manajemen kinerja tersebut, setiap unit instansi akan dinilai kinerjanya berdasarkan hasil outputnya, bukan lagi berdasarkan serapan anggaran ataupun predikat keuangan instansi. predikat keuangan ataupun hasil serapan tidak akan berarti jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. (un) pemerintah melalui kementerian para bekerjasama dengan bppt telah menciptakan aplikasi bernama sepakat, yaitu sebuah aplikasi e performance based budgeting, sehingga semua anggaran yang dapat diajukan kini berdasarkan perencanaan kinerja yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. aplikasi tersebut kedepan akan diaplikasikan seluruh unit instansi pemerintah sehingga sistem tersebut dapat terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. evaluasi sakit tahun kementerian para telah melakukan evaluasi terhadap implementasi sakit seluruh instansi pemerintah. namun evaluasi hanya dilakukan kepada instansi pemerintah yang telah menyampaikan laporan kinerja kj) sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi. hasilnya, secara nasional, nilai rata rata akuntabilitas kinerja tumbuh poin dari sebelumnya atau predikat pada tahun menjadi tahun atau berpredikat 'cc'. peningkatan tersebut sebenarnya cukup signifikan, mengingat jumlah instansi pemerintah yang dievaluasi juga mengalami peningkatan. jika pada hanya instansi pemerintah yang dievaluasi, pada jumlah menjadi dari sisi kementerian lembaga yang dievaluasi juga semakin bertambah. jika pada sebanyak kementerian lembaga, pada meningkat menjadi kementerian lembaga. pemerintah provinsi tetap dengan jumlah yang dievaluasi, sedangkan untuk pemerintah kabupaten kota juga mengalami peningkatan. mana pada kementerian para melakukan evaluasi terhadap pemerintah kabupaten kota, dan tahun bertambah menjadi pemerintah kabupaten kota. berdasarkan pembagian tersebut, nilai rata rata akuntabilitas kinerja naik cukup signifikan. untuk pemerintah kabupaten kota, rata rata tahun hanya sebesar dan tahun menjadi kenaikan tersebut sebenarnya cukup signifikan, mengingat kenaikan nilai rata rata juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah pemerintah kabupaten kota yang dievaluasi. untuk pemerintah provinsi, nilai rata rata terlihat meningkat dari sebelumnya tahun2015 menjadi63, ditahun sementara untuk kementerian dengan penempatan sdm yang tepat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, setiap instansi akan dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif serta efisien. untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik tidak bisa hanya dengan asn yang memiliki kemampuan teknis, namun juga harus memiliki karakter yang baik dan membangun. kultur birokrasi yang sulit dan rumit harus segera dihilangkan menjadi transparan, mudah dan nyaman. inilah pentingnya pendidikan untuk memperbaiki kultur tersebut, dan dimulai sejak pendidikan dan pelatihan cons. lembaga secara rata rata masih sama antara tahun dan tahun yaitu sebesar namun, sebenarnya nilai tersebut naik jika dibandingkan tahun lalu, mengingat ada penambahan sebanyak lima kementerian lembaga baru yang dievaluasi tahun yaitu badan koordinasi keamanan laut republik indonesia bakal), lembaga perlindungan saksi dan korban lps), komisi pengawas persaingan usaha kppu), kementerian koordinator bidang kemaritiman, dan badan ekonomi kreatif. jikadikerucutkan berdasarkan persentase, instansi pemerintah yang memiliki capaian akuntabilitas kinerja baik atau memiliki predikat atas, dari kementerian lembaga tercatat sudah antaranya yang mendapatkan predikat baik. presentasinya pun terlihat meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapaikabupaten kota yang telah berpredikat baik hanya mencapai dari total kabupaten kota yang dievaluasi, atau sekitar tahun meningkat menjadi kabupaten kota dari kabupaten kota yang dievaluasi, atau persentasenya naik menjadi berdasarkan laporan tersebut, instansi pemerintah yang telah berpredikat atau baik atas implementasi sakit untuk kementerian lembaga mencapai sementara target tahun sebesar dengan demikian, capaian tersebut jika dibandingkan dengan target tahun menyentuh angka untuk tingkat pemerintah provinsi, tercatat kementerian para telah merealisasikan capaian sebesar dari target tahun sebesar hal tersebut menegaskan bahwa kementerian para telah mencapai atas target tahun tersebut. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakit) hasil evaluasi sakit pemerintah kategori kamanaran pemerintah provinsi kabupaten kota kategori meteor kokzhalo vecbanenannal aini omega! bone lan peka sena igo iya onp long0. kasasi tan lo) le) ore. kategori melalui sakit tergambar, sbb: kategori her efisien akuntabilitas penggunaan anggaran: kejelasan ukuran dan target kinerja, penghematan anggaran untuk ketepatan pencapaian sasaran pembangunan. boros rata rata nilai bea! k l provinsi kab. kota efisiensi terwujud melalui: perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil t5,47t sebagaimana kebutuhan masyarakat, re focusing program kegiatan yang sesuai sasaran dari pera daerah ran, upaya cross cutting program kegiatan sehingga terwujud total sinergitas (kolaborasi) antar instansi. namun untuk pemerintah kabupaten kota, kementerian para baru merealisasikan tahun dari target tahun sebesar artinya, total pemerintah kabupaten kota yang sudah berpredikat baik yang telah direalisasikan hingga tahun jika dibandingkan dengan target tahun baru menyentuh dalam pelaksanaanan melibatkan kementerian keuangan, bappenas,ood and clean government gcg) tahun merupakan tahun yang cukup menggembirakan bagi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. hal ini ditandai dengan telah terbitnya peraturan presiden nomor tahun tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, selain itu tahun ini juga tercipta nota kesepahaman) yang ditandatangani oleh menteri pan dannganginstansi pemerintahan dinilai akuntabelatau yangakuntabilitas kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi memperoleh predikat minimal cc atau cukup baik". gambaran instansi pemerintah yang dievaluasi tahun adalah sebagai berikut: evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap instansi pemerintah pusat sebanyak kementerian lembaga atau dari kementerian lembaga. tahun target k l sebanyak k l yang akuntabilitas kinerjanya baik terpenuhi yaitu sebanyak dari k l memperoleh predikat pa) atas, sehingga persentase capaian adalah sebesar evaluasi akuntabilitas terhadap instansi pemerintah provinsi sebanyak atau dari provinsi, hal tersebut terjadi karena evaluasi untuk provinsi kalimantan utara masih digabung dengan evaluasi provinsi kalimantan timur, sehingga total populasi evaluasi masih tetap provinsi. pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi sebesar dari provinsi). dari total kabupaten kota yang dievaluasi, kabupaten kota atau dari total populasi kabupaten kota yang dievaluasi telah memperoleh predikat atas. komposisi tersebut diperoleh dari kabupaten kota wilayah kabupaten kota wilayah il, dan kabupaten kota wilayah iii. khususnya wilayah iii, terdapat provinsi yang sama sekali tidak ada kabupaten kota yang memperoleh predikat keatas, yaitu provinsi maluku utara, provinsi papua dan provinsi papua barat. kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) kembali memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) yang mendapat predikat baik dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) tahun penyerahan dilakukan tiga tempat secara bergantian, yakni batam, bali dan yogyakarta. hasilnya, jumlah pemda yang memperoleh predikat dan naik dari pada menjadi pada tahun ini pemerintah provinsi yang memperoleh predikat bertambah satu, dari tahun sebelumnya provinsi menjadi empat, yakni jawa timur, diy, jawa barat dan sumatera selatan. sedangkan kabupaten kota tetap dua, yakni kota bandung dan kabupaten banyuwangi. hal yang cukup menggembirakan, jumlah pemda, khususnya kabupaten kota yang berpredikat meningkat. jumah provinsi yang tahun sebelumnya mendapat tercatat ada satu antaranya naik menjadi pada tahun sehingga tinggal sedangkan kabupaten kota yang meraih predikat bb, tahun sebelumnya ada bertambah menjadi pada sakit untuk pemda yang meraih predikat tahun tercatat provinsi dan kabupaten kota, dari tahun sebelumnya provinsi dan kabupaten kota. namun masih ada provinsi dan kabupaten kota yang berpredikat bawah, dan menjadi "pr' untuk diperbaiki pada tahun ini. dampak yang paling terasa dari perbaikan 'rapor' akuntabilitas kinerja itu adalah terjadinya efisiensi anggaran minimal sebesar rp. triliun pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. selain itu penghematan juga disumbang oleh kementerian lembaga akuntabilitas pa) kinerjanya semakin membaik. penghematan itu mengikis potensi inefisiensi anggaran pada apbn apbd tahun sebesar triliun (di luar belanja pegawai), atas instansi pemerintah yang nilainya bawah atau dengan predikat bawah. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) aman abdur mengatakan, penerapan sakit dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran lingkungan instansi pemerintah. namun tanpa bermaksud menepuk dada, sejak reformasi birokrasi digulirkan, wajah birokrasi negeri ini mulai menunjukkan perubahan arah yang lebih baik. masyarakat kian merasakan manfaat dari berbagai kebijakan kementerian para yang dijalankan oleh instansi pemerintah. buku ini kami susun untuk memberikan gambaran kemajuan reformasi birokrasi dari tahun tahun, terutama pada bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tatalaksana, sdm aparatur dan bidang pelayanan publik. buku ini menggambarkan perjalanan kebijakan dan implementasi reformasi birokrasi dari waktu waktu sebagai buah kebijakan, gagasan, dan inovasi yang digulirkan oleh kementerian para. buku ini diharapkan mampu membawa pesan bahwa pembangunan dan inovasi bidang birokrasi baik pusat maupun daerah, terus berlangsung. meski jauh dari sempurna, saya menyampaikan apresiasi dan selamat atas terbitnya buku ini. saya harap buku ini bisa menjadi cermin bagi aparatur untuk berbuat lebih baik lagi dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. buku ini merupakan tradisi baik dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik baik yang telah (seharusnya) dilakukan oleh seluruh jajaran aparatur negara negeri tercinta ini. sekretaris kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi law jang dwi wahyu romaji akan lebih optimal lagi, jika seluruh instansi pemerintah mengimplementasikan e performance based budgeting," ujarnya. betapa tidak, saat ini e performance based budgeting baru terbangun dan diterapkan oleh beberapa instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten maupun kota. dengan terbangunnya ee performance based budgeting beberapa kementerian lembaga, pemerintah provinsi, serta kabupaten kota, kini telah dapat diwujudkan efisiensi anggaran minimal triliun rupiah, ujar amanlain peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, penerapan dengan penerapan sakit yang baik, setiap program atau kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah menjadi lebih fokus pada sasaran pembangunan. tentu saja, penerapan sakit yang baik juga mencegah adanya program atau kegiatan siluman' lingkungan instansi pemerintah, ibu aman. bukan itu saja, bagi pemda yang sakit nya selalu baik, pemerintah juga mengucurkan dana insentif daerah (did). menurut deputi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan kanvas) kementerian para yusuf aceh ada pemda yang mendapat did, yakni provinsi dan kabupaten. delapan provinsi dimaksud adalah sumatera barat, sumatera selatan, jawa barat, jawa tengah, jawa timur, diy, kalimantan selatan dan bali. sedangkan kabupaten meliputi bantul, kulon progo, sleman, banyuwangi, badung dan karimun. besaran did ada yang miliar, miliar, miliar dan terbesar miliar. menyongsong era budgeting sejak dilantik sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para), aman abdur mendorong penerapan e budgeting seluruh instansi pemerintah. dengan e budgeting, selain mempercepat realisasi anggaran juga terwujud transparansi. demikian juga dalam pelayanan publik, tidak lagi bertele tele dan mencegah terjadinya tatap muka yang memungkinkan terjadinya suap dan pungli. secara konsisten, aman terus menggelorakan pentingnya penerapan e budgeting sebagai bagian penting dalam reformasi birokrasi. saat kunjungan pertama kali sebagai menteri jawa timur, menteri menekankan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota se jawa timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya melalui penerapan sistem e budgeting untuk memastikan penggunaan anggaran berbasis pada kinerja. namun diingatkan bahwa e budgeting harus didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan (outcome). dengan menerapkan e budgeting, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran bisa ditingkatkan. bahkan, dalam implementasinya bisa mencegah program atau kegiatan 'siluman'. tidak sampai situ, penerapan e budgeting juga bisa mempermudah pelaksanaan tugas aparatur sipil negara asn) dan meningkatkan transparansi. van tidak disibukkan lagi, katanya. mesin birokrasi pemerintahan negara tidak boleh berhenti, bahkan kecepatannya harus ditambah, sehingga mampu menggerakkan seluruh bagian dan sendi pemerintahan negara. itulah komitmen menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) aman abdur yang dilantik oleh presiden joko widodo tanggal juli menggantikan buddy chrisnandi. jua) bagi pria kelahiran padang pariaman tanggal februari ini, urusan birokrasi bukan hanya bagaimana merekrut pegawai, tetapi juga bagaimana menjalankan anggaran dengan baik, sehingga program program pemerintah bisa cepat terealisasi dan kemudian bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. percepatan penerapan e budgeting merupakan perintah langsung presiden jokowi kepada menteri aman, untuk mendorong dan memastikan seluruh instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk menerapkan e budgeting. hal itu diperlukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan untuk memastikan penggunaan anggaran berbasis kinerja, dan tentunya meningkatkan efektivitas dan efisiensi. kalo) penerapan e budgeting setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, selain mempercepat realisasi anggaran, juga untuk mewujudkan transparansi, sehingga mencegah munculnya program atau kegiatan 'siluman'. menurut aman penerapan e budgeting sebenarnya juga mempermudah pelaksanaan tugas aparatur sipil negara asn), karena para pegawai tidak disibukkan. disadari penerapan e budgeting secara menyeluruh tentu bukan pekerjaan mudah, karena tidak saja diperlukan komitmen kuat dari seluruh pimpinan instansi pemerintah, tetapi juga membutuhkan strategi maupun terobosan. untuk itulah diperlukan role model sebagai percontohan bagi instansi atau daerah lain. saya mengapresiasi daerah yang telah menerapkan e budgeting," ujarnya seraya menambahkan bahwa instansi dan pemda yang telah berhasil menerapkan e budgeting dengan baik akan dijadikan percontohan. best practices budgeting bupati banyuwangi abdullah azwar anna, menyebutkan, pemerintahnya menerapkan e village performance budgeting, sistem yang mengintegrasikan antara proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan. sistem yang merupakan pengembangan dari sistem e budgeting bisa mewujudkan smart kampung. kinisementara pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta diy), yang sukses membangun e performance based budgeting. diy yang mendapat asistensi kementerian para, telah memberikan perubahan fundamental bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. sistem tersebut lahir dari integrasigubernur diy sri sultan hamengku buwono mengatakan, melalui sistem e performance based budgeting, pihaknya bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan memperkecil jumlah kegiatan. pemprov diy telah berhasil mengurangi jumlah kegiatan dari kegiatan pada tahun menjadi hanya kegiatan, dan menghemat miliar dari tiap kegiatan. berkurangnya jumlah kegiatan, pemprov diy juga tidak memperbolehkan indikator sasaran kinerja dalam bentuk presentase, melainkan harus bersifat absolut. kementerian para, juga menjadikan pemprov diy sebagai barometer implementasi tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengintegrasian akuntabilitas kinerja dan sistem e budgeting. tugas saya yogyakarta sebagian besar sudah selesai. tugas saya berikutnya adalah bagaimana daerah lain bisa seperti yogyakarta, ungkap menteri aman. seperti halnya diy, penerapan penerapan e budgeting pemerintah kota bandung mampu menghemat anggaran. kota bandung bisa menghemat triliun dengan menghapus kegiatan, ujar walikota bandung ridwan kamil. karena itu, menteri berketetapan hati agar seluruh instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah menerapkan e budgeting. seluruh instansi pemerintah harus menerapkan e budgeting paling lambat tahun ujarnya. budgeting merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik spe e government). namun disadari bahwa memaksa naan e budgeting menuntut adanya komitmen pimpinan. tanpa political will, sulit menerapkannya," tegasnya. sebenarnya, saat ini seluruh instansi pemerintah sudah menerapkannya, meskipun dalam pelaksanaannya belum terintegrasi satu sama lain. hal itu merupakan modal awal, sehingga tidak perlu memulai dari nol. menteri juga akan menunjuk daerah sebagai role model guna mendorong penerapan e government, sehingga instansi lain dapat belajar dan meniru. tepi aan anang degan c3: sai eng tn) ka ana andi alan paguyani ib pgi para rp, pep, ag. men ih ati fan) dalam membangun e government, indonesia menggandeng republik korea peringkat pertama negara yang sukses menerapkan e government dunia. menteri komunikasi dan informatika diantara mengawini hal itu, dan mengatakan bahwa banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa digali dari korea. kalau kita menemukan aplikasi yang bagus korea kenapa tidak diterapkan indonesia, tengahnya. performance based budgeting efisiensi dalam birokrasi hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri. caranya, dengan mengintegrasikaninilah yang disebut sistem e performance based budgeting," tegas aman. namun harus diakui, e budgeting yang dilaksanakan sejumlah instansi pemerintah saat ini belum seluruhnya diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran untuk kemakmuran rakyat. untuk itu, e budgeting yang implementasikan instansi pemerintah seharusnya dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan (e performance based budgeting). dengan penganggaran berbasis kinerja dan target yang jelas, penggunaan dana publik hanya untuk sasaran strategis, seperti untuk pendidikan, kesehatan, ata mma a.n 2x1 &,. nba rap kane dina mau ia, mag sesama jung dan pengentasan kemiskinan. penerapan sakit harus menetapkan outcome apa yang akan dicapai dengan target yang terukur dan sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. kuncinya terletak pada pengukuran kinerja yang jelas. dengan terbangunnya e performance based budgeting beberapa kementerian lembaga, pemerintah kabupaten kota dan provinsi, kini telah dapat diwujudkan efisiensi anggaran minimal triliun rupiah. hal ini diungkapkan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) aman abdur pada acara penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah kabupaten kota dan provinsi wilayah yang meliputi seluruh wilayah sumatera, banten, dan jawa barat batamjalan dengan amanat presiden joko widodo, efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran, tetapi juga mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah. hubungan antara tingkat implementasi sakit terhadap efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat signifikan. sakit yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata, ternyata besar pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. fan bin! banyuwangi terapkan village budgeting bupati banyuwangi, abdullah azwar anas, dalam ajarannya pada evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se jawa timur. e village performance budgeting merupakan sistem yang mengintegrasikan antara proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan. melalui sistem tersebut, yang merupakan pengembangan dari sistem e budgeting, azwar anas berharap bisa mewujudkan smart kampung. dengan menerapkan sistem tersebutkami juga sudah diundang duta besar amerika bersama walikota bandung, ridwan kamil. kami bicara smart kampung , bukan smart city . karena kota jaraknya jauh dari desa, smart city hanya memotret kemacetan, ujarnya. selain itu, azwar anas juga menyebutkan bahwa rencana pembangunan atau focus program kabupaten banyuwangi telah melalui integrated development jau) ne. aa plan. dengan demikian, setiap program atau kebijakan yang dilakukan kabupaten banyuwangi telah terintegrasi antar dinas terkait. diterapkan desa pemerintah kabupaten banyuwangi, terus memacu penerapan instrumen teknologi informasi ti) sebagai pilar pendukung pelayanan publik hingga pemerintahan desa. tercatat, desa banyuwangi telah menerapkan sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan (daring) alias online atau yang diberi nama village budgeting. village budgeting adalah program untuk menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan pelosok desa. sistem ini depan bakal. sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa efektif dan sesuai aturan. alhamdulillah, sejak diterapkan tahun lalu dengan segala trial and error nya, kini penerapan e village budgeting semakin rapi. ada satu atau dua kendala, itu wajar karena kita semua sama sama belajar. kita terus benahi dan sempurnakan, ujar anas. anas mengatakan, penerapan e village budgeting membutuhkan kesiapan perangkat desa. oleh karena itu, para bendahara desa dan operator sistem aan bgn nee 20gg ata uta mba angan aan aa. par png nn ah, ini terus ditingkatkan kapasitasnya. akhir pekan lalu, para bendahara desa dan operator sistem ini di update lagi kemampuannya badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa bmpd). saya kunjungi mereka. saya lihat mereka sangat bersemangat, meski sistem ini menggiring kita pada hal hal baru luar kebiasaan. meski seharian kugel memelopori sistem ini agar lancar, mereka tetap antusias, kata anas. roman, sekretaris desa temurejo, mengatakan, sistem e village budgeting memudahkan pengelolaan keuangan desa. sangat memudahkan dalam mengatur keuangan. tidak perlu manual. kami juga merasa lebih nyaman. semuanya jadi transparan dan terkontrol," kata dia. e village budgeting banyuwangi terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual level desa. melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau. pencairan anggaran terkontrol. setiap dana turun, langsung disinkronkan. kegiatan yang ada juga tersusun rapi sesuai rencana dan anggaran. jika program belum tuntas tidak bisa dicairkan. ini bisa mengantisipasi penyimpangan sekaligus ini ikhtiar memberi perlindungan bagi perangkat desa mengingat anggarannya besar. untuk memperkuat pengawasan program, banyuwangi juga merancang e village monitoring. sistem ini difungsikan untuk mengawasi program pembangunan desa, baik program fisik maupun font fisik. top kip program village budgeting evb) pemerintah kabupaten banyuwangi mendapatkan penghargaan top dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sinodik) dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun sebelumnya, program evb telah memperoleh penghargaan top inovasi layanan publik nasional, dari hasil penilaian lanjutan tim kementerian para, inovasi kabupaten ujung timur pulau jawa ini berhasil masuk dalam top inovasi layanan publik. kami senang program evb terus diapresiasi baik oleh pemerintah pusat. ini merupakan penghargaan pusat bagi daerah, sekaligus menjadi pelaut semangat untuk terus berinovasi menciptakan pelayanan publik terbaik. kami berharap, inovasi ini bisa bermanfaat lebih luas dan depan dapat diduplikasi seluruh daerah indonesia," ujar wakil bupati banyuwangi yusuf widyatmoko. evb merupakan inovasi penganggaran desa yang mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, pelaporan, hingga evaluasi dengan memanfaatkan (ny nun ap: ea minsk ino raga kebakaran udin pasa bad beo maan aek his sal watu mean tab uap wan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas. sistem ini dan tidak bisa ada intervensi program tengah jalan. pengawasan juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif. bupati banyuwangi abdullah azwar anas mengatakan melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang setiap desa. petugas bisa tahu progress pekerjaan hingga pelosok desa, lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui google map, sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. jadi sistem ini dapat memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual level desa. ini membuat proses pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien, mengingat wilayah banyuwangi yang sangat luas. bahkan jarak tempuh dari satu desa desa yang lainnya, bisa mencapai jam perjalanan. sehingga, pengawasan secara manual dirasa sangat tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama," terangnya. sejak diterapkan tiga tahun lalu, evb telah menarik perhatian banyak pihak. berbagai daerah indonesia telah bertandang banyuwangi khusus untuk belajar intens tentang sistem pengelolaan keuangan desa tersebut. sebut saja, pemkab muara enim, pemkab dairi, pemkab serdang bedagai dan masih banyak lagi. bahkan beberapa antaranya, juga telah menyatakan ketertarikannya melakukan untuk mereplikasi sistem ini, pangkas anas. penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif . peningkatan kualitas kebijakan publik .oo.i.o woo women akan peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan bir lokasi annan penerapan manajemen kearsipan yang andal, komprehensif, dan erp .voodoo. wo. wo. woman smart asn .oo.oooooooooooooooooommuma tahun pondasi manajemen asn. minus growth sesuai kebutuhan nawacita .oo.o seleksi jabatan strategis melalui talent pool .oo seek ipt l.ooooco.ooo wooooomennenenneaeenaa kriteria peserta talent pool .oooooooooooooo bab birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas .oooooco.o.o. momen senen anta ana mengejar top edb dengan mal pelayanan publik . mpp kota surabaya .oo wo. cocoon. women mpp dki jakarta l.oooooooo wo. wo. mma mpp bata wood oke ter ane enaneneanaanananananamanananan mpp obo .ooo wod nen ana kanan anemon naa jawa barat siap bangun mpp .oo.co wo.oo woo kompetisi inovasi pelayanan publik dan replikasi inovasi pelayanan publik . woo wo. wo. woommnnennanannnan kip untuk percepatan kawat cita .o come sistem informasi pelayanan publik dan evaluasi . pembina dan role model pelayanan publik terbaik . sp4n lapor!, permudah pengaduan . joo.ooo bab kementerian para penggerak utama reformasi birokrasi .oooeocee0rensen00 senen tenn tanaman ear hospitality dan entrepreneur ship .io.oo woomooomo govtala kementerian para . ereeeesesenan arsip, pilar kredibilitas dan akuntabilitas institusi . thematic digital lidtaty .o.ooooco woo0mama pembangunan zona integritas konsep zona integritas sebenarnya berasal dari konsep island integrity, atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun ngo untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. transparansi internasional indonesia tii) mendefinisikan island integrity sebagai konsep kepulauan yang bisa bermakna institusi pemerintah badan pemerintahan yang memiliki dan menerapkan konsepsi sistem integritas nasional national integrity system nis) sehingga kewibawaan dan integritas institusi tersebut mampu mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas sehingga senantiasa terjaga dari praktek kkn dan praktik tercela lainnya. e performance basedbudgeting performance based budgeting pemerintah daerah fitur aplikasi fase perencanaan fase penganggaran pmid rka rapid telah renstra skpd dpa apbd disepakati musrenbang anggaran kas sistemnya rkd perjanjian kinerja bersama senja skpd dengan kua pas bpk dan kemendagri fase pelaporan fase ketatausahaan telah lap. perencanaan kinerja ketatausahaan pendapatan dilakukan lap. realisasi anggaran ketatausahaan belanja launching lap. capaian kinerja ketatausahaan kas daerah aplikasi lap. akuntansi akrual akuntansi lpj ka. daerah money anggaran kinerja lap. laki performance based budgeting kementerian lembaga status pengembangan aplikasi prototipe telah siap diujicoba telah dilakukan implementasi awal bppt dimulai tahap perencanaan dengan menggunakan data renstra, senja, kaki dan rank pada tahap pelaksanaan data realisasi anggaran diimpor dari aplikasi smart (aplikasi yang dikelola kemenkeu), untuk tahap pelaporan triwulan akan input laporan capaian fisik dan realisasi anggaran untuk setiap sasaran kegiatan. dilanjutkan dengan tahap evaluasi. berdasarkan hasil implementasi awal pada triwulan akan dilakukan penyempurnaan aplikasi dan akan dikonsultasikan lagi dengan tim semen pan rb, terdapat dua kata kunci dalam zona integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island zone atau pulau kepulauan. integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instalasinya. adapun zona atau island digambarkan dengan unit unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas dalamnya. salah satu hat yang juga menjadi penekanan pada zona integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona zona baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas dalamnya. munculnya zona baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu. data kementerian para menyebutkan peningkatan yang sangat signifikan atas usulan unit kerja menuju wbk bbm, mana pada tahun usulan unit kerja mencapai dibanding tahun yang hanya unit kerja. angka ini meningkat pada dan pada sebanyak unit kerja yang mengusulkan wbk bbm. namun dari jumlah tersebut, baru unit kerja yang dinyatakan lulus mendapatkan predikat wbk dan sebanyak unit kerja yang dinyatakan lulus menyandang predikat bbm. unit unit kerja yang menjadi percontohan wbk bbm itu antaranya polres, rumah sakit, kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan perbendaharaan negara, kantor pelayanan bea dan cukai, perwakilan bpk, dinas dukcapil, dan dinas perizinan. sementara pada jumlah unit kerja yang mengusulkan melonjak menjadi unit kerja. namun, proses penilaian untuk menentukan lulus atau tidaknya masih berlangsung. rencananya akan diumumkan pada hari anti korupsi dengan demikian, sampai ini, tercatat sebanyak unit kerja meraih predikat wbk dan sebanyak unit kerja menyandang predikat bbm. pas khusus tahun fokus pembentukan wbk bbm adalah pada unit unit bidang kerja penegakan hukum seperti kepolisian (polres), kejaksaan negeri, dan mahkamah agung melalui integrasi dan percepatan penanganan perkara. berkaca pada data tersebut, ada optimisme yang tinggi terhadap peningkatan pembangunan zona integritas menuju wbk bbm. pertama, unit kerja yang berpredikat wbk bbm semakin variatif dan menyebar keberadaanya, baik level kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah. hal tersebut akan membuka peluang replikasi keberhasilan unit kerja dan menyebarkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, serta inovatif oleh unit unit kerja lainnya. kedua, upaya dan semangat dalam membangun perubahan yang membawa perbaikan internal untuk menegakkan integritas demi peningkatan kualitas pelayanan semakin masif dilakukan, walaupun belum banyak unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat wbk bbm, sebelum masuk dalam proses pembangunan zona integritas, definisi mengenai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani harus dipahami dengan baik. hal ini dikarenakan dalam pembangunan zona integritas, terdapat tahapan tahapan yang harus dilalui oleh setiap unit kerja yang diajukan secara berjenjang. wilayah bebas korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan area perubahan program reformasi birokrasi. keenam area dimaksud adalahhal tersebut juga harus didukung dengan hasil survei eksternal indeks persepsi korupsi ipk) dan indeks persepsi kualitas pelayanan yang menyatakan baik, mana nilai ipk minimal dari maksimaledikat wbk hanya diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria area perubahan dan didukung hasil survei eksternal ipk dan index persepsi kualitas pelayanan yang baik, minimal dari nilai maksimal berbeda dengan bbm yang memerlukan adanya nilai persepsi kualitas pelayanan publik dengan perolehan minimal dari nilai maksimal sebesaroses pembangunan zona integritas diatur dalam peraturan menteri para tahun tentang pedoman pembangunan zona integritas lingkungan instansi pemerintah. permen tersebut menyebutkan bahwa proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. pencanangan yang disertai dengan deklarasi atau pernyataan secara terbuka dari pimpinan instansi serta penandatanganan dokumen pakta integritas, menjadi awalan sebuah instansi pemerintah untuk menuju proses pembangunan zona integritas menuju wbk bbm. selanjutnya pencanangan tersebut ditindaklanjuti dengan pembangunan melalui berbagai perbaikan dengan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara konkret. kemudian dilakukan pemilihan unit unit kerja untuk dijadikan percontohan sebagai unit kerja menuju wbk bbm dengan memperhatikan beberapa hal, yang antara lainunit kerja yang telah dipilih sebagai percontohan kemudian harus melakukan langkah konkrit dengan menyusun rencana aksi pembangunan zona integritas menuju wbk bbm yang mengacu pada pemenuhan indikator wbk bbm, melaksanakan rencana aksi pembangunan yang telah ditetapkan, dan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan rencana aksi pembangunan. setelah dipastikan bahwa rencana aksi pembangunan dilaksanakan oleh unit kerja, maka tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh tim penilai internal tpi). hasil tersebut dilaporkan kepada pimpinan instansi, dan unit kerja yang menurut tpi berhasil memenuhi kriteria usulkan kepada kementerian para sela tim penilai nasional tpn) sebagai unit kerja menuju wbk bbm. apabila unit kerja yang diusulkan tersebut telah memenuhi syarat oleh tpn, maka langkah selanjutnya adalah penetapan unit kerja dengan predikat wbk bbm. penetapan suatu unit kerja untuk berpredikat wbk bbm dilakukan melalui berbagai mekanisme penilaian yang dilakukan beberapa pihak. tpi instansi pemerintah yang melakukan penilaian mandiri terhadap unit kerja menuju wbk bbm, kemudian harus mengusulkan kepada kementerian para untuk dilakukan evaluasi oleh tpn yang anggotanya terdiri dari kementerian para, kpk, dan ori. apabila hasil evaluasi memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat wbk bbm, maka kementerian para bbm. namun bila sebaliknya, maka kementerian para akan mereka mendirikan kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut dibina kembali. namun ada juga unit kerja pelayanan yang sudah mengimplementasikan area perubahan percepatan reformasi birokrasi tetapi belum bisa mendapatkan predikat wbk bbm. hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh hasil survei atas indeks persepsi kualitas pelayanan atau indeks persepsi korupsi yang masih rendah. oleh karena itu, sangat disarankan kepada setiap instansi pemerintah yang akan mengusulkan unit kerja pelayanannya dalam pembangunan zona integritas menuju wbk bbm, untuk memperbaiki survei tersebut dengan berbagai inovasi yang bisa mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap unit pelayanan. dengan demikian, peran masyarakat tidak bisa dikesampingkan dalam pembangunan zona integritas menuju wbk bbm, penyusunan ruu sistem pengawasan internal pemerintah banyaknya pejabat penyelenggara pemerintah daerah yang tersangkut kasus korupsi tak lepas dari belum efektifnya peran pengawasan pemerintah. selain itu, inefisiensi anggaran dan efektivitas program atau kegiatan juga menjadi permasalahan pengawasan keuangan dan kinerja pemerintah. pada dasarnya, tujuan ruu spip untuk menciptakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar tembaga pengawas internal pemerintah. sistem pengawasan ini menitikberatkan pada aspek profesionalisme pengawas, pencegahan korupsi dan penyimpangan, tindak lanjut laporan, dan akuntabilitas.memiliki banyak. kekurangan. antara lain api kurang independen karena status pegawai dari api adalah sebagai pegawai lembaga yang bersangkutan. api memang sudah seharusnya berdiri sendiri dan tidak menjadi satu lembaga dengan instansi terkaitdari pegawai api tidak sesuai sehingga menimbulkan lemahnya komitmen atas integritas dan kompetensi. kemudian kelemahan api yang terakhir ada pada sistem, seperti adanya ketidakjelasan pembagian tugas antar lembaga dan pengawas. tahap awal yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah lembaganya, karena hal ini yang paling urgensi diantara yang lain karena api seharusnya independen". pada dasarnya api harus mewujudkan lembaga yang independen dan profesional. kedudukan lembaga api berada bawah atau bertanggung jawab langsung kepada presiden. sehingga dapat menutup kemungkinan adanya praktek praktek korupsi didalam internal birokrasi pemerintah. substansi ruu mengatur independensi pengawas internal dalam mengakses data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses pengawasan. selain itu, objektivitas diutamakan pada laporan hasil pengawasan dan tindak lanjutnya, serta perlindungan kepada pengawas internal. pembinaan, kompetensi, dan komitmen pimpinan sangat dibutuhkan untuk menunjang profesionalitas aparatur pengawas internal pemerintah, sistem pengawasan pemerintah memuat sanksi dan penguatan wewenang suatu lembaga pengawasan internal, agar terpadu dan tidak tumpang tindih, terutama daerah. jan asas pengawasan tersebut mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pemerintah. lembaga operasional juga membantu memadukan pelaporan hasil internal secara nasional, khususnya yang bersifat strategis untuk membantu pemerintahan tingkat pusat dan daerah melalui pengaturan kelembagaan yang kuat. dengan pengawasan internal yang optimal, diharapkan dapat mewujudkan cita cita konstitusi yaitu pelayanan publik yang semakin baik, good governance, tingkat korupsi, kemiskinan, dan pengangguran yang menurun. profesional berintegritas ruu sistem pengawasan internal pemerintah spip) mengamanatkan pembentukan inspektorat nasional, akan membuka jabatan fungsional baru pengawas internal pemerintah sebagai posisi yang lebih profesional dan berintegritas. dalam ruu yang terdiri dari bab dan pasat ini, bab iii dalam sampai mengatur mengenai pengawas internal pemerintah, mulai dari perekrutan dan penetapan, sampai perlunya dibentuk asosiasi profesi. dalam disebutkan bahwa inspektorat nasional berwenang menetapkan pejabat fungsional pengawas internal. syaratnya, pejabat fungsional tersebut harus berasal dari pegawai negeri pada instansi pemerintah, melalui proses perekrutan calon dan uji kompetensi. perekrutan pengawas internal, seperti diatur dalam dilakukan melalui pengusulan oleh instansi pemerintah, dan atau prakarsa inspektorat nasional. harus punya kompetensi dalam mengawasi akuntabilitas keuangan negara, kepatuhan, dan kinerja instansi pemerintah. pengawas internal juga harus memiliki integritas moral dan kejujuran. syarat lain, pengawas internal pemerintah harus berpendidikan paling rendah illatau sederajat, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan berat, dan atau hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. dari segi umur, paling tinggi tahun, dan perekrutan dilaksanakan berdasarkan formasi jabatan. untuk calon pengawas internal yang terpilih agar mengikuti uji kompetensi yang meliputi materi pengetahuan dan keterampilan keuangan negara, akuntansi dasar, dan auditing dasar. penempatan luar aparat pengawas internal pemerintah dapat dilakukan dalam rangka promosi jabatan, karena instansi pemerintah harus memberikan kesempatan kepada pengawas internal untuk mengembangkan karir dan keahliannya pada bidang jabatan dimaksud. pengawas internet ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan pengawas internal, dan instansi pemerintah wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun analisis kebutuhan pengawas internal. sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi, ruu ini juga mencantumkan perihal penilaian kinerja bagi pengawas internal, yang merupakan pegawai negeri dalam sampai penilaian kinerja itu dilakukan oleh pengawas internal, bawah kewenangan pimpinan instansi pemerintah dan inspektorat nasional. penilaian kinerja dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. hal tersebut dipastikan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan dan peningkatan karir, yang didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari pengawas internal. dalam hal terjadi perbedaan signifikan hasil penilaian antara pimpinan instansi pemerintah dan inspektorat nasional, dilakukan penilaian kinerja oleh rekan sejawat, bawahan kepada atasan, atau pejabat yang diawasi. kinerja yang dinilai adalah perencanaan kinerja dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai baik pada tingkat individu maupun tingkat unit. sedangkan penilaiannya dilakukan atas perilaku pengawas internal terkait dengan kode etik dan kode perilaku. untuk mengembangkan kompetensi, sesuai diselenggarakan oleh inspektorat nasional, dengan menyerahkan pada lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi pada inspektorat nasional. pengembangan tersebut meliputi peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku yang diperlukan pengawas internal dalam pelaksanaan tugas pengawasan. ruu ini juga mendorong pembentukan asosiasi profesi pengawas internal yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, bertanggungjawab, demokratis, dan nirlaba. asosiasi ini sebagai wadah bersama untuk meningkatkan profesionalitas dan penyaluran aspirasi kepentingan sdm pengawas internal, dalam penyelenggaraan fungsi, tugas pengawasan internal pemerintah. hal ini tertuang dalam yang merupakan bagian terakhir dari ketentuan mengenai pengawas internal pemerintah. lebih lanjut dalam ini disebutkan bahwa, asosiasi profesi memiliki wewenang untuk menyusun standar kompetensi pengawas internal dan melaksanakan sertifikasi pengawas internal, yang memiliki kewenangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi pengawas internal kepada lembaga terkait. terwujudnya undang undang pengendalian penyelenggaraan administrasi pemerintahan ppp) diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yakni meningkatkan kepercayaan (trust) antara instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat. ruu ini juga akan mendorong perubahan cara pikir (mindset) pengawasan oleh aparat pengawas instansi pemerintah (api), dari paradigma watchdog (anjing penjaga) menjadi konsultan intern (internal consultant) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan pemecahan masalah untuk perbaikan sistem yang ada, selain itu, api juga berperan sebagai katalis, sehingga pendekatan pengawasan yang dilakukan api berubah dari mencari kesalahan dan mempermalukan, menjadi memperbaiki dan membangun kapabilitas administrasi pemerintahan. dari framework yang diusulkan, pengendalian penyelenggaraan administrasi pemerintahan terdiri dari tiga lapis. lapis pertama sebagai pertahanan garis pertama, yakni masing masing penyelenggara administrasi pemerintahan setiap level. pada lapis kedua diperkuat oleh internal auditor, dan pada lapis ketiga oleh eksternal auditor, sebagai upaya membangun pilar reformasi birokrasi, kementerian pan dan menyiapkan ruu paket reformasi birokrasi. dua ruu telah berhasil ditetapkan menjadi uu, yakni tentang kementerian negara, dan tentang pelayanan publik. satu lagi, yakni tahun tentang administrasi pemerintahan. ruu ppp, pada awalnya bernama ruu tentang sistem pengawasan nasional yang mulai disusun tahun yang merupakan hasil kerja sama antara ugm dengan kementerian para. tahun kementerian para melanjutkan penyusunan ruu tersebut, bekerjasama dengna universitas pajajaran. melalui diskusi panjang, dan melibatkan berbagai pihak, disepakati judul ruu tersebut diubah menjadi ruu tentang ppp. alasan utamanya, fokus dari ruu ini adalah penyelenggara administrasi pemerintahan, bukan pengawasan secara umum. ruu ini merupakan pelengkap dari tentang administrasi pemerintahan. semangat utama reformasi birokrasi adalah mendayagunakan kapasitas sumberdaya birokrasi itu sendiri dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pemerintah. dalam hal ini, pengendalian internal birokrasi merupakan kunci sukses utama. reformasi birokrasi, tidak terpisahkan, dan merupakan bagian integral dari kai pembaruan sistem administrasi negara dan reformasi nasional bidang politik, hukum, ekonomi, pertahanan keamanan, sosial budaya, dan bidang bidang lainnya. namun, reformasi bukan hal yang instan, dan perubahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. karena itu, tanpa harus menunggu selesainya seluruh pilar dan pagar reformasi birokrasi, setiap instansi dapat memulai melalui reformasi kecil lingkungan masing masing, dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta perbaikan kinerja organisasi. ruu ppp ini bertujuan untuk memberikan payung hukum yang lebih luas bagi tentang sistem pengendalian intern pemerintah spip), dan memperluas definisi kegiatan pengendalian dari kegiatan pengawasan seperti yang diatur dalam tersebut. selainitu, sistem pengendalian intern dan peran api akan disempurnakan pada ruu ppp dalam konsep manajemen risiko pemerintahan yang terintegrasi (mrt). fungsi serta peran api juga akan diperjelas sesuai dengan peran pemberdayaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi pemerintahan. penyederhanaan pelaporan pemerintah daerah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ppd) laporan laporan keterangan kinerja kek, pertanggungjawaban (kpi) ringkasan ppd (rapid) kl. integrasi gg laporan penyelenggaraan pemerintah daerah menyajikan: data dan informasi capaian kinerja per urusan kemendagri) pertanggungjawaban capaian perjanjian kinerja semen para) ppd merupakan laporan kinerja yang disusun berdasarkan sistem manajemen kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tata cara penyusunan ppd akan dibahas bersama antara kemendagri dan semen para evaluasi atas akuntabilitas kinerja tetap dilakukan oleh semen para kpj dan rapid tetap tidak bisa dihilangkan sesuai amanat tahun tung bed senna ana pan haa pena php panen kan kian nada papa tor ae, koi tani domain pada nana "ai aan ana lahan beng sara pan bit mini han) bah anti banana benang kan dan dansa hat san ana hen eat ppt sen panen kun) (an fei fee . pendahuluan perjalanan reformasi birokrasi ibarat perjalanan dalam sunyi. tidak banyak yang tahu. namun hasilnya mulai dapat dirasakan. bahkan, banyak praktik baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah patut menjadi contoh. kondisi ini diakui wakil ketua tim independen reformasi birokrasi nasional tiran) herald kasasi. perubahan birokrasi sudah dapat dirasakan serta telah berhasil menciptakan contoh, ujarnya. hal ini tentu saja patut menjadi kebanggaan. herald menyebutkan, orang indonesia senang melakukan sesuatu jika sudah melihat contoh. juga menyebutkan, beberapa daerah yang menjadi role model, telah melalui trial and error dalam membuat perubahan. hal senada dikatakan wakil ketua tim independen reformasi birokrasi nasional tiran) cipta lesmana, menilai sudah cukup banyak keberhasilan dalam reformasi birokrasi. namun mencatat, salah satu kekurangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pengawasan yang masih lemah, terkait soal ini, kementerian para bersama bpk terus memperkuat sistem pengawasan melalui aparat pengawasan intern pemerintah api). pemerintah masih membahas mengenai ruu sistem pengendalian intern pemerintah spip). terlepas dari persoalan tersebut, sejumlah capaian reformasi birokrasi negeri ini harus diakui cukup menjanjikan harapan. tak cuma meningkat secara kualitas, tetapi juga menunjukkan arah perkembangan yang jelas. setidaknya adntaranya, peningkatan efisiensi anggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan smart asn menuju terwujudnya world class government, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. maka cukup beralasan bila menteri pendayagunaan aparatur negara para) aman abdur merasa yakin bila program reformasi birokrasi akan berjalan akselerasi sehingga tata kelola pemerintahan yang baik akan segera terwujud. keyakinan itu misalnya didasari oleh program penguatan reformasi birokrasi yang terus menunjukkan banyak kemajuan. antaranya kenaikan nilai rata rata reformasi birokrasi kementerian lembaga hingga level kota dan kabupaten. pada level kementerian lembaga, nilai reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan dari tahun sampai tahun nilai reformasi birokrasi ini adalah tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya srk eng taat nan bap birokrasi yang efektif dan efisien par jie kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat ken sasaran pembangunan nasional.membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya menjadi bagian dari sembilan agenda prioritas nawa cita). peran inilah yang diemban oleh kementerian para. dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sesuai arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara tahun birokrasi yang efektif dan efisien menjadi sasaran kedua dalam misi dan visi kementerian para. adapuagenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. hal ini untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi indonesia. oleh karena itu, langkah langkah yang akan ditempuh antara lain: penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi, penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara: penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional, penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional grand design dan road map): perluasan dan fasilitasi pelaksanaan pada instansi pemerintah pusat dan daerah: penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan rbn, dan meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan rbn: cso, media, dan akademia. penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis hn) penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan good and clean governance, dan terwujud mekanisme check and balances antar lembaga. selanjutnya penataan kelembagaan elaborasi melalui berbagai strategi antara lain: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah kementerian, lpnk, lns), melalui penyusunan ruu kelembagaan pemerintah: revitalisasi kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan: review audit organisasi k l: penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal: penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai central agencieslevel (an bisnis proses antar pusat dan daerah bisnis proses antar kementerian, lembaga, dan daerah bisnis proses antar unit eselon pada kementerian lembaga atau bisnis proses antar skpd bisnis proses antar unit eselon bawah pada unit eselon atau bisnis perkenan proses pada skpd tahapan pemetaan bisnis proses analisis identifikasi proses sop makro ruang lingkup nba lingkup strategis kategori peta sub men: kegiatan proses peta lintas peta sub proses fungsi cfm) hubungan sap' mikro uu. dan koordinasi: dan mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional, dan penguatan sinergi antar lembaga baik pusat maupun daerah (well interconnected governance system), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan indonesia sebagai ge: satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. ditempuh pula strategi meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan ta) fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih f tal maksimal penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e government strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain: review dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien: peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ruu): akselerasi penerapan e government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme sdm, serta penguatan infrastruktur e government, serta pengendalian belanja sistem dan insfrastruktur e government: dan penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi kip. sebagai lokomotif reformasi birokrasi, kementerian para mempertajam visi dan misi rpm dengan visi dan misi kementerian para. harus dicapai setiap tahunnya. mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, adalah sasaran pertama. untuk mencapai sasaran ini, kementerian para berupaya dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi semua k l provinsi kabupaten kota yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks yang baik , yaitu dalam kategori nilai atas. selain itu, didukung pula dengan tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga pemerintah. pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. kualitas penatalaksanaan lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mengefisienkan merasionalisasi pemerintahan. penataan lembaga non struktural miskin struktur kaya fungsi , sebuah motto yang menjadi pakem dalam organisasi. namun hatharapkan mampu mendorong organisasi untuk berkinerja tinggi. dalam mewujudkan reformasi birokrasi penataan organisasi kelembagaan yang proporsional dan rasional merupakan sebuah keharusan. sasaran utama dari langkah substansial ini adalah menciptakan struktur birokrasi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lpnk), maupun lembaga nonstruktural (lns) yang tepat ukuran. (aj penataan juga dibutuhkan untuk mengurangi diferensiasi dan fragmentasi antara k l, sehingga masing masing dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai mandat yang diembannya. penataan organisasi juga dimaksudkan untuk menata kembali organisasi yang gemuk dan mengatasi tumpang tindih. meski tidak mudah, namun kementerian para tetap berkomitmen untuk melakukan penataan kelembagaan sebagai bagian tak terpisahkan dalam kebijakan reformasi birokrasi. kebijakan itu diarahkan untuksalah satu yang banyak mendapat perhatian publik adalah perampingan jumlah lembaga non struktural lns). dalam kurun waktu sampai pemerintah sudah membubarkan lns. disamping itu, pemerintah juga sudah melakukan transformasi terhadap lembaga.tahun ada lns dibubarkan, tahun dua lns, dan lns pada tahun berdasarkan hasil evaluasi yang mendalam, pada tahun ini pemerintah juga membubarkan lns, yakni badan penanggulangan lumpur sidoarjo bps) dan komisi penanggulangan aids nasional. selain membubarkan lns, tahun pemerintah juga melakukan penggabungan konsil kebidanan dengan konsilkementerian para pun sudah menyampaikan rancangan peraturan presiden yang mengatur kaki tersebut kepada sekretariat negara. sehingga saat ini tinggalkesehatan sebagai pelaksanaan amanat peraturan perundang undangan, seperti konsil keperawatan indonesia, konsil kefarmasian, dan konsil gabungan tenaga kesehatan. penggabungan tersebut akan mendukung koherensi kebijakan, efektivitas dan optimalisasi organisasi, serta efisiensi sumber daya manusia dan anggaran sebagai salah satu bentuk pelaksanaan reformasi kelembagaan. sisi lain, nomor tahun tentang tenaga kesehatan mengamankan kan perlunya pengintegrasian konsil tenaga kesehatan yang terdiri atas konsil masing masing tenaga kesehatan. pemerintah juga berencana melakukan penggabungan komite anti dumping indonesia kadi) dengan penataan kelembagaan non struktural (lns) kebijakan penataan lns th. .d. tahun lns dihapuskan anggota tidak siang kat kembali naga, tidak tum pemasaran lns rama lembaga dalam undang pembahasan ruu undang gls integrasi atau penggal peraturan bunga lns dengan pemerintah lns tugas dan fungsi serupa perpres keppres integrasi lns semen jumlah lns tarian atau lembaga yang membidangi urusan pemerintahan yang sama komite pengamanan perdagangan indonesia kopi) menjadi komite remisi perdagangan indonesia. untuk mendorong efektivitas dan efisiensi birokrasi, pemerintah juga akan menggabungkan kadi dengan kopi. saat ini sedang proses harmonisasi kementerian hukum dan ham. rini menambahkan, lima lembaga pemerintahan yang melakukan transformasi tersebut adalah unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan ukp4) menjadi kantor staf presiden ksp), komite ekonomi nasional ken) menjadi komite ekonomi dan industri nasional kein), badan pendukung pengembangan sistem penyedia air minum bppspam) menjadi badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum bppspam), badan koordinasi keamanan laut bakorkamla) menjadi badan keamanan laut bakal), serta lembaga sandi negara lsn) dan fungsi keamanan informasi dari kementerian kominfo menjadi badan siber dan sandi negara bssn). saat ini kementerian para juga tengah mengevaluasi badan olahraga profesional indonesia kopi) dengan badan standarisasi dan akreditasi nasional keolahragaan blank). sistem pemerintahan berbasis elektronik government) bukan hanya penataan kelembagaan, kementerian para juga melakukan percepatan penerapan e government bagi kementerian lembaga dan meme lintah daerah. dalam hal ini, penggunaan aplikasi umum menggunakan sistem berbagi pakai, sehingga tidak lagi menganggarkan belanja untuk aplikasi umum baru. sistem pemerintahan berbasis elektronik telah terbit perpres nomor tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik arsitektur spe nasionalpercepatan penerapan spe melalui integrasi data dan layanan: integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan, integrasi data kepegawaian antara bkn dan instansi pemerintah: integrasi naskah dinas elektronik (kearsipan): integrasi pengaduan pelayanan publik lapor!): integrasi infrastruktur spe pusat data nasional dan jaringan nasional intra pemerintah). keterpaduan peran kementerian lembaga (ne kementerian para (ea menkominfo been pa) bppt kemendagri kemenkeu bssn efisiensi anggaran integrasi data integrasi layanan efisiensi penggunaan dan belanja melalui aplikasi umum infrastruktur tik anggaran dan belanja interoperabilitas digunakan sebagai instansi pemerintah terkonsolidasi dan data dapat dicapai standar penerapan menggunakan pusat terkendali, sehingga untuk penerapan layanan sehingga data nasional secara mengurangi duplikasi satu data indo memudahkan integrasi bersama, anggaran dan belanja, kesia open data). antar layanan. aplikasi umum dimaksud antara lain e performance based budgeting, diharapkan terjadi integrasi perencanaan, penganggaran dan pengadaan. hal itu dipastikan meningkatkan efisiensi anggaran. selain itu, e kepegawaian yang bisa berdampak pada efisiensi pengelolaan anggaran aparatur negara. aplikasi lainnya adalah e layanan pengaduan masyarakat yang kini tengah diintegrasikan dalam sistem lapor! sp4n). sedangkan e office akan menimbulkan efisiensi proses kerja dan pemangkasan anggaran alat tulis kantor atk). tak semestinya govt beban birokrasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi tik) harus sesuai pal kebutuhan rakyat, antara lain menghasilkan aplikasi untuk mengatasi masalah bangsa dan menyejahterakan rakyat. kementerian para terus berupaya mendorong pelaksanaannya. in) penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) atau yang dikenal dengan e government le govt) difokuskan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada pada instansi pemerintah, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. namun dalam prakteknya, penyelenggaraan spe masih menemui setidaknya tiga kendala. pertama, proses bisnis yang belum terintegrasi, masihinstansi pemerintah, dan yang ketiga, lemahnya pengelolaan keamanan informasi hampir seluruh instansi pemerintah. permasalahan tersebut, mendorong kementerian para segera mengambil langkah perbaikan agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran yang cukup besar. penerapan e government diharapkan menjadi sarana meningkatkan kinerja birokrasi, bukan malah sebaliknya, membebani birokrasi. saat ini pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden tentang spe. kebijakan itu menekankan pada tata kelola spe terpadu, manajemen spe yang efektif dan efisien dan berkesinambungan, serta memberikan layanan spe yang berkualitas antar kementerian, lembaga dan pemda. kementerian para akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika, kementerian ppn bappenas, kementerian dalam negeri, serta kementerian lembaga lain untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan spe. keterpaduan ini dapat dicapai apabila setiap instansi pemerintah dapat melakukan integrasi proses bisnisnya, integrasi aplikasi, dan berbagi pakai data antar instansi pemerintah. agar sinergi ini berjalan sesuai harapan diperlukan komitmen bersama dari seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan strategi dan kebijakan tersebut. dengan demikian penerapan spe dapat berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja tik. evaluasi penerapan government kementerian para melakukan evaluasi penerapan e government seluruh instansi pemerintah untuk memperoleh indeks yang menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaannya. evaluasi penerapan spe tahun ini dilakukan instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. hal itu dilakukan untuk memperoleh nilai indeks spe yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan spe setiap instansi. evaluasi ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. berdasarkan peraturpedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, ruang lingkup penyelenggaraan spe instansi pusat dan daerah yang dievaluasi mencakup tiga hat, yakni domain kebijakan internal, tata kelola, dan layanan spe. untuk kebijakan internal dibagi menjadi dua aspek, yaitu tata kelola dan layanan. sedangkan domain la) tata kelola, ada tiga aspek yang akan dinilai, yaitu kelembagaan, strategi dan hy, tata kelola kan birokrasi sm kan yang buruk tj pemanfaatan lia teknologi informasi jan pasaman membangun sistem pulau pulau e government sistem elektronik berdasar kepentingan pemerintahan dalam bukan kebutuhan satu instansi sdm sdm satker satker infrastruktur infrastruktur satker satker issue ss aset sdm satker infrastruktur satker aplikasi satker mengakibatkan inefisiensi, overlapping dan pemborosan anggaran perencanaan, serta teknologi informasi dan komunikasi. kemudian, domain layanan spe terdapat dua aspek yang akan dievaluasi, yakni administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. masing masing aspek memiliki indikator penilaian yang berbeda yang jumlahnya ada indikatoralevaluasi spe ini dibagi menjadi lima kelompok, masing masing kelompok terdiri dari instansi pemerintah. pelaksanaannya dibagi dalam beberapa tahapan,. anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. kementerian para juga terus memacu penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit), agar instansi dapat mempertanggungjawabkan hasil penggunaan anggaran, menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas, serta menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran pembangunan. penerapan sakit beberapa kementerian lembaga, pemerintah kabupaten kota dan provinsi, juga telah menghasilkan efisiensi anggaran yang luar biasa, yakni mencapai triliun rupiah. sisi lain, untuk mendorong akuntabilitas kinerja, pada dilakukan penyelarasan sistem perencanaan, pengterwujud berkat kolaborasi kementerian para, bappenas, dan kementerian keuangan. sedangkan, untuk pemerintah daerah sedang dilakukan dendam ringan penerapapemerintah daerah. peningkatan budaya antikorupsi juga terlihat. saat inibumi. melalui pembangunan zona integritas ini, unit kerja pelayanan percontohan. kementerian para juga melakukan penataan kelembagaan pemerintah. sejak sampaiselain itu, dilakukan penataan organisasi pada bidang politik, hukum, dan keamanan. untuk lembaga kepolisian misalnya, kementerian para melakukan upaya peningkatan efektivitas dan jangkauan pelayanan kepolisian pusat dan wilayah. penataan juga diterapkan pada kejagung, kejati, dan kejar. selain lembaga tadi, kementerian para juga melakukan revitalisasi badan intelijen negara, badan nasional penanggulangan terorisme. merevitalisasi unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila menjadi badan pembinaan ideologi pancasila, pembentukan satu badan narkotika nasional provinsi dan badan narkotika nasional kabupaten, revitalisasi peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja setjen mpr, serta percepatan pelayanan program penerbitan sertifikat dan layanan pertanahan kementerian atr bpn. lapangan.berakhir pada akhir september merampingkan organisasi pemda terbitnya peraturan pemerintah tahun tentang perangkat daerah diharapkanbuntut keluarnya tersebut, kementerian para menerbitkan surat edaran m.para yang mengatur proses pengisian jpt lingkungan pemda. yang diamanatkan oleh tahun tentang pemerintahan daerah ini mengusungrapkannya ini, diharapkan terjadi perampingan organisasi pemerintahan daerah sekitar sekitar 20x, menyusul adanya perempuan perempuan yang baru. dengan hadirnya maka organisasi lingkungan pemerintah daerah menjadi lebih jelas pekerjaannya, dan adanya mengurangi tumpang tindih, melalui tipologi. kementerian para siap mendukung pemerintah daerah yang berupaya perampingan organisasinya. selama ini, kementerian para memang sering membantu pemda dalam membangun organisasi yang berbasis kinerja, termasuk bagaimanmda lebih banyak dibandingkan dengan belanja publik. sebelumnya, pembentukan organisasi pemda lebih banyak menggunakan pola maksimal, tapi dalam dibuat teologinya. tipologi itu menunjukkan organisasi disesuaikan dengan kebutuhannya masing masing. ada perhitungan perhitungannya, sehingga organisasi pemda menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan. dijelaskan, dalam ini urusan pemerintahan dikelompokkan dalam urusan wajib, pilihan, dan urusan penunjang. untuk menetapkan apakah dia menjadi dinas atau bukan, dilakukan dengan menghitung nilainya sekian. meskipun urusan wajib, tidak selalu menjadi dinas, tetapi bisa hanya menjadi bagian atau bidang saja. dicari bagian mana yang sesuai, yang serumpun. kalau hasilnya memang harus menjadi dinas, maka akan dibentuk dinas. perampingan jumlah organisasi pemda diyakini berimbas pada efisiensi belanja birokrasi, yang tergambar dalam apbd, yang terdiri dari tiga kelompok. pertama, belanja modal, yakni pembayaran untuk perolehan aset dan atau menambah nilai aset tetap. kedua, belanja barang dan jasa, yang digunakan untuk pembelian barang jasa habis pakai, perjalanan dinas, sewa, honor dan lain lain. sedangkan kelompok ketiga adalah belanja pegawai, yang dibayarkan untuk gaji, tunjangan serta lain lain belanja pegawai. dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri sony suhartono (kini pj. gubernur dki jakarta) mengungkapkan, secara nasional, apbd kabupaten kota untuk belanja modal, untuk belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai sebesar dalam kondisi seperti itu, tentu sulit bagi kepala daerah untuk bisa merealisasikan janji janji politiknya saat berkampanye, visi dan misi yang selanjutnya dituangkan dalam rpm. karena itulah instrumen yang dibutuhkan adalah dengan memperbesar belanja modal. semakin besar ruang fiscal, semakin besar kemampuan memenuhi janji politik. menurutnya, ada dua kebijakan yang ditempuh pemerintah. pertama, deregulasi yang dilakukan antara lain dengan pembatalan perda, yang jumlahnya mencapai ribuan. kedua, debirokratisasi, yakni dengan menerbitkan peraturan pemerintah tentang perangkat daerah, sebagai aturan pelaksanaan dari undang undang tentang pemerintah daerah. semangat dari yakni mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. kedua, integrasi kelembagaan, sistem merit dan perbaikan pelayanan publik menuju dynamic government, mempertegas fungsi dinas dan badan. dengan semangat ini, kepala daerah diharapkan dapat menyesuaikan besaran perangkat daerah, dan secara nasional dapat menimbulkan efisiensi persen. dalam kebijakan debirokratisasi ini, semakin kecil (ramping) organisasi pemda, maka belanja barang dan jasa dan belajar pegawai juga semakin kecil, sehingga belanja modal akan semakin besar. sebagai akibat dari pemberlakuan maka seluruh pemda harus melakukan pemetaan kelembagaan masing masing daerahnya, selanjutnya menetapkan struktur organisasi dan tata kerja sook) yang baru, dan diikuti dengan pengisian jabatan. hal itulah yang belakangan ini membuat seluruh pemerintah daerah sibuk. bahkan, karena nantinya diperlukan perda, maka dprd pun ikut sibuk. tidak sedikit anggota dprd yang mendatangi kementerian para, komisi asn, bkn dan tentunya kementerian dalam negeri untuk berkonsultasi dan mencari tahu mengenai kebijakan baru tersebut. indonesia korsel perkuat kerja sama bidang government kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi memperkuat kerja sama dengan pemerintah korea selatan.saya berharap hubungan ini dapat lebih baik ujar menteri para aman abdur saat menerima duta besar korea selatan untuk indonesia kim chang beom, kantor kementerian para. menteri aman mengatakan, saat ini korea selatan telah banyak menggunakan sistem berbasis teknologi dalam menjalankan roda pemerintahan, salah satunya penyelenggaraan pelayanan publik. oleh karena itu, aman ingin adanya kerjasama dalam hal pelayanan publik kemudian hari. hal ini sejalan mengingat pemerintah indonesia tengah berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. disampaikan juga bahwa pemerintah indonesia akan terus berupaya menyatukan segala jenis penerapan teknologi informasi yang sudah dimiliki oleh pemerintah lana haa get aa. ba, fto ning . pen span laa e i lana har a.a nan daerah maupun pemerintah pusat. nya, saat ini sebagian besar instansi pemerintah masih berdiri sendiri sendiri (silo silo) dalam penerapan. dengan integrasi, diharapkan dapat mewujudkan efisiensi, ibunya. lebih lanjut dirinya berharap agar hubungan kementerian para dengan dubes korea selatan dapat semakin baik dan kerjasama dapat terus ditingkatkan. dirinya pun mengapresiasi serta berterima kasih terhadap langkah korsel dalam memberi dukungan penerapan e government. sementara itu duta besar korea selatan untuk indonesia kim chang beom menyatakan support dan dukungannya terhadap indonesia dalam hal ini kementerian para dalam penerapan sistem e government. disampaikan bahwa sistem e government dirasa sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, transparansi dan efisiensi. selain itu pun penerapan e government dalam sektor pelayanan publik tidak kalah pentingnya, karena dengan begitu masyarakat mengetahui apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah, serta mendorong masyarakat itu sendiri untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintah. kami siap mendukung program apa yang saat ini dijalankan oleh kementerian para. saya harap apa yang kami support dapat membawa perubahan negara ini," ujarnya. lebih lanjut dirinya berharap agar depan pihaknya bersama kementerian para dapat lebih banyak membahas sejumlah program yang dirasa membutuhkan bantuan, sehingga korsel dapat ikut berkontribusi dalam implementasi e government indonesia. kang te" oo. ana lan stan nai nan ria ica ata "ta jas) peningkatan tipe polda,hem pakar lagi maa mag garut yen ay un sengdalam rangka merevisi kapasitas organisasi, kapolri mengajukan usulan kepada kementerian para untuk meningkatkan tipologi polda jambi berpenentuan kualitas kinerja polda dalam penilaian peningkatan tipe polda selain melihat tugas dan fungsi utama juga akan ditentukan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe), indeks pelayanan, dan perbaikan tata kelola. era perkembangan teknologi informasi yang menuntut pemerintah untuk mengembangkan sistem e government dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan maka pemerintah beserta jajaran instalasinya harus mulai mengubah paradigma pelayanan publik yang konservatif menuju kepada paradigma pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. art aan ka pen se! rin mma bika banana ana lea tae peta ki: untuk itu, polda selaku instansi pelayanan juga diharapkan mulai meningkatkan kualitas pelayanan yang didukung dengan penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik. tingkat keberhasilan penerapan spe ini depan akan menjadi salah satu indikator dalam menentukan prestasi dan kinerja polda yang kemudian dijadikan sebagai bahan penilaian dalam meningkatkan tipe polda tersebut. semakin tinggi indeks spe maka semakin besar pula peluang polda tersebut mendapat reward berupa kenaikan tipe. menteri menekankan bahwa peningkatan tipe polda jangan dimaknai sebagai peningkatan kepangkatan saja, tetapi harusuntuk itu,kontrol dan supervisi kepada satuan kewilayahan. institusi polda jambi untuk serius dan fokus dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. tanpa ada keseriusan dan komitmen nyata dari seluruh jajaran polda jambi maka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan akan tidak tercapai secara optimal. pada gilirannya juga akan berimplikasi pada kesiapan dan kelayakan polda jambi untuk mendapat reward berupa kenaikan tipe. kementerian para mendorong agar momentum pengajuan usul peningkatan polda jambi menjadi polda tipe dimaknai sebagai starting ata tag aeon ses lag pe! ar: f1: men dia er? ega laman bin itn kap point dalam meningkatkan kinerja dan mengembangkan inovasi pelayanan yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi. indikator penilaian untuk meningkatkan tipologi suatu polda terdapat beberapa indikator penilaian yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyetujui peningkatan tersebustudi kelayakan inijambi dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan tugas depan yang semakin berat dan kompleks. kegiatan untuk memastikan sejauh mana kesiapan dan kelayakan polda jambi untuk ditingkatkan menjadi tipe seiring dengan penyampaian usul peningkatan tipologi polda oleh kapolri juga mengusulkan penyempurnaan rancangan pedoman pembentukan dan perubahan tipe satuan kewilayahan polri itu, pedoman tersebut disempurinmeningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. secara umum, pedoman tersebut akan mengacu pada dimensi dan indikator kriteria yang berkaitan dengan tugas dan fungsi polri. dimensi dan indikator kriteria penilaian tersebut didasarkan pada kondisi demografis, kualitas kinerja, dan kemampuan satuan yang secara keseluruhan berpengaruh pada beban kerja yang didasarkan pada tugas dan fungsi (core business) dan tantangan yang dihadapi polri saat ini. dikatakan, peningkatan tipe polda, apbn. untuk itu peningkatan tipe tersebutcost yang harus dikeluarkan maka peningkatan tipe polda dapat dikatakan tidak memberikan konstribusi positif. untuk itu, peningkatan tipologi hendaknya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan peningkatan beban kerja saja. namun perlu jugainilah yang menjadi poin utamautbk dan bbm.lreslanjut menteri, secara resmi akanmanfaat harus lebih besar peningkatan tipe polda. dengan kondisi ini, maka sangat wajar bila peningkatan tipe jugabiaya yang harus dikeluarkan, maka peningkatan tipe polda dapat dikatakan tidak memberikan konstribusi positif, kenaikan tipe polda ini tidak hanya dilihat dari beban kerja, namun juga dari sisi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) atau biasa disebut e government. selain itu, harus dilihat juga capaian kerja apa saja yang sudah dilakukan, dan sejauh mana kualitas pelayanan publik telah dilakukan. karena hat inilah yang menjadi kata kuncisebagai kementerian yang mengurusi dan berwenang terhadap kelembagaan, kenaikan tipe polda juga harus dilihat dari sektorselain polda kalteng, kapolri jenderal tito karnavian juga mengusulkan kenaikan tipe polda kalimantan selatan, polda jambi, dan polda nusa tenggara barat ntb) untuk ditingkatkan menjadi tipe yang dipimpin oleh jenderalnya, pedoman tersebut diset guuntuk mewujudkan percepatan pelayanan hukum bagi masyarakat, dilakukan penataan kelembagaankompolnas, penataan organisasi setjen bawaslu, penataan organisasi setjen kpu, penataan pendidikankerja upt pemasyarakatan.perdagangan, dan kementerian ketenagakerjaan. pada bidang pembangunan kemanusiaan,keagamaan, peningkat mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, peningkatan pembinaan dan pelayanan perguruan tinggi swasta yang ada daerah, dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi bidang iptek dan era globalisasi. selain itu, penataan kelembagaan juga dilakukan terhadap bpom, kemenpora dan badan otorita borobudur. tang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. saat ini telah sele world class government, kementerian para telah melaksanakan rekrutmen cons tahun pada juga telah diselesaiktenaga harian lepas thl) pertanian, serta pegawai tidak tetap ptt) dokter, dokter gigi dan bidan. pasca terbitnya nomor tahun tentang manajemen pns, kementerian para terus mendorong penerapan sistem merit terutama dalam promosi jabatan pimpinan tinggi jpt) secara terbuka. jumlah instansi pai pemerintah ip) yang menerapkan kebijakan promosi terbuka dari tahun tahun mengalami peningkatan. meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. setiap kenaikan tipologi polda tidak hanya dimaknai kenaikan pangkat, tapi sebagai reward dari kenaikan kualitas kinerja dan pelayanan publik. kenaikan tipe ini pun tidak tetap, bisa naik dan turun sebagai konsekuensi dari evaluasi kinerja.control dan supervisi kepada satuan kewilayahan. bukan hanya karena beban kerja ada beberapa poin kunci dalam menentukan kenaikan tipologi polda. antaranya,tidak hanya berdasarkan peningkatan beban kerja saja. peningkatan tipologi ini diusulkan kapolrinamun sebagai kementerian yang berwenang bidang kelembagaan, kementerian parakegiatan studi kelayakan peningkatan tipologi polda tersebutntb dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan tugas depan yang semakin berat dan kompleksumi). lang peningkatan tipe polda tidaklah dimaknai sebagai peningkatan kepangkatan saja tetapidengan konsekuensi ini maka jelas jajaran kepolisian mesti serius dan fokus dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. sebab tanpa ada keseriusan dan komitmen nyata dari seluruh jajaran maka peningkatan kinerja an) dan kualitas pelayanan akan tidak tercapai secara optimal. bukan sekadar kenaikan pangkat kalau usulan kenaikan tipologi kepolisian daerah polda) jambi dari tipe tipe disetujui menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para), maka nanti kapoldanya jenderal bintang dua. sedangkan wakapolda jenderal bintang satu, dan beberapa pejabat utamanya komisaris besar kombes). namun, asisten kapolri bidang perencanaan dan pengangwajib berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat. jangan sekadar naik pangkat. lebih dari itu, komitmen harus diwujudkan dan jaga kontinuitas, tegas bambang. bambang mengingatkan, kementerian para selaku instansi yang mengelola bidang kelembagaan semua instansi pemerintah juga bisa menurunkan tipe polda dari kalau nanti sudah naik menjadi tipe jangan sampai diturunkan. kalau turun yang malu bukan hanya polda, tapi juga masyarakat jambi, dan seluruh jajaran polri, tegasnya. menteri aman abdur mengingatkan agar setiap aparatur negara, termasuk jajaran polri, harus bisa mengubah mindset selaras dengan perkembangan teknologi. dijalankannya, era digital ini, urusan harus serba cepat dan masyarakat tidak boleh lagi dipersuliinilah yang menjadi keypoints, tegas menteri paroleb dan bbm.,tretangrevitalisasi kebun raya selain menjadi tempat penelitian, pengembangan dan konservasi, kebun raya harus menjadi sebuah daya tarik masyarakat dan destinasi wisata, sehingga bisa memberikan benefit dan tidak hanya cost center kebun raya bukan hanya sekadar tempat konservasi, melainkan harus menjadi destinasi wisata. namun tentu saja dengan catatan, fungsi utama tidak hilang, seperti yang juga dilakukan negara negara lain. dengan segala potensi yang dimiliki kebun raya, seharusnya tempat tersebut harus memiliki profit bukan justru mengeluarkan cost. banyaknya tanaman yang ada kebun raya dapat dijadikan sebuah objek wisata edukasi bagi para pelajar, agar dapat memperkaya pengetahuan dalam hal flora. selain itu, kebun raya juga harus memiliki sesuatu yang dapat diunggulkan. beberapa negara dapat menjadi contoh. malaysia misalnya, kebun raya negara tersebut menghasilkan buah durian yang besar dan menjadi pengekspor durian beberapa negara. selain itu kebun raya milik thailand memiliki tanaman kurma yang berbuah. hal hal tersebut, menurutnya bisa terjadi karena peran dari para peneliti. untuk itu penguatan peran lipi sangat diperlukan agar dapat berdaya saing. kebun raya juga harus memiliki unggulan yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. pemerintah kabupaten cianjur dan pihak pengelola kebun raya bodas seharusnya dapat duduk bersama memajukan kebun raya bodas. bagaimana caranya agar lebih menarik dari sisi pariwisata, bisa mendorong sektor pertanian dan lain lain," ujarnya. menteri juga mendorong pegawai asn agar dapat bekerja lebih bermanfaat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak hanya mengerjakan pekerjaan rutin. untuk itu, penelitian yang dilakukan diharapkan tidak hanya untuk pemerintah sendiri namun juga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. saat ini, kementerian para sedang merancang model struktur organisasi yang tepat untuk mendukung hal tersebut. bukan mustahil, kebun raya diarahkan badan layanan umum blu) sehingga terdapat fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan sdm tidak hanya dari birokrat. hal ini juga akan diterapkan pada kebun raya lainnya yakni kebun raya bali, kebun raya purwodadi, kebun raya bogor, dan kebun raya cibinong. menilai bahwa kebun raya bodas tr) memiliki daya tarik sendiri dan menyajikan pemandangan yang indah. namun, perlu didorong untuk mempercantik dan mempublikasikannya. iban pap ai: tote kan tag "ae san kel pe. apn er. wsk: sepah ber serum tap matt lah teng po. lag terra aang nita tadi: pep ana sa dia lebar ama ban ega badan man san ia aan lab angan page 2nd nga bi, obat 1gg sak pagi para pa, ag! arak rip tale prt ana team faa jet kan ta. tia maan. pala psi ter ata ser ina opp nana aa ep naa ai let kaa maa papa pan p nga e tiara ann lagu, tea man m aan pan yak keren a20 team sid anu pra ena duta dan apa ane adi bagi para here alan tana aan baca asn ana kaa nee dan man era fi. "jr sya giro dri lin anh, kta aga hara pata aan tha aah tah) hana enak bea rupa nan je) "anyar kan frac bu. ena ikatan aa, aga lina aa net tai pen tia tag) jana ang benda samp aan en. taka ae mer ska ep". sec sas aah net aan sea uan aan mei pena ian optimalkan peran peneliti lipi sebagai special agency yang mempunyai tugas bidang ilmu pengetahuan, dimana rumpun ilmu pengetahuan yang diwadahi dalam struktur organisasi lipi terbagi atas ilmu kebumian, ilmu hi, ilmu teknik, dan ilmu sosial dan kemanusiaan. rumpun ilmu dimaksud didasarkan pada kebutuhan hasil penelitian kementerian. sebagai contoh, untuk penelitian ilmu digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan serta kesehatan. zaman milenial, penguatan daya saing bangsa salah satunya dilakukan melalui penguasaan dan pemanfaatan iptek, rekrutmen sdm penelitian dan pengembangan yang berkualitas, inovasi berkelanjutan, di, perbaikan tata laksana hasil litbang, dan pembangunan infrastruktur litbang. dalam rangka mendukung penguatan daya saing tersebut, lipi perlu mengoptimalkan peran peneliti dari seluruh rumpun ilmu yang ada saat iniased policy khususnya dalam pengambilan putusan. selain itu, pemanfaatan hasil litbang eta merupakan bagian integral bagi pembangunan sosial dan ekonomi termasuk untuk industri. litbang pada masing masing kementerian lembaga diharapkan dapat sinergis dan terpadu sehingga hasil litbang menjadi optimal. oleh ii" karena itu, perlu dilakukan pengembangan bisnis proses sekaligus mendorong kualitas penelitian dan pengembangan sehingga diakui oleh berbagai negara. penganekaragaman hasil litbang diperlukan sebagai upaya pengembangan penelitian dan pengembangan, ibu aman. menurut aman, hal yang perlu dilakukan untuk penguatan dalam bidang penelitian ialah peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia bidang litbang. hal tersebut merupakan pengungkit utama (leverage) agar hasil litbang semakin optimal. sehubungan dengan hal hal tersebut, maka diperlukan penguatan peran lipi sebagai research and development single agency agar peningkatan kualitas litbang dapat optimal, ujarnya. pills ara reli, kaa pln aan tntnatain laarah kebijakan ini untuk mendukung implementasi tentang aparatur sipil negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi nasional. strategi yang akan ditempuh antara lain: penyelesaian peraturan perundangundangan sebagai implementasi asn, peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan asn, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah asn dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan, penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi cat system: penguatankebijakandanimplementasisistem promosi terbuka, termasuk pemanfaatan assessment center, dan penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja. sistem pengkaderan pejabat tinggi asn dikembangkan melalui dukungan sistem informasi asn, termasuk pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi asn. sedangkan profesionalitas asn dilakukan melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, training plan setiap k l pemda. perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi asn yang lebih baik. langkah langkah lainnya meliputi: penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen asn pada k l pemda, penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen asn, sebagai merasionalisasi kain: dan penguatan kebijakan dan implementasi internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku asn, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan. penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif strategi penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan melalui antara lain: harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional: pengembangan sistem pai manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja k l dan pemda: pengembangan noframe pembangunan nasional dan penyebarannya sebagai acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan: penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan,penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional: dan penerapan sistem reward and punishment. langkah lainnya adalah: penguatan integrasi sinergi antara manajemen kinerja nasional dan manajemen kinerja k l pemda: penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang dalam rpm: dan optimalisasi penerapan e government yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan online, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat. peningkatan kualitas kebijakan publik daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang unggul dan efektif. oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan: peningkatan kapasitas dan kompetensi sdm perumusan kebijakan: dan penguatan evidence based policy. perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.langkah langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara lain: pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi: penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk untuk jabatan pimpinan tinggi: penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi: penguatan diklaim: pembentukan akademi asn dan pemantapan diklat kepemimpinan perubahan reform leaders academy rla). peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) sehingga terwujud efektivitas dan efisiensi dalam manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan publik. strategi yang diimplementasikan, antara lain: pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai: renew dan assessment proporsi belanja pegawai: dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai setiap instansi: pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah langkah review dan assessment belanja operasional kantor dan penerapan reward and punishment untuk efisiensi belanja aparatur. strategi lainnya adalah: pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan. penerapan manajemen kearsipan yang kolaborasi asn korporasi untuk negeri kementerian para berkolaborasi dengan korporasi yang berada bawah kementerian bumn. kolaborasi ini bertujuan untuk memacu kualifikasi, kompetensi dan kinerja aparatur sipil negara agar profesional, berintegritas, berdisiplin, berjiwa entrepreneurship, serta memiliki semangat hospitality. memasuki era industri asn sebagai penggerak utama tata kelola birokrasi harus dipersiapkan menghadapi berbagai tantangan. kementerian para bergerak cepat melakukan kerja sama dengan banyak pihak. salah satunya dengan kementerian bumn. menteri para aman abdur mengatakan, kerja sama saling menguntungkan dan berkelanjutan ini dilakukan dalam rangka mengakselerasi reformasi birokrasi, khususnya dalam pengembangan manajemen asn. melalui nota kesepahaman ini, ada beberapa hal yang ingin ditransformasi dalam pemerintahan, antara lain pengembangan human capital management, pengembangan entrepreneurship birokrasi pemerintahan, penerapan tekno logi informasi dalam tata kelola birokrasi pemerintahan, dan pendayagunaan chief executive officer ceo) bumn dalam pendidikan dan pelatihan asn dukungan jajaran bumn diperlukan untuk memacu penerapan sistem merit dalam manajemen asn yang berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja, mulai dari perencanaan asn, rekrutmen dan orientasi cons, pengembangan kapasitas asn, penilaian kinerja dan reward, promosi, rotasi dan karir, serta sistem pensiun. soal peningkatan kapasitas asn, kementerian para bersama lembaga administrasi negara lan) tengah melakukan penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan (diklat). saat ini kementerian para sedang mendorong transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis human capital management melalui pengembangan asn corporate university.

lingkungan hidup, pengawetan, dan pencanangan sumber daya alam, pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, zz. pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya tahuna) kabupaten, aa. pelaksanaan koordinasi pengelolaan hutan kota, bb.pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hi, cc. pelaksanalaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan: ee. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hi, ff. pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hi, gg. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hi, hh. pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau rth): ii. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan dan konservasi lingkungan hidup serta kajian dampak lingkungan, jj pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala terkait dengan tugas dan fungsinyaparagrafmempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah. untuk menyelenggarpenyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengurangan dan pengurangan dan penanganan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah, cc. pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah, pelaksanaan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerkoordinasi pengurangan sampah melalui pembatasan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali sampah, pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen industriil. pelaksanaan koordinasi penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah, pelaksanaan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaanpelaksanaan perencanaan, pemantauan, dan evaluasidaerah lain dan kemitraan dengan badan usaha lembaga instansidaurulangdaurulangrencanaan fasilitas pendaurulangan sampah pengurangan sampah, xx. pelaksanaan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah pengurangan sampah, pelaksanaan operasional dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah pengurangan sampah, zz. pelaksanaan perencanaan sarana dan prasarana penanganan sampah, aa. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, bb. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah, cc. pelaksanaan penetapan lokasi tempat penampungan sementara tps), tempat pengolahan sampah terpadu test), stasiun peralihan antara spa),dan tempat pemrosesan akhir pas), dd. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah, eemempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasik. untuk menyelenggar perumuspelaksanacc. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut, pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pelaksanaan, koordinasi, dan sinkronisasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir, dan laut, pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar, pelaksanaanpelaksanaankoordinasi kegiatan reklamasi lahan pasca tambang, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian emisi gas rumah kaca grk), pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan rendah karbon: pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana aksi daerah pembangunan rendah karbon, pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan penerbitan rincian teknis penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten, pelaksanaan pembantainerbitan rincian teknis pengumpulan pengangkanerbitan rincian teknisnerbitan rincian teknis penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu daerah kabupaten, zz. pelaksanaan penerbitan rincian teknis penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu daerah kabupaten aa.dalam satu daerah kabupaten, bb. pelaksanaan evaluasi dan pelapor serta limbah bahan berbahaya dan beracun, cc. kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasik. untuk menyelenggarfungsi: perumus,j . dan persetujuan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan, il. pelaksanaan pengawasan terhadapmbinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, oo. pelaksanadiluar pengadilan atau melalui pengadilan,penetapan tanah yang merupaklaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat, pelaksanaan penyusunan data dan informasi profilzz. pelaksanaan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitasaalaksanapelaksanaanlaksanaan pengembangan materi dan metode pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup, ff. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup, gg. pelaksanaanserta penyiapan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup, ii. pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup, serta penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup, ji: pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan, serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, kk. pelaksanaan pemberian dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional, il. pelaksanaan evaluasi dan pelapormm.limbah bahan berbahayakebersihan, utd laboratorium lingkungan, dan utd pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidupsiagian hukum setda ka, 2agen indramayu |setda, yai, sh., china tk. ntp. t0# bagan struktur organisasi lampiran peraturan bupati indramayu dinas lingkungan hidup nomor tahun kabupaten indramayu tanggal januari sss sss sss tentang organisasi dan tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten indramayu kepala kelompok jabatan fungsional umum dan. keuangan umum dan keuangan kepegawaian bidang bidang bidang bidang pengelolaan sampah pengendalian penataan dan tata lingkungan pencemaran dan peningkatan kapasitas bupati indramayu cap ttd nina agustina dan beracrumah tanggalingkungan hidup kabupaten indramayu. kepala adalah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten indramayu. sekretariat adalah sekretariat pada dinas lingkungan hidup kabupaten indramayu. sekretaris adalah sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten indramayu. bidang adalah bidang pada dinas lingkungan hidup kabupaten indramayu. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas lingkungan hidup kabupaten indramayu. sub bagian adalah sub bagian pada dinas lingkungan hidup kabupaten indramayu. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas lingkungan hiduplingkungan hidupnyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasamamempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan konservasi lingkungan hidup serta kajian dampak lingkungan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang tata lingkungan mempunyai fungsi perumuspelaksanacc. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, pelaksanaan penyusunan dan penetapan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple) kabupaten,kabupatelaksanaan pengendali kabupaten, pelaksan(pendapatan domestik bruto pdb) dan pendapatan domestik regional bruto (pdrb) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup, dan ekoregion, pelaksanaan penyusunan neraca sumber daya alam nada) dan lingkungan hidup, il.oo. pelaksanaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis lhs), pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis lhs), pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis lhs), pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis lhs):, persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup), pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan terhadap dokume) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (ukl upl)), pelaksanaan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (tim uji kelayakan, tim pakar, dan konsultan), pelaksanaan proses persetujuan lingkungan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup plh) diterbitkan oleh pemerintah kabupaten,

salinan. aripegawai lingkungan pemerintdalam rangka meningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai lingkungan pemerintah kabupaten serdang bedagai, perlu memberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kinerja pegawadang bedagai tentang tambahan penghasilan pegawai lingkungan pemerintah kabupaten serdang bedagai, mengingat:asaran kinerja pegawaiyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil,pada pemerintah kabupaten serdang bedagai, peraturan bupati serdang bedagai nomor tahun tentang kelas jabatan lingkungan pemerintah kabupaten serdang bedagai, memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang tambahan penghasilan pegawai lingkungan pemerintah kabupaten serdang bedagai.erdang bedagaiperaturan bupati ini. selanjutnya pengisian surat keterangan bertugas diluar kantor dalam aplikasi e kinerja, dilakukan oleh badan kepegawaian daerah melalui tim penegak disiplin. pelaksanaan absensi elektronik bagi pns rumah sakit umum daerah sultan sulaiman yang bertugas melaksanakan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat dibagi dalam (empat) shift, yaitu sebagai berikut shift pertamdutigempat. shift sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi pejabat struktural dan pns yang bertugas mengelola manajemen rumah sakit umum daerah sultan sulaiman dan diberlakukan jam kerja sebagaimana dimaksud pada dan pns yang melaksanakan absensi elektronik masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja, dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf pns yang melaksanakan absensi elektronik pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja (cepat pulang), dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap pns wajib mengisi aktivitas uraian pekerjaan harian dengan waktu aktifitas kerja selama (tiga ratus) menit hari kerja kedalam sistem aplikasi e kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. pengisian aktivitas uraian pekerjaan dalam sistem aplikasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diakses pada alamat website pengisian aktivitas uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada adalah setiap hari kerja dimulai sejak pukul wib sampai dengan pukul wib. dalam hal pegawai tidak masuk kerja karena cuti dan tugas belajar, maka badan kepegawaian melalui tim penegak disiplin mengisi semua data keterangan cuti dan tugas belajar dimaksud dalam aplikasi e kinerja. dalam hal pegawai tidak masuk kerja karena izin, sakit dan tugas luar, maka setiap opd melalui admin untuk mengisi semua data keterangan izin, sakit dan tugas luar dimaksud dalam aplikasi e kinerja. dalam hal mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan karena error system jaringan, kerusakan perangkat, listrik mati, sidik jari tidak terbaca oleh sistem dan pada saat pelaksanaan upacara kenegaraan atau hal yang sejenisnya dimana dilokasi tersebut tidak tersedia alat mesin absensi elektronik, maka penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual. penghitungan kehadiran pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah pimpinan opd menyampaikan informasi secara tertulis kepada tim penegak disiplin c.g kepala badan kepegawaian daerah kabupaten serdang bedagai tentang kendala, penyebab mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan atau melaksanakan upacara kenegaraan dengan melampirkan daftar hadir manual opd lampiran ii): surat pernyataan (lampiran iii), dan bukti keterangan yang sah lainnya. format daftar hadir manual dan surat pernyataan tercantum pada lampiran dan lampiran iii peraturan bupati ini. pimpinan opd bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada disertai surat pernyataan tanggungjawab tentang kebenaran data yang tercantum pada aplikasi kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab vii mekanisme pencairan tpp pimpinan opd menyampaikan surat permohonan penetapan besaran penerimaan tpp masing masing opd badan kepegawaian daerah kabupaten serdang bedagai. permohonan penetapan besaran penerimaan tpp disampaikan badan kepegawaian daerah pada minggu pertama bulan berikutnya. badan kepegawaian daerah melalui tim penegak disiplin melakukan verifikasi dan menetapkan nilai tpp sesuai dengan hasil output pada aplikasi kinerja. selanjutnya badan kepegawaian daerah melalui tim penegak disiplin menyetujui perhitungan tpp yang telah ditetapkan dengan menyertakan tandatangan pada lampiran penerima tppermohonan pencairan tpp yang telah disetujui oleh tim penegak disiplin diserahkan kepada masing masing opd untuk selanjutnya disampaikan kepada badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten serdang bedagai sebagai pedoman pembayaran tpp. bab viii monitoring dan evaluasi untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja pns dilaksanakan evaluasi, monitoring, dan sidak kehadiran pegawai saat apel pagi, apel sore, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk tim penegak disiplin yang ditetapkan dalam keputusan bupati. sidak kehadiran yang dimaksud pada dilaksanakan dengan (dua) metode yaitu: sidak sidik jari, sidak kehadiran fisik pegawai. bab sanksi pelaksanaan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan apabila diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja maka dikenakan sanksi tidak diberikan tpp pada bulan berjalan. bab ketentuan lain lain bagi pejabat pelaksana yang belum ditetapkan pada nomenklatur jabatan pelaksana, maka besaran tpp yang diterima berdasarkan dengan golongan ruang sebagai berikut pelaksana golongan sebesar dengan harga jabatan sebesar pelaksana golongan iii sebesar dengan harga jabatan sebesar pelaksana golongan dan golongan sebesar dengan harga jabatan sebesar pelaksana pada badan perencanaan dan pembangunan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset sebesar golongan dan iii sebesar dengan harga jabatan sebesar golongan dan sebesar dengan harga jabatan sebesar pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan bupati serdang bedagaiserdang bedagai tahunlas jabatan, nilai jabatan, indeks harga nilai jabatan, faktor penyeimbang dan harga jabatan lingkungan pemerintah serdang bedagai sekretariat daerahsekretaris daerah asisten pemerintahan umum asisten perekonomian pembangunan sosial asisten administrasi umum staf ahli bupati bidang perekonomian, pembangunandm kepala bagian pemerintahan kepala bagian hukum kepala bagian perekonomian dan pembangunan kepala bagian layanan pengadaan barang jasa kepala bagian kesejahteraan rakyat kepala bagian umum kepala bagian keuangan kepala bagian organisasi kepala subbagian pemerintahan umum kepala subbagian otonomi daerah kepala subbagian kerjasama dan perbatasan kepala subpage para subbagian perundang undangankepala subbagian dokumentasi dan penyuluhan hukum kepala subbagian bantuan kepala subbagian tas kepala subbagian perekonomian kepala subbagian pembangunan kepala subbagian pengembangan potensi daerah kepala subbagian perencanaan dan pembinaan kepala subbagian pengadaan kepala subbagian evaluasi, pelaporan dan penyelesaian singgah kepala subbagian administrasi kesejahteraan rakyat 9g kepala subbagian agama dan urusan haji kepala subbagian pelayanan dasar kepala subbagian tata usaha dan protokol kepala subbagian peralatan, perlengkapan dan rumah tangga kepala subbagian perawatan dan pemeliharaan kepala subbagian kepala subbagian pembukuan dan verifikasi sekretariat kepala subbagian anggaran sekretariat kepala subbagian kelembagaan dan tatalaksana kepala subbagian kepala subbagian analisa jabatan pengelola pengadaan barang jasa pertama penyuluh hukum pertama analis, penyusun, penyuluh, perancang, menelaah, penata, bendahara pengelola, pranata, sekretaris, koordinator, verifikator pengadministrasi, pemandu, ajudan, pengemudi, teknisi, pranata, operator sekretariat dprd index kelas nilai harga faktor harga nilai tpp nama jabatan per kelas jabatan jabatan nilai penyeimbang jabatan jabatan jabatan sekretaris dprd kepala bagian umum kepala bagian persidangan dan perundang undangan kepala bagian program dan keuangan kepala bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan kepala subbagian tata usaha dan kepegawaian kepala subbagian rumah tangga kepala subbagian perlengkapan kepala subbagian kajian perundang undangan kepala subbagian persidangan dan risalah kepala subbagian humas, deetokol dan publikasi kepala subbagian perencanaan dan penganggaran kepala subbagian verifikasi kepala subbagian akuntansi dan pelaporan kepala subbagian fasilitasi penganggaran kepala subbagian fasilitasi pengawasan kepala subbagian kerjasama dan aspirasi penyusun, bendahara pengelola, pranata, ditulis, jurnalis, pranata acara, verifikator pengadministrasi, petugas teknologi, ajudan, komandan petugas, pengemudi inspektoratsekretaris inspektormadya auditor muda kepala subbagian perencanaan kepala subbagian evaluasi dan pelaporan kepala subbagian administrasi dan umum auditor pertama analis, penyusun, mengevaluasi, bendahara jft auditor pelaksana dinas kelautan dan perikandm dan pengelolaan hasil perikanan kepala bidang perikanan tangkap kepala bidang perikanan budisdm dan informasi perikanan kepala seksi kelembagaan perikanan kepala seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kepala seksi pengelolaan wilayah pesisir kepala seksi pengembangan perikanan tangkap kepala seksi pengembangan dan pengelolaan tpi kepala seksi kesehatan ikan dan pengelolaan lingkungan perairan kepala seksi budidaya dan pengembangan produksi kepala seksi perbenihan analis, penyusun, bendahara dinas kependudukan dan pencatatan sipianalis, bendahara, penyusun, pengawas, pemeriksa, pengendali teknologi statistics, pranata komputer, arsiparis, pengelola calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat dengan cons adalah calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten serdang bedagai. pegawai adalah pns dan cons pemerintah kabupaten serdang bedagaisebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerjayang selanjutnya disingkat dengan jpt adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. pejabat pimpinan tinggi adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab memimpin dan memotivasi setiap pegawai pada instansi pemerintah melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis, rekomendasi kebijakan, kepemimpinan manajemen, pengembangan kerjasama dengan instansi lain, keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku pns. jabatan administrasitaukabupaten serdang bedagai. beban kerja adalahkinerja adalah hasil dari tugas aktivitas kerja yang dicapai dari rangkaian kegiatan programatau sasaran kerja yang ditetapkan. hari kdinas kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayapemudaan dan olahraga kepala bidang pariwisata kepala bidang kebudaymberdayaan pemuda kepala seksi peningkatan olahraga prestasi dan rekreasi kepala seksi sarana prasarana dan kemitraan olahraga kepala seksi destinasi dan industri pariwisata kepala seksi pemasaran pariwisata kepala seksi pengembangan ekonomi kreatif kepala seksi cagar budaya dan permusuhan kepala seksi tradisi dan kesenian kepala seksi sejarah dan kepurbakalaan analis, penyusun, bendahara, pengawas pengadministrasi, pelatih, pemandu dinas kesehatsehatan masyarakat kepala bidang pencegahan gan pengendalian penyakit kepala bidang pelayanan kesehatan kepala bidang sumber daya kesehatesehatan keluarga dan gizi kepala seksi kesehatan lingkungan, kes. kerja, kes. olahraga promosi dan pemberdayaan masyarakat kepala seksi surveilans dan imunisasi kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular tidak menular dan kes. jiwa kepala seksi pelayanan kesehatan primer kepala seksi pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional kepala seksi sumber daya manusia kesehatan kepala seksi kefarmasian, kepala upt puskesmas kepala upt gudang obat analis, bendahara, penyusun, penyuluh, pemeriksa dinas ketahanan pternakan dan kesehatan hewnan pangan kepala seksi penganekaragaman konsumsi pangan kepala seksi keamanan pangan kepala seksi pembibitan dan produksi kepala seksi kesehatan hewan kepala seksi kesmavet dan pengolahan hasil kepala upt balai penyuluhan pertanian bpp) dinas ketahanan pangan pengawas analis, penyusun, bendahara, pengawas, penyuluh dinas komunikasi dan informatiklolaan informasi dan komunikasi publik kepala bidang penyelenggaraan government kepala subbagian umum dan kepegawaian kepala subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan kepala seksi pengelolaan informasi publik kepala seksi pengelolaan komunikasi publik kepala seksi kehumasan, layanan informasi dan komunikasi publik kepala seksi infrastruktur dan teknologi kepala seksi pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi kepala seksi layanan government analis, bendahara, penyusun, pengendali teknologi, perancang, penyuluh pengelola, operator kan dinas lingkungan hidupataan dan penataan plh kepala bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidupseksi penegakan kepala seksi pengelolaan sampah kepala seksi peningkatan kepala seksi limbah kepala seksi pencemaran lingkungan kepala seksi kerusakan lingkungan kepala seksi pemeliharaan lingkungan hidup kepala upt laboratorium lingkungan analis, penyusun, bendahara, menelaah, penyuluh, pengawas dinas ketenagakerjaan koperasi dan udara mikro kelas nilai indeks faktor harga nilai tpp nama jabatan harga berkelas jabatan jabatan penyeimbang jabatan jabatan jabatan kepala dinas kepala bidang pembinaan pelatihan dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja kepala bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial kepala bidang koperasi dan usaha mikrotihan dan produktivitas kepala seksi penempatan tenaga kerja kepala seksi perluasan kesempatan kerja kepala seksi persyaratan kerja dan pengupahan kepala seksi jaminan sosial tenaga jaminan sosial tenaga kerja kepala seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepala seksi kelembagaan dan pengawasan kepala seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi kepala seksi pemberdayaan analis, penyusun, bendahara, penyuluh, instruktur sistem managemen, menelaah, fasilitator, penyusun dinas pemberdayaan masyarakat dan desamerintahan kepala bidang kelembagaan, sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat kepala bidang usaha ekonomi desa dan pembangunan kawasan perdeskapasitas aparatur desa dan bpd kepala seksi keuangan dan aset desa kepala seksi penataan desa dan administrasi pemerintah desa kepala seksi pelayanan dasar dan pkk kepala seksi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa dan gotong royong kepala seksi kelembagaan kepala seksi usaha kepala seksi potensi desa dan ttg kepala seksi pembangunan kawasan perdesaan dan pengentasan kemiskinan analis, penyusun, bendahara, penyuluh mengevaluasi dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintuanaman modal kepala bidang kebijakan, pelaporan dan pengaduan kepala bidang pelayanan perizinan kepala subbagian umum dan kepegawaian kepala subbagian perencanaan, kenangan dan akuntabilitas kepala seksi pengembangan iklim, kerjasama dan promosi kepala seksi pengendalian pelaksanaan kepala seksi data dan sistem informasi kepala seksi perencanaan kebijakan kepala seksi pengawasan dan pelaporan kepala seksi pengaduan dan informasianalis, bendahara, penyusun dinas perhubungarana dan prasarana perhubungan kepala bidang lalu lintas perhubungan kepala bidang kesangkutan kepala seksi pengujian kendaraan bermotor kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas kepala seksi perparkiran kepala seksi pengendalian dan operasional kepala seksi bimbingan keselamatan analis, bendahara, penyusun, surveyor, pengawas, pemeriksa dinas pendidikmbinaan aud dan pendidikan non formal kepala bidang pembinaan kepala bidang pembinaan kepala bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikptk, paud dan kepala seksi pendidik dan kepala seksi pendidik dan analis, bendahara prabu kebersihan jam kerja adalah waktu bagi setiap pns dan cons untuk wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja. jam kerja efektif artinya jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja yangsasaran kerja pegawai yang diatur dengan peraturan perundang undangan. tugas kedinasan atau disebut juga tugas luardi atau standar prosedur kerja. bukti keterangan yang sah adalah suatu bukti berupa surat untuk menunjukkan keadaan seorang pns pada hari tersebut sedang berada pada suatu tempat karena alasan kedinasan atau karena suatu keadaan atau keperluan yang mengakibatkan pns tersebut tidak dapat hadir kerja. tidak masuk kerja tanpa keterangan atau disebut juga alpa adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat ataupun tidak ada kabar berita. sakit adalah suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang yang mengakibatkan pns cons tidak dapat masuk kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah. izin adalah suatu permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang pns kepada atasannya dan disetujui oleh atasannya untuk keperluan tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja selesai, karena suatu alasan (alasan yang dapat diterima akal sehat) keperluan yang sangat mendesak harus dilakukannya luar dari tugas kedinashukuman disiplin tingkat sedang adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pns atas ketidakdisiplinannya yaitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selamaseorang pns atas ketidakdisiplinannya, yaitudinas perindustrian dan perdagrindustrian kepala bidang perdagangan kepala bidang pasarsarana dan prasarana industri kepala seksi pembinaan kerajinan daerah dan promosi kepala seksi pendaftaran dan pengawasan perindustrian kepala seksi stabilisasi perdagangan kepala seksi perizinan dan pengembangan perdagangan kepala seksi pengawasan perdagangan kepala seksi pembangunan pasar kepala seksi pengelolaan pasar kepala seksi pembinaan nan pasar kepala upt metrologi nan pengamat tera mahir analis, penyusun, bendahara, pengembang, pengawas, fasilitator genera pelaksana pengolah, pengelola dinas perpustakaan dan kearsipanrpustakaan kepala bidang kearsipyanan dan kerjasama perpustakaan kepala seksi akuisisi, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka kepala seksi pembinaan dan pengolahan teknologi informasi perpustakaan kepala seksi pengolahan dan pelestarian arsip kepala seksi layanan dan pembinaan arsip kepala seksi pengembangan kerjasama dan teknologi informasi arsip analis, bendahara, penyusun, konservatori, pengawas, penyuluh pengelola, pranata kar kan dinas pertanirasarana dan sarana pertanian kepala bidang tanaman kepala bidang perkebunan kepala bidang penyuluhkepala seksi lahan dan irigasi kepala seksi pupuk, pestisida dan asinan kepala seksi pembiayaan dan investasi kepala seksi perbenihan dan perlindungan tanaman kepala seksi produksi kepala seksi pasca panen dan pengolahan hasil kepala seksi perbenihan dan perlindungan kepala seksi produksi dan pembinaan usaha kepala seksi pasca panen dan pengolahan hasil kepala seksi kelembagaan penyuluhan kepala seksi ketenagaan penyuluhan kepala seksi metode dan informasi penyuluhan kepala upt dinas pertanian kepala upt kebun bibit perkebunan dinas pertanian kab. serdang bedagai penyuluh pertanian madya penyuluh pertanian muda penyuluh pertanian penyelia penyuluh pertanian pelaksana lanjutan penyusun, pengawas penyuluh pertanian pelaksana pengelola penyuluh pertanian pelaksana pemula dinas perumahan dan kawasan permukimanrumahan kepala bidang kawasan permukiman kepala bidang pertanahan a00yediaan dan pembiayaan perumahan kepala seksi pengawasan dan mengevaluasi perumahan kepala seksi prasarana dan sarana perumahan kepala seksi penataan dan peningkatan kualitas permukiman kepala seksi pendataan dan pencegahan permukiman kumuh kepala seksi penyehatan lingkungan dan penyediaan air minum kepala seksi penyediaan tanah kepala seksi penyelesaian sengketa tanah kepala seksi penataan tanah kepala upt pelayanan air nan minum analis, bendahara, pengawas, menelaah, penata, mediator survey, teknisi dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakkualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga kepala bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak pemenuhan hak anak kepala subbagian umum dan a00 kepegawaian kepala subbagian keuangan dan perlengkapan kepala subbagian perencanaan kepala seksi advokasi dan menggerakan kepala seksi penyuluhan dan pendayagunaan pkb kepala seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga kepala seksi jaminan ber kepala seksi pembinaan kesehatan ber kepala seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga kepala seksi pelembagaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi kepala seksi pelembagaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukumseksi pelembagaan pengarusrlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan kepala seksi perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak kepala seksi pemenuhan hak anak, data dan informasi anak kepala upt regional kepala upt regional kepala upt regional iii kepala upt regional kepala upt regional kepala upt regional kepala upt regional vii kepala upt regional viii kepala upt regional kepala upt regional analis, bendahara, penata, penyusun, penyuluh, pengawas, dinas pekerjaan umum dan penataan ruangbina marga |. kepala bidang pengelolaan sumber daya air dan irigasi kepala bidang perencanaan dan pelaporan kepala bidang penataan ruang dan bangunan kepala bidang peralatan dan pengendalian mutu kepala subbagian umum dan kepegawaian kepala subbagian keuangan ken kepala subbagian perlengkapan dan aset kepala seksi pembangunan dan pemeliharaan jalan kepala seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan kepala seksi pembangunan dan pemeliharaan drainase kepala seksi pengelolaan sumber daya air kepala seksi pengembangan dan pengelolaan irigasi kepala seksi penanganan pasca banjir kepala seksi perencanaan . kepala seksi pelaporan kepala seksi monitoring dan evaluasi kepala seksi perencanaan tata ruang kepala seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kepala seksi tata bangunan dan pemeliharaan bangunan kepala seksi laboratorium dan pengujian bahan kepala seksi peralatan kepala seksi jasa konstruksi dan kelembagaan kepala upt wilayah kepala upt wilayah kepala upt wilayah iii kepala upt wilayah kepala upt wilayah kepala upt wilayah kepala upt wilayah vii analis, bendahara, penata, pengawas, penyusun, menelaah, pemeriksa, penguji pengolah, pengelola iso0oo| pengadministrasi, teknisi, pemelihara, operator prabu kebersihan dinas satuan polisi pamong prajtrantibum .0as kepala bidang penegakan perda kepala bidang kebakaran dan penyoperasi dan pengendalian kepala seksi perlindungan masyarakat kepala seksi ketertiban umum kepala seksi penegakan kepala seksi hubungan antar lembaga kepala seksi bimbingan dan penyuluhan kepala seksi pencegahan kepala seksi pemadam dan penyelamatan kepala seksi sarana dan prasarana analis, penyusun, bendahara, pembina, penyidik, petugas pengelola, pranata pengadministrasi, komandan, pranata, pelatih, satuan pelaksana, pengemudi, teknisi pungut dinas sosiarehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskiseksi identifikasi penguatan kapasitas kepala seksi pendampingpenyusun, mengevaluasi badan kesatuan bangsa dan politikideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kepala bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasionalubbidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan kepala subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan kepala subbidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum kepala subbidang penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini analis, penyusun, bendahara pengelola, pengolah, verifikatorperangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawadex harga nilai jabatan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap nilai jabatan. faktor penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan distribusi nilai tambahan penghasilan pegawai pada setiap kelas jabatan berdasarkan kemampuan keuangan daerahpegawai berdasarkan uraian tugas. sistem absenatau sekumpulan data elektronik yang meliputiytroniktasan pejabat penilaikepegawaiangembangan karir dan pembinaan kepala bidang pengadaan dan mutasi kepala bidang pendidikan dan pelatihan sekretaris dewan pengurus kopi kepala subbagian umum dan informasi kepegawaian kepala subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan kepala subbidang jabatan aparatur sipil negara kepala subbidang pembinaan kepala subbidang kesejahteraan kepala subbidang pengadaan pegawai dan pensiun kepala subbidang kepangkatan kepala subbidang mutasi kepala subbidang diklat penentangan kepala subbidang diklat teknis kepala subbidang diklat kan fungsional kepala subbagian umum dan kerjasama kepala subbagian olahraga, seni budaya mental dan rohani kepala subbagian usaha, kaban dan sosial analis, penyusun, bendahara pembina pengelola, pranata badan pendapatan daerahdaftaran, pendataan dan penetapan kepala bidang pembukuan dan pelaporan kepala bidang penagihan, keberatan dan pengembangankepala subbidang perhitungan dan penetapan kepala subbidang pengelola data kepala subbidang kepala subbidang pemeriksaan pajak kepala subbidang tunggakan pendapatan daerah kepala subbidang nan penagihan kepala subbidang kepala subbidang evaluasi dan pengembangan penyusun statis pelaksana, pemeriksa pajak pelaksana, penyuluh pajak pelaksana, penilai pajak bumi bangunan pelaksana, pranata komputer pelaksana pengelola, verifikator, pengolah badan pengelola keuangan dan asetrbendaharaan dan akuntansi kepala bidang asetanggaran pendapatan kepala subbidang anggaran belanja kepala subbidang verifikasi dan evaluasi anggaran kepala subbidang perbendaharaan kepala subbidang kas daerah kepala subbidang kepala subbidang perencanaan kebutuhan aset kepala subbidang ketatausahaan dan penghapusan aset kepala subbidang pengendalian dan pendayagunaan aset analis, penyusun, bendahara, penata pengelola, verifikator badan perencanaan pembangunan daerahperencanaan pembangunan ekonomi kepala bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya kepala bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pengembangkepala subbidang pertanian, kelautan perikanan dan ketahanan pangan kepala subbidang perindustrian, perdagangan koperasi dan ukm kepala subbidang ekonomi keuangan dan penanaman modal kepala subbidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat kepala subbidang sdm ketan kana dntpentanan soo0 kepala subbidang pemerintahan dan pelayanan publik kepala subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepala subbidang perhubungan dan pariwisata kepala subbidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup kepala subbidang penelitian, pengembangan sosial budaya dan ekonomi kepala subbidang penelitian, pengembangan sarana dan prasarana kepala subbidang pelaporan, evaluasi dan statistik penyusun pengelola, pengolah soon ose badan penanggulangan bencanacegahan dan kesiapsiagaan kepala bidang kedaruratan dan logistik kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksiubbidang pencegahan kepala subbidang kesiapsiagaan kepala subbidang kedaruratan kepala subbidang logistik kepala subbidang rekonstruksi kepala subbidang rehabilitasi analis, bendahara, penyusun, penyuluh, pemeriksa, juru gambar rumah sakit umum daerah sultan sulaimidang perencanaan dan pengembangan kepala bidang pelayanan medis dan keperawatan kepala seksi penyusun program kepala seksi diklat kepala seksi monitoring dan evaluasi kepala seksi pelayanan medis kepala seksi keperawatan kepala seksi bina asuhan mutu dan ketenagaan kepala subbagian umum kepala subbagian kepegawaian kepala subbagian keuangan dokter madya, dokter gigi madya perawat madya apoteker madya dokter gigi muda dokter muda dokter pertama epidemiologi kesehatan mudperawat muda apoteker muda perawat pertama, psikolog klinis pertama nutrisionis pertama, epidemiologi kesehatan pertama perawat penyelia, perawat gigi penyelia, radiografi medis penyelia bidan penyelia, nutrisionis penyelia, pranata komputer pelaksana penyelia, pranata laboratorium kesehatan penyelia perawat pelaksana lanjutan, perawat gigi pelaksana lanjutan, radiografi pelaksana lanjutan, perekam medis pelaksana lanjutan asisten apoteker pelaksana lanjutan bidan pelaksana lanjutan, nutrisionis pelaksana lanjutan, pranata komputer pelaksana lanjutan, refraksionis optisien pelaksana lanjutan, pranata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan, fisioterapis pelaksana lanjutan, analis, bendahara, penata perawat pelaksana, perawat gigi pelaksana radiografi pelaksana, perekam medis pelaksana teknisi elektromedis pelaksana asisten apoteker pelaksana bidan pelaksana nutrisionis pelaksana, pranata komputer pelaksana bidan pelaksana pemula, pengadministrasi, penata, teknisi, pengemudi ambulansna kepala seksi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa kepala seksi pendapatan kepala seksi ekonomi, sosial dan buanalis, bendahara, penyusun pengadministrasi, penanda prabu kebersihanpala seksi ekonomi, sosial dan budaya pemberdayaan masyarakat dan desa kepala seksi pendappenyusun pengadministrasi, penanda prabu kebersihan iso kelurah, ketenteraman dan ketertiban umum kepala seksi pelayanan nan umum kepala seksi kesejahteraan sosial pengolah, pengelola pengadministrasi, pemandu prabu kebersihanpnnannnnnnnnnnannnnnnnnnnnay telepon erna men men nnnnnnnnnnnnnnnnannnnnaa daftar hadir manual hari tanggal unit kerja lil heeeeleeieliteeielil lil eeeeeieliteeielil lil eeeeeieliteeieil lil heeeeeeieliteeieil leileeeeeeliteeieil lele eeeeeliteeieil lil heeeeleeieliteeieil lil heeeeleeliteeieil lie eeeeleeieliteeielil aaa aaa cellist salah satu keterangan ket kepala opd alpa hadir terlambat menit terlambat diatas menit nama pulang cepat pangkat cuti melahirkan nip.serdang bedagai, dto. soedirman bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan kepada pns dan cons tujuan pemberian tpp adalah untuk meningkatkan kinerja pns, meningkatkan integritas pns, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan disiplin pns, dan meningkatkan kesejahteraan pns. bab iii komponen tambahan penghasilan pegawai tambahan penghasilan pegawai yang diberikan terdiri dari tpp berdasarkan beban kerja atau bobot sebesar tpp berdasarkan kinerja sebesar o, dan tpp berdasarkan mobilitas kerja sebesar bab klasifikasi dan mekanisme tambahan penghasilan pegawai tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan berdasarkan beban kerja atau bobot (kelas dan nilai) jabatan berbasis absensi elektronik. tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan berdasarkan capaian kinerja pns setiap bulanan yang dinilai diukur dengan waktu aktivitas kerja atau jam kerja efektif dengan ketentuan jam kerja efektif per hari berjumlah (lima) jam atau menit. tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan berdasarkan cakupan tugas kompleksitas tugas dan mobilitas kerja pns. tpp berdasarkan beban kerja atau bobot (kelas dan nilai) jabatan yang diterima pns dipengaruhi oleh kehadiran pegawai. tpp berdasarkan kinerja yang diterima pns dipengaruhi oleh capaian waktu aktivitas kerja atau jam kerja efektif. tpp berdasarkan mobilitas kerja yang diterima pns dipengaruhi oleh aktivitas pegawai dalam (satu) bulan. (pulang cepat), ketidakhadiran kerja karena cuti, ketidakhadiran kerja karena keterangan lain. dalam melakukan penghitungan kehadiran pegawai untuk tpp berdasarkan beban kerja atau bobot dalam hal mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja. lampiran ipetamw: pnnannnannnnnnnnannnannng telepon en nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaanaaaa socio0o0000ocoococoococrooococococococo. maan surat pernyataanmenyatakan dengan sebenarnya, bahwa pada hari . tanggal . bulan . tahun . pukul. s dl.ij.j.nip lena nanaanannaanco.o.oceceoeceoeceocoscaosvasosvoaosvosvovouoooc xocccoc xccicucucaaca penannnannnannnanananannnang telepon ena nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaannaaaaan surat izin saya yang bertandatangan bawah ini nama nip pangkat jabatan unit kerja dengan ini memohon kepada bapak ibu .(nama jabatan kepala unit kerja) agar dapat mengizinkan saya untuk tidak masuk kerja, pada hari tanggal.karena alasan. jj.cco. demikian permohonan ini saya perbuat dengan sebenarnya, dan apabila keterangan pada surat ini ternyata tidak benar dan mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia pertanggungjawaban menanggung kerugian tersebut. menyetujui, atasan langsung pns ybs hormat saya, unit kerja mengetahuimm kn: co.o.oceceoeceoeceocoscaosvasosvoaosvosvovouoooc xocccoc xccicucucaaca ennamannanannanannanananannannny telepon anno enennennenen nenek nenek surat keterangan nomor yang bertandatangan bawah ini nama bau. kepala opd) pangkat gol ruang bonnanaanannannanaana ana aan jabatan bnkanaanaananaan nana unit kerja ponnannanan nana nan aan aan aan menerangkan dengan sebenarnya, bahwa: nama benaatatananeaaa. pns berstatus bertugas diluar kantor) pangkat gol ruang bonnanaanannannanaana ana aan jabatan bnkanaanannanaal anna unit kerja ponnannanan nana nan aan aan aan pada hari . tanggal . bulan penanaman senip nenek neannaananaan pemerintah kabupaten serdang bedagai mm kn: co.o.oceceoeceoeceococaocasosvoasvoauavouoc xocccoc xcciicecuc.a. ennamannanannanannanananannannny telepon anno enennennenen nenek nenek socio0o0000ocoococoococrooococococococo. maan surat pernyataan tanggung jawabdengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya tentang kebenaran data dan administrasi yang terlampir pada aplikasi kinerja yang merupakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai tpp) lingkungan pemerintah kabupaten serdang bedagai. demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya inisalinan. lampiran vdaftar penerima tambahan penghasilan pegawai (tpp) bulan denaaannananaaanaaaan unit kerja opd dewanaananananaananaan jumlah potongan nama jabatan kelas nilai tpp per jumlah aer tanda jabatan kelas jabatan tpp tpp tpp tpp kotor sin yang tangan berdasarkan berdasarkan berdasarkan diterima beban kerja kinerja mobilitas kerjto. lo. lo.) diketahui disetujui bendahara pengeluaran kepala opd opd nama nama pangkat pangkat nip nip bupati serdang bedagai, dto. soedirman aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada untuk tpp menunjang mobilitas kerja ditentukan berdasarkan indikator aktivitas ketidakhadiran pegawai yang meliputi ketidakhadiran kerja karena melaksanakan perjalanan dinas luar daerah negeri dan mengikuti diklat bintik luar daerah, ketidakhadiran karena cuti: ketidakhadiran kerja tanpa keterangan yang sah atau dengan keterangan yang sah. dalam melakukan penghitungan aktivitas pegawai untuk tpp berdasarkan mobilitas kerja untuk ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada dihitung sebagai jumlah hari ketidakhadiran kerja. kehadiran pegawai dan aktivitas pegawai setiap bulan dihitung melalui sistem aplikasi e kinerja dan sistem absensi elektronik. metode penghitungan kehadiran pegawai yang dilakukan dengan sistem absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada digunakmulai dari (satu) sampai dengan (lima belas) menit: skor jumlah hari keterlambatan nilai tpp per kelas jabatan. terlambat mulai dari (enam belas) menit sampai dengan seterusnya: skor jumlah hari keterlambatan(pulang cepat) skor jumlah hari pulang cepatmelahirkan dan cuti sakit: skor jumlah hari cuti nilai tpp per kelas jabatan. tidak hadir kerja karena cuti alasan penting dan cuti besar: skor jumlah hari cutijumlah hari ketidakhadiran kerja nilai tpp per kelas jabatan. tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (izin sakit): skor jumlah hari ketidakhadiran kerja nilai tpp per kelas jabatan. jumlah skor sampai dengan skor merupakan total potongan ketidakhadiran berdasarkan beban kerja atau bobot (kelas dan nilai) jabatan yang dipengaruhi kehadiran dalam (satu) bulanadanya pemberitahuan atau keterangan ketidakhadiran (alpapada huruf angka karena alasan sakit atau izin dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau surat izin yang mendapat persetujuan pimpinan opp yang diberikan kepada pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut: tpp berdasarkan beban kerja atau bobot, dihitung dengan rumus sebagai berikut: tpp nilai tpp per kelas jabatan jumlah potongan ketidakhadiran tpp berdasarkan kinerja, dihitung dengan rumus sebagai berikut: nilai tpp per kelas jabatan x30 yox total waktu aktivitas kerja tp2 w jam kerja efektif tpp berdasarkan mobilitas kerja, dihitung dengan rumus sebagai berikut: naa jumlah tidak hadir harga jabatan) tpp nilai tpp per kelas jabatan jumlah hari kerja besaran nilai jabatan untuk setiap kelas jabatan, indeks nilai harga jabatan, faktor penyeimbang, harga jabatan dan nilai tpp per kelas jabaterima tambahan penghasilan pegawai tpp diberikan kepada dan cons. tpp tidak diberikan kepada pns yang sedang menjalankan tugas belajar yang menerima beasiswa: pns cons yang berstatus sebagai pegawai titipan dalam atau luar pemerintah kabupaten serdang bedagai, pns cons yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh luar instansi pemerintah kabupaten serdang bedagai, pns cons yang berstatus fungsional guru, pengawas sekolah dan fungsional tenaga medis pada puskesmas, pns yang berstatus sebagai sekretaris desa dan bekerja kantor desa, pns yang mengambil cuti diluar tanggungan negara, pns cons yang berstatus terdakwa atau terpidana, dan pns cons yang sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. pns cons yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan tpp dengan ketentuan sebagai berikut: hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tpp untuk jangka waktu (satu) bulan, hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tpp untuk jangka waktu (tiga) bulan, penghentian pemberian tpp sebagaimana dimaksud pada terhitung mulai pada bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkantidak menerima tpp sampai dengan bulan desember tahun berjalan. pns pindahan sebagaimana dimaksud pada dapat menerima tpp bila menduduki jabatan struktural. pns yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan tpp sesuai dengan jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal keputusan ditetapkan. pns yang mengalami mutasi opd lain, maka pemberian tpp dibebankan pada opd tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada opd dimaksud. pns yang ditetapkan oleh bupati sebagai pelaksana tugas it) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan secara defenitif, maka diberikan tpp sesuai dengan jabatan yang diembanopd. pemberian tpp dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten serdang bedagai. bab sistem aplikasi e kinerja dan sikinerja dan sistem absensi elektronik, hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan sebagai informasi elektronik yang sah dalam melakukan pembayaran tpp dan penjatuhan hukuman disiplin pnsdilingkungan pemerintah kabupaten serdang bedagai. pembinaan pelaksanaan aplikasi kinerja dan sistem absensi elektronikbadan kepegawaian daerah kabupaten serdang bedagai. pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh kepala opd. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara sosialisasi: bimbingan teknis, cc. pelatihan, penyedia sarana dan prasarana. pengawasan pelaksanaan sistem aplikasi e pnsserdang bedagai. jam kerja lingkungan pemerintah kabupaten serdang bedagai sebagaimana dimaksud pada yaitu sebagai berikut senin s d kamis pukul s d wib. jumat pukul s d wib. pns wajib melaksanakan absensi elektronik masuk kerja sebelum pelaksanaan apel pagi diantara pukul s d pns wajib melaksanakan absensi elektronik pulang kerja setelah pelaksanaan apel sore diantara pukul s d pada hari senin s d kamis dan diantara pukul s d pada hari jumat.

nan sisinani menterioanicaciaa) hama tniipk") pemerintahan yang opini bpk (wtp bersih dan bebas kkn sarana pam terwujudnya peningkatan meeraan akuntabilitas kinerja birokrasi instansi pemerintah yang akuntabel skala t) skala s d sumber: diolah dari rajin pendahuluan menteri negaraj: menko perekonomian, mana kesra, menang pan rb, menkeu, mendagri, kepala ukp ppp, prof. dr. ras rasyid lam kemasan nasea hua menteri negtim pengarah tana dana! anggota: pejabat eselon kementerian lembaga pemerintah daerah tim tekananbbi tuhan sesuaieni menteri@a. evaluasi yang sudah nasional maupter : cc)ihas mamanitutkottws firma range dang sampa penyusunan pedoman umum sistem kelembagaan pe peraturan menteri pan dan tentang pedoman umum p1nn peraturan menteri pan dan tentang sop penataan singa pes kelembagaan pemerintah militan pemantauan dan evaluasi organisasi kementerian hasil pemantauan dan evaluasi organisasi kementerian yeole:kelembagaan instansi pemerintah yang menerapkan ppk (blu pemantauan dan evaluasi kelembagaan instansi pe hasil pemantauan dan evaluasi kelembagaan instansi perintah yang menerapkan ppk blukan tentukan lemamasangag) #etamdiwaptan lembaga negara lembaga negara nonstruktural (kelembagaan sekretariat non struktural struktural struktural daerah daerah abhetttoo wanna pte pemerintahan ann ruu administrasi indah avsmmtaamaa permen para tentang pedoman analisis proses bisnis pada baba dan pemda k l pemda, termasuk spesialisasinya rig tan penyusunan perencanaan pegawai formasi) secara antai pedoman assessment kompetensi individu pegawai divide pegawai pengembangan sistem diklat diklat seo kerja penyusunan pedoman penyusunan pola karir sistem pedoman pengembangan sistem diklat program dan kegiatan penyusunan pedoman pengembangan data base sdm pedoman pengembangan database sdm aparatur negara aparatur negara penyusunan pedoman evaluasi jabatan iii: pedoman evaluasi jabatan penyusunan pedoman analisis jabatan seekan kel tbeboedin jan susunan pedoman pengendalian diklat dijilid pedoman pengendalian diklat penyusunan kebijakan tentang sistem remunerasi tentang sistem remunerasi sdm aparatur negara sdm aparatur negara penyempurnaan tentang pengadaan pns tai tentang pengadaan pns aanpns) pns) sea penyempurnaan tentang diklat aan tp: mengenai dima balak lai penyempurnaan tentang penilaian kinerja pe mengenai penilaian kinerja pegawai awal n3mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemindahan dan pemberhentian pns pemberhentian pns penyempurnaan tentang disiplin pns lili mengenai disiplin pns. pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan se nx: sistem pendidikan dan pelatihan secara terpusat cara terpusat penyusunan kebijakan dan penganggaran untuk exitwwwatan pengawasan penyusunan ruu pengendalian penyelenggaraan ad im:kebijakan pembinaan spip berantakan korupsi kebijakan tentang pengawasan intern kebijakan tentang tlh saebmea kebijakan tentang pengawasan masyarakat kebijakan percepatan pemberantasan korupsi pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi slaporan monitoring tlh instansi star laporan penyaluran dan pemantauan pengaduan kek masyarakat s2$ sd) laporan koroner secara lengkap dan periodik (er penguatan skuntabiias kinerja penyusunan ruu akuntabilitas kinerja penyerang ruu akuntabilitas kinerja penyelenggara negara akanxin pengembangan sistem manajemen kinerja bem ssomimaemenknpemda untuk menyusun iku) iku) naa, mamtaeaiku ttir ietamgamkemstammamaek merepresentasikan kinerja provinsi resentasikan kinerja provinsidan perkenan tentang pedoman teknis penyusunan standar . pelayanannaa gilir manajemen mutu yang diakui secara internasional menerapkan sistem mana semen mutu yang diakui secara rana internasional e8o jay) hajimang a iis permen pan dan no: tahun po, menteri neitoring, evaluasi,iii permen pan dan no: tahunpen bab tahapan dan program pelaksanaan reformasi birokrasi aj) bra menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ks) kas) jg) et) te) dia f | eri s|3l "la |s iss je. c|s las isl ala alan anta sis isl iss lao sis isl ole s52 sis fol ana gana peel sea anon tkd hakanananan tennuuunnan nandataneng mana era akan nn: maan ika ge. a53 er: iga tij bd. s. | s #|i ulas jala ele isa sis. dri tis isis kls snl) alas s|. pas jos la sis disisi is| sek tri sis dal sg: bkkonsultasi dan menang talawang) pekasi tahapan dan program pelaksanaan reformasi birokrasi cena,,tahapan dan program pelaksanaan reformasi birokrasi huta: kegiatan kegiatan pada tingkat pelaksanaan mikro tersebut, perlu memperhatikan hal hal dibawah inkegiatan hasil yang diharapkan perubahan k l dan pemda penyusunan strategi manajemen|ang diinginkan sosialisasi dan internalisasi| terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, manajemen perubahan dalam (undang undangan perundang undangan yanga''''''' ppn babken sia me||santatataksanmommy memang men sdm aparatur penataan sistem rekrutmen pe | sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan jabatan kompetensi kerja individu. database pegawai akurat pengembangan pendidikan dan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis potensi il. penerapan sistem pengendalian peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas masing masing k l dan pemda peningkatan peran aparat pena |nanl aaronpada semester kedua popes bab tahapan dan program pelaksanaan reformasi birokrasi sai menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasipenguatan organisasi penataan sistem alta peningkatan kualitas tatalaksana pelayanan publik penguatanahu tahapan dan program pelaksanaan reformasi birokrasi ntp menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kpa bag tahapan dan program pelaksanaan reformasi birokrasi sika lg: menteri neine ina sis pes e.e. mangindht tan haag menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiweetua korban dan ketua tim rbnetua korban dan ketua tim rbetua korban dan ketua tim rbdan ketua tim rbn. meghna monitoring, evaluasi dan pelapororgans orasi nasional, nm k2, e.e. mangindaan bab penutup lagiljbab tahapan dan program pelaksanaan reformasi birokrasi pendayagunaan anesatar negara dan reformasi birokrasi daftar tabel halaman tabel1menteri negaragrand design reformasi birokrasi . roadmap i5' road mai road mafpen bab pendahuluankurang sejumlah rp205. sehingga menjadi rp1. dengan rincian sebagai berikut: pendapatan daerah semula rp2. bertambah ( berkurang) jumlah pendapatan setelah perubahan rp1. belanja daerah semula rp2. bertambah ( berkurang) jumlah belanja setelah perubahan rp2. surplus (1pendapatan hibah setelah perubahan dana bagi hasil pajak retribusiretribusi setelah perubahan dana penyesuaian dan otonomi khususdana destelah perubahan pencairan dana cadangan semula bertambah (berkurang) jumlah penerimaan kembalimpiran lampiran iiingelolaan jurnal ilmiah dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu mengangkat susunbahwa untuk pengangkatan tim pengelolabiologi fmipa unila un26. dt tanggal agustus tentang pengelola jurnal biologi eksperimen dan keanekaragaman i bek) memutuskan menetapkan pertama mengangkat tim pengelola jurnal biologi eksperimen dan keanekaragaman j bek) jurusan biologi fmipa unila masa bakti melalui ketua jurusan biologigustus plan, wod2akan fmipa unila, @sita ani artman teng nip d: alhakki@ subbab akademik pengelola jual genapgustus tentang pengangkats. komedi, si. dewan redaksi dr. bambang irawan, sc. achmad ariyanto, si. lili chrisnawati, si. dul fitria ustazah, sc. sekretaris rachman agustina, ph. bendahara dr. mantis rosa, biome. reviewer prof. win haryanto, ph. universitas airlangga) prof. dr. nyoman tri puspaningsih universitas airlangga) dr. novita dian takarir universitas indonesia) dr.biol.hom. nastiti jayanti, si. universitas gajah mada) dr. titik nurhidi, si. institut teknologi sepuluh november surabaya) dr. anton muhibuddin universitas brawijaya malang) dr. benny zulfikar institut teknologi sepuluh november surabaya) dr. sulfahri universitas hasanuddin makassar) dr.rer.nat. maya shovitri institut teknologi sepuluh november surabaya) dr. adik puji dyah nuri institut teknologi sepuluh november surabaya) seni susanti, sc. universitas cendrawasih jayapura) rachman agustina, ph. universitas lampung) dr. ni'matuzahroh universitas airlangga) dr. endang nurcahyani universitas lampung) dr. sri puji studi wahyuningsih universitas airlangga) dr. tejo sukarno universitas jambi) dr. suharno universitas cendrawasih jayapura) drs. komedi, si. universitas lampung) dr. bambang irawan universitas lampung) dr. mantis rosa, biome. universitas lampung) dr. wanita ikan utami indonesia agency for agricultural research and development) dr. berlin listiyaningsih universitas muhammadiyah prof. dr. hamka jakarta) dr. tugiyono universitas lampung) nirmal normal, ph. universitas lampung) dr. sumardi, si. universitas lampung) bandar lampung, agustus wo dekan fmipa unila, psk tps kelamaan oom d: alhakki@ subbab akademik pengelola jurnal genap halaman dari ata sa

uni ani ii. informasi biaya penyelenggaraan pelayanan sektoral pelayanan publik adalah muara dari semua kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah pusat dan daerah, didalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. kinerja kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sangat tergantung pada ketersediaan anggaran. sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja, instansi pemerintah perlu melengkapi dirinya dengan sarana yang dapat memotret bagaimana alokasi anggaran apbn apb nya tiap tahun direncanakan, dalam rangka keberhasilan melaksanakan berbagai urusan pemerintahannya. gambaran peluang besar dari reformasi apbn apb nya dapat dilihat dalam lampiran penetapan prioritas penyelenggaraan pelayanan publik berikut target kinerjanya disatu sisi dan "rencana pemanfaatan dana apbn untuk membiayainya disisi lainnya, idealnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. contoh, perencanaan strategis negara yang walaupun menetapkan penyelenggaraan pelayanan pertanian, perikanan, kehutanan menjadi prioritas utama negara, kenyataan pembiayaan apbn apb nya, tidaklah demikian. alat bantu untuk monitoring keselamatannya adalah berbagai ratio akuntansi anggaran. alokasi anggaran, penetapannya banyak yang belum didukung analisa mendalam mengacu data dan fakta permasalahan pelayanan publik. misal, kebutuhan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dibidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. jika memang ada kemauan kuat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya, hal penyusunan spm pendidikanya yang didahulukan. nya dibuat mengacu keberhasilan penyelenggaraan pelayanannya orang per orang untuk seluruh rakyat indonesia. spm inilah yang harus ditetapkan sebagai sasaran mutu sistem managemen mutu apa itu yang sederhana sesuai arahan manual praktis , maupun yang sesuai acuan standar internasional misal smm iso perlu diulangi, keberhasilan membangun smm lolos sertifikasi iso dengan sasaran mutu sekadarnya, sifatnya bukan hanya memboroskan resources nasional, tetapi juga menunda percepatan keberhasilan melayani sesuai dengan harapan masyarakat (yang diformalkan dalam standar pelayanan publik). jika sertifikat iso jadi tujuan utama, hal ini serupa dengan pola pengadaan input seperti pendekatan umum dilakukan sekarang (lihat lampiran i). pengadaan input dengan tanpa dikaitkan target kinerja riil mengacu harapan rakyat, sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. pendekatan sertifikasi model demikian hanya akan memboroskan anggaran, misal jika diterapkan unit kerja masih sangat tertinggal (contoh apakah bijak seorang tua mengeluarkan dana untuk pelajaran ekstra kurikuler matematik diferensial integral bagi anaknya yang dikelas sd)? tidak mungkin unit sederhana tersebut mampu dibangun sistem kerjanya secara instan jadi mengacu smm iso jika kompetensi aparaturnya tidak disiapkan terlebih dahulu. untuk unit kerja yang masih sangat sederhana metoda kerja pemberian layanannya tersebut, cara yang tepat untuk peningkatan kualitas pelayanannya adalah secara bertahap berupa pendekatan sistem managemen pelayanan model manual praktis . baru selanjutnya dibangun smm iso untuk lebih menjamin keberhasilan penerapan standar pelayanan publiknya. perbaikan kualitas pelayanan publik pendidikan tidaklah mungkin dapat diwujudkan dengan kebijakan peningkatan berkali lipat alokasi dana pendidikan melalui "pendekatan instan . badan pengawas perdagangan berjangka komoditi ')o ) ) | ' ? og| badan penelitian dan pengembangan perdagangan oj ordo kementerian negara perumahan rakyat ) rpo rp0 deputi perumahan formal rp0 deputi perumahan swadaya 0s2 kementerian negara pemuda dan olahraga o)o | komisi pemberantasan korupsi ' ' ) | rpo badan rehabilitasi dan konstruksi nad nias ' rp0 o1| bidang perencanaan dan pemrograman rp0| bidang kelembagaan rp0) bidang pemberdayaan ekonomi dan usaha ')) | ) rp0| bidang agama, sosial dan kebudayaan ? rp0| bidang pendidikan dan kesehatan rp0, informasi 0s| dewan perwakilan daerah dpd) o jompo dewan perwakilan daerah dpd) . komisi yudisial ri rp0 badan koordinasi nasional penanganan bencana sumber rka k l tahun alokasi apbn instansi pusat kementerian land) yang memiliki program pengawasan akuntabilitas aparatur, (data diolah menggunakan sarana seperti dijelaskan dalam lampiran ii) dewan perwakilan rakyat ie: badan pemeriksa keuangan mahkamah agung sekretariat negara dan kabinet ra! departemen dalam negeri departemen luar negeri departemen hukum dan hamo,ona4 departemen sosial departemen kehutanan akan departemen kelautan dan perikanan |'e.| departemen pekerjaan umum departemen kebudayaan dan pariwisata: kementerian negara riset dan teknologi kementerian negara koperasi dan ukm kementerian pan kementerian negara ppn bappenas badan pertahanan nasional departemen komunikasi dan informatika badan pengawas obat dan makanan lembaga ketahanan nasional badankoordinasi keluarga berencana nasional badan meteorologi dan geofisika komisi pemilihan umum lembaga ilmu pengetahuan indonesia badan tenaga nuklir nasional. (|!|nasional ,0p69 lembaga administrasi negara badan kepegawaian negara ten badan pengawas keuangan dan pembangunan departemen perdagangan sumber: rka k l tahun lampiran kajian manajemenpenelusuran progress dan laporannya secara cepat dan efisien. pemberitahuan perubahan dan modifikasi logic program perubahan rencana kerja) secara cepat. anna aan aan maa alania ana mnn sma: peningkatan kwalitas terkait sharing pengalaman .cbooo wooooooo.oo wo. pemecahan issue secara cepat terpadu.ooooococoooo wo.o co www om. proses matching: menempatkan aparatur yang tepat untuk tugas tertentu. pemutakhiran data secara bersama tim, dengan mudah.oooooooo. summary global status tiap program beserta berbagai aktivitasnya. latar belakang. kebijakan nasional jangka menengah yang diformulasikan dalam rpm, dan dilaksanakan setiap tahunnya melalui rkp, saat sekarang tidak dapat dikoordinasikan secara comprehensive menyeluruh. berbagai program yang tercantum dalam rka k l d, dimana setiap programnya level nasional dirinci dalam berbagai kegiatan dari setiap lembaga pemerintah, belum pernah dianalisa melalui pendekatan peringkat cost benefit ratio (perbandingan manfaat dan biaya). dengan sendirinya sumbangan manfaat setiap program yang tercantum dalam rka k l d terhadap peningkatan kwalitas pelayanan publik untuk menjadi prima, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia, tidak pernah diperbandingkan satu dengan yang lain secara nasional. hal yang lebih memprihatinkan. pimpinan lembaga jarang tidak mengetahui program program apa saja yang ada dibawah koordinatnya, yang seharusnya menjadi referensi utama kerja hariannya. idealnya keseluruhan program nasional merupakan suatu gambaran mozaik terintegrasi dari kegiatan lembaga dalam rangka pencapaian target target keberhasilan yang didelegasikan negara kepadanya untuk meningkatkan kwalitas hidup rakyat indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. akibatnya, instansi pemerintah belum umum digunakan istilah progress report, yang menggambarkan kemajuan kerja pencapaian target target nasional. juga belum dikenal istilah keterlambatan percepatan pelaksanaan program. istilah kinerja yang dikaitkan dengan akuntabilitas lembaga yang dapat didetailkan pada akuntabilitas pejabat linggi negara, menjadi istilah yang belum membumi, yang dalam kenyataan sehari hari mustahil sangat sulit untuk diwujudkan. setiap program nasional, utamanya terdiri dari unsur kegiatan yang bersifat rutin, dan unsur kegiatan pengembangan kapasitas (pembangunan) dalam bentuk investasi baik yang bersifat meningkatkan kapasitas lembaga maupun aparaturnya dalam rangka mengejar target yang dibebankan negara sesuatu instansi pemerintah. proses implementasinya didanai apbn. setiap unsur pembangunan sifatnya pelengkap unsur rutin, dan dengan sendirinya seharusnya mempunyai keterkaitan yang sangat tinggi dengan aktivitas aktivitas rutin dalam tiap program nasional. disayangkan dalam pendapatannya apbn, untuk tiap kegiatan pembangunan dari suatu program pelaksanaan urusan pemerintahan (pelayanan publik), benang merah yang menggambarkan keterkaitannya dengan kegiatan rutin tertentu yang didanai apbn tidak ada (belum terlihat jelas). gambaran lengkap masalah ini dapat dilihat dalam proposal sistem akuntabilitas instansi pemerintah secara elektronik yang sudah diajukan kementerian pan bappenas untuk menjadi program nasional lintas lembaga sejak tahun untuk dicantumkan dalam blue book . untuk membantu mempercepat perwujudan transparansi keberadaan suatu program berikut berbagai aktivitasnya instansi pemerintah, disusunlah usulan proposal uji coba pembangunan sub module project management secara elektronik, dari seluruh program pendayagunaan aparatur negara yang mendapat dana apbn dimana tahap awalnya dalam bentuk pengembangan prototype. hal ini akan diimplementasikan terbatas kementerian pan, didalam rangka perolehan informasi awal untuk mengetahui tingkat kesulitan mengimplementasikannya. permasalahan. pemanfaatan metoda manual dalam hal administrasi pelaksanaan program, menjadikan transparansi keberadaan program disuatu lembaga menjadi tidak mungkin diwujudkan. begitu banyak program yang dicantumkan dalam apbn (utamanya untuk instansi pusat) yang sifatnya tidak nyambung dengan tujuan strategis nasional. mekanisme manual tidak mampu untuk melakukan verifikasi puluhan ribu aktivitas dan ribuan program nasional dengan berbagai tujuan strategis yang ada. demikian juga kualitas penetapan tujuan strategis, dikarenakan masing masing instansi terkoyak kotak, akibat pola kerja manual, menjadikan tidak ada bedanya antara tujuan strategis dengan target rencana aksi. buku ipjp dan rpm yang sangat tebal (lebih dari 10cm) bukanlah acuan ideal yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan rencana aksi berikut besaran target sasaran program dari berbagi rencana aksinya. contoh dominan yang sifatnya sangat merugikan keuangan negara adalah, dalam rka k l d begitu banyak program yang dip anya hanya merupakan daftar belanja input tanpa dihubungkan dengan tujuan atau sasaran yang akan diwujudkan. dengan kata lain target kinerjanya belum ditetapkan tetapi dananya sudah diberikan, seakan akan membagi uang negara keberbagai instansi pemerintah, metoda kerja manual juga berdampak pada kegagalan men check duplikasi program level nasional. duplikasi kegiatan sejenis yang dilakukan masing masing lembaga tidak dapat dideteksi. hal adanya duplikasi yang berlebihan dapat dilihat dalam contoh berikut. sampai sekarang indonesia tidak memiliki infrastruktur peta dasar digital nasional sebagai media komunikasi formal yang dapat dipakai oleh seluruh lembaga pemerintah dan publik untuk media mengadministrasikan berbagai tematik rencana pembangunan dalam format spatial (ruang). karenanya banyak lembaga membuat kegiatan pengadaan pembangunan peta dasar, yang biaya per kegiatannya dapat mencapai juta dollar (contoh kasus malindo bob hasan). bakosurtanal membuat peta digital, bpn buat peta digital, direktorat pbb dep keu buat peta digital, berbagai pemda buat peta digital yang satu dengan yang lain saling menduplikasi. diperkirakan jika biaya ini dijumlahkan, besarannya telah mencapai order milyar dollar. tradisinya walaupun sudah dikeluarkan biaya yang demikian besar, saat kini indonesia belum memiliki peta dasar digital yang dapat dipakai seluruh instansi pemerintah dan publik, yang secara hukum batas batas wilayah yang ada dalam peta tersebut diakui aspek loyalitasnya. unit terkait yang sangat membutuhkan peta ini menjadi terhambat programnya, misal direktorat pbb dep. keuangan menjadi terhambat didalam merealisasikan program nasionalnya. contoh lainnya seluruh lembaga pemerintah membuat dan mengoperasikan sistem aplikasi administrasi data kepiawaiannya, dan sayangnya dana investasi dan operasional yang demikian besar (mungkin jika dijumlahkan yang ada diseluruh instansi dalam tahun terakhir lebih dari rp1 triliun), belum lemah dapat menghasilkan database kepegawaian yang akurat. jika transparansi program pemerintah dapat diwujudkan, penghamburan sejenis diberbagai sektor pembangunan dapat diminimalkan. penghamburan ini bahkan sampai level pengulangan program yang telah dilaksanakan tahun tahun sebelumnya. dikarenakan adanya keyakinan sulit untuk ditelusuri, akibat digunakannya administrasi program dengan metoda manual, oknum aparatur tersebut berani melakukannya, bahkan diperkirakan banyak yang melakukan pengulangannya lebih dari dua kali. permasalahan lainnya adalah, dikarenakan tidak tersedianya informasi progress pelaksanaan yang dapat dikonsolidasikan secara sektoral, negara tidak dapat melakukan perencanaan arus kas nasional secara baik. berdasarkan pengamatan, penyerapan anggaran program pada awal tahun untuk implementasi aktivitas sangat kecil dan setelah mendekati akhir tahun tiba tiba dapat diserap fo. hal ini menggambarkan keadaan yang tidak wajar. jika proyek tersebut sifat pembangunannya riil, berupa kegiatan yang dikaitkan keberhasilan peningkatan kwalitas hidup bangsa, pola penyerapan seperti demikian tidak mungkin terjadi. bagaimana mungkin kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dalam satu tahun dapat diselesaikan bulan, disisi lain akan pemanfaatan dana apbn d, banyak kegiatan pemerintah yang dipertanyakan manfaatnya bagi peningkatan kwalitas hidup bangsa melalui peningkatan kwalitas pelayanan publik. dikarenakan digunakannya metoda administrasi manual, proses tindakan revisi program yang sifatnya harus segera dilakukan seperti kasus banjir jakarta pada bulan februari sifatnya baru berupa mimpi yang sulit direalisasikan. hal ini dikarenakan, proses revisi anggaran suatu program yang sifatnya tidak merubah isi program, dengan level perubahan yang direvisi hanyalah besaran kuantitas input yang digeser dari satu aktivitas reaktivitas lain, perubahan tersebut membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan untuk dapat diselesaikan. dapat dibayangkan jika dalam revisi tersebut perubahannya sampai dengan jenis kegiatannya yang dirubah, atau ekstrimnya terjadi penghapusan satu program dan digantikan dengan program lainnya. waktu proses untuk approvalnya diperkirakan akan memakan waktu enam bulan sampai dengan satu tahun. dengan demikian untuk kasus banjir jakarta awal february hal ini identik dengan tidak tersedianya dana untuk penanggulangan bencana banjirtivitasnya fungsi utama koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program, saat sekarang, level nasional belum tersedia. pimpinan negara beserta pejabat tinggi yang didelegasikan tanggung jawab menangani tiap program nasional, tidak mempunyai akses informasi kemajuan kerja yang berkaitan dengan berbagai program yang ada dibawah koordinatnya. kemajuan kerja hanya diketahui pimpinan kegiatan yang merupakan derivatif (turunan) dari berbagai program nasional. yang lebih memprihatinkan, pimpinan kegiatan yang satu dengan yang lain tidak dapat dikoordinasikan secara langsung oleh pimpinan program ataupun pimpinan suatu instansi pemerintah bahkan menteri sektoral, akibat akses koordinasi terkait pertanggungjawaban pemanfaatan dana ada pejabat pembuat komitmen (yang dulu dikenal dengan istilah pimpinan proyek pimpin), itupun hanya level administrasi keuangan dan bukannya dalam level fasilitasi dan penjaminan keberhasilan pencapaian berbagai target kinerja yang telah dijanjikan oleh unit kerjanya apakah itu kementerian ataupun land. peng administrasi dan sharing informasi yang berhubungan dengan tiap program nasional berikut kegiatannya beserta informasi kinerja pelaksanaannya, sudah waktunya untuk dimodernisasi dengan cara memanfaatkan sistem komunikasi internet dan teknologi administrasi pengendalian program nasional secara elektronik. melalui web access, seluruh aparatur negara yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tiap program nasional (berikut berbagai kegiatannya), dapat saling dipertemukan dan dikoordinasikan dalam dunia maya internet dengan tingkat partisipasi maksimum. informasi keterkaitan kegiatan rutin yang menjadi induk setiap kegiatan pengembangan kapasitas dapat didefinisikan dengan formal. melalui web access, tiap aparatur yang terlibat dalam perencanaan pelaksanaan program nasional berikut berbagai aktivitasnya, dapat memanfaatkan web browser untuk memperoleh informasi detail terkini suatu proyek, dan berkolaborasi dengan sama anggota tim dil. menpan: does mikro asa appa ala yen. petai rare ane sewa brantas (tata rn, liga tetonevopetsowvar.mantan go. mibanfmenoan monpanvii fore melon moe ska span meng monpannalan mon gor laaadenka iain soon lolos sura home documents and uisteita sea nat tan pena penang anna befnanterian pendavagunsari aparatur negara dbd menpan docs in: mantan docs vi isi9 909d 20k suk jan mere: alan select avi peta boga bae sam iba lema ran explorer view tetapi ate asn arang pena penang senna melani bj). petra mati pengelana team alert mio adonan bi) beat nan man d as 205a report spreadsheet bb) bare undangan gagal y2003 ama ena saad itn. ter mta may absen purata peta ar ona san el) urat undangan rp2ts kan ten memo, surat undangan dan surat menyurat lainnya diarsir dalam satu lokasi yang mudah dijangkau. contoh seluruh korespondensi terkait dengan kegiatan iso9001 disimpan dalam folder elektronik ini. npan does: microsoft inline) expo per man are yew favorit too help dam mag met ata adha haa ena menpan menpan mon pemain cm. oka han pan mer pon aneh 2dak ata kiso asin yes moya sur tdr maa kamentaran pendayagunaan spa aha dina pena nes maa menpan docs scene) hana bola misa doo kan brg h00 semana same anna akn kana pre (ia hua ik album cal sarana man anemia ten. explorer ilmu saeed pangan rela sarana pan nan banda nara esa benneooa bean alert lana mama aman nasa "0x2 memang tag pama export day bean bee see ema #prosdcheet erna maman o0ga hadir, settings neng pena apa harapan ang coucang ehi munas esa peran haa sepah demi don ooentatantmanmma awan menpan pers) me.os! internet explorer kas anal bnn dna dra pan deli cot yew faregates tools. help doa nama teratas men pama agkdeona iltp: iorotectsorver .menpan.9o. mipanlmerpan menpan form jan ferns ang roc oat pan92 iranian'h depan vila mempan k20doc tiga por kiat et2stat taka home. documents and bela ang sean apa ant padi. mania lesti pendayagunaan aparatur negara kementerian pendayagunaan aparatur tiga aa, aga kan menpan docs mali menpandorem4 her gaya pipa mmm kionfenbs eesbegtnt oo. aneka soe sis nan ara tia meta dawan igo gas sisi bea nan gaet ama iprendireet engan gan saitama nana seluruh dokumen files terkait dengan setiap kegiatan program disimpan dalam satu folder oleh penanggungjawab masing masing kegiatan program yew fivortey joo heb dea ana, searah martes meda luas mtoiliorohpetserver.cerpen.go.dipan mempan jeroan cmn alt ema ekar s pan menganti nat oan iei organ 2ddocav ada isc 2o0po0o yl2o20000 terms di2oat2t ii jo. home documents tema haa mernnnerene enu psa pendayagunaan matai negara kementerian pendayagunaan agar ara menpan docs pena ear menpan dar ais total gan jasa bee bea select view pang npe nae bea nana hata pasa dan masing aaaa erat pay epaper bean amigos adopt a i pam tan ln bnn se senang nee tab rin bagan been asa dab0na kalimat bag far karton men ebi kamen mama akuntabilitas pejabat: setiap files yang disimpan dikaitkan dengan pejabat yang membuat menyimpan setiap dokumen file tersebut. hanya alone nam best stamemiikt memnaammkankan minor, sesuai kenyataan, dilihat dari sudut potensi strength ekonomi indonesia yang menyangkut kehidupan mayoritas rakyatnya, seharusnya prioritas pendidikannya terfokus pada pendidikan formal dan informal bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. informal artinya pendidikan dilakukan melalui penyuluhan. saat sekarang peran dari berbagai penyuluh teknis apakah itu penyuluh pertanian maupun penyuluh perikanan sangat dimarginalkan. modernisasi metoda kerja, tidaklah boleh menghasilkan dampak negatif berupa degradasi nilai nilai sosial positif yang ada. prioritas pendidikan disektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebenarnya tidak berbeda dengan investasi sumber daya manusia ketiga sektor tersebut yang idealnya selaras dengan budaya kerja mayoritas rakyat indonesia. contoh, nelayan jepang secara bertahap dibantu pemerintahnya menggunakan teknologi sangat canggih, didalam mengikuti pergerakan perpindahan kelompok ikan dilaut yang dipantau langsung oleh satelitnya secara kontinyu. informasi koordinatnya, dengan memanfaatkan global positioning system gps), dimonitor dan dipancarkan langsung pada nelayan pelayannya yang ada diseluruh dunia. berbagai nelayan jepang diperlengkapi peta digital geographical information system gis) yang berisi tematik potensi kelautan dunia yang dikompilasi mengacu pengalaman ratusan tahun dibidang perikanan, untuk dengan mudah dimanfaatkan pelayannya. kemampuan dan kerjasama canggih pemerintah jepang dengan pelayannya tersebut tidaklah tuntas dibangun dalam sekejap mata. proses pembangunannya membutuhkan investasi jangka panjang akan pendidikan formal dan utamanya informal dibidang perikanan . sebaiknya anggaran pendidikan desain mengacu: sasaran kinerja seperti sedemikian. mendikotomikan pendidikan dan hanya mengakui pendidikan formal, sebagai kriteria utama untuk memperoleh dana apbn, sifatnya tidaklah bijak. peran penyuluh tidak kalah pentingnya dengan peran guru. penyuluh juga membutuhkan dana untuk keberhasilan menjalankan misinya, mendidik rakyat secara langsung dilapangan. perubahan ketentuan konstitusi menjadikan, anggaran pendidikan meningkat lebih dari issue politisasi timing pelaksanaan ketentuan anggaran pendidikan yang harus direalisasikan secara instan melalui mahkamah konstitusi, sebesar (tuntas diterapkan saat sekarang juga), berhasil digagalkan. dunia nyata tidak ada perubahan yang sifatnya instan. kualitas manajemen untuk mengelola perubahannya departemen diknas berikut berbagai dinas pendidikan seluruh pemerintah daerah harus dibangun terlebih dahulu dengan secepat mungkin, terkait kapasitas kemampuan menyerap tambahan anggaran pendidikan yang luar biasa besarnya peningkatannya. organisasi swasta kelas dunia yang terhebat sekalipun, akan mengalami shock sangat dalam jika modalnya secara tiba tiba ditingkatkan (apalagi tanpa persiapan untuk mampu menyerapnya secara baik. dalam dunia nyata hal ini sangat jarang ditemukan. ketentuan ini menjadikan departemen diknas terbebas sangat berat yang sifatnya sangat sulit untuk diantisipasinya secara instan (kalau tidak mau dikatakan mustahil). peluang besar yang ada harus dimanfaatkan maksimum mungkin, dimana jumlah alokasi dana pendidikan yang belum mampu diserap, dijadikan tabungan pendidikan. saving tersebut diputar untuk membiayai pembangunan sektor lain yang sangat kekurangan dana, misal sektor kesehatan yang alokasi anggarannya apbn. sektor kesehatan sangat. membutuhkan dana ini untuk dapat merealisasikan standar pelayanan minimal kesehatan. misal mendanai pelayan ibu hamil sesuai spm. kematian ibu dan atau anak saat melahirkan ame kementerian pendayagunaan agar mertua #early bantan nnn sama ten inn mena ate ikon hn, intan wajah ln) alit pen i tartar mada abon mna ninik pda sunan bmownmon arv were dacumeraa and lita create fans air nona nba aang arta pendayagunaan aparatur neo kementerian pendayagunaan aparatur negara sen home eepeegana documents seri benar gaga mal tabah tas dengar iuc3 there ara currently kiva announcements. adil sunan add announcement" halo, imo menpan. roni menpan doeselli prod documents menpan toc li tape bang menpan doc i there are items show waw trio inrd para sa" nenek calo klu tek "here pai homepage cieturos sncumant. below . mms ter lists sonata contact soe mon senin fonts toer online dis luasan uti heri taka sentral discussion, there ara intern$ show this view the tracks ikat debate nee mer mist add task" below, hanan mea lengan case pnp aan nona ana aip alinea akan mantan dist dengar net meat senepitata esa list dari pejabat yang diperkenankan masuk atma surveys sevens lsn dalam suatu tempat kerja virtual dapat dilihat lina . satu dalam kolom ini. pejabat yang tidak terdaftar hemat dengan sendirinya tidak mempunyai otorisasi sana ndak . untuk melihat isi ataupun berpartisipasi aktif aa" didalam sih home naco ini becusong ea. cone sage hunter eter pan error pan nan rea mmi desa ela car yew fivortas tools kal tad same fortes yi" media" tpi proatarverimergan. kfpanfmarpanangar vli ore) ona on07 ina uje kek lak), jala tei topan docs serangan ha an. iif ngga aman mena aka nan inten4 get sean anakan tee nan . kena sep ana yaa ana metana hat ane nona tanaka nomor ol.paten men peranan arrmsmenant delhi sun nous siak mama namn ppen sebaga usman filing sistem di didelegasikan pada masing masing asisten deputi eselon ii), dimana pejabat tersebut menetapkan siapa saja yang boleh masuk, beserta struktur dari penyimpanan data di unitnya, sistem sekuriti terkait dengan elektronik filing sistemnya dikatakan sepenuhnya pada pejabat eselon tersebut, dan dengan demikian terjadi delegasi akuntabilitas yang jelas terkait seluruh aktivitas program yang dikerjakan oleh setiap eselon done naam nami ditelusuri pejabat yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. subsidi bbm yang nilainya pada tahun dan diatas rp50 triliun tahun sus$ milyar), dan demikian juga dengan proses rekapitalisasi perbankan yang nilainya diatas rp400 triliun us$ milyar), diperkirakan tidak ada arsip negara yang tersedia, yang memberikan gambaran bagaimana kebijakan kolosal ini diputuskan dan pejabat mana yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusannya. karenanya dirasakan perlu dimulai digunakan teknologi canggih dalam hal mengelola arsip data terkait dengan proses penyusunan kebijakan nasional. teknologi ini harus dapat memotret bagaimana suatu keputusan nasional diambil pada nasa masa yang silam. dengan demikian keberhasilan dan kegagalan negara didalam proses pencapaian tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat segala sektor kehidupannya, rekaman pelaksanaannya dapat menginformasikan pejabat mana yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusannya. keuntungan lainnnya, arsip tersebut menjadi referensi nasional untuk seluruh pejabat, didalam rangka menyempurnakan organisasi dan peningkatan kwalitas program kerjanya. hal ini : identik dengan seluruh pengalaman masa lampau akan menjadi masukan bagi organisasi pemerintah untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kwalitas kebijakan nasional segala sektor, dengan kata lain organisasi pemerintah mampu mentransformasikan dirinya menjadi learning organization dari menara api ann ian pal ran ela eat view favorites tools help dingin aneka dijo ane dana manan anna nam biar k0, omepsara men pala) pelet hanya sbs melalui portal ban pendayagunaan aparatur negara) dapat dikembangkan kerja interaktif virtual, dimana masing masing lembaga didelegasikan home page terpisah, terkait dengan pekerjaan intern yang merupakan sarana ruang kerja virtual terkait delegasi kegiatan program yang didanai apbn sector pendayagunaan aparatur negara. peace ka, ban pan nan mann aan laman enam maan memammnamammnann yura esl meri favorites toy anna ben pekakosot project project center come ana sawan link. eat noer getah owari meranti pena ann ban treprpeph pan. afrika kematian home una obat fest)! ben semen eeopolaa ame rata ke) ban pai bian bea men indon mata una rrejidi kava ia, kontan ie) pik) a22 banya una pari do) meoonvaumell kam pena ata tua tara docman kikeniya ear bo) ginibat tas binu menua sa, aa. ana seluruh mekanisme kerja seperti yang diuraikan dalam point s d merupakan kesatuan kerja virtual lintas instansi yang otomatisasi, dimana media komunikasi utamanya adalah internet dan email. istilah powerless office , dengan diterapkannya metoda kerja elektronik ini bukan hanya sekedar wacana. apa yang dijelaskan dalam bab jii dalam bagian utama buku ini,menjadi dapat direalisasikan secara relatif lebih cepat dan mudah. il. gambaran singkat aplikasi manajemen program pan aplikasi ini terdiri dari dua komponen utama: komponen terkait dengan fasilitasi pembentukan teamrock virtual seluruh peta bat menpan dan paguyubannya, fasilitasi terkait dengan eksekusi program lintas lembaga yang melibatkan pejabat dari berbagai instansi pemerintah. teamrock virtual seluruh pejabat menpan paguyubannya. efektivitas koordinasi antar pejabat, yang dikaitkan dengan akses pada arsip data terkait berbagai program nasional yang bersifat mengikat, saat sekarang belum terlihat dapat dilaksanakan secara terpadu. berbagai program yang ada dengan mudah direvisi tanpa alasan yang jelas dan record atas perubahan isi dokumen tidak tersedia. tracking perubahan yang pernah diformalkan, tidak mungkin dilakukan karena dokumentasi berbagai revisi perencanaan nasional tidak diwajibkan oleh negara. akuntabilitas keberhasilan dan kegagalan suatu program belum dapat microsoft office project web access orojetisyewn manna nan kanna kat ferortas book heb asn eta bae oto peran ttationasanarmergan sentana bae maa ana naa naa nama mangan mann manannmn ank projek web' access kan pan lag helm aaa f2) cendawan) update selatan kode) date selatan ree saveghanosr bang view tasks br) view options filter, group, search senen lana eta hide rejo insert notes ji.link peaks ank issues link documents jrt (&. lea akta ike dinasemama nom work completed rare praha ladang mer sean aga kementerian pan: pilot project asah sja penyusunan dip sistem mgt. proyek kementerian pan: pilot project (assigned .52h: ingat wear ite mu. approval dari deputi png. ann ata penpansnianan dip sistem moti proyek kementerian pan: pilot project kean asi bnn "to penyusunan dip sistem mot. proyek kementerian pan: pilot project (asian! like, len kanak man renaneanaa pan tag anta me. l0nla print gnd export grid excel dengan meng klik menu tasks, keempat task baru tersebut dapat dilihat uraiannya. deputi (eselon jika menyetujui program yang diajukan asep (eselon ii), cukup menulis pada kotak putih terkait aktivitas yang akan di approve. vii. summary global status tiap program beserta berbagai aktivitasnya secara mudah pimpinan nasional dapat mengetahui gambaran portfolio kegiatan yang dilakukan oleh masing masing lembaga pemerintah, dalam kelompok program yang sifatnya aktif, program yang sedang menunggu approval, program usulan yang menunggu untuk ditingkatkan statusnya menjadi program nasional. juga dapat dilihat program yang statusnya terlambat, atau program yang pelaksanaannya over budget dimana indikator berwarna hijau artinya adalah kegiatan tersebut diselesaikan sesuai dengan rencana (tidak terlambat, kuning jika terlambat kurang dari hari, dan merah jika terlambat lebih dari hari. dalam bar chart juga terlihat porsi penyelesaian kerja dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai. ana bina na. fiber enterprise resomrcna misal" betngtters: perankan custernge inter lorena sena resmi towers tan fran wana pre sana kopi oke bass tea sikerei pntetpatse routes found proper best tenoupeas peak soe catat hrterbisekesosis bal hd to toriibmuro nak (aa pergantian semar. pande pinguin, aly rio als sat fara akan akan perang ols karena hara aka man han ketan, penahan kan hiasan ato vi. pemutakhiran data secara bersama tim, dengan mudah. proses approval oleh aparatur terkait dengan pelaksanaan program beserta aktivitasnya dapat dilakukan secara mudah: setiap aparatur yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, dengan cepat dapat mengetahui status dari usulan atau laporan yang sudah diajukan olehnya yang membutuhkan approval. laporan kemajuan kerja yang diberikan masing masing penanggung jawab individu, jika di approve, akan memutakhirkan status kemajuan kerja dalam jadwal nasional terkonsolidasi terintegrasi. man aan memesan non pai nan man yew favorites tool bela ata sem deportes mada mna maa nai data . manah ana project web access lag off map promes talks projects1 resources status refers lpdmea maka dera san submodul project management pan issues: masalah pendanaan untuk program ini drew issue edit issue delete issue alert linked layer, vein masalah pendanaan untuk program ini iba pen dan! category2 pena kerana high nat have enough allocation budget financing the program. program have excess fund that possible transferred our program. need board director masing solve this binatang problem kerahkan approved the transferred excel5 project fund this project amount rpr issue id: created mercu last modified bet tuna mamalia pendanaan a17. nat have enough allocation budget financing uhe program. dki ads axe1e hara ia0 inter erograrn radirautratkk program have abcas5 fund that possible transferred our program. praja fund this project need board director meeting solve this financing problem @mount xxxxx "asalan pendanaan lam nat have enough allocation budget financing the program. approved the transferred excess untuk program lahtedirauitratti program have exists fund that possible transparan bur program. project fund this project node board director meeting solve this financing problem amount rpxxexe mapala pengantar pareja not have enough allocation budget financing the program. (uk praya kan bow genuine masing pengen tera cur braga. proses matching: menempatkan aparatur yang tepat untuk tugas tertentu. starring dari suatu program nasional beserta aktivitas turunannya, saat sekarang belum didasarkan atas aspek kompetensi aparatur yang dikaitkan dengan persyaratan kompetensi keahlian untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. dengan fasilitas elektronik ini, pool nasional dari rekaman pengalaman yang berhubungan dengan keahlian tiap aparatur, yang yang mempunyai pengalaman diberbagai bidang, dapat di diadministrasikan dengan baik. proses starring suatu program nasional dengan tersedianya informasi ini, dapat memanfaatkan informasi pool keahlian dari berbagai aparatur negara, dan dengan demikian dapat dilakukan penempatan the right man the right place , melalui fasilitas ini dapat di filter dicari dengan mudah, aparatur yang memenuhi kualifikasi keahlian tertentu, disertai historical experiences background yang sesuai dan check ketersediaannya. modul ini, dapat di link denga modul kepegawaian, dan dengan sendirinya memudahkan untuk pengelolaan data administrasi datanya, be: yon paritas tool dea bii ema ema jawa penata mana masa fifpro ect web access lag dip help hume massif projects resources status report notes corak aan sodok ari sen daa nan septi una view and upload documents all projects pick the period name view and upload documents that project, anna project project nama project manager aam nan ane ana dejan ina! pan ana bilas balon pnan prinnntat adopt4 lap nan manan aukemodulakenjal tan sena ardapba satuan ann ane hend2rn: fantsrnout taat gan kotak ati bur saka ubin letter! isap6e1 santa uran den untu hanya iv. pemecahan issue secara cepat terpadu mengambil contoh kasus banjir jakarta pada february jika sistem elektronik ini sudah tersedia, dengan mudah dapat dilakukan koordinasi dan pendelegasian pemecahan masalah tertentu level operasional, dikarenakan issue issue yang berhubungan dengan masalah banjir dapat dikomunikasikan secara global: penanggung jawab pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tiap issue dengan mudah dapat ditetapkan, dan jika terjadi perubahan, dengan cepat pihak terkait dapat mengetahuinya. contoh lainnya ada program yang memiliki dana akan tetapi tidak dapat dilaksanakan akibat unitnya sudah dilikuidasi, dan disisi jain ada program yang sifatnya penting yang tidak mempunyai dana, dengan fasilitas ini issue pendanaan dapat dengan mudah dikoordinasikan lintas instansi, dan proses perubahan program dan perubahan pendanaannya menjadi dimungkinkan, dan hal tersebut dapat dilaksanakan secara cepat. tentu saja mekanisme kerja ini jika tidak melibatkan pejabat yang bertanggung jawab atas persetujuan perubahan pemanfaatan dana, dalam hal ini adalah dep. keuangan dan dpr dprd, hal ini akan jadi bottle neck nasional didalam memecahkan permasalahan sejenis. sistem ini, mampu melibatkan seluruh pejabat terkait secara transparan lintas instansi, melalui mekanisme workflow otomatis terpadu, seperti yang dijelaskan point pie cah wow favorites tools tiri beta 2g) dop seed fevartes toga lava) mendong mengena mitra calon setelan sip pes project web access lag map home task probecka hesourey statis reports update crv aman ai, go) pad use this pad bil notification there are changer your tois and hiatus reports. change the a mail address, contact your server administrator. ana e mail address! a1dop$ ks, bee nana alami about mar alert mie about lrecawea new task assignment projadis see ang emeoivo new to do hst tak assignment projet tesis aro married ta da list talks are modified send email somad enggan mate arts) before teks start merta days) before tara are due then alert until task3 are complete they become ovarium, mate vary gap" incomplete tasks. mar then tasks ali data? overdub. then alert until talks are complete. hen peranan korban preferen new statut reda request kaka atas msi neon are using bantah mart when status seperti area dara) versus then alert until status reports have dewa gabmunted rap retak mean minta ser ratlomi ol moti kat ore arah) mer uta 7ta orasi ian internet kanan iii. peningkatan kwalitas terkait sharing pengalaman pengalaman didalam menangani suatu program nasional (beserta kegiatannya) saat sekarang tidak pernah didokumentasikan. rekaman nilai nilai kegagalan dan keberhasilan menangani hal hal yang luar biasa, menjadi tidak tersedia dikarenakan, rekaman dari kegagalan dan keberhasilan tiap program nasional tersebut, tidak pernah dilakukan. dengan memanfaatkan fasilitas administrasi kegiatan secara elektronik, seluruh dokumen terkait pengalaman pelaksanaan program, baik secara terpusat maupun secara regional dapat diadministrasikan kedalam library elektronik: tiap pengalaman ini sifatnya di link module project manajemen dari program dimana pengalaman tersebut terjadi yang identik dengan membangun "knowledge manajemen . dengan demikian dapat dibentuk kolaborasi dan dilakukan sharing pengalaman secara nasional. seluruh dokumentasi yang terkait dengan suatu program yang sudah selesai dilaksanakan tersimpan dalam server, untuk dijadikan referensi nasional bagi jarig membutuhkannya. seluruh proses pendokumentasian dilakukan secara otomatis. apa yang sudah dikerjakan oleh berbagai pejabat aparatur yang terlibat dalam suatu penyelesaian urusan pemerintahan, berbagai dokumen kerjanya secara otomatis ditata dan diarsipkan dengan metoda pengarsipan yang sangat dimudahkan untuk mengartikannya (dilakukan secara elektronis dan otomatis). merah office dikira web ceres aan un) ara ben bean yon favorite. tool bad heh same favorites aff mada nan dear project web access (win log telp harus tasks kprafoces kesdurenap san) barat kang mai aaa ron enak pon n rdoba sob hara bid data menpan anu tebang crew dpkaipka evan ahok dosanarp sega son kejora karang keragaman iya jemmnrnimsi nai sik ssh pan ena persiapan pelaksanaan monitoring proyek contracting out) sd. ow, 7ah mnngnnnn a7 rencana pelaksanaan ss4 ow: man tangis melakukan proses pengadaan (seleksi calon pelaksana peka tod! 2rdr2009 n. penentuan pemenang pelaksana pekerjaan penyiaran kenya edi sata aah ken) ambaraneme tienaatangan kosi kera dangan kanaktarkorautan aaa do" mkahmmaka tartarat mean pimpin distribusi dip yolakukur, tolak ukur dirtnbum dif kes 3g. gk kem ambarsatemeah pimpin membentuk panitia pengadaan barang jasa 19d: owl) ambarsatemerta) met biro perencanaan distribusi dit pimpin penanggungjawab opa, kan warecanafamg telakikut collect surat terkait pengadaan dari adopsi diharuskan sej a ra2ooa umi salmon) mean pembuatan kontrak proyek ama titli afz001 bagi aan sama approval rencana kerja coniradareensukan oleh mimpi tia anang okt inn pembuatan dota rencana keris oleh kontraktor konsultan sd. afar20o9 on, man ara pelarangan pembangunan bistum managemen proyek kembali .5d use" aon uji cara dan training pengarsipan dokumen pelaksanaan pray nai project tremor. present penyiapan komponen manual kerja untuk tub kegiatan pengarsipan i.used il on! let suharto rn) ppt aan setu seeeansan pn. denah rumen ppi ser edubgio menistandl dian 32k tuntoei karna man coba pengartian dokumen proyek rarr elektronik. ps6an1 ok. pal sesantajas) coba dan training proses pelaporan regresi dam approval sd. celana trainer. project mit peiiaoan keamanan manusia kera untuk tuh kesidiah bengarsear se4 peni ina starter gian kesenian untuk memainkan data prague a22 arti) coba proses pelaporan nyata dari seluruh proyek ngkungani gm! konversi data dan training kegiatan registrasi proyek secara .25d om. gzn.0oh project server special, penyiapan komponen manual kerja untuk sub kegiatan registrasi wai rodi om, pen susartotes) pelatihan operator dicap kedeputian untuk mengkonversi format tia o.th kaanattal pray gnd lebong est dan akar mean nekat" ran. il. pemberitahuan perubahan dan modifikasi logic program (perubahan rencana kerja) secara cepat setiap perubahan, baik yang bersifat penggeseran anggaran didalam kerangka kerja yang tidak berubah, maupun yang sifatnya perubahan drastis seperti penghapusan suatu kegiatan dan digantikan dengan kegiatan baru, hal ini dapat dilakukan secara mudah dengan memanfaatkan fasilitas pengendalian dan administrasi program secara elektronik. setiap pihak terkait yang terkena dampak perubahan tersebut secara otomatis akan dikodifikasikan diingatkan oleh sistem elektronik ini, dan dengan sendirinya mereka dapat menyesuaikan rencana kerjanya untuk segera disinkronkan dengan arahan yang sudah dimodifikasi dirubah tersebut. mekanisme workflow sifatnya terotomatisasi penuh, dimana pejabat yang merubah dan pejabat yang terkena dampak perubahan, saling mempertukarkan data dan informasi yang difasilitasi sarana email otomatis, terkait dengan pemberitahuan, acceptance (keberterimaan), dan approyalnya (tanpa pejabat tersebut merasa pernah mengirimkan menjawab email karena prosesnya otomatis). menggunakan sarana ini, tujuan strategis nasional dengan mudah dapat disosialisasikan dan selanjutnya diacu seluruh instansi pemerintah, dimana turunan program berikut aktivitasnya dapat dibuat selaras dengan tujuan strategis tersebut (baik secara langsung maupun tidak langsung). akibat tersedianya komunikasi dua arah, referensi tujuan strategis dalam bentuk ipjp dan rpm dibuat menjadi lebih sederhana dan ringkas yang hanya berisi indikator kinerja utama berikut tujuan strategis lainnya (tidak tebal dalam arti kata semakin tipis semakin baik). root web access home dag madame sai ppa ceknwaamuta ant nana lsn penelusuran progress dan laporannya secara cepat dan efisien setiap aparatur pelaksana kegiatan dari suatu program nasional, dapat meng informasikan progress kemajuan kerja secara elektronik dari berbagai aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya, dan mengirimkan data pemutarannya untuk dikonsolidasikan selevel nasional. dengan demikian secara transparan seluruh lembaga pemerintah dapat saling melihat kemajuan kerja dari "setiap kegiatan yang ada lembaga terkait, yang identik dengan dapat saling mengetahui keterlambatan atau percepatan kerja setiap kegiatan yang terlibat, yang sifatnya mempunyai impak langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang ada tan. dibawah koordinasi lembaganya. jika dibutuhkan, feedback atau comment yang terkait dengan pelaksanaan salah satu aktivitas, hal tersebut dengan cepat dapat dikomunikasikan, dan response yang dibutuhkan dapat cepat diterima melalui fasilitas pengendalian program secara elektronik ini. indonesia sangat tinggi, masuk dalam peringkat atas dunia. kondisi yang memprihatinkan tersebut membutuhkan dana besar untuk mengatasinya. bukankah kondisi yang sangat menyedihkan ini perlu dikoreksi sesegera mungkin? koreksi tersebut dapat dilakukan tanpa perlu mengorbankan dana pendidikan. dengan menganggap dana ini sebagai pinjaman, identik konstitusi tidak dilanggar. artinya, stock dana pendidikan nasional tidak berkurang, tetapi pemanfaatannya ditunda menunggu waktu matangnya penyiapan rencana program dan tersedianya mekanisme peningkatan kualitas pendidikan yang baik. pinjaman ini akan memperbesar pool dana pendidikan dimasa depan. dampak positifnya, dibandingkan mengkonsumsinya sekarang dengan cara yang kurang tepat, menjadikan rakyat yang dilayani kebutuhan pendidikannya, ditingkatkan jumlahnya ditahun tahun mendatang. sebenarnya seorangpun dibutuhkan dana sangat besar untuk membiayai pendidikan rakyat miskin. tetapi belum tersedia mekanisme yang mampu menyalurkannya secara tepat. pendekatan instan hanya akan akan memboroskan dana pendidikan nasional yang salah satu contoh yang memprihatinkan adalah sebagai berikut. mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah bos) yang jumlahnya ditingkatkan secara masif, diperkirakan kualitas pengaturannya belum memadai untuk mampu mencegah hanyalah gunakan pemanfaatannya yang bahkan memakan korban pendidik lugu yang sangat mungkin tidak bersalah! kutipannya dari kompas adalah sebagai berikut, minggu, april besok. melvin sari merayakan ulangtahunnya yang ke seharusnya, melvin dan keluarga bergembira pada hari itu. namun, bocah kecil ini harus menunda kegembiraan hari ulangtahunnya. nya, mamanya, neyfiyana tidak bisa berkumpul merayakan hari bahagia ini. sudah empat bulan, sejak pertengahan desember tahun lalu, nyeri sapaan akrab neyfiyana ditahan rumah tahanan pondok bambu, jakarta timur. tersandung dana bantuan operasional sekolah bos). saya rindu anak anak saya. buat seorang ibu, tidak bertemu dengan anaknya selama empat bulan adalah siksaan. seharusnya kami sekeluarga bahagia hari minggu besok merayakan ulangtahun melvin. tapi, tuhan belum mengizinkan kami sekeluarga bergembira tahun ini, tutur nyeri pelan saat ditemui rumah tahanan pondok bambu, rabu ).la sama sekali tidak menyangka, ketidaktahuannya akan ketentuan penggunaan dana bos bakal menyeretnya penjara. begitu terpukul atas tuduhan korupsi yang ditujukan padanya. tak sepeser pun duit itu saya gunakan untuk kepentingan pribadi. saya hanya melaksanakan apa yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang. bahwa ternyata itu salah, saya sama sekali tidak tahu. tahu tahu masuk penjara, tuturnya dengan senyum getir. empat bulan sudah nyeri pondok bambu. matanya masih terlihat sebab. melvin dan adiknya, michael syafi th). tahunya mama mereka sedang tugas belajar singapura. siang itu, agustinus suami nyeri menemani perbincangan dengan kompas.com. mereka sudah berpindah pindah tempat pengungsian. melvin sering protes kenapa mama belajar lama sekali. kami sengaja tidak memberitahu yang sebenarnya untuk menjaga kondisi psikologis mereka," ujar agustinus. tahun pula pemerintah menggulirkan program dana bos sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm). seumur umur, nyeri belum pernah berurusan dengan prosedur administrasi negara. maklum, selama ini mengajar sejumlah sekolah lumayan elite yang kondisi keuangan sekolahnya cukup mandiri, buat orang awam seperti nyeri, prosedur tertib administrasi negara yang dimaksudkan sebagai filter penyimpangan keuangan amatlah rumit, tentu bukan hanya nyeri yang merasa diasingkan oleh kerumitan administrasi ini. sialnya, sendirian mengalami atasnya nasib tersangkut dana bos." idealnya penyaluran dana bos diselenggarakan dengan pendekatan kasus per kasus. artinya dibutuhkan mekanisme kerja yang administrasinya menggunakan teknologi sekelas aplikasi tekonologi informasi crm customer relationship management). jumlah sekolah yang ratusan ribu, dengan mudah permintaan bantuan operasional sekolahnya mampu dilayani setiap permintaannya kasus per kasus, sesuai kebutuhan rilisnya masing masing. sistem ini juga mampu men tracking meng audit pemanfaatannya dengan pendekatan audit sangat detail. sesuai pengalaman dan teori generik management perubahan, transisi untuk mengelola perubahan yang sangat besar tersebut, sewajarnya penyelesaiannya sekitar tahunan. com index. php read xm1 kisah. ibu. guru. nevi. dan. dan a.bos. kisah ibu guru nebty dan dana bos. eksekusi program lintas lembaga: manajemen program program dalam skala nasional pelaksanaannya seharusnya melibatkan seluruh instansi terkait dalam proses implementasinya. kontraknya, sangat sedikit program nasional yang aktivitasnya bersifat dikelola pejabat lintas sektoral dalam arti yang sebenarnya (bukan hanya kertas dalam bentuk tim kerja). menko yang berfungsi mengkoordinasi menteri sektoral terkait program nasional, dalam kenyataannya tidak mempunyai wewenang didalam hal meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran terkait kemajuan kerja tiap program nasional yang didelegasikan keberbagai menteri. demikian juga menteri sektoral seperti men pan, walaupun dalam apbn dialokasikan anggaran untuk pendayagunaan aparatur negara yang berjumlah lebih dari triliun rupiah, arah arah makro yang dilengkapi dengan indicator keberhasilan, yang sifatnya mampu merekam progress kemajuan kerja pencapaian tujuan, belum pernah dibuat kementerian pan. dengan sendirinya tidak ada acuan nasional terkait penggunaan dana apbn disektor pan. akibatnya seluruh instansi pemerintah menggunakan dana apbn pan, tanpa pernah negara mampu mengevaluasi apakah dana tersebut dimanfaatkan secara benar dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas sdm didalam rangka peningkatan kwalitas kerja harian aparatur, dan peningkatan kwalitas kelembagaan dan metoda kerjanya terkait dengan kemampuan menyusun dan melaksanakan program yang sifatnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat diseluruh segi kehidupan rakyat, dalam rangka menuju terwujudnya tujuan cita cita bangsa, yaitu terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur. contoh, seluruh instansi mengalokasikan dana untuk membangun dan mengoperasikan module kepegawaian dan penggajian. seperti diketahui sampai saat kini konsistensi data jika diperbandingkan antar instansi, data tersebut sangat berbeda satu dengan yang lain. bahkan data individu, jumlah totalnya dep keuangan, bkn, akses, berbeda dalam besaran jang sangat besar. puluhan bahkan mungkin ratusan milyar rupiah per tahun digunakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan sistem kepegawaian dan penggajian tersebut. kontraknya investasi dan operasional yang demikian besar tidak mampu menghasilkan data kepegawaian yang akurat. hal tersebut dapat dilihat dari hasil . sensus pegawai negeri tahun (yang belum diverifikasi data cleaning), yang menunjukkan jumlah aparatur negara hanya sekitar juta, dimana data formal tahun menunjukkan jumlah diatas juta orang. diperkirakan lebih dari rp2 triliunftahun yang dialokasikan dalam apbn, pemanfaatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena digunakan untuk menggaji pegawai yang tidak jelas statusnya. keren ende kerbau unhan beneran pai eat yew favorites tool help san nee dom maa teater mom aau peng ag: dia ing give leni ate.einosui nye ant sni maa tas project web access log off help home talks yprojeetr resources status morte adanya, pangsa! ja: emang kay suk vga eceng) hak hop jantenaru peter updates change password you have chart aje, sea" mas seluruh program berikut kegiatannya yang iz, you have new task assign ada deal pelukan tenis and rike terkait dengan pendayagunaan aparatur. negara, stang ann anna setiap pejabat yang terlibat didalam kegiatan bari wayang aha masing masing program, pejabat tersebut dapat mengakses, memasukkan, mengupdate data terkait programnya. akuntabilitas setiap pejabat menjadi dapat didefinisikan secara formal. fasilitas ini memfasilitasi terbentuknya tim virtual lintas lembaga, contoh kementerian pan, tiap instansi anggota paguyuban pan, dition anggaran depkes. bappenas dil. topright microsoft terporahan, all rata rageread, korean (ita pena serang ban nan sera aan pansanara bio kat yew fevartes too bab. watak dan tetap mama nine pemain panen enya aid banana ba) probe choose view: summary lah cha buruk tas hut bnanseate dana save link. bul team magnet ana track project s2ue3 project name surat start jam pai sea man nalar manage pena selerooeula prog amar dee az2.5d pen aan za) documents kah saram malayana serta ne3it arya nn. selected projek paman workspace part gng export grid excel enak aan wanda setiap program registrasi dan disimpan dalam server. dengan mengklik nama program, detail aktivitasnya dapat ditampilkan secara interaktif, orange kamunatsatwt termasuk informasi detail progress tiap unit kegiatan. contoh proyek submodul project managemen pan, aktifitas detailnya dapat dilihat dalam screen berikut, termasuk pejabat pejabat yang terlibat dan progress pelaksanaan tiap aktivitas. fasilitas ini mampu menghandle ribuan bahkan tidak terbatas jumlah program. limitasinya hanya dibatasi oleh kemampuan hardware yang digunakan. fasilitas ini dapat diakses melalui internet, dan. sunnhantn mimbnaam namun manga mean nan man menua man ted fasilitas yang sangat canggih ini membuat batasan ruang dan waktu menjadi tidak ada. transparansi program menjadi dapat direalisasikan dan akuntabilitas pejabat dapat didefinisikan secara tajam, dimana perlambatan atau keberhasilan dalam bentuk percepatan kerja, dapat ditelusuri secara on line live pejabat terkait mana yang bertanggung jawab atas hal tersebut. pengalaman pelaksanaan kerja menjadi tersedia, dikarenakan fasilitas ini dilengkapi dengan mekanisme untuk mengarsipkan mendokumentasikan bagaimana suatu issue dipecahkan. program program yang memiliki resiko tinggi dapat diinformasikan pada sesama pejabat. hal ini menjadikan efektivitas dan efisiensi pembangunan nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. seluruh informasi terkait dengan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat saling dipertukarkan, dan secara perlahan organisasi pemerintah mampu mentransformasikan dirinya menjadi learning @organization , dimana seluruh aparaturnya bekerja sebagai satu tim yang terpadu dalam bentuk organisasi yang tanggap terhadap maunya rakyat dan mampu untuk merealisasikannya dengan waktu yang relative cepat dan biaya yang tidak berlebihan dengan kwalitas yang baik. diharapkan dalam waktu kurang dari (sepuluh) tahun, seluruh aparatur negara mampu masuk berpartisipasi dalam mekanisme kerja dalam bentuk tim virtual ini, yang saat sekarang menjadi arah utama pengembangan organisasi dinegara tetangga seperti singapore, malaysia, thailand dll, jika kita tidak memulainya dari sekarang, indonesia akan semakin tertinggal dalam perannya dipersatukan dunia internasional, baik disektor perdagangan, maupun politik, ekonomi, budaya dll. micaneli oia moires men mesin peni ana kena man ben tak yen poros oob trd aa: ban maa taat tua brg yaa atau kerokan akira bae ago kali sman co pepatah: yan link ama nan kanoman as. ata woorertera bani ci. project web access kog off help amd pangan uan peer tnbaragenarapaapn san telu yhl ara1 nara manna ati mang enggan" yaa lerathtn mana home take pfemtocte telor dalen rekor death na! ela ana aan ban hensatergsaaneaah uji eya pt: choose view: tasks sumwnery. siaran group, pera fee ber ean bara ebi pee abang kaba gal silver gak kena plate kane berani lake aren, dah tok ootareerts retemama uraian stan find compid sik aero mara aan sana proyek pan rev and z002 om: ,60s.a7h! kena iii penyusunan oip sistem mat proyek kementerian task owi arhidaputelimi hi: pembuatan tor proyek dan rad oleh pengusul si iod2 gaseaarai pia pen pengajuan usulan proyek asep perbaikan ing s s9 tool kidopia aan, tni bt noprovelderiasdap mi2mika2 mia oo2 ok, o17h adopted rek): il pengajuan usulan proyek den pembahasan level kadar y0a ara1rekor m0002 tentasooe aprova deri deputi manado1 tampoi oom por depubbtami skj usulan proyek oleh biro perencanaan t0d @mn roo2 dok lehiarooandial a8bahan oleh diri perencanaan sesan war29 w15 dahykoreosnali aan manan: yughonan persetujuan oup bppt wiki m2 om tahikerocasani. appa m26 manado gki ohibanpenakprejanka eta pangeran pembahasan dan iod m2m a1 roo2 ow: . ahikerocnali approval dar. gangga pemerahan "nn t1y ava2 root, sasha oesnaiiki pembuatan dan aayroor dahisemengani wi atas pembuatan den penata' sesmenpani persiapan pelaksanaan dae rencana pelaksanaan ana. nae nenek issue yang terkait dengan suatu aktifitas, delink dengan kegiatannya, koi dan diaktifkan dengan mendouble click icon seperti yang ditunjuk. ten program akan menampilkan issue tersebut dibayar pejabat, dan sesame pejabat terkait akan memecahkannya, langsung dari layar drg grid grid excel boa memang mentornya, tanpa perlu mengadakan rapat secara fisik. kecepatan "isu pena hi! dal de: bahkan: apa minyosofi office projet weh asu nencamntian penipisan ana alam arne meni pan sak mp3 yaa pintar irak uap wes semata favtekes masa aan: frenpettarvan ampat ten larva oma mapa 2ep fan buana haus hen ormas ala lapan elo p3) mumaronea project web access pang hap ppn san man tanpa aan pee kereta tenaga ana keran kan babe ieee apa submodul project management pan issues: masalah pendanaan untuk programm ini yue atut issue pom delete insan dan sri nu. "ih. tita masalah pandangan mar prngeeen lana ca) active tra category3 karrnukatn (aj tau yeni karat aan not have enough rgcatidd obat nan, the progidra program have excess3 fund that pogsibis transferadta our program, dead board director resting solve this inang pendiam "ea proved the trarfarrad secrets property fund tut pratt amountkpxaxan itu created pia last modified miri masalah bendanya . not have rugi aikatahon budget nanang the program. lapprorad the trasfarrest afeeee matah were program hare cas und hat pass trangferad our program. project fund this project need based daratan meeting store tus dancing problem @amount pagana melawan tendangan not have enough alkecaron budget menang ihe program. uopprored the trasforrad encer um2004 atut ggr aan sawah pen anagram hana latest fund hat posnya transfer our program. project bund this prefect heed board director renang solve tut banning problem @#mound rpxxrrx masalah pandangan aer nat fear #sebuah allocation budget financing the program, untuk program program have tart fund that pasifis transferred our program. hand board director meeting solve this binatang pottery bee nnnanamam aman kanan mann onnmanamamennannmnnan dimana eat yew favorites: iod tab pesemiik deh ia) sah martes wah maan ios va.dengan rotan meta row amen ena angka amenammawunums project web access nata nan woo tasks u#rojesis kesvurcer status desertir ponaanmerarnr rena pan nina imb resource center choose view: resources summary ati ane nations:, gagal lea moons tikar, sersan, search aw) dara mia daa teman pra unique ti: kenny ea. bok matter checked last saved mena sis portfolio analyze ikut item pantadmini| aha: 108m kemipantadmini) t w2ogan sasa tangan naa apa adjust sculls tandon a o work lo0w kam pantadmini! urooaila adopt work ld0m kemepantatimini! a 2ooa maa work ihampenkadaa) bamboo epemesprojesomolat: ork mikemepanadmbal oga akan asas dewseudaa bara honda work 100y4 kem panihendru| a1 print grid report grid excel dapat dibentuk pool pejabat lintas kelembagaan, dan load kerja tiap pejabat dapat diverifikasi, sebelum dilibatkan dalam suatu program nasional, untuk bh. menghindarkan terjadinya overload yang dapat memperlambat penyelesaian program tersebut. contoh load kerja yang didelegasikan pada masing masing pejabat dapat dilihat dalam layar berikut. idioma maa dinasan meteor oli premi web asean2003 mba bnn nan snn ann gni ida mpu prosa menganga kfropetsatvrtorsesgaeh asn bea bini noguwemnan manegonee ih project web access kan rasi mice his pre aan tran kasa meses aan ratna k3) view resource availability inn choose vii assignment work resource yew anterprita ferourcas resource rack ras9yro ant bagan: mayer vine seryurea resources: asep a a boopenasprojecoffideto1 aga ditanggaranoffoaloi jam war nmamtenhann mona pemeran &kajoran ip. ina ina. one details: name neo tila una chaitaperasa., (legen segunda kan yana age jan was nana ken contoh asep6 bekerja pada minggu donk want aga july jam khusus untuk program bappengsprojertaft fin nag nas submodul project management pan, dan tai karena tidak didefinisikan total jam kerja pe! enda viornolli alien minggunya, waktu luang available dengan tersedianya data dan informasi terkait dengan potret kinerja aparatur negara dari masa semasa, kebijakan dan penyusunan program didalam rangka meningkatkan produktivitas aparatur dapat dibuat menjadi tajam dan tepat sasaran, dengan biaya yang optimum. optimum dalam arti kata tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu besar. contoh dengan pendekatan nasional pembangunan aplikasi enterprise resource planning untuk mengimplementasikan module human resources module yang sifatnya mengkontrol database kepegawaian terdistribusi, dari seluruh aparatur negara (pendelegasian "administrasi pemutakhiran dan "penjaminan kebenaran data didelegasikan pada setiap lembaga yang ada pemda dan instansi pusat, dan sistem secara fisik yang terdistribusi mampu untuk mentracking historical perubahannya). hal yang sama untuk pengimplementasian module financial, budgeting dan reporting balance scorecard yang sifatnya mengkontrol database keuangan dan asset negara secara terdistribusi, baik secara tanggung jawab operasional, maupun fasilitas fisik pengolah datanya. jika sistem ini dapat diimplementasikan, dana investasi dan operasional seluruh instansi pemerintah yang total jumlahnya tahunan sangat besar dapat dialihkan untuk peningkatan kwalitas aparatur, didalam rangka mengoperasikan sistem elektronik ini, dan pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkannya dapat dimaksimalkan. karena sumber data hanya satu yaitu instansi yang didelegasikan untuk menggunakan asset atau pegawai aparatur negara, konsistensi data secara nasional dapat direalisasikan, dan data kepegawaian dan asset.negara yang ada mencerminkan kondisi terakhir dari setiap aparatur dan asset negara. pembiayaan investasinya dapat ditutup dari recovery penghamburan anggaran negara untuk menggaji pegawai yang tidak jelas, yang nilainya diperkirakan lebih dari rp2 triliun tahun. dana ini lebih dari cukup untuk membangun sistem tersebut, dan dalam tahun tahun berikutnya setelah sistem elektronik ini bekerja penuh, negara dapat menghemat lebih dari rp2 triliun per tahun, berupa penghapusan anggaran untuk pembayaran pegawai yang statusnya tidak jelas. dengan demikian pemko yang melekat pada pemerintah yaitu hanya tuhan yang tahu berapa sebenarnya jumlah pegawai negeri dapat dikoreksi dengan tuntas. hal yang sama dengan asset negara yang tersebar diberbagai instansi pemerintah dari sabang samapai merauke. banyak asset yang sudah beralih tangan baik melalui proses tukar guling maupun mekanisme lainnya. fasilitas milik umum seperti taman kota berubah menjadi mal. demikian juga pantai pesisir yang menjadi area penyerapan air dan sebenarnya harus dibiarkan terbuka untuk mencegah terhambatnya air mengalir bebas pelaut dibangun menjadi real estate, yang serupa dengan membangun bendungan maya yang berperan besar didalam menjadikan jakarta rawan banjir. jika seluruh asset negara diadministrasikan dengan sarana yang teknologinya sekelas dengan yang diusulkan ini, transparansi yang ada akan menjadikan oknum penjabat berpikir dua atau tiga kali didalam hal usaha untuk memanipulasikan asset negara. sistem tracking yang ada dengan mudah akan menemukan pejabat yang melakukan transaksi atas berbagai pengalihan asset negara. dengan memanfaatkannya sarana kerja elektronis seperti yang sudah dijelaskan, rakyat dapat mengikuti proses pengalihan asset negara dan menilai apakah proses tersebut wajar dan nilai transaksinya juga wajar, saat sekarang sangat banyak asset negara yang belum didata secara baik. dengan sendirinya asset tersebut rawan untuk dimanipulasi. melalui sarana kerja elektronis ini, berbagai instansi pemerintah dapat diwajibkan untuk secara transparan memutakhirkan data asset asset negara yang ada dibawah pengelolaannya. pada saatnya akan mampu ditelusuri, berbagai asset yang sudah berpindah tangan .tanpa melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan peraturan perundang undangan. hal ini termasuk berbagai konsesi pertambangan, perkebunan yang sudah diberikan dalam masa lampau. terlebih jika metoda kerja elektronis ini di diintegrasikan dengan sarana pengolahan seperti yang digambarkan dalam sub bab informasi tata ruang .dan relasinya dengan pengendalian perizinan , seperti yang dijelaskan dalam hal. dari bagian utama buku ini. ih. virtual office: eksekusi program melibatkan pejabat terkait. proses approval dan keterkaitannya dengan delegasi wewenang. dalam contoh dibawah terlihat bagaimana suatu program nasional diusulkan oleh: salah satu aparatur pejabat setingkat eselon iii kebawah, disetujui oleh asep (pejabat setingkat eselon ii), kemudian diajukan selevel pimpinan puncak, dalam hal ini deputi (pejabat setingkat eselon i). pejabat eselon melalui fasilitas ini menjadi dapat melihat secara lengkap seluruh program yang akan dilaksanakannya dan membandingkan dengan target keberhasilan yang dibebankan menteri pimpinan instansi kepada dirinya. untuk pendanaan berbagai kegiatannya, usulan dana kegiatannya harus disetujui pejabat yang bertanggung jawab, dalam hal sinkronisasi dan men check kesemuanya dengan target target nasional: pejabat bappenas melalui rpm, yang pada tahun tahun mendatang dilengkapi dengan mtf medium term framework yang berwawasan kerja tahunan. jika program sudah memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan dalam target target nasional, program tersebut disetujui untuk diteruskan pada tahap berikutnya, yaitu pengecekan ketersediaan dana rasional untuk membiayainya oleh ditjen anggaran. akan tetapi sesuai dengan uu tahun verifikasi tersebut selanjutnya akan dilakukan secara internal oleh masing masing instansi pemerintah penerima dana, misal oleh biro perencanaan, didalam mencheck apakah anggaran yang diminta masih dalam batas batas alokasi yang diberikan pada masing masing kedeputian (atau pejabat eselon lainnya), didalam hal mendanai target target keberhasilan sesuai dengan yang didelegasikan pada kedeputian tersebut. peran dari sekretaris menteri menjadi sangat penting untuk memfasilitasi konflik maupun membentuk kesepahaman yang bersifat lintas kedeputian, terkait dengan pendanaan dan monitoring kinerja kelembagaan, dalam hal ini kinerja kementerian pan. kesiapan sikap, mental, budaya aparatur pemerintah untuk bergabung dalam module elektronik manajemen program gov. masalah terpenting yang merupakan pra syarat utama untuk keberhasilan penerapannya (dan perlu segera untuk dipecahkan) adalah masalah kesiapan sikap, mental, dan budaya aparatur pemerintah untuk memanfaatkan teknologi telematika ict information communication technology), yang jadi sarana utama dari implementasi sistem elektronik ini. culture shock sudah seharusnya diminimalkan feminim mungkin, melalui penyiapan .mental, dan transisi budaya dari budaya manual budaya elektronik yang perlu direncanakan secara matang. pemberdayaan sdm dalam organisasi pemerintah dalam memanfaatkan ict :sebaiknya dilakukan dengan beberapa focus pelaksanaan yang sifatnya bertahap dalam mengimplementasikannya. focus tahap pertama adalah .berupa pemberdayaan aparatur pemerintah sebagai fasilitator dalam rangka menuju focus tahap: kedua yaitu pemberdayaan masyarakat indonesia didalam menggunakan ict. idealnya kedua tahapan ini dilaksanakan berbarengan. tapi apakah mungkin masyarakat secara massal diajak .menggunakan sarana ict, jika sarana pelayanan yang sifatnya online masih sangat minim? hal ini perlu segera dilakukan untuk dapat mengejar ketinggalan indonesia dari negara tetangga, yaitu membuat aparatur pemerintah terbiasa dengan lingkungan kerja yang sudah dilengkapi dengan ict. untuk memulainya perlu dibuat pilot project. pilot project tersebut antara lain komputerisasi pembangunan elektronik database kepegawaian menggunakan module human resources manajemen gari aplikasi erp enterprise resource planning) yang sifatnya terdelegasi terdistribusi s d level kabupaten. pilot proyek ini cukup diterapkan dengan memanfaatkan yang sudah ada, dan melengkapinya dengan local area network lan bagi lembaga yang belum memiliki lan dan diintegrasikan melalui aplikasi back office erp. setiap instansi pemerintah terhubung satu dengan yang lain melalui media komunikasi internet. penekanan utama pembangunan mekanisme kerja elektronik ini adalah pada job operational procedure dalam satu kesatuan sistem manajemen mutu smm) untuk mengeksekusi tugas yang diberikan yaitu memproduksi data kepegawaian. selanjutnya pilot project ini diikuti dengan pembangunan elektronik database terkait dengan program dan proyek pemerintah daerah yang juga sifatnya terdistribusi terdelegasi s d level kabupaten. inti pokok atau hasil utama yang diharapkan dari pilot project ini adalah kesiapan, mental dan budaya aparatur pemerintah untuk memenuhi tingkat kompetensi minimum yang dibutuhkan dalam rangka membangun government. dikarenakan kerugian nasional nilainya lebih dari rp2 triliun tahun, sangat tidak dianjurkan pendekatan coba coba berupa mengembangkan aplikasi lokal, dimana secara generic sudah tersedia aplikasi erp yang terbukti mampu menjawab berbagai tantangan yang ada. saving satu tahun dalam besaran trilliun dengan cepat dapat direalisasikan dengan percepatan penyelesaian pembangunannya, menjadikan biaya pembangunan tersebut dapat ditutup seluruhnya dari saving dana nasional yang selama ini dihamburkan untuk menggaji pegawai fiktif illegal. hasil lainnya, terkait dengan pelaksana pilot proyek ini, adalah terwujudnya transparansi program dan proyek, tingkat pemda dan tingkat pusat yang datanya selalu up to date (dimutakhirkan). hal ini memungkinkan dilakukannya analisa national resource availability dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam peningkatan produktivitas daerah. sudah saatnya bagi pemerintah untuk mulai menyusun program program yang dibiayai oleh apbn apbd didasarkan atas analisa manfaat dan biaya (cost benefit analyses) yang mengacu pada resource availability , untuk memenuhi harapan masyarakat secara maksimum, yang identik dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. tahap berikutnya dengan focus pengembangan sdm tahap kedua aparatur pemerintah yang sikap, mental dan budayanya sudah memenuhi kriteria kompetensi minimum untuk dilibatkan dalam government, dapat disiapkan untuk segera memfasilitasi terciptanya commerce, baik yang berupa transaksi dari lembaga melembaga e apbn dll dalam bentuk g2g dan g2b) maupun yang berupa transaksi lembaga dengan masyarakat (g2c) misal pelayanan kartu penduduk, jaring pengaman sosial dll. catatan g2g adalah government government , g2b adalah government business", dan g2c adalah government customer ) masalah keterbatasan tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi kompetensi minimum untuk bekerja sektor ict lingkungan: instansi pemerintah perlu diperhatikan secara serius, dan ditindaklanjuti dengan alternatif tindakan pemecahan permasalahan nasional yang harus dilakukan secara bijaksana. masalah serupa umum ditemukan baik negara berkembang maupun negara maju. contoh pemecahan masalah kelangkaan sdm dalam sektor pemerintahan diambil contoh thailand: network connectivity thailand, overview future directions (hal. dalam contoh disebutkan bahwa keterbatasan sdm dapat diatasi dengan membangun government information network gin" yang dimanfaatkan oleh seluruh instansi pemerintah. hasilnya, sdm yang terbatas dapat digunakan secara bersama melalui pemanfaatan gin. masalah lainnya berupa tumpang tindih dan tidak terkoordinasinya network data komunikasi masing masing lembaga pemerintah yang sifatnya menghamburkan biaya telekomunikasi nasional pemerintah dengan memanfaatkan gin menjadi dapat dihindarkan. keuntungan lainnya, secara tidak sadar dengan diterapkannya gin, inisialisasi pembangunan government dapat terwujud. unsur pemanfaatannya sangat tergantung dari ketersediaan informasi sektoral dimasing masing lembaga pemerintah yang menjadi node dari gin. tahap awal pemanfaatannya diharapkan dalam bentuk informasi kepegawaian nasional (dibawah koordinasi bkn), dan informasi program dan proyek nasional (dibawah koordinasi dep keu dan bappenas), dan untuk fasilitasi penggunaan ict, dapat dilibatkan internet yang sudah memiliki sertifikat iso kurang wajar dan patut dipertanyakan jika ada yang menyatakan dapat selesai dilaksanakan secara instan, seperti tuntutan yang diberitakan berbagai media cetak dan elektronik. tanpa dibangunnya kapasitas kelembagaan, tambahan dana yang sangat besar tersebut dapat digunakan untuk hal menyimpang tanpa perlu melanggar hukum, misal membangun gedung dan laboratorium yang sangat canggih, tetapi sumber daya manusia dan kemampuan manajemen mengoperasikannya belum tersedia (lihat lampiran i). butuh waktu panjang mempersiapkan sdm dan infrastuktur manajemen pendidikan menjadi mampu menyerap perubahan sebesar ini. jika berhasil diselesaikan tahunan, indonesia "sangat hebat? kemampuan mengelola perubahannya. bahkan mungkin dianggap memecahkan rekor dunia dalam hal menjalankan manajemen perubahan level negara berdimensi penduduk lebih dari juta orang yang tersebar puluhan ribu pulau dari sabang s d merauke dan dari manga s d rote. data pendukung berikut menjadi gambaran peluang besar untuk dieksploitasi bangsa. alokasi penganggaran mikro dan makro pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik, belum dianalisa menggunakan berbagai ratio akuntansi, dalam rangka men check kesesuaiannya dengan arahan strategis nasional dan juga kondisi lingkungan strategis bangsa. jika indikator ratio ini dimanfaatkan, instansi pemerintah terbantu didalam meningkatkan kualitas perencanaan strategisnya dan juga memudahkan instansi tersebut didalam melaporkan kinerjanya dalam laki. kinerjanya terfokus pada usaha memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. indikator kinerja utama (yang dipilih untuk mengukur kinerja key success factor), sudah sewajarnya ditetapkan dari hasil saringan berbagai alternatif pilihan yang langsung dapat mengukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pelayanan publik yang memang benar dibutuhkan mayoritas rakyat indonesia, dimana secara signifikan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia indonesia. dikarenakan sangat sulitnya mengelompokkan memonitor pembiayaan berbagai "program berikut kegiatannya yang terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, akibat belum tersedianya acuan standar pengelompokan produk jasa pelayanan sejenis, untuk taraf awal, ratio akuntansi sebaiknya dibangun berdasarkan kelompok "expenses utama sejenis yang umum ditemukan organisasi pemerintah . expenses sejenis tersebut, selain jumlah nominalnya besar juga sifatnya rentan di kkn kan. menggunakan ratio ini, dengan cepat dapat diketahui ratio alokasi anggaran expenses tertentu terhadap total anggarannya (total budgetnya, termasuk pnb nya). idealnya kelompok pembiayaan ini dibagi atas paling sedikit kelompok pembiayaan a.l.: kelompok ratio .pembiayaan yang sifatnya mudah dimonitor porsi pembiayaan tahunannya cenderung stabil radionya, serta lokasinya cukup besar yang terdiri dari: ratio anggaran dan realisasi perjalanan dinas spp) dibandingkan total anggaran tahunan. melalui data ini, dapat dibangun standar ratio organisasi sejenis untuk pembiayaan perjalanan dinas, mirip informasi ratio industri sejenis didunia swasta. trend dan kewajaran porsi anggaran perjalanan dinas, tidak pernah dievaluasi mengacu pembiayaan produksi jasa dan barang dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. dengan tersedianya ratio biaya perjalanan dinas, pimpinan organisasi dapat menanamkan prioritas anggaran yang lokasinya sifatnya mengkoreksi berbagai ketidaksadaran yang ada. hal yang perlu dipertimbangkan pembangunan fasilitas elektronik program manajemen government yang tergesa gesa tanpa dipersiapkannya perencanaan strategis yang menyeluruh, dengan mempertimbangkan adanya permasalahan dan keterbatasan seperti yang disebutkan diatas sifatnya akan mengulangi kegagalan pemerintah pada masa lalu. idealnya implementasinya dilakukan bertahap. tahap paling awal berupa pengembangan prototype, yang selanjutnya ditingkatkan jadi pilot project. barulah jika analisa data manfaatnya benar membuktikan bahwa pembangunan sarana elektronik tersebut dapat meningkatkan produktivitas instansi didalam melayani rakyatnya, barulah pembangunan level nasional mulai dilakukan. pembangunan simetri yang dikelola oleh bkn, ktp nasional yang dikelola oleh depdagri, dan berbagai aplikasi lainnya, ditinjau dari besaran investasi yang sudah dilaksanakan, dan target target keberhasilan yang diharapkan, seharusnya saat sekarang sudah dihasilkan database nasional kepegawaian, dan database penduduk yang up to date. data tersebut akan menjadi data inventori dari data warehousing seluruh data dasar nasional yang siap untuk dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha, baik pemerintah maupun swasta. dalam rangka meningkatkan kemakmuran bangsa. yang disayangkan, data tersebut tidak ada. dengan kata lain simetri, ktp nasional dil gagal didalam mewujudkan misi nasionalnya. jangan sampai ada proyek nasional yang mengulang kesalahan yang sama, yang bersifat memboroskan resources nasional, dan menunda dapat diwujudkannya peningkatan kwalitas pelayanan publik secara berkelanjutan. approval didalam wawasan kerja internal suatu instansi. microsoft mice project web access projecergerepanuasikts mena nan ben anno, he. tdk yew favorites tools med jana nona nya nnn ona fee rta mmk aaron mtosirotetsrver.menon wipgjnc peran barra merata dawai te object pan jasa mui pola tan eka rena ana ana home welcome project web actions: come (memepsse tt) updates pet ii kana semasa you have changes ban henbangamkaa gay tagkerand status tasks reports gas akan alert about pejabat eselon (contoh asep6 melalui fasilitas ini dapat yan out mencheck seluruh usulan yang diajukan oleh bawahannya. emban. dokumen terkait dengan usulan tersebut dapat diverifikasi satu per satu (dengan menggunakan tools yang disiapkan oleh fasilitas elektronik ini). seluruh program yang dianggap dapat mrmmuhi kriteria, untuk diajukan selevel eselon satu, akan di approve oleh pejabat eselon tersebut yang selanjutnya diteruskan selevel panas taat ata copyright pas mherosaft lorparatian. allriahts reserved variant microsoft mce project web ketat pan nnn men ran edt new favorites tools help pad bak search favorites meda man ana address js) 9o.diprnjertserver tasks asks paga.asp? oid l nan dejo jus project web access lag off help gone meski projects reshlirees dapat cal lar pak han conan ar) ide iye jet desert tata pop testes dolar penagpawata pa, dah pata tang pet toskpasa ire work tere w3i isimitiwiri krisis imi wri esa: penyu tana aj: .77h approval dari asep omi (j3 benda san usulan proyek dan pembahasan level kedeputian tea nana pilot approval dari asep pengajuan usulan proyek dan pembahasan level kedeputian monika asep menerima dua usulan untuk program tahun dan dianggap layak untuk dijadikan program pan yang akan didanai oleh apbn. kedua program ini jika disetujui asep cukup menulis pada kotak putih (kotak terkait progress) diatas. secara keseluruhan asep6 didelegasikan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. aktivitas terkait dengan verifikasi dan approval program untuk diajukan ke eselon dan aktivitas lainnya, terkait dengan usaha untuk mencirikan dan mendapatkan dana untk melaksanakannya teuoiseu we1 solid ire star solid nwe upon jasa ure resep tugas saya dara ssardoid uryisep ijosuoy bye sosio bios apsis tui (ey urn yeo upduag ao1dde uye sur sej ren) nnd yeon eyed studi dyn p 9docs ueynfetp juga we13o1d info erf gundam auueremn jey redup indosiar neg yse) jedwaay 'sys) nusa yp sud ue3ug puan made pos dud gag oma ane yama ana ken ai sea tee upt bisa) daftar solid melo1issn main iow west gld urunsnkuag daa esa kbm noflag j0yig nyd melayu lebanon ways ara runs nal men medan kanada mes diss mui on! h0, das, bnw! ing ung kew tidy jian la. tamat nanti: tnnnnne t yes ape ton dina mena sia pasang sans beng tan mona para mana bak tes bea nan erna mata mama nas mammpalaman anang mi: gas pan abuses aneh smowpupups mean weapon didi blink woo ss2d9y gim paid aan oooonse lema anameloidipr lela enam eau sang! pipa summary yrieag ee) asa skor satcat wak lip uryejouad neue peaoadde n33unduh awet jogos ueber3 beg jag tur caci jep ueyyidure made y p 9apse suka uejnsn jra) sur apy sejenak) kurang (he weesnaisa you son2 wol ad09. mojo enterp jura nie syst yn.nos resi pada yard turajip use p 9daisy yao ueynferp sue wwi301g nie se) epe dados auyejwn| ueyseuojump uvre aueyngip neural nya bur nreg (ey dinas tur resep dados euro luwu ueyifestp eye syewojo c.ir aurayndwod noa paubisse sanksi sape bay noa tah i9smog njn sudut eyf ganda ssi. ina pado)sse sni bande baru nda gaji "noa poudisse dhabi mau bar nol promised 20eyd den sergowon) inap soju yom oh ana upon sid cepat eadangamaatih sinaga ana, sir s$s22 aam hafid nan aka ena saru pos esa man ima ton. saat nan gor moo sonata moh pera none sapa nia imo kogepsn gam arol ode dun jon approval dalam wawasan kerja lintas sektoral. microsoft tice project web access project baku dengan dkt mama menara ten ina ana naa uas) fle eat yew favorites tools help kan pny anta agatha tatpiprotecaserver.mempan.go.idprojectserver news project report. a56? project ipa aer microsoft office project web access ker lian pan aan dan sang tas nabi nan mea ada tea ana luas sana ane una home task projects resources status sports updgiah maka mena students raman oma ana submodul project management pan view project adds view: tasks summary lama sen ntu nama view option filter, grow nuh have link. lan bank api single taginake at tan atap lane ana puri penyusunan dip sistem mot proyek pejabat lintas sektoral yang terkait dengan proses . peraga ask ang jom pengawantrulanprovek keasdepa| approval, secara maya dapat bekerjasama melalui dari asd sana gerai asin dan pembawa internet. contoh program approval oleh bappenas terkait end ian aan. ana kamera seni pan, pejabatnya dapat mencheck isi program lengkap kom pttesrosctarm proyek oleh biro peri ana pengajuan pengesahan oleh aio perez melalui fasilitas ini. kemudian jika memenuhi criteria aan pere yang ada propelan atau mtf medium term kecam toya ari senam hoa framework), dan tidak terjadi duplikasi lintas app dari dir dip deretan eran kelembagaan, pejabat bappenas tersebut meng approve ara sap langsung dari internet. hal yang serupa juga difasilitasi pembuatan dan penetapan oleh sana 'persiapan pelaksanaan monitoring ntuk pejabat ditjen anggaran. dimulainya dapat dilihat nana dalam beberapa gambar dibawah. print gad cel anna aram mana ama (ee aman anu . . (kat yon favorites oob bet nan dia wat maa is) blu search favorites x4" media yag) pera mean apa over momaitome paga.asn ana dansa suk dem homo tasks proyecto status opar ris kala pan pan rar gg! yi1ee bna ocon project web access, bappenasofficialo1 sea change password ic, you have view tasks assigned you. alert.me about tasks and status risks ska experts sg! you have active risks assigned offline. terner war with cnstlnok you have anna is3ucs assigned you peng calendario saat pejabat bappenas mengaktifkan aplikasinya (menu home otomatis akan terpilih), computer langsung memberi tahu ada tasks baru yang menunggu pejabat tersebut untuk menyelesaikannya. selanjutnya pejabat tersebut mengaktifkan latar tack ? seperti dibawah copyright microsoft corporation. all mesin ed, leto aga done kana trusted sites lb0 eat yew favorites ios heb bak guk search favorites media address hitp: proectsarver.menpan godlpvojectserver tasks take page 2ep7. od nan uns aer htisrorotr office sanam &.& project web access update all) update selected rows save changes nat senna faepsuihann joo anna naam sme mal lea mom msn aman wes lonely filter# as"oup, search ig: hide. reject insert notes wslink risks uuk issues alih dawgments poo pantang work work com santai k m penyusunan dip sistem mgt. proyek kementerian pan: pilot project ooh approval dari bappenas ser nan penyusunan dip sistem m9t. proyek kementerian pan: pilot project approval dari bappenas penat penuaan dengan meng klik menu task, layar terkait task diaktifkan, dan pejabat tersebut dapat melihat assignment yang didelegasikan kepadanya, yaitu mencheck program yang diajukan dan memberikan approval. pejabat bappenas dapat memeriksa seluruh dokumen yang dilampirkan terkait dengan program ini submodul project managemen pan), dan jika sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada, pejabat bappenas tersebut cukup menulis pada kotak putih yang ditunjuk, dan program project manager akan memformalisasinya dalam bentuk kemajuan kerja. te) trusted sites pen nga pemanas ann gita par pria tega degan sia) lai microsoft mit project web access projects vena ala hle edt view favorites tools help sega mane beck pad search favorites j' media yan tan sia lek nga kedmmmengaan yen jae ana microsoft office project web access ana ome welcome project web san gara) pan actions: era homepage tasks naa saat pen change password hug mann you: naa rises arena issues work with outlook share calendar and tou have active issues assign task information. hal yang sama juga difasilitasi dengan fasilitas ini, untuk pejabat ditjen anggaran. copyright microsoft corporation. rights reserved, insecta agreement gene trusted sites ele edt view favorites tools help kan tag back search favorites li" media ban mma address lis http: projectserver.menpan .idfprojectserver tasks tasks pape.asp? .ode uns ie) ktarogorr omit project web access log help hitam tasks') projects sista rap ring estas 2aal aan haber ket aneka yan pul ini dinda selected tone ta? tas bra hew option iker, sroupbetearcet ide reject insert notes dot paska dog buk issues dol oogynients ana toy 07x aah minyak massage raw mesir tea penyusunan dip sistem mgt. proyek kementerian pan: pilot project |i00go. approval dari dirjen anggaran nan penyusunan sistem ri9t.proyek eritenterlan pan: pilot project approval dari dirjen anggaran mai fa fla export grid excel pejabat ditjen anggaran memeriksa seluruh dokumen terkait program ini melalui sarana aplikasi yang keterangan lengkapnya dapat dilihat dalam manual untuk pemanfaatan aplikasi. jika memenuhi seluruh ketentuan yang ada, approval diberikan dengan menulis nada katak putih van dimnirnk tan (empang pete pepe be. trusted sites diharapkan, jika aplikasi program manajemen ini dipakai secara formal lingkungan organisasi pemerintah, berbagai tindakan yang dikaitkan dengan penyesuaian .program untuk antisipasi perubahan lingkungan kerja strategis, dapat direalisasikan secara cepat. contoh, program yang dananya sudah dialokasikan dalam apbn, dan mungkin saja pada tahun fiskal saat harus dilaksanakan, program tersebut tidak dibutuhkan lagi, karena kondisinya sudah berubah, misal program penambahan lantai gedung, dimana gedungnya roboh akibat gempa. dengan fasilitas ini dana yang ada dengan mudah dapat di dialokasikan untuk kegiatan penting lainnya yang belum memiliki dana untuk melaksanakannya. proses pengajuan perubahan, approval, sampai dengan dana siap untuk dimanfaatkan, dengan menggunakan fasilitas elektronik ini seluruhnya dapat diselesaikan kurang dari satu minggu, bahkan kalau seluruh dokumen pendukungnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, proses approval dapat diselesaikan hanya dalam satu hari kerja. bandingkan dengan jika digunakan proses manual, dimana hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, dan terpaksa harus diusulkan untuk tahun yang akan datang. masalah penanganan bencana alam atau kejadian luar biasa, yang sifatnya tidak dapat menunggu sampai dananya di approve oleh pejabat instansi terkait, jika prosesnya .memakan waktu sampai bulanan bahkan tahunan, perut yang lapar, wabah yang harus segera diatasi dll, untuk memudahkan mengatasinya, menjadikan pendekatan penyusunan apbn dilakukan dengan pola mengalokasikan sejumlah dana contingent (biaya tidak terduga) yang besarannya luar biasa besarnya, dan hal ini 'hanya ditemukan pada organisasi yang menerapkan metoda kerja pengadministrasian secara manual. saat sekarang hampir tidak mungkin dilakukan revisi program dimana satu program yang sudah disetujui dihapus dan dananya dialihkan program lain. metodologi proses yang menggunakan metoda manual, menyebabkan waktu untuk menyelesaikannya dapat sampai lebih dari enam bulan, yang identik dengan tidak mungkin dapat dilakukan tindakan perubahan tersebut. lampiran kajian sistem informasi pelaporan kinerja menggunakan aplikasi balance scorecard angan lautnya der ang ban ang kena kena enna pera bea ani pena kene pan sea dag kah "aa pesan bas ken laba peter ane gan ear sin sta mpu bak era e . pat teen tote moi ass23, den koin kta papa gap nie jpn eni senar: a8 kala huge business. navigator kebijakan empowering sdm dasar pelaksanaanya sesuai prioritas nasional rpm (misal peti was @iteration tan untuk saat kini adalah pendidikan), dan juga mengacu kelemahan struktur formal kelembagaan beban taa ha: yang ada. training dan development dasarnya gap analyses terkait kompetensi disetiap sektor prioritas, mengacu database jasa pelayanan publik yang harus disediakan negara untuk rakyatnya. spesifikasi keahlian minimum" yang dipersyaratkan dalam berbagai bisnis proses e eda pendar sultan aparatur nag digunakan sebagai acuan utama perencanaan pelatihan pengembangan sdm. vision mela kebijakan sdm: terealisasikannya good governance (service excellence) diseluruh instansi pemerintah panah melalui kebijakan kelembagaan tatalaksana: terealisasikannya good governance (service excellence) diseluruh instansi pemerintah. ide melalui kebijakan akuntabilitas: terealisasikannya good governance (service excellence) diseluruh instansi7pemerintah. masyarakat indonesia yang adil dan makmur. yang direalisasikan melalui service beton yang pri visi penyelenggaraan pelayanan publik prima, perencanaan strategies implementasinya dilakukan kebijakan empowering secara terintegrasi. fasilitasi lintas sektoral dilakukan secara terpadu untuk sektor pan dan dituangkan hari dalam rpm pan, dengan mengintegrasikan feedback yang diberikan bidang pelayanan public sebagai tanya ala tidak entitas yang bertanggung jawab atas fasilitasi lintas sektoral yang berhubungan dengan kwalitas ubin dobel angela sek tumpang tindih, dan diakui pelayanan publik. dengan demikian anggaran rutin dan pembangunan kementerian pan (total rp200 senar urdanindan milyar tahun) difokuskan untuk managemen dan monitoring program pan yang setiap tahunnya ara tai bernilai diatas rp20triliun tahun, yang saat sekarang tidak jelas tidak terkoordinasi berdasar anakan aan yang wajib diberikan negara pemanfaatan dan belum pernah dipertanggung jawaban kepada rakyat secara mandiri dalam bentuk baiksensra bertanggung jawaban pemanfaatan anggaran sektor pan. pasa rakyatnya aan langsung (lewat instansi kebijakan akuntabilitas laki, mekanisme pertanggung jawaban nasionalnya diatur sejak tahap disusunnya rencana pemerintah), maupun tindak strategis, budgeting apbn), revisi budget, sampai dengan apbn diimplementasikan. prinsip pencatatan transaksi langsung melalui private dilakukan dengan metoda,akun#hsi yan pangan uba practice kelas dunia yang memenuhi unsur: enterprise yang diatur dengan setiap tran ktm lil akan "metoda double entry", dan kode account transaksinya peraturan formal. database atas ccount" yang lengkap yang mampu menurunkan informasi kinerja organisasi beserta jasa jasa yang wajib ya, kinerja pejabat penanggung jawabnya. diberikan negara" pada gelap pejabat yang melakukan transaksi finansial non finansial dicatat melalui kode jabatannya yang mengacu pada rakyatnya merupakan chart organization" yang lengkap yang menggambarkan struktur organisasi dan delegasi wewenang tanggung referensi utama pembentukan jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku: sifatnya mampu menurunkan informasi kinerja pejabat dan suatu organisasi pemerintah akuntabilitasnya laki. dan delegasi wewenang serta proses pencatatan transaksi yang dampak finansialnya secara nasional sangat besar, dilakukan mengunakan metoda tanggung jawab kepada workflow otomatis, mengambil dan menyimpan data secara terintegrasi (melalui common database electronic workflow), organisasi tersebut. sesuai prinsip kolaborasi kerja elektronik best practice skala dunia, sehingga kemungkinan penyalahgunaan wewenang mudah ditelusuri. ratio anggaran pemeliharaan sarana kerja utama misal: gedung, alat transportasi dll. ratio anggaran ini, menciptakan transparansi pemanfaatan apbn apbd. rakyat menjadi dapat mengawasi bagaimana anggaran direncanakan. efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana diukur mengacu keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. untuk fungsi pendukung seperti yang dilakukan kementerian pan dan departemen keuangan, dan untuk fungsi pelayanan langsung seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan. dengan ratio ini gambaran kewajaran dan trend alokasi dana apbn d menjadi ada. ratio terkait anggaran pembiayaan utilitas telepon, listrik dan air. ratio biaya ini akan membantu pimpinan mencheck kewajaran trend dan besaran lokasinya. ratio anggaran kegiatan pendukung (indirect cost) dibandingkan kegiatan utama (direct cost), contoh, alokasi anggaran administrasi&umum dibandingkan anggaran penyelenggaraan pelayanan publik. data ini dikelompokkan dalam laporan keuangan yang dikenal dengan nama cost good sold) delivered cos). ratio ini akan membantu pimpinan organisasi mencheck kerajaannya, sekaligus masyarakat diberikan gambaran bagaimana dana apbn apbd dialokasikan. tujuan mengukur ratio anggaran adalah untuk mengetahui kinerja saat sesaat sebagai acuan proses peningkatan efisiensi efektifitas pemanfaatan dana apbn apbd dalam bentuk keberhasilan meningkatkan porsi apbn menjadi dialihkan utamanya pelayanan public (maksimum mungkin teralokasikan bagi penyelenggaraan pelayanan public). semakin cepat direalisasikan, semakin cepat diketahui betapa begitu bebasnya pemakaian anggaran apbn apbd dibelanjakan instansi pemerintah (lihat lampiran i). saat sekarang lokasinya. utamanya untuk pengadaan input tanpa dikaitkan kinerja keberhasilan pencapaian sasaran tertentu utamanya yang terkait pelayanan publik. contoh ratio point paguyuban menpan dalam rka kl dapat dilihat dalam tabel dibawah. reformasi birokrasi penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa gambaran alokasi apbn untuk pembiayaannya paguyuban menpan (a) program (b) program (c) program (d) program program pelayanan publik pengawasan sdm aparatur remunerasi (gaji lain lain upah honorarium)| ratio anggaran ratio anggaran ratio anggaran (ce)! ratio anggaran ratio anggaran fa) b) 4c) ta)) . ce. kementerian pan bkn bpk lan: anri rata rata paguyuban catatan: ratio anggaran: anggaran untuk program bersangkutan) ( total anggarannya) sumber data: rka kil dan diolah menggunakan project server kementerian pan kelompok ratio pembiayaan yang sulit dimonitor secara rutin dan porsi pembiayaan tahunannya terhadap total anggaran cenderung tidak stabil. monitoring kerajaannya dilakukan menggunakan proxy ratio. contoh ratio pembiayaannya antara lain: pembiayaan penambahan sarana seperti pembelian leasing ac, mobil, motor, printer, komputer dll. asset ini dikelompokkan dalam fix asset. pengukuran pembebanan biaya seharusnya menggunakan metoda depresiasi. dikarenakan pemerintah belum praktek kkn disetiap sektor pelayanan yang wajib diberikan negara kepada rakyatnya, ditargetkan dapat diminimalkan dihapus. dana apbn apbd, yang sangat terbatas. demlehnya:diman'asalkan diapit instansi pemerintah: sesuai dengan harapan masyarakat akan kualitas pelayanan publik yang wajibtdiberikan pemerintah kepadanyaall: jasa. kesehatan2 jasa pendidikan jasa keamanan4 jasa persaingan s.last pertahanan negara: jasa berada komunikasi dana perdagangan dan induksi dll rpm disusun red, secara lintas sektoral terpadu. bappenas sebagai instansi yang akan mengkoordinasi dari memfasilitasi penyusunan rpm, empowered dengan sarana enterprise resource planning" yang dilengkapi dengan balanced sore card . strategi nasional sifatnya terpadu didalam rangka mencapai visi dan misi nasional didalam uud. pencatatan.transaksitfipansial acuannya chart account dikelompokkan sesuai prinsip akuntansi yang benar mengacu best practice, dengan level detail pencatatan yang mampu menurunkan.informasi kinerja. infomasi.penanggung jawab.transaksi di:enam, untuk menurunkan informasi akuntabilitas melalui chart organization" proses"pengajian dan approval rencana kerja dan' anggaran dai dan lembaga terkait" difasilitasi dengan metoda workflow elektronik: waktu approval dipersingkat menjadi kurang darisetubiilan untuk hal hal bersifat macro, dan kurang dari satu minggu untuk hal yang sifatnya micro. demikian juga dengan proses revisinya. integrasi pendanaan'program, dimana dana cuti menjadi dana utama pembiayaan program nasional, dana proyek menjadi data pelengkap yang mempunyai benang merah yang pasti dengar tap kegiatan nasional yang dibiayai dana rutin, dalam rangka peningkatan kapasitas dam kualitas pelayanan ss | met aan bang niat ana apa ata tab mataram aff iri mission menghapuskan praktek korupsi. kolusi dan nepotisme akuntabilitas:kkn menjadikan aparatur negara mumpuni disetiap jenis jasa dalam sektor yang dilayaninya sdm menjad a instansi pemerintah strukturnya mengacu bisnis proses best practice tata laksana" terbaik di sekitarnya kelembagaan:lbg strategy pan kkn sein sangat method penyusunan rencana strategis masih bea sah mer gang tata laksana adidhbt negeri bis prosekriya rsi roda revisinya secara find dean hee denga ana bisnis prose menjadikan kwalitas, aa| kasa nilai. kompetensi minimum sektoral yang . dipersyaratkan metoda kerja besihractte. skala dunia. spesifikasi. detail kompetensi sifatnya spesifik.unik. nanas kawi untuktiapjenis pelayanan publik, misal: kesehatan: pendidikan: keamanan: perhubungan: mewujudkan kelembagaan pin instansi pemerintah yang komunikasi: pertahanan negara: jasa perdagangan dan industri dil. strukturnya sesuai dengan bisnis.proses.forma! dalam rangka memproduksi pelayanan publik yang dibutuhkan rakyat dengan struktur bisnis proses terbaik kualitas baik, direfleksikan dalam struktur formal kelembagaan instansi pemerintah sektoral. gap yang menjadi "best practice" kompetensi untuk menjalankan tiap fungsi dalam bisnis proses jadi acuan utama program pengembangan dalam pelayanan di sektor dan pelatihan sdm. pusdiklat dan pusdiklat ditiap instansi pemerintah menjadi bertanggung jawab untuk sejenis: sifatnya umum menjawab tantangan pendayagunaan aparatur menjadi mumpuni disetiap sektor jasa yang dilayaninya. digunakan diberbagai organisasi pemerintah dinegara maju, untuk pelayanan publik dibidang: kesehatan pendidikan keamanan misi penyelenggaraan pelayanan publik nasional perhubungan pertahanan negara komunikasi jasa perdagangan dan industri .dil penyusunan renstra menggunakan balanced scorecard yang konsep implementasinya didasarkan pada beberapa tahapan formal. dimana pengukuran performance indicator kinerja formal, merupakan bagian integral yang akan menjadi sumber data yang dapat menurunkan informasi kuantitatif kinerja, ditampilkan dalam berbagai scorecard. tahapan tahapan tersebut antara lain: pengorganisasian pemikiran strategis dan pengukuran performance, klarifikasi dan pembentukan consensus terhadap arah arah strategis: sosialisasi secara sistematik dan jelas akan strategy ukuran ukuran keberhasilan, sehingga seluruh pihak yang terlibat mengetahuinya, proses penyamaan "tindakan dan arah". dan peningkatan focus pada. rencana rencana prioritas support perencanaan strategis from yang dinamis" dan organizational learning dimana pengalaman yang diperoleh menjadi guru untuk meningkatkan kinerja melalui penyempurnaan perencanaan, setiap pejabat memiliki tools perangkat kerja untuk dapat melakukan shusinessiintelegence', acuan arahan target strategis formal yang bersifat makro dibidang kelembagaan sdm, dan akuntabilitas merupakan oulpututama.(yang.menjadi tanggungjawab) paguyuban kementerian pan yang akan diimplementasikan seluruh instansi pemerintah secara spesifik sesudidengan core bussinesnya, pendanaan apbn apbd dibebankan pada anggaran sektor pan yang nilainya rp18triliun tahun melalui koordinasi into sektoral,.dan secara rutin tahunan dipertanggung jawabkan.pada rakyat melalui. laki (kementerian pan.tidak berhak mencampuri kegiatan operasional instansi terkait, akan tetapi berwenang melakukan audit kepatuhan.atas acuan arahan.strategis.yang telah dijadikan.) kesepakatan bersama). . soni "nata da0 nyi atas toman asinan database jasa jasa pelayanan publik lengkap dengan standar pelayanan minimumnya yang wajib mission diberikan negara, tersedia dan diupdate secara dinamis. dibagi atas dua kategori: tidak menghias bete pesan inner depot.:": langsung diproduksi dilayani private enterprise melalui fasilitasi pemerintah dengan peraturan menjadi yualfipuni disetiap jer formal langsung diproduksi.atau dilayani instansi pemerintah. ile) menjadi sala uagfintah strukturnya manga: database ini menjadi referensi normalisasi seluruh kelembagaan instansi pemerintah. strategy kkn1 normalisasi method penyusunan rencana strategis nasional propana lbg normalisasi kelembagaan ata laksana nasional beserta bisnis prosesnya, berikut militer isinya secara dinamis sdw kebijakan pelatihan mengacu pada kompetensi minimum sektoral bisnis proses kebijakan pengajian& tunjangan disesuaikan dengan nilai panas jeniskeahlian fei pembuatan sans kebijakan formasi recruitment disesuaikan dengar, target fidget kebgiih ni database referensi ada pendanaan proyek dan rutin (terintegrasi nina nasi genas harga satuan bae tabu keahlian sejenis sibinarikan ment saint yang mencerminkan daman seek tanda roses recruitment mengacu pada informasi gap arga pasar suatu oanhsiyarneak ps kompetensi dan jumlah personil, dimana terlebih keahlian pada level penanggungjawab sektor yang menangani bisnis proses dahulu dipertimbangkan untung baginya jika kompeten isian tersebut. prioritas pemanfaatan dana pelatihan disesuaikan kekurangan tsb diatasi dengan melakukan modernisasi nama dengan gap kompetensi yang ada dan prioritas target target proses kemungkinan transfer karyawan yang pan tarikan yan keberhasilan dalam rpm, sebagai dasar pengalokasian dana memenuhi kompetensi minimum dari unit lainnya, ini sebagai referensi pendidikan dan pelatihan sebelum sampai pada keputusan recruitment. penetapan besaran gaji tunjangan. strategi pelayanan publik nasional re) c. papan kang ini par la: png uv. des fan a58 da2 n (s5 han m. & $$ osu sp khan inai raj pam two a55 pura e pati ecc pep l ) tas e35 lt. .#cu seo a02 ne: ols o2eye pan ?u si006g s22785 ena gi) coc kas c$c demo set o0 2at3 llg over sena pri ala sue st: leg s.s lol ca a esta fee p38 uses sou lulus aa. sas r$r z9z2 s0. po5 ob. bete s3as5$ soo geb3 ax3c heh efu of fang dara lis ke) sc. bala gtu, dayu s3sx59 pisa ong naas gue seng s cx pelan s992 se3 u esa dinda titik per jar ooo sas bee eri see mah) sps s9s5s a sel,o3 rar hua star sg5o2 nira meja toon aah oo) ss83ee ole tn5 seks spesi susiisn3a a33 bi332ig333223 see business nawisatar ono saha baa model location ika scorecard eme pendayagunaan aparatur negara administrative reform vision eni mission strategy perspectives customer rakyat fokus: nilai nilai kepuasan rakyat dasar untuk mendapatkan dana apbn apbd)objectives aa, cause and effect kent ternormalisasikannya coa finansial& coo organisasi sebagai acuan pencatatan transaksipbd kent tersusunnya peta jabatan coo chart organization: pengelompokan transaksi apbn d per pejabat lbg terbentuknya database jasa pelayanan publik yang wajib diberikan difasilitasi negara lbg tersedianya sarana fisik elektronik untuk fasilitasi elektronik workflow kent tersedianya sarana s w (sop# jumlah jenis) dengan metoda workflow kini tersedianya metoda penyusunan renstra dan budgeting elektronis yang difasilitasi erp bi terwujudnya pelayanan prima melalui: sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah elektronik l28g ternormalisasikannya kelembagaan instansi pemerintah sesuai prinsip pelayanan prima sdm1 terbentuknya database kepegawaian yang akurat: mengacu kompetensi pelayanan publik prima sdm1 ternormalisasikannya formasi ditiap kelembagaan: mengacu bisnis proses yang ditangani lembaga som3 t edisinya kotak formasi ditiap lembaga sesuai kriteria kompetensi minimum, loe kent terbentuknya kebijakan integrasi dana proyek dan dana rutin kkn2 terbentuknya pedoman penyusunan proposal apbn apbd: dasarnya cost benefit effectiveness analyses dom lbg tersedianya metoda untuk pengajuan bisnis proses approvalnya metoda untuk revisinya kkn2 teralokasikannya dana apbn sesuai dengan prioritas program nasional loe kkn2 terimplementasinya crm: fokus complaint handling ditiru jenis no) perintah kent tersedianya pedoman revisi program dan afak proyek "sk sekflow ti ds, measures una distribusi program disetiap kelompok stakeholders petanya tergambar secara comprehensive, sesuai dengan kelompok perspektifnya. secara sepintas keempat perspective yang nilai nilai kepuasan stakeholdernya yang akan dipuaskan terlihat seimbang (warna merahscustomer, abu abu internal processes, hitam learning and worth, dan hijau #financial). saat sekarang laki belum melakukan hal ini. tui pey benny ung div surveyor jee "uonjopunof sofia11yd janji uefa) resep ueyyrepoptp bek luar jun jaaojip benny up3 npe andorra yyyy) s1397p jaaojip benny menang "unsnyayrp yepnuu aurynre3uodwpu 3ue entry uduodwoy ,ying bue serpent ur3uop upu arg wedi woy,, resep isesiubsio jje joao sey1ag bando uep yue wre13o1d eyed bunuh3 i9y gugur we1301 pur osawa anjung resep ueyaegure3tp rescue3. ite joao uejisey gom uennjudoudul,, jenis19g suca vanili wvyidovi vonis wnyvadona n.lvs nvlivmg4alam, ana | w53 ckuselusw0s um2 nni nan sen teratas aas tes ndby 2uep esuueyse oje s| nyo serta kap sia sea pena tpi ken ana u0g amin oow purpose pena ann sud urwopod kuno uog i 2nnn akan semua kanan kaka dea pama bayu ueyehgay eduynuagia nym ba. ben nan g temp senior yeon efusuoy seo) luewsesjewouws | wos 2day ssegerep efuynusgs l i|w 5egwajs satu syisesye lou! lenyap file sial temp guypuey unit woi sny wni usu uww: nyy now sud umur sejak erupsi inm kejam kus woy nosbuaw eine bek upiemebaday osegejep ehuynusg wos nsnfuag cpo efuepaseil nyy (jag sus sasis sisi debut usebegwajay denis senior pruupisesjewjolus |nos os) avs rules eruepasie | nnn wnwuiu isu seed wwo bayi jenis gegar temp senior yp1oy rusuk i ew msi isi4 succes ehuspesa, o01 pwi usupkeis isun ipsos yeunswsy isupisu) use ws|sy @mula sesi pious .od sel asegerep ehumusgse im, tuong1a lepas ggawngjy solid neue weilold urw pod sur ssio | l uejeger mod uns nio1 inya guru pulp uep said cup iselboyu ueyehgoy erunnusol nya sep infants sbunsnsi nyy hiatus iso) call ngy issodoid sunsndusd uewopad eku young n99 bs: a1j yod smuuryisesiipwiolis l lini isudisbu wel go0 sejloud redup censos sup cauusyise osis payo pus sang s3. kolom, mono)i ispijisp amun buono|i yis pusing ipo sis | 99j semnoolads moipiopa pds upbusg (sun spiny osi juries efusiposi | nny das cioisnip gdl puru sesuai ueyodwojabusg: l0ne21us5i9 yi uc1gep sauunsnsis | nny deepin snow) most buses) pil mp1peduli odw oja nunosoy 1syi yoi sepi innings palunsnsis | nnn sg urebegwojoy:s0ss0201j ewe 7sup uejeyed uuid ende jebrgas uses audio ddinpisubui j yoi stuns yisesipunouja inn ems sin nyo) e6ye aewosng dh3 ispnikeip ber sisanya| duns geng uep enu usunsndu pos eausipossi | nnn sonndodsiod kun susu sup sbi sis spn ucusfelsg edupnin mis. been kerap mari panama, aka isi sore san ahad dan gagal asutupy imeseay useunbesepusg naa ana pan ter ear eka una been men mes tee terror ona aan hana pen tata mba lion metan mati tik haa epos ipsos1oog p.| mono1 mai aer ban tag ten towed kei std oma isa jeanne npn peran ara ss) tunjang sahbiisiul cirebon ine jeda urun appmag adaroays bone1g business navigator sen sita model location ita scorecard pendayagunaan aparatur negara administrative reform nan vision mission strategy perspectives customer rakyat fokus: nilai nilai kepuasan rakyat dasar untul. mendapatkan dana apbn apbd) bsi internal processes: kelembagaan best practice dinegara lain: informasi gapsbmilx, measures cause and effect jumlah instansi yang menggunakan double entry method, coa. dan coo: dengan benar psi jumlah instansi yang sudah memanfaatkan fasilitas erp balance score card jumlah instansi yang mampu menyusun rencana strategis budoetinonya: dengan benar jumlah instansi tang memiliki database kepegawaian yang lengkap dan akurat jumlah instansi yang menerapkan crm dalam rangka pelayanan prima kepuasan publik: kebutuhan dasarnya terlayani secara prima oleh pemerintah bbi jumlah instansi yang memiliki database "bisnis proses yang mengacu pada best practice" untuk tiap jasa wajib disediakannya jumlah instansi yang mampu menormalisasikan struktur dan formasi kelembagaannyayanan meningkatnya jumlah lembaga yang menggunakan cost benefit analyses untuk pengajuan anggaran keberhasilan tiap program nasional diukur dengan indikator kuantitatif sesuai dengan tujuan strategis yang akan dicapai oleh setiap program nasional. alat ukur tersebut didefinisikan dengan jelas, membumi dan seimbang ditiap kelompok perspektif, dalam gambar diatas terlihat alat ukur kelompok stakeholders financial (hijau) dan learning and growth (hitam) sangat minim| san hop bar bas css map. ata epa bee ses pen par ant kaa ata model location mek mann niiannon maa jas ta, len ten pena nana pendayagunaan aparatur negara menit rage vision nga agen pune eat teen inna ena dara mission pen star strategy kekuatan publik: kebutuhan dasarnya terlayani secara prima oleh pemerintah perspectives jumlah instansi yang mampu menormalisasikan struktur dan formasi kelembagaannya customer rakyat fokus: nilai bei jumlah instansi yang memiliki database bisnis proses yang mengacu pada best practice" untuk tis bbi internal processes: kelembagaan menurunnya jumlah complaint over all sesuai dengan target yang dapat didetailkan per kategori jas. learning growth fokus: nilai jumlah instansi yang menerapkan crm dalam rangka pelayanan prima financial ii(open apbd dikelola meningkatnya jumlah lembaga yang menggunakan cost benefit analyses untuk pengajuan anggaran objectives sib jumlah instansi yang mampu menyusun rencana strategis budgetingnya: dengan benar measures jumlah instansi yang memiliki database kepegawaian yang lengkap dan akurat ih, cause and effect jumlah instansi yang sudah memanfaatkan fasilitas erp balance score card bsi jumlah instansi yang mengguna jumlah instansi yang menggunakan double entry method, coa, dan coo: dengan benar jumlah instansi yang sudah jumlah instansi yang mampu jumlah instansi yang memiliki jumlah instansi yang menyerap kepuasan publik: kebutuhan jumlah instansi yang memiliki jumlah instansi yang mampu apakan meruunrya jumlah complet eee non meningkatnya jumlah lembaga firpsnl ama iri lea ian kan sela tel nan mainan hae harap peta hpn jamak bta mengajak nan naa hang anne mea mua keberhasilan instansi pemerintah didetailkan" pada masing masing bisnis proses yang dikelola pejabat tertentu pengukurannya dikonstruksikan dengan relasi cause dan effect. keberhasilan kegagalan over all menjadi terukur. kegagalan program dapat ditelusuri sampai ke akar permasalahannya (dalam gambar diatas telihat: alat ukur kelompok stakeholders financial(hijau) dan learning and growth(hitam) diabaikan tdk memadai)), elle edit view model analysis tools window help men ali bana dea kaka aa. han perspectives and measures dia model location lao ina perspectives ata pendayagunaan aparatur negara customer rakyat fokus: mulai nilai kepuasan rakyat dasar untuk mendapatkan dana apbn apbd) vision lbg terbentuknya database jasa pelayanan publik yang wajib diberikan difasilitasi negara mission kel terwujudnya pelayanan prima melalui: sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah elektronik strategy lbg ternormalisasikannya kelembagaan instansi pemerintah sesuai prinsip pelayanan prima perspectives lbg tersedianya metoda untuk pengajuan bisnis proses approvalnya metoda untuk revisinya mmi customer rakyat fokus kkn2 terimplementasinya crm: fokus complaint handling ditiap jenis jasa wajib diberikan pemerintah ibi internal processes: kelam n d learning growth fokus: kent temormalisasikannya coa finansial coo organisasi sebagai acuan pencatatan transaksi apbn a financiali objectives unit tersusunnya peta jabatan coo chart organization: pengelompokan transaksi apbn d per measures lbg tersedianya sarana fisik elektronik untuk fasilitasi elektronik workflow cause and effect kent tersedianya sarana saw (so pula jenis) dengan metoda workflow jumlah instansi yang kent tersedianya metoda penyusunan renstra dan budgeting elektronis yang difasilitasi erp jumlah instansi yang suc learning growth fokus: nilai nilai kepuasan karyawan menjadi critical success factor) bsi jumlah instansi yang semi1 terbentuknya database kepegawaian yang akurat: mengacu kompetensi pelayanan publik prima bmi jumlah instansi yang sdm1 temormalisasikannya formasi ditiap kelembagaan: mengacu bisnis proses yang ditangani lembaga jumlah instansi yana sdm3 versinya kotak formasi ditiap lembaga sesuai kriteria kompetensi minimum kepuasan publik: kebut financial apbn apbd dikelola secara optimum fokus: nilai nilai kepuasan pembayar pajak kreditor) jumlah instansi yang mei kini1 terbentuknya kebijakan integrasi dana proyek dan dana rutin jumlah instansi yang ran kkn2 terbentuknya pedoman penyusunan proposal apbn apbd: dasarnya cost benefit effectiveness menurunnya jumlah com kkn2 teralokasikannya dana apbn sesuai dengan prioritas program nasional meningkatnya jumlah lem kini tersedianya pedoman revisi program dan atau proyek pbn apbd secara elektronik workflow pan apk kita ppp nak "ao mea saran namun aan fan can (ah rn) citi p aeongaorana heangannana pama sea . kewajaran perencanaan didalam mewujudkan visi organisasi, secara spesifik dianalisa. keseimbangan jumlah program dalam tiap perspektif (kelompok stakeholders) diamati, sehingga kewajaran jumlah program yang terkait dengan stakeholders tertentu dapat di check apakah sesuai dengan kenyataan peringkat issue nasional yang ada, dan searah dengan peringkat prioritas yang ditetapkan rpm. saat sekarang laki belum melakukan hal ini. len fat) nissan negara tea) tan mane pun pda kasa kep 0x. kar s5. er! ia) anda s5 bapa g3. fest bip sort (ih .g0 toer rei ee pena egg. saha ena raga hee d0. olor bab ser aga tenun 15c855 tuas egi s0f bean sat ri) toga hara te: hain re) d. a. uan piv sep baferiggi nias kes progo eps ann aing aan tien bhn tabanan sehananga near dean porsi3 talak anugerah ka) tao txg hani g3) desa kopi pg. loker ena gol fan dunia bug pes geiaiang '. $ae83 302e8 mna ten makasih teh a53 ma: oo. pul t100 tuah nan anta asa seni haiti: sant menang tali sal end02t kings ragi ket) "ta bro seni n nanang hana oer sih tan y2n0 sab jai bodas dea sapa za: aus sebsotus3 dot nan any. (en) alat dua b3) dagangan akan anu iya sonsoooo pelan tenri (nj fee bal tni kep! jas ooo000 rta aa. yag bai n4 sih diss. gaggayhnga mann tes das ts) 55x cc. ken al. aba let prrrrr gigs daapandataa being bahan cra beeeberr pa: tee te) d$$ nilon sara ras aan enteng 0rt mi: dal ole saat jaa ssa soe eng s1! tata bala menanam yana sat ega lapan maan ini her depan mpaa sme da3 nose dialog strategy pendayagunaan aparatur negara administrative. reform). tea ala elle edit view model analysis tools window help akn tana ana busi aon pare peka ana sep anita seen ken bai pep era tea sineas navigator "an beken bra lahan her pena ran model fe ) location sia nian ls) meme ema sana tapa ina ane uga pendayagunaan aparatur nekat: one den vision pen ben dra evan sat setan mission data period and measures san kia strategy nju boa (fe perspectives minal ui) da. mana: senang customer rakyat fokus day internal processes: kelam | ? week learning growth fokus: financial( apbn apbd ta, jumlah instansi yang mampu menyusun rencana strategis budoetingnya: dengan benar objectives bk, jumlah instansi yang memiliki database kepegawaian yang lengkap dan akurat ie, measures ii. quarter ' g8 cause and effect if, jumlah instansi yang menggunakan double entry method, coa, dan cod: dengan benar jumlah instansi yang tu, jumlah instansi yang sudah memanfaatkan fasilitas erp balance score card jumlah instansi yang sur pa, jumlah instansi yang memiliki database "bisnis proses yang mengacu pada best practice untuk tiap jasa jumlah instansi yang ce, jumlah instansi yang mampu menormalisasikan struktur dan formasi kelembagaannya jumlah instansi yang year jumlah instansi yang jumlah instansi yang menerapkan cam dalam rangka pelayanan prima kepuasan publik: kebut il, kepuasan publik: kebutuhan dasarnya terlayani secara prima oleh pemerintah lbh jumlah instansi yang mei iu, bi jumlah instansi pang man meningkatnya jumlah lembaga yang menggunakan cost benefit analyses untuk pengajuan anggaran menurunnya jumlah com free meningkatnya jumlah lem wiki essen sam membangun metoda pembebanan biaya terkait penggunaan fix asset, gambaran kerajaannya dapat dilihat dari prodi radionya, misal perbandingan jumlah mobil dinas jabatan jumlah pejabat (berikut mobil cadangan) diperbandingkan dengan peningkatan produktivitas kerja, perbandingan total kendaraan dinas pejabat total kendaraan operasional dll, perbandingan jumlah printer dan komputer dengan total karyawan dil (tiap unitnya dilengkapi alat ukur otomatis pemanfaatan rata rata hariannya, berapa komputer dipakai jam minggu dan berapa jam minggu dimana cpu load 3y9). contoh ada instansi yang jumlah primernya jumlah karyawannya yang wajahnya jumlah komputernya lebih besar dari jumlah primernya (merupakan gambaran pemborosan). anggaran investasi modifikasi berulang ruang kantor yang sama (bongkar bangun secara berulang ulang), bongkar pasang pagar halaman yang sama (bongkar bangun berulang ulang), penggantian ulang karpet atau meubel untuk ruang kantor yang sama' dll. prodi ratio untuk mengukur gambaran kerajaannya dilihat dari frekuensi renovasi atau menggantikannya per periode (sepuluh) tahunan (diharapkan radionya satu). ratio pembiayaan tidak terduga total anggaran pekerjaannya dilakukan secara mendadak diluar jadwal terencana seperti maintenance besar unit central, lift, mobil dll yang seharusnya tidak perlu terjadi jika dilakukan rutin maintenance mengikat. kontraktornya dengan sla (service level agreement). radionya terhadap anggaran total, menggambarkan kualitas kinerja manajemen didalam mengelola sumber daya pendukung penyelenggaraan pelayanan publik. saat sekarang belum ada kriteria acuan yang dapat menggambarkan relasi kewajaran besaran alokasi pembiayaan dengan kualitas kinerja kegiatan pelayanan. sebetulnya tingkat kebocoran dapat dipantau menggunakan prodi ratio diatas. contoh, dengan mudahnya karpet, mebel dan. renovasi ruang pejabat tinggi negara dilakukan jika pejabatnya berganti walau baru direnovasi, seperti era tahun (frekuensi per tahunan dapat demikian juga. pengadaan kendaraan dinas pejabat, sangat mudah dianggarkan tanpa melakukan pengukuran peningkatan produktivitas keberhasilan pencapaian target kinerja (contoh banyak mobil dinas diadakan untuk keperluan pribadi). sebaliknya anggaran aktivitas kerja penyelenggaraan pelayanan publik seperti pengadaan kendaraan penyuluhan pertanian, kendaraan penyuluhan keluarga berencana, anggaran peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, anggaran operasional puskesmas sangat sulit diadakan. prodi ratio ini akan. membantu manajemen menilai efisiensi efektivitas instansi didalam melayani rakyatnya. kelompok ratio pembiayaan aktivitas langsung penyelenggaraan pelayanan publik. ratio inilah yang paling penting dibangun, diterapkan, dan dilaporkan dalam laki dan sekaligus paling sulit untuk dikembangkan. ratio ini terkait pengukuran langsung efektivitas efisiensi kerja instansi pemerintah dalam melayani rakyatnya. saat sekarang belum ada alat ukur efektivitas efisiensi proses penyelenggaraan pelayanan publik terkait pembiayaan aktivitas langsung (direct cost), ataupun aktivitas tidak langsung (indirect cost) dari instansi pusat sebagai pembuat kebijakan makro nasional maupun instansi daerah sebagai satuan kerja penyelenggara pelayanan publik. contoh, kebijakan penyelenggaraan pelayanan kependudukan, depdagri membangun administrasinya 1x, berupa pembangunan administrasi kependudukan induk, ktp nasional, dan kemudian siak. berbagai kegagalan masa lalu tidak dipotret, dianalisa, dan kemudian diambil tindakan korektif, karena tidak tersedia alat ukur yang dapat merekamnya. contoh lainnya lampiran analisa konsumsi bbm sebelum dan sesudah kebijakan subsidi diterapkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan konsumsi bbm tahunan gdp gdp $ konsumsi base th. base th. bbm mem o. ss) oom 3n2si| s2) lag asas| |ooa98 koes) sos) hata a82 5see| 90a3 |o4888 soto| |ooa984 so210o| |o. |. an ana sg0s8| log hoc a96 o221011| |o. as8 bee apa amn| an| aa, | . a3mo09| s8.0g pola konsumsi bbm tidak bersubsidi korelasinya dengan gdp: (data dari tahun s d tahun pada periode ini bbm tidak disubsidi) regression formula konsumsi bbm, gdp, (tahun) tanpa mengikutkan data tahun hasil regresi konsumsi bbm terhadap gdp dari tahun s d menunjukkan adanya korelasi yang sangat significant dengan pertimbangan sbb: square distribusi dari residual adalah normal test untuk hipotesa tidak ada hubungan linier antara konsumsi bbm dengan gdp dengan (sangat significance) f test tersebut menghasilkan penolakan terhadap hipotesa tersebut. (f ada direction area)yang tidak dapat dijelaskan oleh persamaan ini. pp plot regresi menunjukkan pola, dimana seluruh titik secara ketat ada disekitar garis regresi. hasil t test untuk seluruh koefisien persamaan diatas dan secara significant menunjukkan, kemungkinan koefisien ini meleset adalah lebih kecil dari yo. analisa data regresi ini menyimpulkan korelasi antara tingkat konsumsi bbm ditahun tertentu, dengan gdp pada tahun tersebut adalah sangat erat. berdasarkan persamaan diatas, tingkat pemakaian bbm untuk tahun pada level gdp rp1, triliun adalah sebesar: .032x1, juta kilo liter, dengan menggunakan asumsi ekstrim, tingkat error sebanding dengan maksimum nilai residual dengan arah memperbesar konsumsi bbm juta (lihat data table residual statistics, residual standard deviation kemungkinan pemakaian bbm (lebih besar dari) juta juta kl, kemungkinan terjadinya" sangat kecil (lebih kecil dari bandingkan data ini dengan data riil konsumsi bbm tahun juta kl. mengacu analisa data ini diperkirakan sekitar volume bbm yang disalah gunakan. regresi konsumsi bbm gdp, sebelum krisis moneter (data s d regression variables entered removed vote variables variables entered removed 1caps enter aa. all requested variables entered. dependent variable: kong. bbm model summary? more adjusted std. error square the estimate tn. predictor: constant), gdp dependent variable: kong bbm anggap sum squares mean square sig. regression residual total predictor: constant), gdp b. dependent variable: kong bbm coefficients unstandaraized standardized coefficients coefficients sta. error sig. constant) gdp .239e dependent variable: kong bbm residual statistics torinimum maximum mean std deviation predicted value residual std. predicted value std. residual dependent variable: kong bbm charts histogram dependent variable: kong bbm saka eng std, dev dota) tak mean ikea regression standardized residual normal p p plot regression stand dependent variable: kong bbm 19yes7 bkl: saka) toba 1anggap observed cum prob pola konsumsi bbm bersubsidi korelasinya dengan gdp data tahun s d berikut base data tahun walaupun jumlah data yang tersedia sangat sedikit gambaran kewajaran konsumsi bbm tetap dapat diperkirakan walaupun tidak teliti. hasil regresi konsumsi bbm terhadap gdp menunjukkan adanya korelasi yang tidak significant dengan pertimbangan sbb: square distribusi dari residual tidak normal. pola ini bertentangan dengan pola sebelum krisis terjadi, dan diperkirakan pola yang amburadul ini terjadi akibat pola penyelundupan dan manipulasi bbm yang juga amburadul. test untuk hipotesa tidak adanya hubungan linier antara konsumsi bbm dengan gdp dengan f test tersebut hasilnya adalah: hipotesa tidak ada hubungan linier dapat diterima (f tidak terletak pada rejection area dengan dengan kata tidak ada korelasi yang significant antara konsumsi bbm dengan gdpdapat dijelaskan oleh persamaan ini. pp plot dari regresi menunjukkan pola, sebagian besar titik data tidak secara ketat ada disekitar garis regresi. dengan demikian timbul pertanyaan apakah data tingkat konsumsi bbm tahun sampai dengan benar adanya? dengan adanya lebih dari variabilitas dari level konsumsi bbm yang tidak dapat dijelaskan oleh persamaan regresi, ada factor lain yang secara significant merubah pola konsumsi bbm yang berdasarkan analisa sebelum krisis terjadi seharusnya sangat erat korelasinya dengan gdp, sekarang sesudah pemerintah mengadakan subsidi bbm menjadi tergantung pada factor lain. perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan factor lain tersebut. diperkirakan factor lain tersebut adalah penyelundupan bbm, dan manipulasi pemakaian bbm (baik untuk sektor industri maupun non industri). hal yang dapat dianggap wajar, dikarenakan perbandingan tingkat keuntungan terhadap resiko melakukan penyelundupan dan manipulasi, dengan hanya menghadapi resiko yang kecil dapat diperoleh keuntungan yang luar biasa besarnya puluhan triliun per tahun. hal inilah yang diperairan menjadi penyebab utama pola regresi sebelum krisis dimana bbm tidak disubsidi, dengan pola regresi saat bbm disubsidi pemerintah menjadi bertolak belakang, yaitu dari tergantung pada tingkat gdp menjadi tidak tergantung pada tingkat gdp. konsumsi bbm gdp periode s d regression variables entered removed entered removed method too state all requested variables entered. dependent variable: konsumsi bbm model summary jel square the estimate dit predictor: constant), gdp rp. dependent variable: konsumsi bbm anggap squares mean square sig. regression residual total predictor: constant), gdp rp. dependent variable: konsumsi bbm coefficient2 standardized standardized coefficients coefficients model sta. ekor constant) gdp rp. dependent variable: konsumsi bbm residual statistics minimum maximum mean std keraton no)al stud. residual deleted residual stud. deleted residual mahal. distance cook's distance entered leverage value dependent variable: konsumsi bbm charts histogram dependent variable: konsumsi bbm pen para maan mean bend enteng regression standardized residual normal p p plot regression stand dependent variable: konsumsi bbm 200p observed cum prob w uwwuk(b)simuara dimaksud pada digunakan sebagai dasar pencairan daratan penyaluran pinjaman. peraturan menteri penarikan pinjaman dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: tang keuangan pembayaran langsung direct pavmertt, smk.o107 pembiayaan pendahuluan pre financing): tentang rekening khusus serial account: daratan tata cara pembukaan letter credit l c). go.|tmn! pinjaman peraturan direktur jenderal perbendaharaan. ibi ioumndsi iremerinan yang dananya 1g) berdasarkori ppp sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal perbendaharaan atau bank bersumber dari penatas dasar surat tagihan pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah sea negeri. melakukan pembayaran melalui bank pertatausaha. bangmenyampaikan bukti setor pembayaran kembali pinjaman kepada direktur jenderal perberutaharaan g. direktur pengelolaan penerusan: pinjaman#legs0ee melakukan perpotongan terhadap dana alokasi umum dau) dar atau dana bagi hasi! dari penerimaan negara yang tag menjadi hak daerah bersangkutan. tes dan esa pen andal dong suga mad ipa lefefofsesatsi lipi f3$ lis ide pen sta 3855p sampai dengan teu naa 2pogo oke bebebe fo3 left ets "ya aga lani isa sai es. fladedarada sai nn pp na ses fr) tes pip rata sen dagu ama see paya beri, ke, tle mia ses sgreiry ega et3 gratis set fis tipis yeg tema les sia see sopra bta $3p3 pls. skt ba, ca tee 33x. line fe55 3eh ft, pig #le$ aris ese3i ng: trofi yai se, szy n x 2x3 rei p3b fog beng lupa kai maa a | cs! ara panai tag ala skp p55 dor tot rena pan pakan ana kep tai sara, per lant ter sen men men kak pembangunan simetri, pengadaan mainframe departemen perindustrian dll. spm untuk beberapa urusan pemerintah sudah ditetapkan misal urusan pelayanan kesehatan, urusan lingkungan hidup, dan urusan sosial. perlu segera dibangun informasi ratio alokasi apbn apbd yang dimanfaatkan untuk keberhasilan pelaksanaan spm , utamanya seluruh kementerian berikut pemda. dalam dunia swasta, industri sejenis membentuk berbagai jenis ratio akuntansi yang berlaku spesifik dan dilengkapi besaran pembandingan (yang merupakan ukuran rata rata organisasi sejenis) untuk transaksi pembiayaan tertentu, bahkan diperbandingkan dengan benchmark pelayanan mengacu metoda best practice. ratio biaya penyelenggaraan pelayanan publik digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya. jika sudah dibangun, pengukurannya secara berkala wajib diformalkan ditiap instansi pemerintah dan dilaporkan kepada rakyat. dibutuhkan waktu panjang untuk mendefinisikan berbagai ratio akuntansi spesifik sektoral tersebut. ratio ini harus sesegera mungkin mulai dibentuk oleh menteri penanggung jawab sekitarnya. melalui ratio ini, efektivitas dan efisiensi melayani, dapat diukur secara formal. kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tidak semata diukur hanya dari pertanggungjawaban input atau kwitansi semata seperti diuraikan dalam lampiran tetapi mengukur .efektivitas dan efisiensi kerjanya didalam menyelenggarakan pelayanan publik. untuk mengukurnya, hal tersebut menuntut organisasi terlebih dahulu mendefinisikan jenis dan mutu "produk atau jasa pelayanan publik yang wajib dihasilkannya sebagai basis perhitungan efisiensi dan efektivitas kerja (mutu acuan, diformalkan dalam bentuk standar pelayanan publik). ketiadaan acuan tersebut, menjadikan penetapan pertanggung jawaban target kinerjanya belum ada. singkatnya belum didefinisikan negara siapa yang wajib mempertanggung jawabannya. contoh, penanggung jawab kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat nasional, misal bangunan sekolah yang banyak tidak terurus utamanya diperbatasan, kekurangan gizi, ataupun illegal logging illegal fishing yang juga me nasional dll. seluruh kegagalan tersebut belum pernah diketahui siapa eselon satu kementerian atau pemda yang harus bertanggung jawab serta wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya. dampak langsungnya, bagaimana mungkin rakyat dapat berkomunikasi dengan pemerintah untuk dapat memberikan masukan usulan perbaikan metoda kerja pelayanan, agar kegagalan tersebut tidak terulang, jika dia tidak tahu pejabat mana yang harus dihubungi? informasi penyelenggaraan administrasi kependudukan profil pembangunan manusia indonesia hdi ipm) penyelenggaraan pelayanan publik dengan kualitas baik sesuai tujuan bernegara merupakan kewajiban utama pemerintah pusat dan daerah), yang dasar pelaksanaannya terfokus pada usaha berkelanjutan peningkatan kualitas hidup bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. suatu pekerjaan berat berwawasan jangka panjang, bahkan sangat panjang, yang hanya mungkin dilakukan jika data kependudukan tersedia lengkap dan akurat. perencanaanrektdipa sebagaimana dimaksud pada alatr atau penyaluran pinjaman peraturan menteri penarikan pinjaman dapat dilakukan melalui tata cara seba gai berikut: keuangan pembayaran langsung direct payment), yet s&pmk.o10 pembiayaan pendahuluan pre financing): tentang rekening khusus special account), dar atau tata cara pembukaan letter credit l c).pinjaman peraturan direktur jenderal perbendaharaan daerah dari pemerintah yang dananya 4g) berdasarkan ppp sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal perbendaharaan atau bank bersumber dari pers$() atas dasar surat tagihan pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah negeri melakukan pembayaran melalui bank peratausaha. banktrenysmpaikan bukti setor pembayaran kembali! pinjaman kepada direktur jenderal perbendaharaan direktur pengelolaan penerusan pinjaman. "iiseo melakukan pemotongan terhadap dana alokasi umum dan atau dana bagi hasi! dari penerimaan negara yang pena menjadi hak daerah bersangkutan. (pn. kya lah yaa mery pembangunan nasional jangka panjang yang merupakan akumulasi berbagai tahapan pembangunan jangka menengah dan pendek sulit disusun secara sempurna, jika data kependudukan yang menjadi referensi utama perencanaan pembangunannya belum tersedia. penyusunan program pembangunan sektoral peningkatan kualitas pelayanan publik, seharusnya mengacu data kependudukan yang sifatnya lengkap, mutakhir, dan juga pada data rekaman historical yang menggambarkan kondisi saat sesaat perkembangan kesejahteraan penduduk sebagai subjek setiap program pembangunan yang didanai apbn apbd. disayangkan data dasar kependudukan yang tidak terkontaminasi ktp rangkap, belum tersedia secara nasional. kondisi ketiadaan data ini menjadikan instansi sektoral kesulitan mempersiapkan program kerjanya. contoh kpu terpaksa melakukan sensus nasional untuk mendapatkan data pemilih dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum. perlunya data kependudukan berbasiskan single identity number sin) termasuk data perizinannya yang ditata secara baik, dikarenakan adanya kebutuhan dasar untuk pemecahan masalah besar bangsa. masalah tersebut timbul karena masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik. kurang baiknya kualitas administrasi data kependudukan dan perizinan, mengakibatkan penyusunan perencanaan program pembangunan, kualitasnya sulit untuk ditingkatkan menjadi lebih tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat biaya didalam rangka menerapkan standar pelayanan publik. baik buruknya kualitas perencanaan nasional dapat dilihat dari fokus perencanaannya. seharusnya, memfokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat. perencanaan nasional. sangat tergantung pada ketersediaan data potensi nasional, baik yang berupa potensi. ancaman maupun potensi kesempatan, mengacu data kependudukan dan data perizinan. informasi tersebut dapat diturunkan, jika unit penyedia datanya dibebankan tanggung jawab kinerja, yaitu menyediakan data dasar tersebut secara tepat waktu dan tepat kualitas (akurat). verifikasi melalui internal dan eksternal audit ataupun sertifikasi sistem manajemen mutu: smm) diberbagai unit pelayanan penyelenggara adminduk, sifatnya dapat meningkatkan kualitas bisnis proses penerbitan ktp pemda. pembangunan nya belum menjadi hal baku walau produknya merupakan input utama instansi pemerintah lainnya. bagi seluruh proses lainnya. dengan demikian data yang dihasilkan untuk menurunkan informasi potensi ancaman kesempatan didalam penyelenggaraan pelayanan publik, kualitasnya masih jauh dari. sempurna. dengan kata lain perlu waktu panjang untuk dapat mencapai tujuan akhir yang dikenal dengan nama pelayanan publik prima , jika mekanisme penyelenggaraannya tidak direformasi. terkuatnya ranking indonesia sebagai negara terhirup (terbaik dari bawah) asia, yang juga menjadi salah satu "terbaik dunia dari bawah akan ipk, yang peringkatnya dari tahun ketahun belum berubah signifikan, merupakan proxy indikator, inpres belum. dijalankan sungguh sungguh. reformasi birokrasi baru sekedar wacana. dari tahun ketahun: progres nya tidak dimonitor mengacu iku yang tepat dan mudah diikuti rakyat, dalam hal ini: adalah memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan publik. merajalelanya ktp rangkap mengakibatkan tingkat kredibilitas ktp sangat minim. dengan demikian pembangunan smm diseluruh unit kerja kependudukan idealnya diprioritaskan. unit kerja inilah yang memproduksi data dasar acuan perencanaan daerah dan perencanaan nasional. tugas utamanya adalah menghasilkan data kependudukan yang berkualitas baik. pemda yang berhasil didalam menertibkan administrasi data penduduknya, memiliki modal dasar yang nilainya sangat besar. pelaku usaha sektoral baik sektor perbankan dan sektor lainnya seperti sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, sektor perikanan dll menjadi diberdayakan didalam mengejar potensi yang tersedia, melalui penyusunan rencana bisnis yang lebih tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat biaya. seluruh pelaku usaha tersebut, dimasukan membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang yang realistic dan berkualitas baik. seluruhnya mengacu data kependudukan yang lengkap dan akurat. hal ini hanya mungkin direalisasikan jika kebijakan mutu berikut sasaran mutu penyelenggaraan administrasi kependudukan ditetapkan dan diacu secara nasional. keberhasilan investor identik percepatan keberhasilan peningkatan taraf hidup rakyat. pemudanya sendiri kredibilitasnya meningkat tajam dimata investor, karena dianggap seluruh perencanaan pembangunannya terfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, yang pengertiannya sama dengan baiknya iklim investasi dan kesempatan berinvestasi. dampak positifnya berupa terciptanya kesempatan kerja yang luas. hai yang kelihatannya sepele berupa keberhasilan mengadministrasikan data kependudukan secara prima, merupakan critical success factor, dan menjadi fondasi kukuh negara untuk dapat menuju tahap keberhasilan berikutnya yaitu berhasil memberikan pelayanan publik dengan kualitas paling sedikit sesuai spm dan selanjutnya ditingkatkan menuju pelayanan prima. saat sekarang banyak yang menganggapnya sebagai kegiatan yang sia sia. data tersebut jika dilengkapi data historical, potret profile kependudukan tahun ketahun, yang menggambarkan laju pertumbuhan, terkait peningkatan kesejahteraan rakyat saat sesaat, hal ketersediaannya merupakan tambang emas yang tidak ternilai harganya. informasi tata ruang dan relasinya dengan pengendalian perizinan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditekan feminim mungkin. utamanya yang menyangkut penyalahgunaan wewenang akan pemanfaatan sarana dan fasilitas umum, a.l. ruang publik seperti lapangan olahraga terbuka, taman kota. ruang publik artinya sarana tersebut milik publik. saat sekarang sarana ini banyak disalah gunakan oknum pejabat melalui disewakan ataupun diperjual belikan. kualitas lingkungan hidup publik yang dikompromikan akibat penyimpangan pengeluaran izin marak terjadi. orangnya dari hal yang sederhana seperti jumlah angkot yang berlebihan untuk suatu trayek, membuat terjadinya saling rebut penumpang dan kemacetan yang sifatnya meresahkan, sampai dengan yang bersifat kolosal. izin pengusahaan hutan dan tambang yang tidak berwawasan lingkungan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan didalam memberikan izin tambang, konsesi hutan, yang berdampak sangat negatif atas lingkungan hidup rakyat. banjir dan tanah longsor yang terjadi merata diberbagai pulau indonesia, penyebab utamanya adalah hutan primer yang habis ditebang, dan disalah digunakannya ruang terbuka hijau yang diperuntukkan untuk: resapan air maupun taman kota. karenanya diperlukan dibangunnya suatu sistem informasi. yang mampu digunakan rakyat untuk mencegah terjadinya hanyalah gunakan tersebut. undang undang tata ruang baru tersedia tahun dan perda tata ruang baru ada beberapa kota kota besar seperti dki dan kabupaten kota yang berpikiran maju. walaupun suatu daerah sudah menetapkan perda tata ruang, ketentuan yang ada umumnya merata dilanggar. pengaturan tata ruang secara formal, merupakan alat ampuh mencegah oknum pejabat menyala gunakan kewenangannya. pada era sebelum an penerapan tata ruang sangat ketat dikontrol dki jakarta. aturan ratio luas lantai bangunan (utamanya yang bertingkat banyak) dibandingkan luasan tanah miliknya,, diterapkan dengan pengawasan ketat. jika bangunannya bertingkat lebih banyak otomatis harus: dialokasikan ruang kosong hijau yang lebih banyak. informasi persyaratan dan perizinan yang terkait dengan penggunaan lahan, seharusnya wajib dapat diakses publik. informasi ratio luas bangunan per luas tanah (utamanya untuk menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai), merupakan alat ampuh kontrol publik mencegah oknum pejabat menyalahgunakan kekuasaannya. dikarenakan belum sempurnanya mekanisme kontrol publik, dan juga belum dibangunnya sistem informasi tata ruang, perda tata ruang dki dirubah jadi perda tata ruang jika diamati, terjadi degradasi aturan yang. menurunkan kualitas lingkungan hidup warga jakarta secara signifikan. luas ruang terbuka hijau berkurang dari 30o luas wilayah dki menjadi perda ini seharusnya direvisi kembali dengan berlakunya tata ruang yang mengatur, ruang terbuka hijau, minimum ulasannya adalah diperkirakan hal ini merupakan salah satu alasan utama seringnya: banjir dan kebakaran melanda jakarta. saat sekarang berbagai pengembang begitu bebas menggunakan ruang untuk mengejar keuntungan komersialnya, mirip dihutan rimba yang artinya siapa kuat dia menang. vonis pengadilan yang memenangkan pengembang yang merebut lapangan bola milik warga, untuk. dibangun jadi sportal kelapa gading, merupakan contoh nyata dimana perda tata ruang. hanya sekedar aturan yang sekedar dibuat kertas. ruang terbuka dalam bentuk lapangan: bola yang dulu bebas digunakan warga bersosialisasi berubah jadi bangunan tertutup penuh toko, yang aksesnya tentu saja tertutup dan dikuasai pengembang. berbagai kelurahan kelapa gading disekitar lokasi sportal, jika diamati, ratio luas bangunan luas area) sudah: melanggar ketentuan perda tata ruangnya. tidak ada ruang terbuka hijau tersisa berbagai kemarahannya. seluruhnya penuh bangunan, tanpa taman, tanpa civic center dil, bahkan bantaran kali untuk penyerapan air yang idealnya harus bebas bangunan, kepala" gading dibangun bangunan bertingkat yang sangat padat. bantaran kali jalan inspeksi. saluran dikorbankan untuk geser jalan umum pas pinggir permukaan air, dan jalan. lama dirubah jadi area bangunan bertingkat. tidak tersisa ruang terbuka hijau sedikitpun. ataupun bantaran kali, karena memang sudah disalahgunakan pengembang. itulah sebabnya. banjir dapat merubah pemukiman kelapa gading jadi danau. bahkan banjir kanal yang jadi sarana utama dki untuk pengendalian banjir, antaranya tidak luput dari sasaran: pengembang nakal. standar pelayanan minimal spm) tata ruang perlu dijadikan acuan sasaran mutu perda. tata ruang. hal ini harus dibangun sesegera mungkin. ratio luas taman yang ada disuatu rai (yan daftar isi cl: (an. satu il? ringkasan see. sense nana aman anemia! blanda. informasi biaya penyelenggaraan pelayanan sektoral naa can ane kain papan informasi penyelenggaraan administrasi kependudukan profil penibitipung ma. usia indonesia.ooocooooooooooooomemnneenmeeeneennnannan dagang ea. informasi tata ruang dan relasinya dengan pengendalian perizinan. x. iii. sistem informasi balanced scorecard: penilai kinerja instansi pemerintah dan kinerja informasi kinerja strategis penyelenggaraan pelayanan publik. monitoring indikator kinerja utama key performance indikator. ilustrasi pemanfaatan balanced scotecatg nnn one nnn anna contoh permasalahan delegasi kinerja pemilihan indikator . iv. customer relationship management crm: pengguna layanan adalah raja. kajian metoda penyaluran subsidi pelayanan dasar sistem informasinya crm. penyaluran subsidi bbm, pendidikan, kesehatan, beras miskin. ini nenek naa mna catatan tambahan (dibuat pada tahun seen tanah nananaan anna anna nana ema kajian penyaluran minyak tanah bersubsidi menggunakan sarana cbm ser sererstatitstnn kanan vi. kajian pembangunan sin dan administrasi kependudukan dengan metoda crm. saran untuk mempercepat proses bangunannya we. vii. kajian mekanisme pembiayaan pembangunan sistem crm pena maman amen senen daftar lampiran lampiran kajian kelemahan fundamental sistem apbn dan sistem pencatatan kinerja nasional lampiran kajian managementlatar akan.cbooo women enam mela petmasatamani vian benar penelusuran progress dan laporannya secara cepat dan @ffi sien .oooooooooooo pemberitahuan perubahan dan modifikasi logic program (perubahan rencana kerja) selama sopan none 2e1e11 aman enam mama amar agen mean menara nan peningkatan kwalitas terkait sharing pengalaman pemecahan issue secara cepat erp pad se. proses matching: menempatkan aparatur yang tepat untuk tugas terbentuk sensei santana nan pemutakhiran data secara bersama tim, dengan mudah. woo. summary global status tiap program beserta berbagai ivieasnya.ooooooo wom il. gambaran singkat aplikasi manajemen program pan .ooooooooooooo.il kecamatan dibandingkan luas kecamatannya dan jumlah penduduknya, ratio luas bangunan civic center dalam bentuk gelanggang olahraga atau balai pertemuan warga, perlu diatur standar minimnya. aturan yang mengatur distribusi merata berbagai peruntukan tersebut, perlu diterapkan. juga perlu diatur ratio luas area yang diperuntukkan rumah murah disuatu pemukiman mewah, yang dulu diwajibkan diterapkan pengembang, sudah saatnya dihidupkan kembali, dan diacu secara konsisten oleh pengembang. dengan adanya keseimbangan tata ruang, ketegangan sosial antara golongan kaya dan miskin diminimalkan. komunikasi aktif antara orang kaya dan miskin jadi dapat dibangun melalui ruang terbuka hijau dan gelanggang olahraga, yang dengan sendirinya akan menurunkan tingkat ketegangan sosial. pengalaman penggusuran dki jakarta adalah pelajaran sangat berharga bagi pemda lainnya. upaya penyeimbangan ruang akibat kesalahan masa lalu, yang menjadikan luas ruang terbuka hijau dki berkurang drastis jadi (tepatnya sekitar jauh dibawah standar minimum mengacu perda tata ruang dki (bahkan jika dibandingkan dengan tata ruang seharusnya minimum pendekatannya seharusnya dilakukan secara seimbang. artinya penggusuran dilakukan secara manusiawi dan dibuat penampungan kembali yang memenuhi ketentuan tata ruang. membentuk lapangan kerja sangat sulit. seluruh negara dunia, usaha utamanya didalam mensejahterakan warganya, mengutamakan maksimalisasi pembentukan lapangan kerja. penggusuran identik menghancurkan lapangan kerja yang secara lama sudah dibentuk rakyat, "akibat tidak adanya konsistensi dalam hal penerapan kebijakan tata ruang. tidak mungkin rakyat berani membuat bangunan illegal bahkan sudah berdiri s d puluhan tahun jika pemda konsisten didalam menerapkan tertib kebijakan tata ruang. jangan sampai pengalaman pahit dki jakarta berulang didaerah lain. itulah sebabnya sangat penting dibangun sistem informasi tata ruang yang secara aktif dapat diakses rakyat, untuk fungsi kontrol pembangunan. penyimpangan yang dapat diamati kasat mata dapat dilihat kawasan senayan. sebelum tahun area ini dijaga secara ketat peruntukan tata ruangnya (harus sesuai perda tata ruang) yaitu hanya untuk area terbuka hijau dan sarana olahraga. area terbuka hijau ini sangat diandalkan sebagai paru paru pusat kota. gedung gedung baru yang dibangun dilokasi ini contoh, plaza senayan (saat'sekarang sedang dikonversi dari bangunan temporer menjadi bangunan bertingkat banyak permanen), dipertanyakan mengapa izinnya dapat diterbitkan. mirip kasus lapangan bola kelapa gading, bukankah ruang terbuka hijau ini milik publik? demikian juga bangunan baru disekitar mall taman anggrek, yang mengacu ratio daya dukung ruang seharusnya sudah tertutup saat mall taman anggrek berikut multi kopernya dibangun. jikalau rakyat kecil digusur, apa bangunan baru yang menyalahi perda tataruang ini diberikan privilege khusus? jika ketentuan tata ruang diterapkan secara konsisten, kebebasan pengembang mengambil! keuntungan dki jakarta dapat diminimalkan. contoh pengurusan pantai pesisir jakarta yang berfungsi sebagai daerah resapan, identik membangun bendungan maya dan juga menghilangkan fungsi daerah resapan. penyimpangan ini marak terjadi dalam skala kolosal. akibat buruknya daerah pesisir, kemampuan drainase internal kota jakarta terganggu. bendungan maya dan hilangnya daerah resapan air didaerah pesisir bersifat sangat mengganggu hidrolika alami penyaluran air genangan didalam kota untuk dibuang pelaut. contoh pompa air yang bekerja maksimal jika hujan pemukiman hasil urutan pantai pesisir. merupakan gambaran hancurnya hidrolika tata air penyaluran banjir jakarta. dulu air mengalir bebas pelaut tanpa butuh pompa, dan level banjir jakarta tidak separah sekarang. tentu saja daerah yang lebih rendah dan juga daratan dki jakarta akan jadi korban. daerah pemukiman hasil urutan dipantai pesisir jakarta memiliki izin. yang dipertanyakan, apakah yang memberikan izin mengacu perda tata ruang? informasi ratio tata guna tanah utamanya perkotaan, perizinannya sangat mendesak ditata ulang, agar dapat dihidupkan kontrol aktif masyarakat, terhadap kemungkinan hanyalah gunakan kewenangan oleh oknum pejabat. sistem informasi perizinan seharusnya dijadikan sarana utama kontrol keseimbangan pembangunan. sistem ini indonesia belum dibangun dalam rangka menjaga keseimbangan tata ruang, tata sarana, tata lingkungan sosial dll agar lingkungan hidupnya tetap serasi dengan tingkat perkembangan penduduk. dinegara maju atau negara berkembang berpikiran maju, peta digital skala detail (skalanya dalam yang diatasnya dikembangkan berbagai tematik pembangunan, informasinya tersedia lengkap dan datanya dimutakhirkan secara berkelanjutan. data dan informasi tersebut dapat dibeli dengan harga murah secara mudah. geographical positioning system gps) memanfaatkan peta digital dengan berbagai layer tematik jadi mampu dibangun menampilkan berbagai informasi sarana dan prasarana, lengkap posisi koordinatnya dalam bentuk geographical information system gis). contoh peta tematik model sederhana adalah google earth atau google map. informasi tersebut umum dimanfaatkan pelaku bisnis. tang dengan memanfaatkan peta digital ini, berbagai tematik tata ruang mengacu tata ruang ataupun perda tata ruang wajib dijadikan sebagai tematik dasar. koning area berupa. ruang terbuka hijau, agar budaya, hutan lindung, bantaran daerah aliran sungai dll digambarkan dalam tematik dasar yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat. jika ditemukan izin dalam: bentuk apapun dikeluarkan dimana merah ini, dengan mudah masyarakat akan menangkapnya serta melaporkan yang berwajib, dan oknum pejabat yang berani menerbitkan izin, dengan mudah dituntut pengadilan dan dihukum seberat beratnya. jika sistem informasi tata ruang dalam bentuk peta digital tersedia, diatas tematik dasar dapat ditambahkan tema infrastruktur. diatas tematik dasar tersebut dibangun tematik lainnya, antara lain tematik jaringan jalan raya, tematik jaringan telekomunikasi, tematik jaringan transmisi dan distribusi listrik. tematik dasar tersebut digunakan sebagai alat kontrol aktif masyarakat mengawasi pemberian izin usaha yang tentu saja hanya boleh diberikan diarea hijau. profil potensi kapasitas pembangunan yang dikompilasi dari data perizinan. digunakan sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan. dengan tersedianya informasi yang akurat dan lengkap ini, menjadikan iklim investasi sangat menarik. kualitas. infrastruktur yang tersedia dapat dinilai investor secara mudah. demikian juga alokasi apbn apbd untuk berbagai program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, jadi terinformasikan secara gamblang. warna merah menunjukkan jika suatu infrastruktur: tidak dipelihara contoh, jalan raya tidak pernah dipelihara lebih dari tahun, ataupun lampu penerangan jalan tidak diganti lebih dari tahun, saluran pembuangan (selokan dan kali) tidak: lemah dibersihkan lebih dari tahun dil. sebaliknya warna hijau dalam peta digital menginformasikan bahwa daerah tersebut infrastrukturnya dipelihara secara baik. penyimpangan kualitas pekerjaan umum dengan mudah dapat dideteksi rakyat, misal dalam peta digital suatu jalan tertentu diberi warna hijau yang artinya baru saja diperbaiki, tetapi kondisi riil jalannya sudah rusak (walaupun baru diperbaiki bulan sudah kembali hancur). saat sekarang sudah tersedia peta digital skala rinci yang dibangun direktorat pbb ditjen pajak (peta tersebut di digitized dari citra satelit icons). jumlah kopling tergambar dalam peta ini mendekati juta kopling. jalan raya, batas wilayah dengan destabilisasi s d batas kelurahan desa, dan juga gambar kopling berikut rumah warga sudah didigitasi mendekati wilayah indonesia. reformasi tupoksi dan organisasi dep, keuangan, menjadikan penyelesaian peta digital ini terhenti. investasi jutaan us$ dan jutaan mancur yang sudah dikeluarkan negara, tidak sepantasnya dibiarkan percuma. peta digital berketelitian tinggi ini merupakan asset negara yang sangat berharga dan sebaiknya segera dimanfaatkan ditjen tata ruang untuk membangun tematik dasar tata ruang nasional sesuai tata ruang, bekerja sama dengan bpn dan bakusurtanal. tidak ada instansi lain yang memiliki peta digital yang sebanding kualitasnya dengan peta yang dimiliki ditjen pajak. jika tematik dasarnya berupa tata. ruang nasional, sudah dilengkapi ditjen tata ruang, peta tersebut harus segera dipublikasikan, dan digunakan sebagai alat kontrol pemberian izin berusaha. seluruh rakyat indonesia dapat menggunakannya untuk mengejar ketertinggalan yang ada. malaysia dan singapore sudah sangat jauh didepan indonesia, didalam hal membangun infrastruktur peta digital ini. ketersediaannya, menjadikan proses evaluasi perencanaan. bisnis yang umum dilakukan diberbagai bidang usaha menjadi mungkin dilaksanakan dengan biaya murah dan kepastian berusaha yang tinggi. pemda bersama sama pengusaha dan rakyatnya secara harmonis dapat bekerjasama, misal dalam hal pemberian kredit modal kerja, kredit investasi dengan beban bunga yang murah akibat berbagai bank mengetahui secara pasti risiko yang dihadapinya hasil lainnya adalah pemerintah dimasukan untuk menyusun sistem perpajakan pusat dan daerah yang dinamis yang sifatnya mampu menciptakan iklim yang sangat kondusif untuk pembangunan sifat perawakannya pro bisnis, memiliki multiplier efek maksimum pada peningkatan kesejahteraan rakyat. ketersediaan data kependudukan dan perizinan yang lengkap, akurat, mutakhir, dapat meminimalkan terjadinya salah perencanaan, salah investasi baik jenis maupun limitnya, ataupun salah alokasi resources untuk pembangunan daerah. contoh, alokasi dana pembangunan sekolah dasar dan penyediaan guru berlebihan disuatu kecamatan, walaupun data demografi menunjukkan jumlah anak usia tahun sebetulnya sangat minim ada dilokasi tersebut (hal ini terjadi misal karena kkn). informasi tata ruang yang dipetakan dalam peta digital, indonesia belum memilikinya. hal ini identik dengan sulit dilakukan control penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pejabat pengelola izin. kondisi ini juga menjadi prodi indikator ekonomi biaya tinggi, yang sekaligus jadi peluang besar untuk dikoreksi. jika infrastruktur geographical information system tersedia, data penduduk dan data perizinan menjadi lebih mudah dikelola administrasinya. saran percepatan untuk membangunnya adalah, gunakan peta digital skala yang sudah dikembangkan ditjen pajak. sebagai pembandingan, peta yang dimiliki ditjen tata ruang skalanya sangat tidak memadai untuk digunakan sebagai basis pengendalian tata ruang. malaysia media ini dibangun dengan ketelitian sangat kontras perbedaan kualitasnya, yang jadi cerminan, betapa kemenakan infrastruktur berusaha indonesia jauh dibawah kualitas infrastruktur yang ada malaysia. walaupun demikian, ketiadaan informasi tata ruang yang dipetakan dalam peta digital tidaklah menghambat pimpinan daerah yang berpikiran maju untuk mengembangkan kesejahteraan warganya. contoh keberhasilan penataan administrasi penduduk dapat dilihat, pemda balikpapan akan penurunan jumlah keluarga miskin misal kelurahan margomulyo. mekanisme kerja pengadministrasian data penduduk balikpapan dibangun dengan sangat baik, dimana peran kepala dan lurah sangat dominan didalam mengendalikan penduduk liar tidak ber ktp. sistem online yang menghubungkan seluruh kecamatan dan kantor pendudukannya menjadikan sulit bagi seseorang dapat memiliki ktp ganda. dengan menggunakan data kependudukan yang akurat ini pemda dapat mengembangkan program pengentasan kemiskinan. penduduk miskin yang menggunakan ktp keluarga miskin, dapat ditekan menjadi satu keluarga (untuk tertentu), akibat keberhasilan pembangunan masyarakat pesisir menanggulangi kemiskinannya. dibukanya lapangan kerja pembibitan bakau yang tingkat permintaan pasarnya tinggi (umumnya pesanannya dalam besaran ribuan bibit bakau, contoh pesanan pemda samarinda, pertamina kilang dll), nilai benefit sosialnya sangat besar dikarenakan (dua) masalah fundamental sekaligus berhasil dipecahkan: benefit social terkait pembentukan lapangan kerja bagi keluarga miskin. benefit social berbentuk keberhasilan pelestarian lingkungan pantai termasuk dikota balikpapan yang sebelumnya rusak berat dihiraukan kembali melalui penanaman bibit bakau yang dijual kelompok keluarga miskin kelurahan margomulyo (proyek nasional, walaupun biaya investasinya jauh lebih tinggi, kebanyakan gagal didalam menghiraukan pantai yang rusak lingkungannya). kebanggaan penduduk, yang semula masuk golongan keluarga miskin berubah menjadi keluarga mandiri, tercermin dari pernyataan pimpinan kelompok masyarakat kelurahan margomulyo: kami sekarang mampu secara swadaya memperbaiki langgar kami,dengan dana kami sendiri . kondisi ideal ini merupakan harapan yang sifatnya belum sejalan dengan kenyataan yang ada, diberbagai lokasi lainnya indonesia. penataan kewenangan perizinan yang tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberi peluang besar bagi oknum pelaku usaha yang cerdik, memiliki modal besar, didalam menjarah kekayaan negara dengan mengeksploitasi ketidak belasan pengaturan, contoh manipulasi kekayaan hutan (illegal logging), kekayaan hasil laut (illegal fishing), penyelundupan komoditi strategis gula, beras masuk kedalam negeri dan bbm, pupuk, mineral timah, pasir keluar negeri. nilai penyimpanannya, mencapai puluhan miliar us$ tahun. dengan segala kecerdikannya, oknum tersebut memanfaatkan peluang tidak diatasnya secara tajam ketentuan perizinan, terutama yang mengatur delegasi kewenangan. contoh, adanya ketidak pemahaman akan definisi illegal logging antara departemen. kehutanan dan kepolisian propinsi riau pada tahun terlepas benar atau tidaknya: aturan yang diacu kedua instansi pemerintah ini, kekayaan dunia milik bangsa indonesia berupa hutan alami yang kaya keanekaragaman yang jumlahnya sudah sangat terbatas, nyatanya jadi terdapat habis. disayangkan ada pejabat yang membenarkan tindakan ini. tersedia peluang besar untuk mereformasi penyelengaraan pelayanan perizinan. acuan reformasinya adalah, melakukan benchmarking mengacu persyaratan smm iso dalam hal pencapaian sasaran mutu spm penyelenggaraan pelayanan adminduk dan perizinan. pendekatan ini dapat dianggap sebagai peluang sangat besar untuk menegakkan kembali wibawa pemerintah (melalui reformasi birokrasi) didalam menghadapi oknum hitam, utamanya didalam menghancurkan jaringan mafia pelaku illegal logging, illegal fishing, penyelundupan bbm dan pupuk, pencurian kekayaan laut, penyelundupan pasir dil. oknum pengusaha tersebut bertualang kalimantan, sumatera, irian dan pulau lainnya. mereka secara biadab memusnahkan hutan primer dengan kerangka rakaman hanya. diperkirakan tahun kedepan akan timbul bencana banjir, tanah longsor, hancurnya sistem tata air daerah. yang paling merugikan adalah musnahnya spesies tanaman dan binatang yang keanekaragaman hanya sangat kaya sebelum hutan primer dibabat habis dalam skala kolosal. saat sekarang banjir, tanah longsor sudah terjadi dimana mana. dengan perbekalan ktp legal yang datanya dipalsukan, oknum tersebut membentuk perusahaan fiktif dan mengurus berbagai perizinan untuk mengeksploitasi peluang yang tersedia, dikarenakan tidak tajamnya pengaturan delegasi wewenang dan tanggung jawab kinerja didefinisikan, berkaitan dengan pengeluaran izin. kredibilitas dan kualitas yang rendah dari administrasi kependudukan dan perizinan, membebani pelaku usaha didalam membuat rencana jangka pendek panjangnya. penyaluran kredit modal kerja, kredit investasi, dan demikian juga dengan gambaran peluang dan gambaran kapasitas terpasang dibandingkan kapasitas dibutuhkan , tidak dapat diturunkan secara tajam. diperlukan biaya riset yang besar untuk memperoleh data tersebut, saat membuat studi kelayakan investasinya. pelaku usaha harus melakukan kerja keras untuk mendapatkan data yang dibutuhkannya. data kependudukan dan perizinan yang tersedia kualitasnya jauh dari yang diharapkan, tidak lengkap dan tidak akurat. kualitas administrasi perizinan belum mampu merekam data, mana pengusaha yang tanggung jawab sosialnya baik dan tidak cacat hukum. kegagalan pemerintah mendapatkan pelaku usaha terpercaya sebagai partner penyaluran komoditi bersubsidi seperti pupuk, dan berbagai komoditi non subsidi seperti minyak goreng, gula, merupakan akibat langsung dari lemahnya sistem administrasi perizinan. kinerja pengusaha tidak didata secara baik oleh pengawalnya, serta peraturan perundang undangan . belum dibuat ramah terhadap rakyat kecil. dampak negatif buruknya administrasi perizinan krisis financial global diakhir tahun menurunkan harga komoditi primer secara tajam dipasaran dunia lihat gambar |. nyatanya indonesia harganya tetap seperti sebelum krisis bahkan naik, yang tercermin dalam besaran inflasi bulan sebulan?. begitu semakin mereda. sekadar mengingatkan, indeks harga konsumen ihk) bulanan pada februari naik persen setelah menurun persen pada januari. namun begitu, secara tahun kalender, angka inflasi turun lebih jauh dari persen pada januari menjadi persen februari. pada februari. inflasi bulanan komponen harga sandang mencatatkan kenaikan tertinggi. naik persen, disusul oleh komponen bahan makanan yang naik persen dan makanan jadi persen. sementara komponen perumahan naik persen, kesehatan naik kuatnya pasar dikuasai pengusaha tertentu. yang turun hanya harga bbm dikarenakan distribusinya langsung dikuasai pemerintah, tapi hal tersebut tidak membantu menurunkan harga komoditas primer, utamanya sembako. diperkirakan pelaku oligopoli dengan usaha sistematis, memanfaatkan penurunan harga internasional untuk dieksploitasi olehnya. proses arbitrase harga yang seharusnya mendorong harga lokal mengikuti trend harga internasional, tidak terjadi indonesia. jika ketahuan, pelaku oligopoli menggunakan alasan klasik, inventorinya dibeli saat harga dunia lagi tinggi tingginya. akan tetapi sebaliknya, disaat harga dunia naik, mereka dengan gesit menaikkan harga jual lokal walau inventorinya dibeli saat harga internasionalnya murah. hal yang serupa juga terjadi dengan perbankan nasional. diawal tahun walau suku bunga patokan turun berkali kali, sampai kebawah (lihat gambar. tetapi suku bunga kredit komersial perbankan swasta enggan turun. secara tidak langsung kedua hal ini mencerminkan betapa kuatnya kontrol pasar dilakukan pengusaha besar tertentu, yang tentu saja sangat merugikan rakyat kecil. dipasar komoditas, sangat aneh jika pemerintah harus melakukan operasi pasar minyak goreng ditengah harga internasionalnya jatuh bahkan sampai (lihat gambar biaya ekonomi tinggi tercermin dari suku bunga kredit komersial yang luar biasa tingginya. biaya ekonomi tinggi tercermin dalam harga gula yang sepanjang tahun hampir lipat harga internasional. tingkat inflasi yang trendy terus turun dan pada may sudah dimana negara maju bahkan mengalami deflasi, hal ini tidak mampu menurunkan suku bunga kredit komersial, yang tetap bertahan diatas resesi dunia tidak mungkin selesai di tahun bahkan diperkirakan berlanjut sampai sesuai teori ekspektasi, jika inflasi terus menurun (dan para bankirpun tahu akan hal ini), seharusnya suku bunga komersil jangka pendek berperilaku sesuai ekspektasi inflasi, yaitu inflasi akan menurun. kurang wajar jika suku bunga perbankan tidak merespons penurunan sbi dengan besaran yang sesuai. gambar pergerakan index komoditi primer s d mei (sumber bloomberg) tea na) hai aan haa sat jul sep nov har may persen. dan pendidikan naik persen secara bulanan. lain dari itu semua, komponen transportasi mencatatkan deflasi pada februari karena jatuh persen, sebagai imbas penurunan harga bbm pada januari. berdasarkan penggunaannya, penurunan suku bunga kredit terbesar terjadi pada suku bunga kredit investasi, yaitu sebesar tan bps. rata rata tertimbang suku bunga kredit investasi ki), kredit modal kerja (kmk), dan kredit konsumsi (kk) pada maret masing masing sebesar persen: persen: dan persen. sementara itu, berdasarkan". kelompok bank, penurunan suku bunga kredit terbesar secara keseluruhan terjadi pada kelompok bank campuran sebesar bps. http: aww.bloomberg.com markets commodities futures.html gambar tingkat suku bunga acuan dunia pertengahan mei (sumber bloomberg)! month 3month 6month year key rates current rio prior prior prior fed funds rate fed reserve target rate prime rate unemployment rata month libur month libur mortgage" national avg) current 1monthprior 3month prior month prior year prior year fixed year fixed year arm year arm year fixed jumbo year fixed jumbo year arm jumbo tingkat inflasi yang terlalu tinggi indonesia (sekitar diperkirakan karena pasar sangat dikuasai pelaku pemungut rente tersebut. jika malaysia sebagai negara berkembang, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga komersialnya dapat dikendalikan tidak berbeda jauh dengan berbagai acuan dalam gambar seharusnya indonesia juga demikian. indikator keberhasilan reformasi birokrasi idealnya menggunakan selisih suku bunga dan selisih inflasi didalam dan diluar negeri sebagai indikator utamanya. keberhasilan menyingkirkan mafia penguasa pasar yang sifatnya mencekik rakyat kecil, sulit berhasil direalisasikan, jika kinerja pemerintah diukur menggunakan indikator lainnya. risk premium angka inflasi mungkin hanya ditemukan indonesia. kemenakan pasar indonesia dilihat dari pertumbuhannya, saat sekarang ada diperingkat atas dunia. resiko relatif dibandingkan dengan negara lain, seharusnya tidaklah besar. kurang wajar jika risk premium dibebankan perbankan sangat tinggi. hal ini merupakan peluang besar untuk dikoreksi segera. ng, mengacu gambar harga komoditas primer pasar internasional turun seharusnya harga minyak goreng, harga besi, harga gula, harga kertas dan harga komoditas primer lainnya turun signifikan indonesia. nyatanya bulan pertama malahan naik. tercermin dari inflasi bulanan tetap positif walau dinegara lain negatif (lihat catatan kaki nomor ada sesuatu yang salah dalam sistem dan mekanisme pasar komoditas primer http: indonesia. mengacu data gambar ! s d diperkirakan banyak pemungut rente mengambil kesempatan pasar lokal, dengan mengeksploitasi perubahan harga global akibat krisis finansial dengan memanfaatkan kontrol pasar yang kuat yang ada ditangannya. rakyat umumnya tidak tahu, bahwa harga komoditas primer dipasaran dunia pernah turun s d kemacetan jalan yang semakin memburuk jakarta dan kota besar lainnya dan penjualan: mobil mewah yang meningkat, menunjukkan untuk kalangan pemungut rente tidak ada istilah krisis. gejala yang tidak sesuai kewajaran yang ada dunia lainnya, menjadi indikator tidak langsung dari berbagai hal yang sudah disebutkan diatas. disisi lain kalangan bawah kerepotan cari kerja dan cari makan dan pemutusan hubungan kerja terus berlanjut. gambar. tingkat suku bunga sbi dan inflasi s d mei sumber bi) inflasi (hrftatton ratus) a. onta sep.2eca nov. jan. mar. source bank indonesia mekanisme perizinan yang administrasinya belum berpihak pada pengusaha yang baik menjadikan, bahkan pengusaha berprestasi, yang kualitas kerjanya baik, dapat tersingkir dikarenakan seluruh dana miliknya utamanya digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja&kinerjanya. sangat minim tersisa dana untuk usaha kkn. peningkatan kualitas administrasi data kependudukan dan perizinan janganlah diperlakukan dengan pendekatan sampingan. resources nasional yang dimanipulasi pengusaha pemungut rente sangat besar, dan dengan sendirinya berdampak sangat negatif terhadap keberhasilan pembangunan nasional. sesuai data pendukung dalam gambar. biaya ekonomi tinggi indonesia harus sesegera mungkin dikoreksi, melalui penghancuran rantai kolaborasi mafia penguasa pasar . kondisi ini memojokkan pengusaha yang baik menjadi tergoda melakukan penyimpangan serupa agar perusahaannya dapat tetap hidup. biaya ekonomi tinggi disisi lain, jika dapat dikoreksi secara benar, merupakan peluang besar untuk meningkatkan daya beli rakyat. disparitas harga lokal dengan harga internasional, seperti harga bbm, yang penyimpangan volume konsumsinya dapat dilihat dalam lampiran iv, jadi gambaran, betapa suburnya ladang mafia penguasa pasar yang sudah puluhan tahun memungut rente secara mudah melalui eksploitasi kondisi dual pricing. demikian juga dengan komoditas gula, pupuk, minyak goreng, kertas dil. pasar lokal dibuat mafia penguasa pasar sedemikian rupa, sehingga petani lokal terjepit pada kondisi tidak normal. tanah indonesia yang peringkatnya terkubur didunia, dikondisikan .bi.go.id biweb time series ts suku bunga id.aspx mafia tersebut hanya mampu menghasilkan panen dengan produktivitas rendah. selanjutnya, dengan alasan melindungi petani, kondisi dual pricing dijaga tetap abadi. pemungut rente menikmati keuntungan berlebihan melalui eksploitasi dual pricing. bagaimana mungkin penyelundupan dapat dicegah? panjang pantai indonesia adalah terpanjang ke (dua) dunia, dan juga sarana dan prasarana patroli lautnya sangat minim. kebijakan kontra produktif berupa rencana subsidi pupuk organik, dampak langsungnya akan mematikan pengusaha lokal modal kecil. banyak rakyat indonesia yang jadi produsen pupuk organik. sesudah hal ini terjadi, pasar pupuk organik seperti halnya pupuk kimia, akan dikuasai mafia penguasa pasar , diperkirakan mereka adalah pemetik keuntungan terbesar dari berbagai kelemahan kebijakan subsidi yang ada. kenapa tidak dibuat kebijakan subsidi langsung pada petani? kemajuan teknologi informasi sudah memungkinkan administrasinya dilakukan dengan ketelitian tinggi (lihat bab iv). hal.ini jadi alasan utama perlunya dilakukan standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan berikut pembangunan smm mengacu spm, diberbagai unit administrasi kependudukan dan perizinan. tanpa normalisasi bisnis proses administrasinya (dibuat mengacu pola best practices smm iso "pihak penyidik, penuntut umum dan hakim akan kesulitan menerapkan tertib hukum dilingkungan berusaha indonesia. jika administrasi perizinan ditertibkan, ruang gerak pengusaha hitam oknum pejabat nakal ditempatkan secara nasional. dibutuhkan usaha ekstra keras, untuk menormalkan situasi yang mengancam menghancurkan masa depan bangsa, terkait pemusnahan hutan primer yang kaya akan keanekaragaman hi. pembakaran lahan secara masif untuk perkebunan, pembuangan limbah ke tata air seperti sungai laut, pembongkaran gunung untuk mengekstraksi emas, tembaga, timah secara tidak ramah lingkungan, pembangunan kota yang tidak mengacu tata ruang. masalah ini harus segera ditangani. jika tidak generasi mendatang hanya diwariskan lingkungan yang hancur, akibat pembangunan yang bertentangan dengan prinsip tata ruang yang benar. kebijakan tidak ramah lingkungan perlu ditinjau ulang misal lahan subur pertanian dikonversi jadi lahan industri dan pemukiman. lahan subur jadi hilang atau rusak berat akibat buangan industri menghancurkan kesuburan tanahnya untuk pertanian dan tidak dapat digunakan kembali. nilai kerugian nasionalnya tidak terhingga. perencanaan pemanfaatan ruang yang tidak didasari standar tata ruang yang benar, menjadikan lahan pertanian dikonversikan dengan mudah jadi lahan industri pemukiman. dinegara maju pembangunan kawasan industri dibangun didaerah tandus seperti silicon valley, california. lahan subur pertanian tidak pernah dikorbankan untuk keberhasilan jangka pendek. demikian juga pemanfaatan teknologi usang. izin impor pabrik bekas yang dinegara asalnya dilarang, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang pejabat sektoral. pabrik tersebut akan merusak kualitas lingkungan hidup (dimana dia akan beroperasi) secara signifikan. karena alasan inilah pabrik dengan teknologi usang tersebut, dilarang dioperasikan. indonesia yang kaya raya akan berbagai potensi alamnya, tidak perlu merendahkan diri jadi bangsa pemulung teknologi bekas yang tidak ramah lingkungan. kebijakan nasional terkait pemanfaatan seluruh kekayaan alam, perlu diatur secara benar. kekayaan alam ditambang secara profesional dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sesuai amanah uud. banyak hal yang perlu menormalisasikan terkait pelayanan perizinan. jika ditunda, iklim investasi indonesia akan tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga. kualitas lingkungan hidup anak bangsa generasi penerus juga dihancurkan secara dasyat. pemda : yang berpikiran maju diharapkan mampu membangun mekanisme kerja lolos sertifikasi iso untuk administrasi kependudukan dan perizinan, bahkan untuk administrasi perizinan jika dimungkinkan s d lolos sertifikasi iso terkait lingkungan hidup. perbatasan kalimantan jika diperbandingkan, daerah indonesia terhadap malaysia brunei, hutan diperbatasan indonesia masuk jauh kedalam pedalaman kalimantan timur, tengah, barat gundul dengan pemandangan kusam. sebagai kontraknya hutan malaysia dan brunei hijau roy roy, sangat indah dan nyaman ditinggali generasi mendatang. semakin lambat normalisasi perizinan dilakukan, semakin dibubarkannya lingkungan hidup generasi anak bangsa penerus dihancurkan. citra kekayaan alam indonesia lemah nipah loh jinak hijau roy roy yang berabad abad dikenal dunia, sekarang terancam direbut negara malaysia terkait kampanye gencar mendunia malaysia truly asia . lagu nyiur hijau yang jadi ciri betapa indahnya alam indonesia diciptakan tuhan, harus dapat dikumandangkan kembali seperti pada masa jayanya. pesan nyatanya adalah. apa yang disiarkan dalam lagu tersebut seharusnya benar dirasakan rakyat kembali ada dalam dirinya. hal ini hanya mungkin jika kebanggaan aparatur akan tanah airnya dapat dihidupkan seperti dalam lagu tanah airku , saat melakukan reformasi birokrasi pelayanan publik mengacu kaidah best practice skala internasional. nyiur hijau7 tanah airku8 download mp3 download mp3 ciptaan a.j. sudjasman karangan ibu sud nyiur hijau tepi pantai tanah airku tidak melupakan siar siur daunnya melambai kan terkenang selama hidupku padi mengembang kuning merayu biarpun saya pergi jauh burung burung menyanyi gembira tidakkah hilang dari kalbu tanah yang dicintai engkau dihargai tanah airku tumpah darahku walaupun banyak negri dijalani tanah yang subur kaya makmur yang masyhur permai dikata orang tanah airku tumpah darahku tetapi kampung dan rumahku tanah yang indah permai nyata sanalah kuasa senang tanah tak melupakan engkau kebanggaan teamrock virtual seluruh pejabat menpan paguyubannya. .oco.ooooooooomil eksekusi program lintas lembaga: program management.ooooooooooooooooo16 iti. virtual office: eksekusi program melibatkan pejabat terkait.oooooooocooooooooooi proses approval dan keterkaitannya dengan delegasi wewenang.o.ooocooooooooooi2 kesiapan sikap, mental, budaya aparatur pemerintah untuk bergabung dalam module elektronik program management e go vv. .oo.oooocoooo wco woo. w0onennnnnnnnmmamanna22 hal yang perlu dipertimbangkan .ooocooooooooooooooooo mnnnnnnnknnnnnman2 approval didalam wawasan kerja internal suatu instansi.oooooooooooooooooooooooo5 lampiran iii kajian sistem informasi pelaporan kinerja menggunakan aplikasi balance scorecard lampiran analisa konsumsi bbm sebelum dan sesudah kebijakan subsidi diterapkan pola konsumsi bbm tidak bersubsidi korelasinya dengan gdp pola konsumsi bbm bersubsidi korelasinya dengan gdp regresi konsumsi bbm gdp periode s d ii.untuk menjawab permasalahan tidak tajamnya ditetapkan akuntabilitas pelaksanaan urusan pemerintahan dalam penyelengaraan pelayanan publik, perlu dilakukan reformasi birokrasi yang sifatnya menyeluruh. kejadian bencana antara lain kasus lumpur latino, bencana situ gantung dll, seluruh kejadian ini pengalamannya belum dimanfaatkan untuk menjadi masukan tindakan koreksi sistemik sistem akuntabilitas kinerja. metoda kerja pemerintah didalam menyelenggarakan pelayanan perlu dimodernisasi. tumpang indahnya tupoksi pejabat tinggi negara, mengakibatkan sebagian besar pejabat tinggi negara umumnya tidak mengetahui siapa penanggung jawab berbagai kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik yang jadi issue besar nasional, antara lain bangunan sekolah merata rusak berbagai daerah, illegal logging, illegal fishing, penyelundupan skala kolosal bbm, pupuk, pasir keluar negeri, dan beras, gula kedalam negeri, eksploitasi tki yang seharusnya diperlakukan sebagai pahlawan devisa, kasus kurang gizi. alasan inilah yang mendasari dipilihnya metoda balanced scorecard untuk menata administrasi kinerja pejabat negara. metoda balanced scorecard merupakan metoda penilaian kinerja yang proses administrasi rekamannya dilakukan secara sistemik berjenjang dengan kemampuan telusur tinggi. penilaian kinerja dinilai dari tahapan awal berupa penyiapan rencana strategis, s d rencana aksinya selesai dilaksanakan laporan kinerja instansi pemerintah laki) akan keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan yang didanai apbn apbd, dengan memanfaatkan balanced scorecard dapat diadministrasikan secara sistematis dan kemudian dilaporkan kepada seluruh stakeholders secara teratur. saat sekarang kinerja apbn apbd belum dinilai dari sudut keberhasilan pelayanan publik, terkait peningkatan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik antara lain pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, kimpraswil, pelayanan berperkara, pertahanan negara, perdagangan dil, perlu dikreasikan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang direfleksikan secara tidak langsung dengan indeks pembangunan manusianya. empat perspektif sudut pandang penilaian kinerja yang difasilitasi metoda balanced scorecard terdiri dari penilaian kinerja: financial, kemampuan mengadakan memanfaatkan anggaran dimana kepuasan stakeholder penyandang dana jadi fokus utama. yang artinya pembayar pajak pribadi dan perusahaan, kreditor dalam luar negeri seluruhnya merasa bermanfaat memasukkan dananya dalam apbn apbd, learning and growth, dimana pertumbuhan dan pembelajaran stakeholder aparatur negara, prosesnya terfokus pada berbagai hal yang meningkatkan kompetensi sesuai dengan berbagai prioritas yang digariskan perintah peraturan perundang undangan dan instruksi pimpinan nasional yang seiring sejalan dengan usaha untuk memuaskan berbagai nilai yang ada benak aparatur. aparatur organisasi merupakan asset critical didalam keberhasilan pencapaian target strategis yang ditetapkan negara, internal processing, kualitasnya tercermin dalam kualitas metoda kerja suatu unit kerja atau kualitas bisnis process internal penyelenggaraan urusan pelayanan publik yang bersifat kondusif untuk memproduksi pelayanan publik dengan kualitas yang baik: mampu mentransformasi dan merealisasikan harapan rakyat dalam produk kebijakannya (untuk menpan, seluruh organisasi pemerintah adalah customer langsungnya, didalam rangka meningkatkan kinerja instansi tersebut melayani end customernya (rakyat adalah customer tidak langsung menpan), kinerja cost center dan profit center diberbagai unit kerja ditelusuri dengan ketelitian tinggi dan dinilai terpisah dari kinerja pemerintahan secara keseluruhan: customers (rakyat merupakan customer langsung ataupun tidak langsung dari seluruh instansi pemerintah). keberhasilan pemerintah didalam memuaskan harapan rakyat, berupa penyelenggaraan pelayanan publik sektoral berkualitas baik yang secara tajam akuntabilitasnya didelegasikan keberbagai instansi pemerintah, merupakan tujuan utama bernegara dimana kinerjanya perlu dipantau secara berkala. dengan memanfaatkannya berbagai scorecard tersebut (multi tier scorecard), proses delegasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik keseluruh instansi pemerintah, akuntabilitas pelaksanaannya secara spesifik menjadi mudah didefinisikan. dengan kata lain siapa pejabat tinggi negara yang wajib mempertanggungjawabkannya dapat tajam ditetapkan. mengacu perspektif penilaian kinerja dengan balanced scorecard, pemuasan stakeholder yang ada tiga dari empat perspektifnya, tanggung jawab nasionalnya, sesuai tupoksi menpan, ada pundak menpan. peran menpan perspektif learning growth adalah peran dan tanggung jawab nasional akan keberhasilan pendayagunaan sdm aparatur. peran menpan perspektif internal processing adalah peran dan tanggung jawab nasional akan keberhasilan membangun kelembagaan, tatalaksana, akuntabilitas dan pengawasan yang idealnya seluruhnya mengacu metodologi best practices penyelenggaraan pelayanan publik skala dunia seperti smm iso ataupun service excellent balige quality system. peran menpan perspektif customer berupa peran dan tanggung jawab akan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik instansi pemerintah (kinerja overall nasional), yang merupakan konsolidasi dari berbagai kinerja pelayanan yang diberikan seluruh instansi sektoral kepada rakyatnya. media pelaporan kinerjanya dikenal dengan nama laki atau laporan kinerja akuntabilitas aparatur negara dan sistemnya dikenal dengan nama sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. seluruh indikator kinerja utama iku) penilai kinerja sektoral nasional untuk mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah dan aparaturnya, idealnya membentuk satu framework kesatuan mozaik penilaian yang bersifat komprehensif integral multi jenjang. penilaian tersebut harus menggunakan indikator yang mudah untuk dicerna rakyat. level nasional, kinerja pemerintah dilaporkan pada rakyat dengan format terkonsolidasi mengacu pertanggungjawaban pemenuhan harapan rakyat. indikatornya dipilih, terkait erat dengan kesejahteraan rakyat apakah itu bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dll. kinerja nasional sudah seharusnya didetailkan secara multi jenjang s d selevel kinerja pelaksana operasional satuan kerja (berbagai eselon dan kepala dinas pemerintah daerah). jika hal ini dilakukan, dengan mudah dapat ditetapkan siapa pejabat yang harus mempertanggung jawabkan berbagai bencana seperti kasus bencana lumpur latino, kasus bencana situ gantung dll. dalam mengukur keberhasilannya, proses penilaian kinerja strategis nasional dilakukan terpisah dari penilaian kinerja unit kerja yang pada umumnya didelegasikan pada eselon penilaian kinerja unit kerja juga dilakukan terpisah dari penilaian kinerja operasional satuan kerja dimana target keberhasilannya didelegasikan secara tajam eselon pusat dan kepala dinas pemerintah daerah, dalam bentuk target target penyelenggaraan pelayanan publik yang langsung ditangani dinas pemda. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang bersifat tidak langsung berupa penyusunan kebijakan pengaturan, maupun penyelenggaraan pelayanan langsungnya, perlu dimonitor kinerjanya. singkatnya, implementasi balanced scorecard terdiri dari beberapa tahapan penilaian keberhasilan penyelenggaraannya. tahapan pengukuran kinerja, merupakan bagian integral disetiap level tahapan proses penyelenggaraan negara. contoh untuk menpan, l)kinerja nasionalnya, masukannya diperoleh dari alat ukur kinerja unit kerja (pengukuran menggunakan indikator kinerja utama), yang diturunkan dari hasil monitoring dan evaluasi (money) kinerja berbagai instansi yang dikoordinasi menpan a.l. lan, bkn, anri, bpk, dan seluruh kedeputian yang ada menpan. data kinerja tersebut selanjutnya diolah dikonsolidasikan jadi kinerja nasional. alat ukur kinerja unit kerja (kinerja eselon satu) yang biasanya dalam bentuk target target strategis nasional yang masukannya diperoleh dari alat ukur kinerja operasional satuan kerja lapangan yaitu. kinerja pelaksanaan berbagai aktivitas pembuatan kebijakan makro nasional penyelenggaraan pelayanan publik termasuk money nya (disusun dilaksanakan eselon paguyuban menpan dan bentuknya biasanya berupa target keberhasilan setiap rencana aksi). secara singkat struktur proses pengukuran kinerja. formatnya dibuat mengacu relasi sebab akibat atau cause effect, yang bersifat menurunkan informasi. kuantitatif kinerja multi jenjang. proses pengukurannya dilakukan secara progresif terkonsolidasi multi jenjang (input output outcome benefit dampak). hal pengukuran tersebut, jika dilakukan secara manual seperti yang dilakukan saat sekarang), prosesnya memakan waktu panjang. informasi yang dihasilkannya saat selesai laporannya dikompilasi, sudah basi. manfaat informasinya mejadi minim, serta biaya administrasinya sangat mahal (biaya tidak sebanding manfaatnya dikarenakan informasi yang dihasilkan banyak yang sudah basi). karenanya sangat dianjurkan dilakukan otomatisasi proses administrasinya dengan menggunakan sarana teknologi informasi enterprise resource planning erp) yang modul reportingnya menggunakan balanced scorecard dimana sebagian dari contohnya diberikan dalam gambar dan akhir bab. hal serupa berlaku sama bagi pejabat penanggung jawab keberhasilan kinerja pelayanan unit pelaksana teknis maupun unit pelaksana teknis daerah milik pemda. informasi kinerja direkam dalam scorecard berjenjang (multi level scorecard) terdiri dari: scorecard kinerja nasional sektoral scorecard menteri: belum pernah dinilai. scorecard kinerja strategis unit kerja scorecard kinerja eselon belum pernah dinilai. scorecard kinerja operasional satuan kerja dilapangan dalam bentuk kinerja aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik scorecard kinerja eselon upt dan utd: saat sekarang laki hanya menilai hal ini. indikator kinerja tidak dicampur adukan. indikator kinerja nasional dibedakan dari indikator kinerja strategis unit kerja, dan selanjutnya juga dibedakan dari indikator kinerja operasional satuan kerja lapangan. tahapan formal pembentukan target kinerja nasional dalam meng implementasikannya, urutan tahapan formal pembentukan target kinerja nasional, tahapan adalah sebagai berikut: dilakukan pengorganisasian akan pemikiran arah target kinerja nasional, berikut indikator pengukuran kinerja strategis terkonsolidasi multi jenjang, beserta alat ukur yang dipergunakan tiap jenjang menteri, eselon eselon isinya). adanya klarifikasi pembentukan konsensus akan arah dan target strategis sektoral pembangunan nasional tersebut. sosialisasi dilakukan secara sistematik jelas, akan strategy ukuran keberhasilan kinerja strategis, yang direpresentasikan dengan indikator kinerja utama iku), sehingga seluruh pihak yang terlibat mengetahui menyadarinya. penyamaan tindakan arah serta peningkatan fokus bersama pada berbagai rencana yang dianggap sebagai critical succes factor (sejak awal diinformasikan pada seluruh pejabat tinggi negara) akan setiap program nasional yang bersifat critical success factor, contoh program kegiatan yang jatuh lintasan kritis, besaran dan timing cash flow yang dianggap beresiko tinggi yang harus direalisasikan, keberhasilan membentuk konsensus akan arah dan target strategis pembangunan nasional, ketiga hal ini menjadi fondasi tan keberhasilan pencapaian tujuan nasional yang perlu dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tepat biaya. support perencanaan strategis secara dinamis , mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan besar lingkungan strategisnya, dengan menerapkan organizational learning . pengalaman yang diperoleh (diadministrasikan melalui knowledge management) dijadikan guru untuk meningkatkan kinerja penyempurnaan berkelanjutan perencanaan strategisnya. setiap pejabat memiliki tools untuk dapat melakukan business intelligence terkait analisa "what if analyses" dalam rangka penanaman perencanaan. dengan demikian pembuatan kebijakan nasional yang sifatnya trial and error dapat dihindarkan. setiap kebijakan diputuskan berdasarkan fakta data. informasi kinerja strategis penyelenggaraan pelayanan publik pengukuran kinerja setiap program kerja idealnya dilakukan mengacu rencana strategis nasional yang sifatnya dinamis mengikuti perubahan lingkungan strategis. action plan atau rencana aksi turunannya, indicator kinerjanya dibuat mengacu enam tahapan pembentukan target kinerja strategis. didalam melaksanakannya, beberapa hal berikut dipertimbangkan, utamanya saat mengukur kemajuan (progress) implementasinya: kinerja diperbandingkan dengan target nasional yang sejak awal sudah ditetapkan, dan secara teratur dilakukan pengukuran pencapaian kinerjanya. idealnya berupa pengukuran keberhasilan mengimplementasikan "standar pelayanan publik , spesifiknya standar pelayanan minimal spm) penyelenggaraan pelayanan sektoral. kinerja sudah seharusnya diperbandingkan dengan target keberhasilan akan pemecahan issue besar nasional seperti illegal logging, illegal fishing, penyelundupan, pelayanan berperkara, sarana sekolah yang merata rusak, rawan gizi, pertahanan negara, keamanan dil. jenjang pengukurannya adalah sebagai berikut: target terkonsolidasi nasional mendapat masukan dari target departemen kedeputian (target kinerja strategis unit kerja). target ini didetailkan dalam bentuk target operasional satuan kerja lapangan (dalam bentuk target kinerja aktivitas satuan kerja). gambaran kinerja organisasi berbentuk informasi statistic, diagram, barchart dil, ditinjau dari berbagai sudut (berbagai perspektif) perspektif financial: perspektif learning&growth: perspektif internal processing, perspektif customer. penilaian vertical success factors didalam rangka pencapaian over all national goals dikomunikasikan dengan memanfaatkan key performance indicator atau indikator kinerja utama dalam bentuk informasi statistic dan berbagai chart yang diturunkan dari tiap score card terkait target strategis nasional yang ada diberbagai level kepemerintahan, didalam pengukuran kinerja terkandung aspek best practice thought leadership . pengukuran kinerja dilihat dari sudut pandang seimbang (balanced view) tidak bias hanya pada penilaian kinerja salah satu perspektif saja yang dapat menjerumuskan saat pengambilan keputusan (dapat membuat kebijakan nasional yang diputuskan menjadi salah) sesuai namanya balanced score card. monitoring indikator kinerja utama key performance indikator kemampuan monitoring terkait pengukuran pencapaian sasaran strategis menggunakan indikator kinerja utama (dalam rangka keberhasilan pencapaian targetnya). akan berbagai program yang ditetapkan sebagai kep success factor (jika pelaksanaan program atau kegiatannya gagal akan berdampak sangat dalam terhadap keberhasilan pencapaian tujuan nasional). kemampuan monitoring tersebut mekanisme kerjanya harus mampu mengakomodasi berbagai hal berikut: mengikutkan dalam penilaian rules& targets (didefinisikan sejak awal oleh pimpinan puncak, terkait indikator kinerja utama yang akan digunakan, termasuk cara perhitungan kinerjanya). pendefinisian indikator utamanya sebaiknya dikaitkan dengan berbagai issue dan permasalahan besar nasional akan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbagai sektor (misalkan illegal logging, illegal fishing, penyelundupan, pertahanan negara, sarana sekolah yang merata tidak terpelihara, rawan gizi, pelayanan berperkara, dil). menurunkan laporan ad hoc (untuk akomodasi what if analyses) misal perbandingan kinerja penyelenggaraan pelayanan sesaat (baik penyelenggaraan pelayanan publik langsung maupun tidak langsung berupa fungsi pendukung) diberbagai sektor dan diberbagai level kepemerintahan dil. melakukan pengukuran kontribusi tiap aparaturnya (direkam berbagai scorecard kinerja dari pejabat disetiap jenjang pimpinan eselon keatas). kontribusi kinerja terkait kepuasan rakyat pengguna jasa, yang diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat seluruhnya diukur dengan membandingkan hasilnya terhadap rencana target keberhasilan nasionalnya yang sudah ditetapkan sejak awal (contoh, kontrak kinerja (citizen charter) seluruh sektor kepemerintahan). dengan demikian maximum researchability dapat direalisasikan, utamanya yang terkait critical success factor melakukan pengukuran kuantitatif kualitatif, menggunakan indikator yang sejak awal sudah didefinisikan dan disetujui bersama. hasilnya direkam dalam scorecard kinerja pelayanan public, sifatnya harus ada korelasinya dengan tingkat kepuasan rakyat. melalui informasi kinerja tersebut, pengendalian kerja harian menjadi terfokus pada hal yang menyimpang secara negative dari target kinerjanya, a.l. keterlambatan kerja penyelesaian suatu aktifitas atau program, over budget, dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan public yang diacu. dengan demikian agenda rapat pimpinan rapi) puncak utamanya akan terfokus pada masalah ini. ilustrasi pemanfaatan balanced scorecard secara bottom up, kegiatan level operasional satuan kerja lapangan (berbagai aktivitas kerja yang jadi tanggung jawab eselon ii) ditetapkan target kinerjanya: besaran targetnya merupakan turunan target kinerja program level unit kerja (menyangkut tujuan strategis tertentu unit kerja, keberhasilan pencapaian target kinerjanya merupakan tanggung jawab eselon setiap program unit kerja, dibuat mengacu pada berbagai sasaran nasional yang menjadi tanggung jawab menteri. dalam illustrasi terlampir, target operasional satuan kerja kerja (level eselon ii) belum disiapkan (lihat lampiran iii). secara top down, tiap tujuan strategis level unit kerja, merupakan turunan tujuan nasional tertentu. mengacu inpres tahun tujuan tersebut terfokus pada keberhasilan pemberantasan korupsi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. berdasarkan tujuan strategis inilah dibuat rencana aksi nasional pemberantasan korupsi ran pk). tiap tujuan strategis rpm diacu dalam penetapan tujuan turunan level unit kerja (rkp d). anggaran pelaksanaan rencana kerjanya, diturunkan dari perencanaan aktivitas kegiatan operasional satuan kerja lapangan rka kl d) dalam rangka merealisasikan tujuan unit kerja tersebut. singkatnya, relasi input output outcome berbentuk cause effect relationship, dimulai dari penyusunan rencana strategis yang kemudian diterjemahkan ke rencana aksinya . (lihat gambar dan dibagian akhir bab iii). dengan demikian kontrol bottom upaya bentuk relasinya adalah sebagai berikut: aktifitas perspektif learning and growth (aktivitas dasar) keluarannya berbentuk input yang kualitasnya siap pakai , misal meningkatnya kemampuan kerja aparatur akibat dipenuhinya semua persyaratan kompetensi, dan dipuaskannya keinginan karyawan yang sejalan dengan tujuan organisasi, yang langsung berdampak meningkatkan motivasi kerja, peningkatan kemampuan kerja motivasi kerja karyawan mempengaruhi output unit kerja (terkait bisnis proses tertentu), misal output berbentuk peningkatan kualitas metoda kerja pelayanan mengacu standar pelayanan publik misal smm lolos sertifikasi iso perspektif internal processing, peningkatan kualitas metoda kerja suatu unit kerja (terkait bisnis process tertentu) outcomenya dirasakan level strategis, dalam bentuk meningkatnya kepuasan rakyat, berikut kepuasan pengusaha dan investor akibat diselenggarakannya pelayanan publik dengan kualitas baik. rakyat, pengusaha investor adalah stakeholder yang ada perspektif customer: kepuasan customer (rakyat, pengusaha investor yang juga jadi stakeholder penyandang dana berbentuk pajak penghasilan, tabungan, pinjaman jangka pendek panjang) berdampak positif mendorong meningkatkan partisipasi rakyat akan penyertaan dana pembiayaan kegiatan rutin pembangunan pemerintah (pajak). rakyat, pengusaha dan investor sebagai penyandang dana, adalah stakeholder perspektif financial. apakah hal ini pernah dipertimbangkan saat penyusunan rencana strategis nasional ipjp dan rpm rencana pembangunan jangka menengah) dalam rangka menetapkan target kinerja strategis unit kerja, yang selanjutnya diterjemahkan dalam rencana aksi (action plan) rkp d rencana kerja pemerintah daerah? dalam menerapkan sakit, perencanaan strategis, perlu ditingkatkan kualitasnya agar kinerja capaiannya terintegrasi (menyatu) secara baik diberbagai jenjang perencanaannya. tiap program (sebelum diusulkan dibiayai apbn apbd), harus sudah tersaji secara tuntas. (a) kegiatan lapangan kegiatan operasional satuan kerja yang dituangkan rka kl d rencana kerja dan anggaran) harus mempunyai benang merah dengan suatu tujuan strategis tertentu program level unit kerja rkp (tujuan strategis yang diformalkan dalam rencana kerja pemerintah). (b) setiap tujuan program level unit kerja rkp juga memiliki benang merah (korelasi) dengan suatu tujuan nasional tertentu rpm. (c) kinerja nasionalnya haruslah berdampak positif pada keberhasilan peningkatan kesejahteraan rakyat. potret kinerja saat kini akan gambaran kualitas pemanfaatan dana apbn, dapat dilihat dalam lampiran dalam lampiran diberikan gambaran bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mengadministratsikan ribuan program nasional yang dimana: apbn. melalui web dan komunikasi internet, rakyat dapat melihat dan ikut mengkontrol baik akan penyusunan maupun pelaksanaan berbagai program nasional yang didanai apbn. jika perekaman kinerja menggunakan balanced scorecard berhasil dilakukan, setiap program yang didanai apbn d dapat dibuat menjadi transparan. kinerja keberhasilan merealisasikan target outcome dan benefit dari berbagai programnya yang sudah direncanakan sejak semula dengan mudah dapat diikuti rakyat keberhasilan kinerjanya. tujuan diberbagai level manajemen tidak dicampur adukan (lihat gambar dan diakhir bab iii). secara bottom up (a)tiap tujuan level operasional satuan kerja (level eselon ii) berupa penyiapan pengadaan berbagai sumber daya menjadi dibuat sesuai dengan persyaratan yang diacu (level kegiatan rka kl d) "input?': (b)tujuan tersebut tidak dicampur adukan dengan tujuan level unit kerja (terkait bisnis proses tertentu rkp) yaitu berbagai target kinerja strategis program level eselon i 'output (c)tujuan level unit kerja tidak dicampur adukan dengan tujuan level nasional (tujuan nasional rpm), yaitu berbagai target kinerja menteri sebagai penanggung jawab kinerja sektoral nasional (idealnya juga mengcover kinerja keberhasilan penerapan standar pelayanan publik utamanya spm) outcome . melalui pendefinisian formal "pohon tujuan (cause effect relationship), berbagai tujuan ditiap level manajemen, akuntabilitas kinerjanya menjadi mendelegasikan secara tajam dalam bentuk pohon pendelegasian. seluruh tujuan diberbagai level manajemen merupakan turunan tujuan rencana jangka menengah nasional rpm. singkatnya, secara top down tujuan nasional dibuat menjadi focus atau referensi utama perencanaan level unit kerja. setiap target strategis unit kerja terkait bisnis proses tertentu. untuk melaksanakan nya, anggarannya diturunkan melalui perhitungan kebutuhan pembiayaan pelaksanaan berbagai aktivitas operasional satuan kerja lapangan rka kl d. contoh yang paling mudah diacu adalah tujuan strategis pemberian pelayanan publik mengacu standar pelayanan publik, minimum sesuai spm misal paling lambat tahun seperti spm urusan pelayanan kesehatan. secara bottom up keterkaitan rka kl d dalam apbn d, rkp, dan rpm, benang merahnya terdefinisikan secara tajam. tiap tujuan nasional dalam rpm mempunyai akar yang kuat dalam apbn d. penanggung jawab keberhasilan berbagai target nasional ditiap level manajemen terdefinisikan dan mendelegasikan secara tajam. rpm (periode lima tahunan), rencana aksi tahunannya didetailkan secara hierarchical dalam rkp (periode satu tahunan dalam bentuk target ditahun tertentu) dan kemudian diuraikan sumber pendanaannya dalam rka kl d (rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk satu tahun berjalan) yang kebutuhan pembiayaannya dihitung mengacu target yang ditetapkan dalam rkp dimana detail anggarannya dicantumkan dalam dipa. seluruh program yang tercantum dalam rka kl d selanjutnya dikonsolidasikan dan dicantumkan dalam apbn d. keseluruhan protokol kerja ini diatur dalam no17 nomor tahun pp20 dan pp21 tahun pelaksanaan pengadaan barang&jasanya sebagai input (masukan) untuk melaksanakan kegiatan dan program pembangunan diatur dalam keppres nomor tahun sayangnya, mekanisme kerja ini baru berupa konsep kertas dalam wawasan teoritis peraturan perundang undangan, dan belum sepenuhnya dilaksanakan dalam bentuk protokol kerja berbasiskan bisnis proses formal pencapaian kinerja mengacu ketentuan baru. kinerja anggaran dan kinerja pencapaian sasaran strategis didalam melaksanakan pelayanan publik mengacu standar pelayanan publik belum terintegrasi dalam bentuk dua sisi mata uang yang seharusnya tidak terpisahkan satu dengan yang lain. dibutuhkan waktu panjang untuk proses transisinya dapat diselesaikan secara tuntas. gap yang ada sangat besar (lihat lampiran singkatnya, setiap program pemerintah yang akan didanai apbn d telah dikaji kerajaannya. kinerjanya pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan dalam laki sesuai inpres tahun dan tahun dan inpres tahun metoda sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit, perlu disempurnakan, untuk mengkoreksi berbagai permasalahan seperti yang diuraikan dalam lampiran dikaji utamanya didalam mengintegrasikan kinerja anggaran dan pencapaian sasaran strategis pelayanan publik . kinerja tersebut harus dikreasikan dengan peningkatan kepuasan rakyat. dikaji artinya sudah dianalisa kelengkapan dan keseimbangan distribusi programnya dilihat dari sudut (empat) perspektif balanced scorecard: financial: learning and growth:. internal processing, customer. contoh, tanpa mempersiapkan aparatur negara kompetensinya jadi sesuai kompetensi minimum yang dibutuhkan tiap proses yang dijalankan unit kerja (perspektif learning&growth), yaitu direncanakan mampu menghasilkan produk pelayanan public sesuai harapan rakyat (customer), yang hanya mungkin dihasilkan jika digunakan metoda kerja best practice (perspektif internal processing), dan tersedia dana yang cukup untuk membiayainya(financial), perencanaan strategisnya disimpulkan belum membumi. pemanfaatan dana apbn untuk membiayainya menjadi dipertanyakan. pengendalian internal pelaksanaan berbagai kegiatan ditiap instansi sektoral belum diterapkan terintegrasi dengan manajemen program sektoral, mengacu tujuan nasional (dalam rpm). tujuan strategis yang utamanya terfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik (paling sedikit sesuai spm) perlu didefinisikan secara tajam. beberapa ketentuan spm pelayanan publik sudah tersedia. mekanisme modelnya, contoh disektor pendayagunaan aparatur negara, seharusnya seluruh dana apbn kementerian pan digunakan terfokus untuk keberhasilan fasilitasi pendayagunaan aparatur negara diseluruh instansi pemerintah terkait dengan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik utamanya keberhasilan mengimplementasikan standar pelayanan publik yang bentuk minimumnya adalah spm. kenyataannya, dana apbn sektor pan, yang jumlahnya puluhan triliun, belum dipantau menggunakan indikator "kepuasan rakyat ataupun harapannya . rakyat tersebut dilayani berbagai instansi sektoral, didalam hal penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan, pertanian, perhubungan, pertahanan negara, perdagangan tanpa mengaitkannya dengan standar pelayanan publik. contoh, setiap pelayanan dasar yang sifatnya wajib seperti yang diatur tahun dan tahun indikator kinerja utamanya belum dibuat mengacu keberhasilan implementasi standar pelayanan publik dan banyak urusan wajib yang belum dilengkapi spm. laki dapat dinilai secara realistic oleh rakyat jika kinerja yang dilaporkan, indikatornya utamanya mengukur kinerja pelayanan. laporannya mengacu indikator yang ditetapkan rpm (terkait tiap tujuan nasional) tentu saja harus ada korelasinya benang merahnya dengan keberhasilan peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, utamanya yang ada hubungannya dengan pemecahan berbagai masalah besar nasional. masalah tersebut antara lain illegal logging, illegal fishing, penyelundupan komoditi . bersubsidi bbm, pupuk, penyelundupan gula dan beras, bangunan sekolah yang merata rusak, tki yang diperlakukan tidak manusiawi, rawan gizi dll. pembiayaan tiap rencana aksinya dituangkan rka kl d dan dikonsolidasikan dalam apbn apbd (yang seharusnya merupakan dimensi finansial dari rkp d). keberhasilan kegagalan suatu instansi ataupun pejabatnya didalam melaksanakan tiap program nasional perlu dimonitor dan dan dilaporkan melalui laki, yang sifatnya mudah untuk dibaca dan dievaluasi rakyat. dari bawahan sampai pimpinan puncak, tiap pejabatnya perlu dilengkapi alat ukur (instrument pengukur kinerja), baik level aktivitas operasional satuan kerja lapangan (terkait kinerja eselon ii), maupun kinerja level strategis unit kerja (terkait kinerja eselon i), dan kinerja level nasional (kinerja menteri). target kinerja ditetapkan dan, disetujui bersama sebelum rencana strategisnya rencana kerja (rencana aksi)nya diformalkan. rencana kerja (rencana aksi) tersebut kemudian dibuatkan anggaran pelaksanaannya dalam bentuk pendanaan rka k l yang dikonsolidasikan menjadi apbn d. selanjutnya kinerja pelaksanaan programnya dilaporkan secara berkala melalui laki, seperti yang sudah diuraikan dalam keenam tahapan sebelumnya. contoh kesenjangan kualitas pelaporan kinerja. untuk menjadi complies dengan acuan dalam dan pp21 tahun sebagai berikut: rencana aksi nasional yang seharusnya merupakan turunan butir arahan tujuan nasional rpm ipjp dan didanai apbn d jika audit, mayoritas program pelaksanaannya tidak jelas benang merahnya (tidak nyambung) dengan tujuan strategis yang ada rpm ipjp (lihat lampiran i). kesimpulannya pelaporan kinerja dalam laki, kualitasnya masih jauh dari yang diharapkan. kinerja menteri dan pimpinan land tidak dinilai mengacu istilah chief operational officer coo dan chief financial officer cfo seperti diamanatkan dalam tahun keuangan negara), tahun perbendaharaan negara) dan tahun pengawasan keuangan negara). akibat langsung kelemahan metoda kerja tersebut, dapat dilihat dalam beberapa contoh dibawah. kualitas kinerja berbagai instansi pemerintah masih memerlukan peningkatan yang sangat signifikan. kualitas perencanaannya perlu disempurnakan. indikator formalnya: indonesia dikategorikan sebagai negara terhirup didunia, dan asia rantingnya masih yang terbaik dari bawah (ranking dari bawah). keseluruhan permasalahan ini merupakan pekerjaan rumah yang perlu segera dijawab. intinya, kualitas perencanaan strategis dan action plan (rencana kerja) ditiap sektor sudah seharusnya mempertimbangkan issue besar. nasional saat dikaji dan dikembangkan perencanaan nasionalnya. sesuai inpres inpres serta kinerja tersebut harus secara rutin dilaporkan dalam laki. kementerian pan wajib menyediakan acuan lengkap yang dibutuhkan sektor lainnya dalam bentuk pedoman reformasi birokrasi , untuk menjawab secara komprehensif integratif permasalahan kinerja bangsa yang saat sekarang belum sesuai dengan yang diharapkan rakyat. penjelasan lengkap untuk implementasinya, diberikan dalam buku peran spm dan quality assurance untuk pelaksanaan berbagai urusan pelayanan publik dengan menggunakan metoda balanced scorecard, pencapaian tujuan nasional pendayagunaan aparatur negara, delegasi keberhasilannya dibuat tajam. program kerja turunan tiap tujuan strategis nasional, diuji dari berbagai sudut perspektif, sebelum ditetapkan jadi kebijakan nasional. setiap tujuan strategis nasional diurai atas program kerja satuan kerja yang lolos uji ditinjau dari berbagai sudut perspektif. tiap tujuan strategis nasional, program berikut kegiatan satuan kerjanya check, apakah dilengkapi indikator pengukur keberhasilan kinerja? delegasi akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan yang terbatas pada pertanggung jawaban kwitansi dan administrasi financial pengadaan input yang terbatas hanya formalitas pertanggung jawaban input (lihat lampiran i), diubah jadi mempertanggung jawabkan kinerja pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik dalam arti kata yang luas. contoh permasalahan delegasi kinerja pemilihan indikator kinerja peluang besar nasional yang dapat direalisasikan, dalam rangka pemecahan issue besar terkait: perencanaan, penyiapangrealisasi target nasional sektor tenaga kerja. perencanaan tersebut dituangkan dalam perencanaan strategis: didukung rencana aksi unit kerja (bisnis proses) dan perencanaan aktivitas lapangan satuan kerja yang anggaran dan target keberhasilannya terformulasi secara tajam. contoh, malaysia, kualitas infrastruktur fisiknya tahun lalu tertinggal, sekarang menyedot jutaan tenaga kerja indonesia. potensi tki dimanfaatkan didalam negeri sebetulnya berlimpah. banyak kebun kelapa sawit, kopi, karet, coklat, kelapa dil merana tidak dirawat, bahkan hasilnya dibiarkan membusuk. industri pengolahan hasil perikanan membuka lapangan kerja yang sangat besar china, thailand dll, dimana produk yang diolah tenaga kerja tersebut sebenarnya sebagian besar berasal dari perairan indonesia yang diperoleh melalui illegal fishing. nilai devisa besaran ringkasan standar pelayanan sudah seharusnya dikembangkan dalam bentuk dari yang paling sederhana untuk diterapkan daerah yang dikelompokkan masih tertinggal s d yang sesuai dengan acuan best practice kelas dunia untuk diterapkan daerah metropolitan seperti dki jakarta. standar acuan tersebut saat sekarang sudah tersedia dari yang paling sederhana berupa acuan informal yang pedomannya dibukukan oleh kementerian pan dalam manual praktis penyelenggaraan pelayanan publik s d acuan formal berbentuk smm iso yang pedomannya dibukukan dalam pedoman peran spm quality assurance didalam pelaksanaan berbagai urusan pelayanan publik . kenyataan lapangan yang diberikan dalam beberapa paragraph berikut merupakan peluang besar yang apabila berhasil dieksploitasi negara, akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan. jika standar yang 'diberikan dalam berbagai pedoman ini diterapkan rakyat menjadi ditempatkan pada tempat tertinggi. dengan kata lain bukan maunya pejabat akan tetapi kehendak rakyatlah yang harus diikuti pemerintah. itulah sebabnya ditingkat pemerintahan pusat hal hal yang terkait dengan pelayanan publik perlu diprioritaskan. manajemen mengurus negara ditingkat pusat, kerumitannya tidak sama 'dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik kelurahan. karenanya pulanglah wajar permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik nasional yang sedemikian kompleks, di diadministrasikan dengan menggunakan metoda tidak berbeda kelurahan. jika diamati manajemen pelayanan kementerian land lembaga tinggi negara, umumnya belum memanfaatkan metoda balanced scorecard, sistem manajemen mutu smm iso lean enterprise, six sigma, balige quality system ditingkat penyusunan kebijakan nasional. berbagai metoda tersebut secara sangat terbatas dimanfaatkan di tier manajemen terbawah seperti rumah sakit, sekolah, berbagai kantor pelayanan dll. implementasi metoda ini level negara seharusnya dilakukan sarat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang secara generik menjadi standar sarana administrasi level enterprise negara maju ataupun negara berkembang berpikiran maju. lembaga tinggi negara, umumnya diadministrasikan dengan pola generik. jutaan aktivitas yang dilaksanakan puluhan ribu unit pelayanan publik untuk melayani ratusan juta rakyat diadministrasikan secara manual. komputer dimanfaatkan sebatas mesin ketik dan bukannya untuk otomatisasi pelayanannya. sistem informasi penyelenggaraan pelayanan publik diselenggarakan masif dengan cara manual. dengan kata lain dampak negatif akibat kelemahan metoda kerja tersebut menjadikan acuan kinerja pelayanan sulit didefinisikan dan didelegasikan secara tajam. terlebih lagi standar acuan pelayanan publik yang ditetapkan untuk mengukur kinerja pelayanannya (yang diselenggarakan berbagai instansi pemerintah), belum seluruhnya mengacu pada standar tersebut sebagai alat utama pengukur kinerjanya. itulah sebabnya pemerintah memajukan rancangan pelayanan publik yang didalamnya .mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun standar untuk dianutnya didalam menyelenggarakan pelayanan. standar pelayanan minimal merupakan bagian dari standar pelayanan publik dan hal ini diatur dalam nomor tahun sebagai acuan yang dapat digunakan rakyat untuk menuntut haknya. apa yang diacu dalam standar pelayanan minimal perlu dilengkapi dengan acuan antara lain berapa harga yang harus dibayar misal rp0. pembentukan lapangan kerja tki us$ miliar tahun apbn). potensi value added yang dapat ditimbulkan tki jika dimanfaatkan secara benar didalam negeri jauh diatas penghasilan negara disektor migas. berita koran menginformasikan sangat minim penghargaan dan perlindungan yang diberikan pemerintah pada tki yang bekerja diluar negeri, bahkan banyak tki dieksploitasi oknum pejabat saat pulang indonesia. sebaiknya kinerja depnakertrans dinilai menggunakan indikator terkait masalah ini. depnakertrans idealnya mendukung tki berperan maksimum dalam pembangunan kesejahteraan manusia indonesia. kalau malaysia mampu membayar buruh pertaniannya mengapa indonesia membayarnya rp( x y), dimana harga jual produknya dipasar internasional tidak berbeda. pemecahan masalah diatas merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus dijawab, yang terkait erat dengan kualitas perencanaan strategis nasional berikut rencana aksinya disektor tenaga kerja. ketidak belasan delegasi akuntabilitas kinerja menjadikan departemen luar negeri dipersulit untuk melayani warga luar negeri. tki yang dokumen kerja dan identitas dirinya dimanipulasi, membuat banyak masalah yang sebetulnya tidak perlu terjadi jika depnakertran, bnp2tki didelegasikan tanggung jawab tajam akan penanganan tki yang akan bekerja diluar negeri, perencanaan, penyiapangrealisasi target nasional sektor pertambangan dan energindonesia mengalokasikan dana subsidi bbm dan listrik rp50 triliun tahun, dimana pada saat yang sama memfokuskan usahanya untuk meningkatkan ekspor gas alam dan batubara tanpa dilengkapi perhitungan manfaat biaya menyeluruh. malaysia, singapore. korsel, china dll memanfaatkan energi murah yang dijual indonesia (gas alam dan batubara) secara berlimpah. sebaliknya pengusaha indonesia walau disubsidi, harus membayar mahal kebutuhan energinya. produk indonesia sulit bersaing dengan produk malaysia, korsel, china, singapore. indonesia menjual lng tahun jepang dengan harga rp25 (kontrak arun) dan singapore malaysia dengan harga rp623 setara lng dalam jumlah besar. kontraknya negara mengalokasikan subsidi? rp50triliun tahun agar pengusaha indonesia dapat membeli bbm rp1650 liter. harga ekspor gas alam batubara per satuan energinya harga lokal bbm. kondisi ini mengindikasikan kebijakan ekspor gas alam batubara belum berpihak pada rakyat. action plan perlu disiapkan. energi alternatif sesegera mungkin sebaiknya dialihkan untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. kinerja departemen esdm sebaiknya dinilai . menggunakan indikator terkait masalah ini. pemecahan berbagai masalah diatas merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus dijawab, yang intinya terkait erat kualitas perencanaan strategis dan action klannya disektor pertambangan dan energi. perencanaan, penyiapan dan realisasi target nasional sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perhubungan, perdagangan dan komunikaskeberhasilan produksi nasional menghasilkan komoditi perikanan dan pertanian yang dibutuhkan rakyat dengan kualitas baik dan harga terjangkau. sangat tergantung pada kualitas sarana dasar seperti sarana perhubungan dan sarana komunikasi. kualitas sarana dan prasarananya yang baik dapat menekan biaya produksinya secara signifikan. contoh, komoditi pertanian dan perikanan yang disentri produksinya tidak bernilai bahkan dibiarkan membusuk, sebaliknya dijual sangat mahal disentri industri yang memanfaatkannya. nilai potensi ekspor komoditi perikanan yang tidak memanfaatkan secara baik karena membusuk ataupun dicuri melalui illegal fishing tercermin dari ranking dunia produksi perikanan indonesia. rantingnya jauh dibawah china. data potensi menunjukkan kekayaan laut indonesia terkaya didunia. peringkat dunianya: panjang pantai indonesia ranking china ranking luas landas continent indonesia ranking china ranking luas coral reef indonesia ranking china ranking luas mangrove indonesia ranking china ranking lahan yang sedemikian berlimpah dalam kenyataannya tidak menjadikan indonesia sebagai penghasil ikan laut terbesar dunia: tahun peringkat dunianya adalah: china ranking (satu) pengekspor marine fishery production juta ton tahun, indonesia hanya menghasilkan juta ton tahun di ranking papan bawah top besar marine fishery production dunia" . sumber yang sama juga mengindikasikan laju eksploitasinya, pertumbuhannya sudah negatif. identik dengan tingkat eksploitasi sudah melewati batas lestari (sifatnya mampu dieksploitasi secara berkelanjutan), identik terancamnya pelestarian lingkungan hidup dilaut indonesia. kesimpulannya, pencurian ikan diperairan indonesia luar biasa tingginya demikian juga kebijakan harga berbagai komoditi pertanian (kesuburan tanah indonesia ranking dunianya adalah yang terbaik). kebijakan yang ada cenderung menyuburkan produknya secara merajalela diselundupkan. contoh, komoditi gula dijual dengan harga mencekik rakyat, sekitar rp6000 kg dimana harga internasionalnya hanya sekitar rp3000 kg yang identik dengan potensi penyelundupan masuk kedalam negeri sangat besar. apa betul proteksi harga gula benar dinikmati petani gula, ataukah hanya untuk memperkaya pedagang gula (tingkat penyelundupan gula sangat tinggi)?. analisa bab menyimpulkan bahwa beberapa melintir penguasa pasar menjadikan kondisi ini sebagai tambang emasnya. dengan kata lain bukannya petani gula yang diuntungkan. jika petani gula diuntungkan pabrik akan sangat mudah untuk membujuk petani untuk mengkonversikan lahan sawahnya menjadi lahan tebu, sehingga kapasitas pabrik jadi dapat dimanfaatkan sepanjang tahun. sudah puluhan tahun pabrik gula hanya mampu menghilang kurang dari bulan per tahun, yang artinya selisih harga lokal dengan harga internasional, yang menikmati hanyalah pedagang gula. dengan demikian kebijakan harga gula sebaiknya segera dirubah menjadi subsidi langsung pada petani gula dan harga gula disesuaikan dengan harga internasional. potensi meningkatkan kesejahteraan rakyat, tersedia berlimpah tapi gagal direalisasikan, dan hal ini belum dinilai secara formal. harga komoditi pertanian (ditinjau dari sudut apapun, seharusnya menjadi strength ekonomi indonesia) kenyataannya harga gula dalam negeri sepanjang tahun selalu sekitar harga internasional. dizaman penjajahan belanda, tingkat produktivitas lahan padi dan tebu jawa dapat mencapai ton ha, yang menjadikan indonesia sebagai negara pengekspor gula terbesar ke dunia dan tidak pernah didengar indonesia mengimpor beras. kontraknya sekarang produktivitasnya dibawah ton ha. hal ini meng diindikasikan tidak dikelolanya factor input produksi pertanian secara baik. contoh, banyak bibit padi dan tebu palsu beredar. goldfish center, iran, world resource institute, pupuk bersubsidi yang:seharusnya untuk petani indonesia banyak diselundupkan utamanya negara jiran. idealnya seluruh pejabat terkait, dibebankan target kinerja dibuat menjadi bertanggung jawab, atas keberhasilan membuat biaya produksi komoditi pertanian harga internasional. mengacu kesuburan tanah indonesia yang masuk peringkat terbaik dunia, tidak wajar penduduk indonesia harus membeli gula lebih mahal dari penduduk malaysia dan singapore. jika sarana produksi, dan distribusi gula dan beras dapat dikelola secara baik, biaya produksi gula dan beras dapat ditekan secara mendalam. identik perannya memperoleh penghasilan yang layak. contoh lainnya, kekayaan laut indonesia secara data statistik terkaya didunia. sudah saatnya nelayan indonesia tidak hanya menonton dan tetap dibiarkan hidup dibawah garis kemiskinan. seharusnya nelayan indonesia dijadikan pemilik sekaligus pemanen lumbung ikan terkaya didunia ini. banyak pabrik pengalengan ikan nasional kekurangan bahan baku, yang jika berproduksi dengan kapasitas penuh dapat menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. kontraknya china dan thailand malah membuka lapangan kerja yang besar yang bahan baku ikannya diperkirakan berasal dari perairan indonesia. kinerja departemen pertanian, perikanan, perhubungan, perdagangan, kominfo sebaiknya dinilai menggunakan indikator terkait masalah ini. pemecahan masalahnya merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus dijawab. intinya terkait kualitas perencanaan strategis dan action klannya disektor pertanian, perikanan, perhubungan, perdagangan dan komunikasi. pejabatnya, idealnya dibuat menjadi akuntabel atas harga loka! komoditi pertanian yang mahal, dan produktivitasnya yang rendah, serta perampokan kekayaan laut yang berlarut larut. sebagian besar sarana jalan raya bahkan jalan negara kualitasnya sangat buruk. penanggung jawab kinerja pemeliharaan sarana ini, apakah pemerintah pusat, propinsi, kabupaten kota, juga harus tajam didefinisikan dan kinerjanya dilaporkan dalam peta digital nasional akan infrastruktur seperti yang diuraikan dalam bab ii. perencanaan, penyiapan&realisasi target nasional sektor pendidikan dan keuanganserta target keberhasilannya terformulasi secara tajam. beberapa tahun terakhir bpk memberikan penilaian disclaimer atas: laporan keuangan negara. kualitas sistem pembukuan yang dianut instansi pemerintah sudah sangat ketinggalan (gasnya dengan metoda best practice sangat besar). sesuai uu tahun kinerja perbaikannya, tanggung jawabnya ada departemen keuangan. saat sekarang begitu banyak sarjana ekonomi dan sarjana teknis lainnya yang dihasilkan perguruan tinggi. jika disurvei, sangat sedikit aparatur negara yang dimanfaatkan latar belakang pendidikan formal kesarjanaannya. seluruh kejadian negatif dalam issue besar nasional seperti diatas, akar masalahnya adalah, ketidak tempatan pemilihan metoda kerja formal negara (perspektif internal processing) didalam penyelenggaraan pelayanan publik (lihat uraian dalam bab il iii dan lampiran i). dengan sendirinya hal ini menjadi acuan proses pendidikan bangsa perspektif learning and growth. metoda kerja tersebut tidak terfokus pada usaha maksimum keberhasilan memecahkan berbagai issue besar nasional. hal ini tercermin dalam kenyataan, organisasi pemerintah skala besar dan kecil sangat sedikit memanfaatkan keahlian teknis tenaga akuntan dan tenaga teknis sektoral lainnya untuk meningkatkan kualitas perencanaan strategisnya (sifatnya intensive menggunakan data historical kinerja dalam bentuk berbagai parameter statistik dan knowledge yang diperoleh). boleh dikatakan tidak ada satupun instansi pemerintah yang memiliki sistem yang mampu mengadministrasikan knowledge, proxy indikatornya, volume pemanfaatan aplikasi statistik pss, sas, minimal dil) dan aplikasi manajemen proyek ms project profesional, artemis, primavera dll),: penggunanya sangat sedikit indonesia. berdasarkan pengamatan sepintas, jarang ditemukan pimpinan organisasi memanfaatkan statistik saat uji perencanaan strategisnya, dengan pendekatan risk analyses melalui analisa uji hipotesa. pimpinan instansi pemerintah: tersebut bahkan tidak mengenal teknik project management yang merupakan teknik baku perencanaan kerja level dasar, untuk menghitung anggaran level operasional lapangan, rka kl d terkait proses bisnis tertentu, agar tiap tujuan strategis didukung pendanaan yang memadai. dinegara maju ataupun negara berkembang berpikiran maju, supervisor yang merupakan lini manajemen terbawah, diharuskan menggunakan metoda statistik, manajemen proyek, pembukuan sesuai standar akuntansi internasional yang sistem klasifikasi transaksinya mampu menurunkan informasi kinerja, sehingga unit kerjanya dapat menghasilkan produk dengan kualitas baik dan harga bersaing. sebagai kontraknya, tidak ada instansi pemerintah diwajibkan membukukan transaksinya sesuai metoda akuntansi yang benar (pembukuan dilakukan dengan double entry) sistem klasifikasi transaksi cukup detail dan dapat menurunkan informasi kinerja. dampak negatifnya, keahlian tenaga akuntan terdidik dan tenaga teknis sektoral lainnya. jadi tidak memanfaatkan negara. yang lebih menyedihkan lagi adalah seperti yang diuraikan dalam bab ii. arah pendidikan nasional didalam keberhasilan meningkatkan efektifitas pendidikan tidak jelas didefinisikan: pemerintah, walau dana pendidikan ditingkatkan secara masif berkali lipat, pendekatan mendikotomikan pendidikan dengan mengajak makan pendidikan formal serta mengajak dirikan pendidikan informal, menjadikan berbagai penyuluh apakah itu penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan maupun penyuluh kesehatan, menjadi terabaikan program penyusunannya didalam mendidik langsung rakyat indonesia sesuai dengan kebutuhan lapangannya. bahkan spm pendidikan belum tersedia sampai saat sekarang. departemen pendidikan nasional dan departemen keuangan, idealnya mulai dinilai menggunakan indikator terkait masalah ini. pemecahan masalah tersebut merupakan" pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera dijawab, yang intinya terkait kualitas perencanaan strategis action klannya disektor pendidikan dan keuangan. gambaran singkat bagaimana teknologi informasi mampu memudahkan proses penetapan tujuan nasional dan penyusunan rencana strategisnya, diberikan dalam (dua) gambar dibawah. saat sekarang banyak program rencana aksi yang didanai apbn apbd dipersiapkan tidak nyambung dengan tujuan strategisnya. dengan menggunakan sarana kerja manual, bagaimana mungkin tujuan strategis sektoral nasional dapat dijadikan patokan bersama lintas instansi untuk mempersiapkan rencana aksinya? demikian juga delegasi akuntabilitas pelaksanaan urusan pemerintahan sektoral, sangat sulit didefinisikan, menggunakan metoda kerja saat kini (lihat lampiran i). gambar dibawah dibuat sekedar contoh untuk akomodasi pembangunan wacana, agar "perencanaan strategis lintas instansi jadi dapat dikonseptualisasikan dan segera dibangun mekanisme nasionalnya. contoh dalam gambar dibawah adalah generic template yang digunakan untuk urusan pendayagunaan aparatur negara. jika ingin disimulasikan untuk urusan pemerintahan disektor lainnya, dianjurkan menggantikan kata pendayagunaan aparatur negara atau pelayanan publik dengan, misal, pelayanan kesehatan (atau pelayanan lainnya), dan kata spm dengan kata spm pelayanan kesehatan. (atau spm pelayanan sektor lainnya). dengan demikian realisasi pencapaian sasaran strategis nasional, menjadi didukung berbagai program yang menyangkut keberhasilan memfasilitasi seluruh stakeholders yang terlibat didalam proses pencapaian tujuan strategis nasional. misal, mengacu gambar dan dibawah: bagaimana mungkin tujuan pendayagunaan aparatur negara dapat diwujudkan, jika aparatur kementerian pan kompetensinya tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan untuk diperbolehkan menjalankan bisnis proses tertentu, misal kemampuan melakukan analisa kelembagaan, kemampuan melakukan analisa formasi sdm, kemampuan melakukan analisa akuntabilitas dll. berbagai kegiatan yang terkait dengan program ini hasilnya dikelompokkan dalam kelompok input siap pakai perspektif learning growth , standar manajemen dunia akan sistem managemen mutu smm) adalah iso dan iso salah satu facto standar dunia, untuk manajemen pelayanan prima, adalah service excellence balige quality system. bisnis proses fasilitasi pembentukan kelembagaan, fasilitasi pembentukan formasi berbagai instansi pemerintah, fasilitasi pembangunan sistem akuntabilitas berbagai instansi pemerintah dil, kualitasnya hanya dapat ditingkatkan, jika kompetensi aparatur kementerian pan yang menangani pembuatan kebijakannya, sudah dibangun menjadi sesuai dengan yang dipersyaratkan. bisnis proses unit kerja eselon berbagai instansi pemerintah perlu disesuaikan, sehingga seluruhnya bermuara pada keberhasilan meningkatkan kualitas pelayanan urusan pemerintahan didalam memberikan pelayanan public menjadi sesuai dengan standar pelayanan public yang diacu. seluruh standar pelayanan publiknya dibuat menjadi mengacu pada harapan rakyat indonesia. berbagai kegiatan yang terkait dengan program ini hasilnya dikelompokkan dalam mekanisme kerja yang sesuai persyaratan sistem manajemen mutu yang baik (berbagai fungsi dasar manajemen pac, lengkap dibangun, dan kemudian disempurnakan secara berkelanjutan) berbentuk input berupa smm siap pakai perspektif internal processing . selanjutnya smm siap pakai tersebut, digunakan sebagai acuan kerja harian untuk menjalankan urusan pemerintahan didalam memberikan pelayanan publik. melalui internal audit, eksternal audit, ataupun uji sertifikasi dapat diketahui apa benar suatu instansi pemerintah dapat menjamin bahwa pelayanan yang diberikannya kepada rakyat sudah sesuai dengan standar pelayanan publik yang dianutnya misal standar pelayanan minimal spm) yang diterapkan melalui nya? setiap temuan terkait penyimpangan dari smm yang diacu segera dikoreksi dengan collective action maupun preventive action. berbagai program berikut kegiatan yang terkait dengan hal ini hasilnya dikelompokkan dalam output berupa smm lolos proses audit internal ataupun sertifikasi , perspektif internal processing . artinya, mekanisme kerjanya, baik untuk bisnis proses pendukung, maupun untuk bisnis proses utamanya, seluruhnya sudah sesuai dengan persyaratan yang harus diacu dalam smm yang baik misal sesuai iso untuk menjamin keberhasilan merealisasikan standar pelayanan publik. bagaimana mungkin stakeholders penyandang dana (rakyat) mau menginvestasikan uangnya dalam apbn apbd, baik dalam bentuk pembayaran pajak dengan kepatuhan yang tinggi, tabungan, ataupun kredit, jika mereka meragukan uang tersebut akan dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan mereka (resiko disalahgunakannya besar yang tercermin dalam indeks persepsi korupsi ipk)? sudah saatnya istilah anggaran berbasiskan kinerja perlu dibuat bukan hanya sekedar wacana. hal ini hanya mungkin terjadi, jika bisnis proses penyusunan program apbn mekanismenya disempurnakan (lihat bab iii), dalam rangka mengkoreksi kelemahan seperti yang diuraikan dalam lampiran dengan kata lain sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) dibuat jadi bagian integral proses penyusunan dan perencanaan apbn apbd. singkatnya, setiap rupiah dalam apbn apbd harus secara benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. berbagai kegiatan yang terkait 'dengan program ini hasilnya dikelompokkan dalam outcome , perspektif financial , hasil tersebut berupa. meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana apbn apbd yang semata mata dialokasikan hanya untuk pelayanan public agar menjadi sesuai dengan standar pelayanan publiknya. hal ini hanya mungkin diwujudkan jika berbagai hasil point. point. dan point. sudah terwujud. dampak keberhasilan pelaksanaan berbagai program dalam point. point. point. dan point. adalah kemampuan pemerintah memuaskan stakeholder customer (rakyat: indonesia) menjadi berhasil ditingkatkan berkelanjutan. proses penyelenggaraan pelayanan publik diberikan kepada rakyat dengan jaminan kualitas berbentuk standar pelayanan publik, yang diterapkan melalui smm. sasaran mutunya misal mewujudkan spm. spm secara berkelanjutan selalu disesuaikan harapan rakyat, mengacu kemampuan negara membiayainya. berbagai kegiatan terkait dengan program ini hasilnya dikelompokkan dalam dampak perspektif customer. rakyat akan berusaha menghindar bayar pajak, jika kualitas apbn buruk dan sebaliknya akan patuh bayar pajak jika kualitas apbn baik. artinya rakyat merasa apbn seperti bagian dirinya pribadi untuk keberhasilan mendanai berbagai kebutuhan dasarnya. point. dan point. dikelompokkan atas input mengacu kategorisasi sumber daya man money material method machinery). bisnis prosesnya dan produknya tidak terkait secara langsung dengan customer organisasi (rakyat) karenanya dianggap sebagai proses pendukung. tanpa bisnis proses pendukung ini, mustahil pelayanan urusan pemerintah didalam menjalankan pelayanan publik dapat dilakukan secara baik. produk yang dihasilkannya, tidak langsung dapat dirasakan customer instansi pemerintah (rakyat). point. dikelompokkan atas output mengacu prinsip dapat dirasakan langsung oleh customer instansi pemerintah (rakyat). point. dikelompokkan atas outcome mengacu pertimbangan bahwa hal tersebut adalah hasil dari suatu rangkaian proses yang tidak dapat berdiri sendiri. artinya adalah kemampuan mengalokasikan dana apbn apbd hanya untuk membiayai program yang memenuhi kriteria bahwa net benefit yang diciptakannya seluruhnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. hal ini hanya mungkin terjadi jika seluruh program yang ada point. point. dan point. dapat berhasil diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan ditetapkan. point. dikelompokkan atas dampak mengacu pertimbangan, hasilnya merupakan produk tidak langsung product, dari berbagai keberhasilan merealisasikan program point.l, point. point. dan point. dengan sendirinya indeks pemberantasan korupsi ipk) indeks kemenakan investasi, ifc international finance corporation) hanya dapat ditingkatkan secara signifikan, jika berbagai tujuan yang ada point. point. point. dan point. seluruhnya berhasil direalisasikan. keseluruhan keberhasilan ini merupakan refleksi tidak langsung dari meningkatnya kesejahteraan umum (seluruh rakyat indonesia) secara party, diseluruh pelayanan dasar, yang merupakan produk jangka panjang keberhasilan berbagai usaha pemerintah didalam melayani rakyatnya. hal ini tercermin secara langsung indeks pembangunan manusia indonesia human development indeks). per menpan nomor per m.pan pedoman umum penetapan indikator kinerja utama lingkungan instansi ..' nomor tahun pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal nomor tahun .nomor tahun rencana kerja pemerintah gambar renstra pendayagunaan aparatur negara dikembangkan dengan pendekatan integratif komprehensif kinerja' terdefinisikan, mengacu perintah peraturan perundang undangan dalam rangka mewujudkan perintah uud membentuk negara indonesia yang adil dan makmur. ipjp, rpm, rkp berikut renstra dan rencana jadi acuan kerja harian seluruh aparatur negara. pencapaian "kinerja" diprogram melalui berbagai program berikut kegiatannya, yang spesifik ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis seperti yang digambarkan dalam peta dibawah, yang sifatnya integratif komprehensif. ppp end ksr tag minat nn: aan vision terselenggarakannya kepemerintattin yang baik (good 9governance) didalam memberikan pelayanan publik prima. fokus peningkatan kesejahtergamrrekya mission mewujudkan aparatur negara netral, profesional,transparan,akuntabel,bebas kkn tingkatan keberhasilan melayani berdasarkan rakyat rasi. birokrasi uu17 core objective ablik terselenggara sesuai spm menuju yan prima "tingkatkan kesejahteraan rakyat". diwujudkan melalui prg prioritas "pro poor", "pro job", "pro growth" rvhpn strengths indonesia memiliki sda berlimpah berikut rakyat toleran&sabar, mau bekerja keras, serta alam ramah tanah sangat subur (peringkat utama dunia) weaknesses hasil pembangunan tdk jelas, program disusun "base input" bukan "base hasil", capaian kinerja hasil tdk dpt dimonitor. kegiatan& program tdk "nyambung selaras" opportunities dana apbn4 rp3000 potensi saving 50y6 digali dgn susun ulang prioritas pembangunan. apbn"hanya majukan kesejahteraan umum", iku pro poor, pro job, pro growth. threats pro poor pro job pro growth "terancam" hanya mimpi strategy reformasi birokrat, tdk dlm kerangka. s w o. rencana permbarrgutan tdk mengatasi eksploitasi "s&o . cus mer. 5c1. terealisasi yani juga sesuai spm dar balik prima, iku kesejahteraan umum pasukannya balik fokus maju kesejahteraan umum sesuai menuju ikan ani rima. dampak hdi ipm, ipk, indeks doing bisnis, opini kualitas ratingnya &.finance produktivitas. apbn yang3i f1). teralokasikannya resources apbn d (dana dan orang) hanya untuk (@f2). teralokasikannyg resources apbn d (dana dan orang) hanya untuk penyelenggara 0outcome menyelenggarakan pelayanan publik untuk realisasikan standar spm" pelayanan publik untuk realisasikan standar nan (ejaan stan nenek api) verified? atau certified? smm setiap pelaksanaan urusan uv: apa mengacu mata penida beenterak bner dikaji ain output usaha mewujudkan pearl berbasiskan practices service excellence balige quality system) proses. ng: aka (am terbangunnya smm sistem managemen mutu) pelayanan publik mengacu spm. maan p2). terimplementasinya kpi iku" formal indikator turunannya kriteria saringan program yny memenuhi pro poor, pro job, pro growth untuk tingkatkan kesejahteraan umum (basis penyusunan spm). c3) vapor diskresi dunia darah dati dalan smm. dari dikuatkan peraturan input perundang undangan pns rak (1l1). terselenggarakannya merit system mengacu kompetensi dan beban kerja mesnearga sedan men kala input dalam ablik anggaran berbasiskan kinerja aparatur yang termutakhir akurat dalam renstra, tujuan jangka panjang cuan utama dari penyusunan tujuan jangka menengah. tujuan strategis jangka menengah dibangun mengacu berbagai dimensi balanced inai haiti tesis jang perintah uud diacu penuh logika normal analisa slot yang diintegrasikan dengan framework control scorecard dan dimensi dalam bentuk visi dan misi balanced scorecard dan sakit. tujuan strategis nasional diurai atas target tindik sakit (input output bernegara. hasil analisa lingkungan program yang dikembangkan dalam berbagai dimensi balanced scorecard iua saat outcome dampak) dibuat strategis juga diacu penuh saa aap rela kelar .dalam rangka memudahkan.pengembangan rencana aksinya dan pendelegasian bagai tutur strategis jadi bagian integral proses mana penetapan berbagai tujuan strategis akuntabilitas kinerjanya. tujuan strategis terstruktur dengan baik, dan diacu ada:saat pengembangan.mengiranya' " pen rencana strategis penuh saat membuat rencana aksi. contoh tujuan strategis diurai atas sonia berbagai program berikut kegiatannya yang digambarkan gambar ii. target kinerja, penetapannya menjadi hal baku dan kinerjanya dipantai secara berkala. cot setiap tujuan gis, balanced score same ana panemaeninan direncanakan ms benda.cus berbagai pejabat negara buat menjadi akuntabel atas gan maa saba aksi (senja) dimana berbagai program dan kia meta jaa ak, tan kegiatannya disiapkan secara'komprehensif integrative pee need: pelaksanaan urusan pemerintahan. contoh, deputi pelayanan lintas instansi: contoh, rencana strategis p1, diacu oleh c5. public bertanggung jawab atas fasilitasi dan money abang tis pi, diacuoleh (asu terimplementasikannya.standar pelayanan publicdiseluruh (aksi haa stok kel matian pelayanan public bea ansi pemerintah aan gen kel epa ken eyang bertanggung jawab atas fasilitas ketersediaan standar pemerintah, utamanya implementasi standar spm. . fame balik: dengan demikian asrama hewan ken meki balik. dengan demikian program pendayagunaan bae ben age retina benar ata bata aparatur negara, kinerja anya ditetapkan, didelegas ikan aa, sae kong esa rta dipantau secara ban bed kata1 berkala pencatatan target kinerjanya. menpan il sep ana are el. mane rankin dog busana tak, spo depo dang medan tanpa tank kemana. asep sea yoy ker ban kem asep erb smm sistem formasi instansi pusat@ daerah aaaa (enn narbangunaya sent tem mengacu persyaratan smm implementasi .proses spm ancien standarisasi asep pp4 isi cantik mengacu spm, koridor diskresi aon el ablik pp soal input panggang anggaran dinar dalam teratur. pas dep keu dep keu perundang undangan ranking been contoh turunan tujuan njan beku king business, ipk, nan po. apa awan tao dewa strategis pi, yang rencana ser bpk dekan cam aksinya didelegasikan kragan sang kedeputian pelayanan publik. dewan hugh setiap program dapat check. lereng fintiatves kegitan aeon paling ta. use apakah benar direncanakan untuk pan mana ana men code ann bara lepas pangsa bimbingan teknis penerapan pedoman best practices keberhasilan pendapat ken tentang pelayanan publik hao, strategis p1. secara transparan pena hibah gt2 peningkatan partisipasi masyarakat bra ena pan rakyat dapat menilai kewajaran lgi pec koordinasi penerapan nomor identitas tangga armor role23000 suatu program. kinerjanya money pembangunan smm mengacu spm seluruh dipantau menggunakan alat ukur mop sasaran pelayanan bpk rp0 yang mudah dicerna. te) mean sekjen money pembangunan smm mengacu spm seluruh ini ketambagaank latsabise pelayanan dep kke rp0 dengan sarana ini, kejanggalan kem pah bag geeukeetagsan mena pembagian ski mengacu spm seluruh pan suatu program jadi mudah rp0 terdeteksi rta money penerapan kebijakan dan pendek3sian. dan dikoreksi. plug dog peningkatan ekspor investasi rp1. o1to dipertanyakan, mone then yes tahu bagaimana mungkin koordinasi all banana sgl penerapan nomor identitas lintas instansi dapat bala yaa sad treat ana bone eil ada dang! men aang paman menghasilkan hasil memadai, hanya dengan biaya rp1. milyar ilyas dan diselesaikan hanya dalam waktu kerja satu tahun? pen an, tan pena bes man arp hoa ina snn ana sana pen url pai ani eat pgn bait pan kaa tri ani pora rani ban lan ana prana ben lai ink tai tan pena ata ian nnnnna era men asas pad naa peran nan asn ega para bean penah inari haa aan kanan aan pan dar krs inda moi unt ana alay tea ana sea daa bin naa pen snn pena naa mena par manga para sea bee aan nan ketam aga nan sen han dana land mona bet nan pen part nan rana kana mai rona, ten eni lan ntu feat, beras mbr nan naa ena tube peka ben bra are kan maan pun esa rai bina hata hanan ana sena ses aan tea lean eme aan pangan paru eni tuna mada perang ata sah ran bagian pada aan bea abbas ala ona pan ata pena rent ane tan haa ana nan man epa tian ata sen aang nas kaa seat pan ban stan pep laa naa bata par men are ben tahap kana mena dana mere bahas lapan nana man enam nata aaa eat par sebatang perak pan nan era tea tagawa nadi san aah akan ten duta maan udin ntr sah una per ena reses bea berapa lama pelayanan tersebut diselesaikan, dan persyaratannya, serta kompetensi pelaksananya dimasing masing unit kerja. penetapannya dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan pengguna layanan. berbagai kelemahan ini merupakan peluang besar yang dapat dieksploitasi negara dalam rangka melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan nasional. peluang lainnya yang dapat diraih melalui reformasi birokrasi adalah penyempurnaan administrasi berbagai program yang didanai apbn. belum ditemukan satupun instansi pemerintah: menyajikan laporan pertanggung jawaban kinerja penyelenggaraan urusan. pemerintahan yang formatnya mengacu standar akuntansi internasional. untuk dapat melakukan penelusuran akuntabilitas, rekaman setiap transaksi seharusnya dilakukan secara. double entry. artinya, tersedia chart financial account dan chart organization yang baku dan mampu mengakomodasi perekaman kejadian masa lampau secara lengkap. laporan pertanggungjawaban kinerja, format genetiknya idealnya berbentuk laporan neraca, laporan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai format income statement, dan laporan cash flow dari unit kerjanya. ratio akuntansi yang merupakan gambaran kinerja terkait efektivitas efisiensi penyelenggaran pelayanan publik, umum ditemukan dilaporkan dinegara maju, dan indonesia belum diterapkan. berbagai laporan tersebut dikala penyelenggaraan negara hanya dapat dikompilasi dan dikonsolidasikan, jika dibangun otomatisasi penyelenggaraan administrasi pelayanan berbasiskan teknologi enterprise resource planning erp) customer relationship management crm). jadi bukan sekedar menggunakan teknologi informasi komunikasi untuk otomatisasi penyelenggaraannya. disisi lain adanya kenyataan tuntutan kualitas pelayanan yang dinamis, tergantung ruang dan waktu, hal tersebut perlu diantisipasi dengan baik. kepuasan hari ini jakarta berbeda dengan wamena dan belum tentu sama dengan kepuasan hari mendatang. kepuasan seseorang belum tentu sama dengan kepuasan orang lainnya. tanpa memiliki standar sistem manajemen mutu smm) (contoh best practicenya smm iso mengacu sasaran mutu. pelayanan (sesuai standar pelayanan publik yang disusun bersama dengan rakyat), tidak mungkin keinginan rakyat diantisipasi secara baik. standar acuan formal untuk mengukur kekuasaan rakyat sangat diperlukan agar dapat dibangun smm. hal inilah yang menjadikan pemerintah menetapkan kebijakan standar pelayanan minimal spm) sebagai acuan untuk mengukur kinerja penyelenggara pelayanan publik terhadap orang per orang akan pelayanan dasar. acuan kualitas kepuasan, sudah sewajarnya diformalkan dalam bentuk sasaran mutu sesuai dengan nilai nilai arif tradisional yang dianut rakyat. jika mekanisme untuk mengimplementasikannya tidak dibangun, standar hanya sekedar acuan kertas yang tidak akan pernah dapat direalisasikan. tanpa standar, tidak mungkin dapat dilakukan pengendalian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. sudah sewajarnya sistem informasi penyelenggaraannya menjadi bagian integral smm pelayanan publik. dunia mengacu sistem manajemen mutu iso sebagai standar managemen implementasi standar pelayanan. monitoring dan evaluasi implementasi spm, apakah penerapannya dalam bentuk sederhana (mengacu acuan manual praktis ) ataupun dengan iv. customer relationship management crm: pengguna layanan adalah raja metoda administrasi kinerja menggunakan balanced scorecard, sangat kontras sistematika kerjanya jika dibandingkan dengan metoda administrasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik saat kini. penyelenggaraan pelayanan publik saat sekarang, sifatnya belum ditata dengan pendekatan komprehensif integratif lintas instansi. administrasi urusan pemerintah terkait keberhasilan melayani ratusan juta rakyat indonesia dilakukan secara terkoyak kotak, sarat menggunakan metoda kerja manual, dan belum mengacu pada sistem manajemen mutu. komputer umumnya hanya digunakan sebatas mesin tik dan bukannya untuk otomatisasi pelayanan publik. subsidi untuk rakyat miskin akan bbm, listrik, pupuk dll total anggarannya dalam apbn umumnya selalu diatas rp100 triliun tahun bahkan pernah diatas rp20triliun. penyaluran subsidi seluruhnya diterapkan dengan cara menyalurkannya dalam bentuk pengurangan harga produk. artinya, orang apapun ikut menikmatinya. tidak ada orang miskin yang benar benar miskin memiliki mobil. metoda kerja dan sistem informasi terkait penyelenggaraan pelayanan pemanfaatan dana subsidi sudah sangat tertinggal, didalam memanfaatkan dana ratusan triliunan rupiah tersebut. digunakannya metoda kerja manual menjadikan pemanfaatan dana tersebut sangat rawan direkayasa dan dimanipulasi. contoh, pemanfaatan nama fiktif penerima subsidi, dengan metoda administrasi manual, nama penerima subsidi sulit diverifikasi dikarenakan selain transaksinya tidak melibatkan langsung institusi penyelenggara pelayanan dalam mekanisme pengaturannya (seperti spbu, pangkalan minyak tanah, sekolah, rumah sakit dll), nama penerima subsidi juga diadministrasikan secara manual. hal ini menimbulkan peluang bagi oknum petugas tertentu yang bermaksud negatif, memanfaatkan kesempatan menggunakan payung nama instansi sebagai tameng dari penuntutan hukum, atas berbagai rencana tindakan yang dikategorikan sebagai penyelewengan. mekanisme kerja manual, sangat rawan dieksploitasi untuk melakukan kkn. proses pelibatan berbagai komponen masyarakat dengan mekanisme kerja yang sifatnya tidak jelas, bahkan iklan yang menganjurkan melaporkan kepada kpk setiap indikasi penyimpangan, tindakan tersebut diperkirakan tidak menjawab akar masalah dalam penyaluran subsidi, penerima yang benar atau layak. kontrol distribusi barang bersubsidi yang disalurkan pemerintah belum dibangun. dengan mudahnya setiap orang dapat membelinya ataupun menyalurkannya. contoh, penyaluran komoditi bbm pupuk bersubsidi, dengan prosedur penyaluran yang relative tidak berbeda dengan barang tidak bersubsidi. hal ini membuka peluang besar yang dengan mudah dapat disalahgunakan. pemerintah belum mengadministrasikan pangkalan minyak tanah yang menjual minyak tanah bersubsidi. kelemahan ini menjadikan banyak pihak ragu, apakah pemerintah dapat menyalurkan subsidi secara tepat sasaran. jika tidak ditangani secara arif, diperkirakan masalah ini akan menjadi bom waktu, yang dapat memojokkan bangsa, dikarenakan makin lama tekanan hidup akibat kenaikan harga bbm akan membuat rakyat semakin kuat memprotes kebijakan pemerintah setiap akan menaikkan harga bbm. pemerintah menghadapi kesulitan meyakinkan masyarakat, bahwa bila harga bbm tidak disesuaikan, dalam jangka yang tidak terlalu lama, dapat membangkitkan negara, dikarenakan merajalelanya manipulasi pemanfaatan bbm bersubsidi dan juga penyelundupannya. program sosialisasi pemerintah akan usaha pengalihan subsidi bbm jejaring pengaman sosial sifatnya belum diarahkan mendidik rakyat untuk berpikir logis. idealnya secara rutin harian, pemerintah perlu melakukan display dinamis televisi (seperti cnbc display kurs atau besaran index pasar modal secara online live) akan posisi besaran sisa alokasi total subsidi. posisi balancenya selalu berubah setiap hari. kecepatan penurunannya sebanding kecepatan kenaikan harga bbm internasional dan atau kecepatan bbm bersubsidi dikonsumsi. setiap perubahan baik akibat kenaikan harga internasionalnya dan atau peningkatan kecepatan konsumsinya, menjadikan sisa alokasi dana subsidi bbm (yang seharusnya hak rakyat miskin) lebih cepat: berkurang. laju pengurangan pool dana subsidi bbm tersebut, jika rakyat dapat mengikuti perubahan dinasnya secara aktif, membuat mereka terdidik untuk memahami pentingnya harga bbm dinaikkan. dampak positifnya, rakyat akan berpartisipasi aktif mencegah manipulasi penyaluran bbm bersubsidi yang identik dengan merampas hak rakyat miskin. data dalam lampiran menunjukkan, betapa besarnya volume bbm yang disalah gunakan. pra syarat untuk dapat merealisasikan pengalihan subsidi bbm jejaring pengaman sosial adalah dengan melakukan otomatisasi penyelenggaraan pelayanan subsidi, memanfaatkan teknologi crm, customer relationship management. informasi besaran pool dana subsidi bbm dan komoditas bersubsidi lainnya sebaiknya diberikan dalam bentuk tayangan dinamis terkait sisa dana subsidinya, yang selalu diupdate secara live online. dengan terbukanya informasi ini proses pelibatan masyarakat didalam mengkontrol secara aktif penyaluran bbm dan komoditas bersubsidi lainnya dapat dimaksimalkan. awareness yang berhasil dibangun akan. membangkitkan kerelaan masyarakat untuk menjadi lebih menerima kenyataan perlunya harga bbm dinaikkan. kedua hal ini akan meningkatkan probabilitas kemungkinan subsidi bbm dialihkan secara penuh jejaring pengaman sosial, yang idealnya dialokasikan untuk rakyat miskin, apakah itu untuk membiayai pendidikan gratis, kesehatan gratis, membangun dan memelihara sarana kimpraswil perkampungan kumuh, dana bergulir untuk modal kerja industri kecil, subsidi listrik bbm pupuk untuk petani kecil, nelayan kecil secara langsung seorang per orang. administrasi transaksinya menggunakan sarana elektronik crm. sistem crm secara otomatis mampu menghitung posisi harian sisa alokasi total dana subsidi bbm. syaratnya seluruh penjualan bbm bersubsidi yang disalurkan pertamina datanya delink secara jive online sarana crm, termasuk proses pengeluaran mobil tangki maupun kapal tongkang yang menyalurkan bbm bersubsidi kedaerah terpencil. jika dana subsidi bbm berhasil dialihkan jadi dana pembiayaan jaring pengaman sosial, sarana crm punya beberapa kelebihan kemampuan administratif didalam hal pengaturannya, seperti tercantum dibawah: melalui call center rakyat dapat memohon, meng complain, ataupun memberikan usulan masukan perbaikan metoda dan juga pelaporan terjadinya berbagai penyimpangan, dengan syarat laporannya dilengkapi data otentik yang akurat akan "kejadian penyimpangan yang dilaporkan. komunikasi dapat dilakukan melalui fax, telepon, email, surat menyurat biasa, bahkan datang langsung petugas pelayanan. seluruh masukan direkam secara elektronik, tahap penyelesaian acuannya dapat ditelusuri langsung oleh rakyat melalui internet atau telepon dalam bentuk tracking sejarah proses transaksi secara detail, dan dapat diketahui berkasnya menyangkut dimana bila lama belum terselesaikan. transparansi administrasi percepatan penyelesaian pelayanan dapat diwujudkan. mekanisme pengolahan data dan administrasinya, terintegrasi dengan metoda pembayaran dan penyaluran subsidi melalui mekanisme perbankan, dari (departemen keuangan (menggunakan bank account unit kpn yang mengadministrasikan anggaran subsidi yang dimiliki berbagai instansi pemerintah disetiap jenjang kepemerintahan, dari level kementerian s d kecamatan) langsung "account penerima subsidi atau partner transaksinya misal pompa bensin, pangkalan minyak tanah, depot penjualan sarprodis pertanian, rumah sakit, sekolah dll. hal transfer mentransfer ini dilakukan mengacu berbagai kriteria plafon penyaluran berbagai instansi yang sudah memerintahkan pembayaran, dengan menggunakan metoda workflow elektronik (jika memang dana subsidi bbm berhasil dialihkan menjadi jaring pengaman sosial). administrasi transaksi finansial dan akuntabilitas pejabat pemberi approval dan yang melakukan pembayaran, informasi pejabatnya tercantum dalam tiap transaksi penyaluran subsidi. proses kkn dapat dicegah (umumnya dilakukan melalui pemanfaatan payung nama instansi untuk mengaburkan penanggung jawab transaksi). proses pendelegasian wewenang dan pelaksanaan kerja, didelegasikan pada orang per orang sesuai jabatan berbagai pejabat yang terlibat dalam transaksi lintas instansi yang difasilitasi sarana elektronik crm, menggunakan berbagai form elektronik. setiap formula sudah diprogram untuk mengikuti jalur workflow elektronik lintas instansi, sesuai standar operational prosedur sop) yang telah ditetapkan pemerintah. rekaman transaksi tersedia, sehingga pembuktian penyelewengan penyaluran subsidi menjadi dimudahkan. data rekaman ini tidak dapat dimusnahkan. setiap item data yang dihapus, dapat discover ulang melalui sistem backup harian yang dilaksanakan secara otomatis elektronik. tidak ada persinggungan antara petugas backoffice pelayanan dan masyarakat, dikarenakan seluruh proses pelayanan difasilitasi sarana elektronik. pemindah bukan uang dari pool dana diberbagai instansi pemerintah, dilakukan melalui mekanisme berjenjang. dana yang akan disalurkan jika tidak melebihi plafon otorisasi setiap pejabat, sesuai dengan kewenangan yang ada disetiap jenjang otorisasi, dapat langsung ditransfer account penerima subsidi atau partner transaksinya, dimana tujuan. dengan demikian peran aparatur apakah itu aparat kementerian, aparat gubernur, aparat kabupaten kota, aparat kecamatan, berikut aparat kelurahan dil seluruhnya hanya akan dimungkinkan berinteraksi terbatas dunia maya elektronik, dalam bentuk proses approval terkait warga yang layak untuk dapat menerima subsidi, dan juga approval berbagai besaran lokasinya. administrasi penduduk jadi dimungkinkan tertata secara baik. proses penyaringan penduduk yang menggunakan ktp rangkap dilakukan menggunakan sarana biometrik berbentuk validasi sidik jari digital. dengan demikian dapat dicegah orang yang sama meminta subsidi berkali kali dengan memakai ktp ganda memakai nama yang berbeda disetiap nya. bea siswa dalam bentuk iuran bulanan sekolah, biaya laboratorium, dananya ditransfer langsung pada bank account milik sekolah atau perguruan tinggi secara otomatis elektronik. biaya hidup dan biaya buku murid mahasiswa yang mendapat bea siswa, ditransfer langsung pada bank account milik penerima bea siswa secara otomatis elektronik. demikian juga dengan bea rumah sakit ditransfer langsung kebankaccount rumahsakitnya. rakyat penerima subsidi menjadi dapat dicegah memanfaatkan dana subsidi untuk keperluan lain. nama penerima subsidi sulit untuk dimanipulasi. mekanisme audit akan memikirkan keberhasilan proses manipulasi. sarana ini bersifat transparan. setiap penerima subsidi ataupun rakyat yang meng complain, berkasnya tersimpan dan diproses secara elektronik. tiap penerima subsidi atau rakyat yang meng complain, seluruh berkas transaksinya diarsipkan dalam satu account. secara elektronik, pencarian berkas yang terkait tiap account dapat dilakukan dalam order waktu detik, bahkan secara otomatis. misal, ada penerima subsidi yang akan mengadu melalui email, karena bea siswanya belum ditransfer, begitu email masuk jaringan sistem nasional, secara otomatis berkas penerima bea siswa ditampilkan pada layar computer petugas yang bertanggung jawab atas account penerima bea siswa tersebut, untuk langsung digunakan dalam rangka penyelesaian pengakuannya. hal pengaktifan berkas secara otomatis dari penerima subsidi juga berlaku melalui media telepon, begitu telpon diterima, berkas penelepon langsung ditampilkan dalam layar computer agennya secara otomatis (komputer menggunakan nomor telepon sebagai untuk mencari berkas). jika agen utamanya sedang sibuk, salah satu agen seluruh indonesia wajib untuk mengambil alih misal dalam hitungan jumlah ring sudah lebih dari hal ini dimungkinkan karena jaringan pelayanan sifatnya nasional yang databasenya dapat diakses dari seluruh indonesia. dengan adanya otomatisasi ini, hal tersebut menjadikan pelayanan oleh aparatur terhadap puluhan juta penerima subsidi sangat dimudahkan. tidak ada alasan yang dapat digunakan petugas untuk memperlambat penyelesaian pelayanan. kinerja penyaluran secara live dapat dimonitor dalam bentuk berbagai table atau histogram. keberhasilan manfaat beasiswa dalam hal kelulusan dan informasi lainnya, kinerjanya dapat dimonitor secara online. kinerja masing masing aparatur dapat dianalisa secara spesifik, terkait keberhasilan program penyaluran subsidi. masyarakat dapat melakukan kontrol partisipatif secara aktif. contoh, jika ada penerima subsidi yang tidak layak misal anak orang berada mendapat bea siswa, teman lingkungannya dapat mengajukan complain melalui telepon, fax atau email dengan bukti bukti pendukung otentik. rekaman data bukti, setelah melalui proses verifikasi dibuat jadi acuan mencabut dan mengalihkan subsidi tersebut kesadaran yang lebih tepat. demikian juga dengan bea rumah sakit, beras miskin dll yang jika jatuh pada sasaran yang salah, masyarakat sekeliling dapat memprotes, menggunakan sarana komunikasi interaktif. seluruh rekaman terkait protes tersebut tertata dan terapkan secara baik dalam sistem elektronik, bahkan dapat dijadikan bukti pengadilan, jika menyangkut tindakan atau besaran yang sifatnya sudah kriminal. tracking sistem elektronik akan membuat proses penyelesaian masalah menjadi transparan. setiap orang yang memohon subsidi antara lain subsidi bbm, minyak tanah, bea siswa, bea rumah sakit atau beras miskin, dapat mencheck apakah berkasnya sudah selesai diproses dan diputuskan atau belum. dengan kata lain tiap orang dapat memonitor penyelesaian kasusnya masing masing secara elektronik. kajian metoda penyaluran subsidi pelayanan dasar sistem informasinya crm penyaluran subsidi bbm, pendidikan, kesehatan, beras miskin blok alokasi dana apbn ratusan triliunan rupiah untuk subsidi bbm idealnya disalurkan hanya terbatas untuk rakyat miskin. subsidi bbm yang langsung disalurkan melalui subsidi harga, membuat banyak pihak yang tidak berhak ikut menikmatinya. pola konsumsi boros, jadi sulit untuk dihindarkan. sesuai hukum ekonomi, jika harga diturunkan demand meningkat. terlebih jika selisih harga dengan harga internasionalnya sangatlah besar, seperti diera tahun dan tahun (lihat lampiran iv) mekanisme manual tidak akan pernah mampu mendata secara lengkap dan utuh setiap permohonan subsidi, terlebih jika yang dilayani jumlahnya puluhan juta orang. jika tersedia sarana elektronik yang mampu mengadmnistrasikan data orang per orang yang berhak memperoleh dana subsidi, alokasi dana subsidi bbm jadi dapat dialihkan jaring pengaman sosial. contoh, dengan metoda administrasi manual, transparansi orang per orang yang memperoleh bea siswa yang jumlahnya jutaan, dan mekanisme investigasi kelayakan seseorang memperoleh bea siswa, tidak akan mungkin dapat dilakukan. misal. lingkungan sekitar penerima bea siswa ataupun penerima beasiswa itu sendiri. dimungkinkan tidak mengetahui bahwa seseorang sudah memperoleh bea siswa. dengan sendirinya tidak dapat diwujudkan kontrol sosial dalam bentuk partisipasi proaktif masyarakat, agar dana tersebut jangan jatuh pada pihak yang tidak pantas menerimanya. hal ini hanya dapat diatasi jika sarana crm digunakan. perkembangan yang sangat pesat dalam dunia teknologi informasi komunikasi membuat proses administrasi yang melibatkan secara masif puluhan juta customer dengan ratusan juta (bahkan miliaran) transaksinya, sekarang sudah merupakan hal yang umum ditemukan diberbagai organisasi kelas dunia. besaran nilai total yang ditransaksikan organisasi tersebut bahkan jauh lebih kecil dari nilai transaksi terkait dana alokasi subsidi bbm dan pupuk. dengan demikian kurang wajar jika administrasi transaksi pemanfaatan dana jaring pengaman sosial, proses administrasinya dilakukan hanya dengan cara manual. pengembangan aplikasi crm sangat pesat. aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi secara sistemik menjadi mampu melayani customernya dengan level pelayanan orang per orang secara prima. kualitas pelayanannya seakan akan seluruh karyawan organisasi mengenal baik secara pribadi setiap customernya melalui sharing data dan informasi yang terasi secara rapih dalam media rekaman elektronik. data tersebut terkait dengan data dan transaksi tiap customer yang harus dilayani. metoda administrasi inilah yang diusulkan digunakan dalam hal melakukan administrasi subsidi bbm listrik pupuk pendidikan kesehatan dll. sebaiknya subsidi bbm segera dialokasikan menjadi: bbm bersubsidi terbatas untuk orang miskin, bea siwa serta bea. rumah sakit untuk orang miskin, bantuan beras miskin, bantuan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan petani kecil, nelayan kecil, yang seluruhnya sudah seharusnya disalurkan pada sasaran yang tepat. sangat dianjurkan tidak dilakukan pendekatan trial error (coba coba) untuk modernisasi sarana administrasinya. nilai ratusan triliun rupiah dana subsidi bbm per tahun, keberhasilan menyalurkan secara benar jauh lebih berharga, dari sekedar nilai penghematan, yang besarannya mungkin hanya beberapa puluh miliar rupiah, dengan menggantikan sarana teknologi informasi crm kelas dunia produk hasil pengembang aplikasi local, yang mungkin baru dikembangkan saat program ini diformalkan pemerintah. kecepatan keberhasilan pembangunannya tidak dapat dikompromikan dengan apapun. rakyat yang lapar, pelajar serta mahasiswa yang terancam putus sekolah, ataupun nyawa manusia yang terancam akibat sakit yang parah dan harus segera dirawat dirumah sakit serta industri kecil yang kekurangan modal kerja yang masif mempekerjakan rakjat jelata seperti disektor pertanian, perikanan, usaha rumah tangga dli. pemecahan perasaannya sifatnya butuh dipecahkan segera. diperkirakan kejadian manipulasi dana penyelenggaraan pelayanan publik yang pernah terjadi untuk jaring pengaman social membuat berbagai pihak baik lingkungan mahasiswa, maupun berbagai lsm. kurang dapat menerima argumentasi pemerintah, bahwa dengan menaikkan harga bbm dan mengalihkan sayangnya dana jaring pengaman sosial, dana tersebut menjadi tersalurkan secara lebih tepat sasaran. mereka masih terekam trauma kurang baiknya metodologi kerja pengaturannya. dana tn, puluhan miliar, disalah gunakan seperti dalam kasus penyaluran beras miskin yang menjerumuskan pejabat negara diadili (kasus ramadi gamelan dan akbar tanjung). keinginan berbagai instansi pemerintah yang terlalu mengedepankan produk dalam negeri perlu ditanggapi secara benar. pengembangan produk aplikasi crm dibuat melalui tahapan produk prototype, release dan release dalam waktu yang lama, melibatkan ratusan tenaga ahli sektoral, sebelum versi akhirnya dimanfaatkan secara komersial. hal ini menunjukkan, produk ini produk raksasa. puluhan ribu programmer (contoh produk crm dengan kualitas terbaik dunia, siegel) dengan puluhan juta mancur terlibat dalam hal pengembangannya. menggambarkan bahwa produk ini sulit digantikan produk sejenis yang ditawarkan pengembang local. mungkin saja pengembang tersebut begitu yakin produknya mampu menggantikan produk kelas dunia tersebut, seperti yang marak terjadi lingkungan instansi pemerintah. akan tetapi jika pengembang lokal dilibatkan untuk jangka panjang tahunan, diperkirakan mereka dapat. menggantikan seluruh sarana dengan meng cloning crm dan erp kelas dunia tersebut. yang perlu ditekankan adalah, otomatisasi didasarkan atas bisnis proses yang seluruhnya mengacu mekanisme best practices dunia yang ada dalam crm dan erp kelas dunia tersebut dan bukannya otomatisasi mengacu mekanisme kerja manual yang digunakan pemerintah saat sekarang (lihat lampiran i), yang bisnis prosesnya perlu direformasi. untuk tahap awal, hal penggunaan produk dalam negeri, perlu ditanggapi secara bijak dengan menyalurkan peran pengembang local ikut berpartisipasi penuh didalam hal mengimplementasi produk kelas dunia, didalam meng instalasi memodifikasi berbagai sarana yang menjadi komponen generic sistem crm kelas dunia, menjadi siap dimanfaatkan untuk mengadministrasikan berbagai transaksi yang dilakukan negara. produk generic crm kelas dunia tersebut sifat pembangunannya seperti membangun :rumah. tidak ada produk jadi teknologi informasi crm yang siap pakai. pengembang lokallah yang akan dilibatkan memodifikasi produk generic crm kelas dunia, menjadi siap dimanfaatkan berbagai instansi pemerintah. jangan sampai terulang penghamburan kesempatan peningkatan produktivitas mesin mesin produksi instansi pemerintah, akibat berbagai kegagalan yang terjadi, karena .pendekatan yang tidak professional atas pemilihan teknologi dan pembangunannya. seperti pengadaan mainframe dep. perindustrian, pembangunan induk, .pembangunan simetri dil, yang seluruhnya sampai saat di phase out, gagal didalam hal .menjalankan misinya untuk mencapai tujuan diadakannya sarana elektronik tersebut. metoda crm sebagai sarana utama penyelenggaraan proses pelayanan destabilisasi mekanisme kerja berbagai instansi pemerintah yang terlibat, menjadi satu 'kesatuan pelayanan, merupakan hal mutlak yang harus diadakan pemerintah. dikarenakan menggunakan proses manual, departemen kesehatan, departemen pendidikan, departemen sosial, departemen esdm dan seluruh pemda provinsi dan pemda kabupaten kota, saat sekarang aparaturnya yang telah memiliki jabatan banyak yang bekerja tidak dalam kesatuan kerja lintas instansi, didalam melayani rakyat utamanya rakyat miskin, walau secara spesifik telah ditetapkan akuntabilitas jabatannya orang per orang. hal yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan tanggung jawab jabatan, verifikasi ketajaman akuntabilitasnya sulit didefinisikan secara orang per orang jika menggunakan metoda kerja yang prosesnya manual. dengan sarana crm kelas dunia, tiap pejabat yang memiliki jabatan, dibuat jadi bertanggung jawab atas segala transaksi yang dilakukannya. proses approval melalui sarana workflow elektronik terkait kuota dana subsidi yang harus disalurkannya, dilakukan pejabat ber tersebut melalui terminal komputernya. jika oknum pejabatnya bertindak menyimpang, dia tidak dapat berkulit saat diaudit. namanya ada diseluruh transaksi yang dilakukannya. demikian juga jika ada keterlambatan, hal ini dapat dengan mudah ditelusuri sumber dari masalahnya. dengan demikian seluruh pejabat dibuat menjadi bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya secara baik. tracking penanggung jawab yang terkait berbagai kejadian besar seperti bencana lumpur latino, bencana situ gantung dll, hal tersebut akan lebih mudah ditelusuri baik untuk penuntutan hukum, maupun untuk perbaikan berkelanjutan metoda kerja pelayanan publik, agar kejadian serupa tidak berulang pada masa depan, jika model kerja elektronik crm ini diterapkan diseluruh instansi pemerintah. http:menpan. o.id microsoft business solutions crm microsoft inter hot explorer: ran pari sena dae papan bana work permohonan boa untuk perawatan operasi sekitar rp22 juta bajoajams phane cal dana mat knonoge base draft emas sae progress engan senada pendidikan dasar dki ban remote jalan (o) pendidikan dasar pal gea rumah salut beras misa dki beras lisan ben rawat jalan dki pendidikan tinggi dki bea rumahsakx oki naa pendidikan tinggi path aan contact kai selected, gagal oma taat anak pie dengan fasilitasi sarana crm, data transaksi orang per orang yang mendapat subsidi menjadi dapat ditelusuri secara lengkap, sehingga seluruh masyarakat dapat ikut melakukan kontrol partisipatif akan hal wajar atau tidaknya seseorang memperoleh dana subsidi. bahkan sarana ini mampu mengetahui jika satu nama yang sama, memperoleh dua kali bea siswa atau bea rumah sakit atau beras miskin (lihat gambar dibawah). proses verifikasi setiap nama dapat dilakukan langsung melembaga yang terlibat dalam transaksinya misal universitas itb. rumah sakit cipta mangunkusumo, spbu, agen minyak tanah dll. setiap kesalahan yang terjadi dengan mudah dapat dikoreksi dan rekaman koreksinya tersimpan secara baik dengan lengkap, untuk melakukan pengusutan akan kemungkinan kesengajaan dari berbagai oknum aparat. hal tracking kejadian masa lalu ini dengan mudah dapat dilakukan, karena proses identifikasi dan penelusuran dilakukan secara elektronik dan tools yang tersedia dalam sarana crm memang dikembangkan untuk memudahkan hal tersebut. kemampuan mengadministrasinya dapat sampai dengan puluhan juta orang. setiap customer dilayani oleh seluruh instansi pemerintah secara terpadu dari saat mengajukan kasus (permintaan bantuan subsidi), sampai dengan prosesnya selesai yaitu saat memperoleh bantuan subsidi. pembayaran dilakukan secara transfer elektronik keberbagai pihak yang terlibat dengan orang yang memohon bantuan subsidi tersebut, lihat gambar dibawah. microsoft business solutions crm microsoft internet belajar tag han len rden eta mena ha) find voices: yice voices pe! nek pena yap rana pia sen masa . customer situs reason total about oo bos sewa untuk abad sosio. permit rp10 ana pribadi susilo paid ful eat build: maman batasan maman bantaran palin pal tarbonesa,a0 comntitorsi ito maman batasan maman bastamari pad full leo demo ade cone items otdsbeted, pune coli atm uan contoh, seorang yang meminta bea siswa itb, untuk berbagai kewajiban yang harus dibayar penerima bea siswa, sebagian bea siswanya langsung ditransfer account itb. bagi pembayaran biaya kuliah bulanan dan biaya laboratorium. sisanya ditransfer account pribadi mahasiswa untuk biaya buku semester. bahkan jika mahasiswa tersebut mendapat bea siswa tambahan dari itb, hal tersebut dapat diadministrasikan secara transparan, sehingga pengurangan subsidi terkait bea siswa tersebut dapat dilakukan segera (lihat contoh dibawah). dengan menggunakan sarana biometrik seperti sidik jari digital, dapat dilakukan verifikasi manipulasi, sebagai bagian integral proses penyaluran. kemungkinan pemasukan data orang yang sama lebih dari satu kali (seperti contoh diatas) dapat dihindarkan. membangun smm iso puluhan ribu unit pelaksana, hanya mungkin dijalankan, jika dilakukan otomatisasi administrasinya. sesuai prinsip generik manajemen, planning organizing actualizing controlling atau pac, persyaratan managemen seperti yang diacu smm iso merupakan gambaran persyaratan minimum generik, dalam bentuk check list dari seluruh fungsi manajemen yang harus dibangun organisasi yang berani menandatangani citizen charter atau maklumat pelayanan. seluruh unsur dalam fungsi pac harus diimplementasikan untuk dapat memenuhi maklumat pelayanan. sertifikat iso bukanlah jadi tujuan utama dibangunnya smm, akan tetapi kualitas mekanisme penerapan standar dalam bentuk kelengkapan fungsi fungsi managemen, hal inilah yang paling penting dibangun bagi keberhasilan memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang diacu. idealnya suatu maklumat pelayanan disetarakan dengan jaminan pelayanan. jaminan pelayanan hanya dapat diberikan melalui quality assurance smm. salah satu acuan standar smm tersebut adalah smm iso list persyaratan fungsi manajemen dalam standar smm iso terus disempurnakan dan diacu dunia dalam rangka meng audit suatu organisasi, apakah maklumat pelayanannya hanya sekedar pengumuman atau benar merupakan kontrak dengan rakyat yang dapat dipercaya. jika satu sub unsur saja dari pac tidak diimplementasikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, jaminan pelayanan sesuai maklumat pelayanan dapat dianggap sebagai janji kosong. peluang perbaikan pelayanan publik tersedia melimpah didalam rangka melakukan reformasi birokrasi. citra kurang baiknya kualitas pelayanan kecil kemungkinannya dirubah. dikarenakan fakta lapangan menunjukkan, belum terlihat adanya perubahan yang sifatnya sistemik struktural fundamental dari sistem penyelenggaraan pelayanan yang idealnya minimum berbasiskan smm. disisi lain penerapan standar pelayanan yang terlalu menekankan unsur keberhasilan memperoleh sertifikat iso dan bukannya kualitas sasaran mutu penyelenggaraan, hal ini menimbulkan polemik yang sebetulnya dapat dihindarkan. pendekatan model pelayanan bersertifikat iso yang dibangun sekedar hanya formalitas, menjadikan sasaran acuan kualitas pelayanan ditetapkan secara dikompromikan (tidak ideal), untuk sekedar dapat lolos proses sertifikasi iso yang diutamakan hanyalah keberhasilan memperoleh sertifikat iso tentu saja hal ini harus dikoreksi, dikarenakan standar pelayanan publik yang benar adalah jika standar tersebut dibuat atas kesepakatan bersama dengan pengguna layanan. tidaklah mungkin kepuasan pengguna layanan dapat dicapai jika kualitas pelayanan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna layanan. untuk dapat memberdayakan rakyat didalam menagih janji yang diberikan kepadanya (dengan menggunakan standar pelayanan publik), hal pendelegasian akuntabilitasnya keberbagai pejabat tinggi negara perlu dijadikan prioritas utama saat melakukan reformasi birokrasi. proses penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme kerjanya belum mendefinisikan pendelegasian akuntabilitas kinerja secara tajam. analisa bisnis proses penyelenggaraan pelayanan belum dilakukan secara terintegrasi lintas instansi terkait. mekanisme kerja yang belum mengacu prinsip best practices tersebut, mengakibatkan pejabat tinggi negara sendiri banyak yang dituliskan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kegagalan kinerja buruk pelayanan yang levelnya menjadi issue besar nasional, seperti ilegal logging, illegal fishing, penyelundupan komoditi bersubsidi seperti bbm, pupuk. mekanisme administrasi approval , merupakan kesatuan kerja dengan mekanisme proses pembayaran . backoffice sarana crm, engine utamanya adalah aplikasi erp enterprise resource planning financial kelas dunia seperti peoplesoft, sap, alata, oracle finance atau rner generic lainnya, yang pelaksanaan bisnis proses terkait aspek finansialnya merupakan satu kesatuan sop (standar operational procedure) dengan bisnis proses approval yang difasilitasi sarana crm elektronik. setiap pejabat yang melakukan approval penerima subsidi, melalui workflow elektronik crm, namanya dicantumkan dalam setiap transaksi financial yang diproses oleh sarana erp financial. dengan demikian konsolidasi seluruh transaksi financial terkait nama setiap pejabat, dapat dengan mudah dilakukan, dan setiap transaksi detailnya juga dengan mudah dapat: ditelusuri. tools ini sangat bermanfaat untuk audit elektronik, yang akan digunakan auditor inspektorat, dan auditor bpk didalam hal verifikasi taat azas yang sudah dilakukan setiap pejabat, yang terkait dengan seluruh transaksi penyaluran dana subsidi. bnn neo tati rena opportunities protes riders indices est. revenue status reason est, close date naga benak siti materi ban akan beli kran blong, map manasi ski armenia accounts art et" kang an lof deg bade maa besa enim status active laga antar selected. page mau tan sen ira ket haa are lej beban tulus nsp ame senapan so. munsdatos mean penelusuran yang berhubungan dengan audit transaksi orang per orang, prosesnya dilakukan secara teliti. seluruh rekaman aktivitas terkait tiap pemohon yang mendapat dana subsidi disimpan dalam file elektronik secara terpisah dalam satu account, sesuai nama pemilik accountnya masing masing. setiap penerima dana subsidi, memiliki account pribadi untuk menyimpan berbagai informasi transaksinya, baik berupa rekaman surat menyurat, fax, pembicaraan lewat telepon, email dll, dimana seluruh informasi tersebut satu dengan yang lain disimpan saling melengkapi dalam bentuk rekaman elektronik. sarana inilah yang memungkinkan seluruh petugas yang ada diberbagai instansi pemerintah secara terpadu dan cepat, menyelesaikan pelayanannya secara berkualitas baik, seakan semuanya mengenal tiap pemohon subsidi dengan mendalam. data yang saling diakumulasikan, digunakan secara transparan oleh berbagai petugas dari berbagai instansi pemerintah. sarana ini menjadikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara super cepat, dan pemohon subsidi tidak perlu ping pong dari satu instansi instansi lainnya. setiap tambahan data yang dimasukkan, segera dapat dimanfaatkan seluruh petugas secara transparan, terkait setiap orang yang memohon subsidi. masalah perut yang lapar, masalah ancaman tidak dapat melanjutkan sekolah akibat ketiadaan dana untuk pembayaran kewajiban, masalah memperoleh beras miskin yang seluruhnya sulit dapat menunggu proses approval yang lama, dengan sarana ini menjadi dapat @dipecahkan. contoh, proses permohonan bantuan bea rumah sakit dalam contoh dibawah, yang sifatnya mendesak dari jack oscar yang tertabrak tari. namanya .kelihatan seperti nama orang kaya. permohonan subsidinya tidak mungkin dapat diproses secara cepat, jika sarana crm tidak tersedia. biaya operasi therapy khusus yang mahal, sangat mungkin membuat dia yang dianggap kaya disuatu kampung, ternyata tidak mampu membayar kewajiban perawatan rumah sakit, walau sudah menjual mobil bahkan rumahnya. dengan metodologi kerja manual, identik jack oscar tidak akan pernah dapat memohon bantuan subsidi. sebaliknya jika jack oscar rakyat yang nakal, dengan menyogok oknum pejabat, seluruh kewajibannya menjadi dilunasi dari dana jaring pengaman sosial tanpa dia mengeluarkan satu sensus (tidak perlu jual mobil mewahnya dll). dengan memanfaatkan sarana crm, verifikasi kebenaran data yang diberikan jack oscar dengan mudah dapat dilakukan auditor, yang ditugaskan melakukan investigasi kebenaran data jack oscar. dalam gambar dibawah dapat dilihat, sarana ini dapat mengarsipkan ringkasan percakapan telepon, pertukaran komunikasi melalui email, dan hasil investigasi dalam bentuk appointment yang dilakukan auditor tertentu, yang hasil kerjanya diarsipkan secara teratur oleh sarana crm. sos bematansaoa ran him pibesidbtn ham lea win dosa essen ara nan san oat solusi dergunkdannoer awas menpan "tea account: jack oscar microsoft internet explorer sak his tia sana hunian ono maan fan . hei more addresses diadakan tes mea akan men 25an ld. heavy peta hape esa loo mad seo per din kan sarat pra permohonan bea untuk perawatan operasi sekitar rp22 juta phone call open tap roots, de) verification jack oscar case appointment open pes adams nnn nak: dis sunan lee indones ita lama. wan lof selected, page diana status: ace hen mastani atsemesi. hewan kobe nba who bari. (hain pam rai sem dengan menggunakan sarana crm dapat dilakukan penyederhanaan proses pengolahan berkas untuk beberapa transaksi secara bersamaan, terkait orang yang sama, yang memohon beberapa jenis subsidi sekaligus, seperti bea siswa instansi yang ditunjuk departemen pendidikan, bea rumah sakit instansi yang ditunjuk departemen kesehatan, beras miskin instansi yang ditunjuk departemen sosial. dengan mudah dia dapat menyelesaikan aplikasi permohonannya tanpa perlu ping pong dari satu instansi instansi lainnya. melalui telepon, email, fax, bahkan surat menyurat biasa, berkasnya diproses secara elektronik terpadu, oleh seluruh pihak yang terlibat yang ada diberbagai instansi, baik untuk investigasi kelayakan maupun keperluan lainnya. seluruh petugas terkait, dapat saling melengkapi data dan saling melakukan approval sehingga proses transfer dana subsidi dapat disatukan dalam satu account. dengan demikian dalam satu inavoice sekaligus tercantum bea siswa, bea rumah sakit dan bantuan beras miskin, jika memang rakyat tersebut layak untuk memperoleh ketiga jenis bantuan tersebut: peluang untuk memanipulasi data. dengan mekanisme ini dapat diminimalkan. mekanisme kerja pengadministrasian transaksi memanfaatkan sarana elektronik erp, terkait dengan administrasi keuangan negara untuk pencatatan transaksi dana subsidi, menjadi dapat diintegrasikan dengan proses pelayanan pengaturannya. proses pengadministrasian keuangan negaranya dilakukan secara online elektronik lintas instansi yang melibatkan setiap pejabat yang terlibat, sesuai standar operasional dan prosedur sop) dan masing masing pejabat. dengan demikian dapat didelegasikan tanggung jawab (akuntabilitas dan kinerja) yang tajam akan setiap transaksi yang dilakukan olehnya. seluruh pejabat departemen keuangan, bappenas, pertamina dan departemen terkait dibuat jadi beberapa simpul permanen yang diintegrasikan dalam proses administrasi keuangan negara penyaluran subsidi. dengan demikian tidak perlu terjadi proses pengadministrasian dan pengambilan keputusan yang lama dan tidak akurat dikarenakan mengandalkan metoda manual yang rentan peluang penyimpangan, yang mungkin saja dilakukan oknum pemerintah. biaya operasional mengoperasikan sistem elektronik crm dapat dibuat minimum, dikarenakan proses pengadministrasiannya, seluruhnya mengandalkan aparatur negara instansi terkait dan pemda. peran aparatur yang mengoperasikan sistem dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran subsidi dalam bentuk jaring pengaman sosial dan secara langsung meningkatkan produktivitas bangsa. karenanya dianjurkan mereka perlu diberikan tunjangan memadai. untuk pejabat dengan kewenangan sekelas eselon minimum rp2. juta, pejabat sekelas eselon minimum rp10juta, pejabat sekelas eselon minimum rp20juta, dan pejabat sekelas eselon satu minimum rp30 juta. besaran ini sangat wajar. mereka bertanggung jawab atas kinerja keberhasilan penyaluran subsidi jaring pengaman social yang nilai totalnya pada tahun rp17. triliun. sangsi jika melakukan penyelewengan atau kesalahan. yang terkait dengan kelalaian yang tidak sengaja dilakukan, ditetapkan secara spesifik. untuk kelalaian disengaja dia harus mengganti setiap dana yang telah disalurkan secara salah yang dipotong melalui tunjangan bulanannya. untuk kelalaian tidak sengaja dia harus mengganti dari dana yang telah disalurkan secara salah yang akan dipotong melalui tunjangan bulanannya. besaran tunjangan seperti yang disebutkan diatas sifatnya minimum jika dibandingkan dengan tanggung jawab kinerja yang harus diemban oleh berbagai pejabat terkait yang mengoperasikan sistem crm ini. setiap rupiah yang disalurkannya, tidak mungkin lolos mekanisme audit memanfaatkan sarana business intelligent tools, membuat pejabatnya menjadi terkena penalti sesuai besaran diatas. apabila pejabat melakukan kesalahan sampai tiga kali, dia harus digantikan pejabat lain, melalui formal dari instansi yang bertanggung jawab. contoh biaya operasional tahunan dengan menggunakan metoda ini diperkirakan sbb: untuk pejabat eselon jumlah totalnya sekitar kabupaten kecamatan kabupaten pejabat eselon yang menjadi agen dimasing masing kecamatan untuk kesehatan, untuk pendidikan, dan untuk beras miskin dan minyak tanah) yang bertanggung jawab atas hasil akhir investigasi data dengan menggunakan prosedur baku. pejabat ini dipilih dari beberapa nama yang diusulkan dengan nilai fit proper test terbaik yang masuk tiga besar, oleh masing masing camat dikecamatan dimana dia akan bertugas. dengan kata lain di recruit dari pegawai kecamatan melalui saringan ujian kompetensi. sisa pejabat yang tidak terpilih yang lulus ujian kompetensi didaftar dalam antrian elektronik. nomor tariannya disesuaikan dengan ranking kelulusan. pejabat lain yang ingin masuk antrian yang mendaftar belakangan, harus ikut ujian kompetensi secara elektronik. nomor tariannya disesuaikan dengan nilai relative dibandingkan nilai dari seluruh. pejabat yang ada dalam antrian. mungkin saja terjadi yang baru nyantri, karena nilainya tertinggi setelah dikurangi akibat late entry, dia masuk antrian nomor satu. jika beban kerja per orang terlalu besar, jumlah pejabat yang ditugaskan suatu kecamatan dapat ditingkatkan. keputusannya dibuat kasus per kasus oleh atasannya. setiap keputusan yang dibuat subject audit, sehingga jika keputusan tersebut tidak wajar, pejabat yang memutuskan harus menggantikan biaya tunjangan yang telah dikeluarkan negara, melalui mekanisme pemotongan tunangannya. dengan pendekatan perhitungan ini total petugas eselon yang akan menjadi agen sistem elektronik crm jumlahnya paling sedikit agen dan alokasi anggaran tahunan untuk tunangannya rp2. juta rp202. miliar. ratio petugas dengan jumlah account orang yang harus dilayani adalah, jika penerima subsidi totalnya juta orang, setiap petugas melayani juta orang. jika diasumsikan jam kerja per bulan tiap agen adalah jam (normal jam kerja adalah jam per. bulan), tiap penerima subsidi hanya mendapat alokasi waktu pelayanan jam per orang atau sekitar menit per orang per bulan. dalam satu bulan tiap penerima subsidicara manual, hal tersebut jadi mustahil. dengan sendirinya jumlah agen harus ditingkatkan lebih dari (seratus) kali lipat untuk mencapai level pelayanan jam per bulan per orang. level minimum inipunwalau jumlahnya sudah ditingkatkan lipat. biaya tunjangan menjadi rp20triliun per tahun. melihat beban kerja dan tanggung jawab kinerja yang sangat besar tersebut sangat dianjurkan besaran tunjangan wajahnya minimum lipat, yaitu untuk setingkat eselon juta, atau anggaran tahunannya menjadi rp40 miliar tahun. bupati walikota harus menunjuk seorang supervisor yang bertanggung jawab atas kinerja penyaluran disetiap kecamatan tertentu satu kota kabupaten untuk keempat jenis bantuan dana subsidi terkait jaring pengaman social beras miskin, bea siswa, bea kesehatan, dan juga penyaluran minyak tanah bersubsidi. dengan demikian ada supervisor setingkat eselon iii. besaran tunjangan yang harus dialokasikan untuk pejabat setingkat eselon iii adalah rpl0juta rp54miliar per tahun. setiap supervisor minimum membawahi agen dan bertanggung jawab atas keberhasilan penyaluran dana subsidi menjadi tepat sasaran (dalam besaran alokasi share tertentu dari rp17. triliun yang dialokasikan kabupaten kotanya). rata rata alokasi kabupaten rp39, miliar. diperkirakan penduduk miskin terkonsentrasi dikota besar, sehingga range ratio pengaturannya per kabupaten dapat jadi mungkin saja ada yang bertanggung jawab menyalurkan rp39 miliar per tahun, dan ada yang hanya rp3. miliar per tahun. untuk tahap pertama mekanisme tunjangan belum mengikutkan kemungkinan beban kerja, dan baru pada tahun kedua akan menjadi disesuaikan sebanding dengan beban kerja yang ada. pejabat tersebut bertanggung jawab atas segala kemungkinan penyelewengan subsidi yang ada kabupaten atau kotanya, termasuk penyaluran minyak tanah bersubsidi. dengan demikian besaran tunangannya tidak sebanding besaran resiko yang harus ditanggungnya, dan dianjurkan tunangannya dinaikkan menjadi lipat rp20juta bulan. total lokasinya menjadi rp108miliar per tahun. gubernur menunjuk satu orang manager yang bertanggung jawab atas kinerja keberhasilan penyaluran subsidi menjadi tepat sasaran diseluruh kabupaten dan kota disuatu propinsi. jumlah manager setingkat eselon yang terlibat adalah orang untuk propinsi dan tunjangan yang harus dialokasikan sebesar rp20 juta rp7, miliar per tahun. pejabat ini bertanggung jawab atas segala kemungkinan penyelewengan subsidi yang ada provinsinya termasuk penyaluran minyak tanah bersubsidi, dengan demikian4 o0juta bulan. total lokasinya menjadi rp15, miliar per tahun. masing masing pejabat aparatur sektoral yang bertanggung jawab atas kinerja nasional keberhasilan penyaluran subsidi jaring pengaman social, harus ditunjuk menteri doktoralnya. menteri sektoral menunjuk satu pejabat setingkat eselon satu yang bertanggung jawab untuk keberhasilan penyaluran dana beasiswadana kesehatanberas miskin dan komoditas dasar lainnya seperti pupuk secara nasional, dan satu pejabat setingkat eselon satu yang bertanggung jawab untuk keberhasilan penyaluran minyak tanah bersubsidi secara nasional. alokasi tunjangan untuk pejabat tersebut adalah rp30juta rp1: miliar per tahun. tanggung jawab pejabat ini luar biasa besarnya.60juta bulan. total lokasinya menjadi rp2. miliar per tahun. dibutuhkan dana untuk maintenance tahunan seluruh jaringan sistem hardware dan software melalui service level agreement kontrak maintenance total tahunan sekitar biaya investasi, range nilai investasinya antara rp500 s d miliar. jika diambil nilai investasi maksimum anggaran untuk maintenance total (termasuk backup dan recovery) nilainya adalah rp10miliar per tahun. tunjangan tim inti yang akan mengadminsitrasikan seluruh sistem crm elektronik, alokasi anggarannya untuk sekitar orang dengan gaji rp40juta bulan rp40juta rp4. miliar per tahun. total anggaran operasi h w dan s w rp14. miliar tahun. biaya auditor yang akan melakukan verifikasi dan audit kebenaran data, jumlahnya diperkirakan auditor per kecamatan total auditor orang:. dengan tunjangan rp2. juta orang. anggaran tahunannya 20250x12x rp2. juta rp607. miliar per tahun. auditor direkrut dari aparatur pemda melalui ujian saringan: kompetensi. setiap auditor, melalui sampling random diverifikasi hasil kerjanya, dan jika ditemukan hasil audit yang tidak benar sampai dua kali, auditor tersebut wajib diganti dengan mengambil dari pool auditor yang lolos uji kompeten yang ada dalam dalam daftar tunggu. setiap auditor yang diberhentikan tidak dapat dimasukkan dalam pool antrian daftar tunggu untuk diangkat ulang. auditor berfungsi sebagai alat utama untuk melakukan verifikasi kebenaran data yang diajukan calon penerima subsidi untuk jaring pengaman social. dengan asumsi seperti diatas total anggaran operasional sistem elektronik crm dalam: skala minimum rp405 rp108 rp15. rp2. rp14. rp609. miliar rp1155. miliar per tahun: sekitar rp1155. miliar rp17. triliun dari total dana yang disalurkan. bandingkan dengan bunga deposito yang per tahun, cost mengoperasikan sistem ini yang hanya sudah merupakan gambaran betapa efektifnya sistem ini, dan sangat tidak bijak jika implementasinya ditunda lebih lama lagi. jika mengikut sertakan merasionalisasi penyaluran minyak tanah bersubsidi, efektivitas dari pemanfaatan sistem ini akan meningkat dengan sangat. dengan asumsi penyaluran subsidi minyak tanah tahun rp20 triliun, biaya operasinya rp1155. rp17. rp20triliun atau dana yang disalurkan. mekanisme: ini sangat efisien. pemerintah memberikan fee pada pertamina untuk mendistribusikan bbm bersubsidi tingkat kompleksitas kesulitan pengaturannya jauh lebih kecil dari kesulitan penyaluran subsidi untuk jaring pengaman social. jika perlu dan sangat dianjurkan untuk direalisasikan, administrasi distribusi dan penyaluran bbm lainnya juga dialihkan sistem elektronik crm. diperkirakan solar dan premium dimanipulasi atau diselundupkan dalam jumlah luar biasa besarnya. jika mekanisme administrasinya dilakukan dengan sistem crm, pos anggaran subsidi dalam apbn secara dinamik live online dapat dikontrol secara efektif dan perubahan. besarannya dapat diikuti rakyat yang sifatnya dikaitkan dengan besaran harga jual crude oil dunia dan kecepatan konsumsi total bbm bersubsidi. dengan asumsi subsidi tahunan rp50triliun, ratio biaya operasi menjadi rp1155. rp17. rp50triliun atau misal dikarenakan beban transaksi meningkat, jumlah seluruh petugas diseluruh lini dan kapasitas pengolahan jadi dilipat doakan. tetap sistem ini kinerjanya jauh lebih baik dari mekanisme kerja penyaluran subsidi bbm berupa subsidi harga, yang setiap tahun menghabiskan apbn lebih dari rp80 triliun dengan rakyat miskin tidak tertangani, serta: biaya pengaturannya yang diminta pertamina dengan dilipatduakannya kapasitas pelayanannya, ratio biayanya jadi (jauh dibawah catatan tambahan (dibuat pada tahun konsumsi bbm akibat resesi dunia karena krisis financial global, pada bulan januari dan pebruari menurun drastis yang menjadikan pertamina kewalahan didalam menangani stock nya. sebaliknya karena harga bbm turun secara signifikan menjadikan kondisi traffic jam diberbagai kota besar malah semakin parah. melihat kondisi traffic ini seharusnya tingkat konsumsi bbm tahun jauh lebih besar dibanding ditahun kenyataannya sebaliknya. tahun dibawah juta (konsumsi bbm bersubsidi tahun pertumbuhan gdp tahunan yang diatas s9f tahun dari malah membuat konsumsi bbm menurun. data ini mendukung hipotesa yang diberikan dalam lampiran akan kemungkinan manipulasi bbm bersubsidi. dikarenakan harga bbm dalam negeri sama dengan harga bbm luar negeri, insentif untuk melakukan manipulasi bbm menjadi tidak ada. diperkirakan sejak bbm tidak disubsidi, permintaan nasional akan bbm menurun drastis. hal ini didukung data akan adanya kenyataan penurunan demand tiba tiba dari bbm yang sifatnya sulit untuk diantisipasi pertamina. bahkan pertamina sangat kewalahan didalam menangani stock yang berlebihan pada permulaan tahun kesalahannya pertamina tersebut adalah wajar dikarenakan dia tidak mampu menghitung permintaan. yang diduga terkait manipulasi dan penyelundupan bbm yang terjadi saat harga bbm subsidi pertamina diikat banyak kontrak jangka panjang). data konsumsi bbm pada bulan januari s d maret merupakan data berharga untuk memperkirakan berapa besar volume wajar konsumsi bbm tahunan indonesia. data ini juga semakin menguatkan dorongan untuk pembangunan sarana penyaluran subsidi dengan metoda administrasi crm, perlu segera mungkindiselesaikan. diperkirakan tahun mendatang harga bbm akan kembali menggila. bahkan sangat besar kemungkinannya tahun pemerintah harus kembali mengalokasikan dana subsidi bbm dan ditahun besaran subsidi akan kembali selevel ratusan triliunan rupiah. butuh waktu panjang untuk mengembangkan energi pengganti. dalam lampiran diberikan analisa regresi konsumsi bbm sebelum kebijakan subsidi bbm diterapkan, dan sesudah diterapkan, yang mendukung hipotesa dugaan hanyalah gunakan bbm bersubsidi. data regresi menunjukkan, sangat kecil kemungkinannya konsumsi bbm ditahun lebih besar dari juta kl . probabilitasnya bandingkan data ini dengan data riil konsumsi bbm tahun juta kl . dana subsidi bbm pada tahun besarannya diatas rp200 triliun. berapa banyak sekolah dan rumah sakit dapat dibangun dengan dana sebesar ini? berapa banyak korban rakyat jelata yang kehilangan pekerjaan akibat resesi dunia, utamanya industri kecil. dapat dibantu dan diperkuat dengan dana sebesar ini? hal ini dapat direalisasikan segera: jika reformasi birokrasi mampu dipercepat untuk meraih potensi peluang yang sangat besar tersebut. kajian penyaluran minyak tanah bersubsidi menggunakan sarana crm sistem yang sama juga dimanfaatkan untuk proses penyaluran minyak tanah bersubsidi. dengan demikian pemanfaatan sarana sistem crm nya menjadi lebih efektif. dengan kata lain biaya pembangunan sarana ini dapat ditutup dari dua program besar nasional, yaitu program penyaluran relokasi subsidi untuk jaring pengaman social, dan program administrasi subsidi minyak tanah. saat sekarang proses penyaluran minyak tanah bersubsidi dilakukan dengan metoda yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan, dikarenakan kurang bersatunya metoda penyaluran dan juga prosesnya diserahkan pada pertamina. seharusnya mekanisme penyaluran minyak tanah bersubsidi mekanismenya tidak boleh berbeda dengan proses penyaluran subsidi untuk bea siswa, bea rumah sakit maupun penyaluran beras miskin seperti diuraikan secara singkat dalam bab terdahulu. dengan menggunakan sarana crm, seluruh pangkalan minyak tanah yang ada diseluruh indonesia menjadi dapat diadministrasikan secara baik, dan seluruh transaksi terkait masing masing pangkalan minyak tanah dapat diarsipkan dengan lengkap dan utuh. setiap pangkalan minyak tanah memiliki satu account yang kedalamnya secara elektronik seluruh rekaman aktivitas yang dilakukan baik melalui email. telpon, fax. ataupun surat menyurat diarsipkan secara lengkap. dengan kemampuan telusur yang sangat tinggi. akan berbagai transaksi yang dilakukan masing masing pangkalan. melalui sarana ini setiap pangkalan dapat meminta pengiriman minyak tanah bersubsidi, kapan saja dibutuhkan, sesuai besaran alokasi bulanan yang menjadi cerminan total jumlah keluarga miskin yang akan menggunakan minyak tanah bersubsidi yang dilayani secara rutin oleh masing masing pangkalan minyak tanah bersubsidi. proses approval terkait alokasi penyaluran minyak tanah bersubsidi diseluruh kecamatan indonesia, menjadi melibatkan instansi terkait yang ditunjuk sesuai dengan nya dalam hal melakukan approval. pejabat tersebut tidak dapat berlindung dibalik payung nama instalasinya atas berbagai keputusan yang dibuat olehnya. proses pengambilan keputusan dalam bentuk approval, hanya dapat dilakukan secara elektronik menggunakan account jabatannya, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. proses pembangunan sarana ini berikut pelatihan pemanfaatannya, dapat dilakukan tidak terlalu lama. bahkan diperkirakan sebagian dapat siap beroperasi dalam tempo kurang dari lima bulan, jika memang serius didalam hal menerapkannya, dan menjadikannya sebagai program kerja prioritas utama seluruh instansi pemerintah terkait. mekanisme pembayaran bagi pangkalan minyak tanah bersubsidi pasir, kualitas bangunan sekolah yang memprihatinkan diberbagai lokasi indonesia, rawan gizi dll. jika pejabat tingginya sendiri tidak tahu siapa penanggung jawab kegagalan penyelenggaraannya, bagaimana mungkin kualitasnya dapat ditingkatkan? akibat langsungnya, rakyat yang jadi korban, sulit dapat mengadu dan mengajukan usulan perbaikan kualitas penyelenggaraannya, karena belum didefinisikan negara secara tajam, siapa sebenarnya pejabat yang menjadi penanggung bawahnya. contoh dampak negatif kolosal penyelenggaraan pelayanan perizinan adalah penyelundupan pasir dalam skala masif. dampak positif hanya dirasakan singapore yang luas daratannya bertambah ratusan km2. indonesia hanya memperoleh dampak negatif berupa merebutnya wilayah zona ekonomi eksklusifnya dikarenakan batas teritorial laut mil singapore jadi masuk wilayah indonesia. terumbu karang yang sangat luas perairan riau dirusak permanen yang menghancurkan potensi perikanan laut indonesia. pulau kecil perbatasan indonesia potensial ditenggelamkan yang akan menyusutkan luas wilayah indonesia. untung hal ini segera dikoreksi pemerintah dengan mengeluarkan larangan ekspor pasir secara total. tuntutan menentang tata niaga larangan ekspor pasir sangat keras, dan diperkirakan penggeraknya siapa lagi kalau bukan yang membutuhkannya dalam jumlah yang sangat besar. contoh penanganan perizinan yang baik adalah, tindakan positif departemen perdagangan dalam hal tata niaga timah dan pasir timah yang mendapat tantangan negatif massa yang diperalat mafia pengusaha hitam. pasar timah dunia sangat dipengaruhi bursa timah kuala lumpur. yang menyedihkan adalah perdagangannya utamanya dikuasai malaysia, walau sebetulnya pengekspor timah terbesar dunia adalah indonesia. disamping komoditi timah, indonesia juga masuk peringkat kelas atas dunia akan pengekspor komoditi primer. lainnya seperti nikel, tembaga, batubara, emas, gas alam, kelapa sawit dll. mengacu hal ini, kurang wajar jika malaysia dapat mengalahkan indonesia sebagai pusat perdagangan komoditi dunia. sejak diberlakukannya tata niaga timah, harga timah dunia langsung naik lipat hanya dalam tempo beberapa bulan. seharusnya sudah sejak lama harga timah dunia mengikuti trend harga komoditi primer lainnya yang sudah naik lipat sejak tahun tentu saja kenaikan harga komoditi ini sifatnya sangat menguntungkan bangsa. tetapi pelaku hitam. berusaha menggerakkan massa untuk menggagalkan tata niaga ini, karena memang industri tersebut sebelumnya secara tidak langsung dikuasai pelaku hitam ini yang diperkirakan bukan berasal dari indonesia. untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar tersebut diatas, rancangan undang undang tentang pelayanan publik dirumuskan untuk mengatur secara fundamental fokus pembangunan nasional, dirubah dari "mengganggap rakyat sebagai objek pembangunan menjadi "menganggap rakyat sebagai subjek pembangunan . undang undang yang sedemikian penting seharusnya sudah dimiliki bangsa sejak indonesia merdeka. dalam rangka meraih hasil maximum dari eksploitasi berbagai peluang yang ada, pengaturan reformasi birokrasi penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara komprehensif dan juga disesuaikan dengan amanat undang undang dasar, utamanya yang menyangkut pengaturan pelayanan masyarakat kelas bawah yang saat sekarang masih banyak yang terabaikan. penjualan dari pertamina pangkalan minyak tanah dilakukan dengan harga tidak bersubsidi atau sama dengan harga jual industri. subsidi, langsung dibayar oleh: mekanisme penyaluran subsidi untuk jaring pengaman social, yang akan ditransfer sistem crm bank account pemilik pangkalan sesuai besaran volume minyak tanah bersubsidi yang disalurkannya secara mingguan. kelebihan bayar akan diperhitungkan pada transfer minggu berikutnya jika ada volume bbm yang tidak direalisasi pengecer atau pedagang kecil keliling. data penyaluran tiap sub account yang menjadi pelanggan bersubsidi tiap pangkalan, menjadi referensi volume yang akan ditanggung subsidinya. secara elektronik setiap account milik pangkalan mengadministrasikan berbagai subaccount pengecer dan pedagang kecil yang menjadi pelanggannya, dan hal tersebut dilakukan. oleh salah satu petugas dari petugas crm yang ada diseluruh indonesia. setiap sub account yang ada account tiap pangkalan minyak tanah, adalah account milik tiap pengecer minyak tanah dan pedagang kecil keliling seperti tukang pisang goreng atau baso dll yang menjadi pelanggan tetap pangkalan minyak tanah. tiap pengecer dan pedagang kecil keliling, untuk dapat memperoleh jatah minyak tanah bersubsidi harus melalui proses investigasi. dibutuhkan approval dari paling sedikit tokoh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. data dari pengecer dan pedagang keliling, setiap bulan akan diperbaharui, dan print punya ditempel kelurahan, untuk memudahkan masyarakat melakukan kontrol kelayakan pedagang eceran dan pedagang kecil keliling akan subsidi minyak tanah. setiap penyimpangan yang dilakukan pengecer dan pedagang keliling, dapat diadukan oleh masyarakat langsung sistem crm. setelah melalui proses investigasi dan jika benar ditemukan ada penyimpangan, hak memperoleh jatah minyak tanah bersubsidi dari pengecer dicabut. demikian juga dengan pangkalan minyak tanah, jika menyelewengkan jatah pengecer dan pedagang keliling, hak pangkalannya dicabut, dan pemilik pangkalan diadukan polisi untuk ditindak lanjuti. khusus pangkalan minyak tanah yang memiliki hak menyalurkan subsidi, mekanisme elektronis crm membuka antrian daftar tunggu pangkalan yang memohon ikut menjadi pangkalan penyalur minyak tanah bersubsidi. fungsinya menggantikan pangkalan yang haknya dicabut akibat melakukan manipulasi. penggantian tersebut dilakukan mengacu nomor tariannya. setiap pangkalan yang haknya dicabut, untuk antri ulang, nomor tariannya dibatalkan jika kejadian memanipulasinya belum lewat tahun sejak tanggal diadukan polisi. sesudah satu tahun pangkalan dapat kembali masuk daftar antrian. dengan sendirinya pemilik pangkalan dan pengecer minyak tanah keliling harus mendapat reward yang sebanding. reward tersebut dalam bentuk pengaturan harga jual pangkalan pengecer, misal pangkalan beli dari pertamina rp700 dan jual rp840 liter (margin untuk pengecer beli dari pangkalan rp840 dan jual rp1100 liter (margin biaya distribusi dari pertamina pangkalan sudah ditanggung pemerintah dan dengan demikian tidak perlu harga jual pangkalan ditambah. warga keluarga miskin dapat memperoleh minyak tanah didepan pintu rumahnya dengan harga rp1100 liter. khusus untuk pedagang baso pisang goreng keliling dll, jatah minyak tanahnya tidak boleh lebih dari liter per hari dan boleh diambil empat hari sekali atau liter per empat hari. jika mereka berturut turut tidak mengambil jatuhnya lebih dari hari, haknya yang tetap berlaku hanya untuk hari. karena mereka langsung mengambil! dari pangkalan minyak tanah, harga belinya adalah rp840 liter. pedagang keliling tidak boleh membeli dari pengecer minyak tanah, dan jka namanya tercantum dalam daftar langganan pengecer, haknya sebagai pedagang kecil keliling memperoleh jatah minyak tanah bersubsidi dicabut. masa hukuman berlaku bulan untuk dapat kembali mengajukan permintaan minyak tanah bersubsidi. secara sampling random pengecer dan pedagang keliling akan diperiksa kartu pengambilan haknya yang disimpan pangkalan. setiap mengambil pangkalan mereka wajib membubuhkan cap sidik jarinya dalam kartunya yang disimpan pangkalan. setiap kartu akan mencakup periode satu bulan pengambilan jatah. kartu kontrol ini dapat menghindarkan pangkalan memanipulasi jatah pengecer atau pedagang keliling yang tidak diambil. penggunaan cap sidik jari, fungsinya untuk menghindarkan pemalsuan tanda tangan. dengan berjalannya waktu, verifikasi sidik jari ditingkatkan sampai dengan level verifikasi digital, jika memang biayanya tidak terlalu mahal. akan tetapi bila biayanya masih terlalu mahal, verifikasi sidik jari digital akan ditunda. tiap pengecer jatuhnya dibatasi tidak lebih dari jatah yang diadakannya keluarga miskin yang menjadi pelanggannya. setiap pelanggan keluarga miskin, memiliki jatah sesuai ketentuan bappenas, orang bulan. tiap keluarga miskin accountnya dibuat menjadi sub account dari tiap pengecer minyak tanah (yang diadministrasikan salah satu agen dari agen crm). akan dilakukan verifikasi sampling secara random apakah benar keluarga tersebut adalah langganan pengecer yang mencantumkannya dalam daftar pelanggannya. kemungkinan keluarga kaya menjadi pelanggan pengecer sulit dihindarkan. sesuai perhitungan dibawah. total alokasi subsidi dalam apbn besarannya sudah mencakup seluruh household yang ada indonesia. jika dalam random sampling ditemukan manipulasi data pelanggan dilakukan pengecer, hak untuk menyalurkan subsidinya akan dicabut dan dialihkan pada peminat pengecer lainnya. pengecer yang haknya dicabut masuk dalam daftar tunggu, untuk dapat jadi pengecer kembali jika ada pengecer lainnya yang dicabut haknya karena melakukan tindakan manipulasi data pelanggan yang serupa. dengan mekanisme ini menjadikan pengecer akan berpikir dua tiga kali untuk berani melakukan manipulasi data pelanggan. pengecer yang sakit yang tidak memiliki anggota keluarga pengganti, akan digantikan sementara oleh pengecer lainnya yang ada dalam daftar tunggu sampai dia sembuh kembali. melalui mekanisme jaring pengaman social elektronis crm, secara otomatis pengecer yang sakit akan diaktifkan haknya untuk memperoleh bea rawat jalan dan kalau perlu sampai dengan bea rumah sakit. bea rawat jalannya ditransfer puskesmas yang merawatnya. dikarenakan bea rawat jalan tidak diterima langsung oleh pengecer (yang menerimanya adalah puskesmas tempat pengecer berobat), kemungkinan pengecer melakukan manipulasi bea rawat jalan sangat kecil. dengan menggunakan asumsi jumlah household total indonesia sekitar juta household dan tiap house hold memiliki anggota keluarga, seharusnya total alokasi minyak tanah bersubsidi volumenya l orang bulan juta atau lebih kecil dari juta per tahun. melihat kenyataan jaringan jalan raya seluruh kepulauan indonesia jumlahnya sangat terbatas, dan banyak keluarga dikota besar menggunakan lpg dan listrik untuk sumber energinya, diperkirakan household yang menggunakan minyak tanah sebagai sumber energinya tidak lebih besar dari total household. penduduk yang tidak terjangkau jaringan distribusi minyak tanah, umumnya menggunakan kayu bakar sebagai sumber energinya. dengan demikian jika konsumsi minyak tanah bersubsidi, bila distribusinya berhasil dikontrol secara ketat, untuk tidak dapat digunakan oleh industri ataupun diselundupkan, volume pemanfaatannya diperkirakan jauh dibawah juta per tahun. mekanisme distribusi yang dikontrol fasilitas elektronik crm akan membuktikan bahwa dugaan ini benar. bandingkan angka ini dengan realisasi penyaluran minyak tanah bersubsidi juta kl. volume yang sedemikian besar masih tetap menimbulkan berbagai kelangkaan penyaluran yang dialami keluarga miskin diberbagai daerah indonesia dan diperkirakan kelangkaannya akan semakin parah dalam bulan bulan mendatang. besaran subsidi minyak tanah yang dimanipulasi atau diselundupkan setiap tahun nilainya i17juta .8juta kl) rp2000 (subsidi liter) rpl. triliun tahun. gambaran potensi penghematan subsidi yang didukung fakta, jika mekanisme pengaturannya dibangun mengacu sistem crm, dapat dilihat dalam lampiran iv. hasil audit succofindo dan surveyor indonesia menghasilkan perhitungan kebocoran subsidi untuk tahun sebesar rp3. triliun''. dalam laporan audit ini juga disampaikan bahwa subsidi yang sampai pada sasaran yang tepat hanya sekitar dengan menggunakan angka subsidi minyak tanah pada tahun anggaran sebesar rp2 triliun, diperkirakan subsidi yang jatuh pada pihak yang tidak tepat untuk tahun besarannya adalah rp21 triliun rp7. triliun. dengan menggunakan mekanisme elektronik crm untuk penyaluran minyak tanah bersubsidi lewat mekanisme jaring pengaman social. diperkirakan sekitar dana subsidi yang disalurkan tidak tepat sasaran dengan mudah dapat diselamatkan (untuk minyak tanah). nilainya adalah rp5.6triliun rp2.8triliun. dengan sendirinya besaran dana sekitar rp2. triliun per tahun tersebut dapat digunakan untuk menambah subsidi minyak tanah tahun alami kebocoran triliun besaran dana jaring pengaman social. dengan kata lain pool dana jaring pengaman social yang diperkirakan besarannya rp17. triliun menjadi dapat ditingkatkan paling sedikit selevel rp20. triliun, jika penyaluran minyak tanah bersubsidi dilakukan melalui mekanisme elektronik crm jaring pengaman social. diperkirakan sistem crm ini dapat menekan angka penyalahgunaan bbm bersubsidi lebih dari rp5. triliun rp5. triliun. besaran pool dana jaring pengaman social dengan menggunakan nilai ini rp17. rp5. triliun rp22.84triliun. vi. kajian pembangunan sin dan administrasi kependudukan dengan metoda crm sarana yang sama juga dapat digunakan pemda untuk mempercepat pembangunan sarana elektronik administrasi data pendudukannya. data penduduk yang mendapat subsidi beserta keluarganya, secara paralel menjadi terdata dengan kualitas ketelitian tinggi. data tersebut dapat disinkronisasikan dengan data kependudukan yang dikelola dinas kependudukan pemda kota atau kabupaten. bahkan jika diinginkan sarana elektronik yang sama dapat dimanfaatkan untuk melakukan administrasi kependudukan. dengan demikian tiga masalah sekaligus dapat dipecahkan, dengan memanfaatkan sarana crm kelas dunia ini: masalah penyaluran subsidi untuk jaring pengaman social, masalah penyaluran minyak tanah bersubsidi, dan masalah administrasi kependudukan yang saat kini rentan terhadap penyalahgunaan pengeluaran ktp rangkap. kerjasama lintas instansi dan pemanfaatan bersama fasilitas pengolahan data elektronik, masih merupakan hal yang langka ditemukan lingkungan instansi pemerintah. berbagai instansi berlomba mengajukan anggaran pembangunan sistem informasinya masing masing, dan proses perencanaannya bersifat totally isolated dengan menganggap instansi lainnya tidak ada. idealnya setiap sarana elektronik yang hendak dibangun sifatnya sudah seharusnya dimanfaatkan bersama oleh seluruh instansi terkait, dikarenakan kapasitas yang ada terlalu besar jika digunakan sendiri serta data yang sama saling dibutuhkan berbagai instansi: tidak mungkin satu instansi dapat bekerja secara berdiri sendiri didalam menjalankan kewajiban instalasinya. diperkirakan sarana crm ini, yang back officenya didukung sarana erp financial, akan menjadi cikal bakal pembangunan government dilingkungan instansi pemerintah. proses pengeluaran ktp keluarga miskin dapat diintegrasikan dengan sarana elektronik crm, yang selanjutnya diintegrasikan dengan proses pengelolaan benefit yang disalurkan pada masing masing keluarga miskin secara tepat sasaran. mekanisme kerja elektronik dari urus ktp s d mendapat pelayanan warga miskin jadi dapat direalisasikan seperti halnya diuraikan dalam berbagai bab sebelumnya. demo lengkap sarana ini dapat diberikan secepatnya jika memang dibutuhkan, dan dianjurkan untuk sesegera mungkin direalisasikan. proses pembangunan sin dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang sedang direncanakan kementerian pan untuk dilakukan diberbagai instansi pemerintah, dapat dilakukan parallel dengan pembangunan sarana crm, dikarenakan ujung akhir proses pelayanan, public orang per orang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. proses pelayanan yang terbaik adalah dengan mekanisme yang difasilitasi sarana crm berbasiskan account single identity number sin) berbentuk finger print electronic fpe) atau sidik jari elektronik. nik lebih dari satu yang dimiliki satu orang yang walaupun tiap nya tunggal, akan tetapi multi nik tersebut mengacu pada orang yang sama. data finger print yang jadi sin ini akan mampu menemukan siapa saja penduduk yang memiliki ktp lebih dari satu. orang tersebut diberikan kesempatan untuk menetapkan satu ktp yang mana akan dipakai olehnya untuk seterusnya dan ktp lainnya harus dibatalkan. dengan adanya mekanisme ini, berbagai hal menyimpang yang umum terjadi dapat dikoreksi dengan segera. contoh pelayanan penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan bpn dimana banyak ditemukan kasus sertifikat rangkap, pelayanan penelusuran kegiatan illegal yang dilakukan pengusaha hitam seperti illegal logging yang sangat mungkin perusahaan yang dibentuknya memiliki izin asli akan tetapi pemilik yang tercantum dalam izin, orangnya menggunakan identitas ktp asli tapi palsu. nama pemilik perusahaan yang dicantumkan dalam izinnya bukan nama yang sebenarnya. perusahan tersebut digunakan untuk alat melakukan berbagai tindakan menyimpang misal melakukan penyelundupan gula dan beras. sistem crm yang dilengkapi fpe dapat mencegah penyimpangan ini terjadi. sistem crm yang sama juga dapat digunakan masyarakat untuk mengadukan terjadinya penyimpangan. misal bonus yang diberikan bagi pengadu yang benar yang nya sudah berbasiskan single identity number, menjadikan rakyat dengan senang hati akan berpartisipasi membantu pemerintah melaporkan berbagai penyimpangan yang diketahuinya. dengan sistem crm, kebijakan reward juga dapat dibuat mengacu kinerja. reward yang diberikan pada setiap pelaporan yang menghasilkan penangkapan pelaku hitam pembuat permasalahan, diadministrasikan secara transparan dan tepat sasaran. tidak mungkin masyarakat dibiarkan menjadi kehilangan mata pencaharian akibat adanya penertiban sarana kerja illegal. misal, karena penutupan berbagai usaha illegal yang memberikan upah kerja harian pada masyarakat, menjadikan rakyat kehilangan lapangan kerja. pemerintah dapat menggunakan dana subsidi untuk membentuk lapangan kerja pengganti, misal penanaman penghijauan hutan, pembibitan berbagai tanaman untuk penghijauan yang produknya dibeli pemerintah, dan pemberian sarana bantuan peralatan pertanian, benih, pupuk dll yang akan memberdayakan setiap masyarakat yang kehilangan lapangan kerja akibat ditutupnya berbagai kegiatan usaha yang sifatnya illegal. sarana crm ini mampu mengadministrasikan kegiatan pemberian reward secara tepat arah dan sarana crm ini tidak dapat disalah gunakan oknum pejabat. dengan sendirinya pelaksanaannya harus didasarkan suatu metoda dan perencanaan kerja yang benar (konsep delegasi akuntabilitasnya harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga administrasinya dapat difasilitasi sarana elektronik crm). sarana kerja elektronik ini hanya berfungsi sebagai alat bantu. program kerja serta protocol komunikasi kerjasama lintas instansi untuk merealisasikan berbagai program kerja negara seperti yang disebutkan diatas, hal tersebutlah yang harus dipersiapkan terlebih dahulu secara tajam dengan berkualitas baik, untuk dapat membuat sarana kerja elektronik ini menjadi dapat dimanfaatkan maksimum mungkin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat segala segi kehidupannya. saran untuk mempercepat proses pembangunannya dikarenakan masalah pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebaiknya direalisasikan secara cepat, prototype sarana nya perlu dipersiapkan segera, tidak lebih lama dari empat minggu. kemudian release dicoba dilingkungan pemda secara terbatas dengan melibatkan seluruh pihak terkait, a.l bappenas, dep. keuangan, dep. kesehatan, dep pendidikan, dep. sosial, dep. esdm dan pemda prov. yang akan menjadi lokasi pilot proyek. dalam hal ini lokasi yang dianjurkan adalah pemda jatim: berikut atau pemda kota kabupaten yang akan dilibatkan oleh pemda prov jatim, diperkirakan pemda kota surabaya, pemda kota malang dan pemda kabupaten sidoarjo. proses uji coba nyata yang melibatkan masyarakat yang akan memperoleh dana subsidi, dalam bentuk pilot project release ini kalau mau, dapat diselesaikan dalam bulan. seluruh proses penyempurnaan protocol kerja dan mekanisme proses approval lintas instansi sangat mungkin disempurnakan selama uji coba pemanfaatan sarana ini. penyempurnaan release diperkirakan dapat selesai dalam periode bulan. selanjutnya sarana elektronik yang mekanisme kerjanya sudah disempurnakan ini diuji cobaan untuk level propinsi, dalam bentuk release. seluruh kabupaten dan kota yang ada jawa timur dengan total jumlah penduduk lebih dari juta orang, tiap individu yang dianggap layak untuk mendapat bantuan subsidi dicoba dilayani dengan menggunakan sarana release. berbagai masukan penyempurnaan akan diakomodasikan pada saat uji coba ini. proses penyempurnaan release diharapkan tidak lebih dari bulan, bahkan jika dilakukan pendekatan agresif dapat diselesaikan dalam bulan, dimana untuk jawa timur hal ini sangat dimungkinkan, dikarenakan kualitas manajemen yang ada adalah baik. pemda jatim telah memiliki mekanisme internal level propinsi dalam bentuk program jps yang sudah disosialisasikan keseluruh level eselon organisasi pemerintah daerah diseluruh jawa timur. dengan demikian produk siap pakai sarana crm, dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari bulan. secara parallel sarana kerja berupa hardware dan software yang akan dimanfaatkan seluruh propinsi lainnya dibangun bersamaan dengan disempurnakannya sarana kerja release propinsi jatim. sosialisasi mekanisme kerja terkait dengan prosedur kerja yang sedang diterapkan propinsi jatim, dilakukan parallel dengan penyempurnaan release, dengan melibatkan berbagai nara sumber yang dimintakan untuk disediakan oleh pemda jatim, terkait program pjs yang sudah dimodifikasi menjadi sarana elektronik crm. pengalaman selama bulan mengoperasikan release ketiga kota pilihan surabaya, sidoarjo dan malang) akan menjadikan mereka siap melakukan sosialisasi diberbagai propinsi pilihan yang peringkat penyaluran subsidinya ada pada peringkat teratas nasional. pada akhir bulan keenam seluruh penyempurnaan yang dilakukan pada saat pemanfaatan release, serentak diimplementasikan secara nasional. dikarenakan sarana ini menggunakan tools elektronik yang umum digunakan pengguna computer indonesia, mereka dengan cepat dapat menguasai berbagai fungsi elektronik yang harus dimanfaatkan olehnya dalam melaksanakan kerja hariannya. pengoperasian skala nasional secara penuh, diperkirakan baru dapat dilakukan paling cepat sembilan bulan sejak diluncurkan. kemampuan menyelesaikan pembangunan dalam tempo bulan, justifikasinya adalah dikarenakan sarana elektronik crm, sifatnya mudah dimanfaatkan (user friendly). fungsi crm hanyalah sekedar otomatisasi pencatatan data pemohon subsidi, dan pengaktifan proses elektronik investigasi dan approval berbagai permohonan, yang seluruhnya tidak mengharuskan tersedianya data kependudukan dan data lainnya sejak awal, sebagai referensi proses verifikasi. data tersebut dibangun bersamaan dengan pemrosesan berbagai aplikasi permintaan bantuan subsidi. proses verifikasi elektronik yang akan melibatkan lingkungan dimana pemohon bantuan bertempat tinggal dilakukan secara intensif baik melalui sarana fax, sarana telephone, sarana email, bahkan surat menyurat biasa. proses interaktif ini dapat meningkatkan keberhasilan pencegahan kemungkinan orang yang tidak layak disubsidi menjadi memperoleh subsidi. jika data kependudukan tersedia seperti yang dimiliki pemda kota balikpapan, hal ini akan membantu mempercepat penyelesaian proses verifikasi permohonan. akan tetapi tanpa data kependudukan inipun, proses verifikasi tetap dapat dilakukan dengan kualitas baik. sebelum mekanisme kerja ini diterapkan, terlebih dahulu disiapkan dan disosialisasikan aturan pemerintah yang mengatur bahwa siapa saja yang mencoba melakukan penipuan, jika tertangkap basah akan dihukum penjara misal minggu sampai dengan bulan. tujuan diterapkannya peraturan ini sifatnya hanya untuk mendidik, agar masyarakat menjadi mengenal bahwa sistem elektronik crm mempunyai kemampuan telusur yang sifatnya sangat canggih, yaitu dapat mendeteksi secara teliti orang per orang yang mengajukan permohonan dana bantuan, sehingga mereka menjadi takut untuk melakukan penipuan data. vii. kajian mekanisme pembiayaan pembangunan sistem crm sesuai dengan data yang ada dalam sub bab kajian penyaluran minyak tanah bersubsidi menggunakan sarana crm dan hasil pengolahan data dalam lampiran iv, biaya pembangunan sarana ini dapat dibebankan pada saving yang diperoleh dari penyelamatan subsidi mengacu data audit succofindo. menurut hasil audit tersebut subsidi yang digunakan tidak tepat sasaran lebih dari rp5. triliun per tahun, hanya untuk minyak tanah. sistem ini mampu mengkontrol dan menekan penyaluran yang tidak tepat sasaran secara signifikan, misal dengan pendekatan konservatif yaitu hanya yang dapat diselamatkan, besarannya sudah mencapai rp2. triliun per tahun. sesuai dengan perhitungan durasi pembangunannya, sistem crm mulai dapat melakukan kontrol secara efektif bulan sejak mulai dibangun, jika mulai dibangun awal mei dalam sisa periode tahun anggaran bulan terakhir), dapat ditekan dana subsidi minyak tanah yang tidak tepat sasaran sebesar 3bulan bulan rp5. triliun rp0. triliun. jika pengoperasiannya berjalan mulus, dana yang diselamatkan bahkan sangat mungkin dapat ditekan sampai dalam bulan terahir atau tersedia rp5. triliun rp1. triliun. dana ini dapat digunakan untuk membangun sistem crm elektronik yang diperkirakan dalam range us$ s d us$ juta atau rp500 miliar s d rp1 triliun rupiah. sisa dana yang diselamatkan sudah seharusnya disalurkan untuk meningkatkan besaran pool dana jaring pengaman social. melalui perhitungan yang sangat konservatif (hanya yang dapat diselamatkan). mayarakat yang memperoleh manfaat dari jaring pengaman social akan sangat aktif mempertahankannya, bahkan berusaha meningkatkannya melalui partisipasi aktif tindakan pencegahan manipulasi yang mungkin dilakukan pangkalan minyak, pengecer serta pedagang keliling. tambahan alokasi rp2. triliun adalah jumlah yang sangat berarti untuk dapat meningkatkan program pendidikan dan kesehatan anak bangsa, yang secara langsung dapat meningkatkan produktivitas mesin ekonomi bangsa indonesia. semakin ditunda program pelaksanaanya, kerugian akan bangsa semakin besar. subsidi yang disalurkan dengan mekanisme yang ada saat sekarang sifatnya tidak akan mampu cegah penyalahgunaannya, seperti dalam perhitungan diatas. setiap hari penundaan. pelaksanaannya, nilai apbn yang tidak berhasil diselamatkan dalam perhitungan konservatif (hanya 50y5 yang dapat dicegah) ada dalam besaran rp2.8triliun rp7. miliar perhari. yang lebih menyedihkan adalah, diperkirakan dalam bulan bulan mendatang kelangkaan. minyak tanah yang akan menimpa rakyat diberbagai daerah akan semakin banyak, dikarenakan selisih harga jual bersubsidi dan tidak bersubsidi sangat besar yaitu lebih dari rp2000 liter minyak tanah (untuk level harga crude oil sekitar us35 per barrel.) kemampuan supply dunia akan crude oil terbatas. laju peningkatan konsumsi energi di. china dan india luar biasa besarnya, keduanya memiliki laju pertumbuhan gdp sekitar tahun, yang akan membuat harga minyak dunia semakin meningkat, kemungkinan besar keatas us$ per barrel. china diperkirakan akan menggeser posisi usa sebagai negara terbesar mengkonsumsi bbm didunia dalam waktu sekitar tahun, karena kualitas hidup rakyat china meningkat sangat pesat. hal ini harus diantisipasi pemerintahnya dengan sebaik mungkin, agar tidak terjadi kesenjangan social yang parah. antara daerah pantai timur dengan daerah pedalaman barat china. pembangunan highway system yang sudah masuk kedalam daerah terpencil barat china akan menjadi factor dominan percepatan peningkatan konsumsi bbm china. hal ini akan semakin meningkatkan kegiatan penyalahgunaan dan penyelundup bbm bersubsidi, dikarenakan margin keuntungan mereka semakin besar, dan tidak ada mekanisme kontrol yang dimiliki pemerintah yang perlu diikutinya atau yang dapat diandalkan untuk mencegah tindakan hanyalah gunanya. pemerintah sebaiknya segera mengantisipasi kemungkinan ini dengan mulai mendidik rakyat melalui sosialisasi seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, yaitu memberikan informasi aktif dinamis, level besaran pool sisa anggaran jaring pengaman social mengacu pada harga dinamis bbm internasional, dan kecepatan konsumsi bbm bersubsidi, seperti halnya kurs us$ dan indeks stock exchange ditampilkan secara live oleh cnbc atau jakarta stock exchange. pemerintah pada saat yang sama juga harus mempercepat pembangunan kontrol penyaluran subsidi sekelas sistem elektronis crm seperti dianjurkan oleh kajian ini. makin terlambat hal ini dilakukan, semakin besar kemungkinan apbn untuk menjadi tertekan, bahkan chaos yang diakibatkan, dikarenakan makin terbatasnya dana apbn yang tersedia, sulit dapat dihindarkan dalam tahun tahun mendatang, yang akar penyebab masalahnya adalah karena maraknya penyelundupan bbm dan manipulasi bbm. jumlah ratusan juta rakyat yang harus dilayani, identik dengan, sistem penyelenggaraan pelayanan publik harus dilengkapi sarana modern dalam bentuk government. metoda administrasi kerja secara elektronik perlu dibangun secara komprehensif sistemik. mekanisme kerjanya harus mampu mengadministrasikan proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dimulai dari perencanaannya sampai dengan pelaksanaannya selesai. umumnya sistem managemen mutu penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah dibangun hanya yang menyangkut kegiatan rumahsakit, kantor pelayanan terpadu satu pintu, dan kegiatan pelayanan front office lainnya. jika smm penyelenggaraan pelayanan publik tidak dibangun dunia pembinaan dan hanya dibangun dunia pelaksananya saja seperti puskesmas, kantor pelayanan terpadu, sekolah dil, hal ini identik dengan melakukan reformasi tanggung yang kurang berhasil guna, dikarenakan unit kerja front office tersebut tidak akan dapat bekerja optimal. kualitas manajemen dan perencanaan yang mengendalikannya, yang dilakukan instansi pembinaan, yang kualitasnya tidak setara dengan yang ada unit kerja yang dibina. akan menjadi penghambat besar berkembangnya berbagai unit kerja yang ada front office tersebut. contoh yang umum ditemukan adalah banyak puskesmas yang kesulitan beroperasi pada bulan januari dan februari, dikarenakan pencairan dana operasionalnya terhambat akibat perencanaannya terlambat dilakukan dinas yang membawanya. dengan kata lain bottleneck nasional terkait penyelenggaraan pelayanan publik ada kementerian land, berbagai .lembaga tinggi negara dan unit pembina baik dinas propinsi maupun kabupaten dan kota. faktor inilah yang menjadi alasan utama perlunya dilakukan reformasi birokrasi. memberikan pelayanan terhadap ratusan juta pengguna layanan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. metoda kerja generik kelas dunia untuk level melayani jutaan customer . satu satunya yang sudah terbukti mampu digunakan secara baik adalah customer relationship management crm", yang mengedepankan konsep customer adalah raja. setiap rakyat indonesia sudah seharusnya dilayani negara dengan perlakuan selevel sebagaimana organisasi swasta terbaik kelas dunia memperlakukan pelanggannya. analisa dalam uraian dibawah, terkait pemanfaatan crm secara singkat membuktikan, tidak mungkin pemerintah dapat melayani rakyatnya secara baik jika tetap memanfaatkan metoda administrasi penyelenggaraan pelayanan publik secara manual. contoh administrasi pelayanan rakyat miskin yang jumlahnya puluhan juta, menyangkut pelayanan kebutuhan dasarnya seperti minyak tanah, pupuk, beras, sarana kesehatan (puskesmas, rumah sakit, laboratorium dll), sekolah, perumahan dil. perhitungan kasar kemampuan negara untuk melayaninya diberikan dalam ilustrasi berikut: gambaran ratio petugas dengan jumlah pemohon subsidi. diasumsikan pemohon subsidi totalnya juta, yang harus dilayani kebutuhan pendidikan, kesehatan, sandang, papan. pangan, transportasi, dan juga kebutuhan terkait lingkungan tempat tinggal (air, telepon, listrik, saluran got, jalan raya dil), dan banyak lagi kebutuhan dasar lainnya. jumlah jenis layanan dasar yang dibutuhkannya misal diasumsikan sesuai dengan tahun dan tahun yaitu jenis pelayanan wajib yang masing masing diurai minimum atas jenis pelayanan dasar (misal untuk pelayanan pangan a.l. beras, minyak tanah, minyak goreng. gula, garam beryllium dan untuk pelayanan kesehatan pelayanan kunjungan ibu 1a mekanisme approval penyaluran dana subsidi bbm jaring pengaman sosial ana presiden menetapkan besaran total jaring pengaman sosial dengan persetujuan dpr menteri kesehatan menegosiasikan alokasi mente) gubernur dki menegosiasikan alokasi gubernur jabar menegosiasikan alokasi anggaran jps minyak tanah .& anggaran jps minyak tanah dki anggaran jps minyak tanah jabar (vencnpanan penetapan menteri fo) mendapatkan penetapan menteri esdm mendapatkan penetapan menteri esdm walikota . menegosiasikan alokasi pan walikota jaktim menegosiasikan alokasi 'walikota jakut menegosiasikan alokasi anggaran jps minyak tanah . anggaran jps minyak tanah jaktim anggaran jps minyak tanah jakut mendapatkan penetapan gubernur dki mendapatkan penetapan gubernur dki mentapsitan penetapan gubernur dki camat se. menegosiasikan alokasi amal pula lo, menegosiasikan alokasi camat cipayung menegosiasikan alokasi anggaran jps minyak tanah . anggaran jps minyak tanah pulogadung anggaran jps minyak tanahsat tenan keep) proxy camat untuk pulogadung menginvestigasi aan aplikasi pangkalan dan jika disetujui menyalurkan maksimum sesuai besaran alokasi pulogadung tx pangkalan pulogadung mengajukan aplikasi untuk ditunjuk sebagai penyalur bersubsidi. jika ditunjuk, mengadministrasikan data kartu pengecer pedagang keliling. jatah penyaluran sesuai dengan total volume yang ada dalam seluruh kartu pengecer pedagang keliling lara ti www www pedagang keliling baso pisang goreng dil) pulogadung mengajukan permohonan pengecer pulogadung mengajukan daftar pelanggan lengkap alamat dilengkapi fotokopi pangkalan dengan dilengkapi (tiga) referensi kontak jika approve oleh pelanggan pangkalan jika approve oleh proxy camat untuk mendapatkan jatah proxy camat untuk mendapatkan jatah bulanannya kontrol harian dengan bulanannya kontrol harian dengan cantik sidik jari dalam kartu bulanan pengambilan pangkalan mencantumkan sidik jari dalam kartu bulanan pengambilan pangkalan pemohon minyak tanah pulogadung mengajukan aplikasi sebagai penerima minyak tanah bersubsidi kelurahan untuk verifikasi, memberikan data referensi pendukung sebagai warga tidak mampu dari tiga tokoh masyarakat. rekening listrik bulan terakhir (dan juga rekening telepon kalau ada). verifikasi data pemohon dilakukan secara random setiap tiga bulan. kelurahan memberikan data pada agen proxy camat untuk diverifikasi pada data pelanggan yang dimiliki pengecer page presiden menetapkan besaran total jaring pengaman sosial dengan ji: persetujuan dpr menteri kesehatan menegosiasikan alokasi menta gubenur oki menegosiasikan alokasi gubernur jabar menegosiasikan alokasi anggaran jps hea siswa . anggaran jps bea siswa dki anggaran jps bea siswa jabar mendapatkan penetapan menteri dik nas mendapatkan penetapan menteri dik nas mendapatkan penetapan menteri dik nas walikota . menegosiasikan alokasi || walikota jaktim menegosiasikan alokasi vvalikola jakut menegosiasikan alokasi anggaran jps bea siswa. anggaran jps bea siswa jaktim anggaran jps bea siswa jakut mendapatkan penetapan gubernur dki mendapatkan penetapan gubernur dki mendapatkan penetapan gubernur dki ' mr camat . menegosiasikan alokasi camat pulogadung menegosiasikan alokasi camat cipayung menegosiasikan alokasi anggaran jps bea siswa . anggaran jps bea siswa pulogadung anggaran jps bea siswaneo agen proxy camat untuk bea siswa pulogadung menginvestigasi permintaan aplikasi pemohon bea siswa dan jika disetujui menyalurkan maksimum sesuai besaran alokasi pulogadung pemohon bea siswa pulogadung mengajukan aplikasi sebagai penerima bea siswa untuk verifikasi, pemohon memberikan data contact sekolah, referensi pendukung sebagai warga tidak mampu dar tiga tokoh masyarakat. rekening listrik bulan terakhir rumah orangtua (dan juga rekening telepon kalau ada) page www .i ts33 bos halo kara sos ona c3. tel s35 bea nas mua pam s08 ios5 isa nag kini iss3 nos8 g0 s09 saa ses , pai k5) gaya is, akan usg vga gea c39 e55 s0x ac3 eaa egg ses ce3 uses iss $ $ a23 sa23 tag age bu: ss3 3g3 see so. papa ses dirasa is25 i 3ss sat sgs3 n98c asas s85 53c kel tags bet (3x ass cam jas ses (are data gts zei ke) 0r2 aru iga e28 0e joo s8. k53 iz aus a50 tel iso lea kemih dug kali ser ies2 rac 2w$ akar pa) cc. oon $ $ cun rai 3x3 sus ttd bagi sar tax ban s55 si3 is3 lega sac sts s93 tss 3g: uas ke) ssi comma lc) agama 2x3 s22 tya ass maan bag in: 23x 25s 2e3 z2 (asa sz3 $3s p38 #s3 bangtan ts? taat clear tes nasa ne. tetap sis s88 5s5 pan ass asa jok haa bei tag t835 asp iss sss5 gua a05 nara apa &:g gag sun e $ oara tag 2n$ ena pes ipa iga aura: tan gas jai sa2 eng pe, l. 55x sos lampiran kajian kelemahan fundamental sistem apbn dan sistem pencatatan kinerja nasional kelemahan sistem apbn dan pencatatan kinerja nasional februari saat sekarang tersedia peluang besar untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik yang dapat dieksploitasi melalui reformasi birokrasi. berbagai pengalaman kegagalan pelayanan publik beritanya silih berganti dimuat merata dalam media elektronik dan cetak seluruh indonesia, seperti terjadinya bermacam kasus korupsi dan manipulasi apbn, terus berulangnya berbagai penyelundupan, illegal logging, illegal fishing dalam skala masif dll. ini adalah gambaran dari sebagian peluang besar tersebut. peluang perbaikan metoda kerja diberbagai instansi pemerintah tersedia secara melimpah untuk segera dikoreksi yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas bangsa. penyimpangan berjamaah saat sekarang menjadi trend baru yang membawa sekelompok pimpinan puncak diadili dan masuk penjara. demikian juga terjadinya berbagai bencana yang diperkirakan akibat kelalaian manusia anatara lain bencana lumpur latino, bencana situ gantung. kejadian ini adalah gambaran lain akan tersedianya peluang perbaikan metoda kerja yang berdampak sangat besar pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang relatif mudah diraih, melalui reformasi sistem akuntabilitas kinerja. analisa yang diurai dalam berbagai paragraph berikut merupakan pasukan yang sangat berguna untuk melakukan pembenahan dan bukannya mencari cari kesalahan atau "kambing hitam". kelemahan fundamental yang ada dalam sistem pertanggungjawaban kinerja nasional dan daerah menjadikan pimpinan instansi pemerintah posisinya dituliskan untuk melakukan tindakan koreksi mendasar "mencegah" kejadian kegagalan pelayanan publik berbagai penyimpangan yang disebutkan dalam contoh diatas, berulang terjadi dimasa masa yang akan datang. sistem administrasi managemen program kerja berikut administrasi kinerja pencapaian target nasional, dapat dikatakan kualitasnya perlu segera ditingkatkan. jika diaudit mengacu kriteria sistem managemen mutu iso terlihat nyata betapa berbagai fungsi dasar managemen generik yang seharusnya ada disuatu organisasi belum sepenuhnya dibangun organisasi pemerintah. design kelembagaan berbagai instansi pemerintah, umumnya dibuat tanpa terlebih dahulu menganalisa bisnis proses pencapaian tujuan (yang didelegasikan negara disuatu instansi pemerintah). bahkan didalam menyusun kelembagaan dari berbagai instansi tersebut, hal pengembangan bisnis proses, tidak diharuskan mengacu pertimbangan keberhasilan merealisasikan kewajiban negara untuk menyediakan barang dan jasa publik, utamanya seperti yang diatur dalam uud. saat sekarang banyak . organisasi pemerintah belum menerapkan fungsi fungsi p o a c plan, organize, act, control) secara lengkap dan benar dalam mekanisme kerja hariannya. jika dianalisa pemanfaatan dana apbn untuk tahun anggaran ratio anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan ratio anggaran untuk akuntabilitas dan pengawasan terhadap total apbn, besarannya sangat memprihatinkan. ringkasnya dari total instansi pusat yang memperoleh dana apbn, hanya instansi menganggarkan pembiayaan program peningkatan kualitas pelayanan publik atau sekitar kementerian land. yang lebih memprihatinkan alokasi anggaran untuk program peningkatan kualitas pelayanan publik instansi pusat, besarannya jauh dibawah (yang ada ke instansi dibandingkan total anggaran ke instansi hanyalah tidak sampai total anggaran pusat. departemen pendidikan nasional dan departemen kesehatan walau secara langsung membiayai dan menganggarkan pelayanan publik pendidikan dan kesehatan, akan tetapi instansi tersebut tidak mengalokasikan anggaran peningkatan kualitas pelayanannya, mata anggaran dan karenanya tidak masuk dalam kelompok instansi yang menyelenggarakan program peningkatan kualitas pelayanan publik. detailnya dapat dilihat dalam tabel dibelakang. data ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pencatatan apbn sangat mendesak untuk dimodernisasi. untuk program pengawasan dan akuntabilitas dari total (tujuh puluh dua) instansi pusat yang mendapat dana apbn, hanya instansi yang menganggarkan pembiayaan program pengawasan dan akuntabilitas aparatur atau instansi kementerian land. hal ini berarti lebih dari instansi pemerintah tidak memiliki fungsi kontrol. yang lebih memprihatinkan alokasi anggaran pengawasan ke instansi pusat tersebut jika dibandingkan dengan total anggarannya hanyalah (tidak sampai departemen kehutanan alokasi anggaran pengawasannya hanya departemen kelautan dan perikanan bahkan hanya .79o. idealnya untuk dapat memberantas illegal logging dan illegal fishing porsi anggaran pengawasan seharusnya jauh lebih besar dari alokasi ini. detailnya dapat dilihat dalam tabel dibelakang. itulah sebabnya jika terjadi suatu kegagalan pelayanan publik, kegagalan tersebut sulit ditelusuri siapa sebenarnya pejabat tinggi negara yang wajib mempertanggung jawabannya dan sebaliknya jika terjadi keberhasilan yang signifikan banyak pejabat yang dengan mudah meng claim bahwa kinerja tersebut adalah prestasi hasil upaya dirinya pribadi. hal lain yang sulit (bahkan tidak mungkin) dilakukan adalah pengukuran kinerja akan produktivitas pelayanan publik nasional terkait pemanfaatan dana nasional apbn). kesulitan ini timbul dikarenakan sistem akuntansi pencatatan program dan kegiatan nasional, seluruhnya dibuat hanya "semata untuk mencatat input", dan bukannya target target keberhasilan penyediaan berbagai pelayanan publik" yang wajib direalisasikan negara mengacu perintah konstitusi. target target tersebut sewajarnya dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan kerja dan barulah dana untuk biaya induknya dapat dihitung dan kemudian dibebankan pada apbn (untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu). kurang wajar jika suatu input ditetapkan alokasi pendanaannya tanpa dilengkapi sasaran keberhasilan yang akan dicapai. jika diaudit, kebanyakan program yang didanai apbn umumnya berupa list daftar belanja input tanpa input tersebut dikaitkan dengan suatu sasaran strategis tertentu. saat sekarang ipjp rpm' 'rkp'rka k l' belum dikembangkan mengacu arahan strategis perintah konstitusi uud arahan presiden dan berbagai ketentuan peraturan perundang undangan misal memberikan pelayanan mengacu spm dll. tidak diacu saat menetapkan berbagai kegiatan turunan program nasionalnya. sasaran strategis atau target keberhasilan strategis yang ditetapkan negara sangat jarang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan rinci yang dicantumkan dalam rka k l yang kemudian kebutuhan dananya dituangkan dalam dipa untuk membiayai eksekusi pelaksanaannya. hal ini mirip dengan, contoh jika seseorang hendak membangun gedung, "seharusnya logic eksekusi dan sasaran kinerja" pertama tama diprogramkan olehnya terlebih dahulu, dan kemudian dianalisa dan dicatat kebutuhan input dalam rencana anggaran detail, misal pembuatan fondasi bulan dengan perkiraan anggaran rp100, pendirian kerangka bangunan bulan dengan anggaran rp50, pemasangan instalasi listrik dan lumbung bulan dengan anggaran rp100 isinya. singkatnya saat sekarang yang dicatat apbn terbatas hanya daftar belanja dalam bentuk daftar pengadaan berbagai input tanpa dilengkapi perencanaan tahapan aktivitas untuk pencapaian tujuan yang akan dicapai suatu instansi pemerintah, contoh sekedar mencatat "kebutuhan total" untuk satu tahun misal pasir sekian meter kubik, semen sekian zak, besi beton sekian batang dll yang sama sekali tidak ada gambaran link nya dengan logika perencanaan tahapan pelaksanaan aktivitas seperti contoh pendirian gedung diatas. dengan demikian dapat disimpulkan, sistem perencanaan anggaran dan pembelanjaan nasional hampir (seratus) berupa sistem perencanaan dan pertanggung jawaban input. pencatatan model demikian tidak akan mampu menurunkan informasi kinerja dan sangat mudah dimanipulasi tanpa oknum pelakunya perlu takut dianggap menyala gunakan kekuasaan. sebenarnya kurang masuk diawal mekanisme kerja yang sangat "tertinggal tersebut masih dipertahankan sampai saat kini. itulah sebabnya banyak instruksi presiden dan perintah peraturan perundang undangan yang tidak ditindak lanjuti dengan pendanaan dalam apbn untuk pembiayaan pelaksanaannya. kontraknya, banyak kegiatan yang tidak ada acuan instruksi presiden ataupun perintah peraturan perundang undangannya, kegiatan tersebut dengan mudah dianggarkan pendanaannya dalam apbn oleh berbagai pejabat negara. contoh, jika seorang pejabat ingin keliling dunia, dengan mudah dia meng anggar kan perjalanan dinas keberbagai negara tujuan sesuai dengan keinginan pribadinya menggunakan alasan studi banding dll. demikian juga jika dia akan membeli fasilitas tertentu yang direncanakan dimanfaatkan secara pribadi seperti phone, mobil mewah. notebook computer canggih dll. dengan mudahnya hal ini dicantumkan dalam apbn. mengacu gap analyses ini apabila gap tersebut dikoreksi, berbagai peluang besar seperti yang disebutkan sebelumnya, dengan mudah .dapat ditambang negara, jika memang negara serius ingin melakukan reformasi birokrasi. reformasi birokrasi untuk apa? hal "untuk apa" inilah yang jarang ditetapkan dan diacu suatu instansi pemerintah didalam perform dirinya. berbagai target kinerja pelayanan publik tidak ditetapkan secara formal dan dengan sendirinya tidak diacu pada saat menyusun blue print reformasi birokrasi. model penetapan kinerja dengan terlebih dahulu menetapkan jenis dan mutu layanan minimal yang harus diberikan pada rakyat indonesia standar pelayanan minimal spm oleh suatu penyelenggara pelayanan publik, saat sekarang baru ada bidang urusan pelayanan kesehatan yang mendefinisikannya dilakukan secara benar, yaitu terkait langsung pemuasan kebutuhan dasar orang per orang (rakyat) akan jasa kesehatan. mengacu standar ini barulah target kinerja, baik terkait coverage @rea pelayanannya disuatu kabupaten dan kota (yang harus recover) maupun penduduk terlayani kabupaten atau kota tersebut, ditetapkan. selanjutnya, dihitung kebutuhan: induknya yang idealnya seluruhnya diprogramkan dalam apbn dan apbd. dengan demikian akuntabilitas kinerjanya mudah didelegasikan, dan kemudian ditelusuri, karena setiap jenis pelayanan, keberhasilannya terdefinisikan secara jelas dan akuntabilitasnya didelegasikan secara tajam pada berbagai pejabat negara. sayangnya standar pelayanan minimal yang sudah diakui negara baru tersedia hanya untuk urusan kesehatan, urusan lingkungan hidup, urusan sosial dan urusan lainnya. akan tetapi keseluruhan standar ini belum dilengkapi target kinerja keberhasilan mengimplementasikannya diberbagai kabupaten dan kota. akibatnya, alokasi dana apbn dan apbd belum diprioritaskan untuk keberhasilan memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan, minimum sesuai spm. hamil, pelayanan persalinan oleh setara bidan, pelayanan nifas, pelayanan kunjungan bayi, pelayanan universal child immunization). minimum ada jenis pelayanan dasar. sebenarnya ada ribuan jenis pelayanan dasar. apakah mungkin hal tersebut dapat dilayani dengan baik mengacu pola kerja model penyelenggaraan pelayanan publik manual saat kini? menggunakan gambaran diatas, setiap petugas harus melayani juta pemohon subsidi kelompok pelayanan dasar jenis pelayanan) ribu agen pelayanan) ribu permintaan layanan pemohon agen pelayanan. asumsi yang diacu, tiap agen (aparatur petugas pelayanan) dilengkapi satu terminal komputer crm, dengan kompetensi memadai untuk menjalankan berbagai fungsi pelayanan. diperkirakan dari total .8juta pegawai negeri, tersedia sekitar ribu orang yang kompetensinya memadai. jika jam kerja tiap agen jam bulan, tiap keluarga penerima layanan hanya mendapat alokasi waktu pelayanan menit per keluarga per jenis pelayanan per bulan: dengan kata lain dalam satu bulan tiap penerima pelayananpelayanan cara manual. hal penyelesaian kerja tersebut menjadi mustahil. dengan sendirinya walaupun jumlah agen harus ditingkatkan lebih dari (lima puluh) kali lipat, tetap saja permintaan pelayanan yang sangat besar tidak akan dapat diselesaikan secara cepat (identik dengan juta petugas pelayanan dimana jumlah pegawai negeri hanya juta), untuk mencapai level pelayanan jam per bulan per orang. level alokasi waktu minimum inipun sangatdengan pengguna layanan. urusan pemerintah lainnya, diluar keenam urusan diatas, terkait pelayanan publik dasar, saat sekarang belum dilengkapi acuan standar pelayanan. minimal spm, termasuk urusan pendidikan nasional dan kimpraswil. jika pola model kerja yang dilengkapi acuan spm diterapkan pada setiap program yang didanai apbn, peluang oknum pejabat. memanipulasi dana apbn seperti berbagai contoh penyimpangan diatas dengan mudah dapat dicegah. setiap aparatur jadi takut bertindak menyimpang, karena tiap pemanfaatan dana apbn apbd yang direncanakannya, akan ditagih kinerja keberhasilannya terkait dengan segala jenis pelayanan publik yang ditargetkan akan direalisasikannya. saat sekarang mekanisme kerja yang ada tidak memungkinkan hal ini diterapkan, dikarenakan sistem akuntansi pencatatan yang diacu hanya mampu mencatat input yang dibutuhkan, dan bukannya "target kinerja pelayanan yang harus direalisasikan . disayangkan, pola kerja yang umum diterapkan berbagai organisasi dunia seperti contoh menyusun anggaran mengacu pola generik target kinerja pembangunan gedung diatas, tidak diacu dalam penyusunan program apbn. bahkan jika diaudit banyak instansi pemerintah yang tidak tahu jenis berikut mutu layanan: publik yang penyelenggaraannya menjadi kewajibannya. dengan sendirinya penyusunan berbagai program dalam apbn dibuat tidak mengacu keberhasilan memberikan pelayanan sesuai dengan jenis dan mutu (spm) yang wajib diberikan olehnya pada orang per orang (rakyat) yang menurut konstitusi wajib untuk dilayani negara. sebagai contoh, diambil draft standar pelayanan minimal depdiknas. dalam draft usulan standar yang diusulkannya baru terbatas pada hal keberhasilan pengadaan berbagai input dan belum dikreasikan dengan keberhasilan pelayanan orang per orang dalam bentuk, berapa penduduk yang ditargetkan akan dilayaninya untuk setiap jenis pelayanan pendidikan tertentu yang ada disuatu kabupaten tertentu. standar pelayanan minimnya mirip daftar belanja diknas yang sebenarnya hanya dapat diturunkan, jika analisa kebutuhan input dibuat mengacu rencana target kinerja pelayanan. idealnya, rencana kinerja tersebut menyangkut berbagai program pelayanan orang per orang yang membutuhkan berbagai jenis pelayanan pendidikan suatu daerah tertentu dengan mutu tertentu. disayangkan justru logic eksekusi program dan kegiatan berikut "target kinerja keberhasilan pelayanan orang per orang (misal disalah satu kecamatan) yang menjadi acuan penting penilaian kinerja pelayanan, hal tersebut belum disiapkan. ini adalah salah satu contoh lain yang menyimpulkan tersedia peluang yang sangat besar untuk diraih bangsa. karenanya, betapa mendesaknya perlu dilakukan reformasi total sistem perencanaan yang dibuat berbagai instansi yang saat sekarang sepenuhnya baru terbatas mencatat "kebutuhan input" dan bukannya "pemuasan akan kebutuhan pelayanan publik orang per orang" yang seharusnya wajib diberikan negara pada setiap rakyat indonesia terkait dengan kebutuhan dasarnya. mengurus negara dengan jumlah penduduk lebih dari juta orang sangat sulit dilakukan dengan baik, mengandalkan model kerja manual seperti saat sekarang. tidak ada satupun perusahaan didunia ini yang memiliki customer lebih dari juta orang, dan sudah seharusnya indonesia diurus dengan menggunakan metoda kerja lebih baik dari metoda kerja yang digunakan "perusahaan terbaik dunia . tanpa hal hal berikut diimplementasikan yaitu: penguasaan dan implementasi diberbagai instansi pemerintah, metoda managemen iso lean six sigma, dan service excellence balige quality system berikut pencatatan kinerjanya yang dilakukan menggunakan balanced scorecard, pengadministrasian urusan pelayanan orang per orang yang diberikan pemerintah menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi crm customer relationship managemen dimana setiap customer rakyat diadministrasikan seakan setiap pejabat mengenal dengan baik setiap rakyat indonesia), yang akan menjawab permasalahan w4#1h ba siapa melakukan apa, bilamana, dimana dan bagaimana). pengelolaan sumber daya negara menggunakan erp enterprise resource planning), dimana seluruh sumber daya milik organisasi pemerintah manage dengan keterpaduan tinggi dan diarahkan pemanfaatannya secara maksimum untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja instansi pemerintah, yang menuntut tersedianya sistem akuntansi yang mengacu standar internasional, mustahil perbaikan mendasar kinerja sistem pelayanan publik nasional dapat diperbaiki. berbagai negara maju dunia dan juga perusahaan terbaik dunia menggunakan metoda generik modern tersebut didalam mengelola kerja harian dan memperbaiki kinerja pelayanan terhadap rakyat, sehingga mereka dapat berhasil memuaskan customernya rakyatnya. jumlah rakyat indonesia yang harus dilayani pemerintah lebih dari juta orang dengan sebaran dari sabang sampai merauke, dan dari manga s d rote. sisi kinerja pelayanan publik hanya dapat ditingkatkan kualitasnya jika sisi pendanaannya juga dimodernisasi sistem akuntansi pencatatan programnya dalam apbn, sehingga kinerja pelayanan publik menjadi bagian integral sistem penganggaran nasional (apbn). kontraknya, banyak kebijakan nasional yang dibuat saat sekarang mengandalkan pendekatan "buat metoda baru yang jangan serupa dengan apa yang dilakukan orang lain . pendekatan ini sangat berbahaya dikarenakan selain biayanya sangat tinggi, juga metodologinya belum teruji secara akademik scientific dan keandalannya belum diuji tuntas dilapangan, akan tetapi secara berani diacu sebagai kebijakan nasional melalui pendekatan langsung tembak . berbagai tools generik yang umum dimanfaatkan organisasi seluruh dunia seperti yang sudah disebutkan iso lean six sigma, balanced scorecard, malcolm balige) umumnya belum dimanfaatkan secara intensif organisasi pemerintah (kalau tidak mau dikatakan sama sekali belum digunakan organisasi pembina nasional seperti kementerian land). pendekatan berani penerapan metoda kerja baru tanpa uji prototype dan uji pengembangan pilot project, adalah hal yang umum ditemukan dalam berbagai program yang didanai apbn, dan wajar saja jika banyak yang gagal didalam implementasinya. tidak sedikit kebijakan nasional dengan biaya bahkan sampai triliun rupiah ditetapkan tampa dilengkapi fakta dan data pendukung terkait kemungkinan resiko keberhasilan atau kegagalannya . contoh kebijakan penggantian energi utama yang digunakan rakyat, dari minyak tanah menjadi gas. rencana semula dari program tersebut sebenarnya sangatlah baik, akan tetapi karena dilaksanakan dengan target yang sangat ambisius (waktu implementasinya luar biasa cepatnya), hal tersebut menimbulkan stress sosial yang sebenarnya dapat dihindarkan. secara tidak langsung tindakan yang tergesa gesa ini menunjukkan kurang profesionalnya hal perencanaan implementasinya disiapkan. akibatnya, program kebijakan yang sebetulnya berdampak sangat positif bagi bangsa tersebut menjadi dicela habis habisan. contoh lainnya kebijakan babi dan rekapitalisasi perbankan yang dana negara yang melibatkannya bahkan sampai dengan ratusan triliun rupiah. karenanya penerapan tahun berbagai instansi pemerintah sebaiknya mulai serius dilakukan, dalam rangka meminimalkan risk kegagalan pelaksanaan suatu program, yang menuntut tersedianya metoda kerja formal baku yang diacu dalam kerja harian suatu instansi pemerintah. dalam organisasi modern, suatu perubahan besar sebelum implementasikan, selalu diuji secara bertahap yaitu dimulai dengan uji prototype dan selanjutnya uji pilot project, sebelum adopsi menjadi kebijakan nasional. umumnya organisasi dinegara maju berusaha minimize kemungkinan kegagalan. kalau mungkin pendekatan trial and error seperti yang umum ditemukan dalam pendekatan implementasi kebijakan nasional yang didanai apbn d, dihindarkan sebisa mungkin. apakah mungkin dilakukan analisa resiko pada suatu "sistem kerja yang belum dibangun ataupun sistem kerja yang dibangun hanya untuk sekedar formalitas (tidak diacu dalam kerja harian)? umumnya organisasi pemerintah belum memiliki sop, dan bagi yang sudah memiliki sop pun, banyak yang nya dikembangkan tidak mengacu tujuan ataupun misi dibentuknya instansi tersebut. tanpa melakukan analisa resikopun, seseorang sudah dapat menyimpulkan bahwa sistem kerja tanpa sop tersebut penuh dengan resiko. metoda kerja yang diperbaiki secara berkelanjutan diberbagai organisasi negara maju, sifat perbaikannya diturunkan dari implementasi managemen resiko atas suatu sistem formal yang mapan. dengan kata lain managemen resiko diterapkan pada suatu sistem managemen mutu yang lolos proses sertifikasi iso atau yang sejenis. mengacu pembahasan terdahulu, "penerapan risk management sifatnya terlalu prematur (terlalu cepat) instansi pemerintah. pra syaratnya belum dipenuhi, yaitu adanya sistem kerja yang mapan (tidak hanya formalitas) yang seluruh fungsi poa nya lengkap dibangun. setiap metoda kerja informal, didalamnya terkandung sangat banyak resiko, yang sulit diukur karena metoda kerjanya tidak baku. bagaimana mungkin suatu perbaikan dapat diimplementasikan disuatu sistem kerja yang tidak baku! idealnya mekanisme kerja pelayanan publik berbagai instansi pemerintah dibangun secara formal dalam bentuk sistem managemen mutu smm). jika ingin menjamin kualitas pelayanannya, sistem kerjanya minimum dibangun memenuhi persyaratan seperti yang diatur smm iso terhadap sistem yang sudah mapan inilah perlu dilakukan analisa lanjut didalam rangka mencari peluang perbaikan, dengan penerapan managemen resiko (umumnya dilakukan mengacu kaidah iso dengan kata lain penerapan tahun akan lebih berhasil guna, jika diimplementasikan pada sistem kerja pelaksanaan urusan: pemerintah (pelayanan publik) yang sudah sesuai persyaratan smm iso atau yang sejenis. sudah saatnya seluruh instansi pemerintah mulai membangun smm (idealnya lolos uji persyaratan iso didalam memberikan pelayanan publik. selanjutnya kualitas pelayanannya ditingkatkan dengan menerapkan managemen resiko , identik menerapkan iso jika hal ini dilakukan seluruh instansi pemerintah, akar masalah yang ada dalam kelemahan fundamental sistem apbn dan.sistem pencatatan kinerja nasional secara tuntas terkoneksi dengan cepat dan benartper menpan nomor per m.pan pedoman umum penetapan indikator kinerja utama lingkungan instansinomor tahun pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal nomor tahunalokasi dana apbn peningkatan pelayanan publik instansi pusat kementerian land) (data diolah menggunakan sarana it: seperti dijelaskan dalam lampiran ablik (x1000) instansi (x1000) apsis7a. a56 rp30 sekretariat wakil presiden rp2. departemen dalam negeri rp1. rp2. peamamtsmanimamt departemen luar negeri rp3. rp5. ea ditjen informasi dan diplomasi publik rp400. ditjen protokol dan konsuler rp2. departemen energi dan sumber rp36. rp4. daya mineral sekretariat bendera! esdm rp7. ditjen mineral, batubara, dan panas rp16. padan diklat esdm rp2. badan geologi rp9. departemen agama rp36. rp10. sekretariat jenderal rp31. badan penelitian pengembangan rp550. pendidikan pelatihan departemen pekerjaan umum rp60. rp21. sekretariat jenderal rp31. sumber daya manusia milik negara ukm rp18. rp245. badan koordinasi penanaman rp55. rp294. modal sekretariat utama rp50. pemetaan nasional . lembaga administrasi negara | oo) mpasootoo| mp1s82s6000 badan kepegawaian negara hpiaposooo| oo mp327456100 sumber data: himpunan rka alokasi dana apbn untuk peningkatan pelayanan publik diseluruh kelembagaan pusat kementerian dan land) (cata diolah menggunakan sarana seperti dijelaskan dalam lampiran anggaran. program lem bagi nama instansi ablik) majelis permusyawaratan rakyat otr sekretariat jenderal mpr | ? sekretariat jenderal dpr |. rp0| dewan po badan pemeriksa keuangan ' . )| rpo0 sekretariat jenderal bpk rp0 aas tam mahkamah agung rp0 kejaksaan agung rp0 rp0 rumah tangga presiden rp0| sekretariat militer oo rp0) pasukan pengaman presiden: departemen pertahanan berikut mabes tni, ad, au,al rp0 ' | 01s| departemen keuangan . rp0 departemen pertanian rp0 departemen perindustrian departemen perhubungan rp0 departemen kesehatan rp0 departemen agama rp36. inspektorat jenderal oo rpo| ditjen bimbingan masyarakat islam rp0 ditjen bimbingan masyarakat kristen rp0) ditjen bimbingan masyarakat indo rp0 ditjen bimbingan masyarakat budha ' rpo| (oefpepartemen tenaga kerja dan transmigrasi )o tirto sekretariat jenderal departemen tenaga kerja dan inspektorat jenderal departemen tenaga kerja dan amami kaban ditjen pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri rp0 ditjen pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri rp0 ditjen pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial kebakaran aan transmigrasi transmigrasi rp0 ditjen pembinaan pengawasan ketenagakerjaan o rpo) ( ditjen pembinaan pelatihan dan produktivitas rpo) departemen sosial rp0 daten bantuan dan jaminan sosial rpo) badan pelatihan dan pengembangan sosial rp0: departemen kehutanan sekretariat jenderal departemen kehutanan o rp0 ditjen bina produksi kehutanan rpo| ditjen rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial ) rp0 o6| badan patologi kehutanan rpo| badan penelitian dan pengembangan kehutanan rp0 departemen kelautan dan perikanan rp0 ( o sereanattendeal dkp inspektorat jenderal dkp rpo| dition perikanan tangkap oo ro, (oa ditjen perikanan budidaya ape beban akan gag dan perikanan ditjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan p2hp) rp0 ditjen kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil kp3k) rpo| kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat rp0 departemen kebudayaan dan pariwisata ' ' ) rp0 sekretariat jenderal departemen kebudayaan dan pariwisata rp0 direktorat jenderal nilai budaya, seni dan perfilman rp0| direktorat jenderal pemasaran ' rp0) pariwisata kementerian negara riset dan teknologi ) o kementerian negara lingkungan hidup rp0 kementerian negara koperasi dan ukm kementerian negara pemberdayaan perempuan rp0 kedeputian kelembagaan rp0| kedeputian sdm rp0 o5| kedeputian akuntabilitas kedeputian pengawasan rp0 sekretariat 0s0| badan intelijen negara rpp osi| lembaga sandi negara tro dewan ketahanan nasional ' rpp badan pusat statistik rpp oss| kementerian negara ppv bappenas o trp oo badan pertahanan nasional ' rpp perpustakaan nasional republik indonesia ' ) rp0 departemen komunikasi dan informatika tro sekretariat jenderal departemen komunikasi dan informatika rp0) inspektorat jenderal departemen komunikasi dan informatika rp0 ditjen pos dan telekomunikasi rp0 badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia rp0: badan informasi publik rpo| (owo|kepolisian negara republik indonesia 0ca| lembaga ketahanan nasional o tro |k badan koordinasi penanaman modal rp55. bidang pengembangan iklim penanaman modal ) rpo| bidang kerjasama penanaman modal ) rp0 bidang pelayanan penanaman modal l bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal rp0 06e| badan narkotika nasional ) kementerian negara pembangunan daerah tertinggal rp0 badan koordinasi keluarga berencana nasional rp0 komisi nasional hak asasi manusia rp0 rp0 koe komisi pemilihan umum rp3 rpo rp0 (075lembaga ilmu pengetahuan indonesia rp color badan tenaga nuklir nasional) rp0 badan pengkajian dan penerapan teknologi rp0 lembaga penerbangan dan antariksa nasional rp0 obatan rp3. rp0 fx0g9badan pengawas keuangan dan pembangunan o rpo | departemen perdagangan rp0 | 08f direktorat jenderal perdagangan luar negeri ) rp0) direktorat jenderal kerjasama perdagangan internasional rp0) inspektorat jenderal departemen perdagangan rp0)

masa telepon. fax. tanadas pan tanggal agustus an. mus sha rno tembusan rektor universitas lampung ketua jurusan teknik geofisnama dosen kmk matakuliah sks ket. bagus sapto mulyani, si., m.t. nip. golongan iii teg616304 metode seismik kelas mandiri teg616305 praktikum metode seismik kelas mandiri uni616109 pendidikan etika dan kearifan lokal kelas mandiri menu dennnearnapn aia sein moto bnn aiblhay dr. ahmad zainuddin, si. m.t. nip. teg616207 geotermodinamika kelas tani golongan ini teg616302 statistik kebumian kelas ) | jo ( team teg616303 inversi geofisika kelas team pj teg616306 analisis sinyal geofisika kelas team p dr. muh. sukowi, si., si. teg616102 fisika teknik kelas kelas ) | mandiri nip. frceicz02| teori medan potensial emi kelas oo ) | g team pi golongan iva (7eee16335 microgravity() io) mandi teg616105 pengantar teknik geofisika kelas mandiri ear dar dr. nandi haerudin si, si, ' ' lini616109 pendidikan etika dan kearifan lokal kelas mandiri ge16204| metode numerik kelas team pl :: ge16301 metodologi penelitian kelas | mandiri teg616310 metode elektromagnetik kelas mandiri ge1e311 praktikum metode elektromagnetik kelas mandiri gs12411 seminar hal (oi) team dr. ormas dewanto, si. teg616202 geomatematika kelas team gi2221996031001 gotesos( metode weltorgngi kesal candi teg616308 metode well logging kelas mandiri ge16300 praktikum metode well logging kelas (o mandiri wreck16330 petrofsika eco mandiri ge12209 praktek kerjalapangan" wo) team preesioaaa skripsi tea teg616203 teori medan potensial kelas | team . haryanto, si., m.t. nip. golongan ivb teg616332 hidrogeologi( mandiri 93m nmr aak oke rahim mayasari, pd., m.t. teg616101 matematika teknik kelas team nip. golongan ini teg616203 teori medan potensial kelas team teg616210 aerodinamika kelas mandiri ustad, si, m.t. teg616207 geotermodinamika kelas mandiri nip. teg616210 aerodinamika kelas mandiri golongan iva teg616310 metode elektromagnetik kelas team dea sun aan prof. suharno, m.s., sc., ph. teg616101 matematika teknik kelas team pl nip. teg616102 fisika teknik kelas kelas team golongan ivc teg616331 geokimia geothermal team p teg616334 vulkanologi( mandiri tas era mete syamsurijal resimen, si. teg616105 pengantar teknik geofisika kelas mandiri nip. teg616204 metode numerik kelas mandiri pekat tte16303 inversi geofisika kelas mandiri ece16306 analisis sinyal geofisika kelas | mandiri teg616307 praktikum analisis sinyal geofisika kelas mandiri ana ban aman gede boy si., m.t. teg616102 fisika teknik| kelas kelas team teg616106 geologi dasar kelas team ite6616207 seotermodinamika kelas team teg616211 sistem informasi geografis ) | o ( team teg616302 statistik kebumian kelas (( team teg616331 geokimia geothermal( team rahmat wibowo, s.t., m.t. teg616106 geologi dasar kelas team teg616303 inversi geofisika kelas o ( team teg616430 seismik reservoar team akar'oma fisika, s.t., eng. teg616102 fisika teknik kelas kelas team teg616204 metode numerik kelas o team teg616205 elektronika geofisika kelas team henti si., eng. teg616202 geomatematika kelas ' ) | jo ( team teg616203 teori medan potensial kelas ) | team syaiful alam, s.t., m.t. tan bennnnnnnnnn ebaijahh 0seta anna botani metana sih gor area das drs riyanto nisi pencilan agama han eas team uni616101 pendidikan agama islam kelas team maan ala jika sucilndria sari, pa.l ) uni616101 pendidikan agamalslam kelas ) | ( ( team sana jika kurniawan, pd! uni616101 pendidikan agamaislam kelas jo ( team atasan are jir. sumbar k.b. manik, sc. uni616103 pendidikan agama kristen team p dan nun berada |lukas sugandi, th. uni616103 pendidikan agama kristen team p! pendidikan agama hindu mandiri sanak eme eng jap puwyanti st,mt, sungai2 pendidikan frase: oo, tami. uni616112 pendidikan pancasila kelas ' | team pj pata dela ama rahmad hid, pd,, pd. uni616112 pendidikan pancasila( kelas | team ega onnonnnnnnnnnnebbeaala nak brp men (putus ari sawo, pd., pd. uni616112 pendidikan pancasila( kelas ) |j( ( team stan uas mumerenan dr. siti sampai, pd. unit16106 bahasaindonesia oo mandiri aan tanin san ama pee te6616103 kimia dasar kelas team p png eur bei, gun (utamakan st, mt. petanakmatatkaa tam teg616103 kimia dasar kelas ) | j(( team tno snn, wika dia (sri waluyo, s.t.p., si, ph. |uni612408 |kkn tematik mandiri tetapkan bandar lampung #tiap, tinggal agustus dekan aan pai dak arg sgp210620717

(@sistem informasi pelayanan publik (sipp) http: sipp.menpan.go.id etape, alar dan oni: nai kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi buku panduan sistem informasi pelayanan publik (sipp) pengguna: admin instansi didukung oleh: kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pengguna instansi pengguna instansi disediakan untuk seluruh instansi pemerintah indonesia yaitu, kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota) dan organisasi perangkat daerah serta unit pelayanannya. ada tipe pengguna instansi, yaitu: admin instansi sub admin executive admin instansi pengguna admin instansi memiliki hak akses tertinggi pada instansi terkait backend aplikasi website sipp. admin instansi ditujukan untuk pengguna dari biro organisasi portal dari sebuah instansi. tugas utamanya adalah sebagai berikut: melihat perkembangan data melalui dashboard mengelola menambah data opd unit kerja unit pelayanan cc. mengundang sub admin instansi level dan i. kementerian lembaga unit pelayanan ii. pemerintah daerah opd dan unit pelayanan menjaga kualitas data pelayanan publik opd unit pelayanan mengisi berita terkini mengisi index pelayanan publik mengisi survei kepuasan masyarakat mengisi survei reformasi birokrasi pengguna admin instansi adalah: pemerintah daerah bagian organisasi portal kementerian lembaga bagian organisasi portal contoh: pemda provinsi, kabupaten, kota kementerian: direktorat jenderal panduan penggunaan aplikasi sipp| lembaga: arena polri untuk lembaga lain menyesuaikan) sub admin instansi level sub admin instansi level ditujukan untuk pengguna dari opd (untuk pengguna pemda) dan pengguna setingkat direktorat jenderal (untuk pengguna dari kementerian lembaga). sub admin instansi level bertanggung jawab sebagai koordinator sub admin instansi level dan bertanggung jawab kepada admin instansi.pengguna sub admin instansi level adalah: pemerintah daerah organisasi perangkat daerah opd). kementerian lembaga setingkat direktorat jenderal contoh: pemda dinas kesehatan, dibawah koordinasi pemda. kementerian: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam bimas islam), dibawah koordinasi kementerian agama. lembaga polda, dibawah koordinasi arena sub admin instansi level sub admin instansi level ditujukan untuk pengguna dari unit pelayanan opd. berperan sebagai unit pelayanan dibawah opd atau bawah direktorat jenderal, yangg|panduan penggunaan aplikasi sipp pengguna sub admin instansi level adalah: pemerintah daerah unit pelayanan dibawah opd kementerian lembaga setingkat direktorat contoh: pemda puskesmas, dibawah koordinasi opd dinas kesehatan. kementerian: direktorat bina kua dan keluarga sarinah, bawah koordinasi direktorat jenderal bimas islam. lembaga polres, dibawah koordinasi polda sub admin instansi level sub admin instansi level ditujukan khusus untuk pengguna dari unit pelayanan teknis kementerian lembaga. sub admin instansi levelisi berita terkini pengguna sub admin instansi level adalah: pemerintah daerah tidak ada kementerian lembaga setingkat unit pelayanan teknis upt) contoh: pemda tidak ada kementerian: kantor kua, dibawah koordinasi direktorat bina kua dan keluarga sarinah lembaga unit pelayanan sim, dibawah koordinasi polres eksekutif instansi merupakan pejabat eksekutif yang terdapat pada instansi terkait. pengguna eksekutif instansi dapat memantau laporan yang berkaitan dengan instalasinya pada backend aplikasi sipp, yaitu: melihat halaman dashboard melihat halaman laporan panduan penggunaan aplikasi sipp| alur penggunaan awal aplikasi sipp untuk memulai menggunakan aplikasi sipp, yang perlu anda lakukan adalah: mengingat data profil instansi setelah melakukan login, lengkapi data profil instansi anda menambah data opd unit pelayanan memasukkan data semua opd unit pelayanan dibawah instansi anda mengundang user sub admin instansi opd unit pelayanan) silakan undang opd unit pelayanan sebagai sub admin instansi setelah user menerima undangan anda, mereka dapat login dan mulai mengisi data opd atau unit kerja mereka seperti profile opd unit, jenis layanan, dan berita. khusus untuk fitur indeks pelayanan publik ipp), survey kepuasan masyarakat skm), dan survey reformasi birokrasi srb) hanya dapat input oleh organisasi dan tata laksana portal). panduan penggunaan aplikasi p pengguna undang pengguna manajemen pengguna menu manajemen pengguna digunakan untuk mengatur pengguna yang dapat mengakses dan melakukan perubahan data aplikasi sipp pada instansi atau unit kerja anda. anda dapat mengundang user lain untuk menggunakan aplikasi sipp dari instansi anda. manajemen pengguna menu manajemen pengguna: anda akan diarahkan menuju halaman yang berisikan list pengguna yang pernah anda daftarkan sebelumnya. tipe nama email nana grup untuk menambah pengguna atau pengguna, silahkan klik tombol tambah baru pada pojok kanan halaman. kemudian anda akan diarahkan menuju halaman yang berisikan form yang perlu anda isikan dengan data user baru seperti gambar berikut ini. panduan penggunaan aplikasi j|1i1 berikut ini adalah penjelasan form tambah pengguna: email merupakan email yang akan digunakan oleh user untuk login aplikasi sipp konfirmasi email diisikan dengan alamat email yang anda tulis pada kolom email. hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kesalahan input grup pengguna merupakan jenis user atau user leveling dari pengguna yang akan anda daftarkan. terdapat beberapa jenis pengguna yaitu admin instansi, sub admin instansi level dan serta executive instansi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada poin tipe pengguna sipp. nama depan merupakan nama depan dari user yang akan anda tambahkan nama belakang merupakan nama belakang dari user yang akan anda tambahkan handphone merupakan nomor handphone dari user yang akan anda tambahkan instansi merupakan nama instansi yang ingin anda undang. jika nama instansi belum tersedia pada pilihan, silahkan tambahkan nama instansi atau unit kerja atau opd pada menu instansi dan unit pelayanan tombol undang berfungsi untuk menyimpan data user dan mengundang user tersebut melalui email yang anda input pada kolom email. tombol kembali digunakan jika anda ingin membatalkan proses. akun saya menu akun saya merupakan menu yang dapat anda gunakan untuk merubah data akun user milik anda. anda disarankan mengubah password anda ketika anda login pertama kali. terdapat submenu pada menu akun saya, yaitu ubah password dan profil pengguna. panduan penggunaan aplikasi sipp akun saya uban password menu akun saya: sub menu ubah password berguna untuk mengubah password anda. silahkan klik sub menu ubah password kemudian anda akan diarahkan menuju form ubah password seperti berikut, re type new password berikut ini adalah penjelasan form ubah password: old password merupakan password lama yang anda gunakan saat ini new password merupakan password baru yang akan anda gunakan cc. re type new password merupakan pengulangan input password baru anda untuk mengurangi kemungkinan kesalahan input tombol save digunakan untuk menyimpan password baru anda submenu profil pengguna digunakan untuk mengubah profil atau data diri anda sebagai user atau pengguna aplikasi sipp. silahkan klik sub menu profil pengguna kemudian anda akan diarahkan menuju form profile pengguna seperti berikut. panduan penggunaan aplikasi sipp| ernest deptechdigital.com pengguna" admin instansi nama instansi tarian minat lit mana epub nama depan ernest nama belakang makoto telepon berikut ini adalah penjelasan form profile pengguna: email merupakan alamat email yang anda gunakan untuk login aplikasi sipp grup pengguna merupakan tipe user yang anda miliki. kolom ini tidak dapat anda ubah nama instansi merupakan instansi yang anda merepresentasikan pada aplikasi sipp ini. kolom ini tidak dapat anda ubah nama depan merupakan nama depan anda nama belakang merupakan nama belakang anda telepon merupaka nomor telepon yang anda miliki tombol simpan digunakan untuk menyimpan daya profile yang telah anda ubah panduan penggunaan aplikasi input data kata pengantar alhamdulillah, puji syukur kami lanjutkan kepada tuhan yang maha esa atas berkat nya aplikasi sistem informasi pelayanan publik dapat dibuat dan digunakan untuk kepentingan umum. sistem informasi pelayanan publik sipp) merupakan media informasi elektronik satu pintu. tujuan dari aplikasi sipp ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menemukan informasi yang dibutuhkan seputar pelayanan publik. buku panduan penggunaan aplikasi sipp ini berisikan panduan tentang cara menggunakan aplikasi sipp pada bagian admin instansi. buku ini ditujukan untuk memandu para admin dari setiap instansi pelayanan publik agar dapat menggunakan aplikasi sipp dengan baik dan benar. sehingga data dan informasi yang akan diakses oleh masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. pada buku ini, dijelaskan setiap bagian dari aplikasi sipp mulai dari dashboard, menu per menu, input data, hingga melihat dan menarik laporan. akhir kata semoga aplikasi sipp dapat bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan peruntukannya dan semoga buku panduan ini dapat memberikan panduan yang baik bagi para admin instansi. terima kasih. jakarta, mei panduan penggunaan aplikasi input data profil instansi unit pelayanan anda dapat mengubah profil instansi anda melalui menu profil. profile yang dimaksud adalah nama instansi, logo, jumlah layanan, alamat, dan sebagainya. profil menu profile: anda akan diarahkan menuju halaman yang berisikan data instansi yang dapat anda ubah sesuai kebutuhan anda. profil sipp home o k &j38 na, baal & | ato segel panduan penggunaan aplikasi sipp| berikut ini adalah penjelasan dari halaman profile: nama merupakan nama dari instansi atau unit anda alias singkatan merupakan alias atau singkatan dari instansi atau unitinstansi atau unit anda (contoh: ktp el) jumlah jenis layanan merupakan jenis layanan atau bagian dari layanan yang tersedia instansi atau unit anda. (contoh: pembuatan ktp el baru, pengurusan ktp el yang hilang, perubahan data ktp el, perbaikan ktp el yang rusak) deskripsi merupakan penjelasan singkat mengenai instansi atau unit kerja anda telp merupakan nomor telepon kantor instansi atau unit kerja anda email merupakan alamat email resmi dari instansi atau unit kerja anda website merupakan alamat website resmi dari instansi atau unit kerja anda maklumat pelayanan merupakan gambar dari maklumat pelayanan instansi atau unit kerja anda ji. logo merupakan gambar dari logo instansi atau unit kerja anda. maksimal lebar (width) logo adalah 115pixel berikut ini merupakan form untuk alamat kantor instansi atau unit kerja anda secara detail. panduan penggunaan aplikasi alamat instansi unit pelayanan provinsi" dki jakarta kabupaten kota jakarta pusat ketaatan gambir kelurahan gambir alamat" mean merdeka bara: ko, kode pos" in) lokasi google maps kementerian koordinator sidang politik hukum keamanan jalan medan opsional) ana ara ayo bagi sarana musium juta liadiunai map satelite museum nasional tanah abang ep) merdeka abdul muis pertamina sio kementerian pariwisata patung kuda pt. indosat tbx round wisata. jid baitul ihsan indonesia, jl. medan merdeka bank indonesia gedung institute smk negeri jakarta balai kota gerai map data krn tama report map rar oo) kartu longue provinsi, kab kota, kecamatan, kelurahan isikanntohpanduan penggunaan aplikasi pp| jika semua data telah berisikan dengan lengkap dan benar, silahkan klik tombol simpan pada pojok kanan atas halaman. jenis layanan jenis layanan merupakan list layanan yang disediakan oleh instansi atau unit kerja anda. menu: anda akan diarahkan menuju halaman daftar layanan pada instansi anda seperti pada gambar dibawah ini. untuk menambah jenis layanan, silahkan klik tombol tambah baru. jenis layanan sipp hama jenis layar duokahai ota akan muncul form untuk isi data jenis layanan anda. terdapat tab dari yaitu deskripsi layanan, persyaratan, prosedur, penyelenggara dan lokasi. pen .tab deskripsi setiap tab berisikan form yang harus anda isikan. berikut penjelasan tab deskripsi layanan. deskripsi layanan penopang mak maan ulu gali alas) sela @korea oeesssnoes area see &since (h) penanganan pengguna bii . san ia dove @asaannn berikut ini adalah penjelasan dari tab deskripsi layanan: layanan adalah nama layanan yang anda sediakan jenis layanan adalah bagian jenis layanan yang anda sediakan panduan penggunaan aplikasi pp| url adalah link yang akan menjadi alamat dari jenis layanan anda, kolom ini akan terisi otomatis sesuai dengan jenis layanan jangka waktu ada lama proses pelayanan dari layanan tersebut hingga selesai deskripsi jangka waktu adalah penjelasan dari lama proses pelayanan anda (contoh: hari verifikasi formulir, hari proses cetak bangko, dsb) biaya tarif merupakan biaya yang diperlukan untuk layanan tersebut deskripsi biaya tarif merupakan penjelasan detil dari tarif layanan anda penanganan pengaduan merupakan informasi kontak bagi masyarakat untuk mengadu perihal layanan tersebut produk layanan merupakan keluaran hasil dari pelayanan public tersebut. contoh: hasil produk layanan pembuatan sim baru adalah sim a). kata kunci merupakan keyword dari jenis layanan anda (contoh: kata kunci dari layanan pembuatan sim baru adalah sim sim mobil, pembuatan sim, surat izin mengemudi) status penerbitan merupakan status apakan layanan ini ditampilkan atau tidak pada website sipp .tab persyaratan berikut penjelasan tab persyaratan. persyaratan kei persyaratan pelayanan adalah persyaratan yang diperlukan untuk layanan yang anda sediakan. jika syarat lebih dari silahkan klik tambah persyaratan. jika anda ingin menghapus persyaratan silahkan klik tombol silang (x) disamping. saat mengisi data persyaratan, anda tidak perlu memasukkan angka depannya. panduan penggunaan aplikasi sipp .tab prosedur berikut penjelasan adalah tab prosedur. prosedur pelayanan names bagan gambar bagan prosedur merupakan bagan alur dari prosedur layanan anda (jika ada). silakan isikan setiap langka bahkan pada kolom prosedur ke x, untuk menambah langkah silahkan klik tambah prosedur. untuk menghapus silahkan klik tombol silang (x). saat mengisi data prosedur, anda tidak perlu memasukkan angka depannya. tab penyelenggara berikut ini adalah penjelasan tab penyelenggara dan lokasi. skripsi layanan persyaratan prosedur penyelenggara dan lokasi penyelenggara layanan penyelenggara pemerintah sate jakarta selatan penyelenggara merupakan instansi unit kerja yang menyelenggarakan layanan ini jika seluruh data telah terisi dengan lengkap dan benar, silakan klik tombol simpan untuk menyimpan jenis layanan sebagai draft atau klik publikasi untuk mempublikasi jenis layanan ranah publik. panduan penggunaan aplikasi pp| instansi dan unit pelayanan peni don unit pelayar menu ini dapat anda gunakan untuk melihat serta gx. instansi dan unit pelayan menambahkan daftar opd yang terdapat pada instansi anda. terdapat beberapa sub menu pada itar menu ini. setiap submenu menampilkan data opd atau unit pelayanan yang dibagi berdasarkan tingkatan pada instansi tersebut. untuk melihat data opd atau unit pelayanan pada instansi anda, silahkan klik salah satu submenu yang akan anda lihat. kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini. daftar opd sipp home irsansidan unit pelayanan opo panduan penggunaan aplikasi sipp untuk menambahkan data opd baru, klik tombol tambah baru pada pojok kanan atas. tambah baru tombol kemudian anda akan diarahkan untuk menuju halaman pengisian form data opd seperti gambar berikut ini. tambah daftar opd kota jakarta selatan pa. eta profil opd oo: aan wara dea body panduan penggunaan aplikasi sip?p| berikut ini adalah penjelasan dari halaman profile: nama merupakan nama dari opd atau unit pelayanan anda alias singkatan merupakan alias atau singkatan dari opd atau unit pelayanan anda yang dikenali oleh masyarakat (ika ada) jumlah layanan adalah layanan yang disediakan oleh opd atau unit pelayanan anda jumlah jenis layanan merupakan jenis layanan atau bagian dari layanan yang tersedia opd atau unit pelayanan anda. deskripsi merupakan penjelasan singkat mengenai opd atau unit pelayanan anda telp merupakan nomor telepon kantor opd atau unit pelayanan anda email merupakan alamat email resmi dari opd atau unit pelayanan anda website merupakan alamat website resmi dari opd atau unit pelayanan anda maklumat pelayanan merupakan gambar dari maklumat pelayanan opd atau unit pelayanan anda ji. logo merupakan gambar dari logo opd atau unit pelayanan anda panduan penggunaan aplikasi sipp daftarisi kata peran loss nenas nn, iii pendahuluan ana pan ann pan kanan pan aaa aaa cara membuka aplikasi sipp.ooooooooo.oooocooo.oo0.odw aan aa, menu nba kana halaman utama aplikasi sipp beranda).oooooooooooooooooo.o.oo.o.o . o. . tipe pengguna sipp ana anna, pengguna nasional nana ana pengguna instansi.oooooooo non noken mmm alur penggunaan awal aplikasi sipp .ooooooo.oooooooooo.o.o. oo. oom undang pengguna. do0nn00000n0nn000n nenek aan mana manajemen peng widodo.o wco ooo woooooomomonaswupsessssssans, didi akun saya mann anna mama eos means wanayasa profil instansi unit pelayanan .ooooooooooooo woo. woo w#(w#w@w0m mna pan bnn tab desk tip .oooooooooooooo wooooooen anakan tab persyaratan .voodoo woo woo0 woo woo oom tab proses omega tab penyelenggara.ooooooooooooooo . wo.oooooomoommooo. instansi dan unit pelayan aan unit pelayanan mess nasa. berita .ooooooooo wo. oom mnanaannnnnnnln naa survey kepuasan masa kaesang panduan penggunaan aplikasi sipp iii alamat kantor instansi pena oo.opd atau unit pelayanan anda kode pos merupakan kode pos dari opd atau unit pelayanan anda lokasi google maps merupakan lokasi dari opd atau unit pelayanan. latitude dan longitude merupakan koordinat opd atau unit pelayanan anda, kolom ini akan terisi otomatis sesuai dengan input google maps anda. konfigurasi penerbitan adalah penentu untuk link yang akan digunakan sebagai link dari opd atau unit pelayanan anda. url adalah link yang akan menjadi alamat dari panduan penggunaan aplikasi s1ipp| unit kerja anda website sipp seperti sipp.kemenyl. unit pelayanan menu unit pelayanan merupakan data unit pelayanan atau unit kerja yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat yang berada dibawah instansi anda. unit pelayanan menu: anda akan diarahkan menuju halaman yang berisikan unit pelayanan yang pernah anda daftarkan sebelumnya. daftar urat kerja kota jakarta selatan untuk menambah unit pelayanan baru silahkan klik tombol tambah baru. tambah unit kerja home instansi dan unit pelayanan kamerteran (ame pesan profil unit pelayanan kementerian @ sean eru boa o . cal berikut ini adalah penjelasan dari halaman profile: nama merupakan nama dari unit pelayanan atau unit kerja anda alias singkatan merupakan alias atau singkatan dari unit pelayanan atau unit kerjaunit pelayanan atau unit kerja anda panduan penggunaan aplikasi sipp| dis isi nyvvnn9on nylon vd| ketiga2 uad insyuon isupisuj jojupy iplibiy eja jelas puy luar jin ne)e isuejsui j0just jewel jun woj ueyednaaw jul kyung puy elias jun neue queue sejak nun uep 1ewe3 ueyednsaw puy use sejak yun use abjad jewnjyew uep jews yejepe queue sejak jean| xbn puy play jun neue queue abjad hun hep wsa ahi sga jewel veyednsaw ajisgam puy ejaan nun ne3e queue sejak hun mep ilu sal iwo ueyednydw jew3g puy play nun neue cuba jad jun j0july uodajaj powo ueyednaaw dja puy play yun ne1e queue sejak yun feud sua 12y3uis uesejafuad yejepe isdiaysag puy play ne1e rup abjad nun popasia) 3uea upu aej jep udeg neue queue aej sial ueyednyaw true aej sinar yejuinrkonfigurasi penerbitan adalah penentu untuk link yang akan digunakan sebagai link dari unit kerja atau unit pelayanan anda. url adalah link yang akan menjadi alamat dari unit kerja anda website sipp seperti sipp.menp( berita anda dapat menambahkan berita atau artikel yang dapat tayang pada halaman website sipp. untuk membuka menu berita, silahkan klik tombol berita pada menu utama. menu: anda akan diarahkan menuju halaman list berita yang pernah ditampilkan sebelumnya. berita terkini tambah baru matan arah penulis psn tanggai panti penggunaan aplikasi sipp| untuk menambah berita baru, silahkan klik tombol tambah baru. kemudian anda akan diarahkan menuju halaman form pengisian berita. "te tega tenaga manis siy gt. are tete aan siy saja bea berikut ini adalah penjelasan form berita: judul merupakan judul berita anda instansi penyelenggara silahkan pilih instansi yang membuat atau akan menerbitkan judul tersebut url akan terisi secara otomatis sesuai dengan judul anda gambar dapat pilih gambar pendukung artikel atau berita anda title dan alt image berisikan judul dari gambar yang anda isikan panduan penggunaan aplikasi publish date merupakan tanggal penerbitan berita anda g . kata kunci adalah keywords dari berita anda teaser adalah ringkasan berita yang akan muncul website konten berisikan keseluruhan berita anda seo title, meta description dan meta keywords berhubungan dengan seo dari konten anda. seluruh berita yang anda ingatkan website sipp, akan ditinjau terlebih dahulu oleh kemenyan sebelum dapat ditayangkan. survey kepuasan masyarkat menu skm atau survey kepuasan masyarakat merupakan fitur yang memungkinkan anda untuk mengupload hasil rekapitulasi skm yang telah anda buat sebelumnya dalam format excel. land survey kepuasan masyarakat menu: anda akan diarahkan menuju halaman yang berisikan survey yang sebelumnya telah anda upload aplikasi sipp. untuk menambah data baru, silahkan klik tombol tambah baru. survey kepuasan masyarakat anu hoa keluaran hanya aka tahun tanggal instansi jumlah rata evaluasi action masuk uk panduan penggunaan aplikasi sipp| anda akan diarahkan menuju halaman seperti gambar berikut ini. untuk meng upload hasil survey kepuasan masyarakat, anda perlu mendownload template excel yang telah disediakan aplikasi sipp. silahkan klik tombol download format excel. survey kepuasan masyarakat sen dipa eng moon manyar hat jin tambah hasil senen file excel wiagawasta ghost tie mio fie chosen kemudian silahkan anda buka file excel tersebut dan isikan data sesuai dengan kolom yang tersedia. ala e berikut penjelasan dari masing masing kotak: kode instansi: merupakan kode instansi pada aplikasi sipp, apa bila anda mendownload nya langsung dari menu tambah skm, maka otomatis akan terisi. field ini tidak boleh dirubah atau pun dihapus karena field ini merupakan kode identitas dari instansi tersebut. field ini dapat dikosongkan apa bila instansi yang ingin anda input belum dimasukkan dalam aplikasi sipp. nama satuan kerja: nama organisasi perangkat daerah opd) atau unit pelayanan bawah koordinasi instansi anda. nilai skm: nilai hasil survey yang sudah dikonversi bilangan skala kinerja unit pelayanan: merupakan kesimpulan hasil survey. nilai terendah: nilai terendah dari hasil survey yang sudah dikonversi bilangan skala pand penggunaan asi nilai tertinggi: nilai tertinggi dari hasil survey yang sudah dikonversi bilangan skala unsur terendah: unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah. unsur tertinggi: unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi. pelaksana survey: terdiri dari mandiri dan pihak ketiga, terdiri dari pilihan mandiri dan pihak ke anda hanya boleh mengisi satu dikedua kolom tersebut. pelaksana survey: dasar hukum pelaksanaan survey. jika seluruh data sudah diisikan pada file excel tersebut, silahkan unggah data tersebut, silahkan klik tombol choose file. survey kepuasan masyarakat spp. hama peron tambah hasil rekapitulasi skm melalui impor excel kemudian silahkan pilih file excel anda. jika sudah silahkan klik tombol import excel. survey kepuasan masyarakat lee tambah hasil rekapitulasi skm melalui pw@f ile excel unggas dara choose fie acha panduan penggunaan aplikasi sipp melihat laporan laporan jenis layanan .ooooommei taat laporan riw pencarian.o.ooooooobbeneene ena laporan organisasi perangkat daerah. laporan ela kanan .oooooooo0home ema enam laporan instansi yang memiliki data. coco laporan opd yang memiliki data layanan. owner setara panduan penggunaan aplikasi sipp laporan .i. menu laporan anda dapat melihat atau menarik laporan laporan peran yang tersedia pada aplikasi sipp. gambar disamping merupakan gambar dari menu laporan. terdapat beberapa jenis laporan .laporan riw pencarian yang tersedia pada aplikasi sipp, berikut ini laporan organisasi perangkat merupakan penjelasan dari masing masing jera laporan. laporan jenis layanan laporan jenis layanan merupakan data summary dari jenis layanan yang tersedia pada instansi atau lembaga anda. jenis layanan tersebut termasuk dengan layanan layanan yang terdapat pada opd atau unit kerja yang anda bawahi. berikut ini merupakan tampilan dari halaman laporan pelayanan. laporan jenis layanan sipp hama laporan laporan jenis layanan pada gambar diatas, terlihat terdapat beberapa field dari table yang tersedia. nama jenis layanan merupakan nama jenis layanan yang tersedia, instansi penyelenggara merupakan nama instansi atau opd atau unit kerja yang menyelenggarakan layanan tersebut, standar dua penggunaan aplikasi pp| waktu pelayanan adalah standar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan tersebut, biaya total layanan adalah biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan layanan tersebut, telah dibaca merupakan perhitungan jumlah pembaca artikel layanan tersebut pada website sipp. anda dapat mendownload laporan ini menjadi format excel dengan mengklik tombol download excel pada sudut kanan atas halaman. export excel tombol: laporan riw pencarian laporan riw pencarian merupakan riw atau history pencarian informasi yang dilakukan masyarakat pada website sipp. berikut ini adalah tampilan dari dari halaman laporan riw pencarian. laporan riw pencarian sipp home laporan laporan riw tentara anda dapat melakukan fitur pencarian data berdasarkan tanggal pada kolom tanggal search . silahkan isikan range tanggal yang anda perlukan untuk anda dapatkan datanya. panduan penggunaan aplikasi sipp selain itu anda juga dapat mendownload data pencarian ini menjad file excel menggunakan tombol download excel, export excel tombol: laporan organisasi perangkat daerah laporan organisasi perangkat daerah opd) merupakan data opd pada instansi anda. data yang ditunjukan adalah data tentang jumlah layanan serta jenis layanan yang disediakan oleh opd tersebut. laporan ini memberikan keterangan jumlah layanan serta jenis layanan yang disediakan oleh opd dan berapa jumlah layanan serta jenis layanan yang telah didata secara detail pada aplikasi sipp. berikut ini merupakan tampilan halaman laporan opd. daftar laporan organisasi perangkat daerah yang berada wilayah administrasi kota jakarta selatan nama layanan jenis layanan anda dapat men download laporan ini menjadi format excel dengan menggunakan tombol export excel yang terdapat pada sudut kanan atas halaman. export excel tombol: panduan penggunaan aplikasi jja41 laporan pelayanan laporan pelayanan merupakan summary dari produk layanan yang tersedia pada instansi anda. produk layanan yang dimaksud termasuk dengan produk layanan yang disediakan oleh opd atau unit kerja yang anda bawahi. berikut ini merupakan tampilan dari laporan pelayanan. anda dapat melakukan pencarian berdasarkan nama produk layanan atau berdasarkan instansi unit penyelenggara melalui kolom search yang terdapat pada table tersebutlaporan instansi yang memiliki data pada laporan ini, anda dapat mengetahui data jumlah jenis layanan yang dimiliki instansi instansi yang anda bawahi, dan jumlah data jenis layanan yang sudah input oleh tiap instansi aplikasi sipp. berikut ini adalah tampilan dari laporan instansi yang memiliki data. peng tipe instan nama instansi jenis layanan wilayah administrasiinstansi tersebut. sedangkan jumlah jenis layanan terdata merupakan jenis layanan yang telah di input oleh instansiinstansi tersebut belum melengkapi data jenis layanan pada aplikasi sipp. anda dapat melakukan pencarian khusus berdasarkan tipe instansi, nama instansi, atau wilayah administrasi instansi tersebut. silahkan gunakan drop down menu pada kolom tipe instansi untuk filter berdasarkan tipe instansi, atau kolom search untuk filter berdasarkan nama instansi, atau drop down menu pada kolom wilayah administrasi untuk filter berdasarkan wilayah administrasipanduan penggunaan aplikasi sipp| laporan opd yang memiliki data layanan pada laporan ini, anda dapat mengetahui data jumlah jenis layanan yang dimiliki opd yang anda bawahi, dan jumlah data jenis layanan yang sudah input oleh tiap opd aplikasi sipp. berikut ini adalah tampilan dari laporan opd yang memiliki data.opd tersebut. sedangkan jumlah jenis layanan terdata merupakan jenis layanan yang telah di input oleh opdopd tersebut belum melengkapi data jenis layanan pada aplikasi sipp. anda dapat melakukan pencarian data layanan berdasarkan nama opd yang anda bawahi melalui kolom search pada kolom nama opdali pani pendahuluan pendahuluan i.i. cara membuka aplikasi sipp untuk membuka aplikasi sistem informasi pelayanan publik sipp), silahkan buka browser anda, kemudian ketikan pada kolom url sipp.menpan.go.id webcontrol. anda akan diarahkan menuju halaman login seperti pada gambar berikut ini, sipp silahkan isikan alamat email dan kata sandi yang telah anda terima, centang kolom catch, kemudian klik tombol masuk. jika proses login anda tidak berhasil, anda dapat menggunakan fungsi lupa password untuk mendapatkan password anda kembali. jika akun anda pernah didaftarkan sebelumnya namun dinyatakan tidak terdaftar, silahkan kunjungi website sipp dan masuk menu kontak. silahkan pilih topik permasalahan dengan akun . kemudian tinggalkan pesan berisikan data email dan instansi anda. panduan penggunaan aplikasi sipp| sipp menu navigasi aplikasi sipp memberikan anda navigasi menu pada beranda bagian kiri layar anda untuk memudahkan anda profil mengoperasikan aplikasi sipp ini. bet layaran beranda profil apa daftar layanan mena jenis layanan mel instansi dan unit pelayanan berita unit pelayanan dil survey kepuasan masyarakat berita indeks pelayanan publik survei kepuasan masyarakat ato indeks pelayanan publik laporan manajemen pengguna manajemen pengguna selai akun saya halaman utama aplikasi sipp (beranda) setelah anda berhasil login, maka anda akan diarahkan menuju halaman utama atau dashboard page pada aplikasi sipp ini. halaman dashboard akan terlihat seperti gambar dibawah ini. panduan pengguna aplikasi sipp home smp inilah jera layanan fit, jumlah jenis layanan terdata jurnal data standar pelayanan total: januari februari maret apit mai juru juli agustus september oktober november desember standar pelayanan terdata pengikut opd terbanyak pengikut terbanyak keseluruhan bari bumi kota tes kota jakarta selatan pun: dom sekda kota jakarta selatan sekira kota jakarta utara opd: suku dinas kesehatan kab adm kepulauan seribu kota: pemprov oki jakarta kota jakarta utara sudan kependudukan pencatatan sipil kota adm kata jakarta pusat terdapat beberapa tab summary dari data yang telat input pada instansi anda. pada contoh diatas, terdapat tab jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah opd, dan jumlah jenis layanan. masing masing tab merepresentasikan jumlah data yang telah input pada instansi anda. jika anda klik tab tab tersebut, anda akan diarahkan langsung menuju halaman laporan sesuai dengan tab yang anda klik. panduan penggunaan aplikasi sipp| contoh atas adalah untuk instansi kota atau provinsi, jika anda mengelola instansi kementerian, lembaga, bumn, dan bumi, anda akan melihat tab tab yang berbeda sesuai dengan data pada instansi anda. terdapat juga grafik yang berisikan data jumlah jenis layanan yang terdata. grafik tersebut menunjukan waktu pengisian data aplikasi sipp. sedangkan diagram lingkaran menunjukan persentase kalkulasi standar layanan yang telah terdata, juga terdapat summary opd atau unit kerja pengikut data terbanyak pada instansi anda. seluruh grafik yang terdapat aplikasi sipp ini dapat anda download menjadi gambar atau file excel serta dapat anda print. tipe pengguna sipp dalam situs web sipp terdapat beberapa tipe pengguna yang akan dijelaskan dibawah ini: pengguna nasional pengguna nasional disediakan untuk tim dari kedeputian pelayanan publik, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, untuk mengelola situs sipp secara keseluruhan. ada tipe pengguna nasional, yaitu: admin nasional sub admin executive nasional nasional admin nasional dapat mengelola seluruh data situs web sipp. sub admin nasional membantu admin nasional untuk mengelola data dengan hak akses terbatas. executive nasional melihat dashboard dan laporan perkembangan data pelayanan publik. panduan penggunaan aplikasi sipp

kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi kpa ta, universitas lampung dik fakultas teknik pin jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung nga telepon. fax. bal minesokan bandar lampung taat tertanggal agustus mean 7g. suhartnol nama dosen oil komegaganama prof. suharno, m.s.m. sc, nip. bagus prison gol. iv c ahmad ghifari ardiansyah ahmad legowo andina zuhaera andre muslim jadi cristiano jagungtaksono agnes cahya windiyanti agung ari saputra ahmad amirudin io21 ahmad asmara candi alfa andes ariana eka gusti putri ibunya aulia hag kayu yunani firma aulia larasati |sersan surya efendi nadya nur ningtyas ' e murid naufal jaya wahyu hendro dwi cahyono nuryandini ramadhani nol nama dosen no| nama npm dr. ormas dewanto s.s.m.si alfa hidayah kusuma nip. aulia huda pandita iv a aziz fajar setiawan indera chandra dewi jika ampar filia purnamasari jefri riki rejeki martin ridwan ata jiakasuraleandro tarigan ramos bob gilbert hasudungan lm maggie ramadhan sarah safir muchliana maharani 161sosa037 rahmatuthfi muhammad asli ahfasy kautsarimam suci kurniadi abdurrahman zaki alami no| nama dosen nama npm dr. muh sukowi, s.sim. sha dimana jiwanya gol. iv.a egi ramadhani endah kurnia setia dewi farhan rahasia seni priyanka friencilla dewata harris halaman berlin liliana putri dicky febriyansyah dimas dwi saputra irwansyah puta evv muharoroh fasih afrizal putri amalia ravi dian wijaya salma utami ayunissa rismawati ' isunarni wahyu muhammad irsyad ' eko ananda zahid nurcantika abdullah tasya milenia henilmelia juniarti dr. ahmad zainuddin si. nip. gol. i.c (bethania claudia siberia icartawijaya bendi adrian (bedi yuliansyah limas triton medi kurnia putri edy haryanto sirait (zebrina bunga fahri nugroho wind sayang yuliawati wuri andai jiwa retnowidayu ikhwan eka pambudhi ilham tripura sofiadin indra kusuma jaya mhd ari pangaribuan muhammad fariz muhammad niko febrian yogi dwitaka zeallinistigomah rizal amelialsti karena kayu harasepta angga reza yuri panitia (best ariani brian friskyawan zahra cairan dith arlinsky, khairul umam muthazhar rasyid harahap (zulfikar baca azhar nol namabosen no| nama bagus sapto m.s. si. m.t. istri deviani nip. dito hadisurya gol. i.c hilman sabit kholilur rahman nori herlambang nur sabana santoso pipit dendam priests prima televisa (putu sai krisna terindah safari nurul fisi muhammad fachrozi menang mana jamlmala snsosaog maharani tentang prabowo arief putih prabowo |kharisma hadi fahri syuhada (bevitasari kelima kristalin marshalli m ) | ' risa udayana muhammad adliito madi putaran andikalhza mahendra ref etamabosen aaa ustad, si, m.t nip. fernando siallagan gol. iv.a leo srikandi purba ' (oa bila trikharum jordycarlingga reno kevin putra bintara rafi maulana ravidelubis syafruddin ahsanil kaisar | uefa wahyuningsih ridho resmi saputra rinaldi oka saputra aza rita aprilia 1rsos1oe4 (susila putri pertiwi umilmroatun nordiana ummi hadiah visa amelia muhammad julinardi ibni ambar wulan jalinan pupupurnama tiarakintani jibis ratna sari muhammad abdullah rohani early rifat nyoman krisningrum tiara nanda syifa nol. namabosen nof nam itl syamsulrijal r,s. si. m.si. nip. wilyah pratama gol. veni purnama sari yusuf efendi jawi farida jelita samantha isian pratiwi ivan aloysius susanto ginting ishida yulistina (melton pari jariefirfan utomo cynthia dewi maharani iberia electa ichi malang surya muhamad faizal muhammad asin 'pratiwi ayurizky praktik ipungky pranala wiata putri anggiani. muda bachtiar hindi entitas sari ester johanna rmp dian sanjaya heran dermawan perdana rizki ormas much shandy syahputra norman dwi saputra remisi ahmad miftahussalam fair fathurrazzag sholihin dr. nand' faeruddin s.st.misi nip. fkikahman | gol. suci aska ilstfani fecha fin wahyu saputra yoga romana atapujaperiwi isisosioli dela tilt syariah isis iz7 puja charisma ayu wulandari tra hari w area mutiara sukma frosti sabrina parameswaran hawariyah atah mozilla nanda purnama putri arya claudia eka putri haryanto, m.t. facepsihabuan isi nip. | z fpaulusleonardo manurung iv. ( 3peta mustika o ana fitur maa oo ono (ii nurmafisa adrian | ras hary prihantoro deamasari dwi rus'ana gede aditya wiratama nico bram prima simanjuntak nurfaiz fathurrahman pasien bagus tricahyoa devisa permata putri intan prauw bandar lampung aneh1 agustus yee xx.